00721|- Bahwa sidik jari yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK
00722|SAKSI tersebut adalah sidik jari dari ANAK SAKSI;
00723|- Bahwa tanda tangan yang ada di atas nama Ali Amar Ma’ruf, S.H. pada Berita
00724|Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI tersebut adalah tanda tangan
00725|Saksi;
00726|- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI tersebut, juga
00727|ada Kanit dan Kasat yang bertanda tangan, Standar Operasional Prosedur
00728|(SOP)-nya memang seperti itu;
00729|- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI sebanyak dua
00730|kali; 
00731|- Bahwa  saat itu sampai ada dua kali pemeriksaan dilakukan terhadap ANAK
00732|SAKSI karena saat itu dirasa masih ada kekurangan sehingga dilakukan
00733|pemeriksaan lanjutan;
00734|- Bahwa tanggal pemeriksaan sebagaimana yang tercantum di dalam Berita
00735|Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI sebagaimana yang tercantum
00736|dalam berkas perkara sudah benar;
00737|- Bahwa  di tanggal 12 April 2023, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap
00738|ANAK SAKSI, Saksi melakukan pemeriksaan di rumah ANAK SAKSI;
00739|- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan di rumah dari ANAK SAKSI sebab
00740|orang tuanya merasa khawatir, tahulah orang kampung sewaktu mendengar
00741|
00742|kantor polisi pas ditanya takutnya nanti trauma, sehingga Penyidik menjemput
00743|bola melakukan pemeriksaan ke rumahnya;
00744|- Bahwa  tidak ada hasil tes psikologi yang  menyatakan jika  ANAK SAKSI
00745|trauma;
00746|- Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI dilakukan, ada dilakukan
00747|pemanggilan terlebih dahulu terhadap ANAK SAKSI untuk menghadap ke
00748|kantor kepolisian; 
00749|- Bahwa yang kemudian menyampaikan jika ada kekhawatiran ANAK SAKSI
00750|sehingga Penyidik melakukan pemeriksaan di rumah dari ANAK SAKSI adalah
00751|Kepala Desa dari ANAK SAKSI, saat itu tidak ada pihak keluarga dari ANAK
00752|SAKSI yang ikut bersama Kepala Desa menyampaikan hal tersebut kepada
00753|pihak kepolisian;
00754|- Bahwa saat itu surat pemanggilan terhadap ANAK SAKSI disampaikan melalui
00755|Kepala  Desa,  lalu  Kepala  Desa  tersebut  datang  menyampaikan  surat
00756|panggilan tersebut kepada keluarga ANAK SAKSI dan saat itu orang tua dari
00757|ANAK SAKSI menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Kepala
00758|Desa menyampaikan hal tersebut kepada kami pihak kepolisian;
00759|- Bahwa kalau menurut SOP-nya Saksi yang diperiksa di rumah diperbolehkan;
00760|- Bahwa  Saksi tidak ada memaksa atau memberikan tekanan kepada  ANAK
00761|SAKSI sewaktu memberikan keterangan;
00762|- Bahwa  ANAK  SAKSI  ada  didampingi  waktu  memberikan  keterangan,
00763|keluarganya pun ada juga di situ;
00764|- Bahwa  yang  mendampinginya  ANAK  SAKSI  waktu  pemeriksaan  yang
00765|pertama adalah ibunya dan Udaknya;
00766|- Bahwa pemeriksaan yang pertama terhadap ANAK SAKSI dilakukan di ruang
00767|tamu di rumah dari ANAK SAKSI;
00768|- Bahwa di dalam pemeriksaan tersebut meskipun di sana ada keluarganya,
00769|ANAK SAKSI masih bisa memberikan keterangan secara bebas;
00770|- Bahwa saat pemeriksaan tersebut, keluarga dari ANAK SAKSI posisinya tidak
00771|jauh dari ANAK SAKSI, namun keluarganya tersebut tidak ada membisikan
00772|sesuatu kepada ANAK SAKSI dalam memberikan keterangan;
00773|- Bahwa  saat  itu  tidak  ada  yang  mempengaruhi  ANAK  SAKSI  dalam
00774|memberikan keterangan, ia sendiri yang menjawab pertanyaan yang diajukan;
00775|- Bahwa pendamping dari ANAK SAKSI saat itu tidak ada mengarahkan ANAK
00776|SAKSI dalam menjawab;
00777|- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI, Saksi ada
00778|membawa peralatan berupa laptop dan printer;
00779|
00780|- Bahwa saat itu satu persatu pertanyaan Saksi ajukan kepada ANAK SAKSI,
00781|maksudnya satu pertanyaan Saksi ajukan kepada ANAK SAKSI, kemudian ia
00782|jawab dan jawabannya Saksi ketik, di kedua pemeriksaan yang Saksi lakukan
00783|terhadap ANAK SAKSI, sistem atau metode yang Saksi gunakan seperti itu;
00784|- Bahwa  Saksi  yang  mengetik  keterangan  dari  ANAK  SAKSI,  keterangan
00785|tersebut Saksi ketik berdasarkan keterangan dari ANAK SAKSI;
00786|- Bahwa  setelah  Saksi  ketik, kemudian  Berita  Acara  Pemeriksaan  tersebut
00787|langsung Saksi cetak/print;
00788|- Bahwa sesudah Saksi mencetak Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Saksi
00789|membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
00790|- Bahwa setelah Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, ANAK
00791|SAKSI  tidak  ada  menyampaikan  keberatan  terhadap  Berita  Acara
00792|Pemeriksaan tersebut;
00793|- Bahwa setelah Saksi bacakan Berita Acara Pemeriksaan dari ANAK SAKSI,
00794|ANAK SAKSI tidak ada dipengaruhi oleh pendampingnya atau orang yang ada
00795|di  rumahnya  saat  itu  untuk  menandatangani  Berita  Acara  Pemeriksaan
00796|tersebut  atau  menyuruh  ANAK  SAKSI  merubah  keterangannya  dan  lain
00797|sebagainya,  pendamping  dari  ANAK  SAKSI  saat  itu  hanya  diam  dan
00798|mendampingi ANAK SAKSI saja;
00799|- Bahwa  mengenai  adanya  tertulis  ”di  Padangsidimpuan”  pada  kalimat
00800|”Demikian  Berita  Acara  Pemeriksaan  ini  dibuat  dengan  sebenarnya  atas
00801|kekuatan  sumpah  dan  jabatan  saat  sekarang  ini,  kemudian  ditutup  dan
00802|ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas di Padangsidimpuan“ di
00803|alinea terakhir pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI, Saksi
00804|menerangkan hal itu salah ketik; 
00805|- Bahwa pemeriksaan yang kedua terhadap  ANAK SAKSI juga dilakukan di
00806|rumah dari ANAK SAKSI;
00807|- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan yang kedua dari ANAK SAKSI yang pada
00808|Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga tertulis “di Padangsidimpuan” juga
00809|terjadi kesalahan ketik;
00810|- Bahwa  waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI, Saksi
00811|menjadi Penyidik Pembantu di Polres T apanuli Selatan;
00812|- Bahwa  Polres  T apanuli  Selatan  tersebut  wilayah  hukumnya  termasuk
00813|Kabupaten  Padang  Lawas  Utara  dan  kantornya  memang  di  daerah
00814|Padangsidimpuan;
00815|- Bahwa memang Format Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah ada dan di
00816|format Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada bagian bawah atau akhirnya
00817|
00818|memang seperti itu, tertulis “di Padangsidimpuan” dan waktu itu tidak Saksi
00819|ubah dan itulah yang tadi Saksi maksud dengan salah ketik;
00820|- Bahwa  yang  benar  saat  kejadian  sepeda  motor  T erdakwa  dan  SAKSI
00821|KORBAN tidak berhenti; 
00822|- Bahwa  mengenai adanya perbedaan keterangan  ANAK SAKSI mengenai
00823|jarak  ANAK SAKSI dengan tempat kejadian dimana di persidangan ANAK
00824|SAKSI menerangkan jika jaraknya dari tempat kejadian saat itu adalah sekitar
00825|10  (sepuluh)  meter  sedangkan  di  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaannya
00826|disebutkan jaraknya adalah sekitar 15 (lima belas) meter, Saksi menerangkan
00827|karena waktu itu ANAK SAKSI tidak bisa memastikan berapa jaraknya dengan
00828|lokasi kejadian saat kejadian tersebut terjadi, Saksi kemudian menanyakan
00829|kepada ANAK SAKSI “kira-kira ada 10 (sepuluh) meter atau 15 (lima belas)
00830|meter?”, dan saat itu barulah dia menjawab sekitar 15 (lima belas) meter,
00831|namun di dalam  Berita Acara Pemeriksaan hal  tersebut tidak dibuat jadi
00832|pertanyaan tersendiri tapi dijadikan satu kalimat dengan jawaban lainnya;
00833|- Bahwa  sehubungan  dengan  adanya  dipermasalahkan  keterangan  ANAK
00834|SAKSI yang di persidangan menyebutkan sepeda motor T erdakwa dan SAKSI
00835|KORBAN berhenti, sedangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ANAK
00836|SAKSI  tidak  ada  menceritakan  hal  tersebut,  Saksi  menerangkan  saat
00837|pemeriksaan Saksi ada menanyakan kepada ANAK SAKSI pada saat kejadian
00838|apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan berhenti atau jalan, saat itu
00839|ANAK  SAKSI  menjawab  dalam  keadaan  jalan,  namun  hal  itu  tidak  ada
00840|dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan, saat itu Saksi hanya menanyakan
00841|kepada ANAK SAKSI saat ia diperiksa di rumahnya itu;
00842|- Bahwa pada saat pemeriksaan ANAK SAKSI, Kepala Desa tidak ada di tempat
00843|pemeriksaan tersebut;
00844|Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, T erdakwa memberikan
00845|pendapat bahwa ia tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi;
00846|Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di
00847|
00848|atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli
00849|yaitu  Dr. ALPI  SAHARI,  S.H., M.Hum., yang  di persidangan telah memberikan
00850|keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
00851|- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
00852|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu MTS Darul Arafah tahun 1993, SMA/MA
00853|Darul Arafah tamat tahun 1996, Fakultas Hukum UMSU tahun 2001, Program
00854|Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum di USU tahun 2003 dan Program Doktor (S3)
00855|Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran tahun 2010;
00856|
00857|- Bahwa  riwayat  pekerjaan Ahli yaitu  Dosen pada Program  Pasca Sarjana
00858|Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan
00859|saat ini, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas
00860|Muhamaddiyah Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021,
00861|Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhamaddiyah
00862|Sumatera Utara dari tahun 2021 sampai saat ini, Tim Ahli Satuan Tugas Saber
00863|Pungli UPP Sumatera Utara dari athun 2018 sampai dengan saat ini, Penguji
00864|Mahasiswa Program Magister Kerjasama NCB Polri dengan ITB Bandung dari
00865|tahun  2018  sampai dengan tahun  2020 dan  Pembimbing (Co  Promotor)
00866|Mahasiswa Program Doktror (S3) Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana UNISULA
00867|Semarang Jawa T engah;
00868|- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikasi keahlian;
00869|- Bahwa sertifikasi Ahli di bidang Ilmu Hukum, dengan Surat Keputusan yang
00870|dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran dari Kementerian Riset, T eknologi
00871|dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomornya 287/M/KPT/2016 tanggal
00872|18 Juli 2017;
00873|- Bahwa sebetulnya kalau pengalaman dalam tindak pidana seperti perkara ini
00874|Ahli  memang  sering  dihadirkan,  tetapi  berkaitan  dengan  hasil  penelitian
00875|kemudian konsentrasi Ahli berkaitan dengan kejahatan bisnis, hukum bisnis,
00876|namun  pengalaman  dalam  kasus-kasus  yang  konvensional  Ahli  bisa
00877|menjelaskan, karena Ahli juga mengajar mata kuliah pertanggungjawaban
00878|pidana;
00879|- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus, yang kasus viralnya
00880|adalah  kasus  Ferdy  Sambo  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  Ahli
00881|dihadirkan oleh Kejaksaan Agung, lalu kasusnya Kanjuruhan, kemudian yang
00882|terbaru  kasusnya  Dante,  kasus  AKBP  Achiruddin  di  Medan  dan  kasus
00883|pembunuhan  berencana  di  Langkat  ex-anggota  DPRD,  dan  untuk  kasus
00884|Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru pertama viral itu Ahli
00885|yang menjadi Ahlinya yang mungkin baru pertama di Sumatera Utara yaitu
00886|kasus yang di Pematang Siantar yang pendeta melecehkan jemaatnya yang
00887|viral, Ahli dihadirkan oleh Kejaksaan Agung;
00888|- Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2022 tentang
00889|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (TPKS),  di  dalam  Undang-Undang  ini
00890|mempunyai karakteristik tertentu karena di dalam Undang-Undang ini berkaitan
00891|dengan deliknya;
00892|- Bahwa ada kualifikasi delik yang dimaksud dengan  delicta commisonis dan
00893|delicta omissionis;
00894|- Bahwa delicta  commisonis tersebut  adalah  melakukan  perbuatan  yang
00895|
00896|dilarang sedangkan delicta omissionis adalah tidak melakukan perbuatan yang
00897|seharusnya ia lakukan;
00898|- Bahwa rumusan delicta commisonis dan  delicta omissionis termasuk nanti
00899|dengan alat bukti ini diatur secara khusus di dalam Undang-Undang TPKS
00900|yang berbeda karakteristiknya dengan tindak pidana pada umumnya, bahkan
00901|kalau  dilihat  berkaitan  dengan delicta  commisonis ,  pelecehan  seksual,
00902|kekerasan seksual, pelecehan seksual nonfisik pun diatur, artinya apa di situ
00903|gerak tubuh pun di dalam Pasal 5 Undang-Undang TPKS sudah masuk ke
00904|dalam kualifikasi perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang TPKS,
00905|gerak tubuh dan kita melihat dan lain sebagainya sudah termasuk ke dalam
00906|kualifikasi kekerasan seksual dalam konteks dalam Pasal 4 itu pelecehan
00907|seksual nonfisik;
00908|- Bahwa di Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS merumuskan kekerasan
00909|seksual yang masuk ke dalam kualifikasi pelecehan seksual secara fisik;
00910|- Bahwa yang dikatakan perbuatan seksual nonfisik misalnya kita melihat, gerak
00911|tubuh kita dalam lapangan seksualitas;
00912|- Bahwa unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS sebagai bestandeel
00913|delict  untuk memfaktakan bahwa telah terpenuhinya unsur itu adalah setiap
00914|orang yang melakukan seksualitas secara fisik yang ditujukan, kepada tubuh,
00915|keinginan  seksualitas  atau  terhadap  organ  reproduksi  dengan  maksud
00916|merendahkan harkat dan martabat orang dalam lapangan seksualitas dan
00917|kesusilaan, ini yang dimaksud dengan unsur objektif karena mengacu kepada
00918|unsur yang harus terfaktakan, dari unsur objektif tersebut akan tergambar
00919|unsur subjektif si petindak melakukan perbuatan itu, inilah yang dikatakan
00920|sebagai kesengajaan yang diobjektfikan menurut pendapat Prof. Moeljatno dan
00921|ini ada di dalam praktik pengadilan;
00922|- Bahwa unsur-unsur tersebut yang alternatifnya adalah terhadap perbuatan
00923|kekerasan seksual secara fisik itu yang mana yaitu bisa ditujukan terhadap
00924|tubuh, bisa ditujukan kepada keinginan seksual, bisa ditujukan kepada organ
00925|reproduksi,  karena  dan/atau  bisa  dia  bersifat  kumulatif  dan  bisa  bersifat
00926|alternatif, dan dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat orang dalam
00927|lapangan kesusilaan atau seksualitas;
00928|- Bahwa kesengajaan itu adalah bentuk  schulden, schulden itu adalah suatu
00929|kesalahan, karena untuk menyatakan orang bersalah dalam konteks hukum
00930|pidana geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa adanya suatu kesalahan,
00931|karena itu sering Ahli katakan walaupun ada  wederrechtelijkheid di dalam
00932|perbuatan si petindak tetapi tidak ada schulden ia tidak dapat dipidana, akan
00933|tetapi sebaliknya dalam hal ada schulden sudah dipastikan wederrechtelijkheid
00934|di dalam perbuatan;
00935|
00936|- Bahwa  kesengajaan  itu  ada  kesengajaan  dengan  maksud,  kesengajaan
00937|dengan keinsafan kepastian dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan
00938|atau dolus eventualis, tapi ada juga dolus-dolus lain seperti dolus repetinus,
00939|dolus predimitatus ini Ahli diajarkan oleh Prof. Komariah Emong Sapardjadja;
00940|- Bahwa kesengajaan itu adalah kemauan untuk melakukan perbuatan atau
00941|tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya ia lakukan, atau Prof. Romli
00942|Atmasasmita  menyebutkan  ada  perbuatan  yang  bersifat  pasif  dan  ada
00943|perbuatan yang bersifat aktif di dalam schulden itu;
00944|- Bahwa di dalam kesengajaan ada 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori
00945|pengetahuan, inilah yang dinamakan dengan willens en wetens, mengetahui
00946|dan menghendaki;
00947|- Bahwa kalau kita mengacu pada pendapatnya Prof. Moeljatno, kesengajaan itu
00948|adalah akibat yang dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan;
00949|- Bahwa  kemudian  ada  juga  yang  mengatakan  kesengajaan  itu  adalah
00950|pengetahuan  si  petindak  akan  perbuatan  itu  dan  pengetahuan  mengikuti
00951|perbuatan  itu,  artinya  apa  kita  membedakan  delik  yang  menitikberatkan
00952|kepada  akibat  dan  delik  yang  menitikberatkan  kepada  perbuatan,  inilah
00953|kualifikasi apa yang dinamakan delik formil dan delik materil, beda nanti delik-
00954|delik yang dikualifikasi oleh akibat;
00955|- Bahwa di dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS itu, dia bukan delik yang
00956|menitikberatkan  kepada  akibat  tetapi  delik  yang  menitikberatkan  kepada
00957|perbuatan, karena si petindak mengetahui bahwasanya perbuatan itu tercela
00958|tetapi  ia  tetap  melakukan  perbuatan  itu,  berarti  kesengajaan  adanya
00959|pengetahuan  si  petindak  atas  perbuatan  itu  adalah  perbuatan  tercela
00960|perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  dalam  tataran  masyarakat  dan
00961|sebagainya, karena itu sering Ahli katakan apa yang dimaksud kesalahan
00962|dalam bentuk kesengajaan, pertama pengetahuan si petindak atas perbuatan
00963|dan akibat yang dilakukan yang dirumuskan dalam delik melawan hukum,
00964|yang kedua pengetahuan si petindak bahwa perbuatannya itu bertentangan
00965|dengan nilai-nilai yang  dianut dalam  masyarakat, dan yang  ketiga bebas
00966|berkehendak,  artinya  apa  tidak  ada  alasan  pemaaf  atau  alasan  yang
00967|menghapuskan sifat melawan hukum si petindak dalam melakukan perbuatan
00968|itu, contohnya misalnya dia dalam keadaan  overmacht, dia dalam keadaan
00969|force majeure, atau dalam  keadaan pembelaan  noodweer  atau noodwer
00970|exces itu terjadi pembebasan kehendak;
00971|- Bahwa menurut Ahli delik di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS
00972|tersebut, adalah deliknya delik formil; 
00973|- Bahwa  mengenai  perbedaan  antara  motif dengan  yang  diisebut  ”dengan
00974|maksud”,  motif  ini  kajiannya  adalah  kriminologi,  konteksnya  kriminologi,
00975|
00976|mengapa orang melakukan itu, apa sebagai faktor penyebab orang melakukan
00977|perbuatan itu. Di dalam hukum pidana, ia tidak menyatakan  mens rea itu
00978|sebagai niat jahat,  mens rea itu adalah motif tetapi menekankan kepada
00979|motivasi,  kesengajaan  itu,  jadi  bukan  mengapa  orang  melakukan  suatu
00980|perbuatan itu tetapi mengapa anda melakukan perbuatan itu, karena itu di
00981|dalam hukum pidana perbuatan yang dapat dipidana dan dapat dimintakan
00982|pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan. Jadi unsur kesalahan
00983|atau  kesengajaan  itu  menekankan  kepada  ”will” untuk  melakukan  suatu
00984|perbuatan sehingga motif itu tidak menjadi elemen delik untuk dibuktikan dalam
00985|persidangan karena ia akan terlihat dari motivasi melakukan perbuatan itu
00986|kenapa,  berarti  ada  kehendak  dan  ada  pengetahuan  dari  si  petindak
00987|bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia
00988|tetap melakukan perbuatan itu. Jadi sengaja dengan maksud itu, itu yang
00989|paling  ringan  untuk  membuktikannya.  Jadi  antara  motivasi,  tindakan  dan
00990|perbuatan itu memang menjadi maksud dari si petindak itu sendiri;
00991|- Bahwa motif memang dia tidak menjadi unsur, tetapi itu dapat digunakan untuk
00992|menambah keyakinan;
00993|- Bahwa  kesengajaan  itu  kita  membuktikan  apa  yang  menjadi  bestandeel
00994|deliknya, kalau dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai
00995|sengaja dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai
00996|dengan ketiganya;
00997|- Bahwa karena di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS secara tegas
00998|dirumuskan ”dengan maksud”, maka harus dimaknai sengaja yang dimaksud
00999|di situ adalah sengaja dengan maksud, sebagai maksud dengan akibat yang
01000|dikehendaki, tapi harkat dan martabat manusia itu, wanita itu mengukurnya itu
01001|kan kita susah, nah makanya tadi fungsi pencelaan itu maksudnya di dalam diri
01002|si petindak itu sudah mengetahui sebagai orang yang normal dan orang yang
01003|dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
01004|- Bahwa menurut Ahli apabila ada seorang perempuan mengendarai sepeda
01005|lewat seorang pemuda dia tidak ada maksud untuk merendahkan harkat dan
01006|martabat  perempuan  itu,  tapi  karena  iseng-iseng  atau  usil  ia  pegang
01007|perempuan  tersebut,  karena  iseng-iseng  itulah  ia  dengan  maksud
01008|merendahkan martabat, seharusnya tidak pantas dilakukan;
01009|- Bahwa Ahli teringat waktu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang
01010|dikatakan itu berarti dikehendaki motif dengan motivasi, hal itu beda, kalau tadi