01676|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan
01677|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01678|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
01679|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- gunaan kekuasaan
01680|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
01681|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
01682|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini,
01683|kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa
01684|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01685|
01686|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya  unsur-unsur perbuatan yang sudah
01687|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya
01688|tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu
01689|selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan;
01690| Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk membuktikan telah nyata ada daya
01691|paksa yang dialami oleh Saksi Korban untuk melakukan sesuatu hal itu tidak terletak pada
01692|pihak penyedia ataupun pemberi jasa pelayanan tetapi melainkan kepada pelaku pelaksana
01693|jasa tersebut dalam hal ini yang menjadi penyedia atau pemberi fasilitas jasa pelayanan
01694|open BO adalah terdakwa dan pelaksana jasa layanan Open BO itu adalah Saksi Korban;
01695| Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban  dipersidangan
01696|menegaskan Bahwa alasan Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau
01697|berhubungan badan / bersetubuh dengan pelanggan café oleh karena untuk menutupi
01698|utang-utang yang dimiliki oleh saksi Ristiana kepada Terdakwa oleh karena Saksi Korban
01699|memiliki Hutang sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu
01700|rupiah), ditambah biaya teravel pangkalan bun ke tempat kerja Saksi Korban sebesar Rp.
01701|500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pembelian sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus
01702|ribu rupiah), jadi total keseluruhan hutang yang harus Saksi Korban tanggung sebesar Rp.
01703|7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) , sehingga atas dasar hal
01704|tersebut cukup menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban
01705|untuk melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh
01706|dengan tamu ataupun pengunjung tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan
01707|secara ikhlas oleh Saksi Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan
01708|oleh Saksi Korban yang tidak langsung membuat Saksi Korban tergerak agar supaya
01709|menyelesaikan utang-utang miliknya kepada Terdakwa dengan melakukan OPEN BO
01710|(OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi Korban tersebut;
01711| Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Terdakwa dipersidangan yang
01712|menegaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengancam ataupun memaksa
01713|Saksi Korban untuk melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan /
01714|bersetubuh dengan Saksi Korban tersebut namun terjadinya hal tersebut atas keinginan
01715|Saksi Korban sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01716|- Bahwa pada dasarnya apabila merujuk salah satu unsur pada perkara aquo dalam
01717|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01718|Tindak Pidana Perdagangan Orang menyangkut “Yang melakukan perekrutan,
01719|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
01720|seseorang” tersebut Majelis Hakim menilai Unsur ini oleh undang -undang
01721|diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang
01722|melanggar undang-undang pidana). Secara sederhana unsur ini merupakan bentuk
01723|
01724|perbuatan pidanannya yang diatur dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No.
01725|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam
01726|hal ini Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang artinya unsur-unsur ini
01727|yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan
01728|termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya atau
01729|dikenal dengan istilah mens rea atau sikap batin atau niat jahat, Memperhatikan
01730|unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini adalah bercorak
01731|kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit dengan menggunakan frasa
01732|"dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan frasa “dengan
01733|ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai bagian
01734|dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang
01735|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk dengan ancaman kekerasan, dengan
01736|penggunaan kekerasan, dengan penculikan, dengan penyekapan, dengan
01737|pemalsuan, dengan penipuan, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01738|rentan, dengan penjeratan utang; atau dengan memberi bayaran atau manfaat;
01739|- Bahwa Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
01740|orang lain, namun hal tersebut tidak serta merta dijadikan dasar tidak terpenuhinya
01741|kesalahan Terdakwa sebagaimana kualifikasi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
01742|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  oleh karena
01743|Makna usnur ini yakni walaupun pelaku berdalih telah memperoleh persetujuan dari
01744|orang yang dipekerjakan secara seksual, maka dalih tersebut tidak serta merta
01745|menghapus sifat pidananya. Artinya, ada atau tidak adanya persetujuan dari orang
01746|yang dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, manakala perbuatan perekrutan,
01747|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
01748|seseorang telah terjadi, maka pelaku dapat dipidana sebagai bentuk
01749|pertanggungjawaban pidananya.
01750|- Bahwa pada dasarnya rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21
01751|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01752|menegaskan adanya tindakan eksploitasi atas diri korban itu tidak semata-mata
01753|dengan cara memaksa ataupun mengancam seseorang melainkan hal tersebut bisa
01754|saja terjadi dengan adanya persetujuan sendiri dari korban namun bertentangan
01755|dengan sikap bathin dari korban;
01756|- Bahwa patut disadari yang harus dibuktikan dengan adanya peran Terdakwa yang
01757|membuat sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut secara tidak langsung
01758|melakukan sesuatu hal denga n bertentangan hati nuraninya  yang mendorong
01759|seseorang secara tidak langsung untuk berbuat sesuatu;
01760|
01761|- Bahwa merujuk pada keterangan Saksi Korban yang menegaskan Bahwa alasan
01762|Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan /
01763|bersetubuh dengan pelanggan café oleh karena untuk menutupi utang-utang yang
01764|dimiliki oleh Saksi Korban kepada Terdakwa cukup menjadi persangkaan Majelis
01765|Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban untuk melakukan OPEN BO (OPEN
01766|BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan tamu ataupun pengunjung
01767|tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan secara ikhlas oleh Saksi
01768|Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan oleh Saksi
01769|Korban yang didapatkan secara tidak langsung tersebut lah oleh karena adanya
01770|kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya membuat Saksi Korban tergerak agar
01771|supaya melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan /
01772|bersetubuh dengan keungtungannya Saksi Korban dapat segera melunasi hutang-
01773|hutang miliknya kepada Terdakwa;
01774|- Berdasarkan dalil bantahan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat Foto
01775|copy surat Kesepakatan perdamaian antara Saksi Korban dengan Lina Kusuma
01776|tanggal 24 April 2025 beserta la mpirannya (Vide Bukti T -1), Fotocopy Bukti
01777|percakapan beserta lampirannya,(vide bukti T-2) dan Flasdisk terkait bukti rekaman,
01778|(Vide bukti T -3) tersebut menurut hemat Majellis Hakim tidak cukup dapat
01779|memberikan gambaran bahwa tidak adanya tindakan yang mengarah pada unsur
01780|bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan daya upaya paksa baik langsung
01781|ataupun tidak langsung kepada Saksi Korban untuk baik melakukan ataupun tidak
01782|melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh
01783|dengan Saksi Korban tersebut;
01784| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
01785|berpendapat bahwa unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, dan Penerimaan
01786|Seseorang dengan Penjeratan Utang dengan Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang
01787|Memegang Kendali Atas Orang Lain dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut telah
01788|terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
01789| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur
01790|tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
01791|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti
01792|maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01793|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota
01794|Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa;
01795|Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca serta mempelajari nota
01796|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim menilai yang
01797|menjadi dalil pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yakni kurang sempurnanya
01798|
01799|pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena seluruh keterangan saksi-saksi
01800|tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak
01801|pidana perdagangan orang hanya pelanggaran tanpa izin mendirikan tempat hiburan
01802|berupa “CAFE MAK DHUT” yang juga sama -sama menyedia PEMANDU LAGU/LADY
01803|COMPANION (LC) yang DIDUGA TANPA IZIN dan atau ADA IZIN CAFE KARAOKE
01804|“PRINCESS” KAB. SUKAMARA, yang terletak di Jalan Tjilik Riwut, Natai Sedawak, Kec.
01805|Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang letaknya tidak jauh dari Kantor
01806|Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukamara dan Polres Sukamara;
01807|Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan
01808|sebagai berikut:
01809|- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perundang -undangan yang berlaku
01810|bahwasanya kebenaran yang hendak dicapai dalam perkara pidana adalah
01811|kebenaran Materil, dalam hal ini adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
01812|petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dapat menguatkan dalil-dalil baik yang
01813|diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP);
01814|- Bahwa terkait bantahan didalam Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa
01815|mengenai tidak terdapat alat bukti surat yang membuktikan bahwa Terdakwa telah
01816|melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang hanya pelanggaran tanpa
01817|izin mendirikan tempat hiburan berupa “CAFE MAK DHUT” yang juga sama-sama
01818|menyedia PEMANDU LAGU/LADY COMPANION (LC) yang DIDUGA TANPA IZIN
01819|dan atau ADA IZIN CAFE KARAOKE “PRINCESS” KAB. SUKAMARA, yang terletak
01820|di Jalan Tjilik Riwut, Natai Sedawak, Kec. Sukamara, Kabupaten Sukamara,
01821|Kalimantan Tengah, yang letaknya tidak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri
01822|Kabupaten Sukamara dan Polres Sukamara , Majelis Hakim akan
01823|mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada dasarnya secara nyata Terdakwa
01824|telah merekrut dan mempekerjakan saksi korban ditempat karoke milik Terdakwa hal
01825|mana alasan Saksi Korban  melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau
01826|berhubungan badan / bersetubuh  dengan pelanggan café oleh k arena untuk
01827|menutupi utang-utang yang dimiliki oleh saksi Ristiana kepada Terdakwa oleh
01828|karena Saksi Korban memiliki Hutang sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan
01829|ratus delapan puluh ribu rupiah), ditambah biaya teravel pangkalan bun ke tempat
01830|kerja Saksi Korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pembelian
01831|sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan hutang
01832|yang harus Saksi Korban tanggung sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus
01833|delapan puluh ribu  rupiah), sehingga atas dasar hal tersebut cukup menjadi
01834|persangkaan Majelis Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban untuk melakukan
01835|OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan tamu
01836|
01837|ataupun pengunjung tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan secara
01838|ikhlas oleh Saksi Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan
01839|oleh Saksi Korban yang tidak langsung membuat Saksi Korban tergerak agar
01840|supaya menyelesaikan utang-utang miliknya kepada Terdakwa dengan melakukan
01841|OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi
01842|Korban tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan tidak
01843|adanya tindakan ancaman langsung oleh Terdakwa melainkan kegiatan tersebut
01844|atas keinginan sendiri oleh saksi korban sampai dengan adanya kesepakatan damai
01845|antara Terdakwa dengan saksi korban maka hal tersebut menurut hemat Majelis
01846|Hakim tidak dapat dijadikan tidak terpenuhinya unsur perbuatan Tindak Pidana
01847|Perdagangan Orang selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan oleh
01848|Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membantah atau membuktikan sebaliknya
01849|terkait adanya kegiatan Open BO yang dilakukan oleh saksi korban dengan alasan
01850|adanya terkait utang yang dimiliki oleh saksi korban kepada Terdakwa dan selama
01851|dipersidangan oleh Terdakwa maupun penasihat hukum tidak membantah dan hal
01852|tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup hanya dengan mendalilkan didalam nota
01853|pembelaan ataupun bantahan terdakwa melainkan harus dibuktikan dengan saksi,
01854|ahli maupun surat ya ng dapat membantah hal tersebut dan hal tersebut telah
01855|dipertimbangkan secara lengkap didalam pertimbangan sebelumnya;
01856|- Bahwa selain itu didalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga oleh
01857|Terdakwa telah melampirkan terkait bukti-bukti surat hasil screen shout whatsapp,
01858|kesepakatan damai, flashdisk ataupun lampiran-lampiran perkara-perkara yang
01859|memiliki kualifikasi perkara yang sama menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa
01860|terkait adanya pemidanaan yang dispari tas, atas hal tersebut Majelis Hakim
01861|berpandangan bahwa Disparitas putusan dalam pidana mengacu pada perbedaan
01862|dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk kasus -kasus serupa, Hal ini
01863|menurut Majelis Hakim bisa terjadi karena berbagai faktor yaitu Faktor-faktor yang
01864|Mempengaruhi Disparitas Putusan, Faktor Internal Hakim berupa Kepribadian,
01865|latar belakang, pengalaman, dan keyakinan hakim dapat mempengaruhi
01866|pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, Faktor Eksternal yaitu terdiri dari
01867|Undang-undang berupa  Terkadang, undang-undang itu sendiri dapat memberikan
01868|kebebasan interpretasi yang luas bagi hakim, yang dapat menyebabkan perbedaan
01869|putusan, Faktor Sosial dan Ekonomi:  berupa Keadaan sosial dan ekonomi
01870|terdakwa, serta dampak kejahatan terhadap korban, juga dapat menjadi
01871|pertimbangan hakim dan Faktor Sistem Hukum: berupa Sistem peradilan yang
01872|kompleks dan kurangnya pedoman yang jelas dalam penjatuhan pidana juga dapat
01873|berkontribusi pada disparitas;
01874|
01875|- Bahwa selain itu setelah Majelis Hakim merujuk pada perkara-perkara yang dijadikan
01876|lampiran dalam Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya
01877|setelah Majelis Hakim melihat telah nyata ternyata perkara-perkara tersebut tidak
01878|dasar putusan dalam penjatuhan pidananya tersebut berbeda -beda termasuk
01879|pertimbangan hakim tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta
01880|perbedaan dalam penafsiran hukum, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim hal
01881|tersebut tidak dapat dijadikan adanya tindakan disparitas putusan;
01882|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka
01883|Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum
01884|Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;
01885|Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan
01886|terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01887|- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (speciale preventie)
01888|yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak
01889|melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan
01890|kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan
01891|tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
01892|- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka
01893|dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh
01894|Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada
01895|Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan
01896|kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya
01897|dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
01898|- bahwa merujuk pada surat dakwaa n penuntut umum yang mendakwa Terdakwa
01899|dengan dakwaan alternatif hal mana berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim
01900|dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang -Undang
01901|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01902|Perdagangan Orang, hal mana menegaskan didalam ketentuan tersebut diatur
01903|dengan ancaman pidana penjara Minimal 3 (tiga) tahun dan Maksimal 15 (lima) belas
01904|tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00,-(seratus dua puluh juta
01905|rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00,-(enam ratus juta rupiah) maka apabila
01906|mengacu pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku maka terhadap
01907|penjatuhan pidana bagi terdakwa seharusnya menjatuhkan pidana antara hukuman
01908|minimum dan maksimum yang d iancamkan dalam pasal pidana bersangkutan
01909|sehingga berdasarkan ketentuan Hukum tersebut Majelis Hakim berpandangan terkait
01910|dengan penjatuhan pidana bagi Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi
01911|Terdakwa dan saksi korban;
01912|
01913|- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan
01914|Terdakwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada
01915|pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di
01916|dalam penegakan hukum ;
01917|- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa
01918|secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan
01919|mempertimbangkan berdasarkan Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice ,
01920|menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana y ang akan dijatuhkan kepada
01921|terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
01922|Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
01923|Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-
01924|unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga
01925|terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01926|perbuatan tersebut;
01927|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam  dakwaan
01928|Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
01929|terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
01930|sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;
01931|Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif kesatu
01932|penuntut umum Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01933|Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat
01934|minimum pembuktian (bewijs minimum) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara
01935|sah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan dalam amar putusan;
01936|Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam
01937|Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01938|Perdagangan Orang ini kumulatif dengan pidana badan/kurungan maka Terdakwa juga
01939|harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika
01940|denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan
01941|disebutkan dalam amar putusan;
01942|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal
01943|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar
01944|dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01945|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus
01946|dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01947| Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
01948|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01949|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01950|
01951|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01952|Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada
01953|dalam tahanan;
01954|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa
01955|- 1 (satu) buah buku catatan tamu Cafe atau Karaoke MAK NDUT berwarna Hitam dan
01956|bermotif bunga;
01957|- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Cafe dan Karaoke MAK NDUT;
01958|- 1 (satu) lembar Baju Dress berwarna Hitam.
01959|- 1 (satu) unit Lod Proyektor merk INFOCUS berwarna Hitam dengan Part Nomor :
01960|IN112AA beserta dengan 1 (satu) buah Remote Proyektor merk INFOCUS dengan
01961|Model Nomor : B-2701;
01962|- 1 (satu) unit Microphone merk JBL NK -77 berwarna Hitam beserta Kabel berwarna
01963|Hitam:
01964|- 1 (satu) unit Microphone berwama Silver beserta kabel berwarna Cokelat;