01332|bewustzijn atau noodzakkelijkheid bewutzijn) adalah apabila si pelaku dengan
01333|perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari
01334|perbuatan  pidana.  Tetapi,  ia  tahu  benar  bahwa  akibat  itu  pasti  mengikuti
01335|perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat
01336|perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana
01337|akibat  perbuatannya  nanti  atau  apa-apa  yang  akan  turut  mempengaruhi
01338|terjadinnya  akibat  perbuatan  itu.  Dalam  bentuk  ini,  perbuatan  pelaku
01339|mempunyai  dua  akibat,  yaitu  yang  pertama  akibat  yang  memang  dituju  si
01340|pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri. Yang kedua, akibat yang tidak
01341|diinginkan  tapi  merupakan  suatu  keharusan  untuk  mencapai  tujuan  dalam
01342|akibat  pertama.  Kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan  (dolus  eventualis
01343|atau voorwaardelijk-opzet) adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau
01344|terjadinya  suatu  akibat  yang  dituju  itu  maka  disadari  bahwa  adanya
01345|kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini ada keadaan tertentu yang
01346|semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;
01347|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  melawan  hukum
01348|(wedderenchtelijk) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-
01349|Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia”  adalah  perbuatan  yang  bertentangan
01350|dengan  hak  orang  lain,  tanpa  hak  yang  ada  pada  seseorang  dan  tanpa
01351|kewenangan;
01352|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dalam  melawan  hukum  dalam
01353|hukum  pidana  bisa  berarti  melawan  hukum  dalam  arti  formil  dan  melawan
01354|hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan
01355|perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan
01356|melawan  hukum  dalam  arti  materil  yakni  melakukan  perbuatan  yang
01357|bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
01358|tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;
01359|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “tanpa  hak”  adalah
01360|tindakan  atau  perbuatan  setiap  orang  yang  tidak  diijinkan  oleh  peraturan
01361|perundang-undangan  yang  berlaku,  artinya  bahwa  setiap  orang  yang  akan
01362|melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai
01363|agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan
01364|tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau
01365|melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  yang
01366|merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan
01367|
01368|peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7  UU RI
01369|No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Narkotika hanya dapat digunakan untuk
01370|kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan
01371|dan teknologi dan penjelasan  Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud
01372|dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat  digunakan
01373|untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam
01374|terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan  ketergantungan.
01375|Ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa
01376|setiap kegiatan  peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan  dokumen yang
01377|sah dan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Narkotika
01378|Golongan  I  hanya  dapat  disalurkan  oleh  pedagang besar  farmasi  tertentu
01379|kepada lembaga ilmu pengetahuan  tertentu untuk kepentingan pengembangan
01380|ilmu pengetahuan  dan teknologi  dan  Pasal 43  UU RI Nomor  35 Tahun  2009
01381|tentang  Narkotika mengatur  bahwa  penyerahan  narkotika  hanya  dapat
01382|dilakukan  oleh:  Apotek,  Rumah  Sakit,  Pusat  Kesehatan  Masyarakat,  Balai
01383|Pengobatan, dan Dokter;
01384|  Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan
01385|penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
01386|percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan
01387|dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak
01388|sendiri. Makna percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
01389|tentang  Narkotika  ini  sama  dengan  pengertian  percobaan  dalam  KUHP
01390|Nasional, dan memperhatikan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35
01391|Tahun 2009 tentang Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak
01392|ada  yang  berbeda  antara  keduanya  dari  segi  unsur,  perbedaannya  hanya
01393|sanksi  pidana  (straftmaat),  di  KUHP  Nasional  ancaman  hukuman  terhadap
01394|percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU RI No. 35 Tahun
01395|2009 tentang Narkotika disamakan dengan delik selesai;
01396|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  permufakatan  jahat
01397|(samenspanning)  adalah  suatu  perencanaan  disertai  kesepakatan  untuk
01398|melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati,
01399|dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink,
01400|salah  bentuk  delik  abstrak  adalah  delik-delik  persiapan  atau
01401|voorbereidingsdelicten.  Delik  persiapan  ini  ditujukan  untuk  delik  yang
01402|menimbulkan  bahaya  konkrit  tetapi  tidak  memenuhi  delik-delik  percobaan
01403|dengan hukuman yang sama;
01404|
01405|  Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun
01406|2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau
01407|lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,
01408|membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,
01409|memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  narkotika,
01410|atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;
01411|   Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Anak  dalam  hal  ini
01412|berdasarkan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014
01413|tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
01414|Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
01415|belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
01416|  Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini merupakan sub unsur yang
01417|bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Di mana  jika salah satu saja  sudah
01418|terbukti maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;
01419|  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dalam
01420|persidangan, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12
01421|Februari  2026,  sekira  pukul  01.00 WIB  di  bilyar  CK  Jalan  Kimchua  Dusun
01422|Kalibambang, Desa  Air  Upas,  Kec.  Air  Upas,  Kabupaten  Ketapang,  Prov.
01423|Kalimantan  Barat.  Anak  pada  saat  diamankan  petugas  kepolisian  ada
01424|diketemukan barang bukti berupa 1 ( satu) klip plastik transparan berisi kristal
01425|putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,1807 (nol koma satu delapan nol
01426|tujuh )  gram netto, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu)
01427|potongan pippet modifikasi (sendok sabu), dan 1 (satu) unit handphone android
01428|merek INFINIX HOT 40 Pro warna hitam;
01429|  Menimbang,  bahwa  Anak  R membeli  dan  menerima  barang  bukti
01430|berupa 1 ( satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu
01431|dengan berat 0,1807 (nol koma satu delapan nol tujuh) gram netto dari Anak D
01432|dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tersebut
01433|yaitu pada hari  Kamis, tanggal 12 Februari 2026 sekitar  pukul 00.50 W IB di
01434|bilyar CK Jalan Kimchua Dusun Kalibambang , Desa Air Upas, Kec. Air Upas,
01435|Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan cara Anak R  langsung
01436|datang ke bilyar dan bertemu dengan  Anak D , kemudian Anak R  langsung
01437|bertanya kepada Anak D “ada bahan tidak?” dan Anak D menjawab “ada, harga
01438|Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah) ”,  maka  kemudian  Anak  R  pun
01439|menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash
01440|kepada Anak D dan awalnya kemudian Anak R menyerahkan pada Anak D 1
01441|(satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) potongan pippet
01442|
01443|modifikasi  (sendok  sabu)  dan  mengatakan  bahwa  agar  dibuang.  Kemudian
01444|setelah  Anak  R buang  barulah  Anak  D  menyerahkan  1  (satu)  paket  sabu
01445|kepada Anak R. Setelah Anak R  menerima 1 (satu) paket sabu dari  Anak D,
01446|maka Anak R pun masih berada di bilyar namun tidak lama kemudian petugas
01447|datang dan melakukan penangkapan terhadap Anak D. Di mana maksud dan
01448|tujuan Anak R membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman
01449|Anak  R  yang  bernama  FILI.  Bahwa  Sdr. FILI  adalah  teman  Anak  R  yang
01450|sebenarnya memberikan Anak R uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
01451|rupiah) kepada Anak R untuk membeli sabu kepada Anak D. Anak DNtidak ada
01452|izin  dari  pihak  yang  berwenang  dalam  hal  melakukan  permufakatan  jahat
01453|menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika
01454|golongan I jenis sabu;
01455|  Menimbang, bahwa  setelah dilakukan penimbangan terhadap barang
01456|bukti berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal
01457|putih narkotika jenis sabu yang disita dari ABH RANGGA ADITIA alias RANGGA
01458|bin JAIS SAPUTRA  didapatkan berat bersih sebesar 0,1807 (nol koma satu
01459|delapan  nol  tujuh)  gram  netto  yang  dilakukan  Dinas  Koperasi,  UKM,
01460|Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A
01461|Kabupaten  Ketapang  yang  ditandatangani  oleh  HAMDANI,  S.E.,  M.M.
01462|Nip.19720910  200701  1  018  sebagai  Kepala  UPT  Metrologi  Legal  Tipe  A
01463|Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan)
01464|barang  bukti  Nomor: B/022/DP-D.500.2.3.13/BA/II/2026, tanggal  14  Februari
01465|2026;
01466|  Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik
01467|Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat terhadap  1  (satu)  bungkus  plastik  klip
01468|berisikan  kristal  warna  putih  dengan  berat  netto  0,0314  gram  netto  untuk
01469|dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium
01470|Forensik Nomor LAB : 168/NNF/2026, yang dibuat pada tanggal 19 Februari
01471|2026  yang  ditandatangani  oleh  AKP  ADAM  WIDJAYA,  ST.,  Nrp.93061091
01472|selaku Pemeriksa pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan
01473|Hasil  Pengujian  tersebut  mengandung  Metamfetamin  Positif  (+)  termasuk
01474|Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
01475|    Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan
01476|bahwa unsur “ Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat t anpa
01477|hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,
01478|menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
01479|Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;
01480|
01481|Menimbang,  bahwa  dakwaan  primair  sebagaimana  dalam  surat
01482|dakwaan, yakni  Pasal 114  ayat (1)  Jo  Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
01483|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Undang-
01484|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01485|Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01486|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terbukti,  maka Hakim  tidak  akan
01487|mempertimbangkan  dakwaan  berikutnya.  Selanjutnya  Hakim  akan
01488|mempertimbangkan  apakah  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur
01489|tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak atau tidak;
01490|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  12  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-
01491|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01492|undang Hukum Pidana yang merumuskan:
01493|1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-
01494|undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan,
01495|2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam
01496|dengan  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan  oleh  peraturan  perundang-
01497|undangan  harus  bersifat  melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan
01498|hukum yang hidup dalam masyarakat, dan ayat
01499|3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan
01500|pembenar;
01501|  Menimbang, bahwa dengan demikian pada bagian ini akan Majelis
01502|Hakim pertimbangan sifat melawan hukum dalam perkara ini;
01503|  Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  sifat
01504|melawan  hukum  formil  dan  sifat melawan  hukum  materiil, yang  mana  sifat
01505|melawan hukum formil bermakna suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum,
01506|apabila  perbuatan  itu  diancam  pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik
01507|dalam  undang-undang,  sedangkan  sifat  melawan  hukum  materiil  suatu
01508|perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam
01509|undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum
01510|yang tidak tertulis, yang mana sifat melawan hukum mater iil terbagi ke dalam
01511|dua fungsi, yakni sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif ,
01512|yakni ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana,
01513|meskipun  tidak  nyata-nyata diancam  pidana  dalam  undang-undang, apabila
01514|bertentangan dengan hukum tidak tertulis, serta sifat melawan hukum mater iil
01515|dalam fungsi yang negatif , yakni ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-
01516|hal  yang  ada  di  luar  undang-undang  (hukum  tidak  tertulis)  yang  dapat
01517|
01518|menghapus  sifat  melawan  hukumnnya  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan
01519|delik;
01520|  Menimbang, bahwa  dihubungkan dengan perkara a quo, berdasarkan
01521|pasal  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa yang  dihubungkan  dengan
01522|pembuktian unsur pada Pasal  114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
01523|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  jo.
01524|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01525|Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01526|1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana yang  telah  terbukti seperti
01527|penjelasan  unsur  yang  telah  Majelis  Hakim  Pertimbangkan,  maka  tidak
01528|ditemukan alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum,
01529|maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum formil;
01530|  Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan
01531|terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud ketentuan
01532|Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023  tentang
01533|Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang juga wajib dipertimbangkan dalam
01534|putusan, di mana ketentuan tersebut menyatakan bahwa,
01535|1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak
01536|Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan,
01537|2) Perbuatan  yang  dapat  dipidana  merupakan  Tindak  Pidana  yang
01538|dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan
01539|karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
01540|peraturan perundang-undangan, kemudian dalam penjelasan pasal
01541|36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01542|Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa ketentuan
01543|pada  ayat  ini  dimaksudkan  bahwa  setiap  Tindak  Pidana  dalam
01544|peraturan  perundang-undangan  harus  selalu  dianggap  dilakukan
01545|dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada
01546|setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya
01547|dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  menggunakan
01548|istilah "dengan maksud", "mengetahui', "yang diketahuinya", "padahal
01549|diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui";
01550|  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pasal  yang  didakwakan  dalam
01551|perkara a quo secara tegas memuat unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim
01552|wajib menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan
01553|yang didakwakan kepada Terdakwa;
01554|
01555|  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,
01556|selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  unsur  kesengajaan  dalam
01557|perkara  a  quo dengan  pertimbangan  hukum  yang  telah  termuat  di  dalam
01558|penjelasan  unsur  Ad.  2 yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan
01559|menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,
01560|menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  yang  dalam
01561|bentuk tanaman ,  unsur  dengan pertimbangan adanya unsur kesengajaan di
01562|atas terhadap  dasar pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, dengan
01563|bentuk adanya kesalahan berupa kesengajaan ( dolus), maka Terdakwa harus
01564|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01565|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01566|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01567|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
01568|Pasal 204 KUHAP, terhadap tindak pidana yang memenuhi ketentuan dalam
01569|pasal tersebut dapat diajukan upaya keadilan restoratif, tetapi setelah Majelis
01570|Hakim  memeriksa  ketentuan  upaya  keadilan  restoratif  dengan  persyaratan
01571|dalam perundang-undangan, maka ketentuan upaya keadilan restoratif tidak
01572|dapat  diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut karena  termasuk  tindak
01573|pidana yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif;
01574|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01575|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01576|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
01577|Pasal  205  dan  Pasal  234  KUHAP,  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan
01578|Terdakwa  dapat  diajukan  pengakuan  bersalah  (plea  bargain)  dan  acara
01579|pemeriksaan  perkara  menjadi  acara  pemeriksaan  singkat.  Setelah  Majelis
01580|Hakim memeriksa ketentuan pengakuan bersalah dengan persyaratan dalam
01581|perundang-undangan,  maka  ketentuan  pengakuan  bersalah  tidak  dapat
01582|diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut  karena  tidak  memenuhi
01583|persyaratan yang diatur;
01584|  Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01585|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  telah