00471|minuman keras mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
00472|per botolnya. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib petugas
00473|Kepolisian dari Polsek Patrol yaitu saksi 4 bersama saksi 1  saat melaksanakan tugas
00474|Patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai sate biawak
00475|milik T erdakwa selain menjual sate biawak juga dijadikan sebagai tempat prostitusi,
00476|sehingga saksi 4 bersama saksi 1  menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan
00477|penyelidikan  hingga  akhirnya  berhasil  melakukan  penggerebegan  pada  kedai
00478|tersebut, dimana dalam sebuah kamar terdapat seorang Pekerja Seks Komersial
00479|(PSK) yaitu saksi 2 sedang melakukan hubungan badan dengan seorang tamu yang
00480|bernama  saksi  ROBIYANTO,  kemudiansaksi  4  bersama  saksi  1   berhasil
00481|mengamankan T erdakwa selaku pemilik kedai tersebut bersama para Pekerja Seks
00482|Komersial (PSK) yaitu saksi 2 dan saksi 3  serta seorang tamu bernama saksi
00483|ROBIYANTO berikut barang buktinya, kemudian membawanya ke kantor Polsek
00484|Patrol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. T erdakwa dalam menyewakan kamar
00485|untuk para tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan para PSK yang telah
00486|disediakannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun tujuan
00487|T erdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan penghasilan yang diperoleh sekitar
00488|Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Berdasarkan uraian fakta hukum
00489|tersebut jika dihubungkan dengan unsur Ad.2., maka Majelis Hakim berpendapat
00490|unsur “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang
00491|lain, dan  menjadikannya  sebagai  pencarian”  telah  terbukti  ada  pada  perbuatan
00492|T erdakwa;
00493|Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00494|
00495|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 296 KUHPidana
00496|telah terpenuhi, maka T erdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00497|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
00498|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00499|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00500|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta T erdakwa mampu bertanggung
00501|jawab, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00502|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  T erdakwa  pada  pokoknya
00503|menyatakan  memohon  keringanan  hukum.  T erhadap  hal  tersebut  maka  Majelis
00504|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00505|Menimbang  bahwa  prinsip  penjatuhan  pidana  harus  sebanding  dengan
00506|kesalahan  T erdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan kesewenang
00507|wenangan  tanpa  memperhatikan  fungsi  dan  arti  dari  hukuman pemidanaan  itu
00508|sendiri.  Pemidanaan  harus  mempertimbangkan segi  manfaat  dan  kerusakan
00509|terhadap diri T erdakwa. Selain itu,  hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan
00510|pembinaan dan pengajaran bagi diri T erdakwa, yang pada gilirannya T erdakwa bisa
00511|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul
00512|perasaan jera pada diri T erdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain
00513|pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Roscoe Pound mengemukakan teori
00514|hukum yang menyatakan ”Law as a tool of social engineering”  atau yang dapat
00515|diterjemahkan secara bebas menjadi “ hukum  sebagai  alat pembaharuan  dalam
00516|masyarakat”. T entu  selain  memperhatikan  teori  hukum  dan  hal-hal  yang  telah
00517|dikemukakan di atas, putusan hakim haruslah tetap menggambarkan keadilan dan
00518|kepastian hukum itu sendiri;
00519|Menimbang  bahwa  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan
00520|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2017  tentang  Pedoman
00521|Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (selanjutnya disebut
00522|PERMA 3 tahun 2017). Pada Pasal 1 angka 1 PERMA 3 tahun 2017 mendefinisikan
00523|Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan perempuan yang berkonflik
00524|dengan  hukum,  perempuan  sebagai  korban,  perempuan  sebagai  saksi  atau
00525|perempuan sebagai pihak. Maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara  in casu
00526|menerapkan  PERMA  3  tahun  2017  baik  dalam  proses  persidangan  maupun
00527|penjatuhan putusan dalam perkara  in casu karena dari fakta-fakta hukum yang
00528|terungkap di persidangan menunjukkan adanya perempuan berhadapan dengan
00529|hukum dalam perkara in casu;
00530|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
00531|diketahui fakta T erdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan seorang ibu serta
00532|Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00533|
00534|T erdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan  T erdakwa.  Pada  Pasal  6
00535|PERMA 3  tahun  2017  mengatur  Hakim  dalam  mengadili  perkara  Perempuan
00536|Berhadapan dengan Hukum : a. m empertimbangkan  Kesetaraan  Gender  dan
00537|Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis,
00538|b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak
00539|tertulis  yang  dapat menjamin Kesetaraan Gender, c. menggali  nilai-nilai  hukum,
00540|kearifan lokal  dan  rasa ke adilan yang  hidup dalam masyarakat guna  menjamin
00541|Kesetaraan  Gender,  perlindungan  yang  setara  dan  non  diskriminasi;  dan d.
00542|mempertimbangkan p enerapan konvensi d an  perjanjian-perjanjian int ernasional
00543|terkait  Ke setaraan  Gender  yang  telah  diratifikasi. Berdasarkan  uraian
00544|pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang
00545|dijatuhkan  terhadap  diri  T erdakwa  telah  sesuai  dengan  kadar  kesalahan  dari
00546|T erdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap
00547|T erdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
00548|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00549|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00550|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00551|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00552|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00553|berada dalam tahanan;
00554|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00555|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00556|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kain Spray warna
00557|merah muda bertuliskan L.O.L Surprise, 1 (satu) potong sarung bantal berwarna
00558|merah bertuliskan L.O.L Surprise, 1 (satu) Pak Tisu warna merk Nice, dan 1 (satu)
00559|buah kondom bekas pakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
00560|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan
00561|agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00562|Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000,00(tiga
00563|ratus ribu Rupiah) hasil penjualan dan sewa kamar  yang merupakan hasil dari
00564|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
00565|tersebut dirampas untuk negara;
00566|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00567|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00568|meringankan T erdakwa;
00569|Keadaan yang memberatkan:
00570|- Perbuatan T erdakwa telah meresahkan masyarakat;
00571|Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00572|
00573|Keadaan yang meringankan:
00574|- T erdakwa belum pernah dipidana;
00575|- T erdakwa merupakan seorang ibu;
00576|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00577|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00578|Mengingat  Pasal 296 KUHPidana dan Undang- Undang  Nomor 8 T ahun
00579|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
00580|bersangkutan;
00581|
00582|MENGADILI:
00583|1. Menyatakan T erdakwa T erdakwa  tersebut di atas, terbukti secara sah dan
00584|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan
00585|perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai
00586|pencarian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00587|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu dengan  pidana
00588|penjara 9 (sembilan) bulan;
00589|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00590|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00591|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00592|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00593|- 1 (satu) potong kain Spray warna merah muda bertuliskan L.O.L Surprise.
00594|- 1 (satu) potong sarung bantal berwarna merah bertuliskan L.O.L Surprise.
00595|- 1 (satu) Pak Tisu warna merk Nice
00596|- 1 (satu) buah kondom bekas pakai.
00597|Dimusnahkan
00598|- Uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
00599|Dirampas untuk Negara
00600|6. Membebankan  kepada  T erdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00601|Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
00602|
00603|Rabu
00604|
00605|31
00606|
00607|2024
00608|
00609|Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Gabe Dorris Mora Boru
00610|Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan
00611|Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
00612|
00613|dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
00614|
00615|Hakim Anggota,
00616|Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.
00617|Hakim Ketua,
00618|Gabe D. M. B. Saragih, S.H., M.H.
00619|Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.
00620|Panitera Penggati,
00621|R. Alek Muhtadin, S.H.