01206|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap
01207|rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga tuntutan dari Penuntut
01208|Umum serta permohonan dari Anak Anak I, Anak Anak II, Orangtua Para Anak
01209|dan  Penasihat  Hukum  Para  Anak,  maka  Majelis  Hakim  akan  memberikan
01210|putusan terhadap Anak I dan Anak II dengan tetap memperhatikan kepentingan
01211|yang terbaik bagi Anak I dan Anak II agar menjadi pembelajaran kedepannya,
01212|bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan yang
01213|telah dilakukannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan
01214|pembelajaran baik bagi Para Anak  maupun kepada masyarakat secara umum
01215|bahwa  setiap  kejahatan  yang  dilakukan  tentu  ada  konsekuensi  baik  secara
01216|hukum maupun moral;
01217|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  Pembimbing
01218|Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, tuntutan Penuntut
01219|Umum dan Nota Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya , oleh karena
01220|itu Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan
01221|tuntutan Penuntut Umum dalam hal bentuk pidana yang dijatuhkan yaitu berupa
01222|pidana penjara dan Hakim akan menjatuhkan pidana yang terbaik dan yang
01223|paling adil bagi Para Anak yakni pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus
01224|Anak (LPKA) kelas II Medan;
01225|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 D juncto Pasal 81
01226|Ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang
01227|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01228|2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
01229|perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
01230|Anak, selain pidana penjara juga diakumulasikan dengan pidana denda begitu
01231|juga dalam perkara ini terhadap Para Anak akan tetapi sesuai dengan ketentuan
01232|Pasal 71 ayat (3)   Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2012  Tentang Sistem
01233|Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyatakan  bahwa  terhadap  Anak  apabila
01234|
01235|ancaman pidananya juga termasuk denda maka terhadap Anak akan dijatuhkan
01236|pidana  Pelatihan  Kerja  yang  mana  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan
01237|Pasal  78  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
01238|Peradilan Pidana Anak maka pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga
01239|yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;
01240|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
01241|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan
01242|bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
01243|manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan
01244|hukum yang juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial ( law as a tool of
01245|social engineering ) haruslah memperhatikan terpenuhinya nilai-nilai keadilan,
01246|kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,
01247|korban, maupun masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi
01248|negara  yang  juga  memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial
01249|terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
01250|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01251|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01252|masyarakat  dan  pemerintah,  Majelis  Hakim  berpendapat  Para  Anak  karena
01253|telah terbukti melakukan perbuatan pidana, maka akan dikenakan sanksi pidana
01254|dengan pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi
01255|tumbuh  kembangnya  namun  tetap  dibawah  pengendalian  dan  pengawasan
01256|agar dapat memperbaiki diri dan kembali menjalankan perannya secara positif
01257|di masyarakat, dengan membebankan kewajiban pembinaan bagi institusi yang
01258|menangani  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  tidak  dapat
01259|dipungkiri  terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh
01260|sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi tugas bagi institusi pemerintah
01261|agar diperhatikan;
01262|Menimbang, bahwa terhadap Para Anak telah dilakukan penangkapan
01263|dan  penahanan,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut
01264|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01265|Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Anak telah dilakukan
01266|penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap Para Anak haruslah
01267|tetap berada dalam tahanan;
01268|Menimbang, barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
01269|- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi
01270|garis putih;
01271|- 1 (satu) potong celana pendek warna merah kombinasi garis hitam;
01272|
01273|- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
01274|- 1 (satu) potong bra warna cream;
01275|- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
01276|Bahwa  barang  bukti  tersebut  disita  dari  Anak  Korban,  namun  karena  Anak
01277|Korban  tidak  mau  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepadanya  dan  juga
01278|dikhawatirkan akan  menimbulkan  trauma  bagi Anak Korban, maka  terhadap
01279|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01280|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para  Anak
01281|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01282|yang meringankan Para Anak;
01283|Keadaan  yang  memberatkan:
01284|- Perbuatan Para Anak sudah merusak masa depan Anak Korban;
01285|- Belum ada perdamaian antara Para Anak dengan Anak Korban; 
01286|Keadaan yang meringankan:
01287|- Para Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
01288|- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
01289|akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
01290|- Para Anak belum pernah dijatuhi pidana;   
01291|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Anak  dijatuhi  pidana  maka
01292|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01293|Memperhatikan,  Pasal  76  D  juncto  Pasal  81  Ayat  (1)  dan  ayat  (2)
01294|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01295|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01296|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01297|Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01298|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01299|2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak dan Undang-Undang Nomor 8
01300|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
01301|lain yang bersangkutan; 
01302|
01303|MENGADILI:
01304|1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan
01305|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan
01306|ancaman kekerasan dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan
01307|dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 
01308|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan
01309|pidana  penjara  masing-masing  selama  3  (tiga)  tahun  di  Lembaga
01310|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama
01311|
01312|6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan
01313|dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01314|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01315|Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01316|4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
01317|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01318|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Sibolga
01319|untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01320|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01321|- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi
01322|garis putih;
01323|- 1  (satu)  potong  celana  pendek  warna  merah  kombinasi  garis
01324|hitam;
01325|- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
01326|- 1 (satu) potong bra warna cream;
01327|- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
01328|Dirampas untuk dimusnahkan;
01329|7. Membebankan  kepada  Para  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara
01330|masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
01331|
01332|Rabu
01333|
01334|19
01335|
01336|2025
01337|
01338|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01339|Pengadilan  Negeri  Pengadilan  Negeri  Tarutung,  pada  hari  Rabu,  tanggal  19
01340|November 2025 oleh kami, Jesy Itasari Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua,
01341|Muhotim, S.H. dan Rinta Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
01342|yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21
01343|November  2025  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota
01344|tersebut,  dibantu  oleh  Punia  Hutabarat,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada
01345|Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
01346|Negeri Tapanuli Utara dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan
01347|
01348|Punia Hutabarat, S.H.
01349|
01350|Hakim-hakim, Hakim Ketua,
01351|Muhotim, S.H                                              Jesy Itasari Banjarnahor, S.H.
01352|Rinta Nababan, S.H.
01353|Panitera Pengganti,
01354|Punia Hutabarat, S.H.