03383| Bahwa  Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi ANWAR, Saksi IMAN, Saksi
03384|TITIN, ALDRIANA, dan AMIRULLAH  bekerja di Laos tidak menggunakan
03385|visa  kerja.  Bahkan  ketika  sesi  wawancara  pembuatan  paspor  dan
03386|pemeriksaan  petugas  Imigrasi,  mereka  pergi  ke  Thailand  untuk  tujuan
03387|wisata;
03388| Bahwa  Terdakwa  maupun  Saksi  TITIN  dan  TATU  tidak  memiliki
03389|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  untuk
03390|memberangkatkan  Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi ANWAR, Saksi IMAN,
03391|Saksi  TITIN,  ALDRIANA,  dan  AMIRULLAH  sebagai  Pekerja  Migran
03392|Indonesia (PMI) ke luar negeri;
03393| Bahwa sebelum berangkat kerja ke Laos,  Saksi ARIS, Saksi YANTI,
03394|Saksi  ANWAR,  Saksi  IMAN,  Saksi  TITIN,  ALDRIANA,  dan  AMIRULLAH
03395|tidak pernah membuat kontrak kerja, tidak mengikuti asuransi serta tidak
03396|pernah melakukan pelatihan kerja sebagamana yang diatur oleh undang-
03397|undang;
03398| Bahwa  berdasarkan  database SIAP KERJA pada Dinas Tenaga Kerja
03399|Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, orang bernama ALDRIANA tidak terdaftar
03400|sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);
03401| Bahwa  berdasarkan  database SIAP  KERJA  pada  Dinas
03402|Ketenagakerjaan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Kabupaten
03403|Majalengka Provinsi Jawa Barat, orang bernama ANWAR JAYA dan IMAN
03404|TARKIMAN tidak terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);
03405| Bahwa  berdasarkan  database SIAP  KERJA  pada  Dinas
03406|Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, orang bernama
03407|ARIS  AKHMADI  dan  YANTI  NURAENI  tidak  terdaftar  sebagai  Pekerja
03408|Migran Indonesia (PMI);
03409|I. Kerugian yang dialami ALDRIANA, Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi
03410|ANWAR, dan Saksi IMAN
03411| Bahwa Berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03412|Nomor  R-6836/4.1.IP/LPSK/10/2024  tanggal  25  Oktober  2024  tentang
03413|Pengajuan Permohonan Restitusi  dan Keputusan Lembaga Perlindungan
03414|Saksi dan Korban Nomor A.4383.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2024 tanggal
03415|
03416|21  Oktober  2024  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi,  ALDRIANA mengajukan
03417|permohonan restitusi  sejumlah  Rp16.650.000,00  (enam  belas  juta  enam
03418|ratus lima puluh ribu rupiah);
03419| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03420|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03421|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03422|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0016.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03423|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi ANWAR
03424|JAYA  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah  Rp32.934.200,00  (tiga
03425|puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
03426| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03427|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03428|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03429|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0017.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03430|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi  ARIS
03431|AKHMADI  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah  Rp13.899.000,00
03432|(tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
03433| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03434|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03435|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03436|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0018.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03437|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi  YANTI
03438|NURAENI  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah  Rp26.117.100,00
03439|(dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
03440| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03441|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03442|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03443|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0019.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03444|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi  IMAN
03445|TARKIMAN  mengajukan permohonan restitusi  sejumlah Rp23.880.000,00
03446|(dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
03447|
03448|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
03449|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
03450|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
03451|kepadanya;
03452|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
03453|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
03454|
03455|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
03456|alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal  4  jo. Pasal 48 Undang-
03457|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
03458|Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Pemberantasan Tindak
03459|Pidana Perdagangan Orang) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang
03460|Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
03461|1. Unsur “Setiap orang”;
03462|2. Unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
03463|Republik Indonesia”;
03464|3. Unsur  “dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
03465|Republik Indonesia”;
03466|4. Unsur  “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
03467|serta melakukan perbuatan”;
03468|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
03469|mempertimbangkan sebagai berikut:
03470|Ad.1. Unsur “Setiap orang”;
03471|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4  Undang-
03472|Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang dimaksud
03473|dengan  setiap  orang adalah  orang  perseorangan atau  korporasi yang
03474|melakukan tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim menafsirkan frasa
03475|“orang perseorangan”  sebagai setiap subjek hukum sebagai pendukung hak
03476|dan  kewajiban, dalam  hal  ini  yaitu  manusia  yang  dijadikan  Terdakwa  dan
03477|kepadanya  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang
03478|didakwakan;
03479|Menimbang,  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  adalah  kemampuan
03480|untuk  bertanggung  jawab  secara  hukum,  yaitu  kondisi  kematangan  dan
03481|kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yakni: memahami arah
03482|tujuan faktual dari tindakannya sendiri; menyadari bahwa tindakannya tersebut
03483|dilarang  secara  sosial;  dan  adanya  kehendak  bebas  berkenaan  dengan
03484|tindakannya tersebut. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada
03485|umumnya  apabila  keadaan  jiwanya  tidak  cacat  dalam  pertumbuhan  atau
03486|terganggu  karena  penyakit.  Selain  itu,  orang  tersebut  dapat  menginsyafi
03487|hakekat dari tindakannya, menentukan tindakannya tersebut dilaksanakan atau
03488|tidak, serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;
03489|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadirkan  seorang
03490|Terdakwa  bernama  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  dalam
03491|keadaan  bebas  di  persidangan.  Terdakwa  membenarkan  seluruh  identitas
03492|
03493|dalam  surat  dakwaan  yang  dibacakan  Penuntut  Umum.  Dengan  demikian
03494|Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut
03495|adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;
03496|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim
03497|selalu  bertanya  terkait keadaan  Terdakwa dan Terdakwa  selalu  menyatakan
03498|bahwa  dirinya  dalam  keadaan  sehat.  Selain  itu,  Terdakwa  juga  mampu
03499|menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian
03500|Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam
03501|pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;
03502|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  unsur
03503|“setiap orang” telah terpenuhi;
03504|Ad.2. Unsur “ yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
03505|negara Republik Indonesia”;
03506|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
03507|Perdagangan  Orang  tidak  memberikan  definisi  terkait  unsur  “ membawa”.
03508|Meskipun demikian, Majelis Hakim menafsirkan secara gramatikal berdasarkan
03509|Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan
03510|dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah
03511|Republik  Indonesia  tahun  2016,  bahwa  yang  dimaksud  “membawa”  dalam
03512|konteks perkara a quo yaitu mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin;
03513|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9  Undang
03514|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan
03515|“perekrutan”  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
03516|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
03517|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang
03518|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan
03519|“pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
03520|dari satu tempat ke tempat lain;
03521|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-
03522|Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
03523|yang dimaksud dengan  “Warga Negara Indonesia”  adalah setiap orang yang
03524|berdasarkan peraturan perundang undangan dan/atau berdasarkan perjanjian
03525|Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang Undang ini
03526|berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
03527|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 jis. Pasal
03528|2  &  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang
03529|Keimigrasian, setiap  Warga  Negara  Indonesia  berhak  melakukan  perjalanan
03530|
03531|keluar dan masuk wilayah Indonesia. Untuk melakukan perjalanan antarnegara
03532|yang  berlaku  selama  jangka  waktu  tertentu,  Warga  Negara  Indonesia
03533|mendapatkan  Paspor  sebagai  salah  satu  dokumen  tanda  kewarganegaraan
03534|Indonesia yang berlaku secara internasional yang diterbitkan oleh Pemerintah
03535|Republik Indonesia;
03536|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6
03537|ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang
03538|Wilayah  Negara,  yang  dimaksud  dengan  “ke  luar  wilayah  Negara  Republik
03539|Indonesia”  adalah  keluar  dari  batas  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
03540|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
03541|di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya.  Adapun  batas  wilayah  Negara
03542|Republik Indonesia, yaitu:
03543|a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan
03544|Timor Leste;
03545|b. di  laut  berbatas  dengan  Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua  Nugini,
03546|Singapura, dan Timor Leste; dan
03547|c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan
03548|batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan  berdasarkan  perkembangan
03549|hukum internasional.
03550|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum,  perusahaan
03551|Tangsang  International terletak  di  kawasan  Golden  Triangle,  Laos.  Struktur
03552|perusahaan tersebut  terdiri dari pekerja,  leader, dan  manager. Terdakwa dan
03553|TATU alias TITI (Dalam Pencarian Orang) menjabat sebagai leader sedangkan
03554|seorang laki-laki warga negara Ethiopia dengan nama panggilan TIAN YU dan
03555|seorang  laki-laki  warga  negara  Nigeria  dengan  nama  panggilan  XIOBA
03556|menjabat  sebagai  manager.  Terdakwa  sebagai  leader bertugas  mengatur
03557|pendanaan orang yang akan berangkat mulai dari pembuatan paspor, pesan
03558|tiket  pesawat,  booking hotel,  uang  perjalanan  ke  bandara  dan  uang  tunjuk
03559|(show  money) ke petugas imigrasi . Selain itu, Terdakwa juga berperan dalam
03560|mengontrol pekerjaan, melakukan pengecekan terhadap karakter yang dibuat,
03561|dan  mengawasi  hasil  pekerjaan  ( chatting pekerja  dengan  korban  online
03562|scamming) para pekerja;
03563|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  bersama  TATU  alias  TITI  (Dalam
03564|Pencarian Orang) dan Saksi TITIN binti alm. ATMA (penuntutan terpisah) telah
03565|membawa Warga Negara Indonesia bernama Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi
03566|ANWAR,  Saksi  IMAN,  ALDRIANA dan  AMIRULLAH  ke  negara  Laos  untuk
03567|bekerja  sebagai  operator  online  scammer atau  operator  penipuan  daring  di
03568|
03569|perusahaan Tangsang Internasional. Terdakwa, TATU alias TITI dan Saksi TITIN
03570|binti  alm.  ATMA melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  cara  sebagaimana
03571|diuraikan dalam pertimbangan berikut:
03572|A. Perekrutan Saksi ARIS AKHMADI bin alm. CASNATA
03573|Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal  17 Juli 2024 , Saksi ARIS
03574|AKHMADI bin alm. CASNATA saat sedang berada di rumah orang tuanya yang
03575|berlokasi di Majalengka Jawa Barat, bertemu dengan saudara jauhnya bernama
03576|Saksi  TITIN binti alm. ATMA  (penuntutan terpisah). Ia menyampaikan bahwa
03577|ada pekerjaan menjadi scammer di Thailand yang bertugas membalas chatting
03578|pelanggan dengan fasilitas berupa upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh
03579|juta rupiah) per bulan, disediakan makan dan tempat tinggal, biaya pembuatan
03580|paspor dan biaya keberangkatan yang seluruhnya ditanggung perusahaan;
03581|Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal  21 Juli 2024  sekira jam
03582|16.00 WIB, Saksi  TITIN  meyakinkan Saksi  ARIS  terkait pekerjaan yang akan
03583|dilakukan di Thailand tersebut sehingga Saksi  ARIS  menjadi tertarik dengan
03584|pekerjaan  tersebut.  Saksi  TITIN  kemudian  meminta  Saksi  ARIS  untuk
03585|menyiapkan  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  dan  ijazah  sebagai
03586|persyaratan pembuatan paspor. Selain itu, Saksi TITIN berpesan agar Saksi
03587|ARIS tidak perlu menyebutkan akan pergi ke Thailand ketika diwawancarai oleh
03588|petugas  imigrasi.  Saksi  ARIS  bersama  Saksi  TITIN  selanjutnya  berangkat
03589|menuju  ke  rumah  Saksi  IKIN  di  Kampung  Sukawera  Kecamatan  Ligung
03590|Kabupaten  Majalengka  Jawa  Barat  untuk  membantu  penerbitan  paspor  di
03591|Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Cirebon.  Saksi  IKIN  menjelaskan  bahwa  biaya
03592|penerbitan paspor adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan persyaratan
03593|menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah kepada Saksi IKIN.
03594|Mendengar penjelasan tersebut Saksi ARIS bersama Saksi TITIN meninggalkan
03595|rumah Saksi IKIN. Sekitar jam 21.00 WIB, Saksi TITIN mendatangi rumah Saksi
03596|ARIS dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang
03597|ia dapatkan dari  TATU kepada Saksi ARIS untuk membantu biaya penerbitan
03598|paspor;
03599|Menimbang, bahwa  pada hari Senin tanggal  22 Juli 2024  sekira jam
03600|06.00 WIB, Saksi ARIS berangkat ke rumah Saksi IKIN. Sekira jam 08.00 WIB,
03601|mereka  bersama-sama  pergi  ke  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Cirebon  untuk
03602|membuat paspor. Setelah sampai, Saksi ARIS bersama Saksi IKIN menunggu
03603|di sebuah warung seberang kantor tersebut dan tidak lama kemudian seorang
03604|laki-laki yang dikenal bernama ENDANG datang mengambil berkas pengajuan
03605|paspor  dari  Saksi  IKIN.  Laki-laki  tersebut  kemudian  mengantar  Saksi  ARIS
03606|
03607|menuju loket antrean dan setelah itu Saksi ARIS mengikuti sesi wawancara,
03608|biometri sidik jari dan foto. Setelah semua proses tersebut dilakukan,  Saksi
03609|ARIS bersama Saksi IKIN pulang ke Majalengka;
03610|Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal  24 Juli 2024 , Saksi ARIS
03611|diminta datang ke rumah Saksi IKIN oleh Saksi TITIN untuk mengambil paspor
03612|miliknya. Sekira jam 18.00 WIB, Saksi ARIS pergi ke rumah Saksi IKIN dan
03613|Saksi IKIN menyerahkan Paspor Nomor E8082214 atas nama ARIS AKHMADI
03614|dan  berkas  asli  pengajuan  paspor  (kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,
03615|ijazah) kepada Saksi ARIS. Saksi IKIN membantu Saksi ARIS membuat paspor
03616|di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dengan b iaya pengurusan kurang lebih
03617|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sudah termasuk ongkos, upah dan makan.
03618|Keuntungan yang didapatkan oleh Saksi IKIN dari proses penerbitan paspor
03619|tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi IKIN membantu
03620|proses  pembuatan  paspor  Saksi  ARIS  tersebut  melalui  seseorang  bernama
03621|ENDANG selaku perantara (calo) yang dikenalnya sejak tahun 2020;
03622|Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal  25 Juli 2024 , Saksi ARIS
03623|menyerahkan  paspor  miliknya  kepada  Saksi  TITIN  dan  Saksi  TITIN
03624|menjelaskan  bahwa  Saksi  ARIS  akan  berangkat  menuju  Thailand  bersama
03625|istrinya, yaitu Saksi YANTI dan Saksi ANWAR. Mengetahui Saksi YANTI juga
03626|akan berangkat kerja ke Thailand, Saksi ARIS menanyakan kebenaran hal itu
03627|kepada Saksi TITIN dan Saksi TITIN pun membenarkannya;
03628|Menimbang, bahwa pada h ari Jumat tanggal  26 Juli 2024 , Saksi ARIS
03629|pulang  ke  Cirebon  untuk  bertemu  dengan  istrinya,  yaitu  Saksi  YANTI  guna
03630|menanyakan terkait proses keberangkatannya ke Thailand yang dibantu oleh
03631|Saksi TITIN. Saksi YANTI menjelaskan bahwa dirinya juga akan berangkat ke
03632|Thailand atas ajakan dari Saksi TITIN;
03633|B. Perekrutan Saksi YANTI NURAENI binti MAD SOLEH
03634|Menimbang, bahwa awalnya pada bulan  Januari 2024 , Saksi YANTI
03635|NURAENI binti MAD SOLEH sedang bekerja di Singapura sebagai  babysitter
03636|melalui perusahaan resmi penyalur kerja dengan menggunakan Paspor Nomor
03637|C9638114 atas nama YANTI NURAENI . Saksi YANTI kemudian iseng bertanya
03638|kepada  Saksi  TITIN  terkait  kabar  dan  posisinya  dan  dirinya  mengatakan
03639|posisinya sedang bekerja di Thailand. Saksi YANTI kemudian bertanya soal
03640|ketersediaan lowongan pekerjaan di Thailand dan Saksi TITIN mengatakan ada.