00970|yang  beralamat  di  Desa  Sesaot, Kec amatan.  Narmada,  Kabupaten.
00971|Lombok Barat, sedangkan Saksi ENDY ERWAN dan YANTO Saksi tidak
00972|tahu kapan direkrut tetapi mereka berempat berangkat dari Lombok ke
00973|Jakarta sekitar akhir bulan Juli atau Agustus 2023;
00974|K AA
00975|Paraf
00976|
00977|- Bahwa Terdakwa menjanjikan WAHYU bekerja di pabrik tisu di
00978|Hongkong  sedangkan  YANTO,  Saksi  NASRUDIN  dan  Saksi   ENDY
00979|ERWAN dijanjikan  bekerja direstoran;
00980|- Bahwa Saksi hanya mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan
00981|orang-orang yang mau berangkat menjadi PMI;
00982|- Bahwa  yang  mengurus  semua  kelengkapan  serta  persyaratan
00983|dalam pemberangkatan PMI tersebut adalah Terdakwa;
00984|- Bahwa VERA mengenalkan  Saksi NASRUDIN kepada Terdakwa
00985|sekitar bulan Juli-Agustus dimana Saksi NASRUDIN ingin bekerja keluar
00986|negeri menjadi PMI;
00987|- Bahwa  Terdakwa  menawarkan  Saksi  NASRUDIN  bekerja  di
00988|Taiwan dengan gaji Rp.15.000.000,- (lima belas juta) s/d Rp.25.000.000,-
00989|(dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi NASRUDIN mau berangkat
00990|dan bekerja keluar negeri sedangkan Saksi ENDY ERWAN, WAHYU dan
00991|YANTO, Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa merekrut
00992|mereka karena saat itu Saksi sedang berada di Jakarta;
00993|- Bahwa  Saksi  tidak  tahu  berapa  total  atau  minimal  uang  yang
00994|harus dikeluarkan oleh orang-orang yang akan menjadi PMI, akan tetapi
00995|Saksi pernah disuruh untuk mengambil uang dari istri Saksi NASRUDIN
00996|sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) tetapi  Saksi tidak tahu
00997|digunakan  untuk  apa  saja  uang  tersebut.  karena  Saksi  langsung
00998|memberikan kepada Terdakwa;
00999|- Bahwa  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  berupa  KTP,  Kartu
01000|Keluarga  asli  untuk  pembuatan  Paspor  dan  uang  administrasi
01001|pembuatan paspor
01002|- Bahwa yang yang mengurus parpor untuk  Saksi ENDY ERWAN
01003|dan YANTO adalah Terdakwa dimana pembuatannya dilakukan di kantor
01004|IMIGRASI MATARAM sedangkan WAHYU sudah memiliki paspor;
01005|- Bahwa  untuk  paspor  Saksi  NASRUDIN  dilakukan  di  Kantor
01006|Imigrasi  Bogor  dimana  pada  saat  itu  Saksi  yang  membantu  Saksi
01007|NASRUDIN  untuk  mengurus  paspor  tersebut  dengan  intruksi  dari
01008|Terdakwa;
01009|K AA
01010|Paraf
01011|
01012|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memilik  PT  yang  khusus  untuk
01013|memberangkatkan calon tenaga kerja keluar negeri;
01014|- Bahwa  s  tidak  ada  surat  apapun  yang  ditandatangani  oleh  ke
01015|empat orang tersebut;
01016|- Bahwa  Terdakwa mengurus  paspor  holiday  untuk  mereka
01017|berempat dan bukan paspor bekerja;
01018|Terhadap keterangan saksi,  Terdakwa menyatakan membenarkan dan
01019|tidak berkeberatan;
01020|
01021|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01022|berikut:
01023|1. Ahli Pradiptha Himawan Putra, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan
01024|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01025|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
01026|a. Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan
01027|Lekong; 
01028|b. Tahun  2013  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  MTSN  Model
01029|Selong;
01030|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong;
01031|d. Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
01032|Universitas Mataram;
01033|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu
01034|Hukum Universitas Mataram;
01035|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah :
01036|a. RS Metro Medika: (2019-2021) Legal Consultant;
01037|b. RSUD  Provinsi  NTB:  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan
01038|dan Pengembangan Bidang PPK ( Pengembangan Pemasaran
01039|dan Kemitraan); 
01040|c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB: (2022-
01041|2023) Fungsional Pengantar Kerja;
01042|d. Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  pada
01043|Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTB  sampai
01044|dengan sekarang;
01045|K AA
01046|Paraf
01047|
01048|- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli pada Dinas Tenaga Kerja
01049|dan Transmigrasi Provinsi NTB yaitu:
01050|a. Penyusunan  Rencana  Kegiatan  operasional  Bidang
01051|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
01052|b. Penyusunan  Bahan  Perumusan  Kebijakan  di  Bidang
01053|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01054|c. Penyusunan  Bahan  Pelaksanaan di  Bidang  Penempatan
01055|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01056|d. Penyusunan Bahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria
01057|di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
01058|Kerja; 
01059|e. Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Pengelolaan Informasi
01060|Pasar Kerja Dalam Satu Daerah Kabupaten; 
01061|f. Pelaksanaan  Penyebar  Luasan  Informasi  Pasar  Kerja
01062|Kepada Perusahaan;
01063|- Bahwa syarat-syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01064|di luar negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Binapenta Kemnaker RI
01065|Nomor  :  3/147/PK/02.01/IV/2023  Tentang  Perubahan  Kedua  Puluh
01066|Penempatan  Negara  Tujuan  Tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia
01067|(PMI)  pada  masa  kebiasaan  baru,  khusus  untuk  Negara  Malaysia
01068|merupakan  negara  yang  diperbolehkan  untuk  penempatan  Pekerja
01069|Migran Indonesia  (PMI)  pada  pemberi pekerja  berbadan  hukum  atau
01070|pengguna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berbentuk perusahaan
01071|serta terdaftar pada otoritas setempat, alur penempatan Pekerja Migran
01072|Indonesia  (PMI)  untuk  Negara  Malaysia  tersebut melalui  Perusahaan
01073|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan skema (P to P)
01074|serta  harus  memiliki  izin  yakni  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01075|Indonesia (SIP2MI) untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01076|ke negara tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja
01077|Migran Indonesia (BP2MI);
01078|- Bahwa  menurut  pengetahuan  Ahli  syarat-syarat  yang  harus
01079|dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01080|untuk dapat melakukan perekrutan calon pekerja diatur pada Pemenaker
01081|K AA
01082|Paraf
01083|
01084|Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan
01085|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), antara lain:
01086|a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01087|wajib  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  yang  sudah
01088|terintegrasi oleh sistem OSS; 
01089|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01090|merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum;
01091|c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01092|wajib  memiliki  Surat  Izin  Pendirian  Perusahaan  Penempatan
01093|Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang masih berlaku selama 5
01094|(lima) tahun;
01095|d. Telah  menyetorkan  modal  pendirian  Perusahaan
01096|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dituangkan
01097|oleh Akta Pendirian Notaris sebesar 5 (lima) miliar;
01098|e. Telah menyetorkan sertifikat bilyet deposito (jaminan) atas
01099|nama  Menteri  Ketenagakerjaan  sebesar  1,5  (satu  koma  lima)
01100|miliar;
01101|f. Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan;
01102|g. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01103|wajib  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01104|(SIP2M)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01105|Migran Indonesia (BP2MI);
01106|- Bahwa Ahli mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal;
01107|- Bahwa setahu Ahli PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki Surat
01108|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) dan sesuai data base
01109|yang dimiliki belum termasuk sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja
01110|Migran Indonesia (P3MI);
01111|- Bahwa  dapat Ahli  jelaskan  cara  masyarakat mengetahui  suatu
01112|perusahaan tersebut tidak termasuk Perusahaan Penempatan Pekerja
01113|Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan
01114|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2M)  yaitu  dengan  cara  mengecek  ke
01115|Disnaker setempat;
01116|K AA
01117|Paraf
01118|
01119|- Bahwa menurut pendapat Ahli suatu perusahaan tidak memiliki
01120|Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) namun tetap
01121|melakukan perekrutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18
01122|tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01123|Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang
01124|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa untuk dapat
01125|melaksanakan  kegiatan  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
01126|melaksanakan  kegiatan  Penempatan  pekerja  Migran  Indonesia,
01127|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
01128|memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)
01129|walaupun Calon Pekerja Migran Indonesia belum dilakukan proses ID
01130|pada  SISKOTKLN  atau  belum  berangkat  bekerja  ke  luar  negeri,
01131|sehingga  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  di
01132|kategorikan sebagai proses mekanisme yang tidak sesuai dengan tata
01133|cara penempatan PMI melalui skema P to P melainkan perekruran dan
01134|penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Perseorangan atau
01135|korporasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01136|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017
01137|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan
01138|Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang
01139|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia syarat-syarat yang
01140|harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja
01141|di luar negeri:
01142|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01143|b. Memiliki Kompetensi;
01144|c. Sehat jasmani dan Rohani;
01145|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01146|e. Memiliki  dokumen lengkap  yang  dipersyaratkan  seperti  :
01147|Paspor; Visa Kerja; Asuransi (BPJS) dan Medical Report;
01148|f. Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem
01149|Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  yang
01150|selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan
01151|administrasi  penempatan  PMI  dan  penerbitan  KTKLN  yang
01152|K AA
01153|Paraf
01154|
01155|melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur
01156|dalam Pasal 5 dan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01157|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01158|a. Surat  Keterangan  status  Perkawinan  bagi  yang  telah
01159|menikah;
01160|b. Surat  Keterangan  Izin  orang  tua  atau  izin  wali  yang
01161|diketahui oleh kepala desa;
01162|c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
01163|d. Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01164|kesehatan dan psikologi;
01165|e. Perjanjian Kerja;
01166|f. Perjanjian Penempatan.
01167|- Bahwa syarat khusus untuk perusahaan untuk memungut uang
01168|dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus mempunyai Surat Izin
01169|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan perusahaan tersebut
01170|harus sudah termasuk dalam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01171|Indonesia  (P3MI)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01172|Migran Indonesia (BP2MI), selain itu bagi para Calon Pekerja Migran
01173|Indonesia (CPMI) harus sudah melakukan pelatihan kerja di BLK yang
01174|sudah teragreditasi;
01175|- Bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan
01176|Pekerja Migran Indonesia adalah:
01177|a. Pemerintah Republik Indonesia melalui Program Govermen
01178|to Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang,
01179|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01180|Kementerian / Pusat dan BP2MI;
01181|b. Pihak swasta dalam hal ini adalah Indonesia Swasta atau
01182|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01183|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
01184|Republik Indonesia dan BP2MI;
01185|c. Secara  mandiri  adalah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01186|(CPMI) dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna yang ada
01187|di luar negeri melalui Kedubes RI dan memiliki Perjanjian Kerja
01188|K AA
01189|Paraf
01190|
01191|yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada Negara Pengguna
01192|pada sektor Formal;
01193|- Bahwa  tahapan-tahapan  terkait  seleksi  Calon  Pekerja  Migran
01194|Indonesia (CPMI) berdasarkan aturan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019
01195|Tentang Tata Cara Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia diatur
01196|dalam  Pasal  10  tahapan  seleksi  yang  dilakukan  oleh  P3MI  yang
01197|melibatkan  Pengantar  Kerja  dari  Dinas  Kab/Kota  atau  LTSA berupa
01198|seleksi  teknis  sesuai  dengan  kebutuhan  negara  tujuan  penempatan
01199|seleksi teknis ini yaitu pemeriksaan berkas yang diatur dalam Pasal 5
01200|dan  Pasal 13  UU  Nomor 18  Tahun 2017, setelah dinyatakan  berkas
01201|lengkap maka akan dilakukan Proses Wawancara dan Interview yang
01202|dilakukan oleh petugas Pengantar Kerja dari Dinas Kab/Kota bersama
01203|P3MI dengan tujuan melakukan pemetaan minat bakat, dan kompetensi
01204|CPMI,  setelah  CPMI  dinyatakan  Lulus  Seleksi  Administrasi  dan
01205|wawancara/interview maka Petugas Pengantar kerja Dinas Kabupaten /
01206|Kota bersama P3MI yang sudah memiliki SIP2MI merekomendasi dan
01207|mengarahkan CPMI untuk Uji Kompetenasi dan Pelatihan Kerja di LPK
01208|milik Pemerintah atau swasta yang sudah terakreditasi sesuai dengan
01209|jabatan  yang  akan  diisi  oleh  CPMI,  setelah  dilaksanakan  kegiatan
01210|pelatihan kerja maka dilakukan proses seleksi uji kompetensi kepada
01211|CPMI  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  jika
01212|Lulus maka CPMI yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi yang
01213|dikeluarkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi,  selanjuntya  Petugas  Pengantar
01214|kerja  dan  P3MI  akan  mengarahkan  CPMI  untuk  melakukan  proses
01215|pembuatan Paspor, Medical Check Up, dan pendaftaran Jamsostek di
01216|instansi pemerintah yang berwenang, CPMI yang telah memenuhi syarat
01217|Petugas Pengantar kerja akan memberikan penjelasan tentang Job desk
01218|pekerjaan, Perjanjian Kerja Penempatan (PKP), Rancangan Perjanjian
01219|kerja  (PK),  dan  Rancangan  Perjanjian  Penempatan  (PP)  setelah
01220|dilakukan penjelasan P3MI melakukan proses Penerbitan ID bersama
01221|Dinas Kabupaten/Kota melalui SISKOKTLN sesuai dengan Job Order
01222|dan SIP2MI yang dimiliki oleh P3MI jadi ID CPMI ini diterbitkan harus
01223|sesuai /sama dengan Job Order (demand letter) pemberi kerja sebagai
01224|K AA
01225|Paraf
01226|
01227|syarat penerbitan visa kerja jika tidak sesuai dengan job order maka
01228|proses  penerbitan  ID  tidak  bisa  dilakukan/tidak  valid,  selanjutnya
01229|tahapan terakhir apabila ID terbit maka CPMI diarahkan oleh Petugas
01230|Pengantar  Kerja  bersama  P3MI  untuk  dilakukan  penandatanganan
01231|Perjanjian Penempatan dan Perjanjan Kerja dan terakhir dilakukan OPP
01232|dan pemberangkatan di hadapan BP2MI;
01233|- Bahwa  perusahaan  yang  mempunyai  Surat  Izin  Perekrutan
01234|Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) di NTB sekitar 2013 (dua ribu tiga
01235|belas) perusahaan;
01236|- Bahwa  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  Surat Izin
01237|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  namun  tetap
01238|memberangkatkan pekerja maka hal tersebut adalah suatu perbuatan
01239|yang ilegal karena melanggar aturan;
01240|- Bahwa  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  Surat Izin
01241|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tidak diperbolehkan;
01242|- Bahwa  PT  Mahesa  Putra  Tunggal  melanggar  Undang-Undang
01243|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01244|Pasal 61 dan 69;  
01245|- Bahwa  PT  Mahesa  Putra  Tunggal  dapat  dikenakan  pasal
01246|perseorangan  karena  perseorangan  adalah  orang  dan/atau  korporasi
01247|dan korporasi yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi
01248|yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah
01249|sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak;
01250|- Bahwa karyawan harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut
01251|mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
01252|atau  tidak  dengan  cara  mengecek  langsung  ke  Disnaker
01253|Kabupaten/Kota, selain itu perusahaan harus wajib memperlihatkan izin
01254|perekrutannya kepada setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01255|- Bahwa perusahaan boleh melakukan kerjasama walaupun belum
01256|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);  
01257|- Bahwa  perusahaan  yang  memiliki  SIUP  dan  Akta  Pendirian
01258|adalah perusahaan yang sah/legal;
01259|K AA
01260|Paraf
01261|
01262|- Bahwa  karyawan  yang  memiliki  Surat  Keterangan  Kerja  tidak
01263|dibolehkan melakukan perekrutan dan memungut uang kepada calon
01264|pekerja,  kecuali  karyawan  tersebut  didampingi  oleh  Petugas  dari
01265|Disnaker;
01266|- Bahwa  apabila  ada  orang-orang  yang  merekrut  calon  pekerja
01267|dengan mengatas namakan perusahaan maka perusahaan dan orang
01268|tersebut dapat sama-sama dimintakan pertanggungjawaban;  
01269|- Bahwa  perusahaan  dapat  bertanggungjawab  sedangkan
01270|karyawan tersebut tidak mempunyai surat tugas dari perusahaan karena
01271|karyawan  tersebut  merupakan  petugas  lapangan  dari  perusahaan
01272|tersebut dan merupakan orang perseorangan/korporasi;  
01273|
01274|Menimbang  bahwa  Terdakwa di  persidangan  telah  memberikan
01275|keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
01276|- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
01277|sebelumnya;
01278|- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena berawal pada
01279|bulan Februari 2023, Saksi ENDY ERWAN menghubungi Terdakwa dan
01280|Terdakwa mengatakan ada pekerjaan di restoran di KUWAIT;
01281|- Bahwa  setelah  itu  Terdakwa  menjelaskan  persyaratannya  lalu
01282|sekitar bulan Maret  2023 , Terdakwa  menyuruh  saksi  ENDY ERWAN
01283|untuk datang ke salah satu PT yang ada di Tanak Beak, Kec amatan.