00463|IMAN menyuruh T erdakwa untuk menjemput dan membawa CPMI dari
00464|Bandara  Supadio  Pontianak sampai ke  Sambas  yang  kemudian CPMI
00465|tersebut akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia;
00466|- Bahwa T erdakwa menjadi supir kurang lebih selama 2 (dua) bulan,
00467|di mana tugas T erdakwa dari Sdr. IMAN hanya menjemput dan membawa
00468|CPMI dari Bandara Supadio Pontianak sampai ke Sambas dan kemudian
00469|CPMI dipindahkan ke mobil supir yang telah disiapkan oleh Sdr. EKO dan
00470|setelah itu barulah pekerjaan T erdakwa selesai dan menerima upah per
00471|orang  sejumlah  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  yang  langsung
00472|diberikan oleh supir secara tunai dan setelah itu uang tersebut disetorkan
00473|
00474|kepada Sdr. IMAN karena T erdakwa mendapatkan gaji saja per rate (satu
00475|hari PP) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
00476|- Bahwa  sepengetahuan  T erdakwa  hubungan  antara  Sdr.  EKO
00477|dengan Sdr. IMAN adalah terkait membawa dan memberangkatkan CPMI
00478|ke Malaysia, di mana Sdr. IMAN selalu menyuruh T erdakwa menjemput dan
00479|membawa CPMI yang didapat dari Sdr. EKO kemudian Sdr. EKO yang
00480|membawa ke Malaysia, itu yang T erdakwa ketahui;
00481|- Bahwa  peran  Sdr.  IMAN  adalah  menyiapkan  kendaraan  serta
00482|menyuruh T erdakwa menjemput dan membawa CPMI asal Jawa Barat yang
00483|akan  bekerja  ke  Malaysia  melalui  Kabupaten  Sambas,  selanjutnya
00484|setibanya di Kabupaten Sambas CPMI diantar sampai depan Masjid Quba
00485|1001 dan dijemput oleh supir yang telah disiapkan oleh Sdr. EKO yang
00486|kemudian Sdr. EKO-lah yang mengurus CPMI masuk ke Malaysia, secara
00487|detail  T erdakwa  tidak  mengetahui  karena  Sdr.  IMAN  tidak  mengatakan
00488|kepada T erdakwa;
00489|- Bahwa T erdakwa tidak mengetahui kapan rencananya Sdri. ENUR
00490|LAELA, Sdr. DEDI SAEPUDIN, dan Sdr. ANDI diberangkatkan bekerja ke
00491|Malaysia  karena  tugas  T erdakwa  hanya  mengantar  sampai  Kabupaten
00492|Sambas tepatnya di depan Masjid Quba 1001;
00493|- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira jam 18.00 WIB
00494|Sdr. IMAN menghubungi T erdakwa melalui via telepon WhatsApp dengan
00495|mengatakan “kelak jemput di bandara ada 3 orang TKI” dan memberikan
00496|nomor HP salah satu dari 3 orang tersebut serta menyuruh mengantar ke
00497|Sambas depan Masjid Quba 1001 nanti dikirimkan nomor HP orang yang
00498|menerima di sana;
00499|- Bahwa peran T erdakwa adalah menjemput dan membawa 3 (tiga)
00500|CPMI  asal  Jawa  Barat  dari  Bandara  Supadio  Pontianak  sampai  ke
00501|Kabupaten Sambas;
00502|
00503|- Bahwa T erdakwa tidak mengetahui secara pasti, yang jelas CPMI
00504|tersebut diserahkan ke Sdr. EKO sesuai arahan dari Sdr. IMAN;
00505|- Bahwa yang membayar upah T erdakwa adalah supir yang telah
00506|disiapkan oleh Sdr. EKO, dan untuk 3 (tiga) CPMI asal Jawa Barat ini
00507|T erdakwa belum diberi upah karena belum sampai Kabupaten Sambas
00508|sudah diamankan;
00509|- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 sekira jam 18.00 WIB
00510|Sdr. IMAN menghubungi T erdakwa melalui via telepon WhatsApp dengan
00511|mengatakan bahwa T erdakwa diminta untuk menjemput 3 CPMI asal Jawa
00512|Barat yang akan tiba di bandara dan Sdr. IMAN memberikan nomor telepon
00513|salah  satu  CPMI  yang  bernama  Sdr.  ANDI,  dan  tidak  lama  kemudian
00514|T erdakwa  menghubungi  Sdr.  ANDI  melalui  chat  via  WhatsApp  dengan
00515|mengatakan “INI TAXI YANG AKAN MENJEMPUT”;
00516|- Bahwa sekira jam 20.00 WIB pesawat tiba di Bandara Supadio
00517|Pontianak dan T erdakwa meminta  agar 3 CPMI tersebut menunggu di
00518|depan kedatangan dan T erdakwa menghampiri mereka serta meminta agar
00519|naik ke dalam mobil, kurang lebih jam 21.00 WIB tepatnya di Jalan Arteri
00520|Supadio  Kabupaten  Kubu  Raya  mobil  yang  T erdakwa  kendarai
00521|diberhentikan  oleh  anggota  Kepolisian  Ditreskrimum  Polda  Kalbar  dan
00522|karena T erdakwa membawa 3 CPMI tanpa dilengkapi dokumen dan secara
00523|ilegal/nonprosedural  sehingga  T erdakwa  diamankan  dan  dibawa  ke
00524|Ditreskrimum Polda Kalbar;
00525|- Bahwa T erdakwa menjemput dan membawa CPMI dari Sdr. IMAN
00526|lebih dari sebanyak 4 (empat) kali, selebihnya penumpang umum yang
00527|T erdakwa bawa;
00528|- Bahwa T erdakwa tidak mengetahui apa keuntungan dari Sdr. IMAN,
00529|yang jelas selama T erdakwa menjemput dan membawa CPMI lebih dari 4
00530|
00531|(empat)  kali  T erdakwa  diupah  oleh  Sdr.  IMAN  kurang  lebih  sebesar
00532|Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
00533|- Bahwa T erdakwa tidak mengetahui dokumen apa saja yang dibawa
00534|oleh 3 (tiga) CPMI tersebut, setelah diamankan ternyata 3 (tiga) CPMI
00535|tersebut membawa KTP dan paspor;
00536|- Bahwa T erdakwa tidak mengetahui terkait kelengkapan dokumen
00537|untuk CPMI yang akan bekerja ke luar negeri yaitu Malaysia, dan T erdakwa
00538|baru mengetahui setelah diamankan oleh pihak Kepolisian;
00539|
00540|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00541|berikut:
00542|- 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero warna hitam dengan nomor
00543|polisi KB 1821 PF beserta kuncinya;
00544|- 1 (satu) unit telepon seluler merk Realme warna gold metalik tipe
00545|RMX3710 dengan IMEI 1 nomor 866537060887258 dan IMEI 2 nomor
00546|8665537060887241;
00547|- 3 (tiga) lembar boarding pas dari Jakarta ke Pontianak tanggal 16
00548|Juni 2025;
00549|- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor E9310417 atas
00550|nama Andi;
00551|- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor X5957083 atas
00552|nama Dedi Saepudin;
00553|- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor E8959383 atas
00554|nama Enur Laelal;
00555|- 1 (satu) unit telepon seluler merk T ecno Spark warna gold metalik
00556|model TECNO KJ5n dengan IMEI 1 nomor 353136650532760 dan IMEI 2
00557|nomor 353136650532778.
00558|
00559|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
00560|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00561|- Bahwa Para T erdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juni
00562|2025 sekira pukul 21.00 WIB oleh anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda
00563|Kalimantan Barat di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya;
00564|- Bahwa  para  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  tersebut
00565|rencananya akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia namun
00566|tidak diketahui secara pasti jenis pekerjaan maupun lokasi tempat mereka
00567|akan bekerja;
00568|- Bahwa  jumlah  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  yang
00569|diamankan  sebanyak  3  (tiga)  orang  yaitu  sdri.  Enur  Laela,  sdr.  Dedi
00570|Saepudin, dan sdr. Andi yang seluruhnya berasal dari Provinsi Jawa Barat;
00571|- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni
00572|2025  sekira  pukul  10.00  WIB,  saat  tim  kepolisian  mendapat  informasi
00573|adanya  pengiriman  3  (tiga)  CPMI  asal  Jawa  Barat  yang  akan
00574|diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia melalui perbatasan Aruk,
00575|Sambas, oleh seorang supir bernama Al Hadi alias Aal bin Sandi atas
00576|suruhan T erdakwa I Rudiman alias Iman bin (alm) Syamsudi; selanjutnya
00577|sekitar pukul 20.00 WIB tim melihat mobil Wuling warna hitam nomor polisi
00578|KB 1821 PF di area Bandara Supadio, kemudian tiga CPMI tersebut masuk
00579|ke dalam mobil dan berangkat menuju Sambas, dan sekira pukul 21.00 WIB
00580|mobil tersebut dihentikan di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, lalu
00581|diamankan bersama para penumpang dan barang bukti berupa paspor
00582|serta telepon genggam ke Ditreskrimum Polda Kalbar untuk penyidikan
00583|lebih lanjut;
00584|
00585|- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan
00586|serupa, di mana T erdakwa I Rudiman alias Iman bin (alm) Syamsudi telah
00587|menerima penumpang CPMI dari seseorang bernama Raja Pababewi lebih
00588|dari 5 (lima) kali, sedangkan T erdakwa II Al Hadi alias Aal bin Sandi telah
00589|lebih dari 4 (empat) kali menjemput dan mengantarkan CPMI asal Jawa
00590|Barat ke wilayah Sambas;
00591|- Bahwa benar sdr. Eko yang menunggu kedatangan para CPMI
00592|tersebut di Sambas yaitu rencananya akan menjemput di depan Masjid
00593|Quba  1001  dan  selanjutnya  mengurus  pemberangkatan  mereka  ke
00594|Malaysia;
00595|- Bahwa Para T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00596|- Bahwa Para T erdakwa tidak memiliki izin maupun badan usaha
00597|berbentuk PT yang bergerak di bidang penempatan atau kepengurusan
00598|pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri;
00599|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00600|
00601|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00602|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang
00603|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
00604|Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
00605|berikut:
00606|1. Orang perseorangan;
00607|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00608|dimaksud dalam Pasal 69; 
00609|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00610|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00611|Ad.1 Orang perseorangan; 
00612|
00613|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00614|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00615|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00616|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00617|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00618|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00619|menghadapkan Para T erdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi
00620|serta keterangan Para T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang
00621|dihadapkan  di  persidangan  tersebut  adalah  benar  Para  T erdakwa,  orang  yang
00622|dimaksud  oleh  Penuntut  Umum  sesuai  dengan  identitas  Para  T erdakwa
00623|sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
00624|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00625|Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00626|Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan  antara  lain  calo  atau
00627|individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran
00628|Indonesia;
00629|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00630|unsur orang perseorangan telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Para
00631|T erdakwa merupakan pelaku tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja
00632|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00633|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00634|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00635|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00636|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00637|berdasarkan  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang Nomor 18  tahun  2017  tentang
00638|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00639|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
00640|wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18
00641|
00642|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang
00643|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
00644|artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perseorangan  yang  tidak
00645|memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri
00646|merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00647|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00648|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00649|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00650|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00651|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00652|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00653|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00654|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00655|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00656|sehat jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan
00657|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00658|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00659|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00660|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00661|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00662|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00663|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00664|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00665|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00666|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00667|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00668|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00669|
00670|- Bahwa Para T erdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juni
00671|2025 sekira pukul 21.00 WIB oleh anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda
00672|Kalimantan Barat di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya;
00673|- Bahwa  para  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  tersebut
00674|rencananya akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia namun
00675|tidak diketahui secara pasti jenis pekerjaan maupun lokasi tempat mereka
00676|akan bekerja;
00677|- Bahwa  jumlah  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  yang
00678|diamankan  sebanyak  3  (tiga)  orang  yaitu  sdri.  Enur  Laela,  sdr.  Dedi
00679|Saepudin, dan sdr. Andi yang seluruhnya berasal dari Provinsi Jawa Barat;
00680|- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni
00681|2025  sekira  pukul  10.00  WIB,  saat  tim  kepolisian  mendapat  informasi
00682|adanya  pengiriman  3  (tiga)  CPMI  asal  Jawa  Barat  yang  akan
00683|diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia melalui perbatasan Aruk,
00684|Sambas, oleh seorang supir bernama Al Hadi alias Aal bin Sandi atas
00685|suruhan T erdakwa I Rudiman alias Iman bin (alm) Syamsudi; selanjutnya
00686|sekitar pukul 20.00 WIB tim melihat mobil Wuling warna hitam nomor polisi
00687|KB 1821 PF di area Bandara Supadio, kemudian tiga CPMI tersebut masuk
00688|ke dalam mobil dan berangkat menuju Sambas, dan sekira pukul 21.00 WIB
00689|mobil tersebut dihentikan di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, lalu
00690|diamankan bersama para penumpang dan barang bukti berupa paspor
00691|serta telepon genggam ke Ditreskrimum Polda Kalbar untuk penyidikan
00692|lebih lanjut;
00693|- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan
00694|serupa, di mana T erdakwa I Rudiman alias Iman bin (alm) Syamsudi telah
00695|menerima penumpang CPMI dari seseorang bernama Raja Pababewi lebih
00696|dari 5 (lima) kali, sedangkan T erdakwa II Al Hadi alias Aal bin Sandi telah
00697|
00698|lebih dari 4 (empat) kali menjemput dan mengantarkan CPMI asal Jawa
00699|Barat ke wilayah Sambas;
00700|- Bahwa benar sdr. Eko yang menunggu kedatangan para CPMI
00701|tersebut di Sambas yaitu rencananya akan menjemput di depan Masjid
00702|Quba  1001  dan  selanjutnya  mengurus  pemberangkatan  mereka  ke
00703|Malaysia;
00704|- Bahwa Para T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00705|- Bahwa Para T erdakwa tidak memiliki izin maupun badan usaha
00706|berbentuk PT yang bergerak di bidang penempatan atau kepengurusan
00707|pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri;
00708|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  diatas,  perbuatan
00709|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00710|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00711|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00712|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00713|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00714|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00715|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00716|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00717|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00718|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00719|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00720|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00721|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00722|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00723|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00724|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00725|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00726|
00727|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00728|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00729|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00730|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00731|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69
00732|Undang-Undang Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00733|Indonesia Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  telah
00734|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00735|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00736|tunggal Penuntut Umum;
00737|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00738|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai