00729|Nomor  303  pada  Hotel  Forum  terdaftar  atas  nama  terdakwa  Yusril  Abas
00730|dengan Waktu Masuk / Chek In tanggal 1 November 2024 pada pukul 23.00
00731|Wit. 
00732|- Bahwa benar aktifitas melayani Tamu berhubungan badan suami istri / Sex,
00733|saksi korban mendapat bayaran Rp. 800.000. sedangkan  terdakswa  Yusril
00734|Abas Alias Dika mendapat Tip (jasa) sebesar Rp. 100.000.- dari saksi korban.  
00735|- Bahwa benar hasil Print / cetak berupa bukti Screen Shoot / tangkapan layar
00736|percakapan  saksi  korban  dan  terdakwa  yang  di  perlihatkan  di  depan
00737|
00738|persidangan adalah benar merupakan percakapan antara saksi korban dan
00739|terdakwa sebelum kejadian. 
00740|- Bahwa terdakwa tidak akan meminta gantu rugi / Restitusi pada terdakwa.
00741|
00742|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
00743|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah
00744|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00745|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  oleh  Penuntut  Umum  didakwa  dengan
00746|dakwaan Alternatif, yaitu  Kesatu Pasal 2  Ayat (1) Undang  Undang  RI. No.  21
00747|Tahun 200 7 Tentang  Perdagangan Orang atau kedua  Pasal  296 KUHP atau ke
00748|tiga Pasal 506 KUHP ;
00749|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut
00750|Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  Majelis  Hakim  dengan
00751|memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  maka  Majelis  Hakim  akan
00752|memilih  dakwaan  kesatu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2 Ayat (1)  Undang
00753|Undang  RI.  No.  21 Tahu n 200 7 Tentang  Perdagangan  Orang  yang  unsur -
00754|unsurnya sebagai berikut;
00755|1. Setiap Orang
00756|2. yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00757|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00758|penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00759|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
00760|bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00761|memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang
00762|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
00763|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00764|mempertimbangkan sebagai berikut :
00765|Ad.1. Setiap Orang 
00766|Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja
00767|yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang
00768|mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan
00769|subjek  hukum  tersebut  mampu  untuk  mempertangung-jawabkan  atas  segala
00770|perbuatannya secara hukum;
00771|Bahwa Terdakwa YUSRIL ABAS Alias DIKA dengan identitas sebagaimana
00772|dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa,
00773|diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;
00774|Bahwa  selama  proses  pemeriksaan  Terdakwa  telah  dapat  menjawab
00775|pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh
00776|
00777|Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  lancar,  tegas  dan  jelas  hingga  selesainya
00778|pemeriksaan  di  persidangan  tidak  ditemukan  adanya  bukti  yang  menyatakan
00779|bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya
00780|atau perbuatanya;
00781|Ad.2.  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00782|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00783|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00784|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00785|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00786|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00787|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;
00788|Menimbang,  Bahwa  unsur  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas  adalah
00789|bersifat alternatif, yang dalam pembuktiannya apabila terdapat salah satu atau
00790|lebih perbuatan terdakwa sehingga unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
00791|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang
00792|sebagaimana  dalam  penjelasan  Undang-Undang  No.21  tahun  2007  tentang
00793|pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,
00794|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
00795|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
00796|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
00797|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang
00798|yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang
00799|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;
00800|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  korban  tindak  pidana
00801|perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
00802|fisik,  seksual,  ekonomi  dan  atau  sosial  yang  diakibatkan  tindak  pidana
00803|perdagangan orang ;
00804|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  menerima  bayaran  adalah
00805|menerima suatu imbalan atau timbal balik karena telah memberikan, melakukan,
00806|atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang menawarkan suatu imbalan ;
00807|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan
00808|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
00809|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
00810|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
00811|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi
00812|organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
00813|
00814|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00815|immateriil ;
00816|Menimbang, bahwa secara tersirat /“explicit” terdapat perbuatan melawan
00817|hukum secara formil materil dan ada sifat kesengajaan dengan tujuan/Opzet als
00818|oogmerk  dari  pelaku  yang  melakukan  serangkaian  perbuatan  dengan  tujuan
00819|mendapatkan keuntungan secara materil dengan melakukan eksploitasi terhadap
00820|korban walaupun tidak disebutkan dalam unsur ini ;
00821|Menimbang,  bahwa  perbuatan  pidana  dalam  unsur  ini  dapat  dilakukan
00822|secara  aktif  maupun  pasif  oleh  pelaku  yang  maksudnya  aktif  dapat  dilakukan
00823|dengan  inisiasi  pelaku  itu  sendiri  atau  pasif  yakni  bukan  atas  inisiasi  pelaku
00824|melainkan atas kehendak orang lain ; 
00825|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “wilayah negara Republik
00826|Indonesia”  menunjukkan  tempat  kejadian/locus,  dimana  pasal  ini  hanya  dapat
00827|dikenakan  kepada  pelaku  Tindak  Pidana  Pemberantasan  Perdagangan  orang
00828|yang melakukan di wilayah Indonesia baik itu warga negara Indonesia/Indonesia
00829|citizen maupun warga negara asing ;
00830|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  yang  terungkap
00831|dipersidangan yaitu Terdakwa Yusril Abas Alias Dika diminta saksi korban H F Q F.
00832|Quylo melayani tamu laki laki untuk melakukan Hubungan badan suami istri / sex
00833|terjadi  pada  hari  Sabtu  tanggal  02  Nopember  2024  sekitar  pukul  00.13  Wit
00834|bertempat di Hotel Forum Kamar Nomor 303, yang beralamtkan di Kel. Gamalama
00835|Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
00836|Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul
00837|00.00 tiba-tiba sdr. FAHMI chat di WhatApp (WA) Terdakwa dengan bahasa “Dika
00838|ada  dimana?  Dika  ada  teman  perempuan,  bantu  Saudara  Fahmi  carikan
00839|perempuan satu untuk layani saya” lalu Terdakwa menjawab tidak ada namun
00840|Saudara FAHMI terus mendesak sampai 3 (tiga) kali dan mengatakan minta tolong
00841|karena besok pagi ia akan berangkat ke Sofifi dan akhirnya pada saat itu Terdakwa
00842|ingat  pesan  korban  kepada  Terdakwa  untuk  dicarikan  tamu  laki-laki,  langsung
00843|malam itu Terdakwa menghubungi korban melalui WA dan menawarkan kepada
00844|korban bahwa ada laki-laki cari perempuan untuk layani dia, dan korban menjawab
00845|bisa  dengan  harga  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu  rupiah)  dan  korban
00846|menanyakan “main dimana” dan Terdakwa menjawab “nanti Saksitanyakan dulu”
00847|lalu Terdakwa menghubungi sdr. FAHMI dan ia mengatakan nanti ia yang buka
00848|kamar, beberapa saat kemudian sdr. FAHMI menjemput Terdakwa di depan jalan
00849|tempat  tinggal  Terdakwa  dan  pergi  bersama  sdr.  FAHMI  ke  hotel  Forum  dan
00850|meminta Terdakwa untuk memesan kamar hotel dengan alasan lupa membawa
00851|
00852|KTP.  Selanjutnya  Terdakwa  memesan  kamar  hotel  Forum  dan  mendapatkan
00853|kamar 303, kemudian Saudara FAHMI menunggu di dalam mobil dan Terdakwa
00854|masuk ke kamar hotel 303 dan menyuruh korban untuk datang ke hotel. Beberapa
00855|saat  kemudian  korban  datang  dan  masuk  ke  kamar  303  dan  Terdakwa
00856|memberikan uang dari sdr. FAHMI sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu
00857|rupiah)  dan  korban  memberikan  uang  rokok  kepada  Terdakwa  sejumlah
00858|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa turun ke bawah dan di
00859|depan hotel Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
00860|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terpenuhi ;
00861|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
00862|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00863|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00864|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Perdagangan
00865|Orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama; 
00866|Meimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00867|yang pada pokonya  tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut
00868|Umum yang menuntut terdakwa dihukum penjara selama 3 Tahun dikurangi masa
00869|penahanan dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
00870|subsider 3 bulan kurungan , karena tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa
00871|dirasa  sangat  berat,  sehingga  kami  penasehat  hukum  terdakwa  memohon
00872|keringanan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
00873|menjatuhkan  putusan  yang seadil-adilnya sesuai  dengan  kesalahan  yang  telah
00874|diperbuat oleh Terdakwa dan kami selaku penasehat hukum Terdakwa mengetuk
00875|hati nurani Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutus
00876|Para Terdakwa  dengan hukuman penjara yang seringan-ringannya , jika Majelis
00877|Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya  sehingga apabila
00878|terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan
00879|kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari  pada sebelumnya. Penasehat Hukum
00880|Para Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar
00881|menjadi  pertimbangan  bagi  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  yaitu
00882|sebagai berikut;
00883|1. Bahwa Terdakwa mengakui, koorpratif dan menyesali perbuatannya selama
00884|penyelidikan dan persidangan.
00885|2. Bahwa Terdakwa persikap sopan selama proses persidangan
00886|3. Bahwa  Terdakwa telah menunjukan penyesalannya yang sunguh-sungguh
00887|dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
00888|4. Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga 
00889|
00890|Menimbang,bahwa  mengenai  Nota  pembelaan  yang  disampaikan  oleh
00891|Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pada pokoknya memohon
00892|kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa yang seringan – ringannya,
00893|dengan  pertimbangan  Terdakwa  menyesali  dan  mengakui  perbuatannya  dan
00894|berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum,  Majelis
00895|Hakim akan mengambil alih dan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan
00896|– keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Tersebut tersebut
00897|di bawah ini ;
00898|Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat
00899|menghapuskan  kesalahan  baik  alasan pemaaf maupun  alasan pembenar  oleh
00900|karena  itu  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang
00901|dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal
00902|dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam Undang-Undang
00903|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat kumulatif, maka selain
00904|pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana  denda  yang akan ditetapkan di
00905|dalam amar putusan;
00906|Menimbang  bahwa  keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum.
00907|Memang tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum
00908|dan  kemanfaatan.  Idealnya,  hukum  dapat  mengakomodasi  ketiganya.  Namun,
00909|hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak
00910|pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-
00911|samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan;
00912|Menimbang bahwa kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan
00913|akan memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan
00914|integrasi moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun, jika
00915|kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang untuk menjatuhkan
00916|putusan  berdasarkan  keadilan  dengan  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup
00917|dalam masyarakat;
00918|Menimbang  bahwa  Hakim  sebagai  penegak  hukum  memiliki  peran
00919|melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditangani. Penemuan hukum
00920|ini sepatutnya harus memperhatikan dari fakta-fakta hukum konkret yang terjadi
00921|(das sein) yang kemudian fakta konkret tersebut kemudian dipadankan lagi pada
00922|proses  aturan  hukum  yang  baik  ( das  sollen )  untuk  dapat  menciptakan
00923|pertimbangan serta kesimpulan putusan;
00924|Menimbang  bahwa  kebebasan  hakim  dalam  mengadili  perkara  pidana
00925|yang perlu mendapat jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi kekuasaan
00926|
00927|dan kepentingan, jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan
00928|tugas peradilan dijamin dalam Konstitusi Negara Indonesia dan undang-undang;
00929|Menimbang bahwa setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara
00930|universal dan berlaku umum ( in abstracto) maka peraturan perundang-undangan
00931|pada saat diterapkan dapat menemui hambatan, sehingga dengan sendirinya perlu
00932|adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementatif.
00933|Hakim  sebagai  pihak  yang  mempunyai  otoritas  untuk  menerapkan  dan
00934|mengimplementasikan undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar
00935|dalam implementasinya;
00936|Menimbang  bahwa  dari  Undang-undang  tentang  Tindak  pidana
00937|Perdagangan orang yang di dalamnya memuat ancaman minimum khusus, tidak
00938|ditemukan  adanya  satu  klausul  pun  yang  mengatur  mengenai  kemungkinan
00939|penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ditemukan fakta
00940|bahwa bobot dan kadar kesalahan seorang Terdakwa yang sangat kecil;
00941|Menimbang  bahwa  dengan  mempertimbangkan  perbuatan  Terdakwa
00942|secara kontekstual, proses mengkualifisir perbuatannya akan tepat, menyeluruh,
00943|dan  tidak  sekadar  secara  tekstual  menghubungkan  perbuatan  dengan  kalimat
00944|dalam Undang-undang tentang Tindak pidana Perdagangan orang ;
00945|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
00946|unsur “menguasai” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21
00947|Tahun  2007  tentang  perdagangan  orang  masih  harus  dibuktikan  lebih  lanjut
00948|mengenai mens rea ataupun tujuan dari Terdakwa dari perbuatan mengekploitasi
00949|orang tersebut, apakah hanya kehendak dirinya sendiri, atau ada atau kendak dari
00950|orang lain ;
00951|Menimbang bahwa menurut Harifin Tumpa, prinsip kepastian hukum tetap
00952|harus dikedepankan oleh para penegak hukum khususnya hakim dan hanya dalam
00953|hal-hal yang eksepsional, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah
00954|ada dapat dilenturkan penafsirannya, karena hakim bukan hanya corong undang-
00955|undang ( la bouche de la loi ) melainkan wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam
00956|penerapan  hukum  yang  progresif dan  responsif. Kaidah  bahwa penyimpangan
00957|terhadap  hukum  tertulis  merupakan  hal  eksepsional  membawa  makna  bahwa
00958|penyimpangan tersebut tidak berlaku umum dan seolah-olah menggantikan kaidah
00959|yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena hakim bukan pembentuk
00960|undang-undang,  maka  hal  yang  sifatnya  eksepsional  tersebut  hanya  berlaku
00961|secara kasuistis;
00962|
00963|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam
00964|menentukan kualifikasi tindak pidana tetap harus mengacu kepada surat dakwaan,
00965|namun  ternyata  setelah  mempertimbangkan  keseluruhan  fakta  persidangan
00966|diketahui  bahwa  Terdakwa  adalah  orang  yang  hendak  memanfaatkan  dan
00967|memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain
00968|untuk tujuan mengekploitasi orang, yakni dari fakta dipersidangan berdasarkan
00969|keterangan  saksi  korban  maupun  keterangan  terdakwa  yang  pada  pokonya
00970|sebelum  terjadinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,  saksi  korban
00971|sebelumnya  meminta  dicarikan  tamu  untuk  melayani  sebagai  Penjaja  seks
00972|komersial  (PSK)  karena  Profesi  Saksi  Korban  sebagai  PSK  dan  selanjutnya
00973|Terdakwa ada dihubungin saudara Fahmi dan yang menyatakan minta dicarikan
00974|Perempuan  lalu  Terdakwa  menghubungi  saksi  korban  kemudian  memboking
00975|kamar di Hotel Forum Gamalama dan saudara Fahmi membayar Rp800.000,00
00976|(delapan ratus ribu rupiah) untuk di kasih ke korban sedangkan Terdakwa dikasih
00977|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga kesalahan tidak hanya ditimpakan
00978|kepada Terdakwa semata tetapi ada peran dari Korban dan Saudara Fahmi yang
00979|menurut saksi korban baru pertama kali dengan Terdakwa melakukannya untuk
00980|minta dicarikan pelanggan sehingga dengan memperhatikan asas proporsionalitas
00981|Majelis  Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan dari pihak korban dengan
00982|mempertimbangkan  pula  di  persidangan  sehingga  dengan  tidak
00983|mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai
00984|upaya edukatif agar dikemudian hari  Terdakwa  dapat memperbaiki perilakunya
00985|maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan kualifikasi sebagaimana disebut
00986|dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak
00987|Pidana  perdagangan  orang,  tetapi  dengan  menyimpangi  ketentuan  minimum
00988|khususnya, sehingga pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan
00989|merupakan  pemidanaan  yang  paling  tepat  dan  dirasa  adil  bagi  kesalahan
00990|Terdakwa, yang juga diharapkan dengan waktu tersebut dapat menjadi pelajaran
00991|bagi Terdakwa agar jera terhadap perbuatan pidana, khususnya berkaitan dengan
00992|Kejahatan Perdagangan orang ;
00993|Menimbang  bahwa  cara  pandang  hakim  yang  berpendirian  untuk
00994|menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mengesampingkan nilai
00995|kepastian  hukum  demi  untuk  tercapainya  keadilan  substantif yang  diyakininya,
00996|bersesuaian  dengan  teori  prioritas  ( priority  principle)  yang  dikemukakan  oleh
00997|Gustav  Radbruch,  yakni  nilai  keadilan  berada  di  urutan  pertama,  selanjutnya
00998|kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum ;
00999|
01000|Menimbang,  bahwa  selain  itu  dalam  perkara  ini  Saksi  Korban