01215|Desa Kenawan Kec. Permata Kecubung Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov.
01216|Kalimantan Tengah. saksi LYSSA MARYANI Als CACA menjelaskan bahwa di tempat
01217|kerja Saksi Korban  nantinya tersebut akan ada cashbon (utang) dan biaya
01218|keberangkatan dari Jawa Barat Ke Kalimantan tengah, setelah itu Saksi Korban
01219|meminta kepada Saksi Korban untuk pinjaman berupa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga
01220|juta rupiah) diluar biaya keberangkatan, dan kemudian Saksi Korban meminta izin
01221|kepada suaminya dan memperoleh izin dari suami saksi RISTIANA. Bahwa selanjutnya
01222|pada saat itu saksi LYSSA MARYANI Als CACA langsung mengkomunikasikan hal
01223|tersebut kepada  seseorang yang Bernama NABILA (DPO) bahwa ada ya ng mau
01224|bekerja di terdakwa JONI dan kemudian Saudari NABILA (DPO) menghubungi terdakwa
01225|dan menawarkan kepada Terdakwa JONI SAPUTRA ada seorang perempuan yang
01226|ingin bekerja sebagai pemandu lagu / LC (loady Companion) di karaoke milik Terdakwa
01227|JONI SAPUTRA Bin SUBHAN melalui telpon dengan berkata kepada Terdakwa JONI
01228|“Ini ada anak mau kerja…“  dan Terdakwa JONI menjawab “Iya kirim fotonya
01229|dulu…“ yang selanjutnya Saudari NABILA (DPO) mengirimkan foto perempuan
01230|tersebut kepada Terdakwa JONI melalui pesan Whatssap. Setelah Terdakwa JONI
01231|
01232|melihat foto Saksi Korban tersebut, Terdakwa JONI menyetujui. Bahwa setelah memberi
01233|persetujuan, dan Saksi Korban meminta untuk diberi ongkos keberangkatan terlebih
01234|dahulu dan untuk memberi uang keluarganya. Setelah terjadi percakapan tersebut, saksi
01235|LYSSA MARYANI Als CACA menghubungi saudari NABILA (DPO) terkait dengan
01236|rencana keberangkatan Saksi Korban, dan Saksi Korban menyanggupi dan siap
01237|berangkat pada hari itu juga, selanjutnya pada sekitar hari Jumat tanggal 29 November
01238|2024, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.6.880.000,- (enam juta delapan ratus
01239|delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban melalui Saudari NABILA. Selanjutnya
01240|saksi LYSSA MARYANI Als CACA menjemput Saksi Korban untuk berangkat kerumah
01241|saksi LYSSA MARYANI Al s CACA untuk menunggu jemputan, tidak berapa lama
01242|kemudian saudari NABIL (DPO) mengirimkan Bording Pass (keberangkatan
01243|menggunakan pesawat) kepada saksi LYSSA MARYANI Als CACA dan selajutnya
01244|saudari NABILA mengirimkan uang pinjaman atau hutang kepada Saksi Korban
01245|sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah selesai persiapan, saksi LYSSA
01246|MARYANI Als CACA dan Saksi Korban berangkat menuju Bandara Soekarna-Hatta
01247|Jakarta, dan Saksi Korban masuk kedalam bandara untuk check in keberangkatan dari
01248|Jakarta menuju Pangkalan Bun KALTENG, saksi LYSSA MARYANI Als CACA
01249|meninggalkan bandara untuk kembali kerumahnya, karena pada saat itu saksi LYSSA
01250|MARYANI Als CACA hanya untuk mengantar Saksi Korban saja. Bahwa selanjutnya
01251|pada tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa JONI menjemput Saksi Korban di Bandara
01252|Pangkalanbun Kab. Kotawaringin Barat dan pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan
01253|sakit habis kecelakaan, kemudian Terdakwa JONI membawa Saksi Korban ke tempat
01254|karaoke MAK NDUT milik Terdakwa JONI tersebut untuk Terdakwa JONI beri obat dan
01255|merawatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Saksi Korban sudah mulai
01256|bekerja sebagai pemandu lagu / LC (lady companion) di karaoke MAK NDUT milik
01257|Terdakwa  hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
01258|- Bahwa Terdakwa memperkerjakan Saksi Korban tersebut sebagai pemandu lagu
01259|adalah pada setiap saksi bekerja Saksi Korban diminta untuk tampil atau nongkrong di
01260|depan Karoke MAK NDUT tersebut dan setelah ada pengunjung atau tamu yang ingin
01261|bernyanyi di karoke MAK NDUT tersebut, Saksi Korban atau karyawan pemandu lagu
01262|lainnya mempersiapkan penampilan terlebih dahulu dan untuk ROOM atau ruangan
01263|karoke tersebut dipersiapkan oleh operator lagu serta operator mempersiapkan Minumal
01264|Alkholnya berupa Beer Putih sebanyak 2 (dua) botol dan 1 (satu) botol Anggur Merah,
01265|selanjutnya setelah selesai dalam mempersiapkan diri Saksi Korban masuk kedalam
01266|room atau ruangan karoke tersebut, sesampainya Saksi Korban didalm room tersebut
01267|Saksi Korban menuangkan minuman kedalam gelas-gelas tamu atau pengunjung
01268|tersebut, setelah selesai saksi kembali mencatat lagu-lagu yang ingin dinyanyikan oleh
01269|
01270|tamu tersebut kedalam kertas kemudian kertas yang berisi judul lagu tersebut Saksi
01271|Korban berikan kepada operator penjaga room tersebut, pada saat dalam melayani
01272|tamu tersebut Saksi Korban juga ikut meminum minuman alkhol tersebut karena apabila
01273|Saksi Korban I tidak ikut untuk meminum alkhol tersebut setelah selesai Saksi Korban
01274|melayani tamu, ada dari sebagian dari tamu yang mengajak Saksi Korban untuk
01275|melakukan persetubuhan dengan akan diberikan imbalan berupa uang oleh tamu atau
01276|pengunjung tersebut. Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau
01277|menjadi pelayan seks untuk tamu atau pengunjung di café atau karoke MAK NDUT milik
01278|terdakwa JONI dan mendapatkan hasil dari Open BO dari tamu atau pengujung saksi di
01279|café atau karoke MAK NDUT milik saudara JONI sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh
01280|ratus lima puluh ribu rupiah), dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari
01281|Terdakwa, dengan hitungan biaya yang harus dibayar oleh Saksi Korban kepada
01282|terdakwa JONI selaku pemilik apabila akan melayani tamu atau pengunjung untuk
01283|OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan saksi
01284|RISTIANA SUHARTIINI Als INDRI tersebut yaitu biaya kamar sebesar Rp. 50.000.-( lima
01285|puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan;
01286|- Bahwa alasan Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan
01287|badan / bersetubuh dengan pelanggan café oleh karena untuk menutupi utang-utang
01288|yang dimiliki oleh saksi Ristiana kepada Terdakwa oleh karena Saksi Korban memiliki
01289|Hutang sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),
01290|ditambah biaya teravel pangkalan bun ke tempat kerja Saksi Korban sebesar Rp.
01291|500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pembelian sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua
01292|ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan hutang yang harus Saksi Korban tanggung
01293|sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
01294|
01295|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
01296|berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah
01297|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01298|Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk
01299|dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:
01300|- Alternatif Kesatu:    Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 21
01301|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01302|Perdagangan Orang;
01303|- Alternatif Kedua :  Melanggar Pasal 12 Undang-undang Repbulik Indonesia
01304|Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan
01305|Seksual;
01306|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara secara
01307|alternative, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menentukan
01308|
01309|dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga
01310|terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan
01311|dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:
01312|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2
01313|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
01314|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau
01315|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan
01316|dalam Undang-Undang ini”.
01317|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang -Undang Republik
01318|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01319|Perdagangan Orang adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
01320|fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan
01321|orang”;
01322|- Bahwa Makna Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik
01323|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01324|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01325|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01326|perbudakan atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01327|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01328|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
01329|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01330|maupun immaterial”.
01331|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang -Undang
01332|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01333|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
01334|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
01335|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
01336|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Republik
01337|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01338|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,
01339|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”.
01340|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik
01341|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01342|Perdagangan Orang adalah “tindakan memberangkatkan atau melab uhkan
01343|seseorang dari satu tempat ke tempat lain”.
01344|- Bahwa Makna Kekerasan menurut Pasal 1 angka 11 Undang -Undang Republik
01345|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01346|
01347|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
01348|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya
01349|bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.
01350|- Bahwa Makna Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
01351|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01352|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa
01353|ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa
01354|menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan
01355|hakiki seseorang”;
01356|- Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana perdagangan orang
01357|dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01358|Perdagangan Orang, maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik
01359|formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang.
01360|Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal
01361|larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam
01362|rumusan itu ialah melakukan perbu atan tertentu yaitu melakukan perekrutan,
01363|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
01364|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
01365|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- gunaan kekuasaan atau posisi
01366|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
01367|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk
01368|tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam
01369|ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut”
01370|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu
01371|adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
01372|perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Dalam
01373|hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi
01374|larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada
01375|akibat yang timbul dari perbuatan;
01376|- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 a ngka 15 Undang-Undang Republik
01377|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01378|Perdagangan Orang, menegaskan bahwa Penjeratan Utang adalah perbuatan
01379|menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa
01380|menjaminkan dirinya  atau keluarganya atau orang -orang yang menjadi
01381|tanggungjawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan Hutang;
01382|- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa secara
01383|sadar mengakui dipersidangan bahwa oleh Saksi Korban menyampaikan terhadap
01384|
01385|aktifitas untuk memperoleh uang dengan melakukan hubungan badan dengan laki –
01386|laki secara open BO oleh Saksi Korban dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur
01387|paksaan oleh Terdakwa;
01388|- Bahwa Saksi Korban melakukan aktifitas OPEN BO (OPE N BOKING) atau
01389|berhubungan badan / bersetubuh oleh karena berkeinginan melakukan pelunasan
01390|Hutang miliknya kepada Terdakwa yang disebabkan karena adanya pinjaman
01391|saudara Ristiana Suhartiini kepada Terdakwa pada saat hendak mendatangi tempat
01392|karoke milik Te rdakwa hal mana berdasarkan keterangan Saksi Korban
01393|bahwasannya Saksi Korban ketahui hutangnya kepada terdakwa JONI yakni
01394|sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Namun sesampainya Saksi Korban di
01395|tempat kerja di café atau karoke MAK NDUT milik terdakwa JONI tersebut, Saksi
01396|Korban baru diberitahukan bahwa hutangnya mejadi sebesar Rp. 6.880.000,- (enam
01397|juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), ditambah biaya teravel pangkalan bun
01398|ke tempat kerja Saksi Korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya
01399|pembelian sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan
01400|hutang yang harus Saksi Korban tanggung sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima
01401|ratus delapan puluh ribu rupiah), dan hal -hal tersebut Saksi Korban tidak
01402|diberitahukan terkait adanya biaya tambahan tersebut;;
01403|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan
01404|fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim  sependapat dengan
01405|tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
01406|yang dikonstruksikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007
01407|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang perumusan deliknya
01408|mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
01409|1. Setiap Orang ;
01410|2. Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Atau
01411|Penerimaan Seseorang, Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan,
01412|Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekekuasaan,  Atau Posisi
01413|Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberikan Bayaran Atau Manfaat Walapun
01414|Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali, Atas Orang Lain
01415|dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut;
01416|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-
01417|masing unsur tersebut sebagai berikut :
01418|Ad.1 Unsur “Setiap Orang”
01419|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum
01420|sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke
01421|
01422|persoon) maupun badan hukum ( rechtpersoon) yang dapat dimintakan
01423|pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;
01424|Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan
01425|mengenai orangnya ( error in persona );
01426|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI
01427|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01428|menegaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang
01429|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01430|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang
01431|diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada
01432|subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa JONI SAPUTRA BIN SUBHAN yang setelah
01433|dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP,
01434|ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam
01435|surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi -saksi yang di dengar keterangannya di
01436|persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara
01437|ini adalah benar Terdakwa JONI SAPUTRA BIN SUBHAN sehingga menurut Majelis
01438|Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;
01439|Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung
01440|jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur
01441|berikutnya;
01442|Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan,
01443|Pengiriman, Atau Penerimaan Seseorang, Ancaman Kekerasan, Penggunaan
01444|Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan
01445|Kekekuasaan,  Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberikan Bayaran Atau
01446|Manfaat Walapun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali,
01447|Atas Orang Lain dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut;
01448|Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak
01449|perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas,
01450|cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur
01451|tersebut di atas;
01452|Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menguraikan satu persatu
01453|pengertian dari unsur tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Rumusan Pasal 1
01454|Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01455|Perdagangan Orang yaitu:
01456|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang
01457|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01458|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01459|
01460|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
01461|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
01462|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
01463|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
01464|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
01465|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01466|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
01467|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
01468|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
01469|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
01470|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia
01471|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01472|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi,
01473|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.
01474|- Bahwa Makna Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik
01475|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01476|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01477|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
01478|atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
01479|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01480|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang
01481|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.
01482|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik
01483|Indonesia Nomor 21 Tahun 20 07 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01484|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
01485|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
01486|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
01487|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Republik
01488|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01489|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,
01490|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”.
01491|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Republik
01492|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana