01293|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01294|dimaksud dalam Pasal 69;
01295|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01296|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01297|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01298|Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01299|
01300|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01301|mata atas kehendaknya sendiri;
01302|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01303|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01304|Ad.1. Orang Perseorangan;
01305|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01306|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01307|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01308|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01309|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01310|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01311|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01312|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01313|JUFRI  SANGKALA  BIN  SANGKALA  (ALM) ke hadapan  persidangan,
01314|berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan  Penuntut  Umum
01315|bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan  Terdakwa membenarkannya
01316|sehingga  orang  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  orang  yang
01317|sebenarnya; 
01318|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01319|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01320|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01321|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01322|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01323|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01324|dimaksud dalam Pasal 69;
01325|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01326|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01327|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01328|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01329|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01330|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01331|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01332|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01333|mededader (turut serta melakukan);
01334|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01335|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01336|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01337|Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01338|
01339|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01340|lain  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, turut  serta  melakukan  tindak
01341|pidana. Pasal 20 huruf b  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01342|Undang-undang  Hukum  Pidana merupakan  bentuk  dari  doen  plegen atau
01343|menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang
01344|disuruh,  dalam  rumusan  ini  yang  disuruh  dapat  berupa  alat  tertentu  yang
01345|menjadi  perantara  atau  alat  atau  perpanjangan  tangan  dari  pelaku  untuk
01346|melakukan suatu tindak pidana;
01347| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01348|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01349|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01350|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01351|luar wilayah Republik Indonesia;
01352|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01353|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01354|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: 
01355|a. Badan; 
01356|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau 
01357|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01358|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01359| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01360|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01361|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01362|persyaratan:
01363|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01364|b. Memiliki kompetensi;
01365|c. Sehat jasmani dan rohani;
01366|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 
01367|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
01368|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01369|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01370|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01371|dokumen yang meliputi:
01372|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01373|melampirkan fotokopi buku nikah; 
01374|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01375|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
01376|Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01377|
01378|c. Sertifikat kompetensi kerja; 
01379|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01380|kesehatan dan psikologi; 
01381|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01382|f. Visa kerja; 
01383|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01384|kerja;
01385|h. Perjanjian Kerja;
01386|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01387|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01388|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01389|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01390|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01391|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01392|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01393|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01394|Terdakwa  ditangkap  oleh  saksi  Pedrik  Chantona  dan  Sdr.  Rochmad  Zuli
01395|Prastyo, S.H.  karena Terdakwa menjadi penghubung antara Sdr. Jescob Alias
01396|Toke (Daftar Pencarian Saksi) dan Sdr Rizal (Daftar Pencarian saksi) terkait
01397|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01398|Menimbang, b ahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 14
01399|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01400|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01401|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01402|Menimbang,  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01403|diberangkatkan  sejumlah  7  (tujuh)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01404|Dewasa yaitu Terdakwa, Sdri. Hajrah, Sdr. Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir,
01405|Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01406|Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan istrinya Sdri. Hajrah
01407|bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang  berlokasi  di
01408|Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05
01409|Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia datang ke
01410|rumah Terdakwa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta
01411|kepada Terdakwa agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan
01412|Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama Terdakwa di Negara Malaysia; 
01413|Menimbang,  bahwa  kemudian  atas  permintaan  tersebut  Terdakwa
01414|langsung  menanggapi  dengan  menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik
01415|Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01416|
01417|lahan  Serikat  LPL Enterprise).  Selang  beberapa  saat  Sdr.  Rizal  (Pengurus
01418|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia) ada menghubungi Terdakwa
01419|dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari
01420|saksi Rahman;
01421|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Sdr. Arif (Pengurus  pemberangkatan
01422|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural)  telah  mengatur
01423|pemberangkatan Terdakwa bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari
01424|daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas
01425|petunjuk dari Sdr. Rizal. Setibanya Terdakwa dan Sdri. Hajrah di Kabupaten
01426|Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  bertemu  dengan  Sdr.  Arif  kemudian
01427|meminta  uang  kepada  Terdakwa  sebagai  biaya  pengurusan  dan  biaya
01428|transportasi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif berangkat
01429|menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01430|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Terdakwa
01431|bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu
01432|dengan Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah
01433|berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian
01434|Sdr. Arif meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman
01435|beserta  ke  8 (delapan)  orang  lainnya. Saat itu  Sdr. Rahman  membayarkan
01436|untuk dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr.
01437|Nawir,  Sdr.  Nurlia,  kedua  anaknya  dan  Sdr.  Ismail  meminjam  uang  dari
01438|Terdakwa; 
01439|Menimbang, bahwa  setelah melakukan pembayaran kepada Sdr. Arif,
01440|kemudian  Terdakwa  beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  untuk  mengikuti
01441|salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut
01442|KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh
01443|Sdr. Arif;
01444|Menimbang, b ahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Terdakwa
01445|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan
01446|Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari
01447|kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal yang
01448|sepengetahuan  Terdakwa  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan
01449|menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01450|Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.
01451|Rizal  sementara  mengatur  orang  suruhannya  atas  nama  Sdr.  Bahar  untuk
01452|menjemput, Terdakwa beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh
01453|aparat Kepolisan RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara
01454|Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01455|
01456|Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Terdakwa dan
01457|ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut
01458|akan  dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  serta
01459|persyaratan terkait pekerja migran indonesia;
01460|Menimbang,  bahwa  biaya  pemberangkatan  dari  Pare-Pare  menuju
01461|Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah dibayarkan kepada Sdr.
01462|Arif,  dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah  Rp8.600.000,00
01463|(delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga
01464|lokasi Serikat LPL Enterprise  yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01465|Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;
01466|Menimbang,  bahwa  rute  pemberangkatan  yang  akan  dilalui  oleh
01467|Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  serta  4
01468|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya dari  Kabupaten  Nunukan
01469|Provinsi  Kalimantan  Utara  menuju  Negara  Malaysia  di  lokasi  perusahaan
01470|tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju
01471|daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan
01472|diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui
01473|jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga
01474|kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan
01475|dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat
01476|LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
01477|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  akan  bekerja  sebagai  mandor  kebun
01478|yang  bertugas  untuk  mengawasi  pekerja  kebun  dan  juga  menghitung  hasil
01479|panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit
01480|agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan
01481|Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan
01482|Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot
01483|racun hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput
01484|liar yang sudah tinggi;
01485|Menimbang, b ahwa peran Terdakwa adalah penghubung antara Sdr.
01486|Jescob  dengan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non
01487|prosedural  tersebut,  yang  rencananya  akan  di  pekerjakan  di  Serikat  LPL
01488|Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai
01489|penghubung antara Sdr. Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon
01490|Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  bersama-sama  berangkat  dari  daerah  asal
01491|menuju Negara Malaysia;
01492|Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01493|
01494|Menimbang, bahwa Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja
01495|Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, tidak
01496|dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor dan tidak memiliki
01497|dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta kesemuanya berasal
01498|dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01499|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin /  tidak  mempunyai
01500|wewenang  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01501|bekerja di luar negeri;
01502|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01503|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan  penempatan pekerja
01504|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
01505|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
01506|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
01507|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
01508|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01509|kehendaknya sendiri;
01510|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
01511|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
01512|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
01513|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
01514|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
01515|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
01516|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
01517|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
01518|tindak pidana yang dituju;
01519|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01520|yakni  memberangkatkan  Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  Calon  Pekerja  Migran
01521|Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, yang mana
01522|tidak  selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak
01523|Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01524|Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya telah
01525|terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14
01526|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01527|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01528|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01529|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01530|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana
01531|Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01532|
01533|terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari
01534|Tindak  Pidana  yang  dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak
01535|mencapai  hasil,  atau  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan
01536|karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01537|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01538|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01539|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01540|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01541|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01542|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01543|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01544|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01545|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01546|alternatif kedua; 
01547|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01548|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01549|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01550|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01551|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01552|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01553|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01554|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01555|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01556|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01557|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01558|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01559|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01560|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01561|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 11
01562|November 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus