01188|dara  akibat  kekerasan  tumpul  dan  mengakibatkan  kehamilan,  masa
01189|kehamilan delapan bulan;
01190|3) Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam
01191|menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian
01192|Menimbang  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,
01193|Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dan  Anak Korban  yang melakukan
01194|persetubuhan tersebut atas dasar mau sama mau dan keterangan Anak Korban
01195|bahwa  dia  sempat  menolak  ajakan  Anak  untuk  bersetubuh,  namun  karena
01196|dirayu dan diperlihatkan video porno sebelumnya akhirnya Anak Korban mau
01197|bersetubuh dengan Anak  adalah bentuk perbuatan yang bersesuaian dengan
01198|pengertian membujuk sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana perbuatan
01199|tersebut  yang  dilakukan  oleh  Anak  dengan  sengaja karena  Anak  dalam
01200|keadaan  sadar  secara  kemungkinan  terhadap  akibat  dan  resiko  atau
01201|konsekuensi hukum dari perbuatannya;
01202|Menimbang  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,
01203|Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur  anak  dan  persetubuhan  telah
01204|terpenuhi  dalam  perbuatan  Anak, dimana  pada saat tindak pidana tersebut
01205|terjadi yakni pada tanggal 26 Juli 2025 , Anak Korban masih berumur 1 5 (lima
01206|belas) tahun dan Anak sendiri masih berumur 1 6 (enam belas) tahun, sehingga
01207|baik  Anak Korban  maupun Anak sendiri pada saat itu masih termasuk dalam
01208|kategori anak. Sedangkan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya
01209|yang  sudah  tegang  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban  sambil
01210|menggerakkannya keluar masuk hingga Anak merasa enak dan mengeluarkan
01211|sperma di dalam alat kelamin Anak Korban maupun di luar/sprei,  juga telah
01212|sesuai dengan pengertian persetubuhan yang telah diuraikan di atas;
01213|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Anak berpendapat
01214|bahwa unsur “ dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan
01215|dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
01216|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  unsur  mengenai  perbuatan  telah
01217|terpenuhi dan benar  Anak -lah pelakunya, maka unsur  “setiap orang”  telah
01218|pula terpenuhi;
01219|Menimbang bahwa  oleh karena s emua unsur dari  Pasal 8 1 ayat ( 2)
01220|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01221|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01222|Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01223|Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang telah terpenuhi,  maka  Anak
01224|Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01225|
01226|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01227|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kedua  Penuntut
01228|Umum;
01229|Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Advokat Anak lebih lanjut
01230|akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap
01231|Anak di bawah ini;
01232|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
01233|dalam perkara ini  Majelis  Hakim  Anak  tidak menemukan hal-hal yang dapat
01234|melepaskan  Anak  dari  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
01235|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  Anak
01236|berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  harus
01237|dipertanggungjawabkan kepadanya;
01238|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka
01239|Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap
01240|diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
01241|Menimbang  bahwa Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Penelitian
01242|Kemasyarakatan (Litmas) memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana
01243|penjara, dan dengan mempertimbangkan penyampaian orangtua Anak yang
01244|mengaku  masih  sanggup  untuk  mendidik  Anak,  ingin  agar  Anak  dapat
01245|melanjutkan kembali pendidikannya, untuk itu orang tua Anak  memohon  agar
01246|Anak  diberi  keringanan  hukuman,  maka  Majelis  Hakim  Anak  sependapat
01247|dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum untuk menjatuhkan
01248|pidana penjara, dengan harapan selama Anak menjalani pidana penjara dan
01249|menjadi warga binaan, Anak nantinya dapat mengambil hal-hal positif dalam hal
01250|ibadah dan pembinaan petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA)
01251|dalam  hal  ini  di  LPKA Kelas  I  Blitar  sebagaimana  yang  direkomendasikan
01252|Pembimbing Kemasyarakatan dalam Litmasnya dan ditentukan oleh Penuntut
01253|Umum dalam Surat Tuntutannya agar saat kembali ke masyarakat, Anak dapat
01254|menjadi lebih baik lagi, namun Majelis Hakim Anak tidak sependapat dengan
01255|lamanya  pidana  penjara  sebagaimana  dalam  tuntutan  Penuntut  Umum
01256|mengingat Anak yang masih ingin bersekolah, sehingga Majelis Hakim Anak
01257|memandang penjatuhan pidana yang seringan-ringannya adalah langkah demi
01258|kepentingan terbaik untuk Anak agar Anak dapat segera kembali ke lingkungan
01259|keluarganya  dan  melanjutkan  pendidikannya,  apalagi  dikhawatirkan  apabila
01260|Anak menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang lama justru akan
01261|menimbulkan dampak negatif terhadap diri Anak;
01262|Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01263|
01264|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melanggar Pasal 81 ayat
01265|(2)  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  dimana  dalam  ketentuan  pasal
01266|tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
01267|dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak
01268|Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka berdasarkan Pasal I ayat (1)
01269|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01270|Pidana, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus  dan berdasarkan
01271|Pasal II ayat (5) huruf g  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01272|2026 tentang Penyesuaian Pidana, pidana denda diubah menjadi pidana denda
01273|paling banyak kategori VII . Hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 79
01274|ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
01275|Pidana Anak yang berbunyi: “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
01276|terhadap Anak”;
01277|Menimbang bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
01278|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Apabila
01279|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
01280|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, sehingga ancaman pidana denda
01281|dalam  Pasal  81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut akan
01282|diganti  dengan  pidana  pelatihan  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga
01283|Pelatihan Kerja yang sesuai dengan usia Anak sehingga  Majelis Hakim Anak
01284|menentukan tempat Anak menjalani pidana Pelatihan Kerja tersebut yakni pada
01285|Griya Abhipraya Malowopati Bapas Bojonegoro bekerjasama dengan Zahida
01286|Painting  Bojonegoro,  dan  lamanya  Anak  menjalani  pidana  pelatihan  kerja
01287|tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
01288|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan
01289|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
01290|Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur bahwa setiap
01291|Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh  Restitusi.
01292|Selanjutnya dalam  Pasal 3 diatur  bahwa  Restitusi bagi  Anak  yang menjadi
01293|korban tindak pidana berupa:
01294|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
01295|b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau,
01296|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01297|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung
01298|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01299|Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01300|Pidana, Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
01301|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01302|
01303|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
01304|b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01305|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01306|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
01307|d. Kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01308|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang
01309|berhubungan dengan proses hukum;
01310|Menimbang  bahwa  terkait  hak  korban  untuk  mendapatkan  Restitusi
01311|juga  telah  diatur  dalam  Pasal  178  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2025
01312|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  antara  lain
01313|berupa:
01314|a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01315|b. ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
01316|sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
01317|c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01318|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Restitusi tertanggal
01319|6 Mei 2026, yang diajukan oleh  ibu kandung Anak Korban atas nama Nanik
01320|Fitria Sofia, dengan rincian sebagai berikut :
01321|1. 15-03-2026 :  biaya  USG  Rp165.000,00  (kwitansi
01322|terlampir);
01323|2. 15-03-2026 :  biaya  obat  dan  BHP  Rp88.000,00
01324|(terlampir);
01325|3. Biaya Aqiqah wajib 2 ekor kambing dan biaya memasak ±
01326|Rp10.000.000,00;
01327|4. Biaya  perlengkapan  bayi  lahir  dan  biaya  perlengkapan  ke
01328|depannya Rp10.000.000,00;
01329|5. Biaya membesarkan bayi Rp200.000.000,00;
01330|6. Biaya  mengikuti  kejar  paket  C  dan  perlengkapannya
01331|Rp3.000.000,00;
01332|Dengan total Rp223.253.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima
01333|puluh tiga ribu rupiah). Orang tua Anak Korban juga menyerahkan lampiran
01334|berupa 2 (lembar) kwitansi pembayaran sebagaimana rincian biaya poin 1 dan
01335|2  tersebut  di  atas,  yang  mana  berdasarkan  permohonan  dan  lampirannya
01336|tersebut diketahui berapa dan apa saja kerugian yang dialami oleh Anak Korban
01337|dan keluarganya yang dimintakan biaya Restitusi;
01338|Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi dari orang tua Anak
01339|Korban tersebut, Anak dan orang tua Anak telah menanggapi secara lisan dan
01340|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01341|
01342|tertulis melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Sebagian Restitusi
01343|tertangal 11 Mei 2026,  yang pada pokoknya orang tua Anak hanya sanggup
01344|membayar  restitusi  sebesar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  sesuai
01345|kemampuan  ekonomi  keluarga  Anak  (bukti  surat  keterangan  tidak  mampu
01346|terlampir);
01347|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  tidak  mencantumkan  jumlah
01348|Restitusi yang dibebankan kepada Anak dalam surat tuntutannya oleh karena
01349|permohonan  restitusi  tersebut  tidak  diterima  oleh  Penuntut  Umum  sampai
01350|dengan surat tuntutannya dibacakan pada persidangan tanggal 8 Mei 2026;
01351|Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi dari orang tua Anak
01352|Korban tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu
01353|sebagai berikut:
01354|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 1 dan 2 tersebut di atas oleh
01355|karena telah disertakan bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya
01356|tersebut maka patut untuk dikabulkan;
01357|Menimbang  bahwa  terhadap  biaya  poin  3  tersebut  di  atas,  sudah
01358|menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  dalam  agama  Islam  mayoritas  ulama
01359|menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah Sunnah Muakkad atau sunnah yang
01360|sangat dianjurkan, namun ada beberapa hal penting terkait hukum tersebut
01361|yaitu, hanya dianjurkan bagi orang tua yang mampu secara finansial dan waktu
01362|pelaksanaannya paling utama pada hari ketujuh setelah kelahiran, namun jika
01363|tidak memungkinkan bisa pada hari keempat belas atau kedua puluh satu, dan
01364|sebagian ulama berpendapat aqiqah tetap sah dilakukan kapan saja sebelum
01365|anak mencapai usia baligh. Mengingat kondisi perekonomian Anak dan orang
01366|tuanya maupun Anak Korban yang merupakan kategori keluarga tidak mampu,
01367|sehingga pelaksanaan aqiqah tersebut tidak harus segera dilaksanakan, maka
01368|permohonan biaya poin 3 tersebut patut untuk dikesampingkan;
01369|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 4 dan 5 tersebut di atas, oleh
01370|karena jumlahnya cukup besar namun tidak disertakan bukti yang cukup untuk
01371|mendukung permohonannya tersebut maka patut untuk dikabulkan Sebagian
01372|dengan  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Anak  sebagaimana  akan
01373|diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
01374|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 6 tersebut di atas, oleh karena
01375|berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Anak di atas, bahwa
01376|Anak Korban keluar atau berhenti bersekolah bukan karena kondisinya yang
01377|sedang hamil atau akibat dari perbuatan Anak, namun karena keinginan Anak
01378|Korban  sendiri,  sehingga  untuk  mengikuti  kejar  paket  C  merupakan
01379|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01380|
01381|tanggungjawab Anak Korban dan orang tuanya sendiri, sehingga permohonan
01382|biaya poin 6 tersebut patut untuk dikesampingkan;
01383|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01384|menurut Majelis Hakim biaya Restitusi yang wajar dan harus dibayarkan Anak
01385|kepada Anak Korban adalah sebagai berikut:
01386|1. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana berupa
01387|biaya  perlengkapan  bayi  lahir  dan  biaya  perlengkapan  ke  depannya,
01388|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan,
01389|2. Penggantian biaya perawatan medis, sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus
01390|lima puluh tiga ribu rupiah);
01391|Dengan total sejumlah Rp5.253.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu
01392|rupiah),  oleh  karena  itu  permohonan  Restitusi  orang  tua  Anak  Korban
01393|dinyatakan diterima untuk sebagian;
01394|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  masih  di  bawah  umur, belum
01395|bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan dan harta kekayaannya sendiri
01396|serta masih menjadi tanggungan orang tuanya, maka pembayaran Restitusi
01397|kepada Anak Korban tersebut akan dijatuhkan kepada orang tua Anak;
01398|Menimbang  bahwa  dalam Pasal  181 ayat (1)  KUHAP diatur  bahwa
01399|“Restitusi  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  Hari
01400|terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima”. Selanjutnya pada ayat (5)
01401|diatur bahwa “Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita
01402|jaminan  Restitusi  sepanjang  tidak  dilakukan  pembayaran  Restitusi  dalam
01403|jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang
01404|telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
01405|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  belum  pernah  diletakkan  sita
01406|jaminan, maka sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka
01407|waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh
01408|kekuatan  hukum  tetap,  diperintahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk
01409|mengajukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  orang  tua  Anak  untuk
01410|dilakukan pelelangan, dan jika harta kekayaan orang tua Anak yang disita tidak
01411|mencukupi  biaya  Restitusi,  maka  berdasarkan  Pasal  181  ayat  (7)  KUHAP
01412|kepada  Anak  seharusnya  dikenai  pidana  penjara  pengganti  tidak  melebihi
01413|pidana pokoknya, namun dengan pertimbangan bahwa dalam perkara Anak
01414|pidana  penjara  bersifat  ultimum  remedium, dan  kepada  Anak  sendiri  telah
01415|dijatuhi pidana pokok penjara, maka menurut Majelis Hakim pidana pengganti
01416|atas  tidak  terbayarkannya  Restitusi  oleh  orang  tua  Anak  cukup  dengan
01417|menambahkan pidana Pelatihan Kerja pengganti denda tersebut  di atas yakni
01418|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01419|
01420|pada  Griya  Abhipraya  Malowopati  Bapas  Bojonegoro  bekerjasama  dengan
01421|Zahida  Painting  Bojonegoro,  dan  lamanya  Anak  menjalani  pidana  pelatihan
01422|kerja tersebut juga akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
01423|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01424|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01425|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01426|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01427|Anak  dilandasi alasan yang  cukup, maka perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01428|berada dalam tahanan;
01429|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
01430|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut
01431|Menimbang bahwa barang bukti berupa :
01432|1. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna cream;
01433|2. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
01434|3. 1 (satu) buah BH warna coklat;
01435|4. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
01436|5. 1 (satu) buah HP Infinix warna hitam/kuning;
01437|Yang telah disita dari ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Saksi 2, maka
01438|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi 2;
01439|Menimbang bahwa barang bukti berupa :
01440|6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
01441|7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
01442|8. 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
01443|Yang telah disita dari Anak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada
01444|Anak ANAK;
01445|Menimbang  bahwa untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,  maka
01446|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01447|meringankan Anak :
01448|Keadaan yang memberatkan:
01449|- Perbuatan  Anak  membuat  malu  Anak  Korban dan  keluarganya  serta
01450|membuat malu diri Anak sendiri dan juga keluarganya;
01451|Keadaan yang meringankan:
01452|- Anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak
01453|akan mengulanginya dikemudian hari;
01454|- Anak bersikap sopan di persidangan;
01455|- Anak belum pernah dihukum;
01456|Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01457|
01458|Menimbang bahwa selain daripada keadaan-keadaan tersebut di atas,
01459|dalam  pemidanaan  wajib  pula  dipertimbangkan  hal-hal  sebagaimana  diatur
01460|dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01461|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:
01462|a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b. Motif dan tujuan melakukan tindak
01463|pidana; c. Sikap batin pelaku tindak pidana; d. Tindak pidana dilakukan dengan
01464|direncanakan atau tidak direncanakan; e. Cara melakukan tindak pidana; f.
01465|Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g. Riwayat hidup,
01466|keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  tindak  pidana;  h.  Pengaruh
01467|pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i. Pengaruh tindak pidana