00700|Terdakwa kenakan biaya sewa kamar. Lalu, Anak Korban dan Saksi 2 masuk
00701|ke kamar lainnya, tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan
00702|Anak  Korban,  Saksi  2  yang  keduanya  sudah  dalam  keadaan  telanjang
00703|namun belum berhubungan badan dan Terdakwa;
00704|- Bahwa  Terdakwa  bekerja  sebagai  penjual  baju  online namun  fokus
00705|Terdakwa menyewakan kamar untuk prostusi dengan harga sewa per 30 (tiga
00706|puluh)  menit  seharga  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  yang  sudah
00707|digeluti selama 6 (enam) bulan ke belakang;
00708|- Bahwa Terdakwa sudah mencarikan tamu yang berhasil dilayani oleh
00709|Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
00710|- Bahwa Terdakwa tidak ikut andil dalam proses persetujuan harga sewa
00711|atas jasa perempuan yang melayani hubungan badan dengan tamu laki-laki,
00712|Terdakwa hanya menyewakan kamar di rumahnya;
00713|- Bahwa pendapatan dari hasil sewa minimal Rp1.000.000,00 (satu juta
00714|rupiah) dan maksimal bisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan
00715|yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
00716|
00717|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00718|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00719|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00720|kepadanya;
00721|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00722|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Ketua dan Hakim
00723|Anggota II  dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
00724|langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
00725|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00726|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  unsur-unsurnya
00727|adalah sebagai berikut:
00728|1. Setiap Orang;
00729|2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00730|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00731|3. Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00732|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
00733|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
00734|Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00735|
00736|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
00737|lain;
00738|4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik
00739|Indonesia;
00740|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut  Hakim Ketua dan
00741|Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut: 
00742|Ad.1.Setiap orang;
00743|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  merujuk  kepada  orang  yang  didakwa
00744|melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut
00745|Umum sehingga perlu dipertimbangkan apakah benar orang yang dihadapkan
00746|sebagai terdakwa di persidangan senyatanya merupakan orang yang didakwa
00747|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;
00748|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  identitas  oleh  Majelis
00749|Hakim di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
00750|yang bersesuaian satu sama yang lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya
00751|kekeliruan terkait orang (error in persona) dan menilai bahwa Terdakwa yang
00752|dihadapkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan identitas
00753|terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni
00754|terdakwa Minariah Binti (Alm) Satar;
00755|Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak
00756|pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana,
00757|kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini apabila seluruh unsur
00758|dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti; 
00759|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00760|Ad.2. Yang melakukan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00761|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00762| Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang
00763|bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum salah satu sub
00764|unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;
00765|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:
00766|- perekrutan  adalah  tindakan  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
00767|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
00768|(vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00769|- pengangkutan adalah tindakan membawa seseorang dari satu tempat
00770|ke tempat yang lain;
00771|- penampungan ialah tindakan menampung seseorang;
00772|- pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan
00773|seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  (vide  Pasal  1  angka  10
00774|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00775|- pemindahan adalah tindakan memindahkan seseorang dari satu tempat
00776|ke tempat yang lain;
00777|- penerimaan adalah tindakan menerima seseorang;
00778|Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00779|
00780|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00781|pada  hari  Selasa, tanggal  05  November  2024,  sekitar  pukul  23.00  WIB,  di
00782|rumah milik Terdakwa, yang beralamat di Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan
00783|Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pihak
00784|kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi 2;
00785|Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi 2 datang ke
00786|rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, sekitar pukul
00787|21.00  WIB  untuk  menemui  suami  Terdakwa,  Saksi  2  bertanya  kepada
00788|Terdakwa, apakah ada perempuan yang bisa disewa untuk berhubungan badan
00789|dengan Saksi 2 dan Terdakwa menjawab ada. Saksi 2 lalu bertanya mengenai
00790|harga  pasaran  sewa  jasa  perempuan  yang  bisa  diajak  berhubungan  badan
00791|tersebut  dan  Terdakwa  menjawab  bahwa  harga  pasaran  sewanya  adalah
00792|sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00793|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Terdakwa  menelepon  saudari Nabila
00794|untuk menawarkan Saksi 2 sebagai tamu dan memberitahukan bahwa ada juga
00795|tamu  lainnya.  Saudari  Nabila  mengatakan  bahwa  ia  tidak  mau  dan
00796|menyarankan kepada Terdakwa untuk menelepon Anak Saksi. Terdakwa lalu
00797|menelepon Anak Saksi yang saat itu sedang berada di kos Anak Saksi. Setelah
00798|telepon diterima, Anak Saksi hanya menjawab bahwa tidak ada sepeda motor.
00799|Terdakwa kemudian menyuruh saudara Robi untuk menjemput Anak Saksi. Saat
00800|saudara Robi sampai di kos Anak Saksi ternyata Anak Korban juga sedang
00801|berada di sana, sehingga Anak Korban menemani Anak Saksi pergi ke rumah
00802|Terdakwa;
00803|Menimbang,  bahwa  setelah  sampai  di  rumah  Terdakwa,  Terdakwa
00804|menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar karena sudah ada tamu
00805|laki-laki di dalam kamar tersebut. Setelah Anak Saksi masuk ke dalam kamar
00806|tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban bahwa ada tamu laki-laki
00807|lain yang ingin dilayani, yaitu Saksi 2, yang akan memberikan bayaran sejumlah
00808|Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah).  Anak  Korban  setuju  dengan  tawaran
00809|Terdakwa itu, kemudian Saksi 2 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa,
00810|di depan Anak Korban. Anak Korban dan Saksi 2 lalu masuk ke dalam kamar
00811|lainnya  dan  tidak  lama  kemudian  petugas  kepolisian  mengamankan  Anak
00812|Korban yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan busana namun belum
00813|berhubungan badan dengan Terdakwa; 
00814|Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum menunjukan bahwasanya
00815|selama 6 (enam) bulan, Terdakwa telah menyewakan kamar yang ada di rumah
00816|Terdakwa untuk perbuatan pelacuran, dengan harga sewa kamar per 30 (tiga
00817|puluh) menit seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00818|Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00819|
00820|Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan menyewakan kamar
00821|untuk perbuatan pelacuran yang melibatkan Anak Korban tersebut, Terdakwa
00822|telah melakukan perbuatan penerimaan terhadap Anak Korban;
00823|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; 
00824|Ad.3.  Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00825|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00826|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00827|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
00828|Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang
00829|bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum salah satu sub
00830|unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;
00831|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:
00832|- ancaman  kekerasan  ialah  setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum
00833|berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
00834|ataupun  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
00835|mengekang kebebasan hakiki seseorang (vide Pasal 1 angka 12  Undang-
00836|Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00837|- kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
00838|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis,  yang
00839|menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya
00840|kemerdekaan seseorang (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21
00841|Tahun 2007);
00842|- penculikan ialah melarikan orang lain dengan maksud tertentu;
00843|- penyekapan  ialah  perbuatan  mengurung  seseorang  di  tempat  yang
00844|tertutup;
00845|- pemalsuan adalah membuat sesuatu hal yang tidak sah atau tiruan;
00846|- penipuan adalah perbuatan ataupun perkataan yang tidak jujur, bohong
00847|atau palsu, dengan maksud untuk menyesatkan, mengecoh atau mencari
00848|untung;
00849|- penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  perbuatan
00850|memanfaatkan  kekuasaan  yang  dimiliki  pelaku  atau  keadaan  seseorang
00851|yang  rentan  karena  usia,  kesehatan,  pendidikan,  ataupun  situasi  sosial-
00852|ekonomi;
00853|- pejeratan utang adalah adalah perbuatan menempatkan orang dalam
00854|status  atau  keadaan  menjaminkan  atau  terpaksa menjaminkan  dirinya,
00855|keluarganya atau orang-orang yang  menjadi tanggung jawabnya, atau jasa
00856|pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang ( vide Pasal 1 angka 1 Undang-
00857|Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00858|- memberi bayaran atau manfaat adalah menyerahkan sejumlah uang
00859|atau memberikan manfaat benda kepada seseorang;
00860|Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00861|
00862|Menimbang, bahwa sifat melanggar hukum dari perbuatan-perbuatan
00863|tersebut tidak menjadi hapus meski dilakukan dengan persetujuan dari orang
00864|yang memegang kendali atas korban, seperti orang tua atau wali;
00865|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00866|Terdakwa menyewakan kamar di rumah Terdakwa untuk perbuatan pelacuran
00867|yang melibatkan Anak Korban dan Saksi 2;
00868|Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Fotokopi  Kutipan Akta
00869|Kelahiran Nomor 0000-LU-0000-0000 tanggal 07 Juni 2012, Anak Korban l ahir
00870|pada tanggal 23 Maret 2009 , dengan demikian Anak Korban masih berusia 15
00871|(lima belas) tahun;
00872|Menimbang, bahwa mengingat Korban yang masih tergolong sebagai
00873|anak, perlu diperhatikan bahwasanya terdapat beberapa peraturan perundang-
00874|undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, diantaranya
00875|ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.
00876|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
00877|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang
00878|Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
00879|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
00880|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan serta Ketetapan Presiden
00881|Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The
00882|Child  (Konvesi  tentang  Hak-Hak  Anak). Ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang
00883|Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya “Perlindungan anak bertujuan
00884|untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,
00885|berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan
00886|martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan
00887|diskriminasi”;
00888|Menimbang,  bahwa  adanya  kewajiban  hukum  untuk  memberikan
00889|perlindungan terhadap anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi anak
00890|yang rentan, yang mana merupakan kepatutan umum untuk menilai bahwa tidak
00891|seperti  orang  dewasa,  keadaan  mental/psikologis  pada  usia  anak  membuat
00892|anak  rawan  untuk  melakukan  perbuatan  yang  buruk/menimbulkan  kerugian
00893|tanpa sepenuhnya menyadari akan dampak dari perbuatan tersebut. Adanya
00894|kewajiban hukum tersebut juga merupakan bentuk kesepakatan bersama dan
00895|pengakuan bahwa anak termasuk dalam kelompok rentan;
00896|Menimbang,  bahwa  keadaan  rentan  anak  menimbulkan  konsekuensi
00897|bahwasanya pelacuran, yang merupakan perbuatan memanfaatkan organ tubuh
00898|seksual, dengan risiko kesehatan dan sosial yang patut untuk dinilai belum tentu
00899|dapat dipahami sepenuhnya oleh anak, merupakan bentuk eksploitasi walaupun
00900|dilakukan  atas  persetujuan/kehendak  sendiri  anak  (vide  Penjelasan  Pasal  1
00901|Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00902|
00903|angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Penjelasan
00904|Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014); 
00905|Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas, perbuatan Terdakwa
00906|memfasilitasi untuk dilakukannya pelacuran yang melibatkan Anak Korban, yaitu
00907|dengan  menyewakan  kamar  di  rumah  Terdakwa  sebagai  tempat  pelacuran
00908|tersebut, selain merupakan bentuk pemberian manfaat, juga dengan sendirinya
00909|merupakan bentuk penyalahgunaan posisi rentan; 
00910|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00911|Ad.4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
00912|Indonesia;
00913|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor
00914|21 Tahun 2007 menjelaskan bahwasanya eksploitasi merupakan tindakan yang
00915|dilakukan dengan ataupun tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak
00916|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
00917|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
00918|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00919|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00920|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00921|immateriil;
00922|Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8
00923|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwasanya segala bentuk
00924|pemanfaatan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lain dari korban untuk
00925|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00926|pelacuran dan percabulan, merupakan eksploitasi seksual;
00927|Menimbang, bahwa penegasan bahwasanya pelacuran yang melibatkan
00928|anak sebagai bentuk eksploitasi termuat dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-
00929|Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud
00930|dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ
00931|tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan,
00932|termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”;
00933|Menimbang, bahwa cakupan dari tindak pidana ini meliputi perbuatan
00934|yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
00935|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00936|pada  hari  Selasa,  tanggal  05  November  2024,  sekitar  pukul  23.00  WIB,
00937|bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Duayu,
00938|Kelurahan  Ketapang  Besar,  Kecamatan  Pasar  Manna,  Kabupaten  Bengkulu
00939|Selatan, Terdakwa memfasilitasi untuk dilakukannya pelacuran yang melibatkan
00940|Saksi 2 dan Anak Korban, yaitu dengan menyewakan kamar yang ada di rumah
00941|Terdakwa sebagai tempat pelacuran tersebut; 
00942|Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00943|
00944|Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan
00945|hukum di atas, pelacuran yang melibatkan anak, walaupun itu dilakukan dengan
00946|persetujuan ataupun kehendaknya sendiri merupakan bentuk eksploitasi, yang
00947|mana fakta hukum juga menunjukan bahwa Terdakwa menarik keuntungan dari
00948|perbuatannya, yaitu dengan menetapkan adanya biaya sewa kamar  sejumlah
00949|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah nyata tujuan dari
00950|perbuatan Terdakwa adalah untuk mengeksploitasi;
00951|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00952|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  2 ayat ( 1)
00953|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00954|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
00955|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00956|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
00957|kesatu Penuntut Umum; 
00958|Menimbang,  bahwa  Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  Majelis
00959|Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan
00960|pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan
00961|pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00962|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00963|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00964|Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai
00965|mufakat  bulat  karena  Hakim  Anggota  I, berbeda  pendapat  dengan
00966|pertimbangan sebagai berikut:
00967|Menimbang,  bahwa  dengan  mengambil  alih  seluruh  rangkaian  fakta
00968|persidangan  dan  seluruh  pertimbangan  hukum  sepanjang  relevan  dengan
00969|pendapat  Hakim  Anggota  I  dalam  Dissenting  Opinion ini,  Hakim  Anggota  I
00970|berbeda pendapat tentang pembuktiannya, dimana menurut Hakim Anggota I
00971|bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif
00972|kesatu yaitu  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
00973|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00974|(selanjutya disebut dengan UU TPPO) t erhadap Terdakwa tidak terbukti dengan
00975|pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
00976|Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menurut Hakim
00977|Anggota I terdapat kuasa dari orang yang melakukan tindakan Tindak Pidana
00978|Perdagangan  Orang  kepada  orang  lain  untuk  memenuhi  keinginan  orang
00979|tersebut  sebagaimana  dalam  unsur  Pasal  2  ayat  (1)  UU  TPPO,  jika  tidak
00980|dipenuhi maka orang lain tersebut tidak punya pilihan atas dirinya. Dalam hal ini,
00981|jika Terdakwa menyuruh Anak Korban melakukan hubungan intim dengan Saksi
00982|Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00983|
00984|2 dengan paksaan atau menyuruh tanpa dibayar sehingga uang dari Saksi 2