00731|Terdakwa  sejumlah  Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah),  Terdakwa
00732|kemudian memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
00733|sebanyak 6 (enam) lembar;
00734|- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Anak Korban pada saat
00735|kejadian berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan yang masih
00736|merupakan kategori anak;
00737|- Bahwa  dalam  transaksi  jasa  seksual  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,
00738|Terdakwa tidak memastikan bahwa Anak Korban Anak Korban merupakan
00739|anak atau patut menduganya anak berdasarkan ciri fisiknya;
00740|
00741|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00742|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00743|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00744|kepadanya;
00745|
00746|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00747|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00748|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00749|alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-
00750|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
00751|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah
00752|sebagai berikut:
00753|1. Setiap Orang;
00754|2. Dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,
00755|atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
00756|terhadap Anak;
00757|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00758|mempertimbangkan sebagai berikut:
00759|Ad.1 Setiap Orang;
00760|Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah
00761|orang  yang  berkedudukan  sebagai  subyek  hukum  yang  akan
00762|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dalam  perkara  ini, yaitu  seseorang
00763|yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal
00764|197  ayat  (1)  huruf  b KUHAP,  dan telah  disebutkan/diuraikan  oleh  Penuntut
00765|Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa TERDAKWA;
00766|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta  dipersidangan  berdasarkan
00767|keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa persoon yang hadir dan
00768|diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang
00769|termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga  in casu  tidak terjadi
00770|error in persona;
00771|Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Setiap orang” ini, Majelis Hakim
00772|hanya  memberikan  penegasan  mengenai  orangnya  atau  subyek  hukum
00773|sebagaimana  identitasnya  tercantum  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum,
00774|sedangkan  mengenai  pembuktian  apakah  benar  unsur  selebihnya  telah
00775|terpenuhi  oleh  perbuatan Terdakwa,  menurut  Majelis  Hakim  pembuktian
00776|mengenai hal tersebut, inhaerent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur
00777|selanjutnya;
00778|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis
00779|Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;
00780|Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00781|atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual
00782|terhadap Anak;
00783|
00784|Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  unsur  ini,  maka
00785|dipertimbangkan  terlebuh  dahulu  apakah  benar  korban  dalam  perkara  ini
00786|merupakan Anak?
00787|Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
00788|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1
00789|angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  Perubahan Kedua
00790|atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
00791|Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor ---------------
00792|Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal ------------- dan pada saat kejadian
00793|sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum berusia 16 (enam belas) tahun
00794|dan 6 (enam) bulan. Sehingga dengan demikian Anak Korban Anak Korban
00795|merupakan Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
00796|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00797|Perlindungan Anak. Maka dengan demikian sub unsur anak telah terpenuhi;
00798|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sub unsur, Apakah
00799|Terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00800|atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual
00801|terhadap Anak Korban Anak Korban?
00802|Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu bila
00803|salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah
00804|terpenuhi;
00805|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
00806|yang  dimaksud  dengan  “Menempatkan”  adalah  memberikan  tempat,
00807|membiarkan  (ommision) yaitu  tidak  berbuat  atau  tidak  melakukan  sesuatu
00808|padahal mestinya berbuat. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
00809|melakukan adalah berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang dan sebagainya),
00810|“menyuruh  melakukan”  adalah  memerintahkan  (supaya  melakukan  sesuatu)
00811|dan  “turut  serta  melakukan”  adalah  ikut  bersama-sama  (dalam  melakukan
00812|sesuatu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;
00813|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35
00814|tahun 2014 tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
00815|2002 tentang Perlindungan Anak , menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
00816|dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
00817|anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
00818|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00819|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi  atau
00820|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan
00821|
00822|tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk
00823|mendapatkan keuntungan materiil;
00824|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  dieksploitasi  secara
00825|seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
00826|tubuh  lain  dari  anak  untuk  mendapatkan  keuntungan  termasuk  tetapi  tidak
00827|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;
00828|Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian keuntungan menurut
00829|KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah mendapat untung, untung laba,
00830|kemujuran, kebahagiaan, manfaat dan faedah;
00831|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya
00832|pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.30 sewaktu Saksi
00833|Yenny akan berangkat kerja Anak Korban berpesan dengan saksi Yenny dan
00834|meminta kepada saksi Yenny dicarikan pelanggan dengan berkata  “Mak, jika
00835|nanti  ada  can  kasih  tahu  ya,  kami  butuh  uang  untuk  bayar  sewa  rumah”,
00836|selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul sekira pukul 01.30
00837|WIB, Terdakwa menggunakan jasa short time yang dilakukan oleh Anak Korban
00838|Anak Korban tas tawaran Saksi 4 yang dilakukan di kamar Hotel nomor 311
00839|dengan  cara  Anak  Korban  Anak  Korban  langsung  berbaring  di  kasur  dan
00840|membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan
00841|langsung  menuju  kasur, kemudian  Terdakwa  memegang  paha  Anak  Korban
00842|Anak  Korban  dan  membuka  paha  Anak  Korban  Anak  Korban  kemudian
00843|Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak
00844|Korban Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih
00845|3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban
00846|Anak Korban. Anak korban Anak Korban menerima uang jasa dari Terdakwa
00847|sejumlah  Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah),  Terdakwa  kemudian
00848|memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
00849|Menimbang,  bahwa  tujuan  Terdakwa  membayar  Anak  Korban  Anak
00850|Korban  untuk  mendapatkan  layanan  jasa  seksual  dengan  persetujuan  Anak
00851|Korban Anak Korban untuk memanfaatkan organ tubuh seksual dari anak untuk
00852|mendapatkan  keuntungan  dalam  hal  ini  berupa  kebahagiaan,  manfaat  dan
00853|faedah dalam konteks birahi seksual. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi
00854|unsur  melakukan  eksploitasi  secara  seksual  terhadap  Anak  Korban  Anak
00855|Korban;
00856|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
00857|yang menyatakan bahwa tidak terpenuhi unsur dalam Pasal 88  Jo  Pasal 76 I
00858|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
00859|
00860|atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
00861|karena unsur eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap anak tidak
00862|terpenuhi karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa usia Anak Korban masih
00863|terkategori  sebagai  Anak  dan  mendasarkan  pembelaan  Penasihat  Hukum
00864|Terdakwa, bahwa tiada pidana yang dapat dikenakan bila perbuatan tersebut
00865|dilakukan  terhadap  orang  dewasa  serta  kegiatan  prostitusi  hanya  bisa
00866|dikenakan  kepada  penyedia  jasa  dan  tidak  ada  aturan  sanksi  pidana  bagi
00867|pengguna jasa;
00868|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang demikian menurut Majelis
00869|Hakim merujuk kepada asas fiksi hukum yang bermakna bahwa ketika suatu
00870|peraturan perundang-undangan telah di undangkan maka pada saat itu setiap
00871|orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku
00872|mengikat,  sehingga  ketidaktahuan  seseorang  akan  hukum  tidak  dapat
00873|membebaskan / memaafkannya dari tuntutan hukum, dengan demikian dalam
00874|perkara  a quo  Terdakwa dianggap tahu terhadap adanya larangan eksploitasi
00875|terhadap anak khususnya eksploitasi seksual, lebih dari itu berdasarkan fakta
00876|yang  terungkap  di  persidangan  bahwa  Terdakwa  sebelum  melakukan
00877|perbuatannya tersebut, tidak terlebih dahulu menanyakan usia atau umur Anak
00878|Korban, padahal memperhatikan fisik dan keadaan tubuh Anak Korban patut
00879|diduga bahwa Anak Korban masih berusia muda sehingga terkategori sebagai
00880|Anak;
00881|Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-
00882|Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23
00883|Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen
00884|Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
00885|yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang mana di
00886|persidangan diketahui dari Bukti KTP dan Kartu Keluarga sebagai dokumen
00887|kependudukan diketahui bahwa Anak Korban terlahir pada tanggal 18 Juli 2007
00888|sehingga jelas dan nyata terkategori sebagai Anak (belum berusia 18 tahun
00889|pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban), namun
00890|Terdakwa tidak berupaya untuk mencaritahu atau setidak-tidaknya menanyakan
00891|kepada  Anak  Korban  berkaitan  dengan  usia  anak  korban  tersebut,  dengan
00892|demikian  berdasarkan  rangkaian  pertimbangan  tersebut  diatas,  pembelaan
00893|penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;
00894|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  penasihat  hukum  Terdakwa
00895|yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  prostitusi  hanya  bisa  dikenakan  kepada
00896|penyedia jasa dan tidak ada aturan sanksi pidana bagi pengguna jasa, menurut
00897|
00898|penilaian  Majelis  Hakim  bahwa  perbuatan  Terdakwa  telah  ternyata  telah
00899|memenuhi keseluruhan rumusan unsur dalam pasal  88  jo pasal 76 I Undang-
00900|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
00901|Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  rangkaian
00902|pertimbangan diatas, dengan demikian pembelaan tersebut dengan sendirinya
00903|telah terbantahkan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
00904|Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan
00905|diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur
00906|ini;
00907|Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 88  jo
00908|Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
00909|atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah
00910|terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00911|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  di  dakwakan  dalam
00912|dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
00913|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
00914|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00915|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00916|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00917|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00918|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00919|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan
00920|melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana
00921|yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah
00922|bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak
00923|mengulangi  perbuatannya  kelak  setelah  selesai  menjalani  pidana  yang
00924|dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;
00925|Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-
00926|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
00927|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ancaman pidana yang
00928|dijatuhkan adalah pidana penjara dan atau pidana denda, maka Majelis Hakim
00929|menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar
00930|oleh  Terdakwa  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  sebagaimana  diatur
00931|dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00932|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  sependapat
00933|dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut
00934|Umum, akan  tetapi  tidak sependapat dengan  lamanya  pidana  penjara yang
00935|
00936|dijatuhkan,  karena  keinginan  untuk  dieksploitasi  secara  seksual  datang  dari
00937|Anak Korban Anak Korban yang sebelumnya telah bekerja di pub hall Hotel
00938|dengan pemandu lagu dengan memalsukan Kartu Tanda Penduduk. Sehingga
00939|Majelis  Hakim  pandang  adil  dengan  penjatuhan  pidana  sebagaimana  amar
00940|putusan dibawah ini;
00941|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00942|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00943|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00944|dijatuhkan;
00945|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00946|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00947|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00948|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00949|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00950|Menimbang, bahwa berdasarkan  Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang
00951|Acara Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau
00952|bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya
00953|barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima
00954|kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut
00955|ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan
00956|negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
00957|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Kitab Undang-Undang
00958|Hukum  Pidana  barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
00959|kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat
00960|dirampas;
00961|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
00962|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam
00963|- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
00964|- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
00965|Yang  merupakan  pakaian  yang  telah  dipergunakan  oleh  Terdakwa  untuk
00966|melakukan tindak pidana, maka ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut
00967|dimusnahkan;
00968|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00969|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00970|yang meringankan Terdakwa;
00971|Keadaan yang memberatkan:
00972|
00973|- Perbuatan  Terdakwa  sangat  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00974|dalam perlindungan Anak;
00975|Keadaan yang meringankan:
00976|- Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  kooperatif  selama  proses
00977|persidangan;
00978|- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
00979|- Keinginan untuk dieksploitasi datang dari Anak Korban Anak Korban;
00980|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
00981|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00982|Memperhatikan,  Pasal  88  jo  Pasal  76  I  Undang-Undang  Nomor  35
00983|tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
00984|2002 tentang Perlindungan Anak  dan Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
00985|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
00986|bersangkutan;
00987|
00988|MENGADILI:
00989|1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan
00990|bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi secara seksual
00991|terhadap Anak”,  sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut
00992|Umum;
00993|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa tersebut  oleh karena itu  dengan
00994|pidana penjara selama  2 (dua) tahun  dan 4 (empat) bulan dan denda
00995|sejumlah  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan
00996|apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan
00997|selama 3 (tiga) bulan;
00998|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00999|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01000|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01001|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01002|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam
01003|- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
01004|- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
01005|Dimusnahkan;
01006|6. Membebankan  kepada  Terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara
01007|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01008|
01009|Kamis
01010|
01011|17 Oktober
01012|
01013|2024
01014|
01015|2024, oleh kami, Gracious K.P . Perangin Angin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua,
01016|masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01017|
01018|Syafrizal, A.Md.
01019|
01020|          Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
01021|Ronal Roges Simorangkir, S.H             Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H
01022|  Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.
01023|Panitera Pengganti,
01024|Syafrizal, A.Md.