01808|- Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris (berkas terpisah) dan Terdakwa
01809|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak  diperbolehkan
01810|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi
01811|Wayem Binti (Alm) Taryo bukan melalui Pemerintah dan bukan melalui
01812|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01813|- Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Terdakwa Nurbaety Alias
01814|Beti Binti (Alm) Sukarma tidak mempunyai SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan
01815|Pekerja Migran Indoensia) sehingga tidak diperbolehkan menempatkan
01816|
01817|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai Pekerja Migran Indonesia ke
01818|Irak;
01819|Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01820|Idris  dan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  dapat
01821|dikategorikan  telah  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang
01822|berlaku  sebagaimana  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01823|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01824|Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01825|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01826|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
01827|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
01828|Pasal 4 : 
01829|Setiap orang  yang  membawa warga negara  Indonesia ke  luar  wilayah
01830|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01831|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01832|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01833|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
01834|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
01835|- Bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
01836|Pekerja Migran Indonesia :
01837|Pasal 81 : 
01838|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01839|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01840|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01841|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01842|Pasal 83 : 
01843|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01844|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01845|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01846|(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima
01847|belas miliar rupiah);
01848|Pasal 68 : 
01849|Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi
01850|persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01851|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
01852|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e :
01853|
01854|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01855|memenuhi persyaratan:
01856|- Memiliki Kompetensi;
01857|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01858|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01859|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01860|Pasal 86 : 
01861|Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
01862|paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah),  setiap
01863|Orang yang:
01864|- Membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah  ditanggung
01865|calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01866|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
01867|- Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01868|dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
01869|- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana
01870|dimaksud dalam Pasal 72 huruf c atau
01871|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  negara  tujuan
01872|penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d
01873|Pasal 72 huruf b sampai dan huruf c:
01874|Bahwa setiap Orang dilarang :
01875|- Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01876|dinyatakan tertutup;
01877|- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
01878|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  saat  ini  menjabat  sebagai
01879|Penyuluh Hukum Ahli Muda Biro Hukum Kementerian P2MI/BP2MI; 
01880|- Bahwa saat ini Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., bertugas di Biro Hukum
01881|Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada Jabatan
01882|Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua Pokja
01883|Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum Biro
01884|Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01885|- Bahwa  dalam  ketentuan  Peraturan  Konvensi  Internasional,  Undang-
01886|Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
01887|Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal
01888|Niaga  Migran  dan  Awak  Kapal  Perikanan  Migran,  Peraturan
01889|Badan/Standar  perjanjian  kerja  untuk  waktu  bekerja  adalah  selama  8
01890|(delapan)  jam.  Sehingga  apabila  jam  kerja  yang  melebihi  ketentuan
01891|
01892|standar  selama  8  (delapan)  jam/hari  sudah  termasuk  dalam  kategori
01893|membuat orang tereksploitasi. Dan dalam pengertian tentang eksploitasi
01894|yang  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  sesuai  dengan
01895|ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
01896|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyatakan
01897|bahwa  persetujuan  korban  tidak  menghilangkan  penuntutan  pidana
01898|terhadap pelaku perdagangan orang. Artinya, pelaku tetap dapat dituntut
01899|pidana  meskipun  korban  telah  menyetujui  eksploitasi  yang  dialaminya.
01900|Sehingga  meskipun  sudah  ada  persetujuan  dari  korban,  atau  yang
01901|memberikan izin dari orang tua/ suami korban, tetap dapat masuk kategori
01902|ekploitasi  pada  tujuan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dan
01903|perekrutan hanya dapat dilakukan melalui Lembaga yang berwenang. Dan
01904|jika perorangan atau koorporasi selain 3 (tiga) entitas (BP2MI, P3MI, dan
01905|Perusahan  untuk  Perusahaan)  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran
01906|Indonesia (PMI) sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor
01907|18 Tahun 2017 “Melarang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01908|secara perseorangan”. Jika seseorang melakukan Penempatan Pekerja
01909|Migran Indonesia (PMI) tanpa izin atau tanpa badan hukum yang sah,
01910|maka  akan  dijerat  pidana.  Pidana  yang  dikenakan  adalah  hukuman
01911|penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak
01912|Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah)”;
01913|- Bahwa Perekrutan Pekerja Migran Indonesia secara sah dapat dilakukan
01914|oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan agen
01915|penyalur  yang  memiliki  izin  resmi  dari  pemerintah.  Proses  rekrutmen
01916|melalui  jalur  BP2MI  adalah  jalur  pemerintah,  sedangkan  melalui  agen
01917|penyalur  swasta  juga  sah  jika  agen  tersebut  memiliki  izin  resmi.
01918|Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran
01919|Indonesia  Nomor  2  Tahun  2025  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan
01920|Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Bahwa
01921|perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin SIP2MI;
01922|- Bahwa Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., menerangkan tentang perbedaan
01923|ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2017 dengan
01924|Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  21  Tahun  2017  ada  pada  1.
01925|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibagi rata dari Pemerintah
01926|Daerah/Kota  dan  aspek  perlindungan  pada  saat  Selama,  Sebelum,
01927|Setelah sesuai tahapan. Aspek larangan dan pidana antara lain : Negara
01928|tertutup  (Pasal  68,  Penempatan  tidak  memenuhi  syarat  umur,  Tidak
01929|
01930|Kompeten, serta ketentuan Pasal 13 dan Pasal 88). Pada Undang-Undang
01931|Nomor 21 Tahun 2017 pada Aspek Pemidanaan dan unsur Eskploitasi,
01932|dimana dua ketentuan Undang-Undang tersebut saling beririsan seperti
01933|halnya untuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) adalah unsur
01934|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01935|- Bahwa Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., juga menerangkan terkait Surat
01936|Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun
01937|2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan  Tenaga  Kerja
01938|Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di  Negara-Negara  Kawasan
01939|Timur Tengah dimana salah satunya adalah Negara Irak, sampai saat ini
01940|Surat Keputusan tersebut masih belum dicabut dan berlaku. Ahli Muhamad
01941|Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  secara  historis  mengapa  terdapat
01942|Ketentuan  Penutupan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),
01943|karena sebelumnya sudah ada Moratorium dengan Pemerintah Arab Saudi
01944|pada Tahun 2011 dilakukan perluasan menjadi 19 (sembilan belas) negara
01945|di Timur Tengah dimana di Kawasan Timur Tengah untuk Pekerja Migran
01946|dari  Indonesia  menerapkan  Sistem  Kafil/Kafalah dimana  pekerja  tidak
01947|mempunyai ruang gerak yang bebas dan seolah seperti menjadi hak milik,
01948|tidak  mengakses  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),
01949|menerapkan hukuman mati kepada Pekerja Migra Indonesia (PMI) tanpa
01950|melalui  notifikasi ke  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  komponen
01951|regulasi  belum  mendukung  perlindungan.  Atas  dasar  alasan  ini  maka
01952|terdapat ketentuan pembatasan tersebut;
01953|- Bahwa sebelumnya Ahli Muhamad Iqbal telah memberikan keterangan di
01954|penyidik dan keterangan BAP tersebut benar semua;
01955|Terhadap  keterangan  Ahli  tersebut  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01956|keberatan;
01957|
01958|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01959|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01960|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma dalam keadaan
01961|sehat Jasmani dan Rohani;
01962|- Bahwa  pekerjaan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01963|Mengurus Rumah Tangga/Sponsor Pekerja Migran Indonesia (PMI);
01964|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  kenal  dengan
01965|dengan Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris (berkas terpisah) sama-sama
01966|sebagai sponsor Pekerja Migran Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga
01967|dengannya;
01968|
01969|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) kenal dengan dengan Saksi
01970|Wayem Binti (Alm) Taryo dan tidak ada hubungan keluarga;
01971|- Bahwa  awalnya  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak
01972|kenal namun bisanya kenal dengan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo karena
01973|dikenalkan oleh Saksi Cariyah Alias Sar  Binti (Alm) Idris (berkas terpisah)
01974|selaku sponsor Pekerja Migra Indonesia (PMI);
01975|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  kenal  dengan
01976|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo, awalnya pada bulan Mei tahun 2020  saat itu
01977|Saksi Cariyah Alias Sar  Binti (Alm) Idris  (berkas terpisah)  datang kerumah
01978|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  bersama dengan Saksi
01979|Wayem Binti (Alm) Taryo yang mana tujuannya meminta bantuan Terdakwa
01980|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  untuk bisa memberangkatkan atau
01981|menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai PMI (Pekerja Migran
01982|Indonesia) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
01983|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  telah merekrut dan
01984|memberangkatkan atau menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo untuk
01985|bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
01986|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  merekrut  dan
01987|memberangkatkan  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  untuk  bekerja  sebagai
01988|Pekerja Migran Indonesia yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober
01989|2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Rumah orang tua Terdakwa Nurbaety Alias
01990|Beti Binti (Alm) Sukarma  yang berada di Blok Madrasah RT.002 RW.001
01991|Desa Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
01992|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tiba di tempat tujuan yaitu di Kota Erbil
01993|Negara Kurdistan of Irak pada akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 05.00
01994|waktu setempat;
01995|- Bahwa  Negara yang menjadi tujuan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo untuk
01996|bekerja  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  di  Kota  Erbil  Negara
01997|Kurdistan of Irak dan jenis pekerjaannya adalah Pembantu Rumah Tangga;
01998|- Bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
01999|untuk bekerja sebagai P ekerja Migran Indonesia (P MI) ke Negara Kurdistan
02000|tersebut berupa:
02001|- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
02002|- Kartu Keluarga (KK);
02003|- Surat Pernyataan izin dari Ibunya yaitu Saksi Darsih Binti (Alm) Waslim;
02004|- Bahwa  yang  menerima  persyaratan  dari  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02005|awalnya  yaitu  adalah  Saksi  Cariyah  Alias  Sar Binti  (Alm)  Idris  (berkas
02006|
02007|terpisah) selanjutnya persyaratan tersebut oleh Saksi Cariyah Alias Sar  Binti
02008|(Alm) Idris (berkas terpisah)  serahkan kepada Terdakwa Nurbaety Alias Beti
02009|Binti  (Alm)  Sukarma  kemudian  persyaratan  tersebut  digunakan  untuk
02010|pemberangkatan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ke Negara Kurdistan of Irak;
02011|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  menerima
02012|persyaratan  Pekerja Migran Indonesia ( PMI) atas nama Saksi Wayem Binti
02013|(Alm) Taryo berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat
02014|Pernyataan izin dari Ibunya pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2020,
02015|sekitar pukul  14.00 W IB di rumah  Ibu  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02016|(Alm)  Sukarma  yang  berada  di  Blok  Madrasah  RT.002  RW.001  Desa
02017|Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon; 
02018|- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2020, Terdakwa
02019|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  diberitahukan dan menerima foto
02020|Paspor atas nama Saksi Wayem Binti  (Alm) Taryo  dari  saudara  Herudin
02021|Syah (Alm);
02022|- Bahwa  tahapan/proses  yang  lakukan  terhadap  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)
02023|Taryo untuk menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai Pekerja
02024|Migran Indonesia (PMI)  adalah: 
02025|- Pada bulan Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB  saat itu Saksi Cariyah
02026|Alias Sar  Binti (Alm) Idris (berkas terpisah)  datang kerumah orang tua
02027|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma bersama dengan Saksi
02028|Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  yang  mana  tujuannya  meminta  bantuan
02029|Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  untuk  bisa
02030|memberangkatkan  atau  menempatkan  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02031|sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mana saat itu Saksi Wayem
02032|Binti (Alm) Taryo sempat tolak dikarenakan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02033|belum memiliki Paspor;
02034|- Pada  bulan  Januari  2020  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
02035|Sukarma menerima persyaratan Saksi Wayem Binti  (Alm) Taryo dari Saksi
02036|Cariyah Alias Sar  Binti (Alm) Idris (berkas terpisah)  berupa Kartu Tanda
02037|Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pernyataan izin dari Ibunya
02038|dan Surat Pernyataan tertulis dari Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
02039|- Saksi  Cariyah  Alias  Sar Binti  (Alm)  Idris  (berkas  terpisah) melakukan
02040|pemeriksaan  Kesehatan/Medical  Check up  terhadap Saksi Wayem Binti
02041|(Alm) Taryo dengan hasil Fit;
02042|- Pada bulan Februari 2020 melakukan pembuatan Paspor atas nama Saksi
02043|Wayem Binti (Alm) Taryo di Kantor Imigrasi Karawang yang mana pada
02044|
02045|saat Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo membuat Paspor tersebut diantar oleh
02046|Supir suruhan  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  yang
02047|bernama saudara Herudin Syah (Alm);
02048|- Pada akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Wayem Binti
02049|(Alm) Taryo diberangkatkan ke Bandara Soekarna Hatta dari rumah orang
02050|tua Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang mana saat itu
02051|yang mengantar adalah Supir suruhan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02052|(Alm) Sukarma bernama saudara Herudin Syah (Alm);
02053|- Bahwa kemudian masih pada a khir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 05.00
02054|waktu setempat bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tiba di tempat tujuan
02055|yaitu di Kota Erbil Negara Kurdistan of Irak;
02056|- Bahwa  pada  saat  melakukan  pemeriksan  Kesehatan/Medical  Check  up
02057|terhadap Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo yang mengantarnya adalah Saksi
02058|Cariyah  Alias  Sar Binti  (Alm)  Idris  (berkas  terpisah) dengan  biaya  dari
02059|Terdakwa Nurbaety  Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  dan seingat nya yang
02060|dilakukan pada awal bulan Februari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, di Klinik
02061|yang beralamat di Daerah Jatibarang Indramayu;
02062|- Bahwa  proses  pembuatan  Paspor  untuk  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02063|setahu  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  dilakukan pada
02064|bulan  Februari  2020  di  Kantor  Imigrasi  Karawang,  adapun  yang
02065|mengurusnya untuk pembuatan Paspor tersebut adalah Supir suruhan teman
02066|yang  bernama  saudara  Herudin  Syah  (Alm),  Alamat  Kemayoran  Jakarta
02067|Pusat;
02068|- Bahwa rute perjalanan sejak Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  diberangkatkan
02069|hingga tiba di Kota Erbil Negara Kurdistan of Irak tersebut yaitu :