02097|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02098|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02099|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02100|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02101|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02102|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02103|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02104|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02105|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02106|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02107|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02108|Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk
02109|Puji Rahayu, Terdakwa  dan  Saksi  Budiono menerangkan  pada  pokoknya
02110|Saksi  Aril  Wibisono  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
02111|memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban Nur  Anggraeni  selesai dan
02112|dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu
02113|berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan memastikan Medical Check
02114|Up Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  selesai  dan  dapat  digunakan  untuk
02115|keberangkatan ke Malaysia dan juga ikut menerima uang yang diberikan oleh
02116|Terdakwa,  Terdakwa  berperan  sebagai  penghubung  dengan  Agensi  yang
02117|berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Saksi Korban
02118|Nur  Anggraeni  bisa  berangkat  ke  Malaysia  dan  Saksi  Budiono  berperan
02119|sebagai yang mengantarkan ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor
02120|Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02121|
02122|Saksi Korban Nur Anggraeni sampai selesai dan mengantar Saksi Korban
02123|Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni
02124|bisa  berangkat  ke  Batam  dan  seterusnya  ke  Malaysia,  Saksi  Yayuk  Puji
02125|Rahayu menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari
02126|Terdakwa dan membagi uang tersebut kepada Saksi Aril Wibisono, Saksi
02127|Yayuk Puji Rahayu, Saksi Aril Wibisono, Terdakwa dan Saksi Budiono tidak
02128|memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin
02129|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  menurut
02130|pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Yayuk
02131|Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono  dan  Saksi  Budiono  yang  telah
02132|memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia dengan peran
02133|masing  –  masing  tanpa  prosedur  yang  sah  menurut  undang  –  undang,
02134|sehingga  terhadap  unsur  kedua  tersebut telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02135|meyakinkan menurut hukum;
02136|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02137|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02138|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02139|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02140|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02141|dakwaan alternatif kedua;
02142|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02143|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02144|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02145|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02146|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02147|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02148|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02149|harus pula dijatuhi pidana;
02150|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02151|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02152|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02153|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02154|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02155|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02156|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02157|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02158|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02159|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02160|Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02161|
02162|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02163|pidana yang dijatuhkan;
02164|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02165|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02166|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02167|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02168|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02169|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02170|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02171|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02172|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02173|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
02174|Nomor Rekening: 0901642507;
02175|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun milik Terdakwa,
02176|maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dikembalikan  kepada
02177|Terdakwa;
02178|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02179|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya sependapat  dengan  Jaksa
02180|Penuntut Umum. Akan tetapi, Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan
02181|dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang
02182|dibebankan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  Tuntutan  Penuntut  Umum
02183|tanggal 9 Juli 2025, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan
02184|segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan
02185|keringanan  hukuman  yang  seringan  –  ringannya,  bersama  ini  pula
02186|perkenankanlah  Penasihat  Hukum  Terdakwa  menyampaikan  hal  –  hal
02187|sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan vonis Terdakwa,
02188|antara lain: Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang
02189|perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
02190|akan  mengulangi  perbuatannya  lagi,  Terdakwa  belum  pernah  dihukum
02191|sebelumnya, Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi
02192|pribadi yang lebih baik selama menjalani masa hukuman, atas pembelaan
02193|dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  alasan
02194|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02195|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02196|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02197|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02198|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02199|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal tersebut
02200|sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02201|Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02202|
02203|kesalahan Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menilai terhadap permohonan
02204|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang perlu dipahami
02205|bahwa  Terdakwa  merupakan  seorang  perempuan  yang  sudah  lanjut usia
02206|(lansia)  sebagaimana  yang  dianjurkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah
02207|Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
02208|Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum,  dihimbau  dalam
02209|penanganan perkara dalam perkara gender harus ada pengecualian dengan
02210|tujuan agar  didalam  menjatuhkan pidana  terhadap kaum  gender memiliki
02211|kemanfaatan  dan  keadilan  yang  hidup,  kemudian  Majelis  menilai  dengan
02212|sudah  lanjut  usianya  Terdakwa  sudah  seharusnya  penjatuhan  pidana
02213|terhadap  Terdakwa  lebih  mengutamakan  azas  kemanfaatan,  maka
02214|berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  diatas  sudah  seharusnya
02215|permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk dikabulkan;
02216|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02217|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02218|yang meringankan Terdakwa;
02219|Keadaan yang memberatkan:
02220|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02221|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02222|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02223|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02224|Keadaan yang meringankan:
02225|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02226|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02227|mengulangi lagi;
02228|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02229|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02230|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02231|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02232|ditentukan dalam amar putusan ini;
02233|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02234|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02235|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02236|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02237|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02238|
02239|MENGADILI:
02240|1. Menyatakan  Terdakwa  Siti  Komsiyatin,  terbukti  secara  sah  dan
02241|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  tanpa  hak
02242|Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02243|
02244|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana
02245|dalam dakwaan alternatif kedua;
02246|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02247|pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana
02248|denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
02249|apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana
02250|kurungan selama 3 (tiga) bulan;
02251|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02252|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02253|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02254|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02255|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
02256|Nomor Rekening: 0901642507;
02257|dikembalikan kepada Terdakwa;
02258|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02259|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02260|
02261|Jum’at
02262|
02263|18
02264|
02265|2025
02266|
02267|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02268|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02269|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02270|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
02271|
02272|Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti
02273|pada  Pengadilan  Negeri  Blitar,  serta  dihadiri  oleh  Muhammad  Alfin,  S.H.,
02274|
02275|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02276|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02277|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02278|Panitera Pengganti,
02279|Agus Santosa, S.H., M.H.