00923|celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Anak membuka
00924|celananya juga dan menindih Anak Korban  dan memasukkan kemaluannya
00925|yang sudah menegang dan mengeras dan menggoyang-goyangkan dengan
00926|cara memaju mundurkan pantat Anak selama kurang lebih 10 menit sampai
00927|mengeluarkan cairan sperma Anak yang dibuang diatas perut Anak Korban
00928|kemudian setelah itu Anak dan Anak memakai kembali celana dan celana
00929|dalam, kemudian Anak bersama Anak Korban tidur kembali di kosan tersebut;
00930|- Pada tanggal 7 April 2025, di kamar kosan, yang mana Anak menyetubuhi
00931|Anak Korban sesuai dengan cara yang sama;
00932|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak
00933|pada hari Jumat, 27 Maret 2026 mengajak Anak Korban untuk tidur di rumahnya
00934|yang beralamat di Kabupaten Dairi. Dalam perjalanan Anak  ke rumah Anak,
00935|Anak berkata “Senang nanti orang Mamak, sama Bapak sama Abangku karena
00936|kubawa Kau pulang untuk menjadi menantu” . Kemudian pada Senin 06 April
00937|2026, Anak pergi bersama Anak Korban ke Kabupaten Karo atas ide dan inisiatif
00938|Anak. Ketika sampai di Kabupaten Karo, Anak dan Anak Korban tidur di dalam
00939|satu kamar kost dan sekira Pukul 21.00 WIB saat Anak Korban tertidur, Anak
00940|membangunkan Anak Korban  dan Anak langsung  mencium bibir dan  wajah
00941|Anak Korban, dan membaringkan Anak Korban sambil Anak Korban berkata,
00942|"janganlah kita bersetubuh lagi? " dan Anak menjawab "Cuma sebentar sajanya
00943|Ayoklah".  Dimana  rangkaian  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  kualifikasi
00944|unsur “membujuk”;
00945|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak
00946|pada hari Jumat, 27 Maret 2026 di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Dairi
00947|Hlm. 26 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
00948|
00949|sekira pukul 22.30 WIB, Anak Korban mulai istirahat dan tertidur di ruang tamu
00950|rumah Anak, lalu Anak  tiba-tiba  Anak mulai mencium bibir dan wajah Anak
00951|Korban  dari  depan,  kemudian  Anak  langsung  membuka  celana  dan  celana
00952|dalam Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban menolak, dan Anak juga
00953|langsung  membuka  celana  dan  celana  dalam  nya, dan  kemudian  menindih
00954|tubuh Anak Korban dari atas, dan Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah
00955|mengeras dengan paksa  ke  kemaluan Anak  Korban  dengan menggoyang-
00956|goyangkan  pantatnya  secara  maju  mundur  selama  kurang  lebih  10  menit,
00957|hingga  Anak  mengeluarkan  cairan  sperma  yang  dikeluarkan  Anak  di  kamar
00958|mandi.  Kemudian  pada  hari  Senin  06  April  2026  di  sebuah  kamar  kost  di
00959|Kabupaten Karo Pukul 21.00 WIB Anak membuka celana dan celana dalam
00960|Anak Korban sampai lutut dan Anak membuka celananya juga dan menindih
00961|Anak  Korban  dan  memasukkan  kemaluannya  yang  sudah  menegang  dan
00962|mengeras  dan  menggoyang-goyangkan  dengan  cara  memaju  mundurkan
00963|pantat Anak selama kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan cairan sperma
00964|Anak yang dibuang diatas perut Anak Korban;
00965|Menimbang bahwa rangkaian perbuatan tersebut juga selaras dengan
00966|bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 9 April 2026 yang dibuat dan
00967|ditandatangani oleh dokter selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum
00968|Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:
00969|- Kepala: dalam batas normal
00970|- Leher: dalam batas normal
00971|- Abdomen: dalam batas normal
00972|- Alat kelamin: Selaput Dara robekan di arah jam 04.00, jam 06.00, ada lecet di
00973|bagian kulit luar bagian bawah kelamin.
00974|Kesimpulan: Bekas trauma tumpul lama
00975|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan dan bukti surat
00976|berupa Visum et Repertum tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi kualifikasi
00977|unsur “melakukan persetubuhan dengannya”;
00978|Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 29
00979|Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Anak
00980|Korban,  lahir di Jakarta tanggal 28 Maret 2010 , sehingga saat ini  berusia 16
00981|(enam belas) tahun . Maka dari itu, Anak Korban memenuhi ketentuan “Anak
00982|Korban” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00983|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00984|Menimbang  bahwa  perbuatan  Anak  tersebut  dilakukan  ketika  Anak
00985|dalam keadaan sadar dan mengetahui serta menghendaki adanya perbuatan
00986|Hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
00987|
00988|tersebut. Sehingga syarat willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui
00989|dalam  corak  kesengajaan  telah  terpenuhi.  Sehingga  Anak  telah  memenuhi
00990|kualifikasi unsur “dengan sengaja”;
00991|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  Majelis  Hakim  berkesimpulan
00992|bahwa  unsur  “Dengan  sengaja  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan
00993|dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00994|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan alternatif
00995|kedua  Pasal 8 1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang
00996|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
00997|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00998|tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 473 ayat (4)
00999|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  juncto
01000|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01001|telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
01002|sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan alternatif kedua;
01003|Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah terbukti
01004|maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01005|Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Anak dan Advokat yang pada
01006|pokoknya  memohon  putusan  yang  seadil-adilnya  dan  seringan-ringannya,
01007|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkannya  dengan  berlandaskan  pada
01008|keadaan  memberatkan  dan  meringankan  pada  diri  Anak  sehingga  Majelis
01009|Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  yang  adil  dan  proporsional  sebagaimana
01010|termaktub dalam amar putusan ini;
01011|Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
01012|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  pertanggungjawaban  Anak dimana  Anak
01013|dalam melakukan perbuatannya berada dalam keadaan sadar, mengetahui sifat
01014|dari  perbuatannya,  serta  menghendaki  akibat  dari  perbuatannya  tersebut,
01015|sehingga  perbuatan  Anak menunjukkan adanya  kesalahan  dalam  bentuk
01016|kesengajaan (dolus);
01017|Menimbang bahwa Anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun,
01018|yang dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan yang
01019|diajukan kepadanya  dengan  baik, serta  saat melakukan  tindak pidana tidak
01020|terdapat  hal  yang  menunjukkan  bahwa  Anak  dalam  keadaan  disabilitas
01021|mental/disabilitas  intelektual,  maka  Anak  memiliki  kemampuan  bertanggung
01022|jawab;
01023|Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdapat  kesalahan Anak  dalam
01024|terjadinya tindak pidana, Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta
01025|Hlm. 28 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01026|
01027|dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat
01028|menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar
01029|dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01030|pidana;
01031|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  pemidanaan  kepada  Anak,
01032|Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan
01033|sebagaimana  diatur  pada  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  dan  memperhatikan
01034|kepentingan terbaik bagi Anak sebagai berikut:
01035|Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan:
01036|a. Bentuk kesalahan pembuat tindak pidana;
01037|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
01038|c. sikap batin pembuat tindak pidana;
01039|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
01040|direncanakan;
01041|e. cara melakukan tindak pidana;
01042|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
01043|g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak
01044|pidana;
01045|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
01046|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
01047|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
01048|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
01049|Dimana indikator-indikator tersebut bersifat kumulatif-alternatif sehingga Majelis
01050|Hakim wajib memilih dan mempertimbangkan satu atau lebih dari keseluruhan
01051|faktor-faktor tersebut;
01052|Menimbang  bahwa Majelis  Hakim  selanjutnya  akan  menerapkan
01053|pedoman  pemidanaan  dengan  memilih  dan  mempertimbangkan  faktor-faktor
01054|yang relevan dan terbukti dalam fakta persidangan, sebagai berikut;
01055|Menimbang bahwa merujuk pada butir  h. pengaruh pidana terhadap
01056|masa  depan  pelaku  tindak  pidana,  berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang
01057|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwasanya
01058|sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas salah satunya
01059|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dimana Anak dalam perkara
01060|ini masih duduk di kelas X Sekolah Menengah Kejuruan. Majelis Hakim menilai
01061|bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Anak  juga  harus
01062|mempertimbangkan  peluang  Anak  untuk  tetap  melanjutkan  pendidikan
01063|formalnya;
01064|Hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01065|
01066|Menimbang  bahwa  merujuk  pada  butir  i.  pengaruh  tindak  pidana
01067|terhadap  korban  atau  keluarga  korban,  dimana  perbuatan  persetubuhan
01068|terhadap Anak Korban ini telah menimbulkan dampak fisik dan potensi dampak
01069|psikologis  Anak  Korban.  Selain  itu,  peristiwa  pidana  ini  juga  menimbulkan
01070|penderitaan emosional bagi keluarga korban;
01071|Menimbang bahwa  dalam  persidangan telah didengar Laporan Hasil
01072|Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan diberikan
01073|pidana  dengan  syarat  berupa  pelayanan  masyarakat.  Namun berdasarkan
01074|pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan  sebagaimana terurai  di atas ,
01075|Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak . Oleh karena pidana
01076|penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan, maka penjatuhan pidana
01077|penjara  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
01078|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pidana penjara yang
01079|dapat dijatuhkan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana
01080|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Maka, lamanya penjatuhan
01081|pidana penjara kepada Anak adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan
01082|ini;
01083|Menimbang  bahwa  mengenai  keterangan  orangtua  dari  Anak  yang
01084|menerangkan pada pokoknya memohon putusan yang adil dan ringan dengan
01085|beberapa alasan salah satunya Anak dan keluarganya  bersedia bertanggung
01086|jawab  dengan menikahkan  Anak dengan  Anak  Korban.  Melalui  putusan  ini,
01087|Majelis  Hakim  menilai  bahwa  menikahkan  Anak dengan  Anak  Korban  yang
01088|masih di bawah umur bukanlah solusi, melainkan bentuk pengabaian terhadap
01089|prinsip  perlindungan  anak  dan  keadilan.  Pernikahan  semacam  itu  justru
01090|berpotensi menimbulkan masalah baru berupa ketidakstabilan psikologis dan
01091|hilangnya kesempatan pendidikan;
01092|Menimbang bahwa mengenai keterangan orang tua Anak bahwa Anak
01093|masih  berusia  muda dan  masih  aktif  bersekolah,  Majelis  Hakim  akan
01094|mempertimbangkan  penjatuhan  pidana  di  LPKA  Kelas  I  Medan,  dimana
01095|berdasarkan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01096|Sistem Peradilan Pidana Anak , LPKA memiliki kewajiban menyelenggarakan
01097|pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lain
01098|kepada Anak. M aka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak
01099|yang tempatnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
01100|Menimbang bahwa di persidangan orang tua Anak Korban (selanjutnya
01101|disebut sebagai “pemohon”) telah mengajukan permohonan restitusi yang pada
01102|Hlm. 30 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01103|
01104|pokoknya pemohon memohon restitusi atas kerugian yang dialami Anak Korban
01105|dengan rincian sebagai berikut:
01106|I. Rincian Kerugian Materiil
01107|No
01108|.
01109|Tanggal/Periode Keterangan Pengeluaran Jumlah (Rp)
01110|1. 27-28  Maret
01111|2026
01112|Pencarian penuh 1 hari sampai
01113|Sopo Butar
01114|300.000,00
01115|2. 06-07 April 2026 Pencarian ke Kabupaten Karo 1.000.000,00
01116|3. 08 April 2026 Biaya  menjemput  Anak  di
01117|Polres
01118|250.000,00
01119|4. 09-16 April 2026 Biaya proses panggilan polisi 600.000
01120|5. 20 April 2026 Biaya  transportasi  untuk
01121|membuat laporan ke sekolah
01122|100.000
01123|6. - Kerugian  biaya  transportasi
01124|sekolah  (Rp15.000 x 20 hari x
01125|10 bulan)
01126|3.000.000
01127|7. - Uang  komiute  sekolah
01128|(Rp60.000 x 10 bulan)
01129|600.000
01130|8. - Pakaian  anak  dan
01131|perlengkapan sekolah
01132|800.000
01133|9. - Biaya anak ke psikiater 500.000
01134|Total kerugian materiil Rp.7.150.000
01135|II. Rincian Kerugian Imateriil
01136|Berdasarkan fakta bahwa anak telah kehilangan kesucian (keperawanan) serta
01137|mengalami trauma psikis yang mendalam, kami memohon pertimbangan atas
01138|kerugian berikut:
01139|1. Kerugian  Fisik:  Bahwa  anak  telah  mengalami  kehilangan
01140|kesucian/keperawanan  akibat  perbuatan  Terdakwa,  yang  mana  hal  ini
01141|merupakan kerugian fisik dan kehormatan yang bersifat permanen dan tidak
01142|dapat dinilai sepenuhnya dengan uang.
01143|2. Dampak  Psikis:  Trauma  berat  yang  memerlukan  pendampingan  psikiater
01144|secara berkelanjutan.
01145|3. Dampak Sosial: Beban moral yang harus ditanggung anak dan keluarga di
01146|lingkungan sosial di masa depan.
01147|Menimbang  bahwa  dalam  mempertimbangkan  permohonan  restitusi
01148|tersebut,  Majelis  Hakim  akan  mengkaji  baik  aspek  formil  maupun  materiil
01149|permohonan restitusi dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung
01150|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01151|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
01152|Hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01153|
01154|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung
01155|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01156|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana,
01157|permohonan restitusi harus memuat:
01158|a. identitas Pemohon;
01159|b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
01160|c. Uraian mengenai tindak pidana;
01161|d. Identitas terdakwa/Termohon;
01162|e. Uraian kerugian yang diderita; dan
01163|f. besaran Restitusi yang diminta.
01164|Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mencermati surat permohonan
01165|restitusi yang pemohon ajukan tidak memuat identitas pemohon, identitas Anak
01166|Korban, uraian mengenai tindak pidana, dan identitas Anak. Sehingga Majelis
01167|Hakim menilai permohonan restitusi yang diajukan pemohon tidak memenuhi
01168|aspek formalitas permohonan restitusi;
01169|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai substansi
01170|restitusi  yang  dimohonkan  oleh  pemohon.  Dalam  proses  pemeriksaan
01171|permohonan restitusi, rincian kerugian materiil dan imateriil yang diajukan oleh
01172|pemohon tidak disertakan dengan bukti dukung atas kerugian yang diderita.
01173|Pemohon mengajukan bukti berupa  Daftar Perincian Rekening Pasien Rawat
01174|Jalan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sidikalang  tanggal  09  April  2026  yang
01175|merupakan bukti biaya yang sudah dikeluarkan pemohon untuk mendapatkan
01176|pemeriksaan  visum  et  repertum.  Namun  setelah  mencermati  permohonan
01177|restitusi yang diajukan pemohon, biaya pemeriksaan  visum et repertum  tidak
01178|termuat dalam rincian kerugian baik materiil maupun imateriil yang diajukan
01179|permohonan restitusi;
01180|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana
01181|permohonan restitusi tidak memenuhi aspek formil serta rincian kerugian yang
01182|tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, maka Majelis Hakim menilai permohonan
01183|restitusi patut ditolak untuk seluruhnya;
01184|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01185|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01186|meringankan Anak;
01187|Keadaan  yang  memberatkan:
01188|- Perbuatan  Anak  berdampak  secara  fisik  dan  berpotensi  menimbulkan
01189|trauma psikologis Anak Korban;
01190|Hlm. 32 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01191|
01192|- Perbuatan Anak menimbulkan penderitaan emosional bagi orang tua Anak
01193|Korban;
01194|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
01195|Keadaan yang meringankan:
01196|- Anak menyesali perbuatannya;
01197|- Anak belum pernah dihukum;
01198|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01199|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01200|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari  pidana penjara untuk
01201|waktu tertentu yang dijatuhkan;
01202|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01203|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01204|berada dalam tahanan;
01205|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01206|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01207|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01208|1) 1 (satu) potong kaos oblong warna putih;
01209|2) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
01210|3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
01211|4) 1 (satu) potong BH berwarna biru
01212|yang telah disita dari  Anak Korban,  namun  dalam persidangan  Anak Korban
01213|menyatakan  tidak  ingin  menerima  kembali  barang  bukti  tersebut.  Selain  itu
01214|Majelis Hakim menilai barang bukti  dikhawatirkan akan menimbulkan trauma
01215|bagi  Anak Korban , sehingga terhadap  barang bukti tersebut  perlu ditetapkan
01216|agar dimusnahkan;
01217|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka  haruslah
01218|dibebani untuk membayar biaya perkara;