00946|ketentuan Pasal 5 huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017
00947|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yaitu harus berusia minimal
00948|18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi di bidangnya, sehat jasmani
00949|dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta
00950|memiliki  dokumen  yang  lengkap  yang  dipersyaratkan ,  dan  apabila
00951|persyaratan  tersebut tidak terpenuhi maka seseorang  tersebut melakukan
00952|suatu pelanggaran;
00953|- Bahwa benar  saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar
00954|tidak memenuhi syarat dokumen sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan
00955|Pasal 5 huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017 tentang
00956|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
00957|- Bahwa benar atas informasi dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti
00958|Natalia Siregar bahwa yang membawa dan memfasilitasi perjalanan mereka
00959|adalah Terdakwa, sehingga  dilakukan pemanggilan  kepada Terdakwa yang
00960|sudah terlebih dahulu lolos dalam pemeriksaan petugas Imigrasi dan sudah
00961|masuk  ke  dalam  ruang  tunggu  Bandara,  k emudian setelah  dilakukan
00962|pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Imigrasi
00963|menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polda Sumut;
00964|- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta saksi Emi Kurniati dan saksi
00965|Desy Krystin Natalia Siregar  dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sumut
00966|untuk diperiksa lebih lanjut;
00967|- Bahwa benar apabila  seseorang yang hendak membawa orang lain ke
00968|luar negeri untuk dipekerjakan dan pekerjaannya belum ada / belum ada
00969|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang
00970|No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
00971|
00972|Orang  (TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2017  tentang
00973|Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU
00974|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00975|Orang (TPPO)  menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara
00976|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
00977|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan
00978|pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
00979|tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
00980|juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” ,
00981|dan juga sebagaimana dalam Pasal  10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00982|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menyebutkan  “Setiap
00983|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
00984|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
00985|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal
00986|6”;
00987|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
00988|
00989|apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
00990|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00991|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00992|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  maka  Majelis  Hakim  dapat  memilih  dan
00993|mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, sehingga
00994|Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
00995|langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur
00996|dalam  Pasal  4 Jo  Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana
00997|Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00998|1. Setiap orang;
00999|2. Membawa  warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
01000|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik
01001|Indonesia,  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan
01002|tindak pidana perdagangan orang;
01003|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01004|mempertimbangkan sebagai berikut:
01005|Ad.1. Unsur Setiap orang;
01006|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang
01007|atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat
01008|dimintakan  pertanggungjawabannya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya .
01009|Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan
01010|
01011|pertanggungjawaban”  menurut  hukum  pidana  ( toerekeningssvatbaarheid),
01012|adalah  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  (secara  hukum)  yaitu  suatu
01013|kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan
01014|lainnya,  yakni  (1)  memahami  arah  tujuan  faktual  dari  tindakan  sendiri;  (2)
01015|kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak
01016|bebas  berkenaan  dengan  tindakan  tersebut.  Definisi  tersebut  dibuat  dengan
01017|merujuk  pada  sejarah  perundang-undangan,  khususnya  dari  Memorie  van
01018|Toelichting  (MvT)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  pertanggungjawaban
01019|pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan
01020|tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku
01021|untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa
01022|yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak
01023|menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan
01024|akibat dari tindakannya tersebut;
01025|Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka
01026|Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).
01027|Menimbang, bahwa Terdakwa Gita Rubyanah membenarkan identitasnya
01028|sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa
01029|secara  sadar  menyatakan  telah  mengerti  isi  dakwaan,  selain  dari  pada  itu
01030|Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;
01031|Menimbang,  bahwa  secara  obyektif  Terdakwa Gita  Rubyanah dalam
01032|kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat
01033|jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan
01034|kemampuannya  terhadap  hak  dan  kewajiban  yang  dimilikinya,  sehingga
01035|kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;
01036|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  unsur  “setiap
01037|orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;
01038|Ad.2.  Unsur M embawa  warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  negara
01039|Republik  Indonesia   dengan  maksud   untuk  dieksploitasi  diluar
01040|wilayah negara Republik Indonesia  yang membantu atau melakukan
01041|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01042|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “eksploitasi”  sebagaimana
01043|dalam  Pasal  1  ayat  (7)  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01044|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah “tindakan dengan atau tanpa
01045|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
01046|pelayanan  paksa,  perbudakan,  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
01047|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan
01048|
01049|hukum memindahkan atau mentra nsplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01050|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01051|mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil”;
01052|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  21
01053|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
01054|yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang  adalah  “ Tindakan  perekrutan,
01055|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01056|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01057|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01058|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01059|memperoleh persetujuan dari  orang yang memegang kendali atas orang lain
01060|tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk
01061|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01062|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
01063|dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekitar pukul
01064|09.00 WIB, di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara,
01065|petugas Imgrasi Bandara telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang
01066|penumpang pesawat yang akan berangkat ke luar negeri atas nama Emi Kurniati
01067|dan Desy Krystin Natalia Siregar, dengan tujuan menuju ke Malaysia;
01068|Menimbang, bahwa  petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap
01069|saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  sesuai dengan Pasal 8
01070|ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu
01071|pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan seperti paspor, tiket pulang pergi dan
01072|juga boardingpass, namun pada saat melakukan pemeriksaan petugas Imigrasi
01073|menemukan hal yang mencurigakan  terhadap tiket perjalanan milik  saksi  Emi
01074|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar ,  yang mana tiket  pulang yang
01075|dimiliki oleh saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  berbeda,
01076|keberangkatannya menuju Malaysia akan tetapi kepulangannya dari Singapura,
01077|dan saksi Emi Kurniati baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri,
01078|kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi Emi
01079|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar di ruang Supervisior Bandara
01080|Kualanamu, dan setelah diwawancarai saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin
01081|Natalia Siregar menerangkan mereka ingin ke Malaysia untuk berwisata/jalan-
01082|jalan  serta  untuk  mencari  pekerjaan,  dan  yang  memfasilitasi  atau  yang
01083|membiayai keberangkatan  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
01084|Siregar seperti membelikan tiket pesawat dan membuat paspor untuk pergi ke
01085|
01086|Malaysia adalah Terdakwa karena  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin
01087|Natalia Siregar baru pertama kali berangkat ke luar negeri;
01088|Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap tiket pulang
01089|milik saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti Natalia Siregar , petugas Imigrasi
01090|menemukan keanehan /kecurigaan pada tiket pulang tersebut,  yang mana  tiket
01091|pulang tersebut tidak terdaftar pada website  reservasi dan  atas hal tersebut,
01092|saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar  tidak diperbolehkan
01093|untuk  berangkat  ke  Malaysia,  selain  itu  pada  saat  dilakukan  pemeriksaaan
01094|terhadap  saksi  Emi Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar ,  petugas
01095|Imigrasi merasa keterangan dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti Natalia
01096|Siregar  mengenai alasan keberangkatannya ke Malaysia selalu berubah-ubah,
01097|dimana  sebelumnya  mengatakan  tujuannya  hendak  jalan-jalan,  kemudian
01098|berubah  menjadi  mencari  lowongan  pekerjaan  sebagai  ART  (asisten  rumah
01099|tangga) di Malaysia, apabila seseorang hendak berangkat ke  luar negeri untuk
01100|bekerja,  maka  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam
01101|ketentuan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU No. 18 Tahun 2017 tentang
01102|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yaitu harus berusia minimal 18 (delapan
01103|belas)  tahun,  memiliki  kompetensi  di  bidangnya,  sehat  jasmani  dan  rohani,
01104|terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  jaminan  sosial,  serta  memiliki
01105|dokumen yang lengkap  yang dipersyaratkan ,  dan apabila persyaratan tersebut
01106|tidak  terpenuhi  maka  seseorang  tersebut  melakukan  suatu  pelanggaran ,
01107|sedangkan  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar  tidak
01108|memenuhi syarat dokumen sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan Pasal 5
01109|huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01110|Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
01111|Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy
01112|Krysti  Natalia  Siregar  bahwa  yang  membawa  dan  memfasilitasi  perjalanan
01113|mereka adalah Terdakwa, sehingga  dilakukan pemanggilan  kepada Terdakwa
01114|yang sudah terlebih dahulu lolos dalam pemeriksaan petugas Imigrasi dan sudah
01115|masuk  ke  dalam  ruang  tunggu  Bandara,  k emudian setelah  dilakukan
01116|pemeriksaan  dan  interogasi  terhadap  Terdakwa  selanjutnya  petugas  Imigrasi
01117|menyerahkan Terdakwa  kepada  pihak  kepolisian  Polda  Sumut,  selanjutnya
01118|Terdakwa beserta saksi  Emi  Kurniati dan  saksi  Desy Krystin Natalia Siregar
01119|dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;
01120|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  Majelis  Hakim
01121|menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa saksi Emi Kurniati dan saksi
01122|Desy  Krystin  Natalia  Siregar  keluar  negeri  dengan  tujuan  untuk  mencari
01123|
01124|pekerjaan / sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) bagi  saksi  Emi Kurniati dan
01125|saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  dengan  memfasilitasi  dan  membiayai
01126|perjalanan  keberangkatan  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia
01127|Siregar dan tujuan untuk pekerjaan keluar negeri itu telah mendapat persetujuan
01128|dari  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  itu  sendiri
01129|sebelumnya  sedangkan  untuk  itu  Terdakwa  tidak  memiliki  Surat  Keterangan
01130|Bekerja dari BP3MI dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan bekerja diluar
01131|negeri maupun tidak memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang sebagai
01132|pekerja diluar negeri untuk  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
01133|Siregar maka dikaterogikan sebagai perbuatan perdagangan orang;
01134|Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta tersebut diatas Majelis
01135|Hakim  menilai  bahwa  dari  perbuatan  perdagangan  orang  yang  dilakukan
01136|Terdakwa itu diketahui oleh pihak  Imigrasi  saat Terdakwa  dengan  saksi  Emi
01137|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar akan berangkat keluar negeri
01138|melalui bandar udara sehingga Terdakwa bersama dengan  saksi  Emi Kurniati
01139|dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar itu tidak berhasil bepergian keluar negeri
01140|oleh karena Terdakwa ditangkap maka perbuatan Terdakwa itu dikategorikan
01141|sebagai  perbuatan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan
01142|orang;
01143|Menimbang, bahwa apabila seseorang yang hendak membawa orang lain
01144|ke luar negeri untuk diperkerjakan, dan pekerjaannya belum ada / belum ada
01145|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang No.
01146|21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01147|(TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No. 18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
01148|Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun
01149|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang   (TPPO)
01150|menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar
01151|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01152|wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01153|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
01154|paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01155|banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)” ,  dan  juga  sebagaimana
01156|dalam  Pasal 10  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01157|Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  menyebutkan  “Setiap  orang  yang
01158|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
01159|perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
01160|dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01161|
01162|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Majelis  Hakim
01163|berpendapat bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan
01164|Terdakwa tidak selesai oleh karena diluar kehendak Terdakwa atau bukan karena
01165|kehendak Terdakwa akan tetapi karena hasil pemeriksaan Imigrasi Kualanamu
01166|yang menyebabkan Terdakwa tidak jadi berangkat ke tujuan dengan membawa
01167|saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar,  maka  menurut
01168|pendapat  Majelis  Hakim  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dikategorikan  sebagai
01169|perbuatan melakukan percobaan;
01170|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  kedua  tersebut  telah
01171|terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
01172|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur  dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01173|UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01174|Orang (TPPO)  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah
01175|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01176|didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
01177|Menimbang,  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  yang  diajukan  oleh
01178|Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai
01179|bahwa oleh karena dari seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu yang didakwakan
01180|oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis
01181|Hakim  tidak  sependapat  dengan  alasan  yang  disampaikan  oleh  Terdakwa
01182|maupun penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, akan tetapi
01183|Majelis  Hakim  tidak  pula  sependapat dengan  lamanya  tuntutan  pidana  yang
01184|disampaikan  Penuntut  Umum  terhadap  diri  Terdakwa  yang  telah  menuntut
01185|Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
01186|sebanyak Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
01187|kurungan,  oleh  karena  sebagai  mana  uraian  unsur  dakwaan  terdahulu  telah
01188|terbukti bahwa perbuatan Terdakwa itu sebagai perbuatan percobaan melakukan
01189|tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  Terdakwa  belum  ada  mendapatkan
01190|keuntungan dari kejahatan tersebut maka untuk lamanya pidana yang dijatuhkan
01191|terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan
01192|dalam amar putusan ini nantinya;
01193|Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum
01194|terkait Restitusi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut oleh
01195|karena tidak adanya tuntutan biaya Restitusi terhadap Terdakwa;
01196|Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam
01197|perkara  ini  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan
01198|Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai  alasan  pembenar
01199|
01200|maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
01201|perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;
01202|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01203|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
01204|dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri  Terdakwa haruslah
01205|dijatuhi pidana;