00901|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
00902|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00903|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
00904|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
00905|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
00906|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00907|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
00908|bahwa Terdakwa  telah  diperiksa  di tingkat penyidikan  sesuai  dengan  Berita
00909|Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
00910|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  hendak  memberangkatkan  Warga
00911|Negara  Indonesia  ke  Malaysia, namun  hal  tersebut tidak  terlaksana  karena
00912|Warga  Negara  Indonesia  tersebut  terlebih  dahulu  diamankan  oleh  petugas
00913|Kepolisian.
00914|Menimbang,  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak
00915|diberangkatkan  tersebut  yakni  2  (dua)  orang  dewasa  yang  Terdakwa  tidak
00916|ketahui namanya, melainkan Terdakwa hanya mengetahui bahwa ke 2 (dua)
00917|orang dewasa tersebut berasal dari Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi
00918|Selatan.
00919|Menimbang,  bahwa awalnya  salah  seorang  dari  ke  2  (dua)  orang
00920|dewasa tersebut sudah pernah kerja di Malaysia dan pada saat seorang laki-laki
00921|Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00922|
00923|tersebut  kembali  ke  kampung  di  Kabupaten  Enrekang,  Terdakwa  sempat
00924|membantu  membelikan  tiket  kapal,  lalu  pada  bulan  November  tahun  2024
00925|sekitar  pukul  17.00  WITA,  laki-laki  tersebut  menghubungi  Terdakwa  melalui
00926|panggilan  telepon  ke  nomor  Handphone  Terdakwa  untuk  memberitahukan
00927|hendak kembali lagi ke Malaysia bersama dengan seorang keluarganya dan
00928|meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyeberangkan ke Malaysia;
00929|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  baru  menyuruh  Saksi  Latif  untuk
00930|menjemput  ke  2  (dua)  orang  penumpang  tersebut  dan  belum  menentukan
00931|bagaimana cara diberangkatkan, namun biasanya Terdakwa menyuruh Saksi
00932|Latif  menjemput  penumpang  tersebut  di  Pelabuhan  untuk  dibawa  kerumah
00933|Terdakwa, selanjutnya Saksi mencarikan speed tujuan Aji Kuning;
00934|Menimbang, bahwa peran Terdakwa yakni yang berkomunikasi dengan
00935|Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak  berangkat  ke  Malaysia,  sedangkan
00936|peran  Saksi  Latif  membantu  menjemput  di  Pelabuhan  Tunon  Taka  dan
00937|menyeberangkan ke Malaysia melalui Aji Kuning di Sebatik;
00938|Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan memberangkatkan
00939|Warga Negara Indonesia ke Malaysia sejak tahun 2010, kemudian sejak tahun
00940|2020,  Terdakwa  mengenal  Saksi  Latif  dan  menawarkan  kepada  Saksi  Latif
00941|untuk bekerja sama dengan Terdakwa dan sejak itu Saksi Latif yang mengurus
00942|dan memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Malaysia;
00943|Menimbang,  bahwa Terdakwa  meminta  500  RM  (Lima  ratus  ringgit
00944|Malysia) untuk per orangnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 100 RM
00945|(seratus  ringgit  Malaysia),  setelah  itu  Terdakwa  membagikan  keuntungan
00946|tersebut dengan Saksi Latif sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari
00947|pengurusan per orang yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
00948|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dan  Saksi  Latif  menampung  Warga
00949|Negara Indonesia yang akan berangkat ke Negara Malaysia di rumah Terdakwa
00950|di  Jalan  Pembagunan,  Rt.  09,  Kel.  Nunukan  Barat,  Kec.  Nunukan,  Kab.
00951|Nunukan.
00952|Menimbang,  bahwa  Terda kwa  tidak  memiliki  izin  dari  pihak  yang
00953|berwenang dalam hal untuk memberangkatkan orang keluar Negeri;
00954|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa
00955|telah  bertindak  sebagai  orang-perseorangan  yang  mengurus  keberangkatan
00956|Calon  Pekerja  Migran  ke  Malaysia  untuk  bekerja,  tanpa  seizin  pihak  yang
00957|berwenang, namun telah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian, maka
00958|Majelis  Hakim  ber keyakinan unsur  “Percobaan melaksanakan  penempatan
00959|Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00960|
00961|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69 ”  telah
00962|terpenuhi;
00963|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81 Jo. Pasal
00964|69  U ndang-undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00965|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 53 ayat (1) K itab  Undang-
00966|undang  Hukum  Pidana,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
00967|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00968|dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
00969|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
00970|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00971|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00972|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00973|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu bertanggungjawab,
00974|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00975|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00976|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00977|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00978|dijatuhkan;
00979|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00980|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00981|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00982|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  3  (tiga)  lembar
00983|Boarding Pass/Tiket Kapal Pelni, 1 (satu) buah paspor, Uang tunai Malaysia
00984|450RM  (empat  ratus  lima  puluh  ringgit  Malaysia),  1  (satu)  unit  HP  merk
00985|REALME  RMX3710  Warna  Hitam,  1  (satu)  buah  Sim  Card  dengan  nomor
00986|081347149017, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y27 Warna Hitam dan 1 (satu) buah
00987|Sim  Card dengan nomor  081347741121 , oleh karena  barang  bukti  tersebut
00988|masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Latif Bin Kati,
00989|maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
00990|perkara Terdakwa Latif Bin Kati;
00991|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  keringanan  hukuman  yang
00992|dimohonkan oleh T erdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak
00993|perlu  diberikan  pertimbangan  secara  tersendiri,  namun  cukup  dituangkan  dalam
00994|keadaan-keadaan yang meringankan;
00995|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00996|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00997|yang meringankan Terdakwa;
00998|Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00999|
01000|Keadaan  yang  memberatkan:
01001|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  untuk
01002|melindungi Pekerja Migran Indonesia;
01003|Keadaan yang meringankan:
01004|- Terdakwa belum pernah dipidana;
01005|- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01006|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana ,  maka
01007|sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang  Nomor 8 Tahun
01008|1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula
01009|untuk membayar biaya perkara;
01010|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  bukan  sebagai
01011|pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi
01012|ditujukan  kepada  usaha  untuk  memperbaiki  terpidana  agar  dapat  menjadi
01013|anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah p erilakunya ke jalan
01014|yang lebih baik;
01015|Memperhatikan, Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang
01016|Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang
01017|Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
01018|Tahun 2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  2  Tahun  1986
01019|tentang Peradilan Umum  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
01020|Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2
01021|Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
01022|tentang Hukum Acara Pidana,  Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik
01023|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01024|Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana , serta
01025|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01026|
01027|MENGADILI:
01028|1. Menyatakan  T erdakwa Safaruddin  Als.  Bapak  Yayan  Bin  Darman
01029|tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
01030|pidana  “Orang-perseorangan  melaksanakan  percobaan  penempatan
01031|Pekerja Migran Indonesia ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
01032|Penuntut Umum;
01033|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01034|selama  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan  dan  pidana  denda  sejumlah
01035|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda
01036|tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01037|Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01038|
01039|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01040|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01041|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
01042|5. Memerintahkan barang bukti berupa :
01043|- 3 (tiga) lembar Boarding Pass/Tiket Kapal Pelni;
01044|- 1 (satu) buah paspor;
01045|- Uang tunai Malaysia 450RM (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia)
01046|- 1 (satu) unit HP merk REALME RMX3710 Warna Hitam;
01047|- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081347149017;
01048|- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y27 Warna Hitam;
01049|- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081347741121;
01050|Dikembalikan kepada  Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti  dalam
01051|perkara Terdakwa Latif Bin Kati;
01052|6. Membebankan kepada T erdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
01053|ribu rupiah);
01054|
01055|Rabu
01056|
01057|28
01058|
01059|202 5
01060|
01061|Ayub
01062|Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan  Yudo Prakoso,
01063|S.H.,  LL.M.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota
01064|
01065|Supriyanto, S.H.
01066|
01067|                  Hakim Anggota,                         Hakim Ketua,
01068|                 Daniel Beltzar, S.H.                                             Ayub Diharja, S.H.
01069|          Yudo Prakoso, S.H., LL.M.
01070|Panitera Pengganti,
01071|
01072|Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01073|
01074|                                                          Supriyanto, S.H.