02526|- Bahwa  awal  mulanya  pada  hari  Selasa  tanggal  13  Februari  2024
02527|Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saudara Asrafil Maktum dengan isi
02528|pesan yaitu: “ada pekerjaan bagus di Penajam Balikpapan, butuh karyawan
02529|banyak”, kemudian pesan tersebut di balas oleh Terdakwa: “minta list harga
02530|untuk Penajam” dan dibalas lagi oleh Saudara Asrafil Maktum: “ada 3 (tiga)
02531|kategori pak ada yang Rp800.000, 00, Rp1.000.000,00 dan Rp1.500.000,00
02532|tidak  termasuk  kepala  kru”,  sehingga  Saudara  Asrafil  Maktum menyuruh
02533|Terdakwa untuk mencari calon tenaga kerja  yang bisa diajak ke Kalimantan
02534|untuk  bekerja  sedangkan  untuk  biaya  keberangkatan  ditanggung  oleh
02535|Perusahaan,  lalu  Terdakwa  menyetujui  dengan  mengatakan  akan
02536|mengumpulkan  orang-orang  yang  akan  dibawa  ke  Kalimantan  sekaligus
02537|akan mengecek tiket kapal;
02538|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Asrafil Maktum bukan bekerja
02539|diperusahaan PT. Fajar Surya Swadaya, namun seorang kontrakror yang
02540|memborong lahan yang sudah di buka oleh PT. Fajar Surya Swadaya yang
02541|beralamat di Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur, kemudian setelah
02542|memborong lahan Saudara Asrafil Maktum mencari Tenaga kerja yang nanti
02543|akan bekerja di lahan tersebut untuk menanam pohon kayu kertas;
02544|- Bahwa  Terdakwa  mengajak  11  (sebelas)  orang  calon  tenaga  kerja
02545|tersebut untuk bekerja di PT . Fajar Surya Swadaya tanpa dilengkapi dengan
02546|dokumen-dokumen yang sah dan lengkap serta tanpa disertai dengan surat
02547|izin dari pemerintah setempat  seperti  surat pengantar rekrut calon tenaga
02548|kerja  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Nakertrans  Provinsi  Nusa  Tenggara
02549|Timur;
02550|Hal. 66 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02551|
02552|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  kelengkapan  dokumen  yang
02553|berhubungan dengan  perekrutan maupun penempatan  calon tenaga kerja
02554|serta persyaratan calon tenaga kerja, dokumen  yang Terdakwa miliki hanya
02555|fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) milik  Terdakwa  dan  11  (sebelas)
02556|orang calon tenaga kerja;
02557|- Bahwa  11 (sebelas) orang calon tenaga kerja  tidak dibekali  pelatihan
02558|keterampilan kerja; 
02559|- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja antara 11 (sebelas) orang calon
02560|tenaga  kerja dengan  pihak  perusahaan,  sehingga  tidak  ada  bukti
02561|pendaftaran dan surat ketenagakerjaan;
02562|- Bahwa  Terdakwa  juga  tidak  pernah  menunjukkan  surat  tugas  yang
02563|resmi dari Perusahaan yang dituju tersebut;
02564|- Bahwa Terdakwa tidak secara jelas dan lengkap menjelaskan tentang
02565|mekanisme dan syarat-syarat perekrutan Calon Tenaga Kerja Dalam Negeri
02566|maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Tenaga Kerja Dalam
02567|Negeri;
02568|- Bahwa  untuk  10  (sepuluh)  orang  calon  tenaga  kerja  laki-laki  sudah
02569|mendapat persetujuan dari istri mereka atau pun orang tua, namun untuk 1
02570|(satu) orang perempuan belum mendapat persetujuan dari orang tua;
02571|- Bahwa 10 (sepuluh) orang laki-laki akan bekerja menanam pohon kayu
02572|kertas, sedangkan untuk 1 (satu) orang perempuan bekerja sebagai tukang
02573|masak;
02574|- Bahwa Terdakwa  mengajak bekerja  11 (sebelas) orang  calon  tenaga
02575|kerja hanya menyampaikan jika pekerjaan dilakukan borongan atau secara
02576|kelompok untuk menanam pohon kayu kertas dengan gaji yang diterima
02577|setiap 2 (dua) Minggu dengan sistem pekerjaan jika menanam pohon di
02578|lahan datar akan mendapatkan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus
02579|ribu rupiah) per hektar setiap kelompok , jika di lahan  sedikit  bukit  akan
02580|mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu
02581|hektar  setiap  kelompok,  jika  di  lahan  banyak  bukit  di  upah  akan
02582|mendapatkan  upah  sejumlah  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu
02583|rupiah) per hektar setiap kelompok, yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari
02584|10 (sepuluh) orang atau bisa lebih, biaya akomodasi berupa uang transport
02585|dan makan minum dari Maumere ke perusahaan di tanggung oleh pihak
02586|perusahaan, fasilitas berupa kesehatan dan keselamatan kerja di tanggung
02587|oleh  perusahaan,  untuk  tempat  tinggal  nanti  akan  membangun  pondok
02588|sendiri  di  tanah  perusahaan,  makan  minum  ditanggung  sendiri  selama
02589|bekerja,  selain  itu  kontrak  kerja  selama  6  (enam)  bulan,  apabila  mau
02590|Hal. 67 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02591|
02592|melanjutkan maka  tetap  bekerja namun  apabila  tidak melanjutkan pihak
02593|perusahaan akan menanggung biaya pulang;
02594|- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa mengirimkan foto KTP
02595|para calon tenaga kerja melalui pesan  whatsapp dan Terdakwa  meminta
02596|sejumlah uang kepada S audara Asrafil Maktum untuk biaya keberangkatan
02597|dan  keperluan  dirinya  dan  11  (sebelas)  orang  tenaga  kerja  tersebut
02598|sehingga Saudara Asrafil Maktum mentransfer uang dari rekening miliknya
02599|ke  rekening  istri  Terdakwa  dengan  nomor  rekening  Bank  Mandiri
02600|1490014025870  atas  nama  Riski  Wija  Yanti  sebanyak  4  (empat)  kali
02601|transfer dengan rincian:
02602|1. Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) pada
02603|tanggal 22 Februari 2024.
02604|2. Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  pada  tanggal  29  Februari
02605|2024.
02606|3. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp4.400.000,00 (empat
02607|juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Maret 2024.
02608|- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 20.00 WITA
02609|T erdakwa bersama istri T erdakwa yang bernama  Riski Wija Yanti mendatangi
02610|rumah Saudari Maria Andriyanti untuk meminta tolong membelikan tiket kapal laut
02611|KM. Bukit Suguntang yang akan berangkat pada hari Minggu tangal 3 Maret 2024
02612|tujuan Maumere Balikpapan sejumlah  14 (empat belas)  tiket. Akan tetapi tiket
02613|yang diperoleh adalah tiket kapal non seat dengan harga Rp530.000,00 (lima
02614|ratus tiga puluh ribu rupiah) per tiket sehingga harga tiket keseluruhan sejumlah
02615|Rp7.420.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang total yang
02616|T erdakwa berikan kepada Saudari Maria Andriyanti sejumlah Rp8.000.000,00
02617|(delapan juta rupiah), sehingga sisa uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus
02618|delapan puluh ribu rupiah), T erdakwa berikan untuk Saudari Maria Andriyanti
02619|kerena telah membantu T erdakwa;
02620|- Bahwa  dari  total  uang  yang  telah  dikirimkan  oleh  Saudara  Asrafil
02621|Maktum untuk biaya keberangkatan dan telah dibelikan tiket non seat oleh
02622|Terdakwa untuk 11 (sebelas) calon tenaga kerja tersebut , diperoleh  sisa
02623|uang kurang lebih  sekitar  Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu
02624|rupiah) yang telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
02625|- Bahwa  Terdakwa  bersama  11  (sebelas)  calon  tenaga  kerja  tersebut
02626|pada saat sampai di Pelabuhan Lauren Say maumere langsung berkumpul
02627|di depan pintu gerbang masuk ke area ruang tunggu, kemudian diarahkan
02628|oleh petugas Pelabuhan untuk masuk ke area ruang tunggu lalu dilakukan
02629|pengecekan, setelah sekitar Pukul 00.00 WITA diarahkan menuju tangga
02630|Hal. 68 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02631|
02632|kapal untuk naik, selanjutnya Terdakwa dan Ke- 11 (sebelas) orang calon
02633|tenaga kerja tersebut antri menaiki tangga kapal ternyata 1 (satu) orang
02634|calon tenaga kerja  yaitu  Saksi Valentinus Onsius Valenimus  memisahkan
02635|diri dari rombongan sehingga sekitar Pukul 00.30 WITA Terdakwa dan Ke-10
02636|(sepuluh) orang calon tenaga kerja tersebut diamankan oleh Polisi;
02637|- Bahwa  Saudara  Asrafil Maktum  sudah mengenal Terdakwa pada saat
02638|sama-sama bekerja di Gorontalo pada tahun 2023;
02639|- Bahwa Saksi Anselmus Lepo, Saksi Delviyandi, Saksi Egenius Kristianus
02640|Nong  Herman,  Saksi  Ignasius  Novanto,  dan  Saksi  Valentinus  Onsius
02641|Valeminus  tidak  pernah  pernah  mendapatkan  kekerasan  atau  ancaman
02642|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  dan  penjeratan
02643|hutang sehingga mau ikut dengan T erdakwa ke Kalimantan, serta tidak merasa
02644|dirugikan atas perbuatan T erdakwa tersebut;
02645|
02646|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02647|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
02648|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02649|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02650|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02651|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02652|alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Ayat
02653|(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
02654|Ketenagakerjaan  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP,  yang  unsur-unsurnya
02655|adalah sebagai berikut: 
02656|1. Barang siapa; 
02657|2. Sebagai pemberi kerja atau pelaksana penempatan kerja tidak
02658|memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai  penempatan
02659|tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
02660|kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;
02661|3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
02662|serta melakukan perbuatan;
02663|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02664|mempertimbangkan sebagai berikut: 
02665|Ad.1. Unsur   Barang Siapa  ;  
02666|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Memorie  van  Toelichting  (MvT)  yang
02667|dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu
02668|manusia  yang  dapat  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  suatu
02669|perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;
02670|Hal. 69 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02671|
02672|Menimbang bahwa  unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada
02673|siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian
02674|yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan
02675|Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan
02676|Mahkamah  Agung  RI  No.  1398  K/Pid/1994  tanggal  30  Juni  1995,  yang
02677|menyebutkan  bahwa  barangsiapa  adalah  sebagai  siapa  saja  yang  harus
02678|dijadikan  Terdakwa  atau  setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  yang  dapat
02679|dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;
02680|Menimbang  bahwa  di  awal  persidangan  telah  diperiksa  identitas
02681|Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam
02682|dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;
02683|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  berdasarkan  fakta-fakta  hasil
02684|pemeriksaan  di  persidangan  dari  keterangan  Saksi-Saksi  dan  keterangan
02685|Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan
02686|sebagai  Terdakwa  yaitu  Terdakwa  KAROLUS  KARTINUS  KOTIN  Alias
02687|KARTINUS yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana
02688|ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah
02689|sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;
02690|Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati
02691|secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung
02692|jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat
02693|jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari
02694|tuntutan hukuman;
02695|Menimbang  bahwa  berdasarkan  elaborasi  pertimbangan  sebagaimana
02696|termaktub  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwasanya  delik
02697|perbuatan  materiil  Terdakwa  telah  terpenuhi  jika  diafiliasikan  dengan  uraian
02698|unsur pasal a quo;
02699|Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal  a quo  ”barang
02700|siapa”  telah  terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut hukum, namun
02701|mengenai  terbukti  atau  tidaknya  kesalahan  Terdakwa  masih  akan
02702|dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;
02703|Ad.2.   Unsur   Sebagai pemberi kerja atau pelaksana penempatan kerja tidak  
02704|memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai  penempatan
02705|tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
02706|kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja  ;  
02707|Menimbang bahwa subyek hukum dalam unsur kedua bersifat alternatif,
02708|maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih sesuai dengan kausalitasnya
02709|terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; 
02710|Hal. 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02711|
02712|Menimbang  bahwa  selain  itu  perbuatan  di  dalam  unsur  kedua
02713|merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur
02714|dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi,
02715|sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya
02716|dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu
02717|kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan
02718|satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga
02719|harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;
02720|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang
02721|perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan-badan  lainnya  yang
02722|mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam
02723|bentuk lain;
02724|Menimbang bahwa yang dimaksud pemberi kerja sebagaimana diatur
02725|dalam Pasal 35 ayat 1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun
02726|2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pemberi kerja di dalam negeri;
02727|Menimbang  bahwa  Pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  adalah
02728|kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga
02729|tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat,
02730|dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
02731|sesuai dengan kebutuhannya;
02732|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kesejahteraan  adalah
02733|kondisi  di  mana  seseorang  merasa  hidupnya  aman,  sentosa,  dan  makmur,
02734|sedangkan yang dimaksud keselamatan dalam unsur ini adalah keselamatan
02735|kerja yang berarti kondisi aman yang dicapai saat melakukan aktivitas kerja, lalu
02736|yang  dimaksud  dengan  kesehatan  mental  maupun  fisik  adalah  kondisi
02737|emosional, psikologis, sosial, dan fisik seseorang yang normal dan sehat;
02738|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13
02739|Tahun 2003 yang dimaksud dengan pelaksana penempatan kerja terdiri dari
02740|suatu  instansi  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  di  bidang
02741|ketenagakerjaan  dan  Lembaga  Penempatan  Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)
02742|yang berbadan hukum dan wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat
02743|yang ditunjuk;
02744|Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
02745|tentang Ketenagakerjaan serta Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang
02746|Penempatan Tenaga Kerja mengatakan  proses perekrutan calon tenaga kerja
02747|AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka,
02748|dilakukan oleh perusahaan atau lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
02749|(LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari Kementrian dan Dinas
02750|Hal. 71 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02751|
02752|Tenaga Kerja Provinsi NTT dan untuk penempatan Tenaga Kerja Swasta di
02753|daerah luar Kabupaten Sikka, perusahaan perekrut berkoordinasi dengan Dinas
02754|untuk  proses seleksi  administrasi sesuai  persyaratan  dan wawancara  Calon
02755|Tenaga  Kerja  untuk  selanjutnya  diproses  Perjanjian  Penempatan  dan
02756|Rekomendasi  penempatan  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Tenaga
02757|Kerja  transmigrasi  Kabupaten  Sikka  dan  apabila  perusahaan  yang  mau
02758|merekrut  calon  tenaga  kerja  AKAD  (Antar  Kerja  Antar  Daerah)  di  wilayah
02759|kabupaten  Sikka  belum  bekerja  sama  dengan  Pihak  Dinas  Nakertrans
02760|Kabupaten  Sikka  perekrutan  tidak  bisa  dilakukan,  hal  tersebut  baru  dapat
02761|dilakukan apabila perusahaan dimaksud memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR)
02762|yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Propinsi  Nusa
02763|Tenggara Timur;
02764|Menimbang  bahwa  selain  itu  berdasarkan  bagian  Kedua  Pasal  18
02765|tentang  Lembaga  Penempatan  Kerja  Swasta  pada  Peraturan  Menteri
02766|Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
02767|proses  dari  perekrutan  calon  tenaga  kerja  hanya  dapat  dilakukan  oleh
02768|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau Lembaga Penempatan
02769|Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)  dan  syarat-syarat  administrasi  yang  harus
02770|dipenuhi adalah LPTKS/PWMI yakni harus memiliki:
02771| Surat Persetujuan Perekrutan (SPP) dari Kementrian Ketenagakerjaan
02772|RI;
02773| Surat  Pengantar  Rekrut  dari  Dinas  Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan
02774|Transmigrasi Provinsi NTT;
02775|serta syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon tenaga kerja
02776|dalam negeri yakni:
02777| Mempunyai keahlian atau skil tertentu;
02778| Pendidikan minimal sekolah dasar;
02779| Berbadan sehat;
02780| Direkrut oleh perusahaan tenaga kerja;
02781| Usia minimal 18 tahun;Surat ijin dari istri atau suami calon tenaga kerja;
02782| Mempunyai kartu pencari kerja,
02783| Kartu Tanda Penduduk;
02784| Surat perjanjian kerja;
02785| Surat keterangan pelatihan kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja swasta
02786|dan Disposisi dari Dinas Nakertras setempat;
02787|Menimbang bahwa penempatan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua)
02788|sektor dengan syarat-syarat sebagai berikut:
02789|a) Syarat-syarat penempatan di sektor formal sebagai berikut:
02790|Hal. 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02791|
02792| Harus memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan T enaga
02793|Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian T enaga Kerja dan
02794|Transmigrasi RI;
02795| Harus memilki Rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari
02796|Dinas Koperi tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Nusa T enggara
02797|Timur;
02798| Harus  memiliki  rekomendasi  persetujuan  menerima  dan
02799|mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan