00970|hal  mana  juga  disampaikan  oleh  Terdakwa  saat  diperiksa  dan  diambil
00971|keterangannya dalam persidangan;
00972|Menimbang,  bahwa  Saksi  Arlin  dalam  persidangan  memberikan
00973|keterangan  bahwa  saksi  Arlin  menemani  Terdakwa  saat  menjemput  saksi
00974|korban di kost milik teman saksi korban, dan saat itu Terdakwa menyampaikan
00975|kepada saksi korban bahwa terdapat orang yang hendak mencari teman untuk
00976|minum minuman keras;
00977|Menimbang,  bahwa  Nur  Samsi serta  saksi  Wa  Ode  Nasriati dalam
00978|persidangan  pada  intinya  menerangkan  bahwa  pekerjaan  saksi  korban
00979|seharihari dalam menjual diri untuk kegiatan prostitusi;
00980|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00981|diatas  Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  keterangan  Terdakwa  yang
00982|menyatakan  bahwa  Terdakwa  mencarikan  orang  untuk  saksi  korban  untuk
00983|berhubungan badan dengan saksi korban merupakan permintaan saksi korban
00984|telah didukung dengan alat bukti sah sedangkan keterangan saksi korban tidak
00985|didukung dengan alat bukti sah yang lainnya;
00986|Menimbang, bahwa tujuan T erdakwa membawa saksi korban untuk bertemu
00987|dengan Kendi adalah agar saksi korban menemani Kendi minum minuman keras dan
00988|
00989|berhubungan  badan  dengan  Kendi,  meskipun  dalam  perkara  ini  belum  terjadi
00990|hubungan badan antara Kendi dengan saksi korban, namun terhadap hal tersebut
00991|T erdakwa telah mendapatkan manfaat atau keuntungan materiil berupa uang yang
00992|diperoleh dari Kendi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maupun dari saksi
00993|korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya dalam  ketentuan
00994|penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
00995|tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
00996|menjelaskan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut”
00997|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,
00998|yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dengan  dipenuhinya
00999|unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan
01000|akibat, sehingga perbuatan T erdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan eksploitasi
01001|khususnya bentuk dari eksploitasi seksual;
01002|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  T erdakwa  dalam  melakukan  eksploitasi
01003|seksual terhadap saksi korban dilakukan dengan cara yaitu T erdakwa menerima
01004|permintaan saksi korban untuk dicarikan teman minum minuman keras, selanjutnya
01005|T erdakwa menawarkan saksi korban kepada Kendi untuk menjadi teman minum dan
01006|berhubungan badan, selanjutnya pada hari kejadian, T erdakwa menjemput saksi
01007|korban di rumah kost teman saksi korban yang bernama Yuli yang berlokasi di
01008|Wakoko, kemudian membawa saksi korban ke samping salon di Kelurahan Saragi
01009|untuk bertemu dengan Kendi, selanjutnya setelah Kendi datang, T erdakwa bersama
01010|Kendi membeli 3 botol minum keras, lalu T erdakwa, Kendi, saksi korban dan teman
01011|Kendi yang bernama Dias pindah lokasi ke tempat kost milik saksi Harung Madiya T
01012|tempat  saksi  korban  tinggal  yang  terletak  di  Kelurahan  Pasarwajo,  Kecamatan
01013|Pasarwajo,  Kabupaten  Buton,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
01014|perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan mengumpulkan orang yang ingin
01015|bekerja, kemudian membawa orang tersebut  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,
01016|sehingga  terhadap  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Terdakwa  telah
01017|melakukan perekrutan terhadap saksi korban;
01018|Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara T erdakwa dengan Kendi
01019|tersebut, T erdakwa telah menerima uang dari Kendi sejumlah Rp350.000,00 (tiga
01020|ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut kemudian oleh T erdakwa
01021|berikan kepada Saksi korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terhadap
01022|hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa uang tersebut merupakan upah atau
01023|bayaran kepada saksi korban oleh karena saksi korban telah menemani Kendi untuk
01024|minum minuman keras dan selanjutnya hendak melayani Kendi untuk berhubungan
01025|badan, sebagaimana perjanjian T erdakwa dengan Kendi;
01026|
01027|Menimbang,  bahwa  sebelumnya  saksi  korban  memang  meminta
01028|Terdakwa untuk mencarikan teman untuk minum hal tersebut dikarenakan Saksi
01029|korban bingung mencari pekerjaaan karena Saksi korban sebelumnya mengalami
01030|kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang sedangkan Saksi korban mempunyai
01031|anak namun saksi korban telah bercerai dengan suaminya, sehingga saksi korban
01032|mengalami kesulitan secara ekonomi, dan oleh sebab itu maka terhadap saksi korban
01033|dapat dikategorikan sebagai kaum rentan;
01034|Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi korban meminta T erdakwa
01035|untuk mencarikan orang untuk ditemani minum minuman keras, saksi korban tidak
01036|menyampaikan untuk berhubungan badan, dan saat T erdakwa mengatakan bahwa
01037|“dia ajak minum kalau cocok diajak kamu mutuh (berhubungan badan), dan dia mau
01038|boking” saksi korban menjawab “saya tidak tau, saya baru kenal”. T erhadap hal
01039|tersebut  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  belum  ada  kesepakatan  antara
01040|T erdakwa dengan saksi korban terkait agar saksi korban mau berhubungan badan
01041|dengan  Kendi,  lebih  lanjut  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  walaupun  terdapat
01042|persetujuan dari saksi korban dalam perkara ini, namun persetujuan terhadap perkara
01043|perdagangan orang tidak dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana atas
01044|perdagangan  orang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-
01045|Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan
01046|orang;
01047|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis
01048|Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan perekrutan, terhadap kaum rentan
01049|dengan memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
01050|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
01051|di wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;
01052|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 2 ayat (1)
01053|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
01054|Orang telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01055|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01056|dalam dakwaan alternatif kesatu;
01057|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
01058|pembelaan yaitu pada intinya Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa
01059|tidak  pernah  melakukan  perdagangan  orang  kepada  saksi  korban  serta
01060|Terdakwa  tidak  pernah  memaksa  saksi  korban  untuk  menemani  minum
01061|minuman  keras  maupun  berhubungan  badan  dengan  Kendi,  sehingga
01062|perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif
01063|kesatu  Penuntut  Umum,  selanjutnya  Penasihat  Hukum  Terdakwa  memohon
01064|
01065|kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan
01066|maupun tuntutan Penuntut Umum;
01067|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum  tersebut
01068|diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa terhadap uraian unsur
01069|pasal dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum telah dipertimbangkan
01070|secara  jelas  dan  lengkap  dalam  putusan  ini  dengan  kesimpulan  bahwa
01071|perbuatan  Terdakwa  telah  memenuhi  seluruh  unsur  Pasal  dalam  dakwaan
01072|alternatif kesatu sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
01073|haruslah dinyatakan ditolak;
01074|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01075|bersalah  melakukan  tindak  pidana,  kemudian  dalam  persidangan  tidak
01076|ditemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  atau  menghilangkan  sifat
01077|pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  sebagaimana
01078|Pasal 48, Pasal 49, Pasal  50, dan  Pasal 51  K itab  Undang-Undang  Hukum
01079|Pidana atau  alasan  pemaaf  sebagaimana  Pasal  44  Kitab  Undang-Undang
01080|Hukum  Pidana,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Terdakwa  harus
01081|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01082|Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan
01083|terdapat  unsur  kesalahan  dalam  perbuatannya  serta  Terdakwa  mampu
01084|bertanggung jawab, maka sesuai  Pasal  193 ayat (1)  Kitab Undang-Undang
01085|Hukum  Acara  Pidana,  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhkan
01086|pidana;
01087|Menimbang, bahwa tujuan  penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata
01088|untuk  menistakan  Terdakwa ataupun  sebagai  bentuk  balas  dendam  atas
01089|perbuatan Terdakwa, melainkan  untuk  dapat memberikan rasa keadilan bagi
01090|korban  dan  masyarakat  serta  agar  Terdakwa  tidak  mengulangi  lagi
01091|perbuatannya di kemudian hari;
01092|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01093|Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
01094|rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5
01095|ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
01096|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01097|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat
01098|(4)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana masa  penangkapan  dan
01099|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01100|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01101|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat
01102|
01103|(1) huruf k  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan
01104|agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01105|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti
01106|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
01107|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
01108|denda  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  akan
01109|ditentukan dalam amar putusan;
01110|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti
01111|terdapat hal-hal bersifat khusus dalam penjatuhan pidana  yang mana terdapat
01112|minimal dan maksimal penjatuhan pidana terhadap tindak perdagangan orang
01113|yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima
01114|belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua
01115|puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta
01116|rupiah).  Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan pembuktian yang
01117|dilakukan oleh Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan terhadap Terdakwa,
01118|Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan
01119|denda  yang  dipandang  adil  bagi  diri  Terdakwa  serta  korban  sebagaimana
01120|termuat dalam amar putusan ini;
01121|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  182  ayat  (4)  Kitab  Undang-
01122|Undang  Hukum  Acara  Pidana  dinyatakan  bahwa  Majelis  Hakim  dalam
01123|musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan
01124|segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;
01125|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01126|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01127|yang meringankan Terdakwa;
01128|Keadaan  yang  memberatkan:
01129|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah
01130|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01131|Keadaan yang meringankan:
01132|- Terdakwa dimaafkan di dalam persidangan;
01133|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01134|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01135|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
01136|berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01137|Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01138|Mengingat  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007
01139|tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan  Undang-undang  Nomor 8
01140|
01141|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
01142|lain yang bersangkutan;
01143|
01144|M E N G A D I L I:
01145|1. Menyatakan  Terdakwa  Hamidin  Alias  Midin  Bin  La  Roda
01146|tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01147|tindak  pidana  “Perdagangan  Orang” sebagaimana  dalam  dakwaan
01148|alternatif kesatu Penuntut Umum;
01149|2. Menjatuhkan pidana  kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
01150|pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01151|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta)  dengan ketentuan apabila
01152|pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
01153|selama 4 (empat) bulan;
01154|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
01155|dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01156|4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
01157|5. Menyatakan barang bukti berupa :
01158|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang polos berwarna abu-
01159|abu;
01160|- 1 (satu) lembar celana jeans pendek polos berwarna biru tua;
01161|Dirampas untuk dimusnahkan
01162|- 1 (satu) Handphone merk vivo V22 dengan case berwarna hijau
01163|lumut kepudaran;
01164|- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000;
01165|- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000;
01166|Dirampas untuk negara
01167|6. Membebankan Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01168|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01169|
01170|Rabu
01171|
01172|14
01173|
01174|2025
01175|
01176|Yusuf Wahyu
01177|Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh,
01178|S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota
01179|
01180|Ahmad, S.H.
01181|
01182|              Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
01183|        Naufal Muzakki, S.H.                      Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.
01184|  Mamluatul Maghfiroh, S.H.
01185|Panitera Pengganti,
01186|Ahmad, S.H.