01008|Anak, yang dimaksud dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18
01009|(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
01010|ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana,  sehingga  dalam  konteks  hukum
01011|pidana, batas usia menjadi parameter utama untuk menentukan apakah seseorang
01012|dapat dikualifikasikan sebagai Anak;
01013|Menimbang bahwa pengaturan mengenai batas usia tersebut bersifat limitatif
01014|dan imperatif, sehingga setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)
01015|tahun harus dipandang sebagai Anak yang memperoleh perlindungan hukum khusus,
01016|tanpa  mempertimbangkan  keadaan  lain  seperti  kedewasaan  fisik,  hubungan
01017|personal, ataupun persetujuan;
01018|Hal. 27 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01019|
01020|Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “dengan Anak” dalam perkara
01021|pidana mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah
01022|ditujukan kepada seseorang yang secara hukum masih berada dalam kategori Anak
01023|sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
01024|Menimbang bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, Hakim
01025|akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
01026|pihak yang menjadi korban dalam perkara ini benar merupakan Anak sebagaimana
01027|definisi hukum yang berlaku;
01028|Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa akta kelahiran nomor
01029|***** 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01030|Kabupaten Bombana, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juni 2011,
01031|sehingga pada saat peristiwa terjadi pada tahun 2025, usia Anak Korban adalah 13
01032|(tiga belas) tahun;
01033|Menimbang bahwa usia tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Anak
01034|Korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara yuridis Anak
01035|Korban masih termasuk dalam kategori Anak yang wajib memperoleh perlindungan
01036|hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
01037|Menimbang bahwa selain dibuktikan dengan akta kelahiran, fakta mengenai
01038|usia  Anak  Korban  juga  bersesuaian  dengan  keterangan  yang  terungkap  di
01039|persidangan, di mana disebutkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih
01040|bersekolah  dan  berada  dalam  rentang  usia  remaja  awal,  sehingga  semakin
01041|menguatkan  bahwa  Anak  Korban  adalah  subjek  hukum  yang  termasuk  dalam
01042|kategori Anak;
01043|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  tidak  terdapat  keraguan  bahwa
01044|perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini ditujukan kepada seseorang
01045|yang secara hukum masih berstatus sebagai Anak;
01046|Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut,
01047|Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan Anak” telah terbukti secara sah dan
01048|meyakinkan menurut hukum;
01049|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (2) huruf b
01050|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01051|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
01052|Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah
01053|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01054|alternatif kedua;
01055|Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
01056|diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak terbukti secara
01057|Hal. 28 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01058|
01059|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak
01060|serta menuntut pidana penjara terhadap Anak, hakim memandang bahwa tuntutan
01061|tersebut merupakan hasil penilaian yuridis Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang
01062|terungkap di persidangan yang disusun berdasarkan konstruksi pembuktian yang
01063|diyakininya, sehingga oleh karenanya patut dipertimbangkan secara cermat, objektif,
01064|dan proporsional dalam kerangka penegakan hukum;
01065|Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Anak dan Advokatnya
01066|yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Anak  telah  mengakui  perbuatannya
01067|sebagaimana terungkap di persidangan, menyampaikan penyesalan, serta berjanji
01068|tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di  kemudian  hari,  disertai  dengan  uraian
01069|mengenai  kondisi  pribadi  Anak  yang  sejak  kecil  tidak  memperoleh  pembinaan
01070|langsung dari sosok ayah dan hidup bersama ibunya serta turut berperan dalam
01071|menopang kebutuhan ekonomi keluarga, hakim menilai bahwa permohonan tersebut
01072|merupakan bagian dari hak Anak untuk menyampaikan keadaan pribadi dan hal-hal
01073|yang dianggap relevan sebelum penjatuhan pidana;
01074|Menimbang bahwa permohonan keringanan yang diajukan oleh Anak dan
01075|Advokatnya tersebut pada hakikatnya tidak memuat bantahan terhadap fakta hukum
01076|maupun  terhadap  pembuktian  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  telah  dinyatakan
01077|terbukti, melainkan ditujukan kepada kebijaksanaan hakim dalam menentukan jenis
01078|dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga secara yuridis tidak
01079|mempengaruhi  penilaian  mengenai  terbukti  atau  tidaknya  perbuatan  yang
01080|didakwakan, tetapi akan dipertimbangkan dalam rangka penentuan pidana yang
01081|proporsional;
01082|Menimbang bahwa penyesalan yang disampaikan oleh Anak serta janji untuk
01083|tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari pada prinsipnya merupakan sikap
01084|yang patut diperhatikan sebagai indikasi adanya kesadaran atas perbuatan yang telah
01085|dilakukan, namun demikian penilaiannya tetap harus ditempatkan secara objektif
01086|dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan;
01087|Menimbang bahwa kondisi pribadi Anak sebagaimana dikemukakan dalam
01088|permohonan tersebut, termasuk latar belakang keluarga dan peran Anak dalam
01089|kehidupan  sehari-hari,  merupakan  keadaan  yang  secara  yuridis  dapat
01090|dipertimbangkan dalam kerangka penjatuhan pidana, sepanjang tidak mengaburkan
01091|penilaian terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan;
01092|Menimbang bahwa dengan demikian, baik tuntutan Penuntut Umum maupun
01093|permohonan Anak dan Advokatnya telah dipertimbangkan secara utuh dalam perkara
01094|ini dan akan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan
01095|pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana;
01096|Hal. 29 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01097|
01098|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya
01099|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01100|pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
01101|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01102|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01103|11  T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebelum  menjatuhkan
01104|putusan  hakim  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  orang  tua  Anak  untuk
01105|mengemukakan  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  Anak,  yang  ketentuan  tersebut
01106|merupakan pengejawantahan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam proses
01107|peradilan pidana, sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh orang tua memiliki
01108|relevansi  yuridis  untuk  dipertimbangkan  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan
01109|penjatuhan pidana;
01110|Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak
01111|yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan masih
01112|sanggup untuk mendidik, membimbing, dan membina Anak agar menjadi pribadi yang
01113|lebih baik, yang mana pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan
01114|pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang  telah  terbukti,  melainkan
01115|merupakan  permohonan  yang  ditujukan  kepada  kebijaksanaan  hakim  dalam
01116|menentukan  proporsionalitas  pidana  yang  akan  dijatuhkan,  khususnya  dalam
01117|kerangka  pembinaan  Anak  sebagai  subjek  hukum  yang  masih  dalam  tahap
01118|perkembangan;
01119|Menimbang bahwa dengan memperhatikan karakteristik sistem peradilan
01120|pidana Anak yang menitikberatkan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial,
01121|maka  keterangan  orang tua tersebut patut dipertimbangkan secara  proporsional
01122|bersama dengan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa
01123|mengesampingkan  kepentingan  perlindungan  terhadap  Anak  Korban,  sehingga
01124|putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan keseimbangan antara kepastian hukum,
01125|keadilan, dan kemanfaatan, serta berorientasi pada masa depan Anak;
01126|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01127|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya mengatur bahwa
01128|ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
01129|maupun keadaan yang timbul setelah perbuatan tersebut, dapat dijadikan dasar bagi
01130|hakim  untuk  mempertimbangkan  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  memilih
01131|mengenakan tindakan, sehingga norma tersebut menegaskan bahwa penjatuhan
01132|sanksi terhadap Anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan
01133|harus memperhatikan secara utuh dimensi keadilan dan kemanusiaan yang melekat
01134|dalam diri Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan;
01135|Hal. 30 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01136|
01137|Menimbang bahwa dalam perkara ini, Anak pada saat melakukan perbuatan
01138|berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan pada saat dihadapkan di persidangan telah
01139|berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-
01140|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak
01141|dimungkinkan  untuk  dijatuhi  pidana  maupun  dikenai  tindakan,  yang  dalam
01142|penerapannya menuntut kehati-hatian hakim untuk memilih bentuk sanksi yang paling
01143|tepat  dengan  mempertimbangkan  tingkat  kedewasaan,  kondisi  psikologis,  serta
01144|potensi pembinaan terhadap diri Anak;
01145|Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak
01146|semata-mata diarahkan pada pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan,
01147|melainkan lebih jauh diarahkan pada fungsi edukatif dan korektif guna membentuk
01148|kesadaran hukum pelaku, sehingga dalam konteks perkara Anak, pemidanaan harus
01149|dipahami  sebagai  sarana  pembinaan  yang  bertujuan  memperbaiki  perilaku,
01150|menumbuhkan tanggung jawab, serta mencegah Anak mengulangi perbuatannya di
01151|kemudian  hari, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial  yang  hidup dalam
01152|masyarakat, termasuk norma kesusilaan, norma adat, dan norma moral sebagai
01153|landasan kehidupan Bersama;
01154|Menimbang bahwa pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014
01155|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
01156|Perlindungan  Anak  telah  menetapkan  batasan  bahwa  maksimum  pembatasan
01157|kemerdekaan terhadap Anak adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang
01158|dewasa,  sedangkan  terhadap  batasan  minimum  tidak  diberlakukan,  yang
01159|menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan
01160|pemidanaan  dengan  kondisi  konkret  Anak,  sehingga  tujuan  pemidanaan  tidak
01161|semata-mata  diarahkan  pada  pembalasan,  melainkan  juga  pada  pembinaan,
01162|perbaikan, serta perlindungan terhadap masa depan Anak;
01163|Menimbang bahwa dalam kerangka tersebut, hakim memandang bahwa
01164|keadilan tidak dapat dimaknai hanya sebagai keadilan normatif (legal justice) yang
01165|bersifat kaku, melainkan harus dipadukan dengan keadilan moral (moral justice) dan
01166|keadilan sosial (social justice), mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam
01167|perkara a quo tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga
01168|menyentuh dimensi kesusilaan, kehormatan, serta kondisi psikologis Anak Korban,
01169|sehingga  penjatuhan  pidana  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara
01170|kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta peluang perbaikan bagi Anak
01171|sebagai pelaku;
01172|Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-
01173|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib
01174|Hal. 31 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01175|
01176|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dalam perkara ini
01177|pada  pokoknya  merekomendasikan  agar  apabila  Anak  terbukti  bersalah,  maka
01178|terhadap  Anak  dijatuhkan  pidana  penjara  dengan  penempatan  di  Lembaga
01179|Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  dengan  hukuman  seringan-ringannya,  yang
01180|menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dipandang lebih tepat untuk diterapkan
01181|terhadap Anak;
01182|Menimbang  bahwa  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut
01183|didasarkan pada penilaian terhadap kondisi pribadi Anak, latar belakang keluarga,
01184|serta lingkungan sosialnya, sehingga menurut pandangan hakim, penempatan Anak
01185|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan bentuk pelaksanaan pidana yang
01186|tidak  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  penjeraan,  tetapi  juga  sebagai  media
01187|pembinaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembentukan karakter,
01188|sehingga Anak diharapkan memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik
01189|di masa yang akan datang;
01190|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
01191|menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
01192|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  serta  permohonan  Anak  dan
01193|advokatnya yang menginginkan keringanan pidana, hakim menilai bahwa kedua hal
01194|tersebut merupakan bagian dari proses peradilan yang harus dipertimbangkan secara
01195|seimbang, di mana tuntutan mencerminkan kepentingan penegakan hukum dan
01196|perlindungan terhadap korban, sedangkan permohonan keringanan mencerminkan
01197|kondisi subjektif Anak serta harapan akan pembinaan;
01198|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, hakim berpendapat bahwa pidana
01199|yang  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  perlu  dinilai  secara  proporsional  dengan
01200|memperhatikan sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi Anak,
01201|sehingga  penjatuhan  pidana  tidak  semata-mata  berorientasi  pada  beratnya
01202|perbuatan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi Anak untuk memperbaiki diri
01203|melalui proses pembinaan yang terarah;
01204|Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
01205|Pasarwajo belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka penempatan
01206|Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari merupakan pilihan yang tepat
01207|secara administratif dan yuridis, sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan pidana tetap
01208|berada  dalam  sistem  pembinaan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
01209|perundang-undangan;
01210|Menimbang  bahwa  dengan  mempertimbangkan  seluruh  aspek  tersebut,
01211|hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak masih memiliki
01212|peluang  untuk  diperbaiki  melalui  proses  pembinaan  yang  berkesinambungan,
01213|Hal. 32 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01214|
01215|sehingga pidana yang akan dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara
01216|kepentingan  perlindungan  terhadap  Anak  Korban,  efek  jera  bagi  Anak,  serta
01217|kepentingan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak;
01218|Menimbang bahwa oleh karenanya, hakim akan menjatuhkan pidana penjara
01219|dalam jangka waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional dengan perbuatan
01220|yang telah dilakukan oleh Anak, dengan tetap menempatkan Anak di Lembaga
01221|Pembinaan Khusus Anak Kendari sebagai bentuk pelaksanaan pidana yang tidak
01222|hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan mempersiapkan Anak untuk
01223|kembali ke kehidupan bermasyarakat secara lebih baik;
01224|Menimbang  bahwa  Pasal  473  ayat  (11)  Kitab  Undang-Undang  Hukum
01225|Pidana menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
01226|sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga
01227|secara yuridis perbuatan yang telah terbukti dalam perkara a quo termasuk dalam
01228|kategori  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  yang  konsekuensinya  tidak  hanya
01229|menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tetapi juga membuka hak
01230|bagi korban untuk memperoleh pemulihan, termasuk dalam bentuk restitusi;
01231|Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-
01232|Undang Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditentukan
01233|bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan
01234|peraturan perundang-undangan, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap
01235|tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
01236|tahun atau lebih, serta berdasarkan Pasal 30 ayat (1) undang-undang yang sama
01237|ditegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan
01238|restitusi,  sehingga  secara  normatif  pemberian  restitusi  merupakan  bagian  dari
01239|perlindungan hukum terhadap korban;
01240|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, selama proses pemeriksaan di
01241|persidangan, hakim telah menyampaikan hak restitusi kepada korban sebagaimana
01242|diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 T ahun 2017 tentang Pelaksanaan
01243|Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta Peraturan Mahkamah
01244|Agung Nomor 1 T ahun 2022 tentang T ata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi
01245|dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,  namun  sampai  dengan  tahap
01246|pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum, Anak Korban maupun wakilnya yang sah
01247|tidak mengajukan permohonan restitusi dimaksud;
01248|Menimbang  bahwa  tidak  diajukannya  permohonan  restitusi  tersebut
01249|berimplikasi pada tidak tersedianya dasar perhitungan kerugian yang konkret, baik
01250|berupa kerugian materiil maupun immateriil yang dapat dinilai secara rasional dan
01251|terukur, sehingga dalam kondisi demikian, penetapan besaran restitusi oleh hakim
01252|Hal. 33 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01253|
01254|tanpa didukung data dan bukti yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian
01255|hukum serta ketidakadilan, khususnya bagi Anak sebagai pihak yang akan dibebani
01256|kewajiban tersebut;
01257|Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan asas kehati-
01258|hatian, kepastian hukum, serta keadilan yang berimbang bagi para pihak, hakim
01259|berpendapat  bahwa  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  dasar  yang  cukup  untuk
01260|menetapkan restitusi, sehingga terhadap hak restitusi tersebut tidak ditetapkan dalam
01261|putusan ini;
01262|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, hakim
01263|akan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam
01264|Pasal 54 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna memperoleh keyakinan
01265|yang utuh dalam menjatuhkan putusan yang seimbang antara tingkat kesalahan, cara
01266|melakukan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi Anak;
01267|Menimbang  bahwa  bentuk  kesalahan  dalam  perkara  ini  merupakan
01268|kesengajaan  (dolus/opzet),  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  kesadaran,
01269|kehendak, serta tujuan tertentu, yang dalam perkara a quo tercermin dari tindakan
01270|Anak  yang  secara  sadar  menginisiasi,  mengatur,  dan  melaksanakan  rangkaian
01271|perbuatan  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pembuktian  unsur-unsur  tindak
01272|pidana, sehingga mengenai bentuk kesalahan tersebut tidak perlu diuraikan kembali
01273|secara berulang;
01274|Menimbang bahwa perbuatan Anak tidak terjadi secara spontan, melainkan
01275|diawali dengan adanya komunikasi dan kesepakatan untuk bertemu, yang kemudian
01276|dilanjutkan dengan tindakan membawa Anak Korban ke lokasi tertentu, yakni Bukit
01277|Langkapa, yang menjadi tempat terjadinya peristiwa, sehingga rangkaian tersebut
01278|menunjukkan adanya pola perbuatan yang terencana dan berulang;
01279|Menimbang  bahwa  cara  Anak  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut
01280|dilakukan  dengan  memanfaatkan  kedekatan  hubungan  dengan  Anak  Korban,
01281|kemudian mengondisikan situasi dengan membawa Anak Korban ke tempat yang
01282|relatif sepi, dan selanjutnya melakukan perbuatan seksual terhadap Anak Korban,
01283|yang oleh hakim dinilai sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi
01284|juga bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai moral yang
01285|hidup dalam masyarakat;
01286|Menimbang bahwa terhadap perbuatannya tersebut, Anak di persidangan
01287|telah menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di
01288|kemudian hari, yang oleh hakim dipandang sebagai salah satu indikator adanya
01289|kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga patut dipertimbangkan
01290|dalam menentukan arah pembinaan terhadap diri Anak;
01291|Hal. 34 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01292|
01293|Menimbang bahwa Anak pada saat melakukan perbuatan masih berusia
01294|relatif muda dan masih berada dalam tahap perkembangan, serta masih memiliki
01295|kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan formalnya, sehingga