01595|Hakim akan tentukan dalam sebuah amar  dengan mempedomani
01596|pedoman pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1)
01597|KUHP;
01598|Menimbang bahwa dalam Pasal 54 KUHP Nasional
01599|menentukan:
01600|(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
01601|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01602|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01603|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01604|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak
01605|direncanakan;
01606|e. cara melakukan Tindak Pidana;
01607|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01608|
01609|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
01610|Tindak Pidana;
01611|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01612|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01613|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
01614|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01615|(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada
01616|waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat
01617|dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau
01618|tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi
01619|keadilan dan kemanusiaan;
01620|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian
01621|Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala
01622|sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar
01623|belakang terjadinya tindak pidana. Hakim juga dalam memutus
01624|haruslah dengan mengacu asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian
01625|hukum. Bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk menderitakan dan
01626|merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan agar dimaksudkan
01627|agar Para Anak dapat memperbaiki dirinya dengan segala
01628|perbuatannya di masa yang akan datang. Bahwa Hakim berpendapat,
01629|dalam menentukan  bentuk  pemidanaan  bagi  Para Anak,  Hakim
01630|telah  mempertimbangkan berbagai aspek terutama mengenai bentuk
01631|restorative justice  pada Para Anak, apa -apa yang lebih memudahkan
01632|bagi Para Anak dan orangtuanya, juga terhadap Korban, dengan
01633|adanya  pemidanaan  yang  tepat  bagi  Para Anak  diharapkan
01634|memberikan kepuasan  dan  menciptakan  rasa  keadilan  bagi  korban,
01635|adapun  di  dalam masyarakat  lingkungan  sekitar  tempat  tinggal
01636|Para Anak,  diharapkan  dengan penjatuhan pidana yang tepat bagi
01637|Para Anak, masyarakat menilai akibat yang diterima Para Anak sudah
01638|setimpal dengan perbuatannya;
01639|Menimbang bahwa perbuatan yang terbukti kepada Para Anak
01640|adalah berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan
01641|memberatkan. Berpedoman pada Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang
01642|No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01643|menyatakan: “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal
01644|Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai
01645|dengan kekerasan”;
01646|
01647|Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo
01648|juga sudah pernah diupayakan diversi di antara pihak Para Anak dan
01649|pihak Korban lalu dituangkan dalam  kesepakatan perdamaian,  akan
01650|tetapi dari proses pelaksanaan diversi tersebut tidak dapat
01651|dilaksanakan secara keseluruhan isi kesepakatan perdamaian tersebut
01652|sehingga dianggap gagal/tidak berhasil diversi;
01653|Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian
01654|Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak oleh Balai
01655|Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun  dengan Nomor Register
01656|Litmas LIT/SPN/19/XII/2025 tertanggal 20 April 2026 atas nama Anak I
01657|pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan
01658|“Pidana dengan syarat” berupa Pengawasan sesuai dengan Pasal 71
01659|ayat (1) huruf b ke -3 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01660|Pidana Anak, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dengan
01661|ketentuan wajib lapor selama 1 (satu) minggu 1 (satu) kali selama 3
01662|(tiga) bulan dan wajib mengikuti kegiatan bimbingan yang dilaksanakan
01663|oleh Bapas;
01664|Menimbang bahwa dalam proses persidangan, diantara pihak
01665|Anak I dengan didampingi orang tuanya dan Pihak Korban telah
01666|tercapai perdamaian dengan mengutamakan prinsip -prinsip keadilan
01667|restoratif. Dari kesepakatan perdamaian tersebut juga telah
01668|didokumentasikan baik foto maupun dokumen kesepakatan
01669|perdamaian yang ditandatangani oleh Pihak Anak I, Korban dan Hakim
01670|tertanggal 16 April 2026;
01671|Menimbang bahwa dengan demikian dalam persidangan
01672|perkara a quo, prinsip penanganan perkara pidana melalui pendekatan
01673|keadilan restoratif telah terpenuhi dengan adanya pemulihan hubungan
01674|antara Anak I dan Korban;
01675|Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 54
01676|KUHP Nasional tersebut, Hakim menilai motif dan tujuan Anak I
01677|melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara a quo adalah
01678|mengambil suatu barang dengan harapan mendapatkan uang untuk
01679|kepentingan pribadinya yang bahkan salah satunya dipergunakan untuk
01680|membeli minuman beralkohol. Namun begitu Anak I menyadari
01681|perbuatan tersebut adalah keliru/salah karena akibat perbuatan
01682|tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain  (korban).
01683|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim
01684|
01685|menilai kepada Anak I  tidak tepat untuk diterapkan Pasal 54 ayat (2)
01686|KUHP;
01687|Menimbang bahwa dengan adanya perdamaian tersebut,
01688|sesuai Pasal 204 ayat 8 KUHAP maka dengan memperhatikan hasil
01689|Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak
01690|tersebut dan adanya perdamaian tersebut Hakim berpendapat kepada
01691|Anak I beralasan hukum untuk dijatuhi pidana Pengawasan
01692|sebagaimana dimaksud pada Pasal 71  ayat (1) huruf b angka 3
01693|Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 75 dan Pasal
01694|76 KUHP. Adapun dalam pidana pengawasan tersebut, Anak I
01695|ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh
01696|Pembimbing Kemasyarakatan;
01697|Menimbang bahwa terhadap dalil Pembelaan Advokat Anak I
01698|tersebut yang memohon supaya Anak I diputus dengan putusan bebas
01699|murni adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Maksud putusan bebas
01700|sebagaimana dalam  Pasal 244 ayat (2) KUHAP adalah dalam hal
01701|Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,
01702|tindak pidana yang didakwakan  tidak terbukti secara sah dan
01703|meyakinkan, maka Anak  diputus bebas . Sedangkan dalam perkara a
01704|quo, setelah Hakim pertimbangkan unsur-unsur di atas Para Anak telah
01705|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01706|sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama tersebut;
01707|Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil
01708|penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan No. Register
01709|Litmas LIT/SPN/18/XII/2025 tertanggal 29 Desember 2025 atas nama
01710|Anak II yang memberi rekomendasi sebagai berikut: kiranya agar Klien
01711|dapat diberikan putusan berupa “Pidana Pembinaan” di Lembaga
01712|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya, sesuai Pasal 71 Ayat 1
01713|huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01714|Anak (SPPA);
01715|Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 54
01716|KUHP Nasional tersebut, Hakim menilai motif dan tujuan Anak II
01717|melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara a quo adalah
01718|mengambil suatu barang dengan harapan mendapatkan uang untuk
01719|kepentingan pribadinya yaitu membeli handphone . Namun begitu Anak
01720|II menyadari perbuatan tersebut adalah keliru/salah karena akibat
01721|
01722|perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain
01723|(korban);
01724|Menimbang bahwa di persidangan juga diperoleh fakta apabila
01725|Anak II sempat tidak hadir persidangan 2 (dua) kali meskipun telah
01726|dipanggil secara sah dan patut. Kemudian di antara Anak II dan pihak
01727|Korban belum tercapai perdamaian baik selama proses diversi maupun
01728|pada tahap pemeriksaan di persidangan. Serta memperhatikan dari
01729|hasil Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan
01730|tersebut, Hakim menilai kepada Anak II  tidak tepat untuk diterapkan
01731|Pasal 54 ayat (2) KUHP. Untuk itu Hakim berpendapat terhadap Anak II
01732|beralasan hukum untuk dijatuhi pidana Penjara;
01733|Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim sependapat dengan
01734|bentuk pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum serta
01735|rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan  terhadap Anak II
01736|yakni berupa pidana penjara dengan ketentuan khusus sesuai hukum
01737|acara pidana yang berlaku bagi Anak sebagaimana di atur dalam Pasal
01738|81 (2) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01739|Peradilan Pidana Anak. Sedangkan mengenai lokasi menjalani pidana
01740|penjara akan dipertimbangkan sebagai berikut:
01741|Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 85 (1) Undang -
01742|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01743|yang menentukan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
01744|LPKA. Dalam hal ini kemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut
01745|menjelaskan: apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA,
01746|Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang
01747|penempatannya terpisah dari orang dewasa;
01748|Menimbang bahwa dalam hal ini di Kabupaten Kotawaringin
01749|Barat sendiri sudah ada Lembaga Pemasyarakatan. Dengan
01750|memperhatikan hal tersebut, Hakim berpendapat mengenai lokasi
01751|penempatan menjalani pidana Penjara  yaitu di  Lembaga
01752|Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun dengan ketentuan terpisah
01753|dari orang dewasa;
01754|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Para Anak telah
01755|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
01756|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
01757|dari pidana yang dijatuhkan;
01758|
01759|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak  tidak ditahan dan
01760|menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka  Para Anak
01761|tidak ditahan;
01762|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
01763|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01764|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01765|1. 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone;
01766|Barang bukti tersebut adalah milik Anak I. Meskipun di sidang
01767|diketahui adalah hasil dari kejahatan akan tetapi karena Anak I
01768|sudah mengembalikan ganti rugi kepada Korban maka Hakim
01769|berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I;
01770|2. 1 (Satu) buah Handphone merek Redmi;
01771|Barang bukti tersebut adalah milik Anak II. Dalam hal ini di
01772|sidang diketahui adalah hasil dari kejahatan dan karena Anak II
01773|belum juga mengembalikan ganti rugi kepada Korban maka
01774|Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada
01775|pihak TK Islam Al- Wardah melalui Saksi Anif Rosekhah Se Binti
01776|Zaini;
01777|Menimbang bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap diri
01778|Para Anak, maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang
01779|memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
01780|Keadaan  yang  memberatkan:
01781|- Perbuatan Para Anak membuat resah di masyarakat;
01782|- Anak II sempat tidak hadir di persidangan meski sudah dipanggil;
01783|- Anak II belum ada perdamaian dengan pihak Korban;
01784|Keadaan yang meringankan:
01785|- Para Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
01786|- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
01787|- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
01788|mengulanginya dikemudian hari;
01789|- Anak I sudah sepakat berdamai dengan pihak Korban;
01790|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana
01791|maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01792|
01793|MENGADILI:
01794|1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah
01795|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  pencurian dalam
01796|keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan  alternatif
01797|pertama tersebut;
01798|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu  dengan pidana
01799|penjara selama 3 (tiga) Bulan dan kepada Anak II oleh karena itu
01800|dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ditempatkan di dalam
01801|Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun dengan
01802|ketentuan terpisah dari orang dewasa;
01803|3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak I
01804|dengan syarat:
01805|- Syarat umum: tidak akan melakukan tindak pidana lagi
01806|selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 4
01807|(empat) bulan;
01808|- Syarat khusus:  mengikuti kegiatan bimbingan yang
01809|dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan
01810|Bun dalam masa pidana pengawasan;
01811|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01812|Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01813|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01814|1) 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone;
01815|Dikembalikan kepada Anak I;
01816|2) 1 (Satu) buah Handphone merek Redmi;
01817|Dikembalikan kepada pihak TK Islam Al - Wardah melalui
01818|Saksi Anif Rosekhah Se Binti Zaini.
01819|6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-
01820|masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01821|
01822|Kamis
01823|
01824|7 Mei 2026
01825|
01826|2026
01827|
01828|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026
01829|oleh Pungky Wibowo, S.H.,  M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan
01830|Negeri Pangkalan Bun , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01831|
01832|Hariyanto
01833|
01834|
01835|Panitera Pengganti,                                  Hakim,
01836|
01837| Ttd,        Ttd,
01838|        Hariyanto   Pungky Wibowo, S.H., M.H.