01091|petugas  Imigrasi  bandara.  Saksi  ditanya  “Kamu  ini  mau  berangkat  ke
01092|Kamboja, saya tau kamu dan teman teman kamu mau dijual ke Kamboja,
01093|lebih baik bekerja di negeri sendiri daripada kerja di negara orang meskipun
01094|gajinya besar” kemudian Saksi menjawab “Saya tidak mau ke Kamboja, saya
01095|mau liburan ke Vietnam dan ke Thailand”. Petugas Imigrasi menjawab “Kamu
01096|
01097|itu  jangan  berbohong  mumpung  masih  disini,  nanti  kalau  sudah  sampai
01098|dinegara  orang,  kamu  nanti  akan  ribet  persoalaannya,  termasuk
01099|keselamatan kamu dan teman teman kamu”. Lalu Saksi menjawab “Ya pak,
01100|saya mau ke Kamboja, saya mau bekerja dan mau bayar hutang”. Petugas
01101|Imigrasi menjawab “Sekarang peraturan untuk bekerja di Kamboja, Vietnam
01102|dan Thailand, pemerintah tidak ada kontrak kerja dengan negara tersebut”.
01103|Selanjutnya  karena  tidak  boleh  berangkat,  akhirnya  Saksi  menyuruh  istri
01104|saksi  IID  ASTUTIK  PUJI  RAHAYU  untuk  menghubungi  AMADINA
01105|PRISSELLA PUTRI.  Selanjutnya  AMADINA PRISSELLA PUTRI  meminta
01106|video  call kepada  istri  Saksi,  akan  tetapi  oleh  petugas  Imigrasi  tidak
01107|diperbolehkan  video call . Selanjutnya HP istri saksi diambil oleh Petugas
01108|Imigrasi  dan  Petugas  Imigrasi  memarahinya.  Selanjutnya  kami  diperintah
01109|oleh petugas Imigrasi untuk duduk didepan ruang khusus;
01110|- Bahwa Saksi selanjutnya berusaha menghubungi AMADINA PRISELLA
01111|dan beberapa saat kemudian  Saksi dan rombongan diarahkan ke sebuah
01112|ruangan  dan sekitar 30 (tiga  puluh)  menit Saksi dijelaskan  oleh  petugas
01113|imigrasi bahwa kami di hanya prank, lalu Saksi akhirnya bisa menuju pintu
01114|keberangkatan;
01115|- Bahwa  Saksi  sebelumnya  bersama  rekan-rekan  berangkat  menuju
01116|bandara I Gusti Ngurah Rai diantar oleh AMADINA PRISSELLA PUTRI;
01117|- Bahwa pada saat di bandara tidak bertemu dengan Terdakwa dan baru
01118|bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada persidangan ini;
01119|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa  memberikan pendapat keterangan
01120|Saksi benar;
01121|6. Saksi  YULIANTO BIMA NEGARA  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01122|menerangkan sebagai berikut:
01123|- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala seksi pemeriksaan IV di Bidang
01124|Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah
01125|Rai sejak Januari 2023 sampai sekarang;
01126|- Bahwa  Saksi  dihadirkan  dipersidangan  ini  terkait  dengan  adanya
01127|perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipersangkakan
01128|terhadap Terdakwa;
01129|- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan apapun;
01130|
01131|- Bahwa  Saksi  bertanggung  jawab  di  unit  tersebut  sebagai  Kasi
01132|Pemeriksa  yang  melakukan  pemeriksaan  orang  yang  masuk  dan  keluar
01133|dalam wilayah Indonesia;
01134|- Bahwa Saksi menjelaskan p emeriksaan terhadap warga negara yang
01135|akan keluar negeri meliputi pemeriksaan paspor, pemeriksaan dari daftar
01136|CEKAL (cegah  dan tangkal), dan pemeriksaan terkait masuk atau tidaknya
01137|ke dalam daftar manifest;
01138|- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada pelanggaran SOP selama
01139|Saksi bertugas sampai saat ini;
01140|- Bahwa Saksi menjelaskan Fast track adalah istilah yang dipergunakan
01141|oleh petugas Imigrasi bandara saja. Terkait dengan proses, prosedur dan
01142|jalurnya tetap melalui pemeriksaan sesuai SOP;
01143|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  SOP  fast  track  tida k ada , namun
01144|penggunaannya kondisional, semisal antrian WNA penuh maka bisa dipindah
01145|ke jalur fast track dan fast track juga dapat dilalui oleh crew airlines;
01146|- Bahwa Saksi menerangkan atasan Saksi adalah Terdakwa;
01147|- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat siapa saja yang bertugas pada
01148|tanggal 16 April 2023;
01149|- Bahwa  Saksi  menerangkan  biasanya  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu
01150|Terdakwa tidak berdinas;
01151|- Bahwa Saksi menjelaskan untuk jam kerja petugas Imigrasi di bandara I
01152|Gusti Ngurah Rai ada 4 (empat)  shift, yaitu pertama dimulai pukul 06.00
01153|WITA sampai dengan jam 14.00 WITA, kedua pukul 14.00 WITA sampai
01154|dengan pukul 22.00 WITA, ketiga pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul
01155|06.00 WITA, dan keempat libur;
01156|- Bahwa  petugas  yang  ditugaskan  p ada  setiap  shiftnya  berjumlah  40
01157|petugas di terminal keberangkatan dan 40 petugas di terminal kedatangan;
01158|- Bahwa sepengetahuan  Saksi tidak ada maslah pada tanggal 16 April
01159|2023;
01160|- Bahwa  alasan  yang  bisa  melarang  WNI  ke  luar  negeri  yaitu  jika
01161|penumpang  tersebut  masuk  ke  dalam  daftar  cekal  atau  merupakan
01162|penumpang yang namanya menyerupai salah satu orang dalam daftar cekal,
01163|dan  jika  ada  kecurigaan  terkait  kepemilikan  keabsahan  paspor  milik
01164|penumpang. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum
01165|dan HAM No. 44 Tahun 2018;
01166|
01167|- Bahwa  fast track  tidak bisa dipergunakan untuk orang meloloskan diri
01168|dari pemeriksaan imigrasi di bandara;
01169|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa  memberikan pendapat keterangan
01170|Saksi benar;
01171|7. Saksi  MUHAMMAD  LUTHFI  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01172|menerangkan sebagai berikut:
01173|- Bahwa Saksi  bekerja sebagai Petugas TPI Seksi Pemeriksaan 4 di
01174|counter bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sejak Januari 2022;
01175|- Bahwa  Saksi  dihadirkan  dipersidangan  ini  terkait  dengan  adanya
01176|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  disangkakan
01177|terhadap Terdakwa;
01178|- Bahwa Saksi tidak mengetahui AHMAD ZAINI;
01179|- Bahwa Saksi menjelaskan ada jalur WNI dan WNA di bandara;
01180|- Bahwa  Saksi  menerangkan  semua  diperlakukan  sama  saat
01181|pemeriksaan;
01182|- Bahwa Saksi menerangkan ada cek imigrasi dan daftar CEKAL terkait
01183|pemberangkatan WNI dan WNA;
01184|- Bahwa  Saksi menerangkan  untuk  kasus  yang  ada  biasanya  karena
01185|masa paspor yang kurang dari 6 (enam) bulan;
01186|- Bahwa Saksi  pada tanggal 16 April 2023 ditempatkan di counter WNI
01187|bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
01188|- Bahwa  Saksi  menerangkan  tidak  pernah  melakukan  penahanan
01189|terhadap WNI yang mau ke luar negeri pada tanggal 16 April 2023
01190|- Bahwa  Saksi  menerangkan  tidak  pernah  berkomunikasi  dengan
01191|Terdakwa karena Saksi bertugas dibagian counter pemeriksaan sedangkan
01192|Terdakwa merupakan Kepala Bidang;
01193|- Bahwa Saksi menjelaskan fast track merupakan jalur cepat yang dapat
01194|dipergunakan bila ada permohonan bersurat dan juga bisa diperuntukkan
01195|bagi  pejabat  negara  atau  juga  bisa  dipergunakan  bila  ada  event
01196|internasional;
01197|- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat ada kejadian apa di tanggal 16
01198|April 2023;
01199|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat keterangan
01200|Saksi benar;
01201|
01202|Menimbang, bahwa  Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
01203|berikut:
01204|1. Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S. ,  dibawah sumpah pada pokoknya
01205|memberikan pendapat sebagai berikut:
01206|- Bahwa  Ahli  sejak  tahun  2004  sampai  dengan  saat  ini  seringkali
01207|memberikan pendaat dalam berbagai perkara baik ditingkat penyidikan dan
01208|pengadilan, baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ahli
01209|memiliki  sertifikasi  sebagai  Dosen  Hukum  Pidana  dari  Dirjen  Dikti
01210|Kemendikbud RI Tahun 2009;
01211|- Bahwa  hal-hal  yang  perlu  dilindungi  terkait  pekerja  migran  adalah
01212|mengenai  syarat-syarat  pekerja  migran,  penempatan  pekerja  migran,
01213|perjanjian  kerja  dan  tindak  pidana pengiriman  pekerja migran yang tidak
01214|
01215|memenuhi  persyaratan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  18
01216|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01217|- Bahwa  pihak-pihak  yang  perlu  memperhatikan  perlindungan  pekerja
01218|migran  indonesia  adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia,  bisa  Direktorat
01219|Jendral  Imigrasi  dari  Kemenkumham,  selain  itu  juga  termasuk  Dinas
01220|Ketenagakerjaan;
01221|- Bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  pekerja  Indonesia  yang
01222|bekerja di luar negeri, sehingga imigrasi akan berkaitan dengan persyaratan
01223|pengiriman tenaga kerja dan pemenuhan perjanjian kerja;
01224|- Bahwa  persyaratan  imigrasi  yang  dimaksud  adalah  contohnya
01225|dokumen-dokumen  pekerja migran yang diatur dalam  Pasal  5  Undang  –
01226|Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01227|yang mana harus memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar
01228|dan  memiliki  nomor  kepesertaan  jaminan  sosial,  dan  memiliki  dokumen
01229|lengkap yang dipersyaratkan;
01230|- Bahwa  lingkup  kewenangan  dari  instansi  imigrasi  adalah  terkait
01231|dokumen lengkap yang dipersyaratkan inilah yang merupakan kewenangan
01232|imigrasi;
01233|- Bahwa selain instansi Imigrasi, Kementrian Luar Negeri juga berkaitan
01234|dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian juga Kepolisian
01235|Republik  Indonesia  karena  menyangkut  tindak  pidana  yang  merupakan
01236|wilayah Kepolisian;
01237|- Bahwa  jika  ada  peristiwa  seperti  dalam  perkara  ini,  maka  bentuk
01238|pertanggung jawabannya misalnya dapat dilihat pasal 81 Undang - Undang
01239|18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01240|mengatakan “orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
01241|Migran Indonesia padahal tidak boleh” maka ini merupakan kewenangan dari
01242|kepolisian.  Kemudian  Imigrasi  bertugas  melakukan  pengecekan  pada
01243|perizinannya, dan Disnaker bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjiannya.
01244|Akan  tetapi  dalam  proses  pertangungjawaban  pidananya  adalah
01245|kewenangan kepolisian;
01246|- Bahwa  tanggung  jawab  pemerintah  adalah  ketika  penyelenggara
01247|tersebut  meloloskan  orang-orang  yang  bekerja  sebagai  Pekerja  Migran
01248|Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut telah diatur secara
01249|jelas didalam Pasal 70 UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang
01250|
01251|pada  pokoknya  mengatakan  “setiap  pejabat  dilarang  memberangkatakan
01252|Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan
01253|dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”
01254|- Bahwa  jika  ada  penyelenggara  negara  yang  mengurusi  tentang
01255|perijinan Pekerja Migran Indonesia baik Disnaker ataupun Imigrasi, dimana
01256|mengeluarkan  ijin-ijin  yang  tidak  jelas  misalnya  seperti  paspor  yang
01257|dipalsukan  atau  umurnya  yang  dinaikkan, hal  tersebut  merupakan  tindak
01258|pidana dalam Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
01259|Pekerja Migran Indonesia;
01260|- Bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat  dilakukan  oleh  orang
01261|perorangan,namun, jika pidana dilakukan oleh Institusi maka sama dengan
01262|pidana korporasi, maka tanggung jawab pidananya adalah  liability without
01263|fault  artinya  bertanggung  jawab  tanpa  kesalahan,  misalnya  Direktur
01264|perusahaan  membiarkan  anak  buahnya  melakukan  pelanggaran  izin
01265|pertambangan  dan  hasil  pertambangan  masuk  kedalam  perusahaan.
01266|Dengan demikian, yang dituntut pidana adalah Direktur Utamanya, hal ini
01267|berdasarkan  Perma  Nomor  13  Tahun  2016.  Instansi  pemerintahan  juga
01268|merupakan  korporasi,  misal  pimpinan  suatu  instansi  membiarkan  anak
01269|buahnya sampai terjadinya pidana, maka yang pertama berdasarkan teori
01270|agregasi,  pimpinan  bisa  dimintai  pertanggung  jawaban,  yang  kedua  teori
01271|delegasi, tergantung kasus per kasusnya apakah individu yang melakukan
01272|kesalahan.  Bila  institusi  maka  pimpinan  beserta  jajarannya  bisa  dimintai
01273|pertanggung jawaban;
01274|- Bahwa dalam perkara ini adalah terkait dengan petugas imigrasi yang
01275|menerbitkan paspor yang tidak memenuhi persyaratan. Bahwa terkait hal ini,
01276|Ahli berpendapat jika tindakannya tersebut melanggar Pasal 70 Undang –
01277|Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01278|dimana  didalam  undang  –  undang  tersebut,  tindak  pidananya  dapat
01279|dikenakan kepada orang perseorangan dan pejabatnya itu sendiri. Seperti
01280|kasus di Sidoarjo, dimana ada seseorang yang memberangkatkan Pekerja
01281|Migran Indonesia tanpa izin;
01282|- Bahwa seingat Ahli dalam perkara ini, pelaku materilnya adalah petugas
01283|Keimigrasian;
01284|- Bahwa  jika  terjadi  suatu  kelalaian  administrasi  yang  mengakibatkan
01285|terjadinya suatu tindak pidana, terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana
01286|
01287|dan telah diatur secara khusus, maka tidak hanya sanksi administrasi tetapi
01288|juga  sanksi  pidana.  Misalnya,  penyalahgunaan  wewenang  yang
01289|menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  hal  ini  jelas  merupakan  tindak
01290|pidana korupsi yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
01291|Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, dalam perkara ini yang terjadi adalah
01292|pelaku mengeluarkan paspor palsu, kemudian ada unsur kesengajaan disitu,
01293|dimana pelaku mengetahui jika si pembuat paspor belum cukup umur untuk
01294|diberangkatkan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  tindakan  tersebut
01295|telah  jelas  diatur  dalam  Undang  –  Undang  No.  18  Tahun  2017  tentang
01296|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dimana  “setiap  orang  dilarang
01297|mengirimkan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan” sehingga
01298|pelaku tidak hanya dihukum secara administrasi tetapi juga terkena sanksi
01299|pidana;
01300|- Bahwa  jika  yang  dimaksud  adalah  pelaku  tidak  mengetahui  aturan
01301|tersebut, ketidaktahuan itu tidak menghapuskan kesalahannya karena ketika
01302|suatu aturan diundangkan maka semua orang dianggap mengetahui aturan
01303|tersebut, kecuali jika pelaku menerima informasi palsu. Namun, hal tersebut
01304|menjadi tidak mungkin karena petugas imigrasi selalu berhadapan dengan
01305|pembuat paspor, jadi tidak mungkin ada unsur tidak mengetahui;
01306|- Bahwa jika dalam setiap tahap pembuatan paspor tersebut, para pihak
01307|sepakat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  maka  itulah
01308|yang melanggar aturan dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan.
01309|Hal ini memenuhi unsur pidana ketika para pejabat imigrasi sepakat untuk
01310|meloloskan,  padahal  diketahui  jika  tidak  memenuhi  persyaratan.  Maka,
01311|dalam  konteks  ini  terdapat  mens  rea  atau  kesepakatan  pikiran  untuk
01312|bersama-sama melakukan tindak pidana, maka Pasal 55 KUHPnya harus
01313|dibuktikan. Tetapi jika tidak ada kesepakatan dan masing-masing bekerja
01314|sendiri, maka orang pemutus terakhir yg meloloskan itulah orang yang harus
01315|bertanggung  jawab,  dengan  catatan  memang  telah  diketahui  jika  tidak
01316|memenuhi  persyaratan  tetapi  tetap  di  loloskan,  misalnya  merubah  tahun
01317|kelahiran atau menerima suatu imbalan, maka jelas terdapat mens rea atau
01318|sikap  batin  jahat  yang  artinya  bisa  saja  seluruh  pelaku  bersama-sama
01319|memiliki niat jahat dan bisa saja satu orang saja yang berniat jahat dan
01320|memutuskan;
01321|
01322|- Bahwa jika pelaku pidana berjumlah lebih dari satu orang, tetapi pelaku
01323|yang  disangkakan  hanya  sendiri,  maka  hal  tersebut  tetap  saja  tidak
01324|menyebabkan batalnya dakwaan dan pelaku yang diajukan sendiri itu tetap
01325|dapat dihukum pidana. Namun, tetap saja bahwa perlu ditemukan dalam
01326|suatu tindak pidana tersebut apakah ada 2 alat bukti yang menunjukkan dan
01327|membuktikan  kesalahannya  serta  dapat  meyakinkan  hakim  yang
01328|menyatakan Terdakwa tersebut melakukan tindakan yang memenuhi semua
01329|unsur;
01330|- Bahwa jika memang terdapat banyak pelaku tetapi kemudian hanya
01331|dihadirkan satu pelaku dan tidak dijunctokan Pasal 55 KUHP, maka dalam
01332|pertimbangan hakim dapat dituliskan “Terdakwa bersama yang lainnya dapat
01333|diproses dalam berkas persidangan yang lainnya”, sehingga meskipun tidak
01334|dijunctokan  Pasal  55  KUHP  tidak  akan  membatalkan  dakwaan  selama
01335|Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana tersebut berdasarkan 2 alat
01336|bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa pelaku tidak bertindak sendirian;
01337|- Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 3 (tiga)
01338|tujuan  utama,  yaitu:  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfatan
01339|hukum.  Didalam  pelaksanaannya  akan  selalu  ada  perdebatan,  seperti
01340|misalnya jika memilih keadilan, maka semua orang dipidana sesuai dengan
01341|perbuatannya, tetapi dari segi kewajaran hukum tentu tidak bisa seperti itu,
01342|jika  ada  orang  mencuri  becak  dan  orang  mencuri  mobil,  tentu  berbeda
01343|kualitas kriminalnya. Bahwa hukum telah menentukan ketika terjadi suatu
01344|perdebatan seperti itu, maka tujuan hukum adalah keadilan hukum bukan
01345|kepastian hukum. Bahwa demi keadilan hukum, seseorang dapat dilepaskan
01346|dari suatu kesalahan, sehingga tujuan akhir dalam perkara tersebut adalah
01347|keadilan. Oleh karena itu, setiap kasus dapat berbeda hasil putusannya;
01348|- Bahwa  roh utama atau tujuan utama sistem peradilan pidana adalah
01349|keadilan  hukum.  Sehingga,  jika  hal  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan,
01350|maka  Hakim  berdasarkan  keyakinannya  dalam  konteks  keadilan  dapat
01351|memutuskan jika pelaku tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawaban
01352|sendiri.  Namun,  dalam  konteks  kepastian  hukum,  apabila  seseorang
01353|melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, kemudian
01354|orang  lain  tersebut  tidak  dipidana,  maka  tidak  menghapuskan  perbuatan
01355|melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang dihadapkan sendirian itu,
01356|karena  perbuatan  materiil  nya  terpenuhi  dengan  2  (dua)  alat  bukti  dan
01357|
01358|keyakinan hakim sesuai fakta persidangan. Tetapi, hal ini kembali menjadi
01359|kebijaksanaan  hakim  dalam  menentukan  apakah  lebih  mengedepankan
01360|keadilan hukum atau kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara;
01361|- Bahwa yang dimaksud sebagai Penyelenggara Negara dalam Undang-
01362|Undang Tipikor, meliputi gubernur, menteri, presiden, walikota, serta pejabat
01363|yang mengurus wilayah strategis negara termasuk pegawai imigrasi;
01364|- Bahwa mengenai Pasal 56 ke-2 KUHP itu adalah aturan terkait orang
01365|yang membantu terjadinya tindak pidana. Perbedaan  medepleger,  pleger,
01366|dan  doen pleger  adalah  medepleger  yaitu pelaku tindak pidana yang ikut
01367|melakukan satu atau dua unsur tindak pidana, misalnya Ahli mencuri barang
01368|didalam rumah orang, Ahli bertindak untuk membuka pintu dan teman lain
01369|yang  mengambil  barang,  maka  teman  yang  mengambil  barang  tersebut
01370|dipidana sebagai pelaku utama tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan
01371|Ahli dipidana sebagai pelaku penyertaan karena menyelesaikan salah satu
01372|unsur pidana yaitu menyebabkan dapat diambilnya barang tersebut, bahwa
01373|ada perbuatan materiil yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi;
01374|- Bahwa  terkait  pelaku  pembantuan,  misalnya  ada  seseorang  mau
01375|mencuri rumah kemudian Ahli pinjami obeng, maka Ahli tidak terlibat tetapi
01376|Ahli  mengetahui  jika  obeng  tersebut  memang  akan  digunakan  untuk
01377|melakukan pencurian. Terdapat 2 (dua) unsur  medepleger, yang pertama
01378|unsur  subyektif  yaitu  pelaku  menginginkan  tindak  pidana  itu  terjadi,