01876|Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01877|Anak,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan,
01878|Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal
01879|yang bermanfaat bagi Anak, yang mana orang tua Anak menyatakan agar Anak
01880|diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan karena Anak masih
01881|ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-citanya;
01882|Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01883|
01884|Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum memohon
01885|kepada Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap ANAKberupa pidana penjara
01886|selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dan Pelatihan Kerja 6 (enam) bulan di
01887|Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
01888|Makassar, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01889|Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
01890|Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  pidana  tersebut,  Anak  berikut
01891|Penasihat  Hukumnya  mengajukan  pembelaan  ( pledoi)  secara  lisan  pada
01892|pokoknya Anak sudah mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya
01893|dan memohon keringanan hukuman, Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban
01894|akan tetapi berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi Anak masih
01895|terlalu  berat  maka  oleh  karena  itu  kami  selaku  Penasihat  Hukum  Anak
01896|mengajukan permohonan keringanan hukuman, Anak mengakui perbuatannya,
01897|menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01898|Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh
01899|Penuntut  Umum  tersebut  dan  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Anak  berikut
01900|Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya
01901|sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
01902|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  pidana  tersebut,  Hakim
01903|sependapat  dengan  Tuntutan  pidana  Penuntut  Umum,  sebatas  pada  telah
01904|terbuktinya Anak melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak sepakat dengan
01905|lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan;
01906|Menimbang,  bahwa  pada  akhirnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak
01907|harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Anak, namun tentunya penjatuhan
01908|pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh
01909|Hakim dapat memperbaiki perilaku Anak di masa depan dan menjadi pelajaran
01910|bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Anak lakukan;
01911|Menimbang,  bahwa Hakim berpandangan penjatuhan pidana terhadap
01912|Anak  yang  setimpal  sesuai  dengan  perbuatan  Anak  dan  demi  kepentingan
01913|terbaik  bagi  Anak  yaitu  pidana  penjara  di  LPKA  agar  Anak  mendapatkan
01914|pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak yang
01915|lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka ditetapkan
01916|agar Anak ditempatkan di LPKA Maros dengan lamanya waktu yang ditentukan
01917|dalam amar putusan;
01918|Menimbang,  bahwa  selain  tujuan  pemidanaan  untuk  memperbaiki
01919|kerusakan-kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana,  patut
01920|dipertimbangkan “ nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur ” yang
01921|Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01922|
01923|artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan
01924|agar  tidak  lagi  terjadi  dosa,  seorang  pelaku  kejahatan  harus  mendapatkan
01925|hukuman  yang  setimpal  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  untuk  memberi
01926|pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;
01927|Menimbang,  bahwa  dalam  menentukan  jenis  dan  lamanya  sanksi
01928|pidana yang adil, Hakim wajib memperhatikan status ANAKsebagai Anak yang
01929|berhadapan dengan hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
01930|Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
01931|Status Anak ini wajib menjadi faktor yang meringankan ( mitigating factor) dalam
01932|penjatuhan hukuman;
01933|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus berpegangan teguh pada
01934|Asas-Asas Perlindungan Anak yang termuat dalam UU SPPA, khususnya Asas
01935|Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 2 huruf d) dan Asas Keadilan Restoratif.
