00242|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00243|Saudara Antok;
00244|- Bahwa  barang  bukti  yang  ikut  diamankan  bersama  dengan
00245|T erdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo Y15A warna biru dengan
00246|IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2 Nomor 861746054131111, 1
00247|(satu) buku passport asli dengan Nomor E09799504 atas nama Safri bin
00248|Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B7962648 atas
00249|nama  Riswan  Marsuki,  1  (satu)  lembar  fotokopi  paspor  dengan  Nomor
00250|Paspor B9360920 atas nama Ernita Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass
00251|dengan Flight Nomor IU 0535 from Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh)
00252|
00253|lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 6317 from Balikpapan to
00254|Pontianak;
00255|- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ikut
00256|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00257|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00258|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00259|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00260|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00261|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00262|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00263|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00264|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00265|- Bahwa T erdakwa yang membawa rombongan calon pekerja migran
00266|Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut dari Kabupaten
00267|Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ke Pontianak;
00268|T erhadap keterangan Saksi tersebut, T erdakwa menyatakan tidak keberatan dan
00269|membenarkannya;
00270|2. Saksi  Salman Faris  Al Wahid  dibawah  sumpah  menurut agama  yang
00271|dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00272|- Bahwa  Saksi  mengerti  diperiksa  dan  dimintai  keterangan  pada
00273|persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan tim dari
00274|anggota kepolisian telah mengamankan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang
00275|calon pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Selatan yang akan bekerja ke
00276|negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen;
00277|- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.30
00278|WIB di depan penginapan Viki Jaya di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu
00279|Raya;
00280|- Bahwa  Saksi  mengetahui  T erdakwa  beserta  8  (delapan)  orang
00281|tersebut  akan  bekerja  di  Negara  Malaysia  berdasarkan  informasi  dari
00282|informan;
00283|- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira
00284|pukul 11.00 WIB Saksi beserta tim dari Satgas Asta Cita 100 hari Presidan
00285|Republik  Indonesia  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mendapatkan
00286|informasi aka nada 8 (delapan) orang calon pekerja migran Indonesia yang
00287|akan  diberangkatkan  ke  negara  Malaysia  melalui  perbatasan  Entikong,
00288|kemudian sekira pukul 14.20 WIB Saksi beserta tim melakukan pengamatan
00289|dan mengecek di seputaran Jalan Arteri Supadio dan melihat ada 1 (satu) unit
00290|
00291|taxi bandara melintas dan berhenti di depan penginapan Viki Jaya di Jalan
00292|Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, saat itu Saksi beserta tim menemukan
00293|3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia yang salah satunya adalah
00294|T erdakwa yang mengatakan akan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan
00295|kelapa sawit dan juga mengatakan akan membawa 8 (orang) calon pekerja
00296|migran Indonesia untuk bekerja tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen yang
00297|sah atau non prosedural, ketika Saksi beserta tim menanyakan keberadaan 6
00298|(orang)  calon  pekerja  migran  Indonesia  lainnya  kepada  T erdakwa  lalu
00299|diketahui 6 (orang) calon pekerja migran Indonesia lainnya tersebut berada di
00300|dalam  penginapan,  setelah  itu  Saksi  beserta  tim  langsung  masuk  ke
00301|penginapan dan mengamankan 6 (orang) calon pekerja migran Indonesia
00302|lainnya tersebut, kemudian T erdakwa beserta 8 (delapan) orang calon pekerja
00303|migran Indonesia asal Sulawesi Selatan tersebut dibawa ke Ditreskrimum
00304|untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
00305|- Bahwa T erdakwa yang juga akan bekerja di Malaysia tersebut adalah
00306|orang  yang  merekrut,  mengajak,  membawa,  memberangkatkan,  dan
00307|mengkompulir tiket pesawat dari Sulawesi Selatan sampai ke Pontianak;
00308|- Bahwa  T erdakwa  yang  mengkoordinir  dan  akan  membawa  8
00309|(delapan) orang yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan
00310|bekerja di Negara Malaysia tersebut melalui Saudara Antok yang berada di
00311|Malaysia dan biaya keberangkatan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang
00312|merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara
00313|Malaysia  tersebut dari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan
00314|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00315|Saudara Antok;
00316|- Bahwa  barang  bukti  yang  ikut  diamankan  bersama  dengan
00317|T erdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo Y15A warna biru dengan
00318|IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2 Nomor 861746054131111, 1
00319|(satu) buku passport asli dengan Nomor E09799504 atas nama Safri bin
00320|Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B7962648 atas
00321|nama  Riswan  Marsuki,  1  (satu)  lembar  fotokopi  paspor  dengan  Nomor
00322|Paspor B9360920 atas nama Ernita Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass
00323|dengan Flight Nomor IU 0535 from Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh)
00324|lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 6317 from Balikpapan to
00325|Pontianak;
00326|- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ikut
00327|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00328|
00329|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00330|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00331|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00332|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00333|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00334|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00335|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00336|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00337|- Bahwa T erdakwa yang membawa rombongan calon pekerja migran
00338|Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut dari Kabupaten
00339|Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ke Pontianak;
00340|T erhadap keterangan Saksi tersebut, T erdakwa menyatakan tidak keberatan dan
00341|membenarkannya;
00342|
00343|Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dakwaaannya,  Penuntut  Umum
00344|telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:
00345|1. Ahli  Sutan  Ahmad Ridho  Harahap,  S.A.P .  keterangan  dibacakan  oleh
00346|Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:
00347|- Bahwa Ahli dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahlian
00348|proses Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00349|- Bahwa pada saat ini tugas dan tanggung jawab Ahli melakukan
00350|pelayanan  informasi  dan  kehumasan,  meliputi  perencanaan,  pelayanan
00351|informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi
00352|kehumasan  serta  pengembangan  pelayanan  informasi  dan  kehumasan,
00353|kegiatan khususnya Pekerja Migran Indonesia;
00354|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pranata Humas
00355|Ahli Pertama selaku Ketua Tim Kerja Layanan Pelindungan, pemberdayaan,
00356|Rehabilitasi dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia di BP3MI Kalimantan
00357|Barat;
00358|- Bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3M) Kalimantan
00359|Barat Nomor : Nomor 1 T ahun 2025 tentang Penetapan Tim Kerja Pada Balai
00360|Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat
00361|membentuk Tim Kerja Layanan Pelindungan, pemberdayaan, Rehabilitasi
00362|dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia;
00363|- Bahwa  Ahli  sering  dimintai  keterangan  Ahli  terkait  tentang
00364|perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00365|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No.18 tahun
00366|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan Pekerja
00367|
00368|Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau
00369|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik
00370|Indonesia;
00371|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI No.18 tahun
00372|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan  yang
00373|dimaksud  dengan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala
00374|upaya  untuk  melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00375|dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan
00376|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
00377|bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi
00378|dan sosial
00379|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No.18 tahun
00380|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan Pekerja
00381|Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau
00382|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik
00383|Indonesia;
00384|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia
00385|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
00386|diluar wilayah Republik Indonesia;
00387|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perlindungan  Pekerja  Migran
00388|Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI atau
00389|PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
00390|dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja,dan setelah
00391|bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial;
00392|- Berdasarkan  Pasal  49  UU  RI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00393|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang dapat melakukan
00394|pengiriman PMI adalah :
00395| Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
00396|terdiri atas :
00397|- Badan;
00398|- Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia(  P3mi)  Dan
00399|Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia   Untuk
00400|Kepentingan Perusahaan Sendiri.
00401|- Bahwa Ahli PNS di BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja
00402|Migran Indonesia) Kalimantan Barat dan jabatan Ahli sebagai Analis T enaga
00403|Kerja;
00404|
00405|- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut
00406|wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
00407|Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang syaratnya antara lain :
00408| Adanya perjanjian kerja sama Penempatan antara P3MI dengan
00409|Calon Pengguna (User).
00410| Adanya  permintaan  Nyata  yang  di  sebut  JOB  ORDER  dari
00411|pengguna.
00412| Adanya Draff perjanjian penempatan (perjanjian tertulis antara
00413|P3MI  dengan CPMI).
00414| Adanya  Draf  perjanjian  kerja  (perjanjian  tertulis  antara  CPMI
00415|dengan Pengguna / User.
00416|- Bahwa  Penempatan  PMI  adalah  kegiatan  pelayanan  untuk
00417|mempertemukan  PMI  sesuai  bakat,  minat  dan  kemampuannya  dengan
00418|pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan,
00419|pengurus  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan,  persiapan
00420|pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara  tujuan,  dan
00421|pemulangan dari negara tujuan;
00422|- Bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia Tidak bisa / tidak boleh
00423|dilakukan secara orang perseorangan karena melanggar Pasal 69 UU RI
00424|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00425|- Bahwa benar ada karena melanggar Pasal 69 UU RI Nomor 18
00426|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman
00427|pidana dalam pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
00428|tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
00429|rupiah);
00430|- Bahwa  yang  membuat  adalah  para  pihak  antara  P3MI  atau
00431|Agen/mitra kerja yang ada di Negara tujuan dan disahkan oleh perwakilan RI
00432|di Negara tujuan;
00433|- Bahwa menurut pendapat hukum Ahli bahwa tindakan T erdakwa
00434|sudah melanggar UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00435|Migran  Indonesia  Pasal  69  yang  bebunyi  Orang  perseorangan  dilarang
00436|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  ancaman
00437|pidana dalam pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
00438|tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar
00439|rupiah);
00440|- Bahwa  menurut  keahlian  Ahli  yang  diamaksud  dengan  “Orang
00441|Perseorangan“ adalah orang yang melaksanakan penempatan PMI ke luar
00442|
00443|Negeri  tidak  melaui   P3mi  (Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
00444|Indonesia);
00445|- Bahwa  menurut  keahlian  Ahli  yang  dimaksud  dengan  ”Dilarang
00446|Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”  adalah  orang
00447|perorang  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  perekrutan,  menampung,
00448|membawa,  memberangkatan,  memfasilitasi,  keberangkatan,  pembuatan
00449|paspor, pengurusan Visa untuk kepentingan CPMI bekerja keluar Negeri dan
00450|jika orang persorangan hanya melanggar satu saja dari proses penempatan
00451|sudah menyalahi aturan keseluruhan proses Penempatan;
00452|- Bahwa  Proses  Penempatan  adalah  proses  di  lakukan  untuk
00453|menempatkan CPMI bekerja keluar negeri mulai dari pra penempatan, masa
00454|penempatan, dan purna penempatan;
00455|- Bahwa dapat Ahli jelaskan menurut pendapat hukum Ahli bahwa
00456|tindakan T erdakwa tidak dibenarkan yang mana tindakan tersebut melanggar
00457|Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00458|Migran Indonesia Pasal 69, yang berbunyi :
00459|Pasal 69
00460| Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
00461|Migran Indonesia;
00462| Dengan sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi
00463|:
00464|Pasal 81
00465| Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
00466|Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan
00467|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp
00468|15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah).
00469| Bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan
00470|yang  diberikan  kepada  CPMI/PMI  sebelum  bekerja  atau  sebelum
00471|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  penjelasan
00472|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  diatur  dalam  Peraturan
00473|Pemerintah  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Pelindungan
00474|Pekerja Migran Indonesia;
00475| Bahwa  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  berdasarkan  Peraturan
00476|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan
00477|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa
00478|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang
00479|
00480|diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran
00481|Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
00482| Bahwa Pelayanan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktifitas
00483|untuk memberikan pelayanan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan
00484|mulai dari pembuatan paspor, menyiapkan sarana dan prasarana termasuk
00485|pembelian tiket pesawat, T axi, maupun tempat menginap, pembuatan ID
00486|Pekerja Migran Indonesia, Medical Check Up, Asuransi/pendaftaran BPJS
00487|Ketenagakerjaan,  Menandatangani  Perjanjian,  Mengikuti  Kegiatan  OPP ,
00488|Menandatangani perjanjian kerja, Sidik Jari pembuatan E-PMI;
00489| Bahwa Kegiatan selama bekerja yaitu pekerja Migran Indonesia
00490|yang sedang melaksanakan kerja selama 2 tahun masa kontrak  di Negara
00491|Penempatan;
00492| Bahwa Kegiatan setelah bekerja yaitu proses akhir setelah habis
00493|masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi dan pulang/kembali ke Indonesia;
00494|- Bahwa  Proses  Penempatan  adalah  proses  di  lakukan  untuk
00495|menempatkan CPMI bekerja keluar negeri mulai dari sebelum penempatan,
00496|selama penempatan dan setelah penempatan;
00497|- Bahwa kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja
00498|Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tergolong pada
00499|kegiatan Sebelum bekerja yaitu proses penempatan calon pekerja Migran
00500|Indonesia sebelum berangkat atau sebelum bekerja yang meliputi kegiatan
00501|Perekrutan, Pembuatan Paspor, pembuatan ID Pekerja Migran Indonesia di
00502|Disnaker setempat, pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, Medical Cek Up di
00503|Sarkes  yang  ditunjuk  oleh  Kementrian,  Asuransi  /  mendaftarkan  BPJS
00504|Ketenagakerjaan,  menandatangani  perjanjian,  mengikuti  kegiatan  OPP
00505|(Orientasi Pra Pemberangkatan) serta menandatangani perjanjian kerja, sidik
00506|jari pembuatan E-PMI;
00507|- Bahwa T erdakwa melakukan komunikasi aktif dengan Saudara Antok
00508|yang berada di Malaysia dimana tempat Calon Pekerja Migran Indonesia
00509|akan bekerja di Muka Malaysia sebagai pekerja pada perkebunan kelapa
00510|sawit di daerah Muka GSA RIMBUNAN;
00511|- Bahwa  T erdakwa adalah orang yang memfasilitasi keberangkatan
00512|dan  transportasi  untuk  membawa  8  CPMI  menuju  negara  penempatan
00513|Malaysia;
00514|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
00515|Migran Indonesia    (P3MI) ataupun tidak bekerja atau ditugaskan pada
00516|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran indonesia (P3MI);
00517|
00518|- Bahwa  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak
00519|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00520|- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa termasuk
00521|dalam kegiatan pelaksanaan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia
00522|sebelum bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang RI
00523|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
00524|menyatakan  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan
00525|Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69  atas
00526|Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00527|Migran  Indonesia  menyatakan  Orang  perseorangan  dalam  ketentuan  ini
00528|antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00529|menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00530|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “Orang  Perseorangan
00531|“sebagaimana yang tertera di dalam unsur pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun