00906|berangkat  ke  Negara  Malaysia  yang  dimiliki  hanya  KTP  dan  tidak  ada
00907|memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara
00908|Malaysia menjadi Pekerja Migran Indonesia.
00909|- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
00910|Indonesia  (SIP2MI)  yang  resmi  atau  sah  dari  Pemerintah  Republik
00911|Indonesia pada saat tersangka mengurus keberangkatan ke 3 (tiga) orang
00912|Pekerja Migran Indonesia illegal atas nama saksi  HASAN,  saksi AHMAD
00913|DANI dan saksi MUHAMMAD YASIR ke negara Malaysia tersebut dan tidak
00914|ada memiliki Dokumen perjalanan keluar Negeri serta tidak ada memiliki
00915|Kompetensi untuk bekerja diluar Negeri yaitu berupa sertifikat keterampilan
00916|dan tidak pernah mengikuti pelatihan yang sah dari lembaga pelatihan dan
00917|Keuntungan  terdakwa  dapat  dalam  pengiriman  3  (tiga)  orang  Pekerja
00918|Migran  Indonesia  illegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia
00919|tersebut sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
00920|- Bahwa  benar,  terdakwa  menerangkan Terdakwa  menuju  ke  Penginapan
00921|Polewali  II  bersama  dengan  saksi  MUHAMMAD  YASRI  untuk  menemui
00922|saksi  HASAN  dan  saksi  AHMAD  DANI  untuk  mengambil  uang
00923|keberangkatan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),kemudian
00924|sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sampai di Penginapan Polewali
00925|II terdakwa menghubungi kembali saksi HASAN namun tidak diangkat dan
00926|ternyata saksi HASAN dan saksi AHMAD DANI sudah turun dari kamar
00927|yang  berada  di  lantai  dua  dan  bertemu  dengan  terdakwa  untuk
00928|menyerahkan uang keberangkatan ke Negara malaysia di Halaman Parkir
00929|Penginapan  Polewali  II  Batam,  Kelurahan  Lubuk  Baja  Kota,  Kecamatan
00930|Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau .
00931|
00932|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis Hakim  akan
00933|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
00934|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00935|kepadanya;
00936|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00937|dengan dakwaan yang berbentuk  gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan
00938|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00939|alternatif ke dua dengan  terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan prim air
00940|
00941|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik
00942|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00943|Indonesia sebagaimana diubah dengan  UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang
00944|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
00945|2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  yang  unsur-unsurnya
00946|adalah sebagai berikut :
00947|1. Unsur orang perseorangan;
00948|2. Unsur ”Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00949|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00950|mempertimbangkan sebagai berikut:
00951|Ad.1 Unsur “orang perseorangan”
00952|Menimbang,  bahwa  kata  “setiap  orang”  menurut  doktrin  hukum  pidana
00953|bukanlah  unsur  melainkan  subyek  dari  suatu  tindak  pidana,  tetapi  penting
00954|dibuktikan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  orang  (error  in  persona)
00955|dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek
00956|hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu
00957|tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh
00958|Penuntut Umum
00959|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” sebagaimana
00960|ditentukan  dalam  pasal  1  butir  1 9 Undang-undang  Nomor  18 tahun  20 17
00961|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan atau
00962|korporasi ;
00963|Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398
00964|K/Pid/1994  Tanggal  30  Juni  1995  pengertian  “setiap  orang”  disamakan
00965|pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang
00966|siapa“ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek
00967|hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya,
00968|sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan
00969|kepersidangan  sebagai  terdakwa  karena  didakwa  melakukan  tindak  pidana.
00970|Syarat  untuk  dapat  dipidananya  seseorang  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana
00971|adalah  adanya  unsur  kesalahan  dan  pertanggung  jawaban.  Untuk  dapat
00972|dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut
00973|haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar,
00974|pemaaf maupuan penghapus pidana ;
00975|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  44  Kitab  Undang-Undang
00976|Hukum Pidana menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dirumuskan
00977|
00978|secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan untuk
00979|bertanggung  jawab  dan  apabila  terdapat  keraguan  atas  kemampuan
00980|bertanggungjawabnya  maka  ketidakmampuan  bertanggungjawabnya  akan
00981|dibuktikan;
00982|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  dipersidangan  Majelis
00983|Hakim  tidak  memperoleh  sedikitpun  keraguan  akan  kemampuan
00984|bertanggungjawab  dari  Terdakwa,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
00985|bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;
00986|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mendakwa  Terdakwa
00987|melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan
00988|Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan
00989|tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,
00990|sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat
00991|mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  dengan  demikian  yang  dimaksud
00992|setiap orang tersebut adalah Terdakwa SATRIAWAN ZAEN Als AWANG Bin
00993|Alm. ZAENAL, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
00994|“Setiap orang” telah terpenuhi;
00995|Ad.2 Unsur  ” Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00996|Indonesia”;
00997|Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih
00998|dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :
00999|- Bahwa yang  dimaksud  dengan  “dilarang”  menurut  ketentuan  Undang-
01000|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
01001|ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan
01002|disertai sanksi/ancaman berupa  pidana tertentu  bagi  barang siapa yang
01003|melanggar  larangan  tersebut,  tanpa  memandang  perbuatan  tersebut
01004|disengaja ataupun tidak ;
01005|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia adalah  setiap
01006|Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
01007|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01008|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  Majelis
01009|Hakim  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan
01010|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia ”  adalah  larangan  untuk  melakukan
01011|kegiatan  penempatan  Warga Negara Indonesia yang  akan, sedang atau telah
01012|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01013|Indonesia ;
01014|
01015|Menimbang,  bahwa  menurut  majelis  hakim  yang  dimaksud  dengan
01016|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  adalah  suatu  proses
01017|perbuatan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada penyediaan sarana prasarana,
01018|menerima pembayaran, atau mengirimkan pekerja migran Indonesia;
01019|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01020|menurut ketentuan pasal 1 angka 2 U ndang-Undang No mor 18 Tahun 2017
01021|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara
01022|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
01023|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia,
01024|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  5  Setiap  Pekerja  Migran  Indonesia
01025|yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi  persyaratan:  a)  berusia
01026|minimal 18 (delapan belas) tahun, b) memiliki kompetensi; c) sehat jasmani dan
01027|Rohani, d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e)
01028|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01029|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 U ndang-Undang No. 18 Tahun
01030|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyebutkan  bahwa
01031|orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01032|Indonesia,  sedangkan  arti  kata  dilarang  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
01033|Indonesia adalah tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;
01034|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
01035|menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01036|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang  perseorangan
01037|dan/atau korporasi;
01038|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 59  Undang-Undang
01039|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01040|menyebutkan bahwa:
01041|1. Perusahaan Penempatan Pekerja
01042|Migran  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
01043|SIP2MI;
01044|2. SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak
01045|dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain;
01046|3. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
01047|mencantumkan negara tujuan penempatan.
01048|4. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud
01049|pada  ayat  (1),  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  harus
01050|memiliki dokumen:
01051|
01052|a. Perjanjian Kerja Sama penempatan;
01053|b. surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
01054|c. rancangan Perjanjian Penempatan; dan
01055|d. rancangan Perjanjian Kerja
01056|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di
01057|persidangan  perbuatan terdakwa Terdakwa  Satriawan Zein alias Awang  yang
01058|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  bekerja  ke  luar  negeri  yaitu
01059|Negara Malaysia dengan cara  Terdakwa Satriawan Zein alias Awang  selaku
01060|Pengurus Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Illegal diperintahkan oleh
01061|sdr. HASAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 19.35 WIB, dari
01062|Lombok menghubungi terdakwa dengan nomor 081927100007 menggunakan
01063|operator  nomor  XL  087739690461  mengatakan  “ada  ga  penyebrangan  ke
01064|Malaysia”  terdakwa  jawab  "ada"  dijawab  HASAN  "berapa  ongkos  tambang"
01065|terdakwa jawab  Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) "dijawab
01066|HASAN "ya" terdakwa tanya “kapan kamu mau kesini (Batam)” dijawab HASAN
01067|“besok saya sudah beli tiket”. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul
01068|06.30  WIB  HASAN menghubungi terdakwa kembali  mengatakan “saya mau
01069|terbang dari Lombok” terdakwa jawab “ya nanti kalo sampai di Batam telfon”
01070|dijawab  HASAN  "ya",  kemudian  pada  pada  jam  09.11  WIB  terdakwa  ada
01071|dihubungi oleh teman terdakwa saksi MUHAMMAD YASIR yang merupakan
01072|teman terdakwa yang datang dari Lombok, akan berangkat ke Negara malaysia.
01073|Saksi MUHAMMAD YASIR kemudian meminta kepada terdakwa untuk dijemput
01074|di  bandara  dengan  mengatakan  "saudara  tolong  jemput saksi  MUHAMMAD
01075|YASIR  di  bandara"  terdakwa  jawab  "ya  saya  jemput"  kemudian  terdakwa
01076|menuju ke Bandara Hang Nadim Batam untuk menjemput saksi. MUHAMMAD
01077|YASIR  namun  pada  saat  terdakwa  di  perjalanan  menuju  ke  Bandara  Hang
01078|Nadim Batam pada pukul 09.02 WIB, saksi HASAN yang sebelumnya sudah
01079|berkomunikasi  dengan  terdakwa  ada  menghubungi  terdakwa  kembali  dan
01080|mengatakan "saya sudah sampai di Batam" terdakwa jawab "ya saudara nanti
01081|langsung keluar naik taxsi minta antar ke Nagoya Pelita ke penginapan Polewali
01082|II" dijawab saksi Hasan "ya", kemudian sekira jam 09.25 WIB, setelah terdakwa
01083|menjemput saksi MUHAMMAD YASIR, terdakwa menghubungi saksi HASAN
01084|namun tidak diangkat dan terdakwa langsung menuju ke Penginapan Polewali II
01085|bersama dengan saksi MUHAMMAD YASRI untuk menemui saksi HASAN dan
01086|
01087|saksi  AHMAD  DANI  untuk  mengambil  uang  keberangkatan  sebesar  Rp.
01088|13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat
01089|terdakwa  sampai  di  Penginapan  Polewali  II  terdakwa  menghubungi  kembali
01090|saksi  HASAN   namun  tidak  diangkat dan  ternyata  saksi  HASAN  dan  saksi
01091|AHMAD DANI sudah turun dari kamar yang berada di lantai dua dan bertemu
01092|dengan terdakwa untuk menyerahkan uang keberangkatan ke Negara malaysia
01093|di Halaman Parkir Penginapan Polewali II Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota,
01094|Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
01095|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  Satriawan  Zaen  Als  Awang  Bin  alm.
01096|Zaenal  adalah  perseorangan  dan  bukan  merupakan  perusahaan  sehingga
01097|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01098|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69
01099|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01100|Indonesia bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
01101|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
01102|Indonesia.
01103|Menimbang,  bahwa  Orang  perseorangan  dilarang  menempatkan
01104|Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa
01105|Satriawan Zaen Als Awang Bin alm. Zaenal  tersebut adalah Undang-Undang
01106|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
01107|Indonesia Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan
01108|Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain
01109|calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja
01110|Migran Indonesia, dikenakan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69
01111|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01112|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
01113|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan  tersebut di atas,
01114|Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan
01115|bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan
01116|dalam  Pasal  81  UU  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01117|Migran, sehingga unsur “ Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01118|Indonesia”, telah terpenuhi ;
01119|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69
01120|UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  telah
01121|
01122|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
01123|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01124|dakwaan alternatif ke-dua Primair;
01125|Menimbang, bahwa dalam  Terdakwa menerangkan bahwa , Terdakwa
01126|mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan
01127|mengulanginya lagi;
01128|Menimbang,  bahwa  atas  pledoi  Penasihat  Hukum  terdakwa,  Jaksa
01129|Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik yang menerangkan bahwa  tetap
01130|pada tuntutannya;
01131|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01132|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01133|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01134|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01135|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01136|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01137|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01138|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01139|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01140|dijatuhkan;
01141|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01142|terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01143|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01144|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01145|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01146|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
01147|a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 berwarna hijau muda dengan nomor
01148|Imei  1:  864240069403019  Imei  2:  8642400694030001  beserta  kartu
01149|handphone  XL  dengan  nomor  Sim  1:  081927100007  dan  Sim  2:
01150|087777334404; -
01151|b. Uang sebesar Rp 13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah).
01152|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  serta mempunyai  nilai
01153|ekonomis, m aka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01154|negara;
01155|
01156|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda
01157|Brio berwarna kuning dengan nomor Polisi BP 1951 QJ yang  telah disita dari
01158|Terdakwa, maka dikembalikan kepada Baiq Widayatul Fazriah;
01159|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
01160|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01161|yang meringankan Terdakwa;
01162|Keadaan yang memberatkan:
01163|- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak.
01164|- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
01165|Keadaan yang meringankan:
01166|- Terdakwa menyesali perbuatannya.
01167|- Terdakwa belum pernah dihukum
01168|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
01169|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01170|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang
01171|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
01172|dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
01173|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01174|
01175|MENGADILI:
01176|1. Menyatakan Terdakwa Satriawan Zaen Als Awang Bin Alm.
01177|Zaenal tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01178|melakukan  tindak  pidana  “ penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara
01179|illegal” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
01180|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATRIAWAN ZAEN
01181|Als AWANG Bin Alm. ZAENAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama
01182|4 (empat)  Tahun dan  denda  se jumlah Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta
01183|rupiah) dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti
01184|dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;