04836|oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP , untuk
04837|mengikuti  uji  kompetensi  dan  mendapatkan  sertifikat  kompetensi  dapat
04838|dilakukan dengan jalur memiliki pengalaman atau jalur telah melaksanakan
04839|pelatihan
04840|- Bahwa: 
04841|- Unsur  orang perseorangan yang  melaksanakan penempatan  Pekerja
04842|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
04843|dijelaskan  dipersidangan,  adalah  terdapat  orang  perseorangan  yang
04844|tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penempatan PMI
04845|dan bukan merupakan atau tidak menjadi bagian dari P3MI PT. NSP ,
04846|namun  melakukan proses penempatan terhadap para CPMI. 
04847|- Unsur “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
04848|SIP3MI Kepihak Lain” dan “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
04849|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain”  dalam fakta tersebut dan
04850|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
04851|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
04852|terhadap para CPMI PT. NSP .  
04853|- Bedasarkan fakta tersebut maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat
04854|dikenakan unsur “Orang Peseorangan” adalah  Sdri. Hermin Naning
04855|Rahayu,  hal  ini  dikarenakan  dalam  fakta  yang  disampaikan  yang
04856|bersangkutan bukan bagian dari P3MI PT. NSP  Cabang Malang namun
04857|melakukan  proses  penempatan,  salah  satunya  adalah  pembuatan
04858|paspor  dan  visa  dan  tiket  keberangkatan  para  CPMI  yang  akan
04859|berangkat ke Hongkong.
04860|- Bahwa  selanjutnya  dalam  hal  melakukan  perekrutan  sampai  dengan
04861|penempatan tersebut dibantu oleh Sdr. Dian Permana Putra  dan Sdr.
04862|Alti Baiquniati yang merupakan kepala Cabang dan Staf dari PT. NSP
04863|Cabang Malang yang belum memiliki izin beroperasi (belum lulus OSS)
04864|artinya belum dapat beroperasi maka juga dapat dikategorikan orang
04865|perorangan. 
04866|- Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
04867|maka dapat diindikasikan bahwa P3MI PT. NSP telah mengalihkan atau
04868|memindahtangankan  SIP3MI  atau  SIP2MI  kepada  pihak  lain  untuk
04869|
04870|melaksanakan  proses  penempatan  CPMI  PT.  NSP ,  mulai  dari
04871|seleksi/wawancara,  pengurusan  paspor,  visa,  dan
04872|pemberangkatan.Terkait dengan hal ini bukan merupakan kompetensi
04873|Ahli untuk menjawab.
04874|- Bahwa Kepala Kantor Cabang P3MI memiliki kewenangan sebagaimana
04875|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal ini
04876|diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
04877|2019, yang menyatakan bahwa: (2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
04878|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
04879|(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang
04880|untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja; b. seleksi calon
04881|Pekerja Migran Indonesia; dan c. penyelesaian kasus calon Pekerja Migran
04882|Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah
04883|bekerja
04884|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
04885|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP , maka
04886|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau Staf
04887|Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat (2) dan
04888|ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
04889|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
04890|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP , maka
04891|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau Staf
04892|Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat (2) dan
04893|ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
04894|- Bahwa  Kemnaker  tidak  memiliki  kewenangan  terkait  penerbitan  Kantor
04895|Cabang P3MI, untuk penerbitan perijinan Kantor Cabang P3MI merupakan
04896|kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal
04897|40 huruf c.
04898|- Bahwa  Setelah  pelatihan,  proses  yang  dilakukan  adalah  mengikuti  uji
04899|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
04900|mendapatkan  sertfikat  kompetensi  maka  dilakukan  pendaftaran  untuk
04901|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja
04902|- Bahwa  hal ini dapat dibenarkan, SIP2MI diperuntukan bagi P3MI pusat
04903|dan juga Kantor Cabang. Selain itu, salah satu kewenangan dari Kantor
04904|Cabang  adalah  seleksi  yang  merupakan  salah  satu  kewenangan  yang
04905|dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang P3MI sesuai Pasal 23 ayat (3)
04906|Permenaker No. 10 Tahun 2019
04907|- Bahwa SIP3MI hanya dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor
04908|Cabang  tidak  diperlukan  memiliki  SIP3MI,  namun  untuk  pendirian  atau
04909|pembentukan kantor cabang P3MI perlu adanya izin yang dikeluarkan oleh
04910|Pemerintah Daerah Provinsi. Ketika Kantor Cabang P3MI telah memiliki
04911|
04912|izin  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  maka  dapat  melaksanakan
04913|kewenangan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun
04914|2019
04915|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
04916|yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan  tindakan  yang
04917|dilakukan  Kantor  Cabang  PT.  NSP dalam  melakukan  pelatihan  di  LPK
04918|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
04919|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
04920|Pejuang Indonesia
04921|- Bahwa Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang tidak
04922|dapat  dibenarkan,  karena  proses  penampungan  yang  dilakukan  bukan
04923|bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning Rahayu ,
04924|Sdr.  Dian  Permana  Putra  dan  Sdr.  Alti  Baiquniati  merupakan  orang
04925|perseorangan yang tidak berwenang melakukan proses penempatan serta
04926|bukan bagian dari P3MI.
04927|- Bahwa  CPMI  yang  telah  terdaftar  di  Dinas  yang  membidangi
04928|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan sedang/telah melakukan proses
04929|pemenuhan dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri seharusnya
04930|tidak dapat dipekerjakan didalam negeri
04931|- Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Permenaker No. 9 Tahun 2019, yang dapat
04932|melakukan  proses  wawancara  terhadap  CPMI  adalah  P3MI  dan  P3MI
04933|dapat mengikutsertakan Mitra Usaha (agensi) dan/atau pemberi kerja
04934|- Bahwa  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam
04935|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
04936|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
04937|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
04938|- Pendaftaran; 
04939|Dilakukan  oleh  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  LTSA Pekerja
04940|Migran  Indonesia  atau  Dinas  Kabupaten/Kota  dengan  melengkapi
04941|dokumen persyaratan, yaitu:
04942|- KTP elektronik dan Kartu keluarga: 
04943|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
04944|- Surat Keterangan Izin Suami Atau Istri, Izin Orang Tua, Atau Izin Wali
04945|Yang Diketahui Kepala Desa Atau Lurah;
04946|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
04947|- Surat Keterangan Sehat; Dan
04948|- Kartu Kepsertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
04949|- Seleksi; 
04950|- Dilakukan Oleh P3mi, Dan Dalam Ha Tertentu Dapat Mengikutsertakan
04951|Mitar  Usaha  Dan/Atau  Pemberi  Kerja  Untuk  Mewawancarai  Cpmi
04952|Dengan  Terlebih  Dahulu  Melapor  Kepada  Ltsa  Pmi  Atau  Dinas
04953|Kabupaten/Kota.  Bagi  Yang  Lulus  Seleksi  Dapat  Melanjutkan  Untuk
04954|Mengurus Paspor Bagi Cpmi Yang Belum Memiliki Paspor.
04955|
04956|- Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi; 
04957|- Pemeriksaan  Kesehatan  Dilakukan  Di  Sarana  Kesehatan  Dan
04958|Pemeriksaan Psikologi Dilakukan Di Lembaga Psikologi Sesuai Dengan
04959|Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
04960|- Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
04961|- Penandatanganan  Perjanjian  Penempatan  Dilakukan  Antara  Cpmi
04962|Degan P3mi Dan Diketahui Oleh Pejabat Dinas Kabupaten/Kota. 
04963|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial; 
04964|- Bahwa  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan  dengan
04965|ketentuan: 
04966|- Dibayarkan  Setelah  Menandatangani  Perjanjian  Penempatan  Untuk
04967|Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebelum Bekerja: Dan
04968|- Dibavarkan  Setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Mengikuti  Opp
04969|Untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bekerja Dan
04970|Setelah Bekerja.
04971|- Yang Didaftrakan Oleh P3mi. 
04972|- Penandatanganan Perjanjian Kerja; Dan 
04973|- Pemberangkatan.
04974|- Bahwa Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak
04975|boleh  dilakukan  oleh  orang  perseorangan.  Mencari  majikan  atau  job
04976|terhadap  CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya
04977|merupakan  bagian  dari  mencari  peluang  kerja,  yang  mana  hal  ini
04978|merupakan tugas dan tanggungjawab dari P3MI sebagaimana disebutkan
04979|dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2017
04980|- Bahwa  Istilah-istilah  tersebut  tidak  dikenal  dalam  proses  penempatan
04981|Pekerja Migran Indonesia. Namun, dalam melaksanakan setiap rangkaian
04982|proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh P3MI yang
04983|telah memiliki SIP2MI
04984|- Bahwa  Proses  penandatanganan  kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja
04985|difasilitasi oleh P3MI sebagai pelaksana penempatan
04986|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
04987|pertanggung jawabkan.
04988|Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.
04989|3. Ahli  TITIS  WULANDARI,  di  sidang  Pengadilan  dibawah  sumpah  pada
04990|pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
04991|- Bahwa Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap
04992|Penyidikan 
04993|- Bahwa  saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara Perkara 
04994|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Orang 
04995|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
04996|- Riwayat Pendidikan : Pendidikan ilmu Psikologi Tahun 2007 lulus S1 
04997|Jurusan Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia 
04998|
04999|YAl dan Tahun 2017lulus S2 Jurusan Magister Manajemen pada Fakultas 
05000|MagisterManajemen Universitas Universitas Krisnadwipayana.
05001|- Riwayat pekerjaan Ahli meliputi :
05002|- Pada tahun 2009 bekerja di BNP2TKI, dengan jabatan CPNS
05003|- Pada Feb 2022 - Juli 2022 bekerja di BP3MI Rau dengan jabatanKepala
05004|BP3MI Rlau.-
05005|- Pada Juli 2022 - Sekarang bekerja di BP3MI Jawa Timur denganjabatan
05006|Kepala BP3MI Jawa Timur
05007|- Bahwa Ahli bekerja di BP2MI sudah 16 Tahun, dan menduduki jabatan 
05008|sebagai Kepala BP3MI Jawa Timur sudah 2,5 tahun
05009|- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala BP3MI Jawa 
05010|Timur,dengan tugas dan tanggung jawab yakni:
05011|a. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;-
05012|b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatandan
05013|pelindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
05014|c. Penyelenggaraan  pemasyarakatan  program  penempatan
05015|danperlindungan PMI;
05016|d. Pelaksanaan  pelayanan  Orientasi  Pra  pemberangkatan  PMI  dan
05017|penerbitan e-KTKLN;
05018|e. Pelaksanaan  pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,  Lembaga
05019|penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
05020|f. Pengumpulan  data,  pemberian  layanan  informasi  serta  pembinaan
05021|sistem dan  jaringan informasi penempatan dan perlindungan PMI;
05022|g. Negara penempatan;
05023|h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon PMI melalui penempatan
05024|oleh pemerintah;-
05025|i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI ;
05026|j. Pernantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
05027|k. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
05028|l. Pelaksanaan  pemulangan  dari  debarkasi  ke  daerah  asal  bagi  PMI
05029|terkendala,Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
05030|m.Pelaksanaan  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan
05031|penempatan dan  perlindungan PMI;
05032|n. Serta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BP2MI  melalui
05033|SekretarisUtama BP2MI;
05034|Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja Migran    
05035|Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut.
05036|- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Pelindungan
05037|Pekerja Migran Indonesia baik pada tahapan penyidikan maupun di 
05038|Pengadilan.
05039|- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 
05040|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 angka 5 
05041|bahwasanya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya 
05042|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau 
05043|Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya
05044|
05045|pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama 
05046|bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 
05047|Pada pasal 1 angka 6, 7, dan 8 dijelaskan terkait pelindungan 
05048|sebelum,selama dan setelah bekerja sebagai berikut:
05049|- Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05050|memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.--
05051|- Pelindungan  Selama  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05052|memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
05053|anggota keluarganya berada di luar negeri.
05054|- Pelindungan  Setelah  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05055|memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota
05056|keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah
05057|asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
05058|- Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
05059|- menjamin  pemenuhan  dan  penegakan  hak  asas  manusia  sebagai
05060|warga          negara dan Pekerja Migran Indonesia;dan
05061|- menjamin  pelindungan  hukum,  ekonomi,  dan  sosial  Pekerja  Migran
05062|Indonesia dan keluarganya.
05063|- Bahwa sebagaimana Permenaker Nomor 9 tahun 2019 pasal 6 tentang 
05064|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui 
05065|tahapan:
05066|1) Sebelum bekerja
05067|2) selama bekerja
05068|3) Setelah bekerja
05069|- Sebagaimana pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:-
05070|- Pemberian informasi (ketika ada CPMI akan mendaftar sebagai CPMI
05071|maka  Dinas  akan  memberikan  informasi  terkait  P3MI  yang  memiliki
05072|SP3MI dan SIP2MI).
05073|- Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke aplikasi siap kerja
05074|diantaranya KTP , KK, buku nikah bagi yang sudah menikah, surat ijin
05075|kéluarga  yang  diketahui  Kades/lurah,  surat  keterangan  sehat,BPJS
05076|Kesehatan  dan      sertifikat  Kompetensi,setelah  mengunggah  dan
05077|dilakukan verifikasi oleh    Disnaker,maka CPMI dapat memilih P3MI
05078|yang dipilih untuk memproses penempatan.
05079|- Proses seleksi, poses tersebut dilaksankan oleh P3MI sesuai pilihan
05080|CPMI   dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi maka CPMI harus
05081|membuat         pasport.-
05082|- Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat membantu
05083|dan  memfasilitasi  CPMI  yang  telah  lulus  seleksi  untuk  melakukan
05084|pemeriksaan  kesehatan  psikologi  yang  selanjutnya  CPMI  oleh  P3MI
05085|didaftarkan pada      SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Perlindungan
05086|Pekerja Migran Indonesia), yang selanjutnya diajukan ke Disnaker untuk
05087|
05088|dilakukan Verifikasi dan           setelah terverifikasi maka akan muncul ID
05089|di SISKO P2MI.-
05090|- Penandatanganan perjanjian penempatan antara CPMI dan P3MI yang
05091|didalamnya  memuat  negara  tujuan/penempatan  agensi,  besaran  gaji
05092|dan jabatan pekerjaan. 
05093|- Pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  P3MI  memfasilitasi
05094|pembuatan /      pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan.
05095|- Pengurusan visa kerja, P3MI memfasilitasi pengurusan visa kerja sesuai
05096|peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan yang artinya
05097|ketika WNI untuk menjadi PMI maka wajib menggunakan visa kerja.
05098|- OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan), P3MI wajib mendaftarkan P3MI
05099|dalam OPP dan melampirkan perjanjian kerja . pasport dan visa,kerja
05100|CPMI.
05101|- Penandatanganan perjånjian kerja antara CPMl dengan calon majikan.
05102|- Pemberangkatan CPMI.
05103|- Sebagaimana pasal 24 (tahapan selama bekerja):
05104|- Tahapan  selama  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  negara  tujuan
05105|penempatan.
05106|- PMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib melaporkan kedatangan
05107|kepada  atas  Ketenaga  kerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
05108|ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui mitra usaha P3MI.
05109|- Atase  ketenaga  kerjaan  atau  pejabat  dinas  yang  ditunjuk  di  negara
05110|tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan
05111|PMI selama berada di negara tujuan penempatan
05112|- Pasal  26,  P3MI  wajib  melaporkan  data  kepulangan  dan  atau  data
05113|perpanjangan    perjanjian kerja PMI kepada atase ketenagakerjaan
05114|atau pejabat dinas luar negeri. Lalu    sebagaimana Pasal 27 Tahapan
05115|setelah bekerja dimulai sejak PMI tiba dideparkasi      Indonesia. Dalam
05116|hal PMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bermasalah berdasarkan
05117|laporan dari atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas Luar Negeri
05118|yang  ditunjuk   oleh  Kepala  Perwakilan  Republik  Indonesia,  BP2MI
05119|memfasilitasi PMI di debarkasi       Indonesia.
05120|- Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  telah  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-
05121|Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Setiap Pekerja
05122|Migran Indonesia  yang akan     bekerja keluar negeri harus memenuhi
05123|persyaratan:
05124|- Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun;
05125|- Memiliki Kompetensi;-
05126|- Sehat Jasmani Dan Rohani;-
05127|- Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan
05128|- Memiliki Dokumen yang dipersyaratkan.
05129|- Kemudian  dalam  Ketentuan  Pasal  13  Undang-Undang  18  Tahun  2017
05130|Untuk dapat      ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
05131|wajib memiliki dokumen yang meliputi:
05132|
05133|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yng  telah  menikah
05134|melampirkan fotokopi buku nikah-
05135|- Surat  keterangan  izin  suami/istri,  izin  orangtua,  atau  izin  wali  yang
05136|diketahui      oleh kepala desa atau lurah –
05137|- Sertifikat kompetensi kerja (BLK).-
05138|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
05139|psikologi
05140|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat-
05141|- Visa kerja
05142|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perjanjian Kerja
05143|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
05144|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
05145|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat