01447|sehingga Majelis Hakim berpendapat pengembalian Anak kepada orangtua
01448|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban;
01449|- Bahwa belum ada perdamaian antara Keluarga Anak Korbandan Keluarga
01450|Anak,  sehingga  Menurut  Majelis  Hakim  belum  terjadi  pemulihan  keadaan
01451|didalam  perkara  aquo.  Oleh  Karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat
01452|pengembalian Anak kepada orangtua belum memberikan rasa keadilan bagi
01453|Keluarga Anak Korban;
01454|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
01455|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
01456|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
01457|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
01458|memberikan keadilan yang bagi Anak Korbandan keluarga Anak Korban;
01459|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01460|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01461|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01462|remedium).
01463|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01464|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01465|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01466|membahayakan masyarakat;
01467|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01468|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01469|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01470|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01471|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01472|
01473|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01474|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01475|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01476|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01477|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01478|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01479|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01480|melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01481|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01482|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01483|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01484|pendidikan Formal;
01485|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01486|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01487|serta bertanggung jawab;
01488|- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak memiliki orientasi seksual
01489|yang  menyimpang  dikarenakan  Anak  menyukai  sesama  jenis,  sehingga
01490|Majelis  Hakim  berharap  di  LPKA,  Anak  mampu  mendapat  pembinaan
01491|sehingga orientasi seksual Anak kembali kejalan yang benar;
01492|Menimbang  bahwa  didalam  persidangan  Abang  kandung  dari  Anak
01493|memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya
01494|demi kepentingan terbaik untuk Anak;
01495|Menimbang bahwa terhadap tanggapan tersebut, Majelis Hakim akan
01496|pertimbangkan dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan
01497|terbaik untuk Anak;
01498|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01499|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01500|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01501|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01502|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
01503|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01504|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01505|untuk masa depan anak.
01506|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01507|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01508|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01509|Anak tersebut; 
01510|Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01511|
01512|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01513|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01514|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
01515|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01516|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01517|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01518|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01519|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01520|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01521|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01522|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
01523|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
01524|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
01525|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
01526|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
01527|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
01528|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
01529|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
01530|sebagai generasi penerus bangsa;
01531|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01532|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01533|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01534|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01535|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01536|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01537|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01538|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
01539|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
01540|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
01541|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
01542|diperhatikan;
01543|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  76 E jo Pasal 82 ayat (1)
01544|Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01545|Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
01546|kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,
01547|Pidana Penjara dan Pidana bersifat kumulatif, artinya jika seseorang terbukti
01548|Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01549|
01550|melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap
01551|seseorang tersebut harus dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;
01552|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01553|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01554|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
01555|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01556|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01557|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01558|76  E  jo  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang
01559|Penetapan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-undang  Nomor  1  tahun
01560|2016  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002
01561|tentang  Perlindungan  Anak ,  maka  seharusnya  terhadap  anak  harus  dijatuhi
01562|pidana penjara dan denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat
01563|dijatuhi  pidana  denda,  maka  pidana  denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja
01564|sebagaimana yang diatur oleh pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01565|2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01566|Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah,
01567|maka  masa  penahanan  tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01568|dijatuhkan;
01569|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01570|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01571|tahanan;
01572|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01573|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01574|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk
01575|Honda  G2E02R21LO  M/T  warna  putih  dengan  nomor  polisi  BB  6242  DD,
01576|berdasarkan fakta persidangan adalah milik orangtua Anak , Maka Majelis Hakim
01577|berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum jika
01578|dikembalikan kepada Orangtua Anak yang bernama Sahat Parulian Tambunan;
01579|Menimbang bahwa barang bukti  1 (satu) unit handphone merk realme
01580|warna biru, Menurut Majelis Hakim adalah barang bukti yang berkaitan langsung
01581|dengan  tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak.  Oleh  karena  barang  bukti
01582|tersebut masih memiliki nilai ekonomis, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
01583|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
01584|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01585|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01586|meringankan Anak;
01587|Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01588|
01589|Keadaan  yang  memberatkan:
01590|- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korbanmengalami trauma, menjadi
01591|pemalu, serta menjadi kurang percaya diri sebagaimana yang termuat dalam
01592|Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama
01593|Anak  Korbanyang  dibuat  oleh  Muslim  Choir  Harahap.S.Sos  tanggal  6
01594|November 2025;
01595|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01596|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, dan
01597|Orangtua Anak Korban;
01598|Keadaan yang meringankan:
01599|- Anak belum pernah dihukum;
01600|- Anak masih bersekolah;
01601|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
01602|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01603|Memperhatikan, 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17
01604|Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-
01605|undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
01606|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik
01607|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
01608|Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01609|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
01610|
01611|                MENGADILI:
01612|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01613|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “membujuk  anak  untuk  melakukan
01614|perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 
01615|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
01616|selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
01617|Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) Bulan di
01618|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dengan ketentuan
01619|dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01620|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
01621|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01622|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01623|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01624|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
01625|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01626|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01627|Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01628|
01629|- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda G2E02R21LO M/T warna putih
01630|dengan nomor polisi BB 6242 DD;
01631|Dikembalikan  kepada  Orangtua  Anak  yang bernama  Sahat  Parulian
01632|Tambunan;
01633|- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru
01634|Dirampas untuk Negara;
01635|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01636|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01637|
01638|Senin
01639|
01640|22
01641|
01642|2025
01643|
01644|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01645|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh
01646|kami, Horas  El Cairo Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhotim, S.H., dan
01647|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01648|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
01649|dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanda Fajelius
01650|Hasibuan,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Tarutung,  serta
01651|dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan  Anak
01652|dengan didampingi Penasihat Hukum dan Orangtua Anak;            
01653|
01654|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
01655|
01656|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01657|Muhotim, S.H   Horas  El Cairo Purba, S.H., M.H.
01658|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.     
01659|Panitera Pengganti,
01660|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.