00763|hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas celana milik Anak yang tidak
00764|terpakai;
00765|Menimbang,  bahwa  pada  saat  melakukan  hubungan  badan  tersebut,
00766|Anak  dan  Anak  Korban  hanya  melepaskan  pakaian  bagian  bawah  berupa
00767|celana dan celana dalam. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak
00768|Saksi Rini Aini yang menerangkan bahwa di dalam video rekaman terlihat Anak
00769|dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan, dimana Anak dan Anak
00770|Korban  terlihat saling  memasukkan  alat kelaminnya  satu  sama  lain  dengan
00771|posisi Anak Korban yang berada di atas Anak;
00772|Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit
00773|Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor  445/424/X/RM/2025 tanggal
00774|14 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri,
00775|Sp.OG  pada  hasil  pemeriksaannya  ditemukan  pada  Anak  Korban  berupa:
00776|Tampak luka robek pada selaput darah arah jam satu, enam, tujuh, Sembilan
00777|sampai  ke  dasar  tidak  tampak  kemerahan,  kemungkinan  luka  lama,
00778|kemungkinan disebabkan benda tumpul;
00779|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan hasil
00780|Visum et Repertum  tersebut didapatkan kesesuaian sehingga Majelis Hakim
00781|berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan
00782|Anak  Korban  karena  alat  kelamin  Anak  (penis)  telah  masuk  ke  dalam  alat
00783|Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00784|
00785|kelamin Anak Korban (vagina) hingga Anak mengeluarkan air mani/ sperma.
00786|Oleh karena itu frasa melakukan persetubuhan dengannya dalam unsur ini telah
00787|terpenuhi;
00788|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00789|mempertimbangkan  "apakah  korban  masih  tergolong  dalam  usia  anak
00790|sebagaimana  yangdisyaratkan  dalam  Undang-undang  Nomor  35  tahun
00791|2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002
00792|tentang Perlindungan Anak?";
00793|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
00794|Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
00795|Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah
00796|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
00797|masih dalam kandungan;
00798|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00799|persidangan,  diperoleh  fakta  bahwa  usia  Anak  korban  saat  peristiwa
00800|persetubuhan tersebut terjadi di tahun 2024 yakni berusia 13 (tiga belas) tahun,
00801|fakta tersebut didukung dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tertanggal
00802|25  Februari  2025, bahwa  Anak  Korban  atas nama  Anak Korban lahir  pada
00803|tanggal 20 September 2010;
00804|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
00805|berkesimpulan bahwa usia Anak Korban saat kejadian masih termasuk dalam
00806|kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang
00807|-  Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-  undang
00808|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian
00809|frasa anak dalam unsur terpenuhi;
00810|Menimbang,  bahwa  yang  terakhir  Majelis  Hakim  akan
00811|mempertimbangkan"apakah  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Anak
00812|secara sengaja?;
00813|Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja bermakna adanya kehendak
00814|dan pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana;
00815|Menimbang, bahwa perbuatan Anak membujuk Anak Korban melakukan
00816|persetubuhan dengannya pada mulanya tergambar dari kehendak Anak yang
00817|mengajak Anak Korban untuk bertemu pada malam hari di rumah bibi Anak.
00818|Setibanya Anak Korban di rumah bibi Anak, Anak langsung mengajak Anak
00819|Korban untuk masuk dan mengobrol di dalam kamar tanpa izin terlebih dahulu
00820|kepada  bibi  Anak  hingga  akhirnya  Anak  mengajak  Anak  Korban  untuk
00821|melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-istri;
00822|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00823|persidangan, Anak dan Anak Korban tidak hanya melakukan hubungan badan
00824|Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00825|
00826|saja, tetapi juga merekam perbuatan tersebut dengan menggunakan telepon
00827|genggam milik Anak Korban. Adanya perbuatan merekam tersebut secara tidak
00828|langsung menunjukan bahwa adanya kesadaran/kehendak pada diri Anak dan
00829|Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut;
00830|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, Anak
00831|menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang
00832|keliru. Anak menyatakan  bahwa  dirinya  terpengaruh  oleh  lingkungan sekitar
00833|serta kebiasaan menonton tayangan pornografi, sehingga menimbulkan rasa
00834|ingin tahu dan dorongan untuk mencoba perbuatan tersebut. Dengan demikian,
00835|Majelis Hakim berkesimpulan  bahwa dalam diri Anak terdapat kehendak dan
00836|kesadaran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, serta Anak
00837|mengetahui akibat hukum dan akibat lainnya dari perbutannya tersebut. Oleh
00838|karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa frasa dengan sengaja dalam unsur
00839|telah terpenuhi;
00840|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00841|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja membujuk Anak
00842|melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;
00843|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)
00844|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00845|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00846|Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
00847|2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  telah  terpenuhi,
00848|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00849|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00850|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00851|menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00852|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu
00853|bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00854|Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan
00855|permohonan yang pada pokoknya  Anak mengaku bersalah, menyesal, serta
00856|berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon Majelis
00857|Hakim  menjatuhkan  hukumannya  yang  seringan-ringannya  terhadap  Anak
00858|berupa pidana pelayanan masyarakat di Masjid sesuai dengan laporan litmas
00859|karena  Anak  berniat  untuk  melanjutkan  pendidikannya.  Maka  apa  yang
00860|disampaikan oleh Anak dan Penasihat Hukukmnya dalam permohonan tersebut
00861|akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk
00862|menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;
00863|Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib
00864|mempertimbangkan  terlebih  dahulu  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari
00865|Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00866|
00867|Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-
00868|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00869|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  didengar  Laporan  Hasil
00870|Penelitian Kemasyarakatan Nomor 152/I.C/X/2025 Tertanggal 4 November 2025
00871|yang  memberikan  rekomendasi  pada  pokoknya  sebagai  berikut;
00872|Sesuai dengan Analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil sidang
00873|Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu
00874|pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 maka apabila dalam masalah ini
00875|klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat
00876|diberikan,  pidana  dengan  syarat,  pelayanan  masyarakat  berupa  kebersihan
00877|masjid setempat dan dan kewajiban mengikuti pendidikan formal sebagaimana
00878|dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 82 ayat (1) huruf a
00879|dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00880|Anak dengan pertimbangan:
00881|1. Klien anak masih sekolah;
00882|2. Terhadap  permasalahan  ini  tidak  dapat  diupayakan  diversi  dengan
00883|pertimbangan:
00884|a. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien adalah Pencabulan,
00885|Pasal 81 UU RI No. 17 Tahun 2016;
00886|b. Klien belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
00887|3. Korban mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
00888|4. Pembimbing  Kemasyarakatan  berharap  Hakim  dapat  memberikan
00889|keringanan dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan:
00890|a. Orang tua klien/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengurus klien
00891|kembali mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan klien;
00892|b. Klien  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00893|perbuatan  serupa  atau  perbuatan  lain  yang  melanggar  hukum
00894|kedepannya;
00895|Menimbang,  bahwa  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  tidak
00896|menganut  keadilan  punitif  yang  melandasi  pemahaman  bahwa  kejahatan
00897|sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman
00898|pada  pelaku,  sehingga  menjadikan  pidana  penjara  sebagai  upaya  terakhir
00899|dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Majelis Hakim sebelum
00900|menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  yang
00901|berkaitan  dengan  kondisi  kepribadian  dan  lingkungan  Anak,  riwayat  tindak
00902|pidana Anak, hak-hak Anak;
00903|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  kondisi  kepribadian  dan
00904|lingkungan  Anak,  Majelis  Hakim  perlu  memperhatikan  usia  Anak  ketika
00905|melakukan persetubuhan tersebut, yakni Anak berusia 13 (tiga belas) tahun,
00906|yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis
00907|Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00908|
00909|identitas  dan  kebingungan  peran,  sehingga  Anak  merasa  percaya  diri  dan
00910|memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta
00911|pembinaan;
00912|Menimbang,  bahwa  Anak  dalam  mengambil  keputusan  diantaranya
00913|dipengaruhi oleh dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil
00914|resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan
00915|terhadap  perubahan  suasana  hati  akibat  ketidakstabilan  hormon.  Oleh
00916|karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dan laporan
00917|hasil  penelitian  kemasyarakatan,  bahwa  latar  belakang  Anak  melakukan
00918|persetubuhan tersebut yakni karena Anak sering menonton video porno dan
00919|kurangnya pengawasan dari keluarga Anak;
00920|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  riwayat  tindak  pidana  yang
00921|dilakukan  Anak,  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  Anak  belum  pernah
00922|melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;
00923| Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dengan  mempertimbangkan  hasil
00924|perdamaian antara keluarga Anak yakni bibi Anak dengan ayah kandung Anak
00925|Korban tertanggal 29 Oktober 2025, yang pada pokoknya Kesepakatan tersebut
00926|memuat:
00927|1. Bahwa para pihak telah bersepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;
00928|2. Bahwa para pihak telah sepakat tidak saling menuntut terhadap perkara
00929|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
00930|3. Bahwa  antara  para  pihak  sepakat  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat
00931|perbuatan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
00932|4. Bahwa para pihak telah sepakat untuk saling memaafkan dengan penuh
00933|kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
00934|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00935|tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara
00936|selama 10 (sepuluh) bulan  dan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan di
00937|bengkel  Firdaus  Manna,   terhadap  hal  ini  Majelis  Hakim  tidak  sependapat
00938|dengan  alasan  pidana  penjara  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  prinsip
00939|kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  terlebih  lagi telah  terjadi  perdamaian  antara
00940|keluarga  Anak  dan  keluarga  Anak  Korban,  baik  yang  disampaikan  secara
00941|langsung di persidangan dan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;
00942|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak berpotensi
00943|menghambat proses pendidikan, menimbulkan stigma sosial, serta berdampak
00944|negatif terhadap perkembangan psikologis Anak, sehingga tidak sejalan dengan
00945|tujuan pemidanaan Anak yang lebih mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi
00946|daripada pembalasan;
00947|Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00948|
00949|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak
00950|(the  best  interest  of  the  child ) sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang
00951|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mewajibkan
00952|setiap proses peradilan menjadikan masa depan Anak sebagai pertimbangan
00953|utama,  termasuk  menjamin  keberlanjutan  pendidikan  dan  pembinaan  Anak.
00954|Oleh karena itu, dengan memperhatikan status Anak yang sampai saat ini masih
00955|berstatus aktif sebagai seorang pelajar di SMAN xxx Bengkulu Selatan, Majelis
00956|Hakim memandang terhadap Anak lebih tepat untuk menjatuhkan sanksi yang
00957|bersifat edukatif dan pembinaan, agar Anak tetap dapat melanjutkan pendidikan
00958|serta memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
00959|Menimbang, bahwa dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan
00960|keterangan  bibi  Anak  diperoleh  fakta  bahwa  keluarga  Anak  sangat
00961|menyayangkan  Anak  terlibat  dalam  tindak  pidana.  sehingga  diharapkan
00962|permasalahan hukum yang dihadapi Anak dapat segera selesai, Anak berubah
00963|menjadi lebih baik, serta dapat melanjutkan pendidikannya;
00964|Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan
00965|Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Harian Masjid Al-Muhajirin yang
00966|menerangkan  bahwa  pengurus  Masjid  telah  menerima  Anak  untuk  menjadi
00967|petugas kebersihan di Masjid xxxx;
00968|Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman penjara dalam perkara Anak
00969|merupakan upaya terakhir bagi Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 71 ayat
00970|(1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  yang  mempunyai  pendekatan
00971|penjara sebagai ultimum remedium (upaya terakhir);
00972|Menimbang,  berdasarkan  pertimbang-pertimbangan  di  atas,  pada
00973|dasarnya  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  perlu  adanya  pembinaan,
00974|pengawasan,  dan  pembimbingan  dalam  menanamkan  nilai-nilai  dan  norma-
00975|norma  yang  tumbuh  di  dalam  masyarakat,  sehingga  perbuatan  jahat  yang
00976|pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat.
00977|Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan
00978|supaya  Anak  tidak  mengulangi  perbuatannya,  serta  dengan  memperhatikan
00979|pertimbangan-pertimbangan  sebelumnya,  Majelis  Hakim  sependapat  dengan
00980|rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa pidana
00981|yang paling tepat untuk Anak adalah pidana dengan syarat berupa pelayanan
00982|masyarakat  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  b  ke-2
00983|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
00984|Menimbang, bahwa  oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat
00985|berupa pelayanan masyarakat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (2)
00986|Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  Majelis  Hakim  harus  menetapkan
00987|syarat umum dan syarat khusus yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;
00988|Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00989|
00990|Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-
00991|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00992|menyebutkan  bahwa  jika  Anak  tidak  memenuhi  seluruh  atau  sebagian
00993|kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang
00994|sah,  pejabat  pembina  dapat  mengusulkan  kepada  hakim  pengawas  untuk
00995|memerintahkan  Anak  tersebut mengulangi  seluruh  atau  sebagian  pelayanan
00996|masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
00997|Menimbang,  bahwa  selama  Anak  menjalani  pidana  pelayanan
00998|masyarakat  diperlukan  adanya  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Anak
00999|agar  Anak  menempati  persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  dan
01000|pembinaan terhadap Anak dilakukan dengan cara melaksanakan wajib lapor
01001|kepada  Penuntut  Umum  dan  melakukan  bimbingan  atau  konseling  kepada
01002|Pembimbing Kemasyarakatan yang mana masing-masing dapat dilaksanakan
01003|secara langsung maupun secara elektronik. Adapun hal tersebut sebagai bentuk
01004|pencegahan agar Anak tidak kembali melakukan perbuatan yang sama dan
01005|Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
01006|Menimbang,  bahwa  Anak  dijatuhi  pidana  dengan  syarat  berupa
01007|pelayanan masyarakat bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan
01008|yang  dilakukan  ataupun  pemberian  hukuman  pada  Anak,  akan  tetapi
01009|menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu dengan adanya
01010|pengawasan  dari  Penuntut  umum  serta  pembinaan  dari  pembimbing
01011|kemasyarakatan diharapkan Anak dapat meningkatkan kepedulian Anak pada
01012|kegiatan  masyarakat  secara  positif,  memperoleh  pembinaan  kemampuan
01013|interaksi sosial, perilaku, dan karakter, serta mampu menghargai diri sendiri,
01014|orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum;
01015|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  sebagaimana
01016|disebutkan  dalam  amar  putusan  ini,  Majelis  Hakim  berkeyakinan  telah
01017|mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah
01018|dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta berorientasi
01019|terhadap keadilan restoratif;
01020|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat
01021|berupa  pelayanan  masyarakat  dan  terhadap  diri  Anak  tidak  dikenakan
01022|penangkapan dan penahanan, maka terhadap Anak tidak perlu untuk ditetapkan
01023|agar dibebaskan dari tahanan;
01024|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01025|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01026|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01027|- 1 (satu) unit  handphone merek oppo a16 warna silver dalam keadaan
01028|rusak;
01029|Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
01030|
01031|- 1 (satu) lembar sweater warna putih;
01032|- 1 (satu) lembar celana rok warna putih;
01033|- 1 (satu) lembar BH warna putih biru;
01034|- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
01035|- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu;
01036|Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik Anak Korban
01037|yang dipakai saat kejadian tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan
01038|barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut
01039|yakni Anak Korban;
01040|- 1 (satu) unit  flashdisk  yang berisikan 1 (satu) buah video persetubuhan
01041|antara anak korban dan Anak;
01042|Oleh karena barang bukti di atas berisi video rekaman yang menampilan Anak
01043|dan  Anak  Korban  sedang  melakukan  persetubuhan,  maka  Majelis  Hakim
01044|mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut untuk dirusak hingga tidak
01045|dapat dipergunakan lagi;
01046|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  maka
01047|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang