01691|oleh T erdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona)
01692|terhadap orang yang dihadapkan sebagai T erdakwa dalam perkara ini;
01693|Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur setiap
01694|orang sebatas T erdakwa adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum
01695|melakukan tindak pidana telah terpenuhi, namun apakah kemudian T erdakwa dapat
01696|dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  haruslah
01697|dibuktikan apakah perbuatan T erdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal
01698|yang  didakwakan  serta  juga  harus  dipertimbangkan  ada  atau  tidaknya  alasan
01699|pembenar dari perbuatan T erdakwa dan alasan pemaaf atas kesalahan T erdakwa;
01700|Ad.2 unsur  yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
01701|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
01702|merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau
01703|kesusilaannya
01704|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1  Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun
01705|2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pokoknya menyebutkan tindak
01706|Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak
01707|pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang
01708|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual dan  perbuatan  kekerasan  seksual  lainnya
01709|sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam  Undang-
01710|Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
01711|Menimbang, bahwa kemudian mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu
01712|sendiri Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak
01713|Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri
01714|
01715|atas  : a. pelecehan  seksual  nonfisik,  b. pelecehan  seksual  fisik, c.  pemaksaan
01716|kontrasepsi,  d.  pemaksaan  sterilisasi,  e.  pemaksaan  perkawinan,  f.  penyiksaan
01717|seksual, g. eksploitasi seksual, h. perbudakan seksual, dan i. kekerasan seksual
01718|berbasis  elektronik,  dan  kemudian  di  ayat  (2)-nya  disebutkan  Tindak  Pidana
01719|Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan, b. perbuatan cabul, c. persetubuhan
01720|terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap
01721|Anak,  d.  perbuatan  melanggar  kesusilaan  yang  bertentangan  dengan  kehendak
01722|Korban, e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit
01723|memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, f. pemaksaan pelacuran, g. tindak pidana
01724|perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, h. kekerasan seksual
01725|dalam lingkup rumah tangga, i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana
01726|asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan j. tindak pidana lain yang
01727|dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
01728|diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
01729|Menimbang, bahwa jika diperhatikan lebih lanjut, Undang-Undang RI Nomor
01730|12  T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  hanya  memberikan
01731|pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik yang hal
01732|tersebut disebutkan di dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun
01733|2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau
01734|aktivitas  yang  tidak  patut  dan  mengarah  kepada  seksualitas  dengan  tujuan
01735|merendahkan atau mempermalukan, namun sama sekali tidak memberikan tafsir
01736|otentik  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  seksual  secara  fisik,
01737|sehingga  oleh  karena  ketiadaan  pengertian  itu  Majelis  Hakim  akan
01738|mempertimbangkannya  berdasarkan  tafsiran  menurut  doktrin  maupun  tafsiran
01739|gramatikal ataupun historis atas perbuatan dimaksud;
01740|Menimbang, bahwa jika diperhatikan sejarah pembentukan  Undang-Undang
01741|RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apa yang
01742|dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik dapat ditemukan di dalam Naskah
01743|Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
01744|yang  di dalam Naskah Akademik tersebut perbuatan seksual secara fisik dapat
01745|disimpulkan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik dengan sasaran organ
01746|seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga colekan atau
01747|sentuhan di bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman,
01748|tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan
01749|masalah kesehatan dan keselamatan;
01750|Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan Undang-Undang RI Nomor 12
01751|T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  juga  tidak  memberikan
01752|
01753|pengertian apa yang dimaksud dengan tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ
01754|reproduksi  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
01755|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
01756|Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tubuh adalah
01757|keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki
01758|sampai ujung rambut atau bagian badan yang terutama (tidak dengan anggota dan
01759|kepala). Kemudian yang dimaksud dengan keinginan menurut Kamus Besar Bahasa
01760|Indonesia adalah perihal ingin, hasrat, kehendak, harapan, sedangkan yang dimaksud
01761|dengan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan
01762|seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan
01763|perempuan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapat
01764|didefinisikan keinginan seksual adalah keinginan, hasrat, kehendak ataupun harapan
01765|yang  berkenaan  dengan  seks  (jenis  kelamin)  atau  berkenaan  dengan  perkara
01766|persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya organ reproduksi menurut
01767|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah o rgan  yang  berfungsi  sebagai  alat
01768|pengembangbiakan;
01769|Menimbang, bahwa kemudian ”dengan maksud” dalam doktrin ilmu hukum
01770|pidana merupakan salah satu bentuk dengan sengaja yaitu  kesengajaan sebagai
01771|maksud (opzet als oorgmerk). Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai
01772|maksud  (opzet  als  oorgmerk)  adalah  apabila  pelaku  menghendaki  akibat
01773|perbuatannya, pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui
01774|bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
01775|Menimbang, bahwa terkait “dengan maksud” ini Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M.
01776|Hum.,  di  persidangan  menerangkan  bahwa  mengenai  kesengajaan  itu,  yang
01777|dibuktikan adalah apa yang menjadi bestandeel deliknya, apabila di dalam rumusan
01778|undang-undang dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai sengaja
01779|dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai ke dalam ketiga
01780|bentuk gradasi kesengajaan;
01781|Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan harkat menurut Kamus
01782|Besar Bahasa Indonesia adalah derajat (kemuliaan dan sebagainya), taraf, mutu, nilai,
01783|harga ataupun tenaga, kekuatan, gerak(an) sedangkan martabat menurut Kamus
01784|Besar Bahasa Indonesia  adalah tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Selanjutnya
01785|yang  dimaksud  dengan  seksualitas  adalah  ciri,  sifat,  atau  peranan  seks,  atau
01786|dorongan  seks,  atau  kehidupan  seks,  lalu  kemudian  yang  dimaksud  dengan
01787|kesusilaan menurut Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  perihal  susila, adat
01788|istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban atau pengetahuan tentang
01789|adab. Bahwa memperhatikan pengertian-pengertian tersebut di atas maka menurut
01790|
01791|Majelis  Hakim  ”dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
01792|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” dapat diartikan sebagai orang yang
01793|didakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,
01794|keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi memang menghendaki perbuatannya
01795|dan  mengetahui  akibat  dari  perbuatannya  yaitu  merupakan  tindakan  yang
01796|merendahkan derajat dan harga diri dari orang yang mengalami perbuatan seksual
01797|secara fisik tersebut berdasarkan ciri, sifat, atau peranan seks, atau dorongan seks,
01798|atau kehidupan seks, dan/atau berdasarkan susila, adat istiadat yang baik, sopan
01799|santun, atau kesopanan;
01800|Menimbang, bahwa terkait dengan delik sebagaimana yang disebutkan di
01801|dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang  RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak
01802|Pidana Kekerasan Seksual ini,  Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum., di persidangan
01803|menerangkan  delik  yang  diatur  di  dalam  pasal  tersebut  bukanlah  delik  yang
01804|menitikberatkan pada akibat (delik materil) namun merupakan yang menitikberatkan
01805|kepada  perbuatan  (delik  formil)  karena  si  petindak  mengetahui  bahwasanya
01806|perbuatan itu tercela tetapi ia tetap melakukan perbuatan itu, berarti kesengajaan
01807|adanya  pengetahuan  si  petindak  atas  perbuatan  itu  adalah  perbuatan  tercela,
01808|perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam tataran masyarakat dan sebagainya.
01809|Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum unsur kesalahan atau
01810|kesengajaan itu menekankan kepada ”will” untuk melakukan suatu perbuatan, berarti
01811|ada kehendak dan ada pengetahuan dari si petindak sebagai orang yang normal
01812|bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia tetap
01813|melakukan perbuatan itu, sehingga menurut  Ahli  Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum
01814|sengaja dengan maksud itu, itu yang paling ringan untuk membuktikannya;
01815|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di
01816|persidangan  diketahui  pada  hari  Senin  tanggal  6  Maret  2023,  setelah  SAKSI
01817|KORBAN  selesai  melaksanakan  apel  di  Puskesmas  Portibi,  Kabupaten  Padang
01818|Lawas  Utara,  SAKSI  KORBAN  berangkat  menuju  Desa  Balakka  T orop  dengan
01819|mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Bahwa kemudian kira-kira
01820|sudah 5 (lima) menit melakukan perjalanan tersebut, sekira pukul 11.00 WIB sampai
01821|sekira pukul 11.30 WIB saat SAKSI KORBAN tengah melintas dengan di jalan di Desa
01822|Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, tiba-tiba T erdakwa
01823|yang saat itu mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, lengannya panjang berwarna
01824|hitam dan celananya pendek sobek-sobek datang dari arah kanan SAKSI KORBAN
01825|dengan  mengendarai  sepeda  motor  merek  Suzuki  Satria  F  warna  hitam  dan
01826|kemudian T erdakwa meraba bagian pantat SAKSI KORBAN dari atas hingga ke
01827|bawah dengan menggunakan tangan kiri T erdakwa lalu meremasnya, dan saat SAKSI
01828|
01829|KORBAN menoleh ke kanan dan melihat T erdakwa, T erdakwa senyum kepada SAKSI
01830|KORBAN, dan saat itu  tidak ada orang lain selain T erdakwa di tempat tersebut.
01831|Bahwa kemudian T erdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga 2 (dua)
01832|meter dan saat itu SAKSI KORBAN melihat wajah dari T erdakwa karena T erdakwa
01833|saat itu tidak ada menggunakan sesuatu di wajahnya seperti helm, masker atau
01834|sejenisnya,  dan  karena  saat  itu  ia  berpikir  T erdakwa  mau  menjambret,  SAKSI
01835|KORBAN kemudian berteriak minta tolong. Bahwa setelah SAKSI KORBAN meminta
01836|tolong tersebut, T erdakwa memutarbalik sepeda motornya dan balik ke arah semula
01837|ke arah Pekan Selasa;
01838|Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui
01839|pula  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  T erdakwa  tersebut  SAKSI KORBAN
01840|merasa dilecehkan, harga dirinya merasa terganggu dan untuk keluar rumah saja ia
01841|merasa malu;
01842|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis
01843|Hakim diketahui T erdakwa telah melakukan perbuatan berupa sentuhan fisik in casu
01844|meraba dari atas hingga ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI
01845|KORBAN yang bagian pantat tersebut merupakan bagian  badan SAKSI KORBAN
01846|yang akibat dari perbuatan T erdakwa tersebut SAKSI KORBAN merasa tergangu atau
01847|tidak nyaman;
01848|Menimbang, bahwa kemudian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut
01849|Majelis  Hakim  juga  dapat  diketahui  jika  T erdakwa  memang  menghendaki  dan
01850|mengetahui akibat perbuatannya tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim tergambar
01851|dari fakta hukum bahwa saat itu T erdakwa yang mengendarai sepeda motor datang
01852|dari arah kanan SAKSI KORBAN dan dengan tangan kirinya T erdakwa kemudian
01853|meraba dari atas ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI
01854|KORBAN dan selanjutnya T erdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga
01855|2 (dua) meter dan barulah setelah SAKSI KORBAN berteriak minta tolong T erdakwa
01856|memutar balikan arah sepeda motornya dan melajukan sepeda motornya menuju
01857|arah Pekan Selasa. Bahwa memperhatikan fakta tersebut menurut Majelis Hakim,
01858|T erdakwa sebagai orang yang normal tentunya mengetahui bahwa perbuatannya
01859|tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tercela  dan  tidak  boleh  dilakukan  karena
01860|T erdakwa sebelumnya tidak kenal dengan SAKSI KORBAN dan  SAKSI KORBAN
01861|merupakan seorang perempuan yang tidak ada hubungan apapun dengan T erdakwa
01862|serta hal tersebut dapat merendahkan derajat dan harga diri dari SAKSI KORBAN
01863|yang dengan pengetahuan tersebut seharusnya T erdakwa tidak melakukan perbuatan
01864|tersebut, namun pada kenyataannya yang terjadi T erdakwa justru tetap melakukan
01865|perbuatan  tersebut dan akibat perbuatan  yang  T erdakwa  lakukan tersebut pada
01866|
01867|akhirnya SAKSI KORBAN  merasa dilecehkan dan harga dirinya merasa terganggu
01868|serta  untuk  keluar  rumah  ia  menjadi  malu.  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan
01869|tersebut, Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat kesadaran dengan maksud dari
01870|T erdakwa  untuk  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  in  casu  SAKSI
01871|KORBAN  berdasarkan  seksualitas  dan/atau kesusilaannya  dalam  melakukan
01872|perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh SAKSI KORBAN;
01873|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
01874|tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  yang  melakukan  perbuatan
01875|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ
01876|reproduksi  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
01877|berdasarkan  seksualitas  dan/atau kesusilaannya  telah  terpenuhi  dari  perbuatan
01878|T erdakwa;
01879|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
01880|yang diuraikan di atas, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut
01881|Umum terhadap diri T erdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari
01882|perbuatan T erdakwa;
01883|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana dari
01884|diri T erdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan
01885|adanya  alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum
01886|dari  perbuatan  T erdakwa  maupun  adanya  alasan-alasan  pemaaf  yang  dapat
01887|menghapuskan kesalahan T erdakwa, sehingga T erdakwa terbukti merupakan subjek
01888|hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab  dan  untuk  itu  T erdakwa  haruslah
01889|mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;
01890|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  yang  telah
01891|diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana
01892|Penuntut  Umum  sepanjang  menganai  dakwaan  yang  terbukti  dari  perbuatan
01893|T erdakwa dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan T erdakwa;
01894|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum
01895|telah terpenuhi dari perbuatan T erdakwa dan T erdakwa terbukti mampu bertanggung
01896|jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan T erdakwa telah terbukti secara
01897|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  kwalifikasi
01898|sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;
01899|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  terbukti  secara  sah  dan
01900|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka T erdakwa
01901|haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
01902|
01903|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  T erdakwa,
01904|Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadan-keadaan yang memberatkan dan
01905|meringankan terhadap diri T erdakwa yaitu sebagai berikut :
01906|Keadaan yang memberatkan :
01907|- Perbuatan yang dilakukan oleh T erdakwa telah bertentangan dengan nilai
01908|agama maupun dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
01909|- T erdakwa  tidak  mengakui  dan  tidak  menyesali  perbuatan  yang  telah
01910|dilakukannya;
01911|Keadaan yang meringankan :
01912|- T erdakwa memiliki tanggungan keluarga;
01913|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di
01914|atas,  Majelis  Hakim  sampai  pada  kesimpulan,  pidana  yang  dijatuhkan  atas  diri
01915|T erdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil
01916|serta sesuai dengan kesalahan T erdakwa;
01917|Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal
01918|16  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  12  T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
01919|Kekerasan Seksual yang menyebutkan  selain pidana penjara, pidana denda, atau
01920|pidana lainnya  menurut  ketentuan  Undang-Undang,  hakim wajib  menetapkan
01921|besarnya restitusi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam
01922|dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaima ketentuan Pasal 31
01923|ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01924|Seksual, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada SAKSI KORBAN sehubungan
01925|dengan adanya haknya untuk mendapatkan restitusi namun sehubungan dengan hal
01926|tersebut SAKSI KORBAN menegaskan ia tidak mau meminta ganti kerugian kepada
01927|T erdakwa, ia hanya menginginkan dibuat surat yang dapat memberikannya jaminan
01928|bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi agar ia bisa tenang dalam menjalankan
01929|tugasnya karena tempat kejadian tersebut menurut SAKSI KORBAN adalah salah
01930|satu jalan atau jalur yang ia lintasi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang
01931|Bidan.  Bahwa  memperhatikan  hal  tersebut,  meskipun  dalam  perkara  a  quo
01932|sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas T erdakwa telah terbukti secara sah
01933|dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
01934|huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01935|Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara paling lama 4
01936|(empat) tahun, namun oleh karena restitusi tersebut pada dasarnya adalah hak dari
01937|SAKSI KORBAN selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang
01938|dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022
01939|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan SAKSI KORBAN sendiri tidak
01940|
01941|menuntut ganti kerugian terhadap T erdakwa sehubungan dengan perbuatan yang
01942|telah dilakukan oleh T erdakwa kepadanya, maka menurut Majelis Hakim restitusi bagi
01943|SAKSI KORBAN tidaklah dapat untuk ditetapkan dalam perkara ini;
01944|Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan  Pasal 197 ayat (1)
01945|huruf k KUHAP yaitu mengenai perintah supaya T erdakwa ditahan atau tetap dalam
01946|tahanan atau dibebaskan, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
01947|telah disebutkan di atas, T erdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar
01948|Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana
01949|Kekerasan Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara
01950|paling lama 4 (empat) tahun yang jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan