01498|Hal. 24 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01499|
01500|Anak  sering  meminta  uang,  sehingga  Anak  bermaksud  mempermalukan  Anak
01501|Korban;
01502|Menimbang  bahwa  akibat  pengiriman  video  tersebut,  Anak  Korban
01503|mengalami perundungan di sekolah, menjadi jarang datang ke sekolah, mengalami
01504|trauma, dan pernah ingin mencoba bunuh diri;
01505|Menimbang bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor ***** tanggal
01506|2025 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh RSUD Kabupaten Bombana dan
01507|diperiksa oleh Dokter, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada daerah genetalia
01508|terdapat luka robek arah jam 6 (enam) dan jam 7 (tujuh) pada selaput dara kemaluan
01509|akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda kehamilan;
01510|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, pembuktian unsur “persetubuhan”
01511|harus ditempatkan secara tepat pada esensi hukumnya, yaitu adanya penetrasi alat
01512|kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga fokus penilaian Hakim
01513|tidak berhenti pada relasi antara Anak dan Anak Korban, melainkan pada apakah
01514|rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan secara
01515|nyata terjadinya peraduan alat kelamin sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum
01516|pidana;
01517|Menimbang  bahwa  fakta  hukum  menunjukkan  telah  terjadi  perbuatan
01518|seksual terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2025 di Bukit
01519|Langkapa, Kabupaten Bombana, sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dipandang
01520|sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan
01521|berulang yang memiliki kesamaan pola, tempat, dan cara pelaksanaan;
01522|Menimbang bahwa pada kejadian pertama, rangkaian peristiwa diawali dari
01523|komunikasi melalui WhatsApp yang berujung pada kesepakatan untuk bertemu,
01524|kemudian dilanjutkan dengan keberangkatan menuju lokasi yang relatif sepi, yakni
01525|Bukit  Langkapa,  setelah  itu  terjadi  tindakan  membuka  pakaian  Anak  Korban,
01526|penggunaan kondom yang sebelumnya telah dibeli oleh Anak, serta dilanjutkan
01527|dengan dimasukkannya alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban,
01528|sehingga fakta tersebut telah secara langsung memenuhi inti unsur persetubuhan;
01529|Menimbang bahwa keadaan ketika pada awalnya alat kelamin Anak tidak
01530|dapat masuk, kemudian dilakukan perubahan posisi terhadap Anak Korban dan
01531|kembali  dilakukan  penetrasi  hingga  mencapai  titik  ejakulasi,  justru  memperkuat
01532|bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang secara sadar diarahkan untuk
01533|mewujudkan  persetubuhan, bukan  sekadar  perbuatan  cabul  atau  sentuhan  fisik
01534|biasa;
01535|Menimbang bahwa pada kejadian kedua, pola yang sama kembali terulang,
01536|yakni adanya komunikasi, pertemuan di tempat umum, perjalanan menuju lokasi yang
01537|Hal. 25 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01538|
01539|sama, penggunaan kondom, serta penetrasi dengan gerakan maju mundur dalam
01540|durasi yang cukup lama, bahkan dilakukan lebih dari satu kali dalam satu rangkaian
01541|kejadian dengan cara mengganti kondom dan melanjutkan perbuatan tersebut hingga
01542|kembali terjadi ejakulasi;
01543|Menimbang bahwa pengulangan perbuatan pada kejadian kedua tersebut
01544|menunjukkan adanya kesinambungan dan konsistensi tindakan, sehingga secara
01545|logis tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang terjadi secara kebetulan atau
01546|tanpa  kehendak,  melainkan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  secara  sadar,
01547|berulang, dan terarah;
01548|Menimbang  bahwa  kejadian  ketiga  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak
01549|berbeda secara substansial dari kejadian pertama dan kedua, serta disertai dengan
01550|perekaman  video  perbuatan  seksual  antara  Anak  dan  Anak  Korban,  sehingga
01551|perekaman tersebut menjadi fakta pendukung yang memperkuat bahwa peristiwa
01552|persetubuhan benar-benar terjadi;
01553|Menimbang bahwa meskipun perekaman video bukan merupakan unsur inti
01554|dari persetubuhan, namun dalam perkara ini memiliki nilai pembuktian yang signifikan
01555|karena berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi dan menunjukkan adanya
01556|dokumentasi atas perbuatan tersebut;
01557|Menimbang  bahwa  fakta  selanjutnya  menunjukkan  bahwa  Anak  pernah
01558|meminta kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto dan video tubuhnya sebanyak
01559|2 (dua) kali, disertai dengan ancaman akan menyebarkan video perbuatan seksual
01560|yang  telah  dilakukannya  apabila  permintaan  tersebut  tidak  dipenuhi,  sehingga
01561|menunjukkan  bahwa  peristiwa  persetubuhan  tersebut  berlanjut  pada  bentuk
01562|penguasaan dan tekanan terhadap Anak Korban;
01563|Menimbang bahwa pengiriman video perbuatan seksual kepada Anak Saksi
01564|melalui  WhatsApp,  yang  didahului  dengan  percakapan  “din  kow  mau  vidionya
01565|Kalilah?”, kemudian diikuti dengan pengiriman video 1 (satu) kali lihat, menunjukkan
01566|bahwa  video  tersebut  benar  ada  dan  berkaitan  langsung  dengan  peristiwa
01567|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
01568|Menimbang  bahwa  alasan  pengiriman  video  tersebut  karena  merasa
01569|dipermalukan  memperlihatkan  adanya  motif  yang  menguatkan  bahwa  peristiwa
01570|persetubuhan tersebut tidak hanya terjadi, tetapi juga digunakan sebagai sarana
01571|untuk  mempermalukan  Anak  Korban,  sehingga  memperkuat  keterkaitan  antara
01572|perbuatan seksual dan akibat sosial yang ditimbulkan;
01573|Menimbang bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami
01574|perundungan di lingkungan sekolah, menjadi jarang hadir, mengalami trauma, serta
01575|pernah ingin mencoba bunuh diri, sehingga dampak dari perbuatan tersebut tidak
01576|Hal. 26 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01577|
01578|hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga meluas pada aspek psikologis dan sosial
01579|Anak Korban;
01580|Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa visum et repertum
01581|nomor  ***** tanggal 2025 yang diterbitkan oleh RSUD Kabupaten Bombana dan
01582|ditandatangani oleh Dokter, ditemukan adanya luka robek arah jam 6 (enam) dan jam
01583|7 (tujuh) pada selaput dara kemaluan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, yang
01584|secara medis berkorelasi dengan adanya penetrasi alat kelamin, sehingga temuan
01585|tersebut memberikan penguatan objektif terhadap fakta persetubuhan;
01586|Menimbang bahwa kesesuaian antara keterangan Anak Korban, keterangan
01587|Anak,  keterangan  saksi,  serta  hasil  visum  et  repertum  menunjukkan  adanya
01588|hubungan yang saling menguatkan dan membentuk suatu rangkaian pembuktian
01589|yang utuh, logis, dan tidak terputus mengenai terjadinya penetrasi sebagai inti dari
01590|unsur persetubuhan;
01591|Menimbang  bahwa  oleh  karena  itu,  berdasarkan  seluruh  rangkaian
01592|pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan persetubuhan”
01593|telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
01594|Ad.3. Dengan Anak
01595|Menimbang bahwa untuk menilai terpenuhinya unsur “dengan Anak”, terlebih
01596|dahulu harus dipahami pengertian “Anak” menurut ketentuan peraturan perundang-
01597|undangan,  di  mana  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik
01598|Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
01599|T ahun 2002  tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak”  adalah
01600|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
01601|dalam kandungan;
01602|Menimbang  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-
01603|Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01604|Anak, yang dimaksud dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18
01605|(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
01606|ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana,  sehingga  dalam  konteks  hukum
01607|pidana, batas usia menjadi parameter utama untuk menentukan apakah seseorang
01608|dapat dikualifikasikan sebagai Anak;
01609|Menimbang bahwa pengaturan mengenai batas usia tersebut bersifat limitatif
01610|dan imperatif, sehingga setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)
01611|tahun harus dipandang sebagai Anak yang memperoleh perlindungan hukum khusus,
01612|tanpa  mempertimbangkan  keadaan  lain  seperti  kedewasaan  fisik,  hubungan
01613|personal, ataupun persetujuan;
01614|Hal. 27 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01615|
01616|Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “dengan Anak” dalam perkara
01617|pidana mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah
01618|ditujukan kepada seseorang yang secara hukum masih berada dalam kategori Anak
01619|sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
01620|Menimbang bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, Hakim
01621|akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
01622|pihak yang menjadi korban dalam perkara ini benar merupakan Anak sebagaimana
01623|definisi hukum yang berlaku;
01624|Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa akta kelahiran nomor
01625|***** 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01626|Kabupaten Bombana, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juni 2011,
01627|sehingga pada saat peristiwa terjadi pada tahun 2025, usia Anak Korban adalah 13
01628|(tiga belas) tahun;
01629|Menimbang bahwa usia tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Anak
01630|Korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara yuridis Anak
01631|Korban masih termasuk dalam kategori Anak yang wajib memperoleh perlindungan
01632|hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
01633|Menimbang bahwa selain dibuktikan dengan akta kelahiran, fakta mengenai
01634|usia  Anak  Korban  juga  bersesuaian  dengan  keterangan  yang  terungkap  di
01635|persidangan, di mana disebutkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih
01636|bersekolah  dan  berada  dalam  rentang  usia  remaja  awal,  sehingga  semakin
01637|menguatkan  bahwa  Anak  Korban  adalah  subjek  hukum  yang  termasuk  dalam
01638|kategori Anak;
01639|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  tidak  terdapat  keraguan  bahwa
01640|perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini ditujukan kepada seseorang
01641|yang secara hukum masih berstatus sebagai Anak;
01642|Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut,
01643|Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan Anak” telah terbukti secara sah dan
01644|meyakinkan menurut hukum;
01645|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (2) huruf b
01646|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01647|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
01648|Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah
01649|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01650|alternatif kedua;
01651|Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
01652|diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak terbukti secara
01653|Hal. 28 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01654|
01655|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak
01656|serta menuntut pidana penjara terhadap Anak, hakim memandang bahwa tuntutan
01657|tersebut merupakan hasil penilaian yuridis Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang
01658|terungkap di persidangan yang disusun berdasarkan konstruksi pembuktian yang
01659|diyakininya, sehingga oleh karenanya patut dipertimbangkan secara cermat, objektif,
01660|dan proporsional dalam kerangka penegakan hukum;
01661|Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Anak dan Advokatnya
01662|yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Anak  telah  mengakui  perbuatannya
01663|sebagaimana terungkap di persidangan, menyampaikan penyesalan, serta berjanji
01664|tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di  kemudian  hari,  disertai  dengan  uraian
01665|mengenai  kondisi  pribadi  Anak  yang  sejak  kecil  tidak  memperoleh  pembinaan
01666|langsung dari sosok ayah dan hidup bersama ibunya serta turut berperan dalam
01667|menopang kebutuhan ekonomi keluarga, hakim menilai bahwa permohonan tersebut
01668|merupakan bagian dari hak Anak untuk menyampaikan keadaan pribadi dan hal-hal
01669|yang dianggap relevan sebelum penjatuhan pidana;
01670|Menimbang bahwa permohonan keringanan yang diajukan oleh Anak dan
01671|Advokatnya tersebut pada hakikatnya tidak memuat bantahan terhadap fakta hukum
01672|maupun  terhadap  pembuktian  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  telah  dinyatakan
01673|terbukti, melainkan ditujukan kepada kebijaksanaan hakim dalam menentukan jenis
01674|dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga secara yuridis tidak
01675|mempengaruhi  penilaian  mengenai  terbukti  atau  tidaknya  perbuatan  yang
01676|didakwakan, tetapi akan dipertimbangkan dalam rangka penentuan pidana yang
01677|proporsional;
01678|Menimbang bahwa penyesalan yang disampaikan oleh Anak serta janji untuk
01679|tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari pada prinsipnya merupakan sikap
01680|yang patut diperhatikan sebagai indikasi adanya kesadaran atas perbuatan yang telah
01681|dilakukan, namun demikian penilaiannya tetap harus ditempatkan secara objektif
01682|dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan;
01683|Menimbang bahwa kondisi pribadi Anak sebagaimana dikemukakan dalam
01684|permohonan tersebut, termasuk latar belakang keluarga dan peran Anak dalam
01685|kehidupan  sehari-hari,  merupakan  keadaan  yang  secara  yuridis  dapat
01686|dipertimbangkan dalam kerangka penjatuhan pidana, sepanjang tidak mengaburkan
01687|penilaian terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan;
01688|Menimbang bahwa dengan demikian, baik tuntutan Penuntut Umum maupun
01689|permohonan Anak dan Advokatnya telah dipertimbangkan secara utuh dalam perkara
01690|ini dan akan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan
01691|pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana;
01692|Hal. 29 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01693|
01694|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya
01695|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01696|pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
01697|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01698|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01699|11  T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebelum  menjatuhkan
01700|putusan  hakim  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  orang  tua  Anak  untuk
01701|mengemukakan  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  Anak,  yang  ketentuan  tersebut
01702|merupakan pengejawantahan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam proses
01703|peradilan pidana, sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh orang tua memiliki
01704|relevansi  yuridis  untuk  dipertimbangkan  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan
01705|penjatuhan pidana;
01706|Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak
01707|yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan masih
01708|sanggup untuk mendidik, membimbing, dan membina Anak agar menjadi pribadi yang
01709|lebih baik, yang mana pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan
01710|pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang  telah  terbukti,  melainkan
01711|merupakan  permohonan  yang  ditujukan  kepada  kebijaksanaan  hakim  dalam
01712|menentukan  proporsionalitas  pidana  yang  akan  dijatuhkan,  khususnya  dalam
01713|kerangka  pembinaan  Anak  sebagai  subjek  hukum  yang  masih  dalam  tahap
01714|perkembangan;
01715|Menimbang bahwa dengan memperhatikan karakteristik sistem peradilan
01716|pidana Anak yang menitikberatkan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial,
01717|maka  keterangan  orang tua tersebut patut dipertimbangkan secara  proporsional
01718|bersama dengan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa
01719|mengesampingkan  kepentingan  perlindungan  terhadap  Anak  Korban,  sehingga
01720|putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan keseimbangan antara kepastian hukum,
01721|keadilan, dan kemanfaatan, serta berorientasi pada masa depan Anak;
01722|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01723|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya mengatur bahwa
01724|ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
01725|maupun keadaan yang timbul setelah perbuatan tersebut, dapat dijadikan dasar bagi
01726|hakim  untuk  mempertimbangkan  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  memilih
01727|mengenakan tindakan, sehingga norma tersebut menegaskan bahwa penjatuhan
01728|sanksi terhadap Anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan
01729|harus memperhatikan secara utuh dimensi keadilan dan kemanusiaan yang melekat
01730|dalam diri Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan;
01731|Hal. 30 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01732|
01733|Menimbang bahwa dalam perkara ini, Anak pada saat melakukan perbuatan
01734|berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan pada saat dihadapkan di persidangan telah
01735|berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-
01736|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak
01737|dimungkinkan  untuk  dijatuhi  pidana  maupun  dikenai  tindakan,  yang  dalam
01738|penerapannya menuntut kehati-hatian hakim untuk memilih bentuk sanksi yang paling
01739|tepat  dengan  mempertimbangkan  tingkat  kedewasaan,  kondisi  psikologis,  serta
01740|potensi pembinaan terhadap diri Anak;
01741|Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak
01742|semata-mata diarahkan pada pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan,
01743|melainkan lebih jauh diarahkan pada fungsi edukatif dan korektif guna membentuk
01744|kesadaran hukum pelaku, sehingga dalam konteks perkara Anak, pemidanaan harus
01745|dipahami  sebagai  sarana  pembinaan  yang  bertujuan  memperbaiki  perilaku,
01746|menumbuhkan tanggung jawab, serta mencegah Anak mengulangi perbuatannya di
01747|kemudian  hari, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial  yang  hidup dalam
01748|masyarakat, termasuk norma kesusilaan, norma adat, dan norma moral sebagai
01749|landasan kehidupan Bersama;
01750|Menimbang bahwa pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014
01751|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
01752|Perlindungan  Anak  telah  menetapkan  batasan  bahwa  maksimum  pembatasan
01753|kemerdekaan terhadap Anak adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang
01754|dewasa,  sedangkan  terhadap  batasan  minimum  tidak  diberlakukan,  yang
01755|menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan
01756|pemidanaan  dengan  kondisi  konkret  Anak,  sehingga  tujuan  pemidanaan  tidak
01757|semata-mata  diarahkan  pada  pembalasan,  melainkan  juga  pada  pembinaan,
01758|perbaikan, serta perlindungan terhadap masa depan Anak;
01759|Menimbang bahwa dalam kerangka tersebut, hakim memandang bahwa
01760|keadilan tidak dapat dimaknai hanya sebagai keadilan normatif (legal justice) yang
01761|bersifat kaku, melainkan harus dipadukan dengan keadilan moral (moral justice) dan
01762|keadilan sosial (social justice), mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam
01763|perkara a quo tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga
01764|menyentuh dimensi kesusilaan, kehormatan, serta kondisi psikologis Anak Korban,
01765|sehingga  penjatuhan  pidana  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara
01766|kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta peluang perbaikan bagi Anak
01767|sebagai pelaku;
01768|Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-
01769|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib
01770|Hal. 31 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01771|
01772|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dalam perkara ini
01773|pada  pokoknya  merekomendasikan  agar  apabila  Anak  terbukti  bersalah,  maka
01774|terhadap  Anak  dijatuhkan  pidana  penjara  dengan  penempatan  di  Lembaga
01775|Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  dengan  hukuman  seringan-ringannya,  yang
01776|menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dipandang lebih tepat untuk diterapkan
01777|terhadap Anak;
01778|Menimbang  bahwa  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut
01779|didasarkan pada penilaian terhadap kondisi pribadi Anak, latar belakang keluarga,
01780|serta lingkungan sosialnya, sehingga menurut pandangan hakim, penempatan Anak
01781|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan bentuk pelaksanaan pidana yang
01782|tidak  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  penjeraan,  tetapi  juga  sebagai  media
01783|pembinaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembentukan karakter,
01784|sehingga Anak diharapkan memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik
01785|di masa yang akan datang;
01786|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya