02224|Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak
02225|Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang sebelumnya
02226|dikenal  sebagai  Protokol  Palermo,  yang  telah  ditandatangani  oleh  Pemerintah
02227|Indonesia. UU TPPO pada Bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 7 memberikan
02228|pengertian ”Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
02229|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
02230|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
02231|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
02232|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
02233|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
02234|maupun  immateriil”.  Pada  UU  TPPO,  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  eksploitasi
02235|maka  persetujuan  korban  tidak  menjadi  hal  penting,  melainkan  berdasarkan
02236|pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang,
02237|maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya
02238|tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:
02239|1. Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara
02240|alami  atau  didesain,  yang  meliputi:  meliputi  perekrutan,  pengangkutan,
02241|penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
02242|Halaman 37 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02243|Paraf
02244|K
02245|M
02246|H
02247|A
02248|
02249|I
02250|H
02251|A
02252|
02253|I
02254|I
02255|
02256|2. Unsur CARA. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk
02257|menjamin  proses  dapat  terlaksana,  yang  meliputi:  ancaman,  kekerasan,
02258|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,  penyekapan,  penipuan,
02259|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
02260|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang
02261|yang memegang kendali;
02262|3. Unsur  TUJUAN.  Sesuatu  yang  nantinya  akan  tercapai  dan  atau
02263|terwujud  sebagai  akibat  dari  tindakan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan
02264|orang  yang  meliputi  eksploitasi  orang  atau  mengakibatkan  orang
02265|tereksploitasi  dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-
02266|UndangTindak Pidana Perdagangan Orang.
02267|Menimbang bahwa, sedangkan,  UU TPPA dirancang dan di-sah-kan untuk
02268|menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak  agar  mereka  dapat  hidup,  tumbuh  dan
02269|berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
02270|kemanusiaan. UU TPPA pada bagian Penjelasan di Pasal 66 menjelaskan y ang
02271|dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa
02272|persetujuan  Anak  yang  menjadi  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02273|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
02274|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
02275|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
02276|atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  Anak  oleh  pihak  lain  untuk
02277|mendapatkan keuntungan materiil” dan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara
02278|seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh
02279|lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
02280|semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”. Dasar pembuktian yang paling utama
02281|adalah  usia  korban, belum  ber-usia  18  tahun  atau  telah  ber-usia  18  tahun  dan
02282|perbuatan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan organ tubuh seksual atau
02283|organ tubuh;
02284|Halaman 38 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02285|Paraf
02286|K
02287|M
02288|H
02289|A
02290|
02291|I
02292|H
02293|A
02294|
02295|I
02296|I
02297|
02298|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan
02299|alternatif  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  yang  menurut
02300|Majelis  Hakim  paling  sesuai  dengan  fakta  hukum  dan  yang  lebih  tepat  serta
02301|dianggap paling memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut diatas
02302|yaitu Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
02303|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat
02304|(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02305|1. Unsur “Setiap orang”;
02306|2. Unsur  “Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
02307|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
02308|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
02309|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
02310|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
02311|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  mengakibatkan  orang  ter-
02312|eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”;
02313|3. Unsur “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”;
02314|4. Unsur “Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut”;
02315|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  Dakwaan
02316|Ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
02317|Unsur Kesatu : “Setiap Orang”;
02318|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “setiap  orang”  ialah
02319|menunjuk kepada manusia/orang/ natuurlijke person, yakni  setiap orang ( een eider )
02320|atau siapa saja pelaku ( dader) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat
02321|bertanggungjawab  menurut  hukum  atas  segala  perbuatannya  dan  apabila
02322|perbuatannya  tersebut  memenuhi  seluruh  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  yang
02323|didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku , atau
02324|barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban
02325|dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang
02326|telah dilakukannya;
02327|Halaman 39 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02328|Paraf
02329|K
02330|M
02331|H
02332|A
02333|
02334|I
02335|H
02336|A
02337|
02338|I
02339|I
02340|
02341|Menimbang,  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  dimana  Terdakwa  dengan
02342|identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas
02343|pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai
02344|identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa
02345|yaitu TERDAKWA adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;
02346|Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal
02347|budi  dan  pikirannya  selama  persidangan  dapat  menjawab  dengan  baik  semua
02348|pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  baik oleh  Majelis  Hakim  maupun Penuntut
02349|Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan
02350|perbuatannya. Maka dengan demikian unsur ke-Satu telah terpenuhi;
02351|Unsur Ke dua : “ Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
02352|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
02353|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
02354|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
02355|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
02356|walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
02357|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
02358|di wilayah negara Republik Indonesia”;
02359|Menimbang bahwa dalam dokumen UNODC (United Nations Office on Drags
02360|and  Crime )  Checklist  Criminalization  of  Trafficking  under  the  Protocol  dimuat
02361|pembagian  unsur  dari  kriminalisasi  perdagangan  orang  yang  bersifat  alternatif-
02362|kumulatif, yaitu:
02363|A. Acts/Perbuatan Yang Dilakukan:
02364|i. Recruitment/Perekrutan
02365|ii. Transportation/Pengangkutan
02366|iii. Transfer/Pemindahan
02367|iv. Harbouring/Penyembunyian
02368|v. Receipt Of Persons/Penerimaan
02369|B. Means/Cara/ Bagaimana Dilakukan:
02370|i. Use Of Force/Penggunaan Kekerasan/Tenaga
02371|Halaman 40 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02372|Paraf
02373|K
02374|M
02375|H
02376|A
02377|
02378|I
02379|H
02380|A
02381|
02382|I
02383|I
02384|
02385|ii. Threat  Of  The  Use  Of  Force /Ancaman  Penggunaan
02386|Kekerasan/Tenaga
02387|iii. Other Forms Of Coercion/Bentuk Paksaan Lain
02388|iv. Abduction/Penculikan
02389|v. Fraud/Penipuan
02390|vi. Deception/Tipu Muslihat
02391|vii. Abuse  Of  Power  Or  Of  A  Position  Of
02392|Vulnerability/Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan;
02393|viii. Giving  Or  Receiving  Payments  Or  Benefits  To  Achieve  The
02394|Consent  Of  A  Person  Having  Control  Over  Another /Memberi  Atau
02395|Menerima Pembayaran Atau Manfaat Untuk Memperoleh Persetujuan
02396|Orang Yang Memiliki Kendali Terhadap Orang Lain
02397|C. Purpose/Tujuan/Mengapa Dilakukan:
02398|i. Prostitution/Prostitusi
02399|ii. Other  Forms  Of  Sexual  Exploitation /Bentuk  Lain  Eksploitasi
02400|Seksual
02401|iii. Forced Labour Or Services/Kerja Atau Pelayanan Paksa
02402|iv. Slavery/Perbudakan
02403|v. Practices Similar To Slavery/Praktik Mirip Perbudakan
02404|vi. Servitude/Penghambaan
02405|vii. Removal Of Organs/Penghilangan Organ
02406|Menimbang bahwa  pembagian unsur dari UNODC tersebut diatas bersifat
02407|alternatif-kumulatif;
02408|Menimbang bahwa dalam unsur “ perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02409|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”  adalah sub-unsur mengenai
02410|Tindakan yang Dilakukan, bersifat alternatif karena adanya kata penghubung “ATAU”
02411|sehingga  apabila salah  satu  sub-unsur  telah terpenuhi oleh  perbuatan Terdakwa
02412|maka  unsur  ini  patut  dinyatakan  telah  terpenuhi.  Demikian  dengan  “ancaman
02413|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
02414|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
02415|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
02416|Halaman 41 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02417|Paraf
02418|K
02419|M
02420|H
02421|A
02422|
02423|I
02424|H
02425|A
02426|
02427|I
02428|I
02429|
02430|memegang kendali atas orang lain” juga  adalah sub-unsur mengenai Cara Yang
02431|Digunakan,  bersifat  alternatif  karena  adanya  kata  penghubung  “ATAU”  sehingga
02432|apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur
02433|ini patut dinyatakan telah terpenuhi.
02434|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  diketahui  pada  hari Jumat tanggal 1
02435|November 2024 sekitar Jam 20.00 WITA di Kos Tiawi yang disewa dan ditempati oleh
02436|TEMAN  I  NUSI   yang  terletak  di  Kabupaten  Gorontalo,  dilakukan  penangkapan
02437|terhadap T erdakwa TERDAKWA, TEMAN I , TEMAN III , TEMAN II , TEMAN IV , TEMAN
02438|V  dan Saksi Korban SAKSI KORBAN  oleh SAKSI II bersama Tim dari Resmob Polda
02439|Gorontalo dan  dibawa  ke  Polda  Gorontalo  berdasarkan  informasi  mengenai  adanya
02440|penjualan orang menggunakan aplikasi MiChat untuk berhubungan seksual;
02441|Menimbang  bahwa  selain  dilakukan  penangkapan  juga  ditemukan  sejumlah
02442|barang dari Kos Tiawi yaitu: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A15
02443|warna biru metalik;  1 (satu) buah anak kunci warna silver bertuliskan GRT; 1 (satu)
02444|dus kondom merek Fiesta rasa Stroberi isi 3 (tiga) buah; 1 (satu)  buah selimut
02445|bercorak gambar doraemon;  1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GG;  1 (satu)
02446|buah sprei berwarna hijau bergambar bunga-bunga;  1 (satu) buah handphone merek
02447|Samsung A54 warna silver;  1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A14
02448|warna silver; 1 (satu) buah handphone merek infinix Hot 9 play warna ungu; 1 (satu)
02449|buah handphone merek Realme C53 warna hitam metalik;  3 (tiga) lembar uang
02450|Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu
02451|rupiah); 1 (satu)  lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);  1 (satu) buah
02452|handphone merek Tecno Spark 20C warna putih metalik , seluruhnya adalah barang-
02453|barang dari dalam Kos Tiawi . Terdakwa menggunakan handphone  merek Realme
02454|C53 warna hitam metalik;
02455|Menimbang bahwa cara T erdakwa mendapatkan tamu untuk Saksi Korban  yaitu
02456|dalam aplikasi MiChat, Terdakwa dalam akun TEMAN I pada handphone TEMAN I
02457|atau Saksi UYAN, Terdakwa pajang foto Saksi Korban  kemudian orang-orang yang
02458|memiliki aplikasi MiChat dapat melihat foto Saksi Korban , terutama yang jaraknya
02459|dekat dengan keberadaan akun MiChat berisi foto  Saksi Korban  . Dari situ maka
02460|Halaman 42 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02461|Paraf
02462|K
02463|M
02464|H
02465|A
02466|
02467|I
02468|H
02469|A
02470|
02471|I
02472|I
02473|
02474|pemilik  akun  MiChat  lainnya  dapat  berkomunikasi  dengan  akun  Terdakwa  yang
02475|biasanya dimulai  dengan  pertanyaan  mengenai harga, siapa  yang  difoto itu  dan
02476|lokasi. Setelah sepakat maka akan dikirimkan lokasi yaitu Kos Tiawi, kemudian tamu
02477|datang dan dilayani oleh  Saksi Korban   berhubungan seksual lalu tamu memberikan
02478|uang bayaran dan uang bayaran itu Saksi Korban  berikan kepada TEMAN I;
02479|Menimbang bahwa Saksi Korban   adalah seorang perempuan yang berusia
02480|18 tahun, tidak memiliki penghasilan dan enggan tinggal dirumah orang tuanya yaitu
02481|Saksi UCUN sehingga tentu Saksi Korban  memerlukan tempat tinggal selain dirumah
02482|Saksi UCUN dan keadaan Saksi Korban  tersebut diketahui oleh TEMAN I dan T erdakwa
02483|yang juga menyadari kos yang disewa TEMAN I dapat ditinggali oleh Saksi Korban  dan
02484|kamar tempat TEMAN I melayani tamu juga dapat digunakan oleh  Saksi  Korban  .
02485|T erdakwa bersama TEMAN I dan juga  TEMAN II,  TEMAN III,  TEMAN IV, TEMAN V
02486|secara  bersama-sama,  atas  persetujuan  TEMAN  I selaku  penyewa  Kos  Tiawi,
02487|mencarikan  tamu-tamu  untuk  Saksi  Korban   layani  berhubungan  seksual  dan
02488|mendapatkan bayaran atas layanan itu. Bayaran yang didapatkan oleh  Saksi Korban
02489|diberikan kepada TEMAN I untuk memenuhi seluruh kebutuhan  Saksi Korban   seperti
02490|makan, minum, listrik, air, alat kontrasepsi, kosmetik, piknik dan lain sebagainya. Dan,
02491|terhadap T erdakwa, TEMAN II, TEMAN III, TEMAN IV dan TEMAN V yang berhasil
02492|mendapatkan tamu yang membayar Saksi Korban  maka TEMAN I berikan uang sejumlah
02493|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mendapatkan tamu;
02494|Menimbang bahwa  dengan adanya  Saksi Korban   yang tinggal di Kos Tiawi
02495|maka T erdakwa, TEMAN I, TEMAN II, TEMAN III, TEMAN IV, TEMAN V mendapatkan
02496|keuntungan  dan  memiliki  sumber  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.
02497|Keadaan  Saksi  Korban   yang  rentan  menjadi  kesempatan  bagi  T erdakwa  secara
02498|melawan  hukum  memanfaatkan  tubuh  Saksi  Korban   untuk  mendapatkan
02499|keuntungan baik materiil maupun immaterial;
02500|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
02501|undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02502|Orang,  yang  dimaksud  dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
02503|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
02504|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
02505|Halaman 43 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02506|Paraf
02507|K
02508|M
02509|H
02510|A
02511|
02512|I
02513|H
02514|A
02515|
02516|I
02517|I
02518|
02519|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan
02520|hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
02521|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02522|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
02523|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  penampungan
02524|dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi
02525|Saksi Korban  di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur kedua
02526|ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;
02527|Unsur Ketiga : “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”;
02528|Menimbang  bahwa unsur  Ketiga ini  adalah  unsur  yang  bersifat  alternatif
02529|sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka unsur ini patut dinyatakan
02530|terbukti;
02531|Menimbang bahwa  kata “permufakatan jahat”, Undang-Undang Nomor 21
02532|Tahun 2007 tidak memberi definisi. Dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, kata
02533|“permufakatan  jahat”  (samenspanning)  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  88  KUHP
02534|menyatakan ”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah
02535|sepakat akan melakukan kejahatan”;
02536|Menimbang bahwa unsur ketiga dari dakwaan kedua merupakan unsur untuk
02537|memperjelas unsur kedua dakwaan kedua, yaitu apakah  perekrutan,  pengangkutan,
02538|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
02539|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
02540|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau
02541|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
02542|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
02543|wilayah negara Republik Indonesia tersebut dilakukan secara  Merencanakan atau
02544|Permufakatan Jahat;
02545|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sejak tanggal 18 September