02687|Paraf
02688|
02689|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
02690|dilakukan  proses  oleh  Perusahaan  Pelaksana Penempatan Pekerja
02691|Migran Indonesia (P3MI)
02692|- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki  Calon Pekerja Migran Indonesia
02693|(CPMI) yang akan bekerja di Luar Negeri berupa:
02694|1. Paspor;
02695|2. Visa Kerja;
02696|3. Asuransi (BPJS);
02697|4. Medical Report;
02698|5. Terdaftar pada aplikasi SISKOKTKLN;
02699|Terhadap semua surat-surat tersebut disiapkan pada saat akan berangkat
02700|menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang mengurus surat-surat
02701|tersebut  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
02702|Indonesia (P3MI). 
02703|- Bahwa  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB ada
02704|memiliki  data-data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Cabang
02705|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
02706|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  karena  semua  proses  penempatan
02707|Pekerja Migran Indonesia (PMI) pelayanan dilakukan pada kantor kami;
02708|- Bahwa Penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia ialah tindakan
02709|perekrutan,  pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
02710|Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, melalui
02711|skema: 
02712| Goverment  to  Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya
02713|dilakukan oleh BP2MI;
02714| Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan
02715|oleh BP2MI
02716| Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
02717|P3MI
02718| Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan ijin
02719|oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
02720| Mandiri dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
02721|dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak  pengguna  berbadan  hukum
02722|yang  ada  di  Luar  Negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
02723|Hal. 75 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02724|Paraf
02725|
02726|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
02727|dokumen perjalanan Luar Negeri lainnya. 
02728|- Bahwa untuk pekerja migran dari segi gaji lebih besar, memiliki visa kerja
02729|yang  dikeluarkan  oleh  KBRI  tempat  mereka  bekerja,  sedangkan  untuk
02730|sistem magang gaji lebih kecil, hanya memiliki visa entri, dan tidak semua
02731|negara menerima pekerja dengan magang ini kecuali Jepang dan Jerman,
02732|selain  itu  kontrak  kerja  antara  pekerja  migran  dengan  magang  ini
02733|skemanya sangat jauh berbeda;
02734|- Bahwa peserta magang tidak dapat dikatakan sebagai  Pekerja Migran
02735|Indonesia, dimana dasar Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan
02736|Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  4  Tahun  2019 Tahun  2019  tentang
02737|Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun
02738|2017  tentang  Tata  Cara  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan
02739|Dalam  Jaringan,  UU  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan
02740|Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan untuk
02741|peserta  magang  diatur  dalam  Peratutan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02742|Transmigrasi  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan
02743|dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang bisa
02744|melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
02745|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat;
02746|- Bahwa siswa peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO
02747|dan tidak boleh diluar wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai
02748|dengan pemberangkatan;
02749|- Bahwa Terdakwa tidak boleh memberangkatkan peserta magang karena
02750|tidak  memiliki  SO,  namun  Terdakwa  terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi
02751|hanya melakukan pelatihan saja;
02752|- Bahwa  LKP  secara  umum  dibawah  naungan  Kemendikbudristek
02753|dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, LKP adalah Lembaga Kursus pelatihan
02754|yang  harus  mata  pelajaran  nya  sesuai  dengan  SMK  tempat mengajar
02755|sesuai dengan peraturan permendikbud No. 13 Tahun 2017, LKP boleh
02756|didirikan  oleh  siapa  saja  asalkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah
02757|ditentukan oleh Mendikbud;
02758|Hal. 76 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02759|Paraf
02760|
02761|- Bahwa  peserta  magang  yang  sedang  berkumpul  kursus  tidak  bisa
02762|dikatakan  sebagai  peserta  migran  yang  tidak  memiliki  SO  dan  hanya
02763|sebagai peserta pelatihan saja;
02764|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
02765|3.  Ahli  Dr LAELY WULANDARI S.H, M.H,   dibawah sumpah pada pokoknya
02766|menerangkan sebagai berikut :
02767|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
02768|dan keterangan Ahli benar;
02769|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
02770|a. Tahun 1988 tamat pendidikan SDN Dasabah VI Bondowoso
02771|Jawa Timur
02772|b. Tahun 1991 tamat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1
02773|di Bondowoso Jawa Timur
02774|c. Tahun  1994  tamat  Sekolah  Menengah  Atas  di  SMAN
02775|Tenggarang di Bondowoso, Jawa Timur
02776|d. Tahun  1999  tamat  S-1  Ilmu  Hukum  Universitas  Negeri
02777|Jember
02778|e. Tahun 2008 tamat Program Magister Ilmu Hukum Sisitem
02779|Peradilan Pidana FH Universitas Diponegoro Semarang
02780|Sedangkan riwayat pekerjaan dan jabatan 
02781|a. Tahun 2001-2016 diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas
02782|Hukum Univeristas Jember
02783|b. Tahun 2008 – 2015 menjadi Ketua Pusat Kajian Perempuan
02784|dan Anak FH Univeristas Jember
02785|c. Tahun 2016 menjadi Dosen di FH Univeristas Mataram
02786|d. Tahun 2017 – 2018 menjadi sekretaris Laboratorium Hukum
02787|FH Unram
02788|e. Tahun 2018 – sekarang menjadi ketua Laboratorium Hukum
02789|FH Unram
02790|f. Tahun 2020 – sekarang menjadi sekertaris bagian hokum
02791|pidana FH Unram 
02792|-  Bahwa ahli pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara :
02793|a. Perkara penganiayaan anak dan pembunuhan bayi
02794|b. Perkara perdagangan orang sebagai ahli hokum pidana
02795|Hal. 77 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02796|Paraf
02797|
02798|c. Perkara pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
02799|kawin lagi;
02800|- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli diperiksa sebagai ahli bidang hukum
02801|pidana dalam perkara ini saksi ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum
02802|Universitas  Mataram  dengan  surat  tugas  no  23/UN/18.F3/PT/2024
02803|tanggal 17 Januari 2024;
02804|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2007  tentang
02805|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa :
02806|Pasal 1 ayat (1)  :  Perdagangan Orang  adalah tindakan perektrutan
02807|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman  pemindahan  atau
02808|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,
02809|penyekapan  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
02810|posisi rentan, penjeratan utang atau Memberi bayaran atau manfaat,
02811|sehingga memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali
02812|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun
02813|antar  Negara,  untuk  tujuan  ekploitasi  atau  mengakibatkan  orang
02814|tereksploitasi.
02815| Pasal 1 ayat (2) :  Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah setiap
02816|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak
02817|pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02818|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.  
02819|Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3(tiga)
02820|yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi, hal tersebut
02821|dapat dijelaskan sebagai berikut :   
02822|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,
02823|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau  Penerimaan
02824|seseorang. 
02825|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan
02826|kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,
02827|Penyalahgunaan  kekerasan  atau  posisi  rentan, Penjeratan  utang
02828|atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh
02829|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain
02830|tersebut.
02831|Hal. 78 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02832|Paraf
02833|
02834|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa
02835|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02836|Pelacuran, Kerja atau pelayanan paksa, Perbudakan atau praktik
02837|serupa  perbudakan,  Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik
02838|seksual,  Organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
02839|memindahkan atau mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh
02840|atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
02841|lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiel  maupun
02842|immaterial.
02843|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah: 
02844|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
02845|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
02846|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
02847|pidana  perdagangan  orang   merupakan  delik  Formil,  yaitu  adanya
02848|tindak pidana perdagangan orang CUKUP dengan terpenuhinya unsur
02849|-  unsur  perbuatan  yang  sudah  dirumuskan,  dan  tidak  harus
02850|menimbukan  akibat  dalam  hal  ini  Eksploitasinya.  Namun  Haruslah
02851|dapat ditunjukkan  ada  unsur  subjektif yang  memang  tujuan  pelaku
02852|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
02853|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.  
02854|Unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  antara  Proses,  Cara  dan
02855|Tujuan adalah unsur kumulataif sementara bagian bagian dalam unsur
02856|itu adalah unsur alternatif.
02857|- Bahwa Korban  adalah seseorang yang mengalami penderitaan
02858|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
02859|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
02860|21 Tahun 2007;
02861|- Bahwa  ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
02862|Ketenagakerjaan adalah : 
02863|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan; 
02864|b. Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa
02865|dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta  penampungan  tanpa
02866|batas waktu yang jelas; 
02867|c.  Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja; 
02868|Hal. 79 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02869|Paraf
02870|
02871|d. Perekrutan dibawah umur (-18 tahun) dokumen dipalsukan; 
02872|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali; 
02873|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih); 
02874|g. Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan; 
02875|h. Ditempatkan oleh perorangan, b ukan  PPPMI yang memiliki izin
02876|dari Menteri tenaga Kerja; 
02877|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
02878|j. Dipindahkan ke Negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
02879|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia; 
02880|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  (Over
02881|Charging).
02882|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
02883|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : ”Setiap orang
02884|yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
02885|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
02886|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
02887|Pasal 6”.
02888|Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain. Jadi
02889|pengertian  Yang  membantu tetap  mengacu  pada  Pasal  56  KUHP
02890|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
02891|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
02892|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
02893|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
02894|dilakukan. Sedangkan  Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
02895|berniat melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan
02896|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.
02897|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
02898|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : 
02899|”Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan
02900|jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,
02901|dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana
02902|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
02903|Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
02904|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : 
02905|Hal. 80 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02906|Paraf
02907|
02908| Merencanakan : Membuat rencana. 
02909| Pemufakatan  Jahat (Samenspanning)  dianggap  ada  apabila
02910|sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih
02911|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
02912|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
02913|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : 
02914|”Setiap orang yang membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
02915|wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk
02916|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana
02917|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
02918|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
02919|Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
02920|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
02921|Unsur-unsur Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
02922|tindak pidana perdagangan orang adalah: 
02923|- Setiap  Orang :  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
02924|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
02925|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
02926|- Yang membawa Warga Negara Indonesia  : Jadi yang dibawa
02927|adalah warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal
02928|ini apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia. 
02929|- Ke luar wilayah Republik Indonesia : Jika dibawa masih dalam
02930|wilayah  Republik Indonesia  (dalam Negeri)  tidak termasuk  dalam
02931|unsur pasal ini. 
02932|- Dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
02933|ditujukan unsur pasal subjektif dalam Pasal 4 ini, dia bermaksud
02934|(dapat  digolongkan  ke  dalam  menyengaja/dolus)  untuk
02935|mengeksploitasi. 
02936|- Bahwa  sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
02937|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau
02938|tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02939|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
02940|perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
02941|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  meminda hkan atau
02942|Hal. 81 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02943|Paraf
02944|
02945|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
02946|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
02947|keuntungan baik materiil maupun immaterial.
02948|- Bahwa setelah ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
02949|yang  disampaikan  oleh  pemeriksa,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa
02950|HULWATUL FITRIATI, Dkk merupakan korban perdagangan orang dengan
02951|modus penipuan dengan menjanjikan bekerja ke Negara Jepang dengan
02952|sistem pemagangan; 
02953|- Bahwa  tidak  di  benarkan  jika  Terdakwa  melakukan  perekrutan  Tenaga
02954|kerja  dengan  dijanjikan  untuk  dikirim  ke  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  ke
02955|Negara Jepang untuk bekerja dengan sistem magang karena perekrutan
02956|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang
02957|dilakukan  oleh  swasta  harus  memiliki  Surat  ijin  penempatan  dan
02958|perekrutan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.
02959|39  Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
02960|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor 22
02961|tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga
02962|kerja Indonesia di Luar Negeri; 
02963|- Bahwa dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan
02964|bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana  Penempatan  TKI
02965|swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat
02966|ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri; 
02967|- Bahwa Pelanggran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak pidana
02968|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  104  UU  No.  38  Tahun  2004  yang
02969|berbunyi 
02970|a. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
02971|paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
02972|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
02973|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang : 
02974|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
02975|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). 
02976|c. Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
02977|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang harus
02978|Hal. 82 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02979|Paraf
02980|
02981|memenuhi 3 unsur utama yakni unsur proses, unsur cara dan unsur
02982|tujuan;
02983|Dalam  peristiwa  ini  memenuhi  3  unsur  tersebut  yakni  melakukan