02283|Zaini;
02284| Bahwa paspor  atas nama saksi Ahmad Zaini  terbit  sekitar 2
02285|(dua)  hari,  selanjutnya  saksi  Harrun  Alrasyd  mengambil  paspor
02286|tersebut dan mengirim paspor melalui jasa paket bis kepada saksi
02287|Amadina Prisella;
02288| Bahwa Terdakwa mengetahui ada transferan di rekening  BCA
02289|milik Terdakwa pada saat di penyidikan, Terdakwa baru sadari dan
02290|ketahui setelah Terdakwa cetak rekening koran dan ada uang senilai
02291|Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupaih) tersebut dengan keterangan “untuk
02292|beli susu”;
02293| Bahwa  terkait  penerbitan  paspor,  berdasarkan  Peraturan
02294|Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun
02295|2022, maka semuanya melalui E-paspor atau aplikasi paspor dan itu
02296|ada SOP nya masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara
02297|singkat, pengambilan geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
02298| Bahwa Dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan paspor
02299|adalah fotokopi KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/buku nikah dan terkait
02300|pembuatan  paspor  biasanya  pada  saat  proses  wawancara  atau
02301|klarifikasi  dokumen,  biasanya  diminta  berkas  asli  dan  pada  saat
02302|
02303|memasukkan berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan berkas asli
02304|untuk diverifikasi;
02305| Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti
02306|apakah pemohon suami istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia
02307|tertera sendiri di Kartu Keluarga, kemudian wawancara singkat tujuan
02308|kemana,  dan  benar  atau  tidak  dokumen  yang  diajukan  kemudian
02309|tujuannya untuk wisata atau kerja;
02310| Bahwa  terkait  pembuatan  paspor  tidak  ada  batas  umur  dan
02311|anak-anak juga bisa membuat paspor;
02312| Bahwa  di  SOP  imigrasi  setelah  wawancara  biasanya  4  hari
02313|kerja sudah selesai paspornya;
02314| Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli
02315|adalah wajib pada saat verifikasi;
02316| Bahwa apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja
02317|saat pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak
02318|sah dan tidak bisa di terbitkan;
02319| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  pernah  transfer  uang  kepada
02320|Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  sekitar bulan
02321|puasa  atau  sekitar  3  (tiga)  bulan  setelah  paspor  selesai  melalui
02322|rekening BCA atas nama Terdakwa;
02323| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mengetahui  nomor  rekening
02324|Terdakwa karena sering dibantu sebagai biro jasa;
02325| Bahwa saksi Ahmad Zaini bersama IID ASTUTI PUJI RAHAYU,
02326|ACHMAD  KALIM  SHIDIQI ,  PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,
02327|NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April
02328|2023,  sekira  pukul  21.00  WITA,  Saksi  bersama  AHMAD  KALIM
02329|SHIDIQI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  PERDANA  RIZKI  YUNIAR
02330|SYAH, MUHAMMAD LATIF ALI, dan NASIRUDDIN berangkat menuju
02331|negara Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
02332| Bahwa  saksi  Ahmad Zaini  bersama 5 (lima) rekan Saksi yang
02333|lain yaitu  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  ACHMAD  KALIM  SHIDIQI,
02334|PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,  NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI
02335|dibawa ke Sinofiel Negara Kamboja selama 15 (lima belas) hari untuk
02336|bekerja sebagai scammer (penipu) dan digaji senilai Rp. 3.000.000,-
02337|(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang. Karena
02338|dianggap tidak menguntungkan lalu mereka ditawarkan lagi / dijual
02339|
02340|kepada perusahaan lain di Samraong Negara Kamboja selama 20
02341|(dua puluh) hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dengan kondisi
02342|tidak  digaji  sama  sekali,  hal  ini  berbeda  dengan  kondisi  yang
02343|dijanjikan  oleh  saksi  AMADINA PRISSELIA PUTRI  saat  masih  di
02344|Indonesia;
02345| Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja
02346|Migran Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi
02347|sesuai  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02348|Perlidungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  mana  persyaratan
02349|tersebut  diantaranya  adalah  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan
02350|dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia minimal 18 tahun, sehat
02351|jasmani  rohani  yang  dibuktikan  dengan  keterangan  sehat  dari
02352|pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, jaminan sosial
02353|dan dokumen lainnya;
02354| Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-
02355|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
02356|Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran
02357|Indonesia yaitu Paspor, Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja
02358|Migran Indonesia, Perjanjian Kerja;
02359| Bahwa  sesuai  Undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang
02360|boleh  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  diantaranya
02361|adalah Badan Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan
02362|system  penempatan  Government  to  Government  (G  to  G)  atau
02363|Government to Private (G to P), Perusahaan Penempatan PMI (P3MI)
02364|yang telah mendapat izin dari BP2MI, dan Untuk Kepentingan Usaha
02365|Sendiri  (UKPS)  untuk  keperluan  tempat  kerja  itu  sendiri,  seperti
02366|misalnya terdapat perusahaan indonesia yang memiliki proyek di Abu-
02367|Dhabi, maka perusahaan tersebut dapat memperkerjakan pegawai
02368|perusahaan tersebut ke Abu-Dhabi;
02369| Bahwa  selain  3  (tiga)  lembaga  tersebut  diatas  tidak  boleh
02370|melakukan penempatan PMI;
02371| Bahwa ketika melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02372|dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS,
02373|maka penempatan tersebut melanggar Pasal 69 Undang - Undang
02374|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang
02375|perorangan  dilarang  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02376|
02377|Indonesia,  dan/atau  misalnya  dokumen  keberangkatan  Pekerja
02378|Migran  Indonesia  tidak  lengkap,  maka  hal  tersebut  juga  telah
02379|melanggar Pasal 68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran
02380|Indonesia  yang  mana  mengatur  terkait  setiap  Warga  Negara
02381|Indonesia (WNI) yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib
02382|berangkat  dengan  memenuhi  beberapa  dokumen  yang
02383|dipersyaratkan sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 13 Undang - Undang
02384|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02385| Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak
02386|melalui prosedur yang telah dipersyaratkan, maka perlindungannya
02387|adalah dilindungi sebagai WNI dan bukan sebagai Pekerja Migran
02388|Indonesia.  Bahwa  para  korban  akan  dilindungi  oleh  negara  tetapi
02389|kedudukannya sebagai WNI bukan sebagai Pekerja Migran Indonesia
02390|dan pihak yang bertanggung jawab adalah negara;
02391| Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa
02392|melalui  prosedur  yang  dipersyaratkan  dan  terjadi  suatu  masalah,
02393|maka  ketika  masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar
02394|Republik Indonesia (KBRI) atau perwakilan kantor-kantor lainnya di
02395|Indonesia, nantinya Negara melalui Kementerian Luar Negeri akan
02396|berkoordinasi  untuk  tindak  lanjut  permasalahan  tersebut  dan
02397|memulangkan WNI tersebut ke Indonesia;
02398| Bahwa  yang  dimaksud  dengan  penempatan  Pekerja  Migran
02399|Indonesia  adalah  negara-negara  yang  memiliki  kerja  sama  untuk
02400|membutuhkan pekerja dari Indonesia;
02401| Bahwa  orang  perseorangan  tidak  diperbolehkan  melakukan
02402|penempatan atau memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
02403| Bahwa  syarat  minimal  usia  calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02404|adalah  18  tahun,  terkait  batasan  usia  maksimal  Pekerja  Migran
02405|Indonesia  tergantung  pada  jabatan  yang  diminta,  negara  yang
02406|meminta  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  pemberi  kerja  itu  sendiri
02407|dimana sesuai permintaan pemberi kerja;
02408| Bahwa  apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi
02409|prosedur  seperti  adanya  ketidaksesuaian  usia  pada  paspor  dan
02410|KTPnya, maka hal tersebut merupakan mal dokumentasi;
02411| Bahwa  sebelum  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  berangkat
02412|untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  semua  dokumen  persyaratan
02413|
02414|harus  sudah  upload  dokumen-dokumen  seperti  Paspor,  Visa,
02415|Sertifikat Kompetensi dan lainnya ke dalam sistem;
02416|
02417|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02418|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02419|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02420|kepadanya;
02421|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02422|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02423|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02424|alternatif ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 83  Jo Pasal 68 Jo
02425|Pasal  5  huruf  b,c.d,e   Undang-Undang  RI  No.  18  tahun  2017  tentang
02426|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah
02427|Nomor 59 tahun 2021 Jo Pasal 56 Ke-2  KUHP , yang unsur-unsurnya adalah
02428|sebagai berikut :
02429|1. Setiap Orang;
02430|2. yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02431|68  yang  dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02432|Indonesia yang tidak memenuhi syarat;
02433|3. mereka  yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
02434|untuk melakukan kejahatan;
02435|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02436|mempertimbangkan sebagai berikut:
02437|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”
02438|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  19  Undang-Undang
02439|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
02440|menyebutkan bahwa: “Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi”.
02441|Menimbang, bahwa  dengan demikian  yang dimaksud dengan “ Setiap
02442|Orang“ pada pokoknya adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai
02443|subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab
02444|atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;
02445|Meimbang,  bahwa  dipersidangan  Penuntut  Umum  telah  mengajukan
02446|seorang  bernama  Fachmi  Nugroho,A.Md.Im.,S.H yang  setelah  diperiksa
02447|identitasnya  teryata  sesuai  dengan  surat  dakwaan  dan  Terdakwa  mampu
02448|menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Terdakwa dalam keadaan
02449|sehat  jasmani  dan  rohani  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  tidak  menemukan
02450|
02451|adanya kesalahan mengenai orang atau  error in persona maka Majelis Hakim
02452|berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02453|Ad.2. Unsur “ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
02454|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan
02455|Pekerja Migran Indonesia”
02456|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02457|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
02458|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
02459|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
02460|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02461|Republik Indonesia;
02462|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
02463|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
02464|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
02465|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02466|huruf b sampai dengan huruf e;
02467|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  5  huruf  b  sampai  dengan  huruf  e
02468|meliputi persyaratan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang akan
02469|bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
02470|1. Memiliki kompetensi;
02471|2. Sehat jasmani dan rohani;
02472|3. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
02473|4. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02474|Menimbang,  bahwa  mekanisme  penerbitan  paspor  tersebut  bersifat
02475|kumulatif atau harus dilaksanakan semua. Sehingga apabila ada satu atau lebih
02476|bagian dari mekanisme penerbitan paspor tersebut yang tidak dilakukan, maka
02477|seharusnya  paspor tidak  dapat diterbitkan. Karena jika  jika tetap diterbitkan
02478|maka  akan  melanggar  mekanisme  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam
02479|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tersebut;
02480|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  15  Peraturan  Menteri
02481|Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014  yang menyebutkan “ Pejabat Imigrasi
02482|wajib  melakukan  wawancara  dengan  mencocokan  antara  keterangan  yang
02483|disampaikan oleh Pemohon dan dokumen persyaratan asli Pemohon”, sehingga
02484|sudah  merupakan  tugas  dari  petugas  Imigrasi  melakukan  pencocokan  data
02485|antara  keterangan  yang  disampaikan  pemohon  paspor  dengan  dokumen
02486|persyaratan aslinya.
02487|
02488|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  19  Peraturan  Menteri
02489|Hukum  dan  HAM  Nomor  8  Tahun  2014 yang  menyebutkan  “Verifikasi  dan
02490|adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokan
02491|data biometrik Pemohon dan basis data yang tersimpan dalam Sistem Informasi
02492|Manajemen  Keimigrasian”,  sehingga  sudah  merupakan  tugas  dari  petugas
02493|imigrasi melakukan pencocokan data biometrik Pemohon paspor dan basis data
02494|yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
02495|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan bahwa
02496|saksi Ahmad  Zaini  bersama  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  ACHMAD  KALIM
02497|SHIDIQI, PERDANA RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI  pada
02498|hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi bersama
02499|AHMAD KALIM SHIDIQI, IID ASTUTI PUJI RAHAYU, PERDANA RIZKI YUNIAR
02500|SYAH, MUHAMMAD LATIF ALI, dan NASIRUDDIN berangkat menuju negara
02501|Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
02502|Menimbang, bawa saksi Ahmad Zaini bersama 5 (lima) rekan Saksi yang
02503|lain yaitu  IID ASTUTI PUJI RAHAYU,  ACHMAD KALIM SHIDIQI , PERDANA
02504|RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI dibawa ke Sinofiel Negara
02505|Kamboja selama 15 (lima belas) hari untuk bekerja sebagai scammer (penipu)
02506|dan  digaji  senilai  Rp.  3.000.000,-  (tiga juta  rupiah)  untuk  6  (enam)  orang.
02507|Karena  dianggap  tidak  menguntungkan  lalu  mereka  ditawarkan  lagi  /  dijual
02508|kepada perusahaan lain di Samraong Negara Kamboja selama 20 (dua puluh)
02509|hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dengan kondisi tidak digaji sama sekali,
02510|hal ini berbeda dengan kondisi yang dijanjikan oleh saksi AMADINA PRISSELIA
02511|PUTRI saat masih di Indonesia;
02512|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02513|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
02514|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
02515|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
02516|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02517|Republik Indonesia;
02518|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
02519|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
02520|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
02521|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02522|huruf b sampai dengan huruf e yakni Memiliki kompetensi, Sehat jasmani dan
02523|rohani, Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial serta memiliki
02524|
02525|dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan  berupa  Visa  Kerja,   Perjanjian
02526|Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian Kerja;
02527|Menimbang,  bahwa  ketika  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02528|Indonesia dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS,
02529|maka  penempatan  tersebut  melanggar  Pasal  69  Undang  -  Undang
02530|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang perorangan
02531|dilarang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan/atau misalnya
02532|dokumen  keberangkatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  lengkap,  maka  hal
02533|tersebut juga telah melanggar Pasal 68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja
02534|Migran Indonesia yang mana mengatur terkait setiap Warga Negara Indonesia
02535|(WNI) yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib berangkat dengan
02536|memenuhi beberapa dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 5 dan
02537|Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
02538|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana
02539|saksi AHMAD  ZAINI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  saksi  ACHMAD  KALIM
02540|SHIDIQI, PERDANA RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI tidak
02541|memenuhi  persyaratan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  68  Undang  -
02542|Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan ketentuan Pasal 5 dan
02543|Pasal  13  Undang  -  Undang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka
02544|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut
02545|hukum;
02546|Ad.3.  Unsur  “mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau
02547|keterangan untuk melakukan kejahatan”
02548|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan “sengaja”  sebagaimana
02549|mengacu pada  Memorie van Toelichting  (M.v.T), sengaja atau disebut dengan
02550|istilah  dolus/opzet (sengaja)  diartikan  sebagai  willen  en  wetten  atau
02551|menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki
02552|diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als
02553|oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan
02554|akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);
02555|Menimbang, bahwa dalam teori hukum tentang sengaja, Majelis Hakim
02556|mengacu  kepada  teori  pengetahuan/membayangkan  (voorstellings-theorie)
02557|yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan
02558|suatu  perbuatan  sekalipun  akibat  tersebut  tidak  dikehendaki  namun  patut
02559|diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;
02560|
02561|Menimbang, bahwa dengan mengaju kepada teori pengetahuan maka
02562|sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat  (dolus