02941|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  meminda hkan atau
02942|Hal. 81 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02943|Paraf
02944|
02945|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
02946|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
02947|keuntungan baik materiil maupun immaterial.
02948|- Bahwa setelah ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
02949|yang  disampaikan  oleh  pemeriksa,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa
02950|HULWATUL FITRIATI, Dkk merupakan korban perdagangan orang dengan
02951|modus penipuan dengan menjanjikan bekerja ke Negara Jepang dengan
02952|sistem pemagangan; 
02953|- Bahwa  tidak  di  benarkan  jika  Terdakwa  melakukan  perekrutan  Tenaga
02954|kerja  dengan  dijanjikan  untuk  dikirim  ke  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  ke
02955|Negara Jepang untuk bekerja dengan sistem magang karena perekrutan
02956|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang
02957|dilakukan  oleh  swasta  harus  memiliki  Surat  ijin  penempatan  dan
02958|perekrutan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.
02959|39  Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
02960|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor 22
02961|tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga
02962|kerja Indonesia di Luar Negeri; 
02963|- Bahwa dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan
02964|bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana  Penempatan  TKI
02965|swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat
02966|ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri; 
02967|- Bahwa Pelanggran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak pidana
02968|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  104  UU  No.  38  Tahun  2004  yang
02969|berbunyi 
02970|a. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
02971|paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
02972|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
02973|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang : 
02974|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
02975|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). 
02976|c. Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
02977|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang harus
02978|Hal. 82 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02979|Paraf
02980|
02981|memenuhi 3 unsur utama yakni unsur proses, unsur cara dan unsur
02982|tujuan;
02983|Dalam  peristiwa  ini  memenuhi  3  unsur  tersebut  yakni  melakukan
02984|perekrutan  dengan  cara  penipuan  dan  tujuannya  adalah
02985|mengeskploitasi atau dapat terekspoitasi .
02986|- Bahwa Proses perekrutan yang dilakukan tidak sesuai prosedur
02987|karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang harus
02988|mendapat ijin dari Menteri ; 
02989|Cara : Cara  yang  dipakai  adalah  penipuan  karena  mereka  dijanjikan
02990|berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat keuntungan
02991|karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang 
02992|Tujuan : Unsur tujuan, Tujuan dalam TPPO adalah tereksploitasi. dalam
02993|rangkaian perbuatan ini adalah mendapat keuntungan uang dari korban.
02994|Korban diwajibkan membayar sejumlah uang baik untuk biaya kursus,
02995|biaya penempatan job, korban juga kehilangan waktu dan tenaga untuk
02996|menjalani Kursus dan proses lainnya.
02997|Cara  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  juga  memerlukan  pelatihan
02998|khusus, bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai
02999|dengan  bidang  pekerajaan  yang  akan  mereka  jalani.  Jika  tidak
03000|mempunyai ketrampilan tertentu maka orang dapat tereksploitasi.
03001|- Bahwa kontrak kerja merupakan perjanjian yang harus dipenuhi
03002|oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak harus memahami
03003|apa  yang  terdapat  dalam  kontrak  kerja  tersebut.  Jika  tertulis  dalam
03004|Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
03005|Selain  itu  perjanjian  ini  harus  dilaporkan  kepada  pemerintah
03006|kota/Kabupaten sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU No. 39 tahun
03007|2004. 
03008|Kontrak kerja yang tidak jelas dan tidak dipahami dapat menyebabkan
03009|orang tereksploitasi. 
03010|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi  Sumaedy Effendi Als Edy
03011|Selaku  kepala  LPK  PT  RSEI-Lotim  yang  bekerjasama  dengan  Galih
03012|Santika  Fadillahkusumah  Selaku  direktur  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda-
03013|Subang  merupakan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  UU  No.  39
03014|Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang,
03015|Hal. 83 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03016|Paraf
03017|
03018|bahwa Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah diatur dalam UU No.
03019|39 Tahun 2004. Lembaga yang merekrut dan menempatkan juga sudah
03020|diatur dalam UU Tersebut. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,
03021|antara  lain  bahwa  Lembaga  tersebut  harus  sudah  terdaftar  sebagai
03022|Lembaga  rekrutmen  pada  instansi  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang
03023|bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
03024|- Bahwa  jika  tidak  ada  yang  berhasil  diberangkatkan  namun  tetap
03025|melakukan  perekrutan  maka  ini  mengarah  kepada  penipuan  yang
03026|merupakan  unsur  cara  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03027|Pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan orang
03028|tereksploitasi hingga mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana
03029|perdagangan orang; 
03030|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  belum  ada
03031|ekploitasipun sudah masuk kedalam TPPO, karena sudah ada janji janji
03032|dari  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  untuk  memberangkatkan  tenaga
03033|kerja keluar  negeri, dimana Tindak  Pidana  Penipuan sudah  termasuk
03034|kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO dan Penipuan adalah
03035|salah satu modus dalam TIndak Pidana TPPO;
03036|- Bahwa  adanya  perjanjian  Kerja  dalam  Bahasa  Jepang,  tidak  ada
03037|Jaminan social itu menyebabkan adanya eksploitasi, selain itu adanya
03038|tujuan ekonomi secara Finansial, masuk ke dalam eksploitasi ekonomi;
03039|- Bahwa unsur  yang memenuhi sehingga Terdakwa masuk dalam Tindak
03040|pidana  TPPO  adanya  unsur  “cara”  dalam  hal  ini  dibuktikan  dengan
03041|adanya  menjanjikan  keberangkatan  kepada  para  tenaga/magang.
03042|Adanya  “Perekrutan”  paraTenaga/magang  oleh  Terdakwa,  dan  ada
03043|“Pemufakatan Jahat” yaitu yang tercantum dalam Pasal 11 Jo pasal 4
03044|yang  tercantum  dalam  Dakwaan  Kedua.  jadi  yang  dapat  dibuktkan
03045|adalah Pasal 11 Jo pasal 4, sehingga dalam perbuatan Terdakwa ada
03046|“Mens  rea”  dalam  hal  ini  tidak  mengadakan  pelatihan  dan  terkait
03047|pekerjaannya apa;
03048|- Bahwa dengan adanya penyerahan uang/uang yang dibagi itu adalah
03049|sudah termasuk pemufakatan jahat, sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 4;
03050|Hal. 84 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03051|Paraf
03052|
03053|- Bahwa  penampungan  adalah  memberikan  tempat  atau  menampung
03054|saja tanpa ada pelatihan seperti PJTKI, sedangkan pelatihan bertujuan
03055|untuk memberikan keahlian kepada seseorang;
03056|- Bahwa ada friksi hukum, tidak ada alasan untuk tidak tahu aturannya
03057|atau Undang-undang. Jadi setiap orang dianggap mengetahui undang
03058|undang setelah undang-undang itu diundangkan;
03059|- Bahwa Jika ada seseorang yang melakukan kegiatan seperti halnya
03060|Terdakwa maka lebih didahulukan adalah TPPO nya karena merupakan
03061|lex spesialis;
03062|- Bahwa  menurut  Ahli,  untuk  memberangkatkan  seseorang  harus
03063|mempunyai keahlian khusus, karena perjanjian yang dikeluarkan oleh
03064|pihak  Jepang  tersebut  adalah  perjanjian  baku,  dan  dari  keterangan
03065|Penyidik,  isi  perjanjian  tersebut  tidak  diketahui  oleh  para  peserta
03066|magang;
03067|- Bahwa  jika  seseorang  hanya  melakukan  pelatihan  tanpa
03068|memberangkatkan orang bukan termasuk perekrutan tenaga kerja, akan
03069|tetapi jika tidak melakukan perekrutan sendiri tetapi bekerja sama dengan
03070|pihak lain tetap masuk dalam pemufakatan jahat;
03071|- Bahwa yang dimaksud kerugian adalah apa yang dikeluarkan dengan
03072|apa yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan;
03073|- Bahwa  menurut  Ahli,  untuk  memberangkatkan  seseorang  harus
03074|mempunyai keahlian khusus, karena perjanjian yang dikeluarkan oleh
03075|pihak  Jepang  tersebut  adalah  perjanjian  baku,  dan  dari  keterangan
03076|Penyidik,  isi  perjanjian  tersebut  tidak  diketahui  oleh  para  peserta
03077|magang;
03078|Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
03079|4.  Ahli  ERNAWATY,  S.H dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
03080|sebagai berikut :
03081|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
03082|dan keterangan Ahli benar;
03083|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
03084|a. Tahun 1984 tamat pendidikan SD Nomor 9 Ampenan
03085|b. Tahun 1987 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 2 Mataram 
03086|c. Tahun 1990 tamat dan lulus Pendidikan SMAN 1 Mataram 
03087|Hal. 85 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03088|Paraf
03089|
03090|d. Tahun 1997 tamat S-1 Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
03091|Bahwa ahli mempunyai riwayat pekerjaan dan jabatan sebagai berikut:
03092|a. Dinas Pertamanan Kota Mataram
03093|b. Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram
03094|c. Kantor Lurah Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan
03095|d. Kantor Lurah Banjar Kecamatan Ampenan
03096|e. Kantor DP2KB Kota Mataram
03097|f. Kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram
03098|- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Bidang Pembinaan PAUD PNF (Pendidikan
03099|Anak Usia Dini  Pendidikan Non Formal)  Adapun  Tugas  dan  Tanggung
03100|Jawab Ahli adalah sebagai berikut: 
03101|1. Penyusunan RKA/DPA dan Program Kerja seksi; 
03102|2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang berdasarkan
03103|ketentuan peraturan perUndang-Undangan; 
03104|3. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
03105|kelembagaan dan sarpras PAUD dan PNF; 
03106|4. Penyusunan bahan pembinaan kelembgaan dan sarpras PAUD
03107|PNF; 
03108|5. Penyusunan  bahan  penerbitan  ijin  pendirian,  penataan  dan
03109|penutupan satuan PAUD PNF; 
03110|6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan
03111|sarpras PAUD PNF; 
03112|7. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarpras PAUD PNF; 
03113|8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
03114|dengan bidang tugasnya. 
03115|- Bahwa  Ahli  belum  pernah  menjadi  Ahli  dalam  perkara  tindak
03116|pidana lainnya;
03117|- Bahwa  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  adalah  Lembaga
03118|Pendidikan  non  formal  yang  bertujuan  meningkatkan  keterampilan
03119|peserta didik dalam bidang tertentu ;
03120|- Bahwa Maksud dan tujuan pendirian LKP secara umum adalah
03121|mengembangkan potensi Masyarakat dalam meningkatkan keterampilan
03122|dan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih
03123|berkualitas ;
03124|Hal. 86 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03125|Paraf
03126|
03127|- Bahwa  yang  mengeluarkan  ijin  operasional  dari  LKP(Lembaga
03128|Kursus  Pelatihan)  bernama  “WAHYUYYUHA Mataram”  adalah  Bidang
03129|Pembinaan PAUD PNF (Pendidikan Non Formal) Dinas Pendidikan Kota
03130|Mataram yang beralamat di Jl. Majapahit No. 14 Mataram ; 
03131|- Bahwa berdasrkan hasil visitasi yang dilakukan oleh tim di bidang
03132|Pembinaan PAUD PNF sejumlah 4 (empat) orang diperoleh data bahwa
03133|LKP  “Wahyuyyuha”  berkedudukan  di  Jl.  Lingkar  Selatan  Kelurahan
03134|Jempong  Baru  Kecamatan  Sekarbela  Kota  Mataram.  adapun  Pemilik
03135|LKP  “Wahyuyyuha”  bernama  Wahyu  Sutantri,  S,Si  (Sesuai  Ijin
03136|Operasional yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram
03137|pada tanggal 25 April 2022); 
03138|- Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh tim di bidang
03139|Pembinaan PAUD PNF, LKP “Wahyuyuha” bergerak dalam bidang “Care
03140|Giver” yang masuk dalam rumpun Kesehatan dan Pekerjaan Sosial ; 
03141|- Bahwa  Dinas  Pendidikan  mengeluarkan  Ijin  Operasional  untuk
03142|melaksanakan LKP (Kursus dan Pelatihan) saja; 
03143|- Bahwa  kami  pihak  dari  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram  tidak
03144|mengetahui terkait kegiatan dari LKP “Wahyuyyuha Mataram” melakukan
03145|perekrutan peserta magang ke Negara Jepang; 
03146|- Bahwa pengawasan yang dilakukan hanya pada saat kami visitasi
03147|ke  Lembaga  untuk  penerbitan  ijin  pendirian  lembaga  baru  dan  Ijin
03148|perpanjangan; 
03149|- Bahwa LKP hanya boleh menerima uang pembayaran kursus saja,
03150|termasuk biaya Pendidikan dan bukan untuk biaya yang lain; 
03151|- Bahwa Barang Bukti tersebut adalah Surat Izin yang instansi kami
03152|keluarkan untuk Terdakwa dan masih berlaku sampai tahun 2026; 
03153|- Bahwa  LKP  diberikan  kewenangan  untuk  mencari  siswa untuk
03154|kursus dan pelatihan saja;  
03155|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
03156|5.  Ahli  ASYIB  YULIANTO  S.Kom dibawah  sumpah  pada  pokoknya
03157|menerangkan sebagai berikut :
03158|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
03159|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
03160|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
03161|Hal. 87 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03162|Paraf
03163|
03164|a. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa, 
03165|NTB, Indonesia; 
03166|b. Tahun 2000 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 4 Labuan 
03167|Sumbawa, NTB, Indonesia; 
03168|c. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan di MAN 1 
03169|Sumbawa, NTB, Indonesia; 
03170|d. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan Diploma 3 di 
03171|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia; 
03172|e. Tahun 2007 tamat dan lulus Pendidikan Strata 1 di 
03173|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia; 
03174|f. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa, 
03175|NTB, Indonesia; 
03176|g. Tahun 2000 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 4 Labuan 
03177|Sumbawa, NTB, Indonesia. 
03178|- Bahwa  ahli  mempunyai  riwayat  pekerjaan  dan  jabatan  sebagai
03179|berikut:
03180|a. Tahun  2010 diangkat  menjadi  PNS  sebagai Pelaksana
03181|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03182|Perlindungan  dan  Pemberdayaan  di  BP3TKI  Mataram  Dinas
03183|Ketahanan Pangan Kota Mataram
03184|b. Tahun 2011 sampaidengan 2016 sebagai Pelasana Penerbitan E-
03185|KTKLN, Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Mataram Kantor
03186|Lurah Banjar Kecamatan Ampenan
03187|c. Tahun 2016 sampai dengan 2019 diangkat menjadi Kepala Seksi
03188|Penyiapan dan Penempatan di BP3TKI Mataram
03189|d. Tahun  2020  Bulan  sejak  Desember  sampai  dengan  Sekarang
03190|diangkat menjadi Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di BP3MI
03191|NTB; 
03192|e. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
03193|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03194|Perlindungan dan Pemberdayaan di BP3TKI Mataram 
03195|Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Ahli adalah sebagai berikut: 
03196|a. Tahun 2013, Bimtek Aplikasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja 
03197|Luar Negeri, BNP2TKI; 
03198|Hal. 88 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03199|Paraf
03200|
03201|b. Tahun 2014, Bimtek Verifikasi Dokumen Penempatan Calon 
03202|TKI/TKI, BNP2TKI; 
03203|c. Tahun 2015, Bimtek Pelayanan Elektronik kartu Tenaga Kerja Luar
03204|Negeri (E-KTKN) BNP2TKI; 
03205|d. Tahun 2017, Training of Trainers Aplikas safe travel serta Isu 
03206|perlindungan Lainnya Kepada Instruktur Pembekalan Akhir 
03207|Pemberangkatan, Kementerian Luar Negeri; 
03208|e. Tahun 2017 Bimtek peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan 
03209|Publik di BNP2TKI; 
03210|- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengantar Kerja
03211|Ahli  Muda  di  Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
03212|Nusa  Tenggara  Barat  sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  adapun
03213|kewenangan  dan  tanggung  jawab  Ahli  adalah  menjalankan  tugas  di
03214|bagian  Pelindungan  dan  Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia
03215|BP3MI Nusa Tenggara Barat adalah : 
03216|1. BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan
03217|dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan
03218|peraturan perundang-undangan. 
03219|2. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,
03220|BP3MI menyelenggarakan fungsi: 
03221|1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 
03222|2. Penyebarluasan  informasi  di  bidang  penempatan  dan
03223|pelindungan pekerja migran Indonesia; 
03224|3. Pelaksanaan  pemetaan  suplai  dan  pendayagunaan  hasil
03225|pemetaan peluang kerja luar negeri; 
03226|4. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran
03227|Indonesia  yang  ditempatkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
03228|Migran Indonesia; 
03229|5. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia; 
03230|6. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi
03231|calon  pekerja  migran  Indonesia;  pelaksanaan  pengawasan
03232|pelayanan jaminan lembag pekerja migran Indonesia; pemberian
03233|bahan  rekomendasi  terhadap  usulan  penerbitan  dan
03234|perpanjangan  surat  izin  lembaga  dan  penempatan  pekerja
03235|Hal. 89 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03236|Paraf
03237|
03238|migran  Indonesia;  pemberian  bahan  rekomendasi  pengenaan
03239|sanksi  lembaga  bagi  Lembaga  penempatan  pekerja  migran
03240|Indonesia dan lembaga yang menempatkan calon pekerja migran
03241|Indonesia untuk kepentingan lembaga sendiri;