00726|
00727|dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-
00728|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo.
00729|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00730|jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang
00731|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00732|1. Setiap orang;
00733|2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa
00734|yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan
00735|kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau
00736|dengan  menyesatkan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
00737|membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau
00738|dengan orang lain;
00739|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00740|mempertimbangkan sebagai berikut:
00741|Ad. 1 Unsur Setiap orang;
00742|Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  setiap  orang  menunjuk  kepada
00743|siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai
00744|dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
00745|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  Nomor  35
00746|Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00747|tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  setiap  orang  adalah  orang
00748|perseorangan atau korporasi;
00749|Menimbang,   bahwa   berdasarkan   ketentuan   tersebut,   maka
00750|pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau
00751|korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai
00752|dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
00753|Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka
00754|3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana
00755|Anak yaitu anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum
00756|mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
00757|Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah
00758|menghadapkan seseorang bernama ANAK, orang yang didakwa dalam perkara
00759|ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia ANAK yang uraian identitasnya dalam
00760|Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak di persidangan,
00761|sehingga  tidak  terdapat  kekeliruan  (error  in  persona)  terhadap  orang  yang
00762|dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini;
00763|
00764|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  fakta  hukum  di
00765|persidangan diketahui ANAK lahir pada tanggal 9 Agustus 2007, selanjutnya
00766|mengingat  fakta  hukum  terkait  dengan  waktu  kejadian  dari  perbuatan  yang
00767|dilakukan  Anak  adalah  pertama  pada  hari  Sabtu  tanggal  07  Juni  2025,
00768|kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2025, dan terakhir pada hari
00769|Rabu  tanggal  29  Oktober  2025,  dimana  pada  saat  perbuatan  itu  dilakukan
00770|hanya  peristiwa  pertama  yang  dilakukan  saat  masih  berusia  sebagai  Anak
00771|dimana usia ANAK saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan
00772|29 (dua puluh sembilan hari), selain peristiwa tersebut ANAK sudah masuk usia
00773|dewasa, atau melebihi dari 18 (delapan belas) tahun;
00774|Menimbang, bahwa dengan seiring berjalannya waktu sampai dengan
00775|saat ini dilakukan proses persidangan usia ANAK diketahui telah melebihi dari
00776|18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor
00777|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa
00778|dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh  Anak  sebelum  genap  berumur  18
00779|(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang
00780|bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum
00781|mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.
00782|Dengan  demikian  telah  benar  Anak  sebagai  subjek  hukum  (Anak  yang
00783|berkonflik  dengan  Hukum)  dihadapkan  dalam  perkara  ini  melalui  sistem
00784|peradilan anak;
00785|Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap
00786|orang telah terpenuhi;
00787|Ad. 2 Unsur  Menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang,
00788|kepercayaan,  atau  perbawa  yang  timbul  dari  tipu  muslihat  atau
00789|hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan
00790|atau  ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan
00791|menyesatkan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
00792|membiarkan  dilakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul
00793|dengannya atau dengan orang lain;
00794|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  kedua  ini  mengandung  beberapa
00795|alternatif elemen unsur, jadi apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi
00796|maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;
00797|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Unsur  “Menyalahgunakan
00798|Kedudukan,  Wewenang,  Kepercayaan  Atau  Perbawa“  adalah  menggunakan
00799|posisi atau hubungan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan atau
00800|melakukan perbuatan seksual;
00801|
00802|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Unsur  “Yang  Timbul  Dari  Tipu
00803|Muslihat Atau Hubungan Keadaan“ adalah menggunakan kelicikan atau situasi
00804|tertentu  yang  membuatnya  punya  kuasa  atas  korban  untuk  memaksa  atau
00805|menggerakkan korban;
00806|Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Memanfaatkan Kerentanan,
00807|Ketidaksetaraan  atau  Ketergantungan  Seseorang”  adalah  mengeksploitasi
00808|kondisi korban yang tidak berdaya, tidak setara, atau bergantung pada pelaku
00809|untuk memaksakan kehendaknya;
00810|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Unsur  “Memaksa,  Atau  Dengan
00811|Penyesatan Menggerakkan Orang Itu” adalah dipaksa untuk melakukan atau
00812|membiarkan  perbuatan  seksual,  atau  digerakkan  dengan  cara  menyesatkan
00813|agar setuju melakukan perbuatan tersebut;
00814|Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara
00815|anggota  kemaluan  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk
00816|mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyarakatkan anggota kemaluan laki-laki
00817|harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;
00818|Menimbang, bahwa diketahui terhadap ANAK KORBAN   diketahui lahir
00819|pada 29 Oktober 2009, sehingga pada saat peristiwa pertama terjadi pada 07
00820|Juni 2025 Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, maka
00821|sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
00822|Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00823|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam konteks perkara
00824|ini, Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak Korban;
00825|Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
00826|apakah  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  terhadap  Anak  Korban  memenuhi
00827|unsur-unsur  delik  tindak  pidana  dalam  perumusan  pasal  yang  didakwakan
00828|Penuntut Umum;
00829|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
00830|persidangan  yang dapat dipertanggungjawabkan  oleh Anak adalah persitiwa
00831|asusila pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, yang mana pada hari
00832|kejadian tersebut Anak Korban dan Anak yang sedang jalan-jalan selayaknya
00833|orang pacaran menggunakan sepeda motor dan pada saat hendak pulang Anak
00834|memulai pembahasan tentang Video berhubungan badan yang sedang viral dan
00835|sekaligus Anak berkata kepada Anak Korban “gimana kalau kaya gitu kita” dan
00836|Anak Korban menjawab “ia ayok la?” kemudian Anak menjawab “ke hotel binaka
00837|kita”  dan  kemudian  Anak  Korban  menjawab  “iya”.  Sekira  pukul  10.00  WIB
00838|sampai di Hotel Binaka sedangkan Anak Korban menunggu di Alfamidi sekira
00839|
00840|100 (seratus) meter dari Hotel Binaka. Kemudian Anak memesan Kamar hotel
00841|Nomor  7  Lantai  1  Hotel  Binaka  lalu  menjemput  Anak  Korban  di  Alfamidi.
00842|Kemudian setelah sampai Hotel Binaka Anak duluan masuk ke kamar kemudian
00843|Anak Korban menyusul masuk. Setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban
00844|bertatap-tapan dan berciuman kemudian Anak menuntun Anak Korban tidur di
00845|atas kasur serta melepas  pakaian  masing-masing. Kemudian awalnya Anak
00846|hanya menggesek-gesek alat kelamin Anak pada alat kelamin Anak Korban
00847|kemudian  Anak  memasukan  alat  kelamin  Anak  sekira  satu  atau  dua  menit
00848|namun  tidak  masuk  semuanya.  Pada  saat  itu  Anak  tidak  memakai  alat
00849|kontrasepsi dan Anak tidak mengeluarkan cairan sperma dan Anak Korban tidak
00850|ada mengeluarkan darah. Setelah itu Anak ke kamar mandi untuk mengeluarkan
00851|sperma Anak dan Anak tidak ada melakukan persetubuhan lagi dengan Anak
00852|Korban pada hari itu. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak
00853|mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
00854|Menimbang, setelah kejadian tersebut Anak dan Anak Korban kembali
00855|melakukan perbuatan asusila tersebut pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober
00856|2025, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 di tempat Hotel
00857|Binaka yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 14, Desa Mudik, Kecamatan
00858|Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara;
00859|Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum
00860|Trauma/  Luka  an.  ANAK  KORBAN    Nomor:  183.1/76/Med.  tanggal  05
00861|November  2025,  yang  diperiksa,  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.
00862|HONAZARO MARUNDURI, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum
00863|Daerah dr. M. Thomsen Nias, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
00864|Pada alat kelamin :  terdapat luka lama di jam 6, 9, 11, dan 15.
00865|Kesimpulan:
00866|Alat kelamin yang bersangkutan pernah dimasuki oleh benda tumpul
00867|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat jika Anak
00868|telah  memasukkan  kemaluannya/alat  kelaminnya  ke  dalam  kemaluan/alat
00869|kelamin  Anak  Korban,  sehingga  dari  fakta  tersebut  diketahui  Anak  telah
00870|melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;
00871|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui
00872|persetubuhan tersebut bisa terjadi karena sebelumnya Anak Korban dan Anak
00873|sudah  saling  mencintai,  Anak  kemudian  meyakinkan  Anak  Korban  akan
00874|bertanggungjawab  apabila  Anak  Korban  hamil,  dan  menikahi  Anak  Korban
00875|sehingga Anak mendapatkan kepercayaan dan rasa aman yang palsu serta
00876|melumpuhkan daya tolak Anak Korban, sehingga Anak Korban yang secara
00877|
00878|mental masih labil merasa yakin untuk melakukan perbuatan asusila tersebut
00879|bersama Anak;
00880|Menimbang,  bahwa  meskipun  di  persidangan  terungkap  bahwa
00881|persetubuhan  dilakukan  tanpa  kekerasan  fisik  dan  atas  dasar  "suka  sama
00882|suka", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam koridor perlindungan
00883|anak, persetujuan dari seorang anak tidak dapat membebaskan pelaku dari jerat
00884|pidana. Secara doktrinal, hukum mengenal konsep Statutory Rape. Konsep ini
00885|menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh seorang anak adalah tidak
00886|sah secara hukum (legally void) karena anak dinilai belum memiliki kapasitas
00887|mental,  kematangan  emosional,  serta  kesadaran  penuh  untuk
00888|mempertimbangkan  perbuatan  secara  matang  (mature  judgement)  akan
00889|konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut;
00890|Menimbang,  bahwa  paradigma  hukum  bergeser  dari  melihat  korban
00891|sebagai  objek  menuju  perlindungan  hak  asasi  yang  utuh.  Oleh  karena  itu,
00892|adanya rayuan, janji pertanggungjawaban, dan pemanfaatan status hubungan
00893|"pacaran" oleh Anak merupakan instrumen yang digunakan untuk memanipulasi
00894|kehendak  Anak  Korban.  Dalam  kondisi  ini,  kehendak  Anak  Korban  telah
00895|terdistorsi oleh bujuk rayu Anak, sehingga persetujuan yang diberikan adalah
00896|persetujuan yang cacat;
00897|Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  rangkaian  kata-kata  berupa  janji
00898|tanggung jawab dan pemanfaatan status hubungan pacaran tersebut sehingga
00899|terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, Majelis Hakim menilai hal
00900|tersebut  telah  memenuhi  rumusan  sub  unsur  yaitu  “menyalahgunakan
00901|hubungan keadaan untuk melakukan persetubuhan” telah terpenuhi menurut
00902|hukum;
00903|  Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c
00904|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
00905|Seksual jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00906|Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
00907|Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan
00908|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00909|dakwaan alternatif kesatu;
00910|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan,
00911|Hakim  tidak  menemukan  adanya  alasan-alasan  pembenar  yang  dapat
00912|menghilangkan  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan Anak  maupun  alasan
00913|alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga dengan
00914|demikian Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab
00915|
00916|dan  oleh  karena  itu  Anak  haruslah  mempertangggungjawabkan  segala
00917|perbuatan yang telah dilakukannya;
00918|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak  terbukti sebagai subjek hukum
00919|yang  mampu  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  pada  akhirnya  Hakim
00920|berkesimpulan  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
00921|melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  menyalahgunakan   hubungan
00922|keadaan untuk melakukan persetubuhan”;
00923|Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Anak   terbukti   secara   sah   dan
00924|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak
00925|haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;
00926|Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip ultimum remedium, pidana
00927|penjara bagi anak memang harus dijadikan upaya terakhir.  Tujuan utama dari
00928|peradilan  anak  bukanlah  pembalasan  (retributive),  melainkan  pemulihan
00929|(restorative) dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
00930|Majelis  Hakim  dalam  hal  ini  berpendapat  bahwa  penjatuhan  sanksi  hukum
00931|haruslah  bersifat  edukatif  dan  mampu  memberikan  ruang  bagi  Anak  untuk
00932|menata masa depannya tanpa harus kehilangan hak-hak dasarnya;
00933|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Tuntutan  Pidananya
00934|meminta  kepada  Hakim agar Anak dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat)
00935|Tahun  dengan  dikurangi  seluruhnya  selama  Anak  dalam  masa  tahanan,
00936|terhadap tuntutan  pidana  tersebut akan  Hakim memberi pertimbangan lebih
00937|lanjut dalam pidana yang pantas untuk Anak;
00938|Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan  penuntut  umum  tersebut  Anak,
00939|Advokat Anak, dan Orangtua dari Anak sama-sama mengajukan permohonan
00940|kepada Hakim agar anak dapat dihukum seringan-ringannya, sehingga anak
00941|nanti setelah menjalani hukumannya bisa kembali meraih cita-citanya;
00942|Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh
00943|Alfonsius Sinabang, S.Tr.Pas selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang pada
00944|pokoknya  merekomendasikan  agar  Anak  dikenakan  "Pidana  dengan  syarat,
00945|yaitu pengawasan" bila memungkinkan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b
00946|angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00947|(SPPA)  dan  bila  tidak,  mohon  kiranya  Klien  di  Pidana  Penjara  seringan-
00948|ringannya;
00949|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  Penuntut  Umum,  Permohonan
00950|Anak, dan hasil P enelitian Kemasyarakatan tersebut untuk menentukan sanksi
00951|yang  tepat  untuk  dijatuhkan / dikenakan  kepada  Anak  Hakim  akan
00952|mempertimbangkan sebagai berikut :
00953|
00954|1. Filosofi dan konsepsi pelindungan anak, khususnya anak pelaku tindak
00955|pidana  sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00956|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-
00957|Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00958|Anak,  dalam  hal  ini  Negara  memberikan  pelindungan  secara  utuh  dan
00959|optimal  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dengan  sebisa  mungkin
00960|menjauhkan anak dari pemidanaan sebagaimana konsep keadilan retributif
00961|dan efek penjeraan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak,
00962|asalkan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  termasuk  tindak
00963|pidana  berat  dan/atau  tindak  pidana  yang  membahayakan  jiwa  atau
00964|keselamatan orang lain atau masyarakat;
00965|2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam
00966|hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan
00967|kesempatan  bagi  anak  untuk  mendapatkan  hak-haknya,  khususnya  hak
00968|untuk  mendapatkan  pendidikan,  hak  pengasuhan,  perawatan  dan  kasih
00969|sayang dari orang tua/wali, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat
00970|menghambat perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat
00971|Anak semakin dekat dengan kejahatan;
00972|3. Bahwa  sejalan  dengan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  Nasional  yang
00973|memberikan  pedoman  bahwa  pemidanaan  wajib  memperhatikan  faktor-
00974|faktor seperti bentuk kesalahan, motif, sikap batin, serta pengaruh pidana
00975|terhadap masa depan pelaku dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional
00976|yang secara eksplisit memberikan mandat bahwa pidana penjara sedapat
00977|mungkin tidak dijatuhkan jika Anak adalah Anak, Majelis Hakim meyakini
00978|bahwa  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak  dijatuhkan  kepada  Anak.
00979|Pidana penjara sebagai jalan terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila
00980|seluruh pintu pembinaan tidak dimungkinkan;
00981|4. Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah semata-mata ditujukan
00982|untuk  membalas  perbuatan  Anak,  melainkan  juga  untuk  memberikan
00983|kesadaran kepadanya agar memperbaiki dirinya. Dalam hal ini, kenyataan
00984|bahwa  pelaku  tindak  pidana  adalah  juga  seorang  Anak  yang  masih
00985|membutuhkan  bimbingan  dan  pengasuhan lebih  lanjut dari keluarga  dan
00986|lingkungannya, peran aktif pihak keluarga Anak Korban dan Anak sendiri
00987|dalam  bersama-sama  mencegah  terjadinya  kembali  tindak  pidana  Anak,
00988|serta memastikan terpenuhinya hak-hak Anak Korban di masa depan, perlu
00989|juga diperhatikan dalam penjatuhan hukuman kepada Anak;
00990|
00991|5. Bahwa memang benar tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan
00992|perbuatan serius yang melanggar norma perlindungan Anak Korban yang
00993|digariskan pembentuk undang-undang, namun dalam persidangan Majelis
00994|Hakim melihat secara komprehensif dari berbagai aspek terhadap Anak dan
00995|Anak  Korban,  di  mana  keduanya  telah  menunjukkan  penyesalan  yang
00996|mendalam, bersikap jujur, namun tidak dapat terwujud suatu perdamaian
00997|dengan keluarga Anak Korban karena sejak awal orangtua Anak Korban
00998|tidak pernah setuju dengan hubungan Anak Korban dan Anak yang didasari
00999|oleh perbedaan agama;
01000|6. Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  sebagaimana  pertimbangan
01001|sebelumnya, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang
01002|didakwakan oleh Penuntut Umum yang merupakan kejahatan yang serius,
01003|maka  mengenai  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  diri  Anak,
01004|Hakim  sependapat  dengan  Penuntut  Umum  untuk  menjatuhkan  pidana