00529|dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ( vide: Pasal 30 ayat (3)
00530|KUHP);
00531|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang
00532|Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00533|Seksual disebutkan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak
00534|mendapatkan restitusi atau ganti kerugian sehingga atas hal tersebut
00535|berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12
00536|Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  Majelis Hakim di
00537|persidangan telah menyampaikan mengenai hak restitusi Saksi Korban agar
00538|dapat mengajukan restitusi atau permohonan ganti kerugian sebelum tuntutan
00539|Penuntut Umum dibacakan namun di  persidangan Saksi Korban menyatakan
00540|tidak akan mengajukan restitusi atau permohonan ganti kerugian sehingga
00541|Majelis Hakim tidak dapat menentukan besaran jumlah restitusi yang wajib
00542|diberikan kepada Saksi Korban, karena tidak ada bukti -bukti kerugian mater iil
00543|yang benar-benar nyata dialami oleh Saksi Korban. Selanjutnya Majelis Hakim
00544|sendiri juga tidak dapat menentukan besaran ganti kerugian atas perbuatan
00545|Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut karena apabila Majelis Hakim yang
00546|menentukan besaran ganti ker ugian tanpa adanya bukti kerugian yang nyata
00547|yang dialami oleh Saksi Korban maka besaran ganti kerugian tersebut akan
00548|menjadi permasalahan lebih lanjut terkait dengan implementasi restitusi
00549|tersebut yakni apakah restitusi yang diberikan benar -benar atas ke rugian
00550|materiil dan immateriil nyata dan timbul yang dialami oleh Saksi Korban dan
00551|apakah restitusi tersebut dapat dikatakan layak atau tidak atau apakah akan
00552|memenuhi rasa keadilan bagi Saksi Korban maupun Terdakwa. Dengan
00553|demikian, demi hukum Majelis Hak im berpendapat bahwa tidak akan
00554|menetapkan dan mempertimbangkan mengenai restitusi tersebut;
00555|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
00556|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00557|dan penahanan tersebut harus dikuran gkan seluruh nya dari pidana yang
00558|dijatuhkan;
00559|
00560|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
00561|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00562|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00563|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
00564|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00565| Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) potong celana
00566|panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna putih, 1
00567|(satu) potong celana pendek berwarna h itam, 1 (satu) potong kaos lengan
00568|pendek berwarna kuning bertuliskan 3 second , yang mana barang bukti
00569|tersebut beberapa ada milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk
00570|melakukan kejahatan dan ada beberapa milik Saksi Korban dimana di
00571|persidangan Saksi Kor ban menyatakan tidak ingin menggunakannya kembali
00572|maka karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan menimbulkan efek
00573|psikologis bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti
00574|tersebut dimusnahkan;
00575|Menimbang, bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
00576|maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00577|yang meringankan Terdakwa;
00578|Keadaan  yang  memberatkan:
00579|- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;
00580|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma
00581|kesusilaan yang sangat kuat nilainya di Kabupaten Mandailing Natal;
00582|- Perbuatan Terdakwa karena efek Terdakwa menggunakan narkotika;
00583|Keadaan yang meringankan: -
00584|     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka
00585|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00586|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang R epublik Indonesia
00587|Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan Undang-
00588|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P idana serta peraturan
00589|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00590|
00591|MENGADILI:
00592|1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan
00593|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan
00594|seksual secara fisik yang dituju kan terhadap tubuh dengan maksud
00595|merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya ”
00596|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
00597|
00598|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4
00599|(empat) tahun dan denda s ejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
00600|dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
00601|dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
00602|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
00603|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00604|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00605|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00606|- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
00607|- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna putih;
00608|- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam; dan
00609|- 1 (satu) p otong kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan 3
00610|second;
00611|Dimusnahkan;
00612|6. Membebankan kepada Terdakwa  untuk membayar biaya perkara sejumlah
00613|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00614|
00615|Selasa
00616|
00617|20 Mei 2025
00618|
00619|2025
00620|
00621|Pengadilan Negeri  Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 ,
00622|oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin
00623|Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing -masing sebagai Hakim
00624|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk u mum pada hari itu juga
00625|
00626|Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti
00627|
00628|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00629|
00630|dto.      dto.
00631|Firstina Antin Syahrini, S.H.   Norman Juntua, S.H., M.H.
00632|
00633| dto.
00634|Qisthi Widyastuti, S.H.