00477|warung  kemudian  tidak  melaksanakan  kewajiban  dengan  membayar
00478|sejumlah  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  maka  pelayan/karyawan
00479|(ladies) tidak akan dizinkan untuk keluar. Apabila pelayan/karyawan ( ladies)
00480|
00481|keluar dan tanpa sepengetahuan Terdakwa maka pelayan/karyawan ( ladies)
00482|tersebut harus tetap membayar;
00483|- Bahwa setahu Saksi 3 sebelum kejadian ada laki-laki yang membuat
00484|janji  dengan  Terdakwa  dan  Saksi  Korban  1  untuk  menerima  layanan
00485|hubungan badan/hubungan seksual dengan menginap pada Wisma Gunung
00486|Lembo, namun ternyata laki-laki yang membuat janji tersebut adalah polisi
00487|yang menyamar ( undercover) sehingga ketika Saksi Korban 1 datang ke
00488|tempat yang disepakati (Wisma Gunung Lembo), Terdakwa diamankan oleh
00489|petugas kepolisian;
00490|- Bahwa  setahu  Saksi  3  jumlah  tarif  yang  dipasang  Saksi  Korban  1
00491|kepada pelanggan pada saat diamankan di Wisma Gunung Lembo adalah
00492|sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun yang diterima oleh Saksi
00493|Korban 1 sisa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena bagian ( fee)
00494|yang  sejumlah  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  sudah  diserahkan
00495|kepada Terdakwa selaku pemilik warung;
00496|- Bahwa tarif yang dipasang oleh Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2
00497|pada saat diamankan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
00498|Saat  itu  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  masing-masing  telah
00499|menyerahkan bagian (fee) kepada Terdakwa selaku pemilik warung sejumlah
00500|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu tamu/pelanggan tersebut
00501|juga ada memberikan tips sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
00502|kepada Terdakwa;
00503|- Bahwa para pekerja yang bekerja sebagai karyawan di warung milik
00504|Terdakwa  ditempatkan/ditampung  diwarung  tersebut  dan  diberikan  kamar
00505|masing-masing  1  (satu)  orang  untuk  1  (satu)  kamar,  serta  tidak  boleh
00506|meninggalkan warung tanpa sepengetahuan Terdakwa;
00507|Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  saksi  tersebut,  Terdakwa
00508|membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
00509|4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00510|- Bahwa Saksi 4 dihadirkan karena masalah Terdakwa pada hari Senin,
00511|tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di warung, Kabupaten
00512|Luwu Timur;
00513|- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi dari masyarakat
00514|ke  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  mengenai  terdapat  seseorang  yang
00515|menyediakan dan  mempekerjakan perempuan  bayaran  yang terjadi  pada
00516|sebuah warung di Kabupaten Luwu Timur. Dari informasi tersebut personil
00517|Satreskrim Polres Luwu Timur kemudian melakukan penyelidikan dengan
00518|
00519|cara  melakukan  penyamaran  sebagai  tamu/pelanggan  ( undercover)
00520|kemudian  mendatangi  warung  yang  dimaksud  dan  mencoba  memesan
00521|seseorang  perempuan  untuk  memastikan  bahwa  benar  terjadi  kegiatan
00522|perdagangan  orang  dalam  bentuk  kegiatan  asusila  (hubungan
00523|badan/hubungan seksual). Oleh karena berdasarkan informasi dari teman
00524|yang  melakukan  penyamaran  sebagai  tamu/pelanggan  ( undercover)
00525|memang  terjadi  transaksi  untuk  memberikan  layanan  hubungan
00526|badan/hubungan seksual, selanjutnya Saksi 4 bersama anggota Satreskrim
00527|Polres Luwu Timur yang melakukan penyamaran sebagai tamu/pelanggan
00528|(undercover)  langsung  melakukan  penangkapan  pada  Senin  tanggal  4
00529|November 2024 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Terdakwa, yang
00530|berlokasi di Kabupaten Luwu Timur;
00531|- Bahwa  awalnya  anggota  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang
00532|melakukan penyamaran sebagai tamu/pelanggan ( undercover) yang datang
00533|ke  warung  Terdakwa  menanyakan  kepada  Terdakwa  “adakah  yang  bisa
00534|dipakai  untuk  berhubungan  seks?”,  kemudian  Terdakwa  memberikan
00535|tanggapan atas pertanyaan tersebut dengan membawa pelayan/karyawan
00536|(ladies)  yang  bekerja pada warung  tersebut untuk  dipilih termasuk  Saksi
00537|Korban 1 dan Saksi Korban 2;
00538|- Bahwa  selanjutnya  anggota  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang
00539|melakukan  penyamaran  sebagai tamu/pelanggan  (undercover)  melakukan
00540|transaksi  dengan  Terdakwa  dan  menyepakati  akan  melakukan  hubungan
00541|badan/hubungan seks diluar warung, tepatnya pada Wisma Gunung Lembo
00542|dengan  harga  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  kemudian  nggota
00543|Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  melakukan  penyamaran  sebagai
00544|tamu/pelanggan (undercover) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai
00545|pemilik warung. Pada pukul 19.00 WITA, Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2
00546|datang  ke  Wisma  Gunung  Lembo  sesuai  dengan  kesepakatan  lalu  tim
00547|Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  menunggu  Wisma  Gunung  Lembo
00548|langsung mengamankan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 kemudian ke
00549|warung Terdakwa untuk menangkap Terdakwa;
00550|- Bahwa  dari  hasil  pemeriksaan,  ternyata  Saksi  Korban  1  dan  Saksi
00551|Korban 2 tidak menerima seluruh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
00552|rupiah), melainkan ada uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
00553|yang menjadi bagian ( fee) Terdakwa sedangkan Saksi Korban 1 dan Saksi
00554|Korban 2 hanya menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu
00555|rupiah);
00556|
00557|- Bahwa Saksi 4 bersama dengan tim Satreskrim Polres Luwu Timur
00558|(termasuk  anggota  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  melakukan
00559|penyamaran sebagai tamu/pelanggan ( undercover)) yang menunggu pada
00560|Wisma Gunung Lembo, setelah Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 datang
00561|ke Wisma Gunung Lembo lalu Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 datang ke
00562|Wisma  Gunung  Lembo  diamankan  kemudian  Terdakwa  ditangkap  pada
00563|warung milik Terdakwa;
00564|Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan
00565|keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
00566|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  menawarkan  perempuan,  melainkan
00567|anggota  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  melakukan  penyamaran
00568|sebagai tamu/pelanggan (undercover) yang memilih sendiri perempuan pada
00569|warung milik Terdakwa;
00570|Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa tersebut, saksi
00571|menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;
00572|
00573|Orang mengatur  “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
00574|warisnya  berhak  memperoleh  restitusi”,  akan  tetapi  selama  persidangan
00575|keberadaan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  diketahui  sehingga
00576|keterangan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  harus  dibacakan,  selama
00577|persidangan tidak pernah ada keluarga maupun ahli waris dari Saksi Korban 1
00578|dan Saksi Korban 2 yang hadir, serta pada saat penyidikan ternyata Saksi
00579|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  ada  membuat  Surat  Pernyataan  Penolakan
00580|Restitusi yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Restitusi. Oleh karena
00581|itu tanpa adanya permohonan restitusi dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2,
00582|maka Majelis Hakim tidak dapat secara sepihak menentukan nilai restitusi yang
00583|harus dibayar oleh Terdakwa;
00584|Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
00585|Terdakwa  selain  mempertimbangkan  derajat  kesalahan,  dan  akibat  yang
00586|ditimbulkan,  juga  mempertimbangkan  penjatuhan  pidana  yang  tidak
00587|menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;
00588|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  dari  Terdakwa  dan
00589|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  keringanan
00590|hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh
00591|Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan
00592|Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan
00593|dan  patut/layak  akan  dipertimbangkan  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap
00594|Terdakwa;
00595|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca tuntutan Penuntut
00596|Umum, Majelis Hakim memahami maksud dan tujuan tuntutan dari Penuntut
00597|
00598|Umum  adalah  untuk  menjaga  kepastian  hukum,  menegakkan  peraturan
00599|perundang-undangan yang berlaku, memberikan efek jera kepada Terdakwa
00600|dan memberikan efek deteren bagi masyarakat agar tidak mengulangi tindak
00601|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat
00602|lama pemidanaan pada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu
00603|berat  dan  tidak  sepadan  dengan  derajat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh
00604|Terdakwa;
00605|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  tuntutan  pidana  yang
00606|diajukan  oleh  Penuntut  Umum  menekankan  pada  konsep  pemidanaan
00607|berdasarkan teori absolut atau teori retributive dimana seorang terpidana harus
00608|diberikan nestapa (penderitaan) yang seberat-beratnya karena telah melakukan
00609|tindak pidana. Untuk saat ini konsep pemidanaan yang dianut di Indonesia
00610|secara  berangsur  sudah  mulai  beralih  ke  konsep  pemidanaan  berdasarkan
00611|pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice).  Pasal  1  angka  1
00612|Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili
00613|Perkara  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  mendefinisikan  “Keadilan
00614|Restoratif” adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang
00615|dilakukan  dengan  melibatkan  para  pihak  baik  korban,  keluarga  korban,
00616|terdakwa/anak,  keluarga  terdakwa/anak,  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait,
00617|dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya
00618|pembalasan. K eberadaan  konsep  pemidanaan  yang  baru  menurut  Majelis
00619|Hakim tidak secara serta merta menghapuskan ataupun menggantikan konsep
00620|pemidanaan  yang  lama,  sehingga  tuntutan  Penuntut  Umum  yang
00621|mencerminkan teori absolut atau teori retributive bukanlah sesuatu yang keliru,
00622|hanya  saja  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  kepada  seorang
00623|Terdakwa haruslah dilakukan secara manusiawi, terukur, tidak mengakibatkan
00624|penderitaan yang berlebihan, serta  dapat memberikan kemanfaatan  hukum.
00625|Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  terhadap
00626|Terdakwa merupakan bentuk upaya negara untuk memanusiakan manusia dan
00627|memasyarakatkan  terpidana  agar  dapat  kembali  hidup  dalam  masyarakat
00628|sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;
00629|Menimbang,  bahwa  peralihan  konsep  pemidanaan  di  Indonesia
00630|tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang
00631|akan berlaku sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lagi, tepatnya pada tahun 2026.
00632|Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
00633|Hukum Pidana mengatur pemidanaan bertujuan:
00634|
00635|a. mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
00636|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
00637|b. memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
00638|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
00639|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
00640|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
00641|dalam masyarakat; dan
00642|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
00643|terpidana;
00644|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah
00645|diuraikan  diatas,  menurut  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  memang  telah
00646|terbukti mengenai:
00647|1. tujuan  Terdakwa  untuk  melakukan  tindak  pidana  bukan  untuk
00648|memperkaya  diri  sendiri,  melainkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup
00649|Terdakwa  dan  keluarga  Terdakwa. Menurut  Majelis  Hakim  hal  ini  dapat
00650|dilihat dari nilai bagian ( fee) yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi Korban
00651|1 dan Saksi Korban 2, tidak pernah terbukti mengenai adanya tekanan,
00652|kekerasan ataupun paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi
00653|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  agar  mau  melakukan  praktik
00654|pelacuran/prostitusi  pada  warung  milik  Terdakwa,  serta  tidak  terbukti
00655|mengenai  adanya  tindakan  aktif  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  seperti
00656|mempromosikan,  memasarkan,  menawarkan  ataupun  mencari
00657|tamu/pelanggan  yang  akan  menggunakan  layanan  praktik
00658|pelacuran/prostitusi yang tersedia pada warung milik Terdakwa;
00659|2. Terdakwa sebenarnya sadar dan menyadari kalau tindak pidana yang
00660|dilakukannya  merupakan  sesuatu  yang  melanggar  ketentuan  peraturan
00661|perundang-undangan  namun  Terdakwa  memilih  untuk  melakukan  tindak
00662|pidana demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
00663|3. Terdakwa menerima dan menampung  pelayan/karyawan ( ladies) yang
00664|bersedia  memberikan  layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik
00665|pelacuran/prostitusi)  kepada  tamu/pelanggan  pada  warung  Terdakwa
00666|dengan  cara  Terdakwa  menjelaskan  mengenai  peraturan  warung  dan
00667|bagian  (fee)  yang  Terdakwa  ambil.  Tindak  pidana  ini  bukan  dilakukan
00668|dengan  cara  paksaan,  bujuk  rayu  maupun  tipu  muslihat  oleh  Terdakwa
00669|kepada para korban, melainkan atas pengetahuan dan persetujuan dari
00670|Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban dalam perkara ini,
00671|dimana  pelayan/karyawan  ( ladies)  pada  warung  Terdakwa  selain
00672|
00673|mendampingi serta melayani tamu/pelanggan yang datang untuk minum
00674|minuman  beralkohol  jenis  bir  merek  Bintang,  juga  akan  memberikan
00675|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
00676|kepada tamu/pelanggan yang meminta;
00677|4. Alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung
00678|milik  Terdakwa  adalah  karena  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2
00679|membutuhkan  uang  sedangkan  Terdakwa  dapat  memberikan
00680|kesempatan/kemudahan bagi Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk
00681|memperoleh uang. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 1 dan
00682|Saksi Korban 2 tersebut sebenarnya mencerminkan adanya suatu simbiosis
00683|mutualisme  yang  menyimpang  secara  hukum  dan  moral  dimana  berkat
00684|adanya  warung  Terdakwa  yang  memberikan  kesempatan  bagi
00685|tamu/pelanggan meminta layanan hubungan badan/hubungan seks ( praktik
00686|pelacuran/prostitusi),  maka  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  dapat
00687|memperoleh uang yang dibutuhkannya sedangkan Terdakwa sendiri akan
00688|memperoleh bagian (fee) dari layanan tersebut;
00689|5. Hal  tersebut  menunjukkan  mengenai  sikap  dan  latar  belakang  dari
00690|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  yang  mau  bekerja  sebagai
00691|pelayan/karyawan  (ladies)  pada  warung  milik  Terdakwa  dan  mau
00692|memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
00693|Walaupun telah terdapat persetujuan dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
00694|2  dalam  terjadinya  tindak  pidana,  hal  tersebut  tidaklah  menghapuskan
00695|ataupun menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal
00696|tersebut hanya dapat dipakai untuk menilai derajat kesalahan Terdakwa
00697|yang mana menurut Majelis Hakim tidak dapat disamakan dengan orang-
00698|orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban
00699|yang dipaksa, dibujuk, ditekan ataupun ditipu;
00700|6. Warung  milik  Terdakwa  tentunya  tidak  dapat  memberikan  layanan
00701|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada
00702|tamu/pelanggan apabila  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 tidak mau
00703|bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa  setelah  mengetahui  jenis  layanan
00704|yang  diberikan  oleh  pelayan/karyawan  (ladies),  begitu  pula  sebaliknya,
00705|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  mungkin  dapat  memberikan
00706|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
00707|kepada  tamu/pelanggan  apabila  warung  milik  Terdakwa  tidak
00708|memperbolehkan  layanan  tersebut. Hal  ini  menurut  Majelis  Hakim
00709|memperlihatkan  kalau  memang  terdapat  suatu  kesalahan  pada  diri
00710|
00711|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun terjadinya tindak pidana
00712|tersebut tidak terlepas dari andil yang diberikan oleh Saksi Korban 1 dan
00713|Saksi Korban 2 yang memang bersedia untuk melakukan hal tersebut;
00714|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis
00715|Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang sesuai dengan tuntutan dari
00716|Penuntut Umum kurang memperhatikan derajat kesalahan yang ada dalam diri
00717|Terdakwa, sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa, serta hubungan antara
00718|Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban
00719|tindak  pidana dalam  perkara  ini. Menurut Majelis Hakim  penjatuhan  pidana
00720|kepada  Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tuntutan  dari  Penuntut  Umum
00721|merupakan sesuatu yang tidak memperhatikan kalau sebenarnya kesalahan
00722|pada  diri  Terdakwa  hanyalah  “melakukan  penampungan  dan  penerimaan”
00723|orang-orang yang mau memberikan layanan  hubungan badan/hubungan seks
00724|(praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada  orang  lain  dengan  imbalan  uang.  Hal
00725|tersebut menunjukkan kalau sebenarnya sejak awal para korban memiliki hak
00726|dan  kesempatan  untuk  tidak  bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa,  namun
00727|karena para korban membutuhkan uang, maka para korban pun bersedia untuk
00728|melakukan hal tersebut tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu maupun
00729|tipu muslihat dari Terdakwa. Oleh karena itu penghukuman terhadap Terdakwa
00730|dengan waktu yang lama seakan-akan menunjukkan kalau terjadinya tindak
00731|pidana sepenuhnya atas kesalahan Terdakwa, padahal terdapat faktor-faktor
00732|lain yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi;
00733|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selain penjatuhan pidana
00734|penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun tidak memperhatikan
00735|derajat kesalahan yang ada dalam diri Terdakwa, sikap batin yang ada dalam
00736|diri Terdakwa, serta hubungan antara Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan
00737|Saksi Korban 2 yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara ini, Majelis
00738|Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  penjara  seperti  itu  juga  tidak
00739|memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai seorang ibu yang harus merawat
00740|dan  membesarkan kedua  anaknya  yang masih  belum berusia 10  (sepuluh)
00741|tahun  dimana  sejak  Terdakwa  ditangkap  saat  ini  suami  Terdakwa  sudah
00742|meninggalkan Terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab atas anak-anak.
00743|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9
00744|(sembilan) tahun  hanya berfokus pada tujuan kepastian hukum (penegakan
00745|hukum)  dan  menitikberatkan  pemidanaan  pada  tujuan  pembalasan  (teori
00746|absolut atau teori  retributive) namun tidak dapat mencerminkan tujuan hakiki
00747|dari hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan;
00748|
00749|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang telah