00949|
00950|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00951|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00952|- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekitar pukul
00953|09.00  WIB,  di  Bandara  Internasional  Kualanamu  Deli  Serdang  Sumatera
00954|Utara, petugas Imigrasi Bandara telah melakukan pemeriksaan terhadap 2
00955|(dua) orang penumpang pesawat yang akan berangkat ke luar negeri atas
00956|nama Emi Kurniati dan Desy Krystin Natalia Siregar, dengan tujuan menuju
00957|ke Malaysia;
00958|- Bahwa benar petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap saksi
00959|Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  sesuai dengan Pasal 8
00960|ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
00961|yaitu pemeriksaan terhadap  dokumen perjalanan seperti paspor, tiket pulang
00962|pergi dan  juga  boardingpass,  namun  pada  saat  melakukan  pemeriksaan
00963|petugas  Imigrasi  menemukan  hal  yang  mencurigakan  terhadap  tiket
00964|perjalanan milik  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar ,
00965|yang mana tiket  pulang yang dimiliki oleh saksi Emi Kurniati dan saksi Desy
00966|Krystin Natalia Siregar  berbeda, keberangkatannya menuju Malaysia akan
00967|tetapi kepulangannya dari  Singapura,  dan saksi Emi Kurniati baru pertama
00968|kali melakukan perjalanan ke luar negeri
00969|- Bahwa  benar  kemudian  dilakukan  wawancara  dan  pemeriksaan  lebih
00970|lanjut terhadap saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar di
00971|ruang Supervisior Bandara Kualanamu, dan setelah diwawancarai saksi Emi
00972|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar menerangkan mereka ingin ke
00973|Malaysia untuk berwisata/jalan-jalan serta untuk mencari pekerjaan, dan yang
00974|memfasilitasi atau yang membiayai keberangankatan saksi Emi Kurniati dan
00975|saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  seperti  membelikan  tiket  pesawat dan
00976|membuat paspor untuk pergi ke Malaysia adalah Terdakwa karena saksi Emi
00977|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar baru pertama kali berangkat
00978|ke luar negeri;
00979|- Bahwa benar setelah melakukan penelusuran terhadap tiket pulang milik
00980|saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar ,  petugas Imigrasi
00981|
00982|menemukan  keanehan/kecurigaan pada  tiket  pulang  tersebut,  yang  mana
00983|tiket  pulang  tersebut  tidak  terdaftar  pada  website  reservasi dan  atas  hal
00984|tersebut,  saksi  Emi Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar  tidak
00985|diperbolehkan untuk berangkat  ke  Malaysia, s elain itu  pada saat dilakukan
00986|pemeriksaaan  terhadap  saksi  Emi Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia
00987|Siregar, petugas Imigrasi  merasa keterangan dari  saksi  Emi Kurniati  dan
00988|saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar  mengenai  alasan  keberangkatannya  ke
00989|Malaysia selalu berubah-ubah, dimana sebelumnya mengatakan  tujuannya
00990|hendak jalan-jalan, kemudian berubah menjadi mencari lowongan pekerjaan
00991|sebagai ART (asisten rumah tangga) di Malaysia;
00992|- Bahwa  benar  apabila seseorang  hendak berangkat ke  luar negeri untuk
00993|bekerja,  maka  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam
00994|ketentuan Pasal 5 huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017
00995|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yaitu harus berusia minimal
00996|18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi di bidangnya, sehat jasmani
00997|dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta
00998|memiliki  dokumen  yang  lengkap  yang  dipersyaratkan ,  dan  apabila
00999|persyaratan  tersebut tidak terpenuhi maka seseorang  tersebut melakukan
01000|suatu pelanggaran;
01001|- Bahwa benar  saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar
01002|tidak memenuhi syarat dokumen sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan
01003|Pasal 5 huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017 tentang
01004|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
01005|- Bahwa benar atas informasi dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti
01006|Natalia Siregar bahwa yang membawa dan memfasilitasi perjalanan mereka
01007|adalah Terdakwa, sehingga  dilakukan pemanggilan  kepada Terdakwa yang
01008|sudah terlebih dahulu lolos dalam pemeriksaan petugas Imigrasi dan sudah
01009|masuk  ke  dalam  ruang  tunggu  Bandara,  k emudian setelah  dilakukan
01010|pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Imigrasi
01011|menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polda Sumut;
01012|- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta saksi Emi Kurniati dan saksi
01013|Desy Krystin Natalia Siregar  dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sumut
01014|untuk diperiksa lebih lanjut;
01015|- Bahwa benar apabila  seseorang yang hendak membawa orang lain ke
01016|luar negeri untuk dipekerjakan dan pekerjaannya belum ada / belum ada
01017|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang
01018|No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01019|
01020|Orang  (TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2017  tentang
01021|Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU
01022|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01023|Orang (TPPO)  menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara
01024|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01025|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan
01026|pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
01027|tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
01028|juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” ,
01029|dan juga sebagaimana dalam Pasal  10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01030|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menyebutkan  “Setiap
01031|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
01032|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
01033|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal
01034|6”;
01035|
01036|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
01037|apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
01038|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01039|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01040|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  maka  Majelis  Hakim  dapat  memilih  dan
01041|mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, sehingga
01042|Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
01043|langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur
01044|dalam  Pasal  4 Jo  Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana
01045|Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01046|1. Setiap orang;
01047|2. Membawa  warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
01048|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik
01049|Indonesia,  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan
01050|tindak pidana perdagangan orang;
01051|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01052|mempertimbangkan sebagai berikut:
01053|Ad.1. Unsur Setiap orang;
01054|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang
01055|atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat
01056|dimintakan  pertanggungjawabannya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya .
01057|Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan
01058|
01059|pertanggungjawaban”  menurut  hukum  pidana  ( toerekeningssvatbaarheid),
01060|adalah  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  (secara  hukum)  yaitu  suatu
01061|kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan
01062|lainnya,  yakni  (1)  memahami  arah  tujuan  faktual  dari  tindakan  sendiri;  (2)
01063|kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak
01064|bebas  berkenaan  dengan  tindakan  tersebut.  Definisi  tersebut  dibuat  dengan
01065|merujuk  pada  sejarah  perundang-undangan,  khususnya  dari  Memorie  van
01066|Toelichting  (MvT)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  pertanggungjawaban
01067|pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan
01068|tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku
01069|untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa
01070|yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak
01071|menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan
01072|akibat dari tindakannya tersebut;
01073|Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka
01074|Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).
01075|Menimbang, bahwa Terdakwa Gita Rubyanah membenarkan identitasnya
01076|sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa
01077|secara  sadar  menyatakan  telah  mengerti  isi  dakwaan,  selain  dari  pada  itu
01078|Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;
01079|Menimbang,  bahwa  secara  obyektif  Terdakwa Gita  Rubyanah dalam
01080|kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat
01081|jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan
01082|kemampuannya  terhadap  hak  dan  kewajiban  yang  dimilikinya,  sehingga
01083|kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;
01084|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  unsur  “setiap
01085|orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;
01086|Ad.2.  Unsur M embawa  warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  negara
01087|Republik  Indonesia   dengan  maksud   untuk  dieksploitasi  diluar
01088|wilayah negara Republik Indonesia  yang membantu atau melakukan
01089|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01090|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “eksploitasi”  sebagaimana
01091|dalam  Pasal  1  ayat  (7)  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01092|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah “tindakan dengan atau tanpa
01093|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
01094|pelayanan  paksa,  perbudakan,  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
01095|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan
01096|
01097|hukum memindahkan atau mentra nsplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01098|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01099|mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil”;
01100|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  21
01101|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
01102|yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang  adalah  “ Tindakan  perekrutan,
01103|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01104|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01105|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01106|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01107|memperoleh persetujuan dari  orang yang memegang kendali atas orang lain
01108|tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk
01109|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01110|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
01111|dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekitar pukul
01112|09.00 WIB, di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara,
01113|petugas Imgrasi Bandara telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang
01114|penumpang pesawat yang akan berangkat ke luar negeri atas nama Emi Kurniati
01115|dan Desy Krystin Natalia Siregar, dengan tujuan menuju ke Malaysia;
01116|Menimbang, bahwa  petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap
01117|saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  sesuai dengan Pasal 8
01118|ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu
01119|pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan seperti paspor, tiket pulang pergi dan
01120|juga boardingpass, namun pada saat melakukan pemeriksaan petugas Imigrasi
01121|menemukan hal yang mencurigakan  terhadap tiket perjalanan milik  saksi  Emi
01122|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar ,  yang mana tiket  pulang yang
01123|dimiliki oleh saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  berbeda,
01124|keberangkatannya menuju Malaysia akan tetapi kepulangannya dari Singapura,
01125|dan saksi Emi Kurniati baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri,
01126|kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi Emi
01127|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar di ruang Supervisior Bandara
01128|Kualanamu, dan setelah diwawancarai saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin
01129|Natalia Siregar menerangkan mereka ingin ke Malaysia untuk berwisata/jalan-
01130|jalan  serta  untuk  mencari  pekerjaan,  dan  yang  memfasilitasi  atau  yang
01131|membiayai keberangkatan  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
01132|Siregar seperti membelikan tiket pesawat dan membuat paspor untuk pergi ke
01133|
01134|Malaysia adalah Terdakwa karena  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin
01135|Natalia Siregar baru pertama kali berangkat ke luar negeri;
01136|Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap tiket pulang
01137|milik saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti Natalia Siregar , petugas Imigrasi
01138|menemukan keanehan /kecurigaan pada tiket pulang tersebut,  yang mana  tiket
01139|pulang tersebut tidak terdaftar pada website  reservasi dan  atas hal tersebut,
01140|saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar  tidak diperbolehkan
01141|untuk  berangkat  ke  Malaysia,  selain  itu  pada  saat  dilakukan  pemeriksaaan
01142|terhadap  saksi  Emi Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar ,  petugas
01143|Imigrasi merasa keterangan dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti Natalia
01144|Siregar  mengenai alasan keberangkatannya ke Malaysia selalu berubah-ubah,
01145|dimana  sebelumnya  mengatakan  tujuannya  hendak  jalan-jalan,  kemudian
01146|berubah  menjadi  mencari  lowongan  pekerjaan  sebagai  ART  (asisten  rumah
01147|tangga) di Malaysia, apabila seseorang hendak berangkat ke  luar negeri untuk
01148|bekerja,  maka  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam
01149|ketentuan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU No. 18 Tahun 2017 tentang
01150|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yaitu harus berusia minimal 18 (delapan
01151|belas)  tahun,  memiliki  kompetensi  di  bidangnya,  sehat  jasmani  dan  rohani,
01152|terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  jaminan  sosial,  serta  memiliki
01153|dokumen yang lengkap  yang dipersyaratkan ,  dan apabila persyaratan tersebut
01154|tidak  terpenuhi  maka  seseorang  tersebut  melakukan  suatu  pelanggaran ,
01155|sedangkan  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar  tidak
01156|memenuhi syarat dokumen sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan Pasal 5
01157|huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01158|Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
01159|Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy
01160|Krysti  Natalia  Siregar  bahwa  yang  membawa  dan  memfasilitasi  perjalanan
01161|mereka adalah Terdakwa, sehingga  dilakukan pemanggilan  kepada Terdakwa
01162|yang sudah terlebih dahulu lolos dalam pemeriksaan petugas Imigrasi dan sudah
01163|masuk  ke  dalam  ruang  tunggu  Bandara,  k emudian setelah  dilakukan
01164|pemeriksaan  dan  interogasi  terhadap  Terdakwa  selanjutnya  petugas  Imigrasi
01165|menyerahkan Terdakwa  kepada  pihak  kepolisian  Polda  Sumut,  selanjutnya
01166|Terdakwa beserta saksi  Emi  Kurniati dan  saksi  Desy Krystin Natalia Siregar
01167|dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;
01168|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  Majelis  Hakim
01169|menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa saksi Emi Kurniati dan saksi
01170|Desy  Krystin  Natalia  Siregar  keluar  negeri  dengan  tujuan  untuk  mencari
01171|
01172|pekerjaan / sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) bagi  saksi  Emi Kurniati dan
01173|saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  dengan  memfasilitasi  dan  membiayai
01174|perjalanan  keberangkatan  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia
01175|Siregar dan tujuan untuk pekerjaan keluar negeri itu telah mendapat persetujuan
01176|dari  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  itu  sendiri
01177|sebelumnya  sedangkan  untuk  itu  Terdakwa  tidak  memiliki  Surat  Keterangan
01178|Bekerja dari BP3MI dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan bekerja diluar
01179|negeri maupun tidak memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang sebagai
01180|pekerja diluar negeri untuk  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
01181|Siregar maka dikaterogikan sebagai perbuatan perdagangan orang;
01182|Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta tersebut diatas Majelis
01183|Hakim  menilai  bahwa  dari  perbuatan  perdagangan  orang  yang  dilakukan
01184|Terdakwa itu diketahui oleh pihak  Imigrasi  saat Terdakwa  dengan  saksi  Emi
01185|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar akan berangkat keluar negeri
01186|melalui bandar udara sehingga Terdakwa bersama dengan  saksi  Emi Kurniati
01187|dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar itu tidak berhasil bepergian keluar negeri
01188|oleh karena Terdakwa ditangkap maka perbuatan Terdakwa itu dikategorikan
01189|sebagai  perbuatan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan
01190|orang;
01191|Menimbang, bahwa apabila seseorang yang hendak membawa orang lain
01192|ke luar negeri untuk diperkerjakan, dan pekerjaannya belum ada / belum ada
01193|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang No.
01194|21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01195|(TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No. 18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
01196|Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun
01197|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang   (TPPO)
01198|menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar
01199|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01200|wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01201|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
01202|paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01203|banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)” ,  dan  juga  sebagaimana
01204|dalam  Pasal 10  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01205|Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  menyebutkan  “Setiap  orang  yang
01206|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana