00983|sistemik.  Atas  dasar  pemikiran  tersebut  dihubungkan  dengan  keadaan  Anak
00984|Berhadapan  dengan Hukum (ABH)  dalam  perkara  a quo , penjatuhan pidana
00985|maupun tindakan justru malah tidak sesuai dengan cita hukum itu sendiri, hal
00986|tersebut bukan tanpa alasan mengingat terjadinya tindak pidana dalam perkara a
00987|quo dipicu oleh pergaulan dari teman-teman Anak Berhadapan dengan Hukum
00988|(ABH) sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) salah dalam pergaulan,
00989|bahwa  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menyesali perbuatannya
00990|telah  pula  meminta  maaf  kepada  neneknya  didepan  persidangan  dan  dalam
00991|perkara ini tidak ada korban yang dirugikan, disatu sisi Anak Berhadapan dengan
00992|
00993|Hukum (ABH) masih muda dan masih dapat merubah sikap dan perbuatannya
00994|untuk masa depan yang lebih baik;
00995|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  pernyataan  yang  dibuat  dan
00996|ditanda  tangani  Farida  (nenek)  dan  Dasuki  Supriyadi  (paman)  ABH
00997|Xxxxxxxxxxxxxxx  yang  menyatakan  memohon  agar  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  di
00998|kembalikan kepada keluarga karena akan di sekolahkan di sekolah atau pondok
00999|pesantren. Maka  oleh karena  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx masih muda dan masih
01000|dapat merubah sikap dan prilakunya;
01001|Menimbang, bahwa  menurut Hakim  permohonan  dari  Nenek  ataupun
01002|Wali  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  dapat  dikabulkan,  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan
01003|utama  penjatuhan  pidana  bagi  anak  harus  bersifat  Edukatif  dan  Rehabilitatif
01004|dengan tujuan membina, mendidik, dan membimbing anak agar tidak mengulangi
01005|perbuatannya,  serta  memperbaiki  mental  dan  perkembangan  psikososialnya,
01006|bersifat Perlindungan Anak dengan tujuan Memastikan kepentingan terbaik bagi
01007|anak  (the  best  interest  of  the  child)  tetap  diutamakan,  menghindari  dampak
01008|negatif pemenjaraan, dan melindungi masa depan anak dan bersifat Ultimum
01009|Remedium dimana Penjara adalah jalan terakhir. Sanksi pidana diarahkan pada
01010|alternatif  lain  yang  lebih  mendidik  seperti  tindakan,  peringatan,  atau  pidana
01011|dengan syarat. Dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemeriksaan
01012|persidangan  dimana  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  awalnya  telah
01013|dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara tersebut merupakan bagian
01014|dari proses pembinaan dan pembelajaran bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
01015|(ABH) agar menyadari dan menginsyafi perbuatannya untuk lebih berhati-hati
01016|dan setelah Hakim menilai rasa penderitaan  Anak Berhadapan dengan Hukum
01017|(ABH)  atas penahanan tersebut sudah cukup dan proporsional dengan berat
01018|ringannya kesalahan dan dampak yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan
01019|Hukum (ABH) artinya konflik hukum dan keadilan sudah tuntas dan selesai serta
01020|telah terwujud harmonisasi keadaan dan rasa keadilan serta pemulihan keadaan,
01021|dan apabila  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  masih dikenakan pidana
01022|maupun tindakan dalam putusan ini maka perspektif cita hukum berupa keadilan,
01023|kemanfaatan dan kepastian menjadi sudah tidak relevan lagi, tidak adil dalam
01024|sudut  pandang  putusan  secara  kemanusiaan  maupun  pertanggungjawaban
01025|putusan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  tidak  ada  manfaat  lagi  baik  untuk
01026|pembinaan individu  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  sendiri maupun
01027|secara sosiolegal (tertib hukum masyarakat), serta tidak ada kepastian secara
01028|proporsional atau keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dihadapan
01029|hukum itu sendiri, sehingga penjatuhan pidana maupun tindakan dalam perkara
01030|
01031|a quo  terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan
01032|pengaruh pidana terhadap masa depan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01033|dinilai lebih besar mudharatnya (dampak negatif) dari pada manfaatnya (dampak
01034|positif), artinya penjatuhan pidana sedapat mungkin menghindarkan penderitaan
01035|hukum  terhadap  manusia  atau  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  jika
01036|memang cita hukum berupa keadilan, kemanfaat dan kepastian sudah terwujud
01037|tanpa perlu pemberlakuan pemidanaan (pidana dan/atau tindakan) terhadapnya;
01038|Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan keseluruhan hal-
01039|hal  tersebut  di  atas  perihal  pedoman  pemidaan  dalam  perkara  a  quo
01040|sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP (Baru), maka terhadapnya selanjutnya
01041|Hakim  akan  mengkonstituir apakah  penerapaan  putusan  pemaafan  hakim
01042|sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional  Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal
01043|246 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
01044|Acara Pidana  atau KUHAP (Baru) yang mengatur bahwa ringannya perbuatan,
01045|keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta
01046|yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  tidak
01047|menjatuhkan  pidana  atau  tidak  mengenakan  tindakan  dengan
01048|mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan tersebut dapat diterapkan
01049|dan beralasan menurut hukum;
01050|Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  putusan  pemaafan  hakim  juga
01051|terdapat batasan dan tidak berlaku untuk semua tindak pidana, salah satunya
01052|adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
01053|lebih, Dimana  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diancam pidana  dalam
01054|Pasal 307 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 2023
01055|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya 7 (tujuh) tahun,
01056|akan tetapi berdasarkan pasal Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang No. 11 Tahun
01057|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan “pidana penjara
01058|yang dapat dijatuhkan kepada anak Adalah paling lama ½ (satu perdua) dari
01059|maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”  oleh karena beralasan
01060|menurut  hukum  untuk  diterapkan  putusan  pemaafan  hakim  dan  dapat
01061|dipertimbangkan lebih lanjut;
01062|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
01063|perihal masing-masing kualifikasi pedoman pemidanaan ( vide Pasal 54 ayat (1)
01064|KUHP  (Baru)),  dengan  mengacu  pada  syarat  penerapan  putusan  pemaafan
01065|hakim (vide Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional  Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal
01066|246 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
01067|
01068|Acara Pidana  atau KUHAP Nasional dalam perkara  a quo  selanjutnya dapat
01069|dipertimbangkan dan disimpulkan sebagai berikut:
01070|1. Ringannya perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01071|- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baru pertama kali
01072|melakukan tindak pidana;
01073|- Bahwa tindak pidana dalam perkara  a quo  bukan yang diancam
01074|dengan pidana minimum khusus;
01075|- Bahwa tindak pidana dalam perkara  a quo  bukan tindak pidana
01076|tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;
01077|- Bahwa tindak pidana dalam perkara a quo bukan yang merugikan
01078|keuangan atau perekonomian negara;
01079|Sehingga berdasarkan indikator-indikator tersebut, ringannya perbuatannya Anak
01080|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam penerapan putusan pemaafan hakim
01081|dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01082|2. Keadaan pribadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01083|Bahwa terpenuhinya keadaan pribadi  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01084|dalam penerapan putusan pemaafan hakim dalam perkara  a quo  dapat dinilai
01085|dan dipertimbangkan berdasarkan motif dan tujuan  Anak Berhadapan dengan
01086|Hukum (ABH)  melakukan tindak pidana, latar belakang mental dan intelektual
01087|pelaku tindak pidana serta bentuk kesalahan pelaku dengan keadaan sebagai
01088|berikut:
01089|- Bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  mendapatkan  ajakan  tersebut
01090|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I
01091|,  saat  itu  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit
01092|sedangkan Anak Saksi anak II  dan Anak Saksi anak I  tidak membawa
01093|senjata tajam, lalu sekira jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat
01094|kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx tetap diwarung kopi  kemudian pada
01095|hari  Minggu  tanggal  01  Februari  2026  sekitar  pukul  01.00  Wib  ada
01096|beberapa orang datang kembali ke tempat tonkrongan di Kota Bekasi
01097|dan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx sudah  melihat beberapa  orang  membawa
01098|senjata tajam celurit sebanyak 2 (dua) buah dan stik golf sebanyak 1
01099|(satu) buah lalu sekitar pukul 02.30 Wib ABH Xxxxxxxxxxxxxxx bersama
01100|kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH
01101|Xxxxxxxxxxxxxxx  bersama  kelompoknya  dikejar  warga  sekitar  dan
01102|berhasil diamankan;
01103|
01104|- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajak oleh teman-
01105|teman pergaulannya sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01106|tidak berpikir panjang sebelum ikut tawuran tersebut;
01107|Sehingga  berdasarkan  indikator-indikator  tersebut,  keadaan  pribadi  Anak
01108|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam penerapan putusan pemaafan hakim
01109|dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01110|3. Keadaan  pada  saat  dan  setelah  terjadinya  tindak  pidana  dan  terjadi
01111|kemudian;
01112|Bahwa terpenuhinya keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana
01113|dan terjadi kemudian dalam penerapan putusan pemaafan hakim dalam perkara
01114|a quo dapat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan keadaan lingkungan atau
01115|sirkumstansi  yang  menyebabkan  keterbatasan  pilihan  rasional  pada  saat
01116|melakukan  tindak  pidana,  Tindak  pidana  yang  dipicu  oleh  perbuatan  korban
01117|sendiri, dengan keadaan sebagai berikut:
01118|- Bahwa awalnya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx pada hari Sabtu tanggal 31
01119|Januari 2026 sekitar pukul 18:00 WIB, sedang di warkop bersama Sdr.
01120|Dianta lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx ditelfon teman ngopi di Kota Bekasi
01121|dan sesampainya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dijalan Perjuangan sekira jam
01122|23.00  WIB  dan  sekira  jam  23.00  Wib,  ternyata  sudah  banyak  yang
01123|berkumpul, disana ABH sedang ngopi lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dan
01124|Kelompoknya yang bernama “Komplek43badboys” mendapatkan pesan
01125|singkat  dari  Instagram  yang  kelompok  bernama  “Tomgank”  untuk
01126|bersiteru atau tawuran dengan kelompok “Kaliabangdukuh_official”,
01127|- Bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  mendapatkan  ajakan  tersebut
01128|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I
01129|,  saat  itu  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit
01130|sedangkan Anak Saksi anak II  dan Anak Saksi anak I  tidak membawa
01131|senjata tajam, lalu sekira jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat
01132|kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx tetap diwarung kopi  kemudian pada
01133|hari  Minggu  tanggal  01  Februari  2026  sekitar  pukul  01.00  Wib  ada
01134|beberapa orang datang kembali ke tempat tonkrongan di Kota Bekasi
01135|dan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx sudah  melihat beberapa  orang  membawa
01136|senjata tajam celurit sebanyak 2 (dua) buah dan stik golf sebanyak 1
01137|(satu) buah lalu sekitar pukul 02.30 Wib ABH Xxxxxxxxxxxxxxx bersama
01138|kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH
01139|Xxxxxxxxxxxxxxx  bersama  kelompoknya  dikejar  warga  sekitar  dan
01140|berhasil diamankan;
01141|
01142|- Bahwa sikap dan tindakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01143|yang  tidak melarikan diri sebagai bentuk  pertanggungjawaban pidana
01144|atas pengakuan dan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01145|- Bahwa  sebelum  perkara  ini  dilimpah,  Anak  Berhadapan  dengan
01146|Hukum (ABH) telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara,
01147|maka Hakim melihat penahanan yang dijalani Anak Berhadapan dengan
01148|Hukum (ABH) sudah setimpal dengan perbuatannya;
01149|Sehingga  berdasarkan  indikator-indikator  tersebut,  keadaan  pada  saat  dan
01150|setelah terjadinya tindak pidana dan terjadi kemudian dalam penerapan putusan
01151|pemaafan hakim dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01152|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut
01153|di atas telah ternyata bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional dan
01154|seluruh ketentuan turunan perihal dapat diterapkannya putusan pemaafan hakim
01155|setelah Hakim nilai dan pertimbangkan terhadap fakta hukum yang terungkap di
01156|persidangan dan ternyata beralasan menurut hukum sehingga menjadi dasar
01157|bagi Hakim untuk menerapkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional  Jo. Pasal 1
01158|angka 19 dan Pasal 246  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun
01159|2025 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Nasional yang mengatur bahwa
01160|ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,  atau  keadaan  pada  waktu
01161|dilakukan  tindak  pidana  serta  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
01162|pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan
01163|dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana dasar
01164|pertimbangan hukum tersebut diatas;
01165|Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah
01166|Agung  Nomor  1 Tahun 2026  (SEMA)  tentang  Pedoman  Implementasi KUHP
01167|2023 dan KUHAP 2025 telah pula memberikan guidance atau panduan kepada
01168|seluruh hakim apabila dalam mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara
01169|akan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang c.q. KUHP
01170|Nasional  berupa  penerapan  putusan  pemaafan  hakim,  dalam  salam  satu
01171|asbabun nuzul  atau dasar pertimbangan lahirnya SEMA tersebut adalah untuk
01172|menjaga kesatuan dan konsistensi penerapan KUHP 2023 dan KUHAP 2025
01173|dalam  praktik  peradilan  perkara  pidana  atau  jinayat  serta  untuk  memastikan
01174|kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  dan  menghindari  terjadinya  multitafsir
01175|terhadap norma yang diatur dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025, lebih khusus
01176|dalam perkara a quo perihal penerapan putusan pemaafan hakim SEMA tersebut
01177|mengamanatkan  bahwa  hakim  wajib  mempertimbangkan  faktor-faktor
01178|sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP dan Pasal 246 ayat (1)
01179|
01180|dan  ayat  (2)  KUHAP,  terhadap  amanat  SEMA  tersebut  sebagaimana
01181|pertimbangan hukum tersebut di atas, senyatanya telah Hakim konstituir dengan
01182|dasar  pertimbangan  fakta  hukum  yang  telah  cukup  beralasan  hukum  untuk
01183|memenuhi kualifikasi penerapan putusan pemaafan hakim, terhadap penjatuhan
01184|bentuk  putusan  sebagaimana  disebutkan  dalam  amar  putusan  ini  Hakim
01185|mempertimbangkan  lebih  dapat  menempatkan  nilai  keadilan  dan  martabat
01186|manusia sebagai dasar memastikan pemidanaan tidak bersifat represif semata,
01187|keseimbangan antara tingkat kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01188|dan  sifat  ringannya  tindak  pidana,  dan  konsekuensi  hukum  yang  dijatuhkan,
01189|pidana dan tindakan sebagai upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai
01190|tanpa  pemidanaan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) ,
01191|memperhatikan  keadaan  ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak
01192|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) dan/atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan
01193|tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dalam upaya terwujudnya keadilan
01194|oleh hakim pemaafan hanya dapat diberikan melalui putusan hakim yang terbuka
01195|disertai pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan
01196|putusan pemaafan hakim dalam perkara a quo dipandang dapat mendatangkan
01197|kemanfaatan  yang  lebih  besar  daripada  penjatuhan  pidana  atau  tindakan,
01198|sehingga penjatuhan putusan pemaafan hakim dalam perkara a quo hakikatnya
01199|bertujuan  untuk  mewujudkan  putusan  yang  berkeadilan  berdasarkan  nilai
01200|kemanusiaan  dan  kepatutan,  sekaligus  memberikan  ruang  bagi  hakim  untuk
01201|menjatuhkan putusan yang proporsional dan berkeadilan, sebagaimana uraian
01202|pertimbangan hukum tersebut di atas;
01203|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01204|tersebut diatas  terhadap  perkara  a  quo perihal  telah  terpenuhinya  ringannya
01205|perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak
01206|pidana serta yang terjadi kemudian yang dapat dipandang sebagai conditio sine
01207|qua non  atau bagian dari syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam konteks
01208|pelaksanaan  kewenangan  hakim  berupa  pemberian  pemaafan  hakim,  atau
01209|rechterlijk pardon  atau  judicial pardon  sebagaimana amanat Pasal 54 ayat (2)
01210|KUHP Nasional Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal 246 Undang-undang Republik
01211|Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025  tentang Hukum Acara Pidana  atau KUHAP
01212|Nasional, maka dengan demikian Hakim menerapkan putusan pemaafan hakim
01213|oleh  karena  telah  memenuhi  keseluruhan  pertimbangan  hukum  yang  cukup
01214|dalam penerapannya dan tidak adanya hal yang dikecualikan untuk itu;
01215|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01216|(ABH) terhadapnya diterapkan putusan pemaafan hakim, maka terhadap  Anak
01217|
01218|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) tidak  dijatuhi  pidana  atau  tidak  pula
01219|dikenakan tindakan;
01220|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01221|(ABH) terhadapnya  diterapkan  putusan  pemaafan  hakim  maka  diperintahkan
01222|agar  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dibebaskan dari tahanan segera
01223|setelah putusan ini diucapkan;
01224|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01225|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01226|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam
01227|berbentuk clurit panjang 1,5 meter dengan gagang kayu berwarna coklat yang
01228|telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  dikhawatirkan  akan
01229|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
01230|bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
01231|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  sepeda  motor
01232|Honda Beat, warna hitam No.Pol B 4192 KYF yang  telah disita dari  saksi Saksi
01233|anak II, maka dikembalikan kepada  orangtua kandung saksi Saksi anak II  atas
01234|nama Orang Tua saksi ;
01235|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri  ABH, maka
01236|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01237|meringankan Anak Berhadapan dengan Hukum;
01238|Keadaan  yang  memberatkan:
01239|- Perbuatan  ABH  menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu
01240|ketertiban umum
01241|Keadaan yang meringankan:
01242|- ABH mengakui dan menyesali perbuatannya;
01243|- ABH masih masih muda dan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih
01244|baik;
01245|- ABH belum pernah di hukum;
01246|- ABH melakukan perbuatannya karena ajakan dari teman-temannya yang
01247|lebih tua yang melarikan diri saat kejadian.
01248|- Wali ABH bersedia dan berjanji membimbing ABH untuk menjadi lebih
01249|baik;
01250|Menimbang, bahwa oleh karena  ABH  dinyatakan bersalah melakukan
01251|perbuatannya  akan  tetapi  diterapkan  putusan  pemaafan  hakim,  maka
01252|terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01253|Memperhatikan, Pasal 307 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang