00717|Malaysia tersebut T erdakwa tidak ada memiliki Perusahaan Travel dan ijin
00718|trayek;
00719|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh
00720|instansi yang berwenang terkait memfasilitasi 1 (satu) orang CPMI yang
00721|akan bekerja di Malaysia tersebut;
00722|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00723|Luar Negeri;
00724|- Bahwa pada awalnya T erdakwa tidak tahu sdra DEDE BIN MEMED
00725|mendapatkan  kontak  T erdakwa  dari  siapa  namun  kemudian  T erdakwa
00726|berkomunikasi denagn sdra DEDE BIN MEMED karena dirinya meminta
00727|bantuan  T erdakwa  untuk  memfasilitasi  perjalan  berangkat  masuk
00728|kemalaysia  untuk  bekerja  Kemudian  T erdakwa  membantunya  dengan
00729|memberitahu biaya fasilitasi tersebut yaitu akomodasi dari bandara supadio
00730|sampai ke entikong kab. Sanggau dengan harga Rp.3.500.000,- sedangkan
00731|untuk pembuatan paspor seharga Rp.4.000.000.- dan disetujui oleh sdra
00732|DEDE BIN MEMED tersebut dan akhirnya disepakati jika sdra DEDE BIN
00733|MEMED berangkat dari Jakarta menuju Pontianak pada hari senin tanggal
00734|18 November 2024 sekira pukul 16.50 Wib dari Jakarta dan sampai di
00735|Bandara Supadio sekira pukul 18.25 Wib yang mana setelah itu T erdakwa
00736|meminta bantuan sdra NASIR untuk menjemput sdra DEDE BIN MEMED di
00737|bandara  dengan  upah  Rp.50.000,-  untuk  kemudian  dibawa  kerumah
00738|T erdakwa yang beralamat Jl. Adi Sucipto Komp Pondok Kita B 42 RT/Rw
00739|004/004 Desa T eluk Kapuas Kec. Sungai Raya untuk selanjutnya akan
00740|T erdakwa bawa ke Entikong untuk bertemu dengan sdra SUKUR untuk
00741|pengurusan pembuatan paspor dan cop masuk keberangkatan bekerja ke
00742|
00743|Malaysia  nantinya  namun  belum  semua  terlaksana  sdra  DEDE  BIN
00744|MEMED  dan  T erdakwa  sudah  diamankan  oleh  pihak  kepolisian  untuk
00745|dibawa ke Mapolda Kalbar untuk pemerikasan lebih lanjut terkait CPMI non
00746|procedural;
00747|- Bahwa  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  penampungan  untuk
00748|menampung CPMI tersebut;
00749|- Bahwa awalnya T erdakwa tidak mengetahui siapa 1 (satu) orang
00750|CPMI  yang akan T erdakwa fasilitasi berangkat kerja ke Malaysia karena
00751|T erdakwa hanya mengetahui dari kontak hanphone T erdakwa kasi nama
00752|emilsunda379;
00753|- Bahwa peran T erdakwa dalam memfasilitasi 1 (satu) orang CPMI
00754|tersebut  maupun  CPMI  lain  yang  telah  T erdakwa  fasilitasi  adalah
00755|memfasilitasi  keberangkatan  ke  entkong  untuk  di  berikan  kepada  sdr
00756|SUKUR dan mengurus CPMI untuk di urus papornya oleh sdr SUKUR di
00757|Entikong;
00758|- Bahwa T erdakwa menggunakan jasa sdr NASIR untuk membawa
00759|penumpang  yang  tidak  banyak  hanya  2  (dua)  orang  maka  T erdakwa
00760|menggunakan jasa sdsr NASIR;
00761|- Bahwa T erdakwa mendapat keuntungan tidak menentu tergantung
00762|jumlah  penumpang  yang  diberangkatkan  ke  Malaysia  dan  yang  mau
00763|mengurus paspor di Entikong, terdahulu T erdakwa mendapat keuntungan
00764|bersih sekitar Rp700.000,00 sekali pengantaran dan sudah di potong makan
00765|dan minyak di perjalanan untuk satu orang;
00766|- Bahwa  T erdakwa  mengenali  barang  bukti  yang  diperlihatkan
00767|dipersidangan;
00768|- Bahwa T erdakwa mengenali foto rumah yang beralamat di Jalan
00769|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00770|Sungai Raya tersebut adalah rumah yang T erdakwa kontrak untuk rumah
00771|transit para  CPMI yang  T erdakwa  fasilitasi  untuk  berangkat  bekerja  ke
00772|Malaysia;
00773|- Bahwa T erdakwa mengenali sepedamotor tersebut yang digunakan
00774|oleh sdr NASIR untuk membawa 1 (Satu) orang CPMI atasnama DEDE BIN
00775|MEMED dari bandara Supadio ke rumah T erdakwa yang beralamat di Jalan
00776|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00777|Sungai Raya;
00778|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00779|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00780|
00781|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00782|negeri;
00783|
00784|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00785|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, T erdakwa dapat dinyatakan
00786|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00787|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00788|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18
00789|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya
00790|adalah sebagai berikut:
00791|1. Orang perseorangan;
00792|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00793|dimaksud dalam Pasal 69; 
00794|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00795|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00796|Ad.1 Orang perseorangan; 
00797|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00798|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00799|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00800|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00801|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00802|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00803|menghadapkan T erdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta
00804|keterangan T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di
00805|persidangan tersebut adalah benar T erdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut
00806|Umum  sesuai  dengan  identitas  T erdakwa  sebagaimana  tersebut  dalam  surat
00807|dakwaan;
00808|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00809|Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00810|Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan  antara  lain  calo  atau
00811|individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran
00812|Indonesia;
00813|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00814|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00815|T erdakwa merupakan pelaku tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja
00816|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00817|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00818|
00819|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00820|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00821|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00822|berdasarkan  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang Nomor 18  tahun  2017  tentang
00823|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00824|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
00825|wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18
00826|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang
00827|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
00828|artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perseorangan  yang  tidak
00829|memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri
00830|merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00831|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00832|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00833|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00834|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00835|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00836|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00837|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00838|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00839|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00840|sehat jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan
00841|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00842|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00843|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00844|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00845|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00846|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00847|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00848|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00849|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00850|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00851|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00852|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00853|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00854|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui
00855|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi pada Hari Senin
00856|
00857|18  November  2024  sekira  Pukul  22.30  Wib  di  rumah  T erdakwa  yang
00858|beralamat di Jl. Adi Sucipto Komp Pondok Kita B 42, RT 04 RW 004, Desa
00859|T eluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya;
00860|- Bahwa  dalam  memfasilitasi  para  CPMI  yang  akan  bekerja  di
00861|Malaysia tersebut T erdakwa tidak ada memiliki Perusahaan Travel dan ijin
00862|trayek;
00863|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh
00864|instansi yang berwenang terkait memfasilitasi 1 (satu) orang CPMI yang
00865|akan bekerja di Malaysia tersebut;
00866|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00867|Luar Negeri;
00868|- Bahwa pada awalnya T erdakwa tidak tahu sdra DEDE BIN MEMED
00869|mendapatkan  kontak  T erdakwa  dari  siapa  namun  kemudian  T erdakwa
00870|berkomunikasi denagn sdra DEDE BIN MEMED karena dirinya meminta
00871|bantuan  T erdakwa  untuk  memfasilitasi  perjalan  berangkat  masuk
00872|kemalaysia  untuk  bekerja  Kemudian  T erdakwa  membantunya  dengan
00873|memberitahu biaya fasilitasi tersebut yaitu akomodasi dari bandara supadio
00874|sampai ke entikong kab. Sanggau dengan harga Rp.3.500.000,- sedangkan
00875|untuk pembuatan paspor seharga Rp.4.000.000.- dan disetujui oleh sdra
00876|DEDE BIN MEMED tersebut dan akhirnya disepakati jika sdra DEDE BIN
00877|MEMED berangkat dari Jakarta menuju Pontianak pada hari senin tanggal
00878|18 November 2024 sekira pukul 16.50 Wib dari Jakarta dan sampai di
00879|Bandara Supadio sekira pukul 18.25 Wib yang mana setelah itu T erdakwa
00880|meminta bantuan sdra NASIR untuk menjemput sdra DEDE BIN MEMED di
00881|bandara  dengan  upah  Rp.50.000,-  untuk  kemudian  dibawa  kerumah
00882|T erdakwa yang beralamat Jl. Adi Sucipto Komp Pondok Kita B 42 RT/Rw
00883|004/004 Desa T eluk Kapuas Kec. Sungai Raya untuk selanjutnya akan
00884|T erdakwa bawa ke Entikong untuk bertemu dengan sdra SUKUR untuk
00885|pengurusan pembuatan paspor dan cop masuk keberangkatan bekerja ke
00886|Malaysia  nantinya  namun  belum  semua  terlaksana  sdra  DEDE  BIN
00887|MEMED  dan  T erdakwa  sudah  diamankan  oleh  pihak  kepolisian  untuk
00888|dibawa ke Mapolda Kalbar untuk pemerikasan lebih lanjut terkait CPMI non
00889|procedural;
00890|- Bahwa  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  penampungan  untuk
00891|menampung CPMI tersebut;
00892|- Bahwa awalnya T erdakwa tidak mengetahui siapa 1 (satu) orang
00893|CPMI  yang akan T erdakwa fasilitasi berangkat kerja ke Malaysia karena
00894|
00895|T erdakwa hanya mengetahui dari kontak hanphone T erdakwa kasi nama
00896|emilsunda379;
00897|- Bahwa peran T erdakwa dalam memfasilitasi 1 (satu) orang CPMI
00898|tersebut  maupun  CPMI  lain  yang  telah  T erdakwa  fasilitasi  adalah
00899|memfasilitasi  keberangkatan  ke  entkong  untuk  di  berikan  kepada  sdr
00900|SUKUR dan mengurus CPMI untuk di urus papornya oleh sdr SUKUR di
00901|Entikong;
00902|- Bahwa T erdakwa menggunakan jasa sdr NASIR untuk membawa
00903|penumpang  yang  tidak  banyak  hanya  2  (dua)  orang  maka  T erdakwa
00904|menggunakan jasa sdsr NASIR;
00905|- Bahwa T erdakwa mendapat keuntungan tidak menentu tergantung
00906|jumlah  penumpang  yang  diberangkatkan  ke  Malaysia  dan  yang  mau
00907|mengurus paspor di Entikong, terdahulu T erdakwa mendapat keuntungan
00908|bersih sekitar Rp700.000,00 sekali pengantaran dan sudah di potong makan
00909|dan minyak di perjalanan untuk satu orang;
00910|- Bahwa  T erdakwa  mengenali  barang  bukti  yang  diperlihatkan
00911|dipersidangan;
00912|- Bahwa T erdakwa mengenali foto rumah yang beralamat di Jalan
00913|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00914|Sungai Raya tersebut adalah rumah yang T erdakwa kontrak untuk rumah
00915|transit para  CPMI yang  T erdakwa  fasilitasi  untuk  berangkat  bekerja  ke
00916|Malaysia;
00917|- Bahwa T erdakwa mengenali sepedamotor tersebut yang digunakan
00918|oleh sdr NASIR untuk membawa 1 (Satu) orang CPMI atasnama DEDE BIN
00919|MEMED dari bandara Supadio ke rumah T erdakwa yang beralamat di Jalan
00920|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00921|Sungai Raya;
00922|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00923|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00924|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00925|negeri;
00926| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00927|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00928|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00929|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00930|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00931|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00932|
00933|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00934|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00935|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00936|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00937|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00938|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00939|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00940|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00941|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00942|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00943|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00944|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00945|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00946|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00947|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00948|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00949|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00950|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah
00951|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00952|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00953|tunggal Penuntut Umum;
00954|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00955|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00956|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00957|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00958|Menimbang, bahwa oleh  karena  T erdakwa  mampu bertanggung  jawab,
00959|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00960|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00961|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00962|T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00963|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00964|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00965|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00966|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00967|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00968|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00969|T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00970|
00971|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00972|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00973|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00974|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00975|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00976|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00977|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00978|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00979|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00980|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00981|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00982|masyarakat;
00983|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00984|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan
00985|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00986|suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan
00987|yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00988|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00989|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00990|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00991|keadaan T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00992|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00993|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00994|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan