00471|Kopi Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang
00472|Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
00473|- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa diamankan bersama pegawainya
00474|Saksi Korban yang berusia 34 tahun serta seorang laki-laki yakni Saksi M.Syair.
00475|Saat  diamankan,  Terdakwa  sedang  melayani  tamu  di  bagian  depan  warung,
00476|sedangkan Saksi Korban berada di dalam kamar sedang melayani Saksi M.Syair
00477|untuk berhubungan intim;
00478|- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban baru 3 (tiga) hari sejak bekerja di
00479|warung kopi miliknya. Saksi Korban dibawa oleh seorang perempuan bernama
00480|DELA yang bekerja di warung   kopi  sebelah  dan berasal dari  Jember. DELA
00481|sebelumnya menawarkan kepada Terdakwa untuk mencarikan pekerja dari Jawa
00482|Timur, kemudian  Terdakwa menyetujuinya. Biaya keberangkatan Saksi  Korban
00483|dari  Jawa  Timur  ke  Tanah  Bumbu  semula  ditanggung  oleh  DELA,  kemudian
00484|diganti oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 yang meliputi tiket pesawat, travel,
00485|dan biaya lain-lain. Biaya tersebut dihitung sebagai hutang Saksi Korban yang
00486|akan dikembalikan dengan cara dicicil dari gaji yang didapat Saksi Korban dari
00487|Terdakwa
00488|- Bahwa selama bekerja selama 3 (tiga) hari, Saksi Korban melayani 6 (enam)
00489|tamu dengan tarif Rp 150.000 sampai dengan Rp 200.000 per tamu. Dari setiap
00490|pembayaran tamu, Terdakwa menerima Rp 50.000 yang dianggap sebagai sewa
00491|kamar, sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi Korban. Uang Rp 50.000 yang
00492|diterima Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan warung. 
00493|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan SAKSI KORBAN kepada tamu,
00494|melainkan  tamu  yang  datang  sudah  mengetahui  bahwa  warung  kopi  tersebut
00495|menyediakan layanan tersebut sebagaimana sudah berlangsung sejak penyewa
00496|sebelumnya, dan tamu akan bertanya harga dan bertransaksi pembayaran jasa
00497|dengan Terdakwa; 
00498|- Bahwa di mallam sebelum penangkapan, Saksi M Syair bertanya kepada
00499|Terdakwa  mengenai  tarif  yang  harus  Saksi  bayar  untuk  berhubungan  badan
00500|dengan Saksi Korban dan dijawab oleh Terdakwa “biasanya Rp 200.000” setelah
00501|itu saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada
00502|Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa. Sewaktu terjadi transaksi tersebut, Sdri.
00503|Saksi Korban  ada di  dekat Saksi  dan Terdakwa  sehingga Sdri. Saksi Korban
00504|mendengar dan melihat transaksi tersebut;
00505|
00506|- Bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai tarif karena sudah ditetapkan
00507|Rp200.000,00. Dan berdasarkan kesepakatan, pembayaran dilakukan untuk satu
00508|kali hubungan badan;
00509|- Bahwa  pemberian  uang  Rp50.000  kepada  Terdakwa  setiap  kali  SAKSI
00510|KORBAN melayani tamu dilakukan langsung oleh SAKSI KORBAN tanpa ada
00511|kesepakatan tertulis;
00512|- Bahwa warung kopi Terdakwa disewa dari Ketua RT setempat dengan harga
00513|Rp 750.000 per bulan, Warung kopi tersebut berukuran kurang lebih 3 x 8 meter,
00514|di belakangnya terdapat kamar yang digunakan SAKSI KORBAN untuk melayani
00515|tamu  sekaligus  tempat  tidurnya,  kemudian  kamar  tidur  Terdakwa,  dan  paling
00516|belakang  adalah  kamar  mandi/WC.  Warung  tersebut  sudah  dibongkar  setelah
00517|kejadian.
00518|- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00519|
00520|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
00521|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan
00522|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00523|Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah
00524|melakukan  perbuatan  pidana  dan  setelah  melalui  proses  pemeriksaan  dimuka
00525|sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah
00526|sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama oleh karena itu dituntut agar dijatuhi
00527|pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
00528|Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Tuntutan Pidana Penuntut
00529|Umum serta permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mencermati pula
00530|fakta  dipersidangan,  pada  pokoknya  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  terhadap
00531|penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa dalam konteks perkara ini yakni
00532|memilih  ketentuan  dalam  Dakwaan  Alternatif  kedua  dengan  dasar  pertimbangan
00533|yakni penerapan tindak pidana perdagangan orang dengan korban orang dewasa
00534|harus memenuhi perpaduan unsur tindakan (yang berupa merekrut, mengangkut,
00535|menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima), unsur cara (yang meliputi
00536|kekerasan,  ancaman  kekerasan,  penipuan,  pemalsuan,  penculikan,  penyekapan,
00537|penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan, penjeratan utang, memberi
00538|bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00539|memegang kendali tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
00540|negara),  dan  unsur  tujuan  (yang  berupa  eksploitasi  atau  perbuatan  yang  dapat
00541|tereksploitasi orang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
00542|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
00543|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan
00544|
00545|hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
00546|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
00547|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial);
00548|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  telah  Majelis  Hakim
00549|uraikan  sebelumnya  menyatakan  kalau  tindakan  hukum  yang  telah  Terdakwa
00550|lakukan  tidak  memenuhi  unsur  tindakan  dan  unsur  cara  karena  Terdakwa  tidak
00551|secara  langsung  merekrut Saksi  Korban  melainkan  melalui  perantara  pihak  lain,
00552|selain  itu  tidak  terbukti  unsur  adanya  ancaman  kekerasan,  pemanfaatan  posisi
00553|rentan  dan  juga  terkait  penjeratan  hutang.  Meskipun  dalam  fakta  persidangan
00554|terungkap  bahwa  Saksi  Korban  memiliki  hutang  kepada  Terdakwa  berupa  biaya
00555|keberangkatan Saksi Korban ke tempat kerjadany di warung milik Terdakwa namun
00556|demikian pembayaran hutang tersebut dapat dipenuhi melalui pendapatan atau gaji
00557|Saksi  Korban  sendiri  yang  diterima  dari  upah  menjaga  warung  milik  Terdakwa,
00558|sehingga  hemat  mejelis  hakim  tidak  ada  keterkaitan  langsung  pendapatan
00559|sampingan  Saksi  Korban  dari  menjajakan  seks  komersial  dengan  keterikatan
00560|membayar hutang kepada Terdakwa;
00561|Menimbang,  bahwa  untuk  dapat  dikatakan  seseorang  telah  melakukan
00562|eksploitasi  dalam  tindak  pidana  TPPO,  maka  harus  memenuhi  unsur  adanya
00563|pemanfaatan kondisi rentan, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan, atau paksaan
00564|terhadap  seseorang  untuk  mendapatkan  keuntungan,  baik  materiil  maupun  non-
00565|materiil, selain itu dalam tindak pidana perdagangan orang apabila korban merasa
00566|suka  dan  merasa  baik-baik  saja  serta  tidak  keberatan  dengan  kegiatan  yang
00567|dilakukannya tersebut, maka hal tersebut juga tidaklah dapat dikategorikan sebagai
00568|tindak  pidana  perdagangan  orang  karena  hal  tersebut  tidak  memenuhi  unsur
00569|eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang; 
00570|Menimbang,  bahwa  selain  itu  berdasarkan  Panduan  Penanganan  Tindak
00571|Pidana  Perdagangan  Orang  Tahun  2021  yang  diterbitkan  oleh  International
00572|Organization  for  Migration  (IOM)  Indonesia  halaman  33  dijelaskan  bahwa  cara
00573|seseorang telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dilihat
00574|dari indikator sebagai berikut: 
00575|- Adanya kekerasan, yaitu ancaman atau penggunaan kekerasan kepada korban
00576|dan/atau keluarga korban;
00577|- Menggunakan cara psikologis, merujuk pada hubungan korban dengan orang
00578|lain, ancaman ditolak oleh kelompok atau keluarga, kemarahan atau ungkapan
00579|tidak suka oleh pasangan, pemerasan;
00580|- Menggunakan  cara  ekonomi,  yaitu  memaksa  membayar  jumlah  uang  yang
00581|sangat banyak, pemotongan gaji dalam jumlah besar, jeratan hutang;
00582|
00583|- Penculikan;
00584|- Penipuan;
00585|- Penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi rentan, yaitu situasi di
00586|mana  korban  tidak  memiliki  pilihan  lain  selain  menerima  situasi  yang
00587|dialaminya;
00588|- Pembayaran kepada pihak ketiga yang mengurus pengalihan korban;
00589|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, di mana
00590|Saksi Korban sudah mengetahui bahwa pekerjaannya di warung kopi milik Terdakwa
00591|selain menjadi penjaga warung juga adalah menjajakan diri (pekerja seks komersil)
00592|dan Saksi Korban tetap menyetujui untuk berangkat dan bekerja pada Terdakwa.
00593|Saksi  Korban  juga  menerangkan  bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  memaksa  Saksi
00594|untuk melayani tamu/pelanggan, karena Saksi yang menentukan sendiri mau atau
00595|tidak  melayani  tamu/pelanggan  yang  saat  itu  datang,  sehingga  hal  tersebut
00596|membuktikan bahwa kondisi Saksi Korban tidak sedang dalam kondisi tertekan atau
00597|terpaksa  maupun  dalam  posisi  rentan.  Selain  itu  kondisi-kondisi  sebagaimana
00598|dijelaskan pada Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun
00599|2021 yang diterbitkan oleh International Organization for Migration (IOM) Indonesia
00600|juga tidak ditemukan pada perkara ini;
00601|Menimbang,  bahwa  mengacu  pada  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di
00602|persidangan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dalam pertimbangannya
00603|tersebut Majelis Hakim pada intinya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa
00604|tidaklah memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat
00605|(1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00606|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga berdasarkan landasan
00607|dasar  (basic  reasoning)  tersebut  diatas  dikaitkan  dengan  fakta  hukum  yang
00608|terungkap  dipersidangan,  Majelis  Hakim  memilih  dakwaan  alternatif  Kedua
00609|sebagaimana diatur dalam  Pasal 296 KUHP  yang unsur -unsurnya adalah sebagai
00610|berikut:
00611|1. Barang siapa; 
00612|2. Dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh
00613|orang  lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pekerjaan  atau
00614|kebiasaan;
00615|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00616|mempertimbangkan sebagai berikut:
00617|Ad.1. Unsur Barangsiapa  
00618|Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang
00619|orang sebagai subjek hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15
00620|
00621|KUHAP  adalah  Para  Terdakwa  yang  dituntut,  diperiksa,  dan  diadili  di  sidang
00622|pengadilan; 
00623|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  ini  Penuntut  Umum  telah  menghadirkan
00624|Terdakwa  Susilawati  Binti  Sumarjo  alm  dipersidangan  yang  identitasnya
00625|sebagaimana  tercantum  dalam  surat  dakwaan  telah  di  benarkan  oleh  Terdakwa
00626|sendiri,  kemudian  sepanjang  persidangan  berlangsung  tidak  terdapat  satupun
00627|petunjuk telah terjadi kekeliruan orang ( error in persona) sebagai subjek atau pelaku
00628|tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;
00629|Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam
00630|persidangan, Terdakwa adalah seorang perempuan dewasa yang mempunyai fisik
00631|yang  sehat,  sementara  secara  mental  mempunyai  penalaran  dan  daya  tangkap
00632|untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; 
00633|Menimbang,  bahwa  untuk  menetapkan  apakah  benar  Terdakwa  tersebut
00634|subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu
00635|dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah
00636|laku  perbuatan sebagaimana  yang  didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan
00637|suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari
00638|pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur " Barangsiapa” tersebut telah
00639|terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini,
00640|selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi
00641|oleh perbuatan Terdakwa;
00642|Ad.2.  Unsur  Dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan
00643|perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan
00644|menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;
00645|Menimbang,  bahwa  “kesengajaan”  adalah  bentuk  dari  kesalahan  (tindak
00646|pidana  subyektif)  yang  pada  hakikatnya  berisi  hubungan  batin  antara
00647|pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini
00648|undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan
00649|merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T ( Memorie van Toelitcting),
00650|yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” ( willens
00651|end wetten ). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki
00652|perbuatan itu  dan di samping  itu mengetahui atau  menyadari tentang apa yang
00653|dilakukan itu;
00654|Menimbang, menurut R. Soesilo dan Sianturi unsur “mata pencaharian atau
00655|kebiasaan” perlu dibuktikan dimana mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah
00656|yang diterima tetapi cukuplah ada pembayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang
00657|kali (R. Soesilo, 1996:212). Sedangkan unsur “menyebabkan atau mempermudah”,
00658|
00659|menurut  R.  Soesilo  pasal  ini  berguna  untuk  memberantas  orang-orang  yang
00660|mengadakan  rumah  bordil  atau  tempat  pelacuran.  Selanjutnya  R.  Sianturi
00661|menyebutkan  bahwa  Pasal  296  KUHP  sengaja  diadakan  untuk  memerangi
00662|percabulan, termasuk persetubuhan tercela (R.Sianturi, 1989:248-247). Berdasarkan
00663|hal tersebut unsur menyebabkan atau memudahkan dalam hal ini adalah memberi
00664|kemudahan  yang  dapat  saja  berupa  fasilitas  atau  sarana  yang  bisa  membuat
00665|terjadinya  suatu  kegiatan  atau  peristiwa  tersebut,  dan  dapat  juga  menjadi
00666|penghubung atau perantara terjadinya suatu peristiwa;
00667|Menimbang,  bahwa  “perbuatan  cabul”  ialah  segala  perbuatan  yang
00668|melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam
00669|lingkungan  nafsu  birahi  kelamin,  misalnya  cium-ciuman,  meraba-raba  anggota
00670|kemaluan,  meraba-raba  buah  dada.  Ditambahkan  oleh  Moh.  Anwar  bahwa
00671|pengertian perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan
00672|atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan  terhadap badan atau dengan badan
00673|sendiri  maupun  badan  orang  lain  yang  melanggar  kesopanan  (Moh.  Anwar,
00674|1983:231);
00675|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
00676|dari keterangan para saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa peristiwa
00677|razia  penangkapan  dan  penggeledahan  terjadi  pada  hari  Jumat  tanggal  08
00678|November 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Warung Kopi Terdakwa di Jalan Raya
00679|Serongga Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
00680|Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa diamankan bersama
00681|pegawainya Saksi Korban yang berusia 34 tahun serta seorang laki-laki yakni Saksi
00682|M.Syair. Saat diamankan, Terdakwa sedang melayani tamu di bagian depan warung,
00683|sedangkan Saksi Korban berada di dalam kamar sedang melayani Saksi M.Syair
00684|untuk berhubungan intim;
00685|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  mengenal  Saksi  Korban  baru  3  (tiga)  hari
00686|sejak  bekerja  di  warung  kopi  miliknya.  Saksi  Korban  dibawa  oleh  seorang
00687|perempuan bernama DELA yang bekerja di warung  kopi sebelah dan berasal dari
00688|Jember.  DELA  sebelumnya  menawarkan  kepada  Terdakwa  untuk  mencarikan
00689|pekerja dari Jawa Timur, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Biaya keberangkatan
00690|Saksi Korban dari Jawa Timur ke Tanah Bumbu semula ditanggung oleh DELA,
00691|kemudian diganti oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 yang meliputi tiket pesawat,
00692|travel, dan biaya lain-lain. Biaya tersebut dihitung sebagai hutang Saksi Korban yang
00693|akan  dikembalikan  dengan  cara  dicicil  dari  gaji  yang  didapat  Saksi  Korban  dari
00694|Terdakwa;
00695|
00696|Bahwa selama bekerja selama 3 (tiga) hari, Saksi Korban melayani 6 (enam)
00697|tamu dengan tarif Rp 150.000 sampai dengan Rp 200.000 per tamu. Dari setiap
00698|pembayaran tamu, Terdakwa menerima Rp 50.000 yang dianggap sebagai sewa
00699|kamar, sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi Korban. Uang Rp 50.000 yang
00700|diterima Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan warung. 
00701|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan SAKSI KORBAN
00702|kepada tamu, melainkan tamu yang datang sudah mengetahui bahwa warung kopi
00703|tersebut  menyediakan  layanan  tersebut  sebagaimana  sudah  berlangsung  sejak
00704|penyewa sebelumnya, dan tamu akan bertanya harga dan bertransaksi pembayaran
00705|jasa dengan Terdakwa;
00706|Menimbang,  bahwa  di  malam  pada  saat  penangkapan,  Saksi  M  Syair
00707|bertanya  kepada  Terdakwa  mengenai  tarif  yang  harus  Saksi  bayar  untuk
00708|berhubungan badan dengan Saksi Korban dan dijawab oleh Terdakwa “biasanya
00709|Rp200.000” setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus
00710|ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa. Sewaktu terjadi transaksi
00711|tersebut, Saksi Korban ada di dekat Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi Korban
00712|mendengar dan melihat transaksi tersebut;
00713|Menimbang, bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai tarif karena sudah
00714|ditetapkan  Rp200.000,00.  Dan  berdasarkan  kesepakatan,  pembayaran  dilakukan
00715|untuk satu kali hubungan badan dan pemberian uang Rp50.000 kepada Terdakwa
00716|setiap kali SAKSI KORBAN melayani tamu dilakukan langsung oleh SAKSI KORBAN
00717|tanpa ada kesepakatan tertulis;
00718|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  Majelis  Hakim
00719|berpendapat unsur “Dengan sengaja menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain
00720|dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan” telah terpenuhi;
00721|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  296 KUHP  telah
00722|terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00723|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00724|dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
00725|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00726|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00727|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
00728|mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
00729|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00730|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
00731|Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil  sangkalan  T erdakwa dan/atau  Penasihat
00732|Hukum T erdakwa pada nota pembelaannya yang pada pokoknya membantah dakwaan
00733|
00734|Penuntut  Umum  dengan  alasan  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  dapat
00735|dikategorikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengingat mereka yang
00736|terlibat secara sukarela, tidak ada paksaan atau eksploitasi denggan demikian pasal
00737|yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum tersebut tidak tepat dan tidak terbukti;
00738|Menimbang, bahwa pembelaan tersebut telah majelis hakim akomodir dan
00739|pertimbangkan sebelum menentukan dakwaan alternatif mana yang terpenuhi, di