01459|bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan
01460|Keadilan Restoratif;
01461|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01462|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01463|Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
01464|pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk
01465|bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
01466|kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01467|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01468|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01469|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01470|orangtua Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01471|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01472|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01473|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01474|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01475|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01476|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01477|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01478|pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem
01479|Peradilan Pidana Anak;
01480|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01481|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
01482|sebelum  menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan
01483|penelitian  kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan  sehubungan
01484|dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas
01485|bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari
01486|Pembimbing Kemasyarakatan;
01487|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01488|Penelitian Kemasyarakatan untuk  Sidang Pengadilan Anak  oleh  Pembimbing
01489|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar Anak dijatuhi
01490|Pidana pelayanan Masyarakat;
01491|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim tidak
01492|sependapat dengan Rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan
01493|pertimbangan sebagai berikut:
01494|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01495|
01496|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban,
01497|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Pelayanan Masyarakat
01498|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban ;
01499|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01500|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01501|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01502|remedium).
01503|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01504|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01505|dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
01506|membahayakan masyarakat;
01507|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01508|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01509|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01510|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim
01511|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01512|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01513|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01514|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01515|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01516|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01517|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01518|melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01519|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01520|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01521|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01522|pendidikan Formal;
01523|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01524|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01525|serta bertanggung jawab;
01526|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01527|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01528|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01529|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01530|memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak dan bukan semata-mata
01531|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01532|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01533|
01534|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01535|untuk masa depan anak.
01536|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01537|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01538|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01539|Anak tersebut;
01540|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01541|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01542|perbuatan anak, Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana
01543|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01544|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01545|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01546|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01547|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01548|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01549|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
01550|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan
01551|bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
01552|manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan
01553|hukum yang juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial ( law as a tool of
01554|social engineering ) haruslah memperhatikan terpenuhinya nilai-nilai keadilan,
01555|kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,
01556|korban, maupun masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi
01557|negara  yang  juga  memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial
01558|terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
01559|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01560|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01561|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01562|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01563|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01564|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01565|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01566|masyarakat, dengan membebankan kewajiban pembinaan bagi institusi yang
01567|menangani  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  tidak  dapat
01568|dipungkiri  terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh
01569|sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi tugas bagi institusi pemerintah
01570|agar diperhatikan;
01571|Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01572|
01573|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal  76D Jo Pasal 81 ayat
01574|(1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang
01575|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01576|2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
01577|Tentang  Perlindungan  Anak,  Pidana  Penjara  dan  Pidana  bersifat  kumulatif,
01578|artinya jika seseorang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam
01579|pasal  tersebut  maka  terhadap  seseorang  tersebut  harus  dijatuhi  hukuman
01580|pidana penjara dan pidana denda;
01581|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01582|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01583|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
01584|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01585|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01586|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01587|76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
01588|2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
01589|Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
01590|23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka seharusnya terhadap anak
01591|harus dijatuhi pidana penjara dan denda, akan tetapi oleh karena terhadap anak
01592|tidak dapat dijatuhi pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan
01593|kerja sebagaimana yang diatur oleh pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor 11
01594|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01595|Menimbang,  bahwa  terhadap  Anak  telah  dilakukan  penahanan  yang
01596|sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01597|dijatuhkan;
01598|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01599|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01600|tahanan;
01601|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01602|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01603|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  potong  baju  kaus
01604|lengan  pendek  warna  merah  muda,  1  (satu)  potong  celana  pendek  warna
01605|merah,  1  (satu)  potong  celana  dalam  warna  cokelat,  1  (satu)  potong  kaus
01606|kutang  warna  putih,  berdasarkan  fakta  persidangan  adalah  pakaian  yang
01607|dipakai oleh Anak Korban pada saat Anak memaksa melakukan persetubuhan
01608|dengan Anak Korban, sehingga agar barang bukti tersebut tidak menimbulkan
01609|Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01610|
01611|trauma  bagi Anak Korban, maka  Majelis  Hakim berpendapat bahwa  barang
01612|bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01613|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01614|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01615|meringankan Anak;
01616|Keadaan  yang  memberatkan:
01617|- Anak tidak mengakui perbuatannya;
01618|- Perbuatan Anak mengakibakan Anak Korban mengalami trauma, menjadi
01619|pemalu, serta menjadi Penakut sebagaimana yang termuat dalam Laporan
01620|Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak
01621|Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap.S.Sos tanggal 14 Mei 2025;
01622|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01623|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban,
01624|dan Orangtua Anak Korban;
01625|Keadaan yang meringankan:
01626|- Anak belum pernah dihukum;
01627|- Anak masih bersekolah;
01628|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01629|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01630|
01631|                MENGADILI:
01632|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01633|bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk
01634|melakukan  persetubuhan  dengannya”  sebagaimana  dalam  dakwaan
01635|alternatif pertama;
01636|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak dengan pidana
01637|penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan
01638|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama 4 (empat)
01639|Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dengan
01640|ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01641|Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01642|
01643|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
01644|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01645|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01646|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01647|petikan putusan ini juga kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai
01648|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01649|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01650|- 1 (satu) potong baju kaus lengan pendek warna merah muda;
01651|- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
01652|- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
01653|- 1 (satu) potong kaus kutang warna putih
01654|Dimusnahkan
01655|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01656|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01657|
01658|Kamis
01659|
01660|9 Oktober 2025
01661|
01662|2025
01663|
01664|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 oleh kami,
01665|Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Melati
01666|Pakpahan, S.H., Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., masing-masing sebagai
01667|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01668|Jumat  tanggal  10  Oktober  2025  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para
01669|Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanda Fajelius Hasibuan, S.H., Panitera
01670|Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum
01671|pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan  Anak dengan didampingi Penasihat
01672|Hukum dan Orangtua Anak;
01673|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01674|Diana Melati Pakpahan, S.H.              Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.
01675|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
01676|
01677|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
01678|
01679|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01680|Diana Melati Pakpahan, S.H.              Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.
01681|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
01682|Panitera Pengganti,
01683|Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01684|
01685|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.