00527|mana  dalam  perkara  pidana  yang  dicari  adalah  kebenaran  materiil,  dan
00528|penegakan hukum itu tidak hanya berarti menghukum orang yang telah terbukti
00529|bersalah tetapi juga membebaskan orang yang memang tidak dapat dibuktikan
00530|kesalahannya, bertitik tolak dari sudut pandang Hakim yang obyektif dan tidak
00531|memihak (imparsial) maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00532|berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  persidangan  terhadap  Anak  dapat
00533|dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
00534|oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim akan memberikan pertimbangan
00535|sebagai berikut;
00536|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-
00537|fakta  sebagaimana  dikemukakan  Saksi-saksi,  dan  keterangan  Anak  yang
00538|diajukan ke persidangan, apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak
00539|pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat
00540|dakwaannya;
00541|Menimbang,  bahwa  untuk  dapat  mempersalahkan  seseorang  telah
00542|melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana
00543|yang  didakwakan  haruslah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut
00544|hukum;
00545|Menimbang bahwa  Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00546|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal  170 Ayat (1) Kitab Undang-
00547|undang  Hukum  Pidana  Jo  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
00548|Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00549|1. Barang siapa;
00550|2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
00551|3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
00552|Menimbang bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00553|mempertimbangkan sebagai berikut:
00554|Ad.1. Barang siapa;
00555|Menimbang bahwa bahwa unsur barang siapa adalah unsur Pasal yang
00556|menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;
00557|
00558|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa
00559|saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat
00560|berupa “individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);
00561|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  -
00562|tanggal  4  Oktober  2013  Anak  lahir  di  Nanti  Agung  26  Oktober  2009  yang
00563|berjenis kelamin laki-laki dari orang tua yang bernama Yanto Irawan dan Siska
00564|Yunheta,  dengan  demikian  Anak  berusia  16  Tahun  dan  merupakan  Anak
00565|sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012
00566|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00567|Menimbang bahwa Anak adalah subjek hukum berupa individu sebagai
00568|penyandang  hak  dan  kewajiban.   Anak  dalam  pemeriksaan  di  persidangan
00569|dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan
00570|Hakim,  termasuk  menjawab  pertanyaan  Hakim  bahwa  ia  adalah  Anak
00571|sebagaimana identitas Anak tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut
00572|Umum,  sedemikian  adalah  benar  dan  tidak  terdapat  kekeliruan  mengenai
00573|orangnya, bahwa Anak yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Anak;
00574|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas  Hakim
00575|berpendapat unsur ke-1 “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah
00576|dan menurut hukum;
00577|Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
00578|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “terang-terangan” adalah
00579|menunjuk kepada tempat terjadinya tindak pidana tersebut, yang dalam hal ini
00580|merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka (public space)
00581|akan tetapi juga menunjuk kepada tempat yang bisa terlihat dan dilewati oleh
00582|semua orang tanpa terkecuali;
00583|Menimbang  bahwa  pengertian  “tenaga  bersama”  disini  adalah
00584|menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong dalam
00585|melakukan perbuatan tersebut, selain itu Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya
00586|“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia jilid II”  menggambarkan suatu perbuatan
00587|yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  “tenaga
00588|bersama” adalah  tidak  hanya  menyangkut  kepada  perbuatan  yang  “riil”
00589|dilakukan  dalam  konteks  perbuatan  yang  sama  dan  sejenis  akan  tetapi
00590|perbuatan-perbuatan yang saling mendukung satu sama lain ataukah perbuatan
00591|yang  satu  mengakibatkan  timbulnya  perbuatan  yang  lain  yang  saling
00592|mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama
00593|adalah juga merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan
00594|yang dilakukan secara bersama-sama;
00595|Menimbang bahwa pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan
00596|fakta-fakta hukum  pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Pukul 13.00 WIB di
00597|
00598|Desa  Nanti  Agung  Kecamatan  Tebat  Karai  Kabupaten  Kepahiang  di  rumah
00599|Saksi Mediawati diadakan pertemuan Koperasi MBK yang dihadiri oleh Saksi
00600|Korban, Saksi Siska, Saksi Mediawati, Saksi Lusmiati, Saksi Deni dan anggota
00601|lainnya  yang kemudian pada saat pertemuan tersebut terjadi cekcok antara
00602|Saksi Korban dan Saksi Siska yang merupakan Ibu dari Anak;
00603|Menimbang bahwa Saksi Siska bertanya kepada Saksi Korban terkait
00604|perkataan Saksi Korban yang mengatakan bahwa Anak maling dan didenda
00605|kemudian  Saksi  Korban  mengatakan  bahwa  Anak  memang  maling  karena
00606|dikenakan  denda  oleh  Kepala  Desa  yang  menyebabkan  kemudian  terjadi
00607|cekcok antara Saksi Siska dan Saksi Korban;
00608|Menimbang bahwa Anak dalam perjalanan pulang kerumah sehabis dari
00609|kebun dan mendengar teriakan dari Saksi Siska/Ibu Anak dari arah rumah Saksi
00610|Mediawati dan karena mendengar cekcok antara Saksi Siska yang merupakan
00611|Ibu dari Anak dengan Saksi Korban kemudian Anak langsung mendatangi garasi
00612|rumah Saksi Mediawati tempat dilakukannya pertemuan MBK;
00613|Menimbang bahwa pada saat Anak mendatangi Saksi Korban kemudian
00614|Saksi Korban langsung berdiri menghadap Anak, karena emosi Anak kemudian
00615|mengarahkan kedua tangannya ke leher Saksi Korban dan menggenggam leher
00616|Saksi Korban lalu Saksi Siska menarik tangan Saksi Korban dan memisahkan
00617|Anak dan Saksi Korban lalu berdiri diantara Saksi Korban dan Anak sehingga
00618|tangan Anak lepas dari leher Saksi Korban;
00619|Menimbang bahwa perbuatan Anak dan Saksi Siska yang merupakan
00620|Ibu dari Anak dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang
00621|yaitu oleh Anak dan Saksi Siska/Ibu Anak dilakukan di rumah Saksi Mediawati
00622|tempat dimana dilakukan pertemuan MBK adalah merupakan tempat terbuka
00623|dan bisa terlihat oleh semua orang;
00624|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas  Hakim
00625|berpendapat unsur ke-2 (kedua) dengan terang-terangan dan tenaga bersama
00626|telah terpenuhi dari perbuatan Anak;
00627|Ad.3.  Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
00628|Menimbang  bahwa  selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  pengertian
00629|“kekerasan” disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan
00630|tenaga  atau  kekuatan  otot  seperti  tangan  maupun  kaki,  atau  dengan
00631|menggunakan  alat  atau  sarana  lainnya  yang  diperuntukkan  atau  tujuannya
00632|kepada orang atau barang;
00633|Menimbang bahwa pada saat Anak mendatangi Saksi Korban kemudian
00634|Saksi Korban langsung berdiri menghadap Anak, karena emosi Anak kemudian
00635|mengarahkan kedua tangannya ke leher Saksi Korban dan menggenggam leher
00636|Saksi Korban lalu Saksi Siska memisahkan Anak dan Saksi Korban dengan
00637|
00638|cara menarik tangan Saksi Korban lalu berdiri diantara Saksi Korban dan Anak
00639|sehingga tangan Anak lepas dari leher Saksi Korban;
00640|Menimbang bahwa perbuatan Anak dan Saksi Siska/Ibu Anak dikaitkan
00641|dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/43/VR/1.2 pada hari Jumat tanggal
00642|22  Mei  2025  Pukul  14.58 yang  dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida
00643|Fitriani  telah  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Saksi  Korban  dengan  hasil
00644|pemeriksaan  terdapat  luka  lecet  di  leher  panjang  dua  belas  koma  lima
00645|sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan
00646|kanan panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat luka
00647|lecet pada siku kanan panjang satu koma delapan sentimeter lebar nol koma
00648|lima sentimeter tersebut adalah akibat dari Perbuatan Anak dan Saksi Siska/Ibu
00649|Anak menggunakan tenaga  kekuatan otot seperti tangan yang diperuntukkan
00650|atau tujuannya kepada orang yaitu Saksi Korban;
00651|Menimbang  bahwa  dari  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Hakim
00652|berpendapat bahwa unsur ke-3 "menggunakan kekerasan terhadap orang atau
00653|barang" telah terpenuhi dari perbuatan Anak;
00654|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal  170 Ayat (1)
00655|Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
00656|Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
00657|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan
00658|terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
00659|atau barang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00660|Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang
00661|pada pokoknya menyatakan Tindakan Anak bukanlah merupakan suatu tindak
00662|pidana  pengeroyokan  namun  penganiayaan  ringan  karena  perbuatan  Anak
00663|yang tidak menimbulkan sakit parah atau halangan untuk bekerja bagi Korban,
00664|maka Hakim berpendapat perbuatan Anak terbukti dilakukan secara bersama-
00665|sama dengan Saksi Siska/Ibu Anak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap
00666|di persidangan, kemudian terhadap permohonan bahwa orang tua Anak masih
00667|sanggup untuk mendidik Anak dan Anak Masih bersekolah, Hakim berpendapat
00668|setiap  putusan  yang  akan  dijatuhkan  pasti  akan  didasarkan  pada  upaya
00669|pemenuhan  rasa  keadilan  baik  bagi  Anak,  maupun  bagi  masyarakat  pada
00670|umumnya dan bagi korban pada khususnya, selain itu Hakim juga berpendapat
00671|filosofi  tujuan  pidana  yang  dijatuhkan  adalah  tidak  semata-mata  untuk
00672|menghukum Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu
00673|dengan jenis pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak dapat merenungkan dan
00674|menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya sembari mengembangkan diri
00675|
00676|dan potensinya, sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki diri dan tidak
00677|mengulangi lagi perbuatannya;
00678|Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan, Hakim tidak
00679|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00680|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak
00681|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00682|pidana  atau  dikenai  tindakan  atas  kesalahannya  tersebut  sebagaimana
00683|ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00684|Peradilan Pidana Anak Pidana;
00685|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut
00686|agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan.
00687|Hakim berpendapat, adapun hal yang dijadikan sebagai hal yang meringankan
00688|adalah Antara Anak dan korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir).
00689|Anak melalui Penasihat Hukum dalam permohonannya memohon agar dijatuhi
00690|hukuman yang seringan-ringannya karena Anak masih bersekolah, dan ingin
00691|melanjutkan  sekolah.  Terhadap  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  sebagai
00692|berikut:
00693|Menimbang bahwa pada dasarnya spirit dari Undang-undang Nomor 11
00694|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada
00695|upaya-upaya  aktif  dari  Penegak  Hukum  untuk  mengutamakan  pendekatan
00696|keadilan restoratif dan hal ini merupakan kewajiban. Keadilan restoratif disini
00697|adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
00698|keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama
00699|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
00700|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
00701|Menimbang  bahwa  selanjutnya  mengenai  pemidanaan  yang  akan
00702|dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
00703|Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan
00704|Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Anak, sedangkan mengenai jenis
00705|pidana atau tindakan dan lamanya pidana atau tindakan atas diri Anak akan
00706|ditentukan Hakim dalam pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan atau
00707|tindakan yang dikenakan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan
00708|pertimbangan sebagai berikut;
00709|Menimbang bahwa pasal yang terbukti ialah Pasal  170 Ayat (1) Kitab
00710|Undang-undang  Hukum  Pidana  Jo  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang
00711|Sistem Peradilan Pidana Anak, memuat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun
00712|6 (enam) bulan, Namun, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (3) UU
00713|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pidana
00714|menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak
00715|
00716|paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan
00717|terhadap orang dewasa dan dalam hal Anak dijatuhi pidana denda maka pidana
00718|denda diganti dengan pelatihan kerja;
00719|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor
00720|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  mewajibkan  Hakim
00721|dalam mengadili perkara Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
00722|Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024, tentang
00723|Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Hakim
00724|dalam  perkara  Anak,  wajib  mengupayakan  proses  penyelesaian  perkara
00725|berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara Anak yang Diversinya tidak
00726|berhasil, yang difokuskan pada pemulihan kerugian, pemenuhan rasa keadilan,
00727|serta terciptanya hubungan yang harmonis antara para pihak;
00728|Menimbang  bahwa  terhadap dakwaan Penuntut Umum, oleh  karena
00729|Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak
00730|mengajukan  keberatan  dan  dalam  perkara  a  quo  Hakim  berwenang
00731|menerapkan pedoman mengadili perkara pidana in casu berdasarkan Keadilan
00732|Restoratif sebagaimana  Pasal 6 Perma tersebut, kemudian perkara  in casu
00733|juga memenuhi kualifikasi perkara yang wajib diupayakan Diversi, meskipun
00734|Hakim sudah mengupayakan diversi namun tidak tercapai kesepakatan antara
00735|Anak dan Korban. Sebagaimana diatur dalam Perma 1 Tahun 2024 tentang
00736|Pedoman Mengadili  Perkara  Pidana Berdasarkan  Keadilan Restoratif Hakim
00737|dapat mengupayakan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap perkara anak
00738|yang diversinya tidak berhasil maka Hakim juga mengupayakan pendekatan
00739|Keadilan Restoratif sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun
00740|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00741|Menimbang  bahwa  selama  persidangan,  telah  tercapai  perdamaian
00742|antara  orangtua  Anak  dan  Korban  sebagaimana  termuat  dalam  Surat
00743|Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25 November 2025 yang ditandatangani
00744|oleh orang tua Anak dan Korban;
00745|Menimbang  bahwa  selanjutnya  untuk  menjatuhkan  pidana  atau
00746|mengenakan  tindakan  kepada  Anak,  maka  Hakim  akan  mempertimbangkan
00747|beberapa hal demi dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of
00748|the child ), dan hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan,
00749|namun  untuk  membentuk  ulang  Anak  agar  dapat  memperbaiki  dirinya  dari
00750|kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang
00751|baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani
00752|masa hukumannya;
00753|Menimbang bahwa dalam menerapkan sanksi hukuman terhadap Anak,
00754|Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan
00755|
00756|oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bengkulu
00757|yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi
00758|anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
00759|- Perkembangan Klien Anak sejak lahir sampai melakukan tindak pidana,
00760|kronologis tindak pidana klien anak dan pasal yang dikenakan ke klien anak
00761|dengan  ancaman  hukuman  dibawah  7  (tujuh)  tahun  penjara  sedangkan
00762|klien anak lebih cocok untuk dikembalikan ke orangtua;
00763|- Klien anak telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana dan
00764|telah menyesali perbuatannya;
00765|- Perbuatan klien tidak menimbulkan cidera serius pada korban;
00766|- Keluarga klien anak bersedia mendidik dan membina klien anak kembali;
00767|Menimbang bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-
00768|undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00769|menegaskan  Anak  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan
00770|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, kemudian menurut Pasal 81
00771|ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00772|Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya
00773|digunakan sebagai upaya terakhir;
00774|Menimbang  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
00775|berdasarkan asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik
00776|bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat Anak, kelangsungan  hidup  dan
00777|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional
00778|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  serta
00779|penghindaran pembalasan;
00780|Menimbang bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga
00781|harkat dan  martabat Anak, dimana  Anak  berhak mendapatkan  perlindungan
00782|khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu
00783|Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi
00784|pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan
00785|sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;
00786|Menimbang  bahwa  Pasal  79  ayat  (1)  Undang-undang  Republik
00787|Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00788|menentukan  pidana  pembatasan  kebebasan  diberlakukan  dalam  hal  Anak
00789|melakukan tindak pidana berat.  Selanjutnya Pasal 81 ayat (1) Undang-undang
00790|Republik Indonesia Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana
00791|Anak menentukan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
00792|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Kemudian Pasal 81 ayat (5)
00793|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
00794|
00795|Peradilan  Pidana  Anak  menegaskan  pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya
00796|digunakan sebagai upaya terakhir
00797|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini,  Hakim  mempertimbangkan
00798|kondisi yang melatarbelakangi Anak dalam  melakukan tindak pidana adalah
00799|dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga yang kurang
00800|memperhatikan tingkah laku Anak, Anak mudah tersulut emosi sehingga tidak
00801|berpikir  panjang  tentang  akibat  yang  akan  dialami  atas  perbuatan  yang
00802|dilakukannya memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari, hal ini menurut
00803|Hakim menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang
00804|dilakukan  Anak  dimana  Anak  masih  bersekolah  dan  seharusnya
00805|mengembangkan bakat dan minatnya namun malah ikut dalam pertengkaran
00806|yang  dilakukan  oleh  orang  tua  Anak,  dimana  seharusnya  Anak  dapat
00807|meningkatkan  kecerdasan  kognitif  maupun  kecerdasan  emosi  Anak  dalam
00808|mengelola masalah dan pengambilan keputusan dalam bersikap;
00809|Menimbang bahwa Hakim berpendapat sifat, keadaan dan perbuatan
00810|Anak  menunjukkan  tingkat  keseriusan  yang  belum  dapat  dikategorikan
00811|membahayakan masyarakat dengan alasan-alasan sebagai berikut: