00262|- Bahwa Anak didatangi oleh Saksi Safar dan meraba bagian pinggang
00263|Anak  kemudian  ditemukan  sebuah  senjata  tajam  jenis  badik  pada
00264|pinggang sebelah kanan, saat itu Anak tidak melakukan perlawanan dan
00265|mengakui bahwa badik yang ditemukan Saksi adalah milik Anak, lalu Anak
00266|dibawa  oleh  pihak  Kepolisian  Polsek  Wangi  Wangi  Selatan  untuk
00267|diamankan dan diproses lebih lanjut;
00268|- Bahwa Anak membawa badik tersebut untuk menjaga diri;
00269|- Bahwa Anak memiliki musuh;
00270|- Bahwa  badik  yang  ditemukan  oleh  Saksi  Safar  di  pinggang  sebelah
00271|kanan anak;
00272|- Bahwa Anak tidak berkerja, dan badik yang dibawa oleh anak tidak ada
00273|hubungan dalam pekerjaan Anak;
00274|- Bahwa  Anak  sebelumnya  pernah  menggunakan  badik  untuk  melukai
00275|orang lain, namun bukan menggunakan barang bukti badik dalam perkara
00276|ini;
00277|- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik
00278|tersebut;
00279|- Bahwa anak sudah pernah dihukum;
00280|- Bahwa anak telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana;
00281|- Bahwa pertama kali anak melakukan  tindak  pidana  pencurian, kedua
00282|asusila, ketiga membawa senjata tajam dalam perkara ini;
00283|- Bahwa  Anak  Menyesali  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00284|perbuatannya;
00285|Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a
00286|de  charge) maupun  alat  bukti  lain  meskipun  Hakim  telah  memberikan
00287|kesempatan untuk itu;
00288|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari
00289|Anak  yang  pada  pokoknya  menerangkan  anak  dijatuhkan  pidana  seringan-
00290|ringannya  karena  Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
00291|mengulangi perbuatannya;
00292|
00293|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  Laporan  Hasil
00294|Penelitian Kemasyarakatan Nomor WP.27.PAS.10.PK.06.01 - 377 tanggal 25
00295|November  2025  yang  memberikan  rekomendasi  pada  pokoknya  “Pidana
00296|penjara seringan-ringannya bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
00297|Kelas II Kendari” berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU. No. 11 Tahun 2012
00298|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00299|
00300|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu)
00301|bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 15 cm Tajam Kiri
00302|Kanan  Runcing  Pada  Ujungnya  Hulunya  Berwarna  Coklat  Kayu  Sarungnya
00303|Mempunyai 1 (Satu) Lilitan Lakban Berwarna Hitam Besinya Berwarna Besi;
00304|
00305|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00306|bersusuaian,  keterangan  anak  dan  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang
00307|diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00308|- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, sekira pukul
00309|23.30 WITA telah terjadi penangkapan terhadap anak;
00310|- Bahwa benar Anak  ditangkap oleh  kepolsian  Polres  Wakatobi karena
00311|kepemilikan senjata tajam;
00312|- Bahwa benar A nak  pada saat melakukan tindak pidana masih berumur
00313|17 Tahun 11 Bulan;
00314|- Bahwa benar pada saat pemeriksaan tubuh, anak sedang mengkonsumsi
00315|minuman beralkohol;
00316|- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik
00317|dengan  panjang  keseluruhan  15  cm  Tajam  Kiri  Kanan  Runcing  Pada
00318|Ujungnya Hulunya Berwarna Coklat Kayu Sarungnya Mempunyai 1 (Satu)
00319|Lilitan Lakban Berwarna Hitam Besinya Berwarna Besi merupakan milik
00320|Anak;
00321|- Bahwa  benar  anak  sudah  pernah  melukai  orang  lain  menggunakan
00322|senjata tajam;
00323|- Bahwa  benar  tidak  ada  pekerjaan  anak  yang  beruhubungan  dengan
00324|senjata tajam;
00325|- Bahwa benar anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam;
00326|- Bahwa benar anak sudah pernah dihukum;
00327|- Bahwa benar anak telah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana;
00328|- Bahwa benar anak pertama kali melakukan pencurian, kedua tindakan
00329|asusila, ketiga adalah kepemilikan senjata tajam;
00330|- Bahwa  benar  anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
00331|mengulangi perbuatannya;
00332|Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam
00333|putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan
00334|dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara
00335|Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan
00336|dalam putusan ini;
00337|
00338|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim akan  mempertimbangkan
00339|apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan
00340|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00341|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00342|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal  Pasal 2 Ayat (1) Undang-
00343|Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah
00344|"Ordonnantie  Tijdelijke  Bijzondere  Strafbepalingen" (Stbl.  1948  No.17)  Dan
00345|Undang-Undang  R.I.  Dahulu  Nr  8 Tahun  1948  yang  unsur-unsurnya  adalah
00346|sebagai berikut :
00347|1. Unsur Barang Siapa; 
00348|2. Unsur Tanpa hak;
00349|3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
00350|memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
00351|membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam
00352|miliknya,  menyimpan  mengangkut  menyembunyikan  mempergunakan
00353|atau, mengeluarkan dari Indonesia;
00354|4. Unsur  suatu  senjata  pemukul,  senjata  penikam,  atau  senjata
00355|penusuk;
00356|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00357|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00358|Ad.1. Unsur Barang siapa;
00359|Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” atau “setiap
00360|orang”  merupakan  unsur  subyek  (normadressaat) yaitu  unsur  yang
00361|menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak
00362|mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga
00363|unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur
00364|ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti
00365|delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang
00366|siapa”  atau  “setiap  orang”  sebagai  subyek  hukum  pidana  cukup  dengan
00367|menyatakan bahwa identitas pelaku tindak pidana yang diperiksa sama dengan
00368|apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya
00369|Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana
00370|maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan
00371|dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;
00372|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penuntut  Umum  telah
00373|menghadapkan  orang  perseorangan  bernama  umur  17  (tujuh  belas)  tahun
00374|dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan
00375|Hal. 10 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00376|
00377|tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana  yang didakwakan kepadanya,
00378|oleh  karenanya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang
00379|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)
00380|menyebutkan “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut
00381|Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum
00382|berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana ”.
00383|Sehingga  dari  ketentuan  tersebut  secara  formil  seorang  anak  berhadapan
00384|dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak Berkonflik
00385|dengan Hukum mensyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas)
00386|tahun tetapi belum berumur 18 (delapan) tahun.
00387|Menimbang, bahwa Anak didakwa Penuntut Umum melakukan tindak
00388|pidana tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata
00389|penusuk  tentunya  didasarkan  atas  bukti  permulaan  yang  cukup  dengan
00390|mengingat asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent;
00391|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  identitas  lengkap  Anak  telah
00392|diperiksa dan ternyata Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan
00393|surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Hakim
00394|telah terbukti bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana
00395|yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak
00396|terdapat kesalahan orang atau error in persona  yang diajukan ke persidangan,
00397|oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;
00398|Ad.2. Unsur Tanpa Hak;
00399|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tanpa  hak  adalah  tidak
00400|berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak
00401|berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur keempat
00402|yaitu terhadap senjata pemukul, penikam atau penusuk. Karenanya, menurut
00403|hemat  Hakim  sebelum  mempertimbangkan  lebih  lanjut  unsur  ini  perlu
00404|dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau
00405|penusuk yang telah dibawa oleh Anak sebagaimana diajukan sebagai barang
00406|bukti dalam perkara ini;
00407|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951
00408|tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau
00409|penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor
00410|12 Tahun 1951 tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul,
00411|senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-
00412|barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau
00413|untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan
00414|Hal. 11 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00415|
00416|dengan  sah  pekerjaan  atau  yang  nyata-nyata  mempunyai  tujuan  sebagai
00417|barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ( merkwaardigheid). Dari
00418|bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut
00419|dapatlah  disimpulkan  bahwa  hal-hal  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut
00420|adalah merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat
00421|Nomor 12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa,
00422|menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur ke-3
00423|diperlukan izin dari pihak yang berwenang yang mana setelah dikaitkan dengan
00424|fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa
00425|Anak tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa
00426|senjata tajam tersebut;
00427|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan
00428|keterangan  Anak  diperoleh  fakta  bahwa  Anak pada  hari  Jumat,  tanggal  7
00429|November  2025 sekita pukul 23.30 WITA  bertempat di kabupaten  Wakatobi
00430|membawa  1 (satu) bilah badik kemudian ditangkap  oleh petugas  kepolisian
00431|Polres Wakatobi;
00432|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “badik”  adalah
00433|pisau panjang dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat dari
00434|suku Makassar dan suku Bugis yaitu sisi tajam tunggal atau ganda dengan
00435|panjang bisa mencapai sekitar setengah meter;
00436|Menimbang,  bahwa  selain  fakta  di  atas  Hakim  juga  telah  melihat
00437|langsung senjata tajam yang dibawa oleh Anak, karena senjata tajam tersebut
00438|memang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara  ini. Dari penglihatan
00439|Hakim tersebut serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Anak, maka
00440|dapatlah disimpulkan senjata yang dibawa oleh Anak yaitu 1 bilah senjata tajam
00441|jenis badik dengan panjang keseluruhan 15 cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada
00442|Ujungnya Hulunya Berwarna Coklat Kayu Sarungnya Mempunyai 1 Satu Lilitan
00443|Lakban Berwarna Hitam Besinya Berwarna Besi yang kegunaannya memang
00444|nyata-nyata untuk menusuk dan atau menikam;
00445|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang menerangkan
00446|bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah badik yang disimpan di pinggang kanan
00447|dengan alasan untuk jaga diri, sehingga menurut Hakim pisau badik dalam
00448|perkara anak  ini tidak ada  hubungannya  dengan pekerjaan  sehari-hari atau
00449|pekerjaan  rumah  tangga,  barang  pusaka  maupun  barang  kuno  yang  mana
00450|memang Anak pada kenyataannya meskipun sudah tidak sekolah namun belum
00451|memiliki pekerjaan;
00452|Hal. 12 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00453|
00454|Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam jenis badik yang dibawa
00455|oleh Anak sudah dinyatakan sebagai alat penusuk dan bukan merupakan alat
00456|rumah tangga, maka apa yang dibawa oleh Anak tersebut termasuk dalam jenis
00457|senjata yang tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
00458|Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya
00459|untuk  memiliki,  membawa,  menyimpan  atau  hal-hal  lainnya  sebagaimana
00460|dikehendaki dalam unsur ke-3 diperlukan izin dari pihak yang berwenang yang
00461|mana  setelah  dikaitkan  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap
00462|dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak tidak memiliki izin yang sah
00463|dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
00464|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
00465|sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “tanpa hak”
00466|ini  telah terpenuhi;
00467|Ad.3.Unsur  “memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba
00468|memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
00469|membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam
00470|miliknya,  menyimpan,  mengangkut  menyembunyikan,  mempergunakan
00471|atau, mengeluarkan dari Indonesia;
00472|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya
00473|apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah
00474|unsur tersebut;
00475|Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas Hakim juga perlu
00476|mempertimbangkan  tentang  bagaimana  apabila  cara  penerapan  Pasal  2
00477|Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  tidak  dilakukan  secara
00478|menyeluruh  sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Sebagaimana  diketahui,
00479|perbuatan  yang  dilarang  oleh  pasal  tersebut  bukan  saja  membawa  senjata
00480|penikam,  penusuk  atau  pemukul  akan  tetapi  juga  terhadap  memiliki,
00481|menyimpan,  menguasai  dan  sebagainya,  sehingga  apabila  dalam
00482|penerapannya ayat (2) tentang pengecualian tidak diikutsertakan akan berakibat
00483|setiap orang yang mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan
00484|terjerat oleh undang-undang ini dan sebagai akibatnya maka seluruh rakyat
00485|Indonesia  termasuk  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  bahkan  Presiden  pun  yang
00486|mempunyai  atau  memiliki  pisau  atau  sabit  yang  dipergunakan  sebagai  alat
00487|rumah  tangga  di  rumah  atau  alat  pertanian  masing-masing  akan  terancam
00488|masuk penjara karena terjerat oleh Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12
00489|Tahun 1951;
00490|Hal. 13 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00491|
00492|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana
00493|diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, perbuatan Anak pada  saat
00494|membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan
00495|15 cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada Ujungnya Hulunya Berwarna Coklat
00496|Kayu Sarungnya Mempunyai 1 (Satu) Lilitan Lakban Berwarna Hitam Besinya
00497|Berwarna Besi, maka telah cukuplah beralasan bagi Hakim untuk menyatakan
00498|unsur ke-3, utamanya “membawa” telah terpenuhi;
00499|Ad.4. Unsur suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
00500|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya
00501|apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah
00502|unsur tersebut;
00503|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah
00504|diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, rangkaian perbuatan Anak
00505|yang  telah  membawa  senjata  tajam  jenis  badik  yang  merupakan  senjata
00506|penusuk, terlebih  lagi  tidak  ada  hubungannya  dengan  pekerjaan  sehari-hari
00507|maupun kegiatan rumah tangga dari Anak, maka cukup beralasan bagi Hakim
00508|untuk  menyatakan  unsur  ke-4,  utamanya  mengenai  “senjata  penikam”  atau
00509|“senjata penusuk” telah terpenuhi;
00510|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
00511|Undang-Undang  Darurat Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang
00512|Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.
00513|17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi berdasarkan
00514|bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapat keyakinan bahwa Anaklah sebagai
00515|orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Anak
00516|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
00517|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut
00518|Umum;
00519|Menimbang,  bahwa  selama  berlangsungnya  persidangan  tidak
00520|ditemukan  adanya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat
00521|melepaskan  anak  dari  tuntutan  pidana,  maka  anak  haruslah
00522|mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan dijatuhi pidana dan/atau
00523|tindakan atas kesalahannya tersebut;
00524|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan
00525|telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif maupun syarat
00526|subjektif),  maka  Anak  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
00527|didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu Anak harus dijatuhi pidana;
00528|Hal. 14 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00529|
00530|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  terhadap  Anak,
00531|sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-
00532|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00533|Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan
00534|penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing
00535|Kemasyarakatan;
00536|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penuntut  Umum  mengajukan
00537|tuntuan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di
00538|LPKA Kendari;
00539|Menimbang, bahwa Wali Anak dan Penasihat Hukum Anak memberikan
00540|pendapat agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak
00541|telah  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00542|perbuatannya;
00543|Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut
00544|dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, pendapat dari Wali
00545|Anak  serta  permohonan  dari  Anak  dan  Penasihat  Hukumnya,  maka  Hakim
00546|mempertimbangkan sebagai berikut: