02962|S.Pd, Saksi Abdul Azis Als Azim dan Saksi Septian Dwi Aryandi  yang jumlahnya
02963|berfariasi antara Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan
02964|Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) baik untuk beli job, pendaftaran,
02965|keberangkatan dan kursus  ;
02966|     Menimbang bahwa Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  atas permintaan
02967|Terdakwa telah  menarik uang kepada para peserta didik yang berada di LKP.
02968|Wahyuyyuha  yaitu  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu  yang  selaku
02969|penanggung jawab LKP. Wahyuyyuha, dimana awalnya Saksi Wahyu Sutantri
02970|Als Bu Wahyu menyampaikan bahwa untuk biaya Magang ke Negara Jepang
02971|yaitu sejumlah  Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diminta
02972|oleh LPK. PT RSEI/Terdakwa  sehingga Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
02973|telah  menarik  uang  untuk  biaya  Pra  Pemberangkatan  sebesar
02974|Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang Interview/Beli
02975|Job/keberangkatan  sesuai permintaan Terdakwa yang mewakili  LPK.  PT
02976|RSEI, setelah Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu   menerima uang tersebut
02977|kemudian  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu menyerahkannya  kepada
02978|Terdakwa selaku Direktur atau pimpinan LPK. PT RSEI setelah peserta didik
02979|Hal. 118 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02980|Paraf
02981|
02982|dinyatakan lulus intervew pada periode bulan Januari s/d bulan Juli 2024,
02983|total  keseluruhan  untuk  28  orang  peserta  didik  yaitu  sejumlah
02984|Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan sisanya yang sebesar
02985|Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/orang belum di bayarkan dan akan
02986|dibayarkan oleh peserta didik setelah berada di negara Jepang dan setelah
02987|menerima gaji dengan cara di cicil kepada SO;
02988|           Menimbang bahwa perbuatan Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
02989|yang  bekerjasama  dengan  Terdakwa  dan  Saksi  Galih  Santika   yang
02990|menawarkan kerja magang ke Jepang kepada Para Saksi korban yang akan
02991|mengikuti  kursus  di  LKP Wahyyuyuha  Mataram  dengan  membayar  biaya
02992|pendaftaran, beli job/ keberangkatan  dari para Saksi korban mulai bulan
02993|Desember 2023  bertempat di JL. KH. Mansyur  GG. Garuda Nomor.1 , Kel.
02994|Dasan sari, Kec. Selaparang, Kota Mataram dan di Kota Mataram  kepada 28
02995|(dua  puluh  delapan)  orang  dengan  memberikan  janji  –  janji  akan
02996|memberangkatkan kerja magang kepada  Para Saksi Korban paling lama
02997|bulan September 2024, sehingga Para Saksi Korban menjadi  yakin dan
02998|percaya sehingga menyerahkan uang kepada  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
02999|Wahyu yang jumlahnya berfariasi antara Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
03000|juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)
03001|melalui bendahara LKP  wahyyuyuha Mataram  yaitu Saksi  Marwan Hakim
03002|yang  merupakan  suami  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu  namun
03003|kenyataannya Para Saksi Korban tidak diberangkatkan magang  ke Jepang
03004|sehingga Para Saksi korban mengalami kerugian materil uang  yang telah
03005|disetorkan sehingga termasuk dengan cara  penipuan;
03006|          Menimbang bahwa Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  bekerjasama
03007|dengan LPK PT RSEI dengan direkturnya Terdakwa yang perusahaanya tidak
03008|memiliki Sending Organization (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja
03009|Magang,  dan juga selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan
03010|Saksi Galih Santika  Fadilakusumah dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda yang
03011|wilayahnya  di  jawa  Barat  sehingga  walaupun  mempunyai  Sending
03012|Organization tetapi tidak dibenarkan  beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi
03013|NTB sehingga  para Saksi Korban akhirnya tidak  diberangkatkan magang di
03014|Jepang  dan hal tersebut telah diketahui oleh  Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu
03015|Wahyu  karena  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  lembaga Kursusnya
03016|diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan  saja dan tidak dapat
03017|Hal. 119 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03018|Paraf
03019|
03020|menjanjikan siswa untuk magang ke Jepang apalagi  Saksi Wahyu Sutantri
03021|Als Bu Wahyu   melalui suaminya  Saksi Marwan Hakim Als Pak Marwan
03022|selaku Bendahara  LKP  Wahyyuyuha Mataram  telah mengambil uang dari
03023|Para Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan
03024|disalurkan  kembali  kepada  Terdakwa  dari  PT RSEI  dan  perbuatan  Saksi
03025|Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu bekerjasama  dengan  Terdakwa  dan  Saksi
03026|Galih Santika Fadilakusumah dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda tersebut dapat
03027|dianggap melakukan perekrutan;
03028|           Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Hulwatul Fitriati Als Fitri
03029|yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Saksi  Muhammad  Khualid,  yang
03030|bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Hykal M Rasidi yang bersesuaian
03031|dengan keterangan Saksi Ema Listiani  Als Ema , Saksi Wiwin  Rodiyan
03032|Saputra S. Pd, Saksi Abdul Azis Als Azim, Saksi Septian Dwi Aryandi yang
03033|bersesuaian dengan keterangan Terdakwa  dan barang bukti bahwa  Saksi
03034|Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  telah menawarkan dan mengajak para Saksi
03035|Korban tersebut di atas untuk mengikuti kerja magang ke Jepang  setelah
03036|mengikuti kursus bahasa jepang  di LKP milik Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
03037|Wahyu yaitu LKP wahyyuyuha Mataram  dengan meminta biaya kursus dan
03038|keberangkatan   tanpa  memperhatikan  ketentuan  hukum  yang  mengatur
03039|program magang di luar negeri yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
03040|Transmigrasi  nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
03041|Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri  oleh  karena  itu   perbuatan
03042|Terdakwa dari LPK PT RSEI bersama – sama dengan bekerjasama dengan
03043|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  dari LKP Wahyuyyuha Mataram/wahyu
03044|yuha ilahi dan dan Saksi  Galih  Santika Fadilakusumah  dari LPK Sanusi
03045|Pusaka  Sunda   termasuk  kategori  melakukan  perekrutan  sebagaimana
03046|ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
03047|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
03048|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli   Dr. Laely Wulandari S.H, M.H
03049|sebagai Ahli Hukum tindak Pidana perdagangan Orang dari Fakultas Hukum
03050|Universitas Mataram  yang menyatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang
03051|Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan
03052|orang bahwa:  Pasal 1 (1):  Perdagangan Orang  adalah tindakan Perekrutan,
03053|Hal. 120 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03054|Paraf
03055|
03056|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau  Penerimaan
03057|seseorang dengan ancaman Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan,
03058|Penipuan, Penyalahgunaan Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang
03059|atau Memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
03060|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan   di
03061|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
03062|mengakibatkan orang tereksploitasi; Pasal 1 (2): Tindak Pidana Perdagangan
03063|Orang adalah  setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi
03064|unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007
03065|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang , adapun unsur tindak
03066|pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3(tiga) yaitu unsur Proses, unsur Cara
03067|dan Tujuan Eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
03068|o Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,
03069|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau  Penerimaan
03070|seseorang;
03071|o Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan
03072|kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan,
03073|Penyalahgunaan  kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan
03074|utang  atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
03075|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
03076|atas orang lain tersebut;
03077|o Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa
03078|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
03079|Pelacuran,  Kerja  atau  pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau
03080|praktik  serupa  perbudakan,  Penindasan,  Pemerasan,
03081|Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ  reproduksi,  atau  secara
03082|melawan  hukum  memindahkan  atau  mentrasplantasi  organ
03083|dan  atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau
03084|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
03085|keuntungan  baik  materiel  maupun  immaterial; Eksploitasi
03086|atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
03087|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
03088|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
03089|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
03090|Hal. 121 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03091|Paraf
03092|
03093|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
03094|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
03095|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
03096|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
03097|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
03098|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
03099|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
03100|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
03101|Tujuan adalah unsur kumulatif sementara bagian bagian dalam unsur
03102|itu adalah unsur alternatif;
03103|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
03104|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
03105|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
03106|21 Tahun 2007;
03107|Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
03108|Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari adanya
03109|tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21
03110|Tahun 2007
03111|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
03112|Ketenagakerjaan adalah :
03113|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
03114|b) Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah
03115|lain  tanpa  dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta
03116|penampungan tanpa batas waktu yang jelas;
03117|c) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
03118|d) Perekrutan  diba wah  umum  (-18  tahun)  dokumen
03119|dipalsukan;
03120|e) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
03121|f) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
03122|g) Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
03123|h) Ditempatkan oleh perorangan, b ukan PPPMI yang memiliki
03124|izin dari Menteri tenaga Kerja;
03125|i) Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
03126|Hal. 122 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03127|Paraf
03128|
03129|j) Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
03130|walaupun tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
03131|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
03132|(Over Charging).
03133|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
03134|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
03135|adalah :
03136|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
03137|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
03138|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
03139|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
03140|Pasal 6”.
03141|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
03142|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
03143|-  Merencanakan : Membuat rencana.
03144|-  Pemufakatan Jahat  (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
03145|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
03146|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
03147|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
03148|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
03149|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
03150|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
03151|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
03152|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
03153|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
03154|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
03155|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
03156|Menimbang  bahwa  setelah  ahli Dr.  Laely  Wulandari  S.H,  M.H
03157|mendengar  dan  memperhatikan  kronologis  kejadian  yang  disampaikan  oleh
03158|penyidik,  maka  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  Hulwatul  Fitriati  dkk  merupakan
03159|korban  perdagangan  orang  dengan  modus  penipuan  dengan  menjanjikan
03160|bekerja  ke  Negara  Jepang  dengan  sistem  pemagangan  karena  perekrutan
03161|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
03162|Hal. 123 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03163|Paraf
03164|
03165|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan tenaga kerja
03166|sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang
03167|penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dan
03168|peraturan  Menteri  tenaga  kerja  Nomor  22  tahun  2014  tentang  pelaksanaan
03169|penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam
03170|Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa Perusahaan
03171|yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud
03172|dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri
03173|dan dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang harus
03174|dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan  yakni melakukan
03175|perekrutan dengan cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau
03176|dapat  terekspoitasi  dimana  proses  perekrutan  yang  dilakukan  tidak  sesuai
03177|prosedur karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang
03178|harus mendapat ijin dari Menteri  dan cara yang dipakai adalah penipuan karena
03179|mereka dijanjikan berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat
03180|keuntungan karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang dan
03181|tujuan  dalam  TPPO  adalah  tereksploitasi.   dalam  rangkaian  perbuatan  ini
03182|adalah mendapat keuntungan uang dari korban. Korban diwajibkan membayar
03183|sejumlah uang baik untuk biaya kursus, biaya penempatan job, korban juga
03184|kehilangan waktu dan tenaga untuk menjalani Kursus dan proses lainnya, dan
03185|cara penempatan tenaga kerja Indonesia juga memerlukan pelatihan khusus,
03186|bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai dengan bidang
03187|pekerajaan yang akan mereka Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu
03188|maka orang dapat tereksploitasi  kemudian kontrak kerja merupakan perjanjian
03189|yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak
03190|harus memahami apa yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis
03191|dalam Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
03192|Selain itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
03193|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak kerja yang
03194|tidak  jelas  dan  tidak  dipahami  dapat  menyebabkan  orang  tereksploitasi
03195|sehingga  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  Selaku Direktur  LPK  PT
03196|RSEI yang bekerjasama dengan dengan Galih Santika Fadillahkusumah selaku
03197|Direktur LPK Sanusi Pusaka Sunda-Subang merupakan perbuatan yang tidak
03198|sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya
03199|perdagangan orang;
03200|Hal. 124 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03201|Paraf
03202|
03203|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli H. Kadarusna S.H sebagai Ahli
03204|di  Bidang  Penempatan  dan  perluasan  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
03205|Transmigrasi Prov.NTB. yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan LPK
03206|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  berdasarkan  bunyi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan
03207|Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
03208|Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja menerangkan bahwa
03209|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau
03210|perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan
03211|kerja sehingga LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK
03212|Swasta, LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
03213|dibenarkan melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar
03214|Negeri dalam hal ini negara Jepang  berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
03215|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
03216|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri pada pasal 2, menerangkan bahwa
03217|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
03218|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
03219|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
03220|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
03221|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
03222|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
03223|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
03224|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
03225|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
03226|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
03227|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
03228|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
03229|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
03230|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
03231|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
03232|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
03233|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
03234|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan