01427|persetubuhan tersebut atas dasar mau sama mau dan keterangan Anak Korban
01428|bahwa  dia  sempat  menolak  ajakan  Anak  untuk  bersetubuh,  namun  karena
01429|dirayu dan diperlihatkan video porno sebelumnya akhirnya Anak Korban mau
01430|bersetubuh dengan Anak  adalah bentuk perbuatan yang bersesuaian dengan
01431|pengertian membujuk sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana perbuatan
01432|tersebut  yang  dilakukan  oleh  Anak  dengan  sengaja karena  Anak  dalam
01433|keadaan  sadar  secara  kemungkinan  terhadap  akibat  dan  resiko  atau
01434|konsekuensi hukum dari perbuatannya;
01435|Menimbang  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,
01436|Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur  anak  dan  persetubuhan  telah
01437|terpenuhi  dalam  perbuatan  Anak, dimana  pada saat tindak pidana tersebut
01438|terjadi yakni pada tanggal 26 Juli 2025 , Anak Korban masih berumur 1 5 (lima
01439|belas) tahun dan Anak sendiri masih berumur 1 6 (enam belas) tahun, sehingga
01440|baik  Anak Korban  maupun Anak sendiri pada saat itu masih termasuk dalam
01441|kategori anak. Sedangkan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya
01442|yang  sudah  tegang  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban  sambil
01443|menggerakkannya keluar masuk hingga Anak merasa enak dan mengeluarkan
01444|sperma di dalam alat kelamin Anak Korban maupun di luar/sprei,  juga telah
01445|sesuai dengan pengertian persetubuhan yang telah diuraikan di atas;
01446|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Anak berpendapat
01447|bahwa unsur “ dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan
01448|dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
01449|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  unsur  mengenai  perbuatan  telah
01450|terpenuhi dan benar  Anak -lah pelakunya, maka unsur  “setiap orang”  telah
01451|pula terpenuhi;
01452|Menimbang bahwa  oleh karena s emua unsur dari  Pasal 8 1 ayat ( 2)
01453|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01454|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01455|Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01456|Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang telah terpenuhi,  maka  Anak
01457|Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01458|
01459|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01460|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kedua  Penuntut
01461|Umum;
01462|Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Advokat Anak lebih lanjut
01463|akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap
01464|Anak di bawah ini;
01465|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
01466|dalam perkara ini  Majelis  Hakim  Anak  tidak menemukan hal-hal yang dapat
01467|melepaskan  Anak  dari  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
01468|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  Anak
01469|berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  harus
01470|dipertanggungjawabkan kepadanya;
01471|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka
01472|Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap
01473|diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana; 
01474|Menimbang  bahwa Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Penelitian
01475|Kemasyarakatan (Litmas) memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana
01476|penjara, dan dengan mempertimbangkan penyampaian orangtua Anak yang
01477|mengaku  masih  sanggup  untuk  mendidik  Anak,  ingin  agar  Anak  dapat
01478|melanjutkan kembali pendidikannya, untuk itu orang tua Anak  memohon  agar
01479|Anak  diberi  keringanan  hukuman,  maka  Majelis  Hakim  Anak  sependapat
01480|dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum untuk menjatuhkan
01481|pidana penjara, dengan harapan selama Anak menjalani pidana penjara dan
01482|menjadi warga binaan, Anak nantinya dapat mengambil hal-hal positif dalam hal
01483|ibadah dan pembinaan petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA)
01484|dalam  hal  ini  di  LPKA Kelas  I  Blitar  sebagaimana  yang  direkomendasikan
01485|Pembimbing Kemasyarakatan dalam Litmasnya dan ditentukan oleh Penuntut
01486|Umum dalam Surat Tuntutannya agar saat kembali ke masyarakat, Anak dapat
01487|menjadi lebih baik lagi, namun Majelis Hakim Anak tidak sependapat dengan
01488|lamanya  pidana  penjara  sebagaimana  dalam  tuntutan  Penuntut  Umum
01489|mengingat Anak yang masih ingin bersekolah, sehingga Majelis Hakim Anak
01490|memandang penjatuhan pidana yang seringan-ringannya adalah langkah demi
01491|kepentingan terbaik untuk Anak agar Anak dapat segera kembali ke lingkungan
01492|keluarganya  dan  melanjutkan  pendidikannya,  apalagi  dikhawatirkan  apabila
01493|Anak menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang lama justru akan
01494|menimbulkan dampak negatif terhadap diri Anak;
01495|Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01496|
01497|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melanggar Pasal 81 ayat
01498|(2)  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  dimana  dalam  ketentuan  pasal
01499|tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
01500|dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak
01501|Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka berdasarkan Pasal I ayat (1)
01502|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01503|Pidana, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus  dan berdasarkan
01504|Pasal II ayat (5) huruf g  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01505|2026 tentang Penyesuaian Pidana, pidana denda diubah menjadi pidana denda
01506|paling banyak kategori VII . Hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 79
01507|ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
01508|Pidana Anak yang berbunyi: “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
01509|terhadap Anak”;
01510|Menimbang bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
01511|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Apabila
01512|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
01513|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, sehingga ancaman pidana denda
01514|dalam  Pasal  81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut akan
01515|diganti  dengan  pidana  pelatihan  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga
01516|Pelatihan Kerja yang sesuai dengan usia Anak sehingga  Majelis Hakim Anak
01517|menentukan tempat Anak menjalani pidana Pelatihan Kerja tersebut yakni pada
01518|Griya Abhipraya Malowopati Bapas Bojonegoro bekerjasama dengan Zahida
01519|Painting  Bojonegoro,  dan  lamanya  Anak  menjalani  pidana  pelatihan  kerja
01520|tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
01521|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan
01522|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
01523|Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur bahwa setiap
01524|Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh  Restitusi.
01525|Selanjutnya dalam  Pasal 3 diatur  bahwa  Restitusi bagi  Anak  yang menjadi
01526|korban tindak pidana berupa:
01527|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
01528|b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau, 
01529|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; 
01530|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung
01531|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01532|Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01533|Pidana, Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
01534|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01535|
01536|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
01537|b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01538|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01539|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
01540|d. Kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01541|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang
01542|berhubungan dengan proses hukum;
01543|Menimbang  bahwa  terkait  hak  korban  untuk  mendapatkan  Restitusi
01544|juga  telah  diatur  dalam  Pasal  178  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2025
01545|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  antara  lain
01546|berupa:
01547|a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01548|b. ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
01549|sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
01550|c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01551|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Restitusi tertanggal
01552|6 Mei 2026, yang diajukan oleh  ibu kandung Anak Korban atas nama Nanik
01553|Fitria Sofia, dengan rincian sebagai berikut :
01554|1. 15-03-2026 :  biaya  USG  Rp165.000,00  (kwitansi
01555|terlampir);
01556|2. 15-03-2026 :  biaya  obat  dan  BHP  Rp88.000,00
01557|(terlampir);
01558|3. Biaya Aqiqah wajib 2 ekor kambing dan biaya memasak ±
01559|Rp10.000.000,00;
01560|4. Biaya  perlengkapan  bayi  lahir  dan  biaya  perlengkapan  ke
01561|depannya Rp10.000.000,00;
01562|5. Biaya membesarkan bayi Rp200.000.000,00;
01563|6. Biaya  mengikuti  kejar  paket  C  dan  perlengkapannya
01564|Rp3.000.000,00;
01565|Dengan total Rp223.253.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima
01566|puluh tiga ribu rupiah). Orang tua Anak Korban juga menyerahkan lampiran
01567|berupa 2 (lembar) kwitansi pembayaran sebagaimana rincian biaya poin 1 dan
01568|2  tersebut  di  atas,  yang  mana  berdasarkan  permohonan  dan  lampirannya
01569|tersebut diketahui berapa dan apa saja kerugian yang dialami oleh Anak Korban
01570|dan keluarganya yang dimintakan biaya Restitusi;
01571|Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi dari orang tua Anak
01572|Korban tersebut, Anak dan orang tua Anak telah menanggapi secara lisan dan
01573|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01574|
01575|tertulis melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Sebagian Restitusi
01576|tertangal 11 Mei 2026,  yang pada pokoknya orang tua Anak hanya sanggup
01577|membayar  restitusi  sebesar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  sesuai
01578|kemampuan  ekonomi  keluarga  Anak  (bukti  surat  keterangan  tidak  mampu
01579|terlampir);
01580|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  tidak  mencantumkan  jumlah
01581|Restitusi yang dibebankan kepada Anak dalam surat tuntutannya oleh karena
01582|permohonan  restitusi  tersebut  tidak  diterima  oleh  Penuntut  Umum  sampai
01583|dengan surat tuntutannya dibacakan pada persidangan tanggal 8 Mei 2026;
01584|Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi dari orang tua Anak
01585|Korban tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu
01586|sebagai berikut:
01587|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 1 dan 2 tersebut di atas oleh
01588|karena telah disertakan bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya
01589|tersebut maka patut untuk dikabulkan;
01590|Menimbang  bahwa  terhadap  biaya  poin  3  tersebut  di  atas,  sudah
01591|menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  dalam  agama  Islam  mayoritas  ulama
01592|menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah Sunnah Muakkad atau sunnah yang
01593|sangat dianjurkan, namun ada beberapa hal penting terkait hukum tersebut
01594|yaitu, hanya dianjurkan bagi orang tua yang mampu secara finansial dan waktu
01595|pelaksanaannya paling utama pada hari ketujuh setelah kelahiran, namun jika
01596|tidak memungkinkan bisa pada hari keempat belas atau kedua puluh satu, dan
01597|sebagian ulama berpendapat aqiqah tetap sah dilakukan kapan saja sebelum
01598|anak mencapai usia baligh. Mengingat kondisi perekonomian Anak dan orang
01599|tuanya maupun Anak Korban yang merupakan kategori keluarga tidak mampu,
01600|sehingga pelaksanaan aqiqah tersebut tidak harus segera dilaksanakan, maka
01601|permohonan biaya poin 3 tersebut patut untuk dikesampingkan;
01602|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 4 dan 5 tersebut di atas, oleh
01603|karena jumlahnya cukup besar namun tidak disertakan bukti yang cukup untuk
01604|mendukung permohonannya tersebut maka patut untuk dikabulkan Sebagian
01605|dengan  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Anak  sebagaimana  akan
01606|diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
01607|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 6 tersebut di atas, oleh karena
01608|berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Anak di atas, bahwa
01609|Anak Korban keluar atau berhenti bersekolah bukan karena kondisinya yang
01610|sedang hamil atau akibat dari perbuatan Anak, namun karena keinginan Anak
01611|Korban  sendiri,  sehingga  untuk  mengikuti  kejar  paket  C  merupakan
01612|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01613|
01614|tanggungjawab Anak Korban dan orang tuanya sendiri, sehingga permohonan
01615|biaya poin 6 tersebut patut untuk dikesampingkan;
01616|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01617|menurut Majelis Hakim biaya Restitusi yang wajar dan harus dibayarkan Anak
01618|kepada Anak Korban adalah sebagai berikut:
01619|1. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana berupa
01620|biaya  perlengkapan  bayi  lahir  dan  biaya  perlengkapan  ke  depannya,
01621|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan,
01622|2. Penggantian biaya perawatan medis, sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus
01623|lima puluh tiga ribu rupiah);
01624|Dengan total sejumlah Rp5.253.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu
01625|rupiah),  oleh  karena  itu  permohonan  Restitusi  orang  tua  Anak  Korban
01626|dinyatakan diterima untuk sebagian;
01627|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  masih  di  bawah  umur, belum
01628|bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan dan harta kekayaannya sendiri
01629|serta masih menjadi tanggungan orang tuanya, maka pembayaran Restitusi
01630|kepada Anak Korban tersebut akan dijatuhkan kepada orang tua Anak; 
01631|Menimbang  bahwa  dalam Pasal  181 ayat (1)  KUHAP diatur  bahwa
01632|“Restitusi  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  Hari
01633|terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima”. Selanjutnya pada ayat (5)
01634|diatur bahwa “Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita
01635|jaminan  Restitusi  sepanjang  tidak  dilakukan  pembayaran  Restitusi  dalam
01636|jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang
01637|telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
01638|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  belum  pernah  diletakkan  sita
01639|jaminan, maka sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka
01640|waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh
01641|kekuatan  hukum  tetap,  diperintahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk
01642|mengajukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  orang  tua  Anak  untuk
01643|dilakukan pelelangan, dan jika harta kekayaan orang tua Anak yang disita tidak
01644|mencukupi  biaya  Restitusi,  maka  berdasarkan  Pasal  181  ayat  (7)  KUHAP
01645|kepada  Anak  seharusnya  dikenai  pidana  penjara  pengganti  tidak  melebihi
01646|pidana pokoknya, namun dengan pertimbangan bahwa dalam perkara Anak
01647|pidana  penjara  bersifat  ultimum  remedium, dan  kepada  Anak  sendiri  telah
01648|dijatuhi pidana pokok penjara, maka menurut Majelis Hakim pidana pengganti
01649|atas  tidak  terbayarkannya  Restitusi  oleh  orang  tua  Anak  cukup  dengan
01650|menambahkan pidana Pelatihan Kerja pengganti denda tersebut  di atas yakni
01651|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01652|
01653|pada  Griya  Abhipraya  Malowopati  Bapas  Bojonegoro  bekerjasama  dengan
01654|Zahida  Painting  Bojonegoro,  dan  lamanya  Anak  menjalani  pidana  pelatihan
01655|kerja tersebut juga akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
01656|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01657|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01658|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01659|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01660|Anak  dilandasi alasan yang  cukup, maka perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01661|berada dalam tahanan;
01662|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
01663|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut
01664|Menimbang bahwa barang bukti berupa : 
01665|1. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna cream;
01666|2. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
01667|3. 1 (satu) buah BH warna coklat;
01668|4. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
01669|5. 1 (satu) buah HP Infinix warna hitam/kuning;
01670|Yang telah disita dari ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Saksi 2, maka
01671|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi 2;
01672|Menimbang bahwa barang bukti berupa :
01673|6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
01674|7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
01675|8. 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
01676|Yang telah disita dari Anak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada
01677|Anak ANAK;
01678|Menimbang  bahwa untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,  maka
01679|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01680|meringankan Anak :
01681|Keadaan yang memberatkan:
01682|- Perbuatan  Anak  membuat  malu  Anak  Korban dan  keluarganya  serta
01683|membuat malu diri Anak sendiri dan juga keluarganya;
01684|Keadaan yang meringankan:
01685|- Anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak
01686|akan mengulanginya dikemudian hari;
01687|- Anak bersikap sopan di persidangan;
01688|- Anak belum pernah dihukum;
01689|Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01690|
01691|Menimbang bahwa selain daripada keadaan-keadaan tersebut di atas,
01692|dalam  pemidanaan  wajib  pula  dipertimbangkan  hal-hal  sebagaimana  diatur
01693|dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01694|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:
01695|a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b. Motif dan tujuan melakukan tindak
01696|pidana; c. Sikap batin pelaku tindak pidana; d. Tindak pidana dilakukan dengan
01697|direncanakan atau tidak direncanakan; e. Cara melakukan tindak pidana; f.
01698|Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g. Riwayat hidup,
01699|keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  tindak  pidana;  h.  Pengaruh
01700|pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i. Pengaruh tindak pidana
01701|terhadap  Korban  atau  keluarga  Korban;  j.  Pemaafan  dari  Korban  dan/atau
01702|keluarga Korban; dan/ atau k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam
01703|Masyarakat. Yang mana hal-hal tersebut bersifat kumulatif alternatif dengan
01704|adanya kata “dan/atau” diakhir poin j, yang berarti Majelis Hakim wajib memilih
01705|satu atau lebih dari 11 (sebelas) hal tersebut di atas untuk dipertimbangkan;