01003|perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma-norma Agama ;
01004|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  juga  telah  membaca  dan
01005|mempelajari  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari   Pembimbing
01006|Kemasyarakan Balai  Pemasyarakatan  Klas  II  Balikpapan   tertanggal   13
01007|Februari  2026  ,  terhadap  anak  yang  pada  esensinya   pembimbing
01008|kemasyarakatan (PK) aquo memberikan rekomendasi/saran  tanpa mengurangi
01009|Wewenang  Hakim  dalam  memutus  perkara  yaitu  agar  Anak  dapat  dijatuhi
01010|Putusan  berupa  pidana  pembinaan  dalam  Lembaga  Penyelengaraan
01011|Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu di Panti Sosial Bina Anak Remaja Terampil
01012|
01013|(PSBART)  Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur  di  Samarinda  selama  6
01014|(enam)  bulan  untuk  mendapatlan  pelatihan  keterampilaan  dan  rehabilItasi
01015|sosial;
01016|Menimbang,  bahwa setelah  memperhatikan Laporan  hasil  Penelitian
01017|kemasyarakatan, pledoi  dari  advocat anak dan juga pendapat dari orang tua
01018|anak ,  Hakim Anak memiliki pertimbangan sebagai berikut :
01019|- Bahwa  Anak  tersebut  didakwa  melakukan  tindak  pidana  dengan
01020|ancaman pidana penjara paling singkat  5 (lima) tahun dan paling
01021|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak
01022|Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  ancaman  hukuman  yang
01023|demikian apabila dilihat dari Politik Hukum Pidana hanya diancamkan
01024|kepada tindak pidana-tindak pidana yang tergolong berat menurut
01025|pembentuk  Undang-Undang,  meskipun  faktanya,  yang  diajukan
01026|sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anak;
01027|- Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan
01028|memperhatikan  juga  sikap  perilaku  dari   anak  serta situasi  dan
01029|kondisi dari diri  anak  yang  telah menginjak umur 18 (delapan belas)
01030|tahun  sehingga  dipandang  anak  telah  dapat
01031|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
01032|- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
01033|merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
01034|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahan mana
01035|adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya
01036|anak sebagai Korban tindak pidana, mengingat  anak  adalah  tunas,
01037|potensi dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa
01038|memiliki  peran  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus  sehingga  wajib
01039|dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang
01040|mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia  dan anak
01041|korban harus selalu diletakkan dalam posisinya sebagai individu yang
01042|harus  senantiasa  berada  dalam  suatu  perlindungan  sebagaimana
01043|Tujuan  dari  Undang-Undang  perlindungan  Anak  dibentuk  dengan
01044|tujuan  memberikan  perlindungan  maksimal  kepada  anak  dari
01045|eksploitasi  seksual  oleh  pelaku  anak  maupun  orang  dewasa,
01046|termasuk dalam situasi di mana anak tidak melakukan perlawanan
01047|atau bahkan tampak menurut.
01048|- Bahwa Anak bersama dengan keluaganya   faktanya telah berusaha
01049|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  datang  kerumah
01050|
01051|anak korban untuk meminta maaf walaupun  orang tua korban  dapat
01052|memaafkan perbuatan anak  terhadap anak korban namun  hal ini
01053|tidak dapat dipandang sebagai hal yang dapat melepaskan anak dari
01054|pertanggungjawaban  pidananya,  atas  perbuatannya  yang  telah
01055|menyetubuhi anak korban sehingga mengakibatkan luka psikis dan
01056|trauma  yang mendalam bagi korban dan tentunya berdampak buruk
01057|bagi masa depannya  ;
01058|Menimbang,  bahwa  mengingat  usia  anak  yang  telah   menginjak  18
01059|(delapan  belas) tahun, pendidikan dan bimbingan yang baik dan  diutamakan
01060|adalah seharusnya diperoleh dari keluarga atau lingkungan terdekat yaitu orang
01061|tua  ,  namun dalam  perkara  aquo terkadang  orang  tua  tidak  bisa  selalu
01062|mengawasi  ataupun  mengontrol  aktivitas  anak  dalam  pergaulan  sehari-hari
01063|terlebih sifat anak yang cenderung pendiam dan tidak terbiasa berkomunikasi
01064|secara intens dan juga  berterus terang atau terbuka terhadap suatu masalah
01065|yang  menimpanya  kepada  orang  tuanya  maka   Hakim  berpendapat  bahwa
01066|untuk lebih memberikan  aspek perlindungan dan kepentingan  yang terbaik
01067|bagi sang anak  sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan
01068|terukur  terhadap anak  maka  lebih tepat terhadap  anak  pidana yang tepat
01069|dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja di Lembaga
01070|Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) milik Pemerintah melalui Dinas
01071|Sosial  Kota  Balikpapan,  anak  juga  akan  mendapatkan  bermacam-macam
01072|pembinaan,  diantaranya  pembinan  kerohaniaan,  pengembangan  minat  dan
01073|bakat, pembinaan mental yang salah satunya  memberikan manfaat bimbingan
01074|fisik  dan  kesehatan,   bimbingan  mental,  psikologi,  agama  dan  kecerdasan,
01075|bimbingan social, konseling dan terapi  serta ketrampilan kerja, disamping itu
01076|Anak dapat tetap dapat melanjutkan pendidikan yang tertinggal melalui Kejar
01077|Paket yang telah tersedia;
01078|Menimbang  bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  berupa  pidana
01079|penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan
01080|tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan  yang dilakukannya
01081|melanggar  hukum   yang  berlaku  dimasyarakat  dan  yang  lebih   penting
01082|menimbulkan  efek  jera  bagi  anak  serta  juga  sebagai  pembinaan  dan
01083|pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya  sehingga
01084|nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat
01085|merugikan orang lain serta dapat  kembali ketengah aturan hukum selaku warga
01086|masyarakat yang baik dan melaksanakan norma-norma agama ;
01087|
01088|Menimbang,  bahwa  ancaman  hukuman  dalam   Pasal  81  ayat  (2)
01089|Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01090|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
01091|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2002  tentang
01092|Perlindungan anak  menjadi Undang-Undang  adalah berupa pidana kumulatif
01093|yaitu pidana penjara dan  denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik
01094|Indonesia  Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  pasal
01095|71  ayat  3  menyebutkan  ”Apabila  dalam  hukum  materiil  diancam  pidana
01096|kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan
01097|kerja, maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan  pelatihan
01098|kerja yang lamanya akan  ditentukan dalam amar Putusan ini ; 
01099|Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas,
01100|Hakim  memandang  pidana  yang  dijatuhkan  oleh   Hakim  dalam  putusan  ini
01101|sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak  sehingga sudah dipandang
01102|tepat dan adil ;
01103|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bra warna abu-
01104|abu; 
01105|- 1 (satu) buah celana dalam warna orange; 
01106|- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bercorak;
01107|- 1 (satu) buah celana pendek warna maroon bercorak;
01108|barang  bukti  mana  dimohonkan  oleh  Penuntut  Umum  untuk  dikembalikan
01109|kepada  anak  korban melalui  saksi  Y.  dan  senyatanya  bahwa  barang  bukti
01110|tersebut  adalah  milik  yang  bersangkutan  dan  bukan  merupakan  alat  untuk
01111|melakukan kejahatan,  sehingga berdasarkan Pasal  45  jo. Pasal  46 ayat (1),
01112|ayat (2)  jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
01113|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  barang bukti tersebut  dinyatakan
01114|dikembalikan kepada anak Korban;
01115|Menimbang bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan akan
01116|dijatuhi pidana,  maka terhadap  anak  harus dibebani  untuk membayar biaya
01117|perkara.
01118|Memperhatikan,  Pasal 81 ayat ( 2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun
01119|2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
01120|Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor
01121|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Undang-
01122|Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan Undang
01123|Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta
01124|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01125|
01126|MENGADILI :
01127|1. Menyatakan Anak  t ersebut di  atas,  terbukti secara sah dan meyakinkan
01128|bersalah  melakukan  tindak  pidana “ Dengan  sengaja   m embujuk anak
01129|melakukan  persetubuhan  dengannya ”  sebagaimana  dalam  dakwan
01130|Alternatif Kedua Penuntut Umum;
01131|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak  oleh karena itu  dengan pidana penjara
01132|selama 2 (dua ) tahun dan 6 ( enam) bulan;
01133|3. Menetapkan  agar  Anak  mengikuti   program  pelatihan  kerja  di  Lembaga
01134|Penyelenggara  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  milik  Pemerintah  melalui
01135|Dinas Sosial Kota Balikpapan  selama 6 (enam) bulan;
01136|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  Anak
01137|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01138|5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
01139|6. Menetapkan  barang bukti berupa :
01140|- 1 (satu) buah bra warna abu-abu; 
01141|- 1 (satu) buah celana dalam warna orange; 
01142|- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bercorak;
01143|- 1 (satu) buah celana pendek warna maroon bercorak;
01144|Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Y.
01145|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00
01146|(lima  ribu Rupiah);
01147|
01148|Rabu
01149|
01150|15
01151|
01152|2026
01153|
01154|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 oleh Indah
01155|Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan
01156|Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01157|dan  tanggal itu  juga, dengan dibantu  oleh Riza A chmadsyah, S.H., Panitera
01158|Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri
01159|oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum  dan  Anak didampingi oleh
01160|Advocatnya;
01161|
01162|dan  tanggal itu  juga, dengan dibantu  oleh Riza A chmadsyah, S.H., Panitera
01163|Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri
01164|oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum  dan  Anak didampingi oleh
01165|Advocatnya;
01166|
01167|Panitera Pengganti,                             Hakim,   
01168|Riza  Achmadsyah, S.H                                        Indah Novi Susanti, S.H., M.H.