01669|- Bahwa indikator yuridisnya adalah pekerjaan/perbuatan yang dilakukan
01670|oleh  korban selama berada dalam  kekuasaan pelaku adalah perbuatan
01671|yang dipaksakan dan berlawanan dengan kehendak dari korban. Sebagai
01672|contoh,  seseorang  yang  direkrut  menjadi  pekerja  seks,  lalu  dipaksa
01673|melakukan layanan terhadap para pembeli, padahal korban tidak punya
01674|keinginan  menjadi  pekerja  seks,  kemudian  dia  melakukan  perlawanan
01675|sehingga timbul tindak pidana atas perlawanan tersebut, misalnya korban
01676|melakuan pengrusakan terhadap pintu karena ingin kabur, maka perbuatan
01677|pengrusakan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Atau dia
01678|melawan  terhadap  tamu  pembeli  seks  karena  tidak  mau  melayani
01679|kebutuhan seksual sehingga terjadi penganiayaan. Penganiyaan itu harus
01680|diaggap adanya bela paksa, karena dia sejak awal dipaksa menjadi pekerja
01681|seks dan dia melakukan perlawanan. Jadi dipaksa dalam penjelasan Pasal
01682|18 UU No. 21 tahun 2007 mirip dengan bela paksa yang diatur dalam Pasal
01683|49 ayat (1) KUHP;
01684|- Bahwa melihat definisi dalam penjasan Pasal 18 UU No. 21 tahun 2007,
01685|maka indikator nya adalah: (1) Orang yang dipaksa tersebut merupakan
01686|korban  tindak  pidana  perdagangan  orang;  (2)  Pelaku  yang  merupakan
01687|korban  TPPO  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang
01688|bertentangan dengan kehendak dia; (3) Perbuatan yang dilakukan korban
01689|TPPO  tersebut  adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang  mendapatkan
01690|paksaan/tekanan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;
01691|
01692|- Bahwa semua korban TPPO yang berada dalam kekuasaan pelaku TPPO
01693|tidak dapat dikategorikan korban  ketika dia  harus melakukan pekerjaan
01694|yang diharuskan oleh pelaku. Namun ada juga orang yang direkrut oleh
01695|pelaku untuk menjadi bagian dari pada sindikat kejahatan dan posisinya
01696|harus dibedakan dengan korban. Definisi korban adalah seseorang yang
01697|mengalami  penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi  dan atau
01698|sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 3
01699|UU TPPO). Oleh karena itu, maka jika seseorang direkrut untuk melakukan
01700|kejahatan  dan  orang  tersebut  dengan  kesadaran  penuh  melakukan
01701|kejahatan dan tidak ada penderitaan apapun, maka oang tersebut tidak
01702|dapat dikategorikan sebagai korban, dan tidak bisa digunakan pasal 18 UU
01703|No. 21 tahun 2007 pada orang tersebut;
01704|- Bahwa  dalam  konteks  ini,  jika  ada  orang  tanpa  sepengetahuannya
01705|direkrut oleh pelaku TPPO untuk melakukan kejahatan penipunan online
01706|(online  scam)  diluar  negeri.  Menurut  Ahli  ada  batasannya,  yaitu  orang
01707|tersebut pada fase perekrutan dapat dikategorikan sebagai korban TPPO.
01708|Namun orang yang direkrut tersebut, setelah beberapa hari bekerja barulah
01709|mengetahui dan menyadari bahwa pekerjaannya sebagai operator online
01710|scam, namun selanjutnya orang tersebut tetap menjalani pekerjaan sebagai
01711|operator online scam selama 3 bulan dengan 2 kali berpindah tempat tanpa
01712|ada  tekanan  dan  paksaan,  kemudian  orang  tersebut  menikmati  hasil
01713|pekerjaannya  dengan  cara  menerima  gaji  setiap  bulannya.  Dengan
01714|demikian orang tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai korban
01715|melainkan sebagai pelaku kejahatan;
01716|- Bahwa dalam rangka pemenuhan hak korban, sesuai ketentuan dalam
01717|Pasal 48 Ayat (2) UU No 21 Tahun 2007, persoalan yang mendasar pada
01718|kasus-kasus  perdagangan  orang  adalah  bagaimana  memperkuat
01719|pemihakan terhadap korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik
01720|dan  pendamping  para  korban  dapat  membantu  merumuskan  nilai-nilai
01721|kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPO;
01722|- Bahwa  restitusi  bagi  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah
01723|ditentukan  dalam  pasal  48  ayat  2  UU  RI  Tahun  2007  tentang
01724|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa pelaku tindak
01725|pidana  perdagangan  orang  dapat  dijerat  hukuman  dengan  restitusi.
01726|Restitusi  tidak  semata  ditujukan  kepada  orang  yang  telah  dirugikan
01727|(korban),  akan  tetapi  pada  saat  yang  sama  juga  membantu
01728|memasyarakatkan  kembali  dan  rehabilitasi  bagi  si  pelaku,  dan  itu
01729|merupakan bagian dari pemidanaan.
01730|
01731|2. Ahli  AMALIA  MAHSUNAH,  S.H ,  Ahli  dalam  bidang  Lembaga
01732|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memberikan pendapat berdasarkan
01733|keahliannya dibawah sumpah sebagai berikut:
01734|- Bahwa LPSK RI pernah menerima surat pengajuan permohonan restitusi
01735|dari  Repatriat  korban  TPPO  di  Dubai  atas  nama  Erwin  Rahmandita,
01736|Muhammad  Zulfannanda  Shihan,  Hasmara  Adhi  Dhananjaya  dan
01737|Nurdhiansyah  Ramadhan.  Para  Pemohon  merupakan  Korban  dugaan
01738|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah Dubai;
01739|- Bahwa Tim Penilai dari LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman
01740|informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita Para Korban atas
01741|peristiwa pidana yang dialaminya;
01742|- Bahwa Ahli merupakan salah satu anggota Tim Penilai LPSK;
01743|- Bahwa aturan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar LPSK
01744|melakukan penghitungan Restitusi yang diderita Para Korban adalah:
01745| Pasal 7A, Pasal 12 A ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31
01746|Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
01747|2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
01748| Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01749|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01750| Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang
01751|Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan
01752|Korban;
01753| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
01754|Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Resitusi  dan
01755|Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
01756| Laporan  Polisi  Nomor:  LP/A/10/VIII/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/
01757|BARESKRIM POLRI tanggal 10 Juli 2023;
01758| Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua LPSK tentang
01759|Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dari  Sdr.  Erwin  Rahmandita,  dkk
01760|tanggal 7 dan 8 Mei 2024;
01761| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
01762|A.0061.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
01763|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp21.436.441,00
01764|terhadap Sdr. Erwin Rahmandita;
01765| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
01766|A.0062.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
01767|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp14.666.650,00
01768|terhadap Sdr. Muhammad Zulfannanda Shihan;
01769|
01770| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
01771|A.0063.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
01772|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp14.539.547,00
01773|terhadap Sdr. Hasmara Adhi Dhananjaya;
01774| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
01775|A.0064.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
01776|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp14.506.773,00
01777|terhadap Sdr. Nurdhiansyah Ramadhan.
01778|- Bahwa yang bisa mengajukan restitusi ke LPSK ada yang telah diatur
01779|secara  khusus  dalam  Undang-undang  yaitu  korban  kekerasan  seksual
01780|terhadap  anak,  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  tindak  pidana
01781|terorisme. Di luar itu LPSK dapat melakukan penghitungan restitusi dengan
01782|mempertimbangkan  bahwa  ini  kejahatan  terhadap  nyawa  misalnya
01783|pembunuhan atau penganiayaan berat, kemudian yang memiliki dampak
01784|korbannya massif seperti perkara tindak pidana pencucian uang;
01785|- Bahwa  total  nilai  ganti  kerugian  yang  diajukan  Pemohon  ERWIN
01786|RAHMANDITA  adalah  sebesar  Rp.25.174.341,00  namun  Total  Nilai
01787|Kewajaran LPSK sebesar Rp.21.436.441,00;
01788|- Bahwa total nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon ZULFANNANDA
01789|SHIHAN adalah sebesar Rp.18.154.550,00 namun Total Nilai Kewajaran
01790|LPSK sebesar Rp.14.666.650,00;
01791|- Bahwa total nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon HASMARA ADHI
01792|DHANANJAYA  adalah  sebesar  Rp.19.389.927,00  namun  Total  Nilai
01793|Kewajaran LPSK sebesar Rp.14.539.547,00;
01794|- Bahwa total nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon NURDHIANSYAH
01795|RAMADHAN  adalah  sebesar  Rp.18.457.733,00  namun  Total  Nilai
01796|Kewajaran LPSK sebesar Rp.14.506.773,00;
01797|- Bahwa  Tim  Penilai  LPSK  telah  melakukan  pemeriksaan,  pendalaman
01798|informasi  dan  penilaian  besaran  kerugian  yang  diderita  korban  atas
01799|peristiwa  yang  dialaminya,  berdasarkan  penelaahan  maka  nilai  yang
01800|diajukan sebagai berikut:
01801|No Nama Pemohon Nomor Register Nilai Kewajaran LPSK
01802|1 Erwin Rahmandita 3571/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.21.436.441,00
01803|2 Muhammad Zulfannanda
01804|Shihan
01805|3572/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.14.666.650,00
01806|3 Hasmara
01807|AdhiDhananjaya
01808|3573/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.14.539.547,00
01809|4 Nurdhiansyah Ramadhan 3574/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.14.506.773,00
01810|Total Rp.65.149.371,00
01811|
01812|dengan  dasar  pertimbangan  bukti  dan  dokumen  yang  dilampirkan  oleh
01813|pihak Pemohon. 
01814|- Bahwa  komponen  dasar  restitusi  yang  diatur  dalam  UU  TPPO  ada  4
01815|komponen yaitu biaya penggantian kehilangan kekayaan atau penghasilan,
01816|penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau  psikologis
01817|dan  kerugian  lain  seperti  biaya  transportasi,  konsumsi  dan  pengurusan
01818|dokumen;
01819|- Bahwa metodologi yang digunakan Ahli untuk menghitung nilai kewajaran
01820|restitusi yang diajukan oleh Erwin Rahmandita, Muhammad Zulfannanda
01821|Shihan, Hasmara Adhi Dhananjaya dan Nurdhiansyah Ramadhan adalah
01822|dengan menggunakan komponen restitusi yang diajukan dan melakukan
01823|penelusuran terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan beserta dengan
01824|bukti transfernya, semisal biaya untuk medical check up, pembuatan visa,
01825|dan lain sebagainya;
01826|- Bahwa  setelah  adanya  putusan  pengadilan  terkait  restitusi  dikabulkan
01827|atau tidak, Penuntut Umum dan LPSK selalu berkoordinasi terkait eksekusi
01828|putusan tersebut jika dikabulkan oleh Majelis Hakim;
01829|- Bahwa  seperti  contoh  kasus  di  Cikarang,  pihak  terdakwa  membayar
01830|restitusi melalui Jaksa, kemudian pada saat penyerahan restitusi dari Jaksa
01831|kepada korban, pihak Jaksa terlebih dahulu menghubungi LPSK untuk turut
01832|hadir mendampingi penyerahan restitusi kepada korban;
01833|- Bahwa  terkait  pembebanan  biaya  restitusi  kepada  para  pelaku  maka
01834|LPSK  mengembalikan  kepada  putusan  Majelis  Hakim,  yang  mengacu
01835|kepada peran masing-masing pelaku;
01836|- Bahwa sejauh ini berdasarkan Pasal 12 A UU Perlindungan Saksi dan
01837|Korban, memang LPSK memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian
01838|dan penghitungan kerugian restitusi maupun kompensasi, dan belum ada
01839|instansi  lain  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-undang  untuk
01840|melakukan penghitungan ganti kerugian;
01841|- Bahwa kerugian potensial dapat dilakukan penilaian oleh LPSK apabila
01842|diajukan oleh korban dalam surat permohonannya;
01843|- Bahwa LPSK juga pernah melakukan penghitungan kerugian immateril
01844|akibat tindak pidana yang dialami korban, sebagai contoh penghitungan
01845|kerugian immateril yang pernah dilakukan LPSK terhadap korban TPPO
01846|yang mengalami kekerasan seksual dan fisik sehingga berdampak secara
01847|psikologi  mengalami  penderitaan.  Metode  penghitungan  yang  dilakukan
01848|dengan cara assessment terkait pemulihan secara psikis karena trauma,
01849|maka  LPSK  akan  bekerjasama  dengan  psikolog  untuk  melakukan
01850|
01851|assessment dan mengetahui proyeksi berapa lama proses pemulihannya
01852|dan besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses pemulihan tersebut, itulah
01853|nanti yang akan menjadi acuan LPSK untuk menilai kerugian immateril
01854|menjadi sebuah nominal yang bisa diajukan;
01855|- Bahwa  apabila  terdakwa  meninggal  dunia  maka  beban  pembayaran
01856|restitusi  tidak  dapat  dibebankan  kepada  ahli  warisnya.  Namun  apabila
01857|terdakwa nya adalah ABH (Anak Behadapan dengan Hukum) maka dapat
01858|dibebankan kepada orangtua nya;
01859|- Bahwa  apabila  terdakwa  tidak  membayarkan  restitusi  maka  dapat
01860|dibebankan pidana kurungan maksimal 1 tahun;
01861|- Bahwa  jika  terdakwa  tidak  membayar  restitusi  maka  penyitaan  aset
01862|terdakwa dapat dilakukan apabila dalam putusan majelis hakim dibunyikan
01863|penyitaan tersebut.
01864|
01865|Menimbang,  bahwa Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01866|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01867|- Bahwa  Terdakwa  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  dan
01868|membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP;
01869|- Bahwa  Terdakwa  memilik  akun  Instagram:  Terdakwa  Bahtiar,  Gmail:
01870|Terdakwa460@gmail.com, WhatsApp: +6281260502753 dan 0177120413;
01871|- Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa dihubungi oleh Alm. TEUKU
01872|HERMANSYAH  kemudian  Terdakwa  datang  ke  rumah  Alm.  TEUKU
01873|HERMANSYAH,  saat  itu  TEUKU  HERMANSYAH  menyampaikan  punya
01874|saudara yang mau berangkat ke Dubai, ada juga kawan-kawannya yang mau
01875|ikut serta, kamu bisa gak bantu mereka berangkat, Terdakwa jawab Terdakwa
01876|ada kenalan yang bisa bantu berangkat namanya DEDI, nanti Terdakwa tanya
01877|dia dulu;
01878|- Bahwa  Terdakwa  mendapat  nomor  kontak  Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias
01879|COLBYdari Alm. TEUKU HERMANSYAH;
01880|- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SHI ZHENGDI
01881|Alias COLBYmelalui aplikasi WhatsApp;
01882|- Bahwa komunikasi chat yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum kepada
01883|Terdakwa dan TERDAKWA di persidangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
01884| Pada  tanggal  26  April  2023  TERDAKWA  menghubungi  dan
01885|memperkenalkan diri kepada Saksi Zhendi, TERDAKWA menyampaikan
01886|kalau dia adalah teman dari Nurbaiti dan agen di Indonesia. TERDAKWA
01887|
01888|menanyakan kepada Terdakwa apakah benar membutuhkan pekerja. [Page
01889|91 No.1-9]
01890| Terdakwa  menyampaikan  kalau  Terdakwa  membutuhkan  pekerja  yang
01891|ber-usia  20-30  tahun  dan  bisa  menggunakan  komputer,  dengan  gaji
01892|sebesar Rp.13.000.000,- dengan komisi 3% - 7% dengan masa kontrak
01893|setengah tahun. Untuk visa dan tiket ditanggung oleh Terdakwa. [Page 91
01894|No.10-21, Page 92 No.28]
01895| Pada  tanggal  28  April  2023  TERDAKWA menghubungi  Terdakwa  dan
01896|menanyakan apa nama perusahaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab
01897|nama perusahaannya adalah Lucky Power Group. Kemudian TERDAKWA
01898|meneruskan  (forwarded)  nomor  kontak  Nurbaiti  kepada  Terdakwa  dan
01899|Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah
01900|LORI, pembantunya, sehingga Terdakwa tidak ada keraguan lagi dengan
01901|TERDAKWA  dan  menganggap  TERDAKWA  sebagai  teman  Terdakwa
01902|sekarang. Terdakwa juga meminta TERDAKWA untuk mencari pekerja WNI
01903|China  karena  Terdakwa  butuh  berkomunikasi  dengan  orang  Indonesia,
01904|Terdakwa akan memberi gaji sebesar Rp.31.000.000,- [Page 92 No.52-54,
01905|Page 93 No.79-98, Page 94 No.122-130]
01906| Pada  tanggal  6  Mei  2023  TERDAKWA  menghubungi  Terdakwa  dan
01907|meminta  contoh  kontrak  kerja  dan  Terdakwa  memberikan  kontrak  kerja
01908|yang  hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A adalah  Lucky  Power
01909|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
01910|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
01911|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
01912|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
01913|368]
01914| Pada tanggal 10 Mei 2023 TERDAKWA mengabari Terdakwa bahwa ada 4
01915|pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-500]
01916| Pada  tanggal  11  Mei  2023  TERDAKWA kembali  menanyakan  kepada
01917|Terdakwa contoh kontrak kerja serta link (tautan) ke website perusahaan
01918|Terdakwa  karena  calon  pekerja  menanyakan  hal  tersebut  kepada
01919|TERDAKWA, namun Terdakwa menjawab kalau perusahaan tidak punya
01920|link (tautan) karena tidak punya akses internet, hanya kantor saja. Bukan
01921|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
01922|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
01923| Pada tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
01924|untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih pekerja tidak
01925|
01926|masalah, total yang dibutuhkan Terdakwa 20 pekerja. [Page 108 No.658-
01927|669]
01928| Pada  tanggal  15  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
01929|mengabarkan kalau visa untuk keempat pekerja yang akan diberangkatkan
01930|ke  Dubai  sudah  jadi  dan  mengirimkan  visa  atas  nama  ERWIN
01931|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
01932|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
01933|bentuk file .pdf kepada TERDAKWA. Terdakwa juga sudah membeli tiket