00486| Bahwa Kegiatan selama bekerja yaitu pekerja Migran Indonesia
00487|yang sedang melaksanakan kerja selama 2 tahun masa kontrak  di Negara
00488|Penempatan;
00489| Bahwa Kegiatan setelah bekerja yaitu proses akhir setelah habis
00490|masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi dan pulang/kembali ke Indonesia;
00491|- Bahwa  Proses  Penempatan  adalah  proses  di  lakukan  untuk
00492|menempatkan CPMI bekerja keluar negeri mulai dari sebelum penempatan,
00493|selama penempatan dan setelah penempatan;
00494|- Bahwa kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja
00495|Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tergolong pada
00496|kegiatan Sebelum bekerja yaitu proses penempatan calon pekerja Migran
00497|Indonesia sebelum berangkat atau sebelum bekerja yang meliputi kegiatan
00498|Perekrutan, Pembuatan Paspor, pembuatan ID Pekerja Migran Indonesia di
00499|Disnaker setempat, pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, Medical Cek Up di
00500|Sarkes  yang  ditunjuk  oleh  Kementrian,  Asuransi  /  mendaftarkan  BPJS
00501|Ketenagakerjaan,  menandatangani  perjanjian,  mengikuti  kegiatan  OPP
00502|(Orientasi Pra Pemberangkatan) serta menandatangani perjanjian kerja, sidik
00503|jari pembuatan E-PMI;
00504|- Bahwa T erdakwa melakukan komunikasi aktif dengan Saudara Antok
00505|yang berada di Malaysia dimana tempat Calon Pekerja Migran Indonesia
00506|akan bekerja di Muka Malaysia sebagai pekerja pada perkebunan kelapa
00507|sawit di daerah Muka GSA RIMBUNAN;
00508|- Bahwa  T erdakwa adalah orang yang memfasilitasi keberangkatan
00509|dan  transportasi  untuk  membawa  8  CPMI  menuju  negara  penempatan
00510|Malaysia;
00511|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
00512|Migran Indonesia    (P3MI) ataupun tidak bekerja atau ditugaskan pada
00513|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran indonesia (P3MI);
00514|
00515|- Bahwa  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak
00516|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00517|- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa termasuk
00518|dalam kegiatan pelaksanaan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia
00519|sebelum bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang RI
00520|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
00521|menyatakan  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan
00522|Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69  atas
00523|Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00524|Migran  Indonesia  menyatakan  Orang  perseorangan  dalam  ketentuan  ini
00525|antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00526|menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00527|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “Orang  Perseorangan
00528|“sebagaimana yang tertera di dalam unsur pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun
00529|2017, tertuang di dalam penjelasan Pasal 69 UU Nomor 18 T ahun 2017 yang
00530|berbunyi Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
00531|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
00532|Indonesia, orang yang melaksanakan penempatan PMI ke luar Negeri tidak
00533|melaui P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
00534|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  ”Dilarang  Melaksanakan
00535|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”adalah  orang  perorang  tidak
00536|diperbolehkan  untuk  melakukan  perekrutan,  menampung,  membawa,
00537|memberangkatan,  memfasilitasi,  keberangkatan,  pembuatan
00538|paspor,pengurusan Visa,untuk kepentingan  bekerja keluar Negeri, dan jika
00539|orang  perseorangan  tidak  mengindahkan  PP  59  T ahun  2021  maka
00540|perseorangan tersebut melanggar aturan  pelaksanaan penempatan Pekerja
00541|Migran Indonesia;
00542|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik
00543|Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja
00544|Migran Indonesia menyatakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah
00545|kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia
00546|dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama
00547|bekerja dan setelah bekerja;
00548|- Bahwa yang dimaksud “Orang Perseorangan“ berdasarkan Pasal 69
00549|Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00550|Migran Indonesia menyatakan orang perseorangan dilarang melaksanakan
00551|penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya dalam penjelasan Pasal
00552|
00553|69 atas Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
00554|Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan   Orang  perseorangan  dalam
00555|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
00556|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan yang dimaksud
00557|“Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan”  berdasarkan  Pasal  1  ayat  4
00558|Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00559|Migran  Indonesia  menyatakan  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan
00560|adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa
00561|melalui pelaksana penempatan;
00562|T erhadap  keterangan  Ahli  yang  dibacakan  oleh  Penuntut  Umum  tersebut,
00563|T erdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
00564|
00565|Menimbang, bahwa T erdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
00566|yang pada pokoknya sebagai berikut:
00567|- Bahwa T erdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada
00568|persidangan  ini  sehubungan  dengan  T erdakwa  telah  diamankan  oleh
00569|anggota kepolisian karena membawa 8 (delapan) orang calon pekerja migran
00570|Indonesia asal Sulawesi Selatan yang akan bekerja ke negara Malaysia
00571|tanpa dilengkapi dengan dokumen;
00572|- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.30
00573|WIB di depan penginapan Viki Jaya di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu
00574|Raya;
00575|- Bahwa  T erdakwa  yang  merekrut,  mengajak,  membawa,
00576|memberangkatkan, dan mengkompulir tiket pesawat dari Sulawesi Selatan
00577|sampai ke Pontianak, T erdakwa yang mengkoordinir dan akan membawa 8
00578|(delapan) orang yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan
00579|bekerja di Negara Malaysia tersebut melalui Saudara Antok yang berada di
00580|Malaysia dan biaya keberangkatan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang
00581|merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara
00582|Malaysia  tersebut dari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan
00583|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00584|Saudara Antok;
00585|- Bahwa  saat  itu  ada  8  (delapan)  orang  calon  pekerja  migran
00586|Indonesia yaitu Saudara Akas, Saudara Dandi Putrawan, Saudari Ernita,
00587|Saudara Ical, Saudara M. Rahmadani, Saudara Padil, Saudara Putra, dan
00588|Saudara Riswan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang akan
00589|berangkat bekerja di perkebunan kelapa sawit GSA Rimbunan di Mukah,
00590|Malaysia dengan upah yang akan diterima oleh masing-masing calon pekerja
00591|
00592|migran Indonesia tersebut paling kecil sebesar 1.000 (seribu) ringgit per
00593|bulan;
00594|- Bahwa  T erdakwa  tidak  ada  memiliki  ijin  untuk  membawa  calon
00595|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00596|- Bahwa T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00597|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00598|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00599|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00600|Kartu T anda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja, rencananya
00601|paspor akan dibuat setelah tiba di Malaysia oleh Saudara Antok;
00602|- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat T erdakwa beli melalui calo
00603|tiket dengan harga dari Sulawesi ke Pontianak sebesar Rp2.530.000,00 (dua
00604|juta  lima  ratus  tiga  puluh  ribu  rupiah)  per  tiket,  yang  mana  mulai  dari
00605|pembelian tiket pesawat, penginapan, makan, dan transportasi dari Sulawesi
00606|Selatan sampai masuk ke Malaysia sudah ditanggung oleh Saudara Antok
00607|yang  sebelumnya  telah  mengirimkan  uang  kepada  T erdakwa  sebesar
00608|Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Malaysia ke
00609|rekening BRI istri T erdakwa atas nama Lina;
00610|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja di kebun kelapa
00611|sawit di Negera Malaysia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar
00612|10%  dari  gaji  yang  akan  diterima  oleh  calon  pekerja  migran  Indonesia
00613|tersebut per orang oleh Saudara Antok  dan manager perusahaan GSA
00614|Rimbunan yaitu Saudara Wan Citi;
00615|- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ikut
00616|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00617|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00618|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00619|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00620|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00621|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00622|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00623|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00624|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00625|- Bahwa T erdakwa sangat menyesali perbuatan T erdakwa dan berjanji
00626|tidak akan mengulanginya lagi;
00627|
00628|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti  sebagai
00629|berikut:
00630|- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15A warna biru dengan IMEI
00631|1 nomor861746054131103. 
00632|- 1 (satu) buku Passport asli dengan nomor E09799504 atas nama
00633|Safri Bin Made.
00634|- 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B9360920
00635|atas nama Ernita Kalu.
00636|- 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B7962648
00637|atas nama Riswan Marsuki.
00638|- 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 535
00639|dari Makassar ke Balikpapan.
00640|- 7 (tujuh) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 6317
00641|dari Balikpapan ke Pontianak.
00642|
00643|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
00644|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00645|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00646|karena  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  tanpa  melalui
00647|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi, asal Sulawesi
00648|Selatan yang akan bekerja ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan
00649|dokumen, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB
00650|di depan penginapan Viki Jaya di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya;
00651|- Bahwa  T erdakwa  yang  merekrut,  mengajak,  membawa,
00652|memberangkatkan, dan mengkompulir tiket pesawat dari Sulawesi Selatan
00653|sampai ke Pontianak, T erdakwa yang mengkoordinir dan akan membawa 8
00654|(delapan) orang yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan
00655|bekerja di Negara Malaysia tersebut melalui Saudara Antok yang berada di
00656|Malaysia dan biaya keberangkatan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang
00657|merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara
00658|Malaysia  tersebut dari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan
00659|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00660|Saudara Antok;
00661|- Bahwa  saat  itu  ada  8  (delapan)  orang  calon  pekerja  migran
00662|Indonesia yaitu Saudara Akas, Saudara Dandi Putrawan, Saudari Ernita,
00663|
00664|Saudara Ical, Saudara M. Rahmadani, Saudara Padil, Saudara Putra, dan
00665|Saudara Riswan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang akan
00666|berangkat bekerja di perkebunan kelapa sawit GSA Rimbunan di Mukah,
00667|Malaysia dengan upah yang akan diterima oleh masing-masing calon pekerja
00668|migran Indonesia tersebut paling kecil sebesar 1.000 (seribu) ringgit per
00669|bulan;
00670|- Bahwa  T erdakwa  tidak  ada  memiliki  ijin  untuk  membawa  calon
00671|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00672|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00673|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00674|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00675|Kartu T anda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja, rencananya
00676|paspor akan dibuat setelah tiba di Malaysia oleh Saudara Antok;
00677|- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat T erdakwa beli melalui calo
00678|tiket dengan harga dari Sulawesi ke Pontianak sebesar Rp2.530.000,00 (dua
00679|juta  lima  ratus  tiga  puluh  ribu  rupiah)  per  tiket,  yang  mana  mulai  dari
00680|pembelian tiket pesawat, penginapan, makan, dan transportasi dari Sulawesi
00681|Selatan sampai masuk ke Malaysia sudah ditanggung oleh Saudara Antok
00682|yang  sebelumnya  telah  mengirimkan  uang  kepada  T erdakwa  sebesar
00683|Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Malaysia ke
00684|rekening BRI istri T erdakwa atas nama Lina;
00685|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja di kebun kelapa
00686|sawit di Negera Malaysia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar
00687|10%  dari  gaji  yang  akan  diterima  oleh  calon  pekerja  migran  Indonesia
00688|tersebut per orang oleh Saudara Antok  dan manager perusahaan GSA
00689|Rimbunan yaitu Saudara Wan Citi;
00690|- Bahwa  barang  bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan  yang  ikut
00691|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00692|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00693|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00694|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00695|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00696|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00697|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00698|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00699|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00700|
00701|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00702|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00703|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00704|negeri;
00705|
00706|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan  mempertimbangkan
00707|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, T erdakwa dapat dinyatakan
00708|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00709|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00710|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81  Undang-Undang Nomor 18
00711|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya
00712|adalah sebagai berikut:
00713|1. Orang perseorangan;
00714|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00715|dimaksud dalam Pasal 69; 
00716|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00717|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00718|Ad.1 Orang perseorangan; 
00719|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00720|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00721|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00722|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00723|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00724|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00725|menghadapkan T erdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta
00726|keterangan T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di
00727|persidangan tersebut adalah benar T erdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut
00728|Umum  sesuai  dengan  identitas  T erdakwa  sebagaimana  tersebut  dalam  surat
00729|dakwaan;
00730|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00731|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
00732|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
00733|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00734|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00735|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00736|T erdakwa  merupakan  pelaku  tindak  pidana  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00737|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00738|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00739|
00740|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00741|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00742|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00743|berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00744|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00745|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
00746|Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun
00747|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  bahwa  “Orang
00748|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya
00749|perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan
00750|hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan
00751|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00752|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00753|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00754|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00755|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00756|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00757|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00758|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00759|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00760|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00761|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial,
00762|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00763|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00764|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00765|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00766|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00767|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00768|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00769|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan