01227|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01228|atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
01229|Republik Indonesia;
01230|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
01231|mempertimbangkan sebagai berikut:
01232|Ad.1 Setiap orang;
01233|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa
01234|saja sebagai subjek hukum yang d idakwa melakukan suatu tindak pidana
01235|sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
01236|Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa
01237|dirinya merupakan orang yang bernama FELIX WEA WOGHA Alias FIAN dengan
01238|identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan,
01239|dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam
01240|surat dakwaan Penuntut Umum;
01241|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis
01242|Hakim menilai unsur ”setiap orang” telah terpenuhi;
01243|Ad.2 Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
01244|atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
01245|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
01246|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
01247|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk
01248|tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
01249|Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah
01250|satu anasir terpenuhi, maka kesatuan unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi
01251|menurut hukum;
01252|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan menurut Pasal 1
01253|angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01254|Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak,
01255|mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau
01256|komunitasnya;
01257|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi menurut Pasal 1
01258|angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200 7 tentang Pemberantasan Tindak
01259|
01260|Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End
01261|
01262|Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01263|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01264|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01265|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01266|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
01267|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01268|maupun immateriil;
01269|Menimbang, bahwa dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01270|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan kata
01271|“untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa
01272|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01273|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
01274|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;
01275|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan, Terdakwa
01276|menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) kepada Saksi Sri
01277|Rahayu Saputri dan Saksi Elisabeth Apriana Lewung, serta pekerjaan penjaga ternak
01278|atau tambang kepada Saksi Adrianus Gela dengan lokasi bekerja di Jakarta,
01279|Pekanbaru, Jambi, Batam atau Medan ya ng ditawarkan melalui chat facebook
01280|terhadap Saksi Sri Rahayu Saputri dan Saksi Elisabeth Apriana Lewung, dengan janji
01281|upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan
01282|Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan persyaratan fotokopi KTP,
01283|KK, Pasfoto, Foto Gandeng dengan orang tua, dan fotokopi KTP orang tua, tanpa
01284|adanya persiapan keberangkatan seperti pelatihan kerja, kejelasan tempat bekerja,
01285|jaminan keselamatan, serta kejelasan mengenai dipekerjakan di daerah mana dan
01286|kepada siapa;
01287|Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menawarkan pekerjaan dan
01288|membawa saksi-saksi menuju ke Labuan Bajo yang kemudian akan diberangkatkan
01289|ke Surabaya dan Jakarta, walaupun penawaran tersebut sepenuhnya disetujui oleh
01290|saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu tindakan
01291|“Perekrutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 9
01292|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01293|Perdagangan Orang;
01294|Menimbang, bahwa perekrutan yang Terdakwa lakukan tersebut, apabila
01295|dianalisa menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
01296|18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, merupakan sektor
01297|informal yang melakukan perekrutan terhadap Pekerja Rumah Tangga atau yang
01298|
01299|Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End
01300|
01301|disebut juga P3RT, yang mana kemudian dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri
01302|Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam
01303|Negeri diatur “Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disebut SPR adalah izin yang
01304|diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
01305|ketenagakerjaan provinsi kepada Pemberi Kerja, PPTKS, atau P3RT untuk merekrut
01306|Pencari Kerja dalam rangka kebutuhan Tenaga Kerja antar daerah”;
01307|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memberikan
01308|pekerjaan adalah atasan Terdakwa yang bernama Asrianto melalui PT Pelita Dwi
01309|Karya, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 45 dan 46 Peraturan Menteri
01310|Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam
01311|Negeri, perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai “Pemberi Kerja”, yang mana
01312|Pemberi Kerja tersebut apabila ingin melakukan perekrutan di luar provinsi domisili
01313|Pemberi Kerja yaitu Banten, wajib memiliki SPR dan SPP AKAD (Surat Persetujuan
01314|Penempatan Antar Kerja Antar Daerah) yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan
01315|Provinsi, yang mana dokumen -dokumen persyaratan tersebut tidak dimiliki oleh
01316|Terdakwa sebagai pelaksana dari perekrutan yang ditugaskan oleh PT Pelita Dwi
01317|Karya tersebut;
01318|Menimbang, bahwa apabila m endasarkan pada upah minimum provinsi
01319|(UMP) pada tahun 2024 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
01320|1. Jakarta sejumlah Rp5.067.381,00 (lima juta enam puluh tujuh ribu tiga
01321|ratus delapan puluh satu rupiah);
01322|2. Pekanbaru sejumlah Rp3.451.584,00 (tiga juta empat ratus lima puluh
01323|satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
01324|3. Jambi sejumlah Rp3.037.121,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua
01325|puluh satu rupiah);
01326|4. Batam sejumlah Rp4.685.050,00 (empat juta enam ratus delapan puluh
01327|lima ribu lima puluh rupiah);
01328|5. Medan sejumlah Rp2.809.915,00 (dua juta delapan ratus sembilan ribu
01329|sembilan ratus lima belas rupiah);
01330|Maka upah yang dijanjikan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sri Rahayu Saputri, Saksi
01331|Elisabeth Apriana Lewung, dan Saksi Adrianus Gela merupakan gaji yang di bawah
01332|rata-rata upah minimum provinsi pada tahun 2024, di lain sisi, Terdakwa yang
01333|melakukan perekrutan terhadap saksi-saksi tersebut dijanjikan imbalan oleh atasan
01334|Terdakwa yang bernama Asrianto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per
01335|orang, hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, dengan tidak
01336|dibekalinya saksi-saksi tersebut dengan pelatihan keahlian yang memadai, lalu tidak
01337|
01338|Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End
01339|
01340|adanya dokumen-dokumen persyaratan seperti SPR dan SPP AKAD, serta tidak
01341|lengkapnya informasi mengenai tempat dan siapa yang akan mempekerjakan saksi-
01342|saksi tersebut, telah terdapat suatu keuntungan materiil yang nantinya akan diterima
01343|oleh Terdakwa karena berhasil melakukan perekrutan terhadap saksi -saksi,
01344|sedangkan saksi-saksi tersebut berada dalam posisi yang rentan eksploitasi karena
01345|tidak dipersiapkan dengan baik ketika akan dipekerjakan pada suatu tempat nantinya
01346|dan upah yang diberikan tersebut dimulai dari rentang yang terpaut jauh dari upah
01347|minimum;
01348|Menimbang, bahwa oleh karena unsur ”perekrutan” dan ”eksploitasi” telah
01349|terpenuhi, walaupun perbuatan dari Terdakwa tidak selesai karena rombongan
01350|Terdakwa dihentikan oleh Polsek Kepolisian Nangapanda, Majelis Hakim menilai
01351|dengan sifat formil suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan
01352|Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01353|Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa
01354|dari menawarkan dan memberangkatkan saksi-saksi menuju ke Bajawa tersebut telah
01355|memenuhi seluruh unsur “Melakukan perekrutan walaupun memperoleh persetujuan
01356|dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi
01357|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;
01358|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
01359|Undang Nomor 27 Tahun 2021 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
01360|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01361|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01362|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
01363|hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01364|pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01365|maka Terdakwa/Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01366|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
01367|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01368|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01369|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01370|Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
01371|berada dalam tahanan;
01372|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01373|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01374|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda
01375|Anggota PT. PELITA DWI KARYA atas nama tercantum pada KTA FELIX WEA
01376|
01377|Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End
01378|
01379|WOGHA dan 3 (tiga) lembar surat Perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor
01380|sSertifikat Standar 03022200109030001 dengan nama pelaku usaha PT. PELITA
01381|DWI KARYA dengan alamat kantor Perumahan Cipondoh Makmur Blok A6 No. 8
01382|Desa/Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi
01383|Banten yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
01384|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
01385|tersebut dimusnahkan;
01386|  Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan bank BRI
01387|dengan nomor rekening: 753001006860533 atas nama FELIX WEA WOGHA, 1
01388|(satu) unit HP Samsung A12 warna putih, dan Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus
01389|ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)
01390|lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai
01391|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01392| Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM
01393|bank BRI diakui kepemilikan atas nama FELIX WEA WOGHA dan 4 (empat) lembar
01394|Print Out rekening koran/laporan transaksi finansial/rekening tahapan Bank BRI bulan
01395|Mei 2024 atas nama FELIX WEA WOGHA dengan nomor rekening:
01396|753001006860533 yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang-barang bukti
01397|yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dan masih diperlukan untuk
01398|kepentingan hukum, maka perlu ditetapkan barang-barang bukti tersebut tetap
01399|terlampir dalam berkas perkara;
01400|  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar tindak pidana
01401|dengan ancaman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim
01402|akan menjatuhkan pemidanaan berupa penjara dan d enda yang bilamana tidak
01403|dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam
01404|amar putusan;
01405|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01406|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang
01407|meringankan Terdakwa;
01408|Keadaan yang memberatkan:
01409|- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Elisabeth
01410|Apriana Lewung dan Saksi Adrianus Gela;
01411|Keadaan yang meringankan:
01412|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01413|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
01414|mengulanginya;
01415|
01416|Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End
01417|
01418|- Terdakwa belum selesai melakukan perbuatannya;
01419|- Terdakwa tidak berusaha menghalangi Saksi Sri Rahayu Saputri yang
01420|mengurungkan niatnya untuk berangkat;
01421|- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Sri Rahayu Saputri dan dituangkan
01422|dalam surat perjanjian damai;
01423|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01424| Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01425|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01426|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01427|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang
01428|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01429|undangan lain yang bersangkutan;
01430|
01431|MENGADILI:
01432|1. Menyatakan Terdakwa FELIX WEA WOGHA Alias FIAN tersebut diatas, terbukti
01433|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  melakukan
01434|perekrutan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01435|atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
01436|Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
01437|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01438|selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
01439|juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
01440|pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01441|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
01442|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01443|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01444|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01445|1) 1 (satu) buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening: 753001006860533
01446|atas nama FELIX WEA WOGHA;
01447|2) 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna putih; dan
01448|3) Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan
01449|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
01450|Dirampas untuk negara;
01451|4) 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI diakui kepemilikan atas nama FELIX WEA
01452|WOGHA; dan
01453|
01454|Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End
01455|
01456|5) 4 (empat) lembar Print Out rekening koran/laporan transaksi finansial/rekening
01457|tahapan Bank BRI bulan Mei 2024 atas nama FELIX WEA WOGHA dengan
01458|nomor rekening: 753001006860533
01459|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01460|6) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PT. PELITA DWI KARYA atas nama
01461|tercantum pada KTA FELIX WEA WOGHA; dan
01462|7) 3 (tiga) lembar surat Perizinan berusaha berbasis risiko de ngan nomor
01463|sSertifikat Standar 03022200109030001 dengan nama pelaku usaha PT.
01464|PELITA DWI KARYA dengan alamat kantor Perumahan Cipondoh Makmur
01465|Blok A6 No. 8 Desa/Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota
01466|Tangerang Provinsi Banten
01467|Dimusnahkan;
01468|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
01469|(dua ribu rupiah);
01470|
01471|Rabu
01472|
01473|7 Mei 2025
01474|
01475|2025
01476|
01477|Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Anak Agung Ngurah
01478|Budhi Dharmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra,
01479|S.H., dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim
01480|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal
01481|
01482|Rabind Ranath Tagore, S.H.
01483|
01484|Hakim-hakim Anggota,
01485|
01486|TTD.
01487|
01488|I Putu Renatha Indra Putra, S.H.
01489|
01490|Hakim Ketua,
01491|
01492|TTD.
01493|
01494|Anak Agung Ngurah Budhi
01495|Dharmawan, S.H., M.H.
01496|TTD.
01497|
01498|I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H,
01499|M.Kn.
01500|
01501|Panitera Pengganti
01502|
01503|TTD.
01504|
01505|Rabind Ranath T agore, S.H.