00683|paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
00684|yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi
00685|kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00686|3. Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja
00687|Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
00688|4. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja
00689|Migran Indonesia;
00690|- Bahwa kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi oleh para calon
00691|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  ditempatkan  untuk  bekerja  di  luar
00692|negeri adalah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia
00693|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00694|- Bahwa  memberangkatkan/menempatkan  adalah  proses  kegiatan
00695|membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari tempat penampungan yang
00696|akan dibawa ke negara tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan
00697|persyaratan yang diwajibkan bagi setiap pekerja migran indonesia sesuai
00698|dengan pasal 52 Point nomor 1 huruf b UU No. 18 tahun 2017 tentang
00699|pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00700|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  penempatan  yaitu  mempertemukan
00701|pemberi kerja dengan penerima kerja;
00702|- Bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan
00703|atau Pekerja Migran Indonesia non prosedural masuk dalam kategori dari
00704|defisini dalam Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017;
00705|- Bahwa perorangan tidak diperbolehkan melakukan pelaksanaan atau
00706|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00707|
00708|- Bahwa berdasarkan  Pasal 5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017,
00709|setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
00710|memenuhi persyaratan:
00711|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 
00712|b. Memiliki kompetensi; 
00713|c. Sehat jasmani dan rohani; 
00714|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan 
00715|e. Memiliki  dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan,  yaitu  KTP,
00716|Ijazah,  Akte  Kelahiran,  Surat  Nikah,  Surat  izin  dari  suami,  istri  dan
00717|orangtua, Sertifikasi kompetensi kerja, Surat keterangan sehat, Passport,
00718|Visa kerja, Perjanjian penempatan PMI, Perjanjian kerja, e-PMI;
00719|- Bahwa seseorang  yang tidak memiliki SIP3MI dan tidak memiliki izin
00720|yang  sah  dari  pemerintah  atau  Istansi  terkait  tidak  diperbolehkan  atau
00721|dilarang  menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar
00722|negeri;
00723|- Bahwa  menurut  pendapat  Ahli,  terkait  dengan  tindak  pidana  yang
00724|dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat adalah Pasal 81 atau Pasal 83 Undang-
00725|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, dimana tindakan  atau
00726|perbuatan Terdakwa sebagai orang perseorangan tanpa badan hukum yang
00727|tidak memiliki SIP3MI atau kewenangan lain untuk menempatkan Pekerja
00728|Migran  Indonesia  telah  memenuhi  unsur  melakukan  Tindak  Pidana
00729|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00730|
00731|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00732|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00733|- Bahwa  Terdakwa  pernah  diperiksa  Penyidik  dan  membenarkan
00734|keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
00735|- Bahwa  Terdakwa  ditangkap  oleh  pihak  kepolisian  pada  hari  Sabtu
00736|tanggal 27 April 2024 ketika sedang berada di Pelabuhan Tanjung Balai
00737|Karimun;
00738|- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu
00739|uang  tunai  sejumlah  Rp4.000.000,00,-  (empat  juta  rupiah),  1  (satu)  unit
00740|handphone merk iphone XS Max warna rose gold milik Terdakwa, 3 (tiga)
00741|tiket kapal Oceana, 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni, dan 1 (satu) buah ATM
00742|BCA milik Terdakwa;
00743|- Bahwa Terdakwa saat ditangkap hendak memberangkatkan Saudara
00744|FATHOROSSI  yang  semula  dari  Surabaya  menuju  Batam,  lalu  menuju
00745|
00746|Tanjung  Balai  Karimun  dan  hendak  ke  Malaysia  hingga  tujuan  akhirnya
00747|menuju ke Jeju Island, Korea;
00748|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  membawa  dan  memberangkatkan  Saudara
00749|FATHOROSSI ke Korea adalah untuk memasukkan ia agar bekerja di Korea;
00750|- Bahwa  awalnya  pada  bulan  Maret  2024,  Saudara  SULTHON
00751|menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah bisa memberangkatkan
00752|orang bekerja ke negara Korea, lalu Terdakwa mengatakan bisa dengan
00753|tingkat  keberhasilan  50%  (lima  puluh  persen)  dengan  biaya
00754|Rp35.000.000,00,-  (tiga  puluh  lima  juta  rupiah),  lalu  Saudara  SULTHON
00755|memberikan kontak Saudara FATHOROSSI kepada Terdakwa dan Terdakwa
00756|berkomunikasi  langsung  dengan  Saudara  FATHOROSSI  tentang  teknis
00757|keberangkatan ke Korea untuk bekerja disana;
00758|- Bahwa  Terdakwa  juga  ada  menghubungi  Saudara  RUBEN  untuk
00759|menanyakan  proses  keberangkatan  dari  Malaysia  menuju  Jeju  Island,
00760|Korea;
00761|- Bahwa selanjutnya Saudara SULTHON ada mentransfer uang sejumlah
00762|Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya
00763|keberangkatan  Saudara  FATHORROSI.  Beberapa  minggu  kemudian,
00764|Terdakwa mengatakan bahwa tidak sanggup memberangkatkan bekerja ke
00765|Korea,  lalu  Terdakwa  mengembalikan  uang  tersebut  kepada  Saudara
00766|SULTHON;
00767|- Bahwa  pada  bulan  April  2024,  Saudara  SULTHON  menghubungi
00768|Terdakwa lagi dan mengatakan untuk coba tetap memberangkatkan Saudara
00769|FATHORROSI bekerja ke Korea, lalu Saudara SULTHON mentransfer uang
00770|sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa
00771|dan  Terdakwa  berkomunikasi  dengan  Saudara  FATHORROSI  untuk
00772|membicarakan proses keberangkatannya;
00773|- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Saudara FATHORROSI berangkat
00774|menggunakan pesawat dari Surabaya menuju Batam dimana tiketnya sudah
00775|Terdakwa  pesan. Dan sesampainya  di Batam, Terdakwa  menjemput dan
00776|menjumpai Saudara FATHORROSI di Bandar Udara Hang Nadim Batam
00777|dan membawanya ke kosan untuk menginap satu malam;
00778|- Bahwa pada tanggal 27 April 2024, Terdakwa, Saudara FATHORROSI
00779|dan istri Terdakwa berangkat bersama dari Pelabuhan Harbourbay Batam
00780|menuju  Pelabuhan  Tanjung  Balai  Karimun,  dimana  tiket  dan  proses
00781|keberangkatan diurus semua oleh Terdakwa. Sesampainya di Pelabuhan
00782|Tanjung  Balai  Karimun,  Saudara  FATHORROSI  dan  istri  Terdakwa
00783|
00784|menunggu  di  kedai  kopi, sedangkan  Terdakwa  membeli  tiket  kapal  Putri
00785|Anggreni  dengan  tujuan  Malaysia.  Kemudian  Terdakwa,  Saudara
00786|FATHORROSI  dan  istri  Terdakwa  pergi  menuju  pintu  keberangkatan
00787|internasional Pelabuhan Tanjung Balai Karimun hingga akhirnya ditangkap
00788|oleh pihak kepolisian;
00789|- Bahwa  Terdakwa  sudah  ada  menerima  uang  sejumlah
00790|Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudara SULTHON yang
00791|merupakan milik Saudara FATHORROSI untuk biaya proses keberangkatan
00792|menuju Korea;
00793|- Bahwa  Terdakwa  akan  memberangkatkan  Saudara  FATHORROSI
00794|menuju Jeju Island, Korea melalui Malaysia;
00795|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ataupun tidak bekerja di perusahaan
00796|resmi  untuk  memberangkatkan  orang  bekerja  ke  luar  negeri  dan  antara
00797|Terdakwa dengan Saudara FATHORROSI tidak ada kontrak kerja maupun
00798|tidak memiliki dokumen serta izin yang resmi untuk bekerja ke luar negeri;
00799|- Bahwa adapun dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh
00800|lima juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, sebanyak Rp11.000.000,00,-
00801|(sebelas juta rupiah) sudah ditransfer kepada Saudara RUBEN, sebanyak
00802|Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) merupakan uang cash yang dipegang
00803|Terdakwa,  sebanyak  Rp11.000.000,00,-  (sebelas  juta  rupiah)  sudah
00804|dikembalikan  kepada  Saudara  FATHORROSI  melalui  orangtuanya,  dan
00805|sisanya sudah dipergunakan untuk biaya keberangkatan;
00806|- Bahwa  apabila  Terdakwa  berhasil  memberangkatkan  Saudara
00807|FATHORROSI  untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  Terdakwa  akan
00808|mendapatkan  untung  bersih  sejumlah  Rp9.000.000,00,-  (sembilan  juta
00809|rupiah);
00810|- Bahwa  Terdakwa  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di
00811|persidangan  dimana  ung  sejumlah  Rp4.000.000,00,-  (empat  juta  rupiah)
00812|tersebut merupakan milik Saudara FATHORROSI;
00813|
00814|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00815|berikut:
00816| 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
00817| 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;
00818| 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri
00819|5260 5120 3131 2067;
00820|
00821| 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold;
00822| Uang Tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
00823| 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam;
00824|
00825|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00826|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00827|- Bahwa Terdakwa saat ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 27 April
00828|2024 saat hendak memberangkatkan Saudara FATHOROSSI menuju Korea
00829|Selatan melalui Malaysia, yang semula Saudara FATHORROSSI berangkat
00830|dari Surabaya menuju Batam, lalu menuju Tanjung Balai Karimun;
00831|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  membawa  dan  memberangkatkan  Saudara
00832|FATHOROSSI ke Korea adalah untuk memasukkan ia agar dapat bekerja di
00833|Jeju Island, Korea Selatan;
00834|- Bahwa  awalnya  pada  bulan  Maret  2024,  Saudara  SULTHON
00835|menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah bisa memberangkatkan
00836|orang bekerja ke negara Korea, lalu Terdakwa mengatakan bisa dengan
00837|tingkat  keberhasilan  50%  (lima  puluh  persen)  dengan  biaya
00838|Rp35.000.000,00,-  (tiga  puluh  lima  juta  rupiah),  lalu  Saudara  SULTHON
00839|memberikan kontak Saudara FATHOROSSI kepada Terdakwa dan Terdakwa
00840|berkomunikasi  langsung  dengan  Saudara  FATHOROSSI  tentang  teknis
00841|keberangkatan ke Korea untuk bekerja disana;
00842|- Bahwa  Terdakwa  kemudian  menghubungi  Saudara  RUBEN  untuk
00843|menanyakan  proses  keberangkatan  dari  Malaysia  menuju  Jeju  Island,
00844|Korea;
00845|- Bahwa selanjutnya Saudara SULTHON ada mentransfer uang sejumlah
00846|Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya
00847|keberangkatan  Saudara  FATHORROSI.  Beberapa  minggu  kemudian,
00848|Terdakwa mengatakan bahwa tidak sanggup memberangkatkan bekerja ke
00849|Korea,  lalu  Terdakwa  mengembalikan  uang  tersebut  kepada  Saudara
00850|SULTHON;
00851|- Bahwa  pada  bulan  April  2024,  Saudara  SULTHON  menghubungi
00852|Terdakwa lagi dan mengatakan untuk coba tetap memberangkatkan Saudara
00853|FATHORROSI bekerja ke Korea, lalu Saudara SULTHON mentransfer uang
00854|sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa
00855|dan  Terdakwa  berkomunikasi  dengan  Saudara  FATHORROSI  untuk
00856|membicarakan proses keberangkatannya;
00857|- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Saudara FATHORROSI berangkat
00858|menggunakan pesawat dari Surabaya menuju Batam dimana tiketnya sudah
00859|
00860|Terdakwa  pesan. Dan sesampainya  di Batam, Terdakwa  menjemput dan
00861|menjumpai Saudara FATHORROSI di Bandar Udara Hang Nadim Batam
00862|dan membawanya ke kosan untuk menginap satu malam;
00863|- Bahwa pada tanggal 27 April 2024, Terdakwa, Saudara FATHORROSI
00864|dan istri Terdakwa berangkat bersama dari Pelabuhan Harbourbay Batam
00865|menuju  Pelabuhan  Tanjung  Balai  Karimun,  dimana  tiket  dan  proses
00866|keberangkatan diurus semua oleh Terdakwa. Sesampainya di Pelabuhan
00867|Tanjung  Balai  Karimun,  Saudara  FATHORROSI  dan  istri  Terdakwa
00868|menunggu  di  kedai  kopi, sedangkan  Terdakwa  membeli  tiket  kapal  Putri
00869|Anggreni  dengan  tujuan  Malaysia.  Kemudian  Terdakwa,  Saudara
00870|FATHORROSI  dan  istri  Terdakwa  pergi  menuju  pintu  keberangkatan
00871|internasional Pelabuhan Tanjung Balai Karimun hingga akhirnya ditangkap
00872|oleh pihak kepolisian;
00873|- Bahwa  Terdakwa  sudah  ada  menerima  uang  sejumlah
00874|Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudara SULTHON yang
00875|merupakan milik Saudara FATHORROSI untuk biaya proses keberangkatan
00876|menuju Korea;
00877|- Bahwa  Terdakwa  akan  memberangkatkan  Saudara  FATHORROSI
00878|menuju Jeju Island, Korea melalui Malaysia;
00879|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ataupun tidak bekerja di perusahaan
00880|resmi  untuk  memberangkatkan  orang  bekerja  ke  luar  negeri  dan  antara
00881|Terdakwa dengan Saudara FATHORROSI tidak ada kontrak kerja maupun
00882|tidak memiliki dokumen serta izin yang resmi untuk bekerja ke luar negeri;
00883|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan
00884|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
00885|- Bahwa adapun dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh
00886|lima juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, sebanyak Rp11.000.000,00,-
00887|(sebelas juta rupiah) sudah ditransfer kepada Saudara RUBEN, sebanyak
00888|Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) merupakan uang cash yang dipegang
00889|Terdakwa,  sisa  di  rekening  sebanyak  Rp11.000.000,00,-  (sebelas  juta
00890|rupiah) sudah dikembalikan kepada orangtua Saudara FATHORROSI, dan
00891|sisanya sudah dipergunakan untuk biaya akomodasi serta keberangkatan;
00892|- Bahwa  apabila  Terdakwa  berhasil  memberangkatkan  Saudara
00893|FATHORROSI  untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  Terdakwa  akan
00894|mendapatkan  untung  bersih  sejumlah  Rp9.000.000,00,-  (sembilan  juta
00895|rupiah);
00896|
00897|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00898|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00899|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00900|kepadanya;
00901|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  182  ayat  (4) Kitab  Undang-
00902|Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dasar  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah
00903|dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang
00904|terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut
00905|adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah
00906|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
00907|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00908|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00909|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
00910|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal  81 Undang-Undang RI Nomor
00911|18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsurnya
00912|sebagai berikut:
00913|1. Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00914|Migran Indonesia;
00915|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00916|mempertimbangkan sebagai berikut:
00917|Ad.1.  Unsur  ”Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
00918|Pekerja Migran Indonesia”
00919|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
00920|berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
00921|Pekerja Migran Indonesia yaitu antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00922|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, orang
00923|perseorangan juga dapat diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan
00924|kewajiban atau yang merujuk pada manusia;
00925|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  MUSTOFA ALS  TOFA BIN  SUBAIDI
00926|dapat  dikategorikan  sebagai  orang  perseorangan  dikarenakan  Terdakwa
00927|merupakan  individu  atau  subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban.
00928|Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui juga bahwa Terdakwa tidak
00929|memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  seseorang  atau  Pekerja  Migran
00930|Indonesia ke luar negeri;
00931|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang
00932|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
00933|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
00934|
00935|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00936|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00937|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00938|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  memberikan  secara  khusus
00939|mengenai  definisi  dari  melaksanakan  penempatan.  Namun  dalam  Pasal  49
00940|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00941|Indonesia  menjelaskan  tentang  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran
00942|Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
00943|A. Badan;
00944|B. Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
00945|C. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
00946|kepentingan Perusahaan sendiri;
00947|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  di  atas  tersebut,  maka
00948|dapat diketahui bahwa yang dapat melaksanakan atau pelaksana penempatan
00949|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  terbatas  hanya  pada  Badan  dan
00950|Perusahaan yang merupakan pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
00951|serta pemerintah melalui instansi terkait, sehingga orang perseorangan tentulah
00952|dilarang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
00953|negeri;
00954|Menimbang,  bahwa  secara  terminologi,  penempatan  dapat  diartikan
00955|sebagai proses kegiatan membawa orang dari suatu tempat ke tempat lain
00956|dengan adanya suatu maksud atau tujuan tertentu;
00957|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas  serta
00958|dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim
00959|berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan telah melakukan
00960|perbuatan  yaitu  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00961|hendak ditempatkan atau dikirimkan ke luar negeri yaitu ke Jeju Island, Korea
00962|Selatan untuk bekerja, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa
00963|unsur “ Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00964|Indonesia” telah terpenuhi;
00965|Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua
00966|sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun