01184|- Bahwa  saksi  tidak  kenal  dengan  CASMADI  dan  Terdakwa  MAY
01185|DARLIM, karena saksi kenalnya dengan SOBIRIN dan FAHMI ;
01186|- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  FAHMI  dan  bekerja  di  perusahaan
01187|penyaluran tenaga migran di Perusahaan PT. PANCA dan saksi korban
01188|DIA  ANDAYANI  diberangkatkan  oleh  FAHMI  melalui  perusahaan  PT.
01189|PANCA ;
01190|- Bahwa Saksi telah meminta maaf kepada saksi korban DIA ANDAYANI
01191|dan  telah  membuat  surat  perdamaian  dengan  saksi  korban  DIA
01192|ANDAYANI, dimana saksi telah memberikan uang ganti kerugian kepada
01193|korban  sebanyak  Rp. 10.000.000,-  (sepuluh juta  rupiah)  demikian  pula
01194|saksi  CASMADI  (berkas  terpisah)  dan  Terdakwa  MAY  DARLIM  telah
01195|
01196|memberikan uang ganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-
01197|(sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban DIA ANDAYANI ;
01198|- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
01199|- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ;
01200|- Bahwa  Saksi  menyesali  perbuatan  Saksi  dan  Saksi  mengakui
01201|perbuatan Saksi tersebut salah dimana yang awalnya untuk penghasilan
01202|tambahan Saksi;
01203|Terhadap  keterangan  Saksi tersebut ,  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01204|keberatan;
01205|
01206|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01207|berikut:
01208|Ahli  MUHAMMAD  IQBAL,  SH.  MH., di  bawah  sumpah sesuai  dengan
01209|keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01210|- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara
01211|Pemeriksaan (BAP) benar;
01212|- Bahwa  Saksi  mengetahui  perkara  ini  tentang  adanya  Tindak  pidana
01213|Trafficking / Perdagangan orang;
01214|- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan
01215|keluarga ;
01216|- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban DIA ANDAYANI ;
01217|- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak
01218|ada hubungan keluarga
01219|- Bahwa Ahli bekerja di Badan Perlindungan Pekerja
01220|Migran Indonesia (BP2MI) pusat di Jakarta sebagai Penyuluh Hukum Ahli
01221|Muda pada Biro Hukum BP2MI ;
01222|- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan pada persidangan
01223|pengadilan  dalam  perkara  Perlindungan  Tenaga  Migran  Indonesia  dan
01224|sudah pernah mengikuti pelatihan dalam perlindungan tenaga migran dan
01225|TPPO ;
01226|- Bahwa  dalam  penempatan  seseorang  pekerja
01227|migram Indonesia di luar negeri dikenal dengan 5 skema, yakni :
01228|1. Skema  G  to  G  (Government  to  Government),  artinya
01229|penempatan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah,
01230|hanya untuk penempatan pekerja migran Indonesia pada sektor Formal
01231|atau pekerja pada badan hukum ;
01232|2. Skema  G  to  P  (Government  to  Private),  artinya  skema
01233|penempatan  melalui  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  swasta
01234|
01235|badan hukum Negara tujuan, hanya untuk penempatan pekerja migran
01236|Indonesia sector formal atau pekerja pada badan hukum di luar negeri ;
01237|3. Skema P to P (Private to Private), artinya skema penempatan
01238|melalui perjanjian kerjasama antara badan hukum swasta di Indonesia
01239|(P3MI)  dengan  badan  hukum  swasta  di  negara  tujuan  penempatan,
01240|hanya untuk sector formal (badan hukum) maupun informal (majikan
01241|perorangan) ;
01242|4. Skema UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri), artinya
01243|skema  penempatan  yang  dilakukan  badan  hukum  perusahaan
01244|Indonesia terhadap pekerjanyanya dan untuk kepentingan perusahaan
01245|sendiri diluar negeri ;
01246|5. Skema  Mandiri  atau  Perseorangan  atau  Profesional,  artinya
01247|skema penempatan yang dilakukan secara mandiri oleh calon pekerja
01248|migran  Indonesia  yang  meliputi  informasi  kerja,  negosiasi  kerja,
01249|penandatangan  kerja  dan  penempatan  kerja  antara  calon  pekerja
01250|migran dengan pemberi kerja secara langsung dan hanya dilakukan
01251|untuk  pekerja  formal  berkeahlian  khusus  (adanya  pengalaman  dan
01252|sertifikasi seperti Dokter) dan tidak untuk Pembantu Rumah Tangga ;
01253|- Bahwa  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
01254|apabila dilakukan diluar 5 skema tersebut maka dipastikan ilegal ;
01255|- Bahwa  proses  seorang  tenaga  migran  Indonesia
01256|melalui  skema  P  to  P,  yakni  perusahaan  yang  telah  ditunjuk  oleh
01257|pemerintah Indonesia harus memiliki mitra atau agency perusahaan di luar
01258|negeri, kemudian mitra / agency diluar negeri seperti dinegara Korea atau
01259|Jepang  mengajukan  JO  atau  Job  Order  atau  surat  permintaan  yang
01260|ditanda tangani oleh perwakilan Negara Republik Indonesia, kemudian JO
01261|tersebut dikirim ke perusahaan yang sudah bermitra di Indonesia tersebut,
01262|kemudian perusahaan itu mengajukan permohonan kepada BP2MI untuk
01263|memohon  penerbitan Surat Ijin Perekrutan (SIP2MI), kemudian setelah
01264|SIP2MI tersebut terbut barulah perusahaan tersebut melakukan perekrutan
01265|tenaga migran diseluruh cabangnya di Indonesia, setelah itu perusahaan
01266|melakukan  penyaringan  terhadap  calon  tenaga  migran  dengan
01267|persyaratan (pasal 5 UU No. 18 tahun 2017) sebagai berikut :
01268| Berusia minimal 18 tahun ;
01269| Memiliki kompetensi ;
01270| Sehat jasmani dan rohani ;
01271| Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan ;
01272|
01273| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01274|- Bahwa yang dinamakan memiliki kompetensi yakni
01275|memiliki  kopetensi  pelatihan  dari  sisi  bahasa  yang  dilakukan  oleh
01276|perusahaan maupun oleh balai pelatihan yang telah ditunjuk ;
01277|- Bahwa  untuk  dokumen  lengkap  (pasal  13  UU  No. 18  Tahun  2017),
01278|meliputi
01279| Bagi yang sudah nikah wajib melampirkan foto copi buku nikah ;
01280| Surat keterangan ijin suami / istri, ijin orang tua / wali
01281|bagi yang belum menikah, atau ijin wali yang diketahui oleh kepala
01282|desa / lurah;
01283| Sertifikat kompetensi kerja ;
01284| Surat  keterangan  ijin  sehat  berdasarkan  hasiil
01285|pemeriksaan kesehatan dan psikolog;
01286| Paspor ;
01287| Visa kerja ;
01288| Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia ;
01289| Perjanjian kerja.
01290|- Bahwa setelah calon tenaga migran tersebut memenuhi persyaratan
01291|diatas, lalu harus memiliki paspor dan ijin dari orang tua atau suami / istri /
01292|wali,  harus  ada  perjanjian  kerja  yang  ditanda  tangani  sebelum  calon
01293|tenaga migran berangkat ke Negara tujuan dan harus memiliki visa kerja
01294|yang  dikeluarkan  oleh  Kedubes  Negara  tujuan,  setelah  itu  pekerja
01295|diberangkatkan ke Negara tujuan ;
01296|- Bahwa  calon  tenaga  migran  yang  sudah  lulus  seleksi  dan  telah
01297|memenuhi  syarat  tentunnya  sudah  terdaftar  di  Dinas  Tenaga  Kerja
01298|Kab/kota  asal  dan  telah  terdata  di  system  aplikasi  melalui  ID  di
01299|SISKOP2MI  yang  terintegrasi  dengan  BP2MI,  sehingga  BP2MI  dapat
01300|melakukan pelacakan terhadap tenaga migran Indonesia tersebut ;
01301|- Bahwa  Orang  perserongan  dilarang  mengirimkan
01302|tenaga  kerja  migran  Indonesia  ke  luar  negeri  apalagi  untuk  sector
01303|pembantu rumah tangga ;
01304|- Bahwa Negara Arab Saudi dinyatakan terlarang bagi
01305|tenaga  migran  Indonesia  sejak  tahun  2015  berdasarkan  Keputusan
01306|Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian
01307|dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Penggunaan
01308|Perseorangan  di  Negara-negara  Kawasan  Timur  Tengah,  yang  mana
01309|negara  Arab  Saudi  urutan  pertama  daftar  negara  yang  dilarang  untuk
01310|
01311|pengiriman tenaga migran Indonesia dan sampai saat ini larangan tersebut
01312|masih berlaku ;
01313|- Bahwa perbedaan antara tindak pidana Perlindungan
01314|Tenaga  Migran  Indonesia  (PMI)  dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01315|Orang  (TPPO),  yakni  dalam  UU  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01316|Perlindungan Tenaga Migran Indonesia semua tenaga Migran Indonesia
01317|yang berangkat ke luar negeri haruslah memenuhi persyaratan yang telah
01318|ditentukan  dan  terkait  hak-hak  dari  Tenaha  migran,  sedangkan  untuk
01319|tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 2 UU Nomor 21 Tahun
01320|2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adanya
01321|“Proses” yakni  caranya  dengan  perekrutan,  pengangkutan,
01322|penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang,
01323|terus  adanya  “Cara” yakni  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01324|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01325|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau
01326|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
01327|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  lalu  adanya  “Tujuan”
01328|yakni adanya Eksploitasi ;
01329|- Bahwa terhadap pekerja migran yang mendapatkan
01330|perlakuan  kekerasan  fisik,  seksual  dan  pengganjian  yang  tidak  sesuai
01331|maupun waktu kerja yang melebihi batas pada saat bekerja di Negara
01332|tujuan, maka sudah termasuk bentuk dari Eksploitasi dan telah terpenuhi
01333|TPPO,  apalagi  di  Negara  terlarang  sudah  dipastikan  akan  mengalami
01334|Eksploitasi ;
01335|- Bahwa  apabila  seseorang  telah  merekrut  tenaga
01336|migran  untuk  bekerja  diluar  negeri  secara  illegal  atau  tidak  memenuhi
01337|persyaratan,  walaupun  yang  memberangkatkan  keluar  negeri  adalah
01338|orang lain dan orang tersebut hanya merekrut saja maka terhadap orang
01339|tersebut sudah dikenakan tindak pidana perdagangan orang sebagai turut
01340|serta ;
01341|- Bahwa  walaupun  seorang  tenaga  kerja  hendak
01342|bekerja ke luar negeri dengan skema Mandiri / perorangan bisa dilakukan
01343|oleh warga Negara Indonesia, namun harus memiliki kompetensi secara
01344|professional  contohnya dokter  yang  hendak  melamar  pekerjaan di luar
01345|negeri,  namun  skema  Mandiri  tersebut  tidak  boleh  untuk  sektor
01346|pembantu rumah tangga ;
01347|
01348|- Bahwa  untuk  perusahaan  yang  melakukan
01349|perekrutan  tenaga  migran  Indonesia  haruslah  telah  memiliki  ijin  dari
01350|Kementerian Tenaga Kerja RI, sedangkan untuk ijin orang yang hendak
01351|bekerja di luar negeri haruslah melalui BP2MI ;
01352|- Bahwa sejak diberlakunya larangan untuk pengiriman
01353|tenaga migran ke Negara Timur Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan
01354|saat  ini,  keduataan  besar  Negara  Timur  Tengah  tidak  pernah  lagi
01355|mengeluarkan Visa bagi warga Negara Indonesia yang hendak bekerja di
01356|Timur  Tengah  atau  Visa  bekerja,  namun  Kedtaan  Besar  negara  Timur
01357|Tengah  masih  mengeluarkan  Visa  bagi  pekerja  Formal  Indonesia,
01358|sedangkan Visa atas nama DIA ANDAYANI yang yang dikeluarkan oleh
01359|Kedataan Besar Negara Arab saudi yang diperlihatkan dalam persidangan
01360|dapat Ahli jelaskan bahwa Visa tersebut adalah Visa untuk wisata selama
01361|90 (Sembilan puluh) hari bukan untuk Visa bekerja ;
01362|- Bahwa  Ahli  menerangkan  dengan  dipenuhinya  secara  nyata  unsur
01363|proses, cara dan tujuan dalam pembuktian TPPO pada perkara ini maka
01364|Terdakwa  terbukti  telah  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang
01365|terhadap Korban.
01366|- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti dipersidangan ;
01367|Terhadap  keterangan  Ahli  tersebut,  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01368|keberatan;
01369|
01370|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01371|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01372|- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara
01373|Pemeriksaan (BAP) benar;
01374|- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini tentang adanya Tindak pidana
01375|Trafficking / Perdagangan orang;
01376|- Bahwa  Terdakwa  sebelumnya  tidak  kenal  dengan
01377|saksi korban DIA ANDAYANI
01378|- Bahwa sekitar bulan September 2022 Terdakwa dihubungi oleh saksi
01379|CASMADI bahwa ada 3 (tiga) orang yakni CASMINAH Alias MINA, saksi
01380|korban  DIA  ANDAYANI  dan  MULYANI  yang  mau  bekerja  sebagai
01381|pembantu rumah tangga ke Negara Arab Saudi, kemudian saksi ACHMAD
01382|MUTI menghubungi Sdr. SOBIRIN yang biasa memberangkatkan orang ke
01383|luar  negeri  sebagai  pekerja,  lalu  Sdr.  SOBIIRN  meminta  persyaratan
01384|diantaranya : foto copi KTP, foto copi Kartu Keluarga (KK), Buku nikah
01385|(apabila  sudah  menikah)  dan  surat  izin  orang  tua,  beberapa  minggu
01386|
01387|kemudian Terdakwa diberitahukan oleh SOBIRIN kalau saksi korban DIA
01388|ANDAYANI  bersama  dengan  MULYANI  dan  CASMINAH  Alias  MINAH
01389|untuk melakukan medical Check Up di di daerah Pilang Kab. Cirebon dan
01390|Terdakwa  pun  memberitahukan  kepada  saksi  CASMADI  untuk
01391|mempersiapkan untuk cek kesehatan;
01392|- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi ACHMAD MUTI dihubungi
01393|oleh SOBIRIN kalau saksi korban DIA ANDAYANI untuk membuat Paspor,
01394|kemudian  terdakwa  memberitahukan  saksi  CASMADI  untuk
01395|memberitahukan saksi korban DIA ANDAYANI untuk siap-siap berangkat
01396|untuk membuat Paspor, setelah itu saksi korban DIA ANDAYANI dijemput
01397|oleh orang suruhan Sdr. SOBIRIN ;
01398|- Bahwa pada akhirnya saksi korban DIA ANDAYANI berangkat ke Arab
01399|Saudi sebagai pembantu rumah tangga ;
01400|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi korban DIA ANDAYANI
01401|mendapatkan perlakuan yang tidak baik selama bekerja di Arab Saudi ;
01402|- Bahwa  Terdakwa  mendapatkan  uang  dari  SOBIRIN  sebesar  Rp.
01403|4.000.000,-  (empat  juta  rupiah)  dengan  cara  transfer  ke  rekening
01404|Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali sebesar Rp. 4.000.000,-
01405|(empat  juta  rupiah)  ke  rekening  saksi  CASMADI,  sore  hanrinya  saksi
01406|CASMADI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
01407|kepada Terdakwa ;
01408|- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan saksi CASMADI dan SOBIRIN
01409|saja;
01410|- Bahwa  Terdakwa  telah  meminta  maaf  kepada  saksi  korban  DIA
01411|ANDAYANI dan telah membuat surat perdamaian dengan saksi korban DIA
01412|ANDAYANI,  dimana  terdakwa  telah  memberikan  uang  ganti  kerugian
01413|kepada  korban  sebanyak  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  pun
01414|demikian  juga  dengan  saksi  CASMADI  dan  ACHMAD  MUTI  telah
01415|memberikan uang ganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-
01416|(sepuluh juta rupiah) ;
01417|- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
01418|- Bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  Terdakwa  dan  Terdakwa
01419|mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dimana yang awalnya untuk
01420|penghasilan tambahan Terdakwa;
01421|- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
01422|
01423|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
01424|Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa  serta
01425|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
01426|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
01427|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
01428|1.  Menyatakan terdakwa May Darlim Bin (Alm) Kaming, telah terbukti secara
01429|sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut serta
01430|membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia,
01431|dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik
01432|Indonesia” melanggar  Pasal  4  Undang-Undang RI  Nomor 21 Tahun 2007
01433|Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagagan Orang Jo. Pasal 55
01434|ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut
01435|Umum) ;
01436|2. Menjatuhkan pidana terhadap  terdakwa  May Darlim  Bin (Alm) Kaming
01437|dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahum, dikurangi selama terdakwa
01438|berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
01439|
01440|3. Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan
01441|ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana
01442|kurungan selama 6 (enam) bulan ;
01443|4. Menyatakan barang bukti berupa :
01444|- 1  (satu)  buah  Paspor  An.  DIA  ANDAYANI   No.  Paspor  :
01445|E0203222, No. Register : 1A11LF3127AWNX, dikeluarkan oleh Kantor
01446|Imigrasi Pemalang tanggal 19 September 2022 berlaku sampai dengan
01447|tanggal 19 September 2027;
01448|Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam
01449|perkara atas nama terdakwa ACHMAD MUTI.
01450|- 1 (satu) unit HP merek OPPO type A54 warna biru metalik
01451|Dirampas untuk Negara.
01452|5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  5.000,-
01453|(lima ribu rupiah).
01454|
01455|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01456|berikut:
01457|
01458| 1 (satu) buah Paspor An. DIA ANDAYANI  No. Paspor :
01459|E0203222, No. Register : 1A11LF3127AWNX, dikeluarkan oleh Kantor
01460|Imigrasi Pemalang tanggal 19 September 2022 berlaku sampai dengan
01461|tanggal 19 September 2027 ;
01462| 1 (satu) unit HP merek OPPO type A54 warna biru metalik.
01463|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  tersebut  telah  disita  secara  sah
01464|menurut hukum  dimana  barang  bukti  tersebut  dikenal  oleh  Saksi-Saksi  dan
01465|dibenarkan Terdakwa  dan  berhubungan  dengan  perkara  ini  sehingga  dapat
01466|dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
01467|
01468|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , dan Ahli yang
01469|saling  bersesuaian,  keterangan  Terdakwa,  dan  dihubungkan  dengan  barang
01470|bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
01471|- Bahwa  sekira  bulan  September  2022  saksi  MULYANI  dan  saksi
01472|CASMINAH mengajak saksi korban DIA ANDAYANI untuk bekerja di Arab
01473|Saudi,  kemudian  saksi  CASMINAH  mengenalkan  saksi  korban  DIA
01474|ANDAYANI  kepada  saksi  CASMADI  (berkas  terpisah)  dengan  maksud
01475|untuk bekerja di Negara Arab Saudi, kemudian saksi CASMADI (berkas
01476|terpisah) menghubungi Terdakwa MAY DARLIM (berkas terpisah)
01477|- Bahwa kemudian Terdakwa MAY DARLIM menghubungi Sdr. SOBIRIN
01478|(DPO) untuk memberitahukan kalau ada 3 (tiga) orang hendak berangkat
01479|kerja ke Negara Arab Saudi dan Sdr. SOBIRIN (DPO) memberitahukannya
01480|kepada terdakwa kalau ada orang yang mau berangkat ke Negara Arab
01481|Saudi  untuk  bekerja,  setelah  seluruh  persyaratan  yang  diminta  sudah
01482|lengkap berupa : foto copi KTP, foto copi Kartu Keluarga (KK), Buku nikah