00498|- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa CPMI tersebut;
00499|- Bahwa mobil tersebut milik T erdakwa pribadi;
00500|- Bahwa yang bertanggung jawab keberangkatan CPMI tersebut saudara
00501|Herman dan saudara Jumeni;
00502|- Bahwa T erdakwa tidak mengetahuinya jelas dimana namun yang T erdakwa
00503|tahu mereka tinggal di T ebas Kabupaten Sambas;
00504|- Bahwa  T erdakwa  tidak  mengetahui  lewat  jalur  mana  karena  T erdakwa
00505|tugasnya hanya mengantar ke rumah saudara Herman;
00506|- Bahwa  T erdakwa  tidak  mengetahui  lewat  jalur  mana  karena  T erdakwa
00507|tugasnya hanya mengantar ke rumah saudara Herman;
00508|- Bahwa T erdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan T erdakwa bersikap
00509|koorperatif;
00510|- Bahwa T erdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kalinya;
00511|
00512|- 5 (lima) boarding pass lion air dari Lombok ke Surabaya tanggl 8 November
00513|2024;
00514|- 5  (lima)  boarding  pass  lion  air  dari  Surabaya  ke  Pontianak  tanggl  8
00515|November 2024;
00516|
00517|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00518|berikut:
00519|- 1 (satu) unit mobil Calya warna Grey dengan No Pol KB 1104 WZ;
00520|- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
00521|- 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna putih;
00522|- 5 (lima) boarding pass lion air dari Lombok ke Surabaya tanggl 8 November
00523|2024;
00524|- 5  (lima)  boarding  pass  lion  air  dari  Surabaya  ke  Pontianak  tanggl  8
00525|November 2024;
00526|terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan T erdakwa;
00527|
00528|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
00529|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00530|
00531|- Bahwa  Para  T erdakwa  telah  ditangkap  oleh  tim  kepolisian
00532|sehubungan  karena  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00533|tanpa melalui perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi
00534|dengan kategori membawa CPMI pada hari Jumat tanggal 08 November
00535|2024 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai
00536|Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
00537|- Bahwa Para T erdakwa telah membawa CPMI yang akan bekerja ke
00538|Malaysia;
00539|- Bahwa yang Para T erdakwa bawa 4 (empat) orang yaitu bernama
00540|Awaludin, Samsul Hadi, Jamaludin dan Syawal;
00541|- Bahwa  CPMI  yang  Para  T erdakwa  bawa  berasal  dari  Lombok
00542|Timur;
00543|- Bahwa Para T erdakwa berperan membawa dan memberangkatkan
00544|CPMI  dari  Lombok  sampai  Pontianak  selanjutnya  yang  menjemput,
00545|menampung dan memberangkatan CPMI ke Sibu Malaysia adalah saudara
00546|Genjo;
00547|- Bahwa yang berkomunikasi dengan saudara Genjo T erdakwa 1,
00548|Dimana para T erdakwa mendapatkan info dari teman T erdakwa saudara
00549|Sudian;
00550|- Bahwa rencananya CPMI ini akan bekerja di Perkebunan Kelapa
00551|Sawit di Sibu Malaysia;
00552|- Bahwa CPMI tersebut belum ada memiliki paspor dan rencanaya
00553|akan dibuat setelah tiba di Sibu Malaysia;
00554|- Bahwa para T erdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apa-
00555|apa;
00556|- Bahwa para T erdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang
00557|untuk membawa CPMI tersebut;
00558|- Bahwa  para  T erdakwa  pernah  bekerja  di  Bintulu  Malaysia  di
00559|Perusahan WTK yang bergerak Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014;
00560|- Bahwa para T erdakwa membawa dan memberangkatkan CPMI
00561|sudah 2 (dua) kali, Dimana pertama kali pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua)
00562|CPMI  namun  melalui  PJTKI  secara  sah  dan  yang  kedua  tanggal  8
00563|November 2024 sebanyak 4 (empat) CPMI;
00564|- Bahwa terdakwa Vhega dimana saudara Vhega yang diperintahkan
00565|oleh saudara Genjo untuk membawa CPMI menggunakan taksinya untuk di
00566|antar ke T ebas Kabupaten Sambas;
00567|
00568|- Bahwa menurut keterangan dari saudara Genjo gaji yang dijanjikan
00569|sebesar kurang lebih 1 ton 40 RM;
00570|- Bahwa  rencana  CPMI tersebut  akan  dibawa  melalui  jalur  Aruk
00571|Sambas;
00572|- Bahwa  yang  bertanggung  jawab  keberangkatan  CPMI  tersebut
00573|T erdakwa 1, karena T erdakwa 1 yang mengajak teman-teman T erdakwa 1
00574|untuk bekerja di Malaysia;
00575|- Bahwa Para T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa
00576|PMI  ke  Luar  Negeri,  serta  Para  T erdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk
00577|menampung  ataupun  menyalurksan  serta  menempatkan  Calon  Pekerja
00578|Migran Indonesia ke luar negeri;
00579|
00580|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00581|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Para  T erdakwa dapat
00582|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00583|Menimbang, bahwa Para T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
00584|dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81  Undang-Undang
00585|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55
00586|Ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00587|1. orang perseorangan;
00588|2. yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00589|dimaksud dalam Pasal 69;
00590|3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan
00591|perbuatan;
00592|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00593|mempertimbangkan sebagai berikut:
00594|Ad.1 Orang perseorangan;
00595|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00596|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00597|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00598|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00599|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00600|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00601|menghadapkan Para T erdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi
00602|serta keterangan Para T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang
00603|dihadapkan  di  persidangan  tersebut  adalah  benar  Para  T erdakwa,  orang  yang
00604|dimaksud  oleh  Penuntut  Umum  sesuai  dengan  identitas  Para  T erdakwa
00605|sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
00606|
00607|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00608|Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00609|Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan  antara  lain  calo  atau
00610|individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran
00611|Indonesia;
00612|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00613|unsur orang perseorangan telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Para
00614|T erdakwa merupakan pelaku tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja
00615|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00616|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00617|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00618|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00619|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00620|berdasarkan  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang Nomor 18  tahun  2017  tentang
00621|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00622|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
00623|wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18
00624|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang
00625|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
00626|artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perseorangan  yang  tidak
00627|memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri
00628|merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00629|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00630|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00631|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00632|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00633|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00634|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00635|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00636|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00637|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00638|sehat jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan
00639|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00640|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00641|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00642|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00643|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00644|
00645|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00646|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00647|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00648|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00649|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00650|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00651|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00652|- Bahwa  Para  T erdakwa  telah  ditangkap  oleh  tim  kepolisian
00653|sehubungan  karena  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00654|tanpa melalui perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi
00655|dengan kategori membawa CPMI pada hari Jumat tanggal 08 November
00656|2024 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai
00657|Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
00658|- Bahwa Para T erdakwa telah membawa CPMI yang akan bekerja ke
00659|Malaysia;
00660|- Bahwa yang Para T erdakwa bawa 4 (empat) orang yaitu bernama
00661|Awaludin, Samsul Hadi, Jamaludin dan Syawal;
00662|- Bahwa  CPMI  yang  Para  T erdakwa  bawa  berasal  dari  Lombok
00663|Timur;
00664|- Bahwa Para T erdakwa berperan membawa dan memberangkatkan
00665|CPMI  dari  Lombok  sampai  Pontianak  selanjutnya  yang  menjemput,
00666|menampung dan memberangkatan CPMI ke Sibu Malaysia adalah saudara
00667|Genjo;
00668|- Bahwa yang berkomunikasi dengan saudara Genjo T erdakwa 1,
00669|Dimana para T erdakwa mendapatkan info dari teman T erdakwa saudara
00670|Sudian;
00671|- Bahwa rencananya CPMI ini akan bekerja di Perkebunan Kelapa
00672|Sawit di Sibu Malaysia;
00673|- Bahwa CPMI tersebut belum ada memiliki paspor dan rencanaya
00674|akan dibuat setelah tiba di Sibu Malaysia;
00675|- Bahwa para T erdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apa-
00676|apa;
00677|- Bahwa para T erdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang
00678|untuk membawa CPMI tersebut;
00679|- Bahwa  para  T erdakwa  pernah  bekerja  di  Bintulu  Malaysia  di
00680|Perusahan WTK yang bergerak Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014;
00681|
00682|- Bahwa para T erdakwa membawa dan memberangkatkan CPMI
00683|sudah 2 (dua) kali, Dimana pertama kali pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua)
00684|CPMI  namun  melalui  PJTKI  secara  sah  dan  yang  kedua  tanggal  8
00685|November 2024 sebanyak 4 (empat) CPMI;
00686|- Bahwa terdakwa Vhega dimana saudara Vhega yang diperintahkan
00687|oleh saudara Genjo untuk membawa CPMI menggunakan taksinya untuk di
00688|antar ke T ebas Kabupaten Sambas;
00689|- Bahwa menurut keterangan dari saudara Genjo gaji yang dijanjikan
00690|sebesar kurang lebih 1 ton 40 RM;
00691|- Bahwa  rencana  CPMI tersebut  akan  dibawa  melalui  jalur  Aruk
00692|Sambas;
00693|- Bahwa  yang  bertanggung  jawab  keberangkatan  CPMI  tersebut
00694|T erdakwa 1, karena T erdakwa 1 yang mengajak teman-teman T erdakwa 1
00695|untuk bekerja di Malaysia;
00696|- Bahwa Para T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa
00697|PMI  ke  Luar  Negeri,  serta  Para  T erdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk
00698|menampung  ataupun  menyalurksan  serta  menempatkan  Calon  Pekerja
00699|Migran Indonesia ke luar negeri;
00700| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00701|Para T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00702|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00703|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri Para
00704|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00705|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00706|Negeri, serta Para T erdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja Migran
00707|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00708|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Para T erdakwa
00709|tidak memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat
00710|yang ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang
00711|mana pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh
00712|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00713|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00714|sementara Para T erdakwa merupakan orang perseorangan yang tidak mempunyai
00715|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00716|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00717|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00718|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00719|
00720|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00721|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00722|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69  telah terpenuhi oleh perbuatan Para
00723|T erdakwa;
00724|Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
00725|melakukan perbuatan;
00726|Menimbang,  bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim
00727|dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan
00728|melihat pokok-pokok fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis
00729|Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar adanya anasir mengenai
00730|perbuatan tersebut diiringi dengan adanya anasir daripada perbuatan pidana yang
00731|T erdakwa lakukan diiringi adanya suatu “penyertaan” yang berbentuk melakukan,
00732|yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
00733|Menimbang, bahwa uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan di muka
00734|dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya ialah suatu hal yang berkaitan
00735|dan tidak terpisahkan untuk dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini,
00736|bahwa  berdasarkan pokok-pokok fakta hukum, peran para T erdakwa dilakukan
00737|dengan kerjasama diantara kedua nya dalam pengantaran CPMI tanpa izin;
00738|Menimbang, berdasarkan  hal  demikian  perbuatan  T erdakwa  memenuhi
00739|uraian anasir turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah ditentukan dalam
00740|unsur ini;
00741|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut, Majelis  Hakim
00742|menilai bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut
00743|serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara hukum;
00744|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00745|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo.
00746|Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah  terpenuhi,  maka  Para  T erdakwa  haruslah
00747|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00748|sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00749|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00750|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00751|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Para  T erdakwa  harus
00752|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00753|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  T erdakwa  mampu  bertanggung
00754|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00755|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00756|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00757|
00758|Para T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Para T erdakwa maupun alasan
00759|pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para T erdakwa tersebut,
00760|oleh  karena  itu  Para  T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus
00761|mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dengan  dijatuhi
00762|pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran
00763|nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu
00764|mempertimbangkan  secara  cermat  dan  bijaksana  mengenai  hal  tersebut
00765|berdasarkan asas keadilan bagi diri Para T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang
00766|telah terungkap di persidangan;
00767|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00768|Para T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings),
00769|yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh
00770|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00771|Majelis Hakim jatuhkan kepada Para T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi
00772|diri Para T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para T erdakwa dan
00773|bentuk prevensi khusus agar mencegah Para T erdakwa melakukan tindak pidana di
00774|masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai
00775|bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan
00776|perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya
00777|berfungsi  sebagai  alat  yang  bermanfaat  untuk  mencapai  ketertiban  dan
00778|kesejahteraan bagi masyarakat;
00779|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan Para
00780|T erdakwa  yang  diajukan  oleh  Penasihat  Hukum  Para  T erdakwa  di  dalam
00781|persidangan  yang  pada  pokoknya  memohon  dijatuhkan  hukuman  seringan-
00782|ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu
00783|dalam  ihwal  keadaan  yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk
00784|dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan
00785|keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan
00786|oleh Para T erdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Para
00787|T erdakwa lakukan dan keadaan Para T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi
00788|diri Para T erdakwa;
00789|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  T erdakwa telah
00790|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4)
00791|KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan