01676|mengulangi lagi tindak pidana tersebut;
01677|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim
01678|berpendapat tindakan berupa pengembalian kepada orang tua tidak tepat untuk
01679|diterapkan dalam perkara ini;
01680|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian
01681|Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama  Anak Pelaku Alias
01682|Anak Pelaku Bin Arifuddin WP.23.PAS.28-PK.06.01-110 tanggal 12 Januari 2026
01683|dengan rekomendasi yang pada pokoknya Anak diberi pidana berupa
01684|Pembinaan dalam Lembaga (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial);
01685|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya
01686|menuntut agar Menjatuhkan pidana terhadap  Anak Pelaku Alias Anak Pelaku
01687|Bin Arifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
01688|5 (lima) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Maros
01689|serta Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja kepada masing-masing Anak di Unit
01690|Pelaksana Tekn is Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kecamatan Tanalili
01691|Kabupaten Luwu Utara selama 3 (tiga) bulan;
01692|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim
01693|mempertimbangkan sebagai berikut:
01694|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang -undang
01695|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pidana
01696|pokok bagi Anak terdiri atas:
01697|a. Pidana peringatan;
01698|b. Pidana dengan syarat:
01699|c. Pembinaan di luar lembaga;
01700|d. Pelayanan masyarakat;
01701|e. Pengawasan;
01702|f. Pelatihan kerja;
01703|g. Pembinaan dalam lembaga, dan;
01704|h. Penjara;
01705|Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum Menjatuhkan
01706|pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara;
01707|
01708|Halaman 42 dari 45 Anomisasi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb
01709|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang -
01710|undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perad ilan Pidana Anak (SPPA),
01711|menyatakan “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
01712|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”;
01713|Menimbang, bahwa pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana
01714|Anak pada dasarnya merupakan ultimum remedium (upaya terakhir), sehingga
01715|penerapannya harus dilakukan secara hati -hati dengan memperhatikan
01716|kepentingan terbaik bagi Anak, tujuan pembinaan, serta perlindungan
01717|masyarakat;
01718|Menimbang, bahwa meskipun demikian, penerapan prinsip ultimum
01719|remedium tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak terhadap setiap perkara
01720|Anak, melainkan harus dinilai berdasarkan keadaan konkret dari tindak pidana
01721|yang dilakukan, tingkat kesalahan Anak, akibat yang ditimbulkan, serta
01722|kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa;
01723|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di
01724|persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku merupakan pidana
01725|persetubuhan Anak yang memiliki dampak merugikan Korban dan
01726|membahayakan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang l ebih
01727|serius guna memberikan efek pembinaan, menumbuhkan kesadaran hukum,
01728|serta mencegah terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari;
01729|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dan akibat dari tindak
01730|pidana yang dilakukan oleh Anak, Hakim berpendapat bahwa rekomendasi dari
01731|Pembimbing Kemasyarakatan terkait pidana Pembinaan dalam Lembaga belum
01732|memadai untuk mencapai tujuan pembinaan dan perlindungan masyarakat
01733|dalam perkara a quo;
01734|Menimbang, bahwa terhadap Anak, Hakim Berpendapat bahwa pidana
01735|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lebih tepat dijatuhi sesuai
01736|dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap mempertimbangkan prinsip
01737|kepentingan terbaik bagi Anak, tujuan pembinaan;
01738|Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menuntut agar kepada Anak
01739|dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
01740|Latihan Kerja Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
01741|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c
01742|juncto Pasal 78 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem
01743|Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja merupakan salah satu pidana
01744|tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Anak dan Pasal 82 ayat (1) huruf e
01745|berupa tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
01746|
01747|Halaman 43 dari 45 Anomisasi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb
01748|diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, sebagai sarana pembinaan dan
01749|pengembangan keterampilan Anak;
01750|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana
01751|Anak tidak semata -mata untuk memberikan penderitaan kepada Anak,
01752|melainkan lebih diara hkan pada pembinaan, pendidikan, pembimbingan, serta
01753|pembekalan keterampilan agar Anak dapat memperbaiki diri dan kembali
01754|berperan secara positif dalam kehidupan bermasyarakat;
01755|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
01756|Anak masih be rada dalam usia yang produktif dan memiliki kesempatan yang
01757|luas untuk memperbaiki perilaku serta membangun masa depan yang lebih
01758|baik, sehingga perlu dibekali dengan keterampilan kerja yang bermanfaat
01759|sebagai bekal setelah menyelesaikan masa pembinaan;
01760|Menimbang, bahwa pelatihan kerja yang dilaksanakan pada Unit
01761|Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kecamatan Tanalili,
01762|Kabupaten Luwu Utara dipandang dapat memberikan pendidikan keterampilan,
01763|menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja k epada Anak, sehingga
01764|sejalan dengan tujuan pembinaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
01765|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan tuntutan
01766|Penuntut Umum mengenai perlunya menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada
01767|Anak sebagai bagian dari u paya pembinaan dan reintegrasi sosial Anak,
01768|sedangkan mengenai lamanya pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar
01769|putusan;
01770|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atau tindakan dalam perkara ini,
01771|Hakim juga telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan  (2)
01772|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01773|Pidana yang mengatur secara rinci mengenai pedoman pemidanaan dalam
01774|uraian pertimbangan sebelumnya, namun secara khusus mengenai:
01775|Menimbang, bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan A nak,
01776|Hakim mempertimbangkan bahwa setiap bentuk pemidanaan terhadap Anak
01777|harus diarahkan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak serta
01778|mendukung proses tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus bangsa,
01779|putusan yang akan dijatuhkan bukan semata -mata p embalasan kepada Anak,
01780|melainkan mengandung aspek pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial;
01781|Menimbang, bahwa meskipun pidana penjara dapat memberikan
01782|dampak pembatasan kebebasan bagi Anak, namun dalam perkara a quo pidana
01783|tersebut dipandang perlu dan proporsional mengingat sifat dan akibat dari tindak
01784|pidana yang dilakukan Anak. Dengan ditempatkannya Anak pada Lembaga
01785|
01786|Halaman 44 dari 45 Anomisasi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb
01787|Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak tetap memperoleh hak -haknya untuk
01788|mendapatkan pendidikan, pembinaan kepribadian, pembimbingan, serta
01789|pelatihan keterampilan yang diharapkan dapat membentuk sikap disiplin,
01790|tanggung jawab, dan kesadaran hukum dalam diri Anak;
01791|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01792|penangkapan dan penahana n yang sah, maka masa penangkapan dan
01793|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01794|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak
01795|pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang
01796|cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak
01797|diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;
01798|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap
01799|Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
01800|dan yang meringankan Anak;
01801|Keadaan yang memberatkan:
01802|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
01803|- Perbuatan Anak melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat;;
01804|Keadaan yang meringankan:
01805|-  Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
01806|perbuatannya tersebut dikemudian hari;
01807|-  Anak masih di usia muda dan produktif sehingga diharapkan dapat merubah
01808|perilakunya setelah menjalani pidana atau tindakan;
01809|- Anak belum pernah dihukum;
01810|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
01811|dalam memberikan pertimbangannya Hakim telah memperhatikan nilai -nilai
01812|keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan
01813|moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam
01814|amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;
01815|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01816|pidana/tindakan, Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;
01817|Mengingat, Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 01 tahun 2023
01818|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 tahun 2026
01819|tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum
01820|Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01821|Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01822|
01823|MENGADILI:
01824|1. Menyatakan  Anak Pelaku alias Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan
01825|meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan
01826|terhadap anak sebagaimana pada dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
01827|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9
01828|(sembilan) Bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Maros
01829|dan pidana pelatihan kerja kepada Anak di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
01830|Latihan Kerja Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara selama 6 (enam) bulan;
01831|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01832|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01833|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01834|5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan,
01835|pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana
01836|penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum Anak;
01837|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
01838|rupiah);
01839|
01840|Senin
01841|
01842|8 Juni 2026
01843|
01844|2026
01845|
01846|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, oleh Aria
01847|Damara, S.H. sebagai H akim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri
01848|
01849|Jumriati, S.H.
01850|
01851|
01852|Panitera Pengganti,
01853|
01854|Ttd.
01855|Jumriati, S.H.
01856|Hakim,
01857|
01858|Ttd.
01859|Aria Damara, S.H.