01234|pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dari subjek hukum tersebut;
01235|Menimbang bahwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seorang
01236|pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan
01237|dalam  undang-undang,  demikian  pula  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintai
01238|pertanggungjawaban secara pidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan
01239|tidak terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond) atau
01240|alasan pembenar atas perbuatan tersebut;
01241|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  persoalan  apakah  Anak  dapat
01242|dipertanggungjawabkan atas perbuatannya akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh
01243|unsur dalam pasal yang didakwakan terlebih dahulu Hakim pertimbangkan satu per
01244|satu;
01245|Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka
01246|persidangan, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri yang mengakui kebenaran
01247|
01248|identitasnya  serta  dibenarkan  pula  oleh  para  saksi  di  persidangan,  maka  dapat
01249|disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Anak yang
01250|dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat
01251|dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;
01252|Menimbang bahwa berdasarkan  Kutipan Akta Kelahiran Anak tanggal 16
01253|Januari 2012, terbukti bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat
01254|melakukan  perbuatan  yang  didakwakan,  sehingga  terhadap  Anak  dilakukan
01255|pemeriksaan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur
01256|dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
01257|Peradilan Pidana Anak;
01258|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim
01259|berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
01260|Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh
01261|dengannya;
01262|Menimbang bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat
01263|alternatif, sehingga unsur ini akan dianggap terpenuhi apabila salah satu di antara
01264|elemen  "kekerasan"  atau  "ancaman  kekerasan"  telah  terbukti  secara  sah  dan
01265|meyakinkan menurut hukum;
01266|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" ialah mempergunakan
01267|tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul
01268|dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan
01269|sebagainya, sehingga membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Sedangkan yang
01270|dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah perkataan, tulisan, ataupun perbuatan
01271|yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya
01272|kekerasan;
01273|Menimbang  bahwa  perbuatan  dalam  Pasal  ini  dimaksudkan  untuk  atau
01274|sebagai  bagian  dari  kegiatan/kekerasan  seksual,  dan  yang  dimaksud  dengan
01275|"memaksa" dalam hal ini adalah memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan
01276|paksa, sedangkan "bersetubuh" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan
01277|kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan
01278|laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;
01279|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pada peristiwa
01280|pertama tanggal 27 Januari 2024 di Pantai Sekunyit Desa Pagar Dewa Kecamatan
01281|Kota Manna, Anak telah membawa Anak Korban ke lokasi yang sepi, jauh dari jalan
01282|raya dan rumah warga, kemudian mengucapkan kata-kata "bukak baju tu, amau nggup
01283|aku tinggalkah balik kerumah" (buka baju kamu, kalau tidak mau saya tinggalkan, saya
01284|pulang ke rumah);
01285|Menimbang bahwa pola ancaman kekerasan dan paksaan tersebut tidak hanya
01286|terjadi pada peristiwa  pertama, melainkan  terus  berulang  pada peristiwa-peristiwa
01287|berikutnya, sebagaimana pada peristiwa kedua di Perkebunan Kelapa Sawit Jalan
01288|
01289|Raya Padang Panjang, di mana Anak menarik tangan Anak Korban ke dalam semak-
01290|semak, kemudian membuka pakaian Anak Korban dan membuka lebar kaki Anak
01291|Korban, serta pada peristiwa kelima di Pantai Coconut bulan Mei 2024 Anak mendorong
01292|Anak Korban hingga tertidur di bawah pohon sebelum berhubungan badan;
01293|Menimbang  bahwa  di  samping  ancaman  kekerasan  yang   bersifat  verbal
01294|sebagaimana diuraikan di atas, fakta hukum juga mengungkap adanya bentuk tekanan
01295|psikis berkelanjutan yang dilakukan Anak melalui perekaman video terhadap Anak
01296|Korban  pada  saat  peristiwa  pertama,  yang  menurut  pengakuan  Anak  sendiri  di
01297|persidangan dilakukan dengan tujuan agar Anak Korban tidak meninggalkan dan
01298|memutuskan hubungan dengan Anak. Perekaman video tersebut, beserta tangkapan
01299|layar Anak Korban dalam keadaan tidak berpakaian pada saat Video Call Sex adalah
01300|merupakan sarana pemaksaan psikologis (coercive control) yang menempatkan Anak
01301|Korban  dalam  posisi  tertekan  dan  tidak  berdaya  untuk  menolak  ajakan-ajakan
01302|berhubungan badan berikutnya, mengingat Anak Korban berada di bawah ancaman
01303|terselubung bahwa rekaman video tersebut sewaktu-waktu dapat disebarluaskan, yang
01304|mana ternyata ancaman tersebut benar-benar dilakukan oleh Anak ketika Anak Korban
01305|tidak  mau  lagi  melanjutkan  hubungan, dengan  cara  mengirimkan  rekaman  video
01306|tersebut kepada guru Anak Korban di sekolah melalui WhatsApp;
01307|Menimbang bahwa pemilihan lokasi-lokasi untuk melakukan hubungan badan
01308|oleh Anak yang seluruhnya merupakan tempat sepi dan terisolir, yaitu Pantai Sekunyit,
01309|perkebunan kelapa sawit, dan Pantai Coconut, bukanlah suatu kebetulan, melainkan
01310|merupakan bagian dari modus operandi yang sengaja dirancang oleh Anak untuk
01311|menempatkan Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan jauh dari kemungkinan
01312|memperoleh pertolongan, sebagaimana terbukti dari pernyataan Anak bahwa pada
01313|peristiwa  kedua,  ketiga,  keempat,  dan  kelima  Anak  telah  memiliki  niat  untuk
01314|berhubungan badan sebelum mengajak Anak Korban bertemu dengan kalimat "melah
01315|ngerayau" (ayo jalan-jalan);
01316|Menimbang bahwa Hakim juga mempertimbangkan adanya disparitas yang
01317|signifikan antara Anak dan Anak Korban, baik dari segi usia (Anak Korban masih
01318|berusia 15 tahun pada saat peristiwa pertama), pengalaman, maupun posisi sosial,
01319|yang menyebabkan kemampuan Anak Korban untuk memberikan penolakan menjadi
01320|sangat  terbatas,  sehingga  sekecil  apapun  bentuk  paksaan  dan  ancaman  yang
01321|dilakukan Anak menjadi sangat berdampak terhadap diri Anak Korban;
01322|Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum
01323|Daerah Hasanuddin Damrah Manna tanggal 7 Februari 2026 yang dibuat oleh dr.
01324|Darsono, Sp.OG, yang menyimpulkan adanya luka robek selaput dara pada arah jam
01325|tiga, lima, enam, sembilan, dan sebelas sampai ke dasar dengan kesan selaput dara
01326|non-intact, yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
01327|
01328|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim
01329|berkesimpulan  bahwa  unsur  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang
01330|bersetubuh dengannya telah terpenuhi menurut hukum;
01331|Ad.3. Persetubuhan dengan Anak;
01332|Menimbang bahwa unsur "persetubuhan" dalam Pasal ini harus dimaknai dalam
01333|kerangka perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual, yaitu masuknya alat
01334|kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sekecil apapun derajat penetrasi
01335|tersebut, tanpa disyaratkan adanya  ejakulasi maupun tujuan reproduksi, sehingga
01336|setiap bentuk penetrasi seksual terhadap anak telah cukup untuk memenuhi unsur ini;
01337|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian
01338|dengan keterangan Anak, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari
01339|2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban dengan
01340|kata-kata "melah ngerayau" (ayo jalan-jalan), yang kemudian dijawab oleh Anak Korban
01341|dengan kata "melah" (ayo). Selanjutnya, Anak datang dengan mengendarai sepeda
01342|motor menjemput Anak Korban di rumah bibinya, dan kemudian membawa Anak
01343|Korban ke Pantai Sekunyit, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten
01344|Bengkulu Selatan;
01345|Menimbang bahwa setibanya di Pantai Sekunyit, Anak mengajak Anak Korban
01346|duduk di sebuah pondok di tepi pantai, kemudian Anak membawa Anak Korban ke
01347|semak-semak di dekat pondok, menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput,
01348|menurunkan  celana  Anak  Korban,  dan  menurunkan  pula  celananya  sendiri,  lalu
01349|menindih tubuh Anak Korban. Kemudian Anak berulang kali mencoba memasukkan alat
01350|kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan baru berhasil setelah 4 (empat) kali
01351|percobaan, lalu Anak menarik-ulurnya hingga mengeluarkan cairan spermanya di atas
01352|rumput;
01353|Menimbang  bahwa  setelah  peristiwa  pertama  tersebut,  Anak  masih
01354|berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali lagi, sehingga total
01355|berhubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban adalah sebanyak 5
01356|(lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:
01357|- Peristiwa kedua, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira
01358|pukul 16.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit Jalan Raya Padang Panjang,
01359|Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
01360|- Peristiwa ketiga dan keempat, pada hari dan tanggal di tahun 2024 yang
01361|tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekira pukul 16.00 WIB, di lokasi yang sama,
01362|yaitu Perkebunan Kelapa Sawit Jalan Raya Padang Panjang, Desa Pagar
01363|Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
01364|- Peristiwa kelima, pada bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Pantai
01365|Coconut, Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
01366|
01367|Menimbang bahwa pada saat peristiwa pertama berlangsung pada tanggal 27
01368|Januari 2024, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana terbukti
01369|dari Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juli 2014 yang mencatat bahwa Anak Korban
01370|lahir di Pajar Bulan pada tanggal 15 Oktober 2008;
01371|Menimbang bahwa terjadinya peristiwa tersebut diperkuat oleh Hasil Visum et
01372|Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna tanggal 7 Februari
01373|2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darsono, Sp.OG, atas pemeriksaan
01374|kebidanan  terhadap  Anak  Korban,  dengan  hasil  sebagai  berikut:  pada  inspeksi
01375|vulva/vagina tampak tenang; pada pemeriksaan rectal tampak luka robek selaput dara
01376|pada arah jam tiga, lima, enam, sembilan, dan sebelas sampai ke dasar, tidak tampak
01377|kemerahan (kemungkinan luka lama), kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
01378|dengan kesimpulan: kesan selaput dara non intact;
01379|Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Anak Korban
01380|dan keterangan Anak yang saling bersesuaian, serta diperkuat oleh Hasil  Visum et
01381|Repertum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01382|bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dalam  pengertian  peraduan  antara
01383|kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, di mana kemaluan laki-laki masuk ke
01384|dalam kemaluan perempuan, terhadap diri Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
01385|Menimbang  bahwa  unsur  bersetubuh  telah  terpenuhi,  selanjutnya  akan
01386|dipertimbangkan apakah persetubuhan tersebut dilakukan dengan Anak atau tidak;
01387|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 T ahun
01388|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan  Anak
01389|adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
01390|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juli 2014
01391|atas  nama  Anak  Korban  yang  diperoleh  dalam  Berkas  Perkara  Penyidikan,
01392|menunjukkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2008, sehingga pada
01393|saat peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi yaitu pada tanggal 27 Januari 2024,
01394|Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dengan demikian unsur terhadap
01395|Anak telah terpenuhi;
01396|Menimbang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa untuk dinyatakan
01397|sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau
01398|tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau
01399|bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
01400|Menimbang bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan yang
01401|bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau
01402|norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan), atau bertentangan dengan hak
01403|orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "bertentangan dengan hukum yang
01404|hidup dalam masyarakat" adalah perbuatan yang berlawanan atau tidak selaras dengan
01405|
01406|hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu
01407|patut dipidana;
01408|Menimbang bahwa oleh karena perbuatan persetubuhan dengan Anak yang
01409|terpenuhi pada unsur ini juga dilakukan oleh pelaku yang masih berstatus Anak, maka
01410|Majelis Hakim perlu menekankan sifat melawan hukum pada perbuatan Anak, yang
01411|pada saat melakukan perbuatannya mengetahui bahwa Anak Korban merupakan anak
01412|di bawah umur yang berusia lebih muda 1 (satu) tahun dari Anak, dan Anak Korban
01413|berada dalam kondisi tertekan, putus asa, serta takut akan ancaman dari Anak,
01414|sehingga Anak Korban berada dalam keadaan rentan, tidak berdaya, dan dalam kondisi
01415|relasi kuasa yang timpang, sehingga ketiadaan perlawanan dari Anak Korban untuk
01416|disetubuhi tidak dapat dimaknai sebagai adanya persetujuan seksual (sexual consent),
01417|dan  dengan  demikian  ketiadaan  perlawanan  Anak  Korban  tersebut  tidak
01418|menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;
01419|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim
01420|berkesimpulan  bahwa  unsur  persetubuhan  dengan  Anak  telah  terpenuhi  menurut
01421|hukum;
01422|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (2) huruf b
01423|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01424|telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan  terbukti secara sah dan meyakinkan
01425|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
01426|kedua Penuntut Umum;
01427|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  Anak  melalui  Advokatnya  telah
01428|mengajukan Nota  Pembelaan  (Pleidoi) yang  pada pokoknya  menyatakan  kurang
01429|sependapat  dengan  Tuntutan  Penuntut  Umum,  dengan  alasan  bahwa  unsur
01430|pemerkosaan  tidak  terbukti  karena  antara  Anak  dan  Anak  Korban  telah  terjalin
01431|hubungan pacaran sejak tahun 2021, Anak memiliki itikad baik untuk menikahi Anak
01432|Korban, tidak ditemukan adanya serangan fisik yang bersifat memaksa, Anak Korban
01433|dengan sendirinya membuka pakaian tanpa paksaan, serta dalil penyebaran rekaman
01434|video bersifat  obscuur karena Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi guru yang
01435|menerima rekaman tersebut. Selain itu, Advokat berpendapat lamanya tuntutan pidana
01436|tidak proporsional mengingat perbuatan Anak terjadi karena kurangnya pengawasan
01437|orang tua dan tidak memperhatikan kepentingan serta masa depan Anak sebagaimana
01438|filosofi UU No. 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan
01439|alasan-alasan tersebut, Advokat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan
01440|Anak dari dakwaan perkosaan, atau setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman
01441|terhadap Anak dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu Anak
01442|bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak
01443|
01444|akan mengulangi, masih berstatus pelajar saat kejadian dan belum pernah dihukum
01445|sebelumnya;
01446|Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) tersebut, Majelis Hakim
01447|telah  mempertimbangkannya  secara  seksama  dalam  pertimbangan  unsur,
01448|sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut
01449|telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil Advokat Anak
01450|mengenai tidak terpenuhinya unsur pemerkosaan haruslah dikesampingkan, terlebih
01451|hubungan pacaran antara Anak dan Anak Korban maupun iktikad Anak untuk menikahi
01452|Anak Korban tidak dapat dijadikan dasar penghapus pidana (alasan pemaaf maupun
01453|alasan pembenar) karena tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan
01454|persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur, sebab perlindungan terhadap
01455|anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan kewajiban hukum yang bersifat
01456|imperatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab
01457|Undang-Undang Hukum Pidana yang baru;
01458|Menimbang bahwa terhadap permohonan Advokat Anak agar Majelis Hakim
01459|menjatuhkan  hukuman  seringan-ringannya,  maka  Majelis  Hakim  akan
01460|mempertimbangkannya  dalam  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang
01461|meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;
01462|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal
01463|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
01464|pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak
01465|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01466|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim
01467|akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;
01468|Menimbang bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang
01469|Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan  ringannya perbuatan, keadaan pribadi
01470|Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat
01471|dijadikan  dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  atau
01472|mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
01473|Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan
01474|pada  upaya  balas  dendam,  akan  tetapi  yang  lebih  penting  lagi  ditujukan  untuk
01475|pendidikan dan pembelajaran kepada pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari
01476|tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, serta diharapkan dapat memperbaiki
01477|dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum
01478|maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
01479|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
01480|Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 2 Maret 2026 yang dibuat oleh
01481|Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Bengkulu, serta keterangan orang tua
01482|Anak, diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan pidana tersebut didasarkan atas
01483|
01484|ketidakmampuan mengontrol nafsu yang dipengaruhi pula oleh lingkungan pergaulan
01485|yang bebas tanpa pengawasan orang tua, yang membawa dampak buruk terhadap
01486|perilaku pribadi Anak;
01487|Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak hanya melanggar
01488|norma  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  meresahkan
01489|masyarakat dan berdampak luas terhadap psikologis Anak Korban hingga sempat
01490|berniat mengakhiri hidupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tepat
01491|untuk dijatuhi pidana penjara dan untuk sementara waktu dijauhkan dari masyarakat
01492|sekitar yang mengetahui perbuatan Anak, yang dikhawatirkan dapat memicu Anak
01493|untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
01494|Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana
01495|akan diuraikan di bawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan
01496|pemidanaan, yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa,
01497|melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, di
01498|samping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota
01499|masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh
01500|Anak;
01501|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
01502|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang
01503|dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan
01504|berhak  memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,
01505|pendidikan,  pelatihan,  serta  hak-hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
01506|perundang-undangan;
01507|Menimbang bahwa oleh karena Anak saat ini telah berusia 18 (delapan belas)
01508|tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang
01509|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim dalam
01510|amar putusan tidak menetapkan LPKA sebagai tempat Anak menjalani masa pidana,
01511|melainkan Anak akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, atau dalam
01512|hal Lembaga Pemasyarakatan Pemuda tidak tersedia, di Lembaga Pemasyarakatan
01513|Dewasa dengan tetap memperhatikan pemisahan dari narapidana dewasa, sesuai
01514|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
01515|Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan
01516|pertimbangan bahwa keadaan dan perbuatan Anak dipandang dapat membahayakan
01517|masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11