00939|atas  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan   Penempatan  Tenaga
00940|Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Nomor:
00941|3/20888/PK.02.02/IV/2020  tentang  Penempatan  Negara  tujuan
00942|Penempatan  tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  masa
00943|adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan pada 23 Juni 2022 bahwa
00944|Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan penempatan
00945|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
00946|
00947|dengan  sektor/jenis  pekerjaan  semua  sektor  pada  pemberi  kerja
00948|berbadan  hukum,  kecuali  sektor  rumah   tangga/domestik.  Adapun
00949|skema  penempatan  yang  digunakan  adalah  Penempatan  oleh
00950|Perusahaan  Penempatan  PMI  (P  to  P)  dan  Pekerja  Migran
00951|Perseorangan  (bekerja  keluar  negeri  tanpa  melalui  pelaksana
00952|penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada
00953|setiap sektor). Penempatan PMI melalui SPSK (Sistem Penempatan
00954|Satu Kanal) belum terbuka dan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal
00955|Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
00956|Kerja  Nomor:  B-3/7331/PK.02.03/I/2024  tanggal  12  Januari  2024,
00957|perihal  pemberitahuan  penutupan  sementara  penempatan  PMI
00958|Program SPSK Arab Saudi bahwa proses perekrutan dan penempatan
00959|diberhentikan sementara sejak tanggal 14 Januari 2024;
00960|- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga
00961|Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
00962|Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di
00963|Negara-Negara Kawasan Timur Tengah adalah sebagai berikut; Arab
00964|Saudi,  Aljazair,  Bahrain,  Irak,  Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,
00965|Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni
00966|Emirates Arab, Yaman, dan Yordania;
00967|- Bahwa  perekrutan  dan  penempatan  yang  dilakukan  oleh
00968|Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur penempatan Pekerja
00969|Migran Indonesia dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 18
00970|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 69
00971|yang menyatakan bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan
00972|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan
00973|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00974|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
00975|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
00976|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan tindakan
00977|Terdakwa yang telah memberangkatkan Saksi Korban ke Arab Saudi
00978|tersebut  adalah  salah  karena  menurut  Keputusan  Direktur  Jenderal
00979|Pembinaan   Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
00980|Kerja Nomor: 3/211/PK.02.01/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Belas
00981|atas  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan   Penempatan  Tenaga
00982|Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Nomor:
00983|3/20888/PK.02.02/IV/2020  tentang  Penempatan  Negara  tujuan
00984|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
00985|
00986|Penempatan  tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  masa
00987|adaptasi kebiasaan baru, Negara Arab Saudi merupakan salah satu
00988|Negara  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  melaksanakan  penempatan
00989|Pekerja Migran Indonesia untuk sektor/jenis pekerjaan rumah tangga
00990|karena berdasarkan aturan tersebut Negara Arab Saudi terbuka untuk
00991|sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan untuk perekrutan dan
00992|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Negara  Arab  Saudi
00993|dibenarkan  dan  diperbolehkan  sepanjang  mengikuti  prosedur
00994|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  sesuai  dengan  aturan
00995|yang berlaku;
00996|- Bahwa apabila perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap
00997|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  dilakukan  secara
00998|perseorangan, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Republik
00999|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01000|Indonesia sebagaimana Pasal 69 yaitu Orang perseorangan dilarang
01001|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud
01002|orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01003|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
01004|Indonesia ke luar negeri;
01005|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01006|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01007|bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
01008|adalah:
01009|o Badan yaitu Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan
01010|dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah
01011|dengan  Pemerintah  Negara  pemberi  kerja  Pekerja  Migran
01012|Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di Negara tujuan
01013|penempatan;
01014|o Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01015|yaitu  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
01016|Pekerja Migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat
01017|Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia)  dari
01018|Menteri,  sedangkan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01019|Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
01020|SIP2MI  (Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia)  dari
01021|Kepala Badan;
01022|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01023|
01024|o Perusahaan  yang  akan  menempatkan  Pekerja  Migran
01025|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan perusahaan
01026|wajib bertanggung jawab terhadap Pelindungan pekerjanya yang
01027|ditempatkan  diluar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri
01028|tersebut;
01029|- Bahwa  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik
01030|Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Pelindungan
01031|Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 huruf 1 bahwa Penempatan Pekerja
01032|Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
01033|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01034|dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja.
01035|Adapun  skema  penempatan  yang  dimaksud  adalah  Goverment  to
01036|Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya  dilakukan  oleh  BP2MI,
01037|Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan oleh
01038|BP2MI, Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
01039|P3MI, Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan
01040|ijin oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Mandiri
01041|dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang mengurus
01042|sendiri dan  dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna berbadan
01043|hukum  yang  ada  di  luar  negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
01044|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
01045|dokumen  perjalanan  luar  negeri  lainnya  dan  skema  penempatan
01046|tersebut berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata
01047|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2 dan Peraturan
01048|Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2020,  Pasal  3  tentang  Tata  Cara
01049|Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI;
01050|- Bahwa prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran
01051|Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01052|Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
01053| Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
01054|memiliki Job Order (JO)/Demanlater yang berisikan kontrak kerja,
01055|jenis  pekerjaan,  sistem  penggajian,  sistem  pekerjaan,  identitas
01056|pengguna Job Order (JO). Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI
01057|Negara Penempatan yang dituangkan dalan Surat Izin Perekrutan
01058|(SIP).  Selanjutnya  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01059|Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara  online  ke  BP2MI  untuk
01060|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01061|
01062|menerbitkan  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran  (SIP2MI)
01063|tersebut;
01064| Setelah  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01065|(SIP2MI), maka P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB
01066|Maupun  Kantor  cabang  menghubungi  Disnaker  Kabupaten/Kota
01067|untuk  melaporkan  adanya  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01068|(SIP2MI)  yang  telah  terbit  dan  selanjutnya  bersama  Disnaker
01069|Kabupaten/Kota  melakukan  sosialisasi,   rekrutmen  dan  seleksi
01070|terhadap  CPMI  yang  telah  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan
01071|Negara penempatan;
01072| Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),
01073|maka pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
01074|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
01075|Kerja  dan  Transmigrasi  Kab/Kota  sesuai  tempat  domisili  Calon
01076|Pekerja Migran Indonesia;
01077| Setelah  dilakukan  data-data  sesuai  dengan  kelengkapan
01078|dokumen  yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,  Kartu  Keluarga,  Izin
01079|Keluarga (Istri, Suami, Orang tua), Medical Check Up , maka akan
01080|dilakukan proses wawancara. proses selanjutnya adalah dibuatkan
01081|Berita Acara Serah Terima kepada Pelaksana Penempatan Pekerja
01082|Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran
01083|Indonesia  (CPMI)  memenuhi  syarat  sebagai  Pekerja  Migran
01084|Indonesia (PMI) dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses
01085|pembuatan Paspor;
01086| Proses selanjutnya adalah P3MI mengajukan Surat Pengantar
01087|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01088|Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dimiliki oleh Pelaksana
01089|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  selanjutnya
01090|dapat dilakukan proses oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan
01091|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01092|- Terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan
01093|bekerja                       ke luar negeri harus membawa surat-surat atau
01094|dokumen berupa:
01095| Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah
01096|melampirkan fotokopi Buku Nikah;
01097| Surat Keterangan Izin Suami atau Istri, izin orang tua, atau izin
01098|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01099|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01100|
01101| Sertifikat Kompetensi kerja;
01102| Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01103|Kesehatan dan Psikologi;
01104| Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat;
01105| Visa Kerja;
01106| Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01107| Perjanjian Kerja;
01108|Terhadap  semua  surat-surat  tersebut  disiapkan  pada  saat  akan
01109|berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang mengurus
01110|surat-surat tersebut dibantu oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan
01111|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01112|
01113|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01114|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01115|- Bahwa Terdakwa  pernah memberikan keterangan dihadapan  Penyidik
01116|dan  Terdakwa  membenarkan  keterangannya  sebagaimana  dalam  Berita
01117|Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
01118|- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan
01119|masalah  Terdakwa  yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi
01120|Maesarani Kurnia Lestari untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke
01121|Negara Arab Saudi;
01122|- Bahwa  Terdakwa  pernah membantu  proses  pemberangkatan  Saksi
01123|Maesarani Kurnia Lestari  untuk bekerja kerumah majikannya yang berada
01124|di Negara Arab Saudi;
01125|- Bahwa pada  sekitar awal tahun 2023, seorang teman  Tedakwa  yang
01126|bernama Lina meminta tolong kepada  Terdakwa untuk  membantu proses
01127|keberangkatan teman yang hendak bekerja ke Negara Arab Saudi;
01128|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses awal perekrutan terhadap
01129|Saksi Maesarani Kurnia Lestari  karena yang melakukan  perekrutan  Lina,
01130|sedangkan  Terdakwa hanya  mengontrol  proses  pemberangkatan  Saksi
01131|Maesarani Kurnia Lestari melalui handphone dikarenakan Terdakwa sedang
01132|berada di Jakarta;
01133|- Bahwa Lina merupakan tetangga Terdakwa yang sama-sama tinggal  di
01134|Tenganan RT.  012 RW.  000,  Kelurahan  Gonjak,  Kecamatan Praya,
01135|Kabupaten  Lombok  Tengah  yang  sehari-hari  berdagang  nasi  dan  kopi
01136|didepan Kampus IPDN NTB yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan
01137|Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
01138|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01139|
01140|- Bahwa  Terdakwa hanya  meminta  syarat  dokumen  kepada  Saksi
01141|Maesarani Kurnia Lestari berupa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli
01142|Paspor untuk digunakan stem Visa di Tavshell (Kedutaan Arab Saudi);
01143|- Bahwa  Terdakwa tidak  pernah  meninggalkan  rumah  setelah  Saksi
01144|Maesarani Kurnia Lestari sudah pulang dari Negara Arab Saudi, hanya saja
01145|sejak  lebih  kurang  setahun  belakangan,  Terdakwa tidak  pernah  berada
01146|dirumah melainkan bekerja serabutan di Kota Jakarta dan Surabaya, yang
01147|mana  selama  tinggal  di  Kota  Jakarta,  Terdakwa numpang  di  Kos  milik
01148|teman  Terdakwa  yang  terletak  didaerah  Jatinegara,  Jakarta  Timur,
01149|sedangkan pada saat berada di Kota Surabaya , Terdakwa  tinggal di  Kos-
01150|kosan yang terletak didaerah Bungurasih;
01151|- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah bersembunyi dan kabur  karena
01152|sepengetahuan  Terdakwa, Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  sudah
01153|dipulangkan oleh majikannya sesuai dengan permintaan  Saksi  Maesarani
01154|Kurnia Lestari  sendiri  sehingga menurut Terdakwa permasalahan tersebut
01155|sudah selesai, kemudian Terdakwa pulang dari Jakarta;
01156|- Bahwa Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Ditreskrimum
01157|Polda Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu , pukul 22.00 Wita , bertempat
01158|di Kamar Nomor 3 Hotel Dira Mataram yang terletak di  Jalan Selaparang
01159|Gang Hanoman, Sweta Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
01160|- Bahwa Terdakwa  mengetahui  terkait  larangan  pengiriman  Pekerja
01161|Migran  Indonesia  ke  Negara  Arab  Saudi tidak  sesuai  prosedur,  namun
01162|Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  meminta tolong kepada  Terdakwa untuk
01163|mengurus proses pemberangkatan karena Saksi Maesarani Kurnia Lestari
01164|sudah  memiliki calon  majikan  yang  telah  menunggu  dan  menyediakan
01165|semua fasilitas  mulai dari biaya visa, tiket, termasuk uang saku, dan lain-
01166|lain;
01167|- Bahwa Terdakwa tidak  pernah menjanjikan  hal apapun  kepada  Saksi
01168|Maesarani Kurnia Lestari pada saat melakukan perekrutan sebagai Pekerja
01169|Migran  Indonesia  ke  Negara  Arab  Saudi,  yang  mana  sejak  awal  Saksi
01170|Maesarani  Kurnia  Lestari yang  meminta  tolong  kepada  Terdakwa untuk
01171|membantu  proses  keberangkatan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari untuk
01172|bekerja  Ke  Negara  Arab  Saudi  karena  sudah  ada  majikan  yang
01173|menyediakan  dan  memfasilitasi  keberangkatan  Saksi  Maesarani  Kurnia
01174|Lestari mulai  dari  biaya tiket,  biaya  visa,  uang  saku, dan  sebagainya,
01175|sehingga  Terdakwa  hanya  berkoordinasi  dengan  majikan  dari  Saksi
01176|Maesarani Kurnia Lestari tersebut melalui handphone;
01177|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01178|
01179|- Bahwa  Terdakwa tidak  pernah  memberikan  pelatihan  kepada  Saksi
01180|Maesarani Kurnia Lestari  pada saat melakukan perekrutan untuk  menjadi
01181|Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi;
01182|- Bahwa  Terdakwa  hanya  pernah  menyuruh  Saksi  Maesarani  Kurnia
01183|Lestari untuk melakukan medical check up di Klinik yang berada di Mataram
01184|dan berdasarkan hasil medical check up  tersebut, kondisi Saksi Maesarani
01185|Kurnia Lestari dinyatakan baik;
01186|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi atau memiliki Perusahaan
01187|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki izin untuk melakukan
01188|perekrutan  terhadap  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  sebagai Pekerja
01189|Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi;
01190|- Bahwa Saksi  Maesarani Kurnia Lestari sudah memiliki Paspor karena
01191|sebelum Saksi  Maesarani Kurnia Lestari sudah pernah bekerja menjadi
01192|Pekerja Migran Indonesia ke  Negara  Arab Saudi dan Paspor  milik Saksi
01193|Maesarani  Kurnia  Lestari  tersebut  diterbitkan  oleh Kantor  Imigrasi
01194|Sumbawa Besar pada tahun 2019;
01195|- Bahwa  peran  Terdakwa  terkait  proses pemberangkatan Saksi
01196|Maesarani Kurnia Lestari hanya sebagai perantara antara Saksi Maesarani
01197|Kurnia Lestari dengan majikan;
01198|- Bahwa  Terdakwa tidak  melalui  mekanisme  resmi  dalam  melakukan
01199|perekrutan  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  untuk  menjadi Pekerja Migran
01200|Indonesia karena  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  sudah memiliki  Paspor
01201|dan Visa yang telah disiapkan oleh pihak majikan;
01202|- Bahwa yang memberikan biaya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh
01203|tiga juta rupiah) untuk pemberangkatan Saksi Maesarani Kurnia Lestari  ke
01204|Negara Arab Saudi adalah pihak calon majikan dari Saksi Maesarani Kurnia
01205|Lestari yang digunakan untuk keperluan  tiket Lombok-Arab Saudi, biaya
01206|sidik jari, uang saku, dan sisa uang tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai
01207|keuntungan;
01208|- Bahwa majikan dari Saksi Maesarani Kurnia Lestari mengirimkan uang
01209|untuk  biaya  perekrutan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  dengan  cara
01210|ditransfer  ke  rekening  Bank  BCA  atas  nama  Iskandar  Muhtar milik
01211|Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
01212| Yang  pertama  sebesar 4000  (empat  ribu)  Riyal  atau  sekitar
01213|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
01214| Yang kedua  sebesar 6500 (enam ribu lima ratus) Riyal atau
01215|sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
01216|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01217|
01218|- Bahwa rincian penggunaan uang yang dikirim oleh majikan dari Saksi
01219|Maesarani  Kurnia  Lestari  tersebut  sebagai  dana  perekrutan  sebesar
01220|Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) adalah sebagai berikut:
01221| Yang  pertama  sebesar  4000 Riyal  atau  sekitar
01222|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk uang saku
01223|sebesar  Rp8.000.000,00  (delapan  juta  rupiah),  biaya  tiket  Pesawat
01224|Lombok-Jakarta sebesar Rp2.000.000, 00  (dua juta rupiah), dan biaya