00485|dan pada saat kejadian tersebut saksi korban berumur 24 ( dua puluh empat
00486|tahun) yang mana saksi korban merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK)
00487|yang  didukung  hasil  pemeriksaan  Psikologi  Forensik  dari  pusat  pelayanan
00488|terpadu  perlindungan  perempuan  dan  anak  9P2TP2A0  “Wanoja  Mitandang”
00489|kabupaten Bogor;
00490|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  pemerkosaan  atau
00491|persetubuhan terhadap, yang saksi korban lupa tanggal dan bulannya, yaitu
00492|pada saat saksi korban sedang kewarung, saksi korban diitawari akan diberikan
00493|uang dan saksi korban diajak ke rumah kosong oleh terdakwa dan saksi korban
00494|dicabuli oleh terdakwa, dengan cara  kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam
00495|vagina saksi korban dan saksi korban merasa sperma terdakwa keluar saat
00496|berhubungan  badan  tersebut ,  dan  ketika  Terdakwa  selesai  melakukan
00497|persetubuhan  saksi  korban disuruh  pulang  oleh  terdakwa  dan  saksi  korban
00498|diberi uang. 
00499|Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah
00500|12 kali, dan saksi korban setelah melakukan persetubuhan diberi uang sebesar
00501|Rp20.000,00 sampai Rp 25.000,00 ;
00502|Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapat informasi dari Sdr. Oj
00503|kalau Saksi  korban  dapat diajak berhubungan badan.  Selanjutnya  saat ada
00504|kesempatan Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan , dan
00505|pertama  kali  Terdakwa  berhubungan  badan  dengan  saksi  korban  dilakukan
00506|rumah  kosong.  Setelah  itu  Terdakwa  selesai  melakukan  persetubuhan,
00507|Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban sejumlah Rp25.000,00;
00508|Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah 12 kali,
00509|dan  saksi  korban  setelah  melakukan  persetubuhan  diberi  uang  sebesar
00510|Rp20.000,00 sampai Rp 25.000,00 ;
00511|           Bahwa Akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, saksi Korban
00512|mengalami kehamilan;
00513|Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YT (ibu korban) dan saksi RT
00514|setelah diketahui hasil test kehamilan saksi korban hasilnya positif, selanjutnya
00515|saksi-saksi bertanya kepada Saksi korban, siapa yang melakukan persetubuhan
00516|terhadap  saksi  korban,  dan  oleh  saksi  korban  dijawab  yang  melakukan
00517|persetubuhan yaitu Terdakwa Jajang Karim dan Sdr. Ojeh;
00518|
00519|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah
00520|terpenuhi;
00521|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
00522|di  atas,  menurut  Majelis  Hakim  perbuatan  Terdakwa  telah  memenuhi  unsur
00523|pasal  tersebut  dengan  demikian  unsur  Kesatu  yakni  Barang  siapa yang
00524|mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari
00525|perbuatan Terdakwa;
00526|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo
00527|pasal 4 ayat 1 huruf b jo pasal 4 ayat (2) huruf b undang-undang Republik
00528|Indonesia  No  12  tahun  2022  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah
00529|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00530|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
00531|sehingga  dengan demikian  Terdakwa haruslah dijatuhi pidana  yang setimpal
00532|dengan perbuatannya; 
00533|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  berkehendak  untuk
00534|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat
00535|dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat
00536|dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf
00537|maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa
00538|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00539|Menimbang bahwa alasan pemaaf ( schulduitsluitings gronden ) adalah
00540|bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai
00541|sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam
00542|ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2)
00543|KUHP.  Tentang  hal  demikian  dari  pengamatan  selama  proses  persidangan,
00544|Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan
00545|dalam ketentuan  pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta
00546|demikian, Terdakwa dinilai dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan atas
00547|segala perbuatannya terkait dengan perkara a quo;
00548|Menimbang,  bahwa  tentang  alasan  pembenar  (rechtsvaardingungs
00549|gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain
00550|diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),
00551|Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, selama proses persidangan Majelis
00552|Hakim  tidak  menemukan  adanya  fakta  yang  bisa  membuktikan  adanya
00553|keadaan-keadaan  yang  dikehendaki  pasal-pasal tersebut  di  atas,  sehingga
00554|
00555|dapat  menghilangkan/menghapus  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan
00556|Terdakwa;
00557|Menimbang,  bahwa  karena  tidak  ditemukan  adanya  alasan-alasan
00558|penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan
00559|pembenar,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya
00560|dan  dinilai  telah  pula  terpenuhi  syarat-syarat  penjatuhan  pidana  atas  diri
00561|Terdakwa;
00562|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  pandangan  Mahkamah  Agung
00563|Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk
00564|balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan
00565|pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan
00566|sesuai  dengan  tingkat  kesalahan  Terdakwa)  serta  memenuhi  tujuan
00567|pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat
00568|sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat
00569|(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
00570|Menimbang,  bahwa  dalam  teori  tujuan  pemidanaan  integratif ,
00571|dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,
00572|keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan
00573|kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah
00574|untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana
00575|yang  dilakukan  oleh  si  pelaku,  sehingga  diharapkan  pemidanaan  yang
00576|dijatuhkan  oleh  Hakim  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat,  Pertama,
00577|Kemanusiaan  yang  berarti  bahwa  pemidanaan  yang  dijatuhkan  hakim  tetap
00578|menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  para  pelaku  tindak  pidana  tersebut,
00579|Kedua, Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu
00580|membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan
00581|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
00582|usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang Ketiga, Keadilan
00583|yaitu  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh  terhukum  maupun  oleh
00584|korban ataupun masyarakat;
00585|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
00586|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2000  tanggal  30  Juni  2000  tentang
00587|Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas
00588|menyatakan,  ”terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan,
00589|pelanggaran  HAM  berat  dan  lingkungan  hidup,  Mahkamah  Agung
00590|mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh
00591|
00592|setimpal  dengan  beratnya  dan  sifatnya  tindak  pidana  tersebut  dan  jangan
00593|sampai  menjatuhkan  pidana  yang  menyinggung  rasa  keadilan  di  dalam
00594|masyarakat”;
00595|Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan
00596|dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya
00597|pemidanaan  tidak  sependapat  dengan  Penuntut  Umum  dan  dalam  hal  ini
00598|Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan pasal yang dilanggar Terdakwa,
00599|Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan
00600|yang dilakukan Terdakwa yang mana saksi korban  anak berkebutuhan khusus
00601|(ABK) yang seharusnya dilindungi dan diberikan perhatian dan kasih sayang
00602|dan  akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut  juga  menimbulkan  terganggunya
00603|kejiwaan  saksi  korban  yaitu  timbul  perasaan  ketakutan,  cemas,  tidak  aman
00604|sebagaimana hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan ketika memeriksa
00605|saksi korban tersebut Majelis Hakim mengalami kesulitan dan harus sabar dan
00606|memberikan pertanyaan yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh saksi
00607|korban  dan  Majelis  Hakim  menilai  apabila  saksi  korban  tidak  didukung,
00608|diarahkan dan diobati maka akan mengarah pada gangguan pskologis  yang
00609|lebih serius, depresi hingga keinginan bunuh diri , sehingga berdasarkan hal
00610|tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  lamanya  pemidanaan  sebagaimana
00611|disebutkan  dalam  amar  putusan  di  bawah  ini  dianggap  adil  dan  pantas
00612|dijatuhkan terhadap Terdakwa;
00613|Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama nya penjatuhan pidana
00614|penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan
00615|sifat  yang  baik  dan  sifat  sebaliknya  dari  perbuatan  Terdakwa  sebagaimana
00616|dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
00617|Kekuasaan kehakiman, serta  keadaan yang memberatkan dan meringankan
00618|bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai
00619|berikut:
00620|Keadaan yang memberatkan;
00621|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif dan merusak masa
00622|depan  dan  mental  saksi  korban yang  notabene  Anak  Berkebutuhan
00623|Khusus (ABK);
00624|- Perbuatan  Terdakwa  menyebabkan  saksi  korban  dan  keluarganya
00625|menjadi malu dan trauma sehingga semakin memperketat pengawasan
00626|terhadap saksi korban;
00627|Keadaan yang meringankan:
00628|
00629|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00630|- Terdakwa  mengakui  dan  merasa  bersalah  serta  menyesali
00631|perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
00632|Menimbang,  atas  dasar  hal-hal  di  atas  maka  pidana  yang  akan
00633|dijatuhkan  kepada  Terdakwa  dinilai  telah  setimpal  dengan  perbuatannya,
00634|demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya,
00635|serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum ( legal justice )
00636|maupun  keadilan  masyarakat  (social  justice),  baik  bagi  Terdakwa  sendiri
00637|maupun  masyarakat  luas,  demikian  pula  penjatuhan  pidana  terhadap  diri
00638|Terdakwa  diharapkan  akan  menimbulkan  efek  jera  (detterrent  effect)  bagi
00639|masyarakat khususnya diri Terdakwa;
00640|Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain
00641|menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan
00642|Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang
00643|telah  dijalani  Terdakwa  akan  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00644|dijatuhkan;
00645|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah
00646|Tahanan  Negara  dan  karena  pidana  yang  dijatuhkan  lebih  lama  dari  masa
00647|penangkapan dan penahanan yang dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan
00648|Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap ditahan; 
00649|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  terbukti  bersalah
00650|melakukan  tindak  pidana  dan  dijatuhi  pidana,  maka berdasarkan  ketentuan
00651|Pasal 222 KUHAP  kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang
00652|timbul dalam perkara ini;
00653|Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo pasal 4 ayat 1 huruf b jo pasal 4 ayat
00654|(2) huruf b undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2022 dan Undang-
00655|Undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00656|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00657|
00658|MENGADILI:
00659|1. Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00660|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Persetubuhan  di  luar  perkawinan
00661|dengan  seoang  perempuan  yang  diketahuinya  dalam  keadaan  tidak
00662|berdaya” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
00663|2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa  dengan pidana penjara selama
00664|10 (sepuluh) tahun;
00665|
00666|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00667|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00668|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
00669|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
00670|sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
00671|
00672|jumat,
00673|
00674|23
00675|
00676|2024
00677|
00678|kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti
00679|Siregar, S.H., M.H. dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai
00680|
00681|Hakim  Anggota  tersebut dengan  dibantu  oleh  Thorico  Monada,  S.H.,  M.H.,
00682|Panitera Pengganti    pada   Pengadilan    Negeri    Cibinong,  serta    dihadiri
00683|oleh, Penuntut Umum  dan  di hadapan Terdakwa /Penasihat Hukumnya. 
00684|
00685|             Hakim Anggota,              Hakim Ketua,
00686|
00687|          ttd//                                                                    ttd//
00688|Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.            Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.,
00689|
00690|                       ttd//
00691| Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.,  
00692|Panitera Pengganti,
00693|
00694|                                                              ttd//
00695|Thorico Monada, S.H., M.H.,