00990|Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm       
00991|
00992|wajib menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 53 ayat 
00993|(2) KUHP disebutkan, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana 
00994|dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, 
00995|hakim wajib mengutamakan keadilan”; 
00996|Menimbang bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-
00997|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menyebutkan: 
00998|“Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap 
00999|kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. 
01000|Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan 
01001|kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan 
01002|terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam 
01003|praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan 
01004|perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian 
01005|konkret. 
01006|Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian 
01007|hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin keadilan di atas kepastian 
01008|hukum;  
01009|Menimbang  bahwa, setelah mencermati surat dakwaan dan tuntutan 
01010|Penuntut Umum dikaitkan dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka 
01011|Hakim menilai jika apa yang tertulis dalam tuntutan pidana Penuntut Umum hanyalah 
01012|merupakan kesalahan redaksional (clerical error) dimana kekeliruan tersebut hanya 
01013|bersifat administratif dan tidak menyangkut substansi atau esensi dari perbuatan yang 
01014|didakwakan, oleh karenanya Hakim karena jabatannya akan memperbaiki tuntutan 
01015|Penuntut tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 
01016|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. 
01017|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian 
01018|Pidana menjadi Pasal 407 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 
01019|37 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. 
01020|Pasal 20 huruf C KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang 
01021|Penyesuaian Pidana; 
01022|Menimbang bahwa, adapun unsur-unsur dari Pasal 407 Ayat (1) KUHP Jo. 
01023|Pasal 4 Ayat (1) huruf f Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 
01024|44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 20 huruf C KUHP Jo. Undang-Undang 
01025|Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, adalah sebagai berikut :  
01026|1. Setiap orang; 
01027|2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
01028|menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
01029|memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; 
01030|
01031|Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm       
01032|
01033|3. Dengan melibatkan anak; 
01034|4. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut serta melakukan 
01035|tindak pidana;  
01036|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim akan 
01037|mempertimbangkan sebagai berikut:  
01038|Ad.1.  Unsur “Setiap orang”; 
01039|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan 
01040|undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang 
01041|kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud 
01042|serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah 
01043|dilakukannya;  
01044|Menimbang bahwa, terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu 
01045|dipertimbangkan ketentuan Pasal 150 KUHP yang menyebutkan Anak adalah 
01046|seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, serta ketentuan Pasal 1 
01047|angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
01048|Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak 
01049|yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
01050|tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus 
01051|dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam 
01052|perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
01053|(delapan belas) tahun; 
01054|Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 
01055|seorang anak yang bernama Anak Pelaku dengan identitas telah dibacakan secara 
01056|lengkap di depan persidangan; 
01057|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran 
01058|Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa 
01059|Anak Pelaku yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri 
01060|Indramayu, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam 
01061|Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat 
01062|Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh Anak Pelaku , diperoleh fakta jika Anak 
01063|Pelaku lahir pada tanggal 13 Mei 2008, yang apabila dihubungkan dengan tempus 
01064|delicti yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 
01065|16 November 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, maka diketahui bahwa 
01066|Anak Pelaku tersebut saat melakukan perbuatan pidana masih berusia di bawah 18 
01067|(delapan belas) tahun hal ini diperkuat pula dengan adanya 1 (satu) lembar KTP 
01068|dengan NIK. 321226130508XXXX atas nama Anak Pelaku; 
01069|
01070|Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm       
01071|
01072|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
01073|Hakim berpendirian unsur ”Setiap orang” telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai 
01074|terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya 
01075|dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya 
01076|berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai 
01077|diri Anak;  
01078|Ad.2. Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
01079|menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
01080|memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”; 
01081|Menimbang bahwa, unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah 
01082|satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh; 
01083|Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 172 KUHP, disebutkan jika, 
01084|“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, 
01085|animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai 
01086|bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
01087|kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
01088|masyarakat, hal ini sejalan pula dengan definisi pornografi dalam ketentuan Pasal 1 
01089|angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;  
01090|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di 
01091|persidangan diketahui jika pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekitar pukul 
01092|15.00 Wib, Anak Pelaku menghubungi Anak korban  melalui pesan WhatsApp yang 
01093|pada intinya mengajak Anak korban untuk bekerja di wilayah Jakarta, lalu Anak 
01094|korban sempat menanyakan terkait pekerjaan yang ditawarkan tersebut kepada Anak 
01095|pelaku , kemudian Anak pelaku  menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah melakukan 
01096|“Live Hot” dengan gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 
01097|3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari namun Anak pelaku  tidak menjelaskan secara 
01098|detail terkait tugas Anak korban dalam “Live Hot” tersebut, kemudian Anak korban 
01099|yang tergiur akan gaji yang ditawarkan oleh Anak pelaku  tersebut akhirnya  
01100|menerima tawaran tersebut dan bersedia menjadi Host Live Hot; 
01101|Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025, Anak pelaku  
01102|menghubungi Anak korban dan menyuruh untuk berangkat ke wilayah Jakarta 
01103|dengan menggunakan kendaraan Travel yang sudah dipesan, lalu Anak korban 
01104|bersiap-siap dan meminta izin kepada Saksi Caslina selaku kakak kandungnya untuk 
01105|bekerja di wilayah Jakarta sebagai asisten rumah tangga (ART), tidak lama kemudian 
01106|kendaraan travel pun datang menjemput, lalu Anak korban naik ke dalam kendaraan 
01107|tersebut dan berangkat untuk menjemput Anak pelaku  yang sudah menunggu di 
01108|pinggir jalan rumahnya, kemudian Anak pelaku  bersama Anak korban menuju 
01109|
01110|Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm       
01111|
01112|sebuah Apartemen Mediterania Ancol Jakarta Utara, dan pada sekitar pukul 20.00 
01113|Wib, keduanya sampai di apartemen tersebut, dimana saat sampai di partement 
01114|tersebut Anak korban disambut oleh Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak Saksi 
01115|yang merupakan host live hot juga; 
01116|Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak 
01117|Saksimengarahkan Anak korban menuju lantai 7 apartemen, lalu Anak pelaku  
01118|bersama Anak korban menuju lantai tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Saksi 
01119|Ilona Laviola Alias Ilona yang mengaku sebagai koordinator pada pekerjaan hot live 
01120|tersebut, saat itu Saksi Ilona Laviola Alias Ilona menjelaskan kepada Anak korban 
01121|bahwa Anak korban harus melakukan hubungan badan dengan Anak pelaku  yang 
01122|disiarkan secara live pada aplikasi HOT 51, kemudian membuat video trailer tanpa 
01123|busana (telanjang) dan memperkenalkan diri kepada penonton live dengan sistem 
01124|gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, dimana video tersebut akan 
01125|dikirimkan kepada Sdri. Moza (DPO) selaku pemilik dari akun HOT 51; 
01126|Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban mulai bekerja pada aplikasi 
01127|tersebut dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib pada sebuah kamar 
01128|yang telah pula disediakan beberapa alat berupa handphone, tripod, ring lihat, 
01129|pakaian wanita (J-string dan tanktop), topeng/masker serta make-up, kemudian Sdri. 
01130|Moza memberikan akun dari aplikasi ANCHORS kepada Anak pelaku  dan Anak 
01131|korban dengan nama @SAMARA dan jadwal untuk melakukan live tersebut diatur 
01132|oleh Sdri. Moza (DPO) yang dipantau langsung oleh Saksi Ilona Laviola Alias Ilona; 
01133|Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 
01134|sekitar pukul 22.00 Wib, Anak korban melakukan live host pertama kalinya atas 
01135|perintah Sdri. Moza dan Saksi Ilona Laviola Alias Ilona dengan menggunakan 
01136|handphone milik Anak Saksi , dimana Anak korban dituntut untuk mendapatkan 
01137|penonton yang banyak hingga Anak korban mulai melakukan gerakan -gerakan 
01138|seksualitas yang menarik penonton untuk membuka aplikasi Anchors pada aplikasi 
01139|HOT 51 tersebut dan setelah jumlah penonton sudah banyak lalu Anak korban 
01140|mengunci aplikasi tersebut, jika penonton masih mengikuti maka penonton harus 
01141|membayar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke aplikasi tersebut, selanjutnya 
01142|Anak pelaku  masuk ke dalam kamar dan mulai melakukan hubungan badan dengan 
01143|Anak korban dengan berbagai macam gaya atas permintaan para penonton sampai 
01144|sekitar pukul 03.00 Wib, hingga mengumpulkan minimal 30 koin dan jika tidak berhasil 
01145|mengumpulkan sebanyak 30 koin tersebut maka keduanya dilarang untuk berhenti 
01146|melainkan terus melakukan hubungan badan secara live untuk mencapai koin 
01147|maksimal dan akhirnya Anak korban baru diberi bayaran oleh Saksi Ilona Laviola 
01148|
01149|Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm       
01150|
01151|Alias Ilona pada keesokan harinya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
01152|rupiah); 
01153|Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan diketahui jika siapa saja bisa 
01154|membuka aplikasi HOT 51 tersebut dan mendownload link-nya dari berbagai media 
01155|sosial sehingga video Anak korban yang sedang melakukan pekerjaan dengan cara 
01156|berhubungan badan secara live dengan Anak pelaku  tersebut akhirnya tersebar, 
01157|hingga kemudian pada tanggal 15 Januari 2026, Saksi Caslina mendapatkan kiriman 
01158|link yang berisikan video Anak korban tersebut dan link tersebut sudah tersebar 
01159|sebagian melalui media sosial facebook lalu Saksi Caslina menanyakan hal tersebut 
01160|kepada Anak korban dan Anak korban pun akhirnya mengakuinya bahwa dirinya 
01161|telah dibohongi oleh Anak pelaku , lalu Saksi Caslina melaporkan kejadian tersebut 
01162|kepada pihak Kepolisian; 
01163|Menimbang bahwa, adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh 
01164|Anak Pelaku terhadap Anak korban ini diperkuat pula dengan adanya Visum Et 
01165|Repertum Nomor : 050/1367-UMPEG/RSUD/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang 
01166|dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu dan 
01167|ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, Sp.OG., MKK dengan kesimpulan 
01168|pemeriksaan vagina tampak celah (luka lama) pada pukul 11 s/d 13, 15 s/d 16, 18 s/d 
01169|17 sampai dasar hymen tidak utuh; 
01170|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim 
01171|menilai jika perbautan Anak pelaku dapat dikatego rikan sebagai menawarkan, 
01172|menyiarkan, atau menyediakan konten berisi pornografi; 
01173|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat 
01174|bahwa unsur ini telah terpenuhi; 
01175|Ad.3. Unsur “Dengan melibatkan anak”; 
01176|Menimbang bahwa, unsur ini merupakan unsur pemberat dari unsur 
01177|sebelumnya, yang dapat dikenakan terhadap pelaku jika korbannya adalah seorang 
01178|“Anak”; 
01179|Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur 
01180|sebelumnya, pengertian “Anak” menurut ketentuan Pasal 150 KUHP adalah 
01181|seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini sejalan dengan 
01182|ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
01183|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang 
01184|selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
01185|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
01186|Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh 
01187|
01188|Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm       
01189|
01190|Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
01191|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; 
01192|Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan, diketahui jika yang menjadi 
01193|korban dalam kegiatan produksi, penyiaran atau penyediaan konten yang berisi 
01194|pornografi adalah seorang anak yang bernama Dea Safitri Alias Dea, dimana 
01195|berdasarkan Akta Kelahiran miliknya dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga 
01196|atas nama kepala keluarga Taryono dengan No. 3212260206097314 diketahui pula 
01197|jika Anak yang bernama Dea Safitri Alias Dea belum berumur 18 (delapan belas) 
01198|tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana ketentuan dalam  
01199|peraturan perundang-undangan; 
01200|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat 
01201|bahwa unsur ini telah terpenuhi; 
01202|Ad.4. Unsur ” Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut 
01203|serta melakukan tindak pidana”;   
01204|Menimbang bahwa, unsur ini pada pokoknya mengatur mengenai subjek 
01205|hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk mereka yang 
01206|terlibat dalam perbuatan pidana meskipun tidak melakukannya secara langsung, 
01207|dalam praktek hukum pidana, hal ini disebut penyertaan (deelneming). Ketentuan ini 
01208|menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama, 
01209|tetapi juga bagi mereka yang berperan dalam mendorong, membantu, atau 
01210|memfasilitasi terjadinya tindak pidana; 
01211|Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang 
01212|telah dipertimbangkan pula dalam unsur sebelumnya, diketahui jika Anak Pelaku telah 
01213|menyiarkan atau menawarkan atau menyediakan konten berisi pornografi dengan 
01214|melibatkan anak, dalam hal ini Anak korban bernama Dea Safitri Alias Dea, dimana 
01215|perbutaan tersebut dilakukan dengan cara Anak korban  dituntut untuk mendapatkan 
01216|penonton dengan melakukan gerakan-gerakan seksualitas yang hingga melakukan 
01217|hubungan badan dengan Anak Pelaku dengan tujuan mengumpulkan koin atau yang 
01218|dapat ditukar dengan keuntungan; 
01219|Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan diketahui pula jika Anak 
01220|Pelaku melakukan perbuatannya t ersebut tidak sendirian, melainkan terdapat 
01221|beberapa orang yang juga turut terlibat, yakni Sdri Ilona Laviola Alias Ilona (berkas 
01222|terpisah) selaku koordinator yang bertugas menjelaskan kepada Anak korban terkait 
01223|pekerjaannya termasuk menyiapkan peralatan untuk hot live serta memberikan gaji, 
01224|dan Sdr. Moza (DPO) selaku pemilik dari akun HOT 51 sekaligus yang menyediakan 
01225|tempat maupun fasilitas lain dalam tindak pidana ini; 
01226|
01227|Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm       
01228|
01229|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
01230|maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi; 
01231|Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kedua 
01232|penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak pelaku tersebut haruslah dinyatakan 
01233|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
01234|dakwaan Alternatif kedua; 
01235|Menimbang bahwa, dalam persidangan ini, Hakim tidak menemukan hal-hal 
01236|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
01237|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan 
01238|perbuatannya; 
01239|Menimbang bahwa, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka 
01240|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan; 
01241|Menimbang bahwa, terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan 
01242|tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
01243|- Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 
01244|Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, “Pertanggunglawaban 
01245|pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan 
01246|Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun; 
01247|- Bahwa Pasal 113 ayat (3) KUHP menyebutkan jika, “Anak di bawah umur 14 
01248|(empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai 
01249|tindakan; 
01250|- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat 
01251|belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun 
01252|tindakan; 
01253|- Bahwa dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf a KUHP, menyebutkan jika 
01254|pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan 
01255|terdakwa adalah anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) 
01256|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
01257|Anak yang menyatakan, ”Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam 
01258|hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai 
01259|dengan kekerasan”;  
01260|- Bahwa Pasal 81 ayat (3 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
01261|Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Anak dijatuhi pidana penjara di 
01262|LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan 
01263|masyarakat”; 
01264|- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana 
01265|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 KUHP Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf f