00652|FAJAR nanti ada yang menjemput dan mengurus keberangkatan Saksi MUH SYAIHUL
00653|FADLI  Bin  FAJAR  ke  Malaysia.  Kemudian  orang  tua  Saksi  yaitu  Sdr.  FAJAR
00654|mengirimkan nomor Hp Terdakwa dengan No (+60 11 5373 6005). Setelah Saksi MUH
00655|SYAIHUL FADLI Bin FAJAR mendapatkan nomor Hp Terdakwa, Saksi MUH SYAIHUL
00656|FADLI Bin FAJAR langsung menghubungi Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2024
00657|yang mana tanggal dan waktunya saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR sudah tidak
00658|ingat lagi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk di uruskan keberangkatan
00659|menuju Malaysia dan Terdakwa menyetujuinya.
00660|
00661|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00662|FAJAR  bersama  dengan  istrinya  yaitu  saksi  RISMAWATI  dan  tetangganya  yang
00663|bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga berkeinginan bekerja di Malaysia
00664|berangkat  dari  Pelabuhan  Pare-pare  menuju  Kab.  Nunukan  dan  sekira  tanggal  02
00665|November  2024  saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin  FAJAR,  saksi RISMAWATI,  saksi
00666|MITA, dan ARJUNA REZKY tiba  di Kab Nunukan,  kemudian  Saksi MUH  SYAIHUL
00667|FADLI  Bin  FAJAR  menghubungi  Terdakwa  dan  memberitahukan  kepada  Terdakwa
00668|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI,
00669|saksi  MITA,  dan  ARJUNA  REZKY  sudah  sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.
00670|Nunukan,  setelah  mendengar informasi tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada
00671|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00672|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00673|bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA, ARJUNA REZKY turun dari kapal PELNI dan
00674|bertemu  dengan  Terdakwa,  kemudian  Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR
00675|membicarakan  mengenai  biaya  yang  harus  di  bayarkan  untuk  keberangkatan  ke
00676|Malaysia kepada Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa sebesar 300 RM (tiga ratus
00677|ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per orang
00678|dan biaya tersebut akan dibayar setelah saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR, saksi
00679|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY sampai di Malaysia.
00680|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  mencari  mobil  angkot  untuk  mengangkut  Saksi  MUH
00681|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00682|ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan sebelum berangkat ke Malaysia, setelah
00683|mendapatkan mobil angkot kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00684|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00685|keatas  angkot,  sekira  pukul  03.30  wita  sebelum  mobil  angkot  tersebut  keluar  dari
00686|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00687|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa, di
00688|amankan oleh saksi RANI SANJANI dan saksi IQBAL MUHARRAR yang merupakan
00689|petugas  Kepolisian  RI  karena  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  untuk  perjalanan
00690|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan untuk di
00691|periksa, sehingga rencana Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan
00692|saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang akan diberangkatkan oleh
00693|Terdakwa menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
00694|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
00695|Indonesia meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan
00696|dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke
00697|negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam negeri
00698|maupun luar negeri serta tidak memiliki kompetensi,tidak terdaftar dan memiliki nomor
00699|kepesertaan Jaminan Sosial dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00700|Menimbang, bahwa Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007
00701|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki
00702|rumusan sebagai berikut:
00703|
00704|- Pasal 4: ” Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar
00705|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
00706|luar wilayah negara Republik Indonesia”
00707|- Pasal  10:  ”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan
00708|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
00709|pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,
00710|Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”
00711|Menimbang, bahwa kemudian  Pasal 81  Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18
00712|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mengatur
00713|mengenai: ” orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
00714|Migran Indonesia”;
00715|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18
00716|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mengatur
00717|mengenai:  “setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak
00718|memenuhi  persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
00719|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”;
00720|Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua
00721|dan dakwaan Ketiganya juga telah menjuncto-kan pasal dakwaan pokok dengan
00722|Pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi:”mencoba melakukan kejahatan dipidana,
00723|jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
00724|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
00725|kehendaknya sendiri”
00726|Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim mencermati dan mempelajari
00727|Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut dimana Majelis Hakim
00728|berpendapat jika Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal yang
00729|kualifikasinya  berbeda-beda,  tetapi  dalam  uraian  perbuatan  materil  yang
00730|dilakukan  Terdakwa  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kesatu,  Kedua  dan  Ketiga
00731|Penuntut  Umum,  diuraikan  dengan  sama  padahal  uraian  perbuatan  dalam
00732|setiap  Dakwaan  seharusnya  disusun  sesuai  dengan  unsur-unsur  dari  Pasal
00733|Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
00734|Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum,
00735|uraian dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai rumusan unsur
00736|jika perbuatan Terdakwa bermaksud untuk melakukan eksploitasi terhadap para
00737|Saksi,  dimana  dalam  uraian  Dakwaan  Penuntut  Umum  tidak  menjelaskan
00738|perihal bentuk eksploitasi seperti apa yang diterima oleh para Saksi dan akibat
00739|dari perbuatan tersebut berupa penderitaan fisik maupun psikis yang dialami
00740|oleh para Saksi;
00741|
00742|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kedua
00743|Penuntut  Umum,  Rumusan  pasal  dalam  dakwaan  ini  melarang  orang
00744|perseorangan  untuk  melakukan  penempatan  pekerja  migran  indonesia.
00745|Maksudnya adalah orang perseorangan (calo atau individu) yang tidak memiliki
00746|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Serta  terdapat
00747|kategori khusus mengenai syarat Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diatur
00748|dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
00749|Pekerja  Migran  Indonesia  yaitu:  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki
00750|kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor
00751|kepersertaan  Jaminan  Sosial,  dan  memiliki  dokumen  lengkap  yang
00752|dipersyaratkan.  Fokus  utama  dalam  rumusan  pasal  ini  adalah  orang
00753|perseorangan/individu  yang  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00754|Migran  Indonesia.  Sedangkan  dalam  dakwaannya,  Penuntut  Umum  tidak
00755|menguraikan lebih lanjut mengenai apakah para Saksi termasuk dalam kategori
00756|Pekerja Migran Indonesia atau bukan? Sehingga perbuatan Terdakwa sebagai
00757|individu mengakibatkan terjadinya penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00758|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Ketiga
00759|Penuntut Umum, Rumusan pasal dalam dakwaan ini melarang setiap orang
00760|untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak
00761|memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kompetensi, sehat jasmani dan
00762|rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial, dan memiliki
00763|dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Fokus utama dalam rumusan pasal ini
00764|mengenai persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia sehingga setiap orang
00765|dilarang  melakukan  penempatan  terhadap  orang  yang  tidak  memenuhi
00766|persyaratan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Penuntut  Umum  tidak  menguraikan
00767|mengenai apakah para Saksi memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran
00768|Indonesia atau tidak? Sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya
00769|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00770|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
00771|tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum tidak
00772|menggambarkan  keterpaduan  antara  unsur-unsur  yang  didakwakan  dalam
00773|Dakwaan  Penuntut  Umum  dengan  perbuatan  materil  yang  dilakukan  oleh
00774|Terdakwa;
00775|
00776|Menimbang,  bahwa  mengutip  pertimbangan  putusan  Mahkamah
00777|Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022, dengan rumusan
00778|sebagai  berikut:  “Terlebih,  dalam  praktik  peradilan,  hakim  secara  ex  officio
00779|dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa ada keberatan (eksepsi)
00780|dari  terdakwa/penasihat  hukum  berkaitan  dengan  kewenangan  mengadili
00781|perkara  yang  bersangkutan,  surat  dakwaan  tidak  dapat  diterima  atau  surat
00782|dakwaan batal demi hukum secara ex officio dapat menjatuhkan putusan sela
00783|ataupun tetap memeriksa materi pokok perkara dan kemudian menjatuhkan
00784|putusan akhir secara bersama-sama. Oleh karena, meskipun ditemukan adanya
00785|kekurangan syarat formil dan materiil terhadap surat dakwaan akan menjadi
00786|pertimbangan hukum tersendiri bagi hakim yang mengadili perkara dimaksud
00787|dengan mempertimbangkan secara komprehensif ”. Maka Majelis Hakim menilai
00788|dengan tidak adanya keterpaduan antara unsur-unsur Pasal Dakwaan Penuntut
00789|Umum tersebut dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka
00790|menurut Majelis Hakim mengakibatkan Dakwaan Penuntut Umum No. REG.
00791|PERKARA:  PDM-06/KN.  Nnk/Etl.2/02/2025,  menjadi  tidak  jelas  dan  tidak
00792|lengkap. Sehingga sebagai konsekuensi berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP,
00793|Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-06/KN. Nnk/Etl.2/02/2025 tersebut
00794|harus dinyatakan batal demi hukum;
00795|Menimbang,  bahwa  ketentuan  pasal  143  ayat  (3)  KUHAP  mengatur
00796|dengan  tegas  apabila  surat  dakwaan  yang  tidak  memenuhi  syarat  materiil
00797|merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum ( null and avoid). Namun sifat
00798|batal demi hukum yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah
00799|tidak murni secara mutlak, sehingga Majelis Hakim akan menyatakan dakwaan
00800|batal demi hukum dalam amar putusan;
00801|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
00802|hukum, maka tentang pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Sehingga
00803|Majelis  Hakim  belum  memeriksa  mengenai  perbuatan  Terdakwa  dikaitkan
00804|dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga terhadap perkara ini tidak
00805|terhalang  adanya  asas  nebis  in  idem,  oleh  karenanya  setelah  melakukan
00806|perbaikan terhadap Surat Dakwaan, maka Penuntut Umum dapat mengajukan
00807|kembali  Terdakwa  ke  dalam  persidangan,  hal  ini  sesuai  dengan  putusan
00808|Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
00809|
00810|Menimbang,  bahwa  guna  kepentingan  Penuntut  Umum  untuk  dapat
00811|melimpahkan kembali berkas perkara Terdakwa ke persidangan, maka Majelis
00812|Hakim perlu untuk memerintahkan agar berkas perkara atas nama Terdakwa
00813|MADUN  BIN  ALM.  PARODIK  Dg.  MANGOTONG dikembalikan  kepada
00814|Penuntut Umum;
00815|Menimbang, bahwa oleh karena bersama dengan berkas perkara ini juga
00816|dilimpahkan barang bukti berupa:
00817|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna merah,
00818|dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
00819|864738058425364;
00820|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
00821|dengan nama Mita;
00822|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00823|dengan nama Arjuna Risky Tunggal;
00824|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna biru,
00825|dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
00826|860591052697023;
00827|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00828|dengan nama Muh Syaihul Fadli;
00829|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00830|dengan nama Rismawati;
00831|oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan
00832|berkas  perkara  dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum,  maka  selanjutnya
00833|diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;
00834|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
00835|hukum  dan  materi  perkara  tidak  diperiksa  lebih  lanjut,  maka  tidak  ada
00836|urgensinya lagi untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa mengingat
00837|berdasarkan  pasal  20  ayat  (3)  KUHAP  kewenangan  penahanan  diberikan
00838|kepada Hakim guna pemeriksaan, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri
00839|Terdakwa  dikenakan  penahanan,  maka  perlu  diperintahkan  Terdakwa
00840|dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
00841|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
00842|hukum, maka jenis putusan ini tidak termasuk jenis putusan yang secara limitatif
00843|telah ditentukan untuk pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam
00844|
00845|pasal 222 KUHAP, karenanya dalam perkara ini tidak perlu dicantumkan tentang
00846|pembebanan biaya perkara;
00847|Mengingat  dan  Memperhatikan,  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009
00848|tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang
00849|Peradilan  Umum, Undang-Undang  No.  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
00850|Pidana,  Pasal  143  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana serta  peraturan
00851|perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
00852|
00853|MENGADILI:
00854|1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA: PDM-
00855|06/KN.Nnk/Etl.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025, batal demi hukum;
00856|2. Memerintahkan  mengembalikan  berkas  perkara  ini  kepada  Penuntut
00857|Umum;
00858|3. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
00859|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna
00860|merah,  dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
00861|864738058425364;
00862|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  -
00863|Nunukan dengan nama Mita;
00864|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
00865|dengan nama Arjuna Risky Tunggal;
00866|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna
00867|biru,  dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
00868|860591052697023;
00869|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
00870|dengan nama Muh Syaihul Fadli;
00871|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
00872|dengan nama Rismawati;
00873|Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
00874|4. Memerintahkan  Terdakwa  dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah
00875|putusan ini diucapkan;
00876|
00877|Rabu
00878|
00879|18
00880|
00881|2025
00882|
00883|Nunukan, pada hari Rabu, 18 Juni 2025, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai
00884|Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing
00885|
00886|Hernandia Agung Permana, S.H.
00887|
00888|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00889|Ayub Diharja, S.H. Daniel Beltzar, S.H.
00890|Yudo Prakoso, S.H., LL.M.
00891|Panitera Pengganti,
00892|Hernandia Agung Permana, S.H.