00724|bercorak  motif  batik  warna  coklat  dan  kuning ,  sedangkan  Terdakwa
00725|menggunakan pakaian miliknya yaitu berupa 1 (satu) lembar celana levis batas
00726|lutut warna biru pudar dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna
00727|putih;
00728|Menimbang bahwa  pada hari Senin,  tanggal  4 September  2023 pukul
00729|14.30  WIB telah  dilakukan  visum  terhadap  Saksi  Korban,  sebagaimana
00730|termuat dalam Visum Et Repertum Nomor - tanggal 4 September 2023 yang
00731|ditandatangani  oleh  dr.  Irma  Gianova  Lestari,  selaku  Dokter  Umum  pada
00732|RSUD  Tais  Kabupaten  Seluma,  dengan  kesimpulan  bahwa  korban  adalah
00733|seorang  perempuan  34  (tiga  puluh  empat)  tahun,  tidak  ditemukan  adanya
00734|tanda-tanda trauma di badan baik di area wajah, leher, dada, tangan, kaki
00735|maupun di area alat kelamin korban;
00736|Menimbang bahwa  pada  hari Jumat,  tanggal 8 September 202 3 telah
00737|dilakukan pendampingan terhadap Saksi Korban, sebagaimana termuat dalam
00738|Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00739|
00740|Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor -
00741|tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Wendri Surya Pratama,
00742|M.Psi.,  Psikolog selaku  Psikolog  Klinis  Penanggung  Jawab  pada  Ikatan
00743|Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa
00744|kondisi psikologis klien saat ini berasa dalam keadaan tidak stabil, ada indikasi
00745|trauma psikologis yang dialami klien yang membutuhkan kesegeraan dalam
00746|penanganan;
00747|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui
00748|Terdakwa telah  melakukan  aktivitas  yang  tidak  patut  dan  mengarah  pada
00749|seksualitas yang ditujukan terhadap bagian tubuh/badan dan alat kelamin Saksi
00750|Korban  dengan cara Terdakwa  masuk  ke  dalam  kamar  mandi rumah  Saksi
00751|Korban  pada  saat  Saksi  Korban  sedang  mandi,  lalu  Terdakwa  langsung
00752|memegang tangan kiri Saksi Korban, memeluk Saksi Korban dari belakang,
00753|mencium leher dan muka Saksi Korban, meremas payudara Saksi Korban serta
00754|memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban dari luar kain yang Saksi Korban
00755|pakai, yang mana semua perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan maksud
00756|untuk  menyalurkan hasrat seksual Terdakwa kepada Saksi Korban ,  sehingga
00757|Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian  tersebut
00758|masuk dalam pengertian “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang
00759|ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan  organ  reproduksi”
00760|sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;
00761|Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka
00762|dengan terbuktinya sub unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik
00763|yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi ”, maka
00764|terhadap  unsur  ke-2  dapat  dinyatakan  terbukti  terpenuhi  oleh  perbuatan
00765|Terdakwa;
00766|Ad. 3. Unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya
00767|secara melawan hukum;
00768|Menimbang  bahwa  pengertian  “dengan  maksud  menempatkan
00769|seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum ” dapat diartikan
00770|sebagai  dengan  maksud  mengambil/merampas  kemerdekaan  seseorang,
00771|membuat seseorang tidak berdaya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan
00772|tanpa persetujuan atau diluar kehendak korban;
00773|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan
00774|sebagaimana  uraian  pertimbangan  pada  unsur  ke-2  diatas  diketahui  bahwa
00775|perbuatan  Terdakwa  telah  membuat  seseorang  tidak  berdaya dengan  cara
00776|Terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam kamar mandi rumah Saksi Korban
00777|Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00778|
00779|pada saat Saksi Korban sedang mandi, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa
00780|langsung  memegang  tangan  kiri  Saksi  Korban,  dan  saat  Terdakwa  akan
00781|memeluk  Saksi  Korban  dari  depan,  Saksi  Korban  langsung  berbalik  badan
00782|sehingga  akhirnya  Terdakwa  memeluk  Saksi  Korban  dari  belakang  dan
00783|menyenderkan  Saksi Korban  ke dinding kamar mandi, setelah itu Terdakwa
00784|mencium leher  Saksi Korban  sebelah kiri dan kanan, mencium seluruh muka
00785|Saksi  Korban,  meremas  kedua  payudara  Saksi  Korban  dan  memegang
00786|vagina/alat  kelamin  Saksi  Korban  dari  luar  kain  yang  Saksi  Korban  pakai
00787|sehingga Saksi Korban berteriak memanggil Anak Saksi “tolong emak ni, tolong
00788|emak ni”, berulang kali, akan tetapi Anak Saksi tidak bangun-bangun, lalu Saksi
00789|Korban  berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul muka
00790|Terdakwa, namun  Saksi Korban  kalah tenaga dengan Terdakwa, yang mana
00791|keseluruhan  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dilakukan  tanpa  persetujuan  atau
00792|diluar  kehendak  Saksi  Korban,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  penolakan  yang
00793|dilakukan oleh Saksi  Korban dengan cara berbalik badan saat akan dipeluk
00794|Terdakwa  dan  berteriak  memanggil  Anak  Saksi  untuk  meminta  bantuan
00795|sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim
00796|berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian
00797|“dengan  maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  secara
00798|melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;
00799|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  diatas  maka
00800|unsur  ke-3,  yaitu  “dengan  maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah
00801|kekuasaannya secara melawan hukum ” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan
00802|Terdakwa;
00803|Ad. 4. Unsur baik di dalam maupun di luar perkawinan;
00804|Menimbang  bahwa  uraian  unsur  ini  bersifat  alternatif  artinya  untuk
00805|menyatakan  bahwa  perbuatan  seseorang  telah  memenuhi  unsur  ke-4  ini
00806|tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah
00807|satu  sub  unsur  terpenuhi  maka  unsur  ini  dapat  dinyatakan  telah  terbukti
00808|terpenuhi;
00809|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-
00810|Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang
00811|dimaksud  dengan  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria
00812|dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk
00813|keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
00814|Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
00815|Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00816|
00817|masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat
00818|menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
00819|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan
00820|sebagaimana  uraian  pertimbangan  pada  unsur  ke-2  diatas  diketahui  bahwa
00821|Terdakwa merupakan adik ipar  Saksi Korban, yang mana pada saat kejadian
00822|Saksi  Korban  telah  terikat  perkawinan  dengan  seorang  pria,  yakni  Saksi  I
00823|sebagaimana  diperkuat  dengan  bukti  surat  berupa Kartu  Keluarga  Nomor  -
00824|tanggal 29 Juni 2020 yang tertulis bahwa antara kepala keluarga bernama Saksi
00825|I  dengan  Istri  Saksi  Korban  telah  memiliki  status  perkawinan  yakni  Kawin
00826|Tercatat, sedangkan Terdakwa telah terikat perkawinan dengan seorang wanita
00827|yang merupakan adik dari Saksi I, oleh karena itu dari fakta hukum tersebut
00828|dapat  diketahui  bahwa  antara  Terdakwa  dengan  Saksi  Korban  tidak  terikat
00829|dalam suatu hubungan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal
00830|tersebut  masuk  dalam  pengertian “di  luar  perkawinan”  sebagaimana  yang
00831|dimaksud dalam sub unsur pasal ini;
00832|Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-4 ini bersifat alternatif, maka
00833|dengan terbuktinya sub unsur “di luar perkawinan ”, maka terhadap unsur ke-4
00834|dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
00835| Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  ke-2,  ke-3  dan  ke-4  telah
00836|terpenuhi  oleh  perbuatan  Terdakwa,  dimana  unsur-unsur  tersebut  menunjuk
00837|sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana a quo, maka terhadap
00838|unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;
00839|Menimbang bahwa  oleh  karena  seluruh unsur  dari  Pasal  6  huruf  b
00840|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
00841|Pidana Kekerasan Seksual  telah  terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah
00842|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan
00843|alternatif kesatu;
00844|Menimbang bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut
00845|Umum mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
00846|dengan  pertimbangan  bahwa  kurang  tepat  jika  terhadap  Terdakwa  dijatuhi
00847|pidana berdasarkan ketentuan pada  Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum
00848|Pidana,  oleh  karena  berdasarkan  rangkaian  fakta  hukum  dipersidangan
00849|Terdakwa telah  melakukan  aktivitas  yang  tidak  patut  dan  mengarah  pada
00850|seksualitas yang ditujukan terhadap bagian tubuh/badan dan alat kelamin Saksi
00851|Korban  dengan  maksud  untuk  menyalurkan  hasrat  seksualnya,  yang  mana
00852|Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00853|
00854|rangkaian fakta hukum tersebut lebih terpenuhi secara spesifik dalam uraian
00855|unsur-unsur  Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
00856|Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  sehingga  sudah
00857|seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan  Pasal 6 huruf b Undang-
00858|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
00859|Kekerasan Seksual;
00860|Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63  Undang-
00861|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
00862|Kekerasan  Seksual:  “Majelis  hakim  wajib  mempertimbangkan  Pemulihan
00863|Korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.
00864| Menimbang bahwa sebagai salah satu bentuk Pemulihan selama proses
00865|pemeriksaan dipersidangan, Saksi Korban telah mendapat pendampingan dari
00866|petugas UPTD PPA Kabupaten Seluma;
00867|Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah diberitahukan salah
00868|satu  Hak  Korban  atas  Pemulihan  yakni  Restitusi,  yang  mana  atas
00869|pemberitahuan  tersebut  Saksi  Korban  menyatakan  tidak  mengajukan
00870|permohonan Restitusi atas perkara ini;
00871|  Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00872|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00873|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
00874|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
00875|dijatuhi pidana;
00876|Menimbang  bahwa  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  huruf b
00877|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
00878|Pidana Kekerasan Seksual: “Dipidana karena pelecehan seksual fisik, Setiap
00879|Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap
00880|tubuh,  keinginan  seksual,  dan/  atau  organ  reproduksi  dengan  maksud
00881|menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum,
00882|baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama
00883|12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00
00884|(tiga ratus juta rupiah)”;
00885|Menimbang bahwa berdasarkan angka 264 Lampiran II Undang-Undang
00886|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
00887|undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu Pasal bersifat kumulatif
00888|sekaligus alternatif digunakanlah frasa dan/atau;
00889|Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00890|
00891|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
00892|bersifat  kumulatif  alternatif, maka Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana
00893|penjara kepada Terdakwa;
00894|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00895|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00896|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00897|dijatuhkan; 
00898|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00899|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00900|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00901|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00902|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
00903|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain panjang ±
00904|2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning yang telah disita dari
00905|Saksi Korban dan dalam persidangan terbukti milik Saksi Korban serta barang
00906|bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar dan 1
00907|(satu)  lembar  baju  kaos  lengan  pendek  warna  putih  yang  telah  disita  dari
00908|Terdakwa dan dalam persidangan terbukti milik Terdakwa, yang mana barang
00909|bukti tersebut merupakan kain penutup/pakaian yang digunakan Saksi Korban
00910|dan  Terdakwa  pada  saat  kejadian  dan  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi
00911|trauma  psikologis  yang  dialami  Saksi  Korban,  maka  perlu  ditetapkan  agar
00912|barang bukti tersebut dimusnahkan;
00913|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00914|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00915|yang meringankan Terdakwa;
00916|Keadaan yang memberatkan: 
00917|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi Saksi Korban;
00918|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan stigma negatif dari masyarakat
00919|sekitar terhadap Saksi Korban;
00920|Keadaan yang meringankan:
00921|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00922|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00923|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00924|Mengingat  Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00925|12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang
00926|Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
00927|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00928|
00929|MENGADILI:
00930|1. Menyatakan  Terdakwa  Haizun  Bin  Burkan tersebut  diatas,  terbukti
00931|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  pelecehan
00932|seksual fisik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
00933|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu  dengan pidana
00934|penjara selama 6 (enam) tahun;
00935|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00936|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00937|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00938|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00939|1. 1 (satu) lembar kain panjang ± 2 (dua) meter bercorak motif batik
00940|warna coklat dan kuning;
00941|2. 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar;
00942|3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
00943|dimusnahkan;
00944|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00945|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
00946|
00947|Rabu
00948|
00949|17
00950|
00951|2024
00952|
00953|Negeri  Tais, pada hari  Rabu,  tanggal  17 Januari 2024,  oleh Andi Bungawali
00954|Anastasia, S.H. , sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting , S.H., M.H., dan
00955|Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin , S.H ., M.H.,  masing-masing sebagai
00956|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
00957|
00958|Hakim  Anggota tersebut,  dibantu  oleh  Harya  Puteratama,  S.H.  Panitera
00959|Pengganti pada Pengadilan Negeri  Tais, serta dihadiri oleh  Reki Afrizal,  S.H.,
00960|
00961|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
00962|ttd ttd
00963|Murniawati Priscilia Djaksa Andi Bungawali Anastasia, S.H.
00964|Djamaluddin, S.H., M.H.  
00965|ttd
00966|
00967|Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.
00968|Panitera Pengganti,
00969|    ttd
00970|Harya Puteratama, S.H.