02208|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
02209|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02210|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
02211|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02212|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
02213|Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02214|
02215|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02216|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
02217|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
02218|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02219|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02220|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02221|2) Besaran ancaman pidana denda;
02222|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02223|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02224|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02225|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02226|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02227|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02228|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02229|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02230|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02231|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
02232|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02233|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  berbunyi  “Dalam
02234|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02235|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02236|secara nyata”;
02237|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02238|Terdakwa  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  yang  mana  waktu  bekerja  dan
02239|pengahasilan  Terdakwa  tidak  menentu  dan  dalam  perkara  a  quo  Terdakwa
02240|Terdakwa akan mendaptkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
02241|rupiah) dari saudari Rismawati dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan secara
02242|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02243|mempertimbangkan  pula  bahwa  sistem  peradilan  yang  adil  seharusnya
02244|memastikan  bahwa  seseorang  tidak  dipaksa  membayar  denda  diluar
02245|kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02246|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02247|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
02248|dalam amar putusan dibawah ini;
02249|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02250|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02251|Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02252|
02253|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02254|dipertimbangkan:
02255|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02256|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02257|Pidana;
02258|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02259|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02260|direncanakan atau tidak direncanakan;
02261|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02262|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
02263|melakukan Tindak Pidana;
02264|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
02265|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
02266|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
02267|pelaku Tindak Pidana;
02268|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
02269|atau keluarga Korban;
02270|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
02271|Korban; dan/ atau
02272|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
02273|dalam masyarakat;
02274|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
02275|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
02276|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
02277|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
02278|Terdakwa melakukan pidana didorong oleh kesadaran penuh dan didorong oleh
02279|tujuan  mendapatkan  keuntungan  secara  materil  yakni  upah  sejumlah  Rp.
02280|200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudari Rismawati tetapi belum dinikmati
02281|oleh Terdakwa;
02282|Menimbang,  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  atas
02283|kesadaran  penuh  dari  diri  Terdakwa  yang  memiliki  kehendak  bebas  untuk
02284|menolak atau menuruti perintah dari saudari Rismawati;
02285|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  persidangan  diketahui  pula  bahwa
02286|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana diawali denga perencanaan terlebih
02287|dahulu;
02288|Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02289|
02290|Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pula
02291|mempengaruhi masa depan keluarga Terdakwa dalam hal ini Terdakwa adalah
02292|tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak;
02293|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02294|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02295|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:
02296|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02297|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02298|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02299|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02300|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02301|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
02302|dalam masyarakat; dan
02303|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02304|terpidana.
02305|Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  ketentuan  pasal  51
02306|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
02307|Pidana serta dihubungkan dengan perbuatan pada diri Terdakwa yang terbukti
02308|sebagai  turut  serta  dalam  percobaan  orang  perorangan  melaksanakan
02309|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sehinggah  dalam  perkara  a  quo
02310|pemidanaan  yang  paling  relevan  terhadap  diri  Terdakwa  adalah
02311|Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02312|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menumbuhkan
02313|rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
02314|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
02315|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
02316|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02317|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
02318|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
02319|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
02320|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
02321|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
02322|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02323|pidana yang dijatuhkan;
02324|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02325|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
02326|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02327|Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02328|
02329|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02330|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
02331|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
02332|1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu – Abu
02333|dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082.
02334|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan serta  mempunyai  nilai
02335|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
02336|negara;
02337|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02338|1) 12  (dua  belas)  Lembar  Manifest  daftar  penumpang  Kapal
02339|KM.PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare
02340|Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
02341|adalah barang yang digunakan untuk melakukan tidak pidana dan dikhawatirkan
02342|akan  digunakan  untuk  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  maka perlu
02343|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
02344|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02345|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02346|yang meringankan Terdakwa;
02347|Keadaan  yang  memberatkan:
02348|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
02349|perlindungan pekerja migran Indonesia;
02350|Keadaan yang meringankan:
02351|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
02352|tidak mengulanginya lagi;
02353|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02354|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
02355|- Terdakwa masih dalam usia produktif;
02356|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
02357|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02358|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
02359|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
02360|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
02361|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
02362|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
02363|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
02364|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
02365|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
02366|Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02367|
02368|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
02369|bersangkutan;
02370|
02371|MENGADILI:
02372|1. Menyatakan  Terdakwa  Baso  Bin  Jusmain tersebut  di  atas,  terbukti
02373|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “turut serta
02374|melakukan  percobaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
02375|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
02376|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02377|penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
02378|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02379|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02380|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02381|5. Memerintahkan barang bukti berupa:
02382|a) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu –
02383|Abu dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082;
02384|Agar dirampas untuk negara;
02385|b) 12 (dua belas) Lembar Manifest daftar penumpang Kapal KM.
02386|PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare
02387|Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
02388|Dirampas untuk dimusnahkan
02389|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
02390|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02391|
02392|Senin
02393|
02394|2 Maret 2026
02395|
02396|2026
02397|
02398|Negeri  Nunukan, pada hari  Senin, tanggal  2 Maret 2026 , oleh  kami, Raden
02399|Narendra  Mohni  Iswoyokusumo,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Untung
02400|Surapati, S.H., Ridwan Syaleh, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota,
02401|
02402|Hernandia  Agung  Permana,  S.H.
02403|
02404|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02405|Untung Surapati, S.H. Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.
02406|Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02407|
02408|Ridwan Syaleh, S.H.
02409|Panitera Pengganti,
02410|Hernandia Agung Permana, S.H.