01133|diketahui ada 3 (tiga) orang yang telah diberangkatkan oleh Terdakwa
01134|ke Singapura, yaitu atas nama THERESIA SUNARMI, YULIATIN dan
01135|YENI YULIANA;
01136|- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa dari 3 (tiga) orang
01137|PMI, dua diantaranya atas nama THERESIA SUNARMI dan YULIATIN
01138|sudah  dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada  permasalahan  di
01139|Singapura, sedangkan PMI atas nama YENI YULIANI saat ini masih
01140|bekerja di Singapura;
01141|- Bahwa  dari  hasil  interogasi  awal,  PMI  atas  nama  THERESIA
01142|SUNARMI dipulangkan karena dirinya tidak cocok dengan majikannya,
01143|sedangkan  PMI  atas  nama  YULIATIN  dipulangkan  karena  sakit
01144|berdasarkan hasil Medical Check Up yang dilakukan di Singapura;
01145|- Bahwa  dari  hasil  interogasi  Saksi  mendapatkan  informasi  bahwa
01146|penempatan CPMI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mekanisme,
01147|diantaranya adalah:
01148|1) CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri datang ke kantor
01149|LPK "SINAR PUTRA PANJALU" untuk melakukan pendaftaran dan
01150|penyerahan berkas persyaratan;
01151|2) Dilakukan  pengecekan  terhadap  berkas  persyaratan  yang
01152|dibawa, diantaranya KTP , KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah
01153|dan Surat Izin Suami / keluarga;
01154|
01155|3) Pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up  di Klinik Ar
01156|Rahman di JI. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar yang mana CPMI
01157|tersebut diantar oleh Terdakwa;
01158|4) Menginformasikan kepada Sdri. LALA NURHANA Als. LALA
01159|atau  Sdri.  SITI  FATIMAH  Als.  EYEL  bahwa  ada  CPMI  yang
01160|melakukan pendaftaran, untuk "dipasarkan" ke Agency yang ada
01161|di Singapura untuk dicarjkan Majikan / Job;
01162|5) CPMI dapat menunggu di rumah masing – masing selama
01163|dicarikan Majikan / Job;
01164|6) Apabila CPMI sudah mendapatkan Majikan / Job maka pihak
01165|Agency Iuar negeri akan menghubungi CPMI melalui  video call
01166|yang dilakukan dari rumah CPMI masing – masing;
01167|7) Pengurusan Paspor dilakukan melalui Terdakwa, baik biaya
01168|maupun persyaratan lainnya dan apabila Paspor sudah selesai
01169|maka  Terdakwa  yang  akan  melakukan  pengambilan  ke  Kantor
01170|Imigrasi;
01171|8) Setelah  terjadi  kesepakatan  antara  majikan,  Agency  luar
01172|negeri dan CPMI, maka kemudian kontrak kerja dan Work Permit
01173|akan  dikirimkan  kepada  Terdakwa  melalui  WhatsApp  untuk
01174|kemudian dilakukan pencetakan / print dan akan ditanda tangani
01175|oleh CPMI di tempat Terdakwa;
01176|9) Agency luar negeri akan menentukan waktu pemberangkatan
01177|dan kemudian Terdakwa menginfokan kepada CPMI untuk datang
01178|guna pemberangkatan;
01179|10) Sebelum  hari  pemberangkatan,  CPMI  akan  diminta  untuk
01180|menginap  di  tempat  Terdakwa,  pemberangkatan  menggunakan
01181|travel menuju ke Bandara Juanda, di bandara sudah ada orang
01182|yang menunggu CPMI dan mengarahkannya;
01183|- Bahwa Terdakwa mendapatkan  fee apabila ada CPMI yang sudah
01184|berangkat  yang  besarannya  senilai  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta
01185|rupiah) yang mana pemberian fee tersebut dilakukan melalui transfer;
01186|- Bahwa  biaya  kepulangan  yang  harus  diserahkan  keluarga  PMI
01187|kepada  Terdakwa  antara  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  -
01188|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu pihak keluarga PMI harus
01189|membayar  denda  sebesar  Rp22.000.000,00  (dua  puluh  dua  juta
01190|rupiah) dengan alasan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan
01191|Terdakwa  selama  proses  pemberangkatan  dan  sebelum  denda
01192|dibayarkan  maka  dokumen  persyaratan  yang  diserahkan  kepada
01193|Terdakwa pada saat pendaftaran tidak boleh diambil;
01194|
01195|- Bahwa  Terdakwa  hanya  memiliki  perizinan  usaha  terkait  dengan
01196|Lembaga  Pelatihan  Kerja  "SINAR  PUTRA PANJALU"  saja,  dalam
01197|bidang pelatihan bahasa dan pelatihan kerja;
01198|- Bahwa dalam penerimaan pendaftaran dan penempatan CPMI ke
01199|luar negeri, Terdakwa tidak memiliki perizinan;
01200|- Bahwa proses penempatan CPMI ke luar negeri yang dilakukan oleh
01201|Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya adalah:
01202|1) Terdakwa  selaku  pemilik  LPK  "SINAR  PUTRA PANJALU"
01203|hanya berwenang melakukan pelatihan saja terhadap CPMI dan
01204|tidak diperbolehkan menerima pendaftaran maupun penempatan
01205|CPMI ke luar negeri;
01206|2) Dalam proses penempatan yang dilakukan oleh Terdakwa,
01207|tidak dilakukan pendaftaran dan pengunggahan dokumen melalui
01208|Disnaker;
01209|3) Proses  pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  tempat  yang
01210|tidak direkomendasikan oleh Disnaker;
01211|4) Tidak  dilakukan  pelatihan  kerja  sehingga  tidak  memiliki
01212|sertifikat kompetensi;
01213|5) Tidak dilakukan pendaftaran di SISKOP2Ml sehingga tidak
01214|mendapatkan ID PMI;
01215|6) Terhadap  CPMI  tidak  dilakukan  pendaftaran  kepesertaan
01216|Jaminan Sosial / BPJS Ketenagakerjaan;
01217|7) Pengurusan Paspor tidak sesuai dengan ketentuan;
01218|8) Tídak dilakukan pembekalan (Orientasi Pra Pemberangkatan
01219|– OPP) sebelum pemberangkatan;
01220|- Bahwa akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa
01221|melalui proses sesuai dengan ketentuan, maka terhadap PMI tersebut
01222|tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar negeri,
01223|seperti  halnya  terhadap  Sdri.  THERESIA  SUNARMI  dan  Sdri.
01224|YULIATIN, saat mengalami permasalahan di Singapura, maka pihak
01225|keluarga  yang  harus  menanggung  biaya  kepulangan  dan  tidak
01226|mendapatkan perlindungan dari Pemerintah;
01227|- Bahwa  terhadap  PMI  atas  nama  THERESIA  SUNARMI  dan
01228|YULIATIN  telah  dirugikan  baik  secara  materiil  dan  imateriil  akibat
01229|perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,  mengingat  sejak  awal
01230|memang  para  korban  tidak  mendapatkan  wawasan  tentang  proses
01231|penempatan PMI yang benar sesuai dengan ketentuan, bahkan para
01232|korban harus menanggung biaya kepulangannya sendiri serta denda
01233|yang ditetapkan oleh Terdakwa karena sudah dipulangkan sebelum
01234|masa potong gaji belum selesai;
01235|
01236|- Bahwa  Saksi  mengenali  dan  membenarkan  barang  bukti  yang
01237|diperlihatkan didepan persidangan;
01238|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
01239|
01240|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
01241|berikut:
01242|1. Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  keterangan  dibacakan  di
01243|persidangan  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
01244|berikut:
01245|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  pada  bulan  Juli  2022  sampai  dengan
01246|sekarang  bekerja  di  BP3MI  Jawa  Timur  dengan  jabatan  sebagai
01247|Kepala BP3MI Jawa Timur;
01248|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  tugas  dan  tanggung  jawab  Ahli  sebagai
01249|Kepala BP3MI Provinsi Jawa Timur adalah:
01250|a) Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;
01251|b) Pembinaan,  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  lembaga
01252|penempatan dan perlindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
01253|c) Penyelenggaraan pemasyarakatan program penempatan dan
01254|perlindungan PMI;
01255|d) Pelaksanaan pelayanan Orientasi Pra pemberangkatan PMI
01256|dan penerbitan e-KTKLN;
01257|e) Pelaksanaan  pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,
01258|Lembaga penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
01259|f) Pengumpulan  data,  pemberian  layanan  informasi  serta
01260|pembinaan  sistem  dan  jaringan  informasi  penempatan  dan
01261|perlindungan PMI;
01262|g) Pelaksanaan  pemantauan  penempatan  dan  perlindungan
01263|PMI di negara penempatan;
01264|
01265|h) Pelaksanaan  pendaftaran  dan  seleksi  CPMI  melalui
01266|penempatan oleh pemerintah;
01267|i) Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi CPMI;
01268|j) Pemantauan  pelaksanaan  kerjasama  luar  negeri  dan
01269|promosi;
01270|k) Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
01271|l) Pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi
01272|PMI terkendala, rehabilitasi dan pemberdayaan;
01273|m) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
01274|penempatan dan perlindungan PMI;
01275|n) Bertanggung jawab kepada Kepala BP2MI melalui Sekretaris
01276|Utama BP2MI;
01277|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah
01278|setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
01279|melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara
01280|Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang
01281|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
01282|Pekerja Migran Indonesia;
01283|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  telah
01284|diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18
01285|Tahun  2017  yang  menjelaskan  bahwa  Setiap  Pekerja  Migran
01286|Indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus  memenuhi
01287|persyaratan:
01288|a) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01289|b) memiliki kompetensi;
01290|c) sehat jasmani dan rohani;
01291|d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01292|dan
01293|e) memiliki dokumen yang dipersyaratkan;
01294|Kemudian  dalam  Ketentuan  Pasał  13  Undang  –  Undang  Republik
01295|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 "Untuk dapat ditempatkan di luar
01296|negeri, Całon P ekerja Migran Indonesla wajib memiliki dokumen yang
01297|meliputi:
01298|a) Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah
01299|menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
01300|b) Surat keterangan izin suami / istri, izin orang tua, atau izin
01301|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01302|c) Sertifikat kompetensi kerja (BLK);
01303|d) Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01304|kesehatan dan psikologi;
01305|e) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01306|f) Visa kerja;
01307|g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01308|h) Perjanjian Kerja;
01309|
01310|Sesuai Pasal 13 persyaratan dokumen CPMI untuk dapat ditempatkan
01311|di luar negeri, CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:
01312|a) Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah
01313|menikah melampirkan foto copy buku nikah;
01314|b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01315|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01316|c) Sertifikat  kompetensi  kerja  yang  dikeluarkan  oleh  BNSP
01317|untuk sektor informal;
01318|d) Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01319|kesehatan dan psikologi di rumah sakit / sarana kesehatan yang
01320|telah ditentukan oleh BP2MI;
01321|e) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01322|f) Visa Kerja;
01323|g) Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  antara
01324|CPMI dengan P3MI;
01325|h) Perjanjian Kerja antara CPMI dengan całon pengguna jasa;
01326|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  dalam  Pasał  49  pelaksana  yang  dapat
01327|melakukan penempatan PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu:
01328|1) Badan;
01329|2) P3Ml (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
01330|3) Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  kepentingan
01331|perusahaan sendiri;
01332|- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Undang – Undang Republik
01333|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 P asał 51  "Perusahaan yang akan
01334|menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01335|mendapat  izin  tertulis  berupa  SIP3MI  dari  Menteri" dan  Pasal  59
01336|"Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01337|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI";
01338|- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Permenaker Nomor 9 Tahun
01339|2019  Pasal  6  Tentang  Pelaksanaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01340|Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
01341|1) Sebelum bekerja;
01342|2) Selama bekerja;
01343|3) Setelah bekerja;
01344|Sebagaimana Pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:
01345|1) Pemberian  informasi  (ketika  ada  CPMI  akan  mendaftar
01346|sebagai CPMI maka Dinas akan memberikan informasi terkait
01347|P3MI yang memiliki SP3MI dan SIP2MI);
01348|2) Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke Aplikasi
01349|Siap Kerja diantaranya KTP , KK, buku nikah bagi yang sudah
01350|menikah, surat ijin keluarga yang diketahui Kepala Desa / Lurah,
01351|surat  keterangan  sehat,  BPJS  Kesehatan  dan  sertifikat
01352|Kompetensi, setelah mengunggah dan dilakukan verifikasi oleh
01353|
01354|Disnaker,  maka  CPMI  dapat  memilih  P3MI  yang  dipilih  untuk
01355|memproses penempatan;
01356|3) Proses  seleksi,  proses  tersebut  dilaksanakan  oleh  P3Ml
01357|sesuai pilihan CPMI dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi
01358|maka CPMI harus membuat Paspor;
01359|4) Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat
01360|membantu dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk
01361|melakukan  pemeriksaan  kesehatan  psikologi  yang  selanjutnya
01362|CPMI  oleh  P3MI  didaftarkan  pada  SISKOP2MI  (Sistem
01363|Komputerisasi  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia),  yang
01364|selanjutnya diajukan ke Disnaker untuk dilakukan verifikasi dan
01365|setelah terverifikasi maka akan muncul ID di SISKO P2MI;
01366|5) Penandatanganan perjanjian penempatan antara CPMI dan
01367|P3MI  yang  didalamnya  memuat  negara  tujuan  /  penempatan,
01368|agensi, besaran gaji dan jabatan pekerjaan;
01369|6) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial, P3MI memfasilitasi
01370|pembuatan / pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan;
01371|7) Pengurusan Visa Kerja, P3MI memfasilitasi pengurusan Visa
01372|Kerja  sesuai  peraturan  perundang  –  undangan  negara  tujuan
01373|penempatan yang artinya ketika WNI untuk menjadi PMI maka
01374|wajib menggunakan Visa Kerja;
01375|8) OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan),  P3MI  wajib
01376|mendaftarkan  P3MI  dalam  OPP  dan  melampirkan  perjanjian
01377|kerja, Paspor dan Visa Kerja CPMI;
01378|9) Penandatanganan  perjanjian  kerja  antara  CPMI  dengan
01379|calon majikan;
01380|10) Pemberangkatan CPMI;
01381|Sebagaimana Pasal 24 (tahapan selama bekerja):
01382|1) Tahapan selama bekerja dimulai sejak PMI tiba di negara
01383|tujuan penempatan;
01384|2) PMI sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 wajib melaporkan
01385|kedatangan kepada atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas
01386|luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui
01387|mitra usaha P3Ml;
01388|3) Atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas yang ditunjuk di
01389|negara  tujuan  penempatan  melakukan  pendataan  kedatangan
01390|dan  keberadaan  PMI  selama  berada  di  negara  tujuan
01391|penempatan;
01392|Lalu sebagaimana Pasal 27 tahapan setelah bekerja dimulai sejak PMI
01393|tiba di deparkasi Indonesia:
01394|Dalam hal PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bermasalah
01395|berdasarkan laporan dari atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas
01396|
01397|Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala perwakilan Republik Indonesia,
01398|BP2MI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia;
01399|- Bahwa Ahli menjelaskan surat keterangan sehat pada persyaratan
01400|mendaftar di Aplikasi Siap Kerja dengan surat pemeriksaan kesehatan
01401|dan psikologi pada tahap ke-4 yaitu tahapan sebelum bekerja tersebut
01402|berbeda, karena surat keterangan sehat pada saat mendaftar pada
01403|link Siap Kerja tersebut cukup dengan surat keterangan sehat dari
01404|pukesmas  /  rumah  sakit  ataupun  dokter  saja  namun  untuk
01405|pemeriksaan kesehatan dan psikologi tersebut dilakukan pemeriksaan
01406|secara menyeluruh baik fisik maupun psikologinya ketika CPMI akan
01407|melakukan  proses  pemberangkatan  atau  sudah  dinyatakan  Iulus
01408|seleksi  dari  P3MI,  namun  jika  CPMI  tersebut  secara  mandiri
01409|melakukan medical checkup di lokasi sarana kesehatan yang telah
01410|ditunjuk oleh BP2Ml kemudian hasil dari pemeriksaan digunakan untuk
01411|mendaftar  pada  link  Siap  Kerja  kemudian  digunakan  lagi  untuk
01412|persyaratan proses menjadi PMI maka surat keterangan atau hasil
01413|medical  checkup  tersebut  dapat  digunakan  sepanjang  hasil
01414|pemeriksaan MCU (Medical Check Up) masih berlaku;
01415|- Bahwa Ahli menjelaskan terkait sarana Kesehatan yang digunakan
01416|oleh  CPMI  telah  diatur  di  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
01417|Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
01418|Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01419|- Bahwa Ahli menjelaskan syarat suatu sarana kesehatan untuk dapat
01420|menjadi lokasì sarana Kesehatan rujukan pemeriksaan kesehatan dan
01421|psikologi  untuk  CPMI  yang  akan  melakukan  Medical  Check  Up
01422|merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
01423|29  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Pemeriksaan
01424|Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Menteri
01425|Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.02.02/B/614/2022 Tentang
01426|Pemeriksaan Psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia;
01427|- Bahwa Ahli menjelaskan sarana Kesehatan yang memenuhi syarat
01428|dan menjadi rujukan untuk pemeriksaan CPMI Berdasarkan data di
01429|SISKOP2MI  sarana  Kesehatan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten
01430|Blitar terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Medika Utama di Jalan Kusuma
01431|Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur;
01432|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  sebagaimana  Peraturan  Menteri
01433|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 7
01434|Tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6
01435|huruf (a) dilakukan melalui:
01436|
01437|a) Pemberian informasi;
01438|b) Pendaftaran;
01439|c) Seleksi;
01440|d) Pemeriksaaan kesehatan dan psikologi;
01441|e) Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
01442|f) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
01443|g) Pengurusan Visa Kerja;
01444|h) OPP;
01445|i) Penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
01446|j) Pemberangkatan;
01447|Pasal 9 Ayat (1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
01448|huruf (b), dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA
01449|Pekerja Migran Indoensia dengan melengkapi dokumen persyaratan;
01450|- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Undang – Undang Republik
01451|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 6 Ayat (1) bahwa Setiap
01452|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01453|memiliki hak:
01454|a) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan
01455|sesuai dengan kompetensinya;