01936|Prinsip-prinsip ini menghendaki bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus
01937|bersifat  mendidik  dan  mengutamakan  reintegrasi  sosial  Anak,  bukan
01938|pembalasan absolut (absolute retributive);
01939|Menimbang, bahwa secara internasional, Hakim merujuk pada Prinsip
01940|Hak Asasi Manusia dan norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Hak-
01941|Hak Anak (CRC), terutama:
01942|1) Pasal 37 huruf b yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan,
01943|atau pemenjaraan Anak harus digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk
01944|jangka waktu sesingkat mungkin;
01945|2) Kaidah-Kaidah  Minimum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai
01946|Administrasi  Peradilan  Anak  ( The  Beijing  Rules ),  yang  mendorong
01947|pengenaan sanksi yang bersifat non-institusional (non-penjara) bagi Anak;
01948|Menimbang, bahwa dalam kerangka Teori Pemidanaan, sanksi terhadap
01949|Anak  harus  lebih  condong  pada  Teori  Tujuan  Absolut/Relatif yang  moderen
01950|(Teori Gabungan), dengan fokus pada Tujuan Khusus Pencegahan ( Special
01951|Deterrence)  melalui  rehabilitasi  dan  pembinaan,  bukan  sekadar  hukuman
01952|retributif;
01953|Menimbang,  bahwa  meskipun  perbuatan  ANAKsangat  keji  dan
01954|menimbulkan  dampak  serius  pada  Anak  Korban,  namun  pengakuan  Anak
01955|bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
01956|dapat dinilai sebagai wujud penyesalan (remorse) dan potensi perbaikan diri;
01957|Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi memberikan kesempatan bagi
01958|Anak untuk kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan sesuai
01959|dengan amanat UU SPPA, Hakim berpendapat bahwa sanksi pidana yang akan
01960|Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01961|
01962|dijatuhkan  harus  berada  di  bawah  ancaman  pidana  maksimum  bagi  orang
01963|dewasa dan mempertimbangkan penerapan pidana yang bersifat pembinaan
01964|atau  penjara/kurungan  dalam  lembaga  khusus  Anak,  guna  mencapai  tujuan
01965|pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik Anak itu sendiri;
01966|Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan
01967|tidak  hanya  bersifat  retributif  (pembalasan),  melainkan  juga  preventif  dan
01968|korektif.  Dalam  konteks  ini,  keadaan  usia  Anak  yang  masih  muda  perlu
01969|dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, akan tetapi menurut Hakim
01970|menghukum  pidana  Penjara  Anak  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
01971|(LPKA)  menjadi  tepat,  karena  di  dalam  LPKA Anak  tetap  bisa  melanjutkan
01972|pendidikan  formal  walaupun  sekolah  formal  tersebut  dilaksanakan  di  dalam
01973|LPKA, dan akan diberikan program spritual/keagamaan dan keahlian khusus
01974|(softskill) bagi Anak agar setelah menjalani hukuman di LPKA dapat terintegrasi
01975|kembali ke masyarakat dengan bekal moralitas, ijazah dan keterampilan yang
01976|memadai untuk dapat bersaing dengan Anak sebayanya;
01977|Menimbang,  bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)
01978|bukanlah  tempat  pemidanaan  dalam  pengertian  represif  semata,  melainkan
01979|wadah pendidikan yang secara sistematis dirancang untuk mengembangkan
01980|potensi intelektual, moral, sosial, dan emosional Anak. LPKA memiliki fungsi
01981|rehabilitatif  dan  edukatif  yang  memberikan  ruang  bagi  Anak  untuk  belajar,
01982|memperbaiki diri, memahami kesalahan, serta mengembangkan keterampilan
01983|demi masa depan yang lebih baik dan produktif;
01984|Menimbang, bahwa gagasan ini juga selaras dengan pemikiran Filsuf
01985|Plato  dalam  karyanya  Republik,  yang  memandang  bahwa  Anak-Anak
01986|merupakan calon warga negara ideal yang harus dibina melalui pendidikan yang
01987|baik, terarah, dan penuh nilai kebajikan. Plato menekankan bahwa pendidikan
01988|bagi  Anak  adalah  fondasi  pembentukan  karakter  dan  jati  diri,  karena  Anak
01989|memiliki kemampuan dasar untuk bertumbuh menuju kebaikan, sepanjang Anak
01990|ditempatkan  dalam  lingkungan  yang  tepat,  dididik  oleh  figur  pendidik  yang
01991|bijaksana, dan diarahkan kepada nilai-nilai moral yang benar. Dengan demikian,
01992|pengembangan  potensi  dan  pencarian  jati  diri  Anak  adalah  proses  filosofis
01993|sekaligus sosial yang memerlukan struktur pembinaan yang teratur;
01994|Menimbang, bahwa Plato menegaskan bahwa negara memiliki peran
01995|penting dalam memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan sarana pendidikan
01996|yang  memadai,  karena  Anak  pada  hakikatnya  adalah  aset  negara  ( the
01997|guardians of the future ). Pemikiran ini mengandung pandangan bahwa Anak
01998|tidak boleh ditinggalkan begitu saja setelah melakukan perbuatan yang salah,
01999|Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02000|
02001|melainkan harus diarahkan melalui proses pembinaan yang memungkinkan ia
02002|menemukan kembali jati dirinya serta memahami posisi dan tanggung jawabnya
02003|sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, penempatan Anak dalam LPKA
02004|merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara  untuk  menjaga  dan  memulihkan
02005|Anak, bukan sekadar menghukumnya;
02006|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, filosofis, dan
02007|teoritik  tersebut,  penempatan  Anak  di  LPKA  dalam  perkara  ini  dipandang
02008|sebagai  langkah  paling  proporsional  untuk  memastikan  bahwa  Anak
02009|memperoleh kesempatan pendidikan, pembinaan moral, serta lingkungan yang
02010|mendukung proses pencarian jati diri secara positif. Dewasa ini, pembinaan
02011|terstruktur melalui LPKA memberikan peluang kepada Anak untuk mewujudkan
02012|potensi dirinya, memperbaiki perilakunya, serta kembali ke masyarakat sebagai
02013|pribadi yang berdaya dan bertanggung jawab;
02014|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-
02015|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
02016|Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  apabila  dalam  hukum  materiil
02017|diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti
02018|dengan pelatihan kerja. O leh karena Pasal yang terbukti pada diri Anak adalah
02019|pasal yang mengandung pidana alternatif dan/atau kumulatif berupa penjara
02020|dan/atau denda, karena itu dalam perkara ini terhadap pidana denda yang akan
02021|dikenakan  kepada  Anak  akan  diganti  dengan  pelatihan  kerja  di  Balai
02022|Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlidungan  Khusus  (BRSAMPK)
02023|Toddopuli  Makassar  dengan  lamanya  waktu  akan  ditentukan  dalam  amar
02024|putusan;
02025|Menimbang, bahwa Hakim di muka persidangan telah menyampaikan
02026|dan mengingatkan hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana
02027|perintah Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
02028|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  dengan  cara  mengajukan
02029|permohonan  restitusi  dan  memberikan  bukti  kerugian  materiil  dan  uraian
02030|kerugian immateriil yang dialami oleh Anak Korban sesuai dengan ketentuan
02031|perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
02032|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
02033|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
02034|Korban Tindak Pidana, namun sampai pada agenda pembacaan tuntutan dan
02035|bahkan  hingga  putusan  ini  diucapkan, Anak  Korban  atau  keluarganya  tidak
02036|pernah mengajukan permohonan restitusi secara resmi kepada Hakim.  Lebih
02037|lanjut, Jaksa  Penuntut  Umum  juga  tidak  memasukkan  permohonan  restitusi
02038|Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02039|
02040|tersebut ke dalam surat tuntutannya. Oleh karena itu, ketiadaan permohonan
02041|restitusi  dari  pihak  yang  berhak  atau  Jaksa  Penuntut  Umum  menyebabkan
02042|Hakim tidak memiliki dasar dan tolak ukur yang sah mengenai besaran kerugian
02043|materiil dan immateriil yang diderita Anak Korban, sehingga Hakim tidak dapat
02044|mempertimbangkan dan menentukan besaran restitusi dalam amar putusan ini.
02045|Meskipun demikian, hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi tetap melekat,
02046|dan  oleh  karenanya  Anak  Korban  atau  keluarganya  masih  berhak  untuk
02047|mengajukan permohonan restitusi secara terpisah kepada Pengadilan Negeri
02048|Watansoppeng  setelah  putusan  ini  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap
02049|(Inkracht);
02050|Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap
02051|Anak  telah  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan  jenis  rutan,  maka
02052|berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
02053|masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02054|pidana yang dijatuhkan;
02055|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02056|Anak dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang
02057|ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Undang-
02058|Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
02059|Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
02060|Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal
02061|193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8
02062|Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Anak
02063|tetap berada dalam tahanan;
02064|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah
02065|menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang
02066|bukti akan digunakan untuk perkara lainnya untuk perkara Pidana splitsing yaitu
02067|Perkara  dengan  nomor  XXXXXXXXXXXatas  nama  Anak  Saksi  dan  Perkara
02068|untuk pelaku Dewasa yang dilakukan oleh SAKSI IV, SAKSI V, SAKSI VI, dan
02069|SAKSI VII maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai
02070|dengan  ketentuan  Pasal  194  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
02071|(KUHAP) untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02072|1) 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna merah maroon;
02073|2) 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;
02074|3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink dusty;
02075|4) 1 (satu) lembar bra berwarna peach;
02076|5) 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat motif bunga;
02077|Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02078|
02079|6) 1 (satu) unit sepeda motor XXXXXXXXXXXBT2 W A/T, nomor rangka :
02080|XXXXXXXXXXXXX,  nomor  mesin  :  XXXXXXXXXXX,  warna  biru  dengan
02081|nomor polisi XXXXXXXXlengkap dengan STNK;
02082|Menimbang,  bahwa  barang-barang  tersebut,  terutama  pakaian,  sprei,
02083|dan sepeda motor, telah diakui dan digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk
02084|membuktikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak,  sebagaimana  telah
02085|dipertimbangkan keterkaitannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana;
02086|Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, diketahui
02087|bahwa perkara nomor  XXXXXXXXXXXatas nama Anak Saksi (berkas perkara
02088|terpisah) dan perkara pokok yang melibatkan pelaku dewasa (SAKSI IV, SAKSI
02089|V, SAKSI VI, dan SAKSI VII) telah dilakukan pemisahan berkas ( splitsing) dan
02090|akan diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri;
02091|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8
02092|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang bukti yang disita
02093|dapat dikembalikan kepada yang berhak jika perkaranya telah selesai. Namun,
02094|dalam  konteks  penyertaan  ( deelneming)  dan  splitsing,  asas  efisiensi  dan
02095|kebenaran materiil menuntut barang bukti yang sama harus digunakan untuk
02096|membuktikan perkara pelaku yang lain;
02097|Menimbang, bahwa mengacu pada Prinsip Keadilan dan keterpaduan
02098|pembuktian (integrated evidence), penggunaan barang bukti yang sama dalam
02099|perkara  dewasa  menjadi  mutlak  diperlukan  untuk  menguatkan  pembuktian
02100|unsur-unsur pidana. Oleh karena itu, demi kepentingan pembuktian perkara-
02101|perkara yang lain yang masih berjalan dan merupakan satu rangkaian peristiwa,
02102|barang bukti ini harus tetap berada di bawah kendali penegak hukum;
02103|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa status
02104|barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara
02105|ANAKuntuk  keperluan  administrasi  dan  dokumentasi,  namun  secara  fisik
02106|dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  agar  dapat  dipergunakan  kembali
02107|sebagai alat bukti dalam perkara-perkara lain yang terkait dengan tindak pidana
02108|yang sama dan pelaku dewasa yang berkas perkaranya telah dipisah ( split),
02109|oleh karena itu Hakim berpandangan barang bukti a quo dikembalikan kepada
02110|Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor XXXXXXXXXXXatas
02111|nama Anak Saksi (berkas perkara terpisah)  dan perkara lainnya;
02112|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim
02113|terlebih  dahulu  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  maupun
02114|keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f
02115|Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02116|
02117|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
02118|Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:
02119|Keadaan yang memberatkan:
02120|- Perbuatan  Anak  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan
02121|perundang-undangan, Norma  Agama, Norma  Budaya  yang  berlaku  serta
02122|potensial menimbulkan keresahan dimasyarakat;
02123|- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada Anak Korban;
02124|Keadaan yang meringankan:
02125|- Anak masih harus menempuh pendidikannya;
02126|- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
02127|- Anak  dalam  memberikan  keterangannya  tidak  berbelit-belit  dan
02128|memperlancar proses persidangan;
02129|- Anak mengakui kesalahannya, sehingga merasa menyesal serta berjanji
02130|tidak akan mengulanginya kembali;
02131|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  222  KUHAP  oleh
02132|karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
02133|tindak  pidana  seperti  tersebut  di  atas,  maka  Anak  haruslah  dibebani  untuk
02134|membayar  biaya  perkara  ini  yang  besarnya  akan  disebutkan  dalam  amar
02135|putusan ini;
02136|Mengingat,  Pasal 6 huruf c  Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g
02137|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
02138|Pidana  Kekerasan  Seksual,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11
02139|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor
02140|8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-
02141|undangan lain yang bersangkutan;
02142|
02143|MENGADILI:
02144|1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
02145|bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kepercayaan yang
02146|timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, memanfaatkan kerentanan,
02147|ketidaksetaraan,  memaksa  dengan  penyesatan  menggerakkan  orang  itu
02148|untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang
02149|dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu  dilakukan
02150|terhadap Anak“ sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
02151|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara