00947|enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dari restitusi
00948|yang diajukan oleh pemohon sebesar Rp76.057.741,- ( tujuh puluh enam
00949|juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan
00950|dasar  pertimbangan  bukti  dokumen  yang  dilampirkan  oleh  Korban
00951|Nurhalimah
00952|- Bahwa  dari  hasil  perhitungan  restitusi  tersebut  setelah
00953|dijumlahkan dari kerugian yang dialami Korban Nurhalimah didapatkan
00954|hasil dengan jumlah total Rp71.162.547,- (tujuh puluh satu juta seratus
00955|enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang harus
00956|dibayarkan oleh Terdakwa, Saksi Kamarudin, dan Saksi Ahmad Basri
00957|kepada Korban Nurhalimah ;
00958|- Bahwa saksi dan tim penilaian restitusi menyimpulkan besarnya
00959|kerugian  yang  dialami  korban  Nurhalimah  dari  keterangan  atau
00960|pengakuan  pemohon  dan  berdasarkan  surat  pernyataan  tertanggal  3
00961|Juni 2021;
00962|- Bahwa  komponen  Restitusi  yang  diajukan  korban  Nurhalimah
00963|berupa ganti kerugian kehilangan penghasilan berupa sisa uang gaji 200
00964|USD yang diambil oleh agen di Turki dari tanggal 29 November 2018 s/d
00965|
00966|tanggal  14  Januari  2021  dan  penghasilan  selama  18  hari  di
00967|penampungan yang berada di Jakarta, Dubai, dan Turki;
00968|- Bahwa selain itu juga korban Nurhalimah kehilangan penghasilan
00969|berupa biaya transportasi dari Kota Mersin ke Kedutaan Besar Indonesia
00970|di Angkara dengan menggunakan bis.
00971|- Bahwa  Korban  Nurhalimah  kehilangan  penghasilan  selama  18
00972|hari menunggu proses keberangkatan di Jakarta 2 hari, di kantor agen
00973|yang berada di Dubai selama 2 minggu dan dikantor agen yang berada
00974|di Turki 2 hari;
00975|- Bahwa Ahli menghitung ganti kerugian kehilangan kekayaan atau
00976|penghasilan korban Nurhalimah dari besarnya Gaji perbulan di Negara
00977|Turki sebesar 500 USD namun yang diterima oleh korban sebesar 300
00978|USD sisanya diambil oleh agen sebesar 200 USD sebanyak 24 bulan,
00979|200 USD x 24 bulan = 4.800 USD perubahan mata uang USD ke Rupiah
00980|yang diakses pada tanggal 17 Juni 2021; 1 USD = Rp14.257 x 4.800
00981|USD = Rp68.433.600,- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh
00982|tiga ribu enam ratus rupiah)
00983|- Bahwa  Korban  Nurhalimah  mendapatkan  gaji  perbulan  yang
00984|dijanjikan oleh majikan di Turki sebesar 500 USD perubahan mata uang
00985|USD  ke  rupiah  yang  diakses  pada  tanggal  17  Juni  2021;  1  USD  =
00986|Rp14.257  x  500  USD  =  Rp7.128.500,-  (tujuh  juta  serratus  ua  puluh
00987|delapan ribu lima ratus rupiah);
00988|- Bahwa biaya transportasi pemohon dari rumah majikannya yang
00989|terletak  di  Mersin  menuju  kedutaan  Besar  RI  di  Angkara  dengan
00990|menggunakan bis sebesar 300 Lira TRY , perubahan mata uang Lira TRY
00991|ke Rupiah yang diakses pada tanggal 21 Juni 2021; 300 Lira TRY =
00992|Rp495.641,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus empat
00993|puluh satu rupiah);
00994|- Bahwa  berdasarkan  nilai  kerugian  tersebut  jika  ditotalkan
00995|berjumlah  Rp68.433.600  +  Rp7.128.500,-  +  Rp495.641,-   =
00996|Rp76.057.741,- ( tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus
00997|empat puluh satu rupiah);
00998|- Bahwa  ganti  kerugian  terhadap  Korban  Nurhalimah  ini  sangat
00999|penting  sebagai  pemenuhan  hak-hak  korban  dan  memenuhi  rasa
01000|keadilan bagi korban.
01001|Atas  keterangan  Ahli  tersebut,  Terdakwa  tidak  mengetahui  dan  tidak
01002|keberatan.
01003|2. Ahli SUDARMIN, SH , dibawah  sumpah pada pokoknya  menerangkan
01004|sebagai berikut:
01005|
01006|- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260
01007|Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga
01008|Kerja   Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di  Negara-negara
01009|Kawasan Timur Tengah atau dengan kata lain sejak tahun 2015, negara
01010|UEA (Abudhabi) secara menyeluruh negara yang berada di kawasan
01011|Timur  Tengah  tidak  memiliki  MOU  (kerjasama)  dengan  pemerintah
01012|Indonesia terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) In Formal,
01013|sehingga negara UEA (Abudhabi) masuk dalam Jajaran negara yang
01014|terkena Moraturium serta bukan Negara tujuan dari pengiriman Pekerja
01015|Migran  Indonesia  (PMI)  Informal  atau  bukan  negara  Penempatan
01016|Pekerja  Migran  Indonesia,  sedangkan  Negara  Turki  bukan  termasuk
01017|Negara  Moratorium  serta  dalam  hal  tujuan  dari  Pengiriman  Pekerja
01018|Migran  Indonesia (PMI)  Informal  tidak  ada MOU  (kerjasama)  dengan
01019|Negara Turki.
01020|- Bahwa sesuai dengan pasal Pasal 83 Undang-undang Nomor 18
01021|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) telah
01022|mensyaratkan perihal syarat-syarat untuk merekrut dan atau pengiriman
01023|terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada negara tertentu, yaitu;
01024|Pasal  83  UU  No.18  tahun  2017  tentang  PPMI  menyatakan,  bahwa;
01025|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01026|dalam  Pasal  68  yang  dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan
01027|Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama
01028|10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima
01029|belas miliar rupiah)
01030|Pasal  68  UU  No.18  Tahun  2017  tentang  PPMI,  menyatakan  bahwa;
01031|Setiap  Orang  dilarang  melaksanakan  tidak  memenuhi  persyaratan
01032|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
01033|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”.
01034|Pasal 5 UU No.18 Tahun 2017 tentang PPMI menyatakan, bahwa; Setiap
01035|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus
01036|memenuhi persyaratan:
01037|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01038|b) Memiliki Kompetensi;
01039|c) Sehat jasmani dan rohani;
01040|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01041|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01042|- Bahwa  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan  ataupun
01043|pengiriman  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar  negeri
01044|
01045|adalah Perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai
01046|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan memiliki
01047|Surat  Ijin  Pengerahan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri.  apabila  tidak
01048|memiliki  ijin  tersebut,  maka  tidak  dibenarkan  melakukan  perekrutan
01049|terhadan  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI).  Pihak-pihak  yang
01050|dapat melakukan Penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01051|ke Luar Negeri adalah sebagai berikut:
01052|- Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Progran  Goverment  to
01053|Goverment  (GtoG) khusus  Magang  di  Negara  Jepang,  dimana  yang
01054|melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementrian / Pusat BP2MI;
01055|- Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Perusahaan  Penempatan
01056|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  sudah  memiliki  izin  dari
01057|Kementrian Tenaga Kerja terkait Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
01058|Indonesia (SIPP2MI);
01059|- Secara  Mandiri,  yang  dimaksud  disini  adalah  calon  Pekerja
01060|Migran Indonesia (PMI) dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna
01061|yang ada di Luar Negeri melalui Kedubes RI dan memiliki perjanjian
01062|kerja  yang  telah  dilegalisir  oleh  Kedubes  RI  pada  Negara  pengguna
01063|Pekerja Migran sektor formal.
01064|- Bahwa untuk dapat memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia,
01065|terlebih dahulu harus ada kontrak kerja antara Perusahaan Penempatan
01066|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan Negara perekrut dan dokumen
01067|yang harus diajukan adalah KTP , Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan
01068|surat persetujuan bagi yang sudah menikah yang diajukan ke Disnaker
01069|setempat untuk dibuatkan rekom pembuatan Paspor di kantor Imigrasi.
01070|- Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh
01071|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sudah
01072|memiliki izin dari Kementrian Tenaga Kerja terkait Surat Izin Perekrutan
01073|Pekerja Migran Indonesia (SIPP2MI) adalah sebagai berikut:
01074|a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
01075|memiliki Job Order (JO) / Damanlater yang berisikan kontrak kerja,
01076|jenis  pekerjaan,  sistem  penggajian,  sistem  pekerjaan,  identitas
01077|pengguna Job Order (JO).  Job Order (JO) yang dikeluarkan oleh
01078|KBRI  negara  Penempatan  yang  dituangkan  dalan  Surat  Ijin
01079|Pengerahan (SIP) yang harus dimiliki oleh Perusahaan Penempatan
01080|Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
01081|
01082|b. Setelah memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) Nasional dari BP2MI,
01083|maka  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01084|untuk merekrut CPMI yang ada diseluruh Indonesia.
01085|c. Surat Ijin Pengerahan tersebut digunakan untuk merekrut Calon
01086|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ada diseluruh Indonesia.
01087|d. Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),
01088|maka  pihak  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01089|(P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga Kerja dan
01090|Transmigrasi Kab/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja Migran
01091|Indonesia (CPMI).
01092|e. Setelah  dilakukan  data-data  sesuai  dengan  kelengkapan
01093|dokumen  yang  dimiliki  calon  PMI  yaitu  KTP,KK,Ijin  Keluarga
01094|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
01095|wawancara proses selanjutnya adalah dibuatkan Berita Acara Serah
01096|Terima kepada P3MI yang berisikan CPMI memenuhi syarat sebagai
01097|Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dikeluarkan Surat Rekomendasi
01098|untuk proses pembuatan paspor dalam hal ini adalah paspor jenis 24
01099|Halaman  (bekerja).
01100|f. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01101|Pemberangkatan CPMI ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)
01102|yang  dimiliki  oleh  P3MI  dan  selanjutnya  dapat  dilakukan  proses
01103|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara penempatan.
01104|- Bahwa  saksi  ahli  menjelaskan  tindakan  perekrutan  dan  atau
01105|pengiriman yang dilakukan oleh Saksi Kamarudin, Saksi Ahmad Basri
01106|Alias Gemat dan Terdakwa Herman Saputra Rafiudin Alias Herman tidak
01107|diperbolehkan dan tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman Pekerja
01108|Migran Indonesia dan pada data kantor Ahli tidak terdaftar perusahaan
01109|yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Negara UEA
01110|(Abudhabi).
01111|- Bahwa  saksi  ahli  menjelaskan  rangkaian  perbuatan  yang
01112|dilakukan oleh Saksi Kamarudin, Saksi Ahmad Basri Alias Gemat dan
01113|Terdakwa Herman Saputra Rafiudin Alias Herman memenuhi unsur pasal
01114|tindak  pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  sebagaimana  dimaksud
01115|dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana
01116|perdagangan orang karena memiliki dampak Eksploitasi yang dalam hal
01117|ini  dimaksud  adalah  korban  dikirim  bekerja  ke  Negara  Turki  secara
01118|Unprosedural  yang  mengalami  dan  mendapatkan  caci  makian  dari
01119|
01120|majikan  dan  sering  dipanggil  dengan  nama  binatang  oleh  anak-anak
01121|majikan.
01122|- Bahwa  sesuai  dengan  data  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
01123|Transmigrasi Prov. NTB terkait Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01124|Indonesia (P3MI) yang memiliki usaha atau ijin, bahwa Saksi Kamarudin,
01125|Saksi Ahmad Basri Alias Gemat dan Terdakwa Herman Saputra Rafiudin
01126|Alias Herman tidak memiliki memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan
01127|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI)  sebagai Perusahaan  Penempatan
01128|Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
01129|Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
01130|
01131|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01132|penyidikan;
01133|
01134|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
01135|Setelah  mendengar  keterangan  Saksi-saksi  dan  Terdakwa  serta
01136|memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
01137|Setelah  mendengar pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
01138|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
01139|1. Menyatakan Terdakwa  Herman Saputra Rafiudin  Alias Herman  terbukti
01140|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu
01141|atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
01142|orang ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01143|dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ” sebagaimana diatur
01144|dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 Jo Pasal 48 UU RI No. 21
01145|tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan  Orang
01146|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
01147|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Saputra Rafiudin  Alias
01148|Herman dengan  pidana penjara selama  4 (empat) tahun  dikurangi selama
01149|terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan  pidana  denda  sebesar
01150|Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan
01151|kurungan;.
01152|3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
01153|4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
01154|- 1 satu) lembar Boarding Pass Flight Citilink Booking Code VYLF3Z,
01155|tanggal 23 November 2018 a.n. Nurhalimah dari LOP to HLP;
01156|- 1 satu) lembar Boarding Economy Class Qatar Airways Booking
01157|
01158|Code 0130, tanggal 02 Januari from Doha to Cengkareng, a.n. Ms.
01159|Nurhalimah;
01160|- 1 (satu) lembar Boarding Pass Flight Batik Air ID 6658 tanggal 14
01161|Januari 2021 a.n. Nurhalimah dari Jakarta Soerkarno-Hatta ke Praya
01162|Lombok;
01163|- 1  (satu)  buah  Surat  Pengganti  Laksana  Paspor  (SPLP)  Nomor  XD
01164|887273 atas nama nurhalimah yang diterbitkan oleh KBRI ankara.
01165|Digunakan dalam perkara terdakwa Kamarudin Alias Komarudin, Dkk.
01166|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  Restitusi  kepada
01167|korban Nurhalimah dengan jumlah sebesar Rp23.720.849,- (dua puluh tiga
01168|juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)
01169|subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
01170|6. Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara
01171|sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
01172|Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum yang
01173|mendampinginya,  yang  diajukan  di  persidangan  secara  lisan,  yang  pada
01174|pokoknya  memohon  agar  Majelis  Hakim  dapat  memberikan  keringanan
01175|hukuman dengan alasan bahwa  Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
01176|dan Terdakwa  menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
01177|lagi;
01178|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang
01179|disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada
01180|tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;
01181|
01182|Menimbang, bahwa di persidangan P enuntut Umum  telah mengajukan
01183|Barang Bukti berupa :
01184|- 1  satu)  lembar  Boarding  Pass  Flight  Citilink  Booking  Code VYLF3Z,
01185|tanggal 23 November 2018 a.n. Nurhalimah dari LOP to HLP;
01186|- 1 satu) lembar  Boarding Economy Class Qatar Airways Booking Code
01187|0130, tanggal 02 Januari from Doha to Cengkareng, a.n. Ms. Nurhalimah;
01188|- 1  (satu)  lembar  Boarding  Pass  Flight  Batik  Air  ID 6658  tanggal  14
01189|Januari  2021  a.n.  Nurhalimah  dari  Jakarta  Soerkarno-Hatta  ke  Praya
01190|Lombok;
01191|- 1  (satu)  buah  Surat  Pengganti  Laksana  Paspor  (SPLP)  Nomor:  XD
01192|887273 atas nama Nurhalimah yang diterbitkan oleh KBRI Ankara;
01193|
01194|Menimbang,  bahwa  berdasarkan alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
01195|diajukan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta h ukum yang terungkap di
01196|persidangan, sebagai berikut :
01197|- Bahwa bermula perkenalan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Basri Alias
01198|Gemat di rumah terdakwa tepatnya di Kelurahan Rambutan, RT 006/RW
01199|002, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sekitar awal tahun 2018 dimana
01200|
01201|Saksi  Ahmad  Basri  alias  Gemat  mengemukakan  niat  untuk
01202|memberangkatkan  Calon  PMI  (Pekerja  Migran  Indonesia)  melalui
01203|Terdakwa,  Selanjutnya  Terdakwa  menyampaikan  kepada  Saksi  Ahmad
01204|Basri alias Gemat jika ada yang akan berniat bekerja di luar negeri dapat
01205|dibantu  oleh  Terdakwa  untuk  diberangkatkan  ke  luar  negeri  sedangkan
01206|terkait  dokumen/persuratan  kelengkapan  Calon  PMI  nantinya  menjadi
01207|tanggung jawab Saksi Ahmad Basri alias Gemat;
01208|- Bahwa  Terdakwa  tidak  ada  memiliki  perizinan  P3MI  (Perusahaan
01209|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
01210|- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Mr. Walid untuk mengirimkan PMI
01211|dari Indonesia menuju negara Saudi Arabia - Uni Emirat Arab.
01212|- Bahwa untuk satu orang PMI yang dikirimkan, Terdakwa mendapatkan
01213|uang dari Mr. Walid yang merupakan agen di Abu Dhabi sebesar 2.600$
01214|atau bila dirupiahkan menjadi sekitar Rp37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta
01215|tujuh ratus ribu rupiah).
01216|- Bahwa  dari  uang  yang  dikirimkan  oleh  Mr.  Walid,  digunakan  oleh
01217|Terdakwa sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikirim dengan
01218|cara  ditransfer  ke  Rekening  Ahmad  Basri,  sebagian  Terdakwa  berikan
01219|kepada tukang anter ke bandara sekitar Rp5.000.000,-, dan sebagian lagi
01220|digunakan untuk pembiayaan lain seperti memberikan makan Calon PMI
01221|yang  Terdakwa  tampung,  sehingga  Terdakwa  masih  mendapatkan
01222|keuntungan sekitar Rp5.000.000,- setiap orang Calon PMI.
01223|- Bahwa pada awal bulan September 2018 Saksi Nurhalimah yang ingin
01224|bekerja  di  luar  negeri  karena  menginginkan  adanya  perubahan
01225|perekonomian menjadi lebih baik mendatangi rumah Saksi Kamarudin alias
01226|Komarudin  yang  diketahui  oleh  Saksi  Nurhalimah  dapat  membantu
01227|mengirimkan Calon PMI untuk bekerja di luar negeri;
01228|- Bahwa awalnya Saksi Komarudin menolak permintaan Saksi Nurhalimah
01229|untuk membantu menjadi Pekerja Migran Indonesia karena sudah punya
01230|suami, namun kemudian Saksi Nurhalimah diberikan izin oleh suami untuk