05306|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  yang
05307|sedang                        giat-giatnya memberantas tindak pidana  yang
05308|berkaitan dengan memperkerjakan tenaga kerja illegal;
05309|Keadaan yang meringankan:
05310|- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun atas perbuatannya;
05311|- Peran Terdakwa hanya membiayai akomodasi perjalanan para calon
05312|tenaga  kerja  guna  membantu  para  calon  tenaga  kerja  mendapatkan
05313|pekerjaan di Kalimantan; 
05314|- Terdakwa belum pernah dihukum;
05315|- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
05316|Menimbang  bahwa  selain  hal-hal  yang  memberatkan  maupun
05317|meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam  menjatuhkan putusan
05318|harus  memperhatikan  pula  prinsip-prinsip  tujuan  pemidanaan  dengan
05319|mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  sesuai  dengan  kesalahan  yang
05320|dilakukan  Terdakwa,  maka  sampailah  kini  Majelis  Hakim  akan
05321|Hal. 139 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05322|
05323|mempertimbangkan  berapa  lamanya  hukuman  (“ Sentencing“  atau
05324|“Straftoemeting“)  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  yang  kira-kira
05325|sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  dengan  memperhatikan
05326|tujuan  pemidanaan  yang  berlaku  pada  saat  ini,  serta  dengan
05327|mempertimbangkan  segala  sesuatunya  dari  pelbagai  aspek,  sehingga
05328|pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  dapat
05329|dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa,
05330|Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta
05331|Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
05332|Menimbang bahwa pidana penjara memiliki efek negatif diantaranya:
05333|stigmatisasi masyarakat bagi para pelaku tindak pidana, dehumanisasi, penjara
05334|dapat menjadi sarana bagi narapidana sebagai tempat belajar untuk melakukan
05335|tindak pidana yang lebih profesional lagi;
05336|  Menimbang  bahwa  salah  satu  tujuan  pemidanaan  (perampasan
05337|kemerdekaan)  adalah  pembinaan  kepada  pelaku  kejahatan  (treatment  of
05338|offenders) untuk kemudian dilakukan resosialisasi pelaku untuk dikembalikan ke
05339|masyarakat setelah dilakukan pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka
05340|harus  dipertimbangkan  juga  efek  negatif  dari  pemidanaan  terhadap  pelaku
05341|diantaranya  stigmatisasi,  dehumanisasi,  transfer  ilmu  kejahatan  selama
05342|menjalani  pemidanaan  dan  dampak  negatif  lain  yang  semestinya  dapat
05343|dihindari. Maka dengan demikian menjatuhkan pidana penjara yang tidak sesuai
05344|dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tindakan
05345|memisahkan hukum secara diametral dengan kemanfaatan yang menjadi tujuan
05346|hukum itu sendiri;
05347|Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan pada
05348|pokoknya tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar
05349|memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa, tetapi untuk
05350|mengembalikan  Terdakwa  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan
05351|bertanggungjawab.  Dengan  demikian,  pemidanaan  selain  memberikan  efek
05352|penjeraan  juga  harus  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat  edukatif  yang
05353|mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat
05354|orang  sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan
05355|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
05356|usaha penanggulangan kejahatan;
05357|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
05358|yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula
05359|dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas
05360|Hal. 140 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05361|
05362|perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar
05363|Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dikemudian hari, selain itu
05364|dengan  mempertimbangkan  bahwa  peran  dari  perbuatan  Terdakwa  yang
05365|merupakan  sebagai pemberi dana a komodasi perjalanan dan konsumsi para
05366|calon tenaga kerja dan Terdakwa  tidak secara langsung merekrut para calon
05367|tenaga  kerja  tersebut dan  juga  tidak  secara  langsung  membuat  para  calon
05368|tenaga  kerja  tersebut  tidak  mendapatkan  suatu  kondisi  yang  aman  untuk
05369|melakukan aktivitas kerja serta kesehatan secara mental dan fisik , namun hal
05370|tersebut  menurut  Majelis  Hakim  tidak  serta  merta  dapat  menjadi  alasan
05371|lepasnya  seseorang  dari  pertanggungjawaban  hukum  atas
05372|perbuatannya. Namun demikian, dalam perkara  a quo  hal ini dapat menjadi
05373|salah  satu  pertimbangan  bagi  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  berat
05374|ringannya pidana yang disesuaikan dengan tingkat peran kesalahan Terdakwa,
05375|sehingga  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya
05376|tersebut  sebenarnya  tidak  ada  mendapatkan  keuntungan  secara  materil
05377|maupun  imateriil,  oleh  karenanya  sebagaimana  telah  disampaikan  Majelis
05378|Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana seyogyanya sesuai dengan
05379|tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain tentulah
05380|lebih  banyak  memberikan  efek  negative  daripada  memberikan  kemanfaatan
05381|dalam perkara a quo apabila memberikan hukuman kepada Terdakwa apabila
05382|Terdakwa  sendiri  tidak  sepenuhnya  menginsyafi  kesalahan  apa  yang  telah
05383|dilakukannya ketika melakukan suatu perbuatan;
05384|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  yang  telah  Majelis
05385|Hakim  sampaikan  maka  Majelis  Hakim  memandang  adalah  adil  dan  patut
05386|apabila  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  yang  lamanya  akan
05387|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
05388|Menimbang  bahwa  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  dan
05389|hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas yang
05390|dihubungkan  dengan  pasal  dakwaan  yang  telah  terbukti  dalam  perkara  ini,
05391|maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran
05392|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni
05393|2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas
05394|kepatutan;
05395|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
05396|berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP,
05397|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
05398|Hal. 141 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05399|
05400|Memperhatikan  Pasal  186 ayat (1) Jo . Pasal  35 ayat ( 2)  dan ayat (3)
05401|Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2003  tentang
05402|Ketenagakerjaan Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1 Kitab  Undang-Undang  Hukum
05403|Pidana,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,
05404|Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja  dan
05405|Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-
05406|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan
05407|Kehakiman,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009
05408|Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
05409|Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain
05410|yang bersangkutan;
05411|
05412|M E N G A D I L I:
05413|1. Menyatakan  Terdakwa  YUVINUS  SOLO  Alias  JOKER telah  terbukti
05414|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” turut serta
05415|sebagai pelaksana penempatan kerja tidak memberikan perlindungan sejak
05416|rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan,
05417|keselamatan,  dan  kesehatan  baik  mental  maupun  fisik” sebagaimana
05418|didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Penuntut Umum;
05419|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa  YUVINUS SOLO Alias JOKER
05420|oleh karena itu dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana
05421|denda  sejumlah Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) ,  dengan
05422|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
05423|kurungan selama 2 (dua) bulan;
05424|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
05425|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
05426|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
05427|5. Menetapkan barang bukti berupa:
05428|- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 kesing berwarna hitam beserta
05429|silikon warna hitam;
05430|Dikembalikan kepada Saksi Mariana Srikandi Putri Sali;
05431|- 1 (satu) buah buku tabingan Bank BRI dengan nomor rekening 7619-01-
05432|00665952-4 atas nama Maria Herlina Mbadhi;
05433|Dikembalikan kepada Saksi Maria Herlina Mbhadi;
05434|- 1 (satu) unit mobil pick up zusuki warna hitam dengan nomor mesin
05435|G15AID965853,  nomor  rangka  MHYESL415EJ327692  dan  TNKB  EB
05436|9296 G atas nama Antonius Tongkok;
05437|- 1 (satu) buah kunci mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
05438|Hal. 142 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05439|
05440|9296 G atas nama Antonius Tongkok;
05441|- 1 (satu) buah STNK mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
05442|9296 G atas nama Antonius Tongkok;
05443|Dikembalikan kepada Saksi Viaktor Nong Viandi;
05444|- 8 (delapan) lembar E-Tiket (surat bukti pembayaran Tiket PELNI dicetak
05445|oleh MR2. PT. KARYA SRIKANDI).
05446|- 2  (dua)  lembar  print  out  rekening  koran  bank  BCA dengan  nomor
05447|rekening 3141258972 atas nama Mariana Srikandi Puti Sali;
05448|- 1  (satu)  Lembar  Laporan  Transaksi  Finansial  Keuangan  Bank  Bri
05449|dengan  nomor  rekening  7619-01-00665952-4  atas  nama  MARIA
05450|HERLINA MBADHI tanggal laporan 08 Mei 2024;
05451|- Daftar Penumpang Kapal Lambelu rute Maumere-Balikpapan tanggal 13
05452|Maret 2024;
05453|- Surat Menolak Rujuk Rumah Sakit oleh Petrus Arifin atas nama pasien
05454|Yodimis Moan Kaka, pada tanggal 24 Maret 2024;
05455|- Kartu Keluarga Nomor 5307110305070115 atas nama Kepala Keluarga
05456|Gervasius Buko  yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
05457|Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 Januari 2014;
05458|- Kartu Keluarga Nomor 5307110802050248 atas nama Kepala Keluarga
05459|ANDREAS SUSAR  yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
05460|dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Mei 2023;
05461|- Kartu Keluarga Nomor 5307081502210001 atas nama Kepala Keluarga
05462|YOHANES PALMANIO ALBERTINO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
05463|Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal  13
05464|Juni 2023;
05465|- 1 (satu) buah flash disc berisi softcopy 3 (tiga) cuplikan Video yang juga
05466|telah ditayangkan di muka persidangan;
05467|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
05468|6. Membebankan  kepada Terdakwa  membayar  biaya  perkara sejumlah
05469|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
05470|
05471|Selasa
05472|
05473|3
05474|
05475|2024
05476|
05477|Negeri  Maumere,  pada  hari  Selasa,  tanggal  3  Desember  2024,  oleh  kami,
05478|Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty,
05479|S.H., dan Widyastomo Isworo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
05480|
05481|Adriani Karolina, S.H.
05482|
05483|  Hakim Anggota,                     Hakim Ketua,
05484|Ttd./     Ttd./
05485| Mira Herawaty, S.H.                            Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.
05486|
05487| Ttd./
05488|Widyastomo Isworo, S.H.
05489|Panitera,
05490|Ttd./
05491|Adriani Karolina, S.H.