00667|Saksi yaitu Sdr. FAJAR mengirimkan nomor Hp Terdakwa dengan No
00668|(+60 11 5373 6005). Setelah Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00669|mendapatkan  nomor  Hp  Terdakwa,  Saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin
00670|FAJAR  langsung  menghubungi  Terdakwa  sekitar  akhir  bulan  Oktober
00671|2024 yang mana tanggal dan waktunya saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00672|FAJAR sudah tidak ingat lagi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa
00673|untuk  di  uruskan  keberangkatan  menuju  Malaysia  dan  Terdakwa
00674|menyetujuinya.
00675|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL
00676|FADLI Bin FAJAR bersama dengan istrinya yaitu saksi RISMAWATI dan
00677|tetangganya yang bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga
00678|berkeinginan bekerja di Malaysia berangkat dari Pelabuhan Pare-pare
00679|menuju Kab. Nunukan dan sekira tanggal 02 November 2024 saksi MUH
00680|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR,  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00681|ARJUNA REZKY tiba di Kab Nunukan, kemudian Saksi MUH SYAIHUL
00682|FADLI Bin FAJAR menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada
00683|Terdakwa  bahwa  Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama
00684|dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan  ARJUNA REZKY  sudah
00685|
00686|sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.  Nunukan,  setelah  mendengar
00687|informasi  tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada  Saksi  MUH
00688|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00689|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI
00690|Bin FAJAR bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA, ARJUNA REZKY
00691|turun dari kapal PELNI dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi
00692|MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR membicarakan mengenai biaya yang
00693|harus di bayarkan untuk keberangkatan ke Malaysia kepada Terdakwa
00694|dan  disepakati  oleh  Terdakwa  sebesar  300  RM  (tiga  ratus  ringgit
00695|Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per
00696|orang  dan  biaya  tersebut  akan  dibayar  setelah  saksi  MUH  SYAIHUL
00697|FADLI Bin FAJAR, saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY
00698|sampai di Malaysia.
00699|- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari mobil angkot untuk mengangkut
00700|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi
00701|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan
00702|sebelum  berangkat  ke  Malaysia,  setelah  mendapatkan  mobil  angkot
00703|kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi
00704|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00705|keatas angkot, sekira pukul 03.30 wita sebelum mobil angkot tersebut
00706|keluar dari pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL
00707|FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan
00708|ARJUNA  REZKY  bersama  Terdakwa,  di  amankan  oleh  saksi  RANI
00709|SANJANI  dan  saksi  IQBAL  MUHARRAR  yang  merupakan   petugas
00710|Kepolisian RI karena tidak memiliki dokumen-dokumen untuk perjalanan
00711|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan
00712|untuk  di  periksa,  sehingga  rencana  Saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin
00713|FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA
00714|REZKY yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Malaysia tidak
00715|terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
00716|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan kewenangan untuk menempatkan
00717|Pekerja  Migran  Indonesia  meliputi  keseluruhan  proses  perekrutan,
00718|pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan
00719|persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara
00720|penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam
00721|negeri maupun luar negeri serta tidak memiliki kompetensi,tidak terdaftar
00722|
00723|dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan  Sosial  dan  tidak  memiliki
00724|dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00725|Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83
00726|Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00727|Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
00728|Menimbang,  bahwa  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum, Terdakwa
00729|dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak
00730|mengajukan keberatan;
00731|Menimbang,  bahwa  meskipun  Terdakwa  dan/atau  Penasihat  Hukum
00732|Terdakwa  tidak  mengajukan  keberatan/ eksepsi.  Majelis  Hakim  akan
00733|mempertimbangkan apakah surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar oleh
00734|Penuntut Umum untuk mengajukan Terdakwa dalam persidangan, dan dapat
00735|pula  dijadikan  dasar  bagi  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah  dalam
00736|mengambil  putusan.  Karena  dalam  praktik  peradilan  pidana,  Majelis  Hakim
00737|secara  ex officio  (karena jabatan) akan terlebih dahulu memeriksa mengenai
00738|surat  dakwaan  dari  jaksa  penuntut  umum.  Apakah  surat  dakwaan  tersebut
00739|berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan mengadili perkara,
00740|surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan batal demi hukum?;
00741|Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara
00742|alternatif, sebagai berikut:
00743|Dakwaan Kesatu : Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007
00744|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00745|Perdagangan Orang (TPPO);
00746|ATAU
00747|Dakwaan Kedua : Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
00748|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.
00749|Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
00750|ATAU
00751|Dakwaan Ketiga : Pasal 83 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
00752|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.
00753|Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
00754|Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih
00755|dahulu  mengenai  kewenangan  Pengadilan  Negeri  Nunukan  untuk  mengadili
00756|perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang
00757|Hukum  Acara  Pidana  dengan  rumusan  sebagai  berikut:  “Pengadilan  negeri
00758|berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan
00759|dalam  daerah  hukumnya”.  Dalam  surat  dakwaan,  Jaksa  Penuntut  Umum
00760|menguraikan bahwa  Terdakwa Pada hari Sabtu  tanggal 02 November 2024
00761|sekira pukul  03.30 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur
00762|
00763|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  atau  setidak-tidaknya  pada
00764|waktu  lain  dalam  bulan  November  tahun  2024,  atau  setidak-tidaknya  pada
00765|tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
00766|dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili,
00767|melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk
00768|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  membawa  warga  negara
00769|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
00770|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, dugaan
00771|tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di pelabuhan Tunon Taka,
00772|Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nunukan,  Kabupaten  Nunukan  yang
00773|berada  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  Nunukan.  Sehingga
00774|Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa;
00775|Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima dan
00776|surat  dakwaan  batal  demi  hukum,  Majelis  Hakim  akan  memberikan
00777|pertimbangan sebagai berikut;
00778|Menimbang, bahwa rumusan  ketentuan Pasal 143 Ayat ( 2 ) huruf a
00779|dan huruf b KUHAP sebagai berikut, Penuntut Umum membuat surat dakwaan
00780|yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
00781|a. Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,
00782|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
00783|b. Uraian secara cermat, Jelas dan Lengkap mengenai Tindak Pidana yang
00784|didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
00785|dilakukan;
00786|mengenai  ketentuan  Pasal  143  Ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  tentang  identitas
00787|Terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
00788|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan) adalah merupakan syarat
00789|formal  surat dakwaan, yang mana jika ada kekurang  sempurnaan  terhadap
00790|syarat formal tersebut hanya dapat berakibat bahwa dakwaan “dapat dibatalkan”
00791|(Vernietigbaar atau voedabl) bukan berakibat dakwaan batal demi hukum ( van
00792|rechswege nietig atau null and void ) hal itu dikarenakan kekurangsempurnaan
00793|syarat  formal  tersebut  tidak  prinsipil  sekali  karena  pada  dasarnya  tidak
00794|menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi
00795|terdakwa (vide putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 Majelis hakim
00796|dalam putusan ini menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah
00797|materi  dalam  surat  dakwaan,  tidak  membawa  akibat  hukum)  dan  terhadap
00798|kekurang  sempurnaan  syarat  formal  tersebut  yang  mana  dalam  hal  ini
00799|
00800|mengenai kesalahan penulisan nama Terdakwa dapat dibetulkan Majelis Hakim
00801|dalam putusan;
00802|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati
00803|Surat  dakwaan  Penuntut  Umum,  dapat  disimpulkan  bahwa  surat  dakwaan
00804|tersebut telah mencantumkan syarat Formil, yakni memuat identitas Terdakwa,
00805|yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat
00806|tinggal,  agama  dan  pekerjaan  Terdakwa  secara  lengkap  serta  saat  dalam
00807|persidangan  dicocokan  dengan  identitasnya  dibenarkan  oleh  Terdakwa
00808|sehingga tidak terjadi error in persona  dan surat dakwaan telah diberi tanggal
00809|dan  ditandatangani  sebagaimana  dikehendaki  pasal  143  ayat  (2)  huruf  a
00810|KUHAP;
00811|Menimbang, bahwa adapun mengenai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf
00812|b KUHAP, jika melihat secara langsung redaksional ketentuan Pasal 143 ayat
00813|(2) huruf b KUHAP beserta penjelasannya maka tidak dapat diketahui lebih
00814|detail bagaimanakah pengertian serta makna dari uraian secara cermat, jelas
00815|dan lengkap dari surat dakwaan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan
00816|menelaah  arti  dan  maksud  cermat,  jelas  dan  lengkapnya  surat  dakwaan
00817|berdasarkan dari doktrin, makna gramatikal, Surat Edaran Jaksa Agung RI serta
00818|Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
00819|Menimbang,  bahwa  mengenai  pengertian  tentang  cermat,  jelas  dan
00820|lengkap dari surat dakwaan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 143
00821|ayat (2) huruf b tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa jika
00822|ditinjau dari segi doktrin maka pengertian cermat adalah surat dakwaan dibuat
00823|dengan penuh ketelitian dan ketidaksembarangan serta hati-hati disertai suatu
00824|ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan
00825|dan keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan
00826|lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau
00827|tercecer  atau  ketinggalan,  semuanya  ada  (vide  buku  A.  Soetomo,  SH,
00828|“Pedoman  Dasar  Pembuatan  Surat  Dakwaan”,  Penerbit:  Pradnya  Paramita,
00829|Jakarta, 1989, hal. 10-11);
00830|Menimbang, bahwa apabila dikaji melalui makna gramatikal maka yang
00831|dimaksudkan  dengan  kata  cermat  adalah  seksama,  teliti,  dengan  penuh
00832|perhatian,  sedangkan  jelas  berarti  terang, nyata,  tegas  dan  lengkap  adalah
00833|genap  (tidak  ada  kurangnya,  komplit)  (Vide:  WJS  Poerwadarminta,  Kamus
00834|Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 202,
00835|410, dan 587) ;
00836|
00837|Menimbang, bahwa apabila ditelaah menurut Surat Edaran Jaksa Agung
00838|RI  (Vide:  SE  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  SE.004/J.A/II/1993  tertanggal  16
00839|November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa
00840|Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor:  B-607/E/U/1993  tertanggal  22
00841|November 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan) maka yang dimaksudkan
00842|dengan cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait,
00843|tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal
00844|demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet
00845|onvankelijk verklaard) sedangkan jelas adalah uraian yang jelas dan mudah
00846|dimengerti  dengan  cara  menyusun  redaksi  yang  mengemukakan  fakta-fakta
00847|perbuatan  terdakwa  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan
00848|sehingga  terdakwa  yang  mendengar  atau  membaca  akan  mengerti  tentang
00849|siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan
00850|dimana  tindak  pidana  tersebut  dilakukan,  apa  akibat  yang  ditimbulkan  dan
00851|mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu, sedangkan lengkap adalah
00852|uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak
00853|pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan;
00854|Menimbang,  bahwa  menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI
00855|(Vide:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1986, tanggal 26 Juni
00856|1987) ditentukan bahwa suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap
00857|apabila surat dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur/bestanddelen
00858|daripada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut
00859|tidak  diterangkan  secara  utuh  dan  menyeluruh  maka  hal  ini  menyebabkan
00860|menjadi  kabur  (obscurum  libellum)  sehingga  menyebabkan  ketidakjelasan
00861|terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa;
00862|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian – pengertian sebagaimana
00863|uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:
00864|- Cermat berarti dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berdasarkan
00865|ketelitian, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan;
00866|- Jelas  berarti  dakwaan  tersebut  harus  disusun  berdasarkan  rumusan
00867|unsur-unsur  delik  dengan  memadukan  dengan  uraian  kejadian  atau
00868|fakta-fakta yang dilakukan terdakwa, yang bisa dimengerti oleh terdakwa
00869|dan masyarakat pada umumnya;
00870|- Lengkap berarti surat dakwaan harus mencakup semua unsur secara
00871|lengkap;
00872|
00873|Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa surat dakwaan itu cermat,
00874|jelas dan lengkap, maka harus mencermati secara seksama surat dakwaan
00875|Penuntut Umum tersebut;
00876|Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Perbuatan
00877|Terdakwa didakwa melanggar  Pasal 4  Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun
00878|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO),
00879|dengan uraian sebagai berikut:
00880|- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR menelpon
00881|orang tua Saksi yang bernama FAJAR yang berada di Malaysia dan memberitahukan
00882|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR mau berangkat ke Malaysia namun
00883|Saksi tidak mempunyai paspor atau dokumen lainnya, kemudian orang tua Saksi yaitu
00884|sdr.FAJAR menyampaikan kepada Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR nanti ada
00885|yang menjemput dan mengurus keberangkatan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00886|ke  Malaysia.  Kemudian  orang  tua  Saksi  yaitu  Sdr.  FAJAR mengirimkan  nomor  Hp
00887|Terdakwa dengan No (+60 11 5373 6005). Setelah Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00888|FAJAR mendapatkan nomor Hp Terdakwa, Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00889|langsung menghubungi Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2024 yang mana tanggal
00890|dan waktunya saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR sudah tidak ingat lagi. Kemudian
00891|Saksi menghubungi Terdakwa untuk di uruskan keberangkatan menuju Malaysia dan
00892|Terdakwa menyetujuinya.
00893|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00894|FAJAR  bersama  dengan  istrinya  yaitu  saksi  RISMAWATI  dan  tetangganya  yang
00895|bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga berkeinginan bekerja di Malaysia
00896|berangkat  dari  Pelabuhan  Pare-pare  menuju  Kab.  Nunukan  dan  sekira  tanggal  02
00897|November  2024  saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin  FAJAR,  saksi RISMAWATI,  saksi
00898|MITA, dan ARJUNA REZKY tiba  di Kab Nunukan,  kemudian  Saksi MUH  SYAIHUL
00899|FADLI  Bin  FAJAR  menghubungi  Terdakwa  dan  memberitahukan  kepada  Terdakwa
00900|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI,
00901|saksi  MITA,  dan  ARJUNA  REZKY  sudah  sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.
00902|Nunukan,  setelah  mendengar informasi tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada
00903|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00904|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00905|bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA, ARJUNA REZKY turun dari kapal PELNI dan
00906|bertemu  dengan  Terdakwa,  kemudian  Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR
00907|membicarakan  mengenai  biaya  yang  harus  di  bayarkan  untuk  keberangkatan  ke
00908|Malaysia kepada Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa sebesar 300 RM (tiga ratus
00909|ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per orang
00910|dan biaya tersebut akan dibayar setelah saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR, saksi
00911|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY sampai di Malaysia.
00912|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  mencari  mobil  angkot  untuk  mengangkut  Saksi  MUH
00913|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00914|ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan sebelum berangkat ke Malaysia, setelah
00915|mendapatkan mobil angkot kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00916|
00917|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00918|keatas  angkot,  sekira  pukul  03.30  wita  sebelum  mobil  angkot  tersebut  keluar  dari
00919|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00920|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa, di