01531|(delapan belas) tahun;
01532|Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa
01533|seorang anak yang bernama Anak Pelaku dengan identitas telah dibacakan secara
01534|lengkap di depan persidangan;
01535|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran
01536|Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa
01537|Anak Pelaku yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri
01538|Indramayu, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam
01539|Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat
01540|Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh Anak Pelaku , diperoleh fakta jika Anak
01541|Pelaku lahir pada tanggal 13 Mei 2008, yang apabila dihubungkan dengan tempus
01542|delicti yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal
01543|16 November 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, maka diketahui bahwa
01544|Anak Pelaku tersebut saat melakukan perbuatan pidana masih berusia di bawah 18
01545|(delapan belas) tahun hal ini diperkuat pula dengan adanya 1 (satu) lembar KTP
01546|dengan NIK. 321226130508XXXX atas nama Anak Pelaku;
01547|
01548|Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01549|
01550|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
01551|Hakim berpendirian unsur ”Setiap orang” telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai
01552|terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya
01553|dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya
01554|berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai
01555|diri Anak;
01556|Ad.2. Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
01557|menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
01558|memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”;
01559|Menimbang bahwa, unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah
01560|satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;
01561|Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 172 KUHP, disebutkan jika,
01562|“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak,
01563|animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai
01564|bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
01565|kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
01566|masyarakat, hal ini sejalan pula dengan definisi pornografi dalam ketentuan Pasal 1
01567|angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
01568|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di
01569|persidangan diketahui jika pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekitar pukul
01570|15.00 Wib, Anak Pelaku menghubungi Anak korban  melalui pesan WhatsApp yang
01571|pada intinya mengajak Anak korban untuk bekerja di wilayah Jakarta, lalu Anak
01572|korban sempat menanyakan terkait pekerjaan yang ditawarkan tersebut kepada Anak
01573|pelaku , kemudian Anak pelaku  menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah melakukan
01574|“Live Hot” dengan gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp
01575|3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari namun Anak pelaku  tidak menjelaskan secara
01576|detail terkait tugas Anak korban dalam “Live Hot” tersebut, kemudian Anak korban
01577|yang tergiur akan gaji yang ditawarkan oleh Anak pelaku  tersebut akhirnya
01578|menerima tawaran tersebut dan bersedia menjadi Host Live Hot;
01579|Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025, Anak pelaku
01580|menghubungi Anak korban dan menyuruh untuk berangkat ke wilayah Jakarta
01581|dengan menggunakan kendaraan Travel yang sudah dipesan, lalu Anak korban
01582|bersiap-siap dan meminta izin kepada Saksi Caslina selaku kakak kandungnya untuk
01583|bekerja di wilayah Jakarta sebagai asisten rumah tangga (ART), tidak lama kemudian
01584|kendaraan travel pun datang menjemput, lalu Anak korban naik ke dalam kendaraan
01585|tersebut dan berangkat untuk menjemput Anak pelaku  yang sudah menunggu di
01586|pinggir jalan rumahnya, kemudian Anak pelaku  bersama Anak korban menuju
01587|
01588|Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01589|
01590|sebuah Apartemen Mediterania Ancol Jakarta Utara, dan pada sekitar pukul 20.00
01591|Wib, keduanya sampai di apartemen tersebut, dimana saat sampai di partement
01592|tersebut Anak korban disambut oleh Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak Saksi
01593|yang merupakan host live hot juga;
01594|Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak
01595|Saksimengarahkan Anak korban menuju lantai 7 apartemen, lalu Anak pelaku
01596|bersama Anak korban menuju lantai tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Saksi
01597|Ilona Laviola Alias Ilona yang mengaku sebagai koordinator pada pekerjaan hot live
01598|tersebut, saat itu Saksi Ilona Laviola Alias Ilona menjelaskan kepada Anak korban
01599|bahwa Anak korban harus melakukan hubungan badan dengan Anak pelaku  yang
01600|disiarkan secara live pada aplikasi HOT 51, kemudian membuat video trailer tanpa
01601|busana (telanjang) dan memperkenalkan diri kepada penonton live dengan sistem
01602|gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, dimana video tersebut akan
01603|dikirimkan kepada Sdri. Moza (DPO) selaku pemilik dari akun HOT 51;
01604|Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban mulai bekerja pada aplikasi
01605|tersebut dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib pada sebuah kamar
01606|yang telah pula disediakan beberapa alat berupa handphone, tripod, ring lihat,
01607|pakaian wanita (J-string dan tanktop), topeng/masker serta make-up, kemudian Sdri.
01608|Moza memberikan akun dari aplikasi ANCHORS kepada Anak pelaku  dan Anak
01609|korban dengan nama @SAMARA dan jadwal untuk melakukan live tersebut diatur
01610|oleh Sdri. Moza (DPO) yang dipantau langsung oleh Saksi Ilona Laviola Alias Ilona;
01611|Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2025
01612|sekitar pukul 22.00 Wib, Anak korban melakukan live host pertama kalinya atas
01613|perintah Sdri. Moza dan Saksi Ilona Laviola Alias Ilona dengan menggunakan
01614|handphone milik Anak Saksi , dimana Anak korban dituntut untuk mendapatkan
01615|penonton yang banyak hingga Anak korban mulai melakukan gerakan -gerakan
01616|seksualitas yang menarik penonton untuk membuka aplikasi Anchors pada aplikasi
01617|HOT 51 tersebut dan setelah jumlah penonton sudah banyak lalu Anak korban
01618|mengunci aplikasi tersebut, jika penonton masih mengikuti maka penonton harus
01619|membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke aplikasi tersebut, selanjutnya
01620|Anak pelaku  masuk ke dalam kamar dan mulai melakukan hubungan badan dengan
01621|Anak korban dengan berbagai macam gaya atas permintaan para penonton sampai
01622|sekitar pukul 03.00 Wib, hingga mengumpulkan minimal 30 koin dan jika tidak berhasil
01623|mengumpulkan sebanyak 30 koin tersebut maka keduanya dilarang untuk berhenti
01624|melainkan terus melakukan hubungan badan secara live untuk mencapai koin
01625|maksimal dan akhirnya Anak korban baru diberi bayaran oleh Saksi Ilona Laviola
01626|
01627|Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01628|
01629|Alias Ilona pada keesokan harinya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
01630|rupiah);
01631|Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan diketahui jika siapa saja bisa
01632|membuka aplikasi HOT 51 tersebut dan mendownload link-nya dari berbagai media
01633|sosial sehingga video Anak korban yang sedang melakukan pekerjaan dengan cara
01634|berhubungan badan secara live dengan Anak pelaku  tersebut akhirnya tersebar,
01635|hingga kemudian pada tanggal 15 Januari 2026, Saksi Caslina mendapatkan kiriman
01636|link yang berisikan video Anak korban tersebut dan link tersebut sudah tersebar
01637|sebagian melalui media sosial facebook lalu Saksi Caslina menanyakan hal tersebut
01638|kepada Anak korban dan Anak korban pun akhirnya mengakuinya bahwa dirinya
01639|telah dibohongi oleh Anak pelaku , lalu Saksi Caslina melaporkan kejadian tersebut
01640|kepada pihak Kepolisian;
01641|Menimbang bahwa, adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh
01642|Anak Pelaku terhadap Anak korban ini diperkuat pula dengan adanya Visum Et
01643|Repertum Nomor : 050/1367-UMPEG/RSUD/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang
01644|dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu dan
01645|ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, Sp.OG., MKK dengan kesimpulan
01646|pemeriksaan vagina tampak celah (luka lama) pada pukul 11 s/d 13, 15 s/d 16, 18 s/d
01647|17 sampai dasar hymen tidak utuh;
01648|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim
01649|menilai jika perbautan Anak pelaku dapat dikatego rikan sebagai menawarkan,
01650|menyiarkan, atau menyediakan konten berisi pornografi;
01651|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat
01652|bahwa unsur ini telah terpenuhi;
01653|Ad.3. Unsur “Dengan melibatkan anak”;
01654|Menimbang bahwa, unsur ini merupakan unsur pemberat dari unsur
01655|sebelumnya, yang dapat dikenakan terhadap pelaku jika korbannya adalah seorang
01656|“Anak”;
01657|Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur
01658|sebelumnya, pengertian “Anak” menurut ketentuan Pasal 150 KUHP adalah
01659|seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini sejalan dengan
01660|ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
01661|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang
01662|selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
01663|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
01664|Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh
01665|
01666|Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01667|
01668|Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun,
01669|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
01670|Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan, diketahui jika yang menjadi
01671|korban dalam kegiatan produksi, penyiaran atau penyediaan konten yang berisi
01672|pornografi adalah seorang anak yang bernama Dea Safitri Alias Dea, dimana
01673|berdasarkan Akta Kelahiran miliknya dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga
01674|atas nama kepala keluarga Taryono dengan No. 3212260206097314 diketahui pula
01675|jika Anak yang bernama Dea Safitri Alias Dea belum berumur 18 (delapan belas)
01676|tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana ketentuan dalam
01677|peraturan perundang-undangan;
01678|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat
01679|bahwa unsur ini telah terpenuhi;
01680|Ad.4. Unsur ” Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut
01681|serta melakukan tindak pidana”;
01682|Menimbang bahwa, unsur ini pada pokoknya mengatur mengenai subjek
01683|hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk mereka yang
01684|terlibat dalam perbuatan pidana meskipun tidak melakukannya secara langsung,
01685|dalam praktek hukum pidana, hal ini disebut penyertaan (deelneming). Ketentuan ini
01686|menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama,
01687|tetapi juga bagi mereka yang berperan dalam mendorong, membantu, atau
01688|memfasilitasi terjadinya tindak pidana;
01689|Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang
01690|telah dipertimbangkan pula dalam unsur sebelumnya, diketahui jika Anak Pelaku telah
01691|menyiarkan atau menawarkan atau menyediakan konten berisi pornografi dengan
01692|melibatkan anak, dalam hal ini Anak korban bernama Dea Safitri Alias Dea, dimana
01693|perbutaan tersebut dilakukan dengan cara Anak korban  dituntut untuk mendapatkan
01694|penonton dengan melakukan gerakan-gerakan seksualitas yang hingga melakukan
01695|hubungan badan dengan Anak Pelaku dengan tujuan mengumpulkan koin atau yang
01696|dapat ditukar dengan keuntungan;
01697|Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan diketahui pula jika Anak
01698|Pelaku melakukan perbuatannya t ersebut tidak sendirian, melainkan terdapat
01699|beberapa orang yang juga turut terlibat, yakni Sdri Ilona Laviola Alias Ilona (berkas
01700|terpisah) selaku koordinator yang bertugas menjelaskan kepada Anak korban terkait
01701|pekerjaannya termasuk menyiapkan peralatan untuk hot live serta memberikan gaji,
01702|dan Sdr. Moza (DPO) selaku pemilik dari akun HOT 51 sekaligus yang menyediakan
01703|tempat maupun fasilitas lain dalam tindak pidana ini;
01704|
01705|Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01706|
01707|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
01708|maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;
01709|Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kedua
01710|penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak pelaku tersebut haruslah dinyatakan
01711|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01712|dakwaan Alternatif kedua;
01713|Menimbang bahwa, dalam persidangan ini, Hakim tidak menemukan hal-hal
01714|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01715|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
01716|perbuatannya;
01717|Menimbang bahwa, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01718|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;
01719|Menimbang bahwa, terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan
01720|tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01721|- Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
01722|Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, “Pertanggunglawaban
01723|pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan
01724|Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun;
01725|- Bahwa Pasal 113 ayat (3) KUHP menyebutkan jika, “Anak di bawah umur 14
01726|(empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai
01727|tindakan;
01728|- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat
01729|belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun
01730|tindakan;
01731|- Bahwa dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf a KUHP, menyebutkan jika
01732|pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan
01733|terdakwa adalah anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1)
01734|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01735|Anak yang menyatakan, ”Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam
01736|hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai
01737|dengan kekerasan”;
01738|- Bahwa Pasal 81 ayat (3 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01739|Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Anak dijatuhi pidana penjara di
01740|LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan
01741|masyarakat”;
01742|- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana
01743|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 KUHP Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf f
01744|
01745|Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01746|
01747|Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008
01748|tentang Pornografi Jo. Pasal 20 huruf C KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1
01749|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana yang diancam dengan pidana
01750|penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
01751|kategori VI dengan ditambah  1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana
01752|tersebut;
01753|- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana tersebut,
01754|menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak,  merupakan
01755|tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan
01756|kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat
01757|didiversikan, yang menurut Pasal 112 KUHP mensyaratkan ancaman pidana
01758|penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan
01759|pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya
01760|perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak
01761|pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;
01762|- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa menyiarkan,
01763|menawarkan, atau menyediakan konten berisi pornografi dengan melibatkan
01764|anak di bawah umur, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa
01765|Anak memiliki niat untuk melakukannya  dengan adanya motif ekonomi ,
01766|sehingga perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat terutama
01767|merugikan bagi anak korban maupun keluarga dari anak korban;
01768|- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari
01769|Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I
01770|Cirebon yang memberi rekomendasi agar Anak pelaku dijatuhi pidana penjara
01771|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
01772|- Bahwa dengan memperhatikan:
01773|a. Usia Anak;
01774|b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
01775|c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
01776|d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat
01777|dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
01778|e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban, serta;
01779|f. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, baik
01780|menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya,
01781|dengan tetap pula memperhatikan Hasil Laporan Penelitian
01782|Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai
01783|Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon,
01784|
01785|Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01786|
01787|Maka Hakim berpendapat pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara.
01788|Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan
01789|fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Indramayu
01790|dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01791|Bandung”;
01792|Menimbang bahwa, selanjutnya dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan
01793|terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang
01794|berkaitan dengan pedomanan pemidanaan yang diatur dalam dalam Pasal 54
01795|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP , yakni
01796|sebagai berikut :
01797|Menimbang bahwa, pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan
01798|yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran
01799|terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral
01800|terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak
01801|mengulangi kejahatannya;
01802|Menimbang bahwa, tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata
01803|untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar
01804|dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan
01805|kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan
01806|dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2
01807|huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01808|Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;
01809|Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir
01810|yang harus diberikan terhadap Anak;
01811|Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di
01812|persidangan, perbuatan Anak tersebut telah menimbulkan trauma bagi Anak korban
01813|sehingga perbuatan Anak Pelaku tersebut dipandang bukan sebagai kenakalan
01814|remaja biasa;
01815|Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di
01816|antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak.
01817|Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan
01818|korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil,
01819|apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana
01820|dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat
01821|kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang
01822|mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;
01823|
01824|Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01825|
01826|Menimbang bahwa, terkait keterangan dan pendapat dari orangtua anak yang
01827|pada pokoknya memohon agar dapat memberikan keringanan hukuman bagi Anak