01083|dari perbuatan tersebut berupa penderitaan fisik maupun psikis yang dialami
01084|oleh para Saksi;
01085|
01086|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kedua
01087|Penuntut  Umum,  Rumusan  pasal  dalam  dakwaan  ini  melarang  orang
01088|perseorangan  untuk  melakukan  penempatan  pekerja  migran  indonesia.
01089|Maksudnya adalah orang perseorangan (calo atau individu) yang tidak memiliki
01090|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Serta  terdapat
01091|kategori khusus mengenai syarat Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diatur
01092|dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
01093|Pekerja  Migran  Indonesia  yaitu:  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki
01094|kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor
01095|kepersertaan  Jaminan  Sosial,  dan  memiliki  dokumen  lengkap  yang
01096|dipersyaratkan.  Fokus  utama  dalam  rumusan  pasal  ini  adalah  orang
01097|perseorangan/individu  yang  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01098|Migran  Indonesia.  Sedangkan  dalam  dakwaannya,  Penuntut  Umum  tidak
01099|menguraikan lebih lanjut mengenai apakah para Saksi termasuk dalam kategori
01100|Pekerja Migran Indonesia atau bukan? Sehingga perbuatan Terdakwa sebagai
01101|individu mengakibatkan terjadinya penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01102|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Ketiga
01103|Penuntut Umum, Rumusan pasal dalam dakwaan ini melarang setiap orang
01104|untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak
01105|memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kompetensi, sehat jasmani dan
01106|rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial, dan memiliki
01107|dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Fokus utama dalam rumusan pasal ini
01108|mengenai persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia sehingga setiap orang
01109|dilarang  melakukan  penempatan  terhadap  orang  yang  tidak  memenuhi
01110|persyaratan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Penuntut  Umum  tidak  menguraikan
01111|mengenai apakah para Saksi memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran
01112|Indonesia atau tidak? Sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya
01113|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01114|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
01115|tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum tidak
01116|menggambarkan  keterpaduan  antara  unsur-unsur  yang  didakwakan  dalam
01117|Dakwaan  Penuntut  Umum  dengan  perbuatan  materil  yang  dilakukan  oleh
01118|Terdakwa;
01119|
01120|Menimbang,  bahwa  mengutip  pertimbangan  putusan  Mahkamah
01121|Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022, dengan rumusan
01122|sebagai  berikut:  “Terlebih,  dalam  praktik  peradilan,  hakim  secara  ex  officio
01123|dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa ada keberatan (eksepsi)
01124|dari  terdakwa/penasihat  hukum  berkaitan  dengan  kewenangan  mengadili
01125|perkara  yang  bersangkutan,  surat  dakwaan  tidak  dapat  diterima  atau  surat
01126|dakwaan batal demi hukum secara ex officio dapat menjatuhkan putusan sela
01127|ataupun tetap memeriksa materi pokok perkara dan kemudian menjatuhkan
01128|putusan akhir secara bersama-sama. Oleh karena, meskipun ditemukan adanya
01129|kekurangan syarat formil dan materiil terhadap surat dakwaan akan menjadi
01130|pertimbangan hukum tersendiri bagi hakim yang mengadili perkara dimaksud
01131|dengan mempertimbangkan secara komprehensif ”. Maka Majelis Hakim menilai
01132|dengan tidak adanya keterpaduan antara unsur-unsur Pasal Dakwaan Penuntut
01133|Umum tersebut dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka
01134|menurut Majelis Hakim mengakibatkan Dakwaan Penuntut Umum No. REG.
