00754|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
00755|Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah
00756|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
00757|alternatif kedua;
00758|Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
00759|diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak terbukti secara
00760|Hal. 28 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
00761|
00762|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak
00763|serta menuntut pidana penjara terhadap Anak, hakim memandang bahwa tuntutan
00764|tersebut merupakan hasil penilaian yuridis Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang
00765|terungkap di persidangan yang disusun berdasarkan konstruksi pembuktian yang
00766|diyakininya, sehingga oleh karenanya patut dipertimbangkan secara cermat, objektif,
00767|dan proporsional dalam kerangka penegakan hukum;
00768|Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Anak dan Advokatnya
00769|yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Anak  telah  mengakui  perbuatannya
00770|sebagaimana terungkap di persidangan, menyampaikan penyesalan, serta berjanji
00771|tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di  kemudian  hari,  disertai  dengan  uraian
00772|mengenai  kondisi  pribadi  Anak  yang  sejak  kecil  tidak  memperoleh  pembinaan
00773|langsung dari sosok ayah dan hidup bersama ibunya serta turut berperan dalam
00774|menopang kebutuhan ekonomi keluarga, hakim menilai bahwa permohonan tersebut
00775|merupakan bagian dari hak Anak untuk menyampaikan keadaan pribadi dan hal-hal
00776|yang dianggap relevan sebelum penjatuhan pidana;
00777|Menimbang bahwa permohonan keringanan yang diajukan oleh Anak dan
00778|Advokatnya tersebut pada hakikatnya tidak memuat bantahan terhadap fakta hukum
00779|maupun  terhadap  pembuktian  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  telah  dinyatakan
00780|terbukti, melainkan ditujukan kepada kebijaksanaan hakim dalam menentukan jenis
00781|dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga secara yuridis tidak
00782|mempengaruhi  penilaian  mengenai  terbukti  atau  tidaknya  perbuatan  yang
00783|didakwakan, tetapi akan dipertimbangkan dalam rangka penentuan pidana yang
00784|proporsional;
00785|Menimbang bahwa penyesalan yang disampaikan oleh Anak serta janji untuk
00786|tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari pada prinsipnya merupakan sikap
00787|yang patut diperhatikan sebagai indikasi adanya kesadaran atas perbuatan yang telah
00788|dilakukan, namun demikian penilaiannya tetap harus ditempatkan secara objektif
00789|dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan;
00790|Menimbang bahwa kondisi pribadi Anak sebagaimana dikemukakan dalam
00791|permohonan tersebut, termasuk latar belakang keluarga dan peran Anak dalam
00792|kehidupan  sehari-hari,  merupakan  keadaan  yang  secara  yuridis  dapat
00793|dipertimbangkan dalam kerangka penjatuhan pidana, sepanjang tidak mengaburkan
00794|penilaian terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan;
00795|Menimbang bahwa dengan demikian, baik tuntutan Penuntut Umum maupun
00796|permohonan Anak dan Advokatnya telah dipertimbangkan secara utuh dalam perkara
00797|ini dan akan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan
00798|pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana;
00799|Hal. 29 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
00800|
00801|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya
00802|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00803|pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
00804|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00805|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00806|11  T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebelum  menjatuhkan
00807|putusan  hakim  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  orang  tua  Anak  untuk
00808|mengemukakan  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  Anak,  yang  ketentuan  tersebut
00809|merupakan pengejawantahan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam proses
00810|peradilan pidana, sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh orang tua memiliki
00811|relevansi  yuridis  untuk  dipertimbangkan  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan
00812|penjatuhan pidana;
00813|Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak
00814|yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan masih
00815|sanggup untuk mendidik, membimbing, dan membina Anak agar menjadi pribadi yang
00816|lebih baik, yang mana pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan
00817|pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang  telah  terbukti,  melainkan
00818|merupakan  permohonan  yang  ditujukan  kepada  kebijaksanaan  hakim  dalam
00819|menentukan  proporsionalitas  pidana  yang  akan  dijatuhkan,  khususnya  dalam
00820|kerangka  pembinaan  Anak  sebagai  subjek  hukum  yang  masih  dalam  tahap
00821|perkembangan;
00822|Menimbang bahwa dengan memperhatikan karakteristik sistem peradilan
00823|pidana Anak yang menitikberatkan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial,
00824|maka  keterangan  orang tua tersebut patut dipertimbangkan secara  proporsional
00825|bersama dengan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa
00826|mengesampingkan  kepentingan  perlindungan  terhadap  Anak  Korban,  sehingga
00827|putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan keseimbangan antara kepastian hukum,
00828|keadilan, dan kemanfaatan, serta berorientasi pada masa depan Anak;
00829|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 T ahun
00830|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya mengatur bahwa
00831|ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
00832|maupun keadaan yang timbul setelah perbuatan tersebut, dapat dijadikan dasar bagi
00833|hakim  untuk  mempertimbangkan  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  memilih
00834|mengenakan tindakan, sehingga norma tersebut menegaskan bahwa penjatuhan
00835|sanksi terhadap Anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan
00836|harus memperhatikan secara utuh dimensi keadilan dan kemanusiaan yang melekat
00837|dalam diri Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan;
00838|Hal. 30 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
00839|
00840|Menimbang bahwa dalam perkara ini, Anak pada saat melakukan perbuatan
00841|berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan pada saat dihadapkan di persidangan telah
00842|berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-
00843|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak
00844|dimungkinkan  untuk  dijatuhi  pidana  maupun  dikenai  tindakan,  yang  dalam
00845|penerapannya menuntut kehati-hatian hakim untuk memilih bentuk sanksi yang paling
00846|tepat  dengan  mempertimbangkan  tingkat  kedewasaan,  kondisi  psikologis,  serta
00847|potensi pembinaan terhadap diri Anak;
00848|Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak
00849|semata-mata diarahkan pada pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan,
00850|melainkan lebih jauh diarahkan pada fungsi edukatif dan korektif guna membentuk
00851|kesadaran hukum pelaku, sehingga dalam konteks perkara Anak, pemidanaan harus
00852|dipahami  sebagai  sarana  pembinaan  yang  bertujuan  memperbaiki  perilaku,
00853|menumbuhkan tanggung jawab, serta mencegah Anak mengulangi perbuatannya di
00854|kemudian  hari, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial  yang  hidup dalam
00855|masyarakat, termasuk norma kesusilaan, norma adat, dan norma moral sebagai
00856|landasan kehidupan Bersama;
00857|Menimbang bahwa pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014
00858|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
00859|Perlindungan  Anak  telah  menetapkan  batasan  bahwa  maksimum  pembatasan
00860|kemerdekaan terhadap Anak adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang
00861|dewasa,  sedangkan  terhadap  batasan  minimum  tidak  diberlakukan,  yang
00862|menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan
00863|pemidanaan  dengan  kondisi  konkret  Anak,  sehingga  tujuan  pemidanaan  tidak
00864|semata-mata  diarahkan  pada  pembalasan,  melainkan  juga  pada  pembinaan,
00865|perbaikan, serta perlindungan terhadap masa depan Anak;
00866|Menimbang bahwa dalam kerangka tersebut, hakim memandang bahwa
00867|keadilan tidak dapat dimaknai hanya sebagai keadilan normatif (legal justice) yang
00868|bersifat kaku, melainkan harus dipadukan dengan keadilan moral (moral justice) dan
00869|keadilan sosial (social justice), mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam
00870|perkara a quo tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga
00871|menyentuh dimensi kesusilaan, kehormatan, serta kondisi psikologis Anak Korban,
00872|sehingga  penjatuhan  pidana  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara
00873|kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta peluang perbaikan bagi Anak
00874|sebagai pelaku;
00875|Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-
00876|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib
00877|Hal. 31 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
00878|
00879|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dalam perkara ini
00880|pada  pokoknya  merekomendasikan  agar  apabila  Anak  terbukti  bersalah,  maka
00881|terhadap  Anak  dijatuhkan  pidana  penjara  dengan  penempatan  di  Lembaga
00882|Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  dengan  hukuman  seringan-ringannya,  yang
00883|menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dipandang lebih tepat untuk diterapkan
00884|terhadap Anak;
00885|Menimbang  bahwa  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut
00886|didasarkan pada penilaian terhadap kondisi pribadi Anak, latar belakang keluarga,
00887|serta lingkungan sosialnya, sehingga menurut pandangan hakim, penempatan Anak
00888|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan bentuk pelaksanaan pidana yang
00889|tidak  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  penjeraan,  tetapi  juga  sebagai  media
00890|pembinaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembentukan karakter,
00891|sehingga Anak diharapkan memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik
00892|di masa yang akan datang;
00893|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
00894|menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
00895|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  serta  permohonan  Anak  dan
00896|advokatnya yang menginginkan keringanan pidana, hakim menilai bahwa kedua hal
00897|tersebut merupakan bagian dari proses peradilan yang harus dipertimbangkan secara
00898|seimbang, di mana tuntutan mencerminkan kepentingan penegakan hukum dan
00899|perlindungan terhadap korban, sedangkan permohonan keringanan mencerminkan
00900|kondisi subjektif Anak serta harapan akan pembinaan;
00901|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, hakim berpendapat bahwa pidana
00902|yang  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  perlu  dinilai  secara  proporsional  dengan
00903|memperhatikan sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi Anak,
00904|sehingga  penjatuhan  pidana  tidak  semata-mata  berorientasi  pada  beratnya
00905|perbuatan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi Anak untuk memperbaiki diri
00906|melalui proses pembinaan yang terarah;
00907|Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
00908|Pasarwajo belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka penempatan
00909|Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari merupakan pilihan yang tepat
00910|secara administratif dan yuridis, sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan pidana tetap
00911|berada  dalam  sistem  pembinaan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
00912|perundang-undangan;
00913|Menimbang  bahwa  dengan  mempertimbangkan  seluruh  aspek  tersebut,
00914|hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak masih memiliki
00915|peluang  untuk  diperbaiki  melalui  proses  pembinaan  yang  berkesinambungan,
00916|Hal. 32 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
00917|
00918|sehingga pidana yang akan dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara
00919|kepentingan  perlindungan  terhadap  Anak  Korban,  efek  jera  bagi  Anak,  serta
00920|kepentingan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak;
00921|Menimbang bahwa oleh karenanya, hakim akan menjatuhkan pidana penjara
00922|dalam jangka waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional dengan perbuatan
00923|yang telah dilakukan oleh Anak, dengan tetap menempatkan Anak di Lembaga
00924|Pembinaan Khusus Anak Kendari sebagai bentuk pelaksanaan pidana yang tidak
00925|hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan mempersiapkan Anak untuk
00926|kembali ke kehidupan bermasyarakat secara lebih baik;
00927|Menimbang  bahwa  Pasal  473  ayat  (11)  Kitab  Undang-Undang  Hukum
00928|Pidana menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
00929|sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga
00930|secara yuridis perbuatan yang telah terbukti dalam perkara a quo termasuk dalam
00931|kategori  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  yang  konsekuensinya  tidak  hanya
00932|menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tetapi juga membuka hak
00933|bagi korban untuk memperoleh pemulihan, termasuk dalam bentuk restitusi;
00934|Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-
00935|Undang Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditentukan
00936|bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan
00937|peraturan perundang-undangan, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap
00938|tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
00939|tahun atau lebih, serta berdasarkan Pasal 30 ayat (1) undang-undang yang sama
00940|ditegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan
00941|restitusi,  sehingga  secara  normatif  pemberian  restitusi  merupakan  bagian  dari
00942|perlindungan hukum terhadap korban;
00943|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, selama proses pemeriksaan di
00944|persidangan, hakim telah menyampaikan hak restitusi kepada korban sebagaimana
00945|diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 T ahun 2017 tentang Pelaksanaan
00946|Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta Peraturan Mahkamah
00947|Agung Nomor 1 T ahun 2022 tentang T ata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi
00948|dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,  namun  sampai  dengan  tahap
00949|pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum, Anak Korban maupun wakilnya yang sah
00950|tidak mengajukan permohonan restitusi dimaksud;
00951|Menimbang  bahwa  tidak  diajukannya  permohonan  restitusi  tersebut
00952|berimplikasi pada tidak tersedianya dasar perhitungan kerugian yang konkret, baik
00953|berupa kerugian materiil maupun immateriil yang dapat dinilai secara rasional dan
00954|terukur, sehingga dalam kondisi demikian, penetapan besaran restitusi oleh hakim
00955|Hal. 33 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
00956|
00957|tanpa didukung data dan bukti yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian
00958|hukum serta ketidakadilan, khususnya bagi Anak sebagai pihak yang akan dibebani
00959|kewajiban tersebut;
00960|Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan asas kehati-
00961|hatian, kepastian hukum, serta keadilan yang berimbang bagi para pihak, hakim
00962|berpendapat  bahwa  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  dasar  yang  cukup  untuk
00963|menetapkan restitusi, sehingga terhadap hak restitusi tersebut tidak ditetapkan dalam
00964|putusan ini;
00965|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, hakim
00966|akan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam
00967|Pasal 54 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna memperoleh keyakinan
00968|yang utuh dalam menjatuhkan putusan yang seimbang antara tingkat kesalahan, cara
00969|melakukan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi Anak;
00970|Menimbang  bahwa  bentuk  kesalahan  dalam  perkara  ini  merupakan
00971|kesengajaan  (dolus/opzet),  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  kesadaran,
00972|kehendak, serta tujuan tertentu, yang dalam perkara a quo tercermin dari tindakan
00973|Anak  yang  secara  sadar  menginisiasi,  mengatur,  dan  melaksanakan  rangkaian
00974|perbuatan  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pembuktian  unsur-unsur  tindak
00975|pidana, sehingga mengenai bentuk kesalahan tersebut tidak perlu diuraikan kembali
00976|secara berulang;
00977|Menimbang bahwa perbuatan Anak tidak terjadi secara spontan, melainkan
00978|diawali dengan adanya komunikasi dan kesepakatan untuk bertemu, yang kemudian
00979|dilanjutkan dengan tindakan membawa Anak Korban ke lokasi tertentu, yakni Bukit
00980|Langkapa, yang menjadi tempat terjadinya peristiwa, sehingga rangkaian tersebut
00981|menunjukkan adanya pola perbuatan yang terencana dan berulang;
00982|Menimbang  bahwa  cara  Anak  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut
00983|dilakukan  dengan  memanfaatkan  kedekatan  hubungan  dengan  Anak  Korban,
00984|kemudian mengondisikan situasi dengan membawa Anak Korban ke tempat yang
00985|relatif sepi, dan selanjutnya melakukan perbuatan seksual terhadap Anak Korban,
00986|yang oleh hakim dinilai sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi
00987|juga bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai moral yang
00988|hidup dalam masyarakat;
00989|Menimbang bahwa terhadap perbuatannya tersebut, Anak di persidangan
00990|telah menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di
00991|kemudian hari, yang oleh hakim dipandang sebagai salah satu indikator adanya
00992|kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga patut dipertimbangkan
00993|dalam menentukan arah pembinaan terhadap diri Anak;
00994|Hal. 34 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
00995|
00996|Menimbang bahwa Anak pada saat melakukan perbuatan masih berusia
00997|relatif muda dan masih berada dalam tahap perkembangan, serta masih memiliki
00998|kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan formalnya, sehingga
00999|pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh sampai menghilangkan masa depan Anak,
01000|melainkan harus diarahkan pada upaya pembinaan yang konstruktif;
01001|Menimbang bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Anak
01002|Korban mengalami gangguan psikologis yang tergolong sedang dan saat ini sedang
01003|mendapatkan  pendampingan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan
01004|Perlindungan Anak guna proses pemulihan, yang menunjukkan bahwa perbuatan
01005|tersebut menimbulkan dampak yang nyata dan serius terhadap kondisi korban;
01006|Menimbang bahwa selain itu, akibat dari perbuatan Anak tersebut, pihak
01007|keluarga Anak Korban hingga saat ini belum dapat memaafkan perbuatan yang
01008|dilakukan  oleh  Anak,  yang  menunjukkan  bahwa  peristiwa  tersebut  tidak  hanya
01009|berdampak pada diri korban secara pribadi, tetapi juga menimbulkan luka sosial
01010|dalam lingkungan keluarga korban;
01011|Menimbang  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,  hakim
01012|berkeyakinan  telah  melakukan  penilaian  secara  menyeluruh,  cermat,  dan
01013|proporsional dengan mempertimbangkan seluruh dalil serta alasan yang diajukan
01014|oleh Penuntut Umum, menelaah Laporan Penelitian Kemasyarakatan, serta menilai
01015|pembelaan yang disampaikan oleh Advokat, dengan tetap berpedoman pada tujuan
01016|pemidanaan yang tidak hanya bersifat penghukuman, melainkan juga mengandung
01017|dimensi  korektif,  preventif,  dan  edukatif,  sehingga  pidana  yang  akan  dijatuhkan
01018|sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah tepat, adil, seimbang
01019|dengan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan, sekaligus mencerminkan
01020|rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak melampaui kewenangan
01021|pengadilan;
01022|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
01023|cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;
01024|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01025|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01026|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam
01027|merek Vivo Y03 dan 1 (satu) unit handphone warna hijau gelap merek Vivo yang
01028|merupakan sarana yang dipergunakan dalam rangkaian perbuatan pidana serta
01029|memiliki potensi untuk kembali digunakan dalam perbuatan yang serupa, sehingga
01030|demi mencegah penyalahgunaan lebih lanjut serta untuk menjamin kepastian hukum,
01031|patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01032|Hal. 35 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01033|
01034|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan
01035|panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua, 1
01036|(satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna
01037|abu-abu, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat, dan 1 (satu) lembar jilbab warna biru tua
01038|yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;
01039|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater lengan