02109|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
02110|dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para T erdakwa
02111|dipersidangan telah ternyata Para T erdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang
02112|diantaranya Saksi Rajo Agus Putra Juli, S.H., dan Saksi Azli Nasution pada hari Rabu
02113|tanggal  25  Desember  2024  Sekitar  Pukul  00.10  WIB  bertempat  di  Jl.  Mawar
02114|Kelurahan  Ujung  Padang,  Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan  Kota
02115|Padangsidimpuan karena menampung orang Bangladesh untuk diberangkatkan ke
02116|Australia untuk bekerja;
02117|Menimbang, bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024,
02118|T erdakwa I MD SHOHEL RANA menerima telepon dari seseorang bernama MD ALI
02119|alias SAMIN (DPO) dan mengatakan akan datang kurang lebih 20 orang warga
02120|negara Banglades dari Malaysia dan T erdakwa I diminta untuk menyiapkan tempat
02121|penampungan dan melakukan negosiasi dengan dengan mereka jika ingin kembali ke
02122|malaysia,  atas  informasi  tersebut  selanjutnya  T erdakwa  I  MD  SHOHEL  RANA
02123|langsung  mengatakan  kepada  T erdakwa  II  NURHALIMA  SITUMORANG  agar
02124|menyewa rumah kontrakan untuk penampungan warga negara Banglades tersebut,
02125|sehingga T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG pun menyewa sebuah rumah
02126|kontrakan  yang  terletak  di  Jalan  Mawar  Kelurahan  Ujung  Padang  Kecamatan
02127|Padangsidimpuan  Selatan  Kota  Padangsidimpuan,  kemudian  pada  tanggal  20
02128|Desember 2024, MD ALI kembali menghubungi T erdakwa I MD SHOHEL RANA dan
02129|mengatakan  telah  memberangkatkan  17  (tujuh  belas)  orang  warga  negara
02130|Bangladesh  ke  Kota  Padangsidimpuan, sehingga  Para  T erdakwa  juga  langsung
02131|mengirimkan alamat rumah kontrakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI
02132|Alias SAMIN. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2024, 17 (tujuh belas) orang
02133|warga negera Bangladesh sampai di Kota Padagsidimpuan lalu terdakwa I dan
02134|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik ipar
02135|terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan yang
02136|telah  disiapkan  T erdakwa  II  sebelumnya,  serta  meminta  agar  WAWAN  FAHRI
02137|GUNAWAN memasukkan 17 (tujuh belas) orang tersebut ke dalam rumah kontrakan
02138|dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka tidak bisa keluar dari
02139|rumah serta berkomunikasi dengan orang lain;
02140|Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2024, T erdakwa I
02141|MD SHOHEL RANA meminta Wawan Fahri Gunawan agar membawa 4 (empat)
02142|orang warga Negara Bangladesh tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin
02143|Kota Padangsidimpuan, setelah bertemu kemudian T erdakwa I  MD SHOHEL RANA
02144|mengatakan kepada 4 (empat) orang tersebut jika mereka dan teman-temanya yang
02145|
02146|lain  ingin  kembali  ke  Malaysia  harus  membayar  uang  masing-masing  sejumlah
02147|sejumlah BDT 200.000 atau RM 6.000 atau Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta
02148|rupiah), sehingga ke 4 (empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-
02149|teman meraka yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6
02150|(enam) orang yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi
02151|tidak bisa membayarnya;
02152|Menimbang,  bahwa  setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh
02153|tersebut melakukan pembayaran kepada T erdakwa I MD SHOHEL RANA,  kemudian
02154|pada tanggal 23 Desember 2024, T erdakwa I MD SHOHEL RANA menyewa sebuah
02155|mobil lalu mengantar 6 (enam) orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah
02156|Indomaret  dan  setelah  menurunkan  6  (enam)  orang  tersebut,  Para  T erdakwa
02157|langsung  pergi  meninggalkan  mereka  dan  kembali  ke  Kota  Padangsidimpuan.
02158|Setelah 6 (enam) orang warga negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan
02159|tidak ada yang menjemput mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang
02160|tersebut yakni saksi AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan
02161|menaiki bus lalu mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang
02162|bersama  teman-temanya  lalu  membuat  keributan  hingga  akhirnya  tidak  lama
02163|kemudian pihak kepolisian datang dan menemukan 11 orang (sebelas) warga negera
02164|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu
02165|Petugas Kepolisian juga langsung mengamankan Para T erdakwa;
02166|Menimbang, bahwa adapun 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
02167|tersebut  awalnya  bekerja  Malaysia  kemudian  di  janjikan  akan  di  pekerjakan  ke
02168|Australia, akan tetapi pada faktanya mereka di bawa ke Indonesia, tepatnya di kurung
02169|dalam sebuah rumah di Kota Padangsidimpuan dan dilarang berkomunikasi dengan
02170|keluarga, maupun masyarakat sekitar, dan bagi mereka yang ingin keluar dari rumah
02171|tersebut dan kembali ke Malaysia harus membayar uang sejumlah BDT 200.000 atau
02172|RM 6.000 atau Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Para T erdakwa;
02173|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
02174|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
02175|negara asing masuk ke wilayah Indonesia;
02176|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
02177|Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;
02178|Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik
02179|Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain”;
02180|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 21 tahun 2007 tentang
02181|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Eksploitasi  adalah  tindakan
02182|dengan  atau tanpa persetujuan korban yang meliputi  tetapi tidak  terbatas  pada
02183|
02184|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
02185|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
02186|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
02187|atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02188|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dengan demikian, yang
02189|dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi” adalah adanya tujuan
02190|dari pelaku untuk menempatkan korban dalam kondisi tidak bebas, rentan, atau
02191|terpaksa, agar pelaku dapat memperoleh keuntungan secara melawan hukum;
02192|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan
02193|dimana 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh tersebut di janjikan akan di
02194|pekerjakan  ke  Australia,  akan  tetapi  pada  faktanya  mereka  di  bawa  masuk  ke
02195|Indonesia  secara  illegal  melalui  jalur  laut  dan  darat  sampai  pada  kota
02196|Padangsidimpuan, setelah sampai di Kota Padangsidimpuan lalu 17 (tujuh belas)
02197|orang warga negara Bangladesh tersebut  dimasukkan ke dalam sebuah rumah
02198|kotrakan dan mereka di larang keluar rumah atau berkomunikasi dengan orang lain
02199|serta para T erdakwa mengunci rumah tersebut, tindakan ini menunjukkan adanya
02200|pembatasan kebebasan yang merupakan bentuk penindasan, selanjutnya 17 (tujuh
02201|belas)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut  diminta  untuk  mambayar  BDT
02202|200.000 atau RM 6.000 atau sekitar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) per
02203|orang jika ingin keluar dari rumah tersebut dan kembalikan ke Malaysia, sehingga 6
02204|(enam) orang dari 17 (tujuh belas) orang korban yang berada dalam rumah tersebut
02205|membayar kepada Para T erdakwa dan lalu mereka di kirim ke kembali ke Malaysia.
02206|Fakta ini menunjukkan adanya pemanfaatan kondisi rentan korban untuk memperoleh
02207|keuntungan ekonomi secara melawan hukum, yang merupakan bentuk eksploitasi
02208|sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
02209|Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui
02210|bahwa 17 (tujuh belas) orang warga Negara Bangladesh tersebut disekap dirumah
02211|kontrakan yang memiliki 2 kamar dengan perkiraan 5x5 meter dan diberi tidur hanya 1
02212|(satu) kamar sebanyak 17 (tujuh belas) orang cuma diberi alas tikar dan dikamar
02213|mandi tidak ada perlengkapan mandi serta mereka di kunci dan tidak boleh keluar dari
02214|rumah tersebut;
02215|Menimbang, bahwa warga Negara Bangladesh tersebut disekap selama 4
02216|(empat) hari dan hanya diberi makan 2 (hari) sekali siang dan malam;
02217|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
02218|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
02219|negara asing masuk ke wilayah Indonesia;
02220|Menimbang, bahwa menurut ahli Hukum Pidana Dr. Edi Yunara, S.H.M. Hum,
02221|menerangkan Eksploitasi dalam konteks UU Nomor 21 T ahun 2007, termasuk tetapi
02222|
02223|tidak terbatas pada kerja paksa, perbudakan, pemerasan atau pemanfaatan fisik dan
02224|ekonomi korban untuk memperoleh keuntungan materiil dan inmateriil;
02225|Menimbang, bahwa meskipun korban sadar akan perbuatannya, hal ini tidak
02226|meniadakan kemungkinan adanya eksploitasi oleh Para T erdakwa. Selanjutnya ahli
02227|juga menerangkan misalnya Para T erdakwa mengatakan hanya ingin membantu
02228|korban untuk kembali ke Negaranya akan tetapi karena cara yang digunakan Para
02229|T erdakwa tidak sesuai dengan peraturan melainkan adanya imbalan atau bayaran
02230|yang diminta oleh Para T erdakwa sudah termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan
02231|Orang;
02232|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  Majelis
02233|Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;
02234|Ad.4.  Unsur  “Orang  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut
02235|serta melakukan”;
02236|Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat
02237|(dader) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh
02238|lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
02239|Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut
02240|serta  melakukan  perbuatan  pidana  mempunyai  pendapat  sebagaimana  dalam
02241|putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut
02242|yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana
02243|dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu
02244|orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya
02245|melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“;
02246|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
02247|setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Para
02248|T erdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 Sekitar Pukul 00.10 WIB
02249|bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan
02250|Selatan  Kota  Padangsidimpuan  karena  menampung  orang  Bangladesh  untuk
02251|diberangkatkan ke Australia untuk bekerja;
02252|Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat dimana T erdakwa I MD
02253|SHOHEL RANA awalnya yang berkomunikasi dengan seorang agen yang mengaku
02254|bernama MD ALI akan datang 17 (tujuh belas) orang Warga Negara Bangladesh dan
02255|T erdakwa I MD SHOHEL RANA diminta untuk menyiapkan tempat penampungan,
02256|setelah komunikasi tersebut selanjutnya T erdakwa I MD SHOHEL RANA meminta
02257|T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG yang merupakan orang Indonesia dan
02258|tinggal di Kota Padangsidimpuan untuk menyewa rumah kontrakan guna tempat
02259|menampung 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh tersebut sehingga
02260|T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG menyewa rumah kontrakan kepada MINDA
02261|
02262|MORA selama 3 (tiga) bulan, setelah rumah penampungan tersedia lalu T erdakwa II
02263|NURHALIMA SITUMORANG  mengirimkan  uang  kepada  RESTU  HAGABAEAN
02264|SITUMORANG untuk menjemput 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
02265|dari  T ebing  Tinggi  menuju  ke  Kota  Padangsidimpuan.  Setelah  sampai  di  kota
02266|Padangsidimpuan  kemudian  17  (tujuh  belas)  orang  Warga  Negara  Bangladesh
02267|tersebut pun  di masukkan  ke  dalam  rumah  kontrakan  yang  sebelumnya sudah
02268|disewa, kemudian mengunci mereka di dalam rumah tersebut atau tidak izinkan untuk
02269|keluar dari dalam rumah kontrakan tersebut;
02270|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
02271|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
02272|negara asing masuk ke wilayah Indonesia, maka menurut Majelis Hakim perbuatan
02273|Para T erdakwa telah memenuhi unsur dari perbuatan pidana sehingga Para T erdakwa
02274|haruslah dinyatakan sebagai orang yang melakukan oleh sebab itu menurut Majelis
02275|Hakim telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
02276|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 3 UU RI No.21
02277|T ahun  2007   tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jika
02278|dihubungkan dengan fakta  hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut
02279|Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua
02280|Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah
02281|dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para T erdakwalah sebagai orang
02282|yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan tidak
02283|ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang
02284|dapat menghapuskan kesalahan Para T erdakwa dan atau alasan pembenar yang
02285|dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para T erdakwa, oleh karena itu
02286|Para T erdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02287|melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU RI No.21 T ahun 2007 tentang
02288|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan kwalifikasi tindak pidana
02289|“Turut  serta  memasukkan  orang  ke  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  untuk
02290|dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain”;
02291|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa telah dinyatakan terbukti
02292|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Para T erdakwa haruslah
02293|dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
02294|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan
02295|dijatuhkan bagi Para T erdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan
02296|tetapi  untuk  menyadarkan  Para  T erdakwa  akan  kesalahannya  sehingga  Para
02297|T erdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut
02298|Majelis  Hakim  harus  memperhatikan  asas  proporsional  (sesuai  dengan  tingkat
02299|kesalahan Para T erdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat
02300|
02301|korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para
02302|T erdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 T ahun
02303|2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
02304|Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga
02305|akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa
02306|tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan
02307|keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu
02308|dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-
02309|kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para T erdakwa,
02310|sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-
02311|unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan
02312|hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para T erdakwa yang melakukan
02313|tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa
02314|pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para T erdakwa sadar sepenuhnya atas
02315|perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa
02316|yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan,
02317|unsur  ketiga, keadilan  yaitu pemidanaan  tersebut dirasakan adil baik oleh  Para
02318|T erdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah
02319|adanya  kepastian  hukum  bagi  Para  T erdakwa  maupun  bagi  orang  lain  yang
02320|melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang
02321|lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;
02322|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis
02323|Hakim  akan  mempertimbangkan  penjatuhan  pemidanaan  bagi  Para  T erdakwa
02324|sebagai berikut:
02325|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa dinyatakan telah terbukti
02326|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Turut  serta
02327|memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di
02328|wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dan dipersidangan
02329|Penuntut Umum menuntut agar Para T erdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12
02330|(dua belas) tahun dimana terhadap lamanya tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut
02331|Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan
02332|mempertimbangkan bahwa pada persidangan Para T erdakwa merupakan suami istri
02333|yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia kurang lebih 10
02334|tahun tentunya anak Para T erdakwa tersebut menurut Majelis Hakim juga masih
02335|sangat membutuhkan peran Para T erdakwa sebagai Orang Tua, terlebih terhadap
02336|T erdakwa  II  Nurhalimah  Situmorang  juga  merupakan  sosok  seorang  Ibu  yang
02337|nantinya jika dipidana penjara dengan waktu yang cukup lama akan mempengaruhi
02338|psikologis T erdakwa II Nurhalimah Situmorang maupun terhadap psikologis Anaknya
02339|
02340|tersebut serta juga dengan memperhatikan fakta di persidangan yaitu Para warga
02341|Negara Asing tersebut saat ini sudah dikembalikan ke Negara asalnya dengan kondisi
02342|Baik sehingga dengan memperhatikan keadaan tersebut tentunya terhadap Para
02343|T erdakwa tersebut akan dijatuhi pidana yang nantinya telah dipandang pantas dan adil
02344|untuk  Para  T erdakwa  dan  pada  persidangan  pun  Para  T erdakwa  mengajukan
02345|permohonan  yaitu  keringanan  hukuman,  maka  menurut  Majelis  Hakim  tujuan
02346|pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi
02347|Para T erdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para T erdakwa agar dikemudian
02348|hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Para T erdakwa dapat kembali
02349|bermasyarakat dengan baik karena Para T erdakwa masih berusia muda sehingga
02350|diharapkan  dapat  memperbaiki  perilakunya  menjadi  lebih  baik  oleh  sebab  itu
02351|permohonan Para T erdakwa yang memohon keringanan hukuman serta permohonan
02352|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para T erdakwa tersebut yang pada pokoknya
02353|juga memohon agar Para T erdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya yaitu
02354|Majelis berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan
02355|menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
02356|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  baik  dari  tingkat
02357|penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Para T erdakwa telah menjalani
02358|masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4)
02359|Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
02360|Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para
02361|T erdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02362|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa hingga saat ini berada dalam
02363|Rumah T ahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah
02364|jenis penahanan atau untuk menangguhkan penahanannya, maka Majelis Hakim
02365|menyatakan agar Para T erdakwa tetap berada dalam Rumah T ahanan Negara;
02366|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk
02367|Vivo  Y03t  warna  Biru  Metalic  dengan  IMEI1  866245077776973  dan  IMEI2
02368|866245077776965, 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y27s warna Purple dengan IMEI1