01748|dengan  total  keseluruhan  senjumlah  RM.  5.250,-  atau  sekitar  Rp.
01749|19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan untuk anak tidak dibebankan biaya
01750|dan belum dibayar oleh Saksi Saksi Riswandi dan saudara Herman kepada
01751|Mandor Asri;
01752|- Bahwa benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput tersebut akan
01753|berangkat  ke  Negara  Malaysia  untuk  bekerja  namun  tepatnya  bekerja
01754|dimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
01755|- Bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan dari saudara
01756|Asri Als Mandor Asri;
01757|- Bahwa  benar  keuntungan  Terdakwa  jika  berhasil  memfasilitasi
01758|keberangkatan  5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2 (dua) orang
01759|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu)
01760|orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak akan  dibayar  oleh
01761|saudari Rismawati sejumlah Rp. 200.000,-;
01762|- Bahwa  Terdakwa  belum  pernah  terlibat  dalam  suatu  perkara  tindak
01763|pidana;
01764|- Bahwa benar peranan dari Terdakwa Baso Bin Jusmain adalah orang
01765|yang di perintahkan oleh  saudari Rismawati Als Ris untuk menjemput ke 5
01766|(lima)  orang  WNI  dengan  rincian  2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran
01767|Indonesia,  1  (satu)  orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak
01768|tersebut  dari  Kampunya  di  Kecamatan Gantarang  menuju  Pelabuhan
01769|Nusantara Parepare kemudian membelikan Tiket kapal ke 5 orang CPMI
01770|tersebut  agar  sampai  di  Kabupaten Nunukan  kemudian  di  Lanjutkan  di
01771|Jemput  oleh  Saksi  Ilham (yang  dilakukan  penuntutan  terpisah) yang
01772|nantinya akan menuju ke Negara Malaysia melalui jalur ilegall, yang mana
01773|dengan tujuan akhir adalah Malaysia akan tetapi belum sempat terlaksana
01774|karena digagalkan oleh aparat Kepolisian RI;
01775|- Bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari Rismawati
01776|tidak memilik ijin untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia
01777|dari Indonesia menuju Malaysia;
01778|
01779|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01780|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01781|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01782|kepadanya;
01783|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  di  dakwa  oleh  Penuntut  umum
01784|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehinggah Majelis Hakim dengan
01785|memperhatikan  fakta  tersebut  di  atas  mempertimbangkan  terlebih  dahuhulu
01786|dakwaan alternatif ke dua yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
01787|diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01788|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01789|KUHPidana  Jo.  Pasal  53  Ayat  (1)  KUHPidana  “orang  perseorangan,  yang
01790|melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  atau  yang  turut  serta  melakukan
01791|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
01792|jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
01793|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01794|kehendaknya sendiri”;
01795|Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini
01796|adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana  sebagaimana
01797|yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung
01798|jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim
01799|akan  mempertimbangkan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan,  dan
01800|selanjutnya  mempertimbangkan  unsur  kesalahan  dalam  rangka
01801|pertanggungjawaban pidana;
01802|Menimbang, bahwa  sehubungan  dengan  telah  diundangkan  dan
01803|diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang -
01804|Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  mencabut  dan  menggantikan  Undang-
01805|Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  Majelis
01806|Hakim berpendapat perlu menetapkan dasar hukum acara yang berlaku dalam
01807|perkara a quo dalam masa transisi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 20
01808|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai
01809|berikut:
01810|Menimbang, bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  telah  dimulai  sebelum
01811|berlakunya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01812|Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya saat ini proses persidangan masih
01813|berlangsung dan telah memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor
01814|Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01815|
01816|20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka
01817|berlaku asas Temps Regit Actum dimana hukum acara yang harus digunakan
01818|adalah hukum yang berlaku pada saat tindakan hukum dilakukan;
01819|Menimbang, bahwa dalam perkara  a quo  telah dilimpahkan dan telah
01820|diregister  pada  tanggal 15  Desember  2025  di  Pengadilan  Negeri  Nunukan,
01821|selanjutnya perkara  a quo  telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal  22
01822|Desember 2025 dimulai dari pemeriksaan identitas Terdakwa dan pembacaan
01823|dakwaan dan perkara ini masih berjalan hingga tahun 2026. Selanjutnya pada
01824|tanggal 2 Januari 2026 dimulainya pemberlakuan Undang -Undang nomor 20
01825|tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana;
01826|Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 361
01827|Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01828|Acara Pidana huruf c yang menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana yang
01829|sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya
01830|tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-
01831|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
01832|Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara
01833|Republik  Indonesia  Nomor  3209),  kecuali  untuk  proses  peninjauan  kembali
01834|berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan pertimbangan di
01835|atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tahapan  pemeriksaan  selanjutnya
01836|dalam perkara ini tetap diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan
01837|dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
01838|Menimbang, bahwa  dengan  adanya  pemberlakuan  Undang-Undang
01839|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
01840|sejak tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618
01841|Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023 yang  bersesuaian dengan  Ketentuan
01842|Peralihan  Perihal  Pelaksanaan  KUHP  dalam  SEMA Nomor  1  Tahun  2026
01843|tentang  Pedoman Implementasi  KUHP 2023  dan  KUHAP 2025, pembuktian
01844|dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01845|KUHP  kecuali  KUHP  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lama  lebih
01846|menguntungkan;
01847|Menimbang, bahwa  sesuai  dengan  Pasal 3  Ayat ( 1)  Undang-Undang
01848|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana
01849|mengatur tentang Asas  Lex Favor Reo  artinya “hukum yang menguntungkan
01850|bagi Terdakwa”, yaitu asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa jika
01851|terjadi  perubahan  peraturan  perundang-undangan  setelah  suatu  perbuatan
01852|Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01853|
01854|pidana dilakukan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan hukum yang paling
01855|meringankan atau menguntungkan bagi pelaku tindak pidana;
01856|Menimbang,  bahwa  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  dengan
01857|nomor register dakwaan PDM-41/KN.Nnk/Etl.2/11/2025 tanggal 15 Desember
01858|2025,  Penuntut  Umum  mendakwakan  Terdakwa  dengan  uraian  dakwaan
01859|sebagai berikut:
01860|PERTAMA: Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  Pidana
01861|dalam  Pasal  4  Jo.  Pasal  10  UU  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01862|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. Pasal 55 Ayat
01863|(1) Ke-1 KUHPidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta
01864|melakukan, membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara
01865|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01866|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01867|ATAU
01868|KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
01869|Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01870|Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53
01871|Ayat (1) KUHPidana “orang perseorangan, yang melakukan, yang menyuruh
01872|melakukan,  atau  yang  turut  serta  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
01873|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69,  jika  niat  untuk  itu  telah
01874|ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan
01875|itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
01876|ATAU
01877|KETIGA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
01878|Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01879|Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53
01880|Ayat (1) KUHPidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang
01881|turut  serta  melakukan,  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
01882|dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan
01883|Pekerja  Migran  Indonesia,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya
01884|permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
01885|mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
01886|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01887|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01888|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01889|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01890|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01891|Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01892|
01893|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01894|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01895|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01896|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01897|1. Orang perseorangan;
01898|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01899|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01900|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01901|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01902|dimaksud dalam Pasal 69;
01903|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01904|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01905|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01906|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01907|mata atas kehendaknya sendiri;
01908|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01909|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01910|Ad.1. Orang Perseorangan;
01911|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01912|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01913|hak dan kewajiban, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01914|Menimbang,  bahwa  subjek  hukum  dalam  tindak  pidana  mencakup
01915|manusia secara alamiah dan Korporasi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69
01916|Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01917|Indonesia  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01918|Migran Indonesia. Bahwa s esuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang
01919|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , orang
01920|perseorangan  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak
01921|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01922|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01923|Baso Bin Jusmain ke hadapan persidangan, dan setelah melalui pemeriksaan di
01924|persidangan,  ternyata  identitas  Terdakwa  sama  dengan  dakwaan  Penuntut
01925|Umum,  maka  dengan  demikian  subyek  perbuatan  pidana  yang  didakwakan
01926|dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang
01927|lain,  sehingga  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  (error  in
01928|persona) yang diajukan dalam persidangan;
01929|Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01930|
01931|Menimbang,  bahwa  selama  pemeriksaan  di  persidangan,  Terdakwa
01932|mampu  mengikuti  semua  jalannya  persidangan,  hal  ini  ditunjukkan  dengan
01933|adanya  kemampuan  dari  Terdakwa  dalam  menjawab  seluruh  pertanyaan-
01934|pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa
01935|terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sehingga Majelis Hakim
01936|menilai  bahwa  Terdakwa  adalah  subyek  hukum  yang  dapat
01937|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
01938|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01939|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01940|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01941|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01942|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01943|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01944|dimaksud dalam Pasal 69;
01945|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01946|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01947|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01948|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01949|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01950|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01951|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01952|KUHP lama, yaitu  orang yang melakukan ( plegen), yang menyuruh melakukan
01953|(doenplegen) dan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen);
01954|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01955|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01956|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01957|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01958|lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pida
01959|na.  Pasal  20  huruf  c Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01960|Undang-undang Hukum Pidana  merupakan bentuk dari  turut serta melakukan
01961|perbuatan (medeplegen) dimana ada dua pihak  atau lebih yang terlibat dalam
01962|suatu tindak pidana yang mana kumpulan tindakan dari dua pihak atau lebih
01963|tersebut akhirnya  memenuhi  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana. Bahwa
01964|Terdakwa dalam perkara a quo Turut serta melakukan perbuatan sebagaimana
01965|yang pada fakta persidangan ;
01966|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  Pekerja Migran Indonesia
01967|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01968|Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01969|
01970|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01971|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01972|luar wilayah Republik Indonesia;
01973|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01974|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01975|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01976|a. Badan;
01977|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01978|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01979|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01980| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01981|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01982|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01983|persyaratan:
01984|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01985|b. Memiliki kompetensi;
01986|c. Sehat jasmani dan rohani;
01987|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01988|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01989|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01990|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01991|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01992|dokumen yang meliputi:
01993|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01994|melampirkan fotokopi buku nikah;
01995|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01996|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01997|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01998|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01999|kesehatan dan psikologi;
02000|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02001|f. Visa kerja;
02002|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
02003|h. Perjanjian Kerja;
02004|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
02005|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
02006|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02007|Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02008|
02009|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02010|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
02011|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
02012|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
02013|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
02014|Terdakwa Baso Bin Jusmain  telah  di amankan oleh Petugas kepolisian pada
02015|hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 23.00  WITA  bertempat di
02016|Depan  Pelabuhan Nusantara, Pare -pare yang  terletak  di Jalan  Andi Cammi
02017|Kelurahan Mallustasi, Kecamatan Ujung  Kota , Pare -pare  Provinsi Sulawesai
02018|Selatan;