01124|luar negeri yang tidak kunjung terealisasi, dan Saksi menyarankan mereka 
01125|membuat laporan tertulis; 
01126|- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024, peserta membuat laporan tertulis, 
01127|sehingga Disnaker memanggil Terdakwa sebagai Direktur LPK Tsuganoki 
01128|untuk dimintai keterangan mengenai janji penyaluran kerja ke luar negeri; 
01129|- Bahwa dalam pemanggilan tersebut, Disnaker memfasilitasi mediasi 
01130|antara Terdakwa dan peserta, menekankan bahwa Terdakwa wajib 
01131|mengembalikan uang peserta; 
01132|- Bahwa verifikasi pada tanggal 27 Februari 2024 mengungkap bahwa LPK 
01133|Tsuganoki telah beroperasi sebelum izi n diterbitkan dan memiliki sekitar 
01134|
01135|Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01136|50 (lima puluh) peserta, yang semuanya dijanjikan untuk diberangkatkan 
01137|bekerja ke luar negeri; 
01138|- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di 
01139|persidangan; 
01140|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapa t tidak keberatan 
01141|dan membenarkannya; 
01142|6. Fredy Agnes Situmorang, S.Sos., di bawah sumpah menerangkan pada 
01143|pokoknya sebagai berikut:  
01144|- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai 
01145|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Wilayah Jawa Bara t, 
01146|menjabat sebagai Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda; 
01147|- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda 
01148|meliputi menginformasikan persyaratan pengajuan Perusahaan 
01149|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berdasarkan Peraturan 
01150|Menteri No. 10 Tahun 2019, yang mencakup memiliki Nomor Induk 
01151|Berusaha (NIB) dari OSS, berbentuk Perseroan Terbatas, mengajukan 
01152|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) 
01153|melalui OSS, memenuhi komitmen izin usaha SIP3MI, dan memiliki Surat 
01154|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk memulai 
01155|perekrutan; 
01156|- Bahwa perusahaan yang akan melakukan perekrutan dan 
01157|pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri wajib memiliki izin 
01158|perekrutan, verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan 
01159|Kementerian Tenaga Kerja, Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja, serta 
01160|Memorandum of Understanding (MOU) dengan negara tujuan tenaga 
01161|kerja; 
01162|- Bahwa apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, perusahaan dapat 
01163|dikenakan sanksi pidana; 
01164|- Bahwa jika LPK (Lembaga Pe latihan Kerja) melakukan Tindak Pidana 
01165|Perdagangan Orang (TPPO), Saksi akan berkoordinasi dengan 
01166|kepolisian untuk melakukan pencegahan; 
01167|- Bahwa LPK Tsuganoki tidak berwenang mengeluarkan sertifikat bahasa 
01168|karena fungsinya hanya mencakup pelatihan kerja dan p endidikan 
01169|bahasa; 
01170|- Bahwa LPK Tsuganoki hanya diperbolehkan memungut biaya pelatihan 
01171|maksimum sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan 
01172|
01173|Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01174|pungutan biaya hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 
01175|adalah tidak diperbolehkan; 
01176|- Bahwa LPK Tsug anoki belum memiliki izin pendidikan dan pelatihan 
01177|sebelum tanggal 19 Maret 2024, tetapi telah menyelenggarakan pelatihan 
01178|dan pendidikan sebelum izin diterbitkan, yang merupakan pelanggaran; 
01179|- Bahwa Saksi menerima pengaduan dari 2 (dua) peserta LPK Tsuganoki 
01180|yang menyatakan bahwa mereka diminta membayar sebesar 
01181|Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); 
01182|- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di 
01183|persidangan; 
01184|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan 
01185|Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah meminta 
01186|kepada peserta biaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 
01187|sedangkan keterangan Saksi yang lainnya benar; 
01188|7. Geti Magesti Binti H. Sudrajat, di bawah sumpah menerangkan pada 
01189|pokoknya sebagai berikut: 
01190|- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman 
01191|Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK), 
01192|Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Jabatan Fungsional (Jafung) Penata 
01193|Perizinan; 
01194|- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Jafung Penata Perizinan meliputi 
01195|membantu konsultasi perizinan berusaha dan non-berusaha, memproses 
01196|dan mengelola administrasi semua perizinan berusaha dan non -
01197|berusaha, serta menerima pengaduan terkait perizinan berusaha dan 
01198|non-berusaha; 
01199|- Bahwa be rkaitan dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Tsuganoki, 
01200|Saksi menyatakan bahwa LPK tersebut perlu dilaporkan dan diverifikasi 
01201|oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan; 
01202|- Bahwa Surat Izin operasional LPK Tsuganoki diterbitkan pada tanggal 19 
01203|Maret 2024, dengan nomor Sertifikat Standar, yang hanya mencakup 
01204|pelatihan kerja dan pendidikan bahasa, bukan untuk penyaluran tenaga 
01205|kerja ke luar negeri; 
01206|- Bahwa LPK Tsuganoki belum memiliki izin untuk memberangkatkan 
01207|tenaga kerja ke luar negeri, dan kemungkinan baru mengajukan izin, yang 
01208|masih dalam proses, sebagaimana diajukan oleh Terdakwa sebagai 
01209|Direktur LPK Tsuganoki; 
01210|
01211|Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01212|- Bahwa sebelum izin diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2024, operasional 
01213|LPK Tsuganoki tidak berada dalam ranah pengawasan Dinas  Tenaga 
01214|Kerja (Disnaker), tetapi setelah izin terbit, Disnaker mulai melakukan 
01215|pengawasan; 
01216|- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di 
01217|persidangan; 
01218|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan 
01219|dan membenarkannya; 
01220|
01221|Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai 
01222|berikut: 
01223|1. Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan 
01224|pada pokoknya sebagai berikut: 
01225|- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di Universitas Galuh dan belum 
01226|pernah me ngikuti diklat terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang 
01227|(TPPO); 
01228|- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan 
01229|keterangan tersebut benar tanpa perubahan; 
01230|- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-
01231|Undang No. 21 Tahun 2007, melarang mempekerjakan orang lain tanpa 
01232|kesepakatan berdasarkan itikad baik, dengan unsur melawan hukum 
01233|yang mengarah pada eksploitasi, di mana korban tidak memperoleh hak 
01234|normatif sebagai pekerja sesuai aturan yang berlaku, dan unsur 
01235|percobaan TPPO ter penuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 
01236|TPPO, meskipun perbuatan belum mencapai tahap akhir; 
01237|- Bahwa perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 4 UU TPPO adalah bahwa 
01238|Pasal 2 mengatur kasus di mana korban masih berada di wilayah 
01239|Indonesia dengan unsur percobaan untuk dikirim ke luar negeri, 
01240|sedangkan Pasal 4 mengatur kasus di mana korban telah diberangkatkan 
01241|ke luar negeri; 
01242|- Bahwa eksploitasi dalam konteks TPPO berarti korban telah memberikan 
01243|manfaat, baik materiil maupun immateriil, kepada pelaku; 
01244|- Bahwa Tindak Pidana Pekerja Migran Terdaftar tidak termasuk TPPO jika 
01245|subjek pelaku dan korban belum terdaftar; 
01246|- Bahwa Terdakwa, sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan di 
01247|LPK Tsuganoki, menyelenggarakan kegiatan sebelum izin diterbitkan, 
01248|
01249|Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01250|yang merupakan penipuan dalam konteks TPPO, dilihat dari maksud dan 
01251|tujuannya, serta dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHPidana; 
01252|- Bahwa memisahkan korban dengan keluarganya, meskipun masih dalam 
01253|lingkungan LPK, termasuk dalam kategori TPPO; 
01254|- Bahwa Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua 
01255|puluh lima juta rupiah) dari korban telah memperoleh manfaat, sehingga 
01256|termasuk dalam kategori eksploitasi; 
01257|- Bahwa jika Staf Operasional (SO) dan LPK menjanjikan pemberangkatan 
01258|ke luar negeri tetapi tidak ada yang diberangkatkan , hal tersebut 
01259|termasuk turut serta dalam TPPO; 
01260|- Bahwa pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas 
01261|tindakannya; 
01262|- Bahwa LPK yang melakukan rekrutmen, pelatihan kerja, dan pendidikan 
01263|tanpa izin, meskipun kemudian memperoleh izin, tetap melanggar karena 
01264|aturan tidak berlaku surut; 
01265|- Bahwa meskipun LPK telah memiliki izin, memisahkan korban dari 
01266|keluarganya tetap dianggap eksploitasi; 
01267|- Bahwa penarikan biaya oleh LPK untuk pakaian, makan, atau keperluan 
01268|lain, dengan iming -iming pemberangkatan ke luar negeri  yang tidak 
01269|terealisasi, termasuk eksploitasi karena mendorong korban memberikan 
01270|sesuatu berdasarkan janji-janji palsu; 
01271|- Bahwa Saksi belum pernah menjadi Ahli dalam kasus TPPO sebelumnya; 
01272|
01273|Menimbang bahwa  Terdakwa di persidangan telah memberikan 
01274|keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 
01275|- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) 
01276|Tsuganoki di bawah PT. Sugih Putra Indonesia, yang berfokus pada 
01277|pembelajaran bahasa dan pelatihan kerja; 
01278|- Bahwa LPK Tsuganoki mulai menyelenggarakan pelatihan sejak Januari 
01279|2024, bekerja sama dengan Staf Operasional (SO) bernama Septian; 
01280|- Bahwa Septian, meskipun tidak memiliki jabatan resmi di LPK Tsuganoki, 
01281|membiayai pendirian PT. Sugih Putra Indonesia, m engurus perizinan, dan 
01282|memerintahkan Terdakwa untuk merekrut siswa; 
01283|- Bahwa Terdakwa merekrut siswa melalui promosi online di Instagram, 
01284|berhasil menarik 60 (enam puluh) siswa untuk bergabung di LPK Tsuganoki; 
01285|- Bahwa tidak ada satu pun dari 60 siswa tersebut yang berangkat ke Jepang 
01286|sebagaimana dijanjikan; 
01287|
01288|Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01289|- Bahwa program TG (Tokutei Ginou) mensyaratkan sertifikat JLPT (Japanese 
01290|Language Proficiency Test), sertifikat SSW (Specified Skilled Worker), dan 
01291|wawancara, sedangkan program magang hanya mensyaratkan pengu asaan 
01292|bahasa Jepang; 
01293|- Bahwa Terdakwa menarik biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 
01294|juta rupiah) per siswa untuk program TG, dengan rincian Rp17.000.000,00 
01295|(tujuh belas juta rupiah) untuk pelatihan bahasa dan pengurusan dokumen 
01296|JLPT serta SSW, dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kebutuhan 
01297|LPK seperti sewa gedung, makan, listrik, pakaian, lemari, dan honor guru 
01298|pengajar; 
01299|- Bahwa untuk program magang, Terdakwa menarik biaya sebesar 
01300|Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari satu siswa bernama  Sandi, di 
01301|mana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Septian, dan 
01302|sisanya digunakan untuk kebutuhan pembelajaran di LPK; 
01303|- Bahwa dari 60 siswa, 50 (lima puluh) siswa membayar biaya TG sebesar 
01304|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang; 
01305|- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua 
01306|juta lima ratus ribu rupiah) per siswa; 
01307|- Bahwa keuntungan Terdakwa digunakan untuk membeli mobil pada tahun 
01308|2024 dengan biaya perbaikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta 
01309|rupiah), dan sisanya ditransfer kepada Septian melalui rekening Bank BCA 
01310|dan BNI, serta kepada Sandi sebagai pemberi informasi; 
01311|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status perizinan LPK Tsuganoki karena 
01312|urusan perizinan diurus oleh Septian, dan baru mengetahui bahwa i zin LPK 
01313|Tsuganoki diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2024; 
01314|- Bahwa Septian pernah dilaporkan oleh siswa terkait pengelolaan uang siswa; 
01315|- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan telah 
01316|mengembalikan sebagian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jut a 
01317|rupiah) kepada siswa bernama Aang Gustiomi; 
01318|- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; 
01319|
01320|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 
01321|berikut: 
01322|- 1 (satu) Buah Paspor atas nama SANDI MUHAMAD ROSYADI No. Paspor 
01323|E2512780;  
01324|
01325|Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01326|- 1 (satu) Lembar akad PT. SUGIH RIZKY PUTRA INDONESIA LPK 
01327|TSUGANOKI;  
01328|- 1 (satu) Lembar kontrak kerja;   
01329|- 2 (dua) lembar Kuitansi yang ditandatangani M. SALEH ALEX;   
01330|- 1 (satu) Buah Paspor atas nama INDRA PRAKASA No. Paspor B8316529;  
01331|- 4 (empat) Buah Kuitansi;  
01332|- 1 (satu) Lembar Brosur PT. SUGIH RIZKY PUTRA INDONESIA LPK 
01333|TSUGANOKI;  
01334|- 4 (empat) Buah Figura Perizinan PT. SUGIH RIZKY PUTRA INDONESIA LPK 
01335|TSUGANOKI;   
01336|- 1 (satu) Bundle Map PT. SUGIH RIZKY PUTRA INDONESIA LPK 
01337|TSUGANOKI;  
01338|- 1 (satu) Buah Kartu PT. SUGIH RIZKY PUTRA INDONESIA LPK 
01339|TSUGANOKI M. SALEH ALEH DIREKTUR UTAMA ID.01.111123;   
01340|- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BNI TAPLUS BISNIS atas nama M. 
01341|SALEH ALEX Nomor rekening 1813945432;  
01342|- 1 (satu) Buah kartu Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260159255; 
01343|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama M. SALEH ALEX nomor 
01344|rekening 2080396883;   
01345|- 1 (satu) Buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor Kartu 
01346|5260512046420087;   
01347|- 1 (satu) Buah Handpohone merk SAMSUNG GALAXY A32 warna Hitam 
01348|nomor MEI 3521605554969762; 
01349|
01350|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi yang saling 
01351|bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti 
01352|yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 
01353|- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) 
01354|Tsuganoki di bawah PT. Sugih Rizky Putra Indonesia, bersama Sdr. Seftian 
01355|(DPO) mendirikan PT. tersebut pada bulan November 2023 , dengan Sdr. 
01356|Seftian membiayai pendirian dan mengurus perizinan; 
01357|- Bahwa LPK Tsuganoki tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
01358|perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena tidak 
01359|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat 
01360|Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), hanya 
01361|memiliki izin Pelatihan Kerja dan Bisnis dan Manajemen Swasta yang terbit 
01362|pada tanggal 19 Maret 2024; 
01363|
01364|Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01365|- Bahwa sebelum izin operasional terbit, Terdakwa pada bulan Desember 2023 
01366|telah melakukan perekrutan untuk bekerja ke Jepang dengan menyebarkan 
01367|brosur LPK Tsuganoki melalui status WhatsApp, grup WhatsApp, dan 
01368|Instagram yang menawarkan program TG (Tokutei Ginou); 
01369|- Bahwa Terdakwa merekrut sekitar 60 (enam puluh) siswa, diantaranya Saksi 
01370|Sandi Muhammad Rosyadi, Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung 
01371|Purnama, dan Saksi Trisna Muhammad Fathurrohman, dengan janji akan 
01372|diberangkatkan ke Jepang pada bulan Maret atau April 2024 sebagai tenaga 
01373|kerja cleaning service dengan gaji Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
01374|per bulan untuk program TG dan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta 
01375|rupiah) per bulan untuk program magang; 
01376|- Bahwa siswa mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 
01377|juta rupiah) per orang untuk progra m TG, dengan rincian Rp5.000.000,00 
01378|(lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan di LPK Tsuganoki, Rp10.000.000,00 
01379|(sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency 
01380|Test), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat SSW 
01381|(Specified Skilled Worker); 
01382|- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi Sandi Muhammad Rosyadi, 
01383|Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung Purnama, Saksi Trisna Muhammad 
01384|Fathurrohman, dan siswa lainnya ke Dinas Ketenagakerjaan atau website 
01385|siapkerja.kemnaker.go.id untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagai 
01386|calon pekerja di Jepang; 
01387|- Bahwa siswa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bulan di LPK Tsuganoki 
01388|untuk belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dan pelatihan mental, tanpa 
01389|pelatihan khusus terkait pekerjaan yang dit awarkan, dan ditempatkan di 
01390|tempat penampungan di lokasi LPK Tsuganoki di Perumahan Arjamukti 
01391|Kencana Raya, Jalan Raya Ceumceum Jayamukti, Leuwisari, Blok B.1 No. 
01392|24, Kabupaten Tasikmalaya, di mana mereka tidak diperkenankan 
01393|meninggalkan tempat tanpa izin tertulis dari Terdakwa dengan alasan fokus 
01394|belajar bahasa Jepang; 
01395|- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran siswa untuk pengurusan 
01396|dokumen JLPT dan SSW kepada Sdr. Seftian tanpa melalui tahapan ujian 
01397|resmi, dan dokumen tersebut ternyata palsu karena saat pengajuan COE 
01398|(Certificate of Eligibility) untuk visa kerja ke Jepang ditolak dan yang 
01399|tercantum justru nama orang lain; 
01400|- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua 
01401|juta lima ratus ribu rupiah) per siswa untuk pengurusan dokumen JLPT, yang 
01402|
01403|Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01404|digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membeli mobil dengan biaya 
01405|perbaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sisanya ditransfer 
01406|kepada Sdr. Seftian melalui rekening Bank BCA dan BNI; 
01407|- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Seftian ka rena dijanjikan 50 
01408|(lima puluh) persen keuntungan jika siswa diberangkatkan ke Jepang; 
01409|- Bahwa biaya pelatihan dan pengurusan dokumen yang ditetapkan Terdakwa 
01410|tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan pelatihan di LPK Tsuganoki tidak