00869|terdapat  kerjasama  diantara  Anak  dan  rekan-rekannya  untuk  mewujudkan
00870|perbuatan  “Secara  tidak  sah  yang  memanen hasil  perkebunan” ,  dengan
00871|demikian termasuk kualifikasi perbuatan turut serta melakukan tindak pidana;
00872|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
00873|tersebut, maka unsur “ Turut serta melakukan Tindak Pidana ” pada dakwaan
00874|alternatif  kedua  Penuntut  Umum  harus  dipandang  telah  terpenuhi  dalam
00875|perbuatan Anak;
00876|Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 107 huruf d Undang- und
00877|ang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 20 huruf c Undang-un
00878|dang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  telah
00879|terpenuhi seluruhnya, maka  Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah
00880|dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  oleh
00881|Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;
00882|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Anak  dan  Advokat  yang
00883|memohon  hukuman  seringan-ringannya  akan  Majelis  Hakim  pertimbangkan
00884|bersama dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang menjadi pedoman dalam
00885|menjatuhkan pidana bagi diri Anak, termasuk hal-hal yang memberatkan dan
00886|meringankan bagi Anak;
00887|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah  atas
00888|tindak  pidana  yang  dilakukannya,  Anak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban
00889|pidana;
00890|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana  dikenal  asas
00891|pertanggungjawaban  pidana  yaitu  geen  straf  zonder  schuld,  yang  berarti
00892|seseorang  tidak  dapat  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan  yang  dapat
00893|dipertanggungjawabkan kepadanya, yang mana asas tersebut dimanifestasikan
00894|dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Un
00895|dang-Undang  Hukum  Pidana yaitu  setiap  orang  hanya  dapat  dimintai
00896|pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ( dolus)
00897|atau karena kealpaan (culpa);
00898|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  pendapat
00899|Pompe,  yang  mengemukakan  syarat  untuk  dikatakan  sebagai  kesengajaan
00900|adalah  willens en wetens  atau menghendaki dan mengetahui. Bahwa secara
00901|doktrinal, kesengajaan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya kesengajaan
00902|sebagai  maksud,  kesengajaan  sebagai  kepastian,  kesengajaan  sebagai
00903|Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Spt
00904|
00905|kemungkinan, kesengajaan bersyarat ( dolus eventualis), dll. Bahwa sedangkan
00906|yang  dimaksud  alpa  adalah  kelalaian,  kurang  hati-hati,  dalam  melakukan
00907|sebuah perbuatan;
00908|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
00909|persidangan  jika  secara  objektif  menunjukkan  bahwa  dalam  melakuan
00910|perbuatan  memanen  buah  kelapa  sawit  milik  orang  lain  merupakan  tujuan
00911|utama  dari  perbuatan  Anak  beserta  rekan-rekannya,  bukan  sekadar
00912|kemungkinan akibat, maka dapat dinilai bahwa Anak mengetahui, memahami,
00913|dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, yakni
00914|secara  tidak  sah  memanen  hasil  perkebunan,  oleh  karena  akibat  terlarang
00915|tersebut  merupakan  maksud  yang  dituju  dari  seluruh  rangkaian  perbuatan,
00916|sehingga hal itu dipandang sebagai kesengajaan sebagai maksud ( opzet als
00917|oogmerk);
00918|Menimbang,  bahwa  terhadap  kesalahan  Anak  dalam  bentuk
00919|kesengajaan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ( vide
00920|Pasal 40 s.d. Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Und
00921|ang-Undang Hukum Pidana ) yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, dan
00922|Anak  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab,  maka  Anak  harus
00923|dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00924|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Hakim
00925|dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis pemidanaan yang tepat
00926|bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, terutama tentang tujuan penjatuhan
00927|pidana  terhadap Anak tersebut yaitu  bukanlah  semata-mata sebagai bentuk
00928|balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar
00929|Anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan
00930|dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;
00931|Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memilih jenis pidana
00932|yang tepat bagi Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian
00933|Kemasyarakatan;
00934|Menimbang,  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai
00935|Pemasyarakatan  Kelas  II  Sampit  dalam  Laporan  Hasil  Penelitian
00936|Kemasyarakatan atas nama Anak tertanggal 31 Maret 2026 yang dibuat oleh
00937|Rico  Marthin  Immanuel,  S.H.,  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
00938|Pemasyarakatan  Kelas  II  Sampit,  telah  memberikan  kesimpulan  sebagai
00939|berikut: 
00940|1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dipengaruhi beberapa faktor,
00941|yaitu kondisi psikologis Anak yang masih labil, kurangnya pengawasan dari
00942|Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Spt
00943|
00944|orang tua, serta kuatnya pengaruh lingkungan pergaulan, khususnya dari
00945|pamannya  yang  turut  mengajak  melakukan  perbuatan  tersebut.  Anak
00946|merupakan pribadi yang penurut dan mudah terpengaruh, sehingga belum
00947|mampu menolak ajakan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.
00948|Anak menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan menyatakan
00949|tidak akan mengulanginya kembali. Dengan demikian pebuatan Anak bukan
00950|merupakan  niat  jahat  yang  menetap,  melainkan  lebih  disebabkan  faktor
00951|situasional  dan  lingkungan,  sehingga  Anak  layak  untuk  diupayakan
00952|penyelesaian  melalui  Diversi  guna  memberikan  kesempatan  bagi  Anak
00953|untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara
00954|wajar;
00955|2. Pihak korban dalam perkara ini adalah perusahaan perkebunan kelapa
00956|sawit. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada prinsipnya penyelesaian
00957|perkara  diserahkan  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  namun  masih
00958|dimungkinkan  adanya  penyelesaian  melalui  Diversi  dengan
00959|mempertimbangkan adanya itikad baik dari Anak. Orang tua Anak pada
00960|dasarnya  menyambut  baik  upaya  Diversi  dan  menyatakan  kesediannya
00961|untuk  bertanggung  jawab  dalam  proses  pembinaan,  pengawasan,  serta
00962|mendukung setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah Diversi;
00963|3. Bentuk kesepakatan Diversi yang direkomendasikan adalah perdamaian
00964|dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian  sesuai  kesepakatan  para  pihak,
00965|penyerahan  kembali  Anak  kepada  orang  tua  untuk  dibina  dan  diawasi,
00966|pelayanan  masyarakat,  serta  pembimbingan  oleh  Pembimbing
00967|Kemasyarakatan.  Jenis  kegiatan  dan  bentuk  tanggung  jawab  Anak
00968|selanjutnya akan disepakati bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dala
00969|musyawarah Diversi;
00970|Menimbang,  bahwa  dalam  hasil  Penelitian  Masyarakat  tersebut
00971|mencantumkan  rekomendasi  agar  dilakukan  perdamaian  dengan  atau tanpa
00972|ganti  kerugian  sesuai  kesepakatan  para  pihak,  penyerahan  kembali  Anak
00973|kepada  orang  tua  untuk  dibina  dan  diawasi,  pelayanan  masyarakat,  serta
00974|pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jenis kegiatan dan bentuk
00975|tanggung jawab Anak selanjutnya akan disepakati bersama oleh seluruh pihak
00976|yang terlibat dala musyawarah Diversi;
00977|Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut
00978|tetap  menjadi  pedoman  bagi  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman
00979|terhadap  Anak.  Dalam  perkara  ini  musyawarah  Diversi  sebagaimana
00980|direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan telah diupayakan namun
00981|Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Spt
00982|
00983|pihak  korban  tidak  bersedia  berdamai  dan  menghendaki  perkara  ini  tetap
00984|dilanjutkan  sesuai  proses  hukum  yang  berlaku.  Selanjutnya  terhadap
00985|rekomendasi berupa penyerahan kembali Anak kepada orang tua untuk dibina
00986|dan  diawasi,  pelayanan  masyarakat,  serta  pembimbingan  oleh  Pembimbing
00987|Kemasyarakatan, Majelis Hakim di persidangan menemukan fakta bahwa Anak
00988|sudah tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan ikut Sdr. Uber yang masih
00989|ada  hubungan  kekerabatan  dengannya,  dan  Anak  juga  dalam  kondisi  tidak
00990|meneruskan sekolahnya, dengan demikian mengembalikan Anak kepada orang
00991|tuanya menjadi kurang tepat karena selama ini orang tua Anak kurang maksimal
00992|dalam mengurus dan mengawasi Anak;
00993|Menimbang,  bahwa  selain  mempertimbangkan  hasil  Penelitian
00994|Kemasyarakatan tersebut, dalam menjatuhkan hukuman yang tepat bagi Anak,
00995|Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00996|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya:
00997|a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
00998|b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
00999|c) Sikap batin pelaku tindak pidana;
01000|d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
01001|e) Cara melakukan tindak pidana;
01002|f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan  tindak pidana;
01003|g) Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  tindak
01004|pidana;
01005|h) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
01006|i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
01007|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  tersebut  di  atas  bersifat
01008|kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan
01009|pedoman yang memiliki relevansi dalam perkara ini;
01010|Menimbang, bahwa terhadap pedoman pemidanaan huruf a, c, d, e, f,
01011|telah  dipertimbangkan  sebelumnya  di  dalam  pertimbangan  mengenai  fakta
01012|hukum dan pertimbangan unsur pasal serta di dalam pertimbangan mengenai
01013|kesalahan,  sehingga  Majelis  tidak  akan  mempertimbangkan  ulang  poin-poin
01014|tersebut;
01015|Menimbang, bahwa terhadap pedoman pemidanaan huruf b, h, dan i,
01016|diketahui jika motif Anak melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen
01017|hasil perkebunan adalah untuk menjual buah kelapa sawit demi memperoleh
01018|keuntungan bagi dirinya, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi
01019|Anak untuk melakukan tindak pidana karena sejatinya masih terdapat upaya lain
01020|Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Spt
01021|
01022|untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus melakukan tindak pidana tersebut,
01023|sedangkan dalam perkara  a quo  yang menjadi korban akibat perbuatan Anak
01024|adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan yang telah
01025|dirugikan akibat perbuatan Anak karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak
01026|mengakibatkan  berkurangnya  produksi  buah  kelapa  sawit  dari  lahan
01027|perkebunan perusahaan tersebut;
01028|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
01029|Majelis Hakim berpendapat jika pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak agar
01030|Anak  dapat  menginsyafi  perbuatannya  adalah  berupa  pidana  penjara
01031|sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a jo Pasal 68 Undang-undan
01032|g Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang
01033|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01034|Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap
01035|Anak, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun
01036|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pembatasan
01037|kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
01038|maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
01039|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  orang  tua  Anak,  Pembimbing
01040|Kemasyarakatan, Advokat, dan Pekerja  Sosial  Profesional  dari Dinas Sosial
01041|Kabupaten  Seruyan  telah  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan
01042|tanggapannya  dan  menerangkan  hal-hal  yang  berguna  bagi  masa  depan
01043|Anaknya, sebagai berikut:
01044|- Seluruhnya berharap Anak dapat memperbaiki dirinya dan lebih hati-hati
01045|di kemudian hari;
01046|- Seluruhnya berharap Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;
01047|- Seluruhnya berharap apabila Anak dijatuhi pidana penjara, maka pidana
01048|yang dijatuhkan adalah penjara dengan seringan-ringannya;
01049|- Seluruhnya  berpendapat  Anak  masih  bisa  dibina,  dan  penyebab
01050|perbuatan  Anak  adalah  karena  besarnya pengaruh buruk dari lingkungan
01051|sekitar, bukan karena niat jahat yang menetap pada diri Anak;
01052|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 60  ayat (3) Undang-
01053|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
01054|mewajibkan  Hakim  untuk  mempertimbangkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01055|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01056|putusan pada perkara Anak sebagaimana telah terurai di atas, maka dalam hal
01057|pertimbangan mengenai penjatuhan pidana pada Anak dalam perkara ini, Hakim
01058|berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak agar ke depannya Anak dapat
01059|Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Spt
01060|
01061|memperbaiki prilakunya, maka perlu dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di
01062|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
01063|Menimbang,  bahwa  karena  belum  terdapat  Lembaga  Pembinaan
01064|Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka hukuman tersebut
01065|dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat, yaitu di
01066|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya;
01067|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01068|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01069|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01070|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01071|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01072|berada dalam tahanan;
01073|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01074|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01075|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01076|- TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh
01077|lima)  janjang  dengan  berat  bersih  790  (tujuh  ratus  sembilan  puluh
01078|kilogram);
01079|- 1 (satu)  unit kendaraan motor  merek Yamaha  Jupiter  Z warna
01080|Merah Hitam dengan Nomor Polisi H 2116 VN;
01081|- 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Supra X 125 Merah
01082|Hitam tanpa Nomor Polisi;
01083|- 2 (dua) Buah Tojok;
01084|- 2 (dua) buah bronjong/keranjang motor;
01085|- 1 (satu) buah senter merek Dony;
01086|- 1  (satu)  lembar  “Weighbridge  card”  (Kartu  Jembatan  Timbang)
01087|Date 25/03/2026 dengan total berat bersih ( NET WEIGHT ) 790 (tujuh
01088|ratus sembilan puluh kilogram);
01089|Barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain
01090|atas nama Suberman alias Uber Bin Mahurin, dengan demikian perlu ditetapkan
01091|dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
01092|atas nama Suberman alias Uber Bin Mahurin; 
01093|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
01094|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01095|meringankan bagi Anak: 
01096|Keadaan yang memberatkan:
01097|Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Spt
01098|
01099|- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
01100|- Tidak  ada  upaya  dari  Anak  maupun  orang  tuanya  untuk  mengganti
01101|kerugian kepada korban;
01102|Keadaan yang meringankan:
01103|- Anak terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
01104|- Anak  masih  berusia  sangat  muda  dan  belum  pernah  dihukum
01105|sebelumnya;
01106|- Masa depan Anak masih panjang dan cukup waktu untuk memperbaiki
01107|diri di kemudian hari;
01108|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak dijatuhi pidana maka haruslah
01109|dibebani untuk membayar biaya perkara;
01110|Memperhatikan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01111|Peradilan Pidana Anak, Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 201
01112|4 tentang Perkebunan Jo. Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 202
01113|3  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-undang  Nomor  1
01114|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Undang-undang
01115|Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana,
01116|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana, serta
01117|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01118|
01119|MENGADILI:
01120|1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan
01121|bersalah melakukan tindak pidana  “Turut serta s ecara tidak sah memanen
01122|hasil perkebunan ” sebagaimana dalam dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut
01123|Umum;
01124|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01125|selama  4  (empat)  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)
01126|terdekat yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya;
01127|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01128|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01129|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01130|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01131|- TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh
01132|lima)  janjang  dengan  berat  bersih  790  (tujuh  ratus  sembilan  puluh
01133|kilogram);
01134|- 1 (satu)  unit kendaraan motor  merek Yamaha  Jupiter  Z warna
01135|Merah Hitam dengan Nomor Polisi H 2116 VN;
01136|Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Spt
01137|
01138|- 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Supra X 125 Merah
01139|Hitam tanpa Nomor Polisi;
01140|- 2 (dua) Buah Tojok;
01141|- 2 (dua) buah bronjong/keranjang motor;
01142|- 1 (satu) buah senter merek Dony;
01143|- 1  (satu)  lembar  “Weighbridge  card”  (Kartu  Jembatan  Timbang)
01144|Date 25/03/2026 dengan total berat bersih ( NET WEIGHT ) 790 (tujuh
01145|ratus sembilan puluh kilogram);
01146|Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
01147|lain atas nama Suberman alias Uber Bin Mahurin;
01148|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
01149|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01150|
01151|Kamis
01152|
01153|23
01154|
01155|2026
01156|
01157|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01158|Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026, oleh kami,
01159|Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani,
01160|S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim