00943|sehingga  barang  bukti  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  memperkuat
00944|pembuktian;
00945|
00946|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00947|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00948|- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 November 2024
00949|sekitar pukul 19.00 WITA di warung yang merupakan milik Terdakwa yang
00950|terletak di Kabupaten Luwu Timur;
00951|- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi dari masyarakat
00952|ke  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  mengenai  terdapat  seseorang  yang
00953|menyediakan dan mempekerjakan perempuan bayaran yang terjadi pada
00954|sebuah warung di Kabupaten Luwu Timur. Dari informasi tersebut personil
00955|Satreskrim Polres Luwu Timur kemudian melakukan penyelidikan dengan
00956|cara  melakukan  penyamaran  sebagai  tamu/pelanggan  ( undercover)
00957|kemudian  mendatangi  warung  yang  dimaksud  dan  mencoba  memesan
00958|seseorang  perempuan  untuk  memastikan  bahwa  benar  terjadi  kegiatan
00959|perdagangan  orang  dalam  bentuk  kegiatan  asusila  (hubungan
00960|badan/hubungan seksual). Oleh karena berdasarkan informasi dari teman
00961|yang  melakukan  penyamaran  sebagai  tamu/pelanggan  ( undercover)
00962|
00963|memang  terjadi  transaksi  untuk  memberikan  layanan  hubungan
00964|badan/hubungan seksual, selanjutnya Saksi 4 bersama anggota Satreskrim
00965|Polres Luwu Timur yang melakukan penyamaran sebagai tamu/pelanggan
00966|(undercover)  langsung  melakukan  penangkapan  pada  Senin  tanggal  4
00967|November 2024 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Terdakwa, yang
00968|berlokasi di Kabupaten Luwu Timur;
00969|- Bahwa  awalnya  anggota  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang
00970|melakukan penyamaran sebagai tamu/pelanggan (undercover) yang datang
00971|ke warung Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “adakah yang bisa
00972|dipakai  untuk  berhubungan  seks?”,  kemudian  Terdakwa  memberikan
00973|tanggapan atas pertanyaan tersebut dengan membawa pelayan/karyawan
00974|(ladies) yang bekerja pada warung tersebut untuk dipilih termasuk Saksi
00975|Korban 1 dan Saksi Korban 2;
00976|- Bahwa  selanjutnya  anggota  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang
00977|melakukan penyamaran sebagai tamu/pelanggan ( undercover) melakukan
00978|transaksi dengan Terdakwa dan menyepakati akan melakukan hubungan
00979|badan/hubungan seks diluar warung, tepatnya pada Wisma Gunung Lembo
00980|dengan  harga  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  kemudian  nggota
00981|Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  melakukan  penyamaran  sebagai
00982|tamu/pelanggan  (undercover)  menyerahkan  uang  kepada  Terdakwa
00983|sebagai pemilik warung. Pada pukul 19.00 WITA, Saksi Korban 1 dan Saksi
00984|Korban 2 datang ke Wisma Gunung Lembo sesuai dengan kesepakatan
00985|lalu tim Satreskrim Polres Luwu Timur yang menunggu Wisma Gunung
00986|Lembo  langsung  mengamankan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2
00987|kemudian ke warung Terdakwa untuk menangkap Terdakwa;
00988|- Bahwa  dari  hasil  pemeriksaan,  ternyata  Saksi  Korban  1  dan  Saksi
00989|Korban 2 tidak menerima seluruh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
00990|rupiah), melainkan ada uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
00991|yang menjadi bagian ( fee) Terdakwa sedangkan Saksi Korban 1 dan Saksi
00992|Korban 2 hanya menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus
00993|ribu rupiah);
00994|- Bahwa Saksi 4 bersama dengan tim Satreskrim Polres Luwu Timur
00995|(termasuk  anggota  Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  melakukan
00996|penyamaran sebagai tamu/pelanggan ( undercover)) yang menunggu pada
00997|Wisma Gunung Lembo, setelah Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 datang
00998|ke Wisma Gunung Lembo lalu Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 datang
00999|
01000|ke Wisma Gunung Lembo diamankan kemudian Terdakwa ditangkap pada
01001|warung milik Terdakwa;
01002|- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang bergerak diusaha warung
01003|makan dan minum;
01004|- Bahwa  pada  warung  milik  Terdakwa  tersebut,  Terdakwa  memiliki  6
01005|(enam) orang karyawan, yang diantaranya termasuk Saksi 3, Saksi Korban
01006|1 dan Saksi Korban 2;
01007|- Bahwa Saksi 3, Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 bertugas untuk
01008|mendampingi serta melayani tamu/pelanggan yang datang untuk minum
01009|minuman beralkohol jenis bir merek Bintang;
01010|- Bahwa  pada  saat  melakukan  perekrutan  karyawan,  calon  karyawan
01011|datang  dengan  menyerahkan  identitas  berupa  KTP  agar  Terdakwa
01012|mengetahui usia dari calon karyawan;
01013|- Bahwa selain melayani tamu/pelanggan pada saat minum di warung,
01014|pelayan/karyawan  (ladies) juga  dapat  melayani  tamu  di  kamar  maupun
01015|menemani tamu ke luar warung;
01016|- Bahwa  layanan  didalam  kamar  dan  diluar  warung  yang  Terdakwa
01017|maksud adalah layanan berhubungan badan/berhubungan seks;
01018|- Bahwa  jika  pelayan/karyawan  (ladies)  melayani  tamu/pelanggan  di
01019|dalam kamar yang ada di warung, maka pelayan/karyawan ( ladies) wajib
01020|membayar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
01021|dan  apabila  pelayan/karyawan  (ladies)  melayani  tamu/pelanggan  di  luar
01022|warung,  maka  wajib  membayar  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu
01023|rupiah);
01024|- Bahwa  ketentuan  membayar  sebesar  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu
01025|rupiah)  untuk  melayani  tamu/pelanggan  di  kamar  warung  dan
01026|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melayani tamu/pelanggan diluar
01027|warung  merupakan  aturan  yang  sudah  Terdakwa  sampaikan  kepada
01028|seluruh pelayan/karyawan ( ladies) sejak awal bekerja dan aturan tersebut
01029|wajib dipatuhi oleh semua pelayan/karyawan (ladies);
01030|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  membuat  aturan  tersebut  adalah  agar
01031|pelayan/karyawan  ( ladies)  tidak  keluar  sembarangan  dari  warung,
01032|mengingat  Terdakwa  merasa  bertanggung  jawab  atas  para
01033|pelayan/karyawan (ladies) selama bekerja di warung;
01034|- Bahwa seluruh karyawan tinggal di warung milik Terdakwa, di mana
01035|Terdakwa ada menyediakan kamar sebagai tempat tinggal mereka;
01036|
01037|- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memperoleh bagian (fee) sebesar
01038|Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  dari  masing-masing  kedua
01039|pelayan/karyawan  (ladies)  (Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2),  serta
01040|Terdakwa ada menerima uang tambahan/tips sebesar Rp200.000,00 (dua
01041|ratus ribu rupiah) dari tamu/pelanggan yang ternyata merupakan  anggota
01042|Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  melakukan  penyamaran  sebagai
01043|tamu/pelanggan (undercover), sehingga total uang yang diterima Terdakwa
01044|pada saat itu adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
01045|- Bahwa alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada
01046|warung milik Terdakwa adalah karena faktor ekonomi (Saksi Korban 1 dan
01047|Saksi Korban 2 membutuhkan uang);
01048|- Bahwa Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
01049|mengulangi perbuatannya lagi;
01050|- Bahwa  Terdakwa  memiliki  2  (dua)  orang  anak  yang  masing-masing
01051|berumur 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun yang saat ini harus ditanggung
01052|oleh Terdakwa karena sejak Terdakwa ditangkap karena masalah ini, suami
01053|Terdakwa  langsung  kabur  (tidak  mau  bertanggung  jawab)  dan
01054|meninggalkan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
01055|- Bahwa alasan Terdakwa membuka usaha bukan untuk memperkaya diri
01056|sendiri tetapi hanya untuk mencari uang demi menghidupi diri Terdakwa
01057|sendiri dan keluarga Terdakwa;
01058|
01059|Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
01060|persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini
01061|dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;
01062|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01063|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01064|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01065|kepadanya;
01066|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01067|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01068|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01069|alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
01070|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01071|Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01072|1. Unsur “Setiap orang”;
01073|2. Unsur  “yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01074|pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01075|
01076|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01077|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01078|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
01079|dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan
01080|orang tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”;
01081|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01082|mempertimbangkan sebagai berikut:
01083|Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;
01084|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01085|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01086|Orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau
01087|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Berdasarkan
01088|Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01089|Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan Orang  yang  dimaksud dengan
01090|“Korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik
01091|merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini “Setiap
01092|orang”  yang  dimaksud  adalah  Terdakwa  sebagai  subjek  hukum  baik  orang
01093|perorangan ( natuurlijke persoon )  ataupun badan hukum  (recht persoon )  yang
01094|diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu
01095|perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;
01096|Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan
01097|subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Nabila alias Bila alias Ibu Afid
01098|dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan
01099|suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan
01100|identitasnya  dan  setelah  dicocokkan  ternyata  bersesuaian  dengan  identitas
01101|dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa
01102|yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud
01103|oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang
01104|(error in persona);
01105|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur  “Setiap orang ”
01106|telah terpenuhi, namun karena unsur “ Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri
01107|atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan
01108|yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur
01109|selanjutnya;
01110|Ad. 2 Unsur  “yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01111|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
01112|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
01113|
01114|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01115|penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
01116|memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas
01117|orang lain, yang mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara
01118|Republik Indonesia”;
01119|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
01120|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01121|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang”  adalah
01122|setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01123|pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
01124|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang
01125|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01126|Orang yang dimaksud dengan “Eksploitasi” adalah tindakan dengan atau tanpa
01127|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
01128|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01129|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
01130|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01131|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01132|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01133|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang
01134|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01135|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Eksploitasi  Seksual”  adalah  segala  bentuk
01136|pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk
01137|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
01138|pelacuran dan percabulan;
01139|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang
01140|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01141|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Perekrutan”  adalah  tindakan  yang  meliputi
01142|mengajak,  mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari
01143|keluarga atau komunitasnya;
01144|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
01145|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01146|Orang yang dimaksud dengan “Pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan
01147|atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
01148|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
01149|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01150|Orang yang dimaksud dengan  “Kekerasan” adalah setiap perbuatan secara
01151|
01152|melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
01153|psikis  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
01154|terampasnya kemerdekaan seseorang;
01155|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
01156|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01157|Orang yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan
01158|secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan
01159|tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa
01160|takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
01161|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
01162|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01163|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Penjeratan  Utang”  adalah  perbuatan
01164|menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa
01165|menjaminkan  dirinya  atau  keluarganya  atau  orang-orang  yang  menjadi
01166|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;
01167|Menimbang, bahwa pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01168|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  diatur
01169|“Persetujuan  korban  perdagangan  orang  tidak  menghilangkan  penuntutan
01170|tindak pidana perdagangan orang”;
01171|Menimbang,  bahwa  untuk  mempermudah  Majelis  Hakim  untuk
01172|menguraikan unsur ini maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 3
01173|(tiga) sub unsur, yaitu sub unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
01174|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang”,  sub
01175|unsur  “dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01176|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01177|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
01178|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”,
01179|dan sub unsur “yang mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara
01180|Republik Indonesia”;
01181|Menimbang,  bahwa  sub  unsur  “yang  melakukan  perekrutan,
01182|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01183|seseorang”,  dan  sub  unsur  “dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01184|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01185|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
01186|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01187|atas  orang  lain”,  dari  unsur  ini  memiliki  komponen  yang  bersifat  alternatif
01188|sehingga  sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-
01189|
01190|masing sub unsur  telah terbukti /terpenuhi, maka  terbuktilah/terpenuhilah apa
01191|yang dimaksud oleh masing-masing sub unsur tersebut;
01192|Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana
01193|telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01194|- Oleh karena  dalam  persidangan  telah terbukti mengenai  sejak  awal
01195|ketika Saksi Korban 1, dan Saksi Korban 2 mendatangi Terdakwa sebagai
01196|calon  karyawan  sampai  akan  dipekerjakan  sebagai  pelayan/karyawan
01197|(ladies),  Terdakwa  telah  menjelaskan  mengenai  tugas  sebagai
01198|pelayan/karyawan ( ladies) yang bertugas untuk  melayani tamu/pelanggan
01199|yang datang untuk minum minuman beralkohol jenis bir merek Bintang,
01200|serta  memberikan    layanan  berhubungan  badan/berhubungan  seks
01201|didalam maupun diluar warung bagi tamu/pelanggan yang datang, dimana
01202|Terdakwa mendapatkan bagian (fee) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu
01203|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
01204|badan/berhubungan seks didalam kamar warung yang diberikan Terdakwa
01205|kepada  para  pelayan/karyawan  (ladies)  untuk  ditempati  selama  bekerja
01206|diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  jika
01207|pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan  berhubungan
01208|badan/berhubungan seks diluar warung, serta alasan Saksi Korban 1 dan
01209|Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena
01210|faktor ekonomi (Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang),
01211|maka  Majelis  Hakim  menilai  sejak  awal  baik  Terdakwa  maupun  Saksi
01212|Korban 1 dan Saksi Korban 2 sudah mengetahui dan menyadari salah satu
01213|bentuk layanan yang diberikan pada warung milik Terdakwa adalah praktik
01214|pelacuran/prostitusi.  Dengan  kata  lain,  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa
01215|mempekerjakan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 pada warung milik
01216|Terdakwa  adalah  untuk  menyediakan  tempat  bagi  orang-orang  yang
01217|bersedia  dan  dapat  dipergunakan  untuk  melakukan  transaksi  hubungan
01218|badan/hubungan seks, serta Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 sejak awal
01219|datang bekerja ke tempat Terdakwa agar dapat mencari uang dengan cara
01220|melakukan transaksi hubungan badan/hubungan seks yang diperbolehkan
01221|pada  warung  milik  Terdakwa,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat
01222|komponen  “yang  melakukan  penampungan  seseorang”  dan  “yang