01814|pemeriksaan imigrasi sebenarnya memiliki kewenangan untuk memutuskan
01815|sendiri apabila petugas ragu, terdapat masalah atau ditemukan keraguan
01816|maka bisa memutuskan;
01817|- Bahwa  sebenarnya perlakuan di setiap tempat pemeriksaan imigrasi
01818|berbeda  dan  sebenarnya  tidak ada aturan  untuk  kekhususan penyediaan
01819|counter imigrasi, tidak ada perlakukan khusus pada  counter angka berapa,
01820|pemeriksaan  seperti  apa,  perlakuan  seperti  apa,  sehingga  seluruhnya
01821|tergantung pada kebutuhan. Bahwa ketika ada pejabat melintas dan ternyata
01822|saat itu antrian pemeriksaan banyak di jalur WNI atau ramai, maka bisa
01823|dilakukan pemeriksaan menggunakan jalur WNA;
01824|- Bahwa  terkait  fast track  sudah Saksi lampirkan dalam BAP, jika yang
01825|berlaku adalah fast track dari jalur WNI yang milik Garuda Indonesia karena
01826|memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) karena sepengetahuan Saksi yang
01827|memiliki kerja sama hanya dengan Garuda;
01828|- Bahwa SOP terkait fast track di tiap tempat pemeriksaan pasti berbeda;
01829|- Bahwa  apabila  fast track  dilakukan tanpa ada PKS (Perjanjian Kerja
01830|Sama) Saksi kurang mengetahui bagaimana dan terkait fast track, tidak akan
01831|bisa dipertanggungjawabkan;
01832|- Bahwa  perlakuan spesial untuk penumpang  bandara di suatu waktu
01833|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01834|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01835|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01836|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01837|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01838|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01839|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01840|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01841|
01842|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01843|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01844|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01845|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01846|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01847|muncul  adalah  tanda  berwarna  hijau  pada  sistem  memiliki  arti  tidak  ada
01848|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01849|Terhadap  keterangan  Ahli,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01850|membenarkan Keterangan Ahli.
01851|3. TITIS WULANDARI,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
01852|sebagai berikut:
01853|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  BP2MI  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01854|Indonesia) sejak bulan Juli tahun 2022, Ahli menjabat sebagai Kepala BP3MI
01855|(Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia)  Provinsi  Jawa
01856|Timur yang berkedudukan di Jl. Bendul Mrisi No 2 Jagir Kec. Wonokromo
01857|Kota. Surabaya;
01858|- Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja  Migran
01859|Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Pasal 5
01860|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
01861|Indonesia,  yang  mana  persyaratan  tersebut  diantaranya  adalah  memiliki
01862|kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia
01863|minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan keterangan
01864|sehat  dari  pelayanan  kesehatan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  jaminan
01865|sosial dan dokumen lainnya;
01866|- Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang
01867|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran Indonesia telah
01868|diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Paspor,
01869|Visa  Kerja,  Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia, Perjanjian
01870|Kerja;
01871|- Bahwa  sesuai  Undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  boleh
01872|menempatkan  Pekerja Migran Indonesia, yang diantaranya  adalah Badan
01873|Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan system penempatan
01874|Government to Government (G to G) atau Government to Private (G to P),
01875|Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah mendapat izin dari BP2MI,
01876|dan Untuk Kepentingan Usaha Sendiri (UKPS) untuk keperluan tempat kerja
01877|itu sendiri, seperti misalnya terdapat perusahaan indonesia yang memiliki
01878|
01879|proyek  di  Abu-Dhabi,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  memperkerjakan
01880|pegawai perusahaan tersebut ke Abu-Dhabi;
01881|- Bahwa  selain 3 (tiga) lembaga tersebut diatas tidak boleh melakukan
01882|penempatan PMI;
01883|- Bahwa  ketika  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01884|dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS, maka
01885|penempatan tersebut melanggar Pasal 69 Undang - Undang Perlindungan
01886|Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang perorangan dilarang
01887|melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan/atau  misalnya
01888|dokumen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia tidak lengkap, maka hal
01889|tersebut  juga  telah  melanggar  Pasal  68  Undang  -  Undang  Perlindungan
01890|Pekerja Migran Indonesia yang mana mengatur terkait setiap Warga Negara
01891|Indonesia  (WNI)  yang  akan  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01892|berangkat  dengan  memenuhi  beberapa  dokumen  yang  dipersyaratkan
01893|sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja
01894|Migran Indonesia;
01895|- Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak  melalui
01896|prosedur yang telah dipersyaratkan, maka perlindungannya adalah dilindungi
01897|sebagai  WNI  dan  bukan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia.  Bahwa  para
01898|korban akan dilindungi oleh negara tetapi kedudukannya sebagai WNI bukan
01899|sebagai Pekerja Migran Indonesia dan pihak yang bertanggung jawab adalah
01900|negara;
01901|- Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa melalui
01902|prosedur  yang  dipersyaratkan  dan  terjadi  suatu  masalah,  maka  ketika
01903|masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia
01904|(KBRI) atau perwakilan kantor-kantor lainnya di Indonesia, nantinya Negara
01905|melalui  Kementerian  Luar  Negeri  akan  berkoordinasi  untuk  tindak  lanjut
01906|permasalahan tersebut dan memulangkan WNI tersebut ke Indonesia;
01907|- Bahwa  berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah Ahli
01908|terima dan baca dari Jaksa Penuntut Umum dikatakan bahwa Terdakwa telah
01909|melakukan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia tanpa prosedur, kemudian
01910|menggunakan  skema  perekrutan  yang  tidak  diatur  dan  menawarkan
01911|pekerjaan yang tidak termasuk dalam daftar pekerjaan yang telah diatur;
01912|- Bahwa  Semua  yang  turut  membantu  baik  orang  perseorangan  bisa
01913|dimintai pertanggung jawaban pidana;
01914|
01915|- Bahwa terkait kewenangan memberangkatkan penumpang yang mana
01916|merupakan Petugas Imigrasi yang bekerja di bandara, menurut Ahli pihak
01917|BP2MI atau P3MI tidak akan ikut campur terkait hal tersebut;
01918|- Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia  adalah warga negara
01919|Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah serta memenuhi
01920|persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
01921|- Bahwa  yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01922|adalah negara-negara yang memiliki kerja sama untuk membutuhkan pekerja
01923|dari Indonesia;
01924|- Bahwa  orang  perseorangan  tidak  diperbolehkan  melakukan
01925|penempatan atau memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
01926|- Bahwa  syarat minimal usia calon Pekerja Migran Indonesia adalah 18
01927|tahun, terkait batasan usia maksimal Pekerja Migran Indonesia tergantung
01928|pada jabatan yang diminta, negara yang meminta Pekerja Migran Indonesia
01929|dan pemberi kerja itu sendiri dimana sesuai permintaan pemberi kerja;
01930|- Bahwa apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi prosedur
01931|seperti adanya ketidaksesuaian usia pada paspor dan KTPnya, maka hal
01932|tersebut merupakan mal dokumentasi;
01933|- Bahwa  sebelum  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  berangkat  untuk
01934|bekerja  ke  luar  negeri,  maka  semua  dokumen  persyaratan  harus  sudah
01935|upload dokumen-dokumen seperti Paspor, Visa, Sertifikat Kompetensi dan
01936|lainnya ke dalam sistem;
01937|- Bahwa  peran  Imigrasi  dalam  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01938|adalah mengeluarkan Paspor;
01939|- Bahwa apabila ada orang yang mau bekerja ke luar negeri, maka orang
01940|tersebut  harus  memasuki  website  via  kerja  milik  Kementerian
01941|Ketenagakerjaan dan di website tersebut orang itu dapat memilih negara
01942|tujuan, memilih tempat penempatan jika orang itu ingin menggunakan skema
01943|keberangkatan Person to Person, setelah itu orang tersebut harus melakukan
01944|upload sertifikat keahlian sesuai pekerjaan yang diminta atau disediakan oleh
01945|emitten  yang  mana  dibuktikan  dengan  sertifikat  kompetensi.  Kemudian,
01946|orang tersebut harus mengupload dokumen kontrak kerja dan dokumen lain.
01947|Setelah seluruh dokumen lengkap, orang tersebut akan mendapatkan nomor
01948|id CPMI dari dinas ketegakerjaan setempat. Kemudian data tersebut akan
01949|ditarik  ke  BP2MI,  sehingga  BP2MI  mengetahui  jika  orang  tersebut  akan
01950|bekerja  sebagai  apa  dan  apa  pekerjaannya,  lalu  perusahaan  penerima
01951|
01952|pekerja  akan  mengajukan  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (OPP)  kepada
01953|BP2MI.  Selanjutnya,  BP2MI  akan  melakukan  pengecekan  atau  verifikasi
01954|dokumen terkait Paspor, Visa Kerja, dan Kontrak Kerja sehinga jika seluruh
01955|dokumen  sesuai,  orang  tersebut  akan  mendapatkan  jadwal  pra-
01956|keberangkatan dan orang tersebut dapat bekerja. Bahwa proses tersebut
01957|adalah proses dengan menggunakan skema Person to Person, tetapi proses
01958|tersebut juga tidak jauh beda dengan skema Goverment to Govenrment atau
01959|yang lainnya. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, dokumen akan masuk ke
01960|dalam sistem BP2MI dan dapat dilakukan pengecekan telah terdaftar sebagai
01961|Pekerja  Migran  Indonesia  atau  tidak.  Setelah  dokumen-dokumen  yang
01962|dipersyaratkan dilakukan verifikasi, maka akan muncul IPMI atau data jika
01963|orang tersebut telah masuk ke dalam data BP2MI sebagai Pekerja Migran
01964|Indonesia;
01965|- Bahwa  jika  prosedur  yang  seharusnya  tidak  dilakukan,  maka  dapat
01966|dikatakan sebagai Pekerja Migran Indonesia illegal, dan tidak ada data di
01967|BP2MI maka dapat dikatakan sebagai PMI yang illegal;
01968|- Bahwa peran BP2MI ada, ketika para Pekerja Migran Indonesia tersebut
01969|mengalami  masalah  yang  terjadi  di  tempat  kerja  mereka,  seperti  PMI
01970|mengalami pelecehan seksual, kekerasan, gaji tidak dibayar dan sebagainya,
01971|tetapi selama tidak ada pengaduan BP2MI tidak memiliki kewenangan untuk
01972|bertindak. Selama tidak ada pengaduan, maka BP3MI tidak akan memiliki
01973|data  dan  tidak  akan  mengetahui  bagaimana  keadaan  Pekerja  Migran
01974|Indonesia;
01975|- Bahwa  terkait Pekerja  Migran  Indonesia  yang  mengalami  kekerasan
01976|atau  permasalahan  lainnya  di  luar  negeri,  mereka  dapat  melaporkan
01977|permasalahan  tersebut  kepada  siapapun  termasuk  BP2MI,  Kepolisian,
01978|Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya, karena bagaimanapun nantinya
01979|seluruh  lembaga  kementerian  akan  berkoordinasi  untuk  menindaklanjuti
01980|laporan tersebut;
01981|- Bahwa sesuai Pasal 81 Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran
01982|Indonesia dikatakan bahwa orang perorangan yang memberikan kesempatan
01983|untuk seseorang berangkat menjadi PMI tanpa prosedur dan dokumen yang
01984|sesuai,  maka  siapapun  orang  tersebut  masuk  ke  dalam  unsur  “orang
01985|perorangan”  dalam  pasal  ini.  Terkait  jika  dokumen  dan  persyaratan
01986|seseorang lengkap kemudian diberangkatkan ke luar negeri menjadi Pekerja
01987|Migran Indonesia lalu apakah orang tersebut masuk ke dalam unsur “orang
01988|
01989|perorangan” dalam Pasal 81 Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran
01990|Indonesia  atau  tidak,  menurut  ahli  hal  tersebut  merupakan  kewenangan
01991|Pekerja Imigrasi terkait membolehkan atau tidak memberangkatkan;
01992|Terhadap  keterangan  Ahli,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01993|menanggapi terhadap Keterangan Ahli.
01994|
01995|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01996|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01997|- Bahwa Jabatan Terdakwa selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan adalah
01998|termasuk  jabatan  struktural  di  bawah  Kasi  Dokumen  Perjalanan  dan  Ijin
01999|Tinggal dan di bawah Kepala Kantor Imigrasi;
02000|- Bahwa  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Terdakwa sebagai  pelaksana,
02001|evaluasi dan pelaporan serta penerbitan pelaksanaan paspor;
02002|- Bahwa  Terdakwa  mengenal  HARUN  ARRASYID  sejak  Terdakwa
02003|bertugas di kantor Imigrasi Kediri. Pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh
02004|Kepala kantor Imigrasi pada saat bertemu di masjid;
02005|- Bahwa  HARUN  ARRASYID  bekerja  sebagai  biro  jasa  pembuatan
02006|paspor;
02007|- Bahwa  persayaratan pembuatan dokumen paspor  yaitu  fotokopi KTP,
02008|KK, akta kelahiran/ ijazah/ buku nikah;
02009|- Bahwa  tahapan  pembuatan  paspor  awalnya  Pemohon  paspor
02010|mengajukan  di bagian  Customer  Service  dan  setelah  petugas  customer
02011|service menerima dokumen pengajuan paspor kemudian Pemohon paspor
02012|mengisi  form  Perdim  11,  setelah  itu  menuju  ke  petugas  entry  data  dan
02013|wawancara. Setelah itu proses verifikasi data kemudian sekitar 4 (empat) hari
02014|kemudian paspor terbit & bisa diambil oleh Pemohon paspor;
02015|- Bahwa Form Perdim bisa diambil Pemohon di depan petugas Customer
02016|Service;
02017|- Bahwa  siapa  saja  bisa  mengisikan  formulir  perdim  tetapi  pengajuan
02018|paspor harus oleh pemohon sendiri;
02019|- Bahwa proses verifikasi dokumen ada pada semua tahapan pembuatan
02020|paspor;
02021|- Bahwa yang memegang dokumen asli adalah Pemohon paspor;
02022|- Bahwa bila ada perbedaan data pada dokumen yang diajukan sebagai
02023|data dukung pembuatan paspor harus ditolak;
02024|- Bahwa  sesuai  dengan  Permenkumham  lama  waktu paspor  terbit
02025|maksimal 4 hari kerja;
02026|
02027|- Bahwa  tidak  ada  ketentuan jenis  paspor  yang  bisa  dipergunakan
02028|sebagai persyaratan bekerja di luar negeri;
02029|- Bahwa biaya pembuatan paspor untuk paspor non elektronik biayanya
02030|Rp  350.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  sedangkan  paspor
02031|elektronik biayanya Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
02032|- Bahwa Terdakwa bertemu HARUN ARRASYID  1 (satu) kali saja pada
02033|waktu di awal perkenalan;
02034|- Bahwa  HARUN ARRASYID mentransfer pada nomoer rekening BCA
02035|milik Terdakwa, yang Terdakwa baru sadari dan ketahui pada waktu proses
02036|pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara HARUN ARRASYID;
02037|- Bahwa  Terdakwa  tidak  ingat bagaimana  HARUN  ARRASYID  bisa
02038|mengetahui nomor rekening Terdakwa;
02039|- Bahwa HARUN ARRASYID tidak pernah datang ke  ruangan Terdakwa
02040|dan meminta bantuan agar pengajuan permohonan pembuatan paspor atas
02041|nama AHMAD ZAINI diubah data tahun lahirnya menjadi lebih muda;
02042|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  mendapatkan  uang  sebesar  Rp
02043|700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari HARUN ARRASYID;
02044|- Bahwa  ada  upaya  Terdakwa  untuk  menolak  uang  pemberian  dari
02045|HARUN ARRASYID dengan mengatakan tidak perlu memberi;
02046|- Bahwa benar di paspor milik AHMAD ZAINI ada paraf dari Terdakwa;
02047|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  memberi  paraf  sebagai  bagian  dari  proses
02048|verifikasi bahwa paspor tersebut layak untuk diserahkan kepada pemohon
02049|paspor, karena terkadang ada cacat produksi dalam pembuatannya misal
02050|kualitas kertas, tinta, dan lain sebagainya;
02051|- Bahwa  paspor  bisa  diambil  oleh  orang  lain  selain  Pemohon  paspor
02052|dengan membawa surat kuasa;
02053|- Bahwa tidak ada biaya lain terkait pembuatan paspor;
02054|- Bahwa  Terdakwa  mengetahui  ada  transferan  di  rekening  BCA milik
02055|Terdakwa pada saat di penyidikan, Terdakwa baru sadari dan ketahui setelah
02056|Terdakwa cetak rekening koran dan ada uang senilai Rp 3.000.000,00 (tiga
02057|juta rupaih) tersebut dengan keterangan “untuk beli susu”;
02058|- Bahwa  Terdakwa  tidak  mengenal  AMADINA  PRISELLA dan  DEDY
02059|VILLIPUS;
02060|- Bahwa Terdakwa aktif bertugas di kantor Imigrasi Kediri  kurang lebih 3
02061|(tiga) bulan sejak Terdakwa dilantik sampai dengan Terdakwa di non aktifkan
02062|karena adanya perkara ini;
02063|
02064|- Bahwa  lama proses pembuatan paspor  dari customer service sampai
02065|dengan tahap wawancara kira – kira 30 menit, tetapi itu juga tergantung
02066|situasi  bila  banyak  pemohon  paspor  yang  mengajukan  permohonan  bisa
02067|lebih dari itu;
02068|- Bahwa dalam pembuatan paspor selalu ada tahapan wawancara;
02069|- Bahwa untuk pembayaran pembuatan paspor sebesar Rp 1.000.000,00
02070|(satu  juta)  rupiah  dilakukan  bersamaan  dengan  billing  penagihan
02071|pembayaran;
02072|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan paspor atas nama AHMAD
02073|ZAINI kepada HARUN ARRASYID;
02074|- Bahwa paraf di paspor oleh petugas Imigrasi itu bukan hal yang wajib
02075|tetapi  merupakan hal yang wajar, tergantung masing –  masing kebijakan
02076|petugas Imigrasi;
02077|- Bahwa  Terdakwa tidak mengetahui kode atau tanda khusus yang ada
02078|pada form Perdim 11 karena Terdakwa tidak pernah memeriksa berkas hanya
02079|memantau melalui sistem saja;
02080|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  dihubungi  HARUN  ARRASYID  untuk
02081|menyampaikan berkas atas nama AHMAD ZAINI;
02082|- Bahwa  yang  Terdakwa  ketahui  terkait  Tindak  Pidana  Perdagangan
02083|Orang (TPPO),  Terdakwa bisa dibilang cukup mengetahui perihal perkara
02084|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Terdakwa beberapa kali
02085|bertugas menanganinya, contohnya kasus Tiongkok dimana Terdakwa turut
02086|terlibat dalam upaya membantu pengungkapan perdagangan manusia yaitu
02087|ratusan  ribu  wanita  dieksploitasi  di  Tiongkok  dengan  modus  perkawinan
02088|semu  dan  juga  Terdakwa  pernah  membongkar  kasus  pelacuran  yang
02089|melibatkan wanita – wanita dari Eropa Timur di Bali;
02090|
02091|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
02092|Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa  serta
02093|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
02094|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
02095|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
02096|1. Menyatakan Terdakwa  FAHMI NUGROHO, A.Md.Im.S.H.  telah terbukti
02097|secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana  “     dengan
02098|sengaja  memberi  kesempatan,     sarana  atau  keterangan    yang  tidak
02099|memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  yang
02100|dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ”
02101|melanggar Pasal 83  Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b,c.d,e  Undang-Undang
02102|RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
02103|Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 Jo Pasal 56 Ke-2
02104|KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum.
02105|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  pidana
02106|penjara selama 5 (lima) bulan  dikurangi  selama terdakwa berada dalam
02107|tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
02108|3. Menyatakan barang bukti berupa :
02109|- 1 (satu) lembar foto  copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
02110|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor A2.284.KP.04.01