02361|dengan:  Eddy  O.S.  Hiariej ,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cetakan  ke-5,
02362|Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
02363|Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in
02364|se  atau  mala  prohibita yang  merupakan  serangan  terhadap  harmoni  sosial
02365|masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan ”luka”
02366|berupa  disharmoni  sosial pada  masyarakat.  Makin  tinggi  kualitas  kejahatan
02367|makin  tinggi  pula  kualitas  disharmoni  sosial  yang  ditimbulkannya  pada
02368|masyarakat. Hukuman  (pidana)  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan
02369|haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang
02370|terganggu  akibat dari  kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada  manakala
02371|harmoni  sosial  telah  dipulihkan.  Artinya,  yang  membutuhkan  upaya-upaya
02372|restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni  sosialnya terganggu
02373|oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian,  hukuman (pidana) adalah upaya
02374|untuk  merestorasi  disharmoni  sosial  itu.  Karena  alasan  ini  Immanuel  Kant
02375|pernah berkata, ”Bahkan  jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk
02376|membubarkan dirinya  sendiri  pun  ...  pembunuh  terakhir  yang  meringkuk  di
02377|dalam penjara harus dieksekusi” (” even if a civil society resolved to dissolve
02378|Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02379|Disclaimer
02380|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02381|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02382|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02383|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
02384|
02385|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02386|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02387|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02388|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02389|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02390|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02391|putusan.mahkamahagung.go.id
02392|itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed ”) (Bandingkan
02393|dengan:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/PUU-V/2007  tanggal  23
02394|Oktober 2007, hal. 407);
02395|Menimbang,  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri  bukanlah
02396|semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai
02397|upaya  edukatif  agar  dikemudian  hari  Anak  dapat  memperbaiki  perilakunya,
02398|menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan
02399|perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai
02400|dengan  ketentuan  Pasal  2  huruf  j  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
02401|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  mengendaki  agar  dihindari
02402|pembalasan terhadap Anak;
02403|Menimbang, bahwa  pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya
02404|terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;
02405|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  harus  memperhatikan  perasaan
02406|keadilan  masyarakat,  sehingga  keseimbangan  dan  tertib  masyarakat  dapat
02407|dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi
02408|masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman
02409|dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;
02410|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  juga  harus  menghindari  adanya
02411|disparitas  di antara pelaku-pelaku  tindak  pidana  lainnya yang kesalahannya
02412|sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan
02413|tidak  hanya  bagi  pelaku  dan  korban,  namun  juga  bagi  masyarakat  pada
02414|umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan
02415|yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding
02416|dengan  perbuatannya  atau  lebih  berat  derajat  kesalahannya,  karena  hal
02417|tersebut  bisa  menjadi  sumber  ketidakadilan  baru,  yang  mana  hal  tersebut
02418|bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;
02419|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
02420|Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai
02421|dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana
02422|sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara yang lamanya
02423|sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini;
02424|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  Anak  telah
02425|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02426|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02427|dijatuhkan; 
02428|Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02429|Disclaimer
02430|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02431|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02432|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02433|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
02434|
02435|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02436|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02437|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02438|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02439|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02440|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02441|putusan.mahkamahagung.go.id
02442|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Anak  ditahan  dan  penahanan
02443|terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02444|Para Anak tetap berada dalam tahanan;
02445|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02446|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
02447|  Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02448|1. 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie Lengan Panjang Berwarna Hitam
02449|Dalam Keadaan Robek;
02450|2. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertulisan “AVENGED
02451|SEVENFOLD” Dalam Keadaan Robek.
02452|3. 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Yang Terbuat Dari Besi
02453|Berwarna Hitam dengan Kumpang dan Sarung Berwarna Coklat Dengan
02454|Panjang Kurang Lebih 16 (Enam Belas) cm.
02455|4. 1  (Satu)  Buah  Knuckle (Alat  Pukul  Yang  Dipasang  Pada  Jari)
02456|Dengan Warna Abu-Abu.
02457|yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa M. Angga
02458|Bin Edi Suwandono Jumaidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
02459|dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa M. Angga Bin Edi Suwandono
02460|Jumaidi;
02461|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak,
02462|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
02463|yang meringankan Para Anak;
02464|Keadaan  yang  memberatkan:
02465|- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Khairul
02466|Khanam mengalami luka;
02467|- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
02468|Keadaan yang meringankan:
02469|- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
02470|- Para Anak berterus terang di persidangan
02471|- Para Anak masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang
02472|panjang;
02473|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Anak  dijatuhi  pidana  maka
02474|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
02475|Mengingat, Pasal  262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023
02476|tentang  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
02477|Peradilan Pidana Anak  dan Undang-undang  Nomor 20 Tahun  2025  tentang
02478|KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
02479|Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02480|Disclaimer
02481|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02482|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02483|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02484|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
02485|
02486|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02487|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02488|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02489|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02490|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02491|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02492|putusan.mahkamahagung.go.id
02493|
02494|MENGADILI:
02495|1. Menyatakan Anak I, Anak II  dan Anak III  tersebut di atas tidak terbukti
02496|melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair;
02497|2. Membebaskan Para Anak oleh karena itu dari dakwaan primair;
02498|3. Menyatakan Anak I, Anak II Dan Anak III tersebut di atas terbukti secara
02499|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Di muka umum
02500|dan  dengan  tenaga  bersama  melakukan  kekerasan  terhadap  orang
02501|mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
02502|4. Menjatuhkan pidana kepada  Anak I  dengan pidana penjara selama  4
02503|(empat) Bulan, Anak II  dengan pidana penjara  selama 6 (enam) Bulan
02504|dan Anak III dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
02505|5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
02506|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02507|6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
02508|7. Menetapkan barang bukti berupa:
02509|- 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie Lengan Panjang Berwarna Hitam
02510|Dalam Keadaan Robek;
02511|- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bertulisan “AVENGED
02512|SEVENFOLD” Dalam Keadaan Robek.
02513|- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Yang Terbuat Dari Besi
02514|Berwarna Hitam dengan Kumpang dan Sarung Berwarna Coklat Dengan
02515|Panjang Kurang Lebih 16 (Enam Belas) cm.
02516|- 1  (Satu)  Buah  Knuckle (Alat  Pukul  Yang  Dipasang  Pada  Jari)
02517|Dengan Warna Abu-Abu.
02518|Dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dijadikan  barang  bukti
02519|dalam perkara atas nama Terdakwa M. ANGGA Bin EDI SUWANDONO
02520|JUMAIDI;
02521|8. Membebankan  kepada  Para  Anak  membayar  biaya  perkara  masing-
02522|masing sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);
02523|
02524|Rabu
02525|
02526|6 Mei
02527|
02528|2026
02529|
02530|Dicky Putra Arumawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizkiyanti Amalia
02531|Septiani, S.H., dan I Gede Adi Wijaya, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim
02532|Anggota
02533|
02534|Elfride Yulisari Simamora, S.H., Panitera Pengganti
02535|
02536|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02537|               Ttd.               Ttd.
02538|Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.                  Dicky Putra Arumawan, S.H., M.H.
02539|             Ttd.
02540|I Gede Adi Wijaya, S.H., Ll.M.
02541|Panitera Pengganti,
02542|Ttd.
02543|Elfride Yulisari Simamora, S.H.