00771|perlu ditegaskan bahwa kejujuran dan sikap terus terang di persidangan merupakan
00772|
00773|prasyarat  utama  bagi  Anak  untuk  dapat  memperoleh  keringanan  pidana  yang
00774|maksimal.
00775| Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
00776|dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang merekomendasikan agar Anak
00777|dijatuhi  Pidana  Dengan  Syarat  berupa  Pidana  Pengawasan,  Hakim  akan
00778|mempertimbangkannya sebagai berikut:
00779|Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan PK Bapas bahwa kepentingan
00780|terbaik bagi anak dan pemenuhan hak pendidikan adalah hal yang fundamental.
00781|Namun, Hakim juga wajib mempertimbangkan aspek keadilan bagi Anak Korban serta
00782|dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan akibat perbuatan Anak;
00783|Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan
00784|kejahatan serius (serious crime) yang memberikan trauma mendalam dan merusak
00785|masa depan Anak Korban. Berdasarkan bukti medis (Visum et Repertum), ditemukan
00786|luka robekan pada selaput dara Anak Korban yang menandakan terjadinya penetrasi
00787|fisik yang nyata, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan didahului serangkaian
00788|kebohongan dan bujukan yang manipulatif;
00789|Menimbang,  bahwa  terkait  poin  rekomendasi  PK  Bapas  mengenai  hak
00790|pendidikan Anak di SMK Pelayaran, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana
00791|penjara bagi Anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
00792|pada hakikatnya tetap menjamin hak pendidikan Anak. sehingga penempatan Anak di
00793|LPKA  tidak  serta  merta  memutus  hak  pendidikannya,  melainkan  memberikan
00794|pembinaan yang lebih terstