00686|hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;
00687|Menimbang  bahwa dari  pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses
00688|persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
00689|rohani, tidak berada di bawah pengampuan dan dari usia sudah dikategorikan
00690|dewasa.  Hal-hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  merupakan  subjek
00691|yang  cakap  dihadapan  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  seluruh
00692|perbuatan yang telah dilakukannya;
00693|Menimbang bahwa oleh karena itu unsur  setiap orang  telah terpenuhi
00694|menurut  hukum.  Selanjutnya,  tentang  apakah  perbuatan  Terdakwa  dapat
00695|dinyatakan  bersalah  dan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  Terdakwa
00696|tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;
00697|Ad.2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00698|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00699|adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
00700|kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah
00701|kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan yang
00702|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara
00703|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00704|menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
00705|Menimbang  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah
00706|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
00707|pelaksana penempatan;
00708|Menimbang bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00709|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
00710|memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan
00711|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00712|Menimbang,  bahwa  Pasal  69  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2017
00713|menyebutkan bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan
00714|Pekerja Migran Indonesia ;
00715|Menimbang bahwa Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha
00716|berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab
00717|menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja;
00718|
00719|Menimbang  bahwa  Pemberi  Kerja  adalah  instansi  pemerintah,  badan
00720|hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara
00721|tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia;
00722|Menimbng bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
00723|Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan
00724|oleh  Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan
00725|menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  lzin
00726|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah
00727|lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan  Penempatan
00728|Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja
00729|Migran Indonesia;
00730|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  UU  Nomor  18  tahun  2017
00731|ditentukan: “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
00732|harus memenuhi persyaratan: 
00733|- berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 
00734|- memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani; 
00735|- terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Pukulinan Sosial; dan 
00736|- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00737|Dan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang a quo ditentukan “Untuk dapat
00738|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  memiliki
00739|dokumen yang meliputi”:
00740|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan
00741|fotokopi buku nikah; 
00742|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
00743|diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
00744|c. sertifikat kompetensi kerja; 
00745|d. surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan
00746|psikologi; 
00747|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, 
00748|f. Visa Kerja, 
00749|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
00750|h. dan Perjanjian Kerja.
00751|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat
00752|disimpulkan,  jika  orang  atau  warga  Negara  Indonesia  yang  menginginkan
00753|menjadi pekerja imigran di luar negeri harus memenuhi persyaratan-persyaratan
00754|kumulatif  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perundang-undangan
00755|tersebut, baik sebagai orang yang akan ditempatkan sebagai pekerja imigran
00756|
00757|maupun  pihak  yang  akan  memberikan  atau  mengirimkan  seseorang  keluar
00758|negeri sebagai pekerja imigran;
00759|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00760|fakta hukum di  persidangan, bahwa  awalnya  Terdakwa kenal  dengan  Saksi
00761|Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari,  Saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari
00762|menawarkan jasa kepada saksi Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang
00763|mengurus paspor dan visa untuk tenaga kerja migran dan Saksi Mukhlisol Aman
00764|Bin Alm Mustari  menawarkan jasa sebagai Handle di Bandara hingga calon
00765|tenaga kerja diterbangkan dan sejak saat itu terdakwa dengan Saksi Mukhlisol
00766|Aman Bin Alm Mustari mengadakan kerjasama;
00767|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00768|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00769|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00770|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00771|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00772|sebagai handle di bandara;
00773|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00774|pukul  18.00  WIB  Terdakwa  ditelepon  oleh  Saksi  Mukhlisol untuk  datang  ke
00775|rumahnya  karena  malamnya  mau  berangkat  terbang  ke  Arab  Saudi.  Lalu
00776|Terdakwa datang ke rumah Saksi  Mukhlisol sesampainya Terdakwa di rumah
00777|Saksi  Mukhlisol, ada beberapa orang yang lain, setelah semua lengkap Saksi
00778|Mukhlisol dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00779|Kemudian  pada  saat  diperjalanan  kami  semua  distop  oleh  polisi  yang
00780|berpakaian preman dan bertanya kepada kami semua yang berada didalam
00781|mobil  dan  polisi  bertanya  ”mau  kemana?”  lalu  ada  salah  satu  orang  yang
00782|menjelaskan bahwa kita akan pergi kebandara, setelah itu kami semua dibawa
00783|ke kantor polisi;
00784|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00785|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00786|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00787|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00788|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00789|Menimbang  bahwa  yang  memberikan  dana  untuk  memberangkatkan
00790|para TKW adalah Madam Laura dan Muhamad Al Shaloom dan untuk 1 (satu)
00791|orang tenaga kerja diberikan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
00792|rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
00793|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00794|
00795|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00796|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
00797|Menimbang bahwa uang yang diberikan kepada TKW sebelum berangkat
00798|adalah  berkisar Rp8.000.000,00 (delapan puluh  juta rupiah)  sampai  dengan
00799|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) orang TKW yang akan
00800|diberangkatkan  ke  Arab  Saudi,  terdakwa  mentransfer  uang  sekitar
00801|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00802|Menimbang  bahwa  Terdakwa  tidak  mempunyai  kantor  sendiri  untuk
00803|orang  yang  ingin  berangkat  kerja  keluar  negeri  dan tidak  memiliki  izin
00804|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Izin  Penempatan  Pekerja  Migran
00805|Indonesia dari pihak yang berwenang ;
00806|Menimbang, bahwa para tenaga kerja yang akan diberangkatkan oleh
00807|Terdakwa tidak pernah melaksanakan pelatihan, tidak ada perjanjian kerja dan
00808|visa yang diberikan adalah visa wisata, bukan visa kerja ;
00809|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  terungkap  jika  Terdakwa
00810|bukanlah subjek hukum yang terkait dengan instansi atau badan hukum yang
00811|memiliki kewenangan dalam mengirimkan seseorang sebagai pekerja imigran
00812|keluar negeri, sehingga dengan demikin unsur ini telah terpenuhi; 
00813|Ad.3.  Sebagai  orang  yang  melakukan, yang menyuruh melakukan,  dan
00814|yang turut serta melakukan perbuatan;
00815|Menimbang  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  artinya  sudah  cukup
00816|apabila salah satu saja yang dibuktikan;
00817|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  melakukan
00818|pidana (pleger), ialah orang ini secara sendiri telah berbuat mewujudkan segala
00819|anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan
00820|(doen plegen ) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua)  orang, yang menyuruh
00821|(doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang
00822|melakukan  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain,  meskipun
00823|demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri
00824|peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh ( pleger) itu harus
00825|hanya  merupakan  suatu  alat  (instrumen)  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud
00826|dengan  turut  melakukan  (medepleger)  dalam  arti  kata  bersama-sama
00827|melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan
00828|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu (R.
00829|Susilo);
00830|Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana
00831|Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan ( deelneming). Pengertian ini perlu
00832|
00833|dikemukakan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  dari  peserta  pelaku
00834|tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan ( deelneming) dibahas oleh
00835|Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya ”Hukum Pidana, Kumpulan
00836|Kuliah  Bagian Kedua” menyebutkan  Pasal  55  ayat (1) Ke-1  KUHP sebagai
00837|ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu “ strafbaarfeit atau delict”, apabila
00838|dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal
00839|ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;
00840|Menimbang bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00841|yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau
00842|delik.  Turut  serta  melakukan  itu  dapat  terjadi  jika  dua  orang  atau  lebih
00843|melakukan  secara  bersama-sama  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,
00844|sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat
00845|tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga
00846|tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai
00847|suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. 
00848|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00849|fakta  hukum  di  persidangan,  bahwa awalnya  sekitar  Tahun  2020  Terdakwa
00850|ketika  sedang  memproses  Visa  di  Kedutaan  Saudi  Arabia  bertemu  dengan
00851|Saksi  Mukhlisol di  parkiran  Kedutaan  Saudi  Arabia  di  Jakarta.  Dari  awal
00852|perkenalan  tersebut  Saksi Mukhlisol mengaku  sebagai  Hendel  di  Bandara
00853|Soekarno-Hatta dan mengaku bisa meloloskan calon pekerja Indonesia yang
00854|hendak bekerja di Luar Negeri dan Saksi Mukhlisol berkata kepada Terdakwa,
00855|jika tanpa adanya Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di
00856|Luar Negeri tidak akan bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak akan bisa naik
00857|pesawat serta tidak akan diterbangkan jika tidak menggunakan jasa hendel.
00858|Berawal dari pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan kerja
00859|sama dengan Saksi Mukhlisol, Terdakwa yang berperan merekrut tenaga kerja,
00860|sedangkan Saksi Mukhlisol yang berperan sebagai hendel atau yang mengurusi
00861|keberangkatan keluar negeri calon tenaga kerja, dari pembelian tiket pesawat
00862|hingga pengurusan boarding pass;
00863|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00864|pukul 18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati
00865|ditelepon  oleh  terdakwa  untuk  datang  ke  rumahnya  karena  malamnya  mau
00866|berangkat terbang ke Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi
00867|Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap
00868|terdakwa dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00869|Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa, Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00870|
00871|Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang berpakaian preman dan
00872|bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan polisi bertanya
00873|”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa kita akan
00874|pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi;
00875|Menimbang  bahwa  yang  memberikan  dana  untuk  memberangkatkan
00876|para TKW adalah Madam Laura dan Muhamad Al Shaloom dan untuk 1 (satu)
00877|orang tenaga kerja diberikan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
00878|rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
00879|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00880|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00881|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan  dana yang diberikan kepada terdakwa
00882|tersebut di  atas  dipakai  untuk  membeli  tiket,  untuk  membuat paspor,  untuk
00883|diberikan kepada handle di bandara, untuk cek kesehatan, untuk stamp Visa,
00884|untuk diberikan kepada TKW;
00885|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00886|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00887|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00888|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00889|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00890|sebagai handle di bandara;
00891|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00892|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00893|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00894|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00895|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00896|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00897|terpenuhi;
00898|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam Pasal
00899|81  Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00900|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1
00901|KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi
00902|dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang
00903|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum
00904|tersebut,  maka  dengan  demikian  terdakwa  harus  dinyatakan  telah  terbukti
00905|secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
00906|sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
00907|
00908|Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa
00909|dapat  dinyatakan  bersalah  dan  mampu  mempertanggungjawabkan
00910|perbuatannya di depan hukum;
00911|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00912|berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu
00913|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari
00914|tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti
00915|jalannya  sidang,  di  samping  itu  tidak  ternyata  pula  di  persidangan  bahwa
00916|Terdakwa  mempunyai  alasan  pemaaf  dan/atau  alasan  pembenar  untuk
00917|melakukan  perbuatan  a  quo yang  dapat  meniadakan  pertanggungjawaban
00918|pidana pada dirinya;
00919|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00920|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00921|Menimbang bahwa berdasarkan  Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-undang
00922|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00923|Indonesia menganut  sistem  kumulatif  dalam  penjatuhan  pidana  kepada
00924|terdakwa  yaitu  disamping  pidana  penjara  juga  pidana  denda  yang  harus
00925|dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00926|yang diatur dalam Undang-undang tersebut;  
00927|Menimbang  bahwa  mengenai  pidana  kurungan  pengganti  denda,  jika
00928|terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan,
00929|hal ini tidak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00930|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, s ehingga
00931|dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  harus  mempedomani  dari  ketentuan
00932|umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal
00933|30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, ia
00934|diganti dengan pidana kurungan;
00935|Menimbang  bahwa  mengenai  permohonan  yang  dimohonkan  oleh
00936|Terdakwa melalui Penasihat Hukum sebagaimana terdapat dalam nota pledoi
00937|yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim
00938|mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang
00939|memberatkan  dan  meringankan,  dengan  mendasarkan  pada  prinsip  bahwa
00940|pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah
00941|ini dipandang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau
00942|disebut  juga  dengan  prinsip  proporsionalitas  sebagai  prinsip  dasar  yang
00943|menpukulin  bahwa  pemidanaan  yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat
00944|
00945|kesalahan  dan  kejahatan  dengan  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari
00946|Terdakwa sebagai pelaku kejahatan;
00947| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00948|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00949|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00950|dijatuhkan; 
00951|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00952|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00953|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00954|Menimbang  bahwa  mengenai  barang  bukti  Majelis  akan
00955|mempertimbangkan sebagai berikut:
00956|Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada
00957|Pasal  46  ayat (1)  KUHAP M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  pembahasan
00958|permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  berpendapat  bahwa  Pengadilan
00959|berwenang:
00960|1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa
00961|benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda
00962|tersebut;
00963|2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;