01205|tahun  dan  pelatihan  kerja  penganti  pidana  denda  selama  6  (enam)  bulan
01206|dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam ;
01207|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terhadap
01208|rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga tuntutan dari Penuntut
01209|Umum serta permohonan dari Anak Anak I, Anak Anak II, Orangtua Para Anak
01210|dan  Penasihat  Hukum  Para  Anak,  maka  Majelis  Hakim  akan  memberikan
01211|putusan terhadap Anak I dan Anak II dengan tetap memperhatikan kepentingan
01212|yang terbaik bagi Anak I dan Anak II agar menjadi pembelajaran kedepannya,
01213|bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan yang
01214|telah dilakukannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan
01215|pembelajaran baik bagi Para Anak  maupun kepada masyarakat secara umum
01216|bahwa  setiap  kejahatan  yang  dilakukan  tentu  ada  konsekuensi  baik  secara
01217|hukum maupun moral;
01218|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  Pembimbing
01219|Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, tuntutan Penuntut
01220|Umum dan Nota Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya , oleh karena
01221|itu Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan
01222|tuntutan Penuntut Umum dalam hal bentuk pidana yang dijatuhkan yaitu berupa
01223|pidana penjara dan Hakim akan menjatuhkan pidana yang terbaik dan yang
01224|paling adil bagi Para Anak yakni pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus
01225|Anak (LPKA) kelas II Medan;
01226|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 D juncto Pasal 81
01227|Ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang
01228|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01229|2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
01230|perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
01231|Anak, selain pidana penjara juga diakumulasikan dengan pidana denda begitu
01232|juga dalam perkara ini terhadap Para Anak akan tetapi sesuai dengan ketentuan
01233|Pasal 71 ayat (3)   Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2012  Tentang Sistem
01234|Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyatakan  bahwa  terhadap  Anak  apabila
01235|
01236|ancaman pidananya juga termasuk denda maka terhadap Anak akan dijatuhkan
01237|pidana  Pelatihan  Kerja  yang  mana  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan
01238|Pasal  78  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
01239|Peradilan Pidana Anak maka pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga
01240|yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;
01241|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
01242|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan
01243|bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
01244|manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan
01245|hukum yang juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial ( law as a tool of
01246|social engineering ) haruslah memperhatikan terpenuhinya nilai-nilai keadilan,
01247|kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,
01248|korban, maupun masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi
01249|negara  yang  juga  memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial
01250|terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
01251|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01252|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01253|masyarakat  dan  pemerintah,  Majelis  Hakim  berpendapat  Para  Anak  karena
01254|telah terbukti melakukan perbuatan pidana, maka akan dikenakan sanksi pidana
01255|dengan pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi
01256|tumbuh  kembangnya  namun  tetap  dibawah  pengendalian  dan  pengawasan
01257|agar dapat memperbaiki diri dan kembali menjalankan perannya secara positif
01258|di masyarakat, dengan membebankan kewajiban pembinaan bagi institusi yang
01259|menangani  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  tidak  dapat
01260|dipungkiri  terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh
01261|sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi tugas bagi institusi pemerintah
01262|agar diperhatikan;
01263|Menimbang, bahwa terhadap Para Anak telah dilakukan penangkapan
01264|dan  penahanan,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut
01265|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01266|Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Anak telah dilakukan
01267|penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap Para Anak haruslah
01268|tetap berada dalam tahanan;
01269|Menimbang, barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
01270|- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi
01271|garis putih;
01272|- 1 (satu) potong celana pendek warna merah kombinasi garis hitam;
01273|
01274|- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
01275|- 1 (satu) potong bra warna cream;
01276|- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
01277|Bahwa  barang  bukti  tersebut  disita  dari  Anak  Korban,  namun  karena  Anak
01278|Korban  tidak  mau  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepadanya  dan  juga
01279|dikhawatirkan akan  menimbulkan  trauma  bagi Anak Korban, maka  terhadap
01280|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01281|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para  Anak
01282|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01283|yang meringankan Para Anak;
01284|Keadaan  yang  memberatkan:
01285|- Perbuatan Para Anak sudah merusak masa depan Anak Korban;
01286|- Belum ada perdamaian antara Para Anak dengan Anak Korban;
01287|Keadaan yang meringankan:
01288|- Para Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
01289|- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
01290|akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
01291|- Para Anak belum pernah dijatuhi pidana;
01292|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Anak  dijatuhi  pidana  maka
01293|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01294|Memperhatikan,  Pasal  76  D  juncto  Pasal  81  Ayat  (1)  dan  ayat  (2)
01295|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01296|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01297|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01298|Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01299|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01300|2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak dan Undang-Undang Nomor 8
01301|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
01302|lain yang bersangkutan;
01303|
01304|MENGADILI:
01305|1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan
01306|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan
01307|ancaman kekerasan dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan
01308|dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01309|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan
01310|pidana  penjara  masing-masing  selama  3  (tiga)  tahun  di  Lembaga
01311|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama
01312|
01313|6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan
01314|dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01315|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01316|Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01317|4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
01318|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01319|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Sibolga
01320|untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01321|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01322|- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi
01323|garis putih;
01324|- 1  (satu)  potong  celana  pendek  warna  merah  kombinasi  garis
01325|hitam;
01326|- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
01327|- 1 (satu) potong bra warna cream;
01328|- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
01329|Dirampas untuk dimusnahkan;
01330|7. Membebankan  kepada  Para  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara
01331|masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
01332|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01333|Pengadilan  Negeri  Pengadilan  Negeri  Tarutung,  pada  hari  Rabu,  tanggal  19
01334|November 2025 oleh kami, Jesy Itasari Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua,
01335|Muhotim, S.H. dan Rinta Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
01336|yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21
01337|November  2025  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota
01338|tersebut,  dibantu  oleh  Punia  Hutabarat,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada
01339|Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
01340|Negeri Tapanuli Utara dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan
01341|Orangtua Para Anak;
01342|
01343|Rabu
01344|
01345|19
01346|
01347|2025
01348|
01349|November 2025 oleh kami, Jesy Itasari Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua,
01350|Muhotim, S.H. dan Rinta Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
01351|
01352|Punia Hutabarat, S.H.
01353|
01354|Hakim-hakim, Hakim Ketua,
01355|Muhotim, S.H                                              Jesy Itasari Banjarnahor, S.H.
01356|Rinta Nababan, S.H.
01357|Panitera Pengganti,
01358|Punia Hutabarat, S.H.