00680|dan Saudara Fabianus Sabon Bura, dan kami berempat berminta untuk
00681|bekerja sebagai penjaga kebun durian di Malaysia;
00682|- Bahwa  kemudian  Saksi  membeli  tiket  Kapal  Pelni  dari
00683|Pelabuhan Kapal Pelni Larantuka Nusa Tenggara Timur ke Pelabuhan
00684|Kapal Pelni Tarakan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus  lima
00685|puluh ribu rupiah), dan sisa uang Saksi hanya cukup untuk kebutuhan
00686|Saksi  selama  perjalanan  ke  Negara  Malaysia  melalui  Kabupaten
00687|Malinau;
00688|- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Thomas Ola
00689|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saudara  Fabianus  Sabon  Bura
00690|berangkat  bersama  dari  Adonara  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
00691|menggunakan  transportasi  laut  melalui  Pelabuhan  Kapal  Pelni
00692|Larantuka menuju ke Pelabuhan Kapal Pelni Malundung Kota Tarakan;
00693|- Bahwa  dalam  perjalanan  menuju  Kota  Tarakan,  Terdakwa
00694|Nasrul  Amin  Bin  Suryono  ada  menghubungi  Saksi  melalui  chat
00695|whatsapp yang meminta nama-nama penumpang yang akan berangkat
00696|ke Malaysia beserta nomor dek kapal serta foto Saksi, serta Terdakwa
00697|Nasrul Amin Bin Suryono ada mengatakan “Jangan Ngomong Pergi Ke
00698|Malaysia, Pergi Ke Malinau”, kepada Saksi, lalu Terdakwa Nasrul Amin
00699|Bin  Suryono  juga  mengarahkan  Saksi  apabila  sudah  sampai  di
00700|Pelabuhan Kapal Pelni Malundung Tarakan agar bertemu dengan buruh
00701|pelabuhan nomor 63;
00702|- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024,
00703|Saksi  bersama  dengan  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus
00704|Penana  dan  Saudara  Fabianus  Sabon  Bura  tiba  di  Pelabuhan
00705|Malundung Kota Tarakan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Thomas
00706|Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saudara Fabianus Sabon Bura
00707|langsung  dijemput  oleh  buruh  pelabuhan  dengan  nomor  buruh  63
00708|kemudian  Saksi  bersama  dengan  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi
00709|Martinus Penana dan Saudara Fabianus Sabon Bura berserta barang-
00710|barang bawaan diantar oleh buruh pelabuhan dengan nomor buruh 63
00711|menuju Warung Kopi yang posisinya tidak jauh dari Pelabuhan Kapal;
00712|- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi Thomas
00713|Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saudara Fabianus Sabon Bura
00714|menunggu dijemput oleh Terdakwa Nasrul Amin Bin Suryono, tiba-tiba
00715|
00716|datang Petugas Kepolsiian yang bertanya tujuan kami akan berangkat
00717|kemana lalu Saksi jawab jika Saksi bersama dengan Saksi Thomas Ola
00718|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saudara Fabianus Sabon Bura akan
00719|berangkat  menuju  Malaysia  dengan  tujuan  untuk  bekerja  sebagai
00720|penjaga kebun durian, lalu Saksi bersama dengan Saksi Thomas Ola
00721|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saudara  Fabianus  Sabon  Bura
00722|diamankan Petugas Kepolisian;
00723|- Bahwa  Saksi  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  persyaratan
00724|untuk bekerja di luar negeri seperti Visa, Pasport, BPJS Ketengakerjaan
00725|ataupun  atauran  lainya  untuk  bekerja  di  Malaysia  sebagai  penjaga
00726|kebun durian;
00727|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat tidak
00728|keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
00729|
00730|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00731|berikut:
00732|1. Ahli Usman  Affan  Bin  H.Datu  Karim  yang dibacakan di persidangan
00733|pada pokoknya sebagai berikut:
00734|- Bahwa  Ahli  memberikan  keterangan  sebagai  Ahli  dalam
00735|pemeriksaan  dengan  dilengkapi  dengan  Surat  Tugas  sebagai  AHLI
00736|bidang pelindungan pekerja migran Indonesia dari Kantor UPT BP2MI
00737|Nunukan dengan nomor : SP.1635/BP3MI19/HK.07.01/XI/2024 tanggal
00738|26 November 2024;
00739|- Bahwa dapat ahli jelaskan :
00740|a. Perlu  diketahui  apa  pengertian  "PERDAGANGAN  ORANG".
00741|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
00742|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
00743|seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,
00744|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00745|rentan,  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
00746|memperoleh penjeratan orang yang memegang kendali atas orang
00747|lain terseb persetujuan dari negara maupun antar negara, untuk
00748|tujuan ut, baik yang dilakukan di dalam tereksploitasi diatur dengan
00749|pasal  1  angka  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  Indonesia
00750|Nomor 21 Tahun 2007;
00751|b. Pengertian TNIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah
00752|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
00753|yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00754|
00755|21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari
00756|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  terdiri  dari  3  (tiga)
00757|elemen  utama  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  unsur
00758|adalah sebagai berikut:
00759|c. Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen  utama
00760|(Proses,  Cara  dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif
00761|sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan ang
00762|cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
00763|d. Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum
00764|Penghapusan  Perdagangan  Orang  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi
00765|Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap Orang manusia.
00766|Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan
00767|dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini
00768|sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap  individu
00769|mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
00770|trafiking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung
00771|dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah
00772|secara seksual, dan perdagangan anak;
00773|e. Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang
00774|terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan
00775|hak korban sebagaimana berikut :
00776|1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
00777|1999 tentang Hak Asasi Manusia;
00778|2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
00779|1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala
00780|Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
00781|3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
00782|1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan
00783|dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak
00784|Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi;
00785|4) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  83
00786|Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  No  87  tentang
00787|Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak  untuk
00788|Berorganisasi;
00789|
00790|5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
00791|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai
00792|Penghapusan Kerja Paksa;
00793|6) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
00794|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai
00795|Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
00796|7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
00797|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 1 mengenai
00798|Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
00799|8) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
00800|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja
00801|Paksa;
00802|9) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
00803|1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang
00804|Hak  Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam
00805|Pekerjaan yang Sama;
00806|10) Bahwa  penting  pula  memperhatikan  ketentuan  dalam
00807|dokumen  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against
00808|Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-
00809|Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang
00810|Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah  Indonesia  yang
00811|telah  ikut  menandatangai  Konvensi  Palermo  2000.  Pasal  3
00812|Protokol  Palermo  mengatur  bahwa  Persetujuan  dari  seorang
00813|korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
00814|seperti  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)  pasal  ini  haruslah
00815|dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a)
00816|digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;
00817|selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan,
00818|penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan
00819|eksploitasi  harus  dianggap  sebagai  "perdagangan  manusia"
00820|meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera
00821|dalam sub ayat (a) pasal ini;
00822|11) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
00823|2012  tentang  pengesahan  konvensi  internasional  Mengenai
00824|
00825|perlindungan  hak-Hak  Seluruh  Pekerja  migran  dan  Anggota
00826|Keluarganya;
00827|12) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
00828|2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja
00829|Indoensia di Luar Negeri;
00830|13) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
00831|2006 Perlindungan Saksi dan Korban;
00832|- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
00833|1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1
00834|angka  1  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan
00835|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Calon
00836|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
00837|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja
00838|di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/
00839|kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
00840|2) Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1 angka
00841|2  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan  pekerja
00842|migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja  Migran
00843|Indonesia adalah setiap  warga  negara  Indonesia  yang akan,
00844|sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima
00845|upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
00846|3) Pekerja Migran Indonesia perorang adalah dalam pasal
00847|1 angka 4 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan
00848|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja
00849|Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah  Pekerja  Migran
00850|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
00851|pelaksana penempatan.
00852|4) Orang adalah Dalam pasal 1 angka 19 UURI Nomor 18
00853|tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang
00854|di maksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau
00855|korporasi.
00856|5) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam
00857|pasal  1  angka  5  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00858|pelindungan pekerja migran Indonesia yang di maksud dengan
00859|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya
00860|
00861|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia
00862|dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam
00863|mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam
00864|keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan
00865|setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
00866|- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan untuk bisa menjadi tenaga
00867|kerja  indonesia  atau  pekerja  migran  Indonesia  dalam  pasal  5  UURI
00868|Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia
00869|menjelaskan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar
00870|negeri harus memenuhi persyaratan :
00871|1) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
00872|2) memiliki kompetensi.
00873|3) sehat jasmani dan rohani.
00874|4) terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan
00875|Sosial dan.
00876|5) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00877|- Bahwa Ahli jelaskan untuk dokumen yang wajib dimiliki adalah
00878|sebagaimana  pasal  13  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00879|pelindungan pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut :
00880|1) Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah
00881|menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
00882|2) Surat izin  suami  atau  istri, orang  tua atau  wali yang
00883|diketahui oleh kepala desa atau lurah.
00884|3) sertifikasi kompetensi kerja.
00885|4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
00886|kesehatan dan psikologi.
00887|5) paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
00888|6) Visa kerja.
00889|7) perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia dan;
00890|8) perjanjian kerja.
00891|- Bahwa Ahli menjelaskan Perijinan yang harus dimiliki Badan,
00892|Perusahaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00893|
00894|melakukan  penempatan,  perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
00895|adalah :
00896|1) Untuk perizinan dalam Negeri :
00897|a) Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  pekerja  Migran
00898|Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  SIP3MI  adalah  izin
00899|tertulis  yang  diberikan  oleh  Menteri  kepada  badan  usaha
00900|berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan
00901|penempatan pekerja Migran Indonesia.
00902|b) Surat  Izin  Perekrutan  pekerja  Migran  Indonesia  yang
00903|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh
00904|kepala  Badan  kepada  perusahaan  Penempatan  pekerja
00905|Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon
00906|pekerja Migran Indonesia.
00907|2) Untuk perizinan dari luar negeri :
00908|a) Job order / demand leter merupakan permintaan dari
00909|majikan  yang  berada  diluar  negeri  atau  yang  akan
00910|memperkerjakan  Pekerja  Imigran  Indonesia  tersebut  yang
00911|mempunyai ijin resmi dari ke konsulat /perwakilan Indonesia
00912|diluar negeri “dalam Hal ini orang yang akan menggunakan
00913|pekerja  migran  Indonesia  harus  punya  kuota.  setelah
00914|mendapat  kuota  maka  majikan  (pengguna  PMI)  akan
00915|bermohon  ke  konsulat  /perwakilan  Indonesia  diluar  negeri
00916|dan setelah itu akan dikeluarkan Job order / demand leter”.
00917|b) Visa kerja merupakan visa kerja yang dikeluarkan oleh
00918|pemerintah setempat (tempat PMI akan bekerja) “dalam hal
00919|ini proses visa kerja yaitu Perusahaan Penempatan pekerja
00920|Migran  Indonesia  mengirim  foto  copy  paspor  PMI  ,  surat
00921|keterangan  kesehatan  ke  pengguna  PMI  atau  agensi  ,
00922|selanjutnya agensi diluar negeri akan mengurus visa kerja ke
00923|imigrasi negara penempatan PMI”.
00924|- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
00925|Saksi NASRUL AMIN dan Saksi YOSEP BALA AGAN terlibat dan
00926|turut  serta  dan  telah  memenuhi  unsur  terkait  Tindak  Pidana
00927|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
00928|dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo
00929|
00930|Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Republik Indonesia
00931|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00932|Indonesia,  adapun  persyaratan  dokumen  dari  pekerja  migran  itu
00933|sendiri  dapat  dilihat  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00934|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
00935|Migran Indonesia.
00936|- Bahwa  menurut  ahliMARTINUS  KOPONG  HADA,  Saksi
00937|
00938|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00939|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00940|- Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024  sekira
00941|Pukul 14.30 WITA bertempat di Travel Pandawa yang terletak di JI.
00942|Mulawarman RT. 017 RW. 000 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan
00943|Barat Provinsi Kalimantan  Utara,  Terdakwa  diamankan  Petugas
00944|Kepolisian;
00945|- Bahwa bermula pada tanggal 07 November 2024 Terdakwa di
00946|hubungi oleh Saudara Heri (Daftar Pencarian Saksi) yang berada di
00947|Malaysia melalui Whatsapps dengan menggunakan nomor handphone
00948|+60165855589  dan  meminta  Terdakwa  untuk  mengurus  transpotasi
00949|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
00950|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan
00951|agar  bisa  berangkat  ke  Malaysia  melalui  Kabupaten  Malinau  dan
00952|Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian Terdakwa diberikan nomor
00953|handphone 0821-4447-0929 dari salah satu penumpang yang bernama
00954|Saksi Martinus Kopong Hada;
00955|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  meminta  kepada  Saudara  Heri
00956|(Daftar Pencarian Saksi) upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima
00957|puluh  ribu  rupiah)  perorang  untuk  mengurus  keberangkatan  selama
00958|berada di Tarakan dan untuk biaya buruh angkut barang-barang, hingga
00959|menuju  ke  Pelabuhan  speedboat  yang  mengantarkan  menuju  ke
00960|Kabupaten  Malinau  dan  janjinya  uang  tersebut  akan  diganti  oleh
00961|
00962|Saudara Heri (Daftar Pencarian Saksi) setelah para penumpang tiba di
00963|Kabupaten Malinau;
00964|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  langsung  menghubungi  Saksi
00965|Martinus Kopong Hada melalui via chat whatsapp menggunakan nomor
00966|handphone  Terdakwa  yaitu  08125817711,  lalu  Terdakwa  meminta
00967|nama-nama para penumpang yang akan berangkat ke Malaysia beserta
00968|nomor  dek  kapal  serta  foto  para  penumpang,  serta  Terdakwa  ada
00969|mengatakan “JANGAN NGOMONG PERGI KE MALAYSIA, PERGI KE
00970|MALINAU” kepada Saksi Martinus Kopong Hada serta mengarahkan
00971|Saksi Martinus Kopong Hada jika sudah tiba di Pelabuhan Malundung
00972|Tarakan akan dijemput buruh pelabuhan nomor 63 yang bernama Saksi
00973|Tahir Tajudin di atas kapal dan berkumpul di Dek 4 untuk mempermudah
00974|mengambil  barang-barang  bawaan  dan  mempermudah  untuk
00975|melakukan penjemputan;
00976|- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024
00977|Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yosep Bala Agan yang memberitahukan
00978|bahwa para penumpang sudah tiba di pelabuhan kapal malundung dan