01418| Bahwa  yang  saksi  tahu  saat  datang  ke
01419|Rumah Dinas Angkatan Laut saat itu untuk kurang lebih 15 orang
01420|wanita hanya sedang transit saja;
01421| Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi korban Tindak Pidana
01422|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Tindak  Pidana
01423|Perdagangan
01424|Orang tersebut;
01425|Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  yang  melakukan  Tindak  Pidana
01426|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan atau Tindak Pidana
01427|Perdagangan Orang tersebut;
01428|Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  sejak  kapan  calon  PMI  tersebut
01429|ditampung di Rumah Dinas Angkatan Laut di Kel/Desa Pulungan
01430|Kec. Sedati Kab.
01431|Sidoarjo;
01432|Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  terbongkarnya
01433|penampungan calon PMI yang ditampung di Rumah Dinas Angkatan
01434|Laut karena sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Rumah Dinas
01435|Angkatan  Laut  milik  saksi dibuat  untuk penampungan  calon  PMI
01436|melainkan saksi hanya mendapatkan laporan dari Ketua RT kalau ada
01437|keramaian di Rumah Dinas Angkatan Laut milik saksi;
01438|Bahwa  saat  seminggu  sebelum  kejadian  saksi  mampir  ke  Rumah
01439|Dinas Angkatan  Laut  untuk  mengambil  mangkok.  Bahwa  saat  itu
01440|saksi melihat kurang lebih 15 orang wanita dan alasan terdakwa saat
01441|itu bahwa hanya mohon waktu saja sebentar hanya transit setelah itu
01442|segera berangkat lagi untuk penerbangan pesawat di Bandara Juanda;
01443|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
01444|
01445|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01446|berikut:
01447|1.  Ahli  Titis  Wulandari,  S.Psi,M.M  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01448|menerangkan sebagai berikut:
01449|Bahwa Ahli bekerja di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01450|dan  ditempatkan  di  Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01451|Indonesia (BP3Ml) Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala BP3Ml Jawa
01452|Timur sejak Juli 2022 — sekarang alamat kantor Jl. Ngagel Jaya
01453|Utara No. 140 Barata Jaya Gubeng Surabaya.
01454| Bahwa sesuai pasal 47 UU No. 18 tahun 2017 Tugas BP3Ml sebagai
01455|pelaksana kewajiban:
01456|a) Melaksanakan kebijakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
01457|Indonesia:
01458|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
01459|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2Ml.
01460|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
01461|4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial.
01462|5) Memenuhi  hak  Pekerja  Migran  Indonesia.  6)  Memverifikasi
01463|dokumen Pekerja Migran Indonesia.
01464|b) Melaksanakan  penempatan  dan  pelindungan  pekerja  Migran
01465|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
01466|negara tujuan.
01467|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3Ml  kepada  Menteri  terhadap
01468|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01469|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  berkoordinasi
01470|dengan perwakilan republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
01471|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
01472|Migran Indonesia. f) Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi
01473|purna Pekerja Migran Indonesia.
01474|g) Tugas Iain yang sesuai dengan kewenangannya.
01475|Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia Menurut UU 18
01476|Tahun 2017 pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
01477|warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan
01478|pekerjaan dengan rnenerima upah diluar wilayah negara Indonesia.
01479|Yang  dimaksud CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Menurut
01480|UU 18 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia
01481|adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
01482|pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi
01483|Hal. 31 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01484|
01485|pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dibidang
01486|ketenagakerjaan.  Yang  dimaksud  Penempatan  Pekerja  Migran
01487|Indonesia  Menurut  pasal  1  huruf  (1)  PP  no  59  tahun  2021
01488|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
01489|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01490|Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01491|bekerja dan setelah bekerja.
01492| Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kegiatan  Pelayanan  yang  diberikan
01493|kepada CPMI sebagaimana tercantum pada PP Nomor 59 Tahun 2021
01494|Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01495|Permenaker No 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01496|Migran Indonesia yaitu:
01497|a. Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01498|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai  pemberangkatan
01499|yaitu meliputi pelindungan administratif dan pelindungan teknis (pasal
01500|4 PP Nomor 59 Tahun 2021);
01501|b. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  sebelum  bekerja  dilakukan
01502|melalui:  pemberian  informasi,  pendaftaran,  seleksi,  pemeriksaan
01503|kesehatan  dan  psikologi,  penandatanganan  Perjanjian  Penempatan,
01504|pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  pengurusan  Visa  kerja,  dan
01505|pemberangkatan (pasal 7 Permenaker No. 9 Tahun 2019).
01506|c. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01507|memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota
01508|keluarganya  berada  di  luar  negeri,  yaitu  meliputi:  a)  pendataan  dan
01509|pendaftaran Oleh Atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri
01510|yang  ditunjuk;  b)  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  Pemberi  Kerja,
01511|pekerjaan,  dan  kondisi  kerja;  c)  fasilitasi  pemenuhan  hak  PMI;  d)
01512|Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; e) pemberian layanan jasa
01513|kekonsuleran;  f)  pendampingan,  mediasi,  advokasi,  dan  pemberian
01514|bantuan  hukum  berupa  fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat
01515|dan/atau  Perwakilan RI  atau  perwalian sesuai dengan hukum  negara
01516|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi (pasal 13
01517|PP Nomor 59 Tahun 2021);
01518|d. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  selama  bekerja  dimulai
01519|sejak
01520|Pekerja Migran Indonesia tiba di negara tujuan penempatan (pasal 24
01521|Permenaker No 9 Tahun 2019);
01522|e. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01523|memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba
01524|di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk
01525|Hal. 32 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01526|
01527|pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif, yaitu meliputi: a)
01528|fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak PMI
01529|yang sakit dan meninggal dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang
01530|sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e)
01531|pemberdayaan PMI dan keluarganya (pasal 21 PP Nomor 59 Tahun
01532|2021);
01533|f. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  setelah  bekerja  dimulai
01534|sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia (pasal
01535|27 Permenaker No 9 Tahun 2019).
01536| Bahwa sesuai dengan pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang
01537|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  diberi
01538|kewenangan  oleh  Pemerintah  sebagai  pelaksana  untuk  bisa
01539|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Luar  Negeri  untuk
01540|bekerja yaitu:
01541|a) Badan.
01542|b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3Ml).
01543|c) Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja Migran  Indonesia  untuk
01544|kepentingan perusahaan sendiri.
01545| Bahwa sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 51 ”Perusahaan yang
01546|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01547|wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3Ml dari Menteri” dan pasal
01548|59  ”Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01549|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2Ml”
01550| Bahwa  apabila  SIP3Ml  telah  habis  masa  berlaku/dicabut  maka
01551|perusahaan tersebut sudah bukan P3Ml, sehingga melanggar UU No.
01552|18 tahun 2017 pasal 49 terkait yang diberikan kewenanganan sebagai
01553|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri;
01554|Selanjutnya apabila SIP2Ml sudah habis maka berlaku namun masih
01555|menempatkan Pekerja Migran Indonesia, maka sesuai Pasal 86 UU
01556|No. 18 tahun 2017 bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling
01557|lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
01558|belas miliar
01559|Hal. 33 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01560|
01561|rupiah), setiap orang yang menempatkan PMI tanpa SIP2Ml sebagaimana
01562|dimaksud dalam pasal 72 huruf c (pasal 86 huruf c).
01563|Bahwa tidak memiliki hak, sesuai dengan UU No.18 tahun 2017 pasal 69
01564|bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
01565|Migran Indonesia"
01566|Bahwa sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 81 bahwa "Orang
01567|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  PMI  sebagaimana
01568|dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama
01569|10
01570|tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
01571|rupiah).
01572| Bahwa  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  Perusahaan
01573|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3Ml)  terkait  dengan
01574|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia mulai dari awal
01575|sampai dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut bekerja di
01576|Luar  Negeri,  Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
01577|Ketenagakerjaan RI No. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan
01578|Pekerja Migran Indonesia pada Bab Il terkait Penempatan PMI oleh
01579|P3Ml yang telah dijelaskan pada pasal 3 s.d pasal 27, dimana pada
01580|pasal  6  menjelasakan  bahwa  "pelaksanaan  penempatan  PMI
01581|dilaksanakan melalui tahapan:
01582|a. Sebelum bekerja:
01583|Tahapan  sebelum  bekerja  dilakukan  melalui:  pemberian  informasi,
01584|pendaftaran,  seleksi,  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,
01585|penandatanganan  perjanjian  penempatan  pendaftaran  kepesertaan
01586|jaminan  Sosial,  pengurusan  Visa  Kerja,  OPP,  penandatanganan
01587|Perjanjian kerja dan Pemberangkatan (pasal 7).
01588|b. Selama bekerja:
01589|Tahapan selama bekerja dimulai sejak PMI tiba di negara tujuan
01590|penempatan (pasal 24 ayat 1).
01591|c. Setelah bekerja:
01592|Tahapan  setelah  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  debarkasi
01593|Indonesia (pasal 27 ayat 1).
01594| Bahwa untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia persyaratannya adalah
01595|sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 5 bahwa "Setiap PMI
01596|yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
01597|a. Berusia minimal 18 tahun.
01598|b. Memiliki kompetensi.
01599|689/Pid. Sus/2025/PN
01600|Hal. 34 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01601|
01602|c. Sehat jasmani dan rohani.
01603|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.
01604|e. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.
01605|Selanjutnya, Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 13 bahwa
01606|untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran
01607|Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
01608|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01609|melampirkan foto copy buku nikah;
01610|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
01611|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01612|- Sertifikat kompetensi kerja;
01613|Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01614|psikologi;
01615|Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01616|- Visa kerja;
01617|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01618|- Perjanjian Kerja.
01619|- Berdasarkan  Standar  Perjanjian  Penempatan  dalam  Permenaker
01620|No 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran
01621|Indonesia, yaitu di Pasal 3 menyebutkan PIHAK KESATU (P3Ml)
01622|membantu  dan  memfasilitasi  pengurusan  dokumen  PIHAK
01623|KEDUA (CPMI) berupa Perjanjian Kerja, Paspor, dan Visa Kerja,
01624|Tiket Pesawat, dan Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial bagi PMI,
01625|kecuali dokumen awal yang diurus di Daerah asal masing-masing
01626|oleh PIHAK KEDUA, sehingga pihak lain yang dapat membantu
01627|pengurusan adalah P3Ml.
01628|- Bahwa  sesuai  Kepmenaker  No  260  Tahun  2015  tentang
01629|Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan  TKl  pada  pengguna
01630|perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah, larangan
01631|berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara yang dilarang
01632|yaitu  terdiri  dari  19  negara  diantaranya  Arab  Saudi,  Aljazair,
01633|Bahrain,  Irak,  Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,  Mauritania,
01634|Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisa, Uni Emirat
01635|Arab, Yaman dan Jordania.
01636|Bahwa  terkait  perbuatan  terdakwa  MUHAMMAD  AMIN  dapat
01637|disimpulkan:
01638|a. Terdakwa MUHAMMAD AMIN adalah termasuk orang yang tidak
01639|mempunyai hak untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia.
01640|Hal. 35 dari 57 hal. Putusan amor Sda
01641|
01642|Sesuai  dengan  pasal  49  Ul-J  RI  No  18  Tahun  2017  Tentang
01643|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  diberi
01644|kewenangan  Oleh  Pemerintah  sebagai  pelaksana  untuk  bisa
01645|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Luar  Negeri  untuk
01646|bekerja yaitu:
01647|a) Badan.
01648|b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3Ml).
01649|c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01650|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
01651|b. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AMIN tersebut termasuk dalam
01652|pemberangkatan secara perorangan.
01653|Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  MUHAMMAD
01654|AMIN adalah melanggar Ul-J RI No. 18 Tahun 2017
01655|
01656|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01657|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01658|Bahwa terdakwa telah menampung 30 orang perempuan untuk ke Arab
01659|Saudi, sebagai TKl AR.
01660|Bahwa  awal  mula  terdakwa  menampung  TKI  sebanyak  30  orang  adalah
01661|berawal dari perkenalan terdakwa dengan seorang yang bernama HAIDAR
01662|UMAR  pada  tahun  2016  di  Jakarta,  terdakwa  dikenalkan  Oleh  teman
01663|terdakwa  yang  bernama  AHMAD  yang  mana  teman  terdakwa  tersebut
01664|profesinya sama dengan HAIDAR yaitu mempunyai travel UMROH dan
01665|HAJI. Sekira tahun 2020 setelah terdakwa pulang dari DUBAI, terdakwa
01666|berinisiatif  untuk  membuka  restoran  di  Jakarta  Timur  karana  terdakwa
01667|kekurangan dana akhirnya terdakwa menghubungi HAIDAR UMAR untuk
01668|terdakwa ajak kerjasama mendirikan Restoran
01669|Arab dengan nama "DAMAS" dan restoran tersebut berada di JI. Condet
01670|Raya No. 6 Balekambang Kramatjati Rt. 3 Rw. 16 Cililitan Jakarta Timur
01671|tidak lama kemudian restoran terdakwa sepi pengunjung. Selanjutnya pada
01672|bulan Mei 2024 terdakwa pulang ke Jawa Timur yaitu tinggal di Rumdis T
01673|NI AL Pulungan Sadati JI. Sasila No. 22 Sedati Sidoarjo, dan Rumdin
01674|tersebut punyaan paman terdakwa (sdr. SUNARDI) kemudian pada saat
01675|terdakwa  tinggal  di  Sedati  Sidoarjo  tersebut  sdr.  HAIDAR  telepon
01676|terdakwa dan menyampaikan bahwa tempat terdakwa akan dijadikan transit
01677|TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi.
01678| Bahwa  sekira  bulan  Juni  2024  rumah  tersebut  terdakwa  jadikan
01679|penampungan  calon TKW ke Arab Saudi sebanyak  9 orang  yang
01680|akan diberangkatkan ke Arab Saudi, dua minggu kemudian 9 orang
01681|tersebut
01682|689/Pid.Sus/2025/PN
01683|Hal. 36 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01684|
01685|berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Juanda, lalu pada awal bulan Juli
01686|2024  datang  lagi  14  orang  dan  14  orang  tersebut  terdakwa  tampung
01687|dirumah  dinas  tersebut,  dua  minggu  kemudian  14  orang  tersebut
01688|diberangkatkan  ke  Arab  Saudi  melalui  Bandara  Juanda  tidak  lama
01689|kemudian datang lagi calon TKW sebanyak 30 orang namun datangnya
01690|bertahap dikarenakan orang Arab Saudi banyak yang berlibur sehingga ada
01691|keterlambatan pemberangkatan ke Arab Saudi dan saat calon TKW tersebut
01692|ditampung dirumah Dinas tersebut terdakwa juga tinggal di rumah dinas
01693|tersebut jadi terdakwa mengurus TKW-TKW tersebut (kebutuhan makan).
01694|Bahwa peran orang-orang yang ikut serta dalam pemberangkatan TKW ke
01695|Arab Saudi tersebut yaitu:
01696| Sdr.  HAIDAR  UMAR,  umur  45  tahun,  pekerjaan  Wiraswasta,
01697|alamat Jl. Teratai No. 5 Condet Jakarta Timur adapun perannya
01698|sebagai orang yang berkomunikasi dengan IDA selaku sponsor
01699|(rekruitmen),  pembuatan  VISA,  PASPOR,  pemesanan  TIKET
01700|(Surabaya - Arab Saudi), komunikasi dengan PT. ARCO (berada
01701|di  Arab  Saudi),  administrasi  (uang  makan  calon  TKW),
01702|melakukan  koordinasi  dengan  Bandara  Juanda,  melakukan
01703|komunikasi dengan pihak kedutaan Arab Saudi dan lain-lain yang
01704|ada  kaitannya  dengan  pemberangkatan  calon  TKW  ke  Arab
01705|Saudi.
01706| Sdri.  IDA,  alamat  Lombok  yang  berperan  sebagai  sponsor
01707|(rekruitmen atau penyalur).
01708|Sdri.  SORAYA,  alamat  Bogor  berperan  sebagai  melengkapi
01709|administrasi  pemberangkatan  calon  TKW  ke  Arab  Saudi  atau
01710|Sekretrais Sdr. HAIDAR UMAR.
01711|Terdakwa sendiri (MUHAMMAD AMIN), berperan sebagai orang yang