05951|Kabupaten/Kota  dan  sedang/telah  melakukan  proses  pemenuhan
05952|dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri seharusnya tidak
05953|dapat dipekerjakan didalam negeri. Berdasarkan Pasal 10 Permenaker
05954|No. 9 Tahun 2019, yang dapat melakukan proses wawancara terhadap
05955|CPMI  adalah  P3MI  dan  P3MI  dapat  mengikutsertakan  Mitra  Usaha
05956|(agensi) dan/atau pemberi kerja.
05957|- Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam
05958|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
05959|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
05960|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
05961|- pendaftaran;
05962|- dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja
05963|Migran Indonesa atau Dinas Kabupaten/Kota dengan melengkapi
05964|dokumen persyaratan,  yaitu:
05965|- KTP elektronik dan Kartu keluarga:
05966|- surat keterangan status perkawinan;
05967|- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
05968|yangng  diketahui kepala desa atau lurah;
05969|- sertifikat kompetensi kerja;
05970|- Surat keterangan sehat; dan
05971|- kartu kepsertaan jaminan Kesehatan nasional.
05972|- seleksi  dilakukan  oleh  P3MI,  dan  dalam  ha  tertentu  dapat
05973|mengikutsertakan  Mitar  Usaha  dan/atau  pemberi  kerja  untuk
05974|mewawancarai  CPMI  dengan  terlebih  dahulu  melapor  kepada
05975|LTSA PMI atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi yang    lulus seleksi
05976|dapat melanjutkan untuk mengurus paspor bagi CPMI yng belum
05977|memiliki paspor.
05978|- pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
05979|- Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  sarana  kesehatan  dan
05980|pemeriksaan  psikologi  dilakukan  di  lembaga  psikologi  sesuai
05981|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
05982|- penandatanganan Perjanjian Penempatan;
05983|- penandatanganan Perjanjian Penempatan dilakukan antara CPMI
05984|degan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
05985|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
05986|- Bahwa  dengan  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan
05987|dengan ketentuan:
05988|- dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk
05989|
05990|program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja: dan
05991|- dibavarkan  setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  mengikuti
05992|OPP  untuk  program  Jaminan  Sosial  ketenagakerjaan  selama
05993|bekerja dan setelah bekerja.
05994|- pengurusan Visa Kerja;
05995|- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
05996|undangan negara tujuan penempatan.
05997|- OPP;
05998|- Yang didaftrakan oleh P3MI.
05999|- penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
06000|- pemberangkatan.
06001|- Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak boleh
06002|dilakukan oleh orang perseorangan. Mencari majikan atau job terhadap
06003|CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya  merupakan
06004|bagian dari mencari peluang kerja, yang mana hal ini merupakan tugas
06005|dan tanggungjawab dari P3MI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52
06006|ayat (1)huruf a UU No. 18 tahun 2017.
06007|- Istilah-istilah tersebut tidak dikenal dalam proses penempatan Pekerja
06008|Migran  Indonesia.  Namun,  dalam  melaksanakan  setiap  rangkaian
06009|proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dilakukan  oleh  P3MI
06010|yang telah memiliki SIP2MI.
06011|- Proses penandatanganan kontrak kerja atau perjanjian kerja difasilitasi
06012|oleh P3Ml sebagai pelaksana penempatan.
06013|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
06014|pertanggung jawabkan.
06015|3. MUHAMMAD  RIDHO  AMRULLAH dibawah  sumpah  pada  pokoknya
06016|menerangkan sebagai berikut:
06017|- Bahwa  Ahli  tetap  pada  keterangan  yang  diberikan  pada  tahap
06018|Penyidikan;
06019|- Bahwa  Ahli  mengerti  dan  bersedia  memberikan  keterangan  yang
06020|sebenar-benarnya terkait dengan Perkara Tindak Pidana Perdagangan
06021|Orang dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
06022|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau setiap orang dilarang
06023|mengalihkan atau memindah tangankan SIP3MI kepada pihak lain atau
06024|setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah tangankan SIP2MI
06025|kepihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Tindak  Pidana
06026|Perdagangan  Orang  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
06027|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
06028|dan/atau Pasal 81 Jo. Pasal 69 dan/atau Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d)
06029|Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang
06030|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
06031|
06032|- Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum
06033|pada Universitas Pancasila;
06034|- Pekerjaan Ahli adalah Pada 30 Desember 2020 sampai dengan sekarang
06035|sebagai  sampai  saat  ini  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
06036|Koordinator  Bidang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Direktorat
06037|Bina  Penempatan  dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,
06038|Kementerian Ketenagakerjaan
06039|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  Kemnaker  sudah  17  Tahun,  dan  menduduki
06040|jabatan menangani pelindungan pekerja migran Indonesia sudah 5 tahun
06041|- Bahwa  Jabatan  Ahli  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
06042|Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tugas Ahli
06043|adalah melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan
06044|perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,
06045|standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
06046|serta  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pelindungan  Pekerja  Migran
06047|Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, serta selama bekerja
06048|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
06049|Migran Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu
06050|Ahli sebagai Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
06051|- Bahwa  Ahli  pernah  dimintai  keterangan  sebagai  Ahli  di  bidang
06052|Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyidik
06053|Satgas  PTTPO  Mabes  Polri  maupun  Direktorat  Tipidum  Mabes  Polri,
06054|beberapa  Kepolisian  Daerah  dan  beberapa  Kepolisian  Resor,  serta
06055|PPNS, maupun di Pengadilan
06056|- Bahwa Tugas Kemnaker Sebagai pembuat kebijakan dituangkan dalam
06057|Pasal 45 UU 18 Tahun 2017, yaitu:
06058|- menyusun norma dan standar mengenai:
06059|- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
06060|- pengawasan penyeienggaraan penempatan;
06061|- penetapan penyelenggara Jaminan Sosial;
06062|- pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
06063|- mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan
06064|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
06065|- melakukan  kerja sama luar  negeri  untuk menjamin pemenuhan
06066|hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui koordinasi
06067|dengan menteri yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di
06068|bidang hubungan luar negeri;
06069|- menghentikan  atau  melarang  penempatan  Pekerja  Migran
06070|indonesia pada negara tertentu atau jabatan/ profesi tertentu;
06071|- menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul kepala Badan paling
06072|lama  60  (enam  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejak  tanggal
06073|pengusulan;
06074|
06075|- mengusulkan pejabat atase ketenagakerjaan kepada menteri yang
06076|menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar
06077|negeri;
06078|- melakukan  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  purna  Pekerja
06079|Migran indonesia; dan
06080|- tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.
06081|- Selain  itu,  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
06082|Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
06083|Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Bina Penempatan dan
06084|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mempunyai  tugas
06085|melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
06086|penempatan  dan  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,  fungsi
06087|dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
06088|Indonesia yaitu :
06089|- penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  kelembagaan
06090|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
06091|migran  Indonesia,  dan  pelindungan  pekerja  migran
06092|Indonesia;
06093|- penyiapan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kelembagaan
06094|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
06095|migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
06096|- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
06097|bidang  kelembagaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,
06098|penempatan pekerja migran Indonesia, dan pelindungan pekerja
06099|migran Indonesia;
06100|- penyiapan pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi di bidang
06101|kelembagaan penempatan pekerja migran Indonesia, penempatan
06102|pekerja  migran  Indonesia,  dan  pelindungan  pekerja  migran
06103|Indonesia;
06104|- penyiapan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  kelembagaan
06105|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
06106|migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia; dan
06107|pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
06108|- Bahwa  Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
06109|dilakukan  oleh  P3MI,  termasuk  didalamnya  perekrutan  atau  seleksi,
06110|dapat  dilaksanakan  setelah  P3MI  memiliki  dokumen  SIP2MI  yang
06111|diterbitkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
06112|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
06113|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
06114|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
06115|
06116|bagi  pekerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri,  namun  yang  menjadi
06117|syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017
06118|adalah memiliki sertifikat kompetensi.
06119|- Setiap tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri untuk mendapatkan
06120|sertifikat kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan
06121|oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP , untuk
06122|mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi dapat
06123|dilakukan  dengan  jalur  memiliki  pengalaman  atau  jalur  telah
06124|melaksanakan pelatihan
06125|- Bahwa:
06126|- Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
06127|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
06128|dijelaskan dipersidangan, adalah terdapat orang perseorangan yang
06129|tidak  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  proses  penempatan
06130|PMI dan bukan merupakan atau tidak menjadi bagian dari P3MI PT.
06131|NSP, namun  melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
06132|- Unsur  “Setiap  Orang  Dilarang  Mengalihkan  Atau  Memindah
06133|Tangankan  SIP3MI  Kepihak  Lain”  dan  “Setiap  Orang  Dilarang
06134|Mengalihkan  Atau  Memindah  Tangankan  SIP2MI  Kepihak  Lain”
06135|dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik
06136|adalah  terdapat  pihak  lain  diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan
06137|tindakan proses penempatan terhadap para CPMI PT. NSP .
06138|- Bedasarkan  fakta  tersebut  maka  dapat  diindikasikan  bahwa  yang
06139|dapat dikenakan unsur “Orang Peseorangan” adalah Sdri. Hermin
06140|Naning Rahayu, hal ini dikarenakan dalam fakta yang disampaikan
06141|yang bersangkutan bukan bagian dari P3MI PT. NSP Cabang Malang
06142|namun  melakukan  proses  penempatan,  salah  satunya  adalah
06143|pembuatan paspor dan visa dan tiket keberangkatan para CPMI yang
06144|akan berangkat ke Hongkong.
06145|- Bahwa  selanjutnya  dalam  hal  melakukan  perekrutan  sampai  dengan
06146|penempatan  tersebut  dibantu  oleh  Sdr.  Dian  Permana  Putra selaku
06147|Kepala Cabang Malang dan Sdr. Alti Baiquniati selaku Staf darp PT. NSP
06148|Cabang Malang yang belum memiliki izin beroperasi (belum lulus OSS)
06149|artinya  belum  dapat beroperasi  maka  juga  dapat  dikategorikan  orang
06150|perorangan.
06151|- Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
06152|maka dapat diindikasikan bahwa P3MI PT. NSP telah mengalihkan atau
06153|memindahtangankan  SIP3MI  atau  SIP2MI  kepada  pihak  lain  untuk
06154|melaksanakan  proses  penempatan  CPMI  PT.  NSP ,  mulai  dari
06155|
06156|seleksi/wawancara,  pengurusan  paspor,  visa,  dan
06157|pemberangkatan.Terkait  dengan  hal  ini  bukan  merupakan  kompetensi
06158|Ahli untuk menjawab.
06159|- Bahwa Kepala Kantor Cabang P3MI memiliki kewenangan sebagaimana
06160|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal
06161|ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
06162|2019, yang menyatakan bahwa: (2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
06163|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat
06164|P3MI. (3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
06165|berwenang untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja; b.
06166|seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan c. penyelesaian kasus calon
06167|Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  sebelum
06168|bekerja atau setelah bekerja
06169|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
06170|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP, maka
06171|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau
06172|Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat
06173|(2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
06174|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
06175|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP, maka
06176|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau
06177|Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat
06178|(2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
06179|- Bahwa Kemnaker tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan Kantor
06180|Cabang  P3MI,  untuk  penerbitan  perijinan  Kantor  Cabang  P3MI
06181|merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  sebagaimana
06182|ketentuan Pasal 40 huruf c.
06183|- Bahwa Setelah pelatihan, proses yang dilakukan adalah mengikuti uji
06184|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
06185|mendapatkan  sertfikat  kompetensi  maka  dilakukan  pendaftaran  untuk
06186|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja
06187|- Bahwa  hal ini dapat dibenarkan, SIP2MI diperuntukan bagi P3MI pusat
06188|dan juga Kantor Cabang. Selain itu, salah satu kewenangan dari Kantor
06189|Cabang adalah seleksi yang merupakan salah satu kewenangan yang
06190|dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang P3MI sesuai Pasal 23 ayat (3)
06191|Permenaker No. 10 Tahun 2019
06192|- Bahwa SIP3MI hanya dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor
06193|Cabang tidak diperlukan memiliki SIP3MI, namun untuk pendirian atau
06194|pembentukan kantor cabang P3MI perlu adanya izin yang dikeluarkan
06195|
06196|oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi.  Ketika  Kantor  Cabang  P3MI  telah
06197|memiliki izin dari Pemerintah Daerah Provinsi, maka dapat melaksanakan
06198|kewenangan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun
06199|2019
06200|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
06201|yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tindakan yang
06202|dilakukan Kantor Cabang PT. NSP dalam melakukan pelatihan di LPK
06203|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
06204|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
06205|Pejuang Indonesia
06206|- Bahwa Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang tidak
06207|dapat dibenarkan, karena proses penampungan yang dilakukan bukan
06208|bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning Rahayu ,
06209|Sdr.  Dian  Permana  Putra dan  Sdr.  Alti  Baiquniati merupakan  orang
06210|perseorangan  yang  tidak  berwenang  melakukan  proses  penempatan
06211|serta bukan bagian dari P3MI.
06212|- Bahwa  CPMI  yang  telah  terdaftar  di  Dinas  yang  membidangi
06213|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan sedang/telah melakukan proses
06214|pemenuhan  dokumen  persyaratan  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
06215|seharusnya tidak dapat dipekerjakan didalam negeri
06216|- Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Permenaker No. 9 Tahun 2019, yang dapat
06217|melakukan proses wawancara terhadap CPMI adalah P3MI dan P3MI
06218|dapat mengikutsertakan Mitra Usaha (agensi) dan/atau pemberi kerja
06219|- Bahwa Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam
06220|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
06221|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
06222|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
06223|- Pendaftaran;
06224|Dilakukan  oleh  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  LTSA
06225|Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Dinas  Kabupaten/Kota  dengan
06226|melengkapi dokumen persyaratan, yaitu:
06227|- KTP elektronik dan Kartu keluarga:
06228|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
06229|- Surat Keterangan Izin Suami Atau Istri, Izin Orang Tua, Atau Izin
06230|Wali Yang Diketahui Kepala Desa Atau Lurah;
06231|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
06232|- Surat Keterangan Sehat; Dan
06233|- Kartu Kepsertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
06234|- Seleksi;
06235|- Dilakukan  Oleh  P3mi,  Dan  Dalam  Ha  Tertentu  Dapat
06236|Mengikutsertakan  Mitar  Usaha  Dan/Atau  Pemberi  Kerja  Untuk
06237|Mewawancarai  Cpmi  Dengan  Terlebih  Dahulu  Melapor  Kepada
06238|
06239|Ltsa Pmi Atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi Yang Lulus Seleksi
06240|Dapat  Melanjutkan  Untuk  Mengurus  Paspor  Bagi  Cpmi  Yang
06241|Belum Memiliki Paspor.
06242|- Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi;
06243|- Pemeriksaan  Kesehatan  Dilakukan  Di  Sarana  Kesehatan  Dan
06244|Pemeriksaan  Psikologi  Dilakukan  Di  Lembaga  Psikologi  Sesuai
06245|Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
06246|- Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
06247|- Penandatanganan Perjanjian Penempatan Dilakukan Antara Cpmi
06248|Degan P3mi Dan Diketahui Oleh Pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
06249|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
06250|- Bahwa  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan  dengan
06251|ketentuan:
06252|- Dibayarkan  Setelah  Menandatangani  Perjanjian  Penempatan
06253|Untuk  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Sebelum
06254|Bekerja: Dan
06255|- Dibayarkan  Setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Mengikuti
06256|Opp  Untuk  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Selama
06257|Bekerja Dan Setelah Bekerja.
06258|- Pengurusan Visa Kerja;
06259|- Yang  Dilaksanakan  Sesuai  Dengan  Ketentuan  Peraturan
06260|Perundang-Undangan Negara Tujuan Penempatan.
06261|- Opp;
06262|- Yang Didaftrakan Oleh P3mi.
06263|- Penandatanganan Perjanjian Kerja; Dan
06264|- Pemberangkatan.
06265|- Bahwa Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak