00437|pekerjaan di luar negeri;
00438|Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00439|
00440|- Bahwa  Terdakwa  menjanjikan  banyak  pilihan  pekerjaan  di  berbagai
00441|negara seperti Korea, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia, dengan
00442|iming-iming  gaji  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  di  Indonesia,  di
00443|antaranya upah lebih dari Rp 20.000.000,- per bulan untuk Korea, dan
00444|600 Poundsterling (sekitar Rp 12.000.000,-) per minggu untuk Eropa;
00445|- Bahwa untuk pembahasan lebih lanjut mengenai biaya dan administrasi,
00446|Terdakwa meminta Saksi untuk menemuinya langsung di Jakarta;
00447|- Bahwa  setelah  mendapat  restu  dari  orang  tua,  Saksi  berangkat  ke
00448|Jakarta  pada  tanggal  12  Desember  2022  dan  bertemu  Terdakwa  di
00449|alamat  Jl.  Dasa  Raya  No.  3,  RT  006  RW  001,  Gandaria  Utara,
00450|Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
00451|- Bahwa  dalam  pertemuan  tersebut,  Terdakwa  menyatakan  total  biaya
00452|keberangkatan ke luar negeri adalah sebesar Rp 85.000.000,- (delapan
00453|puluh lima juta rupiah), dengan kewajiban pembayaran uang muka (DP)
00454|senilai Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
00455|Terdakwa akan mengurus seluruh administrasi;
00456|- Bahwa  pada  hari  yang  sama,  yakni  12  Desember  2022,  Saksi
00457|menyerahkan uang muka sejumlah Rp 42.500.000,- secara tunai kepada
00458|Terdakwa,  sesuai  permintaan  Terdakwa  yang  menolak  pembayaran
00459|melalui transfer meskipun Saksi memiliki rekening BCA atas nama Aji
00460|Pangestu  dengan  nomor  8980507590,  dan  Saksi  menerima  kuitansi
00461|sebagai tanda terima pembayaran tersebut, lalu diminta pulang untuk
00462|menunggu kabar selanjutnya;
00463|- Bahwa  setelah  menunggu  kurang lebih  tiga bulan, pada  bulan Maret
00464|2023,  Terdakwa  menghubungi  Saksi  untuk  meminta  tambahan  uang
00465|dengan alasan pengurusan pekerjaan ke Australia;
00466|- Bahwa  atas  permintaan  tersebut,  pada  tanggal  7  Maret  2023,  Saksi
00467|mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening
00468|Bank BRI dengan nomor 096901024309535 atas nama Winarsih;
00469|- Bahwa  pada tanggal 11  Desember  2023, Terdakwa kembali meminta
00470|Saksi untuk mentransfer uang, dan Saksi kembali mentransfer sejumlah
00471|Rp  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  ke  rekening  Bank  BRI  atas  nama
00472|Winarsih tersebut;
00473|- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2024, Terdakwa melalui
00474|telepon (nomor HP 082332085417) menginformasikan agar Saksi segera
00475|berangkat  ke  Jakarta  untuk  selanjutnya  diberangkatkan  ke  Hongkong
00476|karena  adanya  lowongan  pekerjaan  mendesak,  dengan  menyatakan
00477|Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00478|
00479|bahwa jika tidak berangkat saat itu, Terdakwa tidak dapat menjanjikan
00480|kesempatan lain;
00481|- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa kembali menelepon Saksi,
00482|memberitahukan bahwa Saksi akan diberangkatkan ke Hongkong pada
00483|tanggal  6  Maret  2024,  serta  meminta  pelunasan  biaya  dan
00484|keberangkatan segera ke Jakarta;
00485|- Bahwa  menindaklanjuti permintaan  pelunasan tersebut, Saksi kembali
00486|mentransfer uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
00487|ke rekening Bank BRI atas nama Winarsih yang sama;
00488|- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024, Saksi berangkat dari Banyuwangi
00489|menuju  Jakarta  menggunakan  bus,  dan  setibanya  di  Terminal  Lebak
00490|Bulus,  Saksi  melanjutkan  perjalanan  dengan  layanan  Grab  menuju
00491|alamat yang diberikan Terdakwa di Jl. Dasa Raya No. 3, Gandaria Utara,
00492|dimana Saksi kemudian bertemu dengan Sdr. Prasetyo Wahyu Ababil
00493|asal Trenggalek;
00494|- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi bersama Sdr. Prasetyo Wahyu
00495|Ababil menerima arahan dari Terdakwa yang meyakinkan bahwa bekerja
00496|di  luar  negeri  itu  menyenangkan,  aman,  dan  bergaji  besar,  serta
00497|Terdakwa memberikan dokumen perjalanan berupa itinerary;
00498|- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, saat berada di Bandara Internasional
00499|Soekarno-Hatta,  Terdakwa  menginstruksikan  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo
00500|Wahyu Ababil agar tidak banyak bertanya kepada petugas imigrasi dan
00501|cukup menunjukkan dokumen itinerary, serta memberitahukan akan ada
00502|seseorang bernama Sdri. Hani yang menjemput di Hongkong;
00503|- Bahwa Saksi berangkat dari Indonesia menuju Hongkong pada tanggal 6
00504|Maret 2024;
00505|- Bahwa  pada  tanggal  7  Maret 2024,  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo  Wahyu
00506|Ababil tiba di Hongkong dan dijemput oleh seorang perempuan yang
00507|mengaku bernama Sdri. Hani (atau Hani), yang sebelumnya tidak Saksi
00508|kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
00509|- Bahwa  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo  Wahyu  Ababil  kemudian  ditampung
00510|selama dua hari dalam kondisi tidak layak, yaitu di sebuah tenda di area
00511|rooftop  sebuah  apartemen  yang  berdekatan  dengan  kandang  kelinci,
00512|pada saat itu cuaca sedang dingin;
00513|- Bahwa  setelah  Saksi  mengajukan  keluhan  mengenai  kondisi  tempat
00514|tinggal,  Terdakwa  kemudian  membiayai  penginapan  Saksi  dan  Sdr.
00515|Prasetyo Wahyu Ababil selama satu bulan;
00516|Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00517|
00518|- Bahwa  untuk  tiga  bulan  berikutnya,  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo  Wahyu
00519|Ababil  terpaksa  membiayai  sendiri  biaya  penginapan,  dan  dua  bulan
00520|terakhir  dihabiskan  di  selter  (tempat  penampungan  di  bawah
00521|pengawasan  imigrasi  Hongkong),  sehingga  total  Saksi  berada  di
00522|Hongkong selama enam bulan;
00523|- Bahwa selama enam bulan penantian tersebut, Saksi dan Sdr. Prasetyo
00524|Wahyu  Ababil  terus  berkomunikasi  dengan  Terdakwa  menanyakan
00525|kejelasan pekerjaan, namun Terdakwa selalu meminta untuk bersabar
00526|dengan alasan pekerjaan masih dicarikan;
00527|- Bahwa karena ketidakpastian pekerjaan dan menipisnya bekal, Saksi dan
00528|Sdr. Prasetyo Wahyu Ababil terpaksa mencari pekerjaan serabutan di
00529|tempat pemulungan barang bekas yang tidak menentu penghasilannya,
00530|dan  selama  di  sana  sering  menerima  hinaan  serta  makian  (seperti
00531|"tulilomo") dari orang sekitar;
00532|- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah proses pemeriksaan di imigrasi
00533|Hongkong bahwa visa yang Saksi miliki adalah visa kunjungan (turis),
00534|bukan visa kerja;
00535|- Bahwa  Saksi  tidak mengetahui secara pasti  dokumen apa saja yang
00536|seharusnya dilengkapi untuk bekerja di luar negeri, karena Saksi hanya
00537|menyerahkan dokumen pribadi berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,
00538|Ijazah SD, dan Kartu Tanda Penduduk kepada Terdakwa untuk diurus;
00539|- Bahwa Saksi telah memiliki paspor pribadi yang kemudian diserahkan
00540|kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan semuanya sudah beres
00541|dan tinggal berangkat;
00542|- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang mengurus visa, namun
00543|Saksi menerima visa tersebut dari Terdakwa;
00544|- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja, tidak memiliki
00545|sertifikat  kompetensi,  tidak  pernah  menjalani  pemeriksaan  kesehatan
00546|maupun psikologis, serta tidak pernah menerima surat keterangan sehat
00547|sebagaimana mestinya syarat bagi Pekerja Migran Indonesia;
00548|- Bahwa  Saksi  tidak  pernah  menandatangani  dokumen  perjanjian
00549|penempatan kerja sebelum keberangkatan ke Hongkong;
00550|- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dirinya telah didaftarkan dalam
00551|program jaminan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, karena
00552|Saksi hanya menerima semua proses secara jadi dari Terdakwa;
00553|- Bahwa  Saksi  percaya  Terdakwa  memiliki  izin  resmi  karena  adanya
00554|informasi dari orang-orang di sekitar yang menyatakan bahwa Terdakwa
00555|Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00556|
00557|telah  banyak  memberangkatkan  orang  tanpa  ada  keluhan,  ditambah
00558|dengan jaminan dari Terdakwa bahwa perjalanan akan aman dan banyak
00559|pekerjaan tersedia dengan upah sekitar Rp 22.000.000,-;
00560|- Bahwa  selama  berada  di  Hongkong,  Saksi  hanya  menunggu  tanpa
00561|kejelasan pekerjaan, dan fasilitas tempat tinggal dari Terdakwa hanya
00562|didapatkan selama satu bulan;
00563|- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan uang saku masing-masing sebesar
00564|Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi dan Sdr. Prasetyo Wahyu
00565|Ababil, namun uang tersebut tidak pernah diberikan;
00566|- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa,  Saksi  merasa  sangat  dirugikan
00567|karena  janji  tidak  sesuai  dengan  kenyataan,  tidak  mendapatkan
00568|pekerjaan  sama  sekali,  mengalami  perlakuan  yang  tidak  manusiawi
00569|dengan ditempatkan di dekat kandang kelinci, serta menderita kerugian
00570|materiil sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang
00571|telah diterima Terdakwa dan tidak dikembalikan;
00572|- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, peran Terdakwa dalam perkara ini
00573|adalah  sebagai  pihak  yang  merekrut,  menawarkan  pekerjaan,
00574|meyakinkan Saksi, serta mengatur keberangkatan Saksi ke Hongkong
00575|dengan iming-iming imbalan finansial yang besar;
00576|- Bahwa  Saksi  kembali  ke  Indonesia  dari  Hongkong  pada  tanggal  28
00577|Agustus 2024;
00578|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  yang
00579|membenarkan atas keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;
00580|
00581|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00582|berikut:
00583|3. Titis Wulandari, S.Psi, M.M. ,  di bawah sumpah memberikan pendapat pada
00584|pokoknya sebagai berikut:
00585|- Bahwa Ahli merupakan Kepala BP3MI Jawa Timur;
00586|- Bahwa Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
00587|bertugas menyusun program, melakukan pembinaan, pemantauan, dan
00588|evaluasi terhadap lembaga penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
00589|Indonesia  (PMI).  Lembaga  ini  juga  menyosialisasikan  program
00590|penempatan  dan  pelindungan  PMI,  serta  memberikan  pelayanan
00591|langsung seperti Orientasi Pra Pemberangkatan, penerbitan E-KTKLN,
00592|dan pengelolaan data serta informasi PMI. Selain itu, BP3MI melakukan
00593|pengawasan  terhadap  layanan  jaminan  sosial  dan  lembaga  terkait,
00594|memantau  PMI  di  negara  penempatan,  memfasilitasi  penyelesaian
00595|Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00596|
00597|masalah,  serta  membantu  pemulangan  PMI  bermasalah  hingga
00598|pemberdayaannya. BP3MI juga bertanggung jawab atas evaluasi dan
00599|pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BP2MI.
00600|- Bahwa sesuai Pasal 5 UU RI No. 18 Tahun 2017, setiap PMI yang akan
00601|bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: berusia minimal 18
00602|(delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani,
00603|terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen
00604|lengkap yang dipersyaratkan.
00605|- Bahwa  sesuai  Pasal  13  UU  RI  No.  18  Tahun  2017,  untuk  dapat
00606|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
00607|memiliki  dokumen  yang  meliputi:  surat  keterangan  status  perkawinan
00608|(bagi  yang  telah  menikah  melampirkan  fotokopi  buku  nikah),  surat
00609|keterangan  izin  suami  atau  istri,  izin  orang  tua,  atau  izin  wali  yang
00610|diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat
00611|keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan
00612|psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa
00613|Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Perjanjian
00614|Kerja.
00615|- Bahwa  menurut  Pasal  49  UU  RI  No.  18  Tahun  2017,  yang  diberi
00616|kewenangan  oleh  pemerintah  sebagai  Pelaksana  untuk  bisa
00617|menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri untuk bekerja
00618|yaitu: Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
00619|atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
00620|kepentingan perusahaan sendiri.
00621|- Bahwa sesuai Pasal 51 UU RI No. 18 Tahun 2017, perusahaan yang
00622|akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib
00623|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri, dan Pasal 59 UU RI
00624|No.  18  Tahun  2017  menyatakan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
00625|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
00626|SIP2MI.
00627|- Bahwa Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 secara tegas menyatakan
00628|bahwa  "orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan
00629|Pekerja Migran Indonesia."
00630|- Bahwa Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 menetapkan
00631|bahwa  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00632|Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana
00633|Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00634|
00635|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
00636|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
00637|- Bahwa untuk penempatan PMI ke Hongkong, tidak ada larangan dari
00638|Pemerintah  Indonesia,  namun  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai
00639|dengan  Keputusan  Dirjen  Bina  Penta  dan  PKK  (terbaru  Kep.  No.
00640|3/488/PK.02.01/XI/2022), yang mencakup penempatan melalui P3MI ke
00641|pemberi kerja berbadan hukum atau skema "PMI Perseorangan" (PMI
00642|yang akan bekerja ke luar negeri tanpa pelaksana penempatan dan tidak
00643|dipekerjakan  pada  jabatan  yang  terendah  pada  setiap  sektor,  bukan
00644|individu yang menempatkan orang lain).
00645|- Bahwa negara yang masuk dalam larangan Pemerintah Indonesia untuk
00646|penempatan PMI adalah negara penempatan yang tidak termasuk dalam
00647|keputusan Dirjen Bina Penta & PKK dengan keputusan terbaru (saat ini
00648|mengacu  pada  Kep.  No.  3/147/PK.02.01/IV/2023),  serta  berdasarkan
00649|Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
00650|Penempatan  TKI  pada  pengguna  perseorangan  di  negara-negara
00651|kawasan  Timur  Tengah  (misalnya  Arab  Saudi,  Aljazair,  Bahrain,  Irak,
00652|Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,  Mauritania,  Mesir,  Oman,  Palestina,
00653|Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Jordania).
00654|- Bahwa  sesuai  Pasal  1  ayat  1  PP  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang
00655|Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Permenaker
00656|Nomor 9 Tahun 2019, PMI berhak atas pelindungan komprehensif yang
00657|meliputi:
00658|o Bahwa  pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan
00659|aktivitas  untuk  memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran
00660|sampai pemberangkatan, meliputi pelindungan administratif dan
00661|pelindungan  teknis  (seperti  pemberian  informasi,  pendaftaran,
00662|seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan
00663|Perjanjian  Penempatan,  pendaftaran  kepesertaan  Jaminan
00664|Sosial, pengurusan Visa Kerja, dan pemberangkatan).
00665|o Bahwa pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas
00666|untuk memberikan pelindungan selama pekerja migran Indonesia
00667|dan  Anggota  Keluarganya  berada  di  luar  negeri  (meliputi
00668|pendataan, pemantauan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak,
00669|fasilitasi  penyelesaian  kasus,  layanan  jasa  kekonsuleran,
00670|pendampingan hukum, pembinaan, dan fasilitasi repatriasi).
00671|Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00672|
00673|o Bahwa pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas
00674|untuk  memberikan  pelindungan  sejak  PMI  dan  Anggota
00675|Keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
00676|daerah  asal  termasuk  pelayanan  lanjutan  menjadi  Pekerja
00677|Produktif  (meliputi  fasilitasi  kepulangan,  penyelesaian  hak,
00678|fasilitasi  pengurusan  PMI  sakit/meninggal,  rehabilitasi  dan
00679|reintegrasi sosial, dan pemberdayaan).
00680|
00681|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00682|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00683|- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bekerja sebagai Pekerja Migran
00684|Indonesia  di  luar  negeri,  akan  tetapi  Terdakwa  pernah  mendapat
00685|pendidikan dan pelatihan Bahasa di PT. Bijak Depok pada tahun 2008,
00686|namun  Terdakwa  tidak  bekerja  sebagai  CPMI  (Calon  Pekerja  Migran
00687|Indonesia);
00688|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi agen Perusahaan Penempatan
00689|Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) manapun dan menjalankan kegiatan
00690|CPMI tersebut secara mandiri;
00691|- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan pemberangkatan CPMI
00692|tidak  memiliki  badan  hukum  terkait  dengan  penyalur  PPPMI  dan
00693|menjalankan kegiatan pemberangkatan CPMI secara mandiri;
00694|- Bahwa Terdakwa mengakui beberapa kali memberangkatkan CPMI ke
00695|beberapa negara (Eropa dan Hongkong (Asia)) dimana kegiatan tersebut
00696|Terdakwa jalankan sejak tahun 2019 sampai saat ini;
00697|- Bahwa  Terdakwa  mengakui  sudah  mengenal  Saksi  Prasetyo  Wahyu
00698|Ababil yang beralamat di Dusun Brongkah RT. 017 RW. 006, Kelurahan
00699|Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dimana yang
00700|bersangkutan ikut Terdakwa sejak umur 16 tahun dan Terdakwa yang
00701|memberangkatkan  kerja  ke  Hongkong,  serta  Terdakwa  tidak  ada
00702|hubungan famili dengannya;
00703|- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal lupa bulan Agustus 2019, Saksi
00704|Prasetyo  Wahyu  Ababil  membutuhkan  pekerjaan  dan  menelepon
00705|Terdakwa  menanyakan  ketersediaan  pekerjaan  di  Luar  Negeri,  dan
00706|Terdakwa menjawab bahwa banyak pekerjaan di Luar Negeri (Korea,
00707|Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia) serta menyampaikan gaji yang
00708|diterima di luar negeri lebih besar dari Indonesia, dengan iming-iming
00709|untuk daerah Korea tiap bulan mendapat upah lebih dari Rp 20.000.000,-
00710|Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00711|