04903|merupakan  “tujuan”  dari  pelaku  tetapi  belum  terlaksana.  Tindak
04904|pidana dalam bentuk selesai nanti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat
04905|(2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  dimana  salah  satu
04906|unsurnya yaitu “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
04907|
04908|(1)  mengakibatkan  orang  tereksploitasi”.  Dengan  demikian  delik
04909|dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
04910|tentang PTPPO ini merupakan delik materiil.
04911|- Terdapat  prinsip-prinsip  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
04912|sebagaimana diatur oleh UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
04913|Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
04914|1. Sesuai  pasal  47  UU  No  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04915|Pekerja  Migran  Indonesia,  Tugas  Badan  Pelindungan  Pekerja
04916|Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kewajiban :
04917|a)  Melaksanakan  kebijakan  penempatan  dan  pelindungan
04918|Pekerja Migran Indonesia :
04919|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
04920|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
04921|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
04922|4) Pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan sosial.
04923|5) Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
04924|6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
04925|b)  Melaksanakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
04926|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
04927|negara tujuan.
04928|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3MI  kepada  Menteri  terhadap
04929|Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
04930|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  dengan
04931|berkoordinasi dengan perwakilan republik Indonesia di negara
04932|tujuan penempatan.
04933|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
04934|Migran Indonesia.
04935|f)  Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja
04936|Migran Indonesia.
04937|g) Tugas lain yang sesuai dengan kewenangnnya
04938|2. Dasar Hukum  dalam melakukan perekrutan, penempatan dan
04939|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu
04940|pada  Undang  –  Undang  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang
04941|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021
04942|tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04943|3. Menurut  UU  18  Tahun  2017  pasal  1  ayat  (2)  Pekerja  Migran
04944|Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
04945|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
04946|upah diluar wilayah negara Indonesia.
04947|4. Menurut pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
04948|
04949|adalah   setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi  syarat
04950|sebagai  pencari  kerja  yang  akan  bekerja  diluar  negeri  dan
04951|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
04952|jawab dibidang ketenagakerjaan.
04953|5. Menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun 2021 Penempatan
04954|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang
04955|diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
04956|keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
04957|dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja,
04958|dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social.
04959|6. Yang  dimaksud  dengan  Kegiatan  Pelayanan  yang  diberikan
04960|kepada CPMI sebagaimana Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 59 Tahun
04961|2021  Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran
04962|Indonesia    yaitu :
04963|a. Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04964|untuk  memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
04965|pemberangkatan,Yaitu meliputi pelindungan administratif dan
04966|pelindungan teknis (pasal 4).
04967|b. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04968|untuk  memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran
04969|Indonesia dan anggota keluarganya beradi di luar negeri, Yaitu
04970|meliputi:  a)  pendataan  dan  pendaftaran  oleh  Atase
04971|ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang  ditunjuk;
04972|b)   pemantauan   dan   evaluasi   terhadap  Pemberi  Kerja,
04973|pekerjaan, dan kondisi kerja; c) fasilitasi pemenuhan hak PMI;
04974|d)  Fasilitasi  penyelesaian  kasus  ketenagakerjaan;  e)
04975|pemberian  layanan  jasa  kekonsuleran;  f)  pendampingan,
04976|mediasi,  advokasi,  dan  pemberian  bantuan  hukum  berupa
04977|fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau
04978|Perwakilan RI atau perwalian sesuai dengan hukum negara
04979|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi
04980|(pasal  13)
04981|c. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keselurahan  aktivitas
04982|untuk  membeikan  pelindungan  sejak  PMI  dan  anggota
04983|keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
04984|daerah  asal  termasuk  pelayanan  lanjutan  menjadi  pekerja
04985|produktif, Yaitu meliputi: a) fasilitasi kepulangan sampai daerah
04986|
04987|asal;  b)  penyelesaian  hak  PMI  yang  sakit  dan  meninggal
04988|dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal
04989|dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e) pemberdayaan
04990|PMI dan keluarganya (pasal 21).
04991|7. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU RI No. 18 tahun
04992|2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, bahwa setiap pekerja
04993|migran  indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus
04994|memenuhi persyaratan :
04995|a. berusia minimal 18 tahun;
04996|b. memiliki kompetensi;
04997|c. sehat jasmani dan rohani;
04998|d. terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan  Sosial
04999|dan;
05000|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
05001|f. Untuk poin (e) Dokumen sesuai pasal 13 UU RI No. 18 tahun
05002|2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
05003|1) surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah
05004|menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
05005|2) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau
05006|izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
05007|3) sertifikat kompetensi kerja;
05008|4) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
05009|kesehatan dan psikologi;
05010|5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
05011|6) Visa Kerja;
05012|7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
05013|8) dan Perjanjian Kerja.
05014|g. Menurut  PP  59  Tahun  2021  pasal  4  ayat  2  tentang
05015|Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
05016|1 (Pelindungan Sebelum Bekerja), paling sedikit meliputi :
05017|1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
05018|dan
05019|2) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
05020|h. Menurut PP 59 Tahun 2021 Paragraf 2 tentang Kelengkapan
05021|dan keabsahan Dokumen Penempatan, pada pasal 5 :
05022|- Ayat (1) menjelaskan tentang Dokumen penempatan
05023|sesuai pada UU 18 tahun 2017;
05024|
05025|- Ayat  (2)  bahwa  BP2MI  atau  pejabat  fungsional
05026|pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh dinas
05027|yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
05028|ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi  kelengkapan
05029|dan  keabsahan  dokumen  penempatan  sebagaimana
05030|dimaksud pada ayat 1.
05031|8. Sesuai dengan pasal 49 UU  No  18  Tahun  2017  Pelaksana
05032|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas:
05033|a. Badan.
05034|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
05035|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
05036|untuk kepentingan perusahaan sendiri
05037|9. Kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh Perusahaan Penempatan
05038|Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) baik kepada pemerintah dan
05039|CPMI yang akan disalurkan/ditempatkan ke Luar Negeri adalah :
05040|a) Sesuai  dengan  Pasal  52  UU  No  18  tahun  2017  P3MI
05041|mempunyai tugas dan tanggung jawab:
05042|1. Mencari peluang kerja.
05043|2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia
05044|3. Menyelesaikan  permasalahan  pekerja  migran  Indonesia
05045|yang ditempatkannya.
05046|b) Pasal 86 PP 59 Tahun 2021 :
05047|1. Tugas  P3MI  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
05048|sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b memastikan
05049|perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.
05050|2. Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  P3MI  pada
05051|pemberi kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di
05052|negara tujuan.
05053|3. Dalam penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana
05054|dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
05055|a. Melaporkan  hasil  seleksi  Calon  Pekerja  Migran
05056|Indonesia pada dinas.
05057|b. Melaporkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
05058|akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada atase
05059|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang
05060|ditunjuk.
05061|c. Melakukan  seleksi  pada  Dinas  Daerah
05062|
05063|Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.
05064|d. menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesiayang
05065|telah  memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen
05066|sebelum bekerja.
05067|e. Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran
05068|Indonesia yang ditempatkan.
05069|f. Menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran
05070|Indonesia yang ditempatkan.
05071|g. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk
05072|jabatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  norma
05073|kesusilaan dan/atau ketentuan perundang-undangan.
05074|h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada
05075|negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
05076|i. Memulangkan  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  hal
05077|berakhirnya  perjanjian  kerja,  pemutusan  hubungan
05078|kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja,
05079|dan/atau  sakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat
05080|menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang
05081|menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
05082|j. Memiliki  SP2MI  dalam  menempatkan  Calon  Pekerja
05083|Migran Indonesia.
05084|k. Mendaftarkan  dan  mengikutsertakan  Calon  Pekerja
05085|Migran Indonesia dalam OPP.
05086|10. Sesuai  dengan  pasal  51  dan  59  UU  No  18  tahun  2017
05087|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
05088|Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis  berupa
05089|SIP3MI dari Menteri dan wajib memiliki SP2MI
05090|a. Sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 57 ayat 1 bahwa
05091|SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
05092|diperpanjang  setiap 5  (lima)  tahun  sekali  setelah mendapat
05093|rekomendasi dari Badan
05094|b. Sesuai  Peraturan  BP2MI  No 03  tahun  2020 tentang Tata
05095|Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI
05096|pada  pasal  10  bahwa SIP2MI berlaku selama  6 bulan  dan
05097|dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan
05098|11. Untuk orang yang statusnya tidak / bukan karyawan di Perusahan
05099|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan orang tersebut
05100|
05101|juga tidak memiliki surat penunjukan dari Perusahan Penempatan
05102|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  tidak  memiliki  hak  untuk
05103|menempatkan Penempatan Pekerja Migran (PMI) untuk bekerja di
05104|Luar Negeri sebagaimana Pasal 69 UU No 18 tahun 2017 tentang
05105|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang/perseorangan
05106|dilarang melaksanakan penempatan PMI.
05107|12. Seorang  petugas  rekrut/petugas  lapangan  (PL)  tidak
05108|diperbolehkan  melakukan  proses  sendiri  terhadap  PMI  untuk
05109|dilakukan penempatan ke luar negeri untuk bekerja tanpa melalui
05110|kantor  P3MI  karena  bertentangan  dengan  pasal  69  UU  No  18
05111|tahun 2017 bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan
05112|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan berdasarkan pasal 49
05113|bahwa Pelaksana penempatan PMI ke luar negeri terdiri atas:
05114|a. Badan;
05115|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
05116|c. perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
05117|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
05118|13. Isi  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
05119|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Orang
05120|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
05121|Indonesia
05122|14. Isi  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
05123|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
05124|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
05125|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana
05126|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
05127|paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
05128|15. Pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
05129|Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  jo.  Pasal  80
05130|Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan
05131|Pekerja  Migran  Indonesia  merujuk  pasa  asas  lex  specialist
05132|derogate  lex  generalis,  dimana  aturan  yang  bersifat  khusus
05133|menyimpangi  aturan  yang  bersifat  umum.  Namun  aturan  yang
05134|bersifat umum  tetap  dicantumkan  pada  perumusan  unsur-unsur
05135|perbuatan materiilnya, sepanjang aturan yang lebih umum tersebut
05136|masih dinyatakan berlaku atau tidak dicabut keberlakuannya.
05137|
05138|- Bahwa definisi dan pengertian Pasal 2 Pasal 4 dan Pasal 10 Tindak
05139|Pidana Perdagangan Orang di Undang-undang Republik Indonesia
05140|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
05141|Perdagangan Orang meliputi:
05142|1. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
05143|2 ayat (1) yang dapat menyebabkan atau belum menyebabkan
05144|terjadinya eksploitasi yang disebut dalam satu pasal. Perbuatan-
05145|perbuatan tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, Pasal
05146|4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12. Sebagaimana disebutkan pada
05147|Pasal 2 ayat (1), maka pasal-pasal yang telah disebutkan (Pasal
05148|3,  Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  6,  dan  Pasal  12)  memiliki  dua
05149|kemungkinan terkait dengan eksploitasi seperti halnya Pasal 2
05150|ayat  (1).  Penegas  adanya  kemungkinan  terjadi  atau  belum
05151|terjadinya eksploitasi adalah Pasal 2 ayat (2). Maksudnya adalah
05152|apabila telah terjadi eksploitasi, maka perbuatan yang  disebut
05153|dalam  pasal-pasal  tersebut telah  dapat disebut dengan  tindak
05154|pidana yang mengakibatkan adanya eksploitasi. Namun apabila
05155|belum terjadi proses eksploitasi korban, maka perbuatan yang
05156|disebutkan  dalam  pasal-pasal  tersebut  terbatas  pada  tindak
05157|pidana perdangan orang tanpa adanya eksploitasi.
05158|2. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
05159|2  ayat  (1)  yang  belum  menyebabkan  terjadinya  eksploitasi.
05160|Perbuatanperbuatan  tersebut  sebagaimana  disebutkan  pada
05161|Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Pada Pasal 9, penegas belum
05162|adanya  eksploitasi  adalah  adanya  kalimat  “dan  tindak  pidana
05163|tersebut  tidak  terjadi”.  Pasal  10  ditegaskan  dengan  adanya
05164|kalimat  “Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
05165|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”.
05166|Sedangkan penegas Pasal 11 adalah batasan perbuatan yang
05167|disebutkan  dalam  pasal  tersebut,  yakni  “merencanakan  atau
05168|melakukan pemufakatan jahat”.
05169|Ruang  lingkup  pengaturan  hukum  tindak  pidana  perdagangan
05170|orang  dalam  Undang  Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
05171|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
05172|a. Aspek tindak pidana perdangan orang.
05173|Ini  diatur  dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  18  Undang-undang
05174|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
05175|
05176|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini
05177|mengatur  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dijatuhkan
05178|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana
05179|penjara 47 maupun pidana denda. Bagi para pelaku human
05180|trafficking yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang
05181|ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara
05182|melakukan  kegiatan  perdagangan  orang  yang  dimulai  dari
05183|percobaan,  pemanfaatan,  pengiriman  bahkan  korporasi
05184|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan
05185|pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak
05186|600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan
05187|paling lama seumur hidup;
05188|b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan
05189|Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang
05190|berusaha  menghalangi,  mencegah,  merintangi  dan  bahkan
05191|mengagalkan suatu  penyidikan  dan  persidangan pengadilan
05192|terhadap  tersangka  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini.
05193|Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain
05194|yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak
05195|Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal
05196|19  sampai  dengan  Pasal  27  Undang-undang  Republik
05197|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
05198|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05199|c. Aspek  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidanng
05200|pengadilan.  Aspek  ini  berisikan  mengenai  penyidikan,
05201|penuntutan  dan  pemeriksaan  di  siding  pengadilan  dalam
05202|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  termasuk
05203|didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini
05204|48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-
05205|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
05206|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05207|d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal
05208|56 – 57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik
05209|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
05210|Tindak Pidana Perdagangan Orang.
05211|e. Aspek  kerjasama  international  dan  peran  serta  masyarakat.
05212|
05213|Aspek  ini  diatur  dalam  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  63