00995|Saksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
00996|Hukum  Acara  Pidana  telah  terdapat  perluasan,  hal  mana  menurut
00997|Mahkamah  arti  penting  Saksi  bukan  terletak  pada  apakah  dia  melihat,
00998|mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada
00999|relevansi  kesaksiannya  dengan  perkara  pidana  yang  sedang  diproses,
01000|sehingga  keterangan  Saksi  dalam  suatu  perkara  tindak  pidana  dapat
01001|dipergunakan  sepanjang  terdapat  relevansi  dengan  perkara  pidana
01002|dimaksud  dan  dalam  perkara  ini  Hakim  berpendapat  keterangan  Saksi
01003|Rostina  (nenek  Anak  korban)  dan  Saksi  Muttiara  Zulfahmi  telah  relevan
01004|dengan apa yang terungkap di Persidangan, oleh karena itu dalil pembelaan
01005|Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;
01006|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal -
01007|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01008|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01009|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01010|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggungjawab
01011|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi penjatuhan
01012|pidana kepada Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi
01013|Anak, bahwa Anak masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga
01014|menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada  Anak  seperti  yang  akan
01015|disebutkan dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik dan adil
01016|tidak saja kepada Anak tersebut, namun juga adil bagi orang tua dan adil
01017|bagi masyarakat;
01018|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E
01019|UU  RI  No.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
01020|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang
01021|Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
01022|
01023|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain memuat ketentuan
01024|pidana  penjara,  juga  memuat  ketentuan  pidana  denda  yang  bersifat
01025|kumulatif, maka Anak juga harus dijatuhi pidana denda;
01026|Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (3) Undang - undang No mor
01027|11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa
01028|apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan
01029|denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01030|Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (2) Undang - undang No mor
01031|11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa
01032|Pidana  pelatihan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan
01033|paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
01034|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  hasil  Litmas terhadap
01035|Anak, yang  memberikan  rekomendasi  agar  Anak  diberi  sanksi  berupa
01036|tindakan  yaitu  Anak  dikembalikan  Ke  Orangtua  (AKOT),  namun  setelah
01037|menilai  seluruh  fakta  dipersidangan  Hakim  berpendapat  lain  dengan
01038|pertimbangan  Perbuatan  Anak  sangat  bertentangan  dengan  nilai -  nilai
01039|agama dan nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat.
01040|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  21  huruf  a  walaupun
01041|mengutamakan  pengembalian  Anak  kepada  orangtua/wali  namun  dalam
01042|pasal 70 menjelaskan bahwa memberikan kewenangan kepada Hakim untuk
01043|menjatuhkan Tindakan apabila dinilai lebih tepat untuk memberikan efek jera
01044|yang  proposional  memastikan  perubahan  perilaku  anak  dan  melindungi
01045|Masyarakat  dari  potensi  residivisme,  sehingga  Hakim  berpendapat  lebih
01046|tepat  apabila  Anak  menjatuhkan  Tindakan  berupa  Pelatihan  Kerja  di
01047|BRSAMPK  (Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan
01048|Khusus) Makassar.
01049|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01050|persidangan berupa : 1 (satu) pasang baju anak berwarna kuning bergambar
01051|paweranger,  yang  telah  disita  secara  sah  menurut  hukum,  maka
01052|dikembalikan kepada Anak korban melalui orangtuanya saksi MUTTIARA
01053|ZULFAHMI;
01054|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri  Anak, maka
01055|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan
01056|keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh
01057|ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang  - Undang Hukum Acara
01058|Pidana, yaitu sebagai berikut :
01059|Keadaan   yang memberatkan:
01060|
01061|- Perbuatan  Anak bertentangan  dengan  nilai -  nilai  agama  dan  nilai
01062|kesusilaan yang hidup di masyarakat;
01063|Keadaan  yang meringankan:
01064|- Anak belum pernah dipidana;
01065|Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri
01066|Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas
01067|rasa  benci,  melainkan  sebagai  tindakan  hukum  yang  bersifat  mendidik
01068|(edukatif),  yang  termasuk  didalamnya  mendidik  masyarakat  secara
01069|keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan
01070|masyarakat,  oleh  karena  itu  Hakim berpendapat  pidana  yang  dijatuhkan
01071|terhadap diri Anak telah dipandang tepat dan adil;
01072|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
01073|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01074|Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17
01075|tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
01076|Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01077|2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
01078|2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01079|Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  serta   peraturan
01080|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01081|
01082|MENGADILI:
01083|1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
01084|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membujuk  Anak  melakukan
01085|perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
01086|2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa Tindakan Pelatihan Kerja di
01087|BRSAMPK  (Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan
01088|Khusus)  Makassar selama 10 (sepuluh)  bulan  dan  Pengganti Denda
01089|Pelatihan Kerja selama 2 (dua) Bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi
01090|Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Makassar;
01091|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01092|- 1 (satu) pasang baju anak berwarna kuning bergambar poweranger;
01093|Dikembalikan  kepada  Anak  korban  melalui  orangtuanya  saksi
01094|MUTTIARA ZULFAHMI;
01095|4. Membebankan  kepada  Anak membayar  biaya  perkara  sejumlah
01096|Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);
01097|
01098|Kamis
01099|
01100|8  Mei 2025
01101|
01102|2025
01103|
01104|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8  Mei 2025 , oleh
01105|Fita Juwiati, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, dan
01106|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
01107|
01108|Muhtar,S.H
01109|
01110|   Panitera Pengganti,      Hakim,
01111|       Muhtar, S.H.                                                  Fita Juwiati, S.H., M.H