02066|situasi  bila  banyak  pemohon  paspor  yang  mengajukan  permohonan  bisa
02067|lebih dari itu;
02068|- Bahwa dalam pembuatan paspor selalu ada tahapan wawancara;
02069|- Bahwa untuk pembayaran pembuatan paspor sebesar Rp 1.000.000,00
02070|(satu  juta)  rupiah  dilakukan  bersamaan  dengan  billing  penagihan
02071|pembayaran;
02072|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan paspor atas nama AHMAD
02073|ZAINI kepada HARUN ARRASYID;
02074|- Bahwa paraf di paspor oleh petugas Imigrasi itu bukan hal yang wajib
02075|tetapi  merupakan hal yang wajar, tergantung masing –  masing kebijakan
02076|petugas Imigrasi;
02077|- Bahwa  Terdakwa tidak mengetahui kode atau tanda khusus yang ada
02078|pada form Perdim 11 karena Terdakwa tidak pernah memeriksa berkas hanya
02079|memantau melalui sistem saja;
02080|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  dihubungi  HARUN  ARRASYID  untuk
02081|menyampaikan berkas atas nama AHMAD ZAINI;
02082|- Bahwa  yang  Terdakwa  ketahui  terkait  Tindak  Pidana  Perdagangan
02083|Orang (TPPO),  Terdakwa bisa dibilang cukup mengetahui perihal perkara
02084|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Terdakwa beberapa kali
02085|bertugas menanganinya, contohnya kasus Tiongkok dimana Terdakwa turut
02086|terlibat dalam upaya membantu pengungkapan perdagangan manusia yaitu
02087|ratusan  ribu  wanita  dieksploitasi  di  Tiongkok  dengan  modus  perkawinan
02088|semu  dan  juga  Terdakwa  pernah  membongkar  kasus  pelacuran  yang
02089|melibatkan wanita – wanita dari Eropa Timur di Bali;
02090|
02091|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
02092|berikut:
02093|1. 1 (satu) lembar  foto copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
02094|Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI nomor  A2.284.KP.04.01
02095|tahun  2007,  tanggal  30  Maret  2007,  menetapkan  NIP,  040082881  atas
02096|nama  FACHMI  NUGROHO  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara
02097|Tanggal 29 Desember 2006 memutuskan terhitung tanggal 1 Januari 2007
02098|mengangkat  sebagai  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil,  golongan/ruang  II/a
02099|Jabatan  CPNS  Taruna  AIM  Pusdiklat  Pegawai,  dengan  gaji  pokok  Rp.
02100|
02101|667.520, Satuan Organisasi / Unit Kerja Akademi Imigrasi, Instansi Induk
02102|Sekertaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI;
02103|2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan
02104|Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SEK-05.KP.03.03 tahun 2023
02105|tanggal 12 Januari 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan
02106|dalam jabatan administrasi di lingkungan  kementrian hukum dan hak  asasi
02107|manusia Pegawai  Negri  Sipil dengan  No.  urut  171  Nama  FACHMI
02108|NUGROHO, A.md.Im.S.H. NIP 198802112007011004 PangkatPenata Muda
02109|Tk.  1  Gol  Ruang  III/b,  diberhentikan dari jabatan  lama  sebagai  Analis
02110|Keimigrasian  Ahli  Pertama  Pada  kantor Imigrasi Kelas  1  TPI  Bandung,
02111|diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan
02112|pada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
02113|3. 2  (dua)  lembar  Mutasi  Harian  atas  nomor  rekening  43714114015
02114|periode  26/05/2023  s/d  27/05/2023  user  ID  261T_0429  nama  FACHMI
02115|NUGROHO jam 26/06/23-08:18:28;
02116|4. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
02117|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan Februari tahun
02118|2023;
02119|5. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
02120|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan Maret tahun
02121|2023;
02122|6. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
02123|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan April tahun
02124|2023;
02125|7. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA  atasnamaFachmi
02126|Nugroho  dengan  nomor  rekening  4371414015  periode  bulan  Mei  tahun
02127|2023 yang disita dari yang disita dari FACHMI NUGROHO,A.Md.Im., S.H;
02128|yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor
02129|SP.Sita / 300 / VI/ RES.1.24 / 2023 / DITRESKRIMUM tanggal 08 Juni 2023
02130|dan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juli 2023;
02131|8. 1  (satu)  buah  Ballpoint  Pilot  Balliner  tinta  wama  Hijau;  yang  telah
02132|dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita /
02133|300/VI/RES.1.24/ 2023/ DITRESKRIMUM tanggal 08 Juni 2023 dan Berita
02134|Acara Penyitaan tanggal 02 Agustus 2023;
02135|9. 1  ( satu)  buah  HP Iphone 11 Pro warna  hijau dengan  No. IMEI  :
02136|352836110450930, dengan SIM Card : XL dengan nomor 085956056095.
02137|
02138|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
02139|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
02140| Bahwa  sekitar  tanggal  12  April  2023,  saksi  Ahmad  Zaini
02141|bersama  istrinya  yaitu IID  ASTUTI  PUJI bersama  saksi  AMADINA
02142|PRISSELLA PUTRI dengan ditemani oleh suaminya bernama AGUS
02143|RIYADHI  berangkat  ke  Kediri  untuk  menemui  saksi  HARUN
02144|ARRASYID di kantor biro jasanya;
02145| Bahwa  selanjutnya saksi Ahmad Zaini menuju Kantor Imigrasi
02146|Kediri dengan tujuan mengurus paspor atas arahan saksi AMADINA
02147|PRISSELLA PUTRI,  saksi  menuju  loket  1  untuk  mengisi  formulir
02148|dengan membawa fotokopi  KTP, kartu keluarga, Akta kelahiran;
02149| Bahwa terkait dokumen asli  tidak dibawah ,  Saksi Ahmad Zaini
02150|hanya  diminta  oleh  saksi  AMADINA  PRISSELLA  PUTRI  untuk
02151|membawa map;
02152| Bahwa selama proses pembuatan paspor tidak ada kendala;
02153| Bahwa  paspor  milik  saksi Ahmad  Zaini terbit  kurang  lebih  3
02154|(tiga) hari sejak pembuatan dan dikirmkan melalui layanan pengiriman
02155|paket Bus Harapan Jaya yang dialamatkan langsung kepada saksi
02156|AMADINA PRISSELLA PUTRI sebagai penerima;
02157| Bahwa  data  kelahiran  saksi Ahmad  Zaini  dalam  paspor
02158|berubah, dimana tanggal lahirnya tercantum 11 Mei 1987;
02159| Bahwa  untuk  lembar  fotokopinya  sudah  di  rubah  oleh  saksi
02160|Harrun  Alrasyd  kemudian  saksi  Harrun  Alrasyd  menyuruh  saksi
02161|Ahmad Zaini untuk mengajukan ke loket pelayanan;
02162| Bahwa tidak ada kendala di Kantor Imigrasi Kediri;
02163| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  tidak  pernah  menghubungi
02164|Terdakwa terkait dengan pengurusan paspor atas nama Ahmad Zaini;
02165| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mendapat  data  pendukung
02166|persyaratan pembuatan paspor atas nama Ahmad Zaini  dari saksi
02167|Dedy Villipus;
02168| Bahwa saksi Dedy Villipus memberikan foto data kepada saksi
02169|Harrun Alrasyd melalui whtasapp dan besoknya saksi Ahmad Zaini
02170|dan saksi Amadina Prissela membawa dokumen aslinya;
02171| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  pernah  bertemu  dengan  saksi
02172|Ahmad Zaini dan saksi Amadina Prissela;
02173|
02174| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  merubah  tahun  lahir  pemohon
02175|paspor  atas  nama  saksi  Ahmad  Zaini  dengan  cara  potong  dan
02176|mengedit  bagian  tahun  lahir  sesuai  dengan  permintaan  dari  saksi
02177|Dedy Villipus;
02178| Bahwa saksi Harrun Alrasyd hanya melakukan perubahan pada
02179|dokumen fotokopi saja;
02180| Bahwa yang melakukan verifikasi data setelah tahap entry data
02181|dan  wawancara  yaitu  Kasubsi  Dokumen  Perjalanan,  dan  Paspor
02182|dianggap sah bila telah mendapat verifikasi dari Kasubsi Dokumen
02183|Perjalanan;
02184| Bahwa biaya paspornya Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh
02185|ribu rupiah) dan saksi Harrun Alrasyd membayar billingnya ke kantor
02186|pos dengan memakai uang saksi Harrun Alrasyd terlebih dahulu; 
02187| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mendapat  transferan  dari  saksi
02188|Dedy Villipus uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus
02189|ribu rupiah) untuk biaya pembuatan paspor atas nama saksi Ahmad
02190|Zaini;
02191| Bahwa paspor  atas nama saksi Ahmad Zaini  terbit  sekitar 2
02192|(dua)  hari,  selanjutnya  saksi  Harrun  Alrasyd  mengambil  paspor
02193|tersebut dan mengirim paspor melalui jasa paket bis kepada saksi
02194|Amadina Prisella;
02195| Bahwa Terdakwa mengetahui ada transferan di rekening  BCA
02196|milik Terdakwa pada saat di penyidikan, Terdakwa baru sadari dan
02197|ketahui setelah Terdakwa cetak rekening koran dan ada uang senilai
02198|Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupaih) tersebut dengan keterangan “untuk
02199|beli susu”;
02200| Bahwa  terkait  penerbitan  paspor,  berdasarkan  Peraturan
02201|Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun
02202|2022, maka semuanya melalui E-paspor atau aplikasi paspor dan itu
02203|ada SOP nya masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara
02204|singkat, pengambilan geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
02205| Bahwa Dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan paspor
02206|adalah fotokopi KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/buku nikah dan terkait
02207|pembuatan  paspor  biasanya  pada  saat  proses  wawancara  atau
02208|klarifikasi  dokumen,  biasanya  diminta  berkas  asli  dan  pada  saat
02209|
02210|memasukkan berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan berkas asli
02211|untuk diverifikasi;
02212| Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti
02213|apakah pemohon suami istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia
02214|tertera sendiri di Kartu Keluarga, kemudian wawancara singkat tujuan
02215|kemana,  dan  benar  atau  tidak  dokumen  yang  diajukan  kemudian
02216|tujuannya untuk wisata atau kerja;
02217| Bahwa  terkait  pembuatan  paspor  tidak  ada  batas  umur  dan
02218|anak-anak juga bisa membuat paspor;
02219| Bahwa  di  SOP  imigrasi  setelah  wawancara  biasanya  4  hari
02220|kerja sudah selesai paspornya;
02221| Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli
02222|adalah wajib pada saat verifikasi;
02223| Bahwa apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja
02224|saat pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak
02225|sah dan tidak bisa di terbitkan;
02226| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  pernah  transfer  uang  kepada
02227|Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  sekitar bulan
02228|puasa  atau  sekitar  3  (tiga)  bulan  setelah  paspor  selesai  melalui
02229|rekening BCA atas nama Terdakwa;
02230| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mengetahui  nomor  rekening
02231|Terdakwa karena sering dibantu sebagai biro jasa;
02232| Bahwa saksi Ahmad Zaini bersama IID ASTUTI PUJI RAHAYU,
02233|ACHMAD  KALIM  SHIDIQI ,  PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,
02234|NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April
02235|2023,  sekira  pukul  21.00  WITA,  Saksi  bersama  AHMAD  KALIM
02236|SHIDIQI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  PERDANA  RIZKI  YUNIAR
02237|SYAH, MUHAMMAD LATIF ALI, dan NASIRUDDIN berangkat menuju
02238|negara Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
02239| Bahwa  saksi  Ahmad Zaini  bersama 5 (lima) rekan Saksi yang
02240|lain yaitu  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  ACHMAD  KALIM  SHIDIQI,
02241|PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,  NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI
02242|dibawa ke Sinofiel Negara Kamboja selama 15 (lima belas) hari untuk
02243|bekerja sebagai scammer (penipu) dan digaji senilai Rp. 3.000.000,-
02244|(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang. Karena
02245|dianggap tidak menguntungkan lalu mereka ditawarkan lagi / dijual
02246|
02247|kepada perusahaan lain di Samraong Negara Kamboja selama 20
02248|(dua puluh) hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dengan kondisi
02249|tidak  digaji  sama  sekali,  hal  ini  berbeda  dengan  kondisi  yang
02250|dijanjikan  oleh  saksi  AMADINA PRISSELIA PUTRI  saat  masih  di
02251|Indonesia;
02252| Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja
02253|Migran Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi
02254|sesuai  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02255|Perlidungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  mana  persyaratan
02256|tersebut  diantaranya  adalah  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan
02257|dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia minimal 18 tahun, sehat
02258|jasmani  rohani  yang  dibuktikan  dengan  keterangan  sehat  dari
02259|pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, jaminan sosial
02260|dan dokumen lainnya;
02261| Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-
02262|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
02263|Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran
02264|Indonesia yaitu Paspor, Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja
02265|Migran Indonesia, Perjanjian Kerja;
02266| Bahwa  sesuai  Undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang
02267|boleh  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  diantaranya
02268|adalah Badan Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan
02269|system  penempatan  Government  to  Government  (G  to  G)  atau
02270|Government to Private (G to P), Perusahaan Penempatan PMI (P3MI)
02271|yang telah mendapat izin dari BP2MI, dan Untuk Kepentingan Usaha
02272|Sendiri  (UKPS)  untuk  keperluan  tempat  kerja  itu  sendiri,  seperti
02273|misalnya terdapat perusahaan indonesia yang memiliki proyek di Abu-
02274|Dhabi, maka perusahaan tersebut dapat memperkerjakan pegawai
02275|perusahaan tersebut ke Abu-Dhabi;
02276| Bahwa  selain  3  (tiga)  lembaga  tersebut  diatas  tidak  boleh
02277|melakukan penempatan PMI;
02278| Bahwa ketika melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02279|dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS,
02280|maka penempatan tersebut melanggar Pasal 69 Undang - Undang
02281|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang
02282|perorangan  dilarang  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02283|
02284|Indonesia,  dan/atau  misalnya  dokumen  keberangkatan  Pekerja
02285|Migran  Indonesia  tidak  lengkap,  maka  hal  tersebut  juga  telah
02286|melanggar Pasal 68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran
02287|Indonesia  yang  mana  mengatur  terkait  setiap  Warga  Negara
02288|Indonesia (WNI) yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib
02289|berangkat  dengan  memenuhi  beberapa  dokumen  yang
02290|dipersyaratkan sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 13 Undang - Undang
02291|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02292| Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak
02293|melalui prosedur yang telah dipersyaratkan, maka perlindungannya
02294|adalah dilindungi sebagai WNI dan bukan sebagai Pekerja Migran
02295|Indonesia.  Bahwa  para  korban  akan  dilindungi  oleh  negara  tetapi
02296|kedudukannya sebagai WNI bukan sebagai Pekerja Migran Indonesia
02297|dan pihak yang bertanggung jawab adalah negara;
02298| Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa
02299|melalui  prosedur  yang  dipersyaratkan  dan  terjadi  suatu  masalah,
02300|maka  ketika  masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar
02301|Republik Indonesia (KBRI) atau perwakilan kantor-kantor lainnya di
02302|Indonesia, nantinya Negara melalui Kementerian Luar Negeri akan
02303|berkoordinasi  untuk  tindak  lanjut  permasalahan  tersebut  dan
02304|memulangkan WNI tersebut ke Indonesia;
02305| Bahwa  yang  dimaksud  dengan  penempatan  Pekerja  Migran
02306|Indonesia  adalah  negara-negara  yang  memiliki  kerja  sama  untuk
02307|membutuhkan pekerja dari Indonesia;
02308| Bahwa  orang  perseorangan  tidak  diperbolehkan  melakukan
02309|penempatan atau memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
02310| Bahwa  syarat  minimal  usia  calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02311|adalah  18  tahun,  terkait  batasan  usia  maksimal  Pekerja  Migran
02312|Indonesia  tergantung  pada  jabatan  yang  diminta,  negara  yang
02313|meminta  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  pemberi  kerja  itu  sendiri
02314|dimana sesuai permintaan pemberi kerja;
02315| Bahwa  apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi
02316|prosedur  seperti  adanya  ketidaksesuaian  usia  pada  paspor  dan
02317|KTPnya, maka hal tersebut merupakan mal dokumentasi;
02318| Bahwa  sebelum  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  berangkat
02319|untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  semua  dokumen  persyaratan
02320|
02321|harus  sudah  upload  dokumen-dokumen  seperti  Paspor,  Visa,
02322|Sertifikat Kompetensi dan lainnya ke dalam sistem;
02323|
02324|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02325|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02326|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02327|kepadanya;
02328|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02329|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02330|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02331|alternatif ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 83  Jo Pasal 68 Jo
02332|Pasal  5  huruf  b,c.d,e   Undang-Undang  RI  No.  18  tahun  2017  tentang
02333|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah
02334|Nomor 59 tahun 2021 Jo Pasal 56 Ke-2  KUHP , yang unsur-unsurnya adalah
02335|sebagai berikut :