01111|dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
01112|memerhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas  memilih  langsung  dakwaan
01113|alternatif  kedua  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  Jo.  Pasal  69  Undang-
01114|undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01115|yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01116|1. Orang perseorangan;
01117|2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01118|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01119|mempertimbangkan sebagai berikut:
01120|Ad.1. Unsur Orang perseorangan;
01121|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "Orang  perseorangan"
01122|berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 adalah orang
01123|selaku subjek hukum kodrati (natuurlijk persoon), bukan korporasi.
01124|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01125|persidangan, Terdakwa WINARSIH adalah seorang individu atau pribadi kodrati
01126|yang  dapat  bertindak  sebagai  subjek  hukum  dan  dapat  dimintai
01127|pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
01128|Menimbang, Penuntut Umum telah menghadapkan  WINARSIH sebagai
01129|Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa
01130|yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh
01131|Terdakwa  sendiri  dan  para  saksi  yang  hadir  di  persidangan  sehingga  tidak
01132|Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01133|
01134|terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai
01135|Terdakwa dalam perkara ini;
01136|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  serangkaian
01137|perbuatannya terkait pemberangkatan Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi
01138|Aji  Pangestu  ke  Hongkong  bertindak  atas  nama  dirinya  sendiri  dan  bukan
01139|mewakili  suatu  korporasi  yang  sah.  Terdakwa  sendiri  mengakui  tidak  pernah
01140|menjadi  agen  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01141|manapun  dan  menjalankan  kegiatan  tersebut  secara  mandiri  tanpa  memiliki
01142|badan hukum terkait;
01143|Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  "Orang
01144|perseorangan" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;
01145|Ad.2. Unsur Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01146|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melaksanakan penempatan
01147|Pekerja  Migran  Indonesia"  adalah  melakukan  serangkaian  kegiatan  yang
01148|bertujuan  untuk  mempertemukan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan
01149|pemberi  kerja  di  luar  negeri,  yang  meliputi  keseluruhan  proses  mulai  dari
01150|perekrutan,  pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan,
01151|persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, hingga
01152|pemulangan dari negara tujuan.
01153|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18
01154|Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara  tegas
01155|dinyatakan  bahwa  "orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01156|Pekerja Migran Indonesia." Lebih lanjut, Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18
01157|Tahun  2017  menyebutkan  bahwa  yang  diberi  kewenangan  oleh  pemerintah
01158|sebagai Pelaksana untuk bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar
01159|negeri  untuk  bekerja  yaitu:  Badan,  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01160|Indonesia  (P3MI),  atau  perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran
01161|Indonesia  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri.  Selanjutnya,  Pasal  51  dan
01162|Pasal 59 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa P3MI wajib
01163|memiliki izin tertulis berupa (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01164|Indonesia)  SIP3MI  dari  Menteri  dan  (Surat  lzin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01165|Indonesia) SIP2MI untuk melaksanakan penempatan.
01166|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
01167|persidangan  melalui  keterangan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil,  Saksi  Aji
01168|Pangestu,  keterangan  Ahli  Titis  Wulandari,  S.Psi,  M.M.,  serta  keterangan
01169|Terdakwa  sendiri,  dan  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan,
01170|diperoleh fakta bahwa:
01171|Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01172|
01173| Terdakwa  Sdri.  Winarsih  sejak  tahun  2019  telah  menawarkan  dan
01174|menjanjikan pekerjaan di luar negeri (seperti Korea, Inggris, Belanda,
01175|Jerman, Australia, dan Hongkong) dengan iming-iming gaji besar kepada
01176|Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi Aji Pangestu.
01177| Terdakwa  meminta  dan  menerima  sejumlah  uang  dari  Saksi  Prasetyo
01178|Wahyu Ababil sebesar total Rp 95.000.000,- dan dari Saksi Aji Pangestu
01179|sebesar  total  Rp  85.000.000,-  sebagai  biaya  untuk  pengurusan
01180|keberangkatan ke luar negeri.
01181| Terdakwa  mengurus  seluruh  administrasi  dan  dokumen  keberangkatan
01182|para Saksi, termasuk paspor (bahkan mengurus paspor baru bagi Saksi
01183|Prasetyo Wahyu Ababil melalui calo setelah deportasi dari Australia) dan
01184|visa, yang kemudian diketahui oleh para Saksi di Hongkong adalah visa
01185|kunjungan (turis) bukan visa kerja.
01186| Terdakwa menyediakan tempat penampungan sementara bagi para Saksi
01187|di kontrakannya di Jakarta sebelum keberangkatan.
01188| Terdakwa memberikan arahan, tiket, dan itinerary perjalanan kepada para
01189|Saksi serta mengatur penjemputan mereka di Hongkong oleh Sdri. HANI.
01190| Terdakwa memberangkatkan Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi Aji
01191|Pangestu ke Hongkong pada tanggal 6 Maret 2024.
01192| Terdakwa  mengakui  bahwa  ia  menjalankan  kegiatan  pemberangkatan
01193|Calon Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  secara  mandiri, tidak  pernah
01194|menjadi agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01195|manapun, tidak memiliki badan hukum terkait penyalur P3MI, dan tidak
01196|memiliki  izin  resmi  (SIP3MI/SIP2MI)  untuk  melakukan  penempatan
01197|Pekerja Migran Indonesia.
01198| Terdakwa mengakui bahwa para Saksi tidak pernah diberikan pelatihan
01199|kerja,  sertifikat  kompetensi,  tidak  pernah  menjalani  pemeriksaan
01200|kesehatan  atau  psikologis  yang  semestinya,  tidak  pernah
01201|menandatangani dokumen perjanjian penempatan, dan tidak didaftarkan
01202|dalam program jaminan sosial.
01203| Ahli Titis Wulandari, S.Psi, M.M., selaku Kepala BP3MI Jawa Timur, telah
01204|menerangkan  bahwa  orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01205|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penempatan tersebut harus
01206|dilakukan  oleh  lembaga  yang  memiliki  izin  resmi  serta  memenuhi
01207|berbagai persyaratan administratif dan teknis untuk pelindungan PMI.
01208|Menimbang, bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
01209|mulai  dari  merekrut,  menerima  dana,  mengurus  dokumen,  menampung,
01210|Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01211|
01212|memberikan  arahan,  hingga  memberangkatkan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil
01213|dan Saksi Aji Pangestu ke Hongkong dengan tujuan untuk bekerja, meskipun
01214|pada akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan dan menggunakan
01215|visa turis, secara jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan-
01216|kegiatan  yang  merupakan  inti  dari  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
01217|Indonesia.
01218|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi sebagai P3MI dan
01219|melakukan kegiatan ini sebagai orang perseorangan, yang menguatkan bahwa
01220|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Pasal  69  Undang-
01221|Undang RI No. 18 Tahun 2017.
01222|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  sendiri  mengakui  perbuatannya
01223|memberangkatkan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil  dan  Saksi  Aji  Pangestu  ke
01224|Hongkong  tanpa  dilengkapi  perizinan  berusaha  adalah  dilarang  atau  tidak
01225|diperbolehkan.  Dengan  demikian,  berdasarkan  seluruh  uraian  pertimbangan
01226|tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi
01227|dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
01228|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  mengenai  fakta
01229|hukum  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  perbuatan
01230|sebagaimana dimaksud telah terpenuhi;
01231|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69
01232|Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01233|Indonesia  telah  terpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01234|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01235|dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01236|Menimbang, bahwa selain penerapan pidana dalam tuntutan Penuntut
01237|umum  juga  ada  permintaan  dari  korban  untuk  dimintakan  Restitusi  kepada
01238|Terdakwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13
01239|Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  maka  yang  dimaksud
01240|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
01241|kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, Pasal 7 Ayat (1)
01242|huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
01243|Korban menyatakan : Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan
01244|berupa: hak  atas restitusi  atau ganti kerugian yang  menjadi  tanggung jawab
01245|pelaku tindak pidana;
01246|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7
01247|Tahun  2018  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi  dan  Bantuan  Kepada
01248|Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban Tindak Pidana berhak memperoleh
01249|Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01250|
01251|restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti
01252|kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai
01253|akibat  tindak  pidana  dan/atau  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau
01254|psikologis  dan  Pasal  8  ayat  11  Perma  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara
01255|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada
01256|Korban  Tindak  Pidana  menyebutkan  hakim  memeriksa  berkas  permohonan
01257|restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang yang diajukan
01258|ke persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan;
01259|Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan restitusi
01260|dari  LPSK  untuk  Korban  Prasetyo  Wahyu  Ababil  Dan  Korban  Aji  Pangestu,
01261|sesuai  masing-masing  Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
01262|Korban Nomor A.0130.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti
01263|Rugi  tertanggal  9  April  2025,  An.  Prasetyo  Wahyu  Ababil,  LPSK
01264|merekomendasikan  Untuk  Dapat  mengabulkan  Restitusi  Sebesar  Rp
01265|106.000.000,-  (Seratus  Enam  Juta  Rupiah)  dan  Surat  Keputusan  Lembaga
01266|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0131.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025
01267|tentang Penilaian Ganti Rugi tertanggal 9 April 2025, An. Aji Pangestu, LPSK
01268|merekomendasikan  Untuk  Dapat  mengabulkan  Restitusi  Sebesar  Rp
01269|78.500.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
01270|Menimbang, bahwa Restitusi tidak diatur di dalam Undang-Undang RI
01271|Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun
01272|diatur didalam:
01273|- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
01274|Korban;
01275|- Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian
01276|Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
01277|Didalam  kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa  semua  Korban  Tindak
01278|Pidana (tidak dibedakan) dapat mengajukan Restitusi melalui LPSK RI;
01279|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dan  fakta-fakta  tersebut
01280|maka Terdakwa Winarsih dibebankan untuk membayar Restitusi kepada korban
01281|yaitu saksi  Prasetyo Wahyu Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  yang dalam hal ini
01282|terhadap Restitusi yang akan dibebankan kepada Terdakwa tersebut tentunya
01283|adalah  secara  proporsional  yang  kenyataannya  adalah  Terdakwa  juga
01284|mengeluarkan  biaya-biaya  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  disampaikan
01285|kepada  saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil dan  saksi  Aji  Pangestu tersebut  yaitu
01286|Terdakwa telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan Visa serta tiket pesawat
01287|untuk  saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil  dan  saksi  Aji  Pangestu  sebagaimana
01288|Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01289|
01290|terungkap di persidangan, selain itu Terdakwa juga mengeluarkan biaya untuk
01291|kebutuhan  sehari-hari  dan  biaya  tempat tinggal  untuk  saksi  Prasetyo  Wahyu
01292|Ababil dan saksi Aji Pangestu . Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka
01293|setelah  melakukan  penilaian  yang  cermat  dan  berkeadilan  terhadap  seluruh
01294|aspek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil untuk
01295|mengabulkan  sebagian  permohonan  restitusi  yaitu  terhadap  Terdakwa
01296|dibebankan untuk membayar Restitusi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
01297|rupiah) kepada saksi  Prasetyo Wahyu Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  dan jika
01298|tidak membayar  Restitusi tersebut  maka diganti dengan pidana  penjara yang
01299|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;
01300|Menimbang bahwa selanjutnya mengenai  materi pembelaan Terdakwa
01301|yang  meminta  agar  diberikan  hukuman  yang  seringan-ringannya,  maka  hal
01302|tersebut  akan  dipertimbangkan  dengan  memperhatikan  keadaan  yang
01303|memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;
01304|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01305|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01306|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01307|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01308|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01309|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01310| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01311|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
01312|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01313|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01314|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01315|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01316|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01317|untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah
01318|paspor asli Nomor 013733065, 1 (satu) lembar kuitansi transfer Bank BRI Nomor
01319|rekening 0969024309535, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan
01320|Visa APEC dan pemberangkatan dengan nominal Rp. 80.000.000, dikembalikan
01321|kepada saksi PRASETYO WAHYU ABABIL selaku pemilik yang sah. Kemudian
01322|untuk  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  paspor  Nomor  C9185361,  3  (tiga)
01323|lembar bukti transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0969024309535 atas
01324|nama Winarsih, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Apply ke NZ dengan
01325|nominal  Rp.  42.500.000,-  dikembalikan  kepada  saksi  AJI PANGESTU  selaku
01326|pemilik yang sah, kemudian 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 10 Nomor
01327|Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01328|
01329|Sim  Card  Telkomsel  082332085417  adalah  barang  bukti  yang  dipergunakan
01330|dalam  tindak  pidana,  agar  tidak  dipergunakan  kembali  sehingga  sudah
01331|sepatutnya  dan  selayaknya  barang  bukti  tersebut  dimusnahkan,  kemudian  1
01332|(satu)  buku  Tabungan  BCA atas  nama  WINARSIH  dengan  nomor  rekening
01333|1410483056, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama WINARSIH dengan nomor
01334|rekening 0969024309535, 1 (satu) buku Tabungan BNI atas nama WINARSIH
01335|dengan  nomor  rekening  1446852587,  1  (satu)  buah  kartu  nama  pekerjaan
01336|WINARSIH di Youwin Trevel, dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang
01337|sah;
01338|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01339|perlu dipertimbangkan terlebih  dahulu keadaan  yang  memberatkan dan yang
01340|meringankan Terdakwa;
01341|Keadaan yang memberatkan:
01342|- Perbuatan Terdakwa merugikan secara materiil terhadap Saksi Prasetyo
01343|Wahyu Ababil dan Saksi Aji Pangestu;
01344|Keadaan yang meringankan:
01345|- Terdakwa berterus terang di persidangan;
01346|- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
01347| Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01348|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01349|Memperhatikan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang RI No. 18 Tahun
01350|2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Undang-Undang
01351|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01352|undangan lain yang bersangkutan;
01353|
01354|MENGADILI:
01355|1. Menyatakan  Terdakwa  Winarsih tersebut di atas,  telah terbukti secara sah
01356|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “perseorangan  yang
01357|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam
01358|dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01359|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan
01360|pidana penjara selama  2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan  dan pidana
01361|denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan
01362|apabila  pidana denda tersebut  tidak dibayar  maka  diganti dengan pidana
01363|penjara selama 3 (tiga) bulan;
01364|3. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  restitusi  kepada  saksi
01365|Wahyu Prasetyo Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  sejumlah Rp20.000.000,00
01366|Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01367|
01368|(dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  restitusi  tersebut  tidak
01369|dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
01370|4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan