02067|Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  merujuk  pada  Pasal  69
02068|Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
02069|Indonesia  yang  berbunyi  ”Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02070|penempatan Pekerja Migran Indonesia ”, yang mana pada penjelasan Pasal 69
02071|tersebut disebutkan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain
02072|calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja
02073|Migran Indonesia;
02074|Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam  Undang Undang
02075|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berada
02076|dalam ruang lingkup perdagangan orang, sehingga pemaknaannya tidak dapat
02077|dilepaskan dari asas anti-perdagangan manusia. Oleh karena itu, Majelis Hakim
02078|dalam  menafsirkan  rumusan  frasa  ”penempatan”  merujuk  pada  penjelasan
02079|Pasal 2 huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02080|Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan yang dimaksud dengan ”asas
02081|anti-perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan,
02082|pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  Calon  Pekerja
02083|Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan,
02084|penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan  dan
02085|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  uang  atau
02086|memberikan  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
02087|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
02088|dalam  Negara  maupun  antarnegara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
02089|mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
02090|tereksploitasi;
02091|Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
02092|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
02093|Disclaimer
02094|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02095|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02096|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02097|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
02098|
02099|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02100|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02101|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02102|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02103|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02104|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02105|putusan.mahkamahagung.go.id
02106|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
02107|persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan  Para  Saksi, keterangan
02108|Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara
02109|ini,  maka  terungkap  fakta  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  perekrutan
02110|terhadap Saksi Maesarani Kurnia Lestari untuk menjadi Calon Pekerja Migran
02111|Indonesia ke Negara Arab Saudi dan menjadi perantara antara Saksi Maesarani
02112|Kurnia Lestari dengan majikan yang berada di Negara Arab Saudi;
02113|Menimbang,  bahwa  bermula  pada sekitar  awal  tahun  2023,  seorang
02114|teman  Terdakwa  yang bernama Lina meminta tolong kepada  Terdakwa untuk
02115|mengurus proses  keberangkatan Saksi Maesarani Kurnia Lestari yang ingin
02116|menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi, yang mana
02117|awalnya perekrutan terhadap Saksi Maesarani Kurnia Lestari dilakukan oleh
02118|Lina;
02119|Menimbang,  bahwa  bermula  pada  bulan Januari  2023 ,  Terdakwa
02120|membelikan tiket  pesawat  dengan menggunakan  uang  dari Saksi  Maesarani
02121|Kurnia Lestari untuk berangkat dari Lombok ke Jakarta, setibanya di Bandara
02122|Internasional  Soekarno-Hatta  yang  berlokasi  di  Tangerang,  Banten,  Saksi
02123|Maesarani Kurnia Lestari dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Rohili ,
02124|kemudian  Rohili  membawa  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  kerumah Rohili
02125|yang berada didaerah Cibubur, Kota Jakarta Timur untuk ditampung selama 2
02126|(dua) minggu, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2023, pada saat Terdakwa
02127|berada di Bali untuk bekerja  sebagai Sopir Travel,  Terdakwa meminta tolong
02128|kepada Rohili membelikan tiket bus untuk memberangkatkan Saksi Maesarani
02129|Kurnia Lestari ke Bali karena setelah melihat perkembangan situasi pada saat
02130|itu banyak terjadi razia dan penangkapan di Bandara Internasional Soekarno-
02131|Hatta, sehingga Terdakwa mengalihkan keberangkatan Saksi Maesarani Kurnia
02132|Lestari menuju  ke Negara  Arab Saudi melalui Bandara Internasioanal I Gusti
02133|Ngurah Rai yang berlokasi di Denpasar, setibanya di Bali, Terdakwa meminta
02134|tolong kepada Rohili untuk membawa Saksi Maesarani Kurnia Lestari kerumah
02135|teman  Terdakwa yang  bernama  Usman  yang  beralamat  di  Jimbaran,
02136|Kecamatan Kuta Selatan, Kab upaten  Badung, Provinsi Bali untuk menginap
02137|selama 2 (dua) malam;
02138|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pada  awal  bulan  Februari  2023,
02139|Terdakwa meminta tolong kepada Usman untuk mengantarkan Saksi Maesarani
02140|Kurnia  Lestari  ke  Bandara  Internasioanal  I  Gusti  Ngurah  Rai  dengan
02141|mengendarai mobil  milik  Usman, setibanya  di  Bandara,  Terdakwa  meminta
02142|tolong  kepada  teman  Terdakwa  yang  bernama  Kadek  untuk  mengantarkan
02143|Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
02144|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
02145|Disclaimer
02146|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02147|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02148|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02149|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
02150|
02151|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02152|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02153|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02154|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02155|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02156|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02157|putusan.mahkamahagung.go.id
02158|Saksi  Maesarani Kurnia Lestari masuk ke  dalam  Bandara  dan menyerahkan
02159|tiket p enerbangan  dengan  tujuan  Negara  Arab Saudi dan Visa,  yang mana
02160|pada saat itu  Terdakwa masih mengantarkan tamu karena  Terdakwa bekerja
02161|sebagai Sopir Travel;
02162|Menimbang, bahwa  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  sempat bekerja di
02163|Negara  Arab  Saudi  sekitar  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan dan  tidak  ada
02164|permasalahan  apapun karena  majikan dari  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
02165|selalu berkomunikasi dengan  Terdakwa, namun  pada  bulan November 2023 ,
02166|Terdakwa  mendapatkan  informasi  bahwa  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
02167|meminta agar Terdakwa mengganti kerugian terkait kejadian yang dialami oleh
02168|Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  selama dirumah majikannya di Negara Arab
02169|Saudi, yang mana Saksi Maesarani Kurnia Lestari  telah mengalami kekerasan
02170|dari majikannya dan menunjukkan foto serta video yang menampilkan luka-luka
02171|lebam yang dialami oleh Saksi Maesarani Kurnia Lestari;
02172|Menimbang, bahwa  yang  memberikan biaya sebesar Rp43.000.000, 00
02173|(empat puluh tiga juta rupiah)  untuk mengurus proses  pemberangkatan  Saksi
02174|Maesarani Kurnia Lestari ke Negara Arab Saudi adalah pihak calon majikan dari
02175|Saksi Maesarani Kurnia Lestari yang berada di Negara Arab Saudi, yang mana
02176|Terdakwa telah mengambil sisa uang tersebut sebagai keuntungan;
02177|Menimbang, bahwa m ajikan  dari Saksi  Maesarani Kurnia Lestari yang
02178|berada  di  Negara  Arab  Saudi  tersebut  mengirimkan  uang  untuk  biaya
02179|perekrutan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  sebagai  Calon  Pekerja  Migran
02180|Indonesia dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama  Iskandar
02181|Muhtar milik Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: 
02182| Yang  pertama  sebesar 4000  (empat  ribu)  Riyal  atau  sekitar
02183|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
02184| Yang kedua  sebesar 6500 (enam ribu lima ratus) Riyal atau sekitar
02185|Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
02186|Menimbang, bahwa rincian penggunaan uang sebesar Rp43.000.000,00
02187|(empat puluh tiga juta rupiah) yang dikirim oleh majikan dari Saksi Maesarani
02188|Kurnia Lestari tersebut adalah sebagai berikut: 
02189| Yang pertama sebesar 4000 Riyal atau sekitar Rp15.000.000, 00 (lima
02190|belas  juta  rupiah)  digunakan  untuk  uang  saku  sebesar  Rp8.000.000,00
02191|(delapan juta rupiah), biaya tiket pesawat dari Lombok ke Jakarta sebesar
02192|Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan biaya STEM Visa (Sidik Jari) sebesar
02193|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
02194|Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
02195|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
02196|Disclaimer
02197|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02198|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02199|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02200|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
02201|
02202|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02203|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02204|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02205|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02206|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02207|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02208|putusan.mahkamahagung.go.id
02209| Sedangkan pengiriman yang kedua  sebesar 6500 Riyal atau sekitar
02210|Rp28.000.000,00  (dua puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk biaya
02211|tiket pulang pergi dari Jakarta ke Negara Arab Saudi +  Handling sebesar
02212|Rp24.000.000,00 (dua  puluh  empat  juta  rupiah),  uang  saku  sebesar
02213|Rp2.000.000,00 (dua  juta  rupiah),  kemudian sisa  uang  sebesar
02214|Rp2.000.000,00 (empat  juta  rupiah)  di ambil  oleh  Terdakwa  sebagai
02215|keuntungan;
02216|Menimbang,  bahwa selama  berada  di  Negara  Arab  Saudi,  Saksi
02217|Maesarani Kurnia Lestari pernah dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga
02218|dengan gaji 1000 Riyal atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama
02219|18  (delapan belas)  bulan, akan tetapi  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  hanya
02220|diberikan gaji selama 13  (tiga belas)  bulan saja  dan  Saksi  Maesarani Kurnia
02221|Lestari mengalami  kekerasan  fisik  dari majikan  karena  dianggap  tidak  bisa
02222|bekerja;
02223|Menimbang, bahwa  pada saat berangkat ke Negara Arab Saudi,  Saksi
02224|Maesarani Kurnia Lestari  diberikan visa ziarah oleh Terdakwa bukan visa kerja
02225|sehingga  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  pernah  dipenjara  selama  1 (satu)
02226|bulan karena dianggap telah  over stay ,  dan  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari
02227|tidak  diberikan  perlindungan  selama  bekerja  dirumah  majikan sesuai  yang
02228|dijanjikan pada saat awal perekrutan;
02229|Menimbang,  bahwa selanjutnya  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
02230|memberitahu  suami  dari  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari yang  berada di
02231|Lombok mengenai kejadian tersebut , kemudian suami Saksi Maesarani Kurnia
02232|Lestari melaporkan keadaan Saksi Maesarani Kurnia Lestari kepada Terdakwa
02233|selaku sponsor, namun Terdakwa tidak merespon permintaan Saksi Maesarani
02234|Kurnia Lestari, sehingga pada tanggal 03 Juli 2024, suami Saksi menghubungi
02235|hotline Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)  untuk meminta
02236|bantuan agar Saksi Maesarani Kurnia Lestari dipulangkan ke Negara Indonesia,
02237|kemudian suami Saksi Maesarani Kurnia Lestari diminta untuk membuat aduan
02238|secara resmi di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
02239|Nusa Tenggara Barat;
02240|Menimbang, bahwa  Terdakwa  tidak memiliki legalitas berupa izin dan
02241|wewenang  untuk  melakukan  perekrutan  atau  menempatkan  Pekerja  Migran
02242|Indonesia ke luar negeri serta Terdakwa  tidak memiliki  ataupun bekerja pada
02243|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  telah
02244|mempunyai  izin  dari  Kementerian  untuk  melakukan  penempatan  Pekerja
02245|Migran Indonesia ke luar negeri , akan tetapi  Terdakwa melakukan perekrutan
02246|Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
02247|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
02248|Disclaimer
02249|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02250|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02251|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02252|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
02253|
02254|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02255|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02256|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02257|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02258|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02259|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02260|putusan.mahkamahagung.go.id
02261|atau  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  dengan  cara
02262|mengurus proses keberangkatan Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  yang akan
02263|bekerja  ke  luar  negeri  yaitu  ke  Negara  Arab  Saudi  dan  Terdakwa  menjadi
02264|perantara antara Saksi Maesarani Kurnia Lestari dengan majikan yang berada
02265|di Negara Arab Saudi;
02266|Menimbang, bahwa  Terdakwa  mengetahui terkait larangan pengiriman
02267|Pekerja Migran Indonesia ke  Negara Arab Saudi  yang  tidak sesuai prosedur,
02268|namun  Terdakwa  tetap  memberangkatkan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
02269|untuk bekerja ke Negara Arab Saudi;
02270|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
02271|Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
02272|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
02273|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02274|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
02275|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
02276|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua; 
02277|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan
02278|menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana,  dan  selama  proses
02279|persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
02280|menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai
02281|alasan  pembenar  (rechtsvaardinguns  gronden)  dan/atau  alasan  pemaaf
02282|(schulduitsluitings  gronden),  maka  berdasarkan Pasal  193  ayat  (1)  Kitab
02283|Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Terdakwa  dipandang  mampu  untuk
02284|bertanggungjawab  dan  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
02285|didakwakan  terhadap  Terdakwa,  oleh  karenanya  Terdakwa  haruslah  dijatuhi
02286|pidana;
02287|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02288|mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat
02289|dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat
02290|menentukan  secara  tepat  dan  adil,  diperlukan  parameter-parameter  atau
02291|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
02292|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan
02293|hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada
02294|nilai-nilai dasar ( grund norm ) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya
02295|unsur  keadilan,  kegunaan,  dan  kepastian  hukum  sehingga  keberlakuannya
02296|dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;
02297|Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
02298|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
02299|Disclaimer
02300|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02301|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02302|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02303|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
02304|
02305|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02306|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02307|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02308|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02309|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02310|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02311|putusan.mahkamahagung.go.id
02312|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  Terdakwa
02313|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  (revegen) atas  perbuatan
02314|Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
02315|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
02316|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
02317|pihak  lain,  sehingga  nantinya  Terdakwa  bila  kembali  ketengah  masyarakat
02318|menjadi  pribadi  yang  sadar  dan  taat  terhadap  aturan  hukum  selaku  warga
02319|masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat
02320|Majelis  Hakim  lebih  dititikberatkan  pada  sifat  preventif  terhadap  Terdakwa,
02321|maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana
02322|dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan
02323|Terdakwa;
02324|Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah
02325|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  suatu  tindak  pidana