04392|Hendra, Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan  Alias Engkis, saudara Afrianus
04393|Moa Lavanto, dan Almarhum Yodimus Moan Kaka  selama ini tidak pernah
04394|mengalami  kekerasan,  ancaman,  penculikan,  penyekapan,  penipuan,
04395|pemaksaan, dan penjeratan utang selama perekrutan yang dilakukan oleh
04396|Senut  dan  Vilius  sampai  di  PT Borneo  Citra  Persada  Abadi  dan  selama
04397|perekrutan pun tidak ada barang yang di tahan oleh Senut maupun Vilius;
04398|- Bahwa Saksi Petrus Arifin, Saksi Laurensius Raga Nong Ovi Alias Andi,
04399|Saksi Heribertus Kos Gaubito Alias Binto, Saksi Yohanes ranolius Dulo Alias
04400|Rano,  Saksi Hironimus Yan Yoli Alias Yoli, Saksi Hendrikus Hendra Alias
04401|Hendra, dan Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan pernah membuat laporan
04402|untuk mendapat perlindungan dari LPSK karena takut;
04403|- Bahwa dari mulai perekrutan awal yang dilakukan oleh saudara Senut
04404|dan saudara Vilius dengan dibantu oleh Almarhum Yodimus Moan Kaka dan
04405|Saksi Petrus Arifin sampai dengan pada saat kesembilan calon tenaga kerja
04406|sudah tiba  di  PT Borneo  Citra  Persada  Abadi  dan melakukan pekerja  di
04407|pondok  milik  PT  Borneo  Citra  Persada  Abadi  serta  tidak  dipenuhinya
04408|kebutuhan  makan,  minum  dan  transportasi  maupun  dengan  adanya
04409|meninggal dunia Almarhum Yodimus Moan Kaka, Terdakwa sama sekali tidak
04410|pernah berhubungan dengan kesembilan calon tenaga kerja tersebut baik
04411|bertemu langsung maupun melalui sarana komunikasi  bahwakan disaat para
04412|calon tenaga kerja meminta kartu identitas (KTP) yang ditahan oleh karyawan
04413|PT Borneo Citra Persada Abadi, Terdakwa malah menghubungi karyawan PT
04414|Borneo  Citra  Persada  Abadi  untuk  membicarakan  mengenai  KTP-KTP
04415|tersebut;
04416|- Bahwa  saat  ini  saudara  Senut  dan  saudara  Vilius  statusnya  masih
04417|dalam pencarian orang atau “DPO”;
04418|- Bahwa  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
04419|tentang Ketenagakerjaan serta Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang
04420|Hal. 124 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04421|
04422|Penempatan  Tenaga  Kerja,  Ahli  Rony  Elias  Idje,  S.H  Alias  Rony pada
04423|pokoknya menerangkan bahwasannya  proses perekrutan calon tenaga kerja
04424|AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka,
04425|dilakukan  oleh  suatu  instansi  pemerintahan  atau  lembaga  Penempatan
04426|Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari
04427|Kementrian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT;
04428|- Bahwa apabila seseorang ataupun sekelompok organisasi yang mau
04429|merekrut calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) di wilayah
04430|kabupaten  Sikka  belum  bekerja  sama  dengan  Pihak  Dinas  Nakertrans
04431|Kabupaten Sikka perekrutan tidak bisa dilakukan, hal tersebut baru dapat
04432|dilakukan  apabila  seseorang  atau  sekelompok  organisasi  yang  dimaksud
04433|memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga
04434|Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;
04435|- Bahwa peran dari saudara Senut dan saudara Vilius yang dibantu oleh
04436|Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka  dan  Saksi  Petrus  Arifin  yakni  mencari,
04437|menawarkan, dan menghimpun data-data calon tenaga kerja yang akan di
04438|berangkatkan  ke  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kaliamantan,  sedangkan
04439|Terdakwa  perannya  melakukan  pembiayaan  seluruh  transportasi  dan
04440|akomodasi  para  calon  tenaga  kerja  yang  akan  di  berangkatkan  ke
04441|perkebunan kelapa sawit di Kaliamantan;
04442|- Bahwa sedangkan  Terdakwa, saudara Senut dan saudara Vilius yang
04443|dibantu oleh Almarhum Yodimus Moan Kaka dan Saksi Petrus Arifin tersebut
04444|bukan  merupakan  Lembaga  Penempatan  Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)
04445|maupun Perusahaan Penempatan  Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia (P3MI)
04446|yang memiliki ijin resmi untuk melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga
04447|kerja, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perekrutan
04448|tenaga kerja dan penempatan calon tenaga kerja, sehingga tindakan mereka
04449|adalah tindakan orang perorangan dalam proses perekrutan terhadap tenaga
04450|kerja, tanpa dibekali oleh surat izin rekrut dari suatu perusahaan berbadan
04451|hukum yang sah, alias bertindak secara orang perorangan;
04452|
04453|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
04454|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
04455|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
04456|Menimbang bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
04457|dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas, yaitu :
04458|Pertama:
04459|Hal. 125 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04460|
04461|Primair : melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik
04462|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
04463|Pidana  Perdagangan  Orang Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1
04464|KUHPidana;
04465|Subsidair :  melanggar  ketentuan Pasal  10 Undang-Undang  Republik
04466|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
04467|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-
04468|1 KUHPidana;
04469|Atau
04470|Kedua : melanggar ketentuan Pasal 186 ayat (1) Jo . Pasal 35 ayat (2)
04471|dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
04472|Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1)
04473|Ke-1 KUHPidana;
04474|Menimbang  bahwa dakwaan kombinasi yang disusun secara alternatif
04475|subsidairitas  memiliki  sifat saling  mengecualikan  antara  dakwaan  yang  satu
04476|dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan
04477|ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu
04478|akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara
04479|fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian
04480|yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat
04481|dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah
04482|satu  dakwaan  telah  terbukti,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu
04483|mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;
04484|Menimbang  bahwa  dengan  mendasarkan  pada  kualitas  persesuaian
04485|antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan
04486|uraian  yang  termuat  dalam  masing-masing  dakwaan  dan  unsur-unsur  yang
04487|termuat  dalam  Pasal-Pasal  dakwaan  Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim
04488|memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-
04489|fakta  yang  terungkap  dipersidangan  adalah  Dakwaan  Kombinasi  Alternatif
04490|Kedua, sebagaimana diatur dalam melanggar ketentuan Pasal 186 ayat (1) Jo .
04491|Pasal 35 ayat ( 2) dan ayat (3)  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 13
04492|Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ,
04493|yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
04494|1. Barang siapa;
04495|2. Sebagai  pemberi  kerja  atau  pelaksana  penempatan  kerja  tidak
04496|memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai  penempatan  tenaga
04497|Hal. 126 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04498|
04499|kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik
04500|mental maupun fisik tenaga kerja;
04501|3. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta
04502|melakukan perbuatan;
04503|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
04504|mempertimbangkan sebagai berikut:
04505|Ad.1. Barang siapa;
04506|Menimbang bahwa berdasarkan  Memorie van Toelichting  (MvT) yang
04507|dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu
04508|manusia  yang  dapat  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  suatu
04509|perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;
04510|Menimbang  bahwa  unsur  barang  siapa  pada  dasarnya  menunjukan
04511|pada  siapa  orangnya  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  atau
04512|kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus
04513|dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam
04514|putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang
04515|menyebutkan  bahwa  barangsiapa  adalah  sebagai  siapa  saja  yang  harus
04516|dijadikan  terdakwa  atau  setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  yang  dapat
04517|dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;
04518|Menimbang  bahwa  di  awal  persidangan  telah  diperiksa  identitas
04519|Terdakwa yaitu  Yuvinus Solo Alias Joker  dan Terdakwa telah membenarkan
04520|bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang
04521|benar identitas dirinya;
04522|Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati
04523|secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung
04524|jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat
04525|jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari
04526|tuntutan hukuman;
04527|Menimbang bahwa berdasarkan  elaborasi pertimbangan sebagaimana
04528|termaktub  diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwasanya  delik
04529|perbuatan  materiil  Terdakwa  telah  terpenuhi  jika  diafiliasikan dengan  uraian
04530|unsur pasal a quo;
04531|Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal  a quo  “ barang
04532|siapa” telah  terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut hukum,  namun
04533|mengenai  terbukti  atau  tidaknya  kesalahan  Terdakwa  masih  akan
04534|dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;
04535|Hal. 127 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04536|
04537|Ad.2.  Sebagai  pemberi  kerja  atau  pelaksana  penempatan  kerja  tidak
04538|memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai  penempatan
04539|tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
04540|kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;
04541|Menimbang bahwa subyek hukum dalam unsur kedua bersifat alternatif,
04542|maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih sesuai dengan kausalitasnya
04543|terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
04544|Menimbang  bahwa  selain  itu  perbuatan  di  dalam  unsur  kedua
04545|merupakan  perbuatan  yang  bersifat  kumulatif  maka  apabila  salah  satu  sub
04546|unsur  dari  perbuatan  tersebut  terbukti  maka  unsur  kedua  dianggap  telah
04547|terpenuhi, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal
04548|kaitannya  dengan  perbuatan  Terdakwa,  maka  unsur  ini  haruslah  dipandang
04549|sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh  yang  harus  dibuktikan  secara  utuh  pula
04550|karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang
04551|lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;
04552|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang
04553|perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan-badan  lainnya  yang
04554|mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam
04555|bentuk lain;
04556|Menimbang bahwa yang dimaksud pemberi kerja sebagaimana diatur
04557|dalam Pasal 35 ayat 1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun
04558|2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pemberi kerja di dalam negeri;
04559|Menimbang  bahwa  Pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  adalah
04560|kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga
04561|tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat,
04562|dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
04563|sesuai dengan kebutuhannya;
04564|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kesejahteraan  adalah
04565|kondisi  di  mana  seseorang  merasa  hidupnya  aman,  sentosa,  dan  makmur,
04566|sedangkan yang dimaksud keselamatan dalam unsur ini adalah keselamatan
04567|kerja yang berarti kondisi aman yang dicapai saat melakukan aktivitas kerja, lalu
04568|yang  dimaksud  dengan  kesehatan  mental  maupun  fisik  adalah  kondisi
04569|emosional, psikologis, sosial, dan fisik seseorang yang normal dan sehat;
04570|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13
04571|Tahun  2003  pelaksana  penempatan  kerja  terdiri  dari  suatu  instansi
04572|pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dan
04573|Hal. 128 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04574|
04575|Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang berbadan hukum
04576|dan wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
04577|Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
04578|tentang Ketenagakerjaan serta Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang
04579|Penempatan Tenaga Kerja mengatakan  proses perekrutan calon tenaga kerja
04580|AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka,
04581|dilakukan oleh perusahaan atau lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
04582|(LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari Kementrian dan Dinas
04583|Tenaga Kerja Provinsi NTT dan untuk penempatan Tenaga Kerja Swasta di
04584|daerah luar Kabupaten Sikka, perusahaan perekrut berkoordinasi dengan Dinas
04585|untuk  proses seleksi  administrasi sesuai  persyaratan  dan wawancara  Calon
04586|Tenaga  Kerja  untuk  selanjutnya  diproses  Perjanjian  Penempatan  dan
04587|Rekomendasi  penempatan  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Tenaga
04588|Kerja  transmigrasi  Kabupaten  Sikka  dan  apabila  perusahaan  yang  mau
04589|merekrut  calon  tenaga  kerja  AKAD  (Antar  Kerja  Antar  Daerah)  di  wilayah
04590|kabupaten  Sikka  belum  bekerja  sama  dengan  Pihak  Dinas  Nakertrans
04591|Kabupaten  Sikka  perekrutan  tidak  bisa  dilakukan,  hal  tersebut  baru  dapat
04592|dilakukan apabila perusahaan dimaksud memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR)
04593|yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Propinsi  Nusa
04594|Tenggara Timur;
04595|Menimbang  bahwa  selain  itu  berdasarkan  bagian  Kedua  Pasal  18
04596|tentang  Lembaga  Penempatan  Kerja  Swasta  pada  Peraturan  Menteri
04597|Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
04598|proses  dari  perekrutan  calon  tenaga  kerja  hanya  dapat  dilakukan  oleh
04599|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau Lembaga Penempatan
04600|Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)  dan  syarat-syarat  administrasi  yang  harus
04601|dipenuhi adalah LPTKS/PWMI yakni harus memiliki:
04602| Surat Persetujuan Perekrutan (SPP) dari Kementrian Ketenagakerjaan
04603|RI;
04604| Surat  Pengantar  Rekrut  dari  Dinas  Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan
04605|Transmigrasi Provinsi NTT;
04606|serta syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon tenaga kerja
04607|dalam negeri yakni:
04608| Mempunyai keahlian atau skil tertentu;
04609| Pendidikan miniman sekolah dasar;
04610| Berbadan sehat;
04611| Direkrut oleh perusahaan tenaga kerja;
04612|Hal. 129 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04613|
04614| Usia minimal 18 tahun;
04615| Surat ijin dari istri atau suami calon tenaga kerja;
04616| Mempunyai kartu pencari kerja,
04617| Kartu Tanda Penduduk;
04618| Surat perjanjian kerja;
04619| Surat keterangan pelatihan kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja swasta
04620|dan Disposisi dari Dinas Nakertras setempat;
04621|Menimbang bahwa penempatan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua)
04622|sektor dengan syarat-syarat sebagai berikut:
04623|a) Syarat-syarat penempatan di sektor formal sebagai berikut:
04624| Harus memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan T enaga
04625|Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian T enaga Kerja dan
04626|Transmigrasi RI;
04627| Harus memilki Rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari
04628|Dinas  Koperasi,  T enaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa
04629|T enggara Timur;
04630| Harus  memiliki  rekomendasi  persetujuan  menerima  dan
04631|mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan
04632|penempatan;
04633|b) Syarat penempatan di sektor Informal seperti PRT (pekerja rumah
04634|tangga) adalah harus memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas
04635|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa T enggara Timur;
04636|Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan fakta persidangan ternyata
04637|Terdakwa,  saudara  Senut  dan  saudara  Vilius  yang  dibantu  oleh  Almarhum
04638|Yodimus  Moan  Kaka  dan  Saksi  Petrus  Arifin  tersebut  bukan  merupakan
04639|Lembaga  Penempatan  Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)  maupun  Perusahaan
04640|Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi
04641|untuk  melakukan  perekrutan  dan  pengiriman  tenaga  kerja,  sehingga  tidak
04642|mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  perekrutan  tenaga  kerja  dan
04643|penempatan  calon  tenaga  kerja  tersebut,  akan  tetapi  dalam  perkara  a  quo
04644|Terdakwa,  saudara  Senut,  dan  saudara  Vilius  yang  dibantu  oleh  Almarhum
04645|Yodimus  Moan  Kaka  dan  Saksi  Petrus  Arifin  telah  melakukan  perbuatan-
04646|perbuatan yang seolah-olah merupakan suatu Lembaga Penempatan Tenaga
04647|Kerja Swasta (LPTKS), yang mana hal ini berdasarkan fakta persidangan sejak
04648|tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 saudara Senut
04649|dan  Vilius  berhasil  mengajak  dan/atau  merekrut  Saksi  Petrus  Arifin,  Saksi
04650|Hendrikus Hendra, Almarhum Yodimus Moan Kaka, Saksi Fransiskus Minggus
04651|Hal. 130 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04652|
04653|Kurniawan Alias Engkis, Saksi Laurensius Raga Nong Ovi Alias Andi, Saksi
04654|Yohanes Ranolius Dulo Alias Rano untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di
04655|Kalimantan, pada tanggal 1 Maret 2024 Almarhum Yodimus Moan Kaka berhasil
04656|mengajak dan/atau merekrut  Saksi Heribertus Kos Gaubinto Alias Binto , Saksi
04657|Heronimus Yan Yoli Alias Yoli  dan Saudara Afrianus Moa Lavanto Alias Vanto
04658|untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, dan pada tanggal 6
04659|Februari 2024 dan 1 Maret 2024 Saksi Petrus Arifin membantu menghimpun
04660|seluruh  KTP-KTP milik  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka,  Saksi  Petrus  Arifin,
04661|Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan, Saksi Laurensius Raga Nong Ovi, Saksi