00659|Terdakwa  Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  selaku
00660|Perekrut/Pengurus Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia;
00661|- Bahwa  Saksi  Korban  tidak  mengeluarkan  Biaya  namun  diirnya  di
00662|Fasilitasi  oleh  Terdakwa  Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad
00663|Thamrin  selaku  Perekrut/Pengurus  Pekerja  Migran  Indonesia  Ilegal  ke
00664|Negara  Malaysia  berupa  Pembuatan  KTP,  Pembuatan  Paspor,  Tiket
00665|Pesawat, Penginapan, Makan dan uang sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta
00666|delapan ratus ribu rupiah) yang ditinggalkan untuk orang tua Saksi Korban;
00667|- Bahwa  Saksi  Korban  memiliki  dokumen  perjalanan  paspor  untuk
00668|berangkat ke luar Negeri yaitu Negara Malaysia untuk bekerja sebagai Lady
00669|Companion/Pelayan Tamu di Tempat Hiburan Malam dengan Nomor Paspor
00670|E7246789 atas nama Friska Abdilah yang diterbitkan di Batam pada tanggal
00671|6 Juni 2024;
00672|- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki kompetensi, maupun keterampilan
00673|untuk  berangkat  menuju  ke  Negara  Malaysia  menjadi  Pekerja  Migran
00674|Indonesia dan sampai di Kota Batam pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dan
00675|ditempatkan di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok
00676|III  Nomor  20-21  Nagoya  Batam  Kec.  Lubuk  Baja,  Kota  Batam  Provinsi
00677|Kepulauan Riau;
00678|
00679|- Bahwa Saksi ditempatkan di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek
00680|Bumi  Indah  Blok III Nomor  20-21  Nagoya Batam  Kec. Lubuk  Baja, Kota
00681|Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als
00682|Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  selaku  Perekrut/Pengurus  Pekerja  Migran
00683|Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia dan saksi ditempatkan dikamar Nomor
00684|202;
00685|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
00686|keberatan;
00687|4. Saksi  Korban  Beby  Rahayu  Pricillya  Binti  Alm.  Syahrudin  dibawah
00688|sumpah  yang  keterangannya  dibacakan  di  persidangan  pada  pokoknya
00689|sebagai berikut:
00690|- Bahwa  Pada Hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib
00691|Saksi di hubungi oleh SRI teman saksi sewaktu SMP melalui pesan whatsapp
00692|dan menanyakan apakah Saksi Korban memiliki teman yang berminat untuk
00693|bekerja di negara Malaysia, namun Saksi Korban menyampaikan kepada
00694|Sdri. Sri bahwa Saksi Korban lah yang ingin berangkan untuk bekerja ke
00695|Malaysia;
00696|- Bahwa pada Hari selasa tanggal 30 April 2024 saksi pulang ke Medan
00697|setelah 3 minggu di Medan Saksi Korban berkomunikasi kembali dengan Sdri
00698|Sri dan Sdri. Sri menghubungi  Saksi Korban  melalu pesan Whatsapp  dan
00699|mengatakan kepada Saksi Korban untuk segera menghubungi Terdakwa;
00700|- Bahwa  Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib
00701|Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa. Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti
00702|Muhammad Thamrin di Jl. Pertahanan Patumba dusun 6 kemudian sewaktu
00703|di rumah  Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin
00704|Saksi  Korban  dan  Terdakwa  berbincang  tentang  pekerjaan  yang  akan
00705|dilakukan  setelah  berangkat  ke  Negara  Malayasia,  saksi  menanyakan
00706|tentang apa yang dikerjakan disana, berapa  gaji yang akan  saksi  terima
00707|disana, dan Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin
00708|menjelaskan  bahwa  Saksi  Korban  akan  bekerja  sebagai  Lady
00709|Companion/Pelayan Tamu di Tempat Hiburan Malam dan akan digaji sebesar
00710|RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia) untuk setiap pelanggan;
00711|- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 2 Juni 2024 Saksi Korban datang ke
00712|rumah Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin yang
00713|di rumah tersebut sudah ada saksi  Friska Abdillah dan kemudian pada hari
00714|selasa  tanggal  4  Juni  2024  datang  2  (dua)  orang  lagi  Pekerja  migran
00715|
00716|Indonesia atas nama  saksi  Aulia dan  Syahputri kemudian  saksi  bersama 3
00717|(tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal menginap di rumah  Terdakwa
00718|Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  untuk  men unggu
00719|keberangkatan  ke  Negara  Malaysia  melalui  Batam  kemudian  setelah
00720|berkumpul kami di beri arahan oleh  terdakwa  Erinda Sri Wahyuni Als Inda
00721|Binti  Muhammad  Thamrin  mengenai tingkah  dan perilaku  selama  bekerja
00722|sebagai Lady Companion/Pelayan Tamu di Tempat Hiburan Malam di Negara
00723|Malaysia,
00724|- Bahwa  kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 04.30
00725|Wib saksi bersama Fara Aulia, Syahputri,  Saksi Friska, dan Terdakwa Erinda
00726|Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin berangkat menuju bandara
00727|Kualanamu Medan kemudian  setelah sampai saksi menuju ke Ruang Check
00728|In  tiket  untuk  Boarding  dan  kemudian  menunggu di  ruang  tunggu
00729|keberangkatan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi naik pesawat Lion air
00730|menuju ke bandara Hang Nadim Batam kemudian sekira pukul 09.30 WIB
00731|pesawat sampai di Bandara Hang Nadim Batam dan kami pun turun dari
00732|pesawat  dan  kemudian  Terdakwa Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti
00733|Muhammad Thamrin memsan Grab untuk menuju ke hotel Nagoya Inn yang
00734|beralamat komplek Bumi Indah Blok III nomor 20-21 Nagoya Batam Kec.
00735|Lubuk Baja Kota batam Provinsi Kepulauan Riau,
00736|- Bahwa    sesampainya  di  Hotel  nagoya  Inn  Terdakwa.  Erinda  Sri
00737|Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin memesan 2 (dua) kamar yaitu
00738|kamar 202 dan kamar 201 dimana Saksi Korban bersama Terdakwa Erinda
00739|Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin 201 sedangkan Saksi Korban
00740|Friska, Sdri. Syahputri, dan Sdri. Fara Aulia berada di kamar 202 kemudian
00741|sekira  pukul  15.00  WIB  Saksi  Korban bersama  Terdakwa menuju  kantor
00742|Imigrasi yang berada di Harbour Bay Batam untuk membuat paspor setelah
00743|selesai  kami  kembali  ke  hotel  untuk  beristirahat  dan  menunggu
00744|keberangkatan ke Negara Malaysia;
00745|- Bahwa  kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul
00746|09.50 wib datang petugas kepolisian ke kamar 201 dan 202 kemudian kami
00747|diamankan dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna
00748|pemeriksaan lebih lanjut
00749|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
00750|keberatan;
00751|
00752|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00753|berikut:
00754|1. Wahyu  Prabowo  Asmoro,  S.E.  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
00755|menerangkan sebagai berikut:
00756|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  tentang  pengertian  “Perdagangan  Orang”.
00757|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
00758|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang
00759|dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00760|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00761|memberi  bayaran  atau  manfaat,   sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
00762|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan
00763|di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
00764|mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam
00765|Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
00766|- Bahwa, pengertian TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah
00767|setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur
00768|Tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang Republik Indonesia
00769|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2) unsur-unsur dari
00770|Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)  terdiri dari 3 elemen utama
00771|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
00772|ELEMEN  UTAMA  I:
00773|TINDAKAN  (Proses
00774|/Movement)
00775|ELEMEN  UTAMA  II :
00776|CARA (Means)
00777|ELEMEN  UTAMA
00778|III:    TUJUAN
00779|a. Perekrutan
00780|b. Pengangkutan
00781|c. Penampungan
00782|d. Pengiriman
00783|e. Pemindahan atau
00784|f. Penerimaan
00785|seseorang
00786|a. Ancaman kekerasan
00787|b. Penggunaan kekerasan
00788|c. Penculikan
00789|d. Penyekapan
00790|e. Pemalsuan
00791|f. Penipuan
00792|g. Penyalahgunaan
00793|kekuasaan atau
00794|h. Penyalahgunaan posisi
00795|rentan
00796|i. Penjeratan utang atau
00797|j. Memberi bayaran atau
00798|manfaat sehingga
00799|a. Tujuan
00800|Mengeksploitasi
00801|orang tersebut
00802|b. Di wilayah Negara
00803|RI  atau  antar
00804|Negara  (delik
00805|formil)
00806|c. mengakibatkan
00807|orang
00808|tereksploitasi
00809|(delik materiil)
00810|
00811|memperoleh
00812|persetujuan dari
00813|k. orang   yang memegang
00814|kendali    atas
00815|l. orang lain baik
00816|dilakukan didalam
00817|Negara
00818|m. maupun antar Negara
00819|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara
00820|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
00821|pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu)
00822|unsur dari masing-masing elemen utama.
00823|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
00824|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
00825|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak
00826|secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi
00827|Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap  individu
00828|mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking.Pada
00829|pasal  34  dan  35  Konvensi  ini  berkaitan  langsung  dengan  penentangan
00830|terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara  seksual,  dan
00831|perdagangan anak.
00832|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
00833|langsung dan  tidak  langsung  dengan TPPO dan  pemenuhan hak  korban
00834|sebagaimana berikut:
00835|1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
00836|tentang Hak Asasi Manusia;
00837|2. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
00838|tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
00839|Terhadap Wanita;
00840|3. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
00841|tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan
00842|atau   Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
00843|Merendahkan Martabat Manusiawi;
00844|
00845|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
00846|tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan
00847|Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
00848|5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
00849|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
00850|Kerja Paksa;
00851|6. Undang - Undang RepubIik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
00852|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum
00853|untuk Diperbolehkan Bekerja;
00854|7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999
00855|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi
00856|dalam Pekerjaan dan Jabatan);
00857|8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
00858|tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa;
00859|9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956
00860|tentang  Berlakunya  ratifikasi  Konvensi  ILO  No.  98  tentang  Hak
00861|Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam  Pekerjaan  yang
00862|Sama;
00863|10. Bahwa penting pula memperhatikan  ketentuan dalam dokumen
00864|Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized
00865|Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
00866|Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah
00867|Indonesia yang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo 2000.  Pasal
00868|3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korban
00869|perdagangan  manusia  atas  eksploitasi  yang  disengaja  seperti  yang
00870|tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-
00871|cara  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)  digunakan  dalam  tindak
00872|perdagangan  atau  eksploitasi  tersebut;  selanjutnya  di  pasal  3  (c)
00873|Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian  atau penerimaan
00874|seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap  sebagai
00875|“perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara
00876|yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini;
00877|11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
00878|tentang pengesahan konvensi internasional Mengenai perlindungan hak-
00879|Hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya;
00880|
00881|12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
00882|Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar
00883|Negeri;
00884|13. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
00885|Tentang Perlindungan Ahli dan Korban;
00886|14. Sebelum  Ahli  menjawab  pertanyaan  diatas,  berikut  ini  Ahli
00887|jelaskan isi Pasal 4 UU No 21 tahun 2007 dan unsur unsur dari Pasal 4
00888|UU No 21 tahun 2007.
00889|- Bahwa Makna “dengan maksud untuk dieksploitasi sebagaimana tertulis
00890|pada pasal 4 UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO “Setiap orang yang
00891|membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik
00892|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
00893|Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
00894|paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
00895|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
00896|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”, prinsipnya bahwa pelaku telah
00897|memiliki sikap batin jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun
00898|eksploitasi  belum terjadi. Namun dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat
00899|bukti yang ada terutama keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi
00900|lain, petunjuk, dan surat/document yang menunjukkan itikad jahat dari pelaku
00901|untuk mengantar para korban dan korban akan mengalami  eksploitasi di
00902|daerah tujuan keberangkatan. Dengan maksud juga dapat ditafsirkan sebagai
00903|sikap batin jahat dengan penuh keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan
00904|bahwa  pelaku  berkehendak  membawa  WNI  ke  luar  Indonesia  untuik
00905|dieksploitasi diluar wilayah Indonesia. Cara-cara pelaku dalam mewujudkan
00906|kejahatan  ini  misalnya  penipuan,  bujuk  rayu,  ancaman,  kekerasan  atau
00907|bentuk lain sehingga korban mengikuti kehendak pelaku merupakan indikasi
00908|lain sebagai perwujuduan dengan maksud. Jadi dengan maksud tersebut
00909|dalam  doktrin  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  asas  culvabilitas  yang
00910|dilakukan  dnegan  sengaja  (dolus)  dalam  mewujudkan  tindak  pidana.
00911|eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi dari rangkaian perbuatan
00912|yang  dilakukan  oleh  pelaku,  ada  maksud  dari  pelaku  untuk  melakukan
00913|eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi. Rangkaian itu meliputi rekrutmen,
00914|penampungan, memberangkatkan WNI tanpa dokumen bekerja yang sah,
00915|tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan  Kesehatan,  tidak  ada  izin
00916|memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, lalu mereka juga
00917|
00918|akan  masuk  wilayah  negara  lain  dengan  tujuan  akhir  adalah  Negara
00919|Malaysia. Dalam konteks kasus ini, kerentanan korban mengalami eksploitasi
00920|ada, apakah benar korban mengalami ekploitasi dan apakah para pelaku
00921|penuh  kesadaran  dan  keinsyafan  untuk  mengeksplotasi  korban,  harus
00922|didalami lagi;
00923|- Bahwa  Terkait  unsur  “DENGAN  MAKSUD  UNTUK  DIEKSPLOITASI”
00924|dalam perkara ini adalah Para korban dibujuk, mereka diberangkatkan tanpa
00925|dokumen  kelengkapan  untuk  bekerja  yang  sah,  tanpa  pelatihan,  tanpa
00926|pemeriksaan Kesehatan, dan Terdakwa belum punya izin membrangkatkan
00927|TKI ke luar negeri. Dari cara-cara yang illegal ini maka dapat diduga, mereka
00928|juga  akan  BERPOTENSI  mengalami  eksploitasi,  karena  bekerja  tanpa
00929|dokumen  pekerjaan  yang  sah,  lalu  masuk  ke  negara  MALAYSIA tenaga
00930|mereka berpotens akan diperas untuk tujuan ekonomi. Karena itu tenaga
00931|mereka  sangat  mudah  untuk  diperas  atau  kebebasan  mereka  terhambat
00932|karena ketiadaan dokumen yang sah. Mereka rentan ditangkap dan dan juga
00933|diadili karena ketiadaan dokument yang sah.
00934|- Bahwa  jenis  eksploitasi  yang  BERPPOTENSI  dialami  oleh  korban
00935|adalah  Eksploitasi  Ekonomi,  ADA KEMUNGKINAN  tenaga  mereka  akan
00936|diperas  oleh  ORANG  YANG  MEMPEKERJAKAN  MEREKA,  DAN  pelaku
00937|mendapatkan keuntungan.
00938|- POTENSI  INI  EKSPLOTASI  bisa  juga  tidak  terjadi,  karena  pihak
00939|perkebunan yang menampung mereka memperlakukan para warga negara
00940|Indonesia sesuai dengan hak-hak normatif yang berlaku… sehingga isunya
00941|bukan  perdagangan  orang  tetapi  hanyalah  isu  pengiriman  tenaga  kerja
00942|Indonesia secara  illegal.
00943|
00944|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00945|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00946|- Bahwa  Terdakwa  diamankan  pada  hari  Jumat  tanggal  7  Juni  2024
00947|sekira pukul 09.50 wib di di Hotel Nagoya Inn yang beralamat di Komplek
00948|Bumi Indah Blok III nomor 20-21 Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan
00949|Riau oleh petugas Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau;
00950|- Bahwa  Terdakwa  kenal  dengan  4  (empat)  orang  Pekerja  Migran
00951|Indonesia illegal yang dimankan oleh petugas Kepolisian Perairan dan Udara
00952|Polda Kepulauan Riau atas nama sdri. Friska Abdilah, sdri. Beby Rahayu