00507|Menimbang  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur  dari  Pasal  415  huruf  b
00508|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00509|T entang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan
00510|telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
00511|Kedua;
00512|Menimbang  bahwa  terhadap  Pembelaan  Penasihat  Hukum  Anak  dan
00513|Permohonan  Anak  yang  pada  pokoknya  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar
00514|menjatuhkan  pidana  yang  seringan-ringannya  terhadap  Anak  dikarenakan  Anak
00515|menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan
00516|Anak masih ingin menempuh jenjang pendidikan, maka terhadap hal-hal tersebut
00517|akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;
00518|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00519|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00520|
00521|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab,
00522|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00523|Menimbang bahwa tentang pemidanaan terhadap Anak, maka sebagaimana
00524|Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang
00525|Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
00526|a. Bentuk  kesalahan  pelaku  tindak  pidana  telah  dipertimbangkan  dalam
00527|pertimbangan unsur perbuatan pidana sehingga untuk mempersingkat putusan
00528|ini  pertimbangan  tersebut  secara  mutatis  mutandis  termuat  dalam  unsur
00529|pemidanaan a quo;
00530|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana  telah  dipertimbangkan  dalam
00531|pertimbangan unsur yaitu motif ekonomi, Anak mengharapkan keuntungan untuk
00532|digunakan membeli susu anaknya;
00533|c. Sikap batin pelaku tindak pidana bahwa Anak menyadari bahwa perbuatannya
00534|salah;
00535|d. Tindak pidana dilakukan Anak dilaksanakan dengan direncanakan karena Anak
00536|mengerti dan memahami alur proses perbuatan pidana dilakukan;
00537|e. Cara melakukan tindak pidana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur
00538|perbuatan  pidana  sehingga  untuk  mempersingkat putusan  ini  pertimbangan
00539|tersebut secara mutatis mutandis termuat dalam unsur pemidanaan a quo;
00540|f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana bahwa Anak
00541|menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
00542|g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
00543|bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan sehingga Anak melakukan tindak pidana
00544|karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
00545|h. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau Keluarga Korban bahwa dalam
00546|perkara a quo, korban mengalami kerugian sejumlah Rp17.500,00 (tujuh belas
00547|ribu rupiah);
00548|i. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga korban bahwa dalam perkara a quo,
00549|korban tidak memaafkan perbuatan Anak;
00550|j. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat bahwa mengambil
00551|barang  milik  orang  lain  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan
00552|menimbulkan  kerugian  bagi  korban,  terlepas  dari  apapun  alasan  Anak
00553|melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan Anak berpotensi menimbulkan
00554|beberapa hal di masyarakat, diantaranya adalah keresahan bagi masyarakat
00555|karena di wilayah tersebut terjadi perbuatan yang melanggar hukum, dan juga
00556|berpotensi menimbulkan ketertarikan bagi sebagian pihak lain yang mengetahui
00557|
00558|bahwa  dari  perbuatan  Anak  dapat  mendatangkan  keuntungan  walaupun
00559|merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
00560|dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah memutuskan untuk
00561|menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sesuai dengan ancaman dalam Pasal
00562|Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-
00563|Undang Hukum Pidana;
00564|Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan kepada seseorang
00565|yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan
00566|dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya, khususnya
00567|pemidanaan ini diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Anak di masa
00568|yang akan datang dan hendaknya mengandung nilai korektif serta edukatif agar
00569|menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya
00570|agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Anak, serta haruslah sejalan
00571|dengan amanat Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
00572|T ahun 2023 T entang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
00573|Menimbang  bahwa  selain  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,
00574|Hakim  juga  akan  mempetimbangkan  beberapa  pertimbangan  khusus  sebagai
00575|berikut:
00576|- Bahwa  selain  dari  dasar  pemikiran  yang  filosofis  dalam  penerapan  pidana
00577|sebagaimana tersebut diatas, perlu pula mempertimbangkan aspek sosiologis
00578|dan  psikologis  yang  meliputi  perbuatan  dan  diri  Anak  yang  antara  lain
00579|dampak/pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, yang akan membawa
00580|pengaruh buruk terhadap diri Anak yaitu antara lain akan menimbulkan suatu
00581|stigma atau cap jahat pada diri Anak;
00582|- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Hakim
00583|apa yang dilakukan Anak bukan semata-mata karena kesalahannya akan tetapi
00584|bentuk ekspresi trauma dari masa lalu Anak yang pernah menjadi korban dari
00585|perbuatan serupa;
00586|- Bahwa  berdasarkan  aspek-aspek  tersebut  di  atas,  demikian  pula  menurut
00587|pengamatan Hakim selama di persidangan bahwa Anak dalam hal ini masih
00588|berusia dini dan masih dapat diperbaiki perilakunya, sehingga penjatuhan pidana
