01209|yang tidak diinginkan atau tidak disetujui, dengan cara mengancam, menekan,
01210|Hal. 33 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01211|
01212|atau  memanfaatkan  kekuatan,  otoritas,  atau  pengaruh  tertentu.  Tindakan  ini
01213|biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil tertentu dari pihak
01214|yang dipaksa, meskipun pihak tersebut tidak mau atau tidak setuju;
01215|Menimbang yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah suatu tindakan
01216|atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu, memanipulasi,
01217|atau  mengelabui  orang  lain  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan
01218|pribadi, menghindari tanggung jawab, atau mencapai tujuan tertentu secara tidak
01219|jujur. Tipu muslihat biasanya melibatkan kebohongan, penyembunyian fakta, atau
01220|memberikan informasi yang salah agar orang lain percaya pada sesuatu yang
01221|sebenarnya tidak benar;
01222|Menimbang yang dimaksud dengan Serangkaian kebohongan merujuk
01223|pada serangkaian pernyataan atau klaim yang tidak benar, yang dibuat secara
01224|berurutan atau berkesinambungan dengan tujuan untuk menipu atau menutupi
01225|kebenaran. Kebohongan ini biasanya disampaikan untuk memanipulasi persepsi
01226|orang lain, mencapai tujuan tertentu, atau menghindari konsekuensi dari suatu
01227|perbuatan;
01228|Menimbang  yang  dimaksud  dengan  Membujuk  adalah  tindakan  atau
01229|proses  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  atau  meyakini  sesuatu
01230|melalui perkataan, ajakan, atau alasan yang persuasif. Tujuan dari membujuk
01231|adalah untuk mengubah  pendapat, sikap, atau  keputusan  seseorang  dengan
01232|cara yang halus, meyakinkan, atau memotivasi tanpa paksaan langsung;
01233|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  cabul  adalah
01234|segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula
01235|merupakan  suatu  perbuatan  keji  yang  masuk  dalam  lingkungan  nafsu  birahi
01236|kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan
01237|sebagainya;
01238|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-
01239|224022021-0011  yang  dikeluarkan  tanggal  28  April  2023  oleh  Dinas
01240|Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Anak
01241|Korban, telah ditemukan fakta bahwa Anak KorbanHutapea lahir pada tanggal 19
01242|April 2011;
01243|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada
01244|bulan  Agustus  2024  bertempat  di  sebuah  pondok  yang  yang  beralamat  di
01245|Tagahambing, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli
01246|Utara, Anak telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
01247|a. Mencium pipi dan bibir Anak Korban;
01248|b. Mencium Payudara Anak Korban;
01249|Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01250|
01251|c. Memasukkan terong kedalam alat kelaim Anak Korban;
01252|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti
01253|sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak Korbanmengatakan kepada Anak
01254|“Tunjukkan kalau kau laki” tujuan anak menyampaikan kata-kata tersebut agar
01255|Anak  menunjukkan  alat  kelaminnya  kepada  Anak  Korban.  Kemudian  Anak
01256|menjawab janganlah gitu, berhubungan badan aja kita, tapi tutup matamu”, dan
01257|Anak Korbanyang ingin mengetahui apakah benar Anak adalah laki-laki atau
01258|tidak menyetujui ajakan Anak tersebut;
01259|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01260|Korbantidak  mengetahui  bahwa  yang  dimasukkan  oleh  Anak  kedalam  alat
01261|kelamin Anak Korbanadalah terong;
01262|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada
01263|tanggal  7 November 2024  bertempat  di rumah Anak yang beralamat di  Desa
01264|Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Anak telah
01265|melakukan perbuatan sebagai berikut:
01266|a. Mencium pipi dan bibir Anak Korban;
01267|b. Memasukkan Timun kedalam alat kelaim Anak Korban;
01268|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01269|Korbantidak  mengetahui  bahwa  yang  dimasukkan  oleh  Anak  kedalam  alat
01270|kelamin Anak Korbanadalah Timun;
01271|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada
01272|tanggal  8 November 2024  bertempat  di rumah Anak yang beralamat di  Desa
01273|Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Anak telah
01274|melakukan perbuatan sebagai berikut:
01275|a. Mencium pipi dan bibir Anak Korban;
01276|b. Mencium Payudara Anak Korban;
01277|c. Memasukkan Timun kedalam alat kelamin Anak Korban;
01278|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  persidangan  tersebut
01279|diatas,  dihubungkan  dengan  makna  membujuk  dan  makna  percabulan
01280|sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim
01281|berpendapat sebagai berikut:
01282|- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik
01283|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
01284|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan
01285|anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
01286|termasuk anak yang masih dalam kandungan
01287|Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01288|
01289|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti  Anak  Korbanlahir
01290|pada tanggal 19 April 2011 , sehingga Majelis Hakim berpendapat Pada bulan
01291|Agustus 2024, 7 November 2024, dan 8 November 2024 atau waktu yang
01292|menjadi  tempus  delicti  atau  waktu  kejadian  dari  Perkara  ini,   Anak
01293|Korbanmasih berusia 13 Tahun. Oleh kerena  Anak Korban masih berusia 13
01294|Tahun  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1  Angka  1  Undang-Undang
01295|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
01296|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim
01297|berpendapat  bahwa  Anak  Korban sudah  memenuhi  kriteria  untuk  dapat
01298|dikatakan sebagai Anak;
01299|- Bahwa  perbuatan  Anak  yang  Mencium  pipi  dan  bibir  Anak  Korban,
01300|Mencium  Payudara  Anak  Korban,  serta  Memasukkan  Timun  dan  terong
01301|kedalam alat kelamin Anak Korban, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan
01302|cabul  dikarenakan  perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  yang  melanggar
01303|kesusilaan atau kesopanan. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim
01304|berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak
01305|Korban;
01306|- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum
01307|terjadinya  perbuatan  cabul,  Anak  Korbantelah  mengatakan  kepada  Anak
01308|kalimat  “Tunjukkan  kalau  kau  laki,”  yang  dimaksudkan  agar  Anak
01309|memperlihatkan  alat  kelaminnya  kepada  Anak  Korban.   Atas  perkataan
01310|tersebut,  Anak  tidak  menolak  secara  tegas,  melainkan  justru  menanggapi
01311|dengan mengajukan ajakan berupa “janganlah begitu, berhubungan badan
01312|saja kita, tetapi tutup matamu,” yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim
01313|ajakan tersebut merupakan ajakan yang bersifat seksual dan bertentangan
01314|dengan  norma  kesusilaan.  Ajakan  tersebut  disampaikan  dengan  kata-kata
01315|yang  bersifat  persuasif  dan  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  kehendak
01316|Anak Korbanagar bersedia melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan,
01317|sehingga dapat dipandang sebagai suatu bentuk bujukan.  Anak Korbanyang
01318|pada  saat  itu  ingin  memastikan  identitas  jenis  kelamin  Anak  kemudian
01319|menyetujui  ajakan  tersebut,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  persetujuan
01320|tersebut diperoleh sebagai akibat dari bujukan dan rayuan yang disampaikan
01321|oleh  Anak.  Berdasarkan  uraian tersebut diatas  Majelis Hakim berpendapat
01322|perbuatan Anak yang mengajukan ajakan bersifat seksual dengan maksud
01323|mempengaruhi dan menggerakkan kehendak Anak Korbanuntuk melakukan
01324|perbuatan cabul dapatlah  dikatakan sebagai perbuatan membujuk;
01325|Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01326|
01327|Menimbang  bahwa  Anak  dipersidangan  menerangkan  bahwa  Anak
01328|Korbanpada bulan April 2024 telah mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin
01329|perempuan. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut disampaikan
01330|oleh  Anak  untuk  membantah  keterangan  Anak  Korbanyang  pada  pokoknya
01331|menerangkan bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Anak,
01332|Anak Korbanbelum mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin perempuan ;
01333|Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangan tersebut diatas, Anak
01334|dan Penasihat hukum Anak telah mengajukan 3 Alat bukti surat dan 2 orang
01335|saksi;
01336|Menimbang bahwa setelah mencermati 3 Alat bukti surat dan mendengar
01337|keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat hukum Anak ,
01338|Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa memang pada
01339|bulan  April  2024  Anak  Korbantelah  mengetahui  Anak  berjenis  kelamin
01340|perempuan. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat keterangan Anak tersebut
01341|diatas  menurut  Majelis  Hakim  bertentangan  dengan  keterangan  Anak
01342|Korbanyang mana keterangan Anak Korban saling bersesuaian dengan saksi-
01343|saksi  yang  diajukan  dipersidangan.  Berdasarkan  pendapat  Majelis  Hakim
01344|tersebut diatas maka keterangan Anak yang menerangkan bahwa Korban Anak
01345|Korbanpada bulan April 2024 telah mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin
01346|perempuan, haruslah dikesampingkan;
01347|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
01348|maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  telah  terbukti  melakukan
01349|perbuatan membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul , sehingga
01350|Majelis  Hakim  berkesimpulan  Unsur  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman
01351|Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian
01352|kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
01353|perbuatan cabul  telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01354|menurut Hukum;
01355|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 76 E jo Pasal
01356|82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
01357|Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
01358|kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo
01359|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01360|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah
01361|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01362|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01363|Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01364|
01365|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  membaca  Nota
01366|pembelaan/pledoinya  Penasehat  Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak  secara
01367|cermat  dan  komprehensif,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  pada  pokoknya
01368|Penasehat  Hukum  Anak  dan  Anak  memohon  keringanan  hukuman  dengan
01369|alasan-alasan sebagai berikut:
01370|1. Bahwa Anak masih brstatus sebagai siswa sehingga perlu pertimbangan
01371|terkait masa depannya;
01372|2. Bahwa Anak berjanji dengan penuh penyesalan untuk tidak mengulangi
01373|perbuatannya kembali;
01374|3. Bahwa Anak selama menjalankan Persidangan bersikap sopan dan tidak
01375|berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
01376|4. Bahwa Anak berharap dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki
01377|diri, untuk berbakti kepada keluarga;
01378|5. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
01379|6. Anak mengakui kesalahan Anak;
01380|7. Anak masih mempunyai impian untuk masa depan Anak;
01381|8. Anak masih ingin bersekolah;
01382|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
01383|Hukum Anak dan Permohonan Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal
01384|tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada
01385|Anak;
01386|Menimbang  Bahwa  didalam  doktrin  Hukum  Pidana  yang  dianut  di
01387|Indonesia,  menurut  Majelis  Hakim  Agar  seseorang  dapat  dikenakan
01388|pertanggungjawaban  pidana,  tindakan  tersebut  harus  memenuhi  unsur-unsur
01389|tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, serta  ada unsur kesalahan
01390|(culpa)  yang  menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki  niat/kesengajaan  atau
01391|kelalaian dalam melakukan tindakan tersebut;
01392|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, Unsur Delik yang ada
01393|didalam  Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016
01394|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1
01395|tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun
01396|2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01397|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , hanya mencakup unsur
01398|perbuatan  yang  dilarang  dan  belum  mencakup  unsur  kesalahan  yang
01399|menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki  niat/kesengajaan  atau  kelalaian  dalam
01400|melakukan tindakan tersebut;
01401|Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01402|
01403|Menimbang  bahwa  untuk  mempertimbangkan,  apakah  Anak  didalam
01404|perkara  ini  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atau  tidak,  maka
01405|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta  di
01406|persidangan kesalahan Anak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah
01407|terbukti atau tidak;
01408|Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana, bentuk Kesalahan
01409|dapat dibagi 2 yaitu Kesengajaan dan kelalaian;
01410|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur bentuk kesalahan
01411|yang  paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah
01412|kesengajaan;
01413|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
01414|kesengajaan yaitu:
01415|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01416|2. Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  (opzet  met
01417|bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);
01418|3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met
01419|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01420|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bentuk kesengajaan yang
01421|paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja
01422|sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01423|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud
01424|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01425|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01426|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
01427|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
01428|oleh hukum tersebut;
01429|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti
01430|sebelum  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  Anak  Korban ,  Anak  telah
01431|membawa terong dari sekolah dan mengambil timun dari dapur rumahnya;
01432|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  diatas
01433|dihubungkan dengan makna sengaja sebagai maksud yang telah Majelis Hakim
01434|uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Anak
01435|telah  memiliki  niat  untuk  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  Anak
01436|Korbandikarenakan  sejak  awal  Anak  telah  mempersiapkan  terong  dan  timun
01437|yang akan dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban. Berdasarkan uraian
01438|tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  perbuatan Anak telah memenuhi
01439|Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01440|
01441|memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud opzet
01442|als oogmerk;
01443|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka
01444|Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Anak atas perbuatan  membujuk
01445|Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti;
01446|Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Anak atas perbuatan yang
01447|didakwakan kepada nya telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Anak
01448|dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
01449|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01450|adanya  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
01451|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
01452|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01453|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01454|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01455|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
01456|Restoratif;
01457|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01458|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01459|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
01460|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
01461|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01462|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01463|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01464|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01465|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01466|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01467|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01468|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01469|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01470|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01471|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01472|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01473|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01474|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
01475|Pidana Anak;
01476|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
01477|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
01478|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01479|
01480|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
01481|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
01482|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
01483|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01484|Kemasyarakatan;
01485|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01486|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
01487|Kemasyarakatan  yang  pada  pokoknya  merekomendasikan  Agar  Anak
01488|dikembalikan Kepada Orangtua;
01489|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan
01490|Rekomendasi yang disampaikan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan   dengan
01491|pertimbangan sebagai berikut:
01492|- Bahwa  Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi  Anak Korban,
01493|sehingga Majelis Hakim berpendapat pengembalian Anak kepada orangtua
01494|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban;
01495|- Bahwa belum ada perdamaian antara Keluarga Anak Korbandan Keluarga
01496|Anak,  sehingga  Menurut  Majelis  Hakim  belum  terjadi  pemulihan  keadaan