01732|2007  tentang   Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, mengatur
01733|bahwa Restitusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian
01734|atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk
01735|tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang
01736|diderita  korban  sebagai  akibat  perdagangan  orang;  yang  diberikan  dan
01737|dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak
01738|pidana perdagangan orang;
01739|
01740|Menimbang  bahwa  unsur  keempat  ini  disusun  dengan  konstruksi
01741|alternatif  yaitu  hak  memperoleh  restitusi  kepada  Setiap  korban  tindak  pidana
01742|perdagangan  orang  atau  hak  memperoleh  restitusi  kepada  ahli  waris  korban
01743|tindak pidana perdagangan orang;
01744|Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Setiap
01745|korban tindak pidana perdagangan orang in casu dikualifikasikan kepada subjek
01746|hukum yakni WARTI;
01747|Menimbang bahwa  in casu  Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban
01748|Republik  Indonesia  Nomor  A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III  Tahun  2025  tentang
01749|Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 Maret 2025  dan  Surat Lembaga Perlindungan
01750|Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-1748/4.1.IP/LPSK/03/2025
01751|tanggal 19 Maret 2025  telah mengeluarkan surat tentang penghitungan besar
01752|biaya yang diderita WARTI pada pokoknya adalah  Rp. 25.000.000,- (dua puluh
01753|lima  juta  rupiah)  yang  diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat
01754|diajukan dalam penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK;
01755|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan
01756|pula memperhatikan Surat-surat dari  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01757|Republik Indonesia dengan biaya restitusi yang diperolehj atas nama WARTI Rp.
01758|25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut,  maka unsur “ Setiap korban
01759|tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh
01760|restitusi’ ini telah pula terpenuhi secara sah;
01761|Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam
01762|Nota Pembelaannya telah memuat permohonan untuk keringanan hukuman atas
01763|diri  Terdakwa, maka  Majelis  Hakim  setelah  mempertimbangkan  tentang  berat
01764|ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berpendapat sudah
01765|sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dinilai proporsional akibat penderitaan
01766|yang  dialami  WARTI  maupun  terhadap  perasaan  hati  masyarakat  dengan
01767|didasarkan  kepada  asas  keadilan  hukum,  asas  kepastian  hukum  dan  asas
01768|kemanfaatan hukum, sehingga mengenai permoh onan Terdakwa tersebut akan
01769|dipertimbangkan  dalam keadaan yang meringankan bagi  Terdakwa  dan  melalui
01770|penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan;
01771|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  seluruh  unsur-unsur
01772|diatas,  setelah  Majelis  Hakim  mengkaji  pengertian  dan  uraian  unsur-unsur
01773|tersebut dihubungkan  dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa,  dan keterangan
01774|terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam
01775|pemeriksaan  persidangan  maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  uraian
01776|unsur-unsur dari  Dakwaan Pertama, Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI
01777|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01778|
01779|Orang (TPPO) tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dari
01780|pemeriksaan  persidangan  dan  telah  terpenuhi  secara  sah  menurut  hukum ,
01781|sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan
01782|terhadap  diri  maupun  perbuatan  Terdakwa  tersebut,  maka  Terdakwa,  serta
01783|ditambah  keyakinan  Majelis  Hakim,  dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan
01784|tindak  pidana  “ Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
01785|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01786|Republik Indonesia, korban berhak memperoleh Restitusi ” dan oleh karena itu
01787|Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  sesuai  dengan  perbuatan  Terdakwa   yang
01788|telah terbukti itu;
01789|Menimbang, bahwa  oleh karena  dakwaan pertama  Pasal 4 Jo. Pasal 48
01790|Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01791|Perdagangan  Orang  (TPPO) telah  terpenuhi dan terbukti  sebagaimana  telah
01792|dipertimbangkan  di  atas,  maka  sebagaimana  bentuk  dakwaan  yang  bersifat
01793|alternatif, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;
01794|Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara
01795|ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang
01796|yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga
01797|tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun
01798|alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu
01799|sudah  selayaknya  dan  seadilnya  apabila  Terdakwa  bertanggung  jawab  atas
01800|kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP  Jo. Pasal 193
01801|Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana;
01802|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara
01803|akumulasi  memuat  pidana  denda,  dengan  pidana  denda  paling  sedikit
01804|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
01805|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka terhadap Terdakwa haruslah
01806|pula dijatuhi pidana denda;
01807|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
01808|hal  hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai
01809|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  maka  Terdakwa  harus
01810|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01811|Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
01812|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01813|Orang,  selain  adanya  pidana  pokok  berupa  pidana  penjara,  dalam  undang-
01814|undang  ini  ditentukan  pula  adanya  denda  sejumlah  uang,  sehingga  karena
01815|Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  didakwakan
01816|kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula
01817|
01818|untuk membayar denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang
01819|tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sesuai dengan ketentuan dalam
01820|pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01821|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila denda tidak dapat
01822|dibayar  oleh  Terdakwa  maka  terhadap  Terdakwa  dijatuhi  kurungan  pengganti
01823|denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;
01824|Menimbang  bahwa  sebagaimana  kaidah  Pasal  50  Undang-Undang
01825|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01826|Perdagangan Orang, mengatur pada Ayat:
01827|(1) Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  restitusi  kepada  pihak  korban  tidak
01828|dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam
01829|Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut
01830|kepada pengadilan;
01831|(2) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan  surat
01832|peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi
01833|kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
01834|(3) Dalam  hal  surat  peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak
01835|dilaksanakan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan
01836|memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana
01837|dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
01838|(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana
01839|kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun;
01840|Menimbang, b ahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum telah memuat
01841|pengajuan Restitusi akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban
01842|WARTI  dirugikan ,  sehingga  meminta  perlindungan  kepada  Lembaga
01843|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  yang  mana  berdasarkan  penilaian
01844|Restitusi oleh LPSK berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01845|Republik  Indonesia  Nomor  A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III  Tahun  2025  tentang
01846|Penilaian  Ganti  Rugi  tanggal  17  Maret  2025  maupun  Surat  Lembaga
01847|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-
01848|1748/4.1.IP/LPSK/03/2025  tanggal  19  Maret  2025  tersebut,  maka  penilaian
01849|restitusi  tersebut adalah  sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
01850|yang  diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat  diajukan  dalam
01851|penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK;
01852|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  tersebut,  setelah  Majelis
01853|Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan
01854|dihubungan  dengan  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01855|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01856|
01857|Orang dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
01858|Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
01859|Perlindungan Terdakwa dan Korban,  maka menurut Majelis Hakim korban yang
01860|bernama  WARTI  cukup  berhak  untuk  mendapatkan  Restitusi  karena  telah
01861|mengalami  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  disebabkan  akibat  dari
01862|perbuatan Terdakwa, sehingga karena itu Permohonan Restitusi tersebut layak
01863|dan patut untuk dikabulkan;
01864|Menimbang,  bahwa  in  casu Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum
01865|Terdakwa didalam Nota Pembelaannya secara tertulis memberikan tanggapan
01866|terhadap  adanya  permohonan  Restitusi  dari  korban  WARTI  sebesar  Rp.
01867|25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  tersebut  yang  pada  pokoknya
01868|menyatakan  Terdakwa  tidak  mampu  membayar  Restitusi,  maka  terhadap  hal
01869|tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila Terdakwa tetap tidak mampu
01870|membayar biaya Restitusi kepada korban, sedangkan penerapan proses regulasi
01871|pasca putusan telah berkekuatan hukum tetap, sementara Terdakwa berada tetap
01872|dalam keadaan tidak mampu membayar, maka cukup beralasan hukum terhadap
01873|Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan
01874|didalam amar putusan ini;
01875|Menimbang, bahwa  selanjutnya  terhadap  barang bukti  yang diajukan di
01876|persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
01877|Menimbang,  bahwa terhadap  1  (satu) lembar Fotocopy Paspor Nomor :
01878|C8945549 an WARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung tgl 1 April
01879|2022, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjalanan Laksana Paspor No: XE449716
01880|AN WARTI yang dikeluarkan oleh KJRI PENANG pada tgl 27 feb 2024, 1 (satu)
01881|lembar  Fotocopy  Kartu  Keluarga  dengan  No.  3212090206096510  kepala
01882|keluarga an RASTA,  1 (Satu) lembar Surat Izin Suami/Orang Tua an WARTI, 3
01883|(tiga)  lembar  Surat  dari  Kantor  Imigrasi  Malaysia  dengan  no  :  IM.101/B3-
01884|E/PRM/142/2024, 2 (dua) lembar tiket penerbangan dengan tujuan Kuala Lumpur
01885|- Kertajati an WARTI, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an SUWANDA dan AMIR
01886|SATI, nik : 3212090404790002 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga an
01887|SUWANDA AMIR SATI Nomor : 3213090206097978, oleh karena seluruh barang
01888|bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan kejahatan Terdakwa
01889|dan  tidak  pula  dipergunakan  untuk  kepentingan  perkara  lain ,  maka  perlu
01890|ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut  tetap dilampirkan dalam berkas
01891|perkara a quo;
01892|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka
01893|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01894|
01895|meringankan Terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf
01896|(f) KUHAP, yaitu:
01897|Keadaan yang memberatkan:
01898|- Perbuatan Terdakwa telah membuat WARTI yang berada dalam
01899|kondisi mental yang rentan mengalami penderitaan seumur hidupnya;
01900|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah
01901|dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01902|Keadaan yang meringankan:
01903|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01904|- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
01905|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan
01906|yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang
01907|dijatuhkan atas diri  Terdakwa  yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam
01908|amar  putusan,  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  telah  sesuai  dan  setimpal
01909|dengan kesalahan Terdakwa;
01910|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  atas  diri  Terdakwa  tidaklah
01911|semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat
01912|memperbaiki  sikap  perilaku  dan  perbuatan  kelak  setelah  menjalani  hukuman
01913|yang dijatuhkan kepadanya;
01914|Menimbang, bahwa karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
01915|masih  dalam  lingkup  pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  serta  Majelis  Hakim  tidak
01916|menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari
01917|tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan (Vide Pasal
01918|193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);
01919|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada
01920|perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan  (social  defence)  serta  keseimbangan
01921|dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-
01922|kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut
01923|maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan,
01924|dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat
01925|seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang
01926|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia
01927|mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan
01928|kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik
01929|oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;
01930|Menimbang, bahwa karena  Terdakwa berada dalam tahanan selama ini
01931|berdasarkan  perintah  penahanan  yang  sah,  maka  penahanan  tersebut
01932|dinyatakan  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  lamanya  tahanan  yang  telah
01933|
01934|dijalankan  oleh  Terdakwa tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  masa
01935|penangkapan dan penahanan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada
01936|Terdakwa (Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHAP);
01937|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  segala  sesuatu  yang  telah
01938|dipertimbangkan di  atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan
01939|terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa
01940|keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek
01941|jera,  namun  juga  memberikan  prevensi  umum  dan  prevensi  khusus  bagi
01942|Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana
01943|dimaksud  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang
01944|Pemasyarakatan,  maka  Majelis  Hakim  memandang  adil  dan  patut  apabila
01945|Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan
01946|dibawah ini;
01947|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
01948|sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya
01949|perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i
01950|KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar
01951|biaya  perkara  (gerechtskosten) yang  besarnya  akan  ditentukan  dalam  amar
01952|putusan ini;
01953|
01954|M E N G A D I L I
01955|1. Menyatakan  Terdakwa Suwanda Amir Sati Bin (alm) Sati , telah terbukti
01956|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa
01957|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01958|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, korban
01959|atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh  Restitusi ”,  sebagaimana  dalam
01960|dakwaan alternatif pertama;
01961|2. Menjatuhkan  pidana kepada  Terdakwa  tersebut oleh karena itu dengan
01962|pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01963|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01964|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu)
01965|bulan;
01966|3. Mengabulkan  permohonan  Restitusi  dari  korban  WARTI  yang  diwakili
01967|Saksi RASTA Bin TARSINA selaku orangtua untuk menerima biaya Restitusi
01968|sebesar  Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dari  Terdakwa
01969|
01970|SUWANDA AMIR SATI Bin SATI, sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan
01971|Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III
01972|Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 Maret 2025  maupun
01973|Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor:
01974|R-1748/4.1.IP/LPSK/03/2025  tanggal  19  Maret  2025,  yang  telah
01975|diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat  diajukan  dalam
01976|penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK, yang harus dibayar Terdakwa
01977|dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  putusan  ini  telah
01978|memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  apabila  Terdakwa  tidak  mampu
01979|membayar  Restitusi  tersebut,  maka  Pengadilan  Negeri  memerintahkan
01980|Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana secara adil dan
01981|melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi  pembayaran  Restitusi
01982|tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana
01983|dikenakan pidana kurungan pengganti selama 1 (Satu) bulan;
01984|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01985|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01986|5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
01987|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01988|5.1. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Paspor  Nomor  :  C8945549  an
01989|WARTI  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Imigrasi  Bandung  tgl  1  April
01990|2022;
01991|5.2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjalanan Laksana Paspor