04330|hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan
04331|ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di
04332|sini adalah tindakannya, terdiri dari: 
04333|• Perbuatan manusia. 
04334|• Diancam dengan pidana. 
04335|• Bersifat melawan hukum. 
04336|2. Unsur  Subjektif,  Yaitu  perbuatan  seseorang  yang  berakibat  tidak
04337|dikehendaki  oleh  undang-undang.  Sifat  unsur  ini  mengutamakan
04338|adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari: 
04339|• Adanya Kesalahan. 
04340|• Orang yang mampu bertanggung jawab. 
04341|3. Dilihat  dari  unsur-unsur  pidana  ini,  maka  suatu  perbuatan  yang
04342|dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat
04343|dinyatakan sebagai peristiwa pidana. 
04344|4. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu  peristiwa  pidana
04345|ialah sebagai berikut: 
04346|• Harus ada suatu perbuatan, 
04347|Maksudnya,  memang  benar-benar  ada  suatu  kegiatan  yang
04348|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat
04349|sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang
04350|lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 
04351|• Perbuatan  itu  harus  sesuai  dengan  apa  yang  dilukiskan  dalam
04352|ketentuan hukum. 
04353|Artinya  perbuatan  sebagai  suatu  peristiwa  hukum  memenuhi  isi
04354|ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu pelakunya memang
04355|benar-benar  jerah  berbuat  seperti  yang  terjadi.  Pelaku  wajib
04356|mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan
04357|itu.  Berkenaan  dengan  syarat  ini,  hendaknya  dapat  dibedakan
04358|bahwa  ada  suatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipersalahkan.
04359|Pelakunya  pun  tidak  perlu  mempertanggungjawabkan. Perbuatan
04360|yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh
04361|
04362|seseorang  atau  beberapa  orang  dalam  melaksanakan  tugas,
04363|membela  diri  dari  ancaman  orang  lain  yang  mengganggu
04364|keselamatannya dan dalam keadaan darurat. 
04365|• Harus  terbukti  adanya  kesalahan  yang  dapat
04366|dipertanggungjawabkan.  Maksudnya  bahwa  perbuatan  yang
04367|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan
04368|sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. 
04369|• Harus berlawanan dengan hukum. 
04370|Artinya,  suatu  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum
04371|dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan
04372|aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya
04373|kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  larangan  atau
04374|keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat
04375|sanksi ancaman hukumannya. Ancaman  hukuman itu  dinyatakan
04376|secara  tegas  berupa  maksimal  hukumannya  yang  harus
04377|dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan
04378|tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu,
04379|dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman
04380|tertentu.  Mempertimbangkan  tentang  makna  peristiwa  pidana  di
04381|atas,  maka  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  termasuk
04382|peristiwa pidana.
04383|- Bahwa dalam hal terdapat suatu PT. yang bergerak dibidang penyaluran
04384|tenaga  kerja  Indonesia  dan  kemudian  dalam  perjalanannya  diketahui
04385|masih belum melengkapi izinnya yaitu izin melalui OSS (Online Single
04386|Submission) namun kemudian tetap melakukan proses perekrutan dan
04387|penempatan pekerja migran diluar negeri maka terhadap orang tersebut
04388|dapat dikanakan pertanggung jawaban pidana.
04389|- Bahwa pertanggung jawaban tersebut melekat pada pribadi atau organ
04390|pada PT yang belum memiliki ijin sehingga tindakan perekrutan ataupun
04391|penempatan adalah dilakukan oleh orang perorangan. 
04392|- Bahwa merujuk pada keterangan Ahli diatas tentang makna unsur-unsur
04393|perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan orang beserta
04394|sanksinya sebagaimana diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia
04395|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
04396|Perdagangan  Orang  dan/atau  perbuatan  yang  dilarang  dalam
04397|pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-
04398|undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04399|Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  perbuatan  Sdri. Hermin  Naning
04400|
04401|Rahayu,  Sdr.  Dian  Permana  Putra dan  Sdr.  Alti  Baiquniati,  dapat
04402|disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau
04403|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
04404|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
04405|Indonesia dan/atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
04406|tangankan  SIP3MI  kepada  pihak  lain  atau  setiap  orang  dilarang
04407|mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP2MI  ke  pihak  lain
04408|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik
04409|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04410|Perdagangan  Orang  dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik
04411|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04412|Perdagangan  Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik
04413|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04414|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85 Jo
04415|Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia No.
04416|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04417|- Bahwa  berdasarkan  asas  Lex  Specialis  Sistematis yang  mana
04418|perbuatan  terdakwa  berupa  melakukan  kegiatan  perekrutan  dan
04419|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan
04420|menggunakan  PT.  NSP Cabang  Malang  yang  belum  melengkapi  izin
04421|melalui  system  Online  Single  Submission  (OSS)  /  PERIZINAN
04422|BERUSAHA BERBASIS RISIKO pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa
04423|Timur merupakan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
04424|sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 81 Jo pasal 69 Undang-
04425|Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
04426|Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .
04427|- Bahwa  penyertaan  diatur  di  dalam  Pasal  55  dan  56  Peraturan
04428|Perundang-undangan  Nomor  1  tahun  1976  tentang  Peraturan  Hukum
04429|Indonesia  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Pasal  55  dan  56
04430|mengatur mengenai  kategori  dari  perbuatan  yang  dilakukan  termasuk
04431|dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak. Secara
04432|umum  penyertaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  (tindak
04433|pidana)  yang  dilakukan  lebih  dari  satu  orang.  Kata  penyertaan
04434|(deelneming)  berarti  turut  sertanya  seseorang  atau  lebih  pada  waktu
04435|seseorang  lain  melakukan  tindak  pidana.  Menurut  Van  Hamel,
04436|memberikan  definisi  penyertaan  sebagai  ajaran  pertanggungjawaban
04437|atau  pembagian  pertanggungjawaban  dalam  hal  suatu  tindak  pidana
04438|yang  menurut  pengertian  undang-undangan,  dapat  dilaksanakan  oleh
04439|seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Pengertian yang meliputi semua
04440|
04441|bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara
04442|psikis  maupun  fisik  dengan  melakukan  masing-masing  perbuatan
04443|sehingga  melahirkan  suatu  tindak  pidana.  Pasal  56  KUHP  menurut
04444|rumusannya menyatakan : 
04445|1. Mereka  yang  dengan  sengaja  telah  memberikan  bantuan  dalam
04446|melakukan kejahatan tersebut; 
04447|2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-
04448|sarana  atau  keterangan-keterangan  untuk  melakukan  kejahatan
04449|tersebut.
04450|Pembantuan atau “membantu” melakukan tindak pidana dalam Pasal 56
04451|KUHP , maka  harus  dibuktikan  adanya  unsur  “sengaja”  pada  tindakan
04452|untuk  membantu  melakukan  tindak  pidana.  Pembuat  Pembantu
04453|(madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah: 
04454|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan; 
04455|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
04456|Pada pembantuan (Pasal 56 KUHP) inisiatif untuk mewujudkan tindak
04457|pidana  selalu  berasal  dari  pembuat  pelaksananya,  dan  bukan  dari
04458|pembuat pembantu.
04459|R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang
04460|yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP . Menurut R.
04461|Soesilo,  turut  melakukan  dalam  arti  kata  bersama-sama  melakukan.
04462|Sedikit-dikitnya  harus  ada  dua  orang,  ialah  orang  yang  melakukan
04463|(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
04464|Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan
04465|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak
04466|pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan
04467|saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian,
04468|maka  orang  yang  menolong  itu  tidak  masuk  medepleger  akan  tetapi
04469|dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56
04470|KUHP , sedangkan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam
04471|bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengutip
04472|pendapat  Hazewinkel-Suringa,  Hoge  Raad  Belanda  yang
04473|mengemukakan  2  (dua)  syarat  bagi  adanya  turut  melakukan  tindak
04474|pidana, yaitu: 
04475|Kesatu,  kerja  sama  yang  disadari  antara  para  turut  pelaku,  yang
04476|merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; 
04477|Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
04478|Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai
04479|perbedaan  antara  “turut  melakukan”  dan  “membantu  melakukan”.
04480|Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang
04481|dipergunakan: 
04482|
04483|Kesatu  adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku,
04484|sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari
04485|pelaku.
04486|Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk
04487|benar-benar  turut  melakukan  tindak  pidana,  atau  hanya  untuk
04488|memberikan  bantuan,  atau  (2)  soal  kehendak  si  pelaku  untuk  benar-
04489|benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau
04490|hanya  turut  berbuat  atau  membantu  apabila  pelaku  utama
04491|menghendakinya. Sedangkan kedua mengenai kepentingan atau tujuan
04492|yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan
04493|sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk
04494|mencapai tujuan dari pelaku utama.
04495|Di dalam KUHP ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu: 
04496|1.   Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP , adalah: 
04497|a. Yang melakukan (pleger); 
04498|b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger); 
04499|c. Yang turut serta melakukan (mede pleger); 
04500|d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokker). 
04501|2.   Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah: 
04502|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan ; 
04503|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan. 
04504|Demikian ini dapat diketahui, siapa-siapa yang dapat membuat delik dan
04505|siapa saja yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana: 
04506|1.   Pembuat tunggal (dader) dengan kriteria: 
04507|a. dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain
04508|baik secara fisik maupun psikis; 
04509|b.  melakukan  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam
04510|undang-undang. 
04511|2. Para  Pembuat  terdapat  4  (empat)  bentuk  yaitu  yang  melakukan
04512|(pleger);  yang  menyuruh  melakukan  (doenpleger);  yang  turut  serta
04513|melakukan (medepleger); dan yang sengaja menganjurkan (uitlokker);
04514|3.  Pembuat  Pembantu,  yaitu:  pembantu  pada  waktu  kejahatan
04515|dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
04516|Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah para
04517|pembuat  secara  langsung  turut  serta  dalam  pelaksanaan  delik,
04518|sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan sedikt maupun
04519|banyak bermanfaat dalam melaksanakan delik. 
04520|Pembuat  dimaksud  di  dalam  Pasal  55  KUHP  ayat  (1)  ialah  ia  tidak
04521|melakukan delik secara pribadi melainkan secara bersama-sama dengan
04522|orang  lain  dalam  mewujudkan  delik.  Apabila  dilihat  dari  perbuatan
04523|masing-masing  pesera  beridi  sendiri-sendiri,  namun  hanya  memenuhi
04524|sebagian unsur delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak
04525|oleh perbuatan satu peserta, tetap oleh rangkaian perbuatan peserta. 
04526|Penjelasan tentang masing-masing pelaku sebagai berikut:
04527|1. Pleger 
04528|
04529|Pleger yaitu pelaku atau mereka yang melakukan adalah orang yang
04530|melakukan  sendiri  suatu  perbuatan  yang  memenuhi  semua  unsur
04531|delik. Perbedaannya dengan dader yaitu pleger dalam melakukan delik
04532|masih  memerlukan  keterlibatan  orang  lain  minimal  1  (satu)  orang,
04533|misalnya  pembua  peserta,  pembuat  pembantu,  atau  pembuat
04534|penganjur.  Didalam  tindak  pidana  formil, pleger  adalah  siapa  yang
04535|melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan
04536|dalam delik tersebut. Adapun pada delik materiil, pleger adalah orang
04537|yag  perbuatannya  menimbulkan  akibat  yang  dilarang  oleh  undang-
04538|undang. 
04539|2. Doen Pleger 
04540|Doen pleger adalah orang yang menyuruhlakukan, yaitu orang yang
04541|melakukan  perbuatan  dengan  perantaraaan  orang  lain,  sedangkan
04542|perantara  ini  hanya  diumpamakan  sebagai  alat.  Unsur-unsur  dari
04543|bentuk pembuat penyuruh, adalah: 
04544|a. Orang lain itu berbuat: 
04545|1) Tanpa kesengajaan, contoh: mengedarkan uang palsu; 
04546|2) Tanpa  kealpaan,  contoh:  menyiramkan  air  panas  kepada
04547|pemulung; 
04548|3) Tanpa  tanggung  jawab,  oleh  sebab  keadaan  yang  tidak
04549|diketahuinya;  karena  disesatkan  (kekeliruan/kesalahpahaman),
04550|contoh: mencuri koper yang bukan miliknya; karena tunduk pada
04551|kekerasan, contoh: tuan rumah dilempar dan menimpa anak kecil
04552|hingga tewas. 
04553|b. Orang yang disuruh melakukan itu dapat dipidana, sebab-sebabnya:
04554|1) Orang yang disuruh melakukan delik, akan tetapi apa perbuatan
04555|yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai delik. 
04556|2) Orang itu memang melakukan satu delik tetapi orang tersebut
04557|tidak dapat dipidana karena ada satu atau beberapa alasan yang
04558|menghilangkan kesalahan. 
04559|3. Mede Pleger (pembuat peserta) 
04560|Adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu
04561|tindak  pidana.  Sedikitnya  harus  ada  2  (dua)  orang  dalam  turut
04562|melakukan  ,  yaitu:  orang  yang  melakukan  dan  orang  yang  turut
04563|melakukan.  Kedua  orang  tersebut  semuanya  melakukan  perbuatan
04564|pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik. Tidak boleh misalnya
04565|hanya  melakukan  perbuatan  persiapan  saja  atau  perbuatan  yang
04566|sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu
04567|tidak masuk orang yang turut melakukan (mede pleger) akan tetapi
04568|dihukum sebagai membantu melakukan, sesuai Pasal 56 KUHP .
04569|Ada 2 (dua) syarat adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: 
04570|a. Kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan
04571|suatu kehendak bersama antara mereka;
04572|
04573|b. Mereka  harus  bersama-sama  melaksanakan  kehendak  itu
04574|(kerjasama secara fisik
04575|3. Uitlokker 
04576|Orang  yang  sengaja  menganjurkan  (pembuat  penganjur:
04577|uitlokker/aktor intelektualis), unsur- unsurnya adalah: 
04578|1) Unsur obyektif: 
04579|-  Unsur perbuatan, adalah menganjurkan orang lain melakukan
04580|perbuatan 
04581|- Caranya  ialah:  memberikan  sesuatu,  menjanjikan  sesuatu,
04582|menyalahgunakan  kekuasaan,  menyalahgunakan  martabat,
04583|kekerasan,  ancaman,  penyesatan,  memberi  kesempatan,
04584|memberi sarana, memberi keterangan. 
04585|2) Unsur subyektif: dengan sengaja 
04586|Ada 5 (lima) syarat dari seorang pembuat penganjur: Kesengajaan si
04587|pembuat penganjur yang harus ditujukan pada 4 (empat) hal: 
04588|a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran; 
04589|b) Ditujukan  pada  mewujudkan  perbuatan  menganjurkan  beserta
04590|akibatnya. 
04591|(point  a  dan  b  kesengajaan  yang  ditujukan  pada  perbuatan
04592|menganjurkan  dengan  upaya-upaya,  dan  akibat  dari  perbuatan
04593|tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat) 
04594|c) ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang
04595|dianjurkan).  Kesengajaan  itu  harus  ditujukan  agar  orang  lain  itu
04596|melakukan tindak pidana. 
04597|d) ditujukan  pada  orang  lain  yang  mampu  bertanggung  jawab  atau
04598|dapat  dipidana.  (hal  ini  penting  untuk  membedakan  dengan
04599|pembuat penyuruh (doen pleger).
04600|Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-
04601|cara  menganjurkan  sebagaimana  Pasal  55  (1)  angka  2  KUHP .
04602|Tidaklah  boleh  dengan  menggunakan  upaya  lain,  misalnya
04603|menghimbau. Hal ini yang membedakan antara pembuat penganjur
04604|dengan  pembuat  penyuruh.  Pada  pembuat  penyuruh  dapat
04605|menggunakan segala cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat
04606|dipertanggungjawabkan. 
04607|a. Memberikan sesuatu: 
04608|b. Menjanjikan sesuatu; 
04609|c. Menyalahgunakan  kekuasaan;  Oleh  karena  itu  upaya
04610|menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan 2 (dua) syarat: 
04611|1) upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam
04612|ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan
04613|orang  yang  ada  di  bawah  pengaruh  kekuasaan  (orang  yang
04614|dianjurkan) 
04615|2) hubungan  kekuasaan  itu  harus  ada  pada  saat  dilakukannya
04616|upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana
04617|sesuai  dengan  apa  yang  dianjurkan.  Apabila  hubungan
04618|
04619|kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat penganjuran,
04620|karenanya  pelaku  mempertanggungjawabkan  sendiri
04621|perbuatannya. 
04622|d. Menyalahgunakan martabat; 
04623|e. Menggunakan kekerasan; 
04624|f. Menggunakan ancaman;
04625|g. Menggunakan penyesatan (kebohongan
04626|Perbedaan  penyesatan  dalam  pembuat  penyuruh  dan  pembuat
04627|penganjur adalah: 
04628|1) Penyesatan  pada  bentuk  pembuat  penyuruh  adalah
04629|penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana, misal