00910|menyetujuinya karena mendengar gaji perharinya 45 (empat puluh lima)
00911|ringgit perhari berkerja di Negara Malaysia dan mereka meminta tolong
00912|kepada  Saksi  untuk  mencarikan  orang  yang  bisa  memberangkat
00913|mereka ke Malaysia;
00914|- Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2024 sekitar pukul
00915|06.30  wita  Saksi  bersama  dengan  Saksi  Maria  Fatima  Yosef, Saksi
00916|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus
00917|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  berangkat  dari  Pelabuhan
00918|Larantuka  menggunakan  kapal  pelni  KM.  Lambelu  dengan  tujuan
00919|Pelabuhan Kapal Pelni Tarakan, pada saat Saksi berada di Kapal Saksi
00920|menghubungi Sdr. Anton Geroda (Daftar Pencarian Saksi) yang berada
00921|di  Malaysia  untuk  meminta  bantuan  mencarikan  orang  yang  bisa
00922|membantu  memberangkatkan  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi
00923|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon
00924|Bura ke Negara Malaysia, kemudian Sdr. Anton Geroda mengirimkan
00925|nomor Sdra Anto (Daftar Pencarian Saksi) kepada Saksi;
00926|- Bahwa  kemudian  Saksi  menghubungi  Sdra  Anto  via  chat
00927|Whatsapps dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Sdra Anto
00928|mencarikan orang yang bisa memberangkatkan Saksi Martinus Kopong
00929|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
00930|
00931|Fabianus  Sabon  Bura  ke  Negara  Malaysia,  dan  Sdra  Anto
00932|menyetujuinya  dan  mau  membantu,  setelah  itu  Saksi  mengirimkan
00933|nomor handphone Saksi Martinus Kopong Hada kepada Sdra Anto;
00934|- Bahwa  keesokan  harinya  Saksi  Martinus  Kopong  Hada
00935|memberitahukan  kepada  Saksi  bahwa  ada  orang  yang
00936|menghubunginya  dan  menanyakan  apakah  Saksi  Martinus  Kopong
00937|Hada ada orang yang akan menjemput ketika sampai di Pelabuhan
00938|Kapal  Pelni  Tarakan,  dan  menanyakan  jumlah  orang  yang  mau
00939|dijemput, nomor dek, tempat tidur Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi
00940|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon
00941|Bura  di  kapal  serta  mengirimkan  foto  identitas  diri  dan  foto  Saksi
00942|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus
00943|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura;
00944|- Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2024 sekitar pukul
00945|11.00 Wita ketika kapal yang Saksi tumpangi bersama dengan Saksi
00946|Maria Fatima Yosef, Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
00947|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura akan
00948|segera sandar di Pelabuhan Kapal Pelni Tarakan, karena Handphone
00949|Saksi  Martinus  Kopong  Hada  lowbet (batrai  habis),  maka  dengan
00950|menggunakan handphonenya Saksi menghubungi Terdalwa  via Chat
00951|Whatsapps dan memberitahu jika buruh nomor 63 yang akan menemui
00952|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
00953|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  di  kapal  dan  Saksi
00954|memberitahukan  bahwa  Kapal  akan  segera  sandar  di  Pelabuhan,
00955|kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa nanti buruh 63 tersebut
00956|akan menemui Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan,
00957|Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura di atas kapal,
00958|kemudian  ketika  kapal  berlabuh  di  Pelabuhan  Kapal  Pelni  Tarakan,
00959|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
00960|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura turun dari Kapal KM. Lambelu
00961|mengikuti buruh 63 tersebut, ke depan Polsek KSKP Tarakan untuk
00962|menunggu Terdakwa sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Maria
00963|Fatima  Yosef,tetap  berada  di  atas  Kapal  sambil  menunggu  Kapal
00964|tersebut berangkat ke Kabupaten Nunukan;
00965|- Bahwa  setelah  penumpang  tujuan  Tarakan  turun  semua,
00966|beberapa  saat  kemudian  datang  beberapa  orang  yang  mengaku
00967|
00968|sebagai petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi karena
00969|Saksi telah membantu mencarikan orang agar bisa memberangkatkan
00970|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
00971|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, kemudian
00972|Saksi  dibawa  ke  Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Polres  Tarakan  untuk
00973|dimintai keterangan, sehingga rencana keberangkatan menuju Malaysia
00974|tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian;
00975|- Bahwa setelah diamanakan baru Saksi mengetahui jika orang
00976|yang menghubungi Saksi Martinus Kopong Hada adalah Terdakwa;
00977|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat tidak
00978|keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
00979|
00980|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00981|berikut:
00982|1. Ahli Usman  Affan  Bin  H.Datu  Karim  yang dibacakan di persidangan
00983|pada pokoknya sebagai berikut:
00984|- Bahwa  Ahli  memberikan  keterangan  sebagai  Ahli  dalam
00985|pemeriksaan  dengan  dilengkapi  dengan  Surat  Tugas  sebagai  AHLI
00986|bidang pelindungan pekerja migran Indonesia dari Kantor UPT BP2MI
00987|Nunukan dengan nomor : SP.1635/BP3MI19/HK.07.01/XI/2024 tanggal
00988|26 November 2024;
00989|- Bahwa dapat ahli jelaskan :
00990|a. Perlu  diketahui  apa  pengertian  "PERDAGANGAN  ORANG".
00991|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
00992|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
00993|seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,
00994|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00995|rentan,  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
00996|memperoleh penjeratan orang yang memegang kendali atas orang
00997|lain terseb persetujuan dari negara maupun antar negara, untuk
00998|tujuan ut, baik yang dilakukan di dalam tereksploitasi diatur dengan
00999|pasal  1  angka  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  Indonesia
01000|Nomor 21 Tahun 2007;
01001|b. Pengertian TNIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah
01002|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
01003|yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01004|
01005|21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari
01006|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  terdiri  dari  3  (tiga)
01007|elemen  utama  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  unsur
01008|adalah sebagai berikut:
01009|c. Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen  utama
01010|(Proses,  Cara  dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif
01011|sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan ang
01012|cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
01013|d. Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum
01014|Penghapusan  Perdagangan  Orang  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi
01015|Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap Orang manusia.
01016|Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan
01017|dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini
01018|sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap  individu
01019|mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01020|trafiking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung
01021|dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah
01022|secara seksual, dan perdagangan anak;
01023|e. Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang
01024|terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan
01025|hak korban sebagaimana berikut :
01026|1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
01027|1999 tentang Hak Asasi Manusia;
01028|2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
01029|1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala
01030|Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
01031|3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
01032|1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan
01033|dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak
01034|Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi;
01035|4) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  83
01036|Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  No  87  tentang
01037|Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak  untuk
01038|Berorganisasi;
01039|
01040|5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
01041|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai
01042|Penghapusan Kerja Paksa;
01043|6) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
01044|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai
01045|Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
01046|7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
01047|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 1 mengenai
01048|Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
01049|8) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
01050|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja
01051|Paksa;
01052|9) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
01053|1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang
01054|Hak  Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam
01055|Pekerjaan yang Sama;
01056|10) Bahwa  penting  pula  memperhatikan  ketentuan  dalam
01057|dokumen  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against
01058|Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-
01059|Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang
01060|Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah  Indonesia  yang
01061|telah  ikut  menandatangai  Konvensi  Palermo  2000.  Pasal  3
01062|Protokol  Palermo  mengatur  bahwa  Persetujuan  dari  seorang
01063|korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01064|seperti  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)  pasal  ini  haruslah
01065|dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a)
01066|digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;
01067|selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan,
01068|penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan
01069|eksploitasi  harus  dianggap  sebagai  "perdagangan  manusia"
01070|meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera
01071|dalam sub ayat (a) pasal ini;
01072|11) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
01073|2012  tentang  pengesahan  konvensi  internasional  Mengenai
01074|
01075|perlindungan  hak-Hak  Seluruh  Pekerja  migran  dan  Anggota
01076|Keluarganya;
01077|12) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
01078|2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja
01079|Indoensia di Luar Negeri;
01080|13) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
01081|2006 Perlindungan Saksi dan Korban;
01082|- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
01083|1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1
01084|angka  1  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan
01085|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Calon
01086|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
01087|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja
01088|di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/
01089|kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
01090|2) Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1 angka
01091|2  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan  pekerja
01092|migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja  Migran
01093|Indonesia adalah setiap  warga  negara  Indonesia  yang akan,
01094|sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima
01095|upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
01096|3) Pekerja Migran Indonesia perorang adalah dalam pasal
01097|1 angka 4 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan
01098|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja
01099|Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah  Pekerja  Migran
01100|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
01101|pelaksana penempatan.
01102|4) Orang adalah Dalam pasal 1 angka 19 UURI Nomor 18
01103|tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang
01104|di maksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau
01105|korporasi.
01106|5) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam
01107|pasal  1  angka  5  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01108|pelindungan pekerja migran Indonesia yang di maksud dengan
01109|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya
01110|
01111|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia
01112|dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam
01113|mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam
01114|keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan
01115|setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
01116|- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan untuk bisa menjadi tenaga
01117|kerja  indonesia  atau  pekerja  migran  Indonesia  dalam  pasal  5  UURI
01118|Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia
01119|menjelaskan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar
01120|negeri harus memenuhi persyaratan :
01121|1) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
01122|2) memiliki kompetensi.
01123|3) sehat jasmani dan rohani.
01124|4) terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan
01125|Sosial dan.
01126|5) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01127|- Bahwa Ahli jelaskan untuk dokumen yang wajib dimiliki adalah
01128|sebagaimana  pasal  13  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01129|pelindungan pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut :
01130|1) Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah
01131|menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
01132|2) Surat izin  suami  atau  istri, orang  tua atau  wali yang
01133|diketahui oleh kepala desa atau lurah.
01134|3) sertifikasi kompetensi kerja.
01135|4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
01136|kesehatan dan psikologi.
01137|5) paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
01138|6) Visa kerja.
01139|7) perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia dan;
01140|8) perjanjian kerja.
01141|- Bahwa Ahli menjelaskan Perijinan yang harus dimiliki Badan,
01142|Perusahaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01143|
01144|melakukan  penempatan,  perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01145|adalah :
01146|1) Untuk perizinan dalam Negeri :
01147|a) Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  pekerja  Migran
01148|Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  SIP3MI  adalah  izin
01149|tertulis  yang  diberikan  oleh  Menteri  kepada  badan  usaha
01150|berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan
01151|penempatan pekerja Migran Indonesia.
01152|b) Surat  Izin  Perekrutan  pekerja  Migran  Indonesia  yang
01153|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh
01154|kepala  Badan  kepada  perusahaan  Penempatan  pekerja
01155|Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon
01156|pekerja Migran Indonesia.
01157|2) Untuk perizinan dari luar negeri :
01158|a) Job order / demand leter merupakan permintaan dari
01159|majikan  yang  berada  diluar  negeri  atau  yang  akan
01160|memperkerjakan  Pekerja  Imigran  Indonesia  tersebut  yang
01161|mempunyai ijin resmi dari ke konsulat /perwakilan Indonesia
01162|diluar negeri “dalam Hal ini orang yang akan menggunakan
01163|pekerja  migran  Indonesia  harus  punya  kuota.  setelah
01164|mendapat  kuota  maka  majikan  (pengguna  PMI)  akan
01165|bermohon  ke  konsulat  /perwakilan  Indonesia  diluar  negeri
01166|dan setelah itu akan dikeluarkan Job order / demand leter”.
01167|b) Visa kerja merupakan visa kerja yang dikeluarkan oleh
01168|pemerintah setempat (tempat PMI akan bekerja) “dalam hal
01169|ini proses visa kerja yaitu Perusahaan Penempatan pekerja
01170|Migran  Indonesia  mengirim  foto  copy  paspor  PMI  ,  surat
01171|keterangan  kesehatan  ke  pengguna  PMI  atau  agensi  ,
01172|selanjutnya agensi diluar negeri akan mengurus visa kerja ke
01173|imigrasi negara penempatan PMI”.
01174|- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
01175|Saksi NASRUL AMIN dan Saksi YOSEP BALA AGAN terlibat dan
01176|turut  serta  dan  telah  memenuhi  unsur  terkait  Tindak  Pidana
01177|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
01178|dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo
01179|
01180|Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Republik Indonesia
01181|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01182|Indonesia,  adapun  persyaratan  dokumen  dari  pekerja  migran  itu
01183|sendiri  dapat  dilihat  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
01184|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01185|Migran Indonesia.
01186|- Bahwa  menurut  ahliMARTINUS  KOPONG  HADA,  Saksi
01187|THOMAS  OLA HELAN,  Saksi  MARTINUS  PENANA,  dan  Saksi
01188|FABIANUS  SABON  BURA tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai
01189|pekerja  migran  indonesia  sesuai  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  13
01190|UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran
01191|Indonesia.
01192|
01193|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01194|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01195|- Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024  sekira
01196|Pukul 14.30 WITA bertempat di Travel Pandawa yang terletak di JI.
01197|Mulawarman RT. 017 RW. 000 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan
01198|Barat Provinsi Kalimantan  Utara,  Terdakwa  diamankan  Petugas
01199|Kepolisian;
01200|- Bahwa bermula pada tanggal 07 November 2024 Terdakwa di
01201|hubungi oleh Saudara Heri (Daftar Pencarian Saksi) yang berada di
01202|Malaysia melalui Whatsapps dengan menggunakan nomor handphone
01203|+60165855589  dan  meminta  Terdakwa  untuk  mengurus  transpotasi
01204|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01205|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan