01415|Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 menyebutkan Orang Perseorangan
01416|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud
01417|orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang
01418|tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia.
01419|Pasal  81  yang  menyatakan”   orang  perseorangan  yang  melaksanakan
01420|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69
01421|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda
01422|paling  banyak  Rp.  15.000.000.000,00,-  (lima  belas  miliar  rupiah).-Undang-
01423|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia
01424|pasal  31  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  dapat  bekerja  ke  negara  tujuan
01425|penempatan  yang:  mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang
01426|melindungi  tenaga  kerja  asing,  telah  memiliki  perjanjian  tertulis  antara
01427|pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; ,
01428|dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi
01429|pekerja asing. menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
01430|Nomor  201  tahun  2023  tentang  Pencabutan  Keputusan  Menteri
01431|Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan
01432|Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, negara Taiwan
01433|merupakan  negara  tujuan  penempatan.  Penempatan  untuk  negara  tujuan
01434|Taiwan menggunakan skema:
01435|            Menimbang, bahwa Ahli Noerman Adhiguna, S.E, MBA, dipersidangan
01436|menerangkan  bahwa  penempatan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01437|Migran Indonesia (P to P) : Skema penempatan P to P dapat dilakukan untuk
01438|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  Perusahaan  berbadan  hukum
01439|Paraf
01440|
01441|(Perusahaan  yang  terdaftar  pada  otoritas  setempat)  atau  pemberi  kerja
01442|perseorangan/sektor rumah tangga /  Pekerja Migran Indonesia Perseorangan:
01443|Pekerja Migran Indonesia Perseorangan merupakan Pekerja Migran Indonesia
01444|yang akan bekerja tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan
01445|pada jabatan terendah pada setiap sektor.  Penempatan Calon Pekerja Migran
01446|Indonesia Skema Special Placement Program To Taiwan (SP2T).;
01447|            Menimbang, bahwa menuerut Ahli Noerman Adhuguna, S.E, MBA
01448|dipersidangan  memberikan  keterangan  bahwa BP3MI  Nusa  Tenggara  Barat
01449|memiliki  data-data  mengenai  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja
01450|Migran  Indonesia  (P3MI).  Data  tersebut  dapat  diakses  oleh  publik  melalui
01451|https://siskop2mi.bp2mi.go.id.  Terkait  ijin  SIP3MI  (Surat  Izin  Perusahaan
01452|Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang dikeluarkan Kementerian Tenaga
01453|Kerja R.I, dan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) yang
01454|dikeluarkan Kepala BP2MI, dan izin cabang yang dikeluarkan oleh Pemerintah
01455|Provinsi NTB bagi P3MI yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah
01456|Provinsi NTB dan yang akan merekrut calon PMI di wilayah Provinsi NTB, wajib
01457|mendirikan  Kantor  Cabang  P3Ml  di  wilayah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat
01458|sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  No.  39  tahun  2019,  tentang  Tata  Cara
01459|Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01460|            Menimbang, bahwa  berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia
01461|Nomor 18 Tahun 2017 pasal 69 orang perseorangan dilarang melaksanakan
01462|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01463|           Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia
01464|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia banwa
01465|pelaksana  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  keluar  negeri  adalah  :
01466|a.Badan,  Penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan dilakukan  atas
01467|dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara
01468|pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum
01469|dinegara  tujuan  penempatan,  b  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01470|Indonesia  (P3MI)  Perusahaan  yang  akan  menjadi  perusahaan  Penempatan
01471|Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapatkan  izin  SIP3MI  (Surat  Izin
01472|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan
01473|perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan
01474|penempatan  wajib  memiliki. SIP2MI  (Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01475|Indonesia);   Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01476|Paraf
01477|
01478|untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan wajib bertanggung jawab
01479|terhada  Pelindungan  pekerjanya  yang  ditempatkan  diluar  negeri  untuk
01480|kepentingan perusahaan sendiri.;
01481|           Menimbang, b ahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59
01482|Tahun 2021 tentan Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1
01483|huruf  1  bahwa   Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan
01484|pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
01485|Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan
01486|setelah  bekerja.  Adapun  skema  penempatan  yang  dimaksud  adalah  :
01487|berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01488|Migran Indonesia oleh BP2MI Pasal 3.   Goverment to Government (G to G)
01489|yang penempatannya dilakukan oleh P2MI.  Goverment to Private (G to P) yang
01490|penempatannya dilakukan oleh BP2MI
01491|           Menimbang, bahwa b erdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019
01492|tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2.  P rivate to
01493|Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh P3MI.  Untuk kepentingan
01494|perusahan sendiri (UKPS) yang diberikan ijin oleh menteri yang membidangi
01495|urusan ketenagakerjaan. 
01496|             Menimbang, bahwa menurut Ahli  Noerman Adhiguna, S.E, MBA  dan
01497|Ahli   Dr  Laely  Wulandari,  S.H,  M.H  dipersidangan  bahwa  perbuatan  yang
01498|dilakukan  Terdakwa  tidak  sesuai  dengan  mekanisme  penempatan  Pekerja
01499|Migran  Indonesia,  karena  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik
01500|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01501|sebagaimana  Pasal  69  menyebutkan  Orang  Perseorangan  dilarang
01502|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ,  dalam kasus ini  Saksi
01503|Suparman Alias Upeng Dan Saksi Faiz Faisol untuk bekerja di luar negeri atau
01504|di  negara  Taiwan  tersebut  tidak  terdaftar  sebagai  seorang  Pekerja  Migran
01505|Indonesia secara legal atau secara procedural , syarat bekerja sebagai pekerja
01506|migran Indonesia harus di lengkapi dengan BPSJ, mempunyai tujuan kerja dan
01507|kontrak  kerja  yang  jelas  sebelum  berangkat,  adanya  pelatihan  kerja,  dan
01508|Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia
01509|secara  legal,  Terdakwa  sudah  melanggar  UU  Pelindungan  Pekerja  Migran
01510|Indonesia  karena  Terdakwa  memberangkatkan  Saksi  korban  menggunakan
01511|Visa pelancong bukan Visa kerja; yang dimaksud dengan orang perseorangan
01512|dalam ketentuan tersebut antara lain Calo atau Individu yang tidak memiliki
01513|Paraf
01514|
01515|kewenangan  untuk menempatkan  Pekerja  Migran Indonesia. Pasal  81 yang
01516|menyatakan  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01517|Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana  dengan
01518|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan dendapaling banyak Rp.
01519|15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah);
01520|              Menimbang, bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Republik
01521|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01522|sebagaimana  Pasal  69  menyebutkan  Orang  Perseorangan  dilarang
01523|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud orang
01524|perseorangan  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak
01525|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 81
01526|yang  menyatakan”   orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
01527|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana
01528|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
01529|banyak  Rp.  15.000.000.000,00,-  (lima  belas  miliar  rupiah).-Undang-Undang
01530|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia pasal 31
01531|Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan
01532|yang: 
01533|a. mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang  melindungi
01534|tenaga kerja asing; 
01535|b. telah  memiliki  perjanjian  tertulis  antara  pemerintah  negara
01536|tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; 
01537|c. dan/atau  memiliki  sistem  Jaminan  Sosial  dan/atau  asuransi
01538|yang melindungi pekerja asing.
01539|Menimbang,  bahwa  dengan  Demikian  unsur  yang  membantu  atau
01540|melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01541|yang  membawa  warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01542|Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik
01543|Indonesia telah terpenuhi;
01544|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01545|RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01546|Orang  (PTPPO)  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah
01547|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01548|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01549|Paraf
01550|
01551|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01552|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01553|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01554|dijatuhkan; 
01555|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01556|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01557|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01558|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01559|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
01560|           Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) Hp Merk Oppo A79
01561|Wama  Ungu.  Ime  866424061139635.  Imei2  866424061139627  yang  telah
01562|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka
01563|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01564|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1  (satu)  buah Paspor  Atas
01565|.nama. Suparman Suhari  dengan  nomor Paspor X2963044, 1 (satu) Lembar
01566|Kwitansi Peyerahan Uang Oleh Saksi Suparman Suhari Kepada Terdakwa Reni
01567|Irawati Sejumlah Rp22.500.000.- (dua Pulu Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
01568|Tanggal 06 Juni 2024, 1 (satu) Lembar Kwitansi Peyerahan Uang  oleh Saksi
01569|Suparman  Suhari  Kepada  Terdakwa  Reni  Riawati  sejumlah Rp24.000.000.-
01570|(dua Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 14 Juni 2024, Foto kopi Boarding Pass
01571|China  Airlines  atas  nama  Suparman  Suhari.  Fm  Jakarta  To  Taipe  Cl  764.
01572|Tanggal 19 Juni 2024 Pukul 01.30 Wita, Foto kopi Boarding Pass China Airlines
01573|atas nama Suparman Suhari. Fm Taipe To Fukuoka Ci 116 , t anggal 19 Juni
01574|2024, Pukul  16.40  Wita,  Fotokopi Boarding  Pass  China  Airlines  atas  nama
01575|Suparman Suhari. Fm Fukuoka To Taipe Cl 117  tanggal 20 Juni 2024 ,  Pukul
01576|21.00  WIta  dan Foto kopi Boarding Pass China Airlines atas nama Suparman
01577|Suhari Fm Taipe To Jakarta Cl 761 , t anggal 21 Juni 2024 , Pukul 09.15 Wita,
01578|Paspor atas nama Faiz Faishol  dengan  nomor Paspor X3078781, Boarding
01579|Pass Lion Air atas nama Faiz Faishol. Dari Lombok Ke Surabaya Jt 0645.
01580|Tanggal 18 Juni 2024, Boarding Pass China Airlines A.n. Faiz Faishol. Fm Taipe
01581|To Fukuoka Ci 116.  tanggal 19 Juni 2024 , Pukul 16.40 Wita, Boarding Pass
01582|China Airlines atas.nama Faiz Faishol. Fm Fukuoka To Taipe Cl 117. tanggal 20
01583|Juni 2024 , Pukul 21.00 Wita, Foto kopi Visa Pesiar/kunjungan A tas.nama Faiz
01584|Faishol  nomor 1000002421592. yang  telah disita oleh Penuntut Umum  maka
01585|dikembalikan kepada Saksi Suparman Suhari dan Saksi Faiz Faishol; 
01586|Paraf
01587|
01588|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01589|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01590|yang meringankan Terdakwa;
01591|Keadaan  yang  memberatkan:
01592|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01593|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01594|memberantas tindak pidana perdagangan orang;
01595|Keadaan yang meringankan:
01596|- Terdakwa  bersikap sopan dipersidangan;
01597|- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya
01598|- Terdakwa belum pernah dihukum
01599|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01600|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01601|Memperhatikan,  Pasal 4  Jo  Pasal  10   Undang-Undang  Republik
01602|Indonesia   No mor 21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01603|Perdagangan  Orang  (PTPPO) dan  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
01604|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
01605|bersangkutan;
01606|
01607|MENGADILI:
01608|1. Menyatakan Terdakwa  Reni Riawati Alias Reni   bersalah melakukan
01609|tindak” Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut
01610|Umum;
01611|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reni Riawati Alias Reni dengan
01612|Pidana  Penjara  selama  5 (lima)  tahun  dan  6  (enam)  Bulan  dan  Pidana
01613|Denda sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta  rupiah) subsidair
01614|4  (empat) bulan kurungan;
01615|3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada
01616|dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01617|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01618|5. Menetapkan  Terdakwa  agar  membayar  Restitusi   sesuai   dengan
01619|hitungan dari LPSK, dengan nomor surat No: R 1440/4.1.PPP/LPSK/03/2025
01620|tanggal 05 Maret 2024 dengan besaran restitusi kepada korban Suparman
01621|Suhari  Alias  Upeng  dengan  jumlah  Restitusi  sejumlah  Rp.61.980.000,-
01622|(enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)  dan korban
01623|Paraf
01624|
01625|Faiz Faisol Alias Faiz dengan jumlah  Restitusi sejumlah Rp46.680.000,-
01626|(empat puluh enam juta  enam  ratus  delapan  puluh  ribu  rupiah)  dengan
01627|ketentuan  apabila  Terdakwa  tidak  membayarnya,  maka  di  ganti  dengan
01628|pidana kurungan  selama 2 (dua) bulan;
01629|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01630| 1 (satu) Buah Paspor, atas nama Suparman Suhari, dengan Nomor
01631|Paspor X2963044; 
01632| 1 (satu) Lembar Kwitansi Peyerahan Uang oleh Saksi Suparman Suhari,
01633|kepada Terdakwa Reni Irawati, Sejumlah Rp22.500.000.- (dua Pulu Dua
01634|Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , tanggal 06 Juni 2024; 
01635| 1 (satu) Lembar Kwitansi Peyerahan Uang Oleh Saksi Suparman Suhari
01636|Kepada Terdakwa Reni Riawati, Sejumlah Rp24.000.000.- (dua Puluh
01637|Empat Juta Rupiah) , tanggal 14 Juni 2024; 
01638| Fotokopi Boarding Pass China Airlines atas nama Suparman Suhari. Fm
01639|Jakarta To Taipe Cl 764., tanggal 19 Juni 2024, Pukul 01.30 Wita; 
01640| Fotokopi Boarding Pass China Airlines, atas nama Suparman Suhari.
01641|Fm Taipe To Fukuoka Ci 116., tanggal 19 Juni 2024, Pukul 16.40 Wita; 
01642| Fotokopi Boarding Pass China Airlines, atas nama Suparman Suhari.
01643|Fm Fukuoka To Taipe Cl 117, Tanggal 20 Juni 2024, Pukul 21.00 WIta
01644|dan Fotokopi Boarding Pass China Airlines atas nama Suparman Suhari.
01645|Fm Taipe To Jakarta Cl 761, Tanggal 21 Juni 2024, Pukul 09.15 Wita.;
01646| Paspor atas nama Faiz Faishol Dengan Nomor Paspor X3078781; 
01647| Boarding  Pass  Lion  Air  atas  nama  Faiz  Faishol,  dari  Lombok  Ke
01648|Surabaya Jt 0645. Tanggal 18 Juni 2024; 
01649| Boarding Pass China Airlines atas  nama Faiz Faishol. Fm  Taipe  To
01650|Fukuoka Ci 116. Tanggal 19 Juni 2024 Pukul 16.40 Wita; 
01651| Boarding Pass China Airlines atas nama Faiz Faishol. Fm Fukuoka To
01652|Taipe Cl 117, Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 21.00 Wita; 
01653| Fotokopi  Visa Pesiar/kunjungan A.n. Faiz Faishol No 1000002421592. 
01654|Dikembalikan kepada Saksi Suparman Suhari dan Saksi Faiz Faishol 
01655| 1 (satu) Hp Merk Oppo A79 Wama Ungu. Ime 866424061139635. Imei2
01656|866424061139627
01657|Dirampas untuk Negara.
01658|7. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar
01659|Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
01660|
01661|Kamis
01662|
01663|26
01664|
01665|2025
01666|
01667|Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh kami,
01668|Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H.,
01669|Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01670|
01671|dibantu  oleh  Baiq  Dewi  Anggraini,  S.E.,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada
01672|Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi,
01673|
01674|Hakim Anggota, Hakim Ketua,