00921|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00922|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00923|immaterial;
00924|
00925|Menimbang bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Pemberantasan
00926|Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang
00927|merupakan  bentuk  modern  dari  perbudakan  manusia.  Perbudakan  adalah
00928|kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan
00929|adalah  tindakan  menempatkan  seseorang  dalam  kekuasaan  orang  lain
00930|sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara
00931|melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang
00932|tersebut  tidak  menghendakinya.  Selain  itu  Mahkamah  Konstitusi  dalam
00933|pertimbangan  perkara  No.  32/PUU-XV/2017  juga  menyebutkan  bahwa
00934|perdagangan manusia tidak ada bedanya dengan perbudakan yang oleh hukum
00935|internasional sudah sejak lama dikategorikan sebagai musuh bersama umat
00936|manusia  sehingga  oleh  hukum  internasional  terhadap  kejahatan  tersebut
00937|diberlakukan yurisdiksi universal dimana setiap negara diberi wewenang untuk
00938|mengadili dan menghukum pelakunya;
00939|Menimbang  bahwa  berkaitan  dengan  eksploitasi,  Umum  Undang-
00940|undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menegaskan
00941|bahwa bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa,
00942|perbudakan,  dan  praktik-praktik  serupa  perbudakan,  kerja  paksa  atau
00943|pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau
00944|pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan
00945|pekerjaan  tertentu,  maka  ia  atau  orang  yang  menjadi  tanggungannya  akan
00946|menderita baik secara fisik maupun psikis;
00947|Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tidak sembarang perbuatan
00948|dapat  dimasukkan  dalam  kategori  Perdagangan  Orang,  meskipun  tujuan
00949|perbuatan  tersebut  untuk  memanfaatkan  seseorang  dalam  suatu  kegiatan
00950|tertentu, termasuk pelacuran. Untuk mengidentifikasi tujuan eksploitasi dalam
00951|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  selain  dari  cara  yang  mewujudkan
00952|perbuatan pelaku yang harus dibuktikan dalam persidangan, terdapat beberapa
00953|kriteria  yang  bisa  digunakan  untuk  membuktikan  tujuan  eksploitasi  yaitu
00954|diantaranya:
00955|1. Kebebasan bergerak
00956|a. Apakah korban dikunci di tempat tertentu? 
00957|b. Apakah korban dipaksa tidur dan tinggal di tempat tertentu? 
00958|c. Apakah  ada  tanda-tanda  yang  nyata  yang  mengindikasikan
00959|bahwa korban tidak bebas meninggalkan tempat tinggal yang ditentukan
00960|oleh pelaku, baik dengan hambatan fisik seperti pagar berkawat duri
00961|atau keberadaan penjaga yang mambawa senjata? 
00962|
00963|d. Apakah korban dibatasi untuk meninggalkan tempat itu? 
00964|2. Ancaman 
00965|a. Apakah pelaku menyatakan akan melaporkan tindakan korban
00966|kepada anggota keluarga atau aparat penegak hukum, walaupun tidak
00967|berdasar? 
00968|b. Apakah ada indikasi korban terperangkap dalam bisnis illegal? 
00969|c. Apakah  ada  paksaan  untuk  membayar  biaya  rekrutmen  dan
00970|biaya transportasi yang tinggi? 
00971|d. Jika ada paksaan, apakah dipotong dari penghasilan? 
00972|e. Apakah ada pinjaman dari korban yang membuat korban tidak
00973|bisa lepas dari pelaku? 
00974|3. Penyimpanan dokumen identitas 
00975|a. Apakah  dokumen  identitas  korban  disimpan  sendiri  atau
00976|disimpan pelaku? Mengapa? 
00977|b. Apakah korban memiliki akses dokumen identitasnya sepanjang
00978|waktu?
00979|Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan
00980|fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak
00981|memenuhi kriteria untuk membuktikan tujuan eksploitasi dalam lingkup Tindak
00982|Pidana  Perdagangan  Orang,  sebab  dari  fakta  hukum  yang  ada  tidak
00983|memperlihatkan  adanya  ancaman  dari  Terdakwa  kepada  saksi  NI  KETUT
00984|SRIANI  dan  saksi  NI  KOMANG  DIAN  ANGGRENI,  tidak  ada  pembatasan
00985|bergerak  maupun  penyitaan  terhadap  benda-benda  tertentu  milik  saksi  NI
00986|KETUT  SRIANI  dan  saksi  NI  KOMANG  DIAN  ANGGRENI  dan  uang  jasa
00987|melayani  laki-laki  pengguna  jasa  seksualitas  (pria  hidung  belang)  sebagian
00988|besar diberikan kepada saksi NI KETUT SRIANI atau saksi NI KOMANG DIAN
00989|ANGGRENI,  sedangkan  Terdakwa  hanya  mengambil  bagian  sejumlah
00990|Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
00991|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim
00992|berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  memenuhi  sub  unsur  ketiga
00993|“untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  republik
00994|indonesia”,  sehingga  unsur  “yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
00995|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
00996|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00997|
00998|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
00999|penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
01000|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain  untuk tujuan
01001|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia ” menurut
01002|majelis hakim tidak terpenuhi menurut hukum; 
01003|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “yang  melakukan  perekrutan,
01004|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01005|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
01006|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01007|rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
01008|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
01009|untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  republik
01010|indonesia” tidak terpenuhi, maka unsur  “mengakibatkan orang tereksploitasi”
01011|juga menjadi tidak terpenuhi;
01012|Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat
01013|Hukum  Terdakwa  sebagaimana  tersebut  pada  bagian  awal  putusan,  Majelis
01014|Hakim sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
01015|Terdakwa tersebut sepanjang yang berkesesuaian dengan uraian pertimbangan
01016|hukum di atas;
01017|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01018|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01019|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01020|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa  harus dinyatakan bersalah dan
01021|dijatuhi pidana;
01022|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01023|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01024|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01025|dijatuhkan; 
01026|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa ditahan  dan  penahanan
01027|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01028|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01029|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01030|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01031|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) unit Handphone merk
01032|OPPO A15 Warna Putih dengan nomor terpasang 081945596508  yang telah
01033|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan
01034|
01035|untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01036|dimusnahkan
01037|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  u ang  tunai  sejumlah
01038|Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)  yang merupakan hasil dari kejahatan
01039|serta  mempunyai  nilai  ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti
01040|tersebut dirampas untuk negara;
01041|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01042|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01043|yang meringankan Terdakwa;
01044|Keadaan  yang  memberatkan:
01045|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01046|- Perbuatan Terdakwa membantu dan memfasilitasi pelacuran menciderai
01047|nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya nilai-nilai adat masyarakat Bali
01048|tempat Terdakwa lahir dan berkehidupan;
01049|Keadaan yang meringankan:
01050|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01051|- Terdakwa masih muda usia  dan diharapkan masih dapat memperbaiki
01052|diri;
01053|- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
01054|- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil dan
01055|ibu yang sedang sakit;
01056|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  terbukti  bersalah
01057|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  alternatif  ke-dua,  maka
01058|dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, serta
01059|dilihat dari segi kepastian hukum, social justice, dan kemanfaatan, maka pidana
01060|yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi
01061|rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah
01062|ini, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan nya serta
01063|diharapkan  dapat  menjalani  kehidupan  yang  lebih  baik,  serta  memberikan
01064|pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;
01065|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01066|dibebani pula untuk membayar biaya; 
01067|Mengingat  Pasal  296  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  dan
01068|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01069|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01070|
01071|MENGADILI:
01072|
01073|1. Menyatakan Terdakwa  Ni Komang Suastini  terbukti secara sah dan
01074|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai mata pencaharian
01075|mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang
01076|lain dengan orang ketiga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
01077|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01078|penjara selama 1 (satu) tahun;
01079|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01080|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01081|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01082|5. Menetapkan barang bukti berupa :
01083|- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 Warna Putih dengan nomor
01084|terpasang 081945596508
01085|dimusnahkan
01086|- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) 
01087|dirampas untuk negara;
01088|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01089|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
01090|
01091|Kamis
01092|
01093|5
01094|
01095|2025
01096|
01097|Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Ida
01098|Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto,
01099|S.H., M.H., dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01100|
01101|2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
01102|oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
01103|Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, S.H. , M.H., Penuntut Umum  dan
01104|Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; 
01105|Hakim Anggota,
01106|Regy Trihardianto, S.H., M.H..
01107|Aziz Junaedi, S.H.
01108|Hakim Ketua,
01109|Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.
01110|Panitera Pengganti,
01111|
01112|I Wayan Muna Wijana, S.H.
01113|
01114|Hakim Anggota,
01115|Regy Trihardianto, S.H., M.H..
01116|Aziz Junaedi, S.H.
01117|Hakim Ketua,
01118|Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.
01119|Panitera Pengganti,
01120|
01121|I Wayan Muna Wijana, S.H.