01001|Saksi dan Terdakwa;
01002|- Bahwa  Saksi  menjanjikan  akan  memberangkatkan  Saksi  Muhammad
01003|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim sebagai pelancong dengan VISA
01004|Wisata;
01005|KM A
01006|1
01007|A
01008|2
01009|Paraf
01010|
01011|- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum mengembalikan uang milik
01012|Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim yang telah
01013|Saksi terima dari Terdakwa;
01014|Terhadap  keterangan  Saksi  4,  Terdakwa menyatakan  benar  dan  tidak
01015|
01016|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01017|berikut:
01018|1. Ahli Pradiptha Himawan Putra, S.H., M.H.  dibawah sumpah memberikan
01019|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01020|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
01021|a. Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan Lekong; 
01022|b. Tahun 2013 Tamat dan Lulus Pendidikan MTsN Model Selong;
01023|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong;
01024|d. Tahun  2020  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  S1  Hukum  pada
01025|Universitas Mataram;
01026|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum
01027|Universitas Mataram;
01028|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah:
01029|a. RS Metro Medika: (2019-2021) Legal Consultant;
01030|b. RSUD  Provinsi  NTB:  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan  dan
01031|Pengembangan Bidang PPK ( Pengembangan Pemasaran dan
01032|Kemitraan); 
01033|c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB: (2022-2023)
01034|Fungsional Pengantar Kerja;
01035|d. Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  pada  Dinas
01036|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTB  sampai  dengan
01037|sekarang;
01038|- Bahwa  ahli  ditunjuk oleh  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01039|Prov. NTB untuk  menjadi Ahli dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh
01040|pihak Penyidik dari Kepolisian terkait dugaan tindak pidana Perdagangan
01041|orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia Un Prosedural.
01042|- Bahwa  pada  saat  terjadinya  peristiwa  ini,  Pemerintah  Indonesia  Cq.
01043|Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia belum
01044|melakukan  MoU  ataupun  kerjasama  dengan  Pemerintah  Negara
01045|KM A
01046|1
01047|A
01048|2
01049|Paraf
01050|
01051|Australia  terkait  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  serta
01052|berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
01053|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  penempatan  secara
01054|orang-perorangan tidak diperbolehkan.
01055|- Bahwa  alur p erekrutan dan penempatan yang dilakukan  tersebut  tidak
01056|sesuai  dengan  prosedur penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01057|dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01058|Pelindungan  PMI  Pasal  69  yang  menyatakan  bahwa  Orang
01059|Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01060|Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan  orang  perseorangan  yang
01061|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01062|dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama
01063|10  (sepuluh)  tahun  dengan  denda  paling  banyak  Rp.
01064|15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah).
01065|- Bahwa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  Undang-Undang
01066|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01067|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  orang  perseorangan  dilarang
01068|melaksanakan  penempatan  pekerja  mingran  Indonesia,  orang
01069|perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01070|yang  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menempatkan pekerja  migran
01071|Indonesi jadi jelas sekali Orang perseorangan tidak dapat melakukan
01072|kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia). Adapun
01073|yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan  atau  penempatan  terhadap
01074|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Perusahaan  yang  memiliki  Badan
01075|Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja
01076|Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
01077|Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja MIgran Indonesia (BP2MI).
01078|Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
01079|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01080|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun
01081|2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01082|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  10  Tahun  2019  tentang
01083|Pemberian Ijin Pelaksanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  dan
01084|Permenaker.
01085|KM A
01086|1
01087|A
01088|2
01089|Paraf
01090|
01091|- Bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
01092|Migran Indonesia ke luar negeri adalah: 
01093|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01094|Govermen (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
01095|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
01096|dan BP2MI. 
01097|b. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01098|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01099|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan
01100|Republik Indonesia.
01101|c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan Yang akan bekerja di negara
01102|tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan :  
01103|- Telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum; 
01104|- bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum; 
01105|- tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor;
01106|- dilarang  bekerja  pada  pemberi  kerja  perseorangan  atau  sektor
01107|domestic. (Pasal 34  permenaker RI No. 9 Tahun 2019 ).
01108|- Bahwa  Prosedur  dan  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
01109|Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01110|Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut: 
01111| Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
01112|memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja,
01113|Jenis  pekerjaan,  Sistem  penggajian,  Sistem  pekerjaan,  Identitas
01114|pengguna Job Order (JO).  
01115| Job  Order  (JO)  dikeluarkan  oleh  KBRI Negara  Penempatan  yang
01116|dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
01117|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Mengajukan secara
01118|online  ke BP2MI untuk  menerbitkan  Surat Ijin  Perekrutan  Pekerja
01119|Migran (SIP2MI) tersebut.
01120| Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI), maka
01121|P3MI Baik  Kantor  Pusat  yang  berdomisili  di  NTB  Maupun  Kantor
01122|cabang menghubungi disnaker Kab/Kota untuk melaporkan adanya
01123|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan
01124|selanjutnya  bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan  sosialisasi,
01125|KM A
01126|1
01127|A
01128|2
01129|Paraf
01130|
01131|Rekrutmen dan Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat
01132|sesuai ketentuan Negara Penempatan.
01133| Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), maka
01134|pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01135|(P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga Kerja dan
01136|Transmigrasi Kab/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja Migran
01137|Indonesia. 
01138| Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
01139|yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,Kartu  Keluarga,  Ijin  Keluarga
01140|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
01141|wawancara.  proses  selanjutnya  adalah  dibuatkan   Berita   Acara
01142|Serah   Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01143|Indonesia  (P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01144|(CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01145|dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor.
01146| Proses  selanjutnya  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan
01147|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  mengajukan  Surat  Pengantar
01148|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01149|Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01150|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01151|dilakukan proses oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja
01152|Migran Indonesia (P3MI).
01153|- Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01154|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01155|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01156|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Persyaratan yang harus
01157|dipenuhi  oleh  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  Luar
01158|Negeri adalah sebagai berikut: 
01159| Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 
01160| Memiliki Kompetensi; 
01161| Sehat jasmani dan Rohani; 
01162| Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; 
01163| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan: 
01164|- Paspor;
01165|KM A
01166|1
01167|A
01168|2
01169|Paraf
01170|
01171|- Visa Kerja;
01172|- Asuransi (BPJS); 
01173|- Medical Report; 
01174|- Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi
01175|Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
01176|SISKOTKLN  adalah  sistem  online  pelayanan  administrasi
01177|penempatan PMI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh
01178|stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur  dalam  Pasal  5  dan
01179|Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
01180|Migran Indonesia seperti: 
01181|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah; 
01182|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01183|oleh kepala desa; 
01184|- Sertifikat Kompetensi Kerja; 
01185|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01186|kesehatan dan psikologi; 
01187|- Perjanjian Kerja; 
01188|- Perjanjian Penempatan.
01189|- Bahwa  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memiliki data-
01190|data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Kantor  Cabang
01191|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
01192|Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
01193|- Bahwa sampai saat ini, belum ada Perusahaan Pelaksana Penempatan
01194|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Job Order atau Surat Izin
01195|Perekrutan Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI) di Provinsi NTB  pada
01196|tujuan negara  penempatan ke  Austalia  sebab, berdasarkan Pasal 31
01197|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  Tentang
01198|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  termasuk  dalam
01199|negara  penempatan  1).  Mempunyai  Peraturan  PerUndang-Undangan
01200|yang  melindungi  Tenaga  Kerja  Asing,  2).  Telah  Memiliki  Perjanjian
01201|Tertulis antara Pemerintah Negara tujuan penempatan dan Pemerintah
01202|Republik Indonesia dan 3). Memiliki Sistem Jaminan Sosial atau asuransi
01203|yang melindungi Pekerja Asing. 
01204|KM A
01205|1
01206|A
01207|2
01208|Paraf
01209|
01210|- Namun dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI Nomor
01211|555 Tahun 2023 Tanggal 6 Oktober 2023 Tentang Biaya Penempatan
01212|Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI kepada Pember
01213|Kerja Berbadan Hukum di Negara Australia, maka diperbolehkan adanya
01214|Penempatan  PMI  melalui  Skema  P to  P (P3MI)  khusus  pada  sektor
01215|tertentu (Chef, Motor Mekanik, Cooks, Welder, Metal Fabricator, dan
01216|Cabinet Markers). Tidak diperkenankan melalui orang-perorangan.
01217|- Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang
01218|Pelaksanaan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Padal  Pasal  1
01219|angka 1 yang dimaksud dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01220|adalah Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada CPMI dan/atau PMI
01221|dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan  setelah  bekerja
01222|melalui skema:
01223|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01224|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang,
01225|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01226|Kementerian / Pusat dan BP2MI. 
01227|b. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01228|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01229|(P3MI)  yang  sudah  memiliki  izin  dari  Kementerian
01230|Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 
01231|c. Secara  Mandiri.  Yang  dimaksud  mandiri  disini  adalah  Calon
01232|Pekerja Migran Indonesia(CPMI) dipanggil secara langsung oleh
01233|pihak pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes RI dan
01234|memiliki Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI
01235|pada Negara Pengguna pada sektor Formal. 
01236|2. Ahli  Dr.  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H., dibawah  sumpah  memberikan
01237|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01238|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
01239|a. Tahun 1988 tamat pendidikan SDN Dasabah VI Bondowoso, Jawa
01240|Timur;
01241|b. Tahun  1991  tamat  Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMPN  1  di
01242|Bondowoso, Jawa Timur;
01243|KM A
01244|1
01245|A
01246|2
01247|Paraf
01248|
01249|c. Tahun 1994 tamat Sekolah Menengah Atas di SMAN Tenggarang
01250|di Bondowoso, Jawa Timur;
01251|d. Tahun 1999 tamat S-1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember;
01252|e. Tahun  2008  tamat  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Sistem
01253|Peradilan Pidana FH Universitas Diponegoro Semarang;
01254|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah:
01255|a. Tahun 2001-2016 diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum
01256|Universitas Jember;
01257|b. Tahun 2008 – 2015 menjadi Ketua Pusat Kajian Perempuan dan
01258|Anak FH Universitas Jember;
01259|c. Tahun 2016 menjadi Dosen di FH Universitas Mataram;
01260|d. Tahun 2017 – 2018 menjadi sekretaris Laboratorium Hukum FH
01261|Universitas Mataram;
01262|e. Tahun 2018 – sekarang menjadi ketua Laboratorium Hukum FH
01263|Universitas Mataram;
01264|f. Tahun 2020 – sekarang menjadi sekertaris bagian hukum pidana
01265|FH Universitas Mataram;
01266|- Bahwa ahli pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara:
01267|a. Perkara penganiayaan anak dan pembunuhan bayi;
01268|b. Perkara perdagangan orang sebagai ahli hukum pidana;
01269|c. Perkara pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk kawin
01270|lagi;
01271|- Bahwa ahli ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram
01272|dengan surat tugas No.: 4750/UN18.F3/PT/2024 tanggal 15 Juli 2024.
01273|untuk  menjadi Ahli  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak
01274|Penyidik  dari  Kepolisian terkait  dugaan  tindak  pidana  Perdagangan
01275|orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia Un Prosedural.
01276|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2007  tentang
01277|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa:
01278|Pasal  1  ayat  (1):  Perdagangan  Orang adalah  tindakan  perektrutan
01279|pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan
01280|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan
01281|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01282|penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01283|KM A
01284|1
01285|A
01286|2
01287|Paraf
01288|
01289|memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
01290|lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  Negara  maupun  antar
01291|Negara, untuk tujuan ekploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
01292|Pasal 1 ayat (2):  Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah setiap
01293|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak
01294|pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01295|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
01296|- Adapun  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO)  ada  3(tiga)
01297|yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi, hal tersebut
01298|dapat dijelaskan sebagai berikut:
01299|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01300|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang. 
01301|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01302|Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan
01303|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
01304|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01305|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
01306|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
01307|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja
01308|atau  pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa
01309|perbudakan, Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan fisik seksual,
01310|Organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan
01311|atau  mentrasplantasi  organ  dan  atau  jaringan  tubuh  atau
01312|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak
01313|lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiel  maupun
01314|immaterial.
01315|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah: 
01316|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
01317|Tahun  2007  “Dalam  ketentuan  ini,  kata  “UNTUK  TUJUAN”
01318|sebelum  frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan
01319|bahwa tindak pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil,
01320|yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang CUKUP dengan
01321|terpenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan,
01322|KM A
01323|1
01324|A
01325|2