01078|melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili dan memutus
01079|perkara dengan terbatas pada syarat -syarat dan ketentuan penerapan putusan
01080|pemaafaan hakim yang berkeadilan dan bertanggungjawab;
01081|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim
01082|didasarkan pada asas yaitu:
01083|a. keadilan dan kemanusiaan, yakni penempatan nilai keadilan dan martabat
01084|manusia sebagai dasar memastikan pemidanaan tidak bersifat represif
01085|semata;
01086|b. proporsionalitas, yakni keseimbang an antara tingkat kesalahan, sifat ringan
01087|tindak pidana, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan;
01088|c. pemidanaan sebagai upaya terakhir, yakni pidana dan tindakan sebagai
01089|upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai tanpa pemidanaan;
01090|d. individualisasi p idana, yakni memperhatikan keadaan ringannya perbuatan,
01091|keadaan pribadi pelaku dan/atau keadaan pada waktu dilakukan tindak
01092|pidana serta yang terjadi kemudian;
01093|e. kepastian hukum dan akuntabilitas, yakni pemaafan hanya dapat diberikan
01094|melalui putusan hakim yang terbuka, disertai pertimbangan hukum yang jelas
01095|dan dapat dipertanggungjawabkan;
01096|f. kemanfaatan, yakni putusan pemaafan hakim harus mendatangkan
01097|kemanfaatan yang lebih besar daripada penjatuhan pidana atau tindakan;
01098|Menimbang, bahwa sebagaimana amana t Pasal 54 ayat (2) KUHP
01099|Nasional tersebut di atas, dalam menentukan ringannya perbuatan, Majelis
01100|Hakim mendasarkan pada Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang
01101|berisi keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan,
01102|yang secara utuh pasal tersebut berbunyi:
01103|
01104|“Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
01105|Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak
01106|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
01107|a) terdakwa adalah anak;
01108|b) terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
01109|c) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
01110|d) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
01111|e) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
01112|f) terdakwa tidak menyadari bahwa tind ak pidana yang dilakukan akan
01113|menimbulkan kerugian yang besar;
01114|g) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
01115|h) korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak
01116|pidana tersebut;
01117|i) tindak pidana tersebut merupa kan akibat dari suatu keadaan yang tidak
01118|mungkin terulang lagi;
01119|j) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan
01120|melakukan tindak pidana yang lain;
01121|k) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa
01122|atau keluarganya;
01123|l) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil
01124|untuk diri terdakwa;
01125|m) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak
01126|pidana yang dilakukan terdakwa;
01127|n) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
01128|o) tindak pidana terjadi karena kealpaan;”
01129| Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan di pertimbangkan keadaan
01130|pribadi pelaku, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01131|a. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01132|b. Latar belakang mental dan intelektual pelaku Tindak Pidana untuk
01133|menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan
01134|atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau
01135|c. Bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan;
01136| Menimbang, bahwa l ebih lanjut akan mempertimbangkan keadaan pada
01137|saat dan setelah terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-
01138|hal sebagai berikut:
01139|a. Keadaan lingkungan yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pada
01140|saat melakukan tindak pidana;
01141|
01142|b. Tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri;
01143|c. Terdakwa meminta maaf kepada korban/keluarganya;
01144|d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa; dan/atau
01145|e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana
01146|(memperbaiki barang  yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai
01147|pengobatan, dsb.);
01148|Keseluruhan hal-hal yang dipersyaratkan dalam penerapaan putusan pemaafan
01149|hakim tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan pedoman
01150|pemidanaan sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP  Nasional dan apabila
01151|terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut pemberlakuan Pasal 54 ayat
01152|(2) KUHP Nasional, dengan masing-masing pertimbangan sebagai berikut;
01153| Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan perihal bentuk kesalahan
01154|pelaku Tindak Pidana, mot if dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin
01155|pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak
01156|direncanakan, cara melakukan Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku
01157|sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan so sial, dan keadaan
01158|ekonomi pelalu Tindak Pidana,  Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
01159|berikut;
01160| Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam
01161|uraian unsur pasal diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026,
01162|dimana ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  mendapatkan pesan singkat
01163|dari chat Instagram yang melakukan janjian untuk tawuran dari pihak SMP 55 ke
01164|Instagram kepada kelompok anak yang bernama ULTRAS PERSADA dimana
01165|pemegang akun tersebut adalah ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum
01166|bersama teman-temannya kemudian ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum
01167|mengajak ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  dan ABH II. Anak
01168|Berhadapan dengan Hukum dan anak yang lainnya untuk tawuran dan pada saat
01169|itu ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  membawa senjata tajam
01170|jenis Celurit, ABH II. Anak Berhadapan dengan Hukum , membawa senjata tajam
01171|jenis samurai dengan gagang warna merah dan ABH III. Anak Berhadapan
01172|dengan Hukum, membawa senjata tajam jenis parang atau mandau warna coklat
01173|dengan gagang kayu, dimana senj ata tajam yang dibawa oleh Para Anak
01174|Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk digunakan pada saat akan tawuran
01175|dengan anak SMP 55 Kota Bekasi, tetapi senjata tajam tersebut belum sempat
01176|digunakan oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak jadi tawuran
01177|karena diketahui oleh saksi Saksi III  hendak pulang dinas dari Polres Metro
01178|Bekasi kota menuju kearah rumah tinggal saksi Saksi III  di Perum Nusa Indah
01179|
01180|Cibitung dan pada saat melihat Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01181|membawa  dan menerima senjata tajam berwarna silver, lalu menepi di pinggir
01182|Bekasi Timur  dan pada saat mereka berhenti, kemudian saksi Saksi III
01183|menghampiri para ABH untuk turun dari motor dan saat itu  para ABH kedapatan
01184|memegang 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan parang , akan tetapi ABH
01185|II. Anak Berhadapan dengan Hukum  dan ABH III. Anak Berhadapan dengan
01186|Hukum melarikan diri akan tetapi sekitar pukul 19.30 Wib, ABH II. Anak
01187|Berhadapan dengan Hukum  dan ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum
01188|menyerahkan diri ke kantor polisi didampingi oleh orang tuanya dan kepala
01189|sekolah SMP PERSADA;
01190| Menimbang, bahwa meskipun niat dari Para Anak Berhadapan dengan
01191|Hukum (ABH) adalah untuk tawuran akan tetapi tidak terjadi sehingga  tidak ada
01192|korban dalam perkara ini, sehingga Para Anak Berhadapan dengan Hukum
01193|(ABH) hanya menguasai atau memiliki senjata tajam tanpa ijin;
01194| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP Nasional yang
01195|mengatur bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan saat mengadili
01196|perkara pidana, dan jika terdapat pertentangan antara keduanya, hakim harus
01197|mengutamakan keadilan. Hadirnya KUHP Nasional mempertegas bahwa
01198|hukuman pidana terhadap anak harus mempertim bangkan prinsip bahwa anak
01199|tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.
01200|Hal ini sejalan dengan Pasal 51 huruf d KUHP Nasional yang menyatakan bahwa
01201|tujuan pemidanaan adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan
01202|membebaskan terpidana dari rasa bersalah.
01203|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01204|perihal riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi Terdakwa , dengan
01205|pertimbangan sebagai berikut:
01206| Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Para Anak
01207|Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berprestasi di Sekolah
01208|SMP Persada dan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak pernah
01209|dikenakan hukuman disiplin dari sekolah dan memiliki kegiatan yang positif
01210|setelah diluar sekolah dengan mengikuti kegiatan eskul di sekolah;
01211| Menimbang, bahwa karakter anak SMP di Indonesia (usia 13 -15 tahun)
01212|merupakan masa transisi krusial yang ditandai dengan pencarian identitas,
01213|otonomi, dan pubertas fisik. Sehingga mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu
01214|tinggi, senang bersosialisasi, terpengaruh media sosial, serta mulai menghadapi
01215|tantangan sosial dan akademis yang lebih kompleks, maka sebagaimana budaya
01216|kearifan lokal masyarakat Indonesia yaitu individu yang 1. Religius, 2. Jujur , 3.
01217|
01218|Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja Keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa
01219|Ingin Tahu , 10. Semangat Kebangsaan , 11. Cinta Tanah Air , 12. Menghargai
01220|Prestasi, 13. Bersahabat/Komunikatif, 14. Cinta Damai, 15. Gemar Membaca, 16.
01221|Peduli Lingkungan, 17. Peduli Sosial dan 18. Tanggung Jawab, sehingga karena
01222|perbuatan tawuran belum terjadi serta Para Anak Berhadapan dengan Hukum
01223|(ABH) diajak oleh teman -temannya atau pengaruh dari pergaulan sehingga ABH
01224|I.  ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM , ABH II. Anak Berhadapan dengan
01225|Hukum dan ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  ditangkap dan
01226|menyerahkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para
01227|Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01228| Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pengaruh pidana terhadap masa
01229|depan Terdakwa, serta nilai hukum dan k eadilan yang hidup dalam masyarakat ,
01230|Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
01231| Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran dan penjelasan dalam
01232|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -
01233|undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menyebutkan bahwa karakter daad-
01234|dader strafrecht  atau filsafat hukum pidana yang berfokus pada pelaku ( dader)
01235|dan perbuatannya ( daad), di mana kejahatan dinilai dari kombinasi perbuatan
01236|lahiriah (actus reus) dan niat jahat ( mens rea) pelaku, serta  mempertimbangkan
01237|aspek-aspek pribadi pelaku (riwayat hidup, keadaan sosial/ekonomi, dll.) serta
01238|dalam menentukan pidana, menciptakan sistem yang lebih humanis dan
01239|individualis daripada sekadar fokus pada perbuatan saja, yang ternyata filsafat
01240|hukum terseb ut dalam KUHP Nasional dianggap lebih manusiawi secara
01241|sistemik. Atas dasar pemikiran tersebut dihubungkan dengan keadaan Para Anak
01242|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam perkara a quo , penjatuhan pidana
01243|maupun tindakan justru malah tidak sesuai dengan cita hukum itu sendiri, hal
01244|tersebut bukan tanpa alasan mengingat terjadinya tindak pidana dalam perkara a
01245|quo dipicu oleh pergaulan dari teman -teman Para Anak Berhadapan dengan
01246|Hukum (AB H) sehingga Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) salah
01247|dalam pergaulan , bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah
01248|menyesali perbuatannya telah pula meminta maaf kepada kedua o rang tuanya
01249|didepan persidangan dan dalam perkara ini tidak ada korb an yang dirugikan ,
01250|disatu sisi Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih muda dan masih
01251|dapat merubah sikap dan perbuatannya untuk masa depan yang lebih baik;
01252| Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Berhadapan dengan Hukum
01253|(ABH) masih berstatus pelajar  di SMP PERSADA , dimana tujuan utama
01254|penjatuhan pidana bagi anak harus bersifat Edukatif dan Rehabilitatif dengan
01255|
01256|tujuan membina, mendidik, dan membimbing anak agar tidak mengulangi
01257|perbuatannya, serta memperbaiki mental dan perkembangan psikososialnya,
01258|bersifat Perlindungan Anak dengan tujuan Memastikan kepentingan terbaik bagi
01259|anak (the best interest of the child) tetap diutamakan, menghindari dampak
01260|negatif pemenjaraan, dan melindungi masa depan anak dan bersifat Ultimum
01261|Remedium dimana Penjara adalah ja lan terakhir. Sanksi pidana diarahkan pada
01262|alternatif lain yang lebih mendidik seperti tindakan, peringatan, atau pidana
01263|dengan syarat. Dan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam
01264|pemeriksaan persidangan dimana Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01265|awalnya telah dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara tersebut
01266|merupakan bagian dari proses pembinaan dan pembelajaran bagi Para Anak
01267|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  agar menyadari dan menginsyafi
01268|perbuatannya untuk lebih berhati -hati dan setelah Hak im menilai rasa
01269|penderitaan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) atas penahanan
01270|tersebut sudah cukup dan proporsional dengan berat ringannya kesalahan dan
01271|dampak yang dilakukan oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01272|artinya konflik hukum dan keadi lan sudah tuntas dan selesai serta telah terwujud
01273|harmonisasi keadaan dan rasa keadilan serta pemulihan keadaan, dan apabila
01274|Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  masih dikenakan pidana maupun
01275|tindakan dalam putusan ini maka perspektif cita hukum berupa keadilan,
01276|kemanfaatan dan kepastian menjadi sudah tidak relevan lagi, tidak adil dalam
01277|sudut pandang putusan secara kemanusiaan maupun pertanggungjawaban
01278|putusan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada manfaat lagi baik untuk
01279|pembinaan individu Para Anak Ber hadapan dengan Hukum (ABH) sendiri
01280|maupun secara sosiolegal (tertib hukum masyarakat), serta tidak ada kepastian
01281|secara proporsional atau keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang
01282|dihadapan hukum itu sendiri, sehingga penjatuhan pidana maupun tindakan
01283|dalam perkara a quo  terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam
01284|masyarakat dan pengaruh pidana terhadap masa depan Para Anak Berhadapan
01285|dengan Hukum (ABH) dinilai lebih besar mudharatnya (dampak negatif) dari pada
01286|manfaatnya (dampak positif), artinya penjatuhan pidana sedapat mungkin
01287|menghindarkan penderitaan hukum terhadap manusia atau Para Anak
01288|Berhadapan dengan Hukum (ABH) jika memang cita hukum berupa keadilan,
01289|kemanfaat dan kepastian sudah terwujud tanpa perlu pemberlakuan pemidanaan
01290|(pidana dan/atau tindakan) terhadapnya;
01291|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan
01292|keseluruhan hal-hal tersebut di atas perihal pedoman pemidaan dalam perkara a
01293|
01294|quo sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP (Baru), maka terhadapnya selanjutnya
01295|Hakim akan mengkonstituir apakah penerapaan putusan pemaafan hakim
01296|sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal
01297|246 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
01298|Acara Pidana atau KUHAP (Baru) yang mengatur bahwa ringannya perbuatan,
01299|keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta
01300|yang terjadi kemudian dapat dijadikan da sar pertimbangan untuk tidak
01301|menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan
01302|mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan tersebut dapat diterapkan
01303|dan beralasan menurut hukum;
01304|Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan pemaafan hakim juga
01305|terdapat batasan dan tidak berlaku untuk semua tindak pidana, salah satunya
01306|adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
01307|lebih, Dimana Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diancam pidana
01308|dalam Pasal 307 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 2023
01309|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya 7 (tujuh) tahun,
01310|akan tetapi berdasarkan pasal Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang No. 11 Tahun
01311|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan “pidana
01312|penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak Adalah paling lama ½ (satu perdua)
01313|dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”  oleh karena
01314|beralasan menurut hukum untuk diterapkan put usan pemaafan hakim dan dapat
01315|dipertimbangkan lebih lanjut;
01316|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
01317|perihal masing-masing kualifikasi pedoman pemidanaan ( vide Pasal 54 ayat (1)
01318|KUHP (Baru)), dengan mengacu pada syarat penerapan putu san pemaafan
01319|hakim (vide Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal
01320|246 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
01321|Acara Pidana atau KUHAP Nasional dalam perkara a quo  selanjutnya dapat
01322|dipertimbangkan dan disimpulkan sebagai berikut:
01323|1. Ringannya perbuatan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01324|- Bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baru pertama
01325|kali melakukan tindak pidana;
01326|- Bahwa tindak pidana dalam perkara a quo  bukan yang diancam
01327|dengan pidana minimum khusus;
01328|- Bahwa tindak pidana dalam perkara a quo  bukan tindak pidana
01329|tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;
01330|
01331|- Bahwa tindak pidana dalam perkara a quo bukan yang merugikan
01332|keuangan atau perekonomian negara;
01333|Sehingga berdasarkan indikator -indikator tersebut, ringannya perbuatannya
01334|Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam penerapan putusan
01335|pemaafan hakim dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01336|2. Keadaan pribadi Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01337|Bahwa terpenuhinya keadaan pribadi Para Anak Berhadapan dengan Hukum
01338|(ABH) dalam penerapan putusan pemaafan hakim dalam perkara a quo
01339|dapat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan motif dan tujuan Para Anak
01340|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  melakukan tindak pidana, latar belakang
01341|mental dan intelektual pelaku tindak pidana serta bentuk kesalahan pelaku
01342|dengan keadaan sebagai berikut:
01343|- Bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan
01344|pesan singkat dari chat Instagram yang melakukan jan jian untuk tawuran
01345|dari pihak SMP 55 ke Instagram kepada kelompok anak yang bernama
01346|ULTRAS PERSADA dimana pemegang akun tersebut adalah ABH III.
01347|Anak Berhadapan dengan Hukum  bersama teman -temannya kemudian
01348|ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  mengajak ABH I.  ANAK
01349|BERHADAPAN DENGAN HUKUM  dan ABH II. Anak Berhadapan
01350|dengan Hukum dan anak yang lainnya untuk tawuran dan saat itu ABH I.
01351|ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  membawa senjata tajam jenis
01352|Celurit, ABH II. Anak Berhadapan dengan Hukum , membawa senjata
01353|tajam jenis samurai dengan ga gang warna merah dan ABH III. Anak
01354|Berhadapan dengan Hukum , membawa senjata tajam jenis parang atau
01355|mandau warna coklat dengan gagang kayu, akan tetapi senjata tajam
01356|tersebut belum sempat digunakan oleh para anak berhadapan dengan
01357|Hukum, karena tidak jadi tawuran dan ABH I.  ANAK BERHADAPAN
01358|DENGAN HUKUM diamankan ke Polres Bekasi;
01359|- Bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajak oleh teman -
01360|teman pergaulannya sehingga Para Anak Berhadapan dengan Hukum
01361|(ABH) tidak berpikir panjang sebelum ikut tawuran tersebut;
01362|Sehingga berdasarkan indikator -indikator tersebut, keadaan pribadi Para
01363|Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam penerapan putusan
01364|pemaafan hakim dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01365|3. Keadaan pada saat dan setelah te rjadinya tindak pidana dan terjadi
01366|kemudian;
01367|
01368|Bahwa terpenuhinya keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana
01369|dan terjadi kemudian dalam penerapan putusan pemaafan hakim dalam
01370|perkara a quo  dapat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan keadaan
01371|lingkungan atau sirkumstansi yang menyebabkan keterbatasan pilihan
01372|rasional pada saat melakukan tindak pidana, Tindak pidana yang dipicu oleh
01373|perbuatan korban sendiri, dengan keadaan sebagai berikut:
01374|- Bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan
01375|pesan singkat dari chat Instagram yang melakukan janjian untuk tawuran
01376|dari pihak SMP 55 ke Instagram kepada kelompok anak yang bernama
01377|ULTRAS PERSADA dimana pemegang akun tersebut adalah ABH III.
01378|Anak Berhadapan dengan Hukum  bersama teman -temannya k emudian