00831|perkara karena kelalainnya penyebabkan luka dan/atau matinya orang
00832|peristiwa Stadion Kanjujuran Malang Jawa Timur di Ditreskrimum Polda
00833|Jatim, perkara pemalsuan surat akusisi saham Bank Century di
00834|Bareskrim Polri dan lain lain;
00835|- Bahwa ahli jelaskan di dalam hukum pidana berkaiatan dengan
00836|tatbestandmassigkeit yang di dalamnya terdapat objektif onrechtselement
00837|sebagai perbuatan nyata yang kasat mata memenuhi unsur delik sebagai
00838|suatu peristiwa pidana dan subjektif onrechtselement sebagai niat atau
00839|sikap batin dari pelaku sebagai syarat siapa saja yang dapat diminta
00840|pertanggungjawaban pidana. Dapatlah dikatakan bahwa untuk bisa
00841|dijatuhi pidana maka seorang pelaku harus memenuhi kedua unsur
00842|tersebut, baik objektif onrechtselement maupu n subjektif
00843|onrechtselement. Tegasnya kedua unsur melawan hukum tersebut
00844|bersifat mutlak. Subjektif onrechtselement hanya dapat diketahui dengan
00845|adanya objektif onrechtselement, artinya bahwa objektif onrechtselement
00846|sebagai elemen tertulis sebagai elemen perbuatan pidana bestanddelen
00847|(elementen kunnen noemen van het door hem begane strafbarofet,
00848|memenuhi unsur delik sama artinya memenuhi unsur -unsur perbuatan
00849|pidana Di dalam doktrin hukum pidana bahwa syarat dapat
00850|dimintakannya pertanggung jawaban pidana ( foerekeningsvatbaarheid
00851|van de dader yang didalamnya meliputi adanya mens rea la criminal
00852|intent dan actus mus a criminalac) sebagai "een strafbaar foit is een
00853|menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een
00854|delictsomschrijving. wederrechtelijk is en aan schuld te wijten" (tindak
00855|pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam
00856|perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan
00857|padanya). Hal ini sebagai syarat terjadinya suatu tindak pidana Pasal 81
00858|Jo Pasal 69 Subs Pasal 83  Jo Pasal 68 UU Ri No. 18 Tahun 2017
00859|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesiatelah mengkualifikasi
00860|perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar handeling) sebagai unsur de
00861|strafbaarheid van het feit atau hef verboden zjir van het feit dan
00862|kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
00863|
00864|(foerakeningsvatbaarheid van de dader berdasarkan adanya mensrea (a
00865|criminal infont) and actus reus (a criminal act) sebagai unsur
00866|strafbaarheid van den persoon. Unsur de strafbaarheid van het feit yakni
00867|Pertama. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kedua,
00868|Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Adapun bunyi rumusan Pasal 81
00869|yakni "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
00870|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana
00871|dengan pidana penjara paling lama to (sepuluh) tahun dan denda paling
00872|banyak Rp.5.000.000.000,00 (ima belas miliar rupiahy" Pasal 69
00873|merumuskan bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan
00874|penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00875|- Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang perseorangan dalam
00876|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00877|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia Pasal 83
00878|merumuskan sebagai berikut: "Setiap Orang yang tidak memenuhi
00879|persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan
00880|sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migrani Indonesia dipidana
00881|dengan pidana penjara paling lama 10 (sopuluh) tahun atau denda paling
00882|banyak Rp.5. 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) Pasal 68
00883|menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan
00884|yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia
00885|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e".
00886|Adapun Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki
00887|kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor
00888|kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang
00889|dipersyaratkan. Adapun unsur strafbaarheid van den persondidasarkan
00890|atas kesengjaan (dolus). Berdasarkan ajaran wilstheorie kesengajaan
00891|didefenisikan yakni dat opzet aanwezing is, als het gevolg gewild is en
00892|het is gewild, als men het zich als dool heft voorgesteld (sengaja adalah
00893|akibat yang telah dikehendaki atau diketahui sebagaimana dibayangkan
00894|sebagai tujuan atau kelakuan mengikuti pengetahuan dimaksud). Hal ini
00895|secara densriptif normative kualifikasi delik dalam Pasal ini adalah
00896|gewonie delic-Selanjutnya yang dimaksud dengan Perdagangan Orang
00897|sebagaimana dirumuskan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
00898|Tindak Pidana Perdagangan Orangada lah tindakan perekrutan,
00899|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
00900|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
00901|
00902|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00903|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
00904|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
00905|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
00906|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
00907|atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan
00908|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas
00909|pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praklik
00910|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
00911|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
00912|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
00913|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
00914|keuntungan baik materiil maupun immatenil. Pasal 4 merumuskan bahwa
00915|"Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
00916|negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
00917|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara
00918|paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
00919|pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
00920|rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".
