00733|440.7.22.1/VER.I/08/RSUD.01/2026 tanggal 18 Januari 2026, yang dibuat dan
00734|ditandatangani  oleh  dr.  Erwin  Sumardi,  Sp.KJ  selaku  Dokter  Spesialis
00735|Kedokteran  Jiwa  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason,  yang
00736|melakukan pemeriksaan terhadap Anak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan
00737|pelaku menderita retardasi mental/disabilitas intelektual sedang dan gangguan
00738|belajar  spesifik (menulis, membaca, berhitung)  dengan  fungsi mental  setara
00739|
00740|anak kelas 1-3 SD dan adanya retardasi mental/disabilitas intelektual sedang
00741|membuat pelaku diragukan memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang
00742|dilakukannya terhadap korban;
00743|Menimbang, bahwa berdasarkan  Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00744|No. I.C-78/XI/2025, tertanggal 5 November 2025  yang dilakukan oleh Haryanto
00745|selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I
00746|Pangkalpinang yang pada pokoknya memberikan rekomendasi Tindakan berupa
00747|“Kewajiban mengikuti pendidikan formal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
00748|82 ayat (1) huruf e Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00749|Peradilan Pidana Anak;
00750|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Sosial  Pendamping  Anak
00751|Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak tanggal 11 November 2025 yang
00752|dibuat dan ditandatangani oleh Desimar, S.Sos., selaku Tenaga Kesejahteraan
00753|Sosial dan A`ad Tirta Fujaka, S.Sos. I selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
00754|memberikan  rekomendasi  berupa  tindakan  kewajiban  mengikuti  pendidikan
00755|formal;
00756|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim
00757|juga  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam
00758|Pasal 54  Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
00759|Kitab Undang - Undang Hukum Pidana  sebagai hal yang wajib dipertimbangkan
00760|sebagai takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap
00761|Anak;
00762|Menimbang bahwa  sebagaimana  fakta  hukum  yang  telah  diuraikan
00763|diatas,  bentuk  kesalahan  Anak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  kesengajaan
00764|(dolus/opzet), oleh karena Anak dengan pengetahuan dan kehendaknya sendiri
00765|melakukan perbuatan yang menjadi delik inti (bestanddelen atau core elements)
00766|dakwaan tunggal a quo;
00767|Menimbang bahwa motif dan tujuan Anak melakukan Tindak Pidana
00768|semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu birahinya yang timbul secara tiba-
00769|tiba (impulsif);
00770|Menimbang bahwa actus reus Anak dalam melakukan perbuatan yang
00771|menjadi delik inti ( bestanddelen atau core elements ) diikuti juga dengan sikap
00772|batin (mens rea) dari Anak yaitu Anak sejak dari awal sudah mengetahui bahwa
00773|Anak Korban masih tergolong usia anak dan untuk memuluskan perbuatannya
00774|Anak ada memukul Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban agar tidak
00775|berteriak;
00776|Menimbang bahwa sikap dan tindakan Anak sesudah melakukan Tindak
00777|Pidana  tentu  sesuatu  hal  yang  sulit  untuk  dinilai,  oleh  karena  bagi  Hakim
00778|
00779|indikatornya  hanya  dapat  dilihat  dari  bagaimana  sikap  dan  tindakan  Anak
00780|selama proses persidangan, yaitu melalui sikap tubuh dan kejujuran Anak dalam
00781|memberikan  keterangan,  dimana  Hakim  menilai  Anak  belum  cukup  untuk
00782|menunjukkan sikap penyesalan yang benar-benar lahir dari kesadaran yang
00783|murni dari diri Anak, namun demikian hal ini dapat dipahami karena Anak hanya
00784|menempuh  bangku  sekolah  sampai  sekolah  dasar  kelas  1  (satu)  sehingga
00785|komunikasinya sangat lambat untuk mencerna setiap pertanyaan yang diberikan
00786|oleh Hakim kepada Anak;
00787|Menimbang bahwa dari sisi nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam
00788|masyarakat, perbuatan Anak tentunya tidak hanya menimbulkan penderitaan
00789|terhadap Anak Korban begitu juga dengan keluarga Anak Korban;
00790|Menimbang bahwa selain itu, dari sisi konsistensi pemidanaan, Hakim
00791|juga turut memperhatikan pidana ( strafmacht) yang telah dijatuhkan terhadap
00792|perkara  serupa,  hal  mana  demi  terhindar  dari  disparitas  pemidanaan
00793|(sentencing  of  disparity)  yang  sangat  jauh  perbedaannya,  tentunya  dengan
00794|tetap mengedepankan asas keadilan ( gerechtigkeit), kepastian hukum ( rechts
00795|zekerheids) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit);
00796|Menimbang  bahwa  berdasarkan  konsiderans  menimbang  huruf  a
00797|sampai  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00798|Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menempatkan perlindungan hukum yang
00799|khusus bagi Anak demi menjaga harkat dan martabatnya, maka secara filosofis,
00800|penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  untuk  menjatuhkan  hukuman  yang
00801|sifatnya pembalasan, akan tetapi pidana haruslah dijadikan Anak sebagai hal
00802|yang  mendidik  dan  mendewasakan,  oleh  karena  itulah  mengapa  hukuman
00803|terhadap Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat pada
00804|dasarnya  Anak  masih  dalam  kondisi  kejiwaan  yang  labil  dan  dalam  proses
00805|pemantapan psikis guna menghasilkan sikap yang kritis;
00806|Menimbang bahwa pada satu sisi, Negara melalui kehadiran  Undang-
00807|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  memang
00808|benar telah memberikan  perlindungan  terhadap Anak  sebagai pelaku  tindak
00809|pidana,  namun  pada  sisi  lain  Negara  pada  prinsipnya  juga  memberikan
00810|perlindungan  yang  maksimal  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana
00811|melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,
00812|yang walaupun dalam perjalanan keberlakuannya hingga sampai saat ini telah
00813|mengalami  beberapa  perubahan  sebagaimana  Penjelasan  Umum  Undang-
00814|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  pada  pokoknya
00815|menyebutkan 2 (dua) hal penting yaitu sebagai berikut:
00816|
00817|1. Bahwa  dalam  perjalanannya,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
00818|tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih
00819|adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait
00820|dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di
00821|Masyarakat,  salah  satunya  adalah  kejahatan  seksual,  memerlukan
00822|peningkatan  komitmen  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan
00823|Masyarakat  serta  semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan
00824|penyelenggaraan Perlindungan Anak;
00825|2. Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00826|Perlindungan  Anak  juga  mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan
00827|sanksi pidana  dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak , untuk
00828|memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkret  untuk
00829|memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  Anak  korban  dan/atau  Anak
00830|pelaku kejahatan;
00831|Menimbang,  bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka
00832|Hakim  sepakat  dengan  jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak
00833|adalah Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal di SLB Negeri
00834|Mentok yang beralamat di Jl. Lapangan Golf Pal. 2 Kec. Mentok, Kab. Bangka
00835|Barat,  Prov.  Kepulauan  Bangka  Belitung ,  yang  lamanya  ditentukan
00836|sebagaimana amar putusan dibawah ini;
00837|Menimbang,  bahwa  selain  itu  Penuntut  Umum  juga  menuntut
00838|Membebankan  kepada  Orang  Tua  Anak  untuk  membayar  restitusi  sejumlah
00839|Rp.30.437.000,00  (tiga  puluh  juta  empat  ratus  tiga  puluh  tujuh  ribu  rupiah)
00840|kepada Anak Korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi yang dikeluarkan
00841|oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R-
00842|3763/4.1.IP/LPSK/04/2026 tanggal 30 April 2026;
00843|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak dan orang tuanya
00844|melalui  Advokat  menyatakan  secara  lisan  dalam  pembelaannya  penolakan
00845|pembayaran  restitusi  dengan  alasan  ketidakmampuan  orangtua  Anak  untuk
00846|membayar uang restitusi sejumlah tersebut;
00847|Menimbang, bahwa orangtua (Ibu) dari Anak menerangkan Ibu Anak
00848|membesarkan  Anak  sendiri,  Ibu  Anak  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan
00849|penghasilan yang tidak menentu, dan Anak kadang ikut membantu mencari
00850|uang sebagai buruh timah dengan pamannya;
00851|Menimbang,  bahwa  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1
00852|Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
00853|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyatakan:
00854|
00855|Korban berhak memperaleh Restitusi berupa:
00856|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
00857|b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
00858|akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
00859|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
00860|d. kerugian lain yang diclerita Korban sebagai akibat tindak pidana,
00861|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang
00862|berhubungan dengan proses hukum.;
00863|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Mahkamah  Agung
00864|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
00865|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00866|menyatakan  Korban  adalah  orang,  termasuk  anak  yang  belum  berumur  18
00867|(delapan  belas)  tahun  atau  masih  dalam  kandungan,  yang  mengalami
00868|pencleritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
00869|suatu tindak pidana;
00870|Menimbang,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Anak  Korban
00871|dan keluarganya dalam perkara  a quo , berhak diwakili kepentingannya untuk
00872|mengajukan restitusi dalam tuntutan Penuntut Umum;
00873|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12
00874|Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan, d alam hal
00875|pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali;
00876|Menimbang,  bahwa  setelah  mencermati  Keputusan  Lembaga
00877|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026
00878|tentang penilaian ganti rugi, dengan nilai total Rp30.437.000,00 (tiga puluh juta
00879|empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Anak Korban, dengan rincian:
00880|1. Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan Atau Penghasilan, meliputi:
00881|A. Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh keluarga korban dampak
00882|dari peristiwa dan proses hukum yang dijalani, sebesar Rp100.000,00
00883|(seratus ribu rupiah);
00884|B. Biaya  konsumsi  yang  dikeluarkan  dampak  dari  peristiwa  dan
00885|proses hukum yang dijalani, sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima
00886|ribu rupiah);
00887|C. Kehilangan  penghasilan  akibat  proses  hukum,  sebesar
00888|Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
00889|2. Ganti Kerugian Atas Penderitaan sebagai Akibat Tindak Pidana, meliputi:
00890|A. Biaya  pemulihan  penderitaan  psikis,  sebesar  Rp23.376.000,00
00891|(dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
00892|
00893|3. Penggantian  Biaya  Medis  dan/atau  Biaya  Psikologis,  sebesar
00894|Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
00895|Menimbang,  bahwa  Pasal  8  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah  Agung
00896|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
00897|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00898|menyatakan  Penuntut  Umum  mengajukan  alat  bukti  di  persidangan  untuk
00899|membuktikan permohonan restitusi;
00900|Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada proses pembuktian
00901|mengenai  hal  tersebut,  sehingga  hak  dari  Anak,  Orang  Tua  Anak  dan
00902|Advokat untuk menanggapi permohonan restitusi  sebagaimana dibunyikan
00903|dalam  Pasal  8  ayat  (8)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022
00904|tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
00905|Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang berbunyi “Hakim memberikan
00906|kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan
00907|tanggapan  atas permohonan Restitusi dan mengajukan  alat bukti ”,  menjadi
00908|hilang,  mengingat  permohonan  Restitusi  perkara  a  quo baru  disampaikan
00909|dalam tuntutan Penuntut Umum;
00910|Menimbang,  bahwa  salah  satu  biaya  paling  besar  timbul  dari  Biaya
00911|pemulihan penderitaan psikis, sebesar Rp23.376.000,00 (dua puluh tiga juta
00912|tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan Laporan Sosial
00913|Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal
00914|4  Desember  2025  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Dini  Abell  Febiyan,
00915|S.Tr.Sos., selaku Pekerja Sosial dan A`ad Tirta Fujaka, S.Sos. I selaku Kepala
00916|Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  memberikan  rekomendasi  berupa  anak
00917|membutuhkan dukungan dan pendampingan dari keluarga dalam menghadapi
00918|proses hukum hingga selesai, anak tidak dihadapkan secara langsung dengan
00919|pelaku,  anak  merasa  takut  saat  melihat  dan  bertemu  dengan  pelaku  dan
00920|berdasarkan  Visum  et  Repertum  Psychiatricum  No.
00921|440.7.22.1/VER.XI/62/RSUD.01/2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang dibuat dan
00922|ditandatangani  oleh  dr.  Erwin  Sumardi,  Sp.KJ  selaku  Dokter  Spesialis
00923|Kedokteran  Jiwa  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason,  yang
00924|melakukan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban  dengan  kesimpulan  hasil
00925|pemeriksaan  saat ini tidak ditemukan tanda dan gejala yang cukup untuk
00926|memenuhi kriteria penegakan diagnosis gangguan psikiatri , sehingga latar
00927|belakang  dilakukannya  pemulihan  penderitaan  psikis  menjadi  hilang  dengan
00928|tidak terpenuhinya kriteria penegakan diagnosis gangguan psikiatri;
00929|
00930|Menimbang,  bahwa  sedangkan  penilaian  Proyeksi  Kebutuhan
00931|Pemulihan Psikologis dari Jasa Layanan Konsultasi Psikologi tanggal 5 Maret
00932|2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Wardiansah Putra, M.Psi
00933|Psikolog (BP-11) dalam Lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan
00934|Korban Nomor R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026, tidak dijadikan sebagai alat
00935|bukti di persidangan, tidak pula disebut dalam surat tuntutan baik sebagai
00936|bukti surat maupun alat bukti lainnya;
00937|Menimbang, bahwa kemudian mengenai  biaya  lain  yang  tidak kalah
00938|besar  berupa  Kehilangan  penghasilan  akibat  proses  hukum,  sebesar
00939|Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan bukti
00940|BP-10 dalam Lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
00941|Nomor R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026 berupa gaji harian, sedangkan dalam
00942|sidang tidak dapat dibuktikan dalam jangka waktu 24 September 2025 hingga 5
00943|Oktober 2025 apakah benar Ayah Anak Korban tidak bekerja, hal inilah yang
00944|perlu  dibuktikan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  persidangan  sebagaimana
00945|dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
00946|2022 tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi
00947|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana,  tidak  hanya  serta  merta
00948|memasukkan restitusi saat tuntutan dibacakan di persidangan;;
00949|Menimbang, bahwa  ahli hukum  Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso
00950|dalam  bukunya  “Anotasi  KUHP  Nasional”  halaman  110,  pada  pokoknya
00951|disebutkan  bahwa pertimbangan atas  kemampuan ekonomi  terdakwa dalam
00952|menjatuhkan pidana denda adalah suatu hal yang sangat penting dan harus
00953|diperhatikan hakim, dimana sistem peradilan yang adil seharusnya memastikan
00954|bahwa seseorang tidak dipaksa untuk membayar denda di luar kemampuannya
00955|yang  dapat  memperburuk  kondisi  ekonomi  dan  sosial  terdakwa.  Dengan
00956|mempertimbangkan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa  secara  nyata,
00957|hakim  dapat  menyesuaikan  besarnya  denda  agar  sesuai  dengan  kapasitas
00958|ekonomi Terdakwa sehingga hal ini dapat memastikan bahwa hukuman yang
00959|diberikan  memiliki  efek  yang  adil  dan  tidak  merugikan  Terdakwa  secara
00960|berlebihan;
00961|Menimbang  bahwa  Hakim  menilai  dengan  mendasarkan  konsep
00962|pemikiran hukum pidana saat ini dihubungkan dengan perkara a quo penentuan
00963|besaran  restitusi juga  memerlukan  ada nya bukti  nyata  yang  terang  untuk
00964|menjelaskan kemampuan ekonomi (dalam perkara a quo) orang tua Anak, yang
00965|mana apabila dihubungkan dengan bagaimana kemampuan ekonomi orang tua
00966|Anak,  ternyata  tidak  didapati  gambaran  yang  terang  dan  jelas  di  dalam
00967|
00968|persidangan karena tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum adanya harta benda
00969|yang dapat disita guna dijadikan/dijatuhkan sita jaminan pembayaran restitusi
00970|(Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana
00971|Bantuan  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual) , sedangkan  dalam
00972|persidangan  orang  tua  Anak  telah  secara  nyata  menyatakan  membesarkan
00973|Anak  sendiri,  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan  penghasilan  yang  tidak
00974|menentu, dan Anak kadang ikut membantu mencari uang sebagai buruh timah,
00975|selain itu tanpa adanya kejelasan mengenai harta orang tua Anak yang dapat
00976|digunakan  sebagai  jaminan  pembayaran  restitusi  yang  disebutkan  dalam
00977|Putusan  (dari  proses  pembuktian),  juga  menimbulkan  potensi
00978|penyalahgunaan/tindakan sewenang-wenang dalam penyitaan harta yang juga
00979|belum diketahui ada atau tidaknya,  sehingga terhadap hal ini penerapan pidana
00980|yang  beralasan  diterapkan  hanya lah  Tindakan  terhadap  Anak,  sedangkan
00981|mengenai permohonan restitusi haruslah ditolak;
00982|Menimbang bahwa berdasarkan  uraian  pertimbangan tersebut, maka
00983|pidana yang disebutkan dalam amar ini  telah memperhatikan asas keadilan
00984|yang sejalan dengan irah-irah putusan ini;
00985|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00986|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00987| 1 (satu) helai gamis busana muslim berwarna hijau tosca;
00988| 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
00989| 1 (satu) helai kaosa dalam warna putih;
00990| 1 (satu) helai celana short warna warni bermotif Polkadot;
00991| 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty;
00992|Bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak
00993|Korban  pada  saat  terjadinya  tindak  pidana,  yang  menurut  Hakim  apabila
00994|dikembalikan hanya akan menimbulkan ingatan buruk bagi Anak Korban, maka
00995|terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
00996|Menimbang  bahwa untuk  menjatuhkan  hukuman  terhadap diri  Anak,
00997|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00998|yang meringankan Anak;
00999|Keadaan  yang  memberatkan:
01000|- Belum  ada  perdamaian  antara  Anak  dengan  Anak  Korban  maupun
01001|keluarganya;
01002|Keadaan yang meringankan: