00824|ringan berupa kemerahan/lebam keunguan dengan abrasi kecil dib awah
00825|kelopak mata kanan. Cedera bersifat ringan, tidak ditemukan pendarahan
00826|aktif namun luka terbuka yang serius, serta tidak membahayakan jiwa.
00827|Korban telah mendapatkan perawatan luka dan dipulangkan dengan anjuran
00828|control bila keluhan masih dirasakan.
00829|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim
00830|berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;
00831|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat
00832|(1) Jo Pasal 76C Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahu n 2014
00833|Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
00834|
00835|Perlindungan Anak Jo Pasal 20 huruf c Undang -Undang Republik Indonesia
00836|Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, telah
00837|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan  terbukti secara sah dan
00838|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00839|dakwaan alternatif PERTAMA penuntut umum;
00840|Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaaanya Advokat para anak
00841|memohon kepada Majelis Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili p erkara
00842|ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :
00843|1. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap para anak;
00844|2. Menyatakan Anak I, ANAK II dan Anak III dikembalikan kepada orangtuanya
00845|masing-masing untuk dilakukan pembinaan;
00846|3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
00847|Atau :
00848|Apabila Yang Mulia Majelis Hakim  Anak yang memeriksa dan mengadili
00849|perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang
00850|seadil-adilnya (ex aequo et bono).
00851|
00852| Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan
00853|khususnya dalam perkara yang melibatkan anak baik sebag ai pelaku maupun
00854|sebagai korban, Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu
00855|adanya keseimbangan antara syarat -syarat yang ditentukan oleh sebuah
00856|undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan pihak yang tersangkut
00857|atau berkaitan dengan perkar a yang diantaranya, kepentingan masyarakat,
00858|kepentingan Para Anak, dan kepentingan korban;
00859| Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk
00860|menjamin dan melindungi hak Anak. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi
00861|kepentingan pihak korban atau  kepentingan masyarakat saja tetapi juga
00862|merupakan kepentingan Para Anak. Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah
00863|untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang
00864|baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban
00865|Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi sudah seharusnya diperhitungkan
00866|pula pada saat penjatuhan pidana oleh Hakim;
00867| Menimbang, bahwa asas kepentingan t erbaik bagi anak merupakan
00868|salah satu prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang diakomodasi
00869|dalam UU 23/2002. Penjelasan Pasal 2 UU 23/2002 menjelaskan kepentingan
00870|terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang
00871|dilakukan o leh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif
00872|
00873|maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
00874|Untuk itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting sebagai
00875|pedoman hakim dalam memutus perkara anak
00876|Menimbang, bahwa. Salah satu prinsip dalam perlindungan anak selain
00877|prinsip non-diskriminasi, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak,
00878|serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, adalah prinsip kepentingan
00879|yang terbaik bagi anak [vide Pasa l 2 UU 23/2002]. Prinsip ini menjelaskan
00880|bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik
00881|bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian,
00882|kepentingan terbaik bagi anak dapat dimaknai sebagai prinsip yang mendasari
00883|dilakukannya perlindungan anak, sehingga perlindungan anak tersebut haruslah
00884|dilaksanakan demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini,
00885|tolok ukur terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka anak harus
00886|mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, me meroleh pendidikan yang
00887|layak guna pengembangan diri, melaksanakan ibadah menurut agamanya,
00888|memeroleh pelayanan kesehatan, dapat berinteraksi sosial, dan mendapat
00889|perlakuan secara manusiawi, serta mendapatkan pemenuhan kebutuhan asih,
00890|asah, dan asuh.
00891|Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan hakim  dalam menjatuhkan
00892|putusan dalam perkara anak  adalah pidana tersebut diancam dengan pidana
00893|penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana
00894|serta mempertimbangkan hasil pene litian pembimbi ng kemasyarakatan
00895|(BAPAS), pertimbangan lainnya terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri
00896|apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat
00897|atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa
00898|atau mo dus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si
00899|pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau
00900|mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana
00901|tersebut.dan yang paling utama dasar pertimbang an Hakim dalam menjatuhkan
00902|putusan perkara anak  adalah demi kepentingan anak itu sendiri. Prinsip
00903|kepentingan terbaik bagi anak ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA “Dalam
00904|semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga -lembaga
00905|kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga
00906|pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak
00907|harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua
00908|penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimban gan-pertimbangan dalam
00909|pengembalian keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran
00910|
00911|orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang
00912|menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran
00913|kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan
00914|menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan
00915|anak. Hak anak harus dilindungi, karena anak sebagai sebuah pribadi yang
00916|sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak
00917|berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan
00918|sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku
00919|seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang
00920|tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam
00921|perkembanganya. Apabila pidana dijatuhkan terhadap anak tersebut tidak
00922|semata-mata untuk menghukum, akan tetapi harus dilihat juga jenis tindak
00923|pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong berat atau t idak dan
00924|diancam dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana;
00925|Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan Putusan hakim
00926|mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing
00927|kemasyarakatan serta demi kepentingan anak itu sendiri.
00928|Menimbang, bahwa rekomendasi dari hasil sid ang Tim Pengamat
00929|Pemasyarakatan Bapas kelas II Bandung merekomendasikan agar perkara
00930|Para anak di selesaikan melalui upaya DIVERSI dengan atau tanpa ganti
00931|kerugian dan pembinaan klien di kembalikan kepada orang tuanya;
00932|Menimbang, bahwa sejak proses perkara ini para ANAK I, ANAK II dan
00933|Anak III, sudah dititipkan di LPKS Bahtera;
00934|Menimbang, bahwa Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga
00935|memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis, seperti hak anak untuk tumbuh
00936|dan berkembang dalam lingkungan keluarga, potensi pembinaan di luar
00937|lembaga pemasyarakatan, serta rekomendasi Pem bimbing Kemasyarakatan
00938|yang menilai anak masih dapat dibina dengan baik di bawah pengawasan orang
00939|tua. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 huruf b UU SPPA yang memberikan opsi
00940|kepada hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua sebagai bentuk
00941|sanksi non-penjara.
00942|Menimbang, bahwa Aspek filosofis berkaitan dengan nilai -nilai keadilan,
00943|kemanusiaan, dan tujuan hukum pidana anak. Filosofi peradilan anak
00944|menempatkan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap
00945|perkembangan dan harus mendapatkan perlakuan khusu s agar tidak
00946|mengalami kerugian jangka panjang akibat proses hukum. Putusan
00947|pengembalian anak kepada orang tua mencerminkan filosofi bahwa hukuman
00948|
00949|pidana bukanlah satu -satunya solusi, melainkan pembinaan dan pemulihan
00950|dalam lingkungan keluarga lebih utama.  Hal ini sejalan dengan tujuan hukum
00951|pidana anak yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengupayakan
00952|rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang
00953|secara optimal.
00954|Menimbang, bahwa sejak perkara ini dalam proses hukum,  Para Anak
00955|sudah dititipkan di LPKS Bahtera  sehingga para anak sudah menerima
00956|pembinaan di LPKS Bahtera selama proses perkara ini berjalan;
00957|Menimbang, bahwa Aspek sosiologis menyoroti kondisi sosial, psikologis,
00958|dan lingkungan keluarga anak sebagai faktor penting da lam pertimbangan
00959|hakim. Hakim harus menilai apakah lingkungan keluarga mampu memberikan
00960|pembinaan dan pengawasan yang memadai sehingga anak dapat diperbaiki
00961|tanpa harus menjalani pidana penjara.
00962|Menimbang, bahwa  Setelah Hakim mempertimbangkan secara
00963|mendalam mengkaji pertimbangan multidimensi baik dari aspek yuridis, filosofis,
00964|maupun sosiologis, hakim akhirnya memutuskan untuk mengembalikan para
00965|anak kepada orang tua masing -masing, Putusan ini  didasarkan pada
00966|pertimbangan bahwa pembinaan anak lebih efektif dilakukan dalam lingkungan
00967|keluarga, serta untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan
00968|psikologis dan sosial anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa para anak
00969|masih berpotensi untu k dibina dan belum pernah melakukan tindak pidana
00970|sebelumnya;
00971|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek maka
00972|Hakim berkeyakinan akan lebih efektif dan mendidik apabila para anak
00973|dipulangkan kepada orang tua atau wali demi untuk mendapat bimbing an,
00974|pembinaan dan pendidikan yang lebih layak tentunya dengan pengawasan yang
00975|lebih ketat dari orang tua tersebut agar anaknya tidak mengulangi tindak pidana;
00976|Menimbang, bahwa hal ini dengan melihat pula akan:
00977|1. dari usia para anak.
00978|2. Kesepakatan kedua belah pihak sudah saling memaafkan di depan
00979|persidangan meskipun anak korban tetap meminta agar proses
00980|hukum tetap berlanjut;
00981|3. Berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).
00982|4. Sifat dari tindak pidana itu sendiri tergolong berat atau tidak.
00983|5. Cara para anak tersebut melakukan kejahatan termasuk dalam
00984|kenakalan atau modus.
00985|
00986|6. Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman dibawah 7 (tujuh)
00987|tahun.
00988|7. Sudah berapa kali para anak tersebut melakukan tindak pidana
00989|termasuk pengulangan tindak pidana atau tidak.
00990|8. Dilihat dari latar belakang keluarga anak itu sendiri.
00991|9. Demi kepentingan anak itu sendiri.
00992|
00993|Menimbang, bahwa Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00994|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi acuan utama.
00995|Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus
00996|mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik ba gi anak
00997|(best interest of the child). Selain itu, Pasal 71 huruf b UU SPPA memberikan
00998|kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pengembalian anak
00999|kepada orang tua sebagai bentuk pembinaan non -pidana agar putusan tidak
01000|hanya bersifat represif, tetap i juga mengedepankan aspek perlindungan dan
01001|rehabilitasi serta mengkolaborasikan pula  pertimbangan kemanusiaan dan
01002|sosial.
01003|Menimbang, bahwa hakim memperhatikan hasil penelitian
01004|kemasyarakatan (Litmas) yang menunjukkan bahwa  para anak masih memiliki
01005|potensi untuk dibina di bawah pengawasan orang tua.  Aspek ini juga mencakup
01006|pertimbangan dampak sosial dari pemidanaan terhadap anak, seperti stigma
01007|sosial dan gangguan psikologis yang dapat menghambat perkembangan anak.
01008|Menimbang, bahwa Teori keadilan restoratif  juga menjadi landasan
01009|penting dalam putusan ini. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem
01010|peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung
01011|jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak
01012|pidana. Dala m konteks anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan
01013|restorative di implementasikan melalui berbagai alternatif penyelesaian perkara,
01014|seperti diversi dan pengembalian anak kepada orang tua. UU SPPA secara
01015|eksplisit mengatur keadilan restoratif sebagai pri nsip utama, sebagaimana
01016|tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 71 huruf b, yang memberikan hakim
01017|kewenangan untuk memutuskan pengembalian anak kepada orang tua sebagai
01018|salah satu bentuk sanksi non-penjara.
01019|Menimbang, bahwa hakim juga menilai bahwa para anak dapat dimintai
01020|pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini karena selama proses
01021|persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana
01022|(strafuitsluitingsgronden), baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
01023|
01024|Secara khusus, hakim mempertimbangkan bahwa para anak tidak berada
01025|dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit
01026|jiwa (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud
01027|dalam Pasal 44 KUHP. Pemeriksaan terhadap k ondisi kejiwaan anak
01028|menunjukkan bahwa keduanya dalam keadaan sehat dan mampu memahami
01029|perbuatan yang dilakukan. selain itu, hakim juga melihat bahwa para anak tidak
01030|berada dalam keadaan terpaksa (overmacht) sebagaimana diatur dalam Pasal
01031|48 KUHP, baik kare na pengaruh daya paksa dari orang lain maupun keadaan
01032|tertentu yang bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan.
01033|Selama proses persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya
01034|tekanan, ancaman, atau paksaan yang menyebabkan para anak melakukan
01035|tindak pidana tersebut. Dengan demikian, faktor -faktor yang dapat
01036|menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana tidak terbukti
01037|dalam perkara ini. tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat
01038|membebaskan para anak dari pert anggungjawaban pidana. Oleh karena itu,
01039|para anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan
01040|tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam
01041|menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan
01042|anak dan k epentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang -
01043|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
01044|Menimbang, bahwa dalam pembaruan KUHP dan KUHAP yang secara
01045|otomatis tidak sekadar menghadirkan perubahan norma, tetapi juga mengg eser
01046|orientasi pemidanaan dari semata -mata penghukuman menuju reintegrasi
01047|sosial. “Tujuan pemidanaan kini tidak lagi hanya sebagai sarana pembalasan
01048|(retributive), melainkan berorientasi pada reintegrasi sosial. Hukum harus
01049|mampu memulihkan dan mengembalikan terpidana agar dapat diterima kembali
01050|dan memberikan manfaat bagi masyarakat,”
01051|Menimbang, bahwa s elain itu, hakim juga memperhatikan keadaan -
01052|keadaan yang meringankan bagi para anak, seperti usia yang masih sangat
01053|muda, belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, adanya penyesalan dan
01054|permohonan maaf dari anak, serta dukungan dan komitmen orang tua untuk
01055|melakukan pembinaan di lingkungan keluarga. Dengan memperhatikan seluruh
01056|aspek tersebut, hakim menilai bahwa pengembalian anak kepada orang tua
01057|merupakan tindakan yang paling tepat dan proporsional, karena tetap
01058|memenuhi rasa keadilan di masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi
01059|anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di bawah pengawasan
01060|keluarga.
01061|
01062|Menimbang, bahwa Dasar hukum penjatuhan t indakan pengembalian
01063|kepada orang tua/wali dalam perkara anak diatur secara khusus dalam Pasal
01064|71 huruf a  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01065|Pidana Anak (SPPA) dan Pasal 113 ayat (1) huruf a KUHP.
01066|Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, penjatuhan tindakan
01067|(bukan pidana penjara) ini didasarkan pada pertimbangan berikut:
01068|- Hakim dapat mengenakan sanksi tindakan sebagai pengganti
01069|pidana pokok (bagi Anak yang berkonflik dengan hukum) apabila
01070|terbukti melakukan tindak pidana.
01071|- Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan pembinaan,
01072|pengawasan, dan pendidikan anak kembali kepada orang tua atau
01073|wali.
01074|- Ketentuan teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam
01075|Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022  tentang
01076|Pelaksanaan Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di
01077|mana pelaksanaannya akan diawasi dan dibimbing oleh
01078|Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).
01079|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01080|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01081|- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih;
01082|- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru
01083|Adalah baju yang di pakai korban anak maka untuk menghindari trauma dengan
01084|mengingat akan kejadian tersebut Hakim menetapkan agar barang bukti
01085|tersebut di rampas untuk di musnahkan;
01086|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Para
01087|Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
01088|dan yang meringankan Para Anak;
01089|Keadaan yang memberatkan:
01090|- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit;
01091|Keadaan yang meringankan:
01092|- Di Persidangan Para anak telah memohon maaf kepada anak korban dan
01093|orang tua anak korban,  atas permintaan maaf para anak tersebut,anak
01094|korban dan orang tuanya me maafkan perbuatan para anak korban akan
01095|tetapi meminta agar proses hukum tetap berlanjut;
01096|- Para Anak belum pernah dihukum;
01097|- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
01098|
01099|- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
01100|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka
01101|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01102|Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang -Undang
01103|Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -
01104|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 20 huruf c
01105|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Te ntang Kitab
01106|Undang-Undang Hukum Pidana , Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pasal 70
01107|ayat 1 huruf a dan Pasal 82 ayat (1) Undang -Undang No 11 Tahun 2012,
01108|Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 serta peraturan perundang -
01109|undangan lain yang bersangkutan;
01110|
01111|MENGADILI:
01112|1. Menyatakan ANAK I, ANAK II dan Anak III telah terbukti secara sah dan
01113|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama -sama
01114|dengan sengaja  melakukan Kekerasan terhadap Anak ” sebagaimana
01115|diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang -
01116|Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
01117|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo
01118|Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
01119|Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan
01120|pertama Jaksa Penuntut Umum;
01121|2. Menjatuhkan Tindakan kepada ANAK I , ANAK II  dan Anak III  berupa
01122|Pengembalian Kepada Orang Tua masing-masing;
01123|3. Memerintahkan agar anak diserahkan Kembali kepada oran g tuanya
01124|masing-masing setelah putusan ini diucapkan;
01125|4. Memerintahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk
01126|memberikan pendampingan dan pembimbingan terhadap ANAK I, ANAK II
01127|dan Anak III untuk jangka waktu 3 bulan terhitung sejak anak di kembalikan
01128|kepada orang tuanya masing-masing;
01129|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01130|- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih;
01131|- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
01132|Dirampas untuk di musnahkan;
01133|6. Membebankan biaya perkara kepada orang tua para anak masing -masing
01134|sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).
01135|
01136|Rabu
01137|
01138|20 Mei 2026
01139|
01140|2026
01141|
01142|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, oleh Vici
01143|Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
01144|Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01145|
01146|Iman Supriatman, S.Mn., S.H.
01147|
01148|Panitera Pengganti, Hakim,
01149|
01150| Ttd.       Ttd.
01151|