00589|terhadap diri  Anak  tidaklah  dapat dipersamakan  dengan  penjatuhan  pidana
00590|terhadap orang yang sudah dewasa;
00591|- Bahwa  pidana  penjara  terhadap  Anak  digunakan  sebagai  upaya  terakhir
00592|berdasarkan Pasal 115  Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab
00593|Undang-Undang Hukum Pidana;
00594|
00595|- Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012
00596|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Anak dijatuhi pidana
00597|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan
00598|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
00599|- Bahwa oleh karena keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat
00600|karena merupakan suatu tindakan seksual yang menyimpang karena dilakukan
00601|terhadap sesama jenis dan karena ditakutkan akan ada korban lain selain Anak
00602|Saksi Korban       , maka kepada Anak dapat dikenakan pidana penjara yakni
00603|pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan
00604|Pasal  81 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  T ahun  2012  tentang  Sistem
00605|Peradilan Pidana Anak;
00606|- Bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana amanat Pasal 81 ayat
00607|(1) Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00608|terdekat dari wilayah Kota T arakan adalah  Lembaga Pembinaan Khusus Anak
00609|(LPKA) Kelas II Samarinda di T enggarong;
00610|- Bahwa penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
00611|Samarinda di T enggarong bukan untuk menjauhkan Anak dari orang tua dan
00612|lingkungannya melainkan bertujuan agar Anak menjadi pribadi yang lebih baik
00613|dengan mengikuti program khusus bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas)
00614|serta bertujuan memisahkan lingkungan  pergaulan antara Warga Binaan dewasa
00615|dengan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) agar tidak berdampak buruk bagi
00616|kondisi Anak;
00617|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00618|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00619|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00620|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak
00621|dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam
00622|tahanan;
00623|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu
00624|berupa  1  (satu)  lembar  baju  kaos  lengan  pendek  warna  biru  tua  bertuliskan
00625|“Secondstar I Can Did It” dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, kedua
00626|barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh  Anak Saksi Korban
00627|pada  saat  Anak  melakukan  tidak  pidana  yang  telah  terbukti  yaitu  melakukan
00628|perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui merupakan Anak, serta ditakutkan
00629|baju dan celana tersebut akan menimbulkan trauma tersendiri bagi Anak Saksi Korban
00630|, selain itu baju dan celana tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka
00631|sudah selayaknya Hakim menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju
00632|
00633|kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan “Secondstar I Can Did It” dan 1 (satu)
00634|lembar celana pendek jeans warna biru, haruslah dirampas untuk dimusnahkan
00635|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
00636|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00637|Anak, yaitu:
00638|Keadaan yang memberatkan:
00639|- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Saksi Korban        mengalami trauma;
00640|- Perbuatan Anak merupakan suatu bentuk orientasi seksual yang menyimpang;
00641|Keadaan yang meringankan:
00642|- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
00643|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
00644|- Anak  masih  dalam  usia  wajib  belajar  sehingga  diharapkan  Anak  dapat
00645|melanjutkan pendidikannya;
00646|- Anak  masih  dalam  usia  remaja  sehingga  diharapkan  dapat  memperbaiki
00647|kesalahannya di masa yang akan datang;
00648|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00649|untuk membayar biaya perkara;
00650|Mengingat Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang
00651|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-undang  Nomor  11  T ahun  2012
00652|T entang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025
00653|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perUndang-undangan  lain  yang
00654|bersangkutan;
00655|
00656|MENGADILI:
00657|1. Menyatakan  Anak   tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan
00658|bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul dengan seseorang yang
00659|diketahui merupakan Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut
00660|Umum;
00661|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama
00662|3 (tiga) tahun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di
00663|T enggarong;
00664|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak
00665|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00666|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00667|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00668|- 1  (satu)  lembar  baju  kaos  lengan  pendek  warna  biru  tua  bertuliskan
00669|“Secondstar I Can Did It”;
00670|
00671|- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
00672|dimusnahkan;
00673|6. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00674|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00675|
00676|Rabu
00677|
00678|15 April 2026
00679|
00680|2026
00681|
00682|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 April 2026, oleh Yudith
00683|Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri T arakan, dan
00684|
00685|Esra Paembonan, S.H.
00686|
00687|            Panitera Pengganti,          Hakim,
00688|
00689|            Esra Paembonan, S.H.                 Yudith Fitri Dewanty, S.H.