01110|menunjuk pada diri  individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana,  lebih
01111|lanjut  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  dengan  memperhatikan  identitas
01112|Terdakwa,  kemudian  keterangan  Saksi-saksi  maupun  keterangan  Terdakwa,
01113|maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah  seorang laki-laki
01114|bernama Safaruddin Als. Bapak Yayan Bin Darman  sebagaimana tersebut di
01115|atas;
01116|Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01117|
01118|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  unsur
01119|barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;
01120|Menimbang,  bahwa  apakah  Terdakwa sebagai  pelaku  tersebut  juga
01121|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dakwaan,  harus  ada  keterkaitan
01122|dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;
01123|b. Percobaan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01124|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01125|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya
01126|unsur-unsur  niat,  adanya  permulaan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya
01127|pelaksanaan  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri.
01128|Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (dolus)
01129|dalam  semua  gradasinya.  Yang  dimaksud  dengan  “permulaan  pelaksanaan
01130|(begin  van  uitvoering)”  menurut  Pompe  adalah  apabila  niat  pelaku  dan
01131|tindakannya  itu  sendiri  menurut  penilaian  yang  wajar  sudah  mendekati
01132|kenyataan  akan  terwujudnya  penyelesaian  kejahatan  itu  dan  menimbulkan
01133|bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan
01134|bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”  adalah  setiap
01135|keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang
01136|menyebabkan tidak sempurna terselesaikan  kejahatan itu;
01137|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
01138|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01139|Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01140|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
01141|wilayah Republik Indonesia;
01142|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-undang Nomor  18
01143|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  pelaksana
01144|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01145|a. Badan;
01146|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01147|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk
01148|kepentingan perusahaan sendiri;
01149| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun
01150|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , setiap pekerja migran
01151|Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
01152|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01153|b. Memiliki kompetensi;
01154|c. Sehat jasmani dan rohani;
01155|Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01156|
01157|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01158|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01159|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor  18
01160|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  untuk  dapat
01161|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01162|dokumen yang meliputi:
01163|a. Surat  keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  telah  menikah
01164|melampirkan fotokopi buku nikah;
01165|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang
01166|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01167|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01168|d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01169|psikologi;
01170|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01171|f. Visa kerja;
01172|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;
01173|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor  18
01174|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01175|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01176|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01177|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01178|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01179|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01180|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01181|bahwa Terdakwa  telah  diperiksa  di tingkat penyidikan  sesuai  dengan  Berita
01182|Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
01183|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  hendak  memberangkatkan  Warga
01184|Negara  Indonesia  ke  Malaysia, namun  hal  tersebut tidak  terlaksana  karena
01185|Warga  Negara  Indonesia  tersebut  terlebih  dahulu  diamankan  oleh  petugas
01186|Kepolisian.
01187|Menimbang,  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak
01188|diberangkatkan  tersebut  yakni  2  (dua)  orang  dewasa  yang  Terdakwa  tidak
01189|ketahui namanya, melainkan Terdakwa hanya mengetahui bahwa ke 2 (dua)
01190|orang dewasa tersebut berasal dari Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi
01191|Selatan.
01192|Menimbang,  bahwa awalnya  salah  seorang  dari  ke  2  (dua)  orang
01193|dewasa tersebut sudah pernah kerja di Malaysia dan pada saat seorang laki-laki
01194|Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01195|
01196|tersebut  kembali  ke  kampung  di  Kabupaten  Enrekang,  Terdakwa  sempat
01197|membantu  membelikan  tiket  kapal,  lalu  pada  bulan  November  tahun  2024
01198|sekitar  pukul  17.00  WITA,  laki-laki  tersebut  menghubungi  Terdakwa  melalui
01199|panggilan  telepon  ke  nomor  Handphone  Terdakwa  untuk  memberitahukan
01200|hendak kembali lagi ke Malaysia bersama dengan seorang keluarganya dan
01201|meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyeberangkan ke Malaysia;
01202|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  baru  menyuruh  Saksi  Latif  untuk
01203|menjemput  ke  2  (dua)  orang  penumpang  tersebut  dan  belum  menentukan
01204|bagaimana cara diberangkatkan, namun biasanya Terdakwa menyuruh Saksi
01205|Latif  menjemput  penumpang  tersebut  di  Pelabuhan  untuk  dibawa  kerumah
01206|Terdakwa, selanjutnya Saksi mencarikan speed tujuan Aji Kuning;
01207|Menimbang, bahwa peran Terdakwa yakni yang berkomunikasi dengan
01208|Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak  berangkat  ke  Malaysia,  sedangkan
01209|peran  Saksi  Latif  membantu  menjemput  di  Pelabuhan  Tunon  Taka  dan
01210|menyeberangkan ke Malaysia melalui Aji Kuning di Sebatik;
01211|Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan memberangkatkan
01212|Warga Negara Indonesia ke Malaysia sejak tahun 2010, kemudian sejak tahun
01213|2020,  Terdakwa  mengenal  Saksi  Latif  dan  menawarkan  kepada  Saksi  Latif
01214|untuk bekerja sama dengan Terdakwa dan sejak itu Saksi Latif yang mengurus
01215|dan memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Malaysia;
01216|Menimbang,  bahwa Terdakwa  meminta  500  RM  (Lima  ratus  ringgit
01217|Malysia) untuk per orangnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 100 RM
01218|(seratus  ringgit  Malaysia),  setelah  itu  Terdakwa  membagikan  keuntungan
01219|tersebut dengan Saksi Latif sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari
01220|pengurusan per orang yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
01221|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dan  Saksi  Latif  menampung  Warga
01222|Negara Indonesia yang akan berangkat ke Negara Malaysia di rumah Terdakwa
01223|di  Jalan  Pembagunan,  Rt.  09,  Kel.  Nunukan  Barat,  Kec.  Nunukan,  Kab.
01224|Nunukan.
01225|Menimbang,  bahwa  Terda kwa  tidak  memiliki  izin  dari  pihak  yang
01226|berwenang dalam hal untuk memberangkatkan orang keluar Negeri;
01227|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa
01228|telah  bertindak  sebagai  orang-perseorangan  yang  mengurus  keberangkatan
01229|Calon  Pekerja  Migran  ke  Malaysia  untuk  bekerja,  tanpa  seizin  pihak  yang
01230|berwenang, namun telah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian, maka
01231|Majelis  Hakim  ber keyakinan unsur  “Percobaan melaksanakan  penempatan
01232|Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01233|
01234|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69 ”  telah
01235|terpenuhi;
01236|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81 Jo. Pasal
01237|69  U ndang-undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01238|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 53 ayat (1) K itab  Undang-
01239|undang  Hukum  Pidana,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01240|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01241|dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01242|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
01243|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01244|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01245|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01246|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu bertanggungjawab,
01247|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01248|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01249|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01250|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01251|dijatuhkan;
01252|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01253|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01254|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01255|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  3  (tiga)  lembar
01256|Boarding Pass/Tiket Kapal Pelni, 1 (satu) buah paspor, Uang tunai Malaysia
01257|450RM  (empat  ratus  lima  puluh  ringgit  Malaysia),  1  (satu)  unit  HP  merk
01258|REALME  RMX3710  Warna  Hitam,  1  (satu)  buah  Sim  Card  dengan  nomor
01259|081347149017, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y27 Warna Hitam dan 1 (satu) buah
01260|Sim  Card dengan nomor  081347741121 , oleh karena  barang  bukti  tersebut
01261|masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Latif Bin Kati,
01262|maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
01263|perkara Terdakwa Latif Bin Kati;
01264|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  keringanan  hukuman  yang
01265|dimohonkan oleh T erdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak
01266|perlu  diberikan  pertimbangan  secara  tersendiri,  namun  cukup  dituangkan  dalam
01267|keadaan-keadaan yang meringankan;
01268|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01269|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01270|yang meringankan Terdakwa;
01271|Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01272|
01273|Keadaan  yang  memberatkan:
01274|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  untuk
01275|melindungi Pekerja Migran Indonesia;
01276|Keadaan yang meringankan:
01277|- Terdakwa belum pernah dipidana;
01278|- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01279|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana ,  maka
01280|sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang  Nomor 8 Tahun
01281|1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula
01282|untuk membayar biaya perkara;
01283|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  bukan  sebagai
01284|pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi
01285|ditujukan  kepada  usaha  untuk  memperbaiki  terpidana  agar  dapat  menjadi
01286|anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah p erilakunya ke jalan
01287|yang lebih baik;
01288|Memperhatikan, Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang
01289|Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang
01290|Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
01291|Tahun 2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  2  Tahun  1986
01292|tentang Peradilan Umum  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
01293|Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2
01294|Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
01295|tentang Hukum Acara Pidana,  Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik
01296|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01297|Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana , serta
01298|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01299|
01300|MENGADILI:
01301|1. Menyatakan  T erdakwa Safaruddin  Als.  Bapak  Yayan  Bin  Darman
01302|tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
01303|pidana  “Orang-perseorangan  melaksanakan  percobaan  penempatan
01304|Pekerja Migran Indonesia ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
01305|Penuntut Umum;
01306|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01307|selama  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan  dan  pidana  denda  sejumlah
01308|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda
01309|tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01310|Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01311|
01312|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01313|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01314|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
01315|5. Memerintahkan barang bukti berupa :
01316|- 3 (tiga) lembar Boarding Pass/Tiket Kapal Pelni;
01317|- 1 (satu) buah paspor;
01318|- Uang tunai Malaysia 450RM (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia)
01319|- 1 (satu) unit HP merk REALME RMX3710 Warna Hitam;
01320|- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081347149017;
01321|- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y27 Warna Hitam;
01322|- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081347741121;
01323|Dikembalikan kepada  Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti  dalam
01324|perkara Terdakwa Latif Bin Kati;
01325|6. Membebankan kepada T erdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
01326|ribu rupiah);
01327|
01328|Rabu
01329|
01330|28 Mei 202 5
01331|
01332|2025
01333|
01334|Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 202 5, oleh  Ayub
01335|Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan  Yudo Prakoso,
01336|S.H.,  LL.M.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam
01337|
01338|Supriyanto, S.H.
01339|
01340|                  Hakim Anggota,                         Hakim Ketua,
01341|                 Daniel Beltzar, S.H.                                             Ayub Diharja, S.H.
01342|          Yudo Prakoso, S.H., LL.M.
01343|Panitera Pengganti,
01344|
01345|Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01346|
01347|                                                          Supriyanto, S.H.