01616|Menimbang, bahwa Ahli Sudiryo, S.IP Als Diryo Bin Umar Hadi Susanto
01617|(Alm)  menerangkan  bahwa  adapun  Alur  untuk  setiap  CPMI  yang  ingin
01618|berangkat bekerja diluar negeri sebegai berikut :
01619|- Pencari kerja mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu
01620|untuk memperoleh kartu pencari kerja atau    AK 1.
01621|- Pencari kerja mengikuti pelatihan di LPK Pemerintah dan atau
01622|LPK Swasta.
01623|- Setelah  pencari  kerja  mengikuti  pelatihan  baru  mengikuti  uji
01624|kompetensi di LSP (lembaga sertifikasi profesi) untuk mendapatkan
01625|sertifikat kompetensi.
01626|- Pencari kerja baru mendaftar ke PJTKI dan BP2MI.
01627|- Pencari kerja di seleksi oleh PJTKI (kesehatan dan tes lainnya).
01628|- CPMI  didaftarkan  Disnaker  Kab.  Indramayu  /  LTSA  Kab.
01629|Indramayu  sambil  pihak  PT  menyerahkan  dokumen  yang
01630|dipersyaratatkan   seperti  (KTP,  KK,  Akte  Kelahiran,  Surat  Ijin
01631|keluarga, Perjanjian penempatan, surat permohonan dari PT)
01632|- Setelah  CPMI  terdaftar  baru  CPMI  mengikuti  proses  seleksi
01633|oleh pemberi kerja di PT.
01634|- Selama  proses  seleksi  oleh  pemberi  kerja  CPMI  melakukan
01635|pengurusan dokumen  – dokumen lainnya seperti paspor, asuransi
01636|dan skck.
01637|- Setelah  CPMI  mendapatkan  job,  baru  dilakukan  pengurusan
01638|Visa difasilitasi oleh PT.
01639|- CPMI melakukan proses OPP (oreantasi pra pemberangkatan)
01640|dan KTPLN;
01641|CPMI atas nama HARRY PANGESTU Als HARRY Bin SUWARTO (Alm) dengan
01642|NIK: 3212113110980002, penduduk Desa Karangampel Blok Kedungjaya Rt.
01643|009  Rw.  003  Kec.  Karangampel  Kab.  Indramayu  tersebut  tidak  terdaftar  di
01644|SISKOKTLN dan KARIHUB sebagai CPMI yang berangkat bekerja di Negara
01645|Kamboja dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
01646|Kerja  dan  Perluasan  kesempatan  Kerja  nomor:  3/147/PK.02.01/IV/2023
01647|menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang Negara Indonesia
01648|
01649|belum diperbolehkan mengirimkan CPMI untuk bekerja di Negara Kamboja baik
01650|sector Formal maupun Informal dan keberangkatan saksi korban adalah illegal;
01651|Menimbang, bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  hukum  diatas
01652|maka unsur ini telah terbukti;
01653|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal 48
01654|UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01655|Orang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01656|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01657|dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum; 
01658|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01659|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01660|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa harus
01661|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01662|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01663|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01664|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tuntutan  Pidana  Penuntut
01665|Umum  dan  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tentang  keringanan
01666|hukuman  dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan
01667|berjanji tidak akan mengulanginya lagi , serta hal-hal yang memberatkan dan
01668|hal-hal  yang  meringa nkan  pada  diri  dan  perbuatan  Terdakwa,  serta
01669|memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan,
01670|maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang
01671|akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01672|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  memperhatikan  bentuk  ancaman
01673|pidana  dari  ketentuan  Pasal 4  Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007
01674|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
01675|sebagaimana  dakwaan  alternatif  pertama  Penuntut  Umum  selain  diancam
01676|dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang
01677|besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan jika terdakwa
01678|tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka sebagaimana ketentuan
01679|dalam  Pasal  25  Terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana  pengganti  kurungan  yang
01680|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01681|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya membebankan
01682|restitusi kepada Terdakwa  sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh
01683|lima  juta  sembilan  ribu  dua  ratus  rupiah)  berdasarkan  Surat  Lembaga
01684|Perliindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor  :  R-
01685|
01686|2653/4.1.PPP/LPSK/05/2025 tanggal 12 Mei 2025 dan apabila tidak mampu
01687|membayar  dikenai  Pidana  Kurungan  Pengganti  selama  6  (enam)  bulan
01688|kurungan;
01689|Menimbang,  bahwa  terhadap  restitusi  tersebut  Terdakwa  dalam
01690|pembelaannya menyatakan tidak sanggup membayarnya;
01691|Menimbang, bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan
01692|kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  tindak  pidana   sebagaimana
01693|disebutkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
01694|Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01695|Pidana  dan  dapat  diberikan  dalam  bentuk  ganti  kerugian  atas  kehilangan
01696|kekayaan dan/ atau penghasilan, ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil,
01697|yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat
01698|tindak  pidana,  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/  atau  psikolagis
01699|dan/atau  kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01700|termasuk  biaya  transportasi  dasar,  biaya  pengacara,  atau  biaya  lain  yang
01701|berhubungan dengan proses hukum dan dalam perkara ini Terdakwa diwajibkan
01702|membayar restitusi sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh lima juta
01703|sembilan ribu dua ratus rupiah);
01704|Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Lembaga Perliindungan
01705|Saksi dan Korban  Republik Indonesia Nomor  : R-2653/4.1.PPP/LPSK/05/2025
01706|tanggal 12 Mei 2025 tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan surat LPSK
01707|tersebut karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban
01708|baik  secara  materill  maupun  immaterial  dan  membebankan  Terdakwa  untuk
01709|membayar restitusi sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh lima juta
01710|sembilan ribu dua ratus rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (Empat
01711|belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
01712|dan  apabila  Terdakwa  tidak  mampu  membayar  restitusi,  maka  pengadilan
01713|memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan
01714|melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi  pembayaran  Restitusi
01715|tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana
01716|dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam
01717|amar putusan dibawah ini;
01718|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01719|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01720|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01721|dijatuhkan; 
01722|
01723|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa ditahan  dan  penahanan
01724|terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01725|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
01726|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01727|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 
01728|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah buku Paspor
01729|atas  nama  HARRY  PANGESTU  dengan  nomor  Paspor  E8082739,
01730|dipersidangan terbukti milik saksi Harry Pangestu maka beralasan dikembalikan
01731|kepada saksi tersebut sedangkan barang bukti berupa  1 (satu) lembar tiket
01732|pesawat dengan maskapai Air Asia atas nama PANGESTU/HARRY, 1 (satu)
01733|lembar Foto Copy pembelian tiket pesawat melalui aplikasi tiket.com dengan
01734|maskapai Citilink Nomor Booking C9Y6UL dan 3 (tiga) lembar foto copy bukti
01735|transfer tetap terlampir dalam berkas perkara;
01736|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama
01737|WIWIN WINARSIH dengan NIK 3212105505770009 adalah milik Terdakwa dan
01738|beralasan dikembalikan kepada Tredakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone
01739|SHARP warna biru digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai
01740|ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;
01741|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01742|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01743|yang meringankan Terdakwa;
01744|Keadaan  yang  memberatkan:
01745|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam
01746|upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01747|Keadaan yang meringankan:
01748|- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam
01749|memberikan keterangan di persidangan;
01750|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01751|lagi;
01752|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01753|      Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01754|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01755|Memperhatikan, Pasal 4 Jo. Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
01756|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang  Undang
01757|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang
01758|undangan lain yang bersangkutan;
01759|
01760|MENGADILI:
01761|1. Menyatakan  Terdakwa  Wiwin  Winarsih  als.  Ciwek  Binti  Tada  (alm)
01762|tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
01763|tindak  pidana  “Membawa  Warga  Negara  Indonesia Ke  Luar  Wilayah
01764|Negara Republik Indonesia Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara
01765|Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
01766|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan
01767|pidana  penjara  selama  4 ( Empat)  Tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01768|Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01769|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
01770|bulan;
01771|3. Menghukum  Terdakwa  tersebut,  untuk  membayar  Restitusi  kepada
01772|Korban Harry Pangestu sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh
01773|lima juta sembilan ribu dua ratus rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14
01774|(Empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan
01775|hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka
01776|pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan
01777|Terpidana  dan  melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi
01778|pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta
01779|benda  maka  Terpidana  dikenakan  pidana  kurungan  pengganti  selama  6
01780|(Enam) bulan;
01781|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01782|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01783|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01784|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01785|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor  atas  nama  HARRY  PANGESTU
01786|dengan nomor Paspor E8082739;
01787|Dikembalikan kepada Saksi Harry Pangestu
01788|- 1 (satu) lembar tiket pesawat dengan maskapai Air Asia atas
01789|nama PANGESTU/HARRY;
01790|- 1  (satu)  lembar  Foto  Copy  pembelian  tiket  pesawat  melalui
01791|aplikasi tiket.com dengan maskapai Citilink Nomor Booking C9Y6UL;
01792|- 3 (tiga) lembar foto copy bukti transfer;
01793|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01794|- 1 (satu) buah KTP atas nama WIWIN WINARSIH dengan NIK
01795|3212105505770009;
01796|
01797|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01798|- 1 (satu) unit Handphone SHARP warna biru;
01799|Dirampas untuk negara
01800|7. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01801|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
01802|
01803|Selasa
01804|
01805|8
01806|
01807|2025
01808|
01809|Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Gabe Dorris Mora
01810|Boru Saragih , S.H., M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  Adrian Anju Purba , S.H.,
01811|L.LM., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
01812|
01813|S.H.,  LL.M.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dibantu  oleh  Febria
01814|Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu,
01815|
01816|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01817|Agus Eman, S.H             Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.
01818|Adrian Anju Purba,S.H.,LLM.