00921|Hal ini mensyaratkan bahwa tindak pidana perdagangan orang
00922|merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang
00923|cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur perbuatan yang sudah
00924|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Artinya bahwa unsur
00925|de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit berupa
00926|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
00927|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
00928|Republik Indonesia harus memenuhi kualifikasi perbuatan secara
00929|limitative yang ditentukan yakni dengan ancaman kekerasan,
00930|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00931|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
00932|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
00933|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
00934|- Bahwa Ahli jelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan "een
00935|menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van
00936|delichtsomschrijving, wederectelijk is en aan schuld te wijten" (kelakukan
00937|manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat
00938|dicela). Hal ini mengandung arti bahwa perbuatan pidana adalah
00939|
00940|perbuatan yang dilarang dalam undang -undang dan diancam dengan
00941|pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Perbuatan dimaksud dapat
00942|bersifat positif dan negatif.
00943|- Bahwa perbuatan positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan
00944|perbuatan negatif berarti tidak melakukan sesuatu yakni tidak melakukan
00945|apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang
00946|seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omission. Berdasarkan post
00947|factum yang dideksripsikan penyidik pada intinya bahwa seorang laki-laki
00948|bemama AGUS TRIYONO merupakan seorang yang akan mengantarkan
00949|yang ikut berangkat bersama seorang perempuan bernama ADE UTARI
00950|kenegara Malaysia, yang sebelumnya telah menjanjikan akan dapat
00951|memperkerjakan ADE UTARI dinegara Malaysia sebagai baby sister /
00952|menjaga bayi dengan pendapatan penghasilan/gaji sebesar 1500RM
00953|perbulannya dengan hanya cukup memiliki dokumen paspor identitas diri
00954|saja. Namun sebelumnya terdapat perjanjian antara AGUS TRIYONO
00955|dan ADE UTARI bahwa penghasilan/gaji tersebut akan dipotong oleh
00956|AGUS TRIYONO sebesar 750RM selama tiga bulan disebabkan sebagai
00957|uang pengganti biaya tiket dan akomodasi keberangkatan ADE UTARI
00958|mendapatkan pekerjaan dinegera Malaysia. Ahli berpendapat atas
00959|perbuatan Tersangka atas nama AGUS TRIYONO dalam perkara a quo
00960|telah memenuhi de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van
00961|het feit yakni melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
00962|dilarang bagi orang persorangan (naturalijkheid) sebagaimana dimaksud
00963|Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
00964|Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorang dikualifikasi sebagai calo
00965|atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00966|Pekerja Migran Indonesia.
00967|- Bahwa pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia
00968|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
00969|upah di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan memiliki
00970|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia namun tidak
00971|memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
00972|dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e sebagaimana
00973|dimaksud dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang
00974|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00975|- Bahwa ahli menerangkan s eluruh keterangan yang ahli berikan sudah
00976|benar serta tidak ada lagi keterangan yang perlu ahli tambahkan.
00977|
00978|- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
00979|keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;
00980|
00981|sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migrani Indonesia dipidana
00982|dengan pidana penjara paling lama 10 (sopuluh) tahun atau denda paling
00983|banyak Rp.5. 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) Pasal 68
00984|menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan
00985|yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia
00986|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e".
00987|Adapun Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki
00988|kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor
00989|kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang
00990|dipersyaratkan. Adapun unsur strafbaarheid van den persondidasarkan
00991|atas kesengjaan (dolus). Berdasarkan ajaran wilstheorie kesengajaan
00992|didefenisikan yakni dat opzet aanwezing is, als het gevolg gewild is en
00993|het is gewild, als men het zich als dool heft voorgesteld (sengaja adalah
00994|akibat yang telah dikehendaki atau diketahui sebagaimana dibayangkan
00995|sebagai tujuan atau kelakuan mengikuti pengetahuan dimaksud). Hal ini
00996|secara densriptif normative kualifikasi delik dalam Pasal ini adalah
00997|gewonie delic-Selanjutnya yang dimaksud dengan Perdagangan Orang
00998|sebagaimana dirumuskan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
00999|Tindak Pidana Perdagangan Orangada lah tindakan perekrutan,
01000|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
01001|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
01002|
01003|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01004|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
01005|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01006|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
01007|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01008|atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan
01009|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas
01010|pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praklik
01011|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
01012|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01013|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01014|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01015|keuntungan baik materiil maupun immatenil. Pasal 4 merumuskan bahwa
01016|"Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
01017|negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01018|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara
01019|paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
01020|pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
01021|rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".
01022|Hal ini mensyaratkan bahwa tindak pidana perdagangan orang
01023|merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang
01024|cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur perbuatan yang sudah
01025|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Artinya bahwa unsur
01026|de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit berupa
01027|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
01028|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01029|Republik Indonesia harus memenuhi kualifikasi perbuatan secara
01030|limitative yang ditentukan yakni dengan ancaman kekerasan,
01031|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01032|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
01033|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01034|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
01035|- Bahwa Ahli jelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan "een
01036|menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van
01037|delichtsomschrijving, wederectelijk is en aan schuld te wijten" (kelakukan
01038|manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat
01039|dicela). Hal ini mengandung arti bahwa perbuatan pidana adalah
01040|
01041|perbuatan yang dilarang dalam undang -undang dan diancam dengan
01042|pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Perbuatan dimaksud dapat
01043|bersifat positif dan negatif.
01044|- Bahwa perbuatan positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan
01045|perbuatan negatif berarti tidak melakukan sesuatu yakni tidak melakukan
01046|apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang
01047|seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omission. Berdasarkan post
01048|factum yang dideksripsikan penyidik pada intinya bahwa seorang laki-laki
01049|bemama AGUS TRIYONO merupakan seorang yang akan mengantarkan
01050|yang ikut berangkat bersama seorang perempuan bernama ADE UTARI
01051|kenegara Malaysia, yang sebelumnya telah menjanjikan akan dapat
01052|memperkerjakan ADE UTARI dinegara Malaysia sebagai baby sister /
01053|menjaga bayi dengan pendapatan penghasilan/gaji sebesar 1500RM
01054|perbulannya dengan hanya cukup memiliki dokumen paspor identitas diri
01055|saja. Namun sebelumnya terdapat perjanjian antara AGUS TRIYONO
01056|dan ADE UTARI bahwa penghasilan/gaji tersebut akan dipotong oleh
01057|AGUS TRIYONO sebesar 750RM selama tiga bulan disebabkan sebagai
01058|uang pengganti biaya tiket dan akomodasi keberangkatan ADE UTARI
01059|mendapatkan pekerjaan dinegera Malaysia. Ahli berpendapat atas
01060|perbuatan Tersangka atas nama AGUS TRIYONO dalam perkara a quo
01061|telah memenuhi de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van
01062|het feit yakni melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
01063|dilarang bagi orang persorangan (naturalijkheid) sebagaimana dimaksud
01064|Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
01065|Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorang dikualifikasi sebagai calo
01066|atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
01067|Pekerja Migran Indonesia.
01068|- Bahwa pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia
01069|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
01070|upah di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan memiliki
01071|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia namun tidak
01072|memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01073|dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e sebagaimana
01074|dimaksud dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang
01075|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
01076|- Bahwa ahli menerangkan s eluruh keterangan yang ahli berikan sudah
01077|benar serta tidak ada lagi keterangan yang perlu ahli tambahkan.
01078|
01079|- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
01080|keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;
01081|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
01082|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01083|Keterangan Terdakwa Agus Triyono :
01084|- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
01085|- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor
01086|kepolisian;
01087|- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat  diperiksa
01088|tersebut sudah benar semuanya;
01089|- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan
01090|dengan Terdakwa diamankan oleh petugas Imigrasi Bandara
01091|Kualanamu Internasional Airport (KNIA) bersama seorang perempuan
01092|bernama Ade Utari yang akan Terdakwa bawa dan antarkan untuk
01093|bekerja diluar Negeri di Negara Malaysia;
01094|- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekira pukul 18.00
01095|wib seorang perempuan yang Terdakwa ketahui dan kenali bernama
01096|ADE UTARI terlebih dahulu diamankan oleh petugas Imigrasi Bandara
01097|KNIA didepan pintu masuk imigrasi Bandara KNIA, lalu pada saat
01098|petugas Imigrasi menanyakan kepada ADE UTARI bersama siapa
01099|dirinya akan berangkat keluar negeri dengan tujuan Negara Malaysia,
01100|ADE UTARI menjawab dengan menjelaskan kepada petugas bahwa
01101|dirinya akan berangkat bersama Terdakwa dengan menyebut nama
01102|Terdakwa kepada petugas, dan setelah itu petugas Imigrasi memanggil
01103|nama Terdakwa yang kemudian petugas Imigrasi turut mengamankan
01104|saya. Lalu setelah Terdakwa bersama ADE UTARI diamankan oleh
01105|petugas Imigrasi, kami bersama-sama dibawa keruangan Imigrasi untuk
01106|dilakukan introgasi dan dilakukan pengecekan dokumen identitas
01107|pribadi serta dokumen keberangkatan keluar negeri dengan maksud
01108|dan tujuan melakukan pengantaran terhadap ADE UTARI bekerja diluar
01109|negeri, namun pada saat dilakukan interogasi oleh petugas, kami
01110|ditempatkan diruangan yang berbeda satu sama lain. Kemudian pada
01111|sekira pukul 22.00 wib, oleh petugas Imigrasi Bandara KNIA
01112|menyerahkan Terdakwa bersama ADE UTARI kepada petugas
01113|Kepolisian Polresta Deli Serdang dan dibawa serta diamankan kekantor
01114|Polresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
01115|terhadap diri Terdakwa dan ADE UTARI;
01116|
01117|- Bahwa sebelumnya sekira pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024
01118|Terdakwa dihubungi oleh keponakan Terdakwa bernama SURYANI yang
01119|memberitahukan Terdakwa akan ada seorang yang mencari kerja dan
01120|siap untuk diberangkatkan bekerja keluar negeri dan kontak dirinya
01121|telah diberikan SURYANI kepada seorang yang mencari kerja dan siap
01122|diberangkatkan bekerja keluar negeri tersebut, kemudian setelah
01123|Terdakwa mendapat info dan kabar dari SURYANI tersebut, Terdakwa
01124|menerima telfon dari aplikasi Messeger lalu dilanjutkan berkomunikasi
01125|dari telfon dan chat melalui aplikasi whatsapp dari seorang perempuan
01126|yang mengaku bernama ADE yang kemudian Terdakwa ketahui dan
01127|kenali bernama ADE UTARI. Setelah itu komunikasi Terdakwa berlanjut
01128|dengan ADE UTARI yang menanyakan kepada Terdakwa terkait
01129|lowongan pekerjaan, lalu Terdakwa menjelaskan Terdakwa terdapat
01130|lowongan pekerjaan diluar negeri tepatnya dinegara Malaysia bekerja
01131|menjadi baby sister dirumah keluarga Cina, dengan pendapatan
01132|penghasilan/gaji perbualan sebesar 1500RM, dengan persyaratan
01133|cukup dengan memiliki paspor identitas diri saja yang diterbitkan oleh
01134|Imigrasi Republik Indonesia, untuk tiket pesawat keberangkatan tujuan
01135|Kuala Lumpur Malaysia lalu akomodasi sampai dengan tempat tujuan
01136|rumah tempat bekerja menjadi tanggung  jawab saya, dan juga
01137|Terdakwa jelaskan sebelum keberangkatan Terdakwa akan memberikan
01138|uang pertinggal untuk keluarga sebesar Rp.2.000.000, -, yang mana
01139|nantinya semua biaya yang sudah Terdakwa keluarkan akan Terdakwa
01140|potong dari penghasilan/gaji perbulannya sebesar 750RM selama tiga
01141|bulan. Kemudian Terdakwa kembalikan kepada ADE UTARI jika
01142|berminat untuk menerima tawaran pekerjaan akan segera Terdakwa
01143|booking tiket pesawat keberangkatan dan akan Terdakwa beritahukan
01144|kapan akan berangkat kenegera Malaysia, selain itu juga Terdakwa
01145|sampaikan dan jelaskan Terdakwa akan mendampingi untuk