03390|pertimbangan  hukum  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dalam  Nota  Pembelaan
03391|tanggal 16 April 2025. Penasihat Hukum berpendapat pada pokoknya Penuntut
03392|Umum  salah  menerapkan  pasal  dalam  tuntutannya  tanggal  9  April  2025,
03393|
03394|seharusnya bukan menerapkan Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21
03395|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03396|melainkan  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
03397|Pernempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat
03398|(1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  sehingga  Terdakwa  harus
03399|dinyatakan tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
03400|yang  didakwakan.  Selain  itu,  Penasihat  Hukum  berpendapat  bahwa  surat
03401|dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kabur, tidak cermat, tidak jelas (obscuur
03402|libel) karena berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, unsur-unsur tindak
03403|pidana  tidak  terpenuhi  sama  sekali.  Terhadap  dalil-dalil  Penasihat  Hukum
03404|tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 183  jo.  Pasal 193
03405|ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
03406|pada pokoknya Majelis Hakim dengan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah
03407|sebagaimana diuraikan, telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang
03408|didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum benar-benar terjadi dan
03409|Terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Selain  itu,  berpedoman  pada
03410|ketentuan Pasal 143 ayat (2)  jo.  Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP Undang-
03411|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim
03412|menilai surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah memenuhi syarat
03413|formil dan materil. D engan demikian, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
03414|tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;
03415|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
03416|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
03417|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
03418|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
03419|dijatuhi pidana;
03420|Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
03421|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
03422|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
03423|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
03424|Menimbang  bahwa  Saksi  ARIS,  Saksi  YANTI,  Saksi  ANWAR,  Saksi
03425|IMAN, ALDRIANA secara bersama-sama melalui Lembaga Perlindungan Saksi
03426|dan  Korban  (LPSK)  dan  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  permohonan
03427|restitusi terhadap Terdakwa dan Saksi  ROHMINATUN alias ANA  (penuntutan
03428|terpisah) yang  seluruhnya berjumlah  Rp113.480.300,00  (seratus tiga  belas
03429|juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian:
03430|
03431|1. Berdasarkan Surat LPSK Nomor  R-6836/4.1.IP/LPSK/10/2024 tanggal
03432|25 Oktober 2024 tentang Pengajuan Permohonan Restitusi dan Keputusan
03433|LPSK Nomor A.4383.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2024 tanggal 21 Oktober
03434|2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, ALDRIANA mengajukan permohonan
03435|restitusi  sejumlah  Rp16.650.000,00  (enam belas  juta  enam ratus  lima
03436|puluh ribu rupiah);
03437|2. Berdasarkan  Surat  LPSK  Nomor  surat  Nomor  R-
03438|248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025  tentang  Pengajuan
03439|Permohonan Restitusi dan  Keputusan LPSK Nomor A.0016.R/KEP/SMP-
03440|LPSK/I Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi,
03441|Saksi  ANWAR  JAYA  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah
03442|Rp32.934.200,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat
03443|ribu rupiah);
03444|3. Berdasarkan  Surat  LPSK  Nomor  surat  Nomor  R-
03445|248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025  tentang  Pengajuan
03446|Permohonan Restitusi dan  Keputusan LPSK Nomor A.0017.R/KEP/SMP-
03447|LPSK/I Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi,
03448|Saksi  ARIS  AKHMADI  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah
03449|Rp13.899.000,00  (tiga  belas  juta  delapan  ratus  sembilan  puluh
03450|sembilan ribu rupiah);
03451|4. Berdasarkan  Surat  LPSK  Nomor  surat  Nomor  R-
03452|248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025  tentang  Pengajuan
03453|Permohonan Restitusi dan  Keputusan LPSK Nomor A.0018.R/KEP/SMP-
03454|LPSK/I Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi,
03455|Saksi  YANTI  NURAENI  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah
03456|Rp26.117.100,00 (dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu seratus
03457|rupiah);
03458|5. Berdasarkan  Surat  LPSK  Nomor  surat  Nomor  R-
03459|248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025  tentang  Pengajuan
03460|Permohonan Restitusi dan  Keputusan LPSK Nomor A.0019.R/KEP/SMP-
03461|LPSK/I Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi,
03462|Saksi  IMAN  TARKIMAN  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah
03463|Rp23.880.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu
03464|rupiah);
03465|Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Penasehat
03466|Hukum  Terdakwa  menyatakan  agar  Terdakwa  dan  Saksi  TITIN  dibebaskan
03467|untuk membayar restitusi tersebut karena  semua biaya telah ditanggung oleh
03468|perusahaan  Tangsang  International  di  Laos  sehingga  tidak  ada  kerugian
03469|
03470|immateril yang diderita Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi ANWAR, Saksi IMAN,
03471|dan ALDRIANA;
03472|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
03473|Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 48 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang
03474|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo. Pasal 8 ayat (11), (12)
03475|dan (13) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
03476|tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan
03477|Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana.  Pada  pokoknya,  setiap  korban
03478|tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh
03479|restitusi berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan;
03480|penderitaan;  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau  psikologis;
03481|dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
03482|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  seluruh  berkas
03483|permohonan  restitusi  tersebut  di  atas  dihubungkan  dengan  alat  bukti  yang
03484|diajukan di persidangan. Pada pokoknya permohonan restitusi tersebut di atas
03485|beralasan hukum untuk dikabulkan;
03486|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
03487|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
03488|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
03489|dijatuhkan;
03490|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
03491|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
03492|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03493|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  tidak  mengajukan  barang  bukti
03494|dalam perkara ini, maka terkait barang bukti tidak perlu dipertimbangkan
03495|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
03496|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
03497|yang meringankan Terdakwa;
03498|Keadaan yang memberatkan:
03499| Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
03500|memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;
03501| Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi para Korban;
03502|Keadaan yang meringankan:
03503| Terdakwa  mengakui  kesalahannya,  menyesali  perbuatannya  dan
03504|berjanji tidak mengulangi kembali;
03505|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
03506|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
03507|
03508|Memperhatikan,  ketentuan  Pasal  4  jo. Pasal  48  Undang-Undang
03509|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
03510|Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
03511|Perdagangan Orang) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
03512|Pidana (KUHP)dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
03513|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
03514|MENGADILI:
03515|
03516|MENGADILI:
03517|1. Menyatakan  Terdakwa tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
03518|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  melakukan
03519|perbuatan  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
03520|Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah
03521|negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
03522|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
03523|penjara  selama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
03524|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
03525|denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama  6
03526|(enam) bulan;
03527|3. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  restitusi  sejumlah
03528|Rp113.480.300,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu
03529|tiga ratus rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan  Saksi
03530|TITIN binti alm. ATMA  (penuntutan terpisah) kepada para Korban, dengan
03531|rincian:
03532|1) Korban ALDRIANA sejumlah Rp16.650.000,00 (enam belas juta
03533|enam ratus lima puluh ribu rupiah);
03534|2) Korban  ANWAR  JAYA sejumlah  Rp32.934.200,00  (tiga  puluh
03535|dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
03536|3) Korban  ARIS AKHMADI sejumlah Rp13.899.000,00 (tiga belas
03537|juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
03538|4) Korban YANTI NURAENI sejumlah Rp26.117.100,00 (dua puluh
03539|enam juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
03540|5) Korban  IMAN  TARKIMAN  sejumlah  Rp23.880.000,00  (dua
03541|puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
03542|Apabila  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak  diberikan  peringatan
03543|tertulis dari Pengadilan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum
03544|tetap,  restitusi  tersebut  tidak  dibayar,  maka  harta  bendanya  disita  dan
03545|dilelang  oleh  Jaksa  untuk  membayar  restitusi  dan  bila  tidak  mencukupi
03546|diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
03547|
03548|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
03549|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03550|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03551|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
03552|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
03553|
03554|Senin
03555|
03556|5
03557|
03558|2025
03559|
03560|Windy Ratna Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa,
03561|S.H.,  M.H.,  Solihin  Niar  Ramadhan,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim
03562|Anggota
03563|
03564|Neneh Sumarsih
03565|
03566|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
03567|Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. Windy Ratna Sari, S.H., M.H.
03568|Solihin Niar Ramadhan, S.H.
03569|Panitera Pengganti,
03570|Neneh Sumarsih