01262|dan menggoyangkan batang kemaluannya di dalam vagina Anak Korban hingga
01263|kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak
01264|Korban. Setelah itu keduanya mengenakan pakaian dan Anak Korban meminta
01265|pulang sehingga Anak Korban kemudian diantar pulang ke rumah oleh Anak;
01266|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Hakim berpendapat
01267|bahwa Anak sadar dan mengetahui jika Anak Korban merupakan seseorang yang
01268|belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah  yang  tentu  tidak
01269|diperbolehkan untuk disetubuhi, namun demikian  Anak tetap menghendaki untuk
01270|melakukan  persetubuhan guna  melampiaskan  hawa  nafsunya  meskipun  Anak
01271|Korban sebagaimana uraian fakta tersebut diatas sempat menolak, akan tetapi Anak
01272|membujuk dan merayu Anak Korban terutama dengan berkata “nanti kalau kau hamil
01273|pasti saya tanggung jawab” yang kemudian membuat Anak Korban percaya dan
01274|menuruti kemauan Anak;
01275|Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan  Anak terhadap
01276|Anak Korban, kemudian Anak Korban hamil dan melahirkan bayi berjenis kelamin
01277|laki-laki pada tanggal 6 Mei 2025 serta harus menanggung malu dan beban finansial
01278|tanpa bantuan dari Anak;
01279|
01280|Menimbang, bahwa  kehamilan Anak Korban mulanya diketahui pada saat
01281|sedang bermain bersama Saksi 3 yang curiga dan melaporkan kepada ibunya yaitu
01282|Saksi 2 yang merupakan paraji atau mamabiang (dukun beranak) kemudian setelah
01283|diperiksa oleh Saksi 2 diketahui Anak Korban telah hamil, kejadian tersebut kemudian
01284|dilaporkan kepada Ibu Anak Korban;
01285|Menimbang,  bahwa  Anak  Korban  dan  Ibu  Anak  Korban  kemudian
01286|melaporkan ke Polres Fakfak mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh
01287|Anak terhadap Anak Korban hingga mengalami kehamilan;
01288|Menimbang,  bahwa  atas  kejadian  tersebut  Anak  Korban  mengalami
01289|trauma, mengalami luka sobek pada alat kelaminnya sesuai dengan hasil Visum
01290|Et Repertum Nomor  xxx  tanggal xx Juli 2025 yang  ditandatangani oleh dr. Arini
01291|Rafiqoh Asri, Sp.OG selaku Dokter Spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum
01292|Daerah (RSUD) Fakfak , telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban
01293|dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:
01294|HASIL PEMERIKSAAN
01295| Pada  pemerisaan  alat  kelamin  didapatkan  luka  sobek  pada  selaput
01296|darah arah jam empat sampai jam enam arah jam sepuluh koma sebelas
01297|koma satu dan dua titik
01298|KESIMPULAN
01299|Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan karena : Trauma benda tumpul
01300| Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Pada pemeriksaan alat
01301|kelamin didapatkan luka sobek pada selaput darah arah jam empat sampai
01302|jam enam arah jam sepuluh koma sebelas koma satu dan dua titik
01303| Barang bukti sedang diobati secara : rawat jalan di Rumah Sakit Umum
01304|Daerah Fakfak terdaftar di bawah No 057 Visum Et Repertum lanjutan akan
01305|dibuat oleh dokter yang merawat;
01306|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di atas  kemudian
01307|dihubungkan  dengan  keterangan  Anak  dalam  persidangan  yang  mengatakan
01308|melakukan  persetubuhan  karena  terdorong  hawa  nafsu  akibat  terbiasa
01309|mendengar  cerita-certa  orang  dewasa  saat  berkumpul  dan  melalui  media
01310|sosial, Anak juga mengakui  telah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan
01311|dengan Anak Korban dan ketika berduaan di rumah kosong semakin terdorong
01312|oleh nafsu hingga terjadi persetubuhan , sehingga kemudian Hakim berkeyakinan
01313|bahwa  Anak telah melakukan upaya ”membujuk” sedemikian rupa sehingga Anak
01314|Korban  mengikuti  kehendak  Anak  untuk  melampiaskan  hawa  nafsu  dengan
01315|melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban  hingga  akhirnya  persetubuhan
01316|
01317|tersebut terjadi sebanyak dua kali dalam kurun waktu yang berbeda yakni sekitar
01318|pertengahan bulan Maret 2024 dan hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024;
01319|Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  Anak  berhasil  membujuk  Anak
01320|Korban untuk melakukan persetubuhan, yang juga ditandai dengan adanya rasa
01321|nyaman  Anak  Korban  untuk  tetap  menjalin  hubungan  pacaran  dan  melakukan
01322|persetubuhan  lebih  dari  satu  kali,  sebelum  akhirnya  Anak  Korban  mengalami
01323|kehamilan dan diketahui oleh Ibu Anak Korban yang kemudian melaporkan kejadian
01324|persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban ke Polres Fakfak;
01325|Menimbang, bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban tidaklah pantas
01326|dilakukan oleh Anak dikarenakan keduanya belum menikah dan bahkan Anak Korban
01327|masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada saat itu,
01328|sehingga hal tersebut telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan serta
01329|aturan  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu  Ibu  Anak  Korban
01330|melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk mencari keadilan atas
01331|apa yang dialami anak kandungnya yaitu Anak Korban;
01332|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  unsur
01333|membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  telah  terpenuhi  dalam
01334|perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
01335|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81 ayat (2)
01336|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01337|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01338|Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01339|Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim sependapat dengan Penuntut
01340|Umum dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01341|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  membujuk  anak  untuk
01342|melakukan  persetubuhan  dengannya”  sebagaimana  didakwakan  dalam
01343|dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01344|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01345|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01346|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01347|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01348|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak mampu  bertanggung  jawab,
01349|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01350|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,
01351|maka  Hakim  akan  mempertimbangkan  perihal  tuntutan  Penuntut  Umum,
01352|permohonan Anak, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, hal-hal yang
01353|
01354|bermanfaat dari orang tua kandung Anak serta Laporan Hasil Penelitian Sosial
01355|dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Fakfak serta permohonan dari orang
01356|tua Anak Korban;
01357|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  ayat (2)  Undang-Undang
01358|Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01359|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
01360|Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01361|Perlindungan Anak, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda;
01362|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  71  Ayat  (3)
01363|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
01364|Peradilan  Pidana  Anak  ditentukan  bahwa  “apabila  dalam  hukum  materiil
01365|diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti
01366|dengan pelatihan kerja”;
01367|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-
01368|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan
01369|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01370|Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01371|Perlindungan Anak bahwa selain pidana penjara dikenakan juga pidana denda
01372|maka  terhadap  pidana  denda  yang  akan  dijatuhkan  akan  diganti  dengan
01373|pelatihan kerja;
01374|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  di  persidangan  telah  menuntut
01375|agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di
01376|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari  dan pelatihan kerja di
01377|Balai Latihan Kerja Fakfak selama 6 (enam) bulan sedangkan Anak memohon
01378|keringanan hukuman dan demikian juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan
01379|dalam  laporan  hasil  penelitiannya  merekomendasikan  agar  Anak  dikenakan
01380|Pidana Penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari
01381|serta permohonan orang tua Anak yang memohon agar Hakim meringankan
01382|hukuman terhadap Anak dikarenakan Anak telah menyesali perbuatannya dan
01383|ingin  melanjutkan  pendidikan  serta  memohon  agar  Anak  dapat  dihukum  di
01384|Fakfak agar tetap dekat dengan kedua orang tuanya, orang tua berharap Anak
01385|tidak lagi menjalin hubungan tidak sehat dengan Anak Korban,  serta orang tua
01386|Anak berharap agar Anak tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan saat
01387|menjalani pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIb  Fakfak Hakim
01388|akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;
01389|
01390|Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dalam menjatuhkan pidana
01391|kepada  Anak  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik
01392|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam
01393|Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
01394|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan  bahwa  pidana  penjara
01395|terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);
01396|Menimbang,  bahwa  merujuk  ketentuan  Pasal  79  ayat  (1)  Undang-
01397|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01398|Pidana  Anak  yang  menyebutkan  menentukan  bahwa  “Pidana  pembatasan
01399|kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau
01400|tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Oleh karena Anak didakwa
01401|dengan menggunakan Pasal yang diancam dengan pidana minimum khusus,
01402|kemudian  Hakim  berpendapat  Anak  telah  melakukan  tindak  pidana  yang
01403|tergolong sebagai tindak pidana berat;
01404|Menimbang, bahwa atas uraian diatas maka sudah seharusnya dalam
01405|menjatuhkan putusan pidana bagi Anak, Hakim sedapat mungkin menjatuhkan
01406|pidana penjara sebagai upaya terakhir namun ternyata dalam perkara ini yang
01407|menjadi  korban  adalah  juga  merupakan  seorang  anak  perempuan  yang
01408|kepentingan dan masa depannya haruslah juga dijamin oleh Undang-Undang;
01409|Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disebutkan di atas, Hakim
01410|haruslah  membuat  suatu  putusan  yang  bersifat  holistik  yakni  Hakim  harus
01411|memperhatikan  kepentingan  Anak  maupun  kepentingan  Anak  Korban  dan
01412|keadilan  serta  ketertiban  dalam  masyarakat  sehingga  Hakim  berpendapat
01413|bahwa pidana yang paling tepat dikenakan bagi Anak adalah berupa pidana
01414|penjara;
01415|Menimbang, bahwa terhadap permohonan  Anak  secara lisan Hakim
01416|mempertimbangkan  bahwa  untuk  menentukan  pidana  apa  yang  tepat
01417|dijatuhkan terhadap  Anak maka Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud
01418|dan  tujuan pidana  tersebut bukanlah semata-mata untuk  menghukum  Anak
01419|namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;
01420|Menimbang,  bahwa  dengan  dihukumnya  Anak dengan  pidana
01421|sebagaimana  termuat dalam  amar  putusan  ini. Pemidanaan  terhadap  Anak
01422|diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Anak dalam
01423|bergaul di masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum, nilai-
01424|nilai agama, sosial dan budaya. Selain itu agar Anak dapat mengoreksi diri atas
01425|perbuatan yang telah dilakukannya dan  Anak dapat memperbaiki diri sehingga
01426|
01427|menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat
01428|menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;
01429|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukan  merupakan  suatu
01430|tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan
01431|yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Anak maupun masyarakat  secara
01432|keseluruhan. Atas pemidanaan bagi  Anak, Hakim mengharapkan agar  Anak
01433|merasa  jera  sehingga  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana  lagi  dan  bagi
01434|masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Anak tersebut serta pulihnya rasa
01435|keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;
01436|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum perihal pidana
01437|6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari  dan
01438|Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan, Hakim akan
01439|mempertimbangkan sebagai berikut;
01440|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  ayat  (1)
01441|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01442|Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa  “Anak yang dijatuhi pidana penjara
01443|ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)” agar nantinya Anak
01444|berhak  untuk  memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,
01445|pendampingan,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan
01446|ketentuan peraturan perundang-undangan;
01447|Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-
01448|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01449|Pidana Anak dijelaskan apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA,
01450|anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya
01451|terpisah dari orang dewasa;
01452|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-
01453|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01454|Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang belum selesai menjalani pidana di
01455|LPKA dan  telah  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  dipindahkan  ke
01456|Lembaga  pemasyarakatan  pemuda”  yang  dalam  bagian  penjelasannya
01457|menerangkan bahwa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan
01458|dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18
01459|(delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun”;
01460|Menimbang, bahwa oleh karena di Kabupaten Fakfak belum terdapat
01461|LPKA dan yang terdekat berada di Kabupaten Manokwari yang mana jarak
01462|antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari sangat jauh dan harus
01463|
01464|ditempuh perjalanan laut ataupun perjalanan udara maka tentunya hal tersebut
01465|akan menyulitkan Anak dan orangtua Anak untuk bertemu;
01466|Menimbang, bahwa Anak pada saat dihadapkan dalam persidangan
01467|diketahui lahir pada tanggal xx April 2007 atau telah berusia 18 (delapan belas)
01468|tahun sehingga mengacu pada ketentuan Pasal  86 ayat (1)  Undang-Undang
01469|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01470|Anak  apabila  Anak  ditempatkan  di  LPKA  Manokwari  maka  akan  segera
01471|dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan pemuda;
01472|Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas kemudian dikaitkan
01473|dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  dan  rekomendasi  dari  Pembimbing
01474|Kemasyarakatan yang menghendaki agar Anak menjalani pidana penjara di
01475|dalam LPKA Manokwari, karena pada dasarnya memang di dalam LPKA Anak
01476|dapat dijamin untuk memperoleh hak-haknya termasuk mengenai pendidikan,
01477|pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan
01478|ketentuan  peraturan  perundang-undangan  maka  Hakim  berpendapat,  demi
01479|kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  demi  efisiensi  anggaran,  dan  demi  hal-hal
01480|bermanfaat yang telah disampaikan oleh orang tua Anak maka mengenai hal
01481|tersebut  Hakim  mengembalikan  kepada  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan
01482|Negeri  Fakfak  selaku  eksekutor  putusan  pidana  ini,  sedangkan  mengenai
01483|lamanya  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Anak  akan  dituangkan
01484|dalam  amar  putusan  dibawah  ini  dengan  memperhatikan  keadaan  yang
01485|memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;
01486|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01487|penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
01488|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01489|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01490|Anak dilandasi  alasan  yang cukup, maka perlu ditetapkan  agar  Anak tetap
01491|berada dalam tahanan;
01492|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa 1  (satu)  lembar
01493|gamis lengan panjang bercorak putih biru, 1 (satu) lembar celana lejing panjang
01494|berwarna  hitam,  1  (satu)  lembar  baju  kaos  berwarna  putih  bertuliskan
01495|“TOMBOUR  MAGE”  “SEBAIK-BAIKNYA  PERHIASAN  ADALAH  WANITA
01496|SHOLEHAH merupakan milik Anak Korban yang dikenakan saat tindak pidana
01497|terjadi,  maka atas permintaan Anak Korban yang berharap agar barang bukti
01498|tersebut dikembalikan, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu
01499|ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;
01500|
01501|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak, maka
01502|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01503|meringankan Anak;
01504|Keadaan  yang  memberatkan:
01505|- Perbuatan  Anak  meresahkan  masyarakat karena  melanggar
01506|peraturan  perundang-undangan,  norma  agama,  norma  budaya  dan
01507|norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;
01508|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  Korban  hamil  hingga
01509|melahirkan serta menimbulkan kekecewaan bagi keluarga besar Anak
01510|korban;
01511|Keadaan yang meringankan:
01512|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya  serta berjanji untuk
01513|tidak mengulanginya lagi;
01514|- Anak belum pernah dihukum;
01515|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
01516|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01517|Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
01518|Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
01519|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-
01520|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang
01521|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01522|Anak  dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981 tentang
01523|Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
01524|
01525|MENGADILI:
01526|1. Menyatakan  Anak tersebut di atas telah  terbukti secara sah dan
01527|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “dengan  sengaja
01528|membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya” sebagaimana
01529|dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01530|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
01531|penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja
01532|pada Balai Latihan Kerja Fakfak selama 6 (enam) bulan;
01533|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Anak
01534|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01535|4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
01536|5. Menetapkan barang bukti berupa :
01537|- 1 (satu) lembar gamis lengan panjang bercorak putih biru;
01538|
01539|- 1 (satu) lembar celana lejing panjang berwarna hitam;
01540|- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan “TOMBOUR
01541|MAGE”  “SEBAIK-BAIKNYA  PERHIASAN  ADALAH  WANITA
01542|SHOLEHAH;
01543|Dikembalikan kepada Anak Korban;
01544|6. Membebankan  kepada Anak membayar  biaya perkara s ejumlah
01545|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01546|
01547|Jumat
01548|
01549|19 Desember 2025
01550|
01551|2025
01552|