01003|Agustus 2008;
01004|Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan
01005|dan  telah  dituangkan  dalam  Visum  Et  Repertum  No  :   /
01006|400.7.31.1/18313/Instalasi.10/RSKD/XI-2025,  tanggal  26  November  2025
01007|dengan  pemeriksa  dr.  HERYADI  BAWONO  PUTRO,  Sp.FM,  dengan  hasil
01008|pemeriksaan : Selaput Dara : Terdapat lima buah robekan pada selaput dara.
01009|- Robekan pertama arah jam dua, bentuk menyerupai huruf “U”,
01010|Robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
01011|- Robekan  kedua  arah  jam  tiga,  bentuk  menyerupai  huruf  “U”,
01012|robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
01013|- Robekan  ketiga  arah  jam  tujuh,  bentuk  menyerupai  huruf  U,
01014|robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
01015|- Robekan keempat arah jam sembilan, bentuk menyerupai huruf
01016|U, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
01017|- Robekan kelima arah jam sebelas, bentuk menyerupai huruf U,
01018|robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
01019|Kesimpulan:
01020|
01021|Berdasarkan  temuan  yang  di  dapat  dari  pemeriksaan  atas  korban
01022|tersebut  maka  disimpulkan  Perempuan  tujuh  belas  tahun.  Dari
01023|pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.
01024|- Bahwa  benar,  akibat  dari  kejadian  tersebut  anak  korban  merasa
01025|malu, dikucilkan teman sekolah dan teman gereja, sehingga  anak
01026|korban merasa tidak percaya diri untuk melakukan aktivitas kegiatan
01027|di lingkungan sekitar dan merasa trauma;
01028|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang
01029|telah diuraikan di atas terbukti bahwa benar Anak telah melakukan beberapa
01030|kali persetubuhan terhadap Anak Korban yang usianya masih 17 (tujuh belas)
01031|tahun yang masih tergolong sebagai anak menurut Undang-undang Republik
01032|Indonesia  Nomor  17 tahun  20 16 tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
01033|Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
01034|Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  76D
01035|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan
01036|atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
01037|perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  diantaranya berciuman  bibir  dan
01038|berpelukan dengan  anak  korban,  lalu  anak  juga  meremas  dan  menghisap
01039|payudara  anak  korban  sekitar  kurang  lebih  3  (tiga)  menit,  setelah  itu  anak
01040|menyuruh   anak  korban  untuk  menghisap  kemaluannya  dan  mengocok
01041|penisnya, kemudian anak juga memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina
01042|anak korban, lalu anak korban  memberontak supaya dilepaskan, tetapi anak
01043|berkata ”Gak papa”, setelah itu anak memasukkan penisnya ke dalam vagina
01044|anak korban;
01045|Menimbang,  bahwa  bahwa  selain  fakta  hukum  yang  diperoleh  dari
01046|keterangan Saksi-Saksi dan Anak selaku Anak Berhadapan dengan Hukum,
01047|diperoleh fakta hukum berdasarkan bukti surat berupa  Visum et Repertum dari
01048|Rumah Sakit  Kanudjoso  Djatiwibowo  nomor  :   /
01049|400.7.31.1/18313/Instalasi.10/RSKD/XI-2025,  tanggal  26  November  2025
01050|dengan pemeriksa dr. HERYADI BAWONO PUTRO, Sp.FM , hasil pemeriksaan
01051|menyatakan dengan  kesimpulan :Terdapat  lima  buah  robekan  pada  selaput
01052|dara tidak sampai dasar arah jam 2, jam 3, jam 7, jam 9 dan 11, karena benda
01053|tumpul ;
01054|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas,  Hakim
01055|berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak telah  dapat  dikategorikan  sebagai
01056|perbuatan yang masuk dalam kualifikasi  “Dengan sengaja membujuk Anak”
01057|yaitu  dengan  cara  bahwa  karena  Anak  mengetahui  anak  korban  memiliki
01058|
01059|perasaan  sayang  karena  mereka  memang  berpacaran  dan  berteman  dekat
01060|sudah  cukup  lama  sehingga  ketika  anak  mengajak  bersetubuh  tetapi  anak
01061|korban berusaha menolak dengan memberontak supaya dilepaskan tetapi anak
01062|menenangkan dan meyakinkan anak korban dengan mengatakan “tidak apa-
01063|apa”   sehingga anak  korban  yang  tidak  mempunyai  kemampuan  dalam
01064|pertahanan diri  tergerak hatinya untuk akhirnya pasrah dan mau  mengikuti
01065|keinginan  Anak  untuk  melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  istri,
01066|demikian juga dengan kejadian yang kedua dan seterusnya ;
01067|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01068|persidangan  bahwa  Anak  untuk  dapat  menyetubuhi  Anak  Korban,  telah
01069|melakukan serangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai bujukan kepada
01070|Anak Korban sehingga yang bersangkutan bersedia untuk disetubuhi;
01071|Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut
01072|diatas  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  menggambarkan
01073|perbuatan  membujuk   untuk  melakukan  persetubuhan  dengan  anak  korban
01074|sehingga  unsur  “Dengan  sengaja  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan
01075|dengannya  telah terpenuhi;
01076|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81 ayat ( 2)
01077|Undang-Undang  RI  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01078|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2016  tentang
01079|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2002  tentang
01080|Perlindungan anak  menjadi Undang-Undang  jo  Undang-Undang RI Nomor 11
01081|tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidaan  Anak,  maka  Anak  haruslah
01082|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01083|sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif  Kedua  Penuntut Umum
01084|tersebut;
01085|Menimbang, bahwa  dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh
01086|karena  Pledoi  /  pembelaan  Penasihat  Hukum  Anak  hanyalah  terkait
01087|permohonan keringanan  hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama
01088|dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;
01089|Menimbang, bahwa dalam persidangan,  Hakim tidak menemukan hal-
01090|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01091|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01092|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01093|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka
01094|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01095|
01096|Menimbang, bahwa  untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  maka
01097|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01098|meringankan Anak ;
01099|Keadaan  yang  memberatkan:
01100|- Perbuatan   Anak  telah   mengakibatkan  luka  psikis  yang  mendalam  bagi
01101|korban dan juga keluarga korban   ;
01102|- Perbuatan Anak telah merusak pikiran dan masa depan Anak Korban;
01103|- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
01104|Keadaan yang meringankan:
01105|- Anak   belum pernah dihukum;
01106|- Anak   menyesali perbuatannya;
01107|- Anak  sopan dan  tertib  dipersidangan  sehingga  memperlancar  proses
01108|persidangan ;
01109|- Anak  masih  muda  usia  sehingga  diharapkan  masih  dapat  memperbaiki
01110|dirinya;
01111|Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas,
01112|mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut   Hakim haruslah
01113|dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada
01114|penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada
01115|diri  Anak  sendiri  sebagai  pelaku  tindak  pidana  maupun  masyarakat  secara
01116|umum. Jika dicermati kembali usia Anak pada saat kejadiaan adalah  kurang
01117|lebih 17 (tujuh belas) tahun, merupakan tahap perkembangan dimana Anak
01118|mengalami krisis identitas dan kebingungan peran sehingga ketika  orang tua
01119|kurang kontrol ,   atau pengawasan sehari-hari   akibat  sibuk  dengan segala
01120|aktifitasnya  sehingga  anak cenderung mencari pelarian diluar dengan  memilih
01121|pergaulan yang salah  dan memanfaatkan waktu luang dengan sarana social
01122|media dengan menonton hal-hal yang berbau negative dan pornografi yang
01123|dapat merusak pikirannya   hingga Anak  cenderung melampiaskan kedalam
01124|perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma-norma Agama ;
01125|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  juga  telah  membaca  dan
01126|mempelajari  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari   Pembimbing
01127|Kemasyarakan Balai  Pemasyarakatan  Klas  II  Balikpapan   tertanggal   13
01128|Februari  2026  ,  terhadap  anak  yang  pada  esensinya   pembimbing
01129|kemasyarakatan (PK) aquo memberikan rekomendasi/saran  tanpa mengurangi
01130|Wewenang  Hakim  dalam  memutus  perkara  yaitu  agar  Anak  dapat  dijatuhi
01131|Putusan  berupa  pidana  pembinaan  dalam  Lembaga  Penyelengaraan
01132|Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu di Panti Sosial Bina Anak Remaja Terampil
01133|
01134|(PSBART)  Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur  di  Samarinda  selama  6
01135|(enam)  bulan  untuk  mendapatlan  pelatihan  keterampilaan  dan  rehabilItasi
01136|sosial;
01137|Menimbang,  bahwa setelah  memperhatikan Laporan  hasil  Penelitian
01138|kemasyarakatan, pledoi  dari  advocat anak dan juga pendapat dari orang tua
01139|anak ,  Hakim Anak memiliki pertimbangan sebagai berikut :
01140|- Bahwa  Anak  tersebut  didakwa  melakukan  tindak  pidana  dengan
01141|ancaman pidana penjara paling singkat  5 (lima) tahun dan paling
01142|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak
01143|Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  ancaman  hukuman  yang
01144|demikian apabila dilihat dari Politik Hukum Pidana hanya diancamkan
01145|kepada tindak pidana-tindak pidana yang tergolong berat menurut
01146|pembentuk  Undang-Undang,  meskipun  faktanya,  yang  diajukan
01147|sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anak;
01148|- Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan
01149|memperhatikan  juga  sikap  perilaku  dari   anak  serta situasi  dan
01150|kondisi dari diri  anak  yang  telah menginjak umur 18 (delapan belas)
01151|tahun  sehingga  dipandang  anak  telah  dapat
01152|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
01153|- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
01154|merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
01155|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahan mana
01156|adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya
01157|anak sebagai Korban tindak pidana, mengingat  anak  adalah  tunas,
01158|potensi dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa
01159|memiliki  peran  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus  sehingga  wajib
01160|dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang
01161|mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia  dan anak
01162|korban harus selalu diletakkan dalam posisinya sebagai individu yang
01163|harus  senantiasa  berada  dalam  suatu  perlindungan  sebagaimana
01164|Tujuan  dari  Undang-Undang  perlindungan  Anak  dibentuk  dengan
01165|tujuan  memberikan  perlindungan  maksimal  kepada  anak  dari
01166|eksploitasi  seksual  oleh  pelaku  anak  maupun  orang  dewasa,
01167|termasuk dalam situasi di mana anak tidak melakukan perlawanan
01168|atau bahkan tampak menurut.
01169|- Bahwa Anak bersama dengan keluaganya   faktanya telah berusaha
01170|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  datang  kerumah
01171|
01172|anak korban untuk meminta maaf walaupun  orang tua korban  dapat
01173|memaafkan perbuatan anak  terhadap anak korban namun  hal ini
01174|tidak dapat dipandang sebagai hal yang dapat melepaskan anak dari
01175|pertanggungjawaban  pidananya,  atas  perbuatannya  yang  telah
01176|menyetubuhi anak korban sehingga mengakibatkan luka psikis dan
01177|trauma  yang mendalam bagi korban dan tentunya berdampak buruk
01178|bagi masa depannya  ;
01179|Menimbang,  bahwa  mengingat  usia  anak  yang  telah   menginjak  18
01180|(delapan  belas) tahun, pendidikan dan bimbingan yang baik dan  diutamakan
01181|adalah seharusnya diperoleh dari keluarga atau lingkungan terdekat yaitu orang
01182|tua  ,  namun dalam  perkara  aquo terkadang  orang  tua  tidak  bisa  selalu
01183|mengawasi  ataupun  mengontrol  aktivitas  anak  dalam  pergaulan  sehari-hari
01184|terlebih sifat anak yang cenderung pendiam dan tidak terbiasa berkomunikasi
01185|secara intens dan juga  berterus terang atau terbuka terhadap suatu masalah
01186|yang  menimpanya  kepada  orang  tuanya  maka   Hakim  berpendapat  bahwa
01187|untuk lebih memberikan  aspek perlindungan dan kepentingan  yang terbaik
01188|bagi sang anak  sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan
01189|terukur  terhadap anak  maka  lebih tepat terhadap  anak  pidana yang tepat
01190|dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja di Lembaga
01191|Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) milik Pemerintah melalui Dinas
01192|Sosial  Kota  Balikpapan,  anak  juga  akan  mendapatkan  bermacam-macam
01193|pembinaan,  diantaranya  pembinan  kerohaniaan,  pengembangan  minat  dan
01194|bakat, pembinaan mental yang salah satunya  memberikan manfaat bimbingan
01195|fisik  dan  kesehatan,   bimbingan  mental,  psikologi,  agama  dan  kecerdasan,
01196|bimbingan social, konseling dan terapi  serta ketrampilan kerja, disamping itu
01197|Anak dapat tetap dapat melanjutkan pendidikan yang tertinggal melalui Kejar
01198|Paket yang telah tersedia;
01199|Menimbang  bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  berupa  pidana
01200|penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan
01201|tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan  yang dilakukannya
01202|melanggar  hukum   yang  berlaku  dimasyarakat  dan  yang  lebih   penting
01203|menimbulkan  efek  jera  bagi  anak  serta  juga  sebagai  pembinaan  dan
01204|pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya  sehingga
01205|nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat
01206|merugikan orang lain serta dapat  kembali ketengah aturan hukum selaku warga
01207|masyarakat yang baik dan melaksanakan norma-norma agama ;
01208|
01209|Menimbang,  bahwa  ancaman  hukuman  dalam   Pasal  81  ayat  (2)
01210|Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01211|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
01212|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2002  tentang
01213|Perlindungan anak  menjadi Undang-Undang  adalah berupa pidana kumulatif
01214|yaitu pidana penjara dan  denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik
01215|Indonesia  Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  pasal
01216|71  ayat  3  menyebutkan  ”Apabila  dalam  hukum  materiil  diancam  pidana
01217|kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan
01218|kerja, maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan  pelatihan
01219|kerja yang lamanya akan  ditentukan dalam amar Putusan ini ;
01220|Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas,
01221|Hakim  memandang  pidana  yang  dijatuhkan  oleh   Hakim  dalam  putusan  ini
01222|sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak  sehingga sudah dipandang
01223|tepat dan adil ;
01224|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bra warna abu-
01225|abu;
01226|- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
01227|- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bercorak;
01228|- 1 (satu) buah celana pendek warna maroon bercorak;
01229|barang  bukti  mana  dimohonkan  oleh  Penuntut  Umum  untuk  dikembalikan
01230|kepada  anak  korban melalui  saksi  Y.  dan  senyatanya  bahwa  barang  bukti
01231|tersebut  adalah  milik  yang  bersangkutan  dan  bukan  merupakan  alat  untuk
01232|melakukan kejahatan,  sehingga berdasarkan Pasal  45  jo. Pasal  46 ayat (1),
01233|ayat (2)  jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
01234|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  barang bukti tersebut  dinyatakan
01235|dikembalikan kepada anak Korban;
01236|Menimbang bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan akan
01237|dijatuhi pidana,  maka terhadap  anak  harus dibebani  untuk membayar biaya
01238|perkara.
01239|Memperhatikan,  Pasal 81 ayat ( 2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun
01240|2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
01241|Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor
01242|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Undang-
01243|Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan Undang
01244|Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta
01245|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01246|
01247|MENGADILI :
01248|1. Menyatakan Anak  t ersebut di  atas,  terbukti secara sah dan meyakinkan
01249|bersalah  melakukan  tindak  pidana “ Dengan  sengaja   m embujuk anak
01250|melakukan  persetubuhan  dengannya ”  sebagaimana  dalam  dakwan
01251|Alternatif Kedua Penuntut Umum;
01252|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak  oleh karena itu  dengan pidana penjara
01253|selama 2 (dua ) tahun dan 6 ( enam) bulan;
01254|3. Menetapkan  agar  Anak  mengikuti   program  pelatihan  kerja  di  Lembaga
01255|Penyelenggara  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  milik  Pemerintah  melalui
01256|Dinas Sosial Kota Balikpapan  selama 6 (enam) bulan;
01257|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  Anak
01258|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01259|5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
01260|6. Menetapkan  barang bukti berupa :
01261|- 1 (satu) buah bra warna abu-abu;
01262|- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
01263|- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bercorak;
01264|- 1 (satu) buah celana pendek warna maroon bercorak;
01265|Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Y.
01266|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00
01267|(lima  ribu Rupiah);
01268|
01269|Rabu
01270|
01271|15 April 2026
01272|
01273|2026
01274|
01275|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 oleh Indah
01276|Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan
01277|Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01278|
01279|Riza A chmadsyah, S.H.
01280|
01281|Panitera Pengganti,                             Hakim,
01282|Riza  Achmadsyah, S.H                                        Indah Novi Susanti, S.H., M.H.