00503|Adanya  Di  Situ  Tidak Diketahui  Atau  Tidak  Dikehendaki  Oleh  Yang
00504|Berhak;
00505|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengertian  malam  hari
00506|adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;
00507|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang
00508|dipergunakan  untuk  berdiam  siang-malam  artinya  untuk  makan,  tidur  dan
00509|sebagainya;
00510|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah
00511|suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan
00512|nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya
00513|sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;
00514|                               Halaman 15 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00515|
00516|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  Anak
00517|bersama Kakaknya yang bernama saksi kedua (dalam berkas terpisah) dalam
00518|mengambil  sepeda  motor  milik  saksi  kesatu  tersebut  dilakukan  pada  hari
00519|Selasa tanggal 4 November 2025 sekitar pukul 02.00 WIB. bertempat di teras
00520|rumahnya  saksi kedua  yang beralamat di Kabupaten  Karanganyar sehingga
00521|dengan demikian terhadap  unsur d ilakukan pada malam dalam suatu rumah
00522|atau  dalam  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  yang  dilakukan  oleh
00523|orang yang adanya di situ tidak  diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
00524|berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00525|Ad. 5. Unsur Secara Bersama-Sama Dan Bersekutu;
00526|Menimbang, bahwa yang maksud dari unsur secara bersama-sama dan
00527|bersekutu adalah  dimana  pelakunya  semuanya  bertindak  sebagai  pembuat
00528|atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;
00529|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00530|dipersidangan Anak dalam mengambil sepeda motor milik saksi kesatu tersebut
00531|dilakukan secara bersama-sama dengan Kakaknya yang bernama saksi kedua
00532|(dalam  berkas  terpisah)  dengan  peran  yang  berbeda-beda  saat  mengambil
00533|sepeda  motor  tersebut  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  dalam  unsur
00534|sebelumnya tersebut diatas sehingga dengan demikian unsur secara bersama-
00535|sama dan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;
00536|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 Ayat (1)
00537|Huruf E dan Huruf G KUHP. Jo.  Undang-Undang RI.  Nomor 11 Tahun 2012
00538|Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah terpenuhi maka  Anak haruslah
00539|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00540|sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
00541|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00542|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00543|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Anak
00544|mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00545|pidana;
00546|Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia 16 tahun sehingga
00547|berdasarkan Undang Undang RI. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00548|Pidana  Anak,  masih  termasuk  dalam  kategori  Anak  sehingga  selain
00549|mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  maka  Majelis
00550|Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari
00551|Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta
00552|dimana faktor penyebab Anak melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh
00553|                               Halaman 16 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00554|
00555|ajakan Kakaknya ( Saksi kedua) dalam perkara terpisah dengan motif ekonomi
00556|untuk mendapatkan uang jajan;
00557|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
00558|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
00559|Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  telah  ternyata  dari  kesimpulan  dan
00560|rekomendasi menyatakan agar Anak diputus dengan putusan berupa pidana
00561|dengan  syarat  dan  atas  rekomendasi  tersebut  Majelis  Hakim  sependapat
00562|dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  karena  menurut  Majelis  Hakim  Anak
00563|lebih  tepat  dijatuhi  pidana  dengan  syarat  sebagaimana  dalam  Tuntutan
00564|Penuntut Umum yaitu pengawasan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran
00565|bagi  Anak  agar  Anak  memperbaiki  perilakunya  dan  tidak  mengulangi
00566|perbuatannya dikemudian hari terutama bagi Anak yang usianya masih dibawah
00567|umur sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim
00568|akan  menjatuhi  pidana  terhadap  Anak  dengan  pidana  bersyarat  yaitu
00569|pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) angka 3
00570|Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00571|Anak;
00572|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang
00573|Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Majelis
00574|Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  dengan  syarat  dalam  hal  pidana  yang
00575|dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, pidana dengan syarat sendiri yaitu pidana
00576|yang  pelaksanaannya  tidak  langsung  dijalankan,  melainkan  ditangguhkan
00577|dengan  ketentuan  bahwa  Anak  harus  mematuhi  syarat  umum  dan  syarat
00578|khusus  selama  masa  pidana  dengan  syarat  dijatuhkan.  Bahwa  lebih  lanjut
00579|dalam Pasal 73 Ayat (3), syarat umum diartikan bahwa Anak tidak melakukan
00580|tindak  pidana  lagi  selama  menjalani  masa  pidana  dengan  syarat.  Dalam
00581|perkara aquo, Majelis Hakim memandang bahwa pemberlakuan syarat umum
00582|tersebut sangat penting untuk menanamkan tanggung jawab hukum pada Anak
00583|sebagai upaya preventif agar Anak menyadari batasan perilaku yang dapat
00584|diterima oleh hukum dan masyarakat. Syarat umum ini tidak hanya bertujuan
00585|untuk mengawasi Anak tetapi juga mendorong Anak agar sungguh-sungguh
00586|memperbaiki  diri,  menghindari  lingkungan  yang  berpotensi  mendorongnya
00587|mengulangi  perbuatan  yang  sama  serta  menjadikan  masa  pidana  dengan
00588|syarat sebagai masa intropeksi dan pembentukan karakter;
00589|Menimbang,  bahwa  dalam  kerangka  pembinaan  dan  pembimbingan
00590|Anak, dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012
00591|Tentang Sistem Peradilan Pidana, juga memberikan wewenang kepada Majelis
00592|                               Halaman 17 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00593|
00594|Hakim untuk menetapkan syarat khusus. Dalam perkara aquo, Majelis Hakim
00595|akan menetapkan syarat khusus berupa kewajiban bagi Anak untuk melaporkan
00596|setiap kegiatan dan pembelajaran yang ditempuh anak di sekolah, semata-mata
00597|agar Anak dapat menyelesaikan pendidikan formal sekurang-kurangnya sampai
00598|dengan  selesai  menempuh  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  atau  yang
00599|sederajat. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Anak masih
00600|berusia  16  tahun  dan  saat  ini  masih  tercatat  sebagai  siswa  aktif  di  SMK.
00601|Karanganyar dan belum pernah terlibat dalam perkara hukum lainnya. Bahwa
00602|Majelis  Hakim  meyakini  pendidikan  adalah  sarana  paling  efektif  untuk
00603|membentuk kembali integritas diri dan orientasi masa depan Anak. Kewajiban
00604|menyelesaikan  pendidikan  hingga  tingkat  SMK  atau  sederajat  juga  sejalan
00605|dengan semangat wajib belajar yang menjadi kebijakan nasional begitu juga
00606|dengan norma dalam Pasal 73 Ayat (8) Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun
00607|2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, yang menyatakan selama menjalani
00608|pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun,
00609|Penetapan syarat khusus ini akan menjadi bentuk pembinaan yang terarah dan
00610|terukur, sekaligus memfasilitasi proses pendidikan dan reintegrasi sosial Anak
00611|secara lebih bermartabat;
00612|Menimbang, bahwa dengan menetapkan pidana dengan syarat, yang
00613|didalamnya memuat syarat umum berupa larangan melakukan tindak pidana
00614|selama masa tertentu dan syarat khusus berupa kewajiban bagi Anak untuk
00615|melaporkan  kegiatan  Anak  sehari-hari  serta  pembelajaran  apa  saja  yang
00616|dilakukan  oleh  anak  di  tingkat  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  atau
00617|sederajat,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  bentuk  pemidanaan  ini  telah
00618|menggambarkan  adanya  keseimbangan  yang  adil  antara  kewajiban
00619|mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  dengan  pemenuhan  hak  Anak
00620|atas  tumbuh  kembang  dan  pendidikan  yang  layak.  Pendekatan  ini  lebih
00621|menitikberatkan  pada  aspek  korektif  dan  pembinaan,  yang  tidak  hanya
00622|ditujukan untuk mengarahkan Anak agar memperbaiki diri, tetapi juga untuk
00623|memulihkan relasi sosialnya, termasuk terhadap lingkungan dan korban. Oleh
00624|karena itu, pemidanaan semacam ini dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai
00625|keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena tetap memberikan sanksi
00626|hukum namun dengan memperhatikan dimensi kemanusiaan dan kepentingan
00627|terbaik  bagi  Anak,  tetap  menegakkan  hukum  namun  dalam  bentuk  yang
00628|memberi ruang harapan kepada Anak, mendidik Anak tanpa mencabut masa
00629|depannya serta menempatkan sisi kemanusiaan sebagai pusat pertimbangan;
00630|                               Halaman 18 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00631|
00632|Menimbang, bahwa penerapan pidana bersyarat dengan syarat khusus
00633|berupa  kewajiban  melanjutkan  pendidikan  adalah  bentuk  pemidanaan  yang
00634|bersifat edukatif, korektif, preventif, dan menjunjung keadilan, karena di satu sisi
00635|Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun di sisi lain
00636|diberikan  kesempatan  untuk  tumbuh,  memperbaiki  diri  dan  menata  masa
00637|depan.  Dengan  tetap  berada  di  bawah  pengawasan  dan  tanggung  jawab
00638|keluarga  serta  sistem  pendidikan,  Anak  diharapkan  dapat  kembali  menjadi
00639|bagian dari masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab;
00640|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (5) Undang
00641|Undang  RI.  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,
00642|ditegaskan bahwa masa menjalani syarat khusus lebih lama dari masa pidana
00643|dengan syarat umum sehingga Majelis Hakim akan menetapkan masa pidana
00644|dengan syarat umum, dimana dalam jangka waktu tersebut Anak tidak boleh
00645|melakukan  tindak  pidana  apa  pun.  Selanjutnya,  Majelis  Hakim  juga  akan
00646|menetapkan  syarat  khusus  berupa  kewajiban  bagi  Anak  melaporkan  dan
00647|memberitahukan jadwal kegiatan serta pembelajaran Anak di sekolah kepada
00648|Penuntut  Umum.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  Anak  dapat
00649|menyelesaikan pendidikan formalnya dengan baik sekurang-kurangnya sampai
00650|lulus  SMK.  atau  sederajat  sebagai  wujud  pemenuhan  hak  pendidikan  dan
00651|bagian dari proses pembinaan jangka panjang;
00652|Menimbang, bahwa penetapan syarat khusus berupa kewajiban bagi
00653|Anak untuk secara rutin melaporkan dan memberitahukan kepada Penuntut
00654|Umum  terkait jadwal  kegiatan  serta  materi  pembelajaran  yang  diikutinya  di
00655|sekolah,  dipandang  sebagai  bentuk  kontrol  yang  konstruktif  sekaligus
00656|mendukung  keberlanjutan  pendidikan  Anak.  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
00657|ketentuan ini sejalan dengan semangat wajib belajar yang menjadi kebijakan
00658|nasional saat ini serta relevan mengingat Anak saat ini masih duduk di bangku
00659|SMK.  dan  belum  menyelesaikan  pendidikannya.  Dengan  adanya  kewajiban
00660|tersebut, proses pendidikan Anak tetap dapat berjalan secara terarah namun
00661|tetap berada dalam pengawasan hukum sebagai bagian dari upaya pembinaan.
00662|Ketentuan ini juga telah memenuhi prinsip bahwa syarat khusus dalam pidana
00663|dengan syarat harus lebih lama dari syarat umum sebagaimana diatur dalam
00664|Pasal 73 Ayat (5) Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
00665|Peradilan Pidana;
00666|Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian,  Majelis  Hakim  tetap
00667|memperhatikan ketentuan dalam Pasal 73 Ayat (6) Undang Undang RI. Nomor
00668|11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,  yang  menetapkan  batas
00669|                               Halaman 19 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00670|
00671|maksimum  masa  pidana  dengan  syarat  selama  3  (tiga)  tahun  sehingga
00672|ketentuan syarat umum dan syarat khusus tersebut akan dituangkan dalam
00673|amar putusan secara proporsional dan terukur. Penetapan ini bertujuan agar
00674|pembinaan terhadap Anak dapat berlangsung tanpa mengganggu hak-haknya
00675|untuk  tumbuh,  belajar,  dan  berintegrasi  kembali  dalam  masyarakat  secara
00676|positif serta menjauhkan Anak dari risiko pengulangan tindak pidana;
00677|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana
00678|dengan syarat berupa pengawasan dengan syarat umum dan khusus maka
00679|haruslah diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan
00680|terhadap  pelaksanaan  pidana  tersebut  dan  kepada  Pembimbing
00681|Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak dapat memenuhi
00682|persyaratan baik syarat umum maupun khusus yang telah ditetapkan dalam
00683|amar putusan ini;
00684|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  77  Undang-Undang  RI.
00685|Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana  mengatur  “Dalam  hal
00686|terpidana  (Anak)  selama  menjalani  pidana  pengawasan  melanggar  syarat
00687|umum, pidana pengawasan dicabut dan terpidana menjalani pidana penjara
00688|karena pelanggaran syarat umum”;
00689|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
00690|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00691|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB. asli SPM.
00692|dan 1 (satu) unit SPM., yang disita dari saksi kesatu  dan Terdakwa maka akan
00693|dikembalikan kepada saksi kesatu;
00694|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) unit SPM., yang telah
00695|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka
00696|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00697|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka
00698|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00699|meringankan Anak;
00700|Keadaan yang memberatkan:
00701|- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
00702|Keadaan yang meringankan:
00703|- Anak  mengakui  terus  terang  perbuatannya  sehingga  memperlancar
00704|proses jalannya persidangan;
00705|- Anak belum pernah dihukum;
00706|- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;
00707|                               Halaman 20 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00708|
00709|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00710|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00711|Mengingat, Pasal 477 Ayat (1) Huruf E dan Huruf G KUHP. Jo. Undang-
00712|Undang  RI.  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00713|Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana  dan
00714|Undang-Undang  RI.  Nomor  20  Tahun  2025  Tentang  Kitab  Undang-Undang
00715|Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan  Perundang-Undangan  lain  yang
00716|bersangkutan;
00717|
00718|MENGADILI :
00719|1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
00720|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  Dalam  Keadaan
00721|Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
00722|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00723|penjara  selama  4  (empat)  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
00724|(LPKA) Kelas I Kutoarjo;
00725|3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika Anak di
00726|kemudian hari tidak melaksanakan syarat umum dan syarat kusus yang
00727|telah  ditetapkan  sebelum  masa  pidana  pengawasan  tersebut  berakhir
00728|dengan syarat:
00729|- Syarat umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi
00730|selama  menjalankan  pidana  pengawasan  dalam  waktu  selama  4
00731|(empat) bulan;
00732|- Syarat khusus : Anak diwajibkan untuk melapor sebanyak 1
00733|(satu)  kali  setiap  minggunya  dan  menyampaikan  kepada  Penuntut
00734|Umum mengenai jadwal kegiatan serta pembelajaran apa saja yang
00735|diperoleh Anak di sekolahnya selama menjalankan pidana pengawasan
00736|dalam waktu selama 6 (enam) bulan;
00737|5. Memerintahkan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  melakukan  pengawasan
00738|terhadap Anak agar melaksanakan pidana tersebut dan selanjutnya kepada
00739|Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  melakukan  pembimbingan  selama
00740|Anak menjalani pidana pengawasan agar Anak memenuhi syarat umum
00741|dan syarat khusus yang telah ditetapkan;
00742|6. Menetapkan barang bukti berupa:
00743|a. 1 (satu) buah BPKB. asli SPM.;
00744|b.
00745| 1 (satu) unit SPM.;
00746|Dikembalikan kepada saksi kesatu;
00747|a. 1 (satu) unit SPM.;
00748|                               Halaman 21 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00749|
00750|Dirampas untuk negara;
00751|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
00752|2.000,00 (dua ribu rupiah);
00753|
00754|Senin
00755|
00756|11
00757|
00758|2026
00759|
00760|Demikianlah diputuskan dalam musyawara h Majelis Hakim Pengadilan
00761|Negeri  Karanganyar  pada  hari  Senin tanggal  11  April  2026 oleh  Rachmad
00762|Firmansyah, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua,  Heru Karyono, S.H  dan Widana
00763|Anggara Putra, S.H. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
00764|
00765|Sri Mulyani, S.H.
00766|
00767|            Hakim-Hakim Anggota,                                       Hakim Ketua,
00768|                Heru Karyono, S.H.                            Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.
00769|
00770|    Widana Anggara Putra, S.H. M. Hum.
00771|Panitera Pengganti,
00772|Sri Mulyani, S.H.