01934|Halaman 36 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01935|Paraf
01936|K
01937|M
01938|H
01939|A
01940|
01941|I
01942|H
01943|A
01944|
01945|I
01946|I
01947|
01948|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP  ATAU  Dakwaan
01949|Ketiga  Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
01950|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat
01951|(1) KUHP;
01952|Menimbang  bahwa  didalam  Surat  Dakwaan,  Penuntut  Umum  mendakwa
01953|Terdakwa dengan 2 undang-undang yaitu  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01954|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  TPPO)  dan
01955|Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  TPPA),
01956|secara alternatif. Pasal yang didakwakan dari 2 undang-undang ini memiliki ’benang
01957|merah’ yaitu mengenai eksploitasi;
01958|Menimbang bahwa sebagaimana diketahui UU TPPO merupakan UU yang di-
01959|sah-kan sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan Protokol Persatuan Bangsa-
01960|Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak
01961|Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang sebelumnya
01962|dikenal  sebagai  Protokol  Palermo,  yang  telah  ditandatangani  oleh  Pemerintah
01963|Indonesia. UU TPPO pada Bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 7 memberikan
01964|pengertian ”Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01965|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01966|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01967|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01968|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
01969|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01970|maupun  immateriil”.  Pada  UU  TPPO,  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  eksploitasi
01971|maka  persetujuan  korban  tidak  menjadi  hal  penting,  melainkan  berdasarkan
01972|pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang,
01973|maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya
01974|tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:
01975|1. Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara
01976|alami  atau  didesain,  yang  meliputi:  meliputi  perekrutan,  pengangkutan,
01977|penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
01978|Halaman 37 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01979|Paraf
01980|K
01981|M
01982|H
01983|A
01984|
01985|I
01986|H
01987|A
01988|
01989|I
01990|I
01991|
01992|2. Unsur CARA. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk
01993|menjamin  proses  dapat  terlaksana,  yang  meliputi:  ancaman,  kekerasan,
01994|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,  penyekapan,  penipuan,
01995|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01996|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang
01997|yang memegang kendali;
01998|3. Unsur  TUJUAN.  Sesuatu  yang  nantinya  akan  tercapai  dan  atau
01999|terwujud  sebagai  akibat  dari  tindakan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan
02000|orang  yang  meliputi  eksploitasi  orang  atau  mengakibatkan  orang
02001|tereksploitasi  dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-
02002|UndangTindak Pidana Perdagangan Orang.
02003|Menimbang bahwa, sedangkan,  UU TPPA dirancang dan di-sah-kan untuk
02004|menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak  agar  mereka  dapat  hidup,  tumbuh  dan
02005|berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
02006|kemanusiaan. UU TPPA pada bagian Penjelasan di Pasal 66 menjelaskan y ang
02007|dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa
02008|persetujuan  Anak  yang  menjadi  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02009|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
02010|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
02011|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
02012|atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  Anak  oleh  pihak  lain  untuk
02013|mendapatkan keuntungan materiil” dan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara
02014|seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh
02015|lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
02016|semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”. Dasar pembuktian yang paling utama
02017|adalah  usia  korban, belum  ber-usia  18  tahun  atau  telah  ber-usia  18  tahun  dan
02018|perbuatan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan organ tubuh seksual atau
02019|organ tubuh;
02020|Halaman 38 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02021|Paraf
02022|K
02023|M
02024|H
02025|A
02026|
02027|I
02028|H
02029|A
02030|
02031|I
02032|I
02033|
02034|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan
02035|alternatif  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  yang  menurut
02036|Majelis  Hakim  paling  sesuai  dengan  fakta  hukum  dan  yang  lebih  tepat  serta
02037|dianggap paling memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut diatas
02038|yaitu Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
02039|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat
02040|(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02041|1. Unsur “Setiap orang”;
02042|2. Unsur  “Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
02043|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
02044|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
02045|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
02046|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
02047|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  mengakibatkan  orang  ter-
02048|eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”;
02049|3. Unsur “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”;
02050|4. Unsur “Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut”;
02051|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  Dakwaan
02052|Ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
02053|Unsur Kesatu : “Setiap Orang”;
02054|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “setiap  orang”  ialah
02055|menunjuk kepada manusia/orang/ natuurlijke person, yakni  setiap orang ( een eider )
02056|atau siapa saja pelaku ( dader) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat
02057|bertanggungjawab  menurut  hukum  atas  segala  perbuatannya  dan  apabila
02058|perbuatannya  tersebut  memenuhi  seluruh  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  yang
02059|didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku , atau
02060|barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban
02061|dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang
02062|telah dilakukannya;
02063|Halaman 39 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02064|Paraf
02065|K
02066|M
02067|H
02068|A
02069|
02070|I
02071|H
02072|A
02073|
02074|I
02075|I
02076|
02077|Menimbang,  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  dimana  Terdakwa  dengan
02078|identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas
02079|pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai
02080|identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa
02081|yaitu TERDAKWA adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;
02082|Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal
02083|budi  dan  pikirannya  selama  persidangan  dapat  menjawab  dengan  baik  semua
02084|pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  baik oleh  Majelis  Hakim  maupun Penuntut
02085|Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan
02086|perbuatannya. Maka dengan demikian unsur ke-Satu telah terpenuhi;
02087|Unsur Ke dua : “ Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
02088|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
02089|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
02090|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
02091|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
02092|walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
02093|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
02094|di wilayah negara Republik Indonesia”;
02095|Menimbang bahwa dalam dokumen UNODC (United Nations Office on Drags
02096|and  Crime )  Checklist  Criminalization  of  Trafficking  under  the  Protocol  dimuat
02097|pembagian  unsur  dari  kriminalisasi  perdagangan  orang  yang  bersifat  alternatif-
02098|kumulatif, yaitu:
02099|A. Acts/Perbuatan Yang Dilakukan:
02100|i. Recruitment/Perekrutan
02101|ii. Transportation/Pengangkutan
02102|iii. Transfer/Pemindahan
02103|iv. Harbouring/Penyembunyian
02104|v. Receipt Of Persons/Penerimaan
02105|B. Means/Cara/ Bagaimana Dilakukan:
02106|i. Use Of Force/Penggunaan Kekerasan/Tenaga
02107|Halaman 40 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02108|Paraf
02109|K
02110|M
02111|H
02112|A
02113|
02114|I
02115|H
02116|A
02117|
02118|I
02119|I
02120|
02121|ii. Threat  Of  The  Use  Of  Force /Ancaman  Penggunaan
02122|Kekerasan/Tenaga
02123|iii. Other Forms Of Coercion/Bentuk Paksaan Lain
02124|iv. Abduction/Penculikan
02125|v. Fraud/Penipuan
02126|vi. Deception/Tipu Muslihat
02127|vii. Abuse  Of  Power  Or  Of  A  Position  Of
02128|Vulnerability/Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan;
02129|viii. Giving  Or  Receiving  Payments  Or  Benefits  To  Achieve  The
02130|Consent  Of  A  Person  Having  Control  Over  Another /Memberi  Atau
02131|Menerima Pembayaran Atau Manfaat Untuk Memperoleh Persetujuan
02132|Orang Yang Memiliki Kendali Terhadap Orang Lain
02133|C. Purpose/Tujuan/Mengapa Dilakukan:
02134|i. Prostitution/Prostitusi
02135|ii. Other  Forms  Of  Sexual  Exploitation /Bentuk  Lain  Eksploitasi
02136|Seksual
02137|iii. Forced Labour Or Services/Kerja Atau Pelayanan Paksa
02138|iv. Slavery/Perbudakan
02139|v. Practices Similar To Slavery/Praktik Mirip Perbudakan
02140|vi. Servitude/Penghambaan
02141|vii. Removal Of Organs/Penghilangan Organ
02142|Menimbang bahwa  pembagian unsur dari UNODC tersebut diatas bersifat
02143|alternatif-kumulatif;
02144|Menimbang bahwa dalam unsur “ perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02145|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”  adalah sub-unsur mengenai
02146|Tindakan yang Dilakukan, bersifat alternatif karena adanya kata penghubung “ATAU”
02147|sehingga  apabila salah  satu  sub-unsur  telah terpenuhi oleh  perbuatan Terdakwa
02148|maka  unsur  ini  patut  dinyatakan  telah  terpenuhi.  Demikian  dengan  “ancaman
02149|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
02150|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
02151|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
02152|Halaman 41 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02153|Paraf
02154|K
02155|M
02156|H
02157|A
02158|
02159|I
02160|H
02161|A
02162|
02163|I
02164|I
02165|
02166|memegang kendali atas orang lain” juga  adalah sub-unsur mengenai Cara Yang
02167|Digunakan,  bersifat  alternatif  karena  adanya  kata  penghubung  “ATAU”  sehingga
02168|apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur
02169|ini patut dinyatakan telah terpenuhi.
02170|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  diketahui  pada  hari Jumat tanggal 1
02171|November 2024 sekitar Jam 20.00 WITA di Kos Tiawi yang disewa dan ditempati oleh
02172|TEMAN  I  NUSI   yang  terletak  di  Kabupaten  Gorontalo,  dilakukan  penangkapan
02173|terhadap T erdakwa TERDAKWA, TEMAN I , TEMAN III , TEMAN II , TEMAN IV , TEMAN
02174|V  dan Saksi Korban SAKSI KORBAN  oleh SAKSI II bersama Tim dari Resmob Polda
02175|Gorontalo dan  dibawa  ke  Polda  Gorontalo  berdasarkan  informasi  mengenai  adanya
02176|penjualan orang menggunakan aplikasi MiChat untuk berhubungan seksual;
02177|Menimbang  bahwa  selain  dilakukan  penangkapan  juga  ditemukan  sejumlah
02178|barang dari Kos Tiawi yaitu: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A15
02179|warna biru metalik;  1 (satu) buah anak kunci warna silver bertuliskan GRT; 1 (satu)
02180|dus kondom merek Fiesta rasa Stroberi isi 3 (tiga) buah; 1 (satu)  buah selimut
02181|bercorak gambar doraemon;  1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GG;  1 (satu)
02182|buah sprei berwarna hijau bergambar bunga-bunga;  1 (satu) buah handphone merek
02183|Samsung A54 warna silver;  1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A14
02184|warna silver; 1 (satu) buah handphone merek infinix Hot 9 play warna ungu; 1 (satu)
02185|buah handphone merek Realme C53 warna hitam metalik;  3 (tiga) lembar uang
02186|Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu
02187|rupiah); 1 (satu)  lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);  1 (satu) buah
02188|handphone merek Tecno Spark 20C warna putih metalik , seluruhnya adalah barang-
02189|barang dari dalam Kos Tiawi . Terdakwa menggunakan handphone  merek Realme
02190|C53 warna hitam metalik;
02191|Menimbang bahwa cara T erdakwa mendapatkan tamu untuk Saksi Korban  yaitu
02192|dalam aplikasi MiChat, Terdakwa dalam akun TEMAN I pada handphone TEMAN I
02193|atau Saksi UYAN, Terdakwa pajang foto Saksi Korban  kemudian orang-orang yang
02194|memiliki aplikasi MiChat dapat melihat foto Saksi Korban , terutama yang jaraknya
02195|dekat dengan keberadaan akun MiChat berisi foto  Saksi Korban  . Dari situ maka
02196|Halaman 42 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02197|Paraf
02198|K
02199|M
02200|H
02201|A
02202|
02203|I
02204|H
02205|A
02206|
02207|I
02208|I
02209|
02210|pemilik  akun  MiChat  lainnya  dapat  berkomunikasi  dengan  akun  Terdakwa  yang
02211|biasanya dimulai  dengan  pertanyaan  mengenai harga, siapa  yang  difoto itu  dan
02212|lokasi. Setelah sepakat maka akan dikirimkan lokasi yaitu Kos Tiawi, kemudian tamu
02213|datang dan dilayani oleh  Saksi Korban   berhubungan seksual lalu tamu memberikan
02214|uang bayaran dan uang bayaran itu Saksi Korban  berikan kepada TEMAN I;
02215|Menimbang bahwa Saksi Korban   adalah seorang perempuan yang berusia
02216|18 tahun, tidak memiliki penghasilan dan enggan tinggal dirumah orang tuanya yaitu
02217|Saksi UCUN sehingga tentu Saksi Korban  memerlukan tempat tinggal selain dirumah
02218|Saksi UCUN dan keadaan Saksi Korban  tersebut diketahui oleh TEMAN I dan T erdakwa
02219|yang juga menyadari kos yang disewa TEMAN I dapat ditinggali oleh Saksi Korban  dan
02220|kamar tempat TEMAN I melayani tamu juga dapat digunakan oleh  Saksi  Korban  .
02221|T erdakwa bersama TEMAN I dan juga  TEMAN II,  TEMAN III,  TEMAN IV, TEMAN V
02222|secara  bersama-sama,  atas  persetujuan  TEMAN  I selaku  penyewa  Kos  Tiawi,
02223|mencarikan  tamu-tamu  untuk  Saksi  Korban   layani  berhubungan  seksual  dan
02224|mendapatkan bayaran atas layanan itu. Bayaran yang didapatkan oleh  Saksi Korban
02225|diberikan kepada TEMAN I untuk memenuhi seluruh kebutuhan  Saksi Korban   seperti
02226|makan, minum, listrik, air, alat kontrasepsi, kosmetik, piknik dan lain sebagainya. Dan,
02227|terhadap T erdakwa, TEMAN II, TEMAN III, TEMAN IV dan TEMAN V yang berhasil
02228|mendapatkan tamu yang membayar Saksi Korban  maka TEMAN I berikan uang sejumlah
02229|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mendapatkan tamu;
02230|Menimbang bahwa  dengan adanya  Saksi Korban   yang tinggal di Kos Tiawi
02231|maka T erdakwa, TEMAN I, TEMAN II, TEMAN III, TEMAN IV, TEMAN V mendapatkan
02232|keuntungan  dan  memiliki  sumber  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.
02233|Keadaan  Saksi  Korban   yang  rentan  menjadi  kesempatan  bagi  T erdakwa  secara
02234|melawan  hukum  memanfaatkan  tubuh  Saksi  Korban   untuk  mendapatkan
02235|keuntungan baik materiil maupun immaterial;
02236|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
02237|undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02238|Orang,  yang  dimaksud  dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
02239|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
02240|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
02241|Halaman 43 dari 50 halaman    Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Lbo
02242|Paraf
02243|K
02244|M
02245|H
02246|A
02247|
02248|I
02249|H
02250|A
02251|
02252|I
02253|I
02254|
02255|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan
02256|hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
02257|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02258|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
02259|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  penampungan
02260|dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi
02261|Saksi Korban  di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur kedua
02262|ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;