00543|kekontak whatsapp saksi untuk dapat saksi simpan digaleri whatsapp
00544|saksi, dikeranakan AGUS TRIYONO memerintahkan dan menyuru saksi
00545|untuk menghapus semua komunikasi antara saksi dan dirinya sebelum
00546|saksi berangkat dan tiba di Bandara KNIA, serta maksud dan tujuan
00547|AGUS TRIYONO mengirimkan tiket atas nama saksi tersebut adalah
00548|untuk meyakinkan saksi bersiap melakukan keberangkatan mendapatkan
00549|pekerjaan diluar negeri tepatnya dinegara Malaysia. Dan saksi
00550|menjelaskan, yang melakukan cek in dicounter air asia Bandara KNIA
00551|atas nama saksi dan juga atas nama AGUS TRIYONO adalah dengan
00552|melalui menggunakan handphone miliknya, saat melakukan cek in
00553|tersebut saksi hanya memberikan paspor identitas atas nama saksi
00554|kepetugas counter air asia.
00555|- Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi masuk kedalam areal
00556|keberangkatan Bandara KNIA, oleh AGUS TRIYONO memberikan uang
00557|kepada saksi sebesar Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) yang mana
00558|sebelumnya telah menjadi perjanjian dalam melakukan pemotongan
00559|penghasilan/gaji saksi sebesar 750RM selama tiga bulan nantinya saksi
00560|akan bekerja dinegara Malaysia oleh AGUS TRIYONO, dan setelah uang
00561|
00562|tersebut saksi terima dari AGUS TRIYONO, saksi langsung memberikan
00563|uang tersebut kepada kakak kandung saksi untuk biaya transport
00564|pengantaran saksi dari rumah kebandara KNIA oleh keluarga saksi dan
00565|juga biaya kebutuhan anak kandung saksi.
00566|- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui dan mengenali
00567|barang/benda yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi yakni masing-
00568|masing dua buah paspor atas nama ADE UTARI dan AGUS TRIYONO
00569|adalah paspor masing -masing milik saksi dan AGUS TRIYONO sebagai
00570|dokumen identitas diri yang saksi gunakan dan AGUS TRIYONO
00571|gunakan untuk dapat melakukan keberangkatan keluar negeri tujuan
00572|Kuala Lumpur Malaysia dari Bandara KNIA . Kemudian barang/benda
00573|berupa dua lembar tiket Air Asia No.Penerbangan AK394 atas nama ADE
00574|UTARI dan AGUS TRIYONO adalah tiket pesawat yang saksi gunakan
00575|dan AGUS TRIYONO gunakan sebagai alat untuk memberangkatkan
00576|saksi dan AGUS TRIYONO menggunakan pesawat terbang Air Asia dari
00577|Bandara KNIA tujuan Kuala Lumpur Malaysia . Saksi menjelaskan
00578|sepengetahuan saksi bahwa AGUS TRIYONO juga mempersiapkan,
00579|membooking dan membeli melalui aplikasi Traveloka berupa E -ticket
00580|pesawat Air Asia atas nama AGUS TRIYONO dan ADE UTARI rute
00581|Kuala Lumpur Malaysia-Medan (Kuala Namu Internasional Airport) jadwal
00582|keberangkatan Selasa tanggal 26 Nopember 2024 adalah untuk
00583|mengantisipasi kecurigaan pihak imigrasi dan mengelabui pihak imigrasi
00584|dikarenakan jika AGUS TRIYONO memperlihatkan adanya atau terdapat
00585|tiket PP atau tiket kepulangan dalam rentang waktu 3 hari dari
00586|keberangkatan maka pihak Imigrasi akan menganggap saksi bersama
00587|AGUS TRIYONO pergi keluar negeri untuk keperluan dan kepentingan
00588|melancong atau traveling serta juga berwisata . Dan dapat saksi jelaskan
00589|bahwa benar AGUS TRIYONO akan pulang dari Negara Malaysia
00590|setelah mengantarkan saksi sampai ditempat tujuan saksi bekerja
00591|dinegara Malaysia dan akan pulang/kembali sesuai jadwal tiket
00592|kepulangan tersebut, namun tidak dengan saksi jika saksi telah yang jika
00593|nantinya telah sampai ditempat tujuan saksi bekerja.
00594|- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
00595|keterangan saksi tersebut adalah benar ;
00596|
00597|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
00598|berikut:
00599|
00600|1. HAROLD HAMONANGAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya
00601|sebagai berikut:
00602|- Bahwa benar sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan
00603|dihadapan penyidik;
00604|- Bahwa Ahli Tahun 1990 lulus SD Tarsisius 1, Tahun 1993 lulus SMP
00605|Tarsisius L,Tahun 1996 lulus SMA Tarsisius 1, Tahun 2002 Ahli lulus
00606|Sarjana Ekonomi di Univesitas Trisakti Jakarta dan Tahun 2009 Ahli
00607|bertugas di kantor BNP2TKI Pusat;
00608|- Bahwa riwayat Pekerjaan Ahli ialah Tahun 2009 Ahli diangkat menjadi
00609|ASN di BNP2TKI, Tahun 2011 Ahli diangkat menjadi Auditor Pertama
00610|BNP2TKI, Tahun 2016 Ahli diangkat menjadi Auditor Muda BNP2TKI,
00611|Tahun 2022 Ahli diangkat menjadi Auditor Madya di BP2MI dan Tanggal
00612|28 Februari 2023 sampai dengan saat ini Ahli menjabat sebagai kepala
00613|BP3MI Sumatera Utara;
00614|- Bahwa Sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai
00615|Saksi Ahli dalam perkara pidana orang perseorangan dan setiap orang
00616|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yakni : Di
00617|Dirkrimum Polda Sumut pada tanggal 20 Maret 2023, Di Polres Asahan
00618|pada tanggal 23 Mei 2023, Di Polrestabes Medan pada tanggal 12 Juni
00619|2023 dan Di Dit Polairud Polda Sumut pada tanggal 06 Mei 2024;
00620|- Bahwa Jabatan Ahli saat sekarang ini adalah sebagai Kepala UPT
00621|BP3MI Sumatera Utara dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli
00622|selaku Kepala UPT BP3MI Sumatera Utara adalah Penyusunan rencana,
00623|program, anggaran, Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja
00624|lembaga yang terkait dengan penempatan dan pelindungan
00625|PMI.Pemasyarakatan program penempatan dan pelindungan PMI
00626|Pemetaansuplai dan potensi serta harmonisasi kualitas PMI.Pendaftaran
00627|dan seleksi calon PMI (bagi penempatan oleh pemerintah).Verifikasi
00628|dokumen penempatan dan pelindungan PMI, Pelaksanaan pembekalan
00629|akhir pemberangkatan (PAP), Pelayanan penerbitan kartu tenaga kerja
00630|luar negeri, Pengelolaan data dan informasi penempatan dan
00631|pelindungan PMI, Pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di
00632|negara penempatan dengan perwakilan RI Pelaksanaan mediasi,
00633|advokasi dan penyelesaian masalah PMI, Pelaksanaan pemberdayaan
00634|warga negara indonesia overstay (WNIO)/ PMI bermasalah (PMI -B)/PMI
00635|purna dan keluarganya, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
00636|
00637|pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI.Pelaksanaan urusan
00638|tata usaha dan rumah tangga unit pelaksanaan teknis.
00639|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang
00640|akan, sedang atau terus melakukan pekerjaan dengan menerima upah
00641|diluar wilayah Republik Indonesia;
00642|- Bahwa berdasarkan dengan Pasal 5 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
00643|tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia, prosedur
00644|pemberangkatan PMI secara legal adalah:
00645|a) PMI harus memenuhi persyaratan minimal berusia 18 tahun untuk
00646|pekerja formal dan usia 21 tahun untuk pekerja informal.
00647|b) Memiliki kompetensi.
00648|c) Sehat jasmani dan rohani.
00649|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial.
00650|e) Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.
00651|
00652|Sedangkan dokumen yang harus dimiliki oleh calon PMididalam pasal 13
00653|UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran
00654|Indonesia disebutkan bahwa:
00655|a. Surat keterangan status perkawinan.
00656|b. Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau
00657|lurah.
00658|c. Surat kompetensi kerja.
00659|d. Surat keterangan sehat.
00660|e. Paspor.
00661|f. Visa kerja.
00662|g. Perjanjian penempatan kerja Migran Indonesia.
00663|h. Perjanjian kerja.
00664|
00665|- Bahwa berdasarkan peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor 09 Tahun
00666|2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia adalah:
00667|a. P3MI harus memiliki SIPMI (surat ijin perekrutan pekerja migran
00668|Indonesia) yang meliputi:
00669|1) Dokumen perjanjian kerja sama penempatan.
00670|2) Surat permintaan pekerja migran Indonesia dari pemberi kerja.
00671|3)Rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan.
00672|Diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mentri Ketenagakerjaan
00673|Nomor 9 Tahun 2019.
00674|
00675|b. Tahapan sebelum bekerja meliputi:
00676|1) Pemberian informasi yang dilakukan oleh Disnaker
00677|Kabupaten/Kota.
00678|2) Pendaftaran dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang
00679|dilakukan oleh Disnaker Kabupaten/Kota
00680|3) Pemeriksaan kesehatan dan psikologis.
00681|4) Penandatanganan perjanjian penempatan
00682|5) Pendaftaran.
00683|6) Pengurusan Visa Kerja
00684|7) OPP (Orientasi Pra pemberangkatan)
00685|8) Penandatangan perjanjian kerja
00686|Diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
00687|9 tahun 2019;
00688|- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tekhnis proses perekrutan calon pekerja
00689|migran Indonesia yang dilakukan oleh P3MI (Perusahaan Penempatan
00690|Pekerja Migran Indonesia) dan juga yang harus dilalui oleh calon PMI
00691|sejak awal hingga diberangkatkan secara legal/resmi ialah
00692|a. Legalitas dari P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
00693|Indonesia) harus berupa Perseroan Terbatas (PT) tidak boleh
00694|Commanditaire Venootschap (CV).
00695|b. P3MI harus memiliki SIPMI (surat ijin perekrutan pekerja migran
00696|Indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI.
00697|c. Dokumen SIPMI dilaporkan oleh PT ke BP2MI Propinsi.
00698|d. Dokumen SIPMI ditembuskan oleh PT ke Disnaker
00699|Kabupaten/Kotayang berisikan lowongan kerja diluar negeri.
00700|e. Calon PMI mendaftarkan diri ke Disnaker Kabupaten/Kota
00701|kemudian Disnaker mendaftarkan calon PMI dengan dokumen
00702|lengkap melalui aplikasi sisko TKLN (sitem computerisasi tenaga
00703|kerja luar negeri).
00704|f. Penandatanganan surat perjanjian penempatan kerja antara PT
00705|dengan calon PMI yang disaksikan oleh Disnaker Kabupaten/Kota.
00706|g. Disnaker Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi
00707|pengurusan paspor calon PMI.
00708|h. Pelaksanaan medical Check up calon PMI yang difasilitasi oleh PT
00709|ditempat sarana kesehatan yang telah ditentukan pemerintah.
00710|i. PT membayarkan asuransi BPJS calon PMI.
00711|
00712|j. PT menguruskan visa calon PMI ke Konsulat Negara penempatan
00713|atau tujuan.
00714|k. PT membuat surat pelaksanaan OPP (orientasi pra
00715|pemberangkatan) ke BP3MI secara online melalui aplikasi sisko
00716|TKLN (sitem computerisasi tenaga kerja luar negeri).
00717|l. BP3MI melakukan verifikasi kemudian menjadwalkan kegiatan
00718|OPPdan pelaksanaan OPP selama 1 tahun.
00719|m. Calon PMI melaksanakan sidik jari selanjutnya BP2MI
00720|menerbitkan surat keterangan OPP dan E-KTKLN (elektronik kartu
00721|tenaga kerja luar negeri).
00722|n. Setelah itu calon PMI diberangkatkan oleh perusahaan
00723|penempatan PMI.
00724|- Bahwa Pasal 5 huruf C yaitu sehat jasmani dan rohani pihak yang
00725|mengeluarkan surat tersebut adalah Sarana Kesehatan yang ditunjuk
00726|oleh BP2MI. Pasal 5 huruf d yaitu terdaftar dan memiliki nomor
00727|kepesertaan Jaminan Sosial, pihak yang menerbitkan Badan
00728|Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
00729|Pasal 5 huruf e memiliki Dokumen lengkap yang dipersyaratkan
00730|yaitu:
00731|- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
00732|melampirkan foto kopi buku nikah yang dikeluarkan oleh
00733|Kementerian Agama (KUA).
00734|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
00735|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.
00736|- Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan
00737|Kerja (LPK) masing masing daerah.
00738|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
00739|dan psikologi.
00740|- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
00741|- Visa Kerja yang dikeluar oleh KBRI/KJRI.
00742|- Perjanjian Penempatan PMI Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota.
00743|- Perjanjian Kerja dari majikan yang diketahui oleh kementerian Luar
00744|Negeri.
00745|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS TRIYONO
00746|melakukan penempatan seorang perempuan bernama ADE UTARI calon
00747|Pekerja migran Indonesia di luar ketentuan dan tidak memiliki izin dari
00748|pihak yang berwenang, hal tersebut tidak termasuk dalam kategori
00749|
00750|penempatan pekerja migran Indonesia dan hal tersebut dilarang dalam
00751|pasal 81 Subs Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
00752|Pekerja Migran Indonesia;
00753|- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
00754|59 tahun 2021 Pasal 1 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran
00755|indonesia adalah kegiatan pelayaan yang diberikan kepada calon pekerja
00756|migran indonesia yang di mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja,
00757|setelah bekerja.Sedangkan calon pekerja migran indonesia adalah setiap
00758|tenaga kerja indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari
00759|kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi
00760|pemerintahan kab kota yang bertanggung jawab di bidang
00761|ketenagakerjaan.
00762|- Bahwa dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja
00763|migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan
00764|penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49
00765|yang terdiri atas:
00766|- a. Badan-
00767|- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia-
00768|- c. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk
00769|kepentingan perusahaan sendiri
00770|Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)
00771|harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran
00772|Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran
00773|Indonesia (SIP2MI).
00774|- Bahwa untuk penempatan ke negara tujuan Malaysia terdapat beberapa
00775|kondisi sebagai berikut:
00776|Pertama sesuai dengan kebijakan Pemerintah Negara Malaysia daerah
00777|semenanjung (Malaysia bagian barat) sedang tidak dijinkan untuk
00778|menerima pekerja Asing yang baru pada sektor Formal seperti pabrik,
00779|perkebunan, kontruksi dan jasa lainya. Adapun daerah semenanjung
00780|Malaysia hanya diijinkan membawa pekerja asing pada sektor Informa
00781|(domestic worker) seperti pekerja pembantu rumah tangga. Adapun
00782|peraturan ini berlaku sejak bulan 31 Mei 2024 sampai saat ini. ---Kedua
00783|untuk daerah Sarawak (Malaysia timur) pemerintah Malaysia tetap
00784|mengijinkan perusahaan untuk merekrut pekerja asing untuk ditempatkan
00785|pada semua sektor baik formal atauapun informal;
00786|- Bahwa Ahli menerangkan s eluruh keterangan yang ahli berikan sudah
00787|
00788|benar serta tidak ada lagi keterangan yang perlu ahli tambahkan.
00789|- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
00790|keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;
00791|
00792|2. DR.ALPI SAHARI, SH., M.Hum  yang dibacakan di persidangan pada
00793|pokoknya sebagai berikut:
00794|- Bahwa benar sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan
00795|dihadapan penyidik;
00796|- Bahwa ahli memiliki riwayat pendidikan yaitu SD Inpres 105279 Medan
00797|Tahun 1987, MTS Darul Arafah Tahun 1993, SMA/MA Darul Arafah
00798|Tamat Tahun 1996, Fakultas Hukum UMSU Tahun 2001, Program Pasca
00799|Sarjana (S2) Ilmu Hukum di USU Tahun 2003 dan Program Doktor (S3)
00800|Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2010;
00801|- Bahwa ahli memiliki riwayat pekerjaan yaitu
00802|1. Dosen pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah
00803|Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan saat ini.
00804|2. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana
00805|Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tahun 2014
00806|sampai dengan Oktober Tahun 2021.
00807|3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana
00808|Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari bulan Oktober
00809|Tahun 2021 sampai dengan saat ini.
00810|4. Tim Ahli Satuan Tugas Saber Pungli UPP Sumatera Utara dari
00811|tahun 2018 sampai dengan saat ini.
00812|5. Pembimbing (Co Promotor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu
00813|Hukum pada Program Doktor Pascasarjana UNISULA Semarang
00814|Jawa Tengah.-
00815|6. Penguji eksternal mahasiswa S2 kerjasama NCB Polri dengan ITB
00816|Bandung.-
00817|7. Dosen Tamu Hukum Pidana STIK/PTIK Lemdiklat Polri.-
00818|- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan ahli lebih dari 50 (lima puluh)
00819|kali antara Lain Perkara Pemalsuan Surat dan Penipuan di Ditreskrimum
00820|Polda Sumut, Perkara tindak pidana terkait Informasi dan Transaksi
00821|Elektronik di Ditreskrimsus Polda Sumut, Perkara Penggelapan di PN
00822|Medan, Perkara Transfer Dana di PN Medan, Perkara Korupsi pada PN
00823|Medan dan PN Lampung, Perkara Pembakaran Lahan di Polda
00824|Sumatera Selatan, Perkara Penghinaan di Polres Bengkalis Riau,
00825|
00826|Perkara Pemalsuan Surat di PN Pekan Baru, Perkara Tindak Pidana
00827|Pencucian Uang di PN Tamiang NAD, Perkara pencemaran lingkungan
00828|hidup di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur, Perkara Pemalsuan
00829|Surat di Bareskrim Polri, perkara pembunahan berencana peristiwa
00830|Duren Tiga Jakarta Selatan di Bareskrim Polri dan PN Jakarta Selatan,
00831|perkara karena kelalainnya penyebabkan luka dan/atau matinya orang
00832|peristiwa Stadion Kanjujuran Malang Jawa Timur di Ditreskrimum Polda
00833|Jatim, perkara pemalsuan surat akusisi saham Bank Century di
00834|Bareskrim Polri dan lain lain;
00835|- Bahwa ahli jelaskan di dalam hukum pidana berkaiatan dengan
00836|tatbestandmassigkeit yang di dalamnya terdapat objektif onrechtselement
00837|sebagai perbuatan nyata yang kasat mata memenuhi unsur delik sebagai
00838|suatu peristiwa pidana dan subjektif onrechtselement sebagai niat atau
00839|sikap batin dari pelaku sebagai syarat siapa saja yang dapat diminta
00840|pertanggungjawaban pidana. Dapatlah dikatakan bahwa untuk bisa
00841|dijatuhi pidana maka seorang pelaku harus memenuhi kedua unsur
00842|tersebut, baik objektif onrechtselement maupu n subjektif
00843|onrechtselement. Tegasnya kedua unsur melawan hukum tersebut
00844|bersifat mutlak. Subjektif onrechtselement hanya dapat diketahui dengan
00845|adanya objektif onrechtselement, artinya bahwa objektif onrechtselement
00846|sebagai elemen tertulis sebagai elemen perbuatan pidana bestanddelen
00847|(elementen kunnen noemen van het door hem begane strafbarofet,
00848|memenuhi unsur delik sama artinya memenuhi unsur -unsur perbuatan
00849|pidana Di dalam doktrin hukum pidana bahwa syarat dapat
00850|dimintakannya pertanggung jawaban pidana ( foerekeningsvatbaarheid
00851|van de dader yang didalamnya meliputi adanya mens rea la criminal
00852|intent dan actus mus a criminalac) sebagai "een strafbaar foit is een
00853|menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een
00854|delictsomschrijving. wederrechtelijk is en aan schuld te wijten" (tindak
00855|pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam
00856|perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan
00857|padanya). Hal ini sebagai syarat terjadinya suatu tindak pidana Pasal 81
00858|Jo Pasal 69 Subs Pasal 83  Jo Pasal 68 UU Ri No. 18 Tahun 2017
00859|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesiatelah mengkualifikasi
00860|perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar handeling) sebagai unsur de
00861|strafbaarheid van het feit atau hef verboden zjir van het feit dan
00862|kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
00863|
00864|(foerakeningsvatbaarheid van de dader berdasarkan adanya mensrea (a
00865|criminal infont) and actus reus (a criminal act) sebagai unsur
00866|strafbaarheid van den persoon. Unsur de strafbaarheid van het feit yakni
00867|Pertama. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kedua,
00868|Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Adapun bunyi rumusan Pasal 81
00869|yakni "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
00870|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana
00871|dengan pidana penjara paling lama to (sepuluh) tahun dan denda paling
00872|banyak Rp.5.000.000.000,00 (ima belas miliar rupiahy" Pasal 69
00873|merumuskan bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan
00874|penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00875|- Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang perseorangan dalam