00496|nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga,
00497|atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan
00498|barang pusaka, atau barang kuno, atau senjata, barang Ajaib;
00499|
00500|Menimbang, bahwa ABH Xxxxxxxxxxxxxxx diamankan pada hari Minggu
00501|tanggal 01 Januari 2026 sekira jam 02.45 wib di Kota Bekasi, saat itu saksi
00502|Hukum diamankan bersama dengan saksi Saksi anak II dan Anak Saksi anak I
00503|oleh Warga sekitar;
00504|Menimbang,  bahwa  awalnya  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  pada  hari  Sabtu
00505|tanggal 31 Januari 2026 sekitar pukul 18:00 WIB, sedang di warkop bersama
00506|Sdr. Dianta lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx ditelfon teman ngopi di Kota Bekasi dan
00507|sesampainya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dijalan Perjuangan sekira jam 23.00 WIB
00508|dan sekira jam 23.00 Wib, ternyata sudah banyak yang berkumpul, disana ABH
00509|sedang  ngopi  lalu  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  dan  Kelompoknya  yang  bernama
00510|“Komplek43badboys” mendapatkan pesan singkat dari Instagram yang kelompok
00511|bernama  “Tomgank”  untuk  bersiteru  atau  tawuran  dengan  kelompok
00512|“Kaliabangdukuh_official”,
00513|Menimbang, bahwa ABH Xxxxxxxxxxxxxxx mendapatkan ajakan tersebut
00514|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I , saat itu
00515|ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit  sedangkan  Anak
00516|Saksi anak II dan Anak Saksi anak I  tidak membawa senjata tajam, lalu sekira
00517|jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx
00518|tetap diwarung kopi;
00519|Menimbang,  bahwa  kemudian  pada  hari  Minggu  tanggal  01  Februari
00520|2026 sekitar pukul 01.00 Wib ada beberapa orang datang kembali ke tempat
00521|tonkrongan di Kota Bekasi dan  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx sudah melihat beberapa
00522|orang  membawa  senjata  tajam  celurit  sebanyak  2  (dua)  buah  dan  stik  golf
00523|sebanyak  1  (satu)  buah  lalu  sekitar  pukul  02.30  Wib  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx
00524|bersama  kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH
00525|Xxxxxxxxxxxxxxx  bersama  kelompoknya  dikejar  warga  sekitar  dan  berhasil
00526|diamankan;
00527|Menimbang, bahwa saat itu melintas anggota Tim Presisi Polisi Polres
00528|Metro Bekasi Kota yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi (Patroli) di
00529|Wilayah  Hukum  Polres  Metro  Bekasi  Kota  langsung  mengamankan  ABH
00530|Xxxxxxxxxxxxxxx  yang  kedapatan  membawa  1  (satu)  buah  senjata  tajam
00531|berbentuk  clurit  Panjang  1,5  (satu  koma  lima)  meter  dengan  gagang  kayu
00532|berwarna coklat, dimana  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx  dalam menguasai, membawa
00533|maupun menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk
00534|clurit Panjang 1,5 (satu koma lima) meter dengan gagang kayu berwarna coklat
00535|tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam
00536|
00537|tersebut  rencananya  akan  digunakan  untuk  tawuran  dimana  tidak  ada
00538|hubungannya dengan pekerjaan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx sehari-hari;
00539|Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx
00540|membawa  senjata  tajam  tersebut  untuk  digunakan  menyerang  atau  melukai
00541|lawan  dalam  aksi  tawuran  dan  tujuannya  agar  pihak  lawan  luka  dan  kalah.
00542|Namun  senjata  tajam  yang  dibawa  tersebut  belum  sempat  digunakan  untuk
00543|melukai korban, karena keburu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx  diamankan oleh warga;
00544|Menimbang,  bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  tidak  pernah  melakukan
00545|perbuatan melanggar hukum sebelumnya;
00546|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00547|unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata senjata penusuk telah
00548|terpenuhi menurut hukum;
00549|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 307 ayat (1)
00550|Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah terpenuhi,
00551|maka  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  haruslah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00552|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  membawa,  mempunyai  persediaan
00553|padanya  sesuatu  senjata  pemukul,  senjata  penikam,  atau  senjata  penusuk
00554|sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal  tersebut  sebagaimana
00555|didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;
00556|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang
00557|dilakukan  oleh  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) ,  Hakim  akan
00558|mempertimbangkan  apakah  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  dapat
00559|dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;
00560|Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika
00561|sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya
00562|dengan  melakukan  tindak  pidana  maka  seseorang  dapat  diminta
00563|pertanggungjawaban;
00564|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  teori  pemisahan  tindak  pidana  dan
00565|pertanggungjawaban  pidana,  maka  tindak  pidana  merupakan  sesuatu  yang
00566|bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya
00567|tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan; 
00568|Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada
00569|pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari
00570|pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang
00571|juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana; 
00572|Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku,
00573|yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan
00574|
00575|untuk  dapat  dicelanya  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  hanya  dapat
00576|dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata
00577|lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan
00578|batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya
00579|ia  dapat  membeda-bedakan  perbuatan  mana  yang  boleh  dilakukan  dan
00580|perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;
00581|Menimbang,  bahwa  kemampuan  pelaku  tindak  pidana  untuk
00582|membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
00583|menyebabkan  yang  bersangkutan  dapat  dipertanggungjawabkan  ketika
00584|melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya
00585|yang  sehat  dapat  membimbing  kehendaknya  untuk  menyesuaikan  yang
00586|ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang
00587|ditentukan oleh hukum; 
00588|Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim menilai  ABH
00589|mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai
00590|menurut hukum  maupun  yang melawan hukum  dan mempunyai  kemampuan
00591|untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya
00592|perbuatan yang dilakukan;
00593|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
00594|yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00595|pembenar dan atau alasan pemaaf,  maka Anak Berhadapan dengan Hukum
00596|(ABH) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00597|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis
00598|hukuman mana yang tepat untuk kepentingan terbaik Anak Berhadapan dengan
00599|Hukum (ABH) sebagai berikut:
00600|Menimbang, bahwa  kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak
00601|dapat disamakan dengan tindakan yang dilakukan oleh anak/remaja (juvenile
00602|delinquency). Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara sifat dan bentuk
00603|perbuatan anak dengan perbuatan orang dewasa. Penanganan terhadap anak
00604|bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri.
00605|Menimbang,  bahwa  didalam  UU  Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP
00606|Nasional,  pemidanaan  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana
00607|dengan  menegakkan  norma  hukum  serta  melindungi  dan  mengayomi
00608|masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik
00609|yang timbul akibat tindak pidana serta menciptakan rasa aman dan damai di
00610|tengah Masyarakat;
00611|
00612|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012
00613|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  mengatur  jenis-jenis  sanksi
00614|pidana pokok dan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik
00615|dengan hukum sebagai berikut:
00616|1. Pidana Pokok:
00617|a. Pidana peringatan;
00618|b. Pidana dengan syarat:
00619|- Pembinaan di luar Lembaga;
00620|- Pelayanan Masyarakat;
00621|- Pengawasan.
00622|c. Pelatihan kerja;
00623|d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
00624|e. Penjara;
00625|Menimbang, bahwa selanjutnya selain merujuk kepada Pasal 115 KUHP
00626|Nasional menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu
00627|pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana
00628|kerja sosial.
00629|Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas,
00630|disamping  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) telah  terbukti
00631|secara  sah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal
00632|penuntut umum, Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang
00633|ada pada diri  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  serta Hakim juga tidak
00634|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum
00635|dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , baik menurut undang-
00636|undang, doktrin, maupun yurisprudensi. 
00637|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap
00638|di  persidangan  tersebut  Hakim  dalam  penjatuhan  putusan  ini  juga  akan
00639|mendasari  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  54  KUHP
00640|Nasional dengan pertimbangan sebagai berikut;
00641|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  Nasional
00642|menyebutkan bahwa:
00643|“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
00644|a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
00645|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
00646|c. sikap batin pelaku tindak pidana;
00647|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
00648|direncanakan;
00649|
00650|e. cara melakukan tindak pidana;
00651|f.sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
00652|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu tindak
00653|pidana;
00654|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
00655|i.pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
00656|j.pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
00657|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;”
00658|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00659|Nasional  yang  menyebutkan  “Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,
00660|atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian
00661|dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
00662|mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan
00663|kemanusiaan”;
00664|Menimbang,  bahwa  selain  aspek  yuridis,  hakim  juga  harus
00665|mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya, Dimana Aspek filosofis
00666|berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama
00667|hukum. Hakim  menilai  apakah  putusan  yang  diambil  mencerminkan  keadilan
00668|substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini,
00669|hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera,
00670|tetapi  juga  berorientasi  pada  pembinaan  dan  perbaikan  perilaku  Anak
00671|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  sehingga  setelah  menjalani  hukuman,
00672|sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang
00673|baik. Dan Hakim juga harus mempertimbangkan Aspek sosiologis juga menjadi
00674|bagian  penting  dalam  pertimbangan  hakim.  Aspek  ini  mengharuskan  hakim
00675|memperhatikan  nilai-nilai  budaya,  kebiasaan,  dan  kebutuhan  Masyarakat  di
00676|mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat
00677|bagi  masyarakat  serta  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  di
00678|masyarakat.  Pertimbangan  sosiologis  juga  meliputi  analisis  terhadap  latar
00679|belakang sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), motif melakukan tindak
00680|pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga putusan
00681|hakim  benar-benar  mencerminkan  kemanfaatan  dan  dapat  diterima  oleh
00682|masyarakat luas;
00683|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang No.
00684|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  tindakan yang
00685|dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
00686|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
00687|
00688|b. penyerahan kepada seseorang;
00689|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00690|d. perawatan di LPKS;
00691|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
00692|oleh pemerintah atau badan swasta;
00693|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
00694|g. perbaikan akibat tindak pidana
00695|Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional
00696|dalam  hukum  positif  (ius  constitutum atas  pemberlakukan  Undang-undang
00697|Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
00698|Pidana  atau  KUHP (Baru))  dikenal  sebagai  pemaafan  hakim atau  rechterlijk
00699|pardon atau  judicial  pardon yang  merupakan  hal  baru  dalam  pemberlakuan
00700|KUHP (Baru);
00701|Menimbang, bahwa pemaafan hakim atau rechterlijk pardon atau judicial
00702|pardon merupakan pengampunan yang diberikan oleh hakim kepada seseorang
00703|yang  telah  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana,  sebagai  bentuk
00704|kebijaksanaan  hakim  untuk  memberikan  kesempatan  kedua,  kepada  pelaku
00705|tindak  pidana  yang  menunjukkan  penyesalan  dan  kemauan  memperbaiki
00706|perilakunya, yang jika diterapkan dalam putusan hakim maka dapat dikatakan
00707|sebagai putusan pemaafan hakim. 
00708|Menimbang, bahwa putusan pemaafan hakim ini merupakan kewenangan
00709|yang  dimiliki  oleh  hakim  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dalam
00710|melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili dan memutus
00711|perkara dengan terbatas pada syarat-syarat dan ketentuan penerapan putusan
00712|pemaafaan hakim yang berkeadilan dan bertanggungjawab;
00713|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim didasarkan
00714|pada asas yaitu:
00715|a. keadilan dan kemanusiaan, yakni penempatan nilai keadilan dan martabat
00716|manusia  sebagai  dasar  memastikan  pemidanaan  tidak  bersifat  represif
00717|semata;
00718|b. proporsionalitas,  yakni  keseimbangan  antara  tingkat  kesalahan,  sifat
00719|ringan tindak pidana, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan;
00720|c. pemidanaan sebagai upaya terakhir, yakni pidana dan tindakan sebagai
00721|upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai tanpa pemidanaan;
00722|d. individualisasi  pidana,  yakni  memperhatikan  keadaan  ringannya
00723|perbuatan, keadaan pribadi pelaku dan/atau keadaan pada waktu dilakukan
00724|tindak pidana serta yang terjadi kemudian;
00725|
00726|e. kepastian hukum dan akuntabilitas, yakni pemaafan hanya dapat diberikan
00727|melalui putusan hakim yang terbuka, disertai pertimbangan hukum yang jelas
00728|dan dapat dipertanggungjawabkan;
00729|f. kemanfaatan,  yakni  putusan  pemaafan  hakim  harus  mendatangkan
00730|kemanfaatan yang lebih besar daripada penjatuhan pidana atau tindakan;
00731|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  amanat  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00732|Nasional  tersebut  di  atas,  dalam  menentukan  ringannya  perbuatan,  Hakim
00733|mendasarkan pada Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang berisi
00734|keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, yang
00735|secara utuh pasal tersebut berbunyi:
00736|“Dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
00737|Pasal  51  sampai  dengan  Pasal  54,  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak
00738|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
00739|a) terdakwa adalah anak;
00740|b) terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
00741|c) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
00742|d) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
00743|e) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
00744|f) terdakwa  tidak  menyadari  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  akan
00745|menimbulkan kerugian yang besar;
00746|g) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
00747|h) korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak
00748|pidana tersebut;
00749|i) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak
00750|mungkin terulang lagi;
00751|j) kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan
00752|melakukan tindak pidana yang lain;
00753|k) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa
00754|atau keluarganya;
00755|l) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil
00756|untuk diri terdakwa;
00757|m)penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat
00758|tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
00759|n) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
00760|o) tindak pidana terjadi karena kealpaan;”
00761|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  juga  akan  dipertimbangkan  keadaan
00762|pribadi pelaku, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00763|
00764|a. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00765|b. Latar  belakang  mental  dan  intelektual  pelaku  Tindak  Pidana  untuk
00766|menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan
00767|atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau
00768|c. Bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan;
00769|Menimbang, bahwa lebih lanjut akan mempertimbangkan keadaan pada
00770|saat dan  setelah  terjadinya  tindak  pidana, Hakim  mempertimbangkan  hal-hal
00771|sebagai berikut:
00772|a. Keadaan lingkungan yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional
00773|pada saat melakukan tindak pidana;
00774|b. Tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri;
00775|c. Terdakwa meminta maaf kepada korban/keluarganya;
00776|d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa; dan/atau
00777|e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana
00778|(memperbaiki  barang  yang  rusak,  membayar  ganti  kerugian,  membiayai
00779|pengobatan, dsb.);
00780|Keseluruhan hal-hal yang dipersyaratkan dalam penerapaan putusan pemaafan
00781|hakim tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan pedoman pemidanaan
00782|sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional dan apabila terpenuhi maka
00783|akan  dipertimbangkan  lebih  lanjut  pemberlakuan  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00784|Nasional, dengan masing-masing pertimbangan sebagai berikut;
00785|Menimbang,  bahwa  terhadap  pertimbangan  perihal  bentuk  kesalahan
00786|pelaku Tindak Pidana, motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin
00787|pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak
00788|direncanakan,  cara  melakukan  Tindak  Pidana,  sikap  dan  tindakan  pelaku
00789|sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan
00790|ekonomi pelalu Tindak Pidana, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
00791|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
00792|uraian unsur pasal diketahui bahwa  awalnya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx pada hari