00738|Sistem  Elektronik  sendiri  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur
00739|elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,
00740|menganalisi,  menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,
00741|dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
00742|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  selanjutnya  akan  menilai  apakah
00743|Dokumen  Elektronik  yang  dihadirkan  di  persidangan  telah  menggunakan
00744|Sistem  Elektronik  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  dapat  disebut
00745|sebagai alat bukti hukum yang sah;
00746|Menimbang  bahwa  bukti  elektronik  adalah  informasi  dan  data  yang
00747|bernilai dalam proses penyelidikan yang disimpan pada, diterima atau dikirim
00748|oleh perangkat elektronik. Informasi dan dokumen elektronik mengacu kepada
00749|data dengan berbagai bentuk yang diakses dengan menggunakan komputer,
00750|jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Bukti  yang  bernilai
00751|sebagai pembuktian di Pengadilan bukan bentuk fisik dari perangkat elektronik,
00752|melainkan dokumen/informasi yang terkandung di dalamnya;
00753|Menimbang bahwa Undang-Undang telah menetapkan syarat minimum
00754|pengoperasian Sistem Elektronik adalah dapat menampilkan kembali Informasi
00755|Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  secara  utuh  sesuai  dengan  masa
00756|retensi  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan,  dapat
00757|melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan,  kerahasiaan,  dan
00758|keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
00759|tersebut,  dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam
00760|Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dilengkapi dengan prosedur atau
00761|petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat
00762|dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan  dengan  Penyelenggaraan  Sistem
00763|Hal 20 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Jpa
00764|
00765|Elektronik tersebut, dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga
00766|kebaruan,  kejelasan,  dan  kebertanggungjawaban  prosedur  atau  petunjuk.
00767|Prinsip  dasar  penanganan  bukti  elektronik  adalah  adanya  integritas  data,
00768|personel  yang  kompeten,  tata  kelola  pencatatan  (chain  of  custody),  dan
00769|kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
00770|Menimbang,  bahwa  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE  menyatakan
00771|bahwa informasi dan dokumen elektronik, termasuk video serta percakapan
00772|digital, dapat dijadikan alat bukti yang sah, sejauh memenuhi Syarat materil,
00773|yaitu mencakup integritas, keaslian, aksesibilitas, dan relevansi; serta Syarat
00774|formil,  yaitu  terkait  cara  perolehan  yang  sah,  dokumentasi  resmi,  serta
00775|kepatuhan pada hukum acara;
00776|Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah syarat materiil
00777|informasi elektronik telah terpenuhi dalam perkara ini, sebagai berikut:
00778|1. Integritas. Meski  tidak dilakukan pemeriksaan forensik digital (misalnya
00779|melalui proses  hashing), integritas data dinilai dari pengakuan konsisten
00780|Terdakwa,  Saksi  6  dan  Saksi  Bambang  Irawan  di  persidangan  yang
00781|membenarkan isi video dan percakapan. Tidak adanya bantahan terkait
00782|kemungkinan  manipulasi  turut  memperkuat  kesimpulan  bahwa  data
00783|tersebut utuh dan tidak berubah;
00784|2. Keaslian: Terdakwa   mengakui bahwa video merupakan dokumentasi dari
00785|tindak perzinahan yang melibatkan dirinya dengan Saksi Musmuadhim,
00786|dan  Saksi  6  membenarkan  bahwa  rekaman  dilakukan  dengan
00787|sepengetahuan Terdakwa. Pengakuan tersebut memberikan dasar yang
00788|cukup untuk menganggap barang bukti berasal dari sumber yang sah,
00789|meskipun tanpa dukungan metadata atau forensik digital.
00790|3. Aksesibilitas:  Video  yang  dimaksud  telah  diputar  dan  diperiksa  dalam
00791|persidangan, serta dapat diakses oleh semua pihak berperkara, termasuk
00792|Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa,
00793|yang membuktikan terpenuhinya unsur keterjangkauan atau aksesibilitas.
00794|4. Relevansi:  Isi  video  dan  percakapan  berkaitan  langsung  dengan
00795|perbuatan yang didakwakan, yaitu perzinahan sebagaimana diatur dalam
00796|Pasal 284 KUHP, sehingga relevan secara hukum materiil.
00797|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  menilai  apakah
00798|syarat formil informasi elektronik telah terpenuhi dalam perkara ini, sebagai
00799|berikut:
00800|1. Perolehan yang sah: Proses penyitaan terhadap handphone dan flashdisk
00801|dilakukan sesuai prosedur hukum, dibuktikan melalui surat perintah dan
00802|Hal 21 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Jpa
00803|
00804|berita acara penyitaan serta disahkan oleh penetapan dari Pengadilan
00805|Negeri  Jepara.  Meski  perangkat  awalnya  diambil  paksa  oleh  suami
00806|Terdakwa   ,  hal  tersebut  tidak  memengaruhi  legalitas  penyitaan  oleh
00807|Aparat Penegak Hukum. Bahwa 1  (satu) buah Handphone merk Redmi
00808|Note 12 Pro Warna hitam, No. Imei 1: 861485965016728, No. Imei 2:
00809|861485965016736,  1  (satu)  buah  flashdisk  merek  Olive  ukuran  16GB
00810|warna silver dan 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk ukuran 16GB
00811|warna  merah  hitam  telah  disita  oleh  Penyidik  dengan  Penetapan  dari
00812|Pengadilan  Negeri  Jepara  Nomor  208/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN  Jpa,
00813|Nomor  293/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN  Jpa,  dan  Nomor  23/Pid.B-
00814|Sita/2025/PN Jpa;
00815|2. Dokumentasi resmi: Tahapan penyitaan, pelimpahan ke Jaksa Penuntut
00816|Umum, dan penitipan barang bukti ke Pengadilan telah didokumentasikan
00817|secara lengkap melalui berita acara, sehingga syarat administratif telah
00818|terpenuhi.
00819|3. Kepatuhan pada hukum acara: Penyajian bukti elektronik dilakukan sesuai
00820|dengan prosedur dalam KUHAP. Pengakuan dari Terdakwa dan Saksi di
00821|persidangan memperkuat validitas pembuktian sesuai Pasal 184 ayat (1)
00822|KUHAP.
00823|4. Tidak melanggar ketentuan hukum lainnya: Proses perekaman dilakukan
00824|dengan sepengetahuan Terdakwa, sehingga tidak melanggar ketentuan
00825|privasi dan bukti juga tidak disebarluaskan oleh Saksi Musmuadhim;
00826|Menimbang,  bahwa  meskipun  tahapan  Chain  of  Custody  tidak
00827|sepenuhnya terdokumentasi, dan forensik digital tidak dilakukan, hal ini tidak
00828|otomatis  menurunkan  nilai  pembuktian  karena  prosedur  penyitaan  tetap
00829|memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dibuktikan dengan dokumen
00830|resmi,  tidak  terdapat  indikasi  adanya  manipulasi  atau  gangguan  terhadap
00831|barang  bukti,  serta  adanya  pengakuan  dari  Terdakwa  dan  Saksi  telah
00832|memberikan dasar yang cukup untuk meyakini keaslian dan integritas barang
00833|bukti tersebut;
00834|Menimbang,  bahwa  analisis  forensik  digital  bukan  merupakan
00835|persyaratan mutlak menurut Pasal 5 UU ITE, melainkan alat bantu pembuktian.
00836|Oleh karena itu, ketiadaan pemeriksaan teknis seperti hashing atau metadata
00837|tidak menggugurkan keabsahan alat bukti, selama unsur-unsur hukum lainnya
00838|terpenuhi;
00839|Hal 22 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Jpa
00840|
00841|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, barang
00842|bukti  elektronik  dalam  perkara  ini  dapat  dikualifikasikan  sebagai  petunjuk
00843|mengingat  isi  bukti  dikuatkan  oleh  keterangan  Saksi,  Terdakwa  mengakui
00844|substansi dari bukti tersebut, dan barang bukti telah disita dan diajukan secara
00845|sah dalam persidangan;
00846|Menimbang,  bahwa  secara  filosofis,  hukum  pembuktian  bertujuan
00847|mencapai  kebenaran  materiil.  Bukti  elektronik  yang  disajikan  dalam  bentuk
00848|video dan percakapan telah memberikan gambaran faktual tentang perbuatan
00849|yang didakwakan. Meskipun terdapat kekurangan prosedural dalam hal Chain
00850|of  Custody atau  forensik  digital,  hal  tersebut  tidak  menggugurkan  nilai
00851|pembuktian karena bukti diperoleh secara sah dan tidak ada keberatan dari
00852|para pihak;
00853|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
00854|menilai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 Pro
00855|Warna hitam, No. Imei 1: 861485965016728, No. Imei 2: 861485965016736, 1
00856|(satu) buah flashdisk merek Olive ukuran 16GB warna silver dan 1 (satu) buah
00857|flashdisk merek Sandisk ukuran 16GB warna merah hitam yang telah diperiksa
00858|di  persidangan.  Barang  bukti  tersebut  memuat  informasi  elektronik  yang
00859|bersesuaian  dengan  keterangan  Saksi  dan  keterangan  Terdakwa  sehingga
00860|memberi petunjuk kepada Majelis Hakim mengenai tindak pidana yang telah
00861|dilakukan oleh Terdakwa; 
00862|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Terdakwa  dan  Saksi  6
00863|yang keduanya menerangkan bahwa maksud dan tujuan melakukan hubungan
00864|badan adalah atas dasar suka sama suka dan tidak menggunakan paksaan.
00865|Bahwa keterangan ini diperkuat dengan adanya bukti surat berupa hasil cetak
00866|percakapan  antara  Terdakwa    dengan  Saksi  Musmuadhim.  Majelis  Hakim
00867|menilai bahwa hubungan yang dijalin antara Terdakwa   dan Saksi 6 bukanlah
00868|hubungan yang menggunakan paksaan;
00869|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
00870|dan  dikaitkan  dengan  doktrin  hukum,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
00871|Terdakwa   dan Saksi 6 telah melakukan persetubuhan karena telah masuknya
00872|anggota kelamin Saksi 6 ke dalam lubang anggota kelamin Terdakwa  . Bahwa
00873|Pasal  27  BW  berlaku  bagi  Terdakwa  yaitu  adanya  asas  monogami  dalam
00874|perkawinan;
00875|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  maka  menurut  Majelis  Hakim
00876|unsur ini telah terpenuhi;
00877|Hal 23 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Jpa
00878|
00879|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1)
00880|ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi,
00881|maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perzinahan
00882|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 
00883|Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai
00884|pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa   sebagai berikut:
00885|Menimbang  bahwa  dalam  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
00886|diuraikan bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa   adalah karena Terdakwa
00887|bersikap  sopan  dan  kooperatif  selama  persidangan.  Terdakwa  tidak
00888|mendapatkan bantuan hukum dan layanan psikologi sejak awal, selain yang
00889|secara formalitas saja. Hal ini menyebabkan hak-haknya sebagai tersangka
00890|tidak terpenuhi, dan hal ini merupakan kesalahan negara. Demikian halnya
00891|dengan  lembaga-lembaga  yang  diperuntukkan  untuk  itu. Terdakwa   dalam
00892|kondisi  depresi  berat,  berdasarkan  prikologis  yang  dilakukan  oleh  Psikolog
00893|menyimpulkan bahwa “beratnya tekanan hidup dan kondisi kejiwaan yang labil
00894|karena  menjadi  korban  KDRT,  perselingkuhan,  perjudian,  pengabaian  oleh
00895|keluarga, akan memaksa seseorang untuk berada di kondisi tidak berharga dan
00896|kehilangan makna hidup. Selain itu, Terdakwa   adalah korban KDRT yang
00897|berhak memperoleh keadilan baik secara formal dan informal, salah satunya
00898|Terdakwa  berhak  atas  proses  pemulihan  dampak  kekerasan  yang
00899|diterimamnya.  Atas  uraian  tersebut,  Penasihat  Hukum  Terdakwa  memohon
00900|agar Terdakwa   dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa
00901|dan menetapkan Terdakwa   berhak atas pemulihan psikologis dan psikososial;
00902|Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah
00903|Agung Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
00904|Berhadapan  dengan  Hukum  telah  menunjuk  Organisasi  Bantuan  Lembaga
00905|Pemberdayaan  Perempuan  Sekar  Jepara  untuk  mendampingi  Terdakwa
00906|selama proses persidangan. Hal ini  dimaksudkan  agar Terdakwa   merasa
00907|aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan
00908|berlangsung, sehingga tidak tepatlah uraian Penasihat Hukum Terdakwa yang
00909|mengatakan bahwa Terdakwa   tidak mendapatkan bantuan hukum selain yang
00910|formalitas saja. Bahwa Majelis Hakim menujuk pendampingan agar tidak terjadi
00911|diskriminasi terhadap perempuan dalam persidangan;
00912|Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan
00913|uraian tersebut, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdapat relasi kuasa dalam
00914|hubungan Terdakwa   dengan Saksi Bambang Irawan. Hal ini dapat dinilai dari
00915|fakta  persidangan  bahwa  Terdakwa    adalah  ibu  rumah  tangga  dan  tidak
00916|Hal 24 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Jpa
00917|
00918|bekerja sehingga hanya mengandalkan Saksi Bambang Irawan sebagai kepala
00919|keluarga  yang  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Bahwa  berdasarkan  fakta  di
00920|persidangan sebagaimana keterangan Saksi Bambang Irawan dan keterangan
00921|Terdakwa   diperoleh fakta bahwa Terdakwa   pernah mengalami kekerasan
00922|dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perjudian. 
00923|Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa suami dari
00924|Terdakwa    yaitu  Saksi  Bambang  Irawan  adalah  seorang  tentara,  yang
00925|dianggap memiliki peran sosial dan dalam pandangan masyarakat dianggap
00926|lebih  kuat.  Sehingga  dalam  perannya  di  lingkungan  keluarga  cenderung
00927|menciptakan potensi relasi kuasa yang tidak seimbang dalam perkawinannya
00928|dengan Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, dinamika ini dapat mempengaruhi
00929|hubungan  rumah  tangga,  terutama  dalam  hal  pengambilan  keputusan  atau
00930|ketergantungan emosional antara pasangan. Namun, terlepas dari hal tersebut,
00931|perbuatan Terdakwa tetap merupakan sebuah pelanggaran hukum yang berdiri
00932|sendiri.  Terdakwa,  dengan  penuh  kesadaran  mengetahui  bahwa  Terdakwa
00933|adalah istri Saksi Bambang Irawan, dan secara sengaja menjalin hubungan
00934|yang  dimulai  sejak  tahun  2019  dan  berulang  kali  melakukan  persetubuhan
00935|hingga peristiwa pada tanggal 22 Agustus 2024 di Hotel Jepara Garden Resort.
00936|Tindakan Terdakwa   ini memperburuk keretakan rumah tangga Terdakwa  dan
00937|Saksi  Bambang  Irawan,  yang  telah  rentan  akibat  dinamika  relasi  kuasa
00938|tersebut,  sehingga  menambah  beban  emosional  dan  sosial  bagi  keluarga
00939|mereka;
00940|Menimbang  bahwa  telah  nyata  adanya  relasi  kuasa  dalam  rumah
00941|tangga Terdakwa   dan Saksi Bambang Irawan. Meskipun demikian, dalam
00942|persidangan, Saksi Bambang Irawan selaku korban dalam perkara ini telah
00943|memaafkan  Terdakwa  yang  telah  terbukti  melakukan  persetubuhan  dengan
00944|Saksi 6. Saksi Bambang Irawan sebagai suami Terdakwa   memutuskan untuk
00945|memaafkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bukan semata-mata
00946|karena hubungan pribadi dengan istrinya, melainkan demi kepentingan yang
00947|lebih besar, yaitu masa depan dan psikologis anak-anak mereka. Pertimbangan
00948|ini selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi prinsip
00949|fundamental  dalam  hukum  keluarga  di  Indonesia.  Anak-anak  yang  masih
00950|membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya secara
00951|utuh  menjadi  alasan  utama  Saksi  Bambang  Irawan  untuk  memaafkan
00952|Terdakwa;
00953|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  telah  hadir  anak  Terdakwa
00954|yang  bernama  Khansa  Binti  Bambang  Irawan  yang  memohonkan  agar
00955|Hal 25 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Jpa
00956|
00957|Terdakwa   hukuman seringan-ringannya karena Anak bersama kedua adiknya
00958|masih membutuhkan kasih sayang dan pendampingan dari ibu dan ayahnya;
00959|Menimbang  bahwa  sikap  memaafkan  ini  mencerminkan  pendekatan
00960|keadilan  restoratif  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  dimana  nilai-nilai
00961|kemanusiaan, pengampunan, dan upaya perbaikan lebih diutamakan dibanding
00962|penghukuman semata. Selain itu, terdapat pengakuan dan penyesalan dari
00963|Terdakwa   atas perbuatannya, serta komitmen bersama dari kedua belah pihak
00964|untuk memperbaiki dan membina kembali keharmonisan keluarga. Oleh karena
00965|itu,  pilihan  untuk  mempertahankan  rumah  tangga  patut  dihormati  sebagai
00966|langkah hukum dan moral yang sah berdasarkan kesepakatan para pihak.
00967|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  seluruh  fakta  tersebut,
00968|Majelis Hakim menilai bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa   seyogianya
00969|tidak bersifat represif, melainkan diarahkan pada pemulihan dan reintegrasi
00970|sosial,  serta  mempertimbangkan  alternatif  pidana  yang  bersifat  non-
00971|pemenjaraan atau pidana yang ringan;
00972|Menimbang, bahwa salah satu asas penting dalam pemidanaan adalah
00973|asas  individualisasi  pidana,  yang  mewajibkan  hakim  mempertimbangkan
00974|secara saksama keadaan pribadi Terdakwa, termasuk latar belakang peristiwa,
00975|kondisi sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi tindakannya;
00976|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00977|persidangan,  keterangan  saksi-saksi  dan  pengakuan  Terdakwa,  serta  hasil
00978|pemeriksaan  psikologis  diketahui  bahwa  Terdakwa    merupakan  seorang
00979|perempuan yang dalam kehidupan rumah tangganya tidak memperoleh cukup
00980|perlindungan  emosional,  psikologis,  maupun  fisik  dari  suaminya.  Terdakwa
00981|selama bertahun-tahun mengalami hubungan rumah tangga yang tidak sehat,
00982|sehingga melahirkan kondisi keterlantaran dan kehampaan emosional. Kondisi
00983|tersebut  menimbulkan  rasa  tidak  aman,  kesepian,  dan  ketidakstabilan
00984|psikologis pada diri Terdakwa. Dalam keadaan tersebut Terdakwa   mencari
00985|perlindungan, perhatian, dan rasa aman dari laki-laki lain, meskipun tindakan
00986|tersebut pada akhirnya melahirkan akibat hukum;
00987|Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tidak semata-mata dilakukan
00988|atas  dorongan  hawa  nafsu, tetapi  lahir  dari  kebutuhan  akan  kasih  sayang,
00989|penerimaan, dan rasa aman yang tidak Terdakwa   dapatkan dari suaminya,
00990|yang  merupakan  bagian  dari  kebutuhan  dasar  manusia.  Kondisi  Terdakwa
00991|tersebut termasuk dalam kategori kerentanan sosial dan psikologis, yang dalam
00992|doktrin  dan  praktik  peradilan  modern  dapat  dijadikan  sebagai  alasan
00993|meringankan hukuman;
00994|Hal 26 dari 30 hal. Putusan Pidana Nomor xxx/Pid.B/2025/PN Jpa
00995|
00996|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim
00997|bukanlah  semata-mata  upaya  balas  dendam  namun  dititik  beratkan  pada
00998|pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa   maupun
00999|warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa   selesai
01000|menjalani  pidananya  dan  ketika  kembali  ke  masyarakat  tidak  akan  lagi
01001|melakukan  perbuatan  sejenis  maupun  perbuatan  pidana  lainnya,  oleh
01002|karenanya  permohonan  dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  menjadi  bahan
01003|pertimbangan bagi Majelis dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa;
01004|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
01005|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01006|pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta
01007|Terdakwa    mampu  bertanggungjawab  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan
01008|bersalah dan dijatuhi pidana;
01009|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa    tidak  ditahan  karena
01010|menurut pendapat  Majelis Hakim  tidak cukup alasan untuk menahan, maka