00762|5. 1 (satu) buah BH warna merah;
00763|6. 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru tua;
00764|7. 1 (satu) buah pengaman/kondom merk sutra yang belum terpakai;
00765|8. Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
00766|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
00767|
00768|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00769|- Bahwa awalnya Anak  bertemu dengan Para Terdakwa di Hotel Kencana,
00770|sekitar bulan Juli 2024, karena waktu itu, Anak  bekerja di Hotel Kencana
00771|dan setelah Anak  sudah tidak bekerja di Hotel Kencana, kemudian Anak
00772|dihubungi Para Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan;
00773|- Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Anak  oleh Para Terdakwa adalah
00774|sebagai Open BO/melayani laki-laki di Hotel 21;
00775|- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai penyalur atau menjadi
00776|Joki/Adminnya;
00777|- Bahwa target yang diberikan oleh Para Terdakwa dalam 1 (satu) hari ia lah
00778|melayani sekitar 7 (tujuh) orang dari pagi sampai malam;
00779|- Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Anak   mendapatkan gaji sebesar
00780|Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pekerjaannya tersebut, sedangkan
00781|apabila Anak  dapat melampaui target, maka Para Terdakwa akan
00782|memberikan tambahan;
00783|- Bahwa untuk setiap laki -laki yang memesan Open BO akan memberikan
00784|uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari uang
00785|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Anak   setorkan kepada Para
00786|Terdakwa kemudian dipotong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00787|- Bahwa yang berinteraksi dengan para pelanggan dan menawarkan Anak
00788|kepada pelanggan adalah Para Terdakwa;
00789|- Bahwa Para Terdakwa menyediakan alat kontrasepsi berupa Kondom;
00790|- Bahwa Terdakwa I berada di kamar nomor 426 dikarenakan menjadi joki
00791|atau admin Michat untuk open BO terhadap Anak ;
00792|- Bahwa Terdakwa I menjadi joki atau admin Michat sejak bulan Juli Tahun
00793|2023 dengan akun bernama Agustina;
00794|- Bahwa setelah menerima pesan an dari pemesan, selanjutnya Terdakwa I
00795|memberitahukan kepada anak korban  melalui Whatsapp yang mana
00796|
00797|Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
00798|
00799|Terdakwa menentukan harga open BO tersebut dengan tarif Rp300.000,00
00800|(tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu
00801|rupiah);
00802|- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua
00803|juta Rupiah) perbulannya;
00804|- Bahwa Terdakwa II menjadi joki atau admin Michat sejak bulan Oktober
00805|Tahun 2024 dengan akun bernama Nabila Viona;
00806|- Bahwa Terdakwa II menerima pesanan dari pemesan, selanjutnya
00807|menyepakati harga dan kemudian pelanggan tersebut datang ke Hotel 21
00808|Pati;
00809|- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan senilai Rp50.000,00 (lima
00810|puluh ribu Rupiah) dari Anak  untuk setiap pemesanan;
00811|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00812|
00813|apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat
00814|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00815|Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
00816|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00817|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00818|alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang -Undang
00819|Nomor 21 Tahun 2007 tent ang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00820|Orang Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
00821|berikut :
00822|1. Unsur Setiap Orang;
00823|2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut se rta
00824|melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00825|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
00826|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
00827|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
00828|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
00829|walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
00830|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
00831|wilayah negara Republik Indonesia;
00832|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
00833|mempertimbangkan sebagai berikut:
00834|Ad.1. Unsur Setiap Orang;
00835|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ’setiap orang’ yaitu siapa saja
00836|sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan
00837|
00838|Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
00839|
00840|yang didakwakan kepadanya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak
00841|menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di
00842|persidangan;
00843|Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 2 (dua)
00844|orang Terdakwa yang bernama Terdakwa Muhammad Nazib Islahudin Bin
00845|Muhammad Sahlan dan Terdakwa Syamsuri Bin Salih (alm) dengan identitas
00846|sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa,
00847|serta identitas yang dibacakan dalam persidangan adalah benar identitas Para
00848|Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah
00849|Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi error in persona dalam dakwaan;
00850|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis
00851|Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang" telah terpenuhi;
00852|Ad.2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta
00853|melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00854|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
00855|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
00856|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
00857|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
00858|walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
00859|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
00860|di wilayah negara Republik Indonesia;
00861|Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri da ri beberapa elemen yaitu
00862|melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00863|atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
00864|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
00865|posisi re ntan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat  yang
00866|berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu
00867|dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah
00868|terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah
00869|pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
00870|Menimbang, yang dimaksud dengan penerimaan Perekrutan adalah
00871|tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan
00872|seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
00873|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi di wilayah negara
00874|Republik Indonesia adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
00875|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
00876|perbudakan atau praktik serup a perbudakan, penindasan, pemerasan,
00877|
00878|Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
00879|
00880|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
00881|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
00882|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
00883|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial, yang dilakukan di
00884|wilayah negara Republik Indonesia;
00885|Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan
00886|pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kamar lantai
00887|4 Hotel 21 Pati t urut Jalan Kyai Saleh No 30 RT.07/RW.02 Desa Kaborongan
00888|Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
00889|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yan g terungkap dalam
00890|persidangan, diketahui bahwa awalnya Anak  bertemu dengan Para Terdakwa di
00891|Hotel Kencana, sekitar bulan Juli 2024, karena waktu itu, Anak  bekerja di Hotel
00892|Kencana dan setelah Anak  sudah tidak bekerja di Hotel Kencana, kemudian Anak
00893|dihubungi Para Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan;
00894|Menimbang, bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Anak  oleh Par a
00895|Terdakwa adalah sebagai Open BO/melayani laki-laki di Hotel 21, dimana Para
00896|Terdakwa berperan sebagai penyalur atau menjadi Joki/Adminnya  yaitu yang
00897|berinteraksi dengan para pelanggan dan menawarkan Anak  kepada pelanggan
00898|adalah Para Terdakwa adapun target yang diberikan oleh Para Terdakwa dalam 1
00899|(satu) hari ialah melayani sekitar 7 (tujuh) orang dari pagi sampai malam;
00900|Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) bulan, Anak  mendapatkan gaji
00901|sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pekerjaannya tersebut, sedangkan
00902|apabila Anak  dapat melampaui target, maka Para Terdakwa akan memberikan
00903|tambahan, dimana setiap laki -laki yang memesan Open BO akan memberikan
00904|uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari uang Rp500.000,00
00905|(lima ratus ribu rupiah) i tu Anak  setorkan kepada Para Terdakwa kemudian
00906|dipotong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00907|Menimbang, bahwa Terdakwa I menjadi joki atau admin Michat sejak
00908|bulan Juli Tahun 2023 dengan akun bernama Agustina sedangkan Terdakwa II
00909|menjadi joki at au admin Michat sejak bulan Oktober Tahun 2024 dengan akun
00910|bernama Nabila Viona;
00911|Menimbang, bahwa setelah menerima pesanan dari pemesan, lalu
00912|menyepakati harga dan kemudian pelanggan tersebut datang ke Hotel 21 Pati.
00913|Selanjutnya Para Terdakwa memberitahuka n kepada anak korban  melalui
00914|Whatsapp yang mana Para Terdakwa menentukan harga open BO tersebut
00915|dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00
00916|(lima ratus ribu rupiah);
00917|
00918|Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
00919|
00920|Menimbang, bahwa  Terdakwa I mendapatkan keuntungan sekitar
00921|Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) perbulannya, sedangkan Bahwa Terdakwa II
00922|mendapatkan keuntungan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Anak
00923|untuk setiap pemesanan;
00924|Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” ( deelneming), sebagaimana
00925|dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas
00926|tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan,
00927|menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;
00928|Menimbang, bahw a maksud dari unsur ini adalah mereka yang
00929|melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana,
00930|halam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri
00931|atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari
00932|akan perbuatannya serta akibat -akibat yang akan timbul dari perbuatannya
00933|merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan
00934|akibat yang dikehendakinya;
00935|Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/pleger)
00936|adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan
00937|oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan
00938|pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang
00939|yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh
00940|(pleger), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan
00941|tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat
00942|saja, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta mel akukan (medepleger)
00943|artinya bersama -sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang
00944|melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang
00945|turut melakukan (medepleger) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya
00946|kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus
00947|melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari
00948|ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika
00949|kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah
00950|terjadi;
00951|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
00952|persidangan, diketahui bahwa masing -masing Terdakwa (Terdakwa I dan
00953|Terdakwa II) telah secara insaf bekerja sama be rdasarkan perannya masing -
00954|masing untuk memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi Anak , dimana
00955|Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi joki atau admin akun Michat yang digunakan
00956|untuk berkomunikasi dengan pelanggan, menyepakati harga, menentukan tempat
00957|
00958|Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
00959|
00960|yang hendak digunakan, sampai menyediakan alat kontrasepsi bagi pelanggan.
00961|Dari perbuatannya tersebut, masing-masing Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa
00962|II) telah memperoleh keuntungan sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka
00963|keuntungan tersebut sulit untuk dicapai;
00964|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut,
00965|Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur turut serta melakukan penerimaan
00966|seseorang dengan  memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
00967|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
00968|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah
00969|terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00970|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1)
00971|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00972|Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka
00973|Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00974|melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana didakwakan dalam
00975|dakwaan alternatif pertama;
00976|Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada alasan pembenar
00977|maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa,
00978|Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
00979|Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menekankan bahwa prinsip yang
00980|dianut Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00981|Tindak Pidana Perdagangan Orang, menekankan bahwa persetujuan maupun
00982|kesepakatan yang diberikan oleh korban tidaklah dapa t menghapuskan tindak
00983|pidana, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah
00984|didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan dengan Anak , namun hal tersebut
00985|tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat
00986|melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya
00987|tersebut;
00988|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah
00989|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
00990|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00991|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
00992|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00993|Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00994|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00995|tuntutan Penuntut Umum mengenai pembayaran biaya restitusi kepada Anak
00996|
00997|Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
00998|
00999|yang diajukan bersamaan dengan surat tuntutan yang dibacakan pada saat
01000|persidangan;
01001|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya telah pula
01002|menyampaikan Permohonan Restusi dan surat Keputusan Lembaga Perlindungan
01003|Saksi dan Korban Nomor A.0104.R/KEP/SMP -LPSK/III Tahun 2025 tanggal 17
01004|Maret 2025 tentang Penilaian ganti rugi terhadap Pemohon yang Bernama  yang
01005|diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba n yang pada pokoknya
01006|memberikan penilaian dan pelaporan terhadap nilai kerugian yang dialami oleh
01007|Anak , yaitu sejumlah Rp14.145.000,00 (empat belas juta seratus empat puluh
01008|lima ribu rupiah);
01009|Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jumlah kerugian dan
01010|restitusi yang harus dikenakan terhadap Para Terdakwa serta apakah
01011|permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim
01012|merasa perlu untuk terlebih dahulu memberikan uraian mengenai pengertian
01013|Restitusi;
01014|Menimbang, bahwa menurut Pasal 7A Ayat (1) Undang -Undang Nomor
01015|31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
01016|tentang Perlindungan Saksi dan Korban menguraikan bahwa Korban tindak pidana
01017|berhak untuk memperoleh restitusi berupa:
01018|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01019|b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
01020|sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
01021|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
01022|Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01023|1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian
01024|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Kor ban Tindak Pidana, bentuk restitusi
01025|terhadap korban dapat berbentuk:
01026|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
01027|b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01028|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01029|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
01030|d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk
01031|biaya transpartasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan
01032|dengan proses hukum.
01033|Menimbang, bahwa pengertian restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal
01034|1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01035|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana restitusi adalah
01036|
01037|Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
01038|
01039|pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan
01040|pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau
01041|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;
01042|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
01043|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01044|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam Pasal
01045|1 yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
01046|korban atau keluarganya oleh Pelaku tindak pidana atau Pihak ketiga;
01047|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-
01048|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Pemberantasan
01049|Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa setiap korban tindak
01050|pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
01051|Selanjutnya dalam Pasal 48 Ayat (2) menguraikan bahwa restitusi sebagaimana
01052|dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
01053|a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01054|b. Penderitaan;
01055|c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
01056|d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
01057|Menimbang bahwa s elanjutnya hakim akan mempertimbangkan jumlah
01058|kerugian dan restitusi yang harus dikenakan terhadap Para Terdakwa serta
01059|apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;
01060|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 0077/P.BPP-
01061|LPSK/I/2025, kerugian materil yang dialami oleh Anak  terdiri dari pendapatan
01062|orang tua  sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) , Biaya
01063|pemeriksaan psikologis bagi Anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus