01019|pelanggan dikarenakan anak korban membutuhkan uang , namun tidak
01020|mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa lah yang menerima pesanan
01021|pelanggan laki-laki dan kemudian menawarkan anak korban terhadap laki -laki
01022|tersebut, yang mana atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan
01023|keuntungan yaitu berupa komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu
01024|rupiah) dan juga mendapatkan uang sewa kamar dari pelanggan laki -laki yang
01025|memesan kepada Terdakwa atas kamar yang digunakan oleh anak korban
01026|untuk melayani tamu laki -laki, sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapatkan
01027|keuntungan secara materiil atas hal tersebut, dengan demikian perbuatan
01028|Terdakwa termasuk dalam perbuatan melakukan eksploitasi secara ekonomi
01029|dan seksual;
01030|Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
01031|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
01032|diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua
01033|dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 , yang dimaksud dengan anak
01034|adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
01035|anak yang masih dalam kandungan;
01036|Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Ia
01037|mengetahui anak korban masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah
01038|Pertama/SMP dan berdasarkan  Kutipan Akta Kelahiran Nomor
01039|XXX27/CLT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
01040|Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 13 Desember 2010 yang
01041|menerangkan bahwa Anak korban  lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 5
01042|Februari 2010 anak kesatu dari suami dan isteri , dengan demikian, pada saat
01043|terjadi perbuatan tersebut usia Anak Korban masih 1 4 (empat belas) tahun,
01044|belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan anak;
01045|Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan eksploitasi
01046|secara ekonomi dan seksual terhadap anak telah terpenuhi;
01047|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 Jo pasal
01048|76I Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU
01049|No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  telah terpenuhi, maka
01050|Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana
01051|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01052|
01053|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
01054|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01055|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/  atau alasan pemaaf, serta
01056|Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa  harus dinyatakan
01057|bersalah dan dijatuhi pidana;
01058|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
01059|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
01060|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
01061|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
01062|Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal yang dijatuhkan
01063|terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan
01064|Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1)
01065|Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
01066|Pidana Perdagangan Orang  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01067|alternatif pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;
01068|Menimbang, bahwa  berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan
01069|diketahui bahwa seorang perempuan bernama Anak korban  yang menjadi
01070|korban dalam perkara a quo masih berusia 14 (empat belas) tahun saat tindak
01071|pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang mana berarti korban masih
01072|termasuk dalam kategori anak saat tindak pidana tersebut terjadi, yang dalam
01073|hal ini kejahatan yang dilakukan terhadap anak (anak sebagai korban) telah
01074|diatur dalam undang -undang tersendiri  yaitu Undang-Undang Nomor 23
01075|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang -Undang
01076|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23
01077|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang -Undang Nomor 17 tahun
01078|2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang
01079|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor
01080|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang, yang
01081|mana salah satu tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ialah
01082|untuk melindungi anak yang kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa
01083|memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan
01084|perlindungan dari negara , sehingga dengan demikian berdasarkan
01085|pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim
01086|berpendapat bahwa Pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa
01087|ialah Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
01088|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
01089|
01090|Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang seluruh
01091|unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
01092|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada
01093|pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah
01094|menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, maka terhadap
01095|lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim
01096|berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus juga
01097|dilihat sebagai langkah yang komprehensif untuk mengantisipasi kejahatan
01098|yang sama di kemudian hari baik untuk diri Terdakwa sendiri maupun
01099|masyarakat pada umumnya , oleh karena itu Majelis Hakim memandang
01100|bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana
01101|yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini telah setimpal dengan
01102|perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang mencerminkan rasa
01103|keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;
01104|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata -mata bukan
01105|merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak
01106|nyaman terhadap pelaku  melainkan  bertujuan  untuk  mendidik  dan
01107|membina   agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga
01108|diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari.
01109|Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan
01110|sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan
01111|kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;
01112|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71D ayat (1) UU RI Nomor 35
01113|Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002
01114|tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa terhadap anak yang dieksploitasi
01115|secara ekonomi dan/atau seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa
01116|hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, terhadap
01117|hal tersebut Majelis Hakim di dalam persidangan telah menyampaikan hak
01118|restitusi yang dimiliki oleh anak korban kepada anak korban dan juga kepada
01119|Keluarga anak korban, namun oleh karena sampai dengan tuntutan dibacakan
01120|baik anak korban maupun keluarga anak korban tidak mengajukan
01121|permohonan restitusi maka dengan demikian dalam perkara a quo Majelis
01122|Hakim tidak dapat mempertimbangkan ataupun menetapkan besaran restitusi
01123|terhadap anak korban maupun keluarganya;
01124|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
01125|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01126|
01127|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang
01128|dijatuhkan;
01129|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
01130|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01131|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01132|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
01133|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01134| Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk
01135|Xiomi dengan slikon bergambar boneka berwarna pink  yang telah
01136|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
01137|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan  serta mempunyai nilai ekonomis ,
01138|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01139|            Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 5 (lima) lembar uang
01140|pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  yang merupakan hasil dari
01141|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar
01142|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01143|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas berwarna silver
01144|dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif kucing yang telah
01145|disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa
01146|Menimbang, bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
01147|maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan  yang memberatkan dan
01148|yang meringankan Terdakwa;
01149|Keadaan  yang  memberatkan:
01150|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha
01151|pemberantasan praktik prostitusi
01152|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
01153|rangka memberikan perlindungan terhadap anak;
01154|Keadaan yang meringankan:
01155|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
01156|perbuatannya;
01157|- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan
01158|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
01159|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01160|Mengingat, Pasal 88 Jo pasal 76I Undang–Undang RI Nomor 35 tahun
01161|2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
01162|Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01163|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01164|
01165|MENGADILI:
01166|1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan
01167|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi
01168|secara ekonomi dan seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan
01169|alternatif kedua;
01170|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01171|penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah
01172|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
01173|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
01174|(tiga) bulan;
01175|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01176|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01177|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01178|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01179|- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi dengan slikon bergambar boneka
01180|berwarna pink;
01181|- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01182|Dirampas untuk negara;
01183|- 1 (satu) tas berwarna silver;
01184|- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif kucing;
01185|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01186|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
01187|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01188|
01189|Kamis
01190|
01191|13 Maret 2025
01192|
01193|2025
01194|
01195|Ira
01196|Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Chrustine Debora, S.H., dan Dewi
01197|Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
01198|
01199|Handri Saputra, S.H.
01200|
01201|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01202|
01203|    DTO                                                                 DTO
01204|      Yeni Chrustine Debora, S.H.                      Ira Octapiani, S.H.
01205|
01206|              DTO
01207|    Dewi Aisyah, S.H.
01208|
01209|Panitera Pengganti,
01210|
01211|DTO
01212|Handri Saputra, S.H.