01453|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01454|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01455|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
01456|Restoratif;
01457|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01458|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01459|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
01460|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
01461|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01462|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01463|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01464|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01465|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01466|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01467|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01468|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01469|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01470|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01471|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01472|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01473|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01474|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
01475|Pidana Anak;
01476|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
01477|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
01478|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01479|
01480|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
01481|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
01482|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
01483|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01484|Kemasyarakatan;
01485|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01486|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
01487|Kemasyarakatan  yang  pada  pokoknya  merekomendasikan  Agar  Anak
01488|dikembalikan Kepada Orangtua;
01489|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan
01490|Rekomendasi yang disampaikan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan   dengan
01491|pertimbangan sebagai berikut:
01492|- Bahwa  Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi  Anak Korban,
01493|sehingga Majelis Hakim berpendapat pengembalian Anak kepada orangtua
01494|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban;
01495|- Bahwa belum ada perdamaian antara Keluarga Anak Korbandan Keluarga
01496|Anak,  sehingga  Menurut  Majelis  Hakim  belum  terjadi  pemulihan  keadaan
01497|didalam  perkara  aquo.  Oleh  Karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat
01498|pengembalian Anak kepada orangtua belum memberikan rasa keadilan bagi
01499|Keluarga Anak Korban;
01500|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
01501|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
01502|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
01503|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
01504|memberikan keadilan yang bagi Anak Korbandan keluarga Anak Korban;
01505|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01506|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01507|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01508|remedium).
01509|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01510|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01511|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01512|membahayakan masyarakat;
01513|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01514|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01515|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01516|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01517|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01518|
01519|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01520|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01521|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01522|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01523|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01524|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01525|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01526|melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01527|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01528|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01529|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01530|pendidikan Formal;
01531|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01532|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01533|serta bertanggung jawab;
01534|- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak memiliki orientasi seksual
01535|yang  menyimpang  dikarenakan  Anak  menyukai  sesama  jenis,  sehingga
01536|Majelis  Hakim  berharap  di  LPKA,  Anak  mampu  mendapat  pembinaan
01537|sehingga orientasi seksual Anak kembali kejalan yang benar;
01538|Menimbang  bahwa  didalam  persidangan  Abang  kandung  dari  Anak
01539|memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya
01540|demi kepentingan terbaik untuk Anak;
01541|Menimbang bahwa terhadap tanggapan tersebut, Majelis Hakim akan
01542|pertimbangkan dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan
01543|terbaik untuk Anak;
01544|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01545|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01546|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01547|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01548|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
01549|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01550|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01551|untuk masa depan anak.
01552|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01553|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01554|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01555|Anak tersebut;
01556|Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01557|
01558|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01559|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01560|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
01561|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01562|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01563|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01564|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01565|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01566|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01567|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01568|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
01569|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
01570|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
01571|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
01572|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
01573|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
01574|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
01575|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
01576|sebagai generasi penerus bangsa;
01577|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01578|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01579|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01580|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01581|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01582|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01583|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01584|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
01585|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
01586|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
01587|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
01588|diperhatikan;
01589|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  76 E jo Pasal 82 ayat (1)
01590|Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01591|Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
01592|kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,
01593|Pidana Penjara dan Pidana bersifat kumulatif, artinya jika seseorang terbukti
01594|Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01595|
01596|melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap
01597|seseorang tersebut harus dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;
01598|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01599|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01600|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
01601|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01602|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01603|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01604|76  E  jo  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang
01605|Penetapan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-undang  Nomor  1  tahun
01606|2016  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002
01607|tentang  Perlindungan  Anak ,  maka  seharusnya  terhadap  anak  harus  dijatuhi
01608|pidana penjara dan denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat
01609|dijatuhi  pidana  denda,  maka  pidana  denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja
01610|sebagaimana yang diatur oleh pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01611|2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01612|Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah,
01613|maka  masa  penahanan  tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01614|dijatuhkan;
01615|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01616|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01617|tahanan;
01618|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01619|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01620|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk
01621|Honda  G2E02R21LO  M/T  warna  putih  dengan  nomor  polisi  BB  6242  DD,
01622|berdasarkan fakta persidangan adalah milik orangtua Anak , Maka Majelis Hakim
01623|berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum jika
01624|dikembalikan kepada Orangtua Anak yang bernama Sahat Parulian Tambunan;
01625|Menimbang bahwa barang bukti  1 (satu) unit handphone merk realme
01626|warna biru, Menurut Majelis Hakim adalah barang bukti yang berkaitan langsung
01627|dengan  tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak.  Oleh  karena  barang  bukti
01628|tersebut masih memiliki nilai ekonomis, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
01629|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
01630|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01631|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01632|meringankan Anak;
01633|Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01634|
01635|Keadaan  yang  memberatkan:
01636|- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korbanmengalami trauma, menjadi
01637|pemalu, serta menjadi kurang percaya diri sebagaimana yang termuat dalam
01638|Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama
01639|Anak  Korbanyang  dibuat  oleh  Muslim  Choir  Harahap.S.Sos  tanggal  6
01640|November 2025;
01641|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01642|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, dan
01643|Orangtua Anak Korban;
01644|Keadaan yang meringankan:
01645|- Anak belum pernah dihukum;
01646|- Anak masih bersekolah;
01647|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
01648|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01649|
01650|                MENGADILI:
01651|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01652|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “membujuk  anak  untuk  melakukan
01653|perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
01654|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
01655|selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
01656|Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) Bulan di
01657|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dengan ketentuan
01658|dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01659|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
01660|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01661|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01662|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01663|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
01664|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01665|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01666|Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01667|
01668|- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda G2E02R21LO M/T warna putih
01669|dengan nomor polisi BB 6242 DD;
01670|Dikembalikan  kepada  Orangtua  Anak  yang bernama  Sahat  Parulian
01671|Tambunan;
01672|- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru
01673|Dirampas untuk Negara;
01674|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01675|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01676|
01677|Senin
01678|
01679|22 Desember 2025
01680|
01681|2025
01682|
01683|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh
01684|kami, Horas  El Cairo Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhotim, S.H., dan
01685|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01686|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
01687|dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanda Fajelius
01688|Hasibuan,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Tarutung,  serta
01689|dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan  Anak
01690|dengan didampingi Penasihat Hukum dan Orangtua Anak;
01691|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01692|Muhotim, S.H   Horas  El Cairo Purba, S.H., M.H.
01693|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
01694|
01695|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
01696|
01697|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01698|Muhotim, S.H   Horas  El Cairo Purba, S.H., M.H.
01699|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
01700|Panitera Pengganti,
01701|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.