01972|luar wilayah Republik Indonesia;
01973|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01974|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01975|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01976|a. Badan;
01977|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01978|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01979|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01980| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01981|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01982|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01983|persyaratan:
01984|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01985|b. Memiliki kompetensi;
01986|c. Sehat jasmani dan rohani;
01987|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01988|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01989|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01990|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01991|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01992|dokumen yang meliputi:
01993|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01994|melampirkan fotokopi buku nikah;
01995|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01996|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01997|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01998|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01999|kesehatan dan psikologi;
02000|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02001|f. Visa kerja;
02002|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
02003|h. Perjanjian Kerja;
02004|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
02005|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
02006|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02007|Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02008|
02009|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02010|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
02011|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
02012|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
02013|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
02014|Terdakwa Baso Bin Jusmain  telah  di amankan oleh Petugas kepolisian pada
02015|hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 23.00  WITA  bertempat di
02016|Depan  Pelabuhan Nusantara, Pare -pare yang  terletak  di Jalan  Andi Cammi
02017|Kelurahan Mallustasi, Kecamatan Ujung  Kota , Pare -pare  Provinsi Sulawesai
02018|Selatan;
02019|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  ditangkap  karena  memfasilitasi
02020|penjemputan dan pembelian tiket 5 (lima) orang WNI agar bisa berangkat dari
02021|kampung halaman sampai bisa berada di daerah Nunukan yang mana dari
02022|Nunukan ke negara Malaysia akan difasilitasi oleh Ilham Rahmat (dilakukan
02023|penuntutan terpisah) dimana 5 (lima) orang WNI dengan rincian 2 (dua) orang
02024|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang
02025|perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak  rencananya  akan  bekerja  ke
02026|Malaysia  melalui  jalur  tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  di
02027|syaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
02028|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02029|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02030|(satu) orang perempuan dewasa dan  2  (dua) orang  anak atas nama  Saksi
02031|Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur anak Rival
02032|Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal Kabupaten
02033|Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  tujuan  berangkat  ke  negara
02034|Malaysia;
02035|Menimbang, bahwa  benar 5 (lima) orang WNI tersebut berangkat dari
02036|Bulukumba  menuju  Pelabuhan  Pare  pare  menggunakan  Mobil  Travel  yang
02037|dijemput oleh sadara Rombe atas perintah dari Terdakwa sedangkan Terdakwa
02038|atas perintah dari saudari Rismawati kemudian dari Pare-pare menuju Nunukan
02039|diberangkatkan menggunakan Kapal KM. PANTOKRATOR;
02040|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02041|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02042|(satu)  orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak  hanya  sampai  di
02043|daerah Nunukan tidak jadi berangkat/ menyebrang ke Malaysia karena terlebih
02044|dahulu digagalkan oleh petugas kepolisian;
02045|Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02046|
02047|Menimbang,  bahwa  benar  yang  membiayai  keberangkatan  5  (lima)
02048|orang WNI tersebut menuju ke Malaysia adalah saudara Asri Als Mandor Asri
02049|dan rencananya akan diganti pada saat Saksi Riswandi dan saudara Herman
02050|ketika sudah bekerja nantinya;
02051|Menimbang, bahwa biaya 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02052|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02053|(satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak sejumlah RM. 1.750,-
02054|atau sekitar Rp. 6.650.000,- untuk 1 orang dewasa dengan total keseluruhan
02055|senjumlah RM. 5.250,- atau sekitar Rp. 19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan
02056|untuk anak tidak dibebankan biaya dan belum dibayar oleh Saksi Riswandi dan
02057|saudara Herman kepada Mandor Asri;
02058|Menimbang, bahwa  benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput
02059|tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja namun tepatnya
02060|bekerja dimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
02061|Menimbang, bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan
02062|dari saudara Asri Als Mandor Asri;
02063|Menimbang,  bahwa  benar  keuntungan  Terdakwa  jika  berhasil
02064|memfasilitasi keberangkatan  5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02065|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02066|(satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak akan dibayar oleh
02067|saudari Rismawati sejumlah Rp. 200.000,-;
02068|Menimbang, bahwa  benar peranan dari Terdakwa Baso Bin Jusmain
02069|adalah  orang  yang  di  perintahkan  oleh  saudari  Rismawati  Als  Ris  untuk
02070|menjemput ke 5 (lima) orang WNI dengan rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja
02071|Migran Indonesia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
02072|tersebut dari Kampunya di Kecamatan Gantarang menuju Pelabuhan Nusantara
02073|Pare-pare kemudian membelikan Tiket kapal ke 5 orang CPMI tersebut agar
02074|sampai di Kabupaten Nunukan kemudian di Lanjutkan di Jemput oleh Saksi
02075|Ilham (dilakukan penuntutan terpisah)  yang nantinya akan menuju ke Negara
02076|Malaysia melalui jalur ilegall, yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia
02077|akan tetapi belum sempat terlaksana karena digagalkan oleh aparat Kepolisian
02078|RI;
02079|Menimbang, bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari
02080|Rismawati  tidak  memilik  ijin  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran
02081|Indonesia dari Indonesia menuju Malaysia;
02082|Menimbang,  bahwa  2 (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02083|tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan
02084|Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02085|
02086|perundang-undangan  untuk  bekerja  di  luar  wilayah  NKRI  diantaranya  surat
02087|keterangan kesehatan dari fasilitas kesehatan tidak memiliki nomor kepesertaan
02088|jaminan sosial sebagai salah satu syarat akan bekerja diluar negeri serta Calon
02089|Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dukumen perjanjian kerja;
02090|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02091|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan penempatan pekerja
02092|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
02093|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
02094|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
02095|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
02096|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02097|kehendaknya sendiri;
02098|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
02099|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
02100|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
02101|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
02102|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
02103|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
02104|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
02105|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
02106|tindak pidana yang dituju;
02107|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
02108|yakni  memberangkatkan  5  (lima)  orang  WNI Tersebut ,  yang  mana  tidak
02109|selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa
02110|sendiri melainkan karena Terdakwa  dan  5 (lima) orang WNI  tersebut  dengan
02111|rincian  2 (orang) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di
02112|Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak atas nama
02113|Saksi Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur
02114|anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal
02115|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  dengan tujuan berangkat ke
02116|negara Malaysia telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada
02117|hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00  WITA bertempat di Jalan Sungai
02118|Sembilan, Kelurahan  Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten
02119|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
02120|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02121|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi
02122|jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak
02123|Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02124|
02125|Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
02126|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02127|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
02128|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
02129|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02130|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
02131|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
02132|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
02133|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
02134|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
02135|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02136|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
02137|alternatif kedua;
02138|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02139|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
02140|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02141|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02142|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
02143|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
02144|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim
02145|pertimbangkan sebagai berikut:
02146|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
02147|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
02148|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
02149|pidana Penuntut Umum, oleh karena  sebagaimana yang terungkap pada fakta
02150|persidangan bahwa rangkaian kejadian peristiwa dalam perkara in casu berawal
02151|dari  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin  Rasyide  (Alm) Calon  Pekerja  Migran
02152|Indonesia non prosedural  menghubungi saudara Sudi (kakak Saksi) yang saat
02153|ini bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di Negara Malaysia, lalu
02154|menanyakan  apakah  masih  ada  lowongan  pekerjaan  untuk  Saksi  Saksi
02155|Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur di tempat
02156|saudara  Sudi  bekerja,  lalu  saudara  Sudi  memberitahukan  bahwa  kebetulan
02157|perusahaan  sawit  tempat  saudara  Sudi  sedang  membutuhkan  karyawan,
02158|setelah itu saudara Sudi mengirimkan nomor WhatsApp milik saudara Asri Als
02159|Mandor  Asri  (Daftar  Pencarian  Saksi)  agar  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin
02160|Rasyide (Alm) bisa berkomunukasi langsung dengan saudara Asri Als Mandor
02161|Asri. Tidak lama kemudian terjadilah komunikasi antara Saksi Riswandi dengan
02162|Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02163|
02164|saudara Asri Als Mandor Asri  terkait keberangkatan. Bahwa perbuatan yang
02165|dilakukan oleh Terdakwa tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan
02166|orang tereksploitasi oleh Terdakwa;
02167|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
02168|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
02169|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
02170|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
02171|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan lamanya pemidanaan kepada
02172|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman
02173|pemidanaan yang dikaitkan dengan perkara  a quo  sebagaimana yang akan
02174|termuat dalam amar putusan di bawah ini yang telah dipandang adil dan tepat;
02175|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
02176|pokoknya  hanya  memohon  keringanan  hukuman,  dengan  segala  alasannya
02177|maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus melaikan Majelis Hakim akan
02178|pertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan keadaan memberatkan dan
02179|keadaan yang meringankan;
02180|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo.  Pasal  69
02181|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02182|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
02183|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
02184|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;
02185|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
02186|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
02187|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
02188|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
02189|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
02190|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
02191|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
02192|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
02193|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
02194|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
02195|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
02196|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
02197|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02198|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
02199|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02200|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
02201|Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02202|
02203|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02204|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
02205|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
02206|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02207|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02208|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02209|2) Besaran ancaman pidana denda;
02210|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02211|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02212|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02213|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02214|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02215|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02216|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02217|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02218|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02219|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
02220|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02221|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  berbunyi  “Dalam
02222|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02223|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02224|secara nyata”;
02225|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02226|Terdakwa  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  yang  mana  waktu  bekerja  dan
02227|pengahasilan  Terdakwa  tidak  menentu  dan  dalam  perkara  a  quo  Terdakwa
02228|Terdakwa akan mendaptkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
02229|rupiah) dari saudari Rismawati dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan secara
02230|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02231|mempertimbangkan  pula  bahwa  sistem  peradilan  yang  adil  seharusnya
02232|memastikan  bahwa  seseorang  tidak  dipaksa  membayar  denda  diluar
02233|kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02234|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02235|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
02236|dalam amar putusan dibawah ini;
02237|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02238|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02239|Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02240|
02241|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02242|dipertimbangkan:
02243|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02244|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02245|Pidana;
02246|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02247|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan