01036|pelanggan kemudian sekitar jam 15.00 WITA datang Saksi Ida kerumah
01037|Terdakwa, kemudian sekitar jam 17.00 WITA, datang Saksi M Khalid yang
01038|menelepon Terdakwa sebelumnya dan langsung menyerahkan uang sebesar
01039|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi M.
01040|Khalid masuk kedalam kamar yang sudah Terdakwa sediakan yang mana
01041|dalam kamar tersebut Saksi Ida sudah menunggu, kemudian uang pemberian
01042|laki-laki tersebut Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa sebesar Rp100.000,00
01043|(seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti akan
01044|Terdakwa berikan kepada Saksi Ida setelah selesai melayani laki -laki tersebut,
01045|tidak lama kemudian datang anggota polres Hulu Sungai Tengah kerumah
01046|Terdakwa melakukan penggerebekan dan kemudian membawa Terdakwa,
01047|Saksi Ida dan laki -laki yang menyewa jasa Saksi Ida ke polres HST untuk
01048|diproses sesuai hukum yang berlaku;
01049|Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai
01050|adanya peran serta Terdakwa dalam mempekerjakan Saksi Korbandan dengan
01051|
01052|cara Terdakwa mempekerjakan Saksi Korban tersebut adalah yaitu Terdakwa
01053|akan menelpon Saksi Korbanapabila ada tamu yang akan dilayani, selanjutnya
01054|Saksi Korbanakan datang kerumah Terdakwa lalu melayani tamu yang mencari
01055|kepuasan seksual tersebut selanjutnya Saksi Korban menerima bayaran dari
01056|Terdakwa dan Terdakwa memperoleh bayaran untuk jasa prostitusi
01057|(mencarikan pelanggan) dan jasa sewa kamar dirumah Terdakwa sebagai
01058|tempat dilakukannya praktek prostitusi . Selain Saksi Korban sebagai Pekerja
01059|Seks Komersial (PSK) pada tahun 2020 ada beberapa perempuan yang bisa
01060|dipesan sebagai pekerja seks komersial dari Terdakwa yaitu Dania dengan tarif
01061|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Mina dengan tarif Rp600.000,00 (enam
01062|ratus ribu rupiah) namun untuk tarif Dania dan Mina terlalu tinggi untuk pasaran
01063|orang-orang yang menjadi pelanggan di tempat Terdakwa. Selanjutnya ada
01064|Rini, Rika dan Saksi Ida dengan tarif Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) dan
01065|biasanya pelanggan mencarikan perempuan pelayanan seks dengan tarif yang
01066|terjangkau sehingga Terdakwa biasanya menghubungi Rini, Rika atau Saksi
01067|Ida dan biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00
01068|(lima puluh ribu rupiah) selain itu Dania, Mina, Rini dan Rika sering membawa
01069|pelanggan sendiri dan Terdakwa hanya menyediakan kamar saja namun dalam
01070|kurun waktu satu tahun belakangan ini hanya ada Saksi Korban  saja yang
01071|bekerja untuk Terdakwa;
01072|Menimbang bahwa pada tahun 2020 tersebut dalam seminggu rata-rata
01073|ada 4 (empat) atau 5 (lima) pasangan yang menggunakan kamar yang
01074|Terdakwa sewakan untuk kegiatan prostitusi yang mana setiap 1 (satu) kali
01075|menggunakan kamar baik itu membawa pasangan sendiri ataupun Terdakwa
01076|sebagai perantara mencarikan pelanggan, Terdakwa menerima uang sebesar
01077|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila dihitung maka setiap minggu rata -
01078|rata Terdakwa mendapatkan uang sebesar 5 X Rp50.000,00 (lima puluh ribu
01079|rupiah) = Rp250.0 00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dihitung
01080|tiap bulannya Terdakwa mendapatkan uang rata -rata krang lebih
01081|Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi dalam satu tahun terakhir pendapatan
01082|Terdakwa mulai berkurang dikarenakan perempuan penyedia jasa yang lain
01083|sudah tIdak aktif lagi dan hanya tersisa Saksi Ida yang bisa Terdakwa panggil
01084|apabila ada pelanggan, dalam seminggu Saksi Ida bisa melayani pelanggan 2
01085|(dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu, ditambah ada beberapa pelanggan yang
01086|masih menyewa  kamar kepada Terdakwa dan dari sana Terdakwa rata -rata
01087|pendapatan Terdakwa sekitar 3 X Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) =
01088|Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila dihitung dalam sebulan
01089|
01090|kurang lebih Terdakwa masih mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam
01091|ratus ribu rupiah), jumlah tersebut tidak pasti tergantung banyak tidaknya orang
01092|yang menyewa kamar ditempat Terdakwa;
01093|Menimbang bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil
01094|menyewakan kamar maupun menjadi mucikari, Terdakwa gunakan untuk
01095|memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
01096|Menimbang bahwa d engan demikian terhadap unsur penerimaan
01097|seseorang dengan memberi bayaran haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
01098|Menimbang bahwa Saksi Korban mau melakukan pekerjaan sebagai
01099|Perempuan Pekerja Seks Komersil (PSK) itu karena tuntutan ekonomi sehingga
01100|Saksi Korbanberada dalam posisi rentan yaitu situasi dimana Saksi Korbantidak
01101|memiliki pilihan kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi
01102|sehingga kondisi kemiskinan dan keterbatasan ekonomi dari Saksi Korbanyang
01103|membuatnya lebih mudah menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan
01104|Orang) dan  rentan terhadap eksploitasi  walaupun eksplo itasi terkait
01105|pelacuran/prostitusi tersebut dengan persetujuan Saksi Korban untuk
01106|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Oleh Karenanya
01107|Unsur Posisi Rentan haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
01108|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa
01109|terhadap unsur penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan
01110|dengan pemberian bayaran haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
01111|
01112|Ad.3. Unsur u ntuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik
01113|Indonesia;
01114|Menimbang bahwa  Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
01115|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
01116|atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01117|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
01118|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01119|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01120|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01121|Menimbang bahwa  berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
01122|persidangan yang disebut kan jika Saksi Korban mau melakukan pekerjaan
01123|sebagai Perempuan Pekerja Seks Komersil (PSK) itu karena tuntutan ekonomi
01124|sehingga Saksi Korban berada dalam posisi rentan yaitu situasi dimana Saksi
01125|Korbansebagai per empuan yang tidak memiliki pilihan kecuali untuk pasrah
01126|pada penyalahgunaan yang terjadi sehingga kondisi kemiskinan dan
01127|
01128|keterbatasan ekonomi dari Saksi Korban yang membuatnya lebih mudah
01129|menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan rentan
01130|terhadap eksploitasi walaupun eksploitasi terkait pelacuran/prostitusi tersebut
01131|dengan persetujuan Saksi Korbanuntuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01132|maupun immaterial;
01133|Menimbang bahwa  persetujuan korban perdagangan orang tidak
01134|menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan
01135|dengan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007
01136|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01137|Menimbang bahwa  berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa
01138|Saksi Korban bisa bekerja pada Terdakwa berawal dari Saksi Korban sekitar
01139|tahun 2023 berkenalan dengan seorang seorang laki -laki di warung malam
01140|tempat Saksi Korban bekerja lalu Saksi Korban meminta tolong dihubungkan
01141|dengan seseorang yang bisa mempekerjakan Saksi Korban sebagai Pekerja
01142|Seks Komersil (PSK) lalu laki -laki tersebut membawa Saksi  Korbann ke rumah
01143|Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi Korban  ingin
01144|bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK), selanjutnya mulai saat itu Saksi
01145|Korbanbekerja pada Terdakwa selanjutnya selama satu tahun bekerja, sistem
01146|bekerja Saksi Korbanyaitu Terdakwa akan menelpon Saksi Korbanapabila ada
01147|tamu yang akan dilayani, selanjutnya Saksi Korban akan datang kerumah
01148|Terdakwa lalu melayani tamu yang mencari kepuasan seksual tersebut
01149|selanjutnya Saksi Korban menerima bayaran dari Terdakwa sebesar
01150|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  dan Terdakwa menerima pembayaran
01151|sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)  sampai dengan Rp100.000,00
01152|(seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) orang pengguna jasa Saksi
01153|Korbansebagai PSK (Pekerja Seks Komersil);
01154|Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Fauzi Rahman dan
01155|Saksi Zulkifli Ardianto perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan
01156|masyarakat ditempat tinggal Terdakwa dan telah mengganggu ketertiban umum
01157|di Desa Kambat Utara RT. 005 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten
01158|Hulu Sungai Tengah Pro pinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam
01159|Wilayah Negara Republik Indonesia;
01160|Menimbang bahwa merupakan fakta notoir  dikaitkan pengertian
01161|ekspolitasi terhadap fakta hukum tersebut yaitu tindakan Terdakwa telah
01162|mengambil keuntungan dalam pemanfaatan fisik, seksual serta organ
01163|reproduksi dari Saksi Korban . Oleh karenanya terhadap unsur ketiga ini
01164|haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
01165|
01166|Menimbang bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan
01167|merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia
01168|dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
01169|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
01170|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang
01171|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka
01172|Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01173|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif
01174|Kesatu;
01175|Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan
01176|terhadap Korban  dan Terdakwa  yang berjenis kelamin perempuan telah
01177|berlandaskan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non
01178|diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan,
01179|kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Peraturan
01180|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
01181|Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
01182|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah
01183|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01184|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis
01185|Hakim memberikan kesempatan untuk permohonan mengajukan restitusi
01186|kepada Korban, namun Korban dan keluarga Korban tidak mengajukan
01187|restitusi;
01188|Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam Nota
01189|Pembelaannya berpendapat bahwa:
01190|“Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan tuntutan
01191|dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan
01192|pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
01193|Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01194|dalam Dakwaan Kesatu tersebut karena untuk menyatakan seseorang
01195|melakukan perbuatan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU
01196|RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01197|Orang, yang artinya ada perist iwa atau perbuatan Terdakwa melakukan
01198|penerimaan seseorang dengan memberi ba yaran atau manfaat untuk tujuan
01199|mengeksploitasi orang atau dalam hal ini Saksi Korban . Terdakwa tidak
01200|menerima keuntungan baik materiil maupun immaterial dan kal au Terdakwa
01201|didakwa mengeskploitasi Saksi Korban tentunya dijadikan korban yang harus
01202|dijamin hak-hak korban, termasuk rehabilitasi medis dan social, namun karena
01203|
01204|Saksi Korbantidak merasa dieksploitasi, tidak merasa diancam maupun dipaksa
01205|Terdakwa untuk melayani lelaki berhubungan badan (karena atas kemauan
01206|sendiri, maka unsur Eksploitasi tersebut juga tidak terbukti secara sah dan
01207|meyakinkan;
01208|Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum
01209|dalam hal ini tidak sepakat bahwa tidak terbuktinya semua unsur perbuatan
01210|Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
01211|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Oleh karenanya terhadap
01212|Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;
01213|Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai
01214|mufakat bulat karena Hakim Anggota II Novitasari Amira, S.H. berbeda
01215|pendapat ( dissenting opinion ) dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I
01216|dengan pertimbangan sebagai berikut:
01217|Menimbang bahwa Hakim Anggota II tidak sepakat memilih
01218|menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01219|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan alternatif
01220|pertama) dalam perkara ini dan oleh karenanya memilih menerapkan Pasal 296
01221|KUHP (dakwaan alternatif kedua) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
01222|1. Bahwa unsur “ melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01223|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman
01224|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01225|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01226|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
01227|dari orang yang memegang kendali atas orang lain ” dalam TPPO memiliki
01228|makna yang sangat luas, meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau
01229|prostitusi. Walau demikian menurut Hakim Anggota II, prostitusi yang terjadi
01230|atas dasar kehendak pelaku perantara (yaitu Terdakwa) dan kehendak
01231|perempuan pekerja seks dewasa/ yang telah cukup umur, yang dengan
01232|sukarela dan tanpa paksaan bersedia memberikan layanan seks untuk
01233|mendapatkan bayaran/keuntungan, belumlah tepat sasaran untuk
01234|dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang yang bersifat lebih
01235|kompleks, dilihat dari maksud dan tujuan pembentukan undang-undangnya;
01236|2. Bahwa kompleksitas TPPO dapat dilihat dalam Penjelasan atas UU TPPO
01237|Bab I UMUM Paragraf ke -6 berikut, “ Ketentuan mengenai larangan
01238|perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297
01239|KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki -
01240|laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai
01241|
01242|kejahatan. Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01243|menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak
01244|untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang -
01245|Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian
01246|perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297
01247|KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan
01248|dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh
01249|karena itu, diperlukan undang -undang khusus tentang tindak pidana
01250|perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil
01251|dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang -undang khusus ini
01252|mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara,
01253|atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik
01254|perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri
01255|maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun
01256|korporasi.” Hakim Anggota II menilai bahwa UU TPPO dibentuk untuk
01257|menekankan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dan
01258|anak dari tindakan eksploitatif pelaku perdagangan orang ( human trafficker)
01259|yang hukumannya terlalu ringan dalam KUHP —sementara kejahatan yang
01260|dilakukannya tergolong berat/serius. Oleh karena itu, terkait dengan berat
01261|ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang, perlu
01262|dipertimbangkan pula dampak atau penderitaan yang dialami para korban
01263|case by case atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan
01264|menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
01265|3. Bahwa mengenai unsur “ untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
01266|wilayah negara Republik Indonesia ”, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
01267|TPPO dinyatakan, “ Dalam ketentuan ini, kata “ untuk tujuan” sebelum frasa
01268|“mengeskploitasi orang tersebut ” menunjukkan bahwa tindak pidana
01269|perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01270|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur perbuatan
01271|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. ”
01272|Berdasarkan penjelasan tersebut dinyatakan bahwa perbuatan pelaku
01273|memang tidak harus menimbulkan akibat, namun cukup dengan
01274|niat/maksud. Akan tetapi Hakim Anggota II melihat bahwa dalam perkara
01275|ini, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perantar a atau orang
01276|yang memfasilitasi tempat seks antara perempuan pekerja seks dan laki -
01277|laki pemakai layanan seks adalah semata -mata untuk maksud
01278|
01279|mendapatkan bayaran/keuntungan (eksploitasi prostitusi), bukan eksploitasi
01280|terhadap orang secara sewenang-wenang;
01281|4. Bahwa dalam Buku "Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan TPPO dan
01282|Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan" terbitan Institute for Criminal
01283|Justice Reform , hlm. 34, eksploitasi atas prostitusi orang lain yaitu
01284|mendapat keuntungan dari prostitusi orang lain, atau secara melawan
01285|hukum memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya
01286|dari prostitusi orang lain, hal ini akan membedakan antara orang yang
01287|memperoleh keuntungan atas prostitusi dirinya sendiri dengan orang yang
01288|mendapat keuntungan atas prostitusi orang lain. Dalam perkara ini,
01289|Terdakwa adalah seseorang yang memperoleh keuntungan atas prostitusi
01290|orang lain;
01291|5. Bahwa TPPO dibentuk berdasarkan tiga komponen inti, yaitu proses, cara,
01292|dan tujuan. Proses mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01293|pengiriman, pemindahan atau penerimaan. Cara merupakan cara -cara
01294|melawan hukum untuk mendapatkan persetujuan seseorang, yaitu dengan
01295|kekerasan, ancaman kekerasan, ikatan utang, pemalsuan, penyalahgunaan
01296|posisi rentan, dan sebagainya. Tujuan yaitu tujuan eksploitasi, di mana
01297|eksploitasi tidak harus terjadi selama proses dan cara melawan hukumnya
01298|telah ada. Terkait dengan tiga komponen tersebut, dalam Penjelasan UU
01299|TPPO dinyatakan bahwa, “ Pelaku tindak pidana perdagangan orang
01300|melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau
01301|penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau
01302|memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala
01303|bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
01304|penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01305|rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
01306|persetujuan dari or ang yang memegang kendali atas korban .” Sementara
01307|menurut Hakim Anggota II, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
01308|berdasarkan fakta persidangan belum memenuhi komponen inti kedua yaitu
01309|"cara", baik itu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
01310|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau
01311|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari
01312|orang yang memegang kendali atas korban, sebab berdasarkan fakta
01313|persidangan t idak ada elemen utama dari "cara" yang ber sifat melawan
01314|kehendak orang lain (Korban) untuk memperoleh persetujuannya , di mana
01315|
01316|Korban terbukti bertindak sendiri tanpa ada yang memegang kendali atas
01317|dirinya;
01318|6. Bahwa dalam fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan
01319|aksinya dalam memfasilitasi layanan prostitusi seorang diri, tanpa
01320|melibatkan sokongan/bantuan dari orang lain. Terdakwa menjadikan kamar
01321|di rumah tinggal pribadinya sebagai tempat pelayanan seks dan
01322|memberikan charge/biaya untuk itu (uang sewa kamar) dengan memotong
01323|upah yang diberikan oleh laki -laki pemakai layanan seks sebesar
01324|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu
01325|rupiah) dari perempuan pekerja seks;
01326|7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Korban memiliki kebebasan penuh
01327|untuk menolak tawaran Terdakwa untuk berhubungan seks dengan orang
01328|lain dan Korban tidak terikat apapun dengan Terdakwa dalam arti tidak
01329|berada dalam posisi rentan maupun dijerat utang. Korban tidak tinggal di
01330|rumah Terdakwa dan tidak diperdaya/ tidak berada di bawah kekuasaan
01331|Terdakwa. Korban dapat memutuskan sendiri untuk menolak tawaran
01332|Terdakwa dengan alasan apapun termasuk cuaca yang tidak mendukung
01333|atau keengganan  Korban apabila sedang tidak ingin melayani orang lain
01334|sehingga Korban bisa untuk tidak datang ke tempat Terdakwa. Bahkan
01335|dalam keterangannya, Korban menyatakan tidak merasa dieksploitasi oleh
01336|Terdakwa dan Korban pulalah yang pada mulanya mendatangi tempat
01337|Terdakwa untuk meminta bekerja sama —meskipun kerja sama antara
01338|Terdakwa dan Korban tidaklah memenuhi kausa yang halal atau
01339|bertentangan dengan hukum dan tatanan masyarakat, namun Hakim