00763|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komenter-Komenternya
00764|Lengkap  Pasal  Demi  Pasal  mendefinisikan  istilah  “persetubuhan“  sebagai
00765|peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasa dijalankan
00766|untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat
00767|kelamin perempuan;
00768|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00769|persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Keterangan Para
00770|Saksi, keterangan Anak dan adanya barang bukti yang satu sama lainnya saling
00771|bersesuaian  bahwa benar pada hari  Rabu, tanggal 14 Februari 2025, sekira
00772|pukul 20.00 WIB, bertempat di kamar Anak, Anak  menyatakan keinginannya
00773|untuk melakukan hubungan badan, yang kemudian direspon/ditanggapi oleh
00774|Anak Korban dengan memberikan ciuman di pipi Anak, dan selanjutnya di balas
00775|oleh Anak dengan mencium pipi, kening, dagu, dan bibir Anak Korban, lalu Anak
00776|memasukan jari tengah dan telunjuk ke dalam vagina Anak Korban . Selanjutnya
00777|Anak  terlentang di atas kasur dan Anak Korban menaiki badan Anak sambil
00778|mengarahkan  vaginanya  ke  arah  penis  Anak,  kemudian  Anak  Korban
00779|mengoyangkan badannya naik turun di atas badan Anak sekitar 5 (lima) menit,
00780|hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas celana milik Anak yang tidak
00781|terpakai;
00782|Menimbang,  bahwa  pada  saat  melakukan  hubungan  badan  tersebut,
00783|Anak  dan  Anak  Korban  hanya  melepaskan  pakaian  bagian  bawah  berupa
00784|celana dan celana dalam. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak
00785|Saksi Rini Aini yang menerangkan bahwa di dalam video rekaman terlihat Anak
00786|dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan, dimana Anak dan Anak
00787|Korban  terlihat saling  memasukkan  alat kelaminnya  satu  sama  lain  dengan
00788|posisi Anak Korban yang berada di atas Anak;
00789|Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit
00790|Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor  445/424/X/RM/2025 tanggal
00791|14 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri,
00792|Sp.OG  pada  hasil  pemeriksaannya  ditemukan  pada  Anak  Korban  berupa:
00793|Tampak luka robek pada selaput darah arah jam satu, enam, tujuh, Sembilan
00794|sampai  ke  dasar  tidak  tampak  kemerahan,  kemungkinan  luka  lama,
00795|kemungkinan disebabkan benda tumpul;
00796|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan hasil
00797|Visum et Repertum  tersebut didapatkan kesesuaian sehingga Majelis Hakim
00798|berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan
00799|Anak  Korban  karena  alat  kelamin  Anak  (penis)  telah  masuk  ke  dalam  alat
00800|Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00801|
00802|kelamin Anak Korban (vagina) hingga Anak mengeluarkan air mani/ sperma.
00803|Oleh karena itu frasa melakukan persetubuhan dengannya dalam unsur ini telah
00804|terpenuhi;
00805|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00806|mempertimbangkan  "apakah  korban  masih  tergolong  dalam  usia  anak
00807|sebagaimana  yangdisyaratkan  dalam  Undang-undang  Nomor  35  tahun
00808|2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002
00809|tentang Perlindungan Anak?";
00810|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
00811|Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
00812|Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah
00813|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
00814|masih dalam kandungan;
00815|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00816|persidangan,  diperoleh  fakta  bahwa  usia  Anak  korban  saat  peristiwa
00817|persetubuhan tersebut terjadi di tahun 2024 yakni berusia 13 (tiga belas) tahun,
00818|fakta tersebut didukung dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tertanggal
00819|25  Februari  2025, bahwa  Anak  Korban  atas nama  Anak Korban lahir  pada
00820|tanggal 20 September 2010;
00821|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
00822|berkesimpulan bahwa usia Anak Korban saat kejadian masih termasuk dalam
00823|kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang
00824|-  Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-  undang
00825|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian
00826|frasa anak dalam unsur terpenuhi;
00827|Menimbang,  bahwa  yang  terakhir  Majelis  Hakim  akan
00828|mempertimbangkan"apakah  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Anak
00829|secara sengaja?;
00830|Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja bermakna adanya kehendak
00831|dan pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana;
00832|Menimbang, bahwa perbuatan Anak membujuk Anak Korban melakukan
00833|persetubuhan dengannya pada mulanya tergambar dari kehendak Anak yang
00834|mengajak Anak Korban untuk bertemu pada malam hari di rumah bibi Anak.
00835|Setibanya Anak Korban di rumah bibi Anak, Anak langsung mengajak Anak
00836|Korban untuk masuk dan mengobrol di dalam kamar tanpa izin terlebih dahulu
00837|kepada  bibi  Anak  hingga  akhirnya  Anak  mengajak  Anak  Korban  untuk
00838|melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-istri;
00839|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00840|persidangan, Anak dan Anak Korban tidak hanya melakukan hubungan badan
00841|Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00842|
00843|saja, tetapi juga merekam perbuatan tersebut dengan menggunakan telepon
00844|genggam milik Anak Korban. Adanya perbuatan merekam tersebut secara tidak
00845|langsung menunjukan bahwa adanya kesadaran/kehendak pada diri Anak dan
00846|Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut;
00847|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, Anak
00848|menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang
00849|keliru. Anak menyatakan  bahwa  dirinya  terpengaruh  oleh  lingkungan sekitar
00850|serta kebiasaan menonton tayangan pornografi, sehingga menimbulkan rasa
00851|ingin tahu dan dorongan untuk mencoba perbuatan tersebut. Dengan demikian,
00852|Majelis Hakim berkesimpulan  bahwa dalam diri Anak terdapat kehendak dan
00853|kesadaran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, serta Anak
00854|mengetahui akibat hukum dan akibat lainnya dari perbutannya tersebut. Oleh
00855|karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa frasa dengan sengaja dalam unsur
00856|telah terpenuhi;
00857|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00858|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja membujuk Anak
00859|melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;
00860|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)
00861|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00862|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00863|Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
00864|2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  telah  terpenuhi,
00865|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00866|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00867|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00868|menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00869|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu
00870|bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00871|Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan
00872|permohonan yang pada pokoknya  Anak mengaku bersalah, menyesal, serta
00873|berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon Majelis
00874|Hakim  menjatuhkan  hukumannya  yang  seringan-ringannya  terhadap  Anak
00875|berupa pidana pelayanan masyarakat di Masjid sesuai dengan laporan litmas
00876|karena  Anak  berniat  untuk  melanjutkan  pendidikannya.  Maka  apa  yang
00877|disampaikan oleh Anak dan Penasihat Hukukmnya dalam permohonan tersebut
00878|akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk
00879|menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;
00880|Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib
00881|mempertimbangkan  terlebih  dahulu  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari
00882|Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00883|
00884|Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-
00885|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00886|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  didengar  Laporan  Hasil
00887|Penelitian Kemasyarakatan Nomor 152/I.C/X/2025 Tertanggal 4 November 2025
00888|yang  memberikan  rekomendasi  pada  pokoknya  sebagai  berikut;
00889|Sesuai dengan Analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil sidang
00890|Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu
00891|pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 maka apabila dalam masalah ini
00892|klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat
00893|diberikan,  pidana  dengan  syarat,  pelayanan  masyarakat  berupa  kebersihan
00894|masjid setempat dan dan kewajiban mengikuti pendidikan formal sebagaimana
00895|dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 82 ayat (1) huruf a
00896|dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00897|Anak dengan pertimbangan:
00898|1. Klien anak masih sekolah;
00899|2. Terhadap  permasalahan  ini  tidak  dapat  diupayakan  diversi  dengan
00900|pertimbangan:
00901|a. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien adalah Pencabulan,
00902|Pasal 81 UU RI No. 17 Tahun 2016;
00903|b. Klien belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
00904|3. Korban mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
00905|4. Pembimbing  Kemasyarakatan  berharap  Hakim  dapat  memberikan
00906|keringanan dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan:
00907|a. Orang tua klien/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengurus klien
00908|kembali mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan klien;
00909|b. Klien  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00910|perbuatan  serupa  atau  perbuatan  lain  yang  melanggar  hukum
00911|kedepannya;
00912|Menimbang,  bahwa  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  tidak
00913|menganut  keadilan  punitif  yang  melandasi  pemahaman  bahwa  kejahatan
00914|sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman
00915|pada  pelaku,  sehingga  menjadikan  pidana  penjara  sebagai  upaya  terakhir
00916|dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Majelis Hakim sebelum
00917|menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  yang
00918|berkaitan  dengan  kondisi  kepribadian  dan  lingkungan  Anak,  riwayat  tindak
00919|pidana Anak, hak-hak Anak;
00920|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  kondisi  kepribadian  dan
00921|lingkungan  Anak,  Majelis  Hakim  perlu  memperhatikan  usia  Anak  ketika
00922|melakukan persetubuhan tersebut, yakni Anak berusia 13 (tiga belas) tahun,
00923|yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis
00924|Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00925|
00926|identitas  dan  kebingungan  peran,  sehingga  Anak  merasa  percaya  diri  dan
00927|memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta
00928|pembinaan;
00929|Menimbang,  bahwa  Anak  dalam  mengambil  keputusan  diantaranya
00930|dipengaruhi oleh dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil
00931|resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan
00932|terhadap  perubahan  suasana  hati  akibat  ketidakstabilan  hormon.  Oleh
00933|karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dan laporan
00934|hasil  penelitian  kemasyarakatan,  bahwa  latar  belakang  Anak  melakukan
00935|persetubuhan tersebut yakni karena Anak sering menonton video porno dan
00936|kurangnya pengawasan dari keluarga Anak;
00937|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  riwayat  tindak  pidana  yang
00938|dilakukan  Anak,  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  Anak  belum  pernah
00939|melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;
00940| Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dengan  mempertimbangkan  hasil
00941|perdamaian antara keluarga Anak yakni bibi Anak dengan ayah kandung Anak
00942|Korban tertanggal 29 Oktober 2025, yang pada pokoknya Kesepakatan tersebut
00943|memuat:
00944|1. Bahwa para pihak telah bersepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;
00945|2. Bahwa para pihak telah sepakat tidak saling menuntut terhadap perkara
00946|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
00947|3. Bahwa  antara  para  pihak  sepakat  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat
00948|perbuatan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
00949|4. Bahwa para pihak telah sepakat untuk saling memaafkan dengan penuh
00950|kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
00951|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00952|tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara
00953|selama 10 (sepuluh) bulan  dan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan di
00954|bengkel  Firdaus  Manna,   terhadap  hal  ini  Majelis  Hakim  tidak  sependapat
00955|dengan  alasan  pidana  penjara  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  prinsip
00956|kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  terlebih  lagi telah  terjadi  perdamaian  antara
00957|keluarga  Anak  dan  keluarga  Anak  Korban,  baik  yang  disampaikan  secara
00958|langsung di persidangan dan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;
00959|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak berpotensi
00960|menghambat proses pendidikan, menimbulkan stigma sosial, serta berdampak
00961|negatif terhadap perkembangan psikologis Anak, sehingga tidak sejalan dengan
00962|tujuan pemidanaan Anak yang lebih mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi
00963|daripada pembalasan;
00964|Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00965|
00966|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak
00967|(the  best  interest  of  the  child ) sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang
00968|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mewajibkan
00969|setiap proses peradilan menjadikan masa depan Anak sebagai pertimbangan
00970|utama,  termasuk  menjamin  keberlanjutan  pendidikan  dan  pembinaan  Anak.
00971|Oleh karena itu, dengan memperhatikan status Anak yang sampai saat ini masih
00972|berstatus aktif sebagai seorang pelajar di SMAN xxx Bengkulu Selatan, Majelis
00973|Hakim memandang terhadap Anak lebih tepat untuk menjatuhkan sanksi yang
00974|bersifat edukatif dan pembinaan, agar Anak tetap dapat melanjutkan pendidikan
00975|serta memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
00976|Menimbang, bahwa dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan
00977|keterangan  bibi  Anak  diperoleh  fakta  bahwa  keluarga  Anak  sangat
00978|menyayangkan  Anak  terlibat  dalam  tindak  pidana.  sehingga  diharapkan
00979|permasalahan hukum yang dihadapi Anak dapat segera selesai, Anak berubah
00980|menjadi lebih baik, serta dapat melanjutkan pendidikannya;
00981|Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan
00982|Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Harian Masjid Al-Muhajirin yang
00983|menerangkan  bahwa  pengurus  Masjid  telah  menerima  Anak  untuk  menjadi
00984|petugas kebersihan di Masjid xxxx;
00985|Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman penjara dalam perkara Anak
00986|merupakan upaya terakhir bagi Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 71 ayat
00987|(1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  yang  mempunyai  pendekatan
00988|penjara sebagai ultimum remedium (upaya terakhir);
00989|Menimbang,  berdasarkan  pertimbang-pertimbangan  di  atas,  pada
00990|dasarnya  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  perlu  adanya  pembinaan,
00991|pengawasan,  dan  pembimbingan  dalam  menanamkan  nilai-nilai  dan  norma-
00992|norma  yang  tumbuh  di  dalam  masyarakat,  sehingga  perbuatan  jahat  yang
00993|pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat.
00994|Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan
00995|supaya  Anak  tidak  mengulangi  perbuatannya,  serta  dengan  memperhatikan
00996|pertimbangan-pertimbangan  sebelumnya,  Majelis  Hakim  sependapat  dengan
00997|rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa pidana
00998|yang paling tepat untuk Anak adalah pidana dengan syarat berupa pelayanan
00999|masyarakat  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  b  ke-2
01000|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
01001|Menimbang, bahwa  oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat
01002|berupa pelayanan masyarakat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (2)
01003|Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  Majelis  Hakim  harus  menetapkan
01004|syarat umum dan syarat khusus yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01005|Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
01006|
01007|Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-
01008|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01009|menyebutkan  bahwa  jika  Anak  tidak  memenuhi  seluruh  atau  sebagian
01010|kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang
01011|sah,  pejabat  pembina  dapat  mengusulkan  kepada  hakim  pengawas  untuk
01012|memerintahkan  Anak  tersebut mengulangi  seluruh  atau  sebagian  pelayanan
01013|masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
01014|Menimbang,  bahwa  selama  Anak  menjalani  pidana  pelayanan
01015|masyarakat  diperlukan  adanya  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Anak
01016|agar  Anak  menempati  persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  dan
01017|pembinaan terhadap Anak dilakukan dengan cara melaksanakan wajib lapor
01018|kepada  Penuntut  Umum  dan  melakukan  bimbingan  atau  konseling  kepada
01019|Pembimbing Kemasyarakatan yang mana masing-masing dapat dilaksanakan
01020|secara langsung maupun secara elektronik. Adapun hal tersebut sebagai bentuk
01021|pencegahan agar Anak tidak kembali melakukan perbuatan yang sama dan
01022|Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
01023|Menimbang,  bahwa  Anak  dijatuhi  pidana  dengan  syarat  berupa
01024|pelayanan masyarakat bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan
01025|yang  dilakukan  ataupun  pemberian  hukuman  pada  Anak,  akan  tetapi
01026|menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu dengan adanya
01027|pengawasan  dari  Penuntut  umum  serta  pembinaan  dari  pembimbing
01028|kemasyarakatan diharapkan Anak dapat meningkatkan kepedulian Anak pada
01029|kegiatan  masyarakat  secara  positif,  memperoleh  pembinaan  kemampuan
01030|interaksi sosial, perilaku, dan karakter, serta mampu menghargai diri sendiri,
01031|orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum;
01032|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  sebagaimana
01033|disebutkan  dalam  amar  putusan  ini,  Majelis  Hakim  berkeyakinan  telah
01034|mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah
01035|dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta berorientasi
01036|terhadap keadilan restoratif;
01037|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat
01038|berupa  pelayanan  masyarakat  dan  terhadap  diri  Anak  tidak  dikenakan
01039|penangkapan dan penahanan, maka terhadap Anak tidak perlu untuk ditetapkan
01040|agar dibebaskan dari tahanan;
01041|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01042|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01043|Menimbang, bahwa barang bukti berupa: