06604|Ad. 3.  Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
06605|melakukan perbuatan
06606|Menimbang, bahwa “yang melakukan” diartikan sebagai seorang yang
06607|sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa
06608|pidana, sedangkan “yang turut serta melakukan” dimana sedikit-dikitnya harus
06609|ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
06610|melakukan  (medepleger)  peristiwa  pidana  itu.   Disini  diminta,  bahwa  kedua
06611|orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga syarat dalam
06612|ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  adalah
06613|adanya niat dan kehendak yang sama dan pelakunya  lebih dari satu  orang
06614|serta adanya kerjasama diantara  Para Pelaku;
06615|Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis
06616|Hakim  akan  memilih  sub  unsur  yang  sesuai  dengan  fakta  hukum  dalam
06617|persidangan, dimana jika salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur
06618|lainnya tidak perku dibuktikan lagi;
06619|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas bahwa
06620|Saksi  Fiski  Yuniati dan  Saksi  Zuinal  Aini  mengetahui  dari  Saksi  Gusmalini
06621|mengenai adanya program magang di luar negeri pada tahun 2016 ketika Saksi
06622|Fiski Yuniati dan Saksi Zuinal Aini baru mendaftar di Politeknik Pertanian Negeri
06623|Payakumbuh dan program magang ke jepang yang dimulai dari proses seleksi
06624|sampai dengan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati magang di perusahaan
06625|shimota kemudian sampai dengan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati
06626|kabur ke KBRI dan akhirnya kembali ke Indonesia sebagaimana telah majelis
06627|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  unsur  membawa  warga  negara
06628|
06629|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
06630|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia diatas  adalah ketika
06631|Terdakwa menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
06632|dan walaupun dasar keberangkatan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati
06633|magang  ke  shimota  adalah  MoU/LoA  antara  Politeknik  Pertanian  Negeri
06634|Payakumbuh  dengan  shimota  farm  dibuat  oleh  Saksi  Gusmalini  pada  saat
06635|masih  menjabat  sebagai  Direktur  pada  tahun  2017  yang  masih  tetap
06636|dipergunakan ketika Terdakwa menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian
06637|Negeri  Payakumbuh  dikarenakan  jangka  waktunya  belum  berakhir  sampai
06638|dengan tahun 2022 dan yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah Saksi
06639|Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati  yang melakukan magang ke perusahaan
06640|Shimota di Jepang pada tahun 2019 pada saat Terdakwa menjabat sebagai
06641|Direktur,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Terdakwalah  yang  menjadi
06642|pelaku  utama  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dikarenakan  korban
06643|yaitu Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati magang ke Perusahaan Shimota
06644|Farm  pada  saat  Terdakwa  sebagai  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
06645|Payakumbuh dan terhadap Saksi Gusmalini berperan membuat MoU antara
06646|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Shimota Farm pada tahun
06647|2017  dan  masih  dipergunakan  sebagai  dasar  ketika  Terdakwa  menjabat,
06648|sehingga  berdasarkan  pertimbangan  diatas  unsur  “yang  melakukan”  telah
06649|terpenuhi;
06650|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan diatas  Majeli s
06651|berkesimpulan  bahwa  perbuatan Terdakwa  tersebut  telah memenuhi  unsur
06652|ketiga ini;
06653|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak
06654|restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Undang-undang Republik
06655|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
06656|Perdagangan Orang;
06657|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Republik
06658|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
06659|Perdagangan Orang menyatakan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian
06660|yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang
06661|berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang
06662|diderita korban atau ahli warisnya;
06663|Menimbang,  bahwa  restitusi  tersebut  adalah  ganti  kerugian  yang
06664|didasarkan  atas  kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya
06665|untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain
06666|
06667|yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang ( vide Pasal 48 ayat (2)
06668|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
06669|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
06670|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung
06671|Nomor  1  tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
06672|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana mengatur
06673|mengenai tata cara Pengajuan dan Permohonan sebelum putusan pengadilan
06674|yang berkekuatan hukum tetap;
06675|Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan Nomor Reg.
06676|Perkara PDM-01/PYKBH/07/2024 atas nama Terdakwa Elvin Hasman dan Surat
06677|Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-01/PYKBH/07/2024 tanggal 7 November
06678|2024 telah mengajukan permohonan Restitusi atas nama Korban Saksi Zuinal
06679|Aini dan Saksi Fiski Yuniati;
06680|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  dalam  pembelaannya
06681|menanggapi   terhadap  permohonan  restitusi  tersebut  yang  mana  Penasihat
06682|Hukum  dalam  pembelaanya  menyatakan  bahwa  apakah  benar  telah  terjadi
06683|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana
06684|kegiatan magang yang dilakukan oleh Saksi Fiski Yuniati dan Saksi Zuinal Aini
06685|juga  dirasakan  oleh  9  Mahasiswa  magang  lainnya  yaitu  David  Putra,  Dani
06686|Pratama,  Enardi,  Febri  Yelsa  Yunika,  Fri  Candra  Mulya,  Muhammad  Reza
06687|Pahlevi, Septia Kurnia, Rahmat Andhika Putra, dan Rahmad Fadly, sehingga
06688|jika Terdakwa tidak benar benar melakukan tindak pidana Perdagangan Orang
06689|tidak  mungkin  juga  dipenuhi  ketentuan Pasal  48  Undang-Undang  Republik
06690|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
06691|Perdagangan Orang yang mengatur tentang Restitusi;
06692|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Restitusi  Korban  Saksi
06693|Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati yang diajukan melalui LPSK dan Penuntut
06694|Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
06695|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan
06696|Saksi dan Korban Nomor : A.3069.R/KEP/SMP-LPSK/IX tanggal 25 September
06697|2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Pemohon yang bernama Zuinal Aini,
06698|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  merekomendasikan  kepada
06699|Pengadilan  untuk  dapat  mengabulkan  restitusi  dengan  nilai  sejumlah
06700|Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
06701|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan
06702|Saksi dan Korban Nomor : A.3070.R/KEP/SMP-LPSK/IX tanggal 25 September
06703|2023  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi  kepada  Pemohon  yang  bernama  Fiski
06704|
06705|Yuniati,  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  merekomendasikan kepada
06706|Pengadilan  untuk  dapat  mengabulkan  restitusi  dengan  nilai sejumlah
06707|Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
06708|Menimbang, bahwa komponen kerugian yang dimohonkan oleh Saksi
06709|Zuinal  Aini  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban serta  dalam
06710|lampirannya adalah ganti rugi yang didasarkan atas biaya perawatan psikologis
06711|meliputi  biaya  Pemulihan  psikologis  untuk  9  (sembilan)  sesi  sejumlah
06712|Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya penggantian biaya
06713|transport per kedatangan psikolog sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus
06714|lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  biaya  konsumsi  Psikolog  yaitu  sejumlah
06715|Rp270.000,00  (dua  ratus  tujuh  puluh  ribu  rupiah)  dengan  total  sejumlah
06716|Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)
06717|Menimbang, bahwa komponen kerugian yang dimohonkan oleh Saksi
06718|Fiski  Yuniati  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban serta  dalam
06719|lampirannya adalah biaya Pemulihan psikologis untuk 8 (delapan) sesi sejumlah
06720|Rp4.000.000,00 (empat  juta  rupiah),  biaya  penggantian  biaya  transport  per
06721|kedatangan psikolog sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
06722|dan biaya konsumsi Psikolog yaitu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat
06723|puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus
06724|empat puluh ribu rupiah);
06725|Menimbang,  bahwa  setelah  mencermati  pengajuan  restitusi  serta
06726|lampiran  dokumen  pendukungnya  yang  terlampir  dalam  berkas  perkara
06727|Terdakwa,  Majelis  Hakim  berpendapat  komponen  Restitusi  yang  diajukan
06728|adalah ganti kerugian yang didasarkan atas biaya perawatan psikologis sebagai
06729|mana  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor
06730|:A.3069.R/KEP/SMP-LPSK/IX  tanggal  25  September  2023  tentang  Penilaian
06731|Ganti  Rugi  kepada  Pemohon  yang  bernama  Zuinal  Aini  dan  Keputusan
06732|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.3070.R/KEP/SMP-LPSK/IX
06733|tanggal 25 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Pemohon
06734|yang bernama Fiski Yuniati dan termasuk dalam ruang lingkup dari restitusi
06735|yang  diatur  dalam  pasal  48  ayat  (2)  Undang-undang   Republik  tentang
06736|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  serta  Terdakwa  telah
06737|dinyatakan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  “ membawa  warga  negara
06738|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
06739|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”  sebagaimana
06740|pertimbangan unsur  Pasal 4 Undang-undang Republik Nomor 21 Tahun 2007
06741|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas , sehingga
06742|
06743|berdasarkan  pertimbangan  diatas  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh
06744|penuntut  umum  dalam  surat  dakwaan  dan  surat  tuntutannya  telah  memiliki
06745|dasar dan patut untuk dikabulkan;
06746|Menimbang, bahwa  apabila Terdakwa tidak  dapat membayar restitusi
06747|tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya putusan
06748|yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai  dengan ketentuan Pasal 50
06749|ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
06750|Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  Penuntut  Umum  dapat
06751|menyita  harta  kekayaan  Terdakwa dan  melelang  harta  tersebut  untuk
06752|pembayaran  restitusi  setelah  adanya pemberitahuan  dan  peringatan  secara
06753|tertulis kepada Terdakwa Elvin ( vide Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
06754|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
06755|Pidana Perdagangan Orang);
06756|Menimbang, bahwa apabila ternyata dikemudian hari Terdakwa tidak
06757|mampu membayar restitusi walaupun harta kekayaan sudah disita dan dilelang
06758|oleh  Penuntut  umum,  maka  terhadap  Terdakwa  patutlah  dikenai  pidana
06759|kurungan pengganti yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini
06760|(vide Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
06761|2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
06762|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Dakwaan Alternatif
06763|Kesatu Pasal 4  junto Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21
06764|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang junto
06765|Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  telah terpenuhi,
06766|maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
06767|melakukan tindak pidana  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  Alternatif
06768|Kesatu;
06769|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  dalam  Pembelaannya  pada
06770|pokoknya  menyatakan  bahwa  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan
06771|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  Pasal  4  junto Pasal  48
06772|Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  pemberantasan  tindak  pidana
06773|perdagangan orang junto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
06774|Pidana dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
06775|melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18
06776|tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia junto pasal 55 ayat
06777|(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan alasan bahwa pada diri
06778|Terdakwa tidak terdapat niat jahat ( mens rea ) untuk melakukan tindak pidana
06779|dan tidak ada tujuan awal/kehendak untuk melakukan eksploitasi sebagaimana
06780|
06781|keharusan dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
06782|2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  oleh
06783|karena tidak terbuktinya  mens rea  dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap
06784|pembebanan  restitusi  kepada  Terdakwa  sebagai  orang  yang  turut  serta
06785|melakukan yang mana Saksi Gusmalini yang merupakan pelaku utama saja
06786|tidak dibebankan untuk membayar restitusi sehingga unsur pasal 48 Undang-
06787|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
06788|tindak  pidana  perdagangan  orang  tidak  terbukti  dan  tidak  dapat  dibuktikan
06789|adanya persekongkolan jahat antara Terdakwa dengan pihak manapun untuk
06790|melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan penuntut
06791|umum;
06792|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  dari  Penasihat  Hukum
06793|Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah dinyatakan
06794|terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 4
06795|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
06796|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat (1) ke-1
06797|Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu
06798|penuntut umum yang mana terhadap sub unsur dari dakwaan tersebut telah
06799|Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal diatas, sehingga
06800|berdasarkan hal tersebut pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada
06801|pokoknya  memohon  membebaskan  Terdakwa  dari  segala  Dakwaan  atau
06802|melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum, tidaklah beralasan menurut hukum
06803|dan haruslah ditolak;
06804|Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh Penasihat
06805|Hukum  Terdakwa  yang  bertanda  T-1  sampai  dengan  T-40,  menurut  Majelis
06806|Hakim tidak ada alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak
06807|bersalah  melakukan  tindak  pidana,  yang  mana  perbuatan  Terdakwa  telah
06808|Majelis  Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  unsur  pasal  Dakwaan
06809|Pertama  sehingga  terhadap  surat-surat  bertanda  T-1  sampai  dengan  T-40
06810|haruslah dikesampingkan;
06811|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  dalam  Pembelaannya  yang
06812|menyatakan bahwa Penasihat Hukum untuk mencari kebenaran materil akan
06813|menghadirkan  Saudara  Rahmat  Andika  Putra  yang  merupakan  salah  satu
06814|mahasiswa magang ke jepang yang ikut bersama Saksi Fiski Yuniati dan Saksi
06815|Zuinal Aini ke Shimota Farm  tetapi dikarenakan Penuntut Umum Keberatan
06816|dengan alasan bahwa Saksi Rahmat Andika telah diperiksa di BAP Kepolisian
06817|dan penuntut umum merasa cukup dengan pembuktiannya dan Majelis Hakim
06818|
06819|menerima  keberatan  tersebut  sehingga  Penasihat  Hukum  tidak  bisa
06820|menghadirkan  Saudara  Rahmat  Andika  dalam  persidangan  serta  dalam
06821|pembelaannya  menyatakan  bahwa  keterangan  Saudara  Rahmat  Andika
06822|tersebut dikhawatirkan akan melemahkan (membantah) keterangan yang telah
06823|disampaikan Saksi Fiski Yuniati dan Saksi Zuinal Aini di persidangan;
06824|Menimbang,  bahwa  terhadap  hal  tersebut  diatas  Majelis  Hakim
06825|mempertimbangkan bahwa dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang
06826|termuat  lengkap  dalam  Berita  Acara  Persidangan,  bahwa  Saudara  Rahmat
06827|Andika  Putra  telah  dihadirkan  oleh  Penasihat  Hukum  sebagai  Saksi  yang
06828|meringankan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024, kemudian Penuntut
06829|umum menyatakan keberatan dengan dihadirkan Saudara Rahmat Andika Putra
06830|oleh Penasihat Hukum sebagai Saksi yang meringankan dikarenakan Saudara
06831|Rahmat  Andika  Putra  merupakan  Saksi  yang  telah  diperiksa  di  Berkas
06832|Kepolisian dan merupakan hak dari Penuntut umum untuk menghadirkan Saksi
06833|yang ada di berkas kepolisian dan Penuntut Umum menyatakan cukup dengan
06834|pembuktiannya dan tidak menghadirkan Saudara Rahmat Andika Putra;
06835|Menimbang,  bahwa  terhadap  keberatan  penuntut  umum  tersebut
06836|Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk menerima
06837|keberatan dari penuntut umum tersebut sehingga Saudara Rahmat Andika Putra
06838|tidak didengarkan keterangannya sebagai Saksi yang meringankan, kemudian
06839|persidangan  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  Saksi  Setya  Dharma  sebagai
06840|Saksi yang meringankan;
06841|Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi Setya Dharma,
06842|Majelis Hakim bertanya kepada Penasihat Hukum apakah akan menghadirkan
06843|Saksi yang meringankan lainnya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan
06844|bahwa akan menghadirkan Saksi meringankan lainnya dan memohon kepada
06845|Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan menghadirkan Saudara Rahmat
06846|Andika Putra ataupun mahasiswa magang lainnya yang ikut bersama Saksi
06847|Fiski Yuniati dan Saksi  Zuinal Aini magang di Perusahaan shimota farm pada
06848|tahun  2019  dengan  alasan  bahwa  baik  Saudara  Andika  Putra  maupun
06849|mahasiswa  magang  lainnya  seluruhnya  telah  dilakukan  pemeriksaan  dalam
06850|BAP Kepolisian  dan  keterangannya  termuat lengkap  dalam  berkas  perkara,
06851|tetapi tidak satupun baik Saudara Rahmat Andika Putra maupun mahasiswa
06852|magang lainnya yang dihadirkan penuntut umum di persidangan sebagai Saksi
06853|serta dalam mencari kebenaran materil dalam perkara ini dan untuk membantah
06854|keterangan  Saksi  Fiski  Yuniati  dan  Saksi  Zuinal Aini  yang  memberatkan
06855|Terdakwa  maka  Penasihat  Hukum  meminta  kepada  Majelis  Hakim  untuk
06856|
06857|memperbolehkan  menghadirkan  Saudara  Rahmat  Andika  Putra  maupun
06858|mahasiswa magang lainnya yang ikut bersama Saksi Fiski Yuniati dan Saksi
06859|Zuinal magang  ke  Jepang  sebagaimana  termuat  dalam  berita  acara
06860|persidangan;
06861|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  tersebut  Majelis  Hakim
06862|kembali bermusyawarah serta melakukan pemeriksaan pada berkas perkara
06863|Terdakwa dan mengambil Keputusan bahwa memberikan kesempatan kepada
06864|Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Saudara Rahmat Andika Putra
06865|maupun mahasiswa magang lainnya yang ikut bersama Saksi Fiski Yuniati dan