03035|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia
03036|sebagai  subjek  hukum  yang  sehat  jasmani  maupun  rohani  serta  mampu
03037|mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;
03038|Menimbang bahwa pada persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa
03039|yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan
03040|fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-
03041|saksi  serta  keterangan  Para  Terdakwa  sendiri  yang  membenarkan  bahwa
03042|Terdakwa I bernama Ahmad Nur Jaelani Alias Ahmad dan Terdakwa II bernama
03043|Amirullah Kandu Alias Iwan dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan
03044|
03045|di atas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa
03046|identitas Para Terdakwa, ternyata benar Para Terdakwa-lah orang yang dimaksud
03047|oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak
03048|terjadi adanya kesalahan terhadap orang ( error in persona ) yang diajukannya,
03049|dan selama persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam keadaan
03050|sehat jasmani maupun rohani;
03051|Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim
03052|menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
03053|Ad.2. Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik
03054|Indonesia;
03055|Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI membawa adalah mengangkut,
03056|memuat,  memindahkan,  mengirimkan.  Dalam  konteks  Tindak  Pidana
03057|Perdagangan  Orang,  maka  membawa  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan
03058|memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dalam hal ini memindahkan dari
03059|Wilayah  Negara  Kesaturan  Republik  Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara
03060|Kesaturan Republik Indonesia;
03061|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
03062|persidangan,  setelah  Para  Saksi  Korban  menyepakati  untuk  bekerja  di  luar
03063|Wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia melalui bantuan Terdakwa, maka
03064|Terdakwa  membantu  Para  Saksi  Korban  dalam  menyiapkan  berkas-berkas
03065|pemberangkatan seperti menyiapkan berkas pembuatan passport dan mengantar
03066|Para Saksi Korban untuk pengurusan pembuatan passport dibantu dengan calo,
03067|menyiapkan  tiket dan  rute  pemberangkatan  kemudian  mengantar  Para  Saksi
03068|Korban ke Bandara Soekarno Hatta dan menyiapkan penjemputan sesampainya
03069|Para Saksi Korban di Erbil;
03070|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  serangkaian
03071|tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan rangakaian tindakan untuk
03072|memindahkan  Para  Saksi  Korban  dari  Wilayah  Negara  Kesaturan  Republik
03073|Indonesia ke luar Wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia;
03074|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,
03075|maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;
03076|Ad.3. Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
03077|Indonesia;
03078|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa dengan maksud dalam
03079|Pasal  ini adalah suatu  perbuatan  yang  bersifat melawan hukum, yang  mana
03080|perbuatan si pelaku tersebut tanpa hak, tidak memiliki kewenangan, kekuasaan,
03081|atau bahkan izin dari yang berkuasa;
03082|
03083|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tanpa  hak  adalah  tidak
03084|memiliki  izin  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan
03085|sedangkan  yang  dimaksud  dengan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang
03086|bertentangan  dengan  hukum,  namun  tidak  hanya  sebatas  pada  peraturan
03087|perundang-undangan tertulis, tapi aturan-aturan yang tidak tertulis seperti hukum
03088|adat  serta  norma-norma  lainnya  yang  terkandung  dalam  masyarakat.
03089|bertentangan  dengan  hak  subyektif  seseorang  atau  bertentangan  dengan
03090|kewajiban hukum pelaku, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;
03091|Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur tanpa hak atau melawan
03092|hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
03093|hukum dan atas perbuatannya tersebut pula ia tidak memiliki izin dari pihak yang
03094|berwenang;
03095|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor
03096|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
03097|menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi adalah tindakan dengan
03098|atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
03099|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
03100|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
03101|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
03102|organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
03103|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
03104|immateriil”
03105|Menimbang bahwa diantara beberapa perbuatan yang disebutkan dalam
03106|unsur  eksploitasi  di  atas  adalah  bersifat  alternatif,  yang  artinya  tidak  semua
03107|perbuatan itu harus dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu
03108|atau  lebih perbuatan  tersebut  terbukti  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa,  maka
03109|perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di
03110|atas;
03111|Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam
03112|persidangan,  Para  Saksi  Korban  ditahan  surat  dan  barang-barangnya,
03113|diperlakukan tidak layak, dilarang saling berkomunikasi dalam masa menunggu
03114|diberangkatkan  ataupun  dipekerjakan  sebagai  tenaga  migran  maka  secara
03115|pengertian  luasnya  Majelis  Hakim  memandang  Para  Saksi  Korban  telah
03116|mengalami  ekploitasi  yang menimbulkan perasaan tertindas  sebagai  manusia
03117|yang seharusnya memiliki hak untuk bersosialisasi dengan manusia lain;
03118|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,
03119|maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;
03120|
03121|Ad.4. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut
03122|serta melakukan perbuatan
03123|Menimbang, bahwa mengenai sub unsur Mereka yang melakukan, yang
03124|menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  tersebut
03125|sifatnya  alternatif/pilihan,  maka  cukup  salah  satunya  terpenuhi  tidak  perlu
03126|semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan,
03127|sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di
03128|persidangan;
03129|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I
03130|berperan sebagai Sponsor saksi yang meyakinkan saksi untuk bekerja di Erbil
03131|dan memberikan uang  fee sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara
03132|transfer dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai sehingga total uang
03133|fee yang  saksi terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta  rupiah), sedangkan
03134|Terdakwa II berperan dalam proses pengurusan dokumen keberangkatan Saksi
03135|serta pemberangkatan Saksi ke Turkey serta yang mengantar Saksi ke bandara
03136|Soekarno Hatta;
03137|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini
03138|telah terpenuhi dan terbukti;
03139|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Juncto Pasal
03140|48 U ndang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
03141|Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi
03142|dan Para Terdakwalah pelakunya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah
03143|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
03144|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; 
03145|Menimbang  bahwa  terhadap  nota  pembelaan Penasihat  Hukum  Para
03146|Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi Para
03147|Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
03148|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  suatu  pidana  menurut  Majelis
03149|Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan
03150|Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif,
03151|preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa
03152|sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
03153|RI tentang Kekuasaan Kehakiman;
03154|Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
03155|juga  akan  mempertimbangkan  teori  tujuan  pemidanaan  integratif,  yang
03156|menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,
03157|keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan
03158|
03159|kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah
03160|untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana
03161|yang  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa,  sehingga  diharapkan  pemidanaan  yang
03162|dijatuhkan mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti
03163|bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan
03164|martabat  Para  Terdakwa  tindak  pidana  tersebut,  kedua,  unsur  edukatif  dan
03165|kemanfaatan  yang  mengandung  makna  bahwa  pemidanaan  tersebut  harus
03166|mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah
03167|dilakukannya, dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan
03168|konstruktif bagi usaha pencegahan maupun penanggulangan kejahatan, ketiga,
03169|unsur  keadilan  yaitu  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh  Para
03170|Terdakwa  maupun  oleh  masyarakat,  dan  unsur  keempat  adalah  adanya
03171|kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan
03172|tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya, sehingga orang lain
03173|akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;
03174|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti
03175|bersalah melakukan tindak pidana  yang didakwakan  maka berdasarkan Pasal
03176|193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
03177|(KUHAP), Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
03178|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara,
03179|sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21
03180|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto
03181|Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , terhadap diri Para Terdakwa dapat juga dijatuhi
03182|pidana  denda,  jika  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  dapat  diganti
03183|dengan pidana  kurungan. Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara ini Majelis
03184|Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana
03185|denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
03186|Menimbang,  bahwa  dalam  tuntutan  pidananya,  Penuntut  Umum  juga
03187|memohon agar Terdakwa dibebani membayar restitusi kepada Saksi Korban Ipah
03188|Binti Saep Sukri  sejumlah Rp6.582.660,00 (enam juta lima ratus delapan puluh
03189|dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), Aminah Binti Handi Wikatma adalah
03190|sebesar Rp6.222.840,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus
03191|empat  puluh  rupiah),  Mera  Sri  Fitriani  Binti  Endang  adalah  sebesar
03192|Rp5.622.840,00 (lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat
03193|puluh  rupiah),  dan  Wulan  Marau  Al  Yanda  adalah  sebesar  Rp10.495.968,00
03194|(sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh
03195|delapan  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  Terdakwa  tidak  memenuhi
03196|
03197|kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14
03198|(empat belas)  hari  setelah  diberitahukannya  putusan  yang  telah  berkekuatan
03199|hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran
03200|restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar
03201|restitusi tersebut, maka diganti  dengan pidana  kurungan  yang  lamanya akan
03202|ditentukan dalam amar putusan ini;
03203|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  pembebanan  restitusi  tersebut,
03204|Para  Terdakwa  dalam  pembelaannya  tidak  memberikan  tanggapan  apapun
03205|namun  demikian  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  tuntutan  restitusi
03206|tersebut sebagai berikut:
03207|Menimbang, bahwa dalam Pasal  48 Undang-Undang Republik Indonesia
03208|Nomor  21  Tahun  2007  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03209|mengatur  bahwa  setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli
03210|warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas:
03211|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
03212|b.penderitaan;
03213|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
03214|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
03215|Menimbang, bahwa  dalam  perkara  ini,  Saksi  Korban  Ipah  Binti  Saep
03216|Sukri, Aminah Binti Handi Wikatma, Mera Sri Fitriani Binti Endang, dan Wulan
03217|Marau Al Yanda  melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di
03218|Jakarta mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan Para Korban
03219|tersebut,  LPSK  kemudian  memberikan  pertimbangan  penilaian  restitusi  untuk
03220|Para Saksi Korban sebagaimana tertuang dalam surat nomor Register A.1977.R-
03221|1.1980/KEP/SMP-LPSK/Vll TAHUN 2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Penilaian
03222|Ganti  Rugi  sebagaimana  terlampir  dalam  berkas  perkara  sejumlah
03223|Rp28.924.308,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu
03224|tiga  ratus  delapan  rupiah)  yang  dibebankan  kepada  Terdakwa  I  Ahmad  Nur
03225|Jaelani  Alias  Ahmad  dan  Terdakwa  II  Amirullah  Kandu  Alias  Iwan  secara
03226|tanggung renteng masing-masing sebesar Rp14.462.154,00 (empat belas juta
03227|empat  ratus  enam  puluh  dua  ribu  seratus  lima  puluh  empat  rupiah)  untuk
03228|dibayarkan  kepada  para  korban  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  telah
03229|dilakukan penilaian Restitusi oleh pihak LPSK;
03230|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
03231|pembahasan unsur tersebut diatas dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti
03232|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  maka  sangat beralasan  hukum
03233|Para Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi atas kerugian yang dialami
03234|
03235|oleh  Para  Korban  dan  untuk  menentukan  berapa  besarnya  restitusi  yang
03236|dibebankan  kepada  Terdakwa,  Majelis  Hakim  akan  menggunakan  hasil
03237|pertimbangan penilaian dari LPSK sebagaimana tersebut diatas, sebagai dasar
03238|untuk  menjatuhkan  besarnya  restitusi  dan  dalam  perkara  ini  seperti  dalam
03239|tuntutan pidana Penuntut Umum;
03240|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  Terdakwa  telah
03241|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22
03242|ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut
03243|harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03244|Menimbang bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
03245|dan  oleh  karena  Para  Terdakwa  ditahan  serta  penahanan  terhadap  Para
03246|Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193
03247|ayat  (2)  KUHAP  perlu  ditetapkan  agar  Para  Terdakwa  tetap  berada  dalam
03248|tahanan;
03249|Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain
03250|mempertimbangkan  tentang  aspek  yuridis,  juga  mempertimbangkan  aspek
03251|sosiologis, historis dan filosofis dari tujuan pembentukan undang-undang tentang
03252|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
03253|Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum juga bahwa saksi yang
03254|disebut sebagai korban dalam perkara ini mengakui mengetahui prosedur untuk
03255|menjadi  migran  namun  dengan  sengaja  melanggarnya  dengan  alasan  factor
03256|ekonomis;
03257|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim,  penting  juga  untuk
03258|memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  pada  umumnya,  bahwa  tidak  ada
03259|alasan  bagi  subyek  hukum  Indonesia  untuk  melanggar  hukum  untuk  karena
03260|faktor ekonomi;
03261|Menimbang, bahwa demikian menurut Majelis Hakim, masyarakat harus
03262|belajar menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali
03263|sehingga hukum benar-benar menjadi acuan bagi setiap orang yang melakukan
03264|kegiatan  pemberangkatan  migran  maupun  orang  yang  ingin  menjadi  tenaga
03265|migran,  sebab  hukum  harus  selalu  bertujuan  pada  keadilan  dan  persamaan
03266|perlakuan dihadapan hukum; 
03267|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paspor asli atas nama
03268|Ipah Binti Saep Sukri dengan Nomor C6134599, 1 (satu) paspor asli atas nama
03269|Aminah Binti Handi Wikatma dengan Nomor E1812886, 1 (satu) paspor asii atas
03270|nama Nina Zakia Binti Saman Cipong dengan Nomor E2141201, 1 (satu) paspor
03271|asli atas nama Sdri. Mera Sri Fitriani Binti Endang dengan Nomor E2345473, 1
03272|
03273|(satu) paspor asli atas nama Wulan Marau Al Yanda dengan Nomor E1811457, 1
03274|(satu)  buah  paspor  asli  atas  nama  Yanti  Binti  Kursin  Dahir  dengan  Nomor
03275|E1414654, 1 (satu) kartu debit Bank BRI Britama a.n. Ahmad Nur Jaelani Als
03276|Ahmad, 1 (satu) paspor dengan nomor E2470650 atas nama Amirullah Kandu,
03277|telah  selesai  dipergunakan  untuk  pemeriksaan  persidangan  maka  perlu
03278|ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang
03279|bukti tersebut telah disita;
03280|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) lembar  boarding pass
03281|berangkat  dengan  mengunakan  pesawat  Qatar  Airways  Flight  QR959  tujuan
03282|Soekarno  Hatta  -  Doha  atas  nama  Ipah  Binti  Saep  Sukri,  1  (satu)  lembar
03283|boarding  pass berangkat  dengan  mengunakan  pesawat  Qatar  Airways  Flight
03284|QR243 tujuan Doha - Istanbul atas nama Ipah Binti Saep Sukri, 1 (satu) lembar
03285|boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul - Soekarno Hatta
03286|atas nama Ipah Binti Saep Sukri, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA
03287|dengan nomor 7600227631 atas nama Hary Hidayat terdapat transfer uang dari
03288|rekening  Irpan  Sopandi  sebesar  Rp13.000.000,00  (tiga  belas  juta  rupiah),
03289|1 (satu) lembar  boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul -
03290|Soekarno  Hatta  atas  nama Nina  Zakia Binti Saman  Cipong, 1 (satu)  lembar
03291|boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul - Soekarno Hatta
03292|tanggal 11 Maret 2023 atas nama Mera Sri Fitriani Binti Endang, 1 (satu) lembar
03293|boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul - Soekarno Hatta
03294|atas nama Wulan Marau Al Yanda, 1 (satu) lembar  boarding pass  berangkat
03295|dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul -
03296|Soekarno Hatta atas nama Yanti Binti Kursin Dahir, 1 (satu) bundel manifest
03297|penumpang Qatar Airways pada tanggal 17 Februari 2023 tujuan CGK - DOH
03298|dengan pesawat Qatar Airways Flight QR959 dan Qatar Airways Flight QR243
03299|tanggal  17  Februari  2023  tujuan  DOH-SAW  dengan  rute  penerbangan  yaitu
03300|Cengkareng - Doha - Sabiha Gokcen Turki, 2 (dua) lembar manifest penumpang
03301|Turkish  Airlines  tiket  kepulangan  Turki  –  Jakarta,  dengan  selesainya  proses