02003|berlaku;
02004|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  bukan  Perusahaan  atau  Agen
02005|Perusahaan yang berwenang untuk mengirimkan PMI ke Luar Negeri;
02006|Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan
02007|penempatan PMI ke Luar negeri;
02008|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  dihubungkan
02009|dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 dan pasal 1
02010|angka  2  Undang-Undang  nomor  18  tahun  2017  diketahui  bahwa  Saksi  M.
02011|SATARIAH, Saksi HEMI YATI, sdra CANDRA DARMAWAN, sdra SOLIHI, sdra
02012|SAPRI dan sdra SEMAAN adalah orang-orang yang ingin diberangkatkan oleh
02013|Para Terdakwa ke Pulau Assan Pasir Panjang kemudian berangkat ke Malaysia
02014|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi M. SATARIAH, Saksi HEMI
02015|YATI,  sdra  CANDRA  DARMAWAN,  sdra  SOLIHI,  sdra  SAPRI  dan  sdra
02016|SEMAAN dapat dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia;
02017|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  1  Peraturan  Pemerintah
02018|Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan pelindungan
02019|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran
02020|Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja
02021|Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum
02022|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dihubungkan  dengan  fakta
02023|Hukum,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh
02024|Terdakwa II dino yaitu menjemput Saksi M. SATARIAH, Saksi HEMI YATI, sdra
02025|CANDRA DARMAWAN, sdra  SOLIHI, sdra  SAPRI  dan  sdra  SEMAAN  di  di
02026|Pelabuhan  Domestik  Tg.  Balai  Karimun  dan  mengantarkan  orang  ke  Pulau
02027|Assan Pasir Panjang dengan dijanjikan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta
02028|lima ratus ribu rupiah) oleh saudara LOM (DPO) dan Terdakwa I Atus yang
02029|mengantarkan ke enam Pekerja Migran Indonesia tersebut dari Pelantar Pabrik
02030|Es Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun ke Malaysia melalui Pulau Assan
02031|Pasir Panjang dengan menggunakan kapal milik Terdakwa I Atus dengan upah
02032|minyak solar sebanyak 2 (dua) gallon dari Terdakwa II Dino;
02033|Menimbang,  bahwa  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa
02034|Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Perbuatan  sebelum  bekerja,  sehingga
02035|Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur Penempatan dalam perkara A quo;
02036|
02037|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  penjelasan  Pasal  69
02038|Undang-Undang  No  18  Tahun  2017,  makna  Orang  perseorangan  tersebut
02039|antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
02040|menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
02041|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa
02042|penempatan  PMI  haruslah  dilakukan  oleh  badan  usaha  berbadan  hukum
02043|Indonesia  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02044|Indonesia, dan wajib telah memiliki  Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja
02045|Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI dan Surat lzin Perekrutan
02046|Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI;
02047|Menimbang,  bahwa  dihubungkan  dengan  perkara  a  quo, Terdakwa
02048|bersama  Terdakwa  II  Dino  adalah  orang  perorangan  dan  bukanlah  badan
02049|hukum sehingga tentu tidak memiliki SIP3MI maupun SIP2MI namun mereka
02050|tersebut telah ternyata melakukan penempatan pekerja migran indonesia (PMI)
02051|yakni terhadap 6 (enam) orang atas nama  Saksi M. SATARIAH, Saksi HEMI
02052|YATI,  sdra  CANDRA  DARMAWAN,  sdra  SOLIHI,  sdra  SAPRI  dan  sdra
02053|SEMAAN sehingga  berdasarkan fakta hu kum sebagaimana telah diuraikan di
02054|atas pula, diketahui bahwa Para Terdakwa sebagai orang perseorangan calo
02055|atau atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja
02056|migran Indonesia, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa unsur
02057|kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02058|Ad.3  Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
02059|melakukan perbuatan;
02060|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  mereka  yang  melakukan
02061|disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan
02062|mampu  mempertanggungjawabkan  segala  perbuatannya  di  depan  hukum
02063|sertapada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang
02064|dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;
02065|Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum
02066|Pidana  Delik-delik  Penyertaan,  Tanpa  Penerbit,  1979,  hal.35-36,  bahwa
02067|disebutnya  pelaku  (pleger)  di  dalam  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  adalah
02068|dengan  alasan  pleger (melakukan,  penyusun)  di  situ  menunjuk  kepada
02069|dilakukannya  perbuatan  dengan  penyertaan  lain-lain  orang  mungkin  ada
02070|pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya ( uitlokkers,
02071|penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
02072|
02073|Menimbang,  bahwa  orang  yang  melakukan  (doen  pleger) ,  pada
02074|umumnya para  ahli hukum  merujuk  pada keterangan yang  ada dalam  MvT
02075|(memorie van toelichting) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang
02076|melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara
02077|orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan
02078|perbuatan  tanpa  kesengajaan,  kealpaan  atau  tanpa  tanggungjawab,  karena
02079|sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;
02080|Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata
02081|bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang
02082|melakukan  (pleger) dan orang yang turut melakukan  (medepleger) peristiwa
02083|pidana itu;
02084|Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-
02085|tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah
02086|perbuatan pidana;
02087|Menimbang, bahwa di dalam Mvt  (memorie van toelichting)  dibedakan
02088|antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut
02089|serta  melakukan  (mededader)  adalah  secara  langsung  turut  serta  pada
02090|pelaksanaan perbuatan (rechtstreek deelnement aan da uitvoeiring van het fait);
02091|Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di
02092|persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara a quo :
02093|- Terdakwa  II  Dino  berperan  menjemput  Saksi  M.  SATARIAH,  Saksi
02094|HEMI YATI, sdra CANDRA DARMAWAN, sdra SOLIHI, sdra SAPRI dan
02095|sdra SEMAAN dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun atas perintah dari
02096|Saudara LOM (DPO) dengan dijanjikan upah Rp1.500.000,00 (satu juta
02097|lima ratus ribu rupiah) dan mengantarkan kepada Terdakwa I Atus untuk
02098|diberangkatkan ke Malaysia melalui Pulau Assan;
02099|- Terdakwa I Atus berperan untuk mengantarkan Saksi M. SATARIAH,
02100|Saksi HEMI YATI, sdra CANDRA DARMAWAN, sdra SOLIHI, sdra SAPRI
02101|dan sdra SEMAAN dari Pelantar Pabrik Es Kel. Sungai Pasir Kec. Meral
02102|Kab.  Karimun  ke  Malaysia  melalui  Pulau  Assan  Pasir  Panjang  atas
02103|permintaan dari Terdakwa II Dino dengan dijanjikan upah 2 (dua) gallon
02104|solar;
02105|Menimbang,  bahwa  pembagian  peran  tersebut  telah  disepakati  oleh
02106|masing-masing  pihak,  sebelum  pelaksanaan  kegiatan  karena  telah  ada
02107|kesepakatan dan saling menghubungi dan berkordinasi satu sama lain selama
02108|kegiatan  tersebut  baik  antara  Para  Terdakwa  dengan  Saksi  M.  SATARIAH,
02109|
02110|Saksi HEMI YATI, sdra CANDRA DARMAWAN, sdra SOLIHI, sdra SAPRI dan
02111|sdra SEMAAN;
02112| Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan
02113|atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi
02114|bahwa Terdakwa I Atus selaku pihak yang berperan untuk mengantarkan Saksi
02115|M. SATARIAH, Saksi HEMI YATI, sdra CANDRA DARMAWAN, sdra SOLIHI,
02116|sdra SAPRI dan sdra SEMAAN dari Pelantar Pabrik Es Kel. Sungai Pasir Kec.
02117|Meral Kab. Karimun ke Malaysia Pulau Assan Pasir Panjang atas permintaan
02118|dari  Terdakwa  II  Dino  dan  Terdakwa  II Dino  berperan  menjemput Saksi  M.
02119|SATARIAH, Saksi HEMI YATI, sdra CANDRA DARMAWAN, sdra SOLIHI, sdra
02120|SAPRI  dan  sdra  SEMAAN  dari  Pelabuhan  Tanjung  Balai  Karimun  dan
02121|mengantarkan  kepada  Terdakwa  I  Atus  untuk  diberangkatkan  ke  Malaysia
02122|melalui  Pulau  Assan,  sehingga  dengan  demikia  dapat  di  Identifikasi  bahwa
02123|Terdakwa  I  Atus   yang  melakukan  dan  Terdakwa  II  Dino  yang  menyuruh
02124|melakukan;
02125|Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis
02126|Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Atus telah  “Melakukan”  atau berperan
02127|sebagai  “Yang  Melakukan”  dan  Terdakwa  II  Dino  telah “yang  menyuruh
02128|melakukan” dalam  perbuatan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02129|Indonesia;
02130|Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur  Ad.3  “Yang melakukan,
02131|yang menyuruh melakukan atau turut  serta  melakukan perbuatan ” telah
02132|terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;
02133|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua
02134|sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang
02135|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  jo  Pasal  55  KUHP telah  terpenuhi,
02136|maka  Para  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
02137|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
02138|dakwaan kedua;
02139|Menimbang, bahwa karena Mejelis Hakim berpendapat Para Terdakwa
02140|telah  terbukti  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  dalam
02141|Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah diuji perihal kemampuan
02142|bertanggungjawabnya;
02143|Menimbang, bahwa selanjutnya telah sampailah saatnya majelis hakim
02144|menguji perihal kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa;
02145|
02146|Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas
02147|perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  sehingga  konsekuensi  logis  dari
02148|kemampuan  bertanggung  jawab  tersebut  (toerekeningsvaanbaarheid)
02149|dihubungkan  dengan  pasal  44  KUHP  yang  mana  rumusannya  adalah
02150|dirumuskan  secara  Negative, artinya  setiap  orang  dianggap  mempunyai
02151|kemampuan  bertanggung  jawab,  dan  jika  dianggap  ada  keraguan  atas  hal
02152|tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;
02153|Menimbang,  bahwa  sepanjang  pemeriksaan  dipersidangan  Para
02154|Terdakwa  terbukti  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  dapat
02155|menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula
02156|dibuktikan  perihal  ketidakmampuan  bertanggung  jawab  dari  Para  Terdakwa,
02157|sehingga  Majelis  Hakim  tidak  memperoleh  keraguan  sedikitpun  akan
02158|kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf
02159|(pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya,
02160|maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02161|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung
02162|jawab maka harus dinyatakan “bersalah” dan dijatuhi pidana;
02163|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  berdasarkan  keseluruhan
02164|rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan
02165|dan  pertimbangan  hukum  (voldoende  gemotiveerd)  untuk  menyatakan
02166|Terdakwa  telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  “bersalah” melakukan
02167|tindak  pidana  “yang  menyuruh  melakukan  dan  Melakukan Penempatan
02168|Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 81
02169|Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02170|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
02171|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  atau  permohonan Para
02172|Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan
02173|hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang
02174|adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah
02175|ini, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;
02176|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pasal  yang  dilanggar  oleh  Para
02177|Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana
02178|denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa
02179|dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan
02180|keadaan  /  tingkat  ekonomi  pelaku  dan  tingkat  kerugian  yang  timbul  akibat
02181|perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan
02182|
02183|Majelis Hakim  untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang
02184|besarannya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;
02185|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang
02186|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
02187|bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada  Para  Terdakwa adalah berupa Pidana
02188|Penjara  dan  Pidana  Denda,  sehingga  selain  Pidana  Penjara  kepada Para
02189|Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan
02190|pidana denda kepada para Terdakwa  dengan memperhatikan berat ringannya
02191|perbuatan para  Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku
02192|dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh  para
02193|Terdakwa  sehingga  hal  ini  menjadi  pertimbangan  Majelis Hakim  untuk
02194|menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya sebagaimana
02195|tersebut dalam amar putusan ini;
02196|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 KUHP bahwa apabila pidana
02197|denda  tidak  dapat  dibayar  oleh  Terdakwa  maka  Terdakwa  dijatuhi  pidana
02198|kurungan sebagai  pengganti  pidana  denda  yang  tidak  dapat  dibayar,  yang
02199|lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;
02200|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan
02201|secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP ,
02202|pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada
02203|dalam tahanan;
02204|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  sesuai  ketentuan
02205|dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Terdakwa
02206|dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah
02207|terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang
02208|dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa
02209|tetap berada dalam tahanan;
02210|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  dipersidangan  perkara  ini,
02211|Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
02212|a. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat citilink jakarta-batam an. Sdri
02213|yati/hemi tanggal 26 april 2024 jam 05.15 wib;
02214|b. 1 (satu) lembar boarding pass kapal mv.dumai line-8 pelabuhan dari
02215|sekupang  batam  ke  pelabuhan  domestik  tg.  Balai  karimun  an.  Sdri
02216|hemiati tanggal 26 april 2024 jam 14.15 wib;
02217|c. 1  (satu)  lembar  boarding  pass  pesawat  garuda  ga  433  an.  Sdr  m.
02218|Satariah tujuan lombok-jakarta tanggal 25 april 2024 jam 14.30 wib;
02219|
02220|d. 1  (satu)  lembar  boarding  pass  pesawat  garuda  ga  152  an.  Sdr  m.
02221|Satariah tujuan jakarta-batam tanggal 26 april 2024 jam 09.15 wib;
02222|e. 1  (satu)  lembar  boarding  pass  pesawat  citilink  qg  940  an.  Sdr
02223|darmawan/candra tujuan jakarta-batam tanggal 26 april 2024 jam 05.15
02224|wib;
02225|f. 1 (satu) lembar boarding pass kapal mv.dumai line 8 pelabuhan dari
02226|sekupang  batam  ke  pelabuhan  domestik  tg.  Balai  karimun  an.  Sdr
02227|candra tanggal 26 april 2024 jam 14.15 wib;
02228|g. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat super air jet iu 769 an. Sdr
02229|semaan tujuan lombok-jakarta tanggal 26 april 2024 jam 05.35 wib;
02230|h. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat super air jet iu 858 an. Sdr
02231|semaan tujuan jakarta-batam tanggal 26 april 2024 jam 10.15 wib;
02232|i. 1 (satu) lembar boarding pass kapal pintas samudra 9 dari pelabuhan
02233|sekupang  batam  ke  pelabuhan  domestik  tg.balai  karimun  an.  Sdr.
02234|Semaan tanggal 26 april 2024 jam 15.31 wib;
02235|j. 1 (satu) lembar boarding pass kapal pintas samudra 9 dari pelabuhan
02236|sekupang batam ke pelabuhan domestik tg.balai karimun atas nama
02237|sdr. Solihi tanggal 24 april 2024 jam 15.31 wib;
02238|k. 1 (satu) lembar bukti transfer rekening bank bri sebesar Rp. 4.000.000,-
02239|(empat juta  rupiah)  ke  nomor  rekening  bank  bca  an.sdr  muhammat
02240|tanggal 24 april 2024 jam 12:05:10;
02241|l. 1 (satu) lembar bukti transfer rekening bri sebesar Rp. 10.000.000,-
02242|(sepuluh juta rupiah) ke nomor  rekening bank bca an.sdr muhammat
02243|tanggal 24 april 2024 jam 12:05:56;
02244|m. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat super air jet iu 0765 atas nama
02245|sdr sapri  tujuan lombok-jakarta-batam tanggal 26 april 2024 jam 14.00
02246|wib;
02247|n. 1 (satu) lembar boarding pass kapal pintas samudra 9 dari pelabuhan
02248|sekupang batam ke pelabuhan domestik tg.balai karimun atas nama
02249|sapri tanggal 26 april 2024 jam 15.31 wib.
02250|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin a sampai dengan poin
02251|n,  mengingat  barang  bukti  tersebut  diatas  adalah  barang  bukti  yang
02252|dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah Majelis
02253|Hakim  pertimbangkan  dalam  uraian-uraian  pertimbangan  diatas,  sehingga
02254|dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan
02255|tindak pidana lain, dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan selain itu
02256|biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya serta memperhatikan
02257|
02258|Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  245K/KR/1979  yang  kaidah
02259|hukumnya  menentukan  “barang-barang  bukti  yang  terhadapnya  dilakukan
02260|perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas”, maka sudah sepatutnya apabila