01649|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01650|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  serta  mengkoordinir
01651|pembiayaan Saksi  Martinus  Kopong  Hada, Saksi  Thomas  Ola  Helan,
01652|Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada
01653|di Tarakan mulai dari biaya Buruh Angkut barang-barang mereka hingga
01654|membeli tiket Speed Boat mereka menuju ke Kabupaten Malinau yang
01655|masih wilayah Negara Indonesia, terhadap keterangan Terdakwa apabila
01656|dikaitkan petunjuk bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah orang yang
01657|berdomisili  di  negara  Malaysia,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
01658|Terdakwa mengetahui bahwa orang yang dijemput Terdakwa yaitu Saksi
01659|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus
01660|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura tujuan akhirnya adalah negara
01661|Malaysia;
01662|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  diatas
01663|dikaitkan  dengan  perbuatan  Terdakwa   menjemput  Saksi  Martinus
01664|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan
01665|Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  serta  mengkoordinir  pembiayaan  Saksi
01666|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus
01667|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan mulai
01668|dari biaya Buruh Angkut barang-barang mereka  hingga  membeli tiket
01669|Speed  Boat  mereka  menuju  ke  Kabupaten  Malinau  atas  suruhan
01670|Saudara Heri dan tujuan akhirnya adalah negara Malaysia akan tetapi
01671|tidak terlaksana akibat diamankan oleh pihak kepolisian, Majelis Hakim
01672|berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dapat  dikategorikan  yang
01673|membantu percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar
01674|wilayah negara Republik Indonesia;
01675|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan
01676|hukum  tersebut  diatas  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa
01677|merupakan yang membantu percobaan untuk membawa warga negara
01678|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia, sehingga terhadap
01679|unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;
01680|Ad. 3. Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01681|Republik Indonesia;
01682|Menimbang bahwa pengertian eksploitasi berdasarkan Undang-
01683|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
01684|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan
01685|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas
01686|
01687|pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01688|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
01689|organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01690|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
01691|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01692|keuntungan baik materiil maupun immateriil
01693|Menimbang  bahwa  keuntungan  materiil  dalam  kaitannya  dalam
01694|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  keuntungan  yang  berupa
01695|materi  atau  hal-hal  yang  bisa  dihitung  atau  dinilai  secara  keuangan
01696|sedangkan  immateriil  adalah  dapat  memperoleh  kepercayaan  dan
01697|reputasi yang baik di kalangan dunia Tindak Perdagangan Orang, seperti
01698|reputasi sebagai orang yang sukses atau berpengaruh;
01699|Menimbang  bahwa  berdasarkan  unsur  Ad.2  yang  telah
01700|dipertimbangkan  sebelumnya  bahwa  perbuatan  Terdakwa  yang
01701|menjemput  serta  mengkoordinir  pembiayaan  Saksi  Martinus  Kopong
01702|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01703|Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan mulai dari biaya Buruh
01704|Angkut barang-barang mereka hingga membeli tiket Speed Boat mereka
01705|menuju ke Kabupaten Malinau dan pada akhirnya sampai ke Negara
01706|Malaysia dengan maksud untuk bekerja sebagai penjaga kebun durian
01707|yang  mana  dapat  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola
01708|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura
01709|menyetujui  pekerjaan  itu  sedangkan  tidak  dilengkapi  dokumen
01710|persyaratan pekerja di luar negeri dapat dikategorikan tindakan dengan
01711|persetujuan  korban  yang  meliputi  kerja  dan  apakah  perbuatan  Para
01712|Terdakwa  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
01713|Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01714|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa
01715|perjanjian upah yang diterima Terdakwa dari Terdakwa yang menjemput
01716|serta mengkoordinir  pembiayaan Saksi  Martinus  Kopong Hada, Saksi
01717|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon
01718|Bura selama berada di Tarakan mulai dari biaya Buruh Angkut barang-
01719|barang  mereka  hingga  membeli  tiket Speed  Boat  mereka  menuju  ke
01720|Kabupaten Malinau  sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu
01721|rupiah) untuk per orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
01722|Terdakwa mendapatkan keuntungan materiil;
01723|
01724|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut
01725|diatas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dapat
01726|dikategorikan dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01727|Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan dapat
01728|dibuktikan menurut hukum;
01729|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 4
01730|UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01731|Orang  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01732|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01733|dalam dakwaan alternatif kesatu;
01734|Menimbang,  bahwa  terhadap  uraian  pembelaan  Penasihat  Hukum
01735|Terdakwa yang  sampai  pada pokoknya  menyatakan  Terdakwa, tidak terbukti
01736|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
01737|dalam dakwaan Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa tersebut oleh
01738|karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim
01739|tidak sependapat karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam dakwaan
01740|alternatif pertama Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi
01741|dan  dapat  dibuktikan  menurut  hukum  sehingga  perbuatan  Terdakwa  tetap
01742|mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;
01743|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
01744|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01745|melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan
01746|pembenar  atau  alasan  pemaaf, oleh  karenanya  Majelis  Hakim berpendapat
01747|bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  harus  dipertanggung  jawabkan
01748|kepadanya;
01749|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01750|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
01751|terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
01752|Menimbang  bahwa  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim,  tidak  dapat
01753|dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.
01754|berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
01755|Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat
01756|tersebut  diatas,  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  terdapat  perbedaan
01757|pendapat (dissenting opinion) mengenai penafsiran/ pertimbangan uraian unsur
01758|dari dakwaan Penuntut Umum, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa
01759|
01760|rumusan  pasal  dari  dakwaan  Penuntut  Umum  tidak  terbukti  sebagaiamana
01761|perbuatan terdakwa ;
01762|Menimbang,  bahwa  perbedaan  pendapat  tersebut  diuraikan  sebagai
01763|berikut:
01764|Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
01765|alteratif yakni:
01766|- Dakwaan  pertama  “yang  membantu  atau  melakukan  percobaan,
01767|membawa  warga  negara  indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
01768|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  diluar  wilayah  negara
01769|Republik Indonesia” sebagaimana dalam pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI
01770|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01771|Perdagangan Orang ;
01772|- Dakwaan  kedua  “orang  perseorangan  yang  melakukan  penempatan
01773|pekerja migran indonesia sebagaiamana dalam pasal 6, jika niat untuk itu
01774|telah ternyata dari adanya permulaan pelaksaanaan dan tidak selesainya
01775|pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya
01776|sendiri” sebagaimana dalam pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18
01777|Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53
01778|ayat (1) KUHP ;
01779|- Dakwaan  ketiga  “dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  ekerja
01780|migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
01781|dimaksud dalam pasal  68 yang jika niat untuk  itu  telah  ternyata dari
01782|adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,
01783|bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”
01784|sebagaimana dalam pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01785|Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53 ayat (1) KUHP
01786|;
01787|Menimbang, bahwa Hakim Anggota I mempertimbangkan uraian unsur
01788|pasal dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:
01789|Menimbang,  bahwa  Membantu  melakukan  (pembantuan)  berarti
01790|memberikan bantuan atau dukungan yang sengaja kepada pelaku utama dalam
01791|melakukan  tindak  pidana,  kehendak  orang  yang  membantu  hanyalah  untuk
01792|membantu pelaku utama mencapai tujuannya dengan cara memebrikan sarana,
01793|kesempatan  atau  keterangan  lainnya,  sedangkan Melakukan  percobaan
01794|(poging)  berarti  niat  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  telah  nyata  dengan
01795|permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaannya tidak selesai, bukan karena
01796|kehendak pelaku sendiri
01797|
01798|Menimbang, bahwa yang dimaksud membawa warga negara Indonesia
01799|keluar  wilayah  negara  Republik  Indoneia  adalah  suatu  tindakan  yang
01800|mengangkut, memindahkan seseorang dari wilayah negara Indonesia keluar
01801|wilayah  negara  Indonesia  yang  mana  seserorang  tersebut  berada  didalam
01802|kekuasaan atau dalam tanggung jawab yang membawa dengan maksud dan
01803|tujuan tertentu atau mengiringi atau memimpin seseorang kesuatu tempat ;
01804|Menimbang,  bahwa  pengertian  eksploitasi  adalah  pemanfaatan,
01805|tindakan yang merugikan  orang lain atau  tindakan mengambil keuntungan dari
01806|seseorang  atau  sekelompok  orang  secara  egois  untuk  mendapatkan
01807|keuntungan  dari  mereka  yang  menimbulkan  ketidakadilan  dan  penindasan
01808|terhadapindividu ;
01809|Menimbang,  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
01810|tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
01811|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang
01812|bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan,  sedangkan   Pekerja  Migran
01813|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01814|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
01815|Indonesia
01816|Menimbang, bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
01817|suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
01818|kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  yang
01819|pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak
01820|asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja
01821|dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional ;
01822|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
01823|persidangan:
01824|- Bahwa  pada  tanggal  07  November  2024  Terdakwa  di  hubungi  oleh
01825|saudara  HERI  (Daftar  Pencarian  Saksi)  untuk  mengurus  transpotasi
01826|Martinus Kopong, Thomas Ola Helan, Martinus Penana, Fabianus Sabon
01827|Pura ;
01828|- Bahwa  terdakwa  meminta  HERI  (DPS)  upah  sebesar  Rp.  250.000,-
01829|perorang untuk mengurus keberangkatan selama berada di Tarakan dan
01830|untuk biaya Buruh Angkut barang-barang, hingga menuju ke Pelabuhan
01831|Speed Boat yang mengantarkan menuju ke Kabupaten Malinau
01832|- pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 12.45 WITA ke 4
01833|(empat) orang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur telah sampai di
01834|Pelabuhan Malundung Tarakan ;
01835|
01836|- Bahwa 4 (empat) orang tersebut telah dijemput oleh terdakwa dan akan
01837|diantarkan ke Malinau ;
01838|- Bahwa  terdakwa  merupakan  pemilik  usaha  transportasi  yakni  travel
01839|dalam kota yang telah memiliki ijin usaha dan ijin usaha milik terdakwa
01840|tersebut masih berlaku ;
01841|- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan sdr. Heri (DPS) tersebut hanya
01842|sebatas  menjemput  dan  mengantarkan  ke  pelabuhan  Tarakan
01843|berdasarkan adanya usaha travel yang dimiliki oleh terdakwa ;
01844|- Bahwa terdakwa dengan adanya usaha travel tidak menolak adanya
01845|suatu peluang yang menghasilkan uang ;
01846|- Bahwa terdakwa menerima hasil dari usaha travel yang dilakukan oleh
01847|terdakwa ;
01848|- Bahwa  terdakwa  tidak  mengetahui  bagaimana  tindak  lanjut keempat
01849|orang tersebut setelah diatar oleh terdakwa ke pelabuhan ;
01850|- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan keempat orang tersebut akan
01851|berangkat bekerja atau untuk kepentingan lainnya, terdakwa tidak ada
01852|menanyakan identitas ataupun legalitas keempat orang tersebut untuk
01853|bekerja disuatu tempat ;
01854|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta-fakta  hukum  yang
01855|dihubungkan dengan penafsiran pengertian/ defenisi dari uraian-uraian unsur
01856|pasal  dari  dakwaan  Penuntut  Umum,  perbuatan  terdakwa  tidak  dapat
01857|dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  sebagaimana  diuraikan  oleh  Penuntut
01858|Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;
01859|Menimbang,  bahwa  perbuatan  terdakwa  tidak  ada  melakukan  suatu
01860|tindakan atau perbuatan yang memberikan bantuan ataupun dukungan baik
01861|secara materill ataupun moril keada keempat orang tersebut, keempat orang
01862|tersebut hanya melihat  kesempatan adanya peluang yang menghasilkan uang
01863|yang  mana  terdakwa  selaku  pegusaha  travel  bersedia  untuk  mengangkut,
01864|mengantar sesuai dengan pesanan orang yang membutuhkan jasa travel ;
01865|Menimbang,  bahwa  apabila  para  pengusaha  jasa  pengangkutan
01866|dimintai  pertangungjawaban  atas  setiap  apa  yang  diangkut  akan  menjadi
01867|permasalahan hukum yang baru yang mana penanganan permasalahan hukum
01868|tersebut tidak dibarengi dengan tindakan yang baik dan benar ;
01869|Menimbang,  bahwa   berdasarkan  fakta-fakta  hukum  keempat  orang
01870|tersebut  tidak  terdaftar  atau  bukan  sebagai  pekerja  migran  yang  akan
01871|diberangkatkan keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Penuntut
01872|
01873|Umum pada persidangan tidak  membuktikan keempat orang tersebut sebagai
01874|pekerja migran ;
01875|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
01876|Hakim Anggota I berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan
01877|hal-hal sebagai berikut:
01878|1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak
01879|pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
01880|2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;
01881|3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
01882|harkat serta martabatnya ;
01883|4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang
01884|berhak sebagaimana asal peyitaannya ;
01885|5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
01886|Menimbang,  bahwa  meskipun  Majelis  Hakim  telah  berupaya  secara
01887|bersungguhsungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun
01888|hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14
01889|ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
01890|maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim
01891|maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa
01892|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
01893|sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
01894|
01895|MENGADILI:
01896|1. Menyatakan  Terdakwa  Nasrul Amin Bin Suryono  tersebut diatas, telah
01897|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01898|
01899|“Membantu Percobaan Untuk Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar
01900|Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di
01901|Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”  sebagaimana dalam dakwaan
01902|alternatif kesatu Penuntut Umum;
01903|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01904|penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.120.000.000,00
01905|(seratus dua puluh juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut
01906|tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01907|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01908|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01909|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01910|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01911|- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A52 warna hitam
01912|dengan no IMEI1: 357294611545151 IMEI 2: 359599941545152 dan NO.
01913|HP 08125817711;
01914|- 1 (satu) unit Handphone mrk OPPO A38 warna hitam dengan
01915|Nomor IMEI 1 861800066084436 IMEI 2 861800066084428
01916|Dirampas untuk negara;
01917|- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA 1.2 G M/T dengan
01918|nopol  KU  1787  GE  dengan  warna  abu-abu  metali  no.  rangka
01919|MHKA6GJ6JMJ629488 dengan no. mesin 3NRH617531;
01920|- 1 (satu) buah kunci mobil dengan warna hitam merk TOYOTA;
01921|- 1 (satu) buah STNK dengan no.02039912.e nopol KU 1787 GE
01922|dengan warna abu-abu metali no. rangka MHKA6GJ6JMJ629488 dengan
01923|no. mesin 3NRH617531.
01924|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01925|6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
01926|masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
01927|
01928|Kamis
01929|
01930|5
01931|
01932|2025,
01933|
01934|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01935|Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Dr.
01936|Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.,
01937|dan Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01938|
01939|Siti Musrifah, S.H.,
01940|
01941| Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
01942|Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.                         Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.