01813|negeri  meliputi  pemeriksaan  paspor,  pemeriksaan  dari  daftar  CEKAL
01814|(cegah  dan tangkal), dan pemeriksaan terkait masuk atau tidaknya ke
01815|dalam daftar manifest;
01816| Bahwa  hal-hal  yang  perlu  dilindungi  terkait  pekerja  migran
01817|adalah  mengenai  syarat-syarat  pekerja  migran,  penempatan  pekerja
01818|migran, perjanjian kerja dan tindak pidana pengiriman pekerja migran
01819|yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang
01820|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01821| Bahwa  pihak-pihak  yang  perlu  memperhatikan  perlindungan
01822|pekerja migran indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia, bisa
01823|Direktorat Jendral Imigrasi dari Kemenkumham, selain itu juga termasuk
01824|Dinas Ketenagakerjaan;
01825| Bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  pekerja  Indonesia
01826|yang bekerja di luar negeri, sehingga imigrasi akan berkaitan dengan
01827|persyaratan pengiriman tenaga kerja dan pemenuhan perjanjian kerja;
01828| Bahwa  persyaratan imigrasi yang dimaksud adalah contohnya
01829|dokumen-dokumen pekerja migran yang diatur dalam Pasal 5 Undang –
01830|Undang  No.  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01831|Indonesia, yang mana harus memiliki kompetensi, sehat jasmani dan
01832|rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan
01833|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01834|
01835| Bahwa lingkup kewenangan dari instansi imigrasi adalah terkait
01836|dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan  inilah  yang  merupakan
01837|kewenangan imigrasi;
01838| Bahwa  didalam  Pasal  56  ke-2  KUHP,  jika  tidak  ada
01839|kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  Pelaku  maka  tidak  dapat  dipidana
01840|dengan pasal tersebut. Karena kesengajaan tersebut berarti mengetahui
01841|dan menghendaki tindak pidana tersebut terjadi. Bahwa Instansi imigrasi
01842|tidak memiliki wewenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia,
01843|yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker;
01844| Bahwa  b ila  manipulasi  oleh  pemohon  dan  tidak  ada
01845|pengetahuan dari petugas imigrasi, maka pemohon itulah yang harus
01846|bertanggung  jawab.  Namun  jika  ada  kerjasama,  kesepakatan  dan
01847|imbalan, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan
01848|oleh beberapa orang;
01849| Bahwa didalam Pasal 184 KUHAP telah menyatakan jika satu
01850|saksi bukanlah saksi atau biasa disebut dengan unus testis nullus testis .
01851|Tetapi, satu keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti sepanjang
01852|ada alat bukti yang lain. Sehingga, jika tidak ada alat bukti yang lain,
01853|maka  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  bukti.  Dalam  suatu  tindak  pidana
01854|perdagangan  orang,  maka  harus  dibuktikan  dan  dihadirkan  seluruh
01855|pelakunya  untuk  membuktikan  perbuatan  materiil  yang  didakwakan.
01856|Sehingga, jika perbuatan materiilnya adalah menempatkan, maka perlu
01857|dihadirkan dan dibuktikan siapa yang menempatkan secara tidak sah.
01858|Kemudian  jika  perbuatan  materiilnya  adalah  eksploitasi,  maka  siapa
01859|yang  mengeksploitasi  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan.  Lalu,  jika
01860|perbuatan materiilnya adalah mengirimkan ke luar negeri, maka perlu
01861|dihadirkan  dan  dibuktikan  bukti  pengiriman  dan  permintaan
01862|pengirimannya seperti apa;
01863| Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat proses pengecekan
01864|imigrasi  di  terminal  keberangkatan  bandara  adalah  paspor,  boarding
01865|pass, masuk dalam daftar cekal atau tidak;
01866| Bahwa petugas imigrasi tidak bisa memberhentikan perjalanan
01867|seseorang  ke  luar  negeri  bila  dalam  pemeriksaannya  sudah  sesuai
01868|dengan SOP;
01869|
01870| Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk keberangkatan WNI
01871|ke luar negeri di kantor imigrasi bandara adalah pertama, masa berlaku
01872|paspor, kedua, tujuan tiket kemana, ketiga, penumpang masuk dalam
01873|daftar pencekalan untuk ke luar negeri atau tidak;
01874| Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja
01875|Migran  Indonesia  (PMI),  maka  ada  persyaratan  yang  harus  dipenuhi
01876|sesuai  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01877|Perlidungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana persyaratan tersebut
01878|diantaranya adalah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan adanya
01879|sertifikat kompetensi, berusia minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani
01880|yang  dibuktikan  dengan  keterangan  sehat  dari  pelayanan  kesehatan
01881|yang ditunjuk oleh pemerintah, jaminan sosial dan dokumen lainnya;
01882| Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-
01883|Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlidungan  Pekerja  Migran
01884|Indonesia  telah  diatur  dalam  Pasal  13  Perlidungan  Pekerja  Migran
01885|Indonesia  yaitu  Paspor,  Visa  Kerja,   Perjanjian  Penempatan  Pekerja
01886|Migran Indonesia, Perjanjian Kerja;
01887| Bahwa  sesuai  undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang
01888|boleh menempatkan Pekerja Migran Indonesia, yang diantaranya adalah
01889|Badan  Perlindungan  PMI  (BP2MI)  yang  mana  menggunakan  system
01890|penempatan Government to Government (G to G)  atau Government to
01891|Private  (G  to  P),  Perusahaan  Penempatan  PMI  (P3MI)  yang  telah
01892|mendapat  izin  dari  BP2MI,  dan  Untuk  Kepentingan  Usaha  Sendiri
01893|(UKPS) untuk keperluan tempat kerja itu sendiri;
01894| Bahwa  ketika  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
01895|Indonesia dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan
01896|UKPS,  maka  penempatan  tersebut  melanggar  Pasal  69  Undang  -
01897|Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa
01898|orang  perorangan  dilarang  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
01899|Indonesia, dan/atau misalnya dokumen keberangkatan Pekerja Migran
01900|Indonesia tidak lengkap, maka hal tersebut juga telah melanggar Pasal
01901|68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana
01902|mengatur  terkait  setiap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  akan
01903|menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib berangkat dengan memenuhi
01904|
01905|beberapa  dokumen  yang  dipersyaratkan  sebagaimana  Pasal  5  dan
01906|Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01907| Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak
01908|melalui  prosedur  yang  telah  dipersyaratkan,  maka  perlindungannya
01909|adalah  dilindungi  sebagai  WNI  dan  bukan  sebagai  Pekerja  Migran
01910|Indonesia.  Bahwa  para  korban  akan  dilindungi  oleh  negara  tetapi
01911|kedudukannya sebagai WNI bukan sebagai Pekerja Migran Indonesia
01912|dan pihak yang bertanggung jawab adalah negara;
01913| Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa
01914|melalui prosedur yang dipersyaratkan dan terjadi suatu masalah, maka
01915|ketika  masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar  Republik
01916|Indonesia  (KBRI)  atau  perwakilan  kantor-kantor  lainnya  di  Indonesia,
01917|nantinya Negara melalui Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi
01918|untuk  tindak  lanjut  permasalahan  tersebut  dan  memulangkan  WNI
01919|tersebut ke Indonesia;
01920| Bahwa  peran  Imigrasi  dalam  penempatan  Pekerja  Migran
01921|Indonesia adalah mengeluarkan Paspor;
01922| Bahwa  Terdakwa  memiliki  tugas  yaitu  melakukan
01923|pengkoordinasian,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan  perlintasan
01924|keimigrasian;
01925| Bahwa struktur organisasi di Bandara Ngurah Rai terdiri dari
01926|yang pertama adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus, kemudian
01927|dibawahnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Bidang TPI, Kepala Bidang
01928|Pengawas Orang Asing, Kepala Bidang Lalu Lintas Keimigrasian dan
01929|Tata  Usaha.  Struktur  dibawah  Terdakwa  terdapat  Kasi  Bidang  Alpha,
01930|Kasi  Bidang  Bravo  yang  membawahi  Kasi  Unit  1, 2, 3, dan  4  yang
01931|memiliki  tugas  yang  sama  yaitu  mengurus  keberangkatan  dan
01932|kedatangan WNI dan WNA di Bandara Ngurah Rai;
01933| Bahwa semua keberangkatan dan kedatangan WNI dan WNA
01934|di Bandara Ngurah Rai melalui Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4;
01935| Bahwa  Terdakwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023
01936|berada  dirumah  dan  saat  itu  DEDY  VILLIPUS  ada  menghubungi
01937|Terdakwa;
01938| Bahwa Terdakwa dihubungi oleh DEDY VILLIPUS sekitar siang
01939|hari atau sore hari, dengan mengatakan “bang saya minta tolong ada
01940|
01941|teman  saya  mau  berangkat”,  lalu  DEDY  VILIPUS  juga  mengatakan
01942|“tolong antrian saja bang”, kemudian Terdakwa jawab “oh iya silahkan,
01943|coba cari saja counter yang kosong”;
01944| Bahwa selanjutnya DEDDY VILLIPUS menghubungi Terdakwa
01945|lagi pada malam harinya dan mengatakan “bang terima kasih, orangnya
01946|sudah berangkat”, lalu Terdakwa menjawab “baik, silahkan”;
01947|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01948|
01949|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
01950|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01951|kepadanya;
01952|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01953|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01954|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01955|alternatif ke  EMPAT sebagaimana diatur dalam  Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo.
01956|Pasal 5 huruf b, c, d, e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01957|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah
01958|Nomor 59 Tahun 2021 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah
01959|sebagai berikut :
01960|1. Unsur Setiap Orang;
01961|2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia
01962|yang tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01963|3.  Unsur  mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau
01964|keterangan untuk melakukan kejahatan;
01965|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01966|mempertimbangkan sebagai berikut:
01967|Ad.1. Setiap orang:
01968|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
01969|perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban
01970|atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat
01971|dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
01972|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Jaksa  Penuntut  Umum  telah
01973|mengajukan  sesorang  bernama  Antonius  Parlindungan  Sihombing ,  setelah
01974|diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan
01975|sehingga  tidak  terdapat  kesalahan  mengenai  orang  yang  dimaksud  oleh
01976|Penuntut Umum atau error in persona  serta terdakwa dapat menjawab semua
01977|
01978|pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya  dengan  baik,  oleh  karenanya  Majelis
01979|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01980|Ad.2.Dilarang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran
01981|indonesia  yang  tidak  memiliki  dokumen  lengkap  yang
01982|dipersyaratkan:
01983|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01984|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
01985|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
01986|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
01987|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
01988|Republik Indonesia;
01989|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
01990|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
01991|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
01992|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
01993|huruf b sampai dengan huruf e;
01994|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  5  huruf  b  sampai  dengan  huruf  e
01995|meliputi persyaratan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang akan
01996|bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
01997|1. Memiliki kompetensi;
01998|2. Sehat jasmani dan rohani;
01999|3. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
02000|4. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02001|Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b sampai
02002|dengan huruf e tersebut menegaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi
02003|setiap orang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri tanpa
02004|memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 huruf
02005|b sampai dengan huruf e;
02006|Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  larangan  kepada  setiap  orang
02007|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan
02008|yang  telah  ditentukan  maka  perbuatan  yang  dengan  sengaja  memberi
02009|kesempatan,  sarana  atau  keterangan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan
02010|merupakan suatu perbuatan yang melangar hukum secara formil;
02011|
02012|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
02013|dipersidangan berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.0
02014|0 WIB, saksi Ahmad Kalim Shidiqi, saksi  AHMAD ZAINI, IID PUJIASTUTIK
02015|PUJI RAHAYU, NASIRUDDIN, M. LATIF ALI, PERDANA YUNIARSYAH, saksi
02016|AMADINA ALS  SELLA serta  suaminya  yaitu  AGUS  RIYADHI  beserta  sopir
02017|berangkat  menuju  Bali. Sesampainya  di  sebuah  guest house  atau  villa   di
02018|daerah Jimbaran, Bali sekitar pukul 04.00 WITA. Selanjutnya pada sore harinya
02019|saksi Ahmad Kalim Shidiqi  bersama dengan AHMAD ZAINI, IID PUJIASTUTIK
02020|PUJI  RAHAYU,  NASIRUDDIN,  M.  LATIF  ALI,  PERDANA  YUNIARSYAH
02021|mendapat  brifing (pengarahan) dari AGUS RIYADHI dan saksi AMADINA als
02022|SELLA terkait proses pemberangkatan di bandara;
02023|Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar
02024|pukul 18.00 WITA saksi  Ahmad Kalim Shidiqi  bersama  dengan saksi  AHMAD
02025|ZAINI,  IID  PUJIASTUTIK  PUJI  RAHAYU,  NASIRUDDIN,  M.  LATIF  ALI,
02026|PERDANA YUNIARSYAH  berangkat  menuju  Bandara  Internasional  I  Gusti
02027|Ngurah Rai diantar oleh saksi AMADINA PRISSELLA PUTRI dan suaminya.
02028|Bahwa sesampainya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saksi Ahmad
02029|Kalim Shidiqi  bersama  dengan saksi  AHMAD ZAINI, IID PUJIASTUTIK PUJI
02030|RAHAYU,  NASIRUDDIN,  M.  LATIF  ALI,  PERDANA YUNIARSYAH  langsung
02031|menuju  terminal  keberangkatan  Internasional  Bandara  Internasional  I  Gusti
02032|Ngurah  Rai  dengan  rute  penerbangan  menuju  Bandara  Internasional  Kuala
02033|Lumpur Malaysia;
02034|Menimbang, bahwa  pemeriksaan terhadap warga negara yang akan
02035|keluar negeri meliputi pemeriksaan  paspor, pemeriksaan dari  daftar  CEKAL
02036|(cegah  dan tangkal), dan pemeriksaan terkait masuk atau tidaknya ke dalam
02037|daftar manifest;
02038|Menimbang, bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah pekerja Indonesia
02039|yang  bekerja  di  luar  negeri,  sehingga  imigrasi  akan  berkaitan  dengan
02040|persyaratan pengiriman tenaga kerja dan pemenuhan perjanjian kerja. Bahwa
02041|persyaratan imigrasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen pekerja migran
02042|yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang  –  Undang  No.  18  tahun  2017  tentang
02043|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana harus memiliki kompetensi,
02044|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan
02045|
02046|sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan terkait dokumen
02047|lengkap yang dipersyaratkan inilah yang merupakan kewenangan imigrasi;
02048|Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu dilindungi terkait pekerja migran
02049|adalah mengenai syarat-syarat pekerja migran, penempatan pekerja migran,
02050|perjanjian  kerja  dan  tindak  pidana  pengiriman  pekerja  migran  yang  tidak
02051|memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
02052|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa pihak-pihak yang
02053|perlu  memperhatikan  perlindungan  pekerja  migran  indonesia  adalah
02054|Pemerintah  Republik  Indonesia,  bisa  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dari
02055|Kemenkumham, selain itu juga termasuk Dinas Ketenagakerjaan;
02056|Menimbang, bahwa ketika seseorang akan berangkat sebagai Pekerja
02057|Migran Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai
02058|Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja
02059|Migran Indonesia, yang mana persyaratan tersebut diantaranya adalah memiliki
02060|kompetensi  yang  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat  kompetensi,  berusia
02061|minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan keterangan
02062|sehat dari pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, jaminan sosial
02063|dan dokumen lainnya telah diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran
02064|Indonesia yaitu Paspor, Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja Migran
02065|Indonesia, Perjanjian Kerja;
02066|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  diatas  saksi  AHMAD
02067|KALIM S HIDIQI,  saksi  AHMAD  ZAINI,  IID  PUJIASTUTIK  PUJI  RAHAYU,
02068|NASIRUDDIN, M. LATIF ALI, PERDANA YUNIARSYAH tidak memenuhi semua
02069|persyaratan yang diharuskan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur ini
02070|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02071|Ad. 3  Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau
02072|keterangan untuk melakukan kejahatan:
02073|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan “sengaja”  sebagaimana
02074|mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), sengaja atau disebut dengan
02075|istilah  dolus/opzet (sengaja)  diartikan  sebagai  willen  en  wetten  atau
02076|menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki
02077|
02078|diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als
02079|oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan
02080|akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);
02081|Menimbang, bahwa dalam teori hukum tentang sengaja, Majelis Hakim
02082|mengacu  kepada  t eori  pengetahuan/membayangkan  (voorstellings-theorie)
02083|yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan
02084|suatu  perbuatan  sekalipun  akibat  tersebut  tidak  dikehendaki  namun  patut
02085|diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;
02086|Menimbang, bahwa dengan mengaju kepada teori pengetahuan maka
02087|sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat  (dolus
02088|eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn) sebagaimana
02089|dimaksud  diatas  dimana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku
02090|menyadari  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  sebenarnya  tidak
02091|dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu
02092|tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak
02093|dituju tersebut benar-benar terjadi;
02094|Menimbang,  bahwa  menurut  Profesor  Simons  medeplichtigheid