02863|dimana pekerja tidak mempunyai ruang gerak yang bebas dan seolah seperti
02864|menjadi  hak  milik,  tidak  mengakses  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran
02865|Indonesia  (PMI)  menerapkan  hukuman  mati  kepada  Pekerja  Migran
02866|
02867|Indonesia (PMI) tanpa melalui  notifikasi ke Pemerintah Republik Indonesia
02868|dan komponen regulasi belum mendukung perlindungan. Atas dasar alasan
02869|ini maka terdapat ketentuan pembatasan tersebut;
02870|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian
02871|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membawa warga negara Indonesia
02872|keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar
02873|wilayah  negara  Republik  Indonesia,  telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02874|menyakinkan menurut hukum;
02875|Ad.3.  Unsur  “Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
02876|melakukan perbuatan;
02877|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  atau  turut  serta  melakukan”
02878|perbuatan  yang  dikenal  dengan  “Delik  Penyertaan”  dalam  Pasal  55  KUHP.
02879|Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang
02880|yang  melakukan  perbuatan  pidana  yaitu  orang  yang  turut  serta  melakukan
02881|perbuatan itu” ex Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh
02882|bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan
02883|bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het
02884|feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak
02885|menjelaskan  lebih  lanjut  (Prof.  Moeljatno,  SH.  Hukum  Pidana  Delik-delik
02886|Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111);
02887|Menimbang,  bahwa  pengertian  “turut  serta”  sebagaimana  dimaksud
02888|dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  menurut  Ruslan  Saleh  (dalam
02889|bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hal.11),
02890|antara lain sebagai berikut:
02891|- Tetapi  janganlah  hendaknya  mengartikan  bahwa  dalam  hal  turut  serta
02892|melakukan  ini  tiap-tiap  peserta  harus  melakukan  perbuatan  pelaksanaan,
02893|yang  utama  adalah  bahwa  dalam  pelaksanaan  perbuatan  pidana  itu  ada
02894|kerjasama antara mereka;
02895|- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara
02896|mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan
02897|atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-
02898|persatu  dan  berdiri  sendiri-sendiri  terlepas  dari  hubungannya  dengan
02899|perbuatan  peserta  lainnya,  melainkan  melihat  perbuatan  masing-masing
02900|peserta  itu  dalam  hubungan  dan  sebagai  kesatuan  dengan  perbuatan
02901|pesertanya;
02902|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Saksi,  keterangan
02903|Ahli, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa
02904|
02905|Nurbaety  Alias Beti Binti  (Alm)  Sukarma  dalam  mewujudkan  secara  materiil
02906|tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 4
02907|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02908|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tergambar secara
02909|jelas  dalam  fakta  persidangan  bahwa  terdapat  pelaku/peserta  lain  dalam
02910|konteks penyertaan yang berkontribusi dalam mewujudkan tindak pidana yang
02911|didakwakan Penuntut Umum;
02912|Menimbang, bahwa penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro berarti
02913|turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu
02914|tindak  pidana.  Sedangkan  Schaffmeister,  Keijzer,  dan  Sutorius  mengatakan
02915|bahwa  ketika  berbicara  mengenai  penyertaan  jika  terdapat  beberapa  orang
02916|dalam kaitan tertentu, di mana yang satu dengan yang lain telah sampai pada
02917|pelaksanaan suatu rumusan tindak pidana  yang lengkap, sedangkan masing-
02918|masing dari mereka itu hanya melaksanakan sebagian dari unsur tindak pidana
02919|itu. Namun, dengan peranan masing-masing dengan memenuhinya sebagian
02920|unsur tindak pidana yang dilakukan akhirnya tindak pidana tersebut selesai atau
02921|terpenuhilah semua unsur tindak pidana tersebut;
02922|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo,  jenis  penyertaan
02923|yang melekat dalam perkara ini yaitu adanya turut serta ( medeplegen). Turut
02924|serta menurut A.Z. Abidin dan A. Hamzah yaitu “Para pelaku-peserta (penulis:
02925|turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara
02926|sadar  dan  bersama-sama  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  secara
02927|keseluruhan  mewujudkan  delik  atau  pun  sesuai  dengan  kesepakatan
02928|pembagian  peran,  seorang  melakukan  perbuatan  yang  sangat  penting  bagi
02929|terwujudnya  delik  atau  tindak  pidana”.  Pengertian  turut  serta  di  atas
02930|memberikan 2 (dua) syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu
02931|adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang
02932|erat  dan  adanya  kesengajaan  dalam  mewujudkan  tindak  pidana.  Menurut
02933|pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya
02934|turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang
02935|berbentuk ikut serta ialah: 
02936|a. Harus ada kerja sama dari tiap peserta; 
02937|b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;
02938|Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara
02939|fisik antar masing-masing pelaku;
02940|
02941|Menimbang,  bahwa  sejalan  dengan  hal  tersebut,  Yurisprudensi
02942|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1/1955/M/Pid  tanggal  22
02943|Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “turut serta” yaitu:
02944|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma adalah medepleger
02945|(kawan  peserta)  dari  kejahatan  yang  didakwakan,  dapat disimpulkan  dari
02946|peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02947|(Alm)  Sukarma  dengan  Saksi-saksi  bekerja  bersama-sama  dengan  sadar
02948|dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
02949|- Bahwa  selaku  medepleger (kawan  peserta)  dalam  tindak  pidana  yang
02950|didakwakan kepada Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tidak
02951|perlu bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma melakukan
02952|sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
02953|- Bahwa seorang  medepleger (kawan peserta) yang turut melakukan tindak
02954|pidana  tidak  usah  memenuhi  segala  unsur  yang  oleh  undang-undang
02955|dirumuskan untuk tindak pidana itu.
02956|- Bahwa atas proses yang dilakukan oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02957|(Alm) Sukarma bersama-sama dengan Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
02958|Idris (berkas terpisah) sebagai petugas lapangan (sponsor) illegal tanpa surat
02959|tugas dan tanpa izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan cara
02960|Terdakwa  Nurbaety  Alias Beti  Binti  (Alm) Sukarma  yang  menghubungkan
02961|antara Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dengan saudara Doni di Tanggerang
02962|melalui saudara Haerudin dan saudara Voni sehingga Saksi Wayem Binti
02963|(Alm) Taryo dapat berangkat ke Erbil-Irak dengan dipekerjakan oleh Agen
02964|“Tourist  Company”  dan  bekerja  melebihi  8  (delapan)  jam  waktu  yang
02965|diperbolehkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  sehingga  menyebabkan
02966|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo telah tereksploitasi di luar wilayah negara
02967|Indonesia;
02968|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  unsur  “Turut  serta
02969|melakukan perbuatan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
02970|terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
02971|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-
02972|Undang R epublik Indonesia I Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
02973|Tindak Pidana Perdagagan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah
02974|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02975|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02976|dakwaan alternatif kesatu; 
02977|
02978|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  dan  Penasihat
02979|Hukum  Terdakwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  hal-hal
02980|memberatkan dan meringankan;
02981|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02982|pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut
02983|umum  yang  terlalu  berat  dan  mohon  keringanan  hukuman.  Terhadap  hal
02984|tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
02985|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
02986|diketahui  fakta  bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan
02987|Terdakwa.  Akan  tetapi,  dalam  perkembangan  saat  ini  menunjukan  Tindak
02988|Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dengan
02989|memanfaatkan kondisi perekonomian dari seseorang. Bahwa sebagai sebuah
02990|kejahatan yang terorganisir peran Terdakwa dalam melakukan Perekrutan tidak
02991|dapat dipandang sebagai peranan yang kecil, karena awal dari terjadinya tindak
02992|pidana  perdagangan  orang  justru  dari  tahapan  perekrutan  ini.  Sehingga
02993|diharapkan  melalui  jenis  dan  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  diri
02994|Terdakwa memberikan efek edukatif dan korektif serta membawa perubahan
02995|pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
02996|berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa
02997|telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan
02998|dengan  rasa  keadilan  masyarakat,  bila  terhadap  Terdakwa  dijatuhi  pidana
02999|sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
03000|Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan
03001|kesalahan  Terdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan  kesewenang
03002|wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu
03003|sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan
03004|terhadap  diri  Terdakwa. Selain  itu,  hakikat pemidanaan  harus  merefleksikan
03005|tujuan pembinaan  dan pengajaran bagi diri  Terdakwa, yang  pada  gilirannya
03006|Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan
03007|pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa
03008|mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
03009|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Replik
03010|pada tanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
03011|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
03012|mengajukan  pula  Duplik  pada  tanggal  10  Juli  2025  yang  pada  pokoknya
03013|Penasihat Hukum Tedakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum
03014|
03015|berkaitan dengan Tuntutan atas Dakwaan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang
03016|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
03017|Menimbang,  bahwa  mengenai  Duplik  Terdakwa  melalui  Penasihat
03018|Hukum  Terdakwa  maka  Majelis  Hakim  uraikan  di  dalam  pertimbangan
03019|sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
03020|telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum
03021|tersebut, maka terhadap Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara
03022|tertulis tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
03023|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
03024|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
03025|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
03026|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
03027|dijatuhi pidana;
03028|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
03029|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa  selain dijatuhi
03030|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
03031|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
03032|Menimbang ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-
03033|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
03034|Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mengatur tentang ketentuan pidana
03035|penjara juga mengatur tentang ketentuan pidana denda, yang apabila denda
03036|tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana
03037|kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;
03038|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
03039|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
03040|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
03041|dijatuhkan; 
03042|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
03043|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
03044|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03045|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
03046|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
03047|yang meringankan Terdakwa;
03048|Keadaan  yang  memberatkan:
03049|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  upaya  pemerintah  dalam
03050|memberantas perdagangan orang di Indonesia;
03051|
03052|- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di Pengadilan
03053|Negeri Indramayu dan dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda
03054|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
03055|Keadaan yang meringankan:
03056|- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;  
03057|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
03058|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
03059|Memperhatikan, Pasal  4 Undang-Undang R epublik Indonesia I Nomor
03060|21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagagan Orang Jo.
03061|Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
03062|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
03063|bersangkutan;
03064|
03065|MENGADILI:
03066|1. Menyatakan  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma , terbukti
03067|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”T urut serta
03068|melakukan  membawa  warga  negara  Indonesia  keluar  wilayah  Negara
03069|Indonesia,  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara
03070|Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut
03071|Umum;
03072|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
03073|selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus
03074|juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
03075|dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
03076|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
03077|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03078|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03079|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
03080|Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
03081|
03082|Rabu
03083|
03084|16
03085|
03086|2025
03087|
03088|Pengadilan Negeri Sumber, pada hari  Rabu, tanggal  16 Juli 2025 , oleh kami,
03089|Grace  Meilanie  PDT Pasau,  S.H., M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Chandra
03090|Revolisa, S.H., M.H., dan  Rahmawati,  S.H., M.H., masing-masing  sebagai
03091|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
03092|
03093|Kamis tanggal 17 Juli 2025  oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
03094|Anggota tersebut, dibantu oleh S unu  Wilardi, S .H., Panitera Pengganti pada
03095|
03096|Pengadilan  Negeri  Sumber,  serta  dihadiri  oleh  Fitri  Ayu  Respani,  Penuntut
03097|Umum  dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. 
03098|      Hakim Anggota,      Hakim Ketua,
03099|Chandra Revolisa, S.H., M.H.         Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.
03100|Rahmawati, S.H., M.H.
03101|Panitera Pengganti,
03102|Sunu Wilardi, S.H. 
03103|
03104|      Hakim Anggota,      Hakim Ketua,
03105|Chandra Revolisa, S.H., M.H.         Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.
03106|Rahmawati, S.H., M.H.