01455|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01456|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01457|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01458|remedium).
01459|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01460|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01461|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01462|membahayakan masyarakat;
01463|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01464|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01465|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01466|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01467|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01468|
01469|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01470|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01471|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01472|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01473|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01474|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01475|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01476|melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01477|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01478|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01479|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01480|pendidikan Formal;
01481|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01482|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01483|serta bertanggung jawab;
01484|- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak memiliki orientasi seksual
01485|yang  menyimpang  dikarenakan  Anak  menyukai  sesama  jenis,  sehingga
01486|Majelis  Hakim  berharap  di  LPKA,  Anak  mampu  mendapat  pembinaan
01487|sehingga orientasi seksual Anak kembali kejalan yang benar;
01488|Menimbang  bahwa  didalam  persidangan  Abang  kandung  dari  Anak
01489|memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya
01490|demi kepentingan terbaik untuk Anak;
01491|Menimbang bahwa terhadap tanggapan tersebut, Majelis Hakim akan
01492|pertimbangkan dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan
01493|terbaik untuk Anak;
01494|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01495|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01496|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01497|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01498|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
01499|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01500|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01501|untuk masa depan anak.
01502|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01503|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01504|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01505|Anak tersebut;
01506|Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01507|
01508|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01509|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01510|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
01511|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01512|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01513|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01514|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01515|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01516|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01517|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01518|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
01519|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
01520|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
01521|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
01522|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
01523|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
01524|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
01525|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
01526|sebagai generasi penerus bangsa;
01527|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01528|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01529|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01530|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01531|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01532|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01533|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01534|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
01535|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
01536|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
01537|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
01538|diperhatikan;
01539|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  76 E jo Pasal 82 ayat (1)
01540|Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01541|Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
01542|kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,
01543|Pidana Penjara dan Pidana bersifat kumulatif, artinya jika seseorang terbukti
01544|Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01545|
01546|melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap
01547|seseorang tersebut harus dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;
01548|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01549|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01550|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
01551|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01552|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01553|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01554|76  E  jo  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang
01555|Penetapan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-undang  Nomor  1  tahun
01556|2016  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002
01557|tentang  Perlindungan  Anak ,  maka  seharusnya  terhadap  anak  harus  dijatuhi
01558|pidana penjara dan denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat
01559|dijatuhi  pidana  denda,  maka  pidana  denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja
01560|sebagaimana yang diatur oleh pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01561|2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01562|Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah,
01563|maka  masa  penahanan  tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01564|dijatuhkan;
01565|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01566|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01567|tahanan;
01568|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01569|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01570|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk
01571|Honda  G2E02R21LO  M/T  warna  putih  dengan  nomor  polisi  BB  6242  DD,
01572|berdasarkan fakta persidangan adalah milik orangtua Anak , Maka Majelis Hakim
01573|berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum jika
01574|dikembalikan kepada Orangtua Anak yang bernama Sahat Parulian Tambunan;
01575|Menimbang bahwa barang bukti  1 (satu) unit handphone merk realme
01576|warna biru, Menurut Majelis Hakim adalah barang bukti yang berkaitan langsung
01577|dengan  tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak.  Oleh  karena  barang  bukti
01578|tersebut masih memiliki nilai ekonomis, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
01579|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
01580|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01581|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01582|meringankan Anak;
01583|Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01584|
01585|Keadaan  yang  memberatkan:
01586|- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korbanmengalami trauma, menjadi
01587|pemalu, serta menjadi kurang percaya diri sebagaimana yang termuat dalam
01588|Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama
01589|Anak  Korbanyang  dibuat  oleh  Muslim  Choir  Harahap.S.Sos  tanggal  6
01590|November 2025;
01591|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01592|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, dan
01593|Orangtua Anak Korban;
01594|Keadaan yang meringankan:
01595|- Anak belum pernah dihukum;
01596|- Anak masih bersekolah;
01597|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
01598|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01599|Memperhatikan, 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17
01600|Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-
01601|undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
01602|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik
01603|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
01604|Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01605|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01606|
01607|                MENGADILI:
01608|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01609|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “membujuk  anak  untuk  melakukan
01610|perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
01611|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
01612|selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
01613|Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) Bulan di
01614|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dengan ketentuan
01615|dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01616|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
01617|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01618|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01619|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01620|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
01621|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01622|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01623|Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01624|
01625|- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda G2E02R21LO M/T warna putih
01626|dengan nomor polisi BB 6242 DD;
01627|Dikembalikan  kepada  Orangtua  Anak  yang bernama  Sahat  Parulian
01628|Tambunan;
01629|- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru
01630|Dirampas untuk Negara;
01631|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01632|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01633|
01634|Senin
01635|
01636|22 Desember 2025
01637|
01638|2025
01639|
01640|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01641|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh
01642|kami, Horas  El Cairo Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhotim, S.H., dan
01643|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01644|
01645|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
01646|
01647|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01648|Muhotim, S.H   Horas  El Cairo Purba, S.H., M.H.
01649|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
01650|Panitera Pengganti,
01651|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.