02666|sebagaimana Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02667|Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak
02668|I sepanjang mengenai pidana penjara sebagai alternatif terakhir adalah tidak
02669|beralasan menurut hukum dan patut ditolak, sedangkan mengenai permintaan
02670|agar Para Anak dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan tindakan kerja sosial,
02671|
02672|Hakim akan mempertimbangkannya dalam pedoman pemidanaan di putusan
02673|ini;
02674|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
02675|pidana penjara tersebut adalah pidana yang paling adil dan dipandang telah
02676|cukup  untuk  menyeimbangkan kepentingan korban, kepentingan Para Anak,
02677|kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara;
02678|Menimbang, bahwa setelah Hakim menyatakan bahwa hukuman yang
02679|paling  adil  bagi  Para  Anak  adalah  pidana  penjara,  selanjutnya  Hakim  akan
02680|mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut;
02681|Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dalam surat tuntutannya
02682|agar Para Anak dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun
02683|karena melanggar  Pasal  473 ayat (2) huruf b  juncto Pasal 20 huruf c  KUHP
02684|sebagaimana dalam dakwaan primer;
02685|Menimbang, bahwa dalam Pasal  473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20
02686|huruf c KUHP diatur bahwa ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12
02687|(dua belas) tahun;
02688|Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
02689|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal
02690|sebagai berikut:
02691|- Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02692|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Minimum
02693|khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.”;
02694|- Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02695|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Pidana
02696|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu
02697|per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang
02698|dewasa.”;
02699|- Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02700|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Apabila dalam
02701|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana
02702|denda diganti dengan pelatihan kerja.”;
02703|- Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02704|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Pidana
02705|pelatihan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan  paling
02706|singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.”;
02707|
02708|- Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02709|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa  “Anak yang
02710|dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.”;
02711|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  79  ayat  (2)  Undang-Undang
02712|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02713|Anak tersebut, maka dalam perkara a quo ancaman pidana penjara yang dapat
02714|dikenakan  kepada  Para  Anak  adalah  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)
02715|tahun,  yaitu  ½  (satu  per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  bagi  orang
02716|dewasa dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP;
02717|Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  mempertimbangkan  kualitas
02718|perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Para Anak ke depannya, di mana
02719|Para Anak melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran sendiri yaitu Para
02720|Anak sengaja mengancam dan menyuruh agar Anak Korban untuk datang ke
02721|rumah Anak III dan melakukan hubungan badan, dan perbuatan Para Anak
02722|tersebut  menimbulkan  rasa  trauma  yang  mendalam  baik  bagi  Anak  Korban
02723|maupun bagi ibu kandung Anak Korban, maka Hakim akan menjatuhkan pidana
02724|yang adil dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para
02725|Anak  sekaligus  memperhatikan  pula  rasa  keadilan  bagi  korban  dan
02726|keluarganya, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan seimbang
02727|dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  dan  pidana
02728|tersebut  sedapat  mungkin  haruslah  dapat  menimbulkan  efek  jera  dan  efek
02729|prevensi khusus bagi Para Anak sehingga Para Anak dapat menyadari bahwa
02730|perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut  adalah  perbuatan  yang  salah  dan
02731|melanggar hukum sehingga Para Anak tidak akan mengulanginya lagi, di sisi
02732|lain pidana tersebut sedapat mungkin juga haruslah dapat menimbulkan efek
02733|prevensi umum bagi masyarakat luas, yaitu agar masyarakat luas tidak meniru
02734|perbuatan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;
02735|Menimbang,  bahwa  Hakim  patut  pula  mempertimbangkan  bahwa
02736|tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah mendekati ancaman maksimal bagi
02737|Para Anak, namun Hakim mengamati di persidangan bahwa Para Anak telah
02738|jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya, Para Anak menunjukkan rasa
02739|penyesalan  yang  mendalam  dan  berjanji  bersungguh-sungguh  tidak  akan
02740|mengulangi  perbuatannya,  serta  Para  Anak  mempermudah  jalannya
02741|persidangan dengan tidak berbelit-belit dan mau memberikan keterangan yang
02742|jelas  perihal  kronologi  setiap  peristiwa  berikut  siapa-siapa  saja  pihak  yang
02743|terlibat  dalam  peristiwa  persetubuhan  tersebut,  dengan  demikian  hal-hal
02744|
02745|tersebut patut menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan lamanya
02746|pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Anak;
02747|Menimbang, bahwa demi keadilan dan proporsionalitas, Hakim patut
02748|pula  memperhatikan  fakta  bahwa  jumlah  dan  frekuensi  perbuatan  yang
02749|dilakukan Para Anak adalah berbeda-beda (tidak sama), di mana Anak I dan
02750|Anak II melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak total 5
02751|(lima) kali, Anak III melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak
02752|total 2 (dua) kali, sedangkan Anak IV dan Anak V masing-masing melakukan
02753|hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga tentu
02754|tidak  adil  dan  proporsional  apabila  hukuman  masing-masing  Para  Anak
02755|disamakan, di  mana Hakim  berpendapat bahwa peran  utama dalam  Tindak
02756|Pidana ini adalah dilakukan oleh Anak I dan Anak II beserta Rifki yang terlibat
02757|sedari awal untuk merencanakan dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke
02758|rumah,  dan  dibantu  oleh  Anak  III  yang  mengetahui  rencana  tersebut  dan
02759|senantiasa menyediakan kamar di rumah Anak III untuk melakukan perbuatan
02760|tersebut, sedangkan di sisi lain Anak IV dan Anak V baru terlibat melakukan
02761|hubungan badan dengan Anak Korban pada peristiwa keempat dan hanya 1
02762|(satu) kali saja melakukan hubungan badan tersebut, dengan demikian patut
02763|bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Anak
02764|sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
02765|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim
02766|tidak  sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  sepanjang  mengenai
02767|lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Anak, dan Hakim akan
02768|menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan, latar belakang,
02769|dan  dampak  bagi  Para  Anak  ke  depannya,  dengan  demikian  Hakim  akan
02770|menjatuhkan  pidana  penjara  yang  lama  pidana  penjara  dan  tempat
02771|pelaksanaannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini
02772|dengan memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik
02773|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
02774|mengatur bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.” dan
02775|Hakim akan menentukan LPKA mana yang terdekat dengan domisili Para Anak
02776|sebagai tempat Para Anak menjalani pidana penjara sebagaimana disebutkan
02777|dalam amar putusan ini;
02778|Menimbang, bahwa pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Para
02779|Anak  tersebut  harus  tetap  mengakomodasi  hak-hak  Para  Anak  untuk
02780|mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan
02781|
02782|hak lain sebagaimana Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik
02783|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02784|Menimbang, bahwa selain pertimbangan khusus di atas, Hakim dalam
02785|menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Anak  adalah  dengan  mempedomani
02786|ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang  Pedoman  Pemidanaan  yang
02787|mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib  dipertimbangkan:  a.  bentuk
02788|kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
02789|c.  sikap  batin  pelaku  Tindak  Pidana;  d.  Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02790|direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f.
02791|sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup,
02792|keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  Tindak  Pidana;  h.  pengaruh
02793|tindak pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak
02794|Pidana  terhadap  Korban  atau  keluarga  Korban;  j.  pemaafan  dari  Korban
02795|dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup
02796|dalam masyarakat.”;
02797|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  yang  terungkap  di
02798|persidangan,  maka  Majelis  Hakim  patut  mempertimbangkan  hal-hal  sebagai
02799|berikut:
02800|- Bentuk kesalahan Para Anak adalah Para Anak melakukan persetubuhan
02801|tersebut dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, serta Para
02802|Anak  menghendaki,  mengetahui,  dan  menyadari  perbuatannya  dan
02803|mengetahui pula bahwa Anak Korban adalah anak yang masih di bawah
02804|umur  dan  masih  bersekolah  di  sekolah  menengah  pertama  (SMP),  dan
02805|tergambar pula dari perbuatan Para Anak yang menyuruh Anak Korban untuk
02806|datang  ke  rumah  Anak  III,  yang  salah  satunya  dilakukan  dengan
02807|menggunakan kekerasan berupa penyampaian ancaman penyebaran video,
02808|sehingga rangkaian perbuatan Para Anak tersebut merupakan salah satu
02809|corak dari kesengajaan;
02810|- Motif  dan  tujuan  Para  Anak  melakukan  tindak  pidana  adalah  untuk
02811|menyalurkan nafsu biologis dan karena ditawarkan oleh Rifki selaku pacar
02812|Anak Korban;
02813|- Cara Para Anak melakukan tindak pidana adalah dengan menyuruh Anak
02814|Korban untuk datang ke rumah Anak III dan kemudian secara bergantian
02815|Para Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dalam berbagai
02816|momen yang berbeda-beda;
02817|- Perbuatan  Para  Anak  dilakukan  dengan  direncanakan  terlebih  dahulu
02818|khususnya oleh Anak I, Anak II, Anak III bekerjasama dengan Rifki di mana
02819|
02820|Para Anak sudah berniat sedari awal untuk menyuruh Anak Korban agar
02821|datang ke rumah Anak III untuk kemudian disetubuhi oleh Para Anak;
02822|- Riwayat hidup Para Anak adalah salah satunya adalah Para Anak masih
02823|berusia  muda  (di  bawah  umur)  dan  masih  memerlukan  pembinaan  dan
02824|pengawasan,  kemudian  Para  Anak  belum  pernah  dijatuhi  pidana  karena
02825|melakukan  tindak  pidana,  Para  Anak  masih  ada  yang  duduk  di  bangku
02826|sekolah,  dan  sebagian  besar  orangtua  Para  Anak  bekerja  di  luar  negeri
02827|sehingga  tidak  sempat  memberikan  pendidikan  dan  pengawasan  yang
02828|optimal kepada Para Anak;
02829|- Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat  khususnya  di
02830|Kabupaten Sumenep adalah bahwa secara umum perbuatan berhubungan
02831|badan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya adalah perbuatan
02832|maksiat  yang  tercela  secara  agama  dan  moral,   terlebih  lagi  perbuatan
02833|tersebut dilakukan terhadap seorang anak yang belum dewasa;
02834|dengan  demikian  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Anak
02835|berdasarkan  pedoman  pemidanaan  di  atas  dengan  mempertimbangkan
02836|keadaan-keadaan  tertentu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan
02837|memperhatikan  tujuan  pemidanaan  di  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam
02838|Pasal 51 KUHP yang mengatur bahwa “ Pemidanaan bertujuan: a. mencegah
02839|dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi
02840|pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat;  b.  memasyarakatkan  terpidana
02841|dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang
02842|baik  dan  berguna;  c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat Tindak
02843|Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai
02844|dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan
02845|rasa bersalah pada terpidana. ”. dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 53
02846|ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa “ Dalam mengadili suatu perkara pidana,
02847|hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. ”, dengan demikian Hakim dalam
02848|perkara  ini  akan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  dengan
02849|perbuatan serta bobot kesalahan Para Anak sebagaimana disebutkan dalam
02850|amar putusan ini;
02851|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Anak  Korban  dan  keluarga
02852|melalui  kuasa  hukumnya  telah  mengajukan  permohonan  restitusi  dan  telah
02853|diserahkan kepada Hakim secara tertulis di persidangan, namun di persidangan
02854|Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan alat bukti di persidangan untuk
02855|membuktikan permohonan Restitusi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8
02856|ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
02857|
02858|Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
02859|Kepada Korban Tindak Pidana, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan
02860|pada Penuntut Umum, Pemohon (Korban) dan/atau LPSK untuk menyajikan
02861|bukti-bukti terkait permohonan restitusi tersebut, sehingga Hakim tidak dapat
02862|memberikan  penilaian  hukum  atas  permintaan  restitusi  tersebut,  dengan
02863|demikian Hakim patut untuk menyatakan permohonan restitusi yang diajukan
02864|Anak Korban tersebut tidak diterima dan ditolak;
02865|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  Anak telah
02866|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02867|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02868|dijatuhkan;
02869|Menimbang, bahwa  oleh  karena  Para  Anak ditahan  dan  penahanan
02870|terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02871|Para Anak tetap ditahan;
02872|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02873|
02874|MENGADILI:
02875|1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V  tersebut di
02876|atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
02877|pidana “Turut serta secara bersama-sama melakukan perkosaan terhadap
02878|Anak”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
02879|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I, Anak II, dan Anak III oleh karena itu
02880|dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 8 (delapan)
02881|bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar, dan kepada Anak IV dan
02882|Anak V dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun di
02883|Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar;
02884|
02885|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
02886|Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02887|4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
02888|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02889|- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
02890|- 1 (satu) potong celana jeans warna biru retro;
02891|- 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis hijau;
02892|- 1 (satu) potong BH warna biru bergambar kuda poni;
02893|- 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;
02894|- 1 (satu) potong sprei warna merah bermotif;
02895|Dimusnahkan;
02896|6. Membebankan  kepada  Para  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara
02897|bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02898|
02899|Rabu
02900|
02901|20 Mei 2026
02902|
02903|2026
02904|
02905|Ekho
02906|Pratama, S.H., Hakim  Pengadilan  Anak  pada  Pengadilan  Negeri  Sumenep
02907|
02908|H. Alimudin,
02909|S.Sos.,  M.H., Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Sumenep
02910|
02911|     Panitera Pengganti,           Hakim,
02912|H. Alimudin, S.Sos., M.H. Ekho Pratama, S.H.