01859|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01860|Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Terdakwa dan Saksi Aril
01861|Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung untuk Medical
01862|Check Up;
01863|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01864|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang
01865|berada di Jl. Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan
01866|maksud  untuk  membuat  paspor  dan  kemudian  Saksi  Siti  Komsiyatin
01867|mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk
01868|membuat paspor;
01869|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01870|Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi
01871|Siti Komsiyatin yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh
01872|Saksi Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi
01873|Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat
01874|lalu turun di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur
01875|Anggraeni  dijemput oleh  seseorang  yang  tidak  dikenal, lalu  diantar  ke
01876|Pelabuhan  Batam  dan  orang  tersebut  menyuruh  Saksi  Korban  Nur
01877|Anggraeni naik Kapal Feri;
01878|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01879|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01880|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01881|mendapatkan gaji dari majikan;
01882|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01883|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01884|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01885|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01886|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01887|Hal. 66 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
01888|
01889|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01890|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01891|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01892|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01893|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01894|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01895|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01896|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01897|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01898|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01899|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01900|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01901|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01902|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01903|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01904|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01905|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01906|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01907|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01908|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01909|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01910|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01911|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01912|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01913|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01914|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01915|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01916|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01917|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01918|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01919|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01920|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01921|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01922|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01923|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01924|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01925|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01926|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01927|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01928|Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
01929|
01930|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01931|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01932|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01933|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01934|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01935|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01936|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01937|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01938|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01939|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01940|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01941|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01942|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
01943|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01944|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
01945|Terdakwa Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar
01946|dan  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01947|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia
01948|dan juga ikut menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi
01949|Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada
01950|di  Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
01951|Migran Indonesia (CPMI)  dapat berangkat ke Malaysia, Saksi Budiono
01952|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
01953|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
01954|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
01955|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
01956|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
01957|seterusnya ke Malaysia;
01958|- Bahwa  benar,  Terdakwa  Yayuk  Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono,
01959|Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  tidak  memiliki  badan  hukum
01960|seperti  PT  atau  CV  serta  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perusahaan
01961|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
01962|
01963|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01964|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01965|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01966|kepadanya;
01967|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01968|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01969|Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
01970|
01971|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01972|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01973|Perdagangan Orang; atau
01974|2. Kedua Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang – Undang Republik
01975|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01976|Perdagangan Orang; atau
01977|3. Ketiga Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01978|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01979|Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;
01980|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01981|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01982|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  ketiga
01983|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01984|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01985|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01986|sebagai berikut:
01987|1. Orang perseorangan;
01988|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01989|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01990|Migran Indonesia;
01991|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01992|mempertimbangkan sebagai berikut:
01993|Ad. 1. Orang perseorangan;
01994|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01995|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01996|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01997|orang perseorangan atau korporasi;
01998|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01999|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
02000|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
02001|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
02002|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
02003|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
02004|jawaban pidana;
02005|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
02006|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
02007|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
02008|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
02009|perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yayuk Puji Rahayu sendiri dan
02010|Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02011|
02012|bukan  orang  lain,  dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah
02013|terpenuhi dalam diri Terdakwa;
02014|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
02015|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
02016|Pekerja Migran Indonesia;
02017|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
02018|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
02019|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
02020|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
02021|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
02022|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
02023|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
02024|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
02025|penganjur  –  penganjurnya  ( uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
02026|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
02027|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
02028|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
02029|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
02030|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
02031|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
02032|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
02033|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
02034|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
02035|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
02036|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
02037|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
02038|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
02039|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
02040|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
02041|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
02042|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
02043|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
02044|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
02045|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
02046|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
02047|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
02048|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
02049|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
02050|Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02051|
02052|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
02053|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
02054|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
02055|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
02056|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
02057|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
02058|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
02059|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
02060|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
02061|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
02062|Indonesia dan Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
02063|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
02064|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
02065|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
02066|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
02067|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
02068|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
02069|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02070|kepentingan perusahaan sendiri;
02071|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  51  Undang  –  Undang
02072|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02073|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  yang  akan  menjadi
02074|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin
02075|tertulis berupa SIP3MI dari Menteri";
02076|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  59  Undang  –  Undang
02077|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02078|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02079|Migran  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
02080|SIP2MI";
02081|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
02082|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02083|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02084|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
02085|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di
02086|persidangan,  diketahui  bahwa  pada  sekira  bulan  Desember  2022,  Saksi
02087|Korban Nur Anggraeni ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, selanjutnya
02088|menghubungi Saudari Ike yang kemudian Saudari Ike menerangkan bahwa
02089|Saksi Aril Wibisono dapat memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni
02090|Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02091|
02092|untuk bekerja di Malaysia dan selanjutnya Saudari Ike memberikan nomor
02093|WhatsApp Saksi Aril Wibisono kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02094|Menimbang, lebih lanjut Saksi Korban Nur Anggraeni menghubungi
02095|Saksi  Aril  Wibisono  dengan  maksud  menanyakan  apakah  dapat
02096|memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  bekerja  ke  Malaysia  dan
02097|menanyakan alamat rumah Saksi Aril Wibisono serta dokumen apa yang
02098|harus dibawa, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00
02099|WIB Saksi Korban Nur Anggraeni bersama Saksi Siswanto yang merupakan
02100|Suami Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Terdakwa Yayuk Puji
02101|Rahayu yang merupakan isteri siri Saksi Aril Wibisono yang beralamat di
02102|Dusun  Jiwut,  Kecamatan  Nglegok,  Kabupaten  Blitar,  dengan  membawa
02103|dokumen diantaranya yaitu KK asli, fotokopi Akta dan KTP asli untuk syarat
02104|pendaftaran yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi Aril Wibisono melalui
02105|WhatsApp dan di rumah Terdakwa Yayuk Puji Rahayu tersebut Saksi Aril
02106|Wibisono  menerima  dokumen  milik  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan
02107|mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau sudah jadwal Medical Check Up
02108|yang mana saat itu Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
02109|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia,
02110|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  akan  diberikan  uang  saku  senilai
02111|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pengganti biaya berangkat ke
02112|Malaysia maka Saksi Korban Nur Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua)
02113|bulan, sedangkan gaji per bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan oleh
02114|Saksi  Aril  Wibisono  mendapatkan  uang  senilai  1.500  (seribu  lima  ratus)
02115|ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
02116|Menimbang,  lebih  lanjut  pada  tanggal  13  Maret  2023  Saksi  Aril
02117|Wibisono menghubungi Saksi Korban Nur Anggraeni untuk  Medical Check
02118|Up,  selanjutnya  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  berangkat  dengan  Saksi
02119|Siswanto  menuju ke rumah  Saksi  Aril  Wibisono  dan kemudian  Saksi  Aril
02120|Wibisono mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni untuk Medical Check
02121|Up ke  Laboratorium  Klinik  Ultra  Medica  Tulungagung  bersama  –  sama
02122|dengan Saksi Siswanto dan Terdakwa Yayuk Puji Rahayu;
02123|Menimbang, lebih lanjut selang 1 (satu) hari setelah Medical Check