00495|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00496|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00497|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00498|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00499|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00500|karena melakukan  penempatan pekerja  migran  Indonesia tanpa melalui
00501|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi pada hari Sabtu
00502|tanggal 9 November 2024 sekira pukul 17.45 WIB di jalan keluar Bandara
00503|Supadio Pontianak Kalimantan Barat;
00504|- Bahwa T erdakwa  yang  mengurus  tiket  keberangkatan  dan
00505|memesan mobil travel dari bandara ke perbatasan Indonesia-Malaysia dan
00506|T erdakwa juga yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia
00507|yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut dari Bandara Praya Lombok
00508|kemudian  transit  di  Surabaya  lalu  setelah  dari  Surabaya  melanjutkan
00509|penerbangan ke Bandara Supadio Kalimantan Barat kemudian akan masuk
00510|
00511|ke Negara Malaysia melalui jalan tikus di Kabupaten Sambas Kalimantan
00512|Barat;
00513|- Bahwa saat  itu  ada  8  (delapan)  orang  calon  pekerja  migran
00514|Indonesia yaitu Saudara Haris Sofian, Saudara Muhammad Rizal, Saudara
00515|Nurman,  Saudara  Akbar  Sultan,  Saudara  Halpi,  Saudara  Dani  Ahmad,
00516|Saudara Sudirman, dan Saudara Riawan yang berasal dari Nusa T enggara
00517|Barat yang akan berangkat bekerja di kebun sawit di Negara Malaysia
00518|tempat T erdakwa bekerja dengan upah yang akan diterima oleh masing-
00519|masing calon pekerja migran Indonesia tersebut sebesar 1.000 (seribu)
00520|ringgit sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) ringgit;
00521|- Bahwa awalnya  pada  hari  Jumat  tanggal  1  November  2024
00522|T erdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan keberangkatan ke Bandara
00523|Supadio Kalimantan Barat untuk T erdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya
00524|yang akan ikut bekerja di Negara Malaysia tersebut, kemudian T erdakwa
00525|menyuruh 8 (delapan) orang tersebut untuk berkumpul di Bandara Lombok
00526|sebelum pukul 10.00 WIB di tanggal 9 November 2024 dan setelah kami
00527|lepas landas dari Bandara Lombok sekira pukul 14.00 WIB lalu tiba di
00528|Bandara Supadio sekira pukul 17.30 WIB, kemudian kami menunggu bagasi
00529|dan setelah itu langsung naik ke mobil travel yang dikendarai oleh seorang
00530|supir yaitu Saudara Dedek yang T erdakwa hubungi pada hari Jumat tanggal
00531|1  November  2025  untuk  membawa  kami  ke  batas  Negara  Indonesia-
00532|Malaysia dengan biaya sewa mobil travel tersebut sebesar Rp3.500.000,00
00533|(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Seluas Kabupaten Sambas, lalu pada saat
00534|di jalan keluar Bandara Supadio anggota Kepolisian Resor Kubu Raya Polda
00535|Kalimantan Barat memberhentikan dan membawa kami ke Polsek Kawasan
00536|Bandara  Supadio,  setelah  dilakukan  interogasi  singkat  kemudian  kami
00537|dibawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
00538|- Bahwa T erdakwa sudah 2 (dua) kali membawa calon pekerja migran
00539|Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia;
00540|- Bahwa T erdakwa  tidak  ada memiliki  ijin  untuk membawa  calon
00541|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00542|- Bahwa T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00543|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00544|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00545|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00546|Kartu T anda Penduduk (KTP) saja;
00547|
00548|- Bahwa biaya  yang  T erdakwa  minta  dari  masing-masing  calon
00549|pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut adalah
00550|sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian
00551|untuk membeli tiket pesawat, biaya travel dari bandara ke batas Malaysia,
00552|membeli tikar, dan kebutuhan makan di Negara Malaysia;
00553|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja sebagai mandor
00554|di  kebun  kelapa  sawit  di  Negera  Malaysia  dijanjikan  akan  diberikan
00555|pekerjaan  yang  ringan  jika  T erdakwa  membawa  calon  pekerja  migran
00556|Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut;
00557|- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar yang ikut
00558|diamankan bersama dengan T erdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar Boarding
00559|Pass Lion Air atas nama Junaidi, Haris Sofian, Muhammad Rizal, Nurman,
00560|Akbar Sultan, Halpi, Dani Ahmad, Sudirman, Riawan dan 1 (satu) buah
00561|handphone Vivo;
00562|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh
00563|instansi  yang  berwenang  terkait  rencana  membawa  kesemua  orang
00564|tersebut;
00565|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00566|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00567|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00568|negeri;
00569| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00570|T erdakwa  ialah  membantu  kesemua  orang  tersebut  dalam  rangka  penempatan
00571|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00572|Pekerja Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai izin resmi, adapun diri
00573|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00574|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00575|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00576|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00577|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00578|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00579|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00580|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00581|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00582|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00583|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00584|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00585|
00586|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00587|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00588|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00589|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00590|unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00591|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00592|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00593|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah
00594|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00595|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00596|tunggal Penuntut Umum;
00597|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00598|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00599|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00600|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00601|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00602|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00603|Menimbang, bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00604|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00605|T erdakwa, baik alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun alasan  pembenar
00606|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00607|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00608|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00609|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00610|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
00611|bijaksana mengenai hal  tersebut berdasarkan  asas keadilan bagi  diri  T erdakwa
00612|sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00613|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00614|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00615|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00616|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00617|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00618|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00619|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00620|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00621|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00622|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00623|
00624|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00625|masyarakat;
00626|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00627|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan
00628|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00629|suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan
00630|yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00631|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00632|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00633|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00634|keadaan T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00635|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00636|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00637|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00638|dari pidana yang dijatuhkan;
00639|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00640|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
00641|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
00642|tahanan;
00643|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00644|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00645|direlevansikan  kepatutan  yang  berdasar  menurut  hukum  atas  tiap  barang  bukti
00646|tersebut;
00647|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
00648|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00649|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00650|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00651|Keadaan yang memberatkan:
00652|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00653|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00654|Keadaan yang meringankan:
00655|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00656|mengulanginya lagi;
00657|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00658|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00659|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00660|
00661|
00662|MENGADILI:
00663|1. Menyatakan T erdakwa Junaidi alias Jun alias Bejo bin Junaidi Akbar
00664|(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak
00665|pidana orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00666|Migran Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00667|2. Menjatuhkan pidana kepada  T erdakwa oleh  karena  itu  dengan pidana
00668|penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
00669|ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
00670|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00671|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00672|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00673|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00674|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00675|1)  9 (sembilan) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama Junaidi,
00676|Haris Sofian. Muhammad Rizal, Nurman, Akbar Sultan, Halpi, Dani Ahmad,
00677|Sudirman, Riawa;
00678|tetap terlampir dalam berkas perkara;
00679|2) 1 (satu) buah handphone Vivo;
00680|dimusnahkan;
00681|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00682|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00683|
00684|Selasa
00685|
00686|17
00687|
00688|2025
00689|
00690|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh kami,
00691|Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H.,
00692|M.H.  dan Abdurrahman  Masdiana,  S.H.,  M.H.,  M.Han.  masing-masing  sebagai
00693|
00694|tersebut dan  Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah,
00695|
00696|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00697|
00698|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
00699|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00700|Panitera Pengganti
00701|Juwairiah, S.H.