00976|untuk merealisasikan rasa penasarannya tersebut;
00977|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00978|Majelis Hakim berpendapat bahwa  Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah
00979|dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal
00980|36 KUHP Nasional, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat dimintai
00981|pertanggungjawaban Pidana;
00982|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
00983|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik
00984|dalam  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
00985|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00986|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka
00987|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00988|Menimbang bahwa pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional mengatur dalam
00989|pemidanaan wajib dipertimbangkan:
00990|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; 
00991|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 
00992|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; 
00993|d. tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
00994|e. cara melakukan Tindak Pidana; 
00995|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; 
00996|g. riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelalu  Tindak
00997|Pidana; 
00998|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; 
00999|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01000|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
01001|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01002|Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026
01003|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 mengatur “Pasal
01004|54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut
01005|baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat dalam putusan dengan
01006|menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan
01007|keadaan yang memberatkan”;
01008|Menimbang bahwa didalam fakta persidangan menurut Majelis Hakim
01009|telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
01010|Hal. 30 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01011|
01012|a. Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
01013|Anak untuk bersetubuh dengannya;
01014|b. Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
01015|memaksa  Anak  Korban  untuk  bersetubuh  dengannya .  Majelis  Hakim
01016|berpendapat  demikian  dikarenakan  Anak  sejak  awal  memiliki  niat  dan
01017|berencana untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan
01018|Anak telah menonton Film porno, dan niat itu telah dilaksanakan dengan
01019|perbuatan anak yang mendatangi Anak Korban di area kuburan, melakukan
01020|interaksi  verbal,  hingga  melakukan  pengejaran  (melompat  dari  belakang
01021|kuburan);
01022|c. Anak menyesali perbuatannya;
01023|Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 54 ayat (1)
01024|KUHP  Nasional  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2026
01025|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Majelis Hakim
01026|akan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya sebagai
01027|hal  yang  memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  sebelum  menjatuhkan
01028|pemidanaan terhadap Anak;
01029|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01030|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01031|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
01032|Restoratif;
01033|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01034|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01035|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
01036|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
01037|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01038|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01039|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01040|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01041|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01042|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01043|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01044|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01045|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01046|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01047|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01048|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01049|Hal. 31 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01050|
01051|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01052|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
01053|Pidana Anak;
01054|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
01055|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
01056|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
01057|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
01058|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
01059|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01060|Kemasyarakatan;
01061|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01062|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
01063|Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Agar Anak hukuman
01064|seringan-ringannya  namun  cukup  memberi  efek  jera  dengan  tetap
01065|memperhatikan usia dan kondisi mental Klien;
01066|Menimbang  bahwa  terhadap  Rekomendasi  yang  disampaikan   oleh
01067|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akan
01068|memberikan putusan yang adil dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik
01069|bagi  anak  dengan  tetap  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01070|persidangan; 
01071|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
01072|Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01073|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
01074|- Bahwa  belum  ada  perdamaian  antara  Keluarga  Anak  Korban  Anak
01075|Korban, sehingga Menurut Majelis Hakim belum terjadi pemulihan keadaan
01076|didalam perkara aquo.
01077|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
01078|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
01079|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
01080|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
01081|memberikan keadilan yang bagi Anak Korban Anak Korbandan keluarga Anak
01082|Korban Anak Korban;
01083|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01084|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01085|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01086|remedium).
01087|Hal. 32 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01088|
01089|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01090|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01091|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01092|membahayakan masyarakat;
01093|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01094|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01095|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01096|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01097|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01098|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01099|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01100|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01101|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01102|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01103|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01104|melakukan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01105|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01106|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01107|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01108|pendidikan Formal;
01109|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01110|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01111|serta bertanggung jawab;
01112|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan  telah
01113|terbukti  Anak  memiliki  kebiasaan  menonton  film  porno,  sehingga  Majelis
01114|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga Anak
01115|mampus menghilangkan kebiasaan menonton film porno;
01116|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01117|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01118|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01119|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01120|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
01121|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01122|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01123|untuk masa depan anak.
01124|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01125|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01126|Hal. 33 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01127|
01128|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01129|Anak tersebut; 
01130|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01131|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01132|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
01133|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01134|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01135|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01136|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01137|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01138|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01139|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01140|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
01141|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
01142|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
01143|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
01144|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
01145|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
01146|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
01147|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
01148|sebagai generasi penerus bangsa;
01149|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01150|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01151|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01152|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01153|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01154|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01155|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01156|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
01157|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
01158|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
01159|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
01160|diperhatikan;
01161|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal
01162|473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 44 UU
01163|RI  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana ,  Pidana  Penjara  dan
01164|Pidana  denda  bersifat  alternatif,  artinya  jika  seseorang  terbukti  melakukan
01165|Hal. 34 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01166|
01167|perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap seseorang
01168|tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau pidana denda;
01169|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01170|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01171|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
01172|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01173|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-
01174|Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, maka
01175|pada pokoknya terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda;
01176|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01177|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01178|Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01179|KUHP jo Pasal VII angka 44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01180|Pidana,  maka  seharusnya  terhadap  anak  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  atau
01181|pidana denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana
01182|denda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak hanya dapat dijatuhi
01183|pidana penjara;
01184|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
01185|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
01186|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01187|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01188|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01189|tahanan;
01190|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01191|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01192|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) potong gaun warna
01193|kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink, 1 (satu)
01194|potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK Gilvan Kniel, 1
01195|(satu) potong celana pendek warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah
01196|pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban saat terjadinya peristiwa
01197|persetubuhan didalam perkara aquo, sehingga agar barang bukti tersebut tidak
01198|menimbulkan trauma bagi Anak Korban  Anak Korban dan barang bukti tersebut
01199|tidak  dipergunakan  lagi  oleh  Anak,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
01200|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01201|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01202|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01203|meringankan Anak;
01204|Hal. 35 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01205|
01206|Keadaan  yang  memberatkan:
01207|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  Korban  Anak  Korban  menjadi
01208|pemalu  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Laporan  Sosial  Perkembangan
01209|Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Anak Korbanyang
01210|dibuat oleh Muslim Choir Harahap.S.Sos tanggal 12 Februari 2026;
01211|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01212|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, dan
01213|Orangtua Anak Korban;
01214|- Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
01215|Anak Korban untuk bersetubuh dengannya
01216|- Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
01217|memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;
01218|Keadaan yang meringankan:
01219|- Anak belum pernah dihukum;
01220|- Anak Menyesali perbuatannya;
01221|- Anak masih bersekolah;
01222|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
01223|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01224|Memperhatikan, Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1
01225|Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026
01226|tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
01227|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Pasal 36 KUHP Nasional,
01228|Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional,  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
01229|Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025  dan
01230|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  Tentang  Kitab
01231|Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain
01232|yang bersangkutan; 
01233|
01234|                MENGADILI:
01235|1. Menyatakan Anak Anak  tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
01236|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan terhadap Anak ”
01237|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 
01238|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak  dengan pidana
01239|penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan
01240|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan;
01241|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01242|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01243|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01244|Hal. 36 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01245|
01246|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01247|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
01248|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01249|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01250|- 1 (satu) potong gaun warna kuning;
01251|- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink;
01252|- 1 (satu) potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK 
01253|Gilvan Kniel;
01254|- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
01255|Dimusnahkan;
01256|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01257|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01258|
01259|Selasa
01260|
01261|10 Maret 2026
01262|
01263|2026
01264|
01265|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01266|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 oleh kami,
01267|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhotim, S.H., dan
01268|Diana  Melati  Pakpahan,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01269|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
01270|Ketua dengan  didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  oleh  Sanda