01180|a) Melaksanakan kebijakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
01181|Indonesia:
01182|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
01183|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2Ml.
01184|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
01185|4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial.
01186|5) Memenuhi  hak  Pekerja  Migran  Indonesia.  6)  Memverifikasi
01187|dokumen Pekerja Migran Indonesia.
01188|b) Melaksanakan  penempatan  dan  pelindungan  pekerja  Migran
01189|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
01190|negara tujuan.
01191|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3Ml  kepada  Menteri  terhadap
01192|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01193|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  berkoordinasi
01194|dengan perwakilan republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
01195|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
01196|Migran Indonesia. f) Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi
01197|purna Pekerja Migran Indonesia.
01198|g) Tugas Iain yang sesuai dengan kewenangannya.
01199|Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia Menurut UU 18
01200|Tahun 2017 pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
01201|warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan
01202|pekerjaan dengan rnenerima upah diluar wilayah negara Indonesia.
01203|Yang  dimaksud CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Menurut
01204|UU 18 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia
01205|adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
01206|pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi
01207|Hal. 31 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01208|
01209|pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dibidang
01210|ketenagakerjaan.  Yang  dimaksud  Penempatan  Pekerja  Migran
01211|Indonesia  Menurut  pasal  1  huruf  (1)  PP  no  59  tahun  2021
01212|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
01213|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01214|Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01215|bekerja dan setelah bekerja.
01216| Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kegiatan  Pelayanan  yang  diberikan
01217|kepada CPMI sebagaimana tercantum pada PP Nomor 59 Tahun 2021
01218|Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01219|Permenaker No 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01220|Migran Indonesia yaitu:
01221|a. Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01222|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai  pemberangkatan
01223|yaitu meliputi pelindungan administratif dan pelindungan teknis (pasal
01224|4 PP Nomor 59 Tahun 2021);
01225|b. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  sebelum  bekerja  dilakukan
01226|melalui:  pemberian  informasi,  pendaftaran,  seleksi,  pemeriksaan
01227|kesehatan  dan  psikologi,  penandatanganan  Perjanjian  Penempatan,
01228|pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  pengurusan  Visa  kerja,  dan
01229|pemberangkatan (pasal 7 Permenaker No. 9 Tahun 2019).
01230|c. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01231|memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota
01232|keluarganya  berada  di  luar  negeri,  yaitu  meliputi:  a)  pendataan  dan
01233|pendaftaran Oleh Atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri
01234|yang  ditunjuk;  b)  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  Pemberi  Kerja,
01235|pekerjaan,  dan  kondisi  kerja;  c)  fasilitasi  pemenuhan  hak  PMI;  d)
01236|Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; e) pemberian layanan jasa
01237|kekonsuleran;  f)  pendampingan,  mediasi,  advokasi,  dan  pemberian
01238|bantuan  hukum  berupa  fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat
01239|dan/atau  Perwakilan RI  atau  perwalian sesuai dengan hukum  negara
01240|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi (pasal 13
01241|PP Nomor 59 Tahun 2021);
01242|d. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  selama  bekerja  dimulai
01243|sejak
01244|Pekerja Migran Indonesia tiba di negara tujuan penempatan (pasal 24
01245|Permenaker No 9 Tahun 2019);
01246|e. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01247|memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba
01248|di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk
01249|Hal. 32 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01250|
01251|pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif, yaitu meliputi: a)
01252|fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak PMI
01253|yang sakit dan meninggal dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang
01254|sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e)
01255|pemberdayaan PMI dan keluarganya (pasal 21 PP Nomor 59 Tahun
01256|2021);
01257|f. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  setelah  bekerja  dimulai
01258|sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia (pasal
01259|27 Permenaker No 9 Tahun 2019).
01260| Bahwa sesuai dengan pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang
01261|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  diberi
01262|kewenangan  oleh  Pemerintah  sebagai  pelaksana  untuk  bisa
01263|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Luar  Negeri  untuk
01264|bekerja yaitu:
01265|a) Badan.
01266|b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3Ml).
01267|c) Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja Migran  Indonesia  untuk
01268|kepentingan perusahaan sendiri.
01269| Bahwa sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 51 ”Perusahaan yang
01270|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01271|wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3Ml dari Menteri” dan pasal
01272|59  ”Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01273|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2Ml”
01274| Bahwa  apabila  SIP3Ml  telah  habis  masa  berlaku/dicabut  maka
01275|perusahaan tersebut sudah bukan P3Ml, sehingga melanggar UU No.
01276|18 tahun 2017 pasal 49 terkait yang diberikan kewenanganan sebagai
01277|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri;
01278|Selanjutnya apabila SIP2Ml sudah habis maka berlaku namun masih
01279|menempatkan Pekerja Migran Indonesia, maka sesuai Pasal 86 UU
01280|No. 18 tahun 2017 bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling
01281|lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
01282|belas miliar
01283|Hal. 33 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01284|
01285|rupiah), setiap orang yang menempatkan PMI tanpa SIP2Ml sebagaimana
01286|dimaksud dalam pasal 72 huruf c (pasal 86 huruf c).
01287|Bahwa tidak memiliki hak, sesuai dengan UU No.18 tahun 2017 pasal 69
01288|bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
01289|Migran Indonesia"
01290|Bahwa sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 81 bahwa "Orang
01291|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  PMI  sebagaimana
01292|dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama
01293|10
01294|tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
01295|rupiah).
01296| Bahwa  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  Perusahaan
01297|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3Ml)  terkait  dengan
01298|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia mulai dari awal
01299|sampai dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut bekerja di
01300|Luar  Negeri,  Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
01301|Ketenagakerjaan RI No. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan
01302|Pekerja Migran Indonesia pada Bab Il terkait Penempatan PMI oleh
01303|P3Ml yang telah dijelaskan pada pasal 3 s.d pasal 27, dimana pada
01304|pasal  6  menjelasakan  bahwa  "pelaksanaan  penempatan  PMI
01305|dilaksanakan melalui tahapan:
01306|a. Sebelum bekerja:
01307|Tahapan  sebelum  bekerja  dilakukan  melalui:  pemberian  informasi,
01308|pendaftaran,  seleksi,  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,
01309|penandatanganan  perjanjian  penempatan  pendaftaran  kepesertaan
01310|jaminan  Sosial,  pengurusan  Visa  Kerja,  OPP,  penandatanganan
01311|Perjanjian kerja dan Pemberangkatan (pasal 7).
01312|b. Selama bekerja:
01313|Tahapan selama bekerja dimulai sejak PMI tiba di negara tujuan
01314|penempatan (pasal 24 ayat 1).
01315|c. Setelah bekerja:
01316|Tahapan  setelah  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  debarkasi
01317|Indonesia (pasal 27 ayat 1).
01318| Bahwa untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia persyaratannya adalah
01319|sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 5 bahwa "Setiap PMI
01320|yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
01321|a. Berusia minimal 18 tahun.
01322|b. Memiliki kompetensi.
01323|689/Pid. Sus/2025/PN 
01324|Hal. 34 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01325|
01326|c. Sehat jasmani dan rohani.
01327|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.
01328|e. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.
01329|Selanjutnya, Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 13 bahwa
01330|untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran
01331|Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
01332|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01333|melampirkan foto copy buku nikah;
01334|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
01335|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01336|- Sertifikat kompetensi kerja;
01337|Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01338|psikologi;
01339|Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01340|- Visa kerja;
01341|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01342|- Perjanjian Kerja.
01343|- Berdasarkan  Standar  Perjanjian  Penempatan  dalam  Permenaker
01344|No 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran
01345|Indonesia, yaitu di Pasal 3 menyebutkan PIHAK KESATU (P3Ml)
01346|membantu  dan  memfasilitasi  pengurusan  dokumen  PIHAK
01347|KEDUA (CPMI) berupa Perjanjian Kerja, Paspor, dan Visa Kerja,
01348|Tiket Pesawat, dan Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial bagi PMI,
01349|kecuali dokumen awal yang diurus di Daerah asal masing-masing
01350|oleh PIHAK KEDUA, sehingga pihak lain yang dapat membantu
01351|pengurusan adalah P3Ml.
01352|- Bahwa  sesuai  Kepmenaker  No  260  Tahun  2015  tentang
01353|Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan  TKl  pada  pengguna
01354|perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah, larangan
01355|berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara yang dilarang
01356|yaitu  terdiri  dari  19  negara  diantaranya  Arab  Saudi,  Aljazair,
01357|Bahrain,  Irak,  Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,  Mauritania,
01358|Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisa, Uni Emirat
01359|Arab, Yaman dan Jordania.
01360|Bahwa  terkait  perbuatan  terdakwa  MUHAMMAD  AMIN  dapat
01361|disimpulkan:
01362|a. Terdakwa MUHAMMAD AMIN adalah termasuk orang yang tidak
01363|mempunyai hak untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia.
01364|Hal. 35 dari 57 hal. Putusan amor Sda
01365|
01366|Sesuai  dengan  pasal  49  Ul-J  RI  No  18  Tahun  2017  Tentang
01367|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  diberi
01368|kewenangan  Oleh  Pemerintah  sebagai  pelaksana  untuk  bisa
01369|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Luar  Negeri  untuk
01370|bekerja yaitu:
01371|a) Badan.
01372|b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3Ml).
01373|c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01374|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
01375|b. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AMIN tersebut termasuk dalam
01376|pemberangkatan secara perorangan.
01377|Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  MUHAMMAD
01378|AMIN adalah melanggar Ul-J RI No. 18 Tahun 2017
01379|
01380|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01381|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01382|Bahwa terdakwa telah menampung 30 orang perempuan untuk ke Arab
01383|Saudi, sebagai TKl AR.
01384|Bahwa  awal  mula  terdakwa  menampung  TKI  sebanyak  30  orang  adalah
01385|berawal dari perkenalan terdakwa dengan seorang yang bernama HAIDAR
01386|UMAR  pada  tahun  2016  di  Jakarta,  terdakwa  dikenalkan  Oleh  teman
01387|terdakwa  yang  bernama  AHMAD  yang  mana  teman  terdakwa  tersebut
01388|profesinya sama dengan HAIDAR yaitu mempunyai travel UMROH dan
01389|HAJI. Sekira tahun 2020 setelah terdakwa pulang dari DUBAI, terdakwa
01390|berinisiatif  untuk  membuka  restoran  di  Jakarta  Timur  karana  terdakwa
01391|kekurangan dana akhirnya terdakwa menghubungi HAIDAR UMAR untuk
01392|terdakwa ajak kerjasama mendirikan Restoran
01393|Arab dengan nama "DAMAS" dan restoran tersebut berada di JI. Condet
01394|Raya No. 6 Balekambang Kramatjati Rt. 3 Rw. 16 Cililitan Jakarta Timur
01395|tidak lama kemudian restoran terdakwa sepi pengunjung. Selanjutnya pada
01396|bulan Mei 2024 terdakwa pulang ke Jawa Timur yaitu tinggal di Rumdis T
01397|NI AL Pulungan Sadati JI. Sasila No. 22 Sedati Sidoarjo, dan Rumdin
01398|tersebut punyaan paman terdakwa (sdr. SUNARDI) kemudian pada saat
01399|terdakwa  tinggal  di  Sedati  Sidoarjo  tersebut  sdr.  HAIDAR  telepon
01400|terdakwa dan menyampaikan bahwa tempat terdakwa akan dijadikan transit
01401|TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi.
01402| Bahwa  sekira  bulan  Juni  2024  rumah  tersebut  terdakwa  jadikan
01403|penampungan  calon TKW ke Arab Saudi sebanyak  9 orang  yang
01404|akan diberangkatkan ke Arab Saudi, dua minggu kemudian 9 orang
01405|tersebut
01406|689/Pid.Sus/2025/PN 
01407|Hal. 36 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01408|
01409|berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Juanda, lalu pada awal bulan Juli
01410|2024  datang  lagi  14  orang  dan  14  orang  tersebut  terdakwa  tampung
01411|dirumah  dinas  tersebut,  dua  minggu  kemudian  14  orang  tersebut
01412|diberangkatkan  ke  Arab  Saudi  melalui  Bandara  Juanda  tidak  lama
01413|kemudian datang lagi calon TKW sebanyak 30 orang namun datangnya
01414|bertahap dikarenakan orang Arab Saudi banyak yang berlibur sehingga ada
01415|keterlambatan pemberangkatan ke Arab Saudi dan saat calon TKW tersebut
01416|ditampung dirumah Dinas tersebut terdakwa juga tinggal di rumah dinas
01417|tersebut jadi terdakwa mengurus TKW-TKW tersebut (kebutuhan makan).
01418|Bahwa peran orang-orang yang ikut serta dalam pemberangkatan TKW ke
01419|Arab Saudi tersebut yaitu:
01420| Sdr.  HAIDAR  UMAR,  umur  45  tahun,  pekerjaan  Wiraswasta,
01421|alamat Jl. Teratai No. 5 Condet Jakarta Timur adapun perannya
01422|sebagai orang yang berkomunikasi dengan IDA selaku sponsor
01423|(rekruitmen),  pembuatan  VISA,  PASPOR,  pemesanan  TIKET
01424|(Surabaya - Arab Saudi), komunikasi dengan PT. ARCO (berada
01425|di  Arab  Saudi),  administrasi  (uang  makan  calon  TKW),
01426|melakukan  koordinasi  dengan  Bandara  Juanda,  melakukan
01427|komunikasi dengan pihak kedutaan Arab Saudi dan lain-lain yang
01428|ada  kaitannya  dengan  pemberangkatan  calon  TKW  ke  Arab
01429|Saudi.
01430| Sdri.  IDA,  alamat  Lombok  yang  berperan  sebagai  sponsor
01431|(rekruitmen atau penyalur).
01432|Sdri.  SORAYA,  alamat  Bogor  berperan  sebagai  melengkapi
01433|administrasi  pemberangkatan  calon  TKW  ke  Arab  Saudi  atau
01434|Sekretrais Sdr. HAIDAR UMAR.
01435|Terdakwa sendiri (MUHAMMAD AMIN), berperan sebagai orang yang
01436|menampung,  jaga  calon  TKW,  memberikan  makan  calon  TKW  dan
01437|mengantarkan  calon  TKW ke  BG  Junction  untuk  melakukan  sidik  jari
01438|sebagai syarat pembuatan VISA.
01439| Sdr.  SANTOSO,  alamat  tidak  tahu,  berperan  sebagai  sopir
01440|mengantarkan calon TKW yang akan berangkat ke Arab Saudi
01441|melalui Bandara Juanda.
01442|Sdr. ANTON, alamat Jakarta, berperan sebagai orang merekrut calon
01443|T KW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi.
01444|Bahwa terdakwa sebagai penampung TKW gaji terdakwa sebulannya
01445|sebesar Rp10.000.000,00 dan yang menggaji terdakwa adalah sdr.
01446|HAIDAR  UMAR  dengan  cara  transfer  ke  rekening  terdakwa  (Bank
01447|BCA).
01448|Hal. 37 dari 57 hal. Putusan amor Sda
01449|
01450|Bahwa  syarat-syarat  untuk  calon  TKW  berangkat  ke  luar  negeri
01451|khususnya  ke  Arab  Saudi setahu  terdakwa  syarat-syaratnya  adalah
01452|KTP, KK, Surat ijin suami atau ibu, Paspor dan Visa.
01453|Bahwa yang membantu menguruskan PASPOR dan VISA calon TKW
01454|adalah  Sdr.  HAIDAR  UMAR,  namun  untuk  yang  membantu
01455|melakukan  sidik  jari  pembuatan  VISA di  BG  Junction  Surabaya
01456|adalah  terdakwa  sendiri,  namun  terdakwa  hanya  sebatas
01457|mengantarkan  saja  dan  setelah  di  lakukan  sidik  jari,  data  berupa
01458|PASPOR  dan  kertas  sidik  jari  terdakwa  kirim  ke  Jakarta  yang
01459|ditujukan kepada Sdr. HAIDAR UMAR.
01460|Bahwa VISA yang digunakan calon TKW untuk berangkat ke Arab
01461|Saudi adalah VISA SYARIKAH dan VISA SYARIKAH adalah VISA
01462|yang digunakan untuk pekerja luar negeri khususnya Arab Saudi.
01463|Bahwa setelah calon T KW tersebut diberangkatkan ke Arab Saudi,
01464|yang menampung adalah PT. SYARIKAH ARCO (perusahaan Arab
01465|Saudi). Jika sudah ada majikan yang membutuhkan ART maka akan
01466|langsung diserahkan ke majikan, namun bilamana belum ada majikan
01467|maka TKW tersebut akan ditampung di PT. SYARIKAH ARCO dan