01708|mendasarkan putusannya pada minimal 2(dua) alat bukti yang sah dengan
01709|mengacu  pada  Pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
01710|
01711|Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara
01712|pidana  adalah:  Keterangan  saksi,  Keterangan  ahli,  Surat,  Petunjuk,
01713|Keterangan  terdakwa. Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa
01714|jika ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
01715|pidana. Keyakinan  tersebut  didapatkan  dari  sekurang-kurangnya  dua  alat
01716|bukti yang sah; 
01717|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo  Penuntut  umum  telah
01718|menghadirkan lebih 2 (dua) orang saksi serta pula menghadirkan bukti surat
01719|berupa  visum  et  Repertum.  Terhadap  alat  bukti  tersebut  diatas,  majelis
01720|melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat sehingga dapat
01721|ditarik fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis uraikan pada bagian
01722|fakta-fakta  hukum  persidangan  diatas,  sedangkan  terhadap  keterangan
01723|terdakwa yang menyangkal semua keterangan saksi menurut Majelis Hakim
01724|oleh karena Terdakwa memiliki hak mungkir dan terdakwa tidak pula dapat
01725|membuktikan  lebih  lanjut  tentang  apa  yang  diterangkannya  dimuka
01726|persidangan,  selain  itu  dalam  perkara  a  quo telah  terjadi  persetubuhan
01727|sehinngga Majelis berkesimpulan bahwa sanggahan terdakwa tersebut tidak
01728|beralasan hukum;      
01729|Menimbang,  bahwa  karena  dakwaan  kesatu  Primer  telah  terbukti
01730|sehingga untuk dakwaan Subsider dan seterusnya tidak dipertimbangkan
01731|lagi; 
01732|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah
01733|dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara
01734|Majelis  Hakim  tidak  menemukan  adanya  alasan  pembenar  yang
01735|menghapuskan  sifat  melawan  hukum  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
01736|Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa,
01737|maka  terhadap  Terdakwa  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  dan
01738|dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; 
01739|Menimbang,  bahwa  dalam  perbuatan  terdakwa  diatur  ancaman
01740|pidana berdasarkan pasal  6 huruf a jo Pasal 15 huruf f undang-undang RI
01741|Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang
01742|mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelaku
01743|yaitu ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda
01744|yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum
01745|yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena undang-
01746|undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
01747|tidak  mengatur  pidana  pengganti  jika  Terdakwa  tidak  membayar  pidana
01748|
01749|denda maka berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang
01750|Hukum Pidana (KUHP) bahwa jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana
01751|denda  maka  diganti  pidana  kurungan,  lama  pidana  kurungan  akan
01752|ditentukan dalam amar putusan;
01753|Menimbang, bahwa mengenai permohonan restutusi yang diajukan
01754|oleh  saksi  korban  melalui  LPSK,  maka  akan  dipertimbangkan  sebagai
01755|berikut:
01756|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
01757|yang  mengatur  restitusi  dan  kompensasi  sebagaimana  diatur  dalam
01758|Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi
01759|bagi Anak yang Menjadi Karban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah
01760|Nomor  7  Tahun  2018  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
01761|Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
01762|Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
01763|dan Bantuan kepada Saksi dan Karban. Setiap korban tindak pidana tertentu
01764|selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan
01765|kompensasi;
01766|Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1
01767|Tahun  2022  tentang  tata  cara  penyelesaian  permohonan  dan  pemberian
01768|restitusi  kepada  korban  tindak  pidana,  pasal  4  Restitusi  yang  diberikan
01769|kepada korban tindak pidana dapat berupa :
01770| Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
01771| Ganti  kerugian,  baik  materiil  maupun  imateriil,  yang  ditimbulkan
01772|akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung  sebagai  akibat  tindak
01773|pidana; dan
01774| Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau
01775|kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01776|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain
01777|yang berhubungan dengan proses hukum;
01778|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  restutusi  yang
01779|diajukan saksi  korban melalui  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban.
01780|LPSK Telah menindak lanjuti permohonan saksi korban dengan melakukan
01781|pemeriksaan  dan  penilaian  terkait  dengan  kerugian  yang  diderita  saksi
01782|korban  akibat  dari  peristiwa  pidana  yang  dialami  oleh  Rodiah  Apriani
01783|berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  saksi  dan  korban  Nomor
01784|A4532.R/KEP/SMP-LPSK/XI tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi dengan
01785|
01786|nilai sebesar Rp.50.921.000,00., (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh
01787|satu ribu rupiah);
01788|Menimbang,  bahwa  baik  Terdakwa  dan/atau  penasihat  hukumnya
01789|tidak mengajukan sanggahan, tidak mengajukan pihak ketiga yang bersedia
01790|membayar restitusi serta tidak mengajukan pembuktian atas permohonan
01791|restitusi tersebut;  
01792|Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan penghitugan
01793|nilai  kewajaran  dan  kepatutan  restitusi  yang  layak  diterima  oleh  korban
01794|berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  saksi  dan  korban  Nomor
01795|A4532.R/KEP/SMP-LPSK/XI tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi dengan
01796|nilai sebesar Rp.50.921.000,00., (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh
01797|satu ribu rupiah) adalah nilai yang memperhatikan kewajaran dan kepatutan
01798|dibayarkan  oleh  terdakwa,  maka  Majelis  Hakim  memnetapkan  untuk
01799|mengabulkan  jumlah  pembayaran  restitusi  tersebut  dibebankan  kepada
01800|terdakwa  bersama  dengan  terdakwa  lain  pada  berkas  terpisah  yang
01801|besarannya akan dituangkan dalam amar putusan;
01802|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  33  ayat  (1)  Peraturan
01803|Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  tata  cara
01804|penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi kepada korban  bahwa
01805|Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
01806|terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima;
01807|Menimbang, bahwa mengatur lebih lanjut Pasal 33 ayat (2) Jaksa
01808|menyampaikan  salinan  putusan  pengadilan  yang  memuat  pemberian
01809|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban,
01810|dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tuiuh) hari terhitung sejak salinan putusan
01811|pengadilan diterima;
01812|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
01813|terhadap  Terdakwa  dalam  perkara  ini  telah  dilakukan  penangkapan  dan
01814|penahanan  yang  sah  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)
01815|KUHAP,  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh
01816|Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01817|Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan
01818|ditahan  dan  tidak  ditemukan  hal-hal  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk
01819|menangguhkan  atau  mengeluarkan/membebaskan Terdakwa dari  tahanan
01820|yang  sedang  dijalankan  tersebut,  maka  kepada  Terdakwa  harus  tetap
01821|ditahan; 
01822|
01823|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01824|persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 
01825|- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
01826|- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;
01827|adalah  barang  bukti  yang  masih  dipergunakan  dalam  perkara  lain
01828|sehingga  barang  bukti  dikembalikan  kepada  Penuntut  umum  untuk
01829|digunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FADHLI
01830|BATUBARA, DKK;
01831|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri
01832|Terdakwa,  Majelis  Hakim  juga  perlu  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
01833|keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu
01834|sebagai berikut: 
01835|Keadaan yang memberatkan: 
01836|- Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
01837|- Terdakwa berbelit-belit;
01838|- Terdakwa tidak menyesal perbuatannya terhadap saksi korban;
01839|Keadaan yang meringankan: 
01840|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01841|- Terdakwa sopan dipersidangan;
01842|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keadaan  yang  memberatkan  dan
01843|meringankan  pidana  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  pidana
01844|yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan
01845|dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula
01846|disesuaikan  dengan  rasa  keadilan  moral  (moral  justice),  keadilan  hukum
01847|(legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice); 
01848|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
01849|harus  dijatuhi  pidana,  dan  selama  dipersidangan  baik  Terdakwa  maupun
01850|Penasihat  Hukumnya  tidak  pernah  mengajukan  permohonan  untuk
01851|pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222
01852|ayat  (1)  KUHAP  Terdakwa  harus  dibebani  pula  untuk  membayar  biaya
01853|perkara yang timbul dalam perkara ini; 
01854|Mengingat, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 f UU Nomor 12 tahun 2022
01855|tentang tidak pidana kekerasan seksual  dan Pasal-Pasal dalam Undang-
01856|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01857|Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal yang bersangkutan; 
01858|
01859|M E N G A D I L I:
01860|
01861|1. Menyatakan Terdakwa DEDEK LESMANA, S.H., terbukti secara sah
01862|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  ”memaksa
01863|menggerakkan  orang  untuk  dilakukan  persetubuhan  dengannya yang
01864|dilakukan  oleh  lebih  2  (dua)  orang  dengan  bersekutu”  sebagaimana
01865|dalam dakwaan Kesatu Primer;
01866|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  DEDEK  LESMANA, S.H.
01867|oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun pidana
01868|denda sebesar Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) dengan
01869|ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
01870|pidana kurangan selama 4(empat) bulan;
01871|3. Mengabulkan  permohonan  restitusi  dari  pihak  korban  melalui
01872|Lembaga  Perlindungan  Saksi  Korban  (LPSK)  berdasarkan  Keputusan
01873|Lembaga  Perlindungan  saksi  dan  korban  Nomor  A.4532.R/KEP/SMP-
01874|LPSK/XI tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi;
01875|4. Menghukum Terdakwa Dedek Lesmana membayar restitusi kepada
01876|saksi korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsejumlah Rp16.973.666 (enam belas
01877|juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam
01878|rupiah);
01879|5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01880|oleh  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  penjara  yang
01881|dijatuhkan;
01882|6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01883|7. Menetapkan barang bukti berupa: 
01884|- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
01885|- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;
01886|Digunakan  sebagai  barang  bukti  dalam  perkara  MUHAMMAD
01887|FADHLI BATUBARA, DKK;
01888|8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
01889|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01890|
01891|Rabu
01892|
01893|15 Januari
01894|
01895|2025
01896|
01897|oleh  kami,  Erika  Sari  Emsah  Ginting,  S.H.,M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,
01898|Anggreana E Roria Sormin, S.H.,M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.
01899|masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam  sidang
01900|terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025  oleh Hakim
01901|Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty
01902|Sembiring,  S.E.,S.H.,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri
01903|
01904|Simalungun,  serta  dihadiri  oleh  Weni  Julianti  Situmorang,  S.H.,  Penuntut
01905|Umum  dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;
01906|
01907|Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty
01908|Sembiring,  S.E.,S.H.,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri
01909|
01910|Simalungun,  serta  dihadiri  oleh  Weni  Julianti  Situmorang,  S.H.,  Penuntut
01911|Umum  dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;
01912|
01913|            Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
01914|Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H.,   Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H.,
01915|Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,
01916|Panitera Pengganti,
01917|Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.,