00483|tanah  yang  mempuyai  tanda  batas  tertentu,  baik  berupa  tembok,  pagar,
00484|tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air atau sungai  dengan demikian
00485|Hakim  dapat  mengartikan  lokasi  kejadian  yang  merupakan  toko  adalah
00486|sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu;
00487|Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah
00488|terbukti  Anak  mengambil  1  (satu)  unit  Aki  dan  bahan  bakar  jenis  pertalite
00489|sebanyak 2,5 (dua setengah) liter pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025
00490|Pukul 19.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Pukul 00.30
00491|WIB di Toko bangunan milik Saksi Zulkiarse Putra Yohansa Alias Putra Bin
00492|Zulkarnain yang beralamat di Perumahan Balgis Desa Tebat Monok, Kecamatan
00493|Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
00494|Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 Pukul 19.00
00495|WIB Saksi Ryzqy Saputra telah selesai bekerja dan hendak pulang ke rumah
00496|Saksi Ryzqy Saputra di Desa Weskust kemudian Saksi Ryzqy Saputra bertemu
00497|dengan Anak dan mengajak Saksi Ryzqy Saputra pergi menonton kuda kepang
00498|di Desa Bogor Baru;
00499|Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekitar
00500|jam 20.00 WIB saat Saksi Ryzqy Saputra sedang berada dirumah Anak yang
00501|terletak di Desa Kelilik, karena Anak dan Saksi Ryzqy Saputra ingin menonton
00502|kuda kepang di Desa Sengkuang namun uang Saksi Ryzqy Saputra dan Anak
00503|kurang untuk membeli minuman keras dan rokok lalu Anak mengajak Saksi
00504|Ryzqy Saputra untuk mencuri Aki mobil milik Saksi Zulkiarse Putra Yohansa di
00505|tempat Saksi Ryzqy Saputra bekerja dan Saksi Ryzqy Saputra menyetujuinya;
00506|Menimbang  bahwa  perbuatan  Anak  dilakukan  pada  malam  hari  yaitu
00507|pada waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit dan di pekarangan
00508|tertutup milik Saksi Zulkiarse Putra Yohansa;
00509|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Hakim
00510|berpendapat  unsur  "pada  malam  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan
00511|tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak
00512|diketahui  atau  tidak  dikehendaki  oleh  yang  berhak"  telah  terpenuhi  pada
00513|perbuatan Anak;
00514|Ad 6. Unsur  dengan  cara  merusak,  membongkar,  memotong,
00515|memecah,  memanjat,  memakai  Anak  kunci  palsu,  menggunakan
00516|perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk
00517|ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang
00518|diambil;
00519|Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, cukup dibuktikan
00520|salah satu elemen saja;
00521|Halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00522|
00523|Menimbang  bahwa  unsur  ini  adalah  unsur  pemberatan  dalam  tindak
00524|pidana  pencurian  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum
00525|Pidana;
00526|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00527|persidangan Anak dan Saksi Ryzqy Saputra mengambil  1 (satu) unit aki dari
00528|Mobil TS milk Saksi Zulkiarse Putra Yohansa dengan menggunakan pisau milik
00529|Anak lalu kabel aki tersebut di potong oleh Saksi dan Anak secara bergantian
00530|menggunakan pisau milik Anak;
00531|Menimbang bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit Aki mobil tersebut Anak
00532|memotong kabel aki yang tersambung;
00533|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Hakim
00534|berpendapat unsur “dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah,
00535|memanjat,  memakai  Anak  kunci  palsu,  menggunakan  perintah  palsu,  atau
00536|memakai  pakaian  jabatan  palsu,  untuk  masuk  ke  tempat  melakukan  tindak
00537|pidana atau sampai pada barang yang diambil” telah terpenuhi;
00538|Ad 7. Unsur secara bersama-sama dan bersekutu;
00539|Menimbang bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya persamaan
00540|kehendak dari pelaku atau meeting of mind;
00541|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00542|persidangan  Anak  dan  Saksi  Ryzqy  Saputra  melakukan  tindak  pidana
00543|mengambil secara bersama-sama , maka unsur ke-7 (ketujuh) telah terpenuhi
00544|dari perbuatan Anak; 
00545|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (2) UU
00546|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-
00547|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00548|Pidana  Anak  telah  terpenuhi,  maka  Anak  tersebut  harus  dinyatakan  telah
00549|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00550|didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
00551|Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang
00552|pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya
00553|maka  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan  hal  yang
00554|memberatkan dan meringankan bagi Anak;
00555|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dalam  sidang  pemeriksaan  perkara
00556|Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00557|pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak
00558|tersebut  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Anak  tersebut  harus  dinyatakan
00559|bersalah  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang-undang  Republik
00560|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak
00561|tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
00562|Halaman 14 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00563|
00564|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut
00565|agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 6 (enam) bulan.
00566|Anak melalui Penasihat Hukum dalam permohonannya memohon agar dijatuhi
00567|hukuman yang seringan-ringannya karena Anak masih bersekolah, dan ingin
00568|melanjutkan  sekolah.  Terhadap  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  sebagai
00569|berikut;
00570|Menimbang bahwa pada dasarnya spirit dari Undang-undang Nomor 11
00571|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada
00572|upaya-upaya  aktif  dari  Penegak  Hukum  untuk  mengutamakan  pendekatan
00573|keadilan restoratif dan hal ini merupakan kewajiban. Keadilan restoratif disini
00574|adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
00575|keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama
00576|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
00577|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
00578|Menimbang  bahwa  selanjutnya  mengenai  pemidanaan  yang  akan
00579|dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
00580|Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan
00581|Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Anak, sedangkan mengenai jenis
00582|pidana atau tindakan dan lamanya pidana atau tindakan atas diri Anak akan
00583|ditentukan Hakim dalam pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan atau
00584|tindakan yang dikenakan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan
00585|pertimbangan sebagai berikut;
00586|Menimbang bahwa dalam menerapkan sanksi hukuman terhadap Anak,
00587|Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan
00588|oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bengkulu
00589|yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi
00590|Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
00591|- Perbuatan Anak dilakukan karena faktor internal (usia labil, kebutuhan
00592|sesaat, kehilangan figur ibu, rendahnya kontrol diri) serta faktor eksternal
00593|(ajakan  teman  sebaya,  lemahnya  pengawasan  keluarga,  lingkungan
00594|permisif);
00595|- Anak menunjukkan penyesalan, mengakui perbuatan serta berjanji tidak
00596|mengulangi tindak pidana;
00597|- Korban  telah  memaafkan  dan  berdamai  setelah  kerugian  diganti;
00598|keluarga  berkomitmen  untuk  memperketat  pengawasan;  masyarakat
00599|bersedia menerima kembali Anak;
00600|- Hak-hal yang memberatkan adalah tindak pidana tergolong pencurian
00601|dengan pemberatan dan adanya motif konsumtif (rokok, minuman keras).
00602|Namun hal-hal yang meringankan lebih dominan antara lain usia Anak, baru
00603|Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00604|
00605|pertama  kali  melakukan  tindak  pidana, perdamaian, dukungan  keluarga,
00606|serta masih bersekolah;
00607|- Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00608|Anak,  pidana  penjara  merupakan  ultimim  remedium  (upaya  terakhir)
00609|sehingga  lebih  tepat  jika  Anak  dijatuhi  pidana  atau  tindakan  alternatif
00610|bersifat pembinaan dan pengawasan;
00611|Menimbang  bahwa  setelah  mencermati  Laporan  Penelitian
00612|Kemasyarakatan atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu
00613|yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa
00614|Pidana Pengawasan;
00615|Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Hakim akan
00616|mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00617|Menimbang  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
00618|berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik
00619|bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat Anak, kelangsungan  hidup  dan
00620|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional
00621|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  serta
00622|penghindaran pembalasan;
00623|Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11
00624|Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi
00625|harkat dan martabat seorang Anak yang mana Anak merupakan amanah dan
00626|karunia  Tuhan Yang  Maha Esa  yang  memiliki harkat dan  martabat sebagai
00627|manusia  seutuhnya  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  memberikan
00628|perlindungan khusus bagi Anak;
00629|Menimbang bahwa  terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar pemikiran
00630|dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi Anak, yaitu :
00631|1. Bahwa Anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang
00632|sebagai penjahat ( criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan
00633|bantuan ;
00634|2. Pendekatan yuridis terhadap Anak hendaknya mengutamakan persuasif-
00635|edukatif  dan  pendekatan  (kejiwaan/psikologi)  yakni  sejauh  mungkin
00636|menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat
00637|degradasi  mental  dan  penurunan  semangat  ( discoragement)  serta
00638|menghindari  proses  stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses
00639|perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;
00640|Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00641|
00642|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal
00643|51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang menjelaskan
00644|mengenai : 
00645|a. mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
00646|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
00647|b. memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
00648|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
00649|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
00650|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
00651|dalam masyarakat; dan 
00652|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
00653|terpidana.
00654|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  mengkontekstualisasikan  mengenai
00655|tujuan pemidanaan satu persatu dalam perkara a quo, bahwa dengan dilakukan
00656|pemidanaan terhadap Anak mencegah tindak pidana yang kemungkinan akan
00657|dilakukan kembali karena dalam fakta persidangan menunjukan bahwa Anak
00658|sering melakukan tindak pidana yang diselesaikan secara kekeluargaan oleh
00659|orangtua Anak, bahwa dengan adanya pemidanaan Anak menjadi terbina baik
00660|dari sisi rohani maupun intelektualnya karena terdapat pembinaan yang tepat
00661|sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya tersebut Anak akan menjadi
00662|orang yang lebih baik dan berguna karena telah dibekali pendidikan yang cukup
00663|selama  masa  pemidanaan,  kemudian  diharapkan  pemidanaan  dapat
00664|menumbuhkan rasa penyesalan sehingga kemudian hari Anak lebih berhati-hati
00665|dan berpikir sebelum bertindak serta mendorong kebiasaan patuh pada hukum
00666|sebagai bentuk prevensi khusus dan prevensi umum, sehingga cukup alasan
00667|menurut Hakim terhadap hal ini telah termuat sebagai alasan pemidanaan bagi
00668|Anak;
00669|Menimbang bahwa sehingga Pidana Penjara di LPKА Kelas II B engkulu
00670|diharapkan  Anak  tidak  akan  lagi  mengulangi  perbuatannya,  Anak  dapat
00671|melanjutkan pendidikan formalnya melalui PKBM di dalam LPKA sehingga hak
00672|Anak dalam mendapatkan pendidikan tidak terabaikan dan di dalam LPKA Anak
00673|dapat  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  hukum  sehingga  di  harapkan  Anak
00674|memperoleh  efek  jera  dan  tidak  melanggar  serta  mengulangi  perbuatanya
00675|kembali;
00676|Menimbang  bahwa  Pasal  79  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
00677|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00678|menyatakan bahwa  “pidana  pembatasan kebebasan diberlakukan  dalam  hal
00679|Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00680|
00681|Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan
00682|kekerasan”. Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak dijatuhi
00683|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
00684|membahayakan masyarakat”. Kemudian Pasal 81 Ayat (5) menegaskan bahwa
00685|“pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;
00686|Menimbang bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan
00687|dengan  perbuatan  Anak  yang  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00688|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil suatu barang yang
00689|sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
00690|melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam suatu rumah atau dalam
00691|pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya  yang  dilakukan  oleh  orang  yang
00692|adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan
00693|cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat,memakai Anak
00694|kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu,
00695|untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang
00696|yang  diambil  secara  bersama-sama  atau  bersekutu” sebagaimana  diatur  di
00697|dalam Pasal Pasal 477 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
00698|Undang  Hukum  Pidana  Jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11
00699|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak   sebagaimana Dakwaan
00700|Tunggal Penuntut Umum, sehingga Hakim menilai bahwa tindak pidana yang
00701|dilakukan oleh Anak termasuk dalam kategori “tindak pidana berat” yang mana
00702|perbuatan  Anak  tersebut  dilakukan  dengan  pemberatan  yaitu  dimalam  hari
00703|dengan  merusak  dan  dilakukan  secara  bersama-sama  Hakim  berpendapat
00704|bahwa Anak diberikan pidana berupa Pidana pengawasan dirasa kurang tepat;
00705|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  harus  dijatuhi  hukuman,  maka
00706|Hakim  berpendapat  bahwa  Pidana  Penjara  di  LPKA  Kelas  II  Bengkulu,
00707|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang
00708|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00709|Anak dengan pertimbangan yaitu diharapkan dengan diberikannya hukuman
00710|pidana  penjara  terhadap  Anak,  maka  Anak  dapat  bersungguh-sungguh
00711|menyesali perbuatannya dan memperbaiki kepribadiannya menjadi lebih baik,
00712|serta Anak dapat memperoleh bimbingan kemandirian dan kepribadian yang
00713|kelak dapat Anak terapkan dalam kehidupannya;
00714|Menimbang  bahwa  Hakim  memperhatikan  ketika  Anak  diajukan  di
00715|persidangan ini masih menginjak usia 15 (Lima Belas) tahun dan berdasarkan
00716|ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
00717|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pembinaan di
00718|Halaman 18 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00719|
00720|LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain itu
00721|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ini  khususnya  Pasal  86  Ayat  (1)
00722|dijelaskan bahwasanya Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan
00723|telah  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  dipindahkan  ke  lembaga
00724|pemasyarakatan  pemuda.  Kemudian  pada  ketentuan  Pasal  86  Ayat  (2)
00725|dijelaskan pula dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,
00726|tetapi  belum  selesai  menjalani  pidana,  Anak  dipindahkan  ke  lembaga
00727|pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan
00728|Anak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (3) dalam hal tidak
00729|terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan
00730|Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  ke  lembaga
00731|pemasyarakatan  dewasa  berdasarkan  rekomendasi  dari  Pembimbing
00732|Kemasyarakatan;
00733|Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim tidak sependapat dengan
00734|rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan,  sehingga  Hakim  menilai
00735|pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana “penjara” di Lembaga Pembinaan
00736|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu”, dengan tujuan agar Anak dapat dibina
00737|secara baik dan ketika Anak selesai menjalani pidananya tersebut, Anak dapat
00738|kembali kepada orang tua dan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;
00739|Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pasal 79 Ayat
00740|(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00741|Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “minimum khusus pidana penjara
00742|tidak  berlaku  terhadap  Anak”. Berpedoman  pada  ketentuan  tersebut, Hakim
00743|memperhatikan hal-hal terbaik bagi Anak sebagaimana amanat dari Undang-
00744|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00745|Pidana Anak tersebut, sehingga Hakim menilai apabila hukuman yang paling
00746|tepat dan adil bagi Anak adalah sebagaimana yang tertuang di dalam amar
00747|Putusan ini;
00748|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak harus
00749|pula dipertimbangkan mengenai pedoman pemidanaan (sentencing guidelines)
00750|sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
00751|2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang  terdiri  dari  11
00752|(sebelas) kriteria, yakni:
00753|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
00754|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00755|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
00756|Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00757|
00758|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan  direncAnakan  atau  tidak
00759|direncAnakan; 
00760|e. cara melakukan Tindak Pidana; 
00761|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; 
00762|g. riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku
00763|Tindak Pidana; 
00764|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; 
00765|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
00766|pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau;