01593|mempertimbangkan sebagai berikut:
01594|Ad.1.   Unsur   o  rang perseorangan      
01595|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “ Orang
01596|perseorangan“  adalah  setiap  orang  selaku  subyek  hukum  yaitu  sebagai
01597|pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang
01598|Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01599|
01600|dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18
01601|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01602|perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
01603|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01604|Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal
01605|ini  erat  kaitannya  dengan  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  yang
01606|keseluruhannya menunjuk pada diri  individu  Para  Terdakwa sebagai pelaku
01607|dari  tindak  pidana, lebih  lanjut  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  dengan
01608|memperhatikan  identitas  Para  Terdakwa,  kemudian  keterangan  Saksi-saksi
01609|maupun keterangan Para Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam
01610|perkara ini adalah  orang-orang yang bernama Sukardin Bin Ibnu Sainun (Alm)
01611|dan Lajudi Bin Lamane (Alm) sebagaimana tersebut di atas;
01612|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  dengan
01613|demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi;
01614|Ad.2.   Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang  
01615|turut  serta    melakukan  p  ercobaan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  
01616|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69     
01617|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01618|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01619|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01620|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01621|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
01622|Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan
01623|yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:
01624|- Orang yang melakukan ( Pleger), ialah seorang yang sendirian telah
01625|berbuat mewujudkan segala anasir atau eleman dari peristiwa pidana;
01626|- Yang menyuruh melakukan ( Doen Plegen ), ialah disini sedikitnya ada
01627|duaorang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh.Jadi bukan orang
01628|itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang
01629|lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang
01630|melakukan sendiri;
01631|- Turut serta melakukan perbuatan ( Medepleger), ialah dalam arti kata
01632|“bersama-sama  melakukan”,  sedikit-dikitnya  harus  ada  2  (dua)  orang
01633|sebagai  orang  yang  melakukan  (Pleger)  dan  yang  turut  melakukan
01634|(Medepleger)  yang  keduanya  melakukan  perbuatan  pelaksanaan
01635|(melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh
01636|Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01637|
01638|hanya  melakukan  perbuatan  persiapan  atau  menolong  saja  (membantu
01639|melakukan/ medeplicthtige);
01640|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “percobaan”  adalah
01641|adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya
01642|pelaksanaan  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri.
01643|Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (dolus)
01644|dalam  semua  gradasinya.  Yang  dimaksud  dengan  “permulaan  pelaksanaan
01645|(begin van uitvoering) ” adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri
01646|menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya
01647|penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum.
01648|Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan
01649|karena  kehendaknya  sendiri”  adalah  setiap  keadaan  baik  badaniah  (fisik)
01650|maupun  rohaniah  yang  datangnya  dari  luar,  yang  menyebabkan  tidak
01651|sempurna terselesaikan  kejahatan itu;
01652|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
01653|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01654|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01655|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
01656|wilayah Republik Indonesia;
01657|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor  18
01658|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01659|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: 
01660|a. Badan; 
01661|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau 
01662|c. Perusahaan  yang  akan  menempatkan  pekerja  migran
01663|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01664| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor  18
01665|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , setiap pekerja
01666|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01667|persyaratan:
01668|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01669|b. Memiliki kompetensi;
01670|c. Sehat jasmani dan rohani;
01671|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 
01672|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
01673|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13 Undang-undang Nomor 18
01674|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01675|Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01676|
01677|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01678|dokumen yang meliputi:
01679|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01680|melampirkan fotokopi buku nikah; 
01681|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01682|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
01683|c. Sertifikat kompetensi kerja; 
01684|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01685|kesehatan dan psikologi; 
01686|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01687|f.Visa kerja; 
01688|g. Perjanjian  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  dan
01689|perjanjian kerja;
01690|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01691|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01692|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01693|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01694|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , orang perseorangan dalam
01695|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01696|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01697|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01698|Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iqbal Muharrar dan Saksi Rani Sanjani
01699|selaku anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara karena
01700|melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan
01701|Pekerja Migran yang akan mengirimkan orang dari  Indonesia menuju Malaysia,
01702|untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen – dokumen sah;
01703|Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap  pada hari Jumat tanggal 1
01704|November 2024, pukul 07.00 WITA di Pelabuhan Tunon T aka Jalan Tien Soeharto
01705|Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nununkan, Kabupaten Nunukan, Provinsi
01706|Kalimantan Utara;
01707|Menimbang, bahwa  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan
01708|diberangkatkan Para T erdakwa tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang Dewasa yaitu atas
01709|nama T amrin, Basri, Indo Liang, Kartika, Indriani, Wanda Saputri dan Satria, serta 4
01710|(empat) Anak kecil;
01711|Menimbang,  bahwa  Saksi  Iqbal  Muharrar  dan  Saksi  Rani  Sanjani
01712|mengetahui adanya 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa
01713|dan  4  (empat)  Anak  kecil  di  Pelabuhan  Tunon  T aka  Nunukan,  yang  akan
01714|Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01715|
01716|diberangkatkan ke T awau Malaysia tersebut awalnya berasal dari informasi dari
01717|masyarakat dan keterangan dari Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
01718|diamankan;
01719|Menimbang, bahwa pada saat diamankan T erdakwa I sedang mengendarai
01720|mobil warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1006 NU  dan T erdakwa II sedang
01721|mengangkut barang-barang milik 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
01722|(CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut menuju ke mobil warna hitam
01723|dengan Nomor Polisi KU 1006 NU yang dikendarai T erdakwa I;
01724|Menimbang, bahwa  Para T erdakwa dalam menjemput dan mengangkut
01725|barang bawaan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa dan
01726|4 (empat) Anak kecil tersebut atas permintaan Sdr. Hengki (DPO);
01727|Menimbang, bahwa pemberangkatan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran
01728|Indonesia (CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut dibiayai Sdr. Hengki
01729|(DPO);
01730|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01731|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut,  diberangkatkan ke T awau Malaysia,
01732|karena diatawari/ diajak oleh Sdr. Hengki (DPO) untuk bekerja;
01733|Menimbang,  bahwa  yang membiayai/ belikan tiket  Kapal  KM.  Queen
01734|Soya untuk keberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01735|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil ke Nunukan tersebut adalah Sdr. Hengki (DPO);
01736|Menimbang, bahwa  dari hasil pemeriksaan atas dokumen perjalan dan
01737|dokumen lainnya 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa
01738|dan 4 (empat) Anak kecil tersebut, tanpa dilengkapi  dokumen perjalanan yang sah
01739|baik berupa paspor dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran
01740|Indonesia serta kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ;
01741|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01742|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut rencana diberangkatkan dari Pangkalan
01743|POS AL dekat SD 004 Nunukan  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
01744|dengan menggunakan kapal Speedboat dan kemudian akan diberangkatkan lagi
01745|menuju Daerah T awau Negara Malaysia secara ilegal;
01746|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01747|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut berangkat ke T awau Malaysia tujuannya
01748|untuk bekerja di perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan 4 (empat) Anak kecil karena
01749|ikut orang tuannya;
01750|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01751|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil, rencana akan ditampung terlebih dahulu, di rumah
01752|Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01753|
01754|Sdr. Hengki (DPO) di dekat Pangkalan POS AL dekat SD 004 Nunukan Kabupaten
01755|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01756|Menimbang, bahwa  T erdakwa I yang akan mengangkut  7 (tujuh) orang
01757|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil dengan
01758|menggunakan mobil angkutan Kota berwarna Hitam dengan Nopol KU 1006 NU
01759|mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus
01760|ribu  rupiah)  dari  Sdr.  Hengki  (DPO)  melalui  anaknya  atas  nama  Sdr.  Ika  dan
01761|T erdakwa II yang menjemput dan mengangkut barang bawaan 7 (tujuh) orang Calon
01762|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil dari atas Kapal
01763|KM. Queen Soya sampai di mobil angkutan Kota berwarna Hitam dengan Nopol KU
01764|1006 NU di lapangan Parkir Pelabuhan Tunon T aka Nunukan tersebut, mendapat
01765|upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hengki (DPO) melalui anaknya
01766|atas nama Sdr. Ika melalui transfer;
01767|Menimbang,  bahwa  Para  T erdakwa sudah sering diminta Sdr. Hengki
01768|(DPO) menjemput dan mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
01769|akan berangkat ke Tawau Malaysia;
01770|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  tidak  memiliki ijin Badan Hukum/
01771|Perusahaan PJTKI memberangkatkan  Calon  Pekerja Migran Indonesia  (CPMI) ke
01772|T awau Malaysia tersebut;
01773|Menimbang, bahwa T erdakwa I bekerja sebagai sopir Angkot dan T erdakwa
01774|II bekerja sebagai Buruh Angkut di Pelabuhan Tunon T aka Nunukan;
01775|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  ada  melakukan  komunikasi
01776|dengan Sdr. Hengki (DPO) melalui HP;
01777|Menimbang, bahwa rumah Sdr. Hengki (DPO) berada di dekat Pangkalan
01778|POS AL dekat SD 004 Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan
01779|pada saat dilakukan pengecekan dalam keadaan kosong;
01780|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
01781|Para  Terdakwa  telah  bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran
01782|Indonesia yang akan diberangkatkan menuju ke Tawau, Malaysia dengan tujuan
01783|untuk  bekerja, tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah  seperti  Visa  Kerja,
01784|Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  maupun  Perjanjian  Kerja,
01785|sementara  Para  Terdakwa  sendiri  bukanlah  merupakan  sebuah  badan
01786|sebagaimana  ditetapkan  oleh  Pemerintah  atau  perusahaan  penempatan
01787|pekerja  migran  Indonesia  atau  merupakan  perusahaan  yang  akan
01788|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri,
01789|melainkan  Para  Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan
01790|dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan,  sebagai  upah  jasa  Para
01791|Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01792|
01793|Terdakwa  dalam  mengantarkan  para calon  pekerja  migran  tersebut  dari
01794|Kabupaten Nunukan sampai ke  Malaysia, serta dengan melihat  calon Pekerja
01795|Migran  Indonesia (PMI)  yang  telah  ditangkap terlebih  dulu  oleh  petugas
01796|kepolisian sebelum  sampai tujuan  ke  Malaysia, yang artinya tidak selesainya
01797|pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Para Terdakwa
01798|sendiri, maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan unsur  turut  serta  melakukan
01799|percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01800|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi;
01801|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01802|69  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01803|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53
01804|Ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana telah  terpenuhi,  maka  Para
01805|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01806|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01807|alternatif kedua;
01808|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  I  di  dalam  nota
01809|pembelaannya  berpendapat  jika  Penuntut  Umum  telah  keliru  menuntut
01810|Terdakwa I dengan dakwaan alternatif kedua karena Terdakwa tidak terbukti
01811|melakukan  perbuatan  pidana  sebagaimana  dalam  unsur-unsur  pasal  pada
01812|dakwaan  alternatif  kedua  dan  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk
01813|membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan;
01814|Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim tidak
01815|akan membahas kembali mengenai uraian perbuatan pidana yang dilakukan
01816|Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua
01817|Penuntut Umum melainkan akan menguraikan alasan dibalik keyakinan Majelis
01818|Hakim terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
01819|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  didengar  keterangan  dari
01820|Saksi Iqbal Muharrar dan Saksi Rani Sanjani serta pendapat dari Ahli Usman
01821|Affan dan Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. yang diajukan oleh
01822|Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian yang mana telah disumpah
01823|sebelum  saksi-saksi  dan  ahli-ahli  tersebut  memberikan  keterangan  dan
01824|pendapat;
01825|Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  sangkalannya,  Penasihat
01826|Hukum Terdakwa I tidak menghadirkan saksi yang meringankan ( a de charge )
01827|meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu melainkan mendasarkan pada
01828|keterangan Terdakwa I yang dalam hal ini tidak disumpah dan memiliki hak
01829|ingkar;
01830|Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01831|
01832|Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I menyangkal tuntutan
01833|Penuntut  Umum  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kedua  dengan
01834|mendasarkan bahwa Terdakwa I hanyalah seorang sopir angkutan umum yang
01835|diminta oleh Sdr. Hengky (DPO) melalui telepon untuk menjemput penumpang
01836|di Pelabuhan Tunon Taka dan diantarkan menuju rumah Sdr. Hengky (DPO);
01837|Menimbang, bahwa apabila memang penumpang yang diangkut oleh
01838|Terdakwa I merupakan penumpang biasa dan bukan merupakan Calon Pekerja
01839|Migran Indonesia  (CPMI) ilegal seharusnya proses penjemputan tersebut terjadi
01840|secara spontan yaitu T erdakwa I menunggu penumpang tersebut menghampiri dan
01841|menanyakan alamat yang dituju dengan menyebutkan tarif angkutan umum sesuai
01842|standar aturan yang berlaku namun dalam peristiwa ini proses penjemputan sudah
01843|terlebih dahulu diatur oleh Sdr.  Hengky (DPO) sehingga Terdakwa I bukan lagi
01844|sebagai  pihak  yang  pasif  menunggu  penumppang  melainkan  aktif  mencari
01845|penumpang sesuai dengan arahan yang diminta oleh Sdr. Hengky (DPO);
01846|Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa I sudah mengenal lama Sdr.
01847|Hengky (DPO) dan mengetahui background pekerjaan atau kegiatan sehari-
01848|hari Sdr. Hengky (DPO) sebagai pengurus penumpang serta telah beberapa
01849|kali diminta tolong oleh Sdr. Hengky (DPO) untuk menjemput penumpangnya,
01850|Terdakwa I sudah sepatutnya berhati-hati dan menaruh kecurigaan terhadap
01851|penumpang yang akan diangkut sesuai permintaan Sdr. Hengky (DPO) apalagi
01852|seluruh pembiayaan atas jasa yang dilakukan oleh Terdakwa I akan dibayarkan
01853|oleh Sdr. Hengky (DPO) dan bukan penumpang yang diangkut langsung;
01854|Menimbang,  bahwa  pada  saat  diberikan  kesempatan  untuk
01855|menyampaikan  permohonan  lisan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh
01856|Terdakwa  II,  Terdakwa  I  juga  turut  memohon  keringanan  hukuman  atas
01857|perbuatan yang telah diperbuatnya sehingga secara tidak langsung Terdakwa I
01858|mengakui jika dirinya telah melakukan perbuatan yang salah menurut Undang-
01859|Undang yang berlaku; 
01860|Menimbang, bahwa apabila seseorang merasa yakin dirinya benar dan tidak
01861|bersalah, maka tidak ada keraguan pada dirinya untuk tetap memegang teguh
01862|prinsipnya bahkan keluarga maupun nyawa yang menjadi taruhannya, hal ini yang
01863|tidak dilihat oleh Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap T erdakwa I;
01864|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, muncul petunjuk
01865|yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa I telah terbukti
01866|secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
01867|didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  kedua dan  menolak  nota  pembelaan
01868|Penasihat Hukum Terdakwa I;
01869|Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk