03629|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
03630|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
03631|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  dimana  Saksi Wahyu
03632|Sutantri Als Bu Wahyu  dari  LKP  wahyyuyuha Mataram  dengan meminta
03633|biaya kursus dan keberangkatan   tanpa memperhatikan ketentuan hukum
03634|yang  mengatur  program  magang  di  luar  negeri  yaitu  Peraturan  Menteri
03635|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara
03636|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri  oleh  karena  itu
03637|perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan bekerjasama dengan Saksi
03638|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu dan Saksi  Galih Santika Fadilakusumah
03639|dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  termasuk kategori melakukan perekrutan
03640|sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun
03641|2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan
03642|perbuatan Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu   bersama – sama dengan
03643|Terdakwa dari LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
03644|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  dengan  tujuan
03645|mendapatkan uang dari Para Saksi Korban  yaitu dengan Total sejumlah
03646|Rp.901.000.000,00 (sembilan  ratus  satu  juta  rupiah)  sehingga  termasuk
03647|kedalam  dengan  tujuan  eksploitasi  yaitu  eksploitasi  ekonomi  karena
03648|Hal. 136 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03649|Paraf
03650|
03651|berbentuk uang  karena uang jumlah tersebut  sampai dengan saat ini belum
03652|dikembalikan kepada Para Saksi Korban dan karena dilakukan  bertempat di
03653|LKP WAHYUYYUHA Mataram  yang beralamat di Jl KH. Mansyur Dasan sari
03654|Gang Garuda No.2 Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan, Kota Mataram dan di
03655|Kota Mataram  Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh karena itu  perbuatan
03656|tersebut masih masuk wilayah Negara Republik Indonesia  dengan demikian
03657|unsur ini telah terpenuhi;
03658|Ad.4.  Unsur  Orang  yang  merencanakan  atau  melakukan  permufakatan
03659|jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
03660|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan   merencanakan  yaitu
03661|membuat rencana ;
03662|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  permufakatan jahat  yaitu
03663|sepakatnya 2(dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana ;
03664|Menimbang bahwa untuk dapat dianggap sebagai permufakatan jahat,
03665|harus terpenuhi unsur-unsur berikut:
03666|1. Adanya dua orang atau lebih: Harus ada kesepakatan antara dua
03667|orang atau lebih;
03668|2. Adanya kesepakatan: Para pihak telah bersepakat atau bersekongkol
03669|untuk melakukan suatu kejahatan;
03670|3. Adanya tujuan melakukan tindak pidana: Kesepakatan tersebut
03671|ditujukan untuk melakukan tindak pidana;
03672|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan
03673|Orang yaitu sebagaimana ketentuan Pasal I butir 2 Undang Undang Nomor 21
03674|Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah
03675|setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
03676|pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
03677|Menimbang bahwa  yang dimaksud  dengan  Perdagangan Orang  yaitu
03678|sebagaimana ketentuan Pasal I butir 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007
03679|tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan
03680|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
03681|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
03682|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
03683|Hal. 137 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03684|Paraf
03685|
03686|atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
03687|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
03688|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
03689|untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
03690|Menimbang bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wahyu Sutantri
03691|Als Bu Wahyu  dari LKP Wahyuyuha mataram/wahyu yuha ilahi dimana LPK  PT
03692|RSEI dengan direkturnya Terdakwa yang perusahaanya tidak memiliki Sending
03693|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
03694|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih  Santika
03695|Fadilakusumah  dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda yang wilayahnya di Jawa Barat
03696|sehingga walaupun mempunyai Sending Organisation tetapi tidak dibenarkan
03697|beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi NTB sehingga  para Saksi Korban
03698|akhirnya  tidak   diberangkatkan  magang  di  Jepang   dan  hal  tersebut  telah
03699|diketahui oleh Terdakwa karena Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  lembaga
03700|Kursusnya diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan  saja dan
03701|tidak dapat menjanjikan siswa  untuk magang ke Jepang begitu pula dengan
03702|LPK   PT  RSEI    dan  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu   dari  LKP
03703|wahyyuyuha/wahyu yuha ilahi  Mataram telah mengambil uang tersebut di atas
03704|dari Para Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan
03705|disalurkan kembali kepada Terdakwa dari LPK PT RSEI dan oleh Terdakwa  dari
03706|LPK PT RSEI disalurkan sebagian kepada Saksi Galih Santika Fadilakusumah
03707|dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  oleh karena itu terbukti ada kerjasama antara 3
03708|pihak yaitu  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu   Terdakwa, dan Saksi Galih
03709|Santika Fadilakusumah dan adanya kesepakatan serta tujuan dalam melakukan
03710|perdagangan orang yaitu dalam perkara ini  melakukan perekrutan dengan cara
03711|penipuan  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
03712|kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi secara ekonomi (uang)
03713|dengan  pemerasan  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  atau  materi
03714|berupa  uang  dan  perbuatan   tersebut  dilakukan   wilayah  Negara  Republik
03715|Indonesia sebagaimana ketentuan  Pasal 2  Undang Undang Nomor 21 Tahun
03716|2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang oleh karena itu
03717|termasuk   melakukan  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana
03718|perdagangan orang sehingga unsur ini terpenuhi;
03719|Menimbang  bahwa  karena  di  dalam  dakwaannya  Penuntut  Umum
03720|menyertakan  ketentuan  Pasal  84  ayat  (2)  KUHAP  maka  Majelis  Hakim
03721|Hal. 138 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03722|Paraf
03723|
03724|mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu
03725|Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,
03726|berdiam  terakhir,  di tempat  ia diketemukan  atau  ditahan,  hanya  berwenang
03727|mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar
03728|saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada
03729|tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu
03730|dilakukan dan karena dalam perkara ini  sebagian besar Saksi  dan Ahli berada
03731|di Mataram dan tindak pidana terjadi di Mataram oleh karena itu beralasan
03732|hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili perkara ini ;
03733|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 11 jo Pasal 2
03734|Undang  Undang   RI No mor   21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
03735|Pidana Perdagangan Orang  telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah
03736|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah   melakukan  tindak  pidana
03737|sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
03738|Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif  pertama  telah terbukti
03739|secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim tidak perlu
03740|membuktikan  dakwaan alternatif lainnya  ;
03741|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 11 jo Pasal 2
03742|Undang  Undang   RI No mor   21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
03743|Pidana Perdagangan Orang Jo  Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka
03744|Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
03745|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut
03746|Umum;
03747|Menimbang  bahwa  pembelaan  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa
03748|Mohon untuk  Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Pasal 11 jo. Pasal
03749|4  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  TPPO.  Atau,  bila  dianggap  perlu,
03750|menjatuhkan  pidana yang lebih ringan  secara proporsional dan adil, sesuai
03751|dengan  fakta  hukum  dan  nilai  keadilanTerdakwa  tidak  pernah  berniat  untuk
03752|melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) . Pokok perkara ini hanya
03753|berisi dugaan peran administratif, bukan eksploitasi atau penyalahgunaan apa
03754|pun. Terdakwa hanya memfasilitasi wawancara peserta magang, tanpa kontrol,
03755|dominasi, atau motivasi eksploitasi, murni keinginan membantu agar para calon
03756|peserta  magang  memperoleh  kemudahan  untuk  menggapai  keinginannya,
03757|mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena telah terbukti
03758|LPK PT RSEI yang digunakan oleh Terdakwa  tidak mempunyai SO (Sending
03759|Hal. 139 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03760|Paraf
03761|
03762|Organization) dalam melakukan pengiriman tenaga Magang  ke luar negeri dan
03763|Terdakwa  mengetahui  hal  tersebut  sehingga  berupaya  bekerjasama  dengan
03764|LPK Sanusi Pusaka Sunda yang direkturnya  Saksi Galih Santika yang berada
03765|posisinya di luar Provinsi NTB  dan Terdakwa telah terbukti menerima uang fee
03766|dari Para Saksi Korban yang dikirimkan Saksi Wahyu Sutantri S.Si Alias Bu
03767|Wahyu  oleh karena itu beralasan untuk menolak dalil pembelaan dari Terdakwa
03768|ini ;
03769|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
03770|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
03771|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf, serta  Terdakwa  mampu
03772|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
03773|pidana;
03774|            Menimbang, bahwa karena dalam  Pasal 11 jo Pasal 2 Undang Undang
03775|RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
03776|Orang Jo  Pasal 84 ayat (2) KUHAP,  bahwa ancaman  pidana yang dijatuhkan
03777|adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan
03778|kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa
03779|maka diganti dengan pidana kurungan;
03780|Menimbang  bahwa  dalam  tuntutannya  Penuntut  Umum  menuntut
03781|adanya  restitusi   oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  akam  mempertimbangkan
03782|restitusi tersebut ;
03783|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  Restitusi  sebagaimana
03784|ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang Undang  RI Nomor  21 Tahun 2007 Tentang
03785|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah  pembayaran ganti
03786|kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan
03787|yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang
03788|diderita korban atau ahli warisnya;
03789|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  (Lembaga  Perlindungan
03790|Saksi  dan  Korban  (LPSK)  mengajukan  Restitusi  sebagaimana  Pengajuan
03791|Restitusi  Nomor  : R - 4538/4.1.IP/LPSK/7/2025 tanggal 11 Juli 2025  yang
03792|ditujukan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  NTB   atas  permohonan  Surat
03793|permohonan restitusi kepada Ketua LPSK dari Sdr. Hulwatul Fitriati tanggal 10
03794|Juli 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya  dan Majelis
03795|Hakim  telah mempertimbangkan dan telah melakukan penilaian restitusi  serta
03796|rincian  dan  dan penghitungan kerugian oleh LPSK  terlampir, dan Majelis
03797|Hal. 140 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03798|Paraf
03799|
03800|Hakim menilai bahwa dikarenakan diajukan melalui Penuntut Umum sehingga
03801|dalam  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1
03802|Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian
03803|Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana  yaitu :
03804|Pasal 1 Ayat (1) :
03805|Restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau
03806|keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;
03807|Pasal 1 Ayat (14) :
03808|Keputusan LPSK adalah keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang
03809|memuat  uraian  perhitungan  kerugian  dan  besaran  nilai  Restitusi  dan/  atau
03810|Kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan
03811|ketentuan peraturan perundang-undangan;
03812|Pasal  3 :
03813| Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah
03814|Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana;
03815|Pasal 4 :
03816|Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
03817|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
03818| b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
03819|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
03820| c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
03821|d.  kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
03822|termasuk  biaya  transportasi  dasar,  biaya   pengacara,  atau  biaya  lain  yang
03823|berhubungan dengan proses hukum.
03824|Pasal 5 ayat (3) dan (4) :
03825|Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua,
03826|Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan
03827|peraturan  perundang-undangan.  (4)  Permohonan  Restitusi  sebagaimana
03828|dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dibuat  secara  tertulis  dalam  bahasa
03829|Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada
03830|Hal. 141 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03831|Paraf
03832|
03833|Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik,
03834|atau Penuntut Umum;
03835|Pasal 8 Ayat (7), (8), (11) dan  (12) :
03836|(7)  Hakim  memberikan  kesempatan  pada  Pemohon  dan/  atau  LPSK  untuk
03837|menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan
03838|Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum;
03839| (8)  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  Terdakwa  atau  penasihat
03840|hukumnya  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan  Restitusi  dan
03841|mengajukan alat bukti;
03842| (11)  Hakim  memeriksa  berkas  permohonan  Restitusi  dan  memberikan
03843|penilaian  hukum  terhadap  alat  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  serta
03844|mempertimbangkannya di dalam putusan.
03845|(12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:
03846| a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
03847| b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh
03848|permohonan Restitusi; dan
03849|c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa
03850|dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga;
03851|Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
03852|LPSK  dalam  mengajukan  permohonan  fasilitasi  restitusi   tersebut  melalui
03853|Penuntut Umum dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun
03854|Terdakwa untuk menanggapi dalam pembelaannya dan Majelis Hakim menilai
03855|bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang
03856|didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  pertama  Penuntut  Umum  dan  telah
03857|terbukti  perbuatan  Terdakwa  tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian  yang
03858|berkaitan  langsung  sebagai  akibat  tindak  pidana,   dengan  demikian
03859|sebagaimana  perhitungan  dari  LPSK tersebut   oleh  karena  itu permohonan
03860|restitusi  yang  diajukan  oleh  Saksi   korban  tersebut  melalui  LPSK  tersebut
03861|beralasan hukum dan dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan
03862|LPSK  telah  melakukan  pemeriksaan  pendalaman  informasi  dan  penilaian
03863|besaran  kerugian  yang  diderita  Para  Korban  atas  peristiwa  pidana  yang
03864|dialaminya,  sebagai  berikut:  a.  Sdri.  Hulwatul  Fitriati  dengan  nilai  kerugian
03865|Hal. 142 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03866|Paraf
03867|
03868|sebesar  Rp30.000.000,00(tiga  puluh  juta  rupiah)  dan  b.  Sdri,  Dianita  Sari
03869|dengan nilai kerugian sebesar Rp33.860.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan
03870|ratus enam puluh ribu rupiah). 4. Total nilai kerugian sebagaimana dimaksud
03871|dalam angka 5 sebesar Rp 63.860.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus
03872|enam puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa  dan tidak kepada
03873|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  dikarenakan Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
03874|Wahyu  telah terbukti dalam persidangan menerima uang fee  lebih sedikit dari
03875|yang diterima oleh Terdakwa dan uang fee tersebut telah dipergunakan oleh
03876|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu untuk memberikan makan dan penginapan,
03877|serta membayar gaji pengajar, biaya listrik  Para Saksi Korban selama menjalani
03878|kursus  dan  pelatihan  di  LKP  miliknya   sedangkan  Terdakwa  tidak  dapat
03879|membuktikan penggunaan uang fee  dari perekrutan tersebut dipergunakan dan
03880|dengan  pertimbangan  penilaian  restitusi  serta  rincian  dan  penghitungan
03881|kerugian  Korban  terlampir  yaitu  Sdri.  Hulwatul  Fitriati  dengan  nilai  kerugian
03882|sebesar  Rp30.000.000,00(tiga  puluh  juta  rupiah);dan  b.  Sdri,  Dianita  Sari
03883|dengan nilai kerugian sebesar Rp33.860.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan
03884|ratus enam puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar restitusi maka
03885|dijatuhi  kurungan  pengganti  sebagaimana  amar  putusan  di  bawah  ini  oleh
03886|karena itu permohonan restitusi ini beralasan dikabulkan ;
03887|          Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan
03888|penahanan dengan alasan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan
03889|penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
03890|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa  ditangkap dan ditahan dan
03891|penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,
03892|dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka
03893|perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03894|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
03895|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03896|- 1 (satu) lembar kwitansi an. HULWATUL FITRIANI sebesar Rp.
03897|Rp. 25.000.000 trtanggal 23 mei 2024; - 2 (dua) lembar print out foto
03898|kegiatan belajar;
03899|- 1 (satu) lembar asli kwitansi an. EMA LISTIANI sebesar Rp. 30
03900|Januari 2024;