01135|PERKARA:  PDM-06/KN.  Nnk/Etl.2/02/2025,  menjadi  tidak  jelas  dan  tidak
01136|lengkap. Sehingga sebagai konsekuensi berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP,
01137|Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-06/KN. Nnk/Etl.2/02/2025 tersebut
01138|harus dinyatakan batal demi hukum;
01139|Menimbang,  bahwa  ketentuan  pasal  143  ayat  (3)  KUHAP  mengatur
01140|dengan  tegas  apabila  surat  dakwaan  yang  tidak  memenuhi  syarat  materiil
01141|merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum ( null and avoid). Namun sifat
01142|batal demi hukum yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah
01143|tidak murni secara mutlak, sehingga Majelis Hakim akan menyatakan dakwaan
01144|batal demi hukum dalam amar putusan;
01145|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
01146|hukum, maka tentang pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Sehingga
01147|Majelis  Hakim  belum  memeriksa  mengenai  perbuatan  Terdakwa  dikaitkan
01148|dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga terhadap perkara ini tidak
01149|terhalang  adanya  asas  nebis  in  idem,  oleh  karenanya  setelah  melakukan
01150|perbaikan terhadap Surat Dakwaan, maka Penuntut Umum dapat mengajukan
01151|kembali  Terdakwa  ke  dalam  persidangan,  hal  ini  sesuai  dengan  putusan
01152|Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
01153|
01154|Menimbang,  bahwa  guna  kepentingan  Penuntut  Umum  untuk  dapat
01155|melimpahkan kembali berkas perkara Terdakwa ke persidangan, maka Majelis
01156|Hakim perlu untuk memerintahkan agar berkas perkara atas nama Terdakwa
01157|MADUN  BIN  ALM.  PARODIK  Dg.  MANGOTONG dikembalikan  kepada
01158|Penuntut Umum;
01159|Menimbang, bahwa oleh karena bersama dengan berkas perkara ini juga
01160|dilimpahkan barang bukti berupa:
01161|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna merah,
01162|dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
01163|864738058425364;
01164|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
01165|dengan nama Mita;
01166|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
01167|dengan nama Arjuna Risky Tunggal;
01168|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna biru,
01169|dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
01170|860591052697023;
01171|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
01172|dengan nama Muh Syaihul Fadli;
01173|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
01174|dengan nama Rismawati;
01175|oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan
01176|berkas  perkara  dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum,  maka  selanjutnya
01177|diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;
01178|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
01179|hukum  dan  materi  perkara  tidak  diperiksa  lebih  lanjut,  maka  tidak  ada
01180|urgensinya lagi untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa mengingat
01181|berdasarkan  pasal  20  ayat  (3)  KUHAP  kewenangan  penahanan  diberikan
01182|kepada Hakim guna pemeriksaan, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri
01183|Terdakwa  dikenakan  penahanan,  maka  perlu  diperintahkan  Terdakwa
01184|dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
01185|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
01186|hukum, maka jenis putusan ini tidak termasuk jenis putusan yang secara limitatif
01187|telah ditentukan untuk pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam
01188|
01189|pasal 222 KUHAP, karenanya dalam perkara ini tidak perlu dicantumkan tentang
01190|pembebanan biaya perkara;
01191|Mengingat  dan  Memperhatikan,  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009
01192|tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang
01193|Peradilan  Umum, Undang-Undang  No.  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
01194|Pidana,  Pasal  143  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana serta  peraturan
01195|perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
01196|MENGADILI:
01197|1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA: PDM-
01198|06/KN.Nnk/Etl.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025, batal demi hukum;
01199|2. Memerintahkan  mengembalikan  berkas  perkara  ini  kepada  Penuntut
01200|Umum;
01201|3. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
01202|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna
01203|merah,  dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
01204|864738058425364;
01205|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  -
01206|Nunukan dengan nama Mita;
01207|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
01208|dengan nama Arjuna Risky Tunggal;
01209|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna
01210|biru,  dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
01211|860591052697023;
01212|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
01213|dengan nama Muh Syaihul Fadli;
01214|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
01215|dengan nama Rismawati;
01216|Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
01217|4. Memerintahkan  Terdakwa  dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah
01218|putusan ini diucapkan;
01219|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
01220|Nunukan, pada hari Rabu, 18 Juni 2025, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai
01221|Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing
01222|sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01223|
01224|umum pada hari Kami, tanggal  19 Juni  2025 dibantu oleh  Hernandia Agung
01225|Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan
01226|dihadiri oleh Rosyid Pujilaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
01227|Nunukan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
01228|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01229|Ayub Diharja, S.H. Daniel Beltzar, S.H.
01230|Yudo Prakoso, S.H., LL.M.
01231|Panitera Pengganti,
01232|Hernandia Agung Permana, S.H.
01233|
01234|Menimbang,  bahwa  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum, Terdakwa
01235|dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak
01236|mengajukan keberatan;
01237|Menimbang,  bahwa  meskipun  Terdakwa  dan/atau  Penasihat  Hukum
01238|Terdakwa  tidak  mengajukan  keberatan/ eksepsi.  Majelis  Hakim  akan
01239|mempertimbangkan apakah surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar oleh
01240|Penuntut Umum untuk mengajukan Terdakwa dalam persidangan, dan dapat
01241|pula  dijadikan  dasar  bagi  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah  dalam
01242|mengambil  putusan.  Karena  dalam  praktik  peradilan  pidana,  Majelis  Hakim
01243|secara  ex officio  (karena jabatan) akan terlebih dahulu memeriksa mengenai
01244|surat  dakwaan  dari  jaksa  penuntut  umum.  Apakah  surat  dakwaan  tersebut
01245|berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan mengadili perkara,
01246|surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan batal demi hukum?;
01247|Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara
01248|alternatif, sebagai berikut:
01249|Dakwaan Kesatu : Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007
01250|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01251|Perdagangan Orang (TPPO);
01252|ATAU
01253|Dakwaan Kedua : Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01254|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.
01255|Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01256|ATAU
01257|Dakwaan Ketiga : Pasal 83 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01258|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.
01259|Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01260|Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih
01261|dahulu  mengenai  kewenangan  Pengadilan  Negeri  Nunukan  untuk  mengadili
01262|perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang
01263|Hukum  Acara  Pidana  dengan  rumusan  sebagai  berikut:  “Pengadilan  negeri
01264|berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan
01265|dalam  daerah  hukumnya”.  Dalam  surat  dakwaan,  Jaksa  Penuntut  Umum
01266|menguraikan bahwa  Terdakwa Pada hari Sabtu  tanggal 02 November 2024
01267|sekira pukul  03.30 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur
01268|
01269|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  atau  setidak-tidaknya  pada
01270|waktu  lain  dalam  bulan  November  tahun  2024,  atau  setidak-tidaknya  pada
01271|tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
01272|dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili,
01273|melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk
01274|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  membawa  warga  negara
01275|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01276|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, dugaan
01277|tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di pelabuhan Tunon Taka,
01278|Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nunukan,  Kabupaten  Nunukan  yang
01279|berada  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  Nunukan.  Sehingga
01280|Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa;
01281|Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima dan
01282|surat  dakwaan  batal  demi  hukum,  Majelis  Hakim  akan  memberikan
01283|pertimbangan sebagai berikut;
01284|Menimbang, bahwa rumusan  ketentuan Pasal 143 Ayat ( 2 ) huruf a
01285|dan huruf b KUHAP sebagai berikut, Penuntut Umum membuat surat dakwaan
01286|yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
01287|a. Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,
01288|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
01289|b. Uraian secara cermat, Jelas dan Lengkap mengenai Tindak Pidana yang
01290|didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
01291|dilakukan;
01292|mengenai  ketentuan  Pasal  143  Ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  tentang  identitas
01293|Terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
01294|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan) adalah merupakan syarat
01295|formal  surat dakwaan, yang mana jika ada kekurang  sempurnaan  terhadap
01296|syarat formal tersebut hanya dapat berakibat bahwa dakwaan “dapat dibatalkan”
01297|(Vernietigbaar atau voedabl) bukan berakibat dakwaan batal demi hukum ( van
01298|rechswege nietig atau null and void ) hal itu dikarenakan kekurangsempurnaan
01299|syarat  formal  tersebut  tidak  prinsipil  sekali  karena  pada  dasarnya  tidak
01300|menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi
01301|terdakwa (vide putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 Majelis hakim
01302|dalam putusan ini menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah
01303|materi  dalam  surat  dakwaan,  tidak  membawa  akibat  hukum)  dan  terhadap
01304|kekurang  sempurnaan  syarat  formal  tersebut  yang  mana  dalam  hal  ini
01305|
01306|mengenai kesalahan penulisan nama Terdakwa dapat dibetulkan Majelis Hakim
01307|dalam putusan;
01308|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati
01309|Surat  dakwaan  Penuntut  Umum,  dapat  disimpulkan  bahwa  surat  dakwaan
01310|tersebut telah mencantumkan syarat Formil, yakni memuat identitas Terdakwa,
01311|yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat
01312|tinggal,  agama  dan  pekerjaan  Terdakwa  secara  lengkap  serta  saat  dalam
01313|persidangan  dicocokan  dengan  identitasnya  dibenarkan  oleh  Terdakwa
01314|sehingga tidak terjadi error in persona  dan surat dakwaan telah diberi tanggal
01315|dan  ditandatangani  sebagaimana  dikehendaki  pasal  143  ayat  (2)  huruf  a
01316|KUHAP;
01317|Menimbang, bahwa adapun mengenai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf
01318|b KUHAP, jika melihat secara langsung redaksional ketentuan Pasal 143 ayat
01319|(2) huruf b KUHAP beserta penjelasannya maka tidak dapat diketahui lebih
01320|detail bagaimanakah pengertian serta makna dari uraian secara cermat, jelas
01321|dan lengkap dari surat dakwaan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan
01322|menelaah  arti  dan  maksud  cermat,  jelas  dan  lengkapnya  surat  dakwaan
01323|berdasarkan dari doktrin, makna gramatikal, Surat Edaran Jaksa Agung RI serta
01324|Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
01325|Menimbang,  bahwa  mengenai  pengertian  tentang  cermat,  jelas  dan
01326|lengkap dari surat dakwaan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 143
01327|ayat (2) huruf b tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa jika
01328|ditinjau dari segi doktrin maka pengertian cermat adalah surat dakwaan dibuat
01329|dengan penuh ketelitian dan ketidaksembarangan serta hati-hati disertai suatu
01330|ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan
01331|dan keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan
01332|lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau
01333|tercecer  atau  ketinggalan,  semuanya  ada  (vide  buku  A.  Soetomo,  SH,
01334|“Pedoman  Dasar  Pembuatan  Surat  Dakwaan”,  Penerbit:  Pradnya  Paramita,
01335|Jakarta, 1989, hal. 10-11);
01336|Menimbang, bahwa apabila dikaji melalui makna gramatikal maka yang
01337|dimaksudkan  dengan  kata  cermat  adalah  seksama,  teliti,  dengan  penuh
01338|perhatian,  sedangkan  jelas  berarti  terang, nyata,  tegas  dan  lengkap  adalah
01339|genap  (tidak  ada  kurangnya,  komplit)  (Vide:  WJS  Poerwadarminta,  Kamus
01340|Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 202,
01341|410, dan 587) ;
01342|
01343|Menimbang, bahwa apabila ditelaah menurut Surat Edaran Jaksa Agung
01344|RI  (Vide:  SE  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  SE.004/J.A/II/1993  tertanggal  16
01345|November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa
01346|Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor:  B-607/E/U/1993  tertanggal  22
01347|November 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan) maka yang dimaksudkan
01348|dengan cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait,
01349|tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal
01350|demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet