01096|maka dengan demikian Hakim tidak akan menilai perbuatan Para Anak
01097|sebagai  perbuatan  yang  aktif  dan  dinamis,  di  antaranya
01098|memperdagangkan  Narkotika  (menjual),  tetapi  akan  menerapkan
01099|ketentuan  yang  lebih  meringankan  atau  standar  yang  lebih  minimal,
01100|
01101|yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal yang mengatur perbuatan dengan
01102|sifat statis, yaitu hanya memegang atau menyerahkan Paket Narkotika
01103|Golongan I jenis Ganja  tersebut. Penerapan  hal ini  penting  sebagai
01104|prinsip  kepentingan  yang  terbaik  bagi  Para  Anak,  sehingga  dengan
01105|demikian perbuatan membawa paket-paket Narkotika Golongan I jenis
01106|Ganja  dengan  tujuan  mengalihkan  paket  kepada  orang  lain  dengan
01107|memperoleh  keuntungan  memenuhi  pengertian  “menyerahkan”
01108|sebagaimana pertimbangan di atas;
01109|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
01110|apakah perbuatan Anak menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
01111|merupakan perbuatan dengan hak atau justru sebaliknya merupakan
01112|perbuatan tanpa hak;
01113|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”tanpa hak”  yaitu
01114|perbuatan  pelaku  merupakan  perbuatan  tanpa  wewenang,  karena
01115|pelaku  tidak  memiliki  profil  diri  yang  patut  untuk  melakukan  suatu
01116|perbuatan tertentu, atau dalam kondisi tidak berwenang tersebut pelaku
01117|tidak  memperoleh  pengesahan  secara  tertulis  atas  perbuatannya
01118|tersebut dari pejabat yang berwenang, apakah berupa izin, dokumen,
01119|surat keterangan atau hal-hal lain yang menjadi dasar perbuatannya,
01120|sehingga perbuatan pelaku tersebut tidak sah;
01121|Menimbang bahwa  berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-
01122|undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
01123|yang  dapat  memperoleh,  menyimpan  dan  menggunakan  Narkotika
01124|untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)  hanyalah
01125|lembaga  ilmu  pengetahuan  yang  berupa  lembaga  pendidikan,
01126|pelatihan,  penelitian  dan  pengembangan  yang  diselenggarakan  oleh
01127|pemerintah atau swasta dengan izin Menteri Kesehatan;
01128|Menimbang bahwa  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-
01129|undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
01130|Narkotika  Golongan  I  hanya  dapat  digunakan  dengan persetujuan
01131|Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;
01132|Menimbang bahwa  Para Anak masih pada usia sekolah dan
01133|tidak dalam kapasitas  untuk  memegang  atau membawa  paket-paket
01134|Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, padahal hanya orang yang
01135|bergerak dalam ruang lingkup pengembangan ilmu pengetahuan dan
01136|teknologi  yang  dapat  melakukan  hal  tersebut  dan  untuk  keperluan
01137|tertentu saja, sehingga secara profil  Para  Anak bukanlah orang yang
01138|
01139|berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut
01140|di atas, selanjutnya dalam kondisi tidak berkapasitas tersebut ternyata
01141|Para  Anak  tidak  dapat  menunjukkan  izin  untuk  melakukan  kegiatan
01142|yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja, padahal
01143|sabu  tersebut  merupakan  barang  yang  terbatas,  terlarang  dan
01144|berbahaya,  apalagi  untuk  Anak-Anak,  sehingga  dengan  demikian
01145|perbuatan Para Anak menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja
01146|tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah;
01147|Menimbang  bahwa  oleh  karena  masing-masing  Anak  tidak
01148|memiliki  wewenang  dalam  memegang  atau  membawa  Narkotika
01149|Golongan I jenis Ganja tersebut untuk kepentingan peralihan kepada
01150|orang lain, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”
01151|sesuai pertimbangan Hakim di atas;
01152|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
01153|Hakim  di  atas,  unsur  “secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum
01154|menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi
01155|perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika
01156|Golongan I dalam bentuk tanaman ”  telah  dipenuhi dalam perbuatan
01157|Para Anak;
01158|ad. 3 Unsur ”turut serta melakukan Tindak Pidana”
01159|Menimbang,  bahwa unsur  di  atas  merupakan  salah  satu
01160|penerapan  konsep  deelneming (penyertaan)  dalam  suatu  perbuatan
01161|pidana, yaitu orang yang turut serta melakukan ( mede pleger ) dengan
01162|pengertian  “turut  serta  melakukan  perbuatan”,  menunjukkan  adanya
01163|kerjasama  sedemikian  rupa,  apakah  secara  fisik  atau  secara  psikis,
01164|antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang
01165|dilarang  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan,  kerjasama  mana
01166|harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa
01167|mereka  bekerja  sama,  atau  dapat  pula  disebut melakukan  perbuatan
01168|secara bersama-sama;
01169|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  muncul
01170|dipersidangan  bahwa  peran  peran  Anak  2  dalam  perkara  ini  adalah
01171|hanya menemani Anak 1 untuk mengantarkan Ganja kepada Bang Fadil
01172|namun sejak awal Anak 2 sudah mengetahui tujuan  Anak 1  yang akan
01173|mengantarkan ganja kepada Bang Fadil (DPO) dan keuntungan yang
01174|diperoleh oleh Anak 1 adalah uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu
01175|
01176|rupiah) dan Para Anak mengambil sedikit ganja tersebut untuk Para Anak
01177|gunakan;
01178|Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim memandang
01179|telah  terdapat  kesepakatan  antara  Para  Anak  untuk  mengantarkan
01180|narkotika jenis ganja tersebut kepada Bang Fadil (DPO);
01181|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut
01182|di atas, Hakim berpendapat bahwa Unsur huruf c “turut serta melakukan
01183|Tindak Pidana” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Para Anak;
01184|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 ayat (1)
01185|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.
01186|Pasal 20 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
01187|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana jo. Undang-Undang  Republik
01188|Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana jo. Undang-
01189|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak  telah terpenuhi,
01190|maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01191|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  primair
01192|Penuntut Umum;
01193|Menimbang  bahwa  selama  dalam  persidangan  perkara  ini  Hakim
01194|senantiasa  menanyakan  kondisi  kesehatan  Para  Anak  setiap  akan  memulai
01195|agenda  persidangan  serta  mengingatkan  kepada  Para  Anak  untuk
01196|memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selanjutnya selama
01197|proses  persidangan  ini  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  tertentu  yang
01198|menunjukkan  ketidakmampuan  ( onbekwaam)  masing-masing  Anak  untuk
01199|mengikuti  persidangan  baik  secara  jasmani  maupun  rohani,  di  samping  itu
01200|masing-masing  Anak  dapat  berkomunikasi  dengan  baik  selama  proses
01201|persidangan  dan  dapat  menyatakan  kehendaknya  dengan  baik,  menjawab
01202|pertanyaan Hakim dengan lancar, serta selalu dalam keadaan sehat jasmani
01203|dan  rohani,  sehingga  dalam  hal  ini  masing-masing  Anak  tersebut  memiliki
01204|kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;
01205|Menimbang bahwa selama persidangan ini Hakim tidak menemukan
01206|situasi atau kondisi di luar kehendak masing-masing Anak dalam melakukan
01207|perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang terjadi murni merupakan suatu
01208|niat  (mens  rea/intent)  dari  masing-masing  Anak.  Para  Anak  mengetahui
01209|perbuatan berkaitan dengan Narkotika sebagai perbuatan terlarang, selanjutnya
01210|seluruh  rangkaian  fakta  mulai  dari  kerja  sama  untuk  membawa  Narkotika
01211|sampai dengan posisi salah satu Anak menguasai ganja di sekolah, walaupun
01212|awalnya merupakan suruhan dari seseorang yang menurut Para Anak adalah
01213|
01214|teman  usia  sebaya,  namun  Anak-anak  mengerjakan  hal  tersebut  tanpa
01215|paksaan, tekanan atau pengaruh dari teman tersebut, bahkan secara sadar
01216|berkehendak  untuk  mengambil  keuntungan  dari  perbuatan  tersebut.  Selama
01217|persidangan  perkara  ini,  baik  Saksi-saksi  maupun  Para  Anak  tidak  pernah
01218|menyatakan  adanya  sebab-sebab  lain  di  luar  kemampuan  Anak  sebagai
01219|manusia,  atau  pihak-pihak  lain  yang  mempengaruhi,  menekan  atau
01220|memanfaatkan posisi lemah Para Anak guna mewujudkan terjadinya perbuatan
01221|menguasai  Narkotika  untuk  kepentingan  orang  lain  tersebut,  atau  dengan
01222|kalimat  lain  tidak  ada  keadaan  yang  memaksa  masing-masing  Anak  untuk
01223|melakukan perbuatan tersebut, yang murni merupakan keinginannya sendiri.
01224|Dalam hal ini juga masing-masing Anak menyatakan keinginan dan kehendak
01225|masing-masing  sewaktu  menguasai  Narkotika  tersebut  adalah  untuk
01226|kepentingan diserahkan kepada orang lain, yang seluruhnya murni berdasarkan
01227|keterangan Para Anak sendiri;
01228|Menimbang,  bahwa  merujuk  pada  ajaran  kesalahan  dalam  tindak
01229|pidana, maka sesuatu yang dilakukan oleh masing-masing Anak tersebut ( actus
01230|reus)  adalah  berdasarkan  niat  dan  kehendak  pribadi  (mens  rea),  sehingga
01231|terdapat hubungan  antara  kehendak pribadi dengan  perbuatan  yang terjadi.
01232|Dengan demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi Anak
01233|tetap harus bertanggung jawab;
01234|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  perkara  ini  Hakim  tidak
01235|menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Anak,
01236|maupun alasan pembenar , yang dapat menghapuskan  sifat melawan hukum
01237|perbuatan Anak tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di
01238|luar diri Anak yang dapat menghapus  pertanggungjawaban Anak atas tindak
01239|pidana tersebut di atas , selanjutnya dalam konteks peradilan anak, maka anak
01240|dalam usia tertentu (12 (dua belas) s/d. di bawah 18 (delapan belas) tahun)
01241|sudah bisa bertanggung jawab secara mandiri ketika melakukan suatu tindak
01242|pidana. Dengan demikian Anak harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak
01243|pidana sebagaimana dakwaan tersebut;
01244|Menimbang  bahwa  karena Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan
01245|meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak
01246|pidana tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal
01247|tersebut;
01248|Menimbang  bahwa  karena  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan
01249|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  ketentuan  Pasal
01250|114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
01251|
01252|Narkotika  jo. Pasal 20 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
01253|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  jo. Undang-Undang
01254|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana jo.
01255|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak , maka
01256|Hakim  seyogyanya menjatuhkan  pidana  penjara  dan  pidana  denda  secara
01257|kumulatif  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  tersebut,  namun  oleh  karena
01258|berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3)  Undang-undang Republik Indonesia
01259|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pidana
01260|kumulatif berupa penjara dan denda bagi orang dewasa diganti dengan pidana
01261|kumulatif berupa penjara dan pelatihan kerja, maka Majelis akan menjatuhkan
01262|pidana penjara dan pidana pelatihan kerja bagi masing-masing Anak tersebut;
01263|Menimbang  bahwa  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  tersebut
01264|sebagai sarana terakhir ( ultimum remedium ) karena tindak pidana Narkotika
01265|merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime),  khususnya
01266|peralihan Narkotika kepada orang lain, terlebih khusus bagi anak-anak yang
01267|sebaya atau lebih muda bagi Para Anak, yang akan merusak perkembangan
01268|hidup masyarakat tersebut. Walaupun begitu, penjatuhan pidana penjara  bukan
01269|semata-mata sebagai sarana pembalasan dan efek jera (deterrent effect) bagi
01270|masing-masing Anak, melainka n untuk  mendidik masing-masing  Anak  supaya
01271|memahami  segala  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  Narkotika  sebagai
01272|perbuatan terlarang dan berbahaya , serta tidak mengulangi kembali perbuatan
01273|tersebut. P idana penjara melalui proses pembinaan di  Lembaga Pembinaan
01274|Khusus Anak (LPKA) merupakan cara yang baik untuk masing-masing Anak
01275|agar  merenungkan perbuatan tersebut ,  menjauhi segala hal berkaitan dengan
01276|Narkotika, tidak  berurusan  dan  menyentuh  lagi  barang  bernama  Narkotika,
01277|terlebih lagi melakukan transaksi peredaran dan perdagangan gelap Narkotika
01278|tersebut. Proses pembinaan ini  juga menjadi sarana persiapan bagi Anak agar
01279|dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, baik berinteraksi dan menerima
01280|kasih sayang dari Wali,  melanjutkan pendidikan,  serta  bergaul dengan teman
01281|sebaya secara positif . Penjatuhan pidana  terhadap Anak tersebut juga  untuk
01282|melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika,  mencegah  orang dewasa dan
01283|anak-anak lainnya  melakukan perbuatan yang sama atau enggan mengulangi
01284|perbuatan  yang  sama dengan  Para  Anak,  sebab  hukum  tetap  menjalankan
01285|fungsinya sebagai sarana ketertiban;
01286|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01287|Kemasyarakatan  atas  nama  Anak  I  dan  Anak  II  tersebut,  Pembimbing
01288|kemasyarakatan  merekomendasikan  agar  masing-masing  Anak  dipidana
01289|
01290|dengan  pidana  penjara  yang  seringan-ringannya  dan  melakukan  pelatihan
01291|kerja;
01292|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja oleh Hakim juga
01293|merupakan cara yang baik agar masing-masing Anak memperoleh keterampilan
01294|dan  bekal  yang  cukup  demi  pengembangan  kompetensi  diri  masing-masing
01295|sesuai usia dan tumbuh kembangnya, sebelum kembali menjalani aktivitasnya
01296|sehari-hari di masyarakat, yang akan mengajarkan kepada masing-masing Anak
01297|hal-hal  yang  baik  dan  berguna  untuk  dirinya  ke  depan,  sehingga  proses
01298|penegakan hukum terhadap Para Anak tersebut bukan sesuatu yang selesai
01299|begitu saja, sebab selain membina juga memperbaiki Para Anak, mencarikan
01300|jalan terbaik untuk pendewasaan Para Anak, menumbuhkan tanggung jawab
01301|Para Anak, dengan tetap mengusahakan kepentingan yang terbaik bagi Para
01302|Anak tersebut;
01303|Menimbang,  bahwa  d engan  memerhatikan seluruh  pertimbangan
01304|penjatuhan  pidana  di  atas  dan  mempertimbangkan  pula aspek  filosofis,
01305|sosiologis, yuridis dan pedagogis bagi masing-masing Anak  dalam penanganan
01306|perkara ini, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja
01307|yang sepadan bagi masing-masing Anak, yang untuk lamanya pidana penjara
01308|dan pidana pelatihan kerja tersebut seluruhnya akan ditentukan oleh Hakim
01309|dalam amar putusan ini;
01310|Menimbang  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  masing-
01311|masing Anak, maka Hakim harus memperhatikan dengan saksama keadaan
01312|pribadi  Anak  dalam  melakukan  suatu  perbuatan,  berat  ringannya  perbuatan
01313|yang dilakukan oleh masing-masing Anak, serta harapan bagi masing-masing
01314|Anak  di  masa  depan,  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan,  kemanusiaan,
01315|perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dengan tidak
01316|melupakan kepentingan yang terbaik bagi masing-masing Anak tersebut ( vide
01317|Pasal  8  ayat  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009
01318|tentag Kekuasaan Kehakiman jis. Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia
01319|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Surat Edaran
01320|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2000  tentang
01321|Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya);
01322|Menimbang  bahwa  perbuatan  Anak  tersebut  merupakan  perbuatan
01323|yang  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam  pemberantasan
01324|narkotika,  sebab pemerintah  memb erikan  perhatian  khusus  terhadap  hal
01325|tersebut oleh karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa
01326|(extraordinary crime) dan narkotika sendiri merupakan barang berbahaya yang
01327|
01328|dapat  merusak  generasi  penerus  bangsa,  terlebih  khusus  generasi  muda
01329|bahkan anak-anak . Hakim memandang seluruh hal tersebut sebagai keadaan
01330|yang memberatkan bagi Para Anak;
01331|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  Para  Anak  melalui  Penasihat
01332|Hukum Para Anak telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan
01333|alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi , masih memiliki
01334|minat untuk melanjutkan pendidikan, serta membantu orang tua dalam bekerja
01335|sehari-hari,  di  samping  itu  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01336|Kemasyarakatan  para  Anak  masih  sadar  bahwa  pendidikan  merupakan  hal
01337|yang  penting  bagi  diri  pribadi  dan  masih  memiliki  minat  untuk  melanjutkan
01338|pendidikan;
01339|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  alasan  pendidikan,  Hakim
01340|berpendapat pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk mengembangkan
01341|cara berpikir anak serta mengawal proses tumbuh kembang masing-masing
01342|anak.  Walaupun  masing-masing  Anak  telah  beranjak  dewasa  dan  sudah
01343|memahami  bagaimana  menjalani  kehidupan  dengan  bekerja  membantu
01344|orangtua,  namun  pendidikan  tersebut  tetaplah  penting  sebagai  sarana
01345|perkembangan  kehidupan  anak  dan  mengajarkan  hal-hal  yang  bermanfaat
01346|ketika masing-masing Anak masuk usia dewasa. Melalui putusan ini, Hakim juga
01347|mengingatkan kepada Para Anak agar memperbaiki kelakuan sehari-hari dalam
01348|menjalankan  proses  pendidikan,  disiplin  serta  memiliki  kesadaran  untuk
01349|melakukan  hal  baik  tanpa  paksaan.  Hakim  mempertimbangkan  harapan
01350|tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Anak;
01351|Menimbang bahwa dalam perkara ini pejabat yang berwenang di setiap
01352|tingkat pemeriksaan telah memerintahkan atau menetapkan penangkapan  dan
01353|penahanan yang sah bagi masing-masing Anak, sehingga Hakim menetapkan
01354|agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari
01355|pidana penjara yang dijatuhkan;
01356|Menimbang bahwa karena masing-masing Anak masih berada dalam
01357|Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan penahanan terhadap Anak
01358|di LPAS tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka Hakim menetapkan
01359|agar Anak tetap berada dalam tahanan;
01360|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) paket berisi
01361|ranting daun dan biji narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 2 (dua)
01362|lembar kertas nasi warna coklat dengan berat Bruto: 31,32 (tiga satu koma tiga
01363|dua) gram dan berat Netto: 14,43 (satu empat koma empat tiga) gram dan 1
01364|(satu)  bungkus  Kertas  Sigaret  merk  ROYO,  merupakan  benda-benda  yang
01365|
01366|berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Para Anak  maka
01367|perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01368|Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit
01369|Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor IMEI: 352907117761668
01370|dan  IMEI2:  352907117760165,  merupakan  benda-benda  yang  berhubungan
01371|langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Para Anak  oleh karena masih
01372|memiliki nilai ekonomis  maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas
01373|untuk negara;
01374|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda
01375|motor Yamaha Aerox warna Silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka:
01376|MH3SG6420RJ099185  dan  Nomor  Mesin:  G3P4E-0279789,  oleh  karena  di
01377|persidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Marshal