00735|arah Simpang Santur menuju Sawahlunto), kemudian Anak berusaha menghindar
00736|dengan berbelok ke kanan, saat Anak berbelok ke kanan kendaraan yang
00737|dikendarai Korban (alm) juga berbelok ke kanan Anak sehingga kecelakaan tidak
00738|dapat dihindari, Lalu kendaraan yang dikendarai Anak menabrak samping depan
00739|kendaraan yang dikendarai Korban (alm) berhenti di jalur kanan (dari arah
00740|Simpang Santur menuju arah Sawahlunto)
00741|6. Bahwa Saksi 2 dan Saksi 1 terjatuh disamping kanan kendaraan yang dikendarai
00742|oleh Anak;
00743|7. Bahwa Korban (alm) terhempas dan kepalanya membentur ke badan jalan
00744|sedangkan Anak tergelatak dijalan bersebelahan dengan Korban (alm)
00745|selanjutnya Saksi melihat Saksi 2  terlempar dan menghimpit Korban (alm)
00746|selanjutnya Saksi 1 langsung berdiri dan berjalan kepinggir jalan sebelah kanan
00747|(dari arah Santur menuju sawahlunto) sambil menghampiri Saksi 5 dan berkata
00748|"Tolong bang , tolong bang bukakan Handphone wak bang" dan dijawab Saksi 5
00749|"Duduk dulu" setelah itu Saksi 5 membantu meminggirkan kedua sepeda motor
00750|yang bertabrakan tersebut sedangkan Saksi Sentra Tasella berdiri dipinggir jalan
00751|dan tidak melihat kearah tabrakan tersebut karena Saksi Sentra Tasella takut
00752|melihat darah lama, kemudian datang ambulance dan membawa Anak, Saksi 2,
00753|Saksi Korban Saksi Korban I, Saksi 1, serta Korban (alm) ke Rumah Sakit;
00754|8. Bahwa cuaca pada saat kejadian yaitu cerah dan pandangan jelas, serta kondisi
00755|jalan yang pada saat itu sepi;
00756|9. Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut Korban (alm) dan Korban Saksi
00757|Korban I tidak menggunakan helm;
00758|10. Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut Anak, Saksi 1 dan Saksi 2 tidak
00759|menggunakan helm;
00760|11. Bahwa Anak tidak memilik Surat Izin Mengemudi kendaraan roda 2 (dua) atau
00761|SIM C
00762|12. Bahwa Saksi Korban Saksi Korban I terluka di bagian kelopak mata bagian pelipis
00763|sehingga perlu dirawat selama 1 (satu) hari di RSUD Kota Sawahlunto;
00764|13. Bahwa Korban (alm) mengalami pendarahan di belakang kepala pada bagian
00765|otak kecil;
00766|
00767|14. Bahwa keesokan harinya Korban (alm) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025
00768|pukul 10.40 WIB dinyatakan meninggal dunia di RSUD Sawahlunto sebagaimana
00769|berdasarkan bukti surat perihal Surat Keterangan No. 044/ SKT.RSUD/2025
00770|tanggal 17 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr. Firsta Sabilli;
00771|15. Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun
00772|sebagaimana tanggal lahir anak yaitu 8 April 2008 yang tertuang dalam Bukti surat
00773|akta kelahiran Nomor 137 3-LT-06032012-0024 yang dikeluarkan oleh dinas
00774|kependudukan dan pencatatan sipil kota sawahlunto tanggal 6 maret 2012 dan
00775|bukti surat Kartu Keluarga Nomor 1371031310110041 yang dikeluarkan tanggal
00776|14 Oktober 2024 oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatat an sipil
00777|kabupaten dharmasraya;
00778|16. Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Blade warna Merah Orange Nomor
00779|polisi BA 6823 MS a.n. Teti Murni tersebut merupakan milik dari Saksi 3
00780|sebagaimana bukti surat BPKB;
00781|17. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
00782|18. Bahwa selama ini Anak tinggal di sawahlunto tidak bersama dengan orang
00783|tuanya;
00784|
00785|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00786|berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah
00787|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00788|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penun tut Umum dengan
00789|dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
00790|Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang – Undang Republik
00791|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang -
00792|Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang
00793|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00794|1. Setiap orang;
00795|2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
00796|mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
00797|3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
00798|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim
00799|mempertimbangkan sebagai berikut:
00800|Ad.1.      Unsur setiap orang;
00801| Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan
00802|pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP
00803|ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;
00804| Menimbang, bahwa Pasal 145 KUHP yang dimaksud dengan setiap orang
00805|adalah perseorangan atau korporasi, lebih lanjut oleh karena dalam perkara a quo
00806|
00807|diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00808|Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur “setiap orang” dibatasi pengertiannya, yaitu
00809|dalam pengertian “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana dimaksudkan
00810|dalam Pasal 1 angka 3 Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan
00811|pengertian “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18
00812|(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;
00813| Menimbang, bahwa Anak mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas
00814|perkara, dan dalam putusan ini adalah identitasnya, dan ketika tindak pidana terjadi,
00815|dihubungkan dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1373-LT-06032012-0024 yang
00816|dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sawahlunto tanggal 6
00817|maret 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 1371031310110041 yang dikeluarkan tanggal
00818|14 Oktober 2024 oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
00819|dharmasraya, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak berumur 17 (tujuh belas)
00820|tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak adalah
00821|orang perseorangan dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan
00822|selama persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak sendiri
00823|dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anaklah
00824|orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum
00825|dalam surat dakwaan dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah
00826|diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tidak
00827|mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
00828| Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
00829|Hakim berpendapat bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu di mintai
00830|pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan
00831|Subjek (error in persona), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”
00832|telah terpenuhi;
00833| Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipersalahkan atas
00834|tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat
00835|mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur
00836|tindak pidana ( element van het delict ) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan
00837|dibawah ini;
00838|Ad.2.   Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
00839|mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
00840|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum diatas bahwa
00841|kejadian ini terjadi Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB di
00842|Jalan Umum Soekarno Hatta Sungai Durian Kel Durian II Kecamatan Barangin Kota
00843|Sawahlunto telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Roda 2 (dua) yang
00844|
00845|dikendarai oleh Anak menabrak kendaraan roda 2 (dua) yang dikendarai oleh Korban
00846|(alm);
00847|Menimbang bahwa Kecelakaan tersebut bermula ketika Anak, Saksi 1 dan
00848|Saksi 2 berangkat dari Kos teman mereka yaitu Panggilan Fizi yang bertempat di
00849|dekat gerbang SMK 2 (dua) Sawahlunto Desa Santur Kecamatan Barangin Kota
00850|Sawahlunto yang hendak mengantarkan Anak ke rumah ayah angkatnya di Lubang
00851|Tembok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan menggunakan 1 (satu) unit
00852|kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BA 5013 JA milik Saksi 2
00853|yang dikendarai oleh Anak. Bahwa pada saat itu Anak menawarkan diri kepada Saksi
00854|2 dan Saksi 1 untuk mengendari sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk
00855|Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BA 5013 JA milik Saksi 2 tersebut. Setelah
00856|mendengar permintaan Anak untuk mengendarai, lalu Saksi 2  dan Saksi 1
00857|memperbolehkan Anak untuk mengendarai kendaraan tersebut dan membonceng
00858|Saksi 2 dan Saksi 1. Sesampainya di jalan turunan melewati Kantor Bank BRI Santur,
00859|Anak mengendarai sepeda motor tersebut ketengah jalan untuk menghindari jalan
00860|berlubang-lubang di tepi kiri sepanjang jalan penurunan tersebut. Saat melewati jalan
00861|penurunan tersebut Saksi 1 menoleh ke kiri dan hingga kecelakaan terjadi. Saksi 2
00862|dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Merah
00863|Orange Nomor polisi BA 6823 MS  yang dikendarai Korban (alm) datang dari arah
00864|Sawahlunto menuju Simpang Santur melebar ke sisi kiri (jalur kiri dari arah Simpang
00865|Santur menuju Sawahlunto), kemudian Anak berusaha menghindar dengan berbelok
00866|ke kanan, saat Anak berbelok ke kanan kendaraan yang dikendarai Korban (alm) juga
00867|berbelok ke kanan Anak sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari, Lalu kendaraan
00868|yang dikendarai Anak menabrak samping depan kendaraan yang dikendarai Korban
00869|(alm) berhenti di jalur kanan (dari arah Simpang Santur menuju arah Sawahlunto).
00870|Kemudian, Saksi 2 dan Saksi 1 terjatuh disamping kanan kendaraan yang dikendarai
00871|oleh Anak dan Korban (alm) terhempas dan kepalanya membentur ke badan jalan
00872|sedangkan Anak tergelatak dijalan bersebelahan dengan Korban (alm);
00873|Menimbang bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut Anak, Saksi 1,
00874|Saksi 2, Korban (alm) dan Saksi Korban I tidak menggunakan helm;
00875|Menimbang bahwa pengaturan perihal syarat diperbolehkannya mengendarai
00876|suatu kendaraan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
00877|Lintas Dan Angkutan Jalan yang tertera pada bagian kesatu Surat Izin Mengemudi
00878|Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi pasal 77 ayat (1) yaitu Setiap orang yang
00879|mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi
00880|sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Selanjutnya, Pasal 80
00881|huruf d menjelaskan bahwa Surat Izin mengemudi C (SIM C) berlaku untuk
00882|
00883|mengemudikan Sepeda Motor. Kewajiban mengenai alat pengamanan yang dipakai
00884|untuk sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat (2) jo. 106 ayat (8) yaitu Setiap orang
00885|yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib
00886|mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya Pasal
00887|106 ayat (9) batas maksimal penumpang pada sepeda motor dilarang lebih dari 1
00888|(satu) orang;
00889|Menimbang bahwa Anak tidak memiliki SIM C dan ketika mengendarai sepeda
00890|motor tersebut, Anak, Saksi 2, Saksi 1, Korban (alm) dan Saksi Korban I tidak
00891|menggunakan Helm. Disisilain, Anak saat mengemudikan sepeda motor tersebut
00892|membawa penumpang 2 (dua) orang sehingga telah melanggar ketentuan dalam
00893|pasal 106 ayat (9) tersebut. Perbuatan tersebut merupakan suatu penyebab dari
00894|kecelakaan yang telah terjadi sehingga merupakan bentuk kelalaian dari Anak;
00895|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut
00896|di atas Hakim berkesimpulan bahwa Anak Yang mengemudikan kendaraan bermotor
00897|yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas , maka dengan
00898|demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;
00899|Ad.3.    Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
00900|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas.
00901|Kecelakaan yang terjadi telah mengakibatkan Korban (alm) dan Saksi Korban Saksi
00902|Korban I menjalani perawatan di RSUD Kota Sawahlunto, hingga pada keesokannya
00903|Saksi Korban Saksi Korban I dapat meninggalkan rumah sakit dan menjalani rawat
00904|jalan, sementara itu Korban (alm) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 pukul 10.40
00905|WIB dinyatakan meninggal dunia di RSUD Sawahlunto sebagaimana berdasarkan
00906|bukti surat perihal Surat Keterangan No. 044/SKT.RSUD/2025 tanggal 17 Juni 2025
00907|yang ditandatangani oleh dr. Firsta Sabilli;
00908|Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 551/VISUM
00909|RSUD/SWL-2025 tanggal 17 Juni 2025 atas nama KORBAN (ALM) yang dikeluarkan
00910|oleh RSUD Kota Sawahlunto yang ditanda tangani oleh dr. Mai Ismil Husni
00911|Tasyriqiyyah, deng an hasil pemeriksaan ditemukan Penurunan kesadaran,
00912|perdarahan aktif yang keluar dari hidung, mulut dan telinga kanan, lebam melingkar
00913|pada kedua mata, patah tulang tengkorak kanan dan kiri, benturan paru akibat
00914|kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban
00915|(mengancam nyawa). Pasien meninggal jam sepuluh lewat empat puluh menit waktu
00916|Indonesia bagian barat pada tanggal tujuh belas juni tahun dua ribu dua puluh lima di
00917|ICU RSUD Sawahlunto;
00918|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut
00919|di atas Hakim berpendapat bahwa kematian Korban (alm) disebabkan karena luka
00920|
00921|yang berasal dari kecelakaan karena tertabrak oleh Anak, maka dengan demikian
00922|terhadap unsur ketiga ini yaitu “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
00923|telah terpenuhi;
00924|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4)
00925|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
00926|Angkutan Jalan Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
00927|Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1
00928|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  telah terpenuhi, maka Anak haruslah
00929|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00930|mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
00931|kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana
00932|dakwaan penuntut umum;
00933|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
00934|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00935|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
00936|perbuatannya;
00937|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan
00938|tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan
00939|menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak?;
00940|Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak
00941|selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga
00942|diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa
00943|depan yang baik untuk mengembangkan diriny a sebagai warga negara yang
00944|bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;
00945|Menimbang, bahwa Anak masih berstatus Anak, maka di persidangan telah
00946|didengar hal yang dikemukakan Advokat Anak yang pada pokoknya meminta
00947|keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak
00948|menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
00949| Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
00950|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, tanggal 24
00951|November 2025 yang dibuat oleh Fadillah Firsta selaku Pembimbing Kemasyarakatan
00952|telah memberikan rekomendasi yang pada pokoknya terhadap Anak diberikan
00953|Tindakan Perawatan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentral
00954|Abhiseka Pekanbaru, yang isi lengkap dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00955|tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk
00956|Sidang Pengadilan Negeri terhadap klien atas nama Anak, yang terlampir dalam
00957|berkas perkara ini;
00958|
00959| Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dalam hal
00960|penjatuhan pidana Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu
00961|sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi pelaku tindak pidana dan bagi
00962|anggota masyarakat;
00963|Menimbang, bahwa terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas)
00964|tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian
00965|kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan
00966|perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban
00967|mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
00968|badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak
00969|pidananya, sedangkan Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas
00970|tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam -macam pidana sebagaimana
00971|dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00972|Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:
00973|1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat
00974|(pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan
00975|kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
00976|2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
00977|pidana, pemenuhan kewajiban adat;
00978| Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
00979|tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
00980|tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak
00981|berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-
00982|prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non diskriminasi, perlindungan dari
00983|kekerasan, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup
00984|dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
00985| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik
00986|bagi anak adalah segala pengambilan keputusan yang menyangkut Anak yang
00987|dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya harus selalu
00988|mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh ke mbang Anak, maka
00989|kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, oleh
00990|karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan
00991|hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak
00992|dan memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum
00993|tersebut diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;
00994| Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
00995|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat
00996|
00997|(2) tidak dikenal pidana denda, namun dalam ayat (3) disebutkan “apabila dalam
00998|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda
00999|diganti dengan pelatihan kerja” dan dalam Pasal 78 ayat (1) dan a yat (2) pada
01000|pokoknya disebutkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang
01001|melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak paling singkat 3 (tiga)
01002|bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
01003| Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak
01004|dibidang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ,
01005|sebagaimana halnya dengan perbuatan yang telah Anak lakukan, undang-undang
01006|secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif
01007|atau alternative yaitu pidana penjara dan /atau denda, serta dengan
01008|mempertimbangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012
01009|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01010|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa
01011|Anak sudah berusia 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan fakta yang terungkap di
01012|persidangan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh
01013|Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada A nak berupa tindakan
01014|perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra
01015|Abiseka Pekanbaru, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01016|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat
01017|kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain,
01018|bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang harus diterapkan oleh