00740|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00741|Anak termasuk dalam klasifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;
00742|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam me ngambil putusan mengenai
00743|perkara  ini,  selain  mempertimbangkan  aspek  yuridis  dari  hasil  pemeriksaan
00744|persidangan  sebagaimana  tersebut  diatas , Hakim  juga  akan
00745|Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00746|
00747|mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan  Anak, lingkungan
00748|keluarga  dan  lingkungan  sosial  tempat  tinggal  Anak berdasarkan  hasil
00749|pemeriksaan  di  persidangan  maupun  hasil  penelitian  Pembimbing
00750|Kemasyarakatan;
00751|Menimbang, bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas,
00752|akan dijadikan pertimbangan bagi  Hakim  untuk menjatuhkan pidana kepada
00753|Anak yang dirasa lebih adil demi perkembangan kejiwaan  Anak serta masa
00754|depan kehidupan Anak dan keluarganya;
00755|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
00756|Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan,  yang  pada  pokoknya  demi
00757|kepentingan terbaik bagi masa depan Anak, merekomendasikan agar dilakukan
00758|pembinaan dalam Lembaga di Yayasan Miftahul Jihad Kabupetan Majene di
00759|jalan korban 40.000 jiwa Tende, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur,
00760|Kabupaten Majene;
00761|Menimbang, terhadap rekomendasi tersebut Hakim mempertimbangkan
00762|dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan
00763|kepentingan terbaik bagi anak;
00764|Menimbang, bahwa asas keadilan berasal dari rasa keadilan dimana
00765|rasa  keadilan ini  bukan  saja memperhatikan keadilan bagi  Anak, melainkan
00766|harus  memperhatikan  rasa  keadilan  bagi  korban  dan  masyarakat.  Bahwa
00767|perbuatan Anak dalam perkara  a quo  memiliki dampak yang dapat merusak
00768|masa  depan  Saksi  Korban  dan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  berakibat
00769|merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan serta perbuatan Anak
00770|termasuk  dalam  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama  dan
00771|kesusilaan di masyarakat;
00772|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  kepastian  hukum  penjatuhan
00773|pidana kepada Anak harus berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang
00774|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam
00775|ketentuan Pasal 69 ayat (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai
00776|tindakan, selanjutnya ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun
00777|hanya dapat dikenai tindakan. Bahwa dalam perkara a quo Anak telah berusia
00778|lebih  dari  18  (delapan  belas)  tahun,  sehingga  terhadap  Anak  hanya  dapat
00779|dijatuhi pidana;
00780|Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak
00781|dan asas kemanfaatan, Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Anak akan
00782|memperhatikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dan  Anak
00783|khususnya, agar dalam penjatuhan pidana kepada Anak ini dapat bermanfaat
00784|sebagai  pembelajaran  untuk  masyarakat  atau  anak-anak  lainnya  agar  tidak
00785|Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00786|
00787|mengikuti perbuatan Anak dan juga  untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu
00788|sendiri,  agar  dijadikan  pembelajaran  untuk  tidak  mengulangi  tindak  pidana
00789|serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari;
00790|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00791|diatas,  Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  Pembimbing
00792|Kemasyarakatan  untuk  menjatuhkan  pidana  berupa  pembinaan  di  dalam
00793|lembaga, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama pidana tersebut
00794|sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
00795|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pidana  penjara
00796|terhadap Anak Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan
00797|ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara dijalani oleh
00798|anak di LPKA sampai dengan Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bahwa
00799|dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk
00800|dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak dalam Pasal
00801|23 ayat (3) menyebutkan bahwa :  “Dalam hal Anak telah mencapai umur 18
00802|(delapan belas) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak  dipindahkan
00803|ke lembaga pemasyarakatan pemuda  dengan memperhatikan kesinambungan
00804|pembinaan Anak”. Lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa :
00805|“Dalam  hal  tidak  terdapat  lembaga  pemasyarakatan  pemuda,  Anak  dapat
00806|dipindahkan  ke  lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan  rekomendasi
00807|dari Pembimbing Kemasyarakatan”;
00808|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  tersebut
00809|diatas, dalam perkara a quo Anak telah berumur lebih dari 18 (delapan belas)
00810|tahun dan tidak terdapatnya lembaga pemasyarakatan pemuda di Kabupaten
00811|Polewali Mandar, oleh karena itu pidana penjara terhadap anak perlu ditetapkan
00812|untuk  dijalani  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  Polewali  dengan  tetap
00813|memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda dan dalam hal blok tersebut
00814|tersedia, maka Anak dapat ditempatkan pada LPKA sebagaimana ketentuan
00815|dalam Pasal 23 ayat (6) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022
00816|Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap
00817|Anak yang menyebutkan : ” Dalam hal tidak terdapat blok khusus pemuda pada
00818|lembaga pemasyarakatan dewasa sebagaimana  dimaksud pada ayat (5), Anak
00819|tetap ditempatkan dalam  LPKA sampai telah mencapai umur 21 (dua puluh
00820|satu) tahun”;
00821|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
00822|cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;
00823|Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00824|
00825|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00826|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00827|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan
00828|panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju terusan Jeans warna biru yang
00829|telah disita dari Saksi Korban untuk kepentingan pembuktian, namun menurut
00830|Hakim barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma kepada
00831|Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00832|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :  1 (satu) unit sepeda motor
00833|merk Honda Sonic warna merah putih dengan nomor rangka xxxxxxxxxxxxx dan
00834|nomor mesin xxxxxxxxxx yang telah disita dari Anak dan menurut Hakim tidak
00835|memiliki keterkaitan secara langsung dengan perbuatan dari Anak, maka perlu
00836|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
00837|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak, maka
00838|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00839|meringankan Anak;
00840|Keadaan yang memberatkan:
00841|- Perbuatan Anak  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  norma
00842|kesusilaan di masyarakat;
00843|- Perbuatan  Anak  dapat  mengakibatkan  trauma  secara  fisik  maupun
00844|psikis terhadap Saksi Korban;
00845|- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan dari Saksi Korban;
00846|Keadaan yang meringankan:
00847|- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan dapat
00848|memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
00849|- Anak belum pernah dipidana;
00850|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00851|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00852|Mengingat, Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor
00853|12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-Undang
00854|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana,
00855|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00856|dan  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang
00857|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00858|bersangkutan;
00859|
00860|MENGADILI:
00861|Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00862|
00863|1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00864|bersalah  melakukan  tindak pidana pelecehan seksual  fisik sebagaimana
00865|dalam dakwaan Penuntut Umum;
00866|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak dengan  pidana  penjara selama  2
00867|(dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Polewali;
00868|3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
00869|4. Menetapkan barang bukti berupa:
00870|- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
00871|- 1 (satu) lembar baju terusan Jeans warna biru;
00872|Dimusnahkan;
00873|- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah
00874|putih dengan nomor rangka xxxxxxxxxx dan nomor mesin xxxxxxxxxxx;
00875|Dikembalikan kepada Anak;
00876|5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00877|(lima ribu rupiah);
00878|
00879|Kamis,
00880|
00881|21  Mei  2026
00882|
00883|2026
00884|
00885|Demikian  diputuskan  pada  hari  Kamis,  tanggal  21  Mei  2026  oleh
00886|Muhammad  Taufiq  Akbar  M,  S.H.,  sebagai  Hakim  Pengadilan  Anak  Pada
00887|Pengadilan Negeri Polewali, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
00888|pada hari dan tanggal  itu  juga, dengan  dibantu  oleh Muliati, S.H., Panitera
00889|Pengganti, serta dihadiri oleh Utari Andani Putri Darmawangsa, S.H., M.Kn.
00890|Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Anak didampingi
00891|Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak.
00892|Panitera Pengganti,
00893|Muliati, S.H.
00894|Hakim,
00895|Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.
00896|
00897|Muliati, S.H.
00898|
00899|Panitera Pengganti,
00900|Muliati, S.H.
00901|Hakim,
00902|Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.