00750|setelah kejadian tersebut T erdakwa dan saksi I bercerai pada bulan  Juli tahun
00751|2023; 
00752|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  uraian  fakta  tersebut
00753|diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan T erdakwa dan saksi  V
00754|yang  telah  menjalin  hubungan  asmara  hingga  melakukan  hubungan
00755|layaknya suami istri sedangkan terjadinya perbuatan tersebut dilakukan
00756|saat  Terdakwa  masih  terikat  perkawinan  secara  sah  dengan  saksi  I
00757|sebagaimana  termuat  dalam  bukti  surat  1  (satu)  buah  buku  nikah  /
00758|Kutipan  akta  Nikah  dengan  Nomor  XXXXXX  adalah  perbuatan  zina
00759|sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pada Pasal ini, sehingga unsur
00760|ini terpenuhi; 
00761|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1)
00762|ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  telah terpenuhi,
00763|maka  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00764|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
00765|Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00766|
00767|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  persidangan
00768|Terdakwa  tidak  dalam  keadaan  kurang  sempurna  akalnya  (verstandelijke
00769|vermogens) atau sakit jiwa ( zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)
00770|sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
00771|dan  Terdakwa  juga  tidak  dalam  keadaan  adanya  faktor  menghapuskan
00772|kesalahannya  karena  pengaruh  daya  paksa  (overmacht) baik  dari  orang
00773|maupun  keadaan  tertentu  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  48  Kitab
00774|Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Majelis tidak menemukan hal-hal
00775|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00776|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  baik  bersifat  absolut  maupun  relatif
00777|sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab,
00778|maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan
00779|kesalahannya;
00780|Menimbang,  bahwa  kekuasaan  dan  kewenangan  Majelis  Hakim
00781|termasuk  dalam  menentukan  bentuk,  jenis,  dan  lamanya  suatu  pidana.
00782|Pertimbangannya  adalah  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  ini
00783|dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta  situasi dan kondisi di
00784|persidangan  yang  kesemuanya  diolah  dalam  fakta-fakta  yang  menjadi
00785|pertimbangan  matang.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  memperhatikan  aspek
00786|yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan
00787|dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;
00788|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap
00789|Terdakwa dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.  Yang
00790|diuraikan bahwa secara aspek yuridis dalam penjatuhan pemidanaan haruslah
00791|sebagaimana  dalam  ketentuan  peraturan  perundangan,  secara  filosofis
00792|diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal
00793|yang  dapat  mendidik  dan  menyadarkan  Terdakwa  sehingga  diharapkan
00794|Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa
00795|mendatang. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah
00796|mempertimbangkan hal-hal mengenai kebaikan dan kepentingan Terdakwa;  
00797|Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  maksud  sanksi  tersebut
00798|diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan
00799|dapat diterima dan menjadi upaya preventif (contoh) sehingga perbuatan serupa
00800|tidak terulang dalam masyarakat;
00801|Menimbang,  bahwa  sekalipun  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
00802|meyakinkan  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun  Majelis  Hakim  dalam
00803|Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00804|
00805|menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan beberapa fakta
00806|yang dapat menjadi pertimbangan khusus oleh Majelis Hakim;
00807|Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pelaku
00808|kejahatan  adalah  seorang  berjenis  kelamin  Perempuan.  Dengan  demikian
00809|dalam pemeriksaan dalam persidangan Majelis memperhatikan perlindungan
00810|khusus terhadap kaum perempuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah
00811|Agung  (Perma)  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara
00812|Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam ketentuan Pasal 6 Perma  a
00813|quo menyebutkan  bahwa  Hakim  dalam  mengadili  perkara  perempuan  yang
00814|berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal
00815|dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan
00816|Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Sehingga penjatuhan
00817|pidana pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dalam amar
00818|putusan  a quo  yang pada pokoknya berupa pemidanaan  akan di jatuhkan
00819|disesuaikan dengan memperhatikan keadilan, prinsip - prinsip penjaminan atas
00820|kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang
00821|merendahkan derajat martabat perempuan;
00822|Menimbang,  bahwa  selain  daripada  pertimbangan  beberapa  aspek
00823|tersebut diatas, selanjutnya dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam
00824|persidangan  Majelis  berpendapat  bahwa  Terdakwa  memiliki  peran  yakni
00825|menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi  V. Sehingga
00826|hal ini menjadi petunjuk dan pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim dalam
00827|menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  Terdakwa  disesuaikan  dengan  derajat
00828|kesalahan  Terdakwa  dan  apa  yang  menjadi  sikap  batin  pelaku  sehingga
00829|diwujudkan dengan melakukan suatu perbuatan Pidana;
00830|Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai
00831|segi tersebut, maka putusan yang Majelis Hakim akan jatuhkan di yakini adil
00832|dan  tepat  sebagai  wujud  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yakni  Kepastian,
00833|Keadilan dan Kemanfaatan Hukum; 
00834|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  tidak ditahan dan menurut
00835|pendapat  Majelis  Hakim  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  perlu
00836|memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; 
00837|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00838|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
00839|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah buku nikah /
00840|Kutipan akta Nikah dengan Nomor  xxxxxxx yang  telah disita dari  saksi I, maka
00841|dikembalikan kepada saksi I; 
00842|Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00843|
00844|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00845|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00846|yang meringankan Terdakwa;
00847|Keadaan  yang  memberatkan:
00848|- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan kesusilaan; 
00849|- Perbuatan Terdakwa menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan
00850|sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
00851|perkawinan; 
00852|Keadaan yang meringankan:
00853|- Terdakwa belum pernah dihukum.
00854|- Terdakwa mengakui kesalahannya; 
00855|- Terdakwa kooperatif dalam perisidangan; 
00856|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00857|dibebani pula untuk membayar biaya perkara  sebagaimana dalam ketentuan
00858|Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
00859|Mengingat,  Pasal  284  Ayat  (1)  ke-1  huruf  b  Kitab  Undang-Undang
00860|Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang
00861|Hukum Acara Pidana , Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun
00862|2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan
00863|Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00864|
00865|MENGADILI:
00866|1. Menyatakan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00867|bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana dalam dakwaan
00868|Alternatif pertama; 
00869|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh itu dengan pidana
00870|penjara selama 4 (empat) bulan; 
00871|3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; 
00872|4. Menetapkan barang bukti berupa :
00873|- 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxx; 
00874|Dikembalikan kepada saksi I.
00875|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara
00876|sejumlah Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah);
00877|
00878|Jumat
00879|
00880|27
00881|
00882|2023
00883|
00884|kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati,
00885|S.H., M.H. , Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
00886|
00887|tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S .H, Panitera Pengganti pada
00888|Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh  Teddy Arisandy , S.H,  M.H.
00889|
00890|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00891|TTD     TTD
00892|Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. Arlen Veronica, S.H., M.H.
00893|             TTD
00894|Norman Mahaputra, S.H.
00895|Panitera Pengganti,
00896|        TTD
00897|Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.