01823|- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Saksi Ade Rahmawati melarikan diri
01824|dari rumah Amin dan akibat hal tersebut, Saksi Rena dan Saksi Srifoni
01825|beserta  para  penghuni  rumah  Amin  lainnya  dipindahkan  oleh  Amin  ke
01826|sebuah rumah yang berada di sekitar Bandara Juanda;
01827|- Bahwa  Saksi  Rena  dan  Saksi  Srifoni  sebenarnya  sudah  berencana
01828|melarikan  diri  dari  rumah  tersebut  karena  curiga  dengan  Saksi  Ade
01829|Rahmawati yang melarikan diri, tetapi HP Saksi Rena dan Saksi Srifoni
01830|disita dengan alasan sudah tidak boleh menghubungi keluarga;
01831|- Bahwa  selain  Saksi  Ade  Rahmawati,  Saksi  Rena  dan  Saksi  Srifoni,
01832|Terdakwa  Atika  pernah  memberangkatkan  Rina,  Ece,  dan  Saksi  Inang
01833|Saswita  dari  Kota  Palu  ke  negara  Bahrain  dimana  perbuatan  tersebut
01834|dilakukan bersama dengan Terdakwa Alamsyah;
01835|
01836|- Bahwa  Rina  dan  Ece  hingga  saat ini  masih  bekerja  sebagai  Asisten
01837|Rumah Tangga (ART) di Bahrain, tetapi Saksi Inang Saswita dipulangkan
01838|karena  setelah  hanya  bekerja  5  (lima)  hari  di  negara  Bahrain  karena
01839|dianggap tidak bisa bekerja sesuai keinginan majikan;
01840|- Bahwa Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena, Saksi Srifoni, dan Saksi Inang
01841|Saswita  tidak  pernah  mendapatkan  pelatihan,  baik  pelatihan  bahasa
01842|maupun pelatihan teknis untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sebagai
01843|Asisten Rumah Tangga (ART);
01844|- Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi Calon PMI, yaitu Surat
01845|Izin  Suami/Istri  bagi  yang  sudah  menikah,  para  suami  dari  Saksi  Ade
01846|Rahmawati  dan  Saksi  Inang  Saswita  tidak  pernah  membuat  maupun
01847|menandatangani  surat  tersebut,  melainkan  untuk  Saksi  Ade  Rahmawati,
01848|surat tersebut dibuat oleh Terdakwa Atika, sedangkan Saksi Inang Saswita
01849|sendirilah yang meniru tanda tangan suami Saksi Inang Saswita. Adapun
01850|Surat Izin Suami untuk Saksi Rena dan Saksi Srifoni ditandatangani oleh
01851|masing-masing suami dari Saksi Rena dan Saksi Srifoni, tetapi para suami
01852|dari Saksi Rena dan Saksi Srifoni tidak pernah membaca secara utuh isi
01853|dari surat tersebut;
01854|- Bahwa Terdakwa Atika tidak pernah mengajukan permohonan perekrutan
01855|Calon PMI atas nama Saksi Inang Saswita, Saksi Srifoni, dan Saksi Rena,
01856|serta  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Donggala  tidak
01857|pernah memverifikasi perjanjian kerja maupun mengunggah ( upload) surat
01858|rekomendasi penerbitan paspor yang ditujukan ke Kantor Imigrasi di tempat
01859|penerbitan paspor atas nama Saksi Inang Saswita, Saksi Srifoni, dan Saksi
01860|Rena,  dan  Terdakwa  Atika  tidak  pernah  mengajukan  permohonan
01861|perekrutan  Calon  PMI  atas  nama  Saksi  Ade  Rahmawati,  serta  Dinas
01862|Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu tidak pernah memverifikasi
01863|maupun  mengunggah  (upload)  perjanjian  kerja  atas  nama  Saksi  Ade
01864|Rahmawati;
01865|- Bahwa Terdakwa Atika memberangkatkan Rina, Ece, dan Saksi Inang
01866|Saswita  ke  negara  Bahrain  dengan  menggunakan  perusahaan  yang
01867|bernama  PT.  Madaso  International  Labour  melalui  Terdakwa  Alamsyah,
01868|sedangkan Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena dan Saksi Srifoni rencananya
01869|diberangkatkan ke negara Arab Saudi dengan menggunakan perusahaan
01870|yang bernama PT. Avida Aviaduta melalui orang bernama Fatimah, tetapi
01871|belum jadi berangkat;
01872|
01873|- Bahwa  berdasar  Surat  Direktur  Bina  Penempatan  dan  Pelindungan
01874|Pekerja Migran indonesia Nomor: B-3/9864/PK.02.00/VII/2024 tanggal 3 Juli
01875|2024  perihal  daftar  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01876|untuk PT. Avida Aviaduta memiliki izin yang masih berlaku, sedangkan untuk
01877|PT.  Madaso  International  Labour  telah  dicabut  izinnya  memalui  SK
01878|Pencabutan Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020;
01879|
01880|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01881|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01882|Para  Terdakwa dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang
01883|didakwakan kepadanya;
01884|Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01885|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:
01886|Kesatu: Melanggar  Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI. No. 18 Tahun
01887|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
01888|KUH Pidana;
01889|Atau:
01890|Kedua:  Melanggar  Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang RI. No. 18 Tahun
01891|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
01892|KUH Pidana;
01893|Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Surat Dakwaan Penuntut
01894|Umum yang disusun secara alternatif, hal ini bermakna bahwa Majelis Hakim
01895|cukup memilih salah satu dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa
01896|secara  alternatif  tersebut,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan
01897|fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu
01898|sebagaimana diatur dalam Pasal 8 1 Jo Pasal 6 9 Undang-Undang RI. No. 18
01899|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1)
01900|ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01901|1. Unsur “Setiap Orang”;
01902|2. Unsur  “dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01903|Indonesia’’ sebagaimana dimaksud Pasal 69;
01904|3. Unsur  “Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  lakukan,  dan
01905|yang turut serta melakukan perbuatan”;
01906|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01907|mempertimbangkan sebagai berikut:
01908|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;
01909|Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor
01910|18 Tahun 2017 memiliki pengertian sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 19
01911|
01912|Undang-Undang  a quo , dimana Orang diartikan sebagai “orang perseorangan
01913|dan/atau korporasi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Orang
01914|dalam  Undang-Undang  tersebut  memiliki  2  (dua)  pengertian,  dalam  hal  ini
01915|manusia sebagai “ natuurlijk persoon ” atau korporasi sebagai “ rechtspersoon”.
01916|Dalam  konteks  hukum  pidana,  unsur  tersebut  menunjuk  seorang  manusia
01917|sebagai  “natuurlijk  persoon”  atau  sebuah  korporasi  sebagai  “rechtspersoon”
01918|yang  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatannya  yang
01919|melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang
01920|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01921|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  unsur  setiap  orang  tersebut,
01922|Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan,
01923|yang setelah diidentifikasi ternyata kedua orang Terdakwa tersebut bernama
01924|Atika  dan  Alamsyah  B  Muis  yang  identitas  selengkapnya  sesuai  dengan
01925|identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut
01926|Umum;
01927|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  yang  didudukkan  sebagai  subjek
01928|hukum  dalam  perkara  ini,  ternyata  dapat  mengikuti  jalannya  persidangan
01929|dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang
01930|diajukan  kepadanya,  maka  dari  fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  Para
01931|Terdakwa  adalah  orang  yang  sehat jasmani  dan  rohani  sehingga  Terdakwa
01932|tidaklah  termasuk  orang  yang  harus  dikecualikan  dari  pertanggungjawaban
01933|pidana;
01934|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  maka
01935|terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk
01936|sekedar  memenuhi  kapasitasnya  sebagai  subjek  hukum  dalam  perkara  ini
01937|secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, akan tetapi untuk
01938|menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku
01939|dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-
01940|unsur tindak pidana yang selanjutnya;
01941|Ad.2. Unsur “Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 69”;
01942|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan apakah Para
01943|Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan
01944|mengurai  terlebih  dahulu  mengenai  pengertian  “ dilarang  melaksanakan
01945|penempatan Pekerja Migran Indonesia ” sebagaimana termaktub dalam unsur
01946|kedua ini;
01947|Menimbang, bahwa Penjelasan otentik Pasal 66 Undang-Undang Nomor
01948|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  berbunyi
01949|
01950|ditujukan kepada orang perseorangan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
01951|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01952|Menimbang,  bahwa  untuk  mengerti  maksud  dari  “melaksanakan
01953|penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana termaktub dalam unsur
01954|ketiga ini, pertama-tama haruslah mengetahui terlebih dahulu pengertian dari
01955|istilah “melaksanakan”, “penempatan”, dan “Pekerja Migran Indonesia”;
01956|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01957|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan Pekerja
01958|Migran Indonesia sebagai “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
01959|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
01960|Republik Indonesia”;
01961|Menimbang,  bahwa  istilah  “penempatan”  berasal  dari  kata  dasar
01962|“tempat”,  dimana  salah  satu  pengertian  dari  kata  “tempat”  menurut  Kamus
01963|Besar Bahasa Indonesia adalah memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja).
01964|Artinya, “penempatan” dapat juga diartikan sebagai “pemberian tempat bekerja”;
01965|Menimbang,  bahwa  istilah  “melaksanakan”  berasal  dari  kata  dasar
01966|“laksana”, dimana salah satu pengertian dari kata “laksana” menurut Kamus
01967|Besar Bahasa Indonesia adalah “melakukan, menjalankan, atau mengerjakan
01968|sesuatu”;
01969|Menimbang, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka berdasar
01970|deskripsi pengertian dari unsur ketiga ini adalah “melakukan pemberian tempat
01971|kerja setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
01972|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”;
01973|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01974|persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Atika memberangkatkan Saksi Ade
01975|Rahmawati,  Saksi  Rena,  dan  Saksi  Srifoni  dari  Kota  Palu  menuju  Jakarta
01976|menggunakan pesawat Citylink menggunakan perusahaan PT. Avida Aviaduta
01977|melalui  orang  bernama  Fatimah,  yang  ketika  Saksi  Ade  Rahmawati,  Saksi
01978|Rena,  dan  Saksi  Srifoni  tiba  di  Jakarta,  Fatimah  yang  bertugas  sebagai
01979|koordinator di Jakarta untuk menyiapkan tempat tinggal calon Pekerja Migran
01980|Indonesia (PMI), paspor, dan hasil pemeriksaan kesehatan ( medical check up),
01981|membantu Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena, dan Saksi Srifoni;
01982|Menimbang, bahwa tujuan akhir dari Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena,
01983|dan Saksi Srifoni diberangkatkan oleh Terdakwa Atika dari Kota Palu menuju
01984|Jakarta tersebut bukanlah Kota Jakarta, melainkan negara Arab Saudi. Hal ini
01985|terbukti  dengan diberangkatkannya Saksi  Ade Rahmawati, Saksi Rena, dan
01986|Saksi Srifoni menuju Kota Surabaya adalah dengan tujuan membuat sidik jari
01987|
01988|guna keperluan pemberangkatan ke Arab Saudi bersama dengan jamaah haji
01989|dari Surabaya;
01990|Menimbang, bahwa Terdakwa Atika memberangkatkan Rina, Ece, dan
01991|Saksi  Inang  Saswita  ke  negara  Bahrain  dengan  menggunakan  perusahaan
01992|yang bernama  PT.  Madaso International Labour melalui Terdakwa Alamsyah,
01993|dimana Terdakwa Alamsyah dikirimi sejumlah uang oleh orang bernama Ahmad
01994|untuk  mengurus pemeriksaan kesehatan atau  medical check up , pembuatan
01995|paspor, biaya makan selama berada di Jakarta, dan biaya pembelian tiket dari
01996|Palu menuju Jakarta;
01997|Menimbang, bahwa Terdakwa Alamsyah menerangkan mengurus paspor
01998|terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang
01999|Saswita, dimana dokumen yang dibutuhkan berupa KTP dan Kartu Keluarga;
02000|Menimbang,  bahwa  selain  mengurus  paspor  tersebut,  Terdakwa
02001|Alamsyah  juga  mengurus  pemeriksaan  kesehatan  atau  medical  check  up,
02002|pembuatan  paspor,  biaya  makan  selama  berada  di  Jakarta,  dan  biaya
02003|pembelian tiket dari Palu menuju Jakarta untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang
02004|Saswita menggunakan uang dari orang bernama Ahmad;
02005|Menimbang,  bahwa  Rina  dan  Ece  saat  ini  sudah  bekerja  di  negara
02006|Bahrain sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), sedangkan Saksi Inang Saswita
02007|sempat bekerja sebagai ART tetapi diberhentikan karena Saksi Inang Saswita
02008|dianggap tidak bisa bekerja sesuai keinginan majikan;
02009|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut diatas dikonstantir
02010|bahwa  Para  Terdakwa  dikualifikasi  sebagai  Calo  yang  menguruskan
02011|penempatan Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena, Saksi Srifoni, dan Saksi Inang
02012|Saswita sebagai Pekerja Migran, dimana Para Terdakwa bukan sebagai pihak
02013|yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran;
02014|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  Majelis  Hakim
02015|berpendapat unsur ini terpenuhi;
02016|Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut
02017|serta melakukan perbuatan”;
02018|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menentukan  mengenai
02019|terpenuhinya  unsur  keempat  ini,  Majelis  Hakim  akan  menguraikan  terlebih
02020|dahulu  mengenai  pengertian  dari  unsur  “yang  melakukan”,  “yang  menyuruh
02021|lakukan”, dan “yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana termaktub
02022|dalam unsur ini;
02023|
02024|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah
02025|setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  dan  memenuhi  unsur-unsur  dalam
02026|suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang;
02027|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh lakukan”
02028|adalah kondisi dimana terdapat orang yang menyuruh lakukan dan orang yang
02029|disuruh  melakukan,  dimana  orang  yang  disuruh  melakukan  lebih  bersifat
02030|sebagai alat atau instrumen dari orang yang menyuruh lakukan. Lebih lanjut,
02031|orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan, maupun
02032|kemampuan bertanggung jawab, sehingga konsekuensinya adalah orang yang
02033|disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana;
02034|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  “turut  serta  melakukan”  adalah
02035|perbuatan dimana dua orang atau lebih terdapat kesepakatan atau meeting of
02036|mind untuk mewujudkan suatu perbuatan delik, dan adanya kerja sama yang
02037|nyata untuk mewujudkan delik tersebut;
02038|Menimbang, bahwa dalam doktrin mengenai “turut serta melakukan”,
02039|para  pelaku  tidak  harus  mewujudkan  seluruh  delik,  tetapi  dapat  juga  salah
02040|satunya mewujudkan seluruh unsur delik dan yang lainnya tidak, atau tidak ada
02041|yang mewujudkan seluruh unsur delik namun bersama-sama mewujudkan delik
02042|tersebut;
02043|Menimbang, Terdakwa Atika memberangkatkan Rina, Ece, dan Saksi
02044|Inang  Saswita  ke  negara  Bahrain  dengan  menggunakan  perusahaan  yang
02045|bernama  PT.  Madaso  International  Labour  melalui  Terdakwa  Alamsyah,
02046|sedangkan  Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena dan Saksi Srifoni rencananya
02047|diberangkatkan ke negara Arab Saudi dengan menggunakan perusahaan yang
02048|bernama PT. Avida Aviaduta melalui orang bernama Fatimah;
02049|Menimbang, Terdakwa Alamsyah mengurus paspor terkait Penempatan
02050|Pekerja Migran Indonesia untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang Saswita, dimana
02051|dokumen yang dibutuhkan berupa KTP dan Kartu Keluarga serta mengurus
02052|pemeriksaan  kesehatan  atau  medical  check  up,  pembuatan  paspor,  biaya
02053|makan selama berada di Jakarta, dan biaya pembelian tiket dari Palu menuju
02054|Jakarta untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang Saswita menggunakan uang dari
02055|orang bernama Ahmad;
02056|Menimbang,  bahwa  dari  perbuatan  Terdakwa  Atika  dan  Terdakwa
02057|Alamsyah  tersebut,  Majelis  Hakim  memandang  bahwa  keduanya  secara
02058|bersama-sama mewujudkan kondisi sedemikian rupa agar Saksi Inang Saswita
02059|diberangkatkan menuju ke luar negeri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia
02060|dengan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), dalam hal ini menuju
02061|
02062|ke  negara  Bahrain  dan  perbuatan  tersebut  sudah  selesai  dengan  sempat
02063|bekerjanya  Saksi  Inang  Saswita  di  negara  Bahrain  meskipun  kemudian
02064|dipulangkan;
02065|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  Majelis  Hakim
02066|berpendapat unsur “turut serta” terpenuhi;
02067|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 1 Jo Pasal 69
02068|Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
02069|Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para
02070|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02071|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02072|kesatu Penuntut Umum;
02073|Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa menunjukkan
02074|kecakapan dirinya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada
02075|dirinya, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat
02076|jasmani dan rohani serta tidak ada cacat dalam pertumbuhan jiwanya, sehingga
02077|Majelis  Hakim berpendapat bahwa  tidak ada alasan pemaaf pada diri Para
02078|Terdakwa  sebagaimana  dimaksud  Pasal  44  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang
02079|Hukum Pidana;
02080|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
02081|persidangan, tidak ada hal-hal yang bersifat memaksa Para Terdakwa dalam
02082|melakukan  perbuatannya  sebagaimana  diatur  di  Pasal  48  Kitab  Undang-
02083|Undang Hukum Pidana. Perbuatan Para Terdakwa juga bukan dalam rangka
02084|melakukan pembelaan diri, bukan dalam rangka menjalankan perintah undang-
02085|undang,  maupun  dalam  rangka  menjalankan  perintah  jabatan  sebagaimana
02086|diatur di Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-
02087|Undang Hukum Pidana;
02088|Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim
02089|berkeyakinan bahwa tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada
02090|diri Para Terdakwa, sehingga terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan
02091|bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan berpedoman
02092|pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
02093|maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
02094|perbuatannya;
02095|Menimbang,  bahwa  dengan  mengacu  pada  ketentuan  pidana  dalam
02096|Pasal  81 Jo  Pasal  69 Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02097|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ,
02098|
02099|Majelis akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa
02100|sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;