01730|
01731|pemberangkatan WARTI untuk bekerja di Negara Malaysia dengan menggunakan
01732|JP (Journey Performed Visa) yang hanya berlaku 6 bulan yang mana seharusnya
01733|diperuntukkan untuk  pemberangkatan wisata/turis dan bukanlah untuk bekerja
01734|secara sah sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia sebagaimana isyarat
01735|dari peraturan perundang-undangan tersebut;
01736|Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini ,
01737|diketahui  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  telah  mengakibatkan  WARTI
01738|tersebut tereksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  tepatnya  di
01739|Malaysia  untuk  dijadikan  budak,  dimana  akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut
01740|WARTI tidak hanya dirugikan secara materil maupun non materilnya, namun dari
01741|Surat  Keterangan  dari  RSUD  Kabupaten  Indramayu,  tanggal  10  Maret  2025
01742|bahwa WARTI adalah  pasien di poli  jiwa  RSUD Indramayu sejak tanggal  13
01743|Desember  2024  sampai  dengan  sekarang  dengan  nomor  medical  record
01744|2262751 akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
01745|Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
01746|atas, maka dengan demikian unsur  “ Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01747|wilayah negara Republik Indonesia ”, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini
01748|menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;
01749|Ad. 4.     Unsur Setiap   korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya
01750|berhak memperoleh restitusi  ;
01751|Menimbang bahwa oleh sebagaimana kaidah Pasal 182 ayat (3), dan 4
01752|KUHAP, maka Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada
01753|Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
01754|Menimbang bahwa unsur keempat ini merupakan kaidah hukum yang
01755|mengatur keadaan causa akibat adanya perbuatan materil oleh subjek hukum
01756|pelaku;
01757|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
01758|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01759|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01760|ahli warisnya;
01761|Menimbang bahwa Kaidah Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun
01762|2007  tentang   Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, mengatur
01763|bahwa Restitusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian
01764|atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk
01765|tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang
01766|diderita  korban  sebagai  akibat  perdagangan  orang;  yang  diberikan  dan
01767|dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak
01768|pidana perdagangan orang;
01769|
01770|Menimbang  bahwa  unsur  keempat  ini  disusun  dengan  konstruksi
01771|alternatif  yaitu  hak  memperoleh  restitusi  kepada  Setiap  korban  tindak  pidana
01772|perdagangan  orang  atau  hak  memperoleh  restitusi  kepada  ahli  waris  korban
01773|tindak pidana perdagangan orang;
01774|Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Setiap
01775|korban tindak pidana perdagangan orang in casu dikualifikasikan kepada subjek
01776|hukum yakni WARTI;
01777|Menimbang bahwa  in casu  Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban
01778|Republik  Indonesia  Nomor  A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III  Tahun  2025  tentang
01779|Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 Maret 2025  dan  Surat Lembaga Perlindungan
01780|Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-1748/4.1.IP/LPSK/03/2025
01781|tanggal 19 Maret 2025  telah mengeluarkan surat tentang penghitungan besar
01782|biaya yang diderita WARTI pada pokoknya adalah  Rp. 25.000.000,- (dua puluh
01783|lima  juta  rupiah)  yang  diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat
01784|diajukan dalam penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK;
01785|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan
01786|pula memperhatikan Surat-surat dari  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01787|Republik Indonesia dengan biaya restitusi yang diperolehj atas nama WARTI Rp.
01788|25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut,  maka unsur “ Setiap korban
01789|tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh
01790|restitusi’ ini telah pula terpenuhi secara sah;
01791|Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam
01792|Nota Pembelaannya telah memuat permohonan untuk keringanan hukuman atas
01793|diri  Terdakwa, maka  Majelis  Hakim  setelah  mempertimbangkan  tentang  berat
01794|ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berpendapat sudah
01795|sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dinilai proporsional akibat penderitaan
01796|yang  dialami  WARTI  maupun  terhadap  perasaan  hati  masyarakat  dengan
01797|didasarkan  kepada  asas  keadilan  hukum,  asas  kepastian  hukum  dan  asas
01798|kemanfaatan hukum, sehingga mengenai permoh onan Terdakwa tersebut akan
01799|dipertimbangkan  dalam keadaan yang meringankan bagi  Terdakwa  dan  melalui
01800|penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan;
01801|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  seluruh  unsur-unsur
01802|diatas,  setelah  Majelis  Hakim  mengkaji  pengertian  dan  uraian  unsur-unsur
01803|tersebut dihubungkan  dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa,  dan keterangan
01804|terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam
01805|pemeriksaan  persidangan  maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  uraian
01806|unsur-unsur dari  Dakwaan Pertama, Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI
01807|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01808|
01809|Orang (TPPO) tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dari
01810|pemeriksaan  persidangan  dan  telah  terpenuhi  secara  sah  menurut  hukum ,
01811|sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan
01812|terhadap  diri  maupun  perbuatan  Terdakwa  tersebut,  maka  Terdakwa,  serta
01813|ditambah  keyakinan  Majelis  Hakim,  dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan
01814|tindak  pidana  “ Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
01815|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01816|Republik Indonesia, korban berhak memperoleh Restitusi ” dan oleh karena itu
01817|Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  sesuai  dengan  perbuatan  Terdakwa   yang
01818|telah terbukti itu;
01819|Menimbang, bahwa  oleh karena  dakwaan pertama  Pasal 4 Jo. Pasal 48
01820|Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01821|Perdagangan  Orang  (TPPO) telah  terpenuhi dan terbukti  sebagaimana  telah
01822|dipertimbangkan  di  atas,  maka  sebagaimana  bentuk  dakwaan  yang  bersifat
01823|alternatif, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;
01824|Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara
01825|ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang
01826|yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga
01827|tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun
01828|alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu
01829|sudah  selayaknya  dan  seadilnya  apabila  Terdakwa  bertanggung  jawab  atas
01830|kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP  Jo. Pasal 193
01831|Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana;
01832|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara
01833|akumulasi  memuat  pidana  denda,  dengan  pidana  denda  paling  sedikit
01834|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
01835|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka terhadap Terdakwa haruslah
01836|pula dijatuhi pidana denda;
01837|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
01838|hal  hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai
01839|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  maka  Terdakwa  harus
01840|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01841|Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
01842|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01843|Orang,  selain  adanya  pidana  pokok  berupa  pidana  penjara,  dalam  undang-
01844|undang  ini  ditentukan  pula  adanya  denda  sejumlah  uang,  sehingga  karena
01845|Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  didakwakan
01846|kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula
01847|
01848|untuk membayar denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang
01849|tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sesuai dengan ketentuan dalam
01850|pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01851|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila denda tidak dapat
01852|dibayar  oleh  Terdakwa  maka  terhadap  Terdakwa  dijatuhi  kurungan  pengganti
01853|denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;
01854|Menimbang  bahwa  sebagaimana  kaidah  Pasal  50  Undang-Undang
01855|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01856|Perdagangan Orang, mengatur pada Ayat:
01857|(1) Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  restitusi  kepada  pihak  korban  tidak
01858|dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam
01859|Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut
01860|kepada pengadilan;
01861|(2) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan  surat
01862|peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi
01863|kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
01864|(3) Dalam  hal  surat  peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak
01865|dilaksanakan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan
01866|memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana
01867|dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
01868|(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana
01869|kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun;
01870|Menimbang, b ahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum telah memuat
01871|pengajuan Restitusi akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban
01872|WARTI  dirugikan ,  sehingga  meminta  perlindungan  kepada  Lembaga
01873|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  yang  mana  berdasarkan  penilaian
01874|Restitusi oleh LPSK berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01875|Republik  Indonesia  Nomor  A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III  Tahun  2025  tentang
01876|Penilaian  Ganti  Rugi  tanggal  17  Maret  2025  maupun  Surat  Lembaga
01877|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-
01878|1748/4.1.IP/LPSK/03/2025  tanggal  19  Maret  2025  tersebut,  maka  penilaian
01879|restitusi  tersebut adalah  sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
01880|yang  diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat  diajukan  dalam
01881|penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK;
01882|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  tersebut,  setelah  Majelis
01883|Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan
01884|dihubungan  dengan  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01885|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01886|
01887|Orang dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
01888|Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
01889|Perlindungan Terdakwa dan Korban,  maka menurut Majelis Hakim korban yang
01890|bernama  WARTI  cukup  berhak  untuk  mendapatkan  Restitusi  karena  telah
01891|mengalami  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  disebabkan  akibat  dari
01892|perbuatan Terdakwa, sehingga karena itu Permohonan Restitusi tersebut layak
01893|dan patut untuk dikabulkan;
01894|Menimbang,  bahwa  in  casu Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum
01895|Terdakwa didalam Nota Pembelaannya secara tertulis memberikan tanggapan
01896|terhadap  adanya  permohonan  Restitusi  dari  korban  WARTI  sebesar  Rp.
01897|25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  tersebut  yang  pada  pokoknya
01898|menyatakan  Terdakwa  tidak  mampu  membayar  Restitusi,  maka  terhadap  hal
01899|tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila Terdakwa tetap tidak mampu
01900|membayar biaya Restitusi kepada korban, sedangkan penerapan proses regulasi
01901|pasca putusan telah berkekuatan hukum tetap, sementara Terdakwa berada tetap
01902|dalam keadaan tidak mampu membayar, maka cukup beralasan hukum terhadap
01903|Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan
01904|didalam amar putusan ini;
01905|Menimbang, bahwa  selanjutnya  terhadap  barang bukti  yang diajukan di
01906|persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
01907|Menimbang,  bahwa terhadap  1  (satu) lembar Fotocopy Paspor Nomor :
01908|C8945549 an WARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung tgl 1 April
01909|2022, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjalanan Laksana Paspor No: XE449716
01910|AN WARTI yang dikeluarkan oleh KJRI PENANG pada tgl 27 feb 2024, 1 (satu)
01911|lembar  Fotocopy  Kartu  Keluarga  dengan  No.  3212090206096510  kepala
01912|keluarga an RASTA,  1 (Satu) lembar Surat Izin Suami/Orang Tua an WARTI, 3
01913|(tiga)  lembar  Surat  dari  Kantor  Imigrasi  Malaysia  dengan  no  :  IM.101/B3-
01914|E/PRM/142/2024, 2 (dua) lembar tiket penerbangan dengan tujuan Kuala Lumpur
01915|- Kertajati an WARTI, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an SUWANDA dan AMIR
01916|SATI, nik : 3212090404790002 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga an
01917|SUWANDA AMIR SATI Nomor : 3213090206097978, oleh karena seluruh barang
01918|bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan kejahatan Terdakwa
01919|dan  tidak  pula  dipergunakan  untuk  kepentingan  perkara  lain ,  maka  perlu
01920|ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut  tetap dilampirkan dalam berkas
01921|perkara a quo;
01922|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka
01923|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01924|
01925|meringankan Terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf
01926|(f) KUHAP, yaitu:
01927|Keadaan yang memberatkan:
01928|- Perbuatan Terdakwa telah membuat WARTI yang berada dalam
01929|kondisi mental yang rentan mengalami penderitaan seumur hidupnya;
01930|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah
01931|dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01932|Keadaan yang meringankan:
01933|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01934|- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
01935|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan
01936|yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang
01937|dijatuhkan atas diri  Terdakwa  yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam
01938|amar  putusan,  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  telah  sesuai  dan  setimpal
01939|dengan kesalahan Terdakwa;
01940|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  atas  diri  Terdakwa  tidaklah
01941|semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat
01942|memperbaiki  sikap  perilaku  dan  perbuatan  kelak  setelah  menjalani  hukuman
01943|yang dijatuhkan kepadanya;
01944|Menimbang, bahwa karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
01945|masih  dalam  lingkup  pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  serta  Majelis  Hakim  tidak
01946|menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari
01947|tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan (Vide Pasal
01948|193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);
01949|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada
01950|perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan  (social  defence)  serta  keseimbangan
01951|dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-
01952|kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut
01953|maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan,
01954|dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat
01955|seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang
01956|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia
01957|mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan
01958|kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik
01959|oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;
01960|Menimbang, bahwa karena  Terdakwa berada dalam tahanan selama ini
01961|berdasarkan  perintah  penahanan  yang  sah,  maka  penahanan  tersebut
01962|dinyatakan  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  lamanya  tahanan  yang  telah
01963|
01964|dijalankan  oleh  Terdakwa tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  masa
01965|penangkapan dan penahanan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada
01966|Terdakwa (Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHAP);
01967|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  segala  sesuatu  yang  telah
01968|dipertimbangkan di  atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan
01969|terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa
01970|keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek
01971|jera,  namun  juga  memberikan  prevensi  umum  dan  prevensi  khusus  bagi
01972|Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana
01973|dimaksud  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang
01974|Pemasyarakatan,  maka  Majelis  Hakim  memandang  adil  dan  patut  apabila
01975|Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan
01976|dibawah ini;
01977|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
01978|sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya
01979|perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i
01980|KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar
01981|biaya  perkara  (gerechtskosten) yang  besarnya  akan  ditentukan  dalam  amar
01982|putusan ini;
01983|Memperhatikan,  Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor  21
01984|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01985|(TPPO) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01986|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:
01987|
01988|M E N G A D I L I
01989|1. Menyatakan  Terdakwa Suwanda Amir Sati Bin (alm) Sati , telah terbukti
01990|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa
01991|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01992|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, korban
01993|atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh  Restitusi ”,  sebagaimana  dalam
01994|dakwaan alternatif pertama;