00707|Membeli,  Menerima,  Menjadi  Perantara  Dalam  Jual  Beli,  Menukar
00708|Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
00709|Menimbang,  bahwa  sub  unsur  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum
00710|memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I
00711|dalam bentuk bukan tanaman” terdapat beberapa bentuk alternatif di dalamnya,
00712|jadi apabila salah satu dari masing-masing bentuk alternatif yang terdapat dari
00713|unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;
00714|Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai
00715|kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap
00716|perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;
00717|Menimbang bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan
00718|hukum.  Tanpa  hak  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  yang  tidak
00719|mempunyai  izin  dan  atau  persetujuan  dari  pihak  berwenang.  Konsep  sifat
00720|melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda
00721|“wederechtellijk”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting
00722|karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan
00723|pidana atau tidak;
00724|Menimbang  bahwa  “melawan  hukum”  (wederechtelijk) dalam  hukum
00725|pidana  dapat  dibedakan  menjadi  wederechteijk formil,  dan  wederechtelijk
00726|materiil. Wederechteijk formil adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang
00727|diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan
00728|ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan
00729|wederechtelijk materiil adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan
00730|ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  tertulis  tetapi  juga  bertentangan
00731|dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis
00732|yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;
00733|Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau zonder bevoegdheid dalam
00734|ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti
00735|formal,  perbuatan  tanpa  hak  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan
00736|ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-
00737|undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang
00738|
00739|diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan
00740|atau  persetujuan  dari  pihak  yang  diberikan  kewenangan  oleh  peraturan
00741|perundang-undangan yang berlaku;
00742|Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  7  Undang  –  Undang
00743|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya
00744|dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  ilmu
00745|pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35
00746|Tahun  2009  tentang  Narkotika  menyatakan  bahwa  dalam  jumlah  terbatas,
00747|Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
00748|pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia
00749|laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  atas  rekomendasi
00750|Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Kemudian  diatur  juga  dalam
00751|Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
00752|yang  menyatakan  bahwa  penyerahan  narkotika  hanya  dapat dilakukan  oleh
00753|apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.
00754|Ditegaskan juga dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009
00755|tentang  Narkotika  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  kegiatan  peredaran
00756|narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.”;
00757|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario,
00758|siapa  saja  yang  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,
00759|menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan Narkotika
00760|golongan  I  dengan  tujuan  selain  yang  telah  ditentukan  peruntukkannya
00761|sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tanpa hak dan melawan
00762|hukum atau bertentangan dengan hukum;
00763|Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum”
00764|pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dalam perkara  a quo  adalah
00765|untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur
00766|“menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara
00767|dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” yang mana
00768|perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkotika
00769|yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan
00770|Narkotika,  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun
00771|pemindahtanganan,  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan
00772|pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
00773|Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna
00774|pembuktian  unsur  tanpa  hak  dan  melawan  hukum,  sangatlah  perlu  Majelis
00775|
00776|mempertimbangkannya  secara  bersama-sama  dengan  unsur  menawarkan
00777|untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
00778|menukar  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  yang  selanjutnya  akan
00779|Majelis pertimbangkan sebagai berikut:
00780|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menguraikan  sub-
00781|unsur/anasir-anasir mana yang terpenuhi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
00782|menguraikan  beberapa  definisi  untuk  memperjelas  uraian  dari  unsur  tindak
00783|pidana dimaksud, sebagai berikut:
00784|- menjual adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang
00785|lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan
00786|menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  orang  yang  menyerahkan
00787|barang/benda  tersebut  sebagai  suatu  tanda  pembayaran  atau
00788|transaksi, begitu pula dengan membeli;
00789|- membeli  adalah  memperoleh  sesuatu  melalui  penukaran
00790|(pembayaran) dengan uang;
00791|- perantara  dalam  jual-beli  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan
00792|seseorang  menyerahkan  hak  milik  kebendaan  kepada  orang  lain
00793|dengan imbalan berupa uang, barang atau perbuatan tertentu;
00794|- jual  beli  Adalah  tukar  menukar  barang  dengan  maksud  untuk
00795|saling memiliki;
00796|- menukar  adalah  mengganti  (dengan  yang  lain),  menyilih,
00797|mengubah  (nama  dan  sebagainya),  memindahkan  (tempat  dan
00798|sebagainya);
00799|- menyerahkan  adalah  memberikan  kepada  atau  menyerahkan
00800|kepada;
00801|- menerima  adalah  mendapat  atau  menderita  sesuatu,  atau
00802|menganggap;
00803|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1457 KUHPerdata “jual beli adalah
00804|suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
00805|menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
00806|dijanjikan;
00807|Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, Majelis Hakim mengkaji
00808|ada  3  syarat  dalam  jual  beli  yakni  adanya  persetujuan  dari  masing-masing
00809|pihak, adanya penyerahan barang dari satu pihak dan adanya penyerahan uang
00810|(membayar) dari pihak lain. Majelis Hakim berpendapat pengertian tersebut juga
00811|berlaku untuk definisi “membeli” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat
00812|
00813|(1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang
00814|Narkotika;
00815|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1
00816|angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat
00817|atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
00818|semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
00819|hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat
00820|menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan
00821|sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
00822|Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
00823|tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
00824|menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,
00825|mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan
00826|ketergantungan, yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana
00827|terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
00828|Menimbang  bahwa dalam penjelasan  atas Undang-Undang  Republik
00829|Indonesia  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  pasal  6  ayat  (1)  huruf  a
00830|menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika
00831|yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
00832|dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi
00833|mengakibatkan ketergantungan;
00834|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  di
00835|persidangan  yang  diperoleh  dari  keterangan  Saksi-Saksi,  Surat,  keterangan
00836|Anak dan barang bukti yang ada bahwa Anak memperoleh narkotika jenis sabu
00837|dengan  cara  membeli  dari  Saudara  Reza  Pahlevi  sebanyak  3  (tiga)  paket
00838|seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah
00839|narkotika  jenis  sabu  tersebut  berada  dalam  penguasaan  Anak,  Anak
00840|memaketkan  kembali  menjadi  7  (tujuh)  paket  untuk  diperjualbelikan  kepada
00841|para pembeli yang datang langsung ke rumah Anak;
00842|Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut,
00843|Anak telah berhasil menjual 3 (tiga) paket kepada Saudara Fajri, Saudara Zaki,
00844|dan Saudara Aji dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket,
00845|sedangkan sisanya akan dijual kembali dengan harga yang bervariasi, sehingga
00846|menunjukkan  adanya  kehendak  dan  tujuan  Anak  untuk  memperoleh
00847|keuntungan dari peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
00848|
00849|Menimbang, bahwa perbuatan Anak bukan dilakukan secara spontan,
00850|melainkan dilakukan melalui serangkaian tindakan berupa membeli narkotika
00851|jenis sabu, mengambil narkotika jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh
00852|Saudara  Reza  Pahlevi,  membawa  dan  menyimpan  narkotika  jenis  sabu  di
00853|rumah  kontrakan  Anak,  memaketkan  kembali  narkotika  jenis  sabu  tersebut,
00854|serta menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 sebagai sarana
00855|komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
00856|Menimbang,  bahwa  selain  ditemukan  narkotika  jenis  sabu,  pihak
00857|kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
00858|rupiah) yang diakui Anak merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkotika
00859|jenis sabu, serta ditemukan alat-alat yang berkaitan dengan kegiatan peredaran
00860|narkotika berupa plastik bening, gunting penjepit, dan sendok yang terbuat dari
00861|pipet plastik, sehingga semakin memperkuat bahwa Anak melakukan perbuatan
00862|tersebut dalam rangka peredaran gelap narkotika;
00863|Menimbang, bahwa tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah
00864|untuk  memperoleh  keuntungan  yang  akan  digunakan  memenuhi  kebutuhan
00865|hidup sehari-hari dan membayar biaya kontrakan rumah, namun alasan tersebut
00866|tidak  dapat  dijadikan  pembenar  ataupun  pemaaf  terhadap  perbuatan  Anak
00867|karena  perbuatan  memperjualbelikan  narkotika  jenis  sabu  merupakan
00868|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00869|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-
00870|fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan alat bukti
00871|yang  diajukan,  Majelis  Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  Anak  telah
00872|melakukan  perbuatan  “tanpa  hak  menjual  Narkotika  Golongan  I  bukan
00873|tanaman”,  di  mana  Anak  membeli  narkotika  jenis  sabu  dari  Saudara  Reza
00874|Pahlevi  untuk  kemudian  dipaketkan  kembali  menjadi  7  (tujuh)  paket  dan
00875|diperjualbelikan kepada para pembeli, serta Anak telah berhasil menjual 3 (tiga)
00876|paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Fajri, Saudara Zaki, dan Saudara Aji
00877|dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sehingga menurut
00878|Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00879|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (1)
00880|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
00881|Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
00882|Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00883|1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Undang-Undang  Republik
00884|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah
00885|terpenuhi,  maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00886|
00887|meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”
00888|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
00889|Menimbang, bahwa berdasarkan  hasil Penelitian Kemasyarakatan dan
00890|Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Pekanbaru
00891|a.n.  Klien  Anak  pada  hari  Selasa,  tanggal  28  April  2026 kami  selaku
00892|Pembimbing  Kemasyarakatan  merekomendasikan  dapat  diberikan  berupa
00893|pidana “Penjara di LPKA” berdasarkan  Pasal 81 ayat (1) dan (2) huruf Undang-
00894|Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan
00895|Pidana Anak;
00896|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
00897|menurut  Hakim,  pidana  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  Anak berdasarkan
00898|pertimbangan  bagi  kebaikan  dan  tumbuh  kembang  Anak  serta  untuk
00899|memberikan pembelajaran hidup dan mendidik Anak kedepannya agar dapat
00900|bersikap tegas dalam hal menolak segala bentuk kejahatan atau tindak pidana
00901|kedepannya sehingga Hakim memutuskan menjatuhkan tindak pidana berupa
00902|pidana penjara terhadap Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus
00903|Anak di Pekanbaru Provinsi Riau yang lamanya akan ditentukan  dalam amar
00904|putusan;
00905|Menimbang,  bahwa  terhadap  tindak  pidana  yang  dikenakan  kepada
00906|Anak berupa tindak pidana penjara dan denda namun dalam Pasal 72 ayat (3)
00907|Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa  Apabila dalam
00908|hukum  materiil  Anak  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
00909|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja  namun di dalam lampiran Undang-
00910|Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana
00911|dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
00912|Narkotika diatur perubahan ketentuan pidana yaitu pidana denda dapat bersifat
00913|alternatif / kumulatif sehingga menurut Majelis Hakim maka  sesuai asas lex
00914|favor rei sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 5 ayat (1)
00915|UU Nomor 1 Tahun 2023, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-
00916|undangan,  maka  ketentuan  yang  paling  menguntungkan  bagi  Anak wajib
00917|diterapkan yaitu Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada  Anak
00918|namun hanya pidana penjara;
00919|Menimbang, bahwa  dalam persidangan,  Hakim  tidak menemukan hal-
00920|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00921|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
00922|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00923|
00924|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak mampu  bertanggung  jawab,
00925|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00926|Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada  Anak bukan
00927|merupakan  pembelaan  maupun  pembalasan  atas  perbuatan  yang  telah
00928|dilakukan  Anak,  namun  lebih  bersifat  preventif,  edukatif  dan  korektif  untuk
00929|memperbaiki perbuatan  Anak agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-
00930|hati dalam kehidupan di masyarakat;
00931|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
00932|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00933|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00934|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00935|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
00936|berada dalam tahanan;
00937|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00938|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00939|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah dompet warna
00940|hitam  bertuliskan  “LEVIS”  yang  di  dalamnya  terdapat 1  (satu)  paket plastik
00941|bening klep lis merah berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket plastik
00942|bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting penjepit warna
00943|silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 5 (lima) buah plastik
00944|bening oleh  karena  barang  bukti  tersebut  yang  telah  dipergunakan  untuk
00945|melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan
00946|dalam Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk
00947|negara maka selanjutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;
00948|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) unit handphone Oppo
00949|A16  warna  biru  dengan  nomor  IMEI  1:  868797042001463  dan  IMEI  2:
00950|868797042001471 beserta SIM card dan WhatsApp terpasang dengan nomor
00951|085124887734 dan u ang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
00952|yang merupakan hasil dari kejahatan  serta  mempunyai nilai ekonomis , maka
00953|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00954|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
00955|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00956|yang meringankan Anak;
00957|Keadaan  yang  memberatkan:
00958|- Perbuatan  Anak tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
00959|memberantas Narkotika;
00960|Keadaan yang meringankan:
00961|
00962|- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
00963|- Anak menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00964|perbuatannya;
00965|- Anak belum pernah dihukum;
00966|  Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00967|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00968|Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
00969|Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Jo  Undang-Undang  Republik
00970|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00971|Jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang
00972|Penyesuaian Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
00973|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dan  Undang-Undang  Republik
00974|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan
00975|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00976|
00977|MENGADILI:
00978|1. Menyatakan  Anak tersebut diatas,  terbukti secara sah dan meyakinkan
00979|bersalah melakukan tindak pidana  tanpa hak menjual Narkotika Golongan I
00980|sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
00981|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
00982|selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;