02284|4. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut serta melakukan
02285|tindak pidana;
02286|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim akan
02287|mempertimbangkan sebagai berikut:
02288|Ad.1.  Unsur “Setiap orang”;
02289|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan
02290|undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang
02291|kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud
02292|serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah
02293|dilakukannya;
02294|Menimbang bahwa, terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu
02295|dipertimbangkan ketentuan Pasal 150 KUHP yang menyebutkan Anak adalah
02296|seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, serta ketentuan Pasal 1
02297|angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02298|Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak
02299|yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
02300|tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus
02301|dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam
02302|perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
02303|(delapan belas) tahun;
02304|Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa
02305|seorang anak yang bernama Anak Pelaku dengan identitas telah dibacakan secara
02306|lengkap di depan persidangan;
02307|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran
02308|Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa
02309|Anak Pelaku yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri
02310|Indramayu, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam
02311|Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat
02312|Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh Anak Pelaku , diperoleh fakta jika Anak
02313|Pelaku lahir pada tanggal 13 Mei 2008, yang apabila dihubungkan dengan tempus
02314|delicti yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal
02315|16 November 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, maka diketahui bahwa
02316|Anak Pelaku tersebut saat melakukan perbuatan pidana masih berusia di bawah 18
02317|(delapan belas) tahun hal ini diperkuat pula dengan adanya 1 (satu) lembar KTP
02318|dengan NIK. 321226130508XXXX atas nama Anak Pelaku;
02319|
02320|Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
02321|
02322|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
02323|Hakim berpendirian unsur ”Setiap orang” telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai
02324|terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya
02325|dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya
02326|berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai
02327|diri Anak;
02328|Ad.2. Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
02329|menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
02330|memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”;
02331|Menimbang bahwa, unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah
02332|satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;
02333|Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 172 KUHP, disebutkan jika,
02334|“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak,
02335|animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai
02336|bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
02337|kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
02338|masyarakat, hal ini sejalan pula dengan definisi pornografi dalam ketentuan Pasal 1
02339|angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
02340|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di
02341|persidangan diketahui jika pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekitar pukul
02342|15.00 Wib, Anak Pelaku menghubungi Anak korban  melalui pesan WhatsApp yang
02343|pada intinya mengajak Anak korban untuk bekerja di wilayah Jakarta, lalu Anak
02344|korban sempat menanyakan terkait pekerjaan yang ditawarkan tersebut kepada Anak
02345|pelaku , kemudian Anak pelaku  menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah melakukan
02346|“Live Hot” dengan gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp
02347|3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari namun Anak pelaku  tidak menjelaskan secara
02348|detail terkait tugas Anak korban dalam “Live Hot” tersebut, kemudian Anak korban
02349|yang tergiur akan gaji yang ditawarkan oleh Anak pelaku  tersebut akhirnya
02350|menerima tawaran tersebut dan bersedia menjadi Host Live Hot;
02351|Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025, Anak pelaku
02352|menghubungi Anak korban dan menyuruh untuk berangkat ke wilayah Jakarta
02353|dengan menggunakan kendaraan Travel yang sudah dipesan, lalu Anak korban
02354|bersiap-siap dan meminta izin kepada Saksi Caslina selaku kakak kandungnya untuk
02355|bekerja di wilayah Jakarta sebagai asisten rumah tangga (ART), tidak lama kemudian
02356|kendaraan travel pun datang menjemput, lalu Anak korban naik ke dalam kendaraan
02357|tersebut dan berangkat untuk menjemput Anak pelaku  yang sudah menunggu di
02358|pinggir jalan rumahnya, kemudian Anak pelaku  bersama Anak korban menuju
02359|
02360|Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
02361|
02362|sebuah Apartemen Mediterania Ancol Jakarta Utara, dan pada sekitar pukul 20.00
02363|Wib, keduanya sampai di apartemen tersebut, dimana saat sampai di partement
02364|tersebut Anak korban disambut oleh Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak Saksi
02365|yang merupakan host live hot juga;
02366|Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak
02367|Saksimengarahkan Anak korban menuju lantai 7 apartemen, lalu Anak pelaku
02368|bersama Anak korban menuju lantai tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Saksi
02369|Ilona Laviola Alias Ilona yang mengaku sebagai koordinator pada pekerjaan hot live
02370|tersebut, saat itu Saksi Ilona Laviola Alias Ilona menjelaskan kepada Anak korban
02371|bahwa Anak korban harus melakukan hubungan badan dengan Anak pelaku  yang
02372|disiarkan secara live pada aplikasi HOT 51, kemudian membuat video trailer tanpa
02373|busana (telanjang) dan memperkenalkan diri kepada penonton live dengan sistem
02374|gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, dimana video tersebut akan
02375|dikirimkan kepada Sdri. Moza (DPO) selaku pemilik dari akun HOT 51;
02376|Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban mulai bekerja pada aplikasi
02377|tersebut dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib pada sebuah kamar
02378|yang telah pula disediakan beberapa alat berupa handphone, tripod, ring lihat,
02379|pakaian wanita (J-string dan tanktop), topeng/masker serta make-up, kemudian Sdri.
02380|Moza memberikan akun dari aplikasi ANCHORS kepada Anak pelaku  dan Anak
02381|korban dengan nama @SAMARA dan jadwal untuk melakukan live tersebut diatur
02382|oleh Sdri. Moza (DPO) yang dipantau langsung oleh Saksi Ilona Laviola Alias Ilona;
02383|Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2025
02384|sekitar pukul 22.00 Wib, Anak korban melakukan live host pertama kalinya atas
02385|perintah Sdri. Moza dan Saksi Ilona Laviola Alias Ilona dengan menggunakan
02386|handphone milik Anak Saksi , dimana Anak korban dituntut untuk mendapatkan
02387|penonton yang banyak hingga Anak korban mulai melakukan gerakan -gerakan
02388|seksualitas yang menarik penonton untuk membuka aplikasi Anchors pada aplikasi
02389|HOT 51 tersebut dan setelah jumlah penonton sudah banyak lalu Anak korban
02390|mengunci aplikasi tersebut, jika penonton masih mengikuti maka penonton harus
02391|membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke aplikasi tersebut, selanjutnya
02392|Anak pelaku  masuk ke dalam kamar dan mulai melakukan hubungan badan dengan
02393|Anak korban dengan berbagai macam gaya atas permintaan para penonton sampai
02394|sekitar pukul 03.00 Wib, hingga mengumpulkan minimal 30 koin dan jika tidak berhasil
02395|mengumpulkan sebanyak 30 koin tersebut maka keduanya dilarang untuk berhenti
02396|melainkan terus melakukan hubungan badan secara live untuk mencapai koin
02397|maksimal dan akhirnya Anak korban baru diberi bayaran oleh Saksi Ilona Laviola
02398|
02399|Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
02400|
02401|Alias Ilona pada keesokan harinya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
02402|rupiah);
02403|Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan diketahui jika siapa saja bisa
02404|membuka aplikasi HOT 51 tersebut dan mendownload link-nya dari berbagai media
02405|sosial sehingga video Anak korban yang sedang melakukan pekerjaan dengan cara
02406|berhubungan badan secara live dengan Anak pelaku  tersebut akhirnya tersebar,
02407|hingga kemudian pada tanggal 15 Januari 2026, Saksi Caslina mendapatkan kiriman
02408|link yang berisikan video Anak korban tersebut dan link tersebut sudah tersebar
02409|sebagian melalui media sosial facebook lalu Saksi Caslina menanyakan hal tersebut
02410|kepada Anak korban dan Anak korban pun akhirnya mengakuinya bahwa dirinya
02411|telah dibohongi oleh Anak pelaku , lalu Saksi Caslina melaporkan kejadian tersebut
02412|kepada pihak Kepolisian;
02413|Menimbang bahwa, adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh
02414|Anak Pelaku terhadap Anak korban ini diperkuat pula dengan adanya Visum Et
02415|Repertum Nomor : 050/1367-UMPEG/RSUD/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang
02416|dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu dan
02417|ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, Sp.OG., MKK dengan kesimpulan
02418|pemeriksaan vagina tampak celah (luka lama) pada pukul 11 s/d 13, 15 s/d 16, 18 s/d
02419|17 sampai dasar hymen tidak utuh;
02420|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim
02421|menilai jika perbautan Anak pelaku dapat dikatego rikan sebagai menawarkan,
02422|menyiarkan, atau menyediakan konten berisi pornografi;
02423|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat
02424|bahwa unsur ini telah terpenuhi;
02425|Ad.3. Unsur “Dengan melibatkan anak”;
02426|Menimbang bahwa, unsur ini merupakan unsur pemberat dari unsur
02427|sebelumnya, yang dapat dikenakan terhadap pelaku jika korbannya adalah seorang
02428|“Anak”;
02429|Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur
02430|sebelumnya, pengertian “Anak” menurut ketentuan Pasal 150 KUHP adalah
02431|seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini sejalan dengan
02432|ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
02433|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang
02434|selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
02435|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
02436|Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh
02437|
02438|Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
02439|
02440|Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun,
02441|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
02442|Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan, diketahui jika yang menjadi
02443|korban dalam kegiatan produksi, penyiaran atau penyediaan konten yang berisi
02444|pornografi adalah seorang anak yang bernama Dea Safitri Alias Dea, dimana
02445|berdasarkan Akta Kelahiran miliknya dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga
02446|atas nama kepala keluarga Taryono dengan No. 3212260206097314 diketahui pula
02447|jika Anak yang bernama Dea Safitri Alias Dea belum berumur 18 (delapan belas)
02448|tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana ketentuan dalam
02449|peraturan perundang-undangan;
02450|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat
02451|bahwa unsur ini telah terpenuhi;
02452|Ad.4. Unsur ” Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut
02453|serta melakukan tindak pidana”;
02454|Menimbang bahwa, unsur ini pada pokoknya mengatur mengenai subjek
02455|hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk mereka yang
02456|terlibat dalam perbuatan pidana meskipun tidak melakukannya secara langsung,
02457|dalam praktek hukum pidana, hal ini disebut penyertaan (deelneming). Ketentuan ini
02458|menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama,
02459|tetapi juga bagi mereka yang berperan dalam mendorong, membantu, atau
02460|memfasilitasi terjadinya tindak pidana;
02461|Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang
02462|telah dipertimbangkan pula dalam unsur sebelumnya, diketahui jika Anak Pelaku telah
02463|menyiarkan atau menawarkan atau menyediakan konten berisi pornografi dengan
02464|melibatkan anak, dalam hal ini Anak korban bernama Dea Safitri Alias Dea, dimana
02465|perbutaan tersebut dilakukan dengan cara Anak korban  dituntut untuk mendapatkan
02466|penonton dengan melakukan gerakan-gerakan seksualitas yang hingga melakukan
02467|hubungan badan dengan Anak Pelaku dengan tujuan mengumpulkan koin atau yang
02468|dapat ditukar dengan keuntungan;
02469|Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan diketahui pula jika Anak
02470|Pelaku melakukan perbuatannya t ersebut tidak sendirian, melainkan terdapat
02471|beberapa orang yang juga turut terlibat, yakni Sdri Ilona Laviola Alias Ilona (berkas
02472|terpisah) selaku koordinator yang bertugas menjelaskan kepada Anak korban terkait
02473|pekerjaannya termasuk menyiapkan peralatan untuk hot live serta memberikan gaji,
02474|dan Sdr. Moza (DPO) selaku pemilik dari akun HOT 51 sekaligus yang menyediakan
02475|tempat maupun fasilitas lain dalam tindak pidana ini;
02476|
02477|Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
02478|
02479|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
02480|maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;
02481|Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kedua
02482|penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak pelaku tersebut haruslah dinyatakan
02483|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
02484|dakwaan Alternatif kedua;
02485|Menimbang bahwa, dalam persidangan ini, Hakim tidak menemukan hal-hal
02486|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02487|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
02488|perbuatannya;
02489|Menimbang bahwa, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
02490|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;
02491|Menimbang bahwa, terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan
02492|tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
02493|- Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
02494|Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, “Pertanggunglawaban
02495|pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan
02496|Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun;
02497|- Bahwa Pasal 113 ayat (3) KUHP menyebutkan jika, “Anak di bawah umur 14
02498|(empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai
02499|tindakan;
02500|- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat
02501|belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun
02502|tindakan;
02503|- Bahwa dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf a KUHP, menyebutkan jika
02504|pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan
02505|terdakwa adalah anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1)
02506|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02507|Anak yang menyatakan, ”Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam
02508|hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai
02509|dengan kekerasan”;
02510|- Bahwa Pasal 81 ayat (3 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02511|Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Anak dijatuhi pidana penjara di
02512|LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan
02513|masyarakat”;
02514|- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana
02515|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 KUHP Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf f
02516|
02517|Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
02518|
02519|Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008
02520|tentang Pornografi Jo. Pasal 20 huruf C KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1
02521|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana yang diancam dengan pidana
02522|penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
02523|kategori VI dengan ditambah  1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana
02524|tersebut;
02525|- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana tersebut,
02526|menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak,  merupakan
02527|tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan
02528|kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat
02529|didiversikan, yang menurut Pasal 112 KUHP mensyaratkan ancaman pidana
02530|penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan
02531|pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya
02532|perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak
02533|pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;
02534|- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa menyiarkan,
02535|menawarkan, atau menyediakan konten berisi pornografi dengan melibatkan
02536|anak di bawah umur, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa
02537|Anak memiliki niat untuk melakukannya  dengan adanya motif ekonomi ,
02538|sehingga perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat terutama
02539|merugikan bagi anak korban maupun keluarga dari anak korban;
02540|- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari
02541|Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I
02542|Cirebon yang memberi rekomendasi agar Anak pelaku dijatuhi pidana penjara
02543|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
02544|- Bahwa dengan memperhatikan:
02545|a. Usia Anak;
02546|b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
02547|c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
02548|d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat
02549|dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
02550|e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban, serta;
02551|f. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, baik
02552|menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya,
02553|dengan tetap pula memperhatikan Hasil Laporan Penelitian
02554|Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai
02555|Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon,
02556|
02557|Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
02558|
02559|Maka Hakim berpendapat pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara.
02560|Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan
02561|fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Indramayu
02562|dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
02563|Bandung”;
02564|Menimbang bahwa, selanjutnya dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan
02565|terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang
02566|berkaitan dengan pedomanan pemidanaan yang diatur dalam dalam Pasal 54
02567|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP , yakni
02568|sebagai berikut :
02569|Menimbang bahwa, pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan
02570|yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran
02571|terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral
02572|terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak
02573|mengulangi kejahatannya;
02574|Menimbang bahwa, tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata
02575|untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar
02576|dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan
02577|kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan
02578|dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2