02548|Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Gandusari,
02549|Kabupaten Blitar;
02550|69) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02551|YULIATIN, NIK: 3505154807850002, alamat Dusun Sukosewu, RT. 01
02552|RW. 08, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
02553|70) 1  (satu)  lembar  tangkapan  layar  /  screenshots  Perjanjian
02554|Penempatan  an.  YULIATIN,  NIK:  3505154807850002,  alamat  Dusun
02555|Sukosewu.  RT.  01  RW.  08,  Desa  Sukosewu,  Kecamatan  Gandusari,
02556|Kabupaten  Blitar,  dengan  pekerjaan  Caregiver  Zhongxin  Human
02557|Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka Putra;
02558|71) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02559|SELA AGUSTIN ANGGRAINI, NIK: 3505104508060001, alamat Dusun
02560|Tegalrejo,  RT.  003  RW.  011,  Desa  Sawentar,  Kecamatan  Kanigoro,
02561|Kabupaten Blitar;
02562|72) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02563|THERESIA  SUNARMI,  NIK:  3505084203780003,  alamat  Dusun
02564|Kalidahu, RT. 19 RW. 08, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten
02565|Blitar;
02566|73) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02567|YENI, NIK: 3505106204000002, alamat Lingkungan Jajar, RT. 005 RW.
02568|006, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
02569|74) 1  (satu)  bendel  copy Perjanjian  Penempatan  an. YULIATIN,  NIK:
02570|3505154807850002,  alamat  Dusun  Sukosewu,  RT.  01  RW. 08,  Desa
02571|Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan pekerjaan
02572|Caregiver Zhongxin Human Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka
02573|Putra dengan negara tujuan penempatan Taiwan;
02574|Barang  bukti  tersebut  telah  disita  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang
02575|berlaku  dan  Terdakwa  maupun  saksi – saksi telah  membenarkannya
02576|sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam
02577|perkara ini;
02578|
02579|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi  dan
02580|keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti
02581|yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
02582|berikut:
02583|- Bahwa benar, Terdakwa bekerja dalam bidang Lembaga Pelatihan
02584|Kerja  "SINAR  PUTRA  PANJALU"  yang  beralamat  di  Jl.  Kota  Baru,
02585|Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
02586|- Bahwa  benar,  LPK  "SINAR  PUTRA  PANJALU"  bergerak  dalam
02587|kegiatan pelatihan Bahasa Jepang untuk Calon Pekerja Migran Indonesia
02588|
02589|(CPMI)  dan  sebagai  tempat  pengujian  dalam  penerbitan  sertifikat
02590|kompetensi;
02591|- Bahwa  benar,  pada  saat  Saksi  Petugas  diantaranya  yaitu  Saksi
02592|KOKO SETYO W., S.H., melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang
02593|beralamat  di  Lingkungan  Banjarjo,  Kelurahan  Kanigoro,  Kecamatan
02594|Kanigoro,  Kabupaten  Blitar,  telah  mendapati  adanya  4  (empat)  orang
02595|CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri dengan tujuan Singapura dan
02596|Hongkong,  diantaranya  atas  nama  PRISILIA  DEWI,  SELA  AGUSTIN,
02597|AGUSTIN MELIANTRIS dan SISKA ANGGRAENI;
02598|- Bahwa  benar,  berdasarkan  barang  bukti  berupa  dokumen  yang
02599|ditemukan di tempat Terdakwa, diketahui ada 3 (tiga) orang yang telah
02600|diberangkatkan oleh Terdakwa ke Singapura, yaitu atas nama THERESIA
02601|SUNARMI, YULIATIN dan YENI YULIANA, yang mana 2 (dua) orang PMI
02602|diantaranya  atas  nama  THERESIA  SUNARMI  dan  YULIATIN  sudah
02603|dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada  permasalahan  di  Singapura,
02604|sedangkan  PMI  atas  nama  YENI  YULIANI  saat  ini  masih  bekerja  di
02605|Singapura;
02606|- Bahwa  benar,  syarat  yang  diminta  oleh  Terdakwa  untuk  dapat
02607|diberangkatkan dan ditempatkan sebagai PMI ke Singapura yaitu: sehat
02608|jasmani rohani  (Medical Check Up)  dan menyerahkan dokumen pribadi
02609|berupa Surat Nikah, KK, KTP , ljazah, Akta Lahir;
02610|- Bahwa benar, saksi – saksi diantaranya Saksi THERESIA SUNARMI,
02611|Saksi  PRISILIA DEWI,  Saksi  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI  dan  Saksi
02612|YULIATIN  (keterangan  dibacakan  di  depan  persidangan),  sebelum
02613|diberangkatkan  sebagai  PMI  oleh  Terdakwa,  telah  melakukan  Medical
02614|Check Up  di Laboratorium Klinik Ar Rahman yang beralmat di Jl. Imam
02615|Bonjol No. 17 Kota Blitar;
02616|- Bahwa benar, untuk dokumen berupa Paspor milik CPMI tersebut
02617|dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi masing – masing CPMI dan
02618|untuk biaya pengurusan Paspor ditanggung oleh Terdakwa;
02619|- Bahwa  benar,  saksi  –  saksi  yang  merupakan  CPMI  yang
02620|diberangkatkan  oleh  Terdakwa  tersebut  tidak  mempunyai  sertifikat
02621|pelatihan  kerja,  tidak  melakukan  pendaftaran  ke  Disnaker  setempat
02622|ataupun memiliki lD PMI;
02623|- Bahwa  benar,  untuk  menjadi  CPMI  ke  Singapura  dengan
02624|keberangkatan  melalui  Terdakwa  tersebut  tidak  dipungut  biaya  namun
02625|pembayarannya akan dipotong melalui gaji apabila PMI sudah bekerja di
02626|Singapura;
02627|- Bahwa  benar,  proses  penempatan  CPMI  ke  luar  negeri  yang
02628|dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya:
02629|
02630|1) Terdakwa  selaku  pemilik  LPK  "SINAR  PUTRA PANJALU"
02631|hanya berwenang melakukan pelatihan saja terhadap CPMI dan tidak
02632|diperbolehkan menerima pendaftaran maupun penempatan CPMI ke
02633|luar negeri;
02634|2) Dalam proses penempatan yang dilakukan oleh Terdakwa,
02635|tidak  dilakukan  pendaftaran  dan  pengunggahan  dokumen  melalui
02636|Disnaker;
02637|3) Proses  pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  tempat  yang
02638|tidak direkomendasikan oleh Disnaker;
02639|4) Tidak  dilakukan  pelatihan  kerja  sehingga  tidak  memiliki
02640|sertifikat kompetensi;
02641|5) Tidak dilakukan pendaftaran di SISKOP2Ml sehingga tidak
02642|mendapatkan ID PMI;
02643|6) Terhadap  CPMI  tidak  dilakukan  pendaftaran  kepesertaan
02644|Jaminan Sosial / BPJS Ketenagakerjaan;
02645|7) Pengurusan  Paspor  tidak  sesuai  dengan  ketentuan; Tídak
02646|dilakukan  pembekalan  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan  –  OPP)
02647|sebelum pemberangkatan;
02648|- Bahwa benar, akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh Terdakwa
02649|tanpa  melalui  proses  sesuai  dengan  ketentuan,  maka  terhadap  PMI
02650|tersebut tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar
02651|negeri, seperti halnya terhadap Saksi THERESIA SUNARMI dan Saksi
02652|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan), saat mengalami
02653|permasalahan di Singapura maka pihak keluarga yang harus menanggung
02654|biaya kepulangan dan tidak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah;
02655|- Bahwa  benar,  sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,
02656|S.Psi., M.M., sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
02657|18 Tahun 2017 Pasał 51  "Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan
02658|Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa
02659|SIP3MI dari  Menteri" dan  Pasal  59  "Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02660|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
02661|SIP2MI";
02662|- Bahwa benar, sebagaimana penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO,
02663|sesuai dengan Pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18
02664|Tahun 2017, pelaksana penempatan PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu: 1)
02665|Badan, 2) P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan
02666|3) Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan
02667|sendiri, yang artinya orang perseorangan yang tidak termasuk kedalam
02668|kategori Pasal 49 tersebut maka dilarang menjadi pelaksana penempatan
02669|PMI;
02670|
02671|- Bahwa benar, sebagaimana penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO,
02672|bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  hanya  dapat  melakukan
02673|verifikasi  dan  melihat  data  link  Siap  Kerja  atas  warga  /  CPMI  yang
02674|beralamat  di  wilayah  Administrasi  Kabupaten  Blitar  saja,  selanjutnya
02675|setelah dilakukan  pengecekan data  pada link  Siap Kerja, ditemukan 2
02676|(dua) data saja yaitu atas nama:
02677|1) AGUSTIN  MELIANTRIS,  NIK:  3572024508980002,  alamat
02678|Dusun  Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan
02679|Gandusari,  Kabupaten  Blitar,  dengan  keterangan  terverifikasi  pada
02680|Siap Kerja pengajuan sebagai CPMI;
02681|2) THERESIA  SUNARMI  Binti  KATΙΜΑΝ,  NIK:
02682|3505084203780003, alamat Dusun Kalidahu, RT. 19 RW. 08, Desa
02683|Ngeni, Kecamatan  Wonotirto,  Kabupaten  Blitar,  dengan  keterangan
02684|terverifikasi pada Siap Kerja pengajuan sebagai CPMI;
02685|- Bahwa  benar,  sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,
02686|S.Psi., M.M., bahwa syarat suatu sarana kesehatan untuk dapat menjadi
02687|lokasì sarana kesehatan rujukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi
02688|untuk  CPMI  yang  akan  melakukan  Medical  Check  Up merujuk  ke
02689|Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013
02690|Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Pemeriksaan  Kesehatan  Calon
02691|Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik
02692|Indonesia  Nomor  hk.02.02/B/614/2022  Tentang  Pemeriksaan  Psikologi
02693|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia,  selanjutnya  sarana  kesehatan  yang
02694|memenuhi  syarat  dan  menjadi  rujukan  untuk  pemeriksaan  CPMI
02695|berdasarkan  data  di  SISKOP2MI  sarana  kesehatan  yang  berada  di
02696|wilayah Kabupaten Blitar terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Medika Utama di
02697|Jalan Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur;
02698|- Bahwa benar, sebagaimana penjelasan Ahli GANJAR ARDIANSYAH,
02699|bahwa maksud dilakukan kroscek terkait dengan wawancara mengenai
02700|negara  yang  akan  dituju  dan  lama  perjalanan, karena  merupakan  hak
02701|setiap  warga  negara  untuk  berkunjung  ke  luar  negeri  dan  lama
02702|perjalanannya,  namun  apabila  ditemukan  kemudian  hari  berdasarkan
02703|Pasal 126 huruf (c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
02704|2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai peruntukan pada saat wawancara
02705|permohonan Paspor maka bisa dikenakan sangsi pidana dan denda dan
02706|apabila terdapat ketidaksesuaian hasil wawancara yang disampaikan oleh
02707|Pemohon atau petugas memiliki kecurigaan maka petugas akan meminta
02708|
02709|dokumen pendukung lainnya untuk dilengkapi oleh pemohon Paspor dan
02710|hasil wawancara tersebut dituangkan ke dalam sistem Keimigrasian;
02711|
02712|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02713|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
02714|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02715|kepadanya;
02716|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
02717|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02718|memperhatikan  fakta  –  fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung
02719|dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69
02720|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
02721|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  unsur  –  unsurnya  adalah
02722|sebagai berikut:
02723|1. Orang perseorangan;
02724|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02725|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
02726|mempertimbangkan sebagai berikut:
02727|Ad. 1. Orang perseorangan;
02728|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang  –
02729|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
02730|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan orang perseorangan antara
02731|lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
02732|Pekerja Migran Indonesia;
02733|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
02734|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "yang berkaitan dengan
02735|orang secara pribadi" yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk
02736|persoon dan  bukan  merupakan  badan  hukum  atau  recht  persoon.  Maka
02737|berdasarkan hal tersebut diatas orang perseorangan pengertiannya dapat
02738|dipersamakan dengan "barangsiapa";
02739|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung
02740|Republik  Indonesia  Nomor:  1398  K/Pid/1994  tanggal  30  Juni  1995,
02741|menyatakan  bahwa  kata  “barangsiapa”  identik  dengan  terminologi  kata
02742|“setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /
02743|dader. Selain itu, barangsiapa adalah merujuk sebagai suatu subyek hukum,
02744|pendukung  hak  dan  kewajiban,  yaitu  orang  yang  diajukan  ke  depan
02745|persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri;
02746|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi  serta
02747|keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa
02748|adalah orang perseorangan atau individu yang didakwa dalam perkara ini
02749|yaitu Terdakwa SUPRIYONO Bin SUYANI dengan identitasnya sebagaimana
02750|
02751|yang  tertera  dalam  Surat  Dakwaan  No.  Reg.  Perkara:   PDM
02752|-51/M.5.48/Etl.2/03/2025,  tanggal  17  Maret  2025  dan  Terdakwa  telah
02753|membenarkannya;
02754|Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa merupakan
02755|calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan
02756|Pekerja Migran Indonesia dan mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai
02757|pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan – alasan yang
02758|dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan
02759|lebih  lanjut  berdasarkan  fakta  –  fakta  di  persidangan  mengenai  pokok
02760|perkaranya  dan  mengenai  diri  Terdakwa. Oleh  karena  itu, terkait dengan
02761|unsur orang perseorangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu
02762|dibuktikan  apakah  Terdakwa  memang  merupakan  orang  yang  dimaksud
02763|sebagai  Terdakwa  dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  seperti  halnya
02764|unsur “barangsiapa” dalam KUHP;
02765|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
02766|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  "Orang  perseorangan"  telah
02767|terpenuhi;
02768|Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02769|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
02770|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
02771|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
02772|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
02773|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
02774|Indonesia dan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
02775|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
02776|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
02777|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
02778|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
02779|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
02780|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
02781|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02782|kepentingan perusahaan sendiri;
02783|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
02784|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02785|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02786|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
02787|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi,
02788|keterangan  Ahli  yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa,
02789|dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh
02790|
02791|fakta  bahwa  Terdakwa  bekerja  dalam  bidang  Lembaga  Pelatihan  Kerja
02792|"SINAR  PUTRA PANJALU"  yang  beralamat  di  Jl.  Kota  Baru,  Kelurahan
02793|Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana LPK "SINAR
02794|PUTRA PANJALU" bergerak dalam kegiatan pelatihan Bahasa Jepang untuk
02795|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan sebagai tempat pengujian dalam
02796|penerbitan sertifikat kompetensi namun LPK "SINAR PUTRA PANJALU" tidak
02797|diperbolehkan  menerima  pendaftaran  maupun  penempatan  CPMI  ke  luar
02798|negeri,  selanjutnya  pada  saat Saksi  KOKO SETYO  W., S.H., melakukan
02799|penyelidikan  di  sebuah  rumah  yang  beralamat  di  Lingkungan  Banjarjo,
02800|Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mendapati
02801|adanya 4 (empat) orang CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri dengan
02802|tujuan Singapura dan Hongkong, diantaranya atas nama PRISILIA DEWI,
02803|SELA  AGUSTIN,  AGUSTIN  MELIANTRIS  dan  SISKA  ANGGRAENI,
02804|kemudian dari dokumen yang ditemukan di tempat Terdakwa, diketahui ada 3
02805|(tiga)  orang  yang  telah  diberangkatkan  oleh  Terdakwa  ke  Singapura,
02806|diantaranya  atas  nama  THERESIA  SUNARMI,  YULIATIN  dan  YENI
02807|YULIANA, yang mana 2 (dua) orang PMI diantaranya atas nama THERESIA
02808|SUNARMI  dan  YULIATIN  sudah  dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada
02809|permasalahan di Singapura, sedangkan PMI atas nama YENI YULIANI saat
02810|ini masih bekerja di Singapura, akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh
02811|Terdakwa tanpa melalui proses sesuai dengan ketentuan, maka terhadap
02812|PMI tersebut tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar
02813|negeri,  seperti  halnya  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI  dan  Saksi
02814|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan), saat mengalami
02815|permasalahan di Singapura maka pihak keluarga yang harus menanggung
02816|biaya  kepulangan  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari  Pemerintah,