00672|
00673|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  tubuh  menurut  Majelis
00674|Hakim adalah bagian dari diri seseorang yang berupa jaringan organik
00675|yang terdiri atas kepala, leher, dada, perut, punggung, lengan, tungkai,
00676|dan  bagian-bagian  lainnya.  Keinginan  Seksual  adalah  dorongan
00677|hormonal  seseorang  untuk  melakukan  aktivitas  seksual.  Organ
00678|Reproduksi adalah bagian dari tubuh seseorang yang berfungsi untuk
00679|menghasilkan  sel  kelamin  atau  gamet.  Dengan  demikian,  perbuatan
00680|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual,
00681|dan/atau  organ  reproduksi  dari  orang  lain  dapat  berupa  sentuhan,
00682|gesekan, penciuman, ciuman, jilatan, gigitan, penetrasi, atau bentuk-
00683|bentuk lainnya yang bersifat intim.
00684|Menimbang, bahwa “dengan maksud menempatkan seseorang
00685|di  bawah  kekuasaannya”  dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa
00686|motif dari tindak pidana pemaksaan seksual adalah untuk mendominasi,
00687|mengendalikan, atau menguasai orang lain dengan cara yang tidak sah
00688|atau  tidak  sesuai  dengan  norma  hukum  yang  berlaku.  Selanjutnya
00689|melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
00690|Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan  perundang-
00691|undangan lainnya, termasuk hukum yang hidup di dalam masyarakat;
00692|Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud menempatkan
00693|seseorang  di  bawah  kekuasaannya  secara  melawan  hukum  dapat
00694|berupa memaksa, mengancam, menipu, memanfaatkan ketergantungan
00695|atau keterpaksaan ekonomi atau sosial atau psikologis atau fisik atau
00696|budaya atau agama atau politik atau pendidikan atau pekerjaan atau
00697|usia atau jenis kelamin atau orientasi seksual atau identitas gender atau
00698|status perkawinan atau status kesehatan atau status hukum atau status
00699|sosial atau status lainnya dari orang lain.
00700|Menimbang,  bahwa  unsur  “baik  di  dalam  maupun  di  luar
00701|perkawinan”  dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  lingkup  dari
00702|tindak pidana pemaksaan seksual tidak dibatasi oleh status perkawinan
00703|dari  pelaku  dan  korban.  Pengertian  perkawinan  ini  sesuai  dengan
00704|definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
00705|1974 tentang Perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria
00706|dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk
00707|keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan
00708|Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan  demikian,  tindak  pidana
00709|pemaksaan seksual dapat terjadi baik antara suami dan istri maupun
00710|
00711|antara  orang  yang  tidak  memiliki  hubungan  perkawinan,  baik  yang
00712|berstatus lajang, cerai, atau beristri/bersuami.
00713|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  diajukan  di
00714|persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00715|- Bahwa  pada  Januari  2021,  orang  tua  angkat  dari  Saksi
00716|Xxxkorbanxxx  meninggal  dunia.  Kemudian,  Saksi  Xxxkorbanxxx
00717|mencari informasi tentang orang tua kandungnya dan mengetahui
00718|bahwa ayah kandungnya bernama M. Syafaat.
00719|- Bahwa  pada  Oktober  2021,  Terdakwa  Tubagus  Syafaat
00720|menghubungi  Saksi  Xxxkorbanxxx  dan  mengaku  sebagai  ayah
00721|kandungnya.  Kemudian,  Terdakwa  menjelaskan  asal  usul  adopsi
00722|dari  Saksi  Xxxkorbanxxx  dan  mengajaknya  untuk  tinggal
00723|bersamanya di rumahnya di Lampung Selatan.
00724|- Bahwa  Terdakwa  mengaku  sebagai  ayah  kandung  Saksi
00725|Xxxkorbanxxx  tetapi  sebenarnya  Terdakwa  tidak  yakin  dan  tidak
00726|mengakui  bahwa  Saksi  Xxxkorbanxxx  adalah  anak  Terdakwa
00727|karena  Saksi  Darmi  dulunya  sempat  bekerja  di  tempat  hiburan
00728|malam;
00729|- Bahwa  pada  November  2021,  Terdakwa  mulai  melakukan
00730|pelecehan terhadap Saksi Xxxkorbanxxx dengan mencium bibirnya,
00731|menyentuh  kemaluannya,  dan  menyentuh  payudaranya  dengan
00732|alasan kasih sayang orang tua tanpa batasan.
00733|- Bahwa pada Januari 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan
00734|dengan  Saksi  Xxxkorbanxxx  saat  ia  sedang  tertidur  di  dalam
00735|kamarnya. Perbuatan itu terjadi beberapa kali hingga Agustus 2022.
00736|- Bahwa pada Mei 2022, Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Sri
00737|Tuti  Sutiah,  membuat  surat  perjanjian  damai  dengan  Saksi
00738|Xxxkorbanxxx yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
00739|Surat  perjanjian  tersebut  juga  ditandatangani  oleh  RT setempat,
00740|yaitu Saksi Suharyadi.
00741|- Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  No:
00742|R/VER/016/I/KES.22/2023/RSB  pemeriksaan  atas  nama
00743|Xxxkorbanxxx binti Darmi diperoleh kesimpulan: Terdapat Robekan
00744|selaput  dara  tidak  disertai  peradangan  dan  sikatrik  pada  otot
00745|sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul;
00746|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim
00747|tidak menemukan bukti terhadap unsur “dengan maksud menempatkan
00748|
00749|seseorang di bawah kekuasaannya”. Hal tersebut dilihat dari  tempus
00750|delicti 21  November  2021  sampai  dengan  14  Agustus  2022  dan
00751|kemampuan korban untuk tetap bekerja dan beraktivitas di luar dari
00752|locus  delicti yaitu  rumah  Terdakwa.  Penuntut  Umum  juga  tidak
00753|mengajukan  alat bukti yang  menunjukkan adanya maksud  Terdakwa
00754|menempatkan korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.
00755|Dengan demikian unsur dengan maksud menempatkan seseorang di
00756|bawah kekuasaannya secara melawan hukum tidak terpenuhi sehingga
00757|unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
00758|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan
00759|maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  secara
00760|melawan  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan”  tidak
00761|terbukti;
00762|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  oleh  karena  dakwaan  primair  tidak
00763|terbukti  maka  Majelis  Hakim  membebaskan  Terdakwa  dari  dakwaan  kesatu
00764|primair  dan  selanjutnya  akan  mempertimbangkan  dakwaan  subsidiair,  yang
00765|diatur dalam Pasal  6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
00766|Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
00767|1. Setiap orang;
00768|2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,
00769|atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan
00770|atau  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau
00771|ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan  penyesatan
00772|menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
00773|persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang
00774|lain;
00775|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00776|mempertimbangkan sebagai berikut:
00777|Ad.1. Unsur Setiap Orang
00778|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU TPKS,
00779|telah memberikan definisi “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
00780|korporasi”  dan  Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan
00781|yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
00782|hukum”.
00783|Menimbang, bahwa maksud unsur setiap orang  in casu  adalah
00784|setiap orang yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas
00785|undang-undang  yang  dimaksud  serta  dapat  dimintakan
00786|
00787|pertanggungjawaban  hukum  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya.
00788|Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang“ dalam perkara ini
00789|adalah orang perseorangan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang
00790|bernama  XxxxTerdakwaxxx dengan  identitas  telah  dibacakan  secara
00791|lengkap di depan persidangan;
00792|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi  dan
00793|pembenaran  Terdakwa  terhadap  pemeriksaan  identitasnya  dalam
00794|persidangan, diperoleh fakta bahwa XxxxTerdakwaxxx yang dihadapkan
00795|ke depan persidangan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud
00796|sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya
00797|berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan
00798|Terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini tidak terjadi  error in
00799|persona. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.
00800|Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,
00801|atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan
00802|atau  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau
00803|ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan  penyesatan
00804|menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau  membiarkan
00805|dilakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  dengannya  atau
00806|dengan orang lain;
00807|Menimbang, bahwa u nsur “yang menyalahgunakan kedudukan,
00808|wewenang,  kepercayaan,  atau  perbawa”  dalam  pasal  tersebut
00809|menunjukkan  bahwa  pelaku  dari  tindak  pidana  pelecehan  seksual
00810|adalah  orang  yang  memiliki  posisi,  otoritas,  kepercayaan,  atau
00811|pengaruh tertentu terhadap korban. Pengertian kedudukan, wewenang,
00812|kepercayaan,  dan  perbawa  menurut  Majelis  Hakim  adalah  sebagai
00813|berikut: Kedudukan adalah status seseorang dalam suatu organisasi
00814|atau  lembaga  baik  formal  maupun  informal.  Wewenang  adalah  hak
00815|seseorang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
00816|atau fungsi yang diemban. Kepercayaan adalah keyakinan seseorang
00817|terhadap  orang  lain  yang  didasarkan  pada  hubungan  keluarga,
00818|persahabatan, profesionalisme, agama, budaya, atau nilai-nilai lainnya.
00819|Perbawa adalah daya tarik seseorang yang dapat mempengaruhi orang
00820|lain.  Dengan  demikian,  menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang,
00821|kepercayaan,  atau  perbawa  berarti  menggunakan  posisi,  otoritas,
00822|kepercayaan, atau pengaruh tersebut untuk memperoleh keuntungan
00823|seksual dari korban.
00824|
00825|Menimbang, bahwa unsur “yang timbul dari tipu muslihat atau
00826|hubungan keadaan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku
00827|dari tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang menciptakan
00828|situasi  tertentu  yang  menguntungkan  dirinya  dan  merugikan  korban.
00829|Menurut Majelis Hakim Tipu Muslihat adalah perbuatan seseorang untuk
00830|menipu  orang  lain  dengan  cara  memberikan  informasi  palsu  atau
00831|menyembunyikan  informasi  sebenarnya.  Sedangkan  Hubungan
00832|Keadaan adalah situasi seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
00833|seperti tempat, waktu, kondisi fisik atau mental, cuaca, bencana alam,
00834|perang,  konflik  sosial,  atau  faktor-faktor  lainnya.  Dengan  demikian,
00835|timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan berarti berasal dari
00836|perbuatan  menipu  atau  situasi  tertentu  yang  dapat  mempengaruhi
00837|kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas dan
00838|sadar.
00839|Menimbang,  bahwa  unsur  “atau  memanfaatkan  kerentanan,
00840|ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang” dalam pasal tersebut
00841|menunjukkan  bahwa  pelaku  dari  tindak  pidana  pelecehan  seksual
00842|adalah orang yang memanfaatkan keadaan korban yang lemah, tidak
00843|seimbang,  atau  tergantung  padanya.  Pengertian  kerentanan  adalah
00844|keadaan  seseorang  yang  mudah  terluka  atau  tersakiti  secara  fisik,
00845|mental, sosial, ekonomi, atau budaya. Ketidaksetaraan adalah keadaan
00846|seseorang yang tidak memiliki kesempatan, akses, atau perlakuan yang
00847|sama dengan orang lain dalam hal hak, kewajiban, kebebasan, atau
00848|kesejahteraan.  Ketergantungan  adalah  keadaan  seseorang  yang
00849|membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain dalam memenuhi
00850|kebutuhan  hidupnya.  Dengan  demikian,  memanfaatkan  kerentanan,
00851|ketidaksetaraan,  atau  ketergantungan  berarti  menggunakan  keadaan
00852|korban yang lemah, tidak seimbang, atau tergantung padanya untuk
00853|memperoleh keuntungan seksual dari korban.
00854|Menimbang, bahwa unsur “memaksa atau dengan penyesatan
00855|menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
00856|persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”
00857|dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  cara  dari  tindak  pidana
00858|pelecehan seksual adalah dengan memaksa atau menyesatkan korban
00859|untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  seksual
00860|dengan  pelaku  atau  orang  lain.  Pengertian  Persetubuhan  adalah
00861|hubungan  seksual  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  cara
00862|
00863|memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.
00864|Perbuatan Cabul adalah perbuatan seksual lain selain persetubuhan
00865|yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan/atau  organ
00866|reproduksi seseorang.
00867|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  memaksa  atau  dengan
00868|penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan
00869|dilakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  berarti  menggunakan
00870|paksaan fisik atau psikologis atau tipu muslihat untuk menggerakkan
00871|korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan hubungan seksual
00872|atau perbuatan seksual lainnya dengan pelaku atau orang lain.
00873|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  diajukan  di
00874|persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00875|- Bahwa pada Januari 2021, orang tua angkat dari Saksi
00876|Xxxkorbanxxx meninggal dunia. Kemudian, Saksi Xxxkorbanxxx
00877|mencari  informasi  tentang  orang  tua  kandungnya  dan
00878|mengetahui bahwa ayah kandungnya bernama M. Syafaat.
00879|- Bahwa pada Oktober 2021, Terdakwa Tubagus Syafaat
00880|menghubungi Saksi Xxxkorbanxxx dan mengaku sebagai ayah
00881|kandungnya.  Kemudian,  Terdakwa  menjelaskan  asal  usul
00882|adopsi dari Saksi Xxxkorbanxxx dan mengajaknya untuk tinggal
00883|bersamanya di rumahnya di Lampung Selatan.
00884|- Bahwa  Terdakwa  mengaku  sebagai  ayah  kandung
00885|Saksi  Xxxkorbanxxx  tetapi  sebenarnya  Terdakwa  tidak  yakin
00886|dan tidak mengakui bahwa Saksi Xxxkorbanxxx adalah anak
00887|Terdakwa  karena  Saksi  Darmi  dulunya  sempat  bekerja  di
00888|tempat hiburan malam;
00889|- Bahwa  pada  November  2021,  Terdakwa  mulai
00890|melakukan  pelecehan  terhadap  Saksi  Xxxkorbanxxx  dengan
00891|mencium  bibirnya,  menyentuh  kemaluannya,  dan  menyentuh
00892|payudaranya  dengan  alasan  kasih  sayang  orang  tua  tanpa
00893|batasan.
00894|- Bahwa  pada  Januari  2022,  Terdakwa  melakukan
00895|persetubuhan  dengan  Saksi  Xxxkorbanxxx  saat  ia  sedang
00896|tertidur di dalam kamarnya. Perbuatan itu terjadi beberapa kali
00897|hingga Agustus 2022.
00898|- Bahwa  pada  Mei  2022,  Terdakwa  dan  istrinya,  yaitu
00899|Saksi Sri Tuti Sutiah, membuat surat perjanjian damai dengan
00900|
00901|Saksi  Xxxkorbanxxx  yang  isinya  tidak  akan  mengulangi
00902|perbuatan itu lagi. Surat perjanjian tersebut juga ditandatangani
00903|oleh RT setempat, yaitu Saksi Suharyadi.
00904|- Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  No:
00905|R/VER/016/I/KES.22/2023/RSB  pemeriksaan  atas  nama
00906|Xxxkorbanxxx  binti  Darmi  diperoleh  kesimpulan:  Terdapat
00907|Robekan  selaput  dara  tidak  disertai  peradangan  dan  sikatrik
00908|pada otot sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul;
00909|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menyimpulkan
00910|apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Ad.2., Majelis
00911|Hakim akan mempertimbangkan surat tuntutan sebagai berikut:
00912|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Surat Tuntutannya
00913|menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Dakwaan Alternatif
00914|Kedua yakni Pasal 285 KUHP.
00915|Menimbang, bahwa  dalam KUHP lama, tindak pidana Pasal 285
00916|KUHP  berbunyi:  “Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman
00917|kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersama-sama  dengannya
00918|melakukan  persetubuhan  di  luar  perkawinan,  diancam  karena
00919|melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas
00920|tahun.”
00921|Menimbang, bahwa Unsur “barang siapa” dalam pasal tersebut
00922|menunjukkan  bahwa  subjek  hukum  tindak  pidana  perkosaan  adalah
00923|orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek hukum ini haruslah
00924|berjenis kelamin laki-laki, karena WvS hanya mengakui subjek hukum
00925|natuurlijk  persoon dan  natuurlijk  persoon hanyalah  laki-laki  atau
00926|perempuan.  Sehingga  hanya  laki-laki  yang  dapat  melakukan
00927|persetubuhan  dengan  wanita.  Selain  itu,  subjek  hukum  ini  haruslah
00928|memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut,
00929|sehingga tidak termasuk orang yang tidak berakal sehat, orang yang
00930|tidak sadar, atau orang yang dipaksa oleh orang lain.
00931|Menimbang, bahwa unsur “dengan  kekerasan atau  ancaman
00932|kekerasan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa cara atau alat
00933|yang  digunakan  subjek  hukum  untuk  melakukan  tindak  pidana
00934|perkosaan adalah dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikologis
00935|terhadap  objek  hukum.  Kekerasan  fisik  dapat  berupa  pemukulan,
00936|penamparan, penusukan, penembakan, pengikatan, atau bentuk-bentuk
00937|lainnya  yang  dapat  menyebabkan  rasa  sakit  atau  luka  pada  objek
00938|
00939|hukum.  Kekerasan  psikologis  dapat  berupa  ancaman  membunuh,
00940|melukai, mencelakai, mencemarkan nama baik, menyebarkan rahasia,
00941|atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut atau
00942|khawatir pada objek hukum.
00943|Menimbang,  bahwa  unsur  “memaksa  seorang  wanita”  dalam
00944|pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  objek  hukum  tindak  pidana
00945|perkosaan adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan subjek
00946|hukum. Objek hukum ini haruslah berjenis kelamin perempuan, karena
00947|hanya perempuan yang dapat bersetubuh dengan laki-laki. Selain itu,
00948|objek hukum ini haruslah tidak memberikan persetujuan secara bebas
00949|dan sadar untuk bersetubuh dengan subjek hukum, sehingga termasuk
00950|orang yang menolak, melawan, menjerit, menangis, diam, pingsan, tidak
00951|sadar, atau tidak berdaya.
00952|Menimbang, bahwa unsur “bersama-sama dengannya” dalam
00953|pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara subjek hukum dan
00954|objek hukum dalam tindak pidana perkosaan adalah hubungan seksual
00955|yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin
00956|perempuan.  Hubungan  seksual  ini  haruslah  dilakukan  oleh  subjek
00957|hukum sendiri tanpa bantuan atau campur tangan orang lain. Hubungan
00958|seksual ini juga haruslah dilakukan secara langsung tanpa perantara
00959|atau alat bantu.
00960|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  persetubuhan  di  luar
00961|perkawinan”  dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  status
00962|perkawinan antara subjek hukum dan objek hukum dalam tindak pidana
00963|perkosaan adalah tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut
00964|hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang
00965|dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
00966|diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
00967|Perkawinan.  Perkawinan  yang  tidak  sah  menurut  hukum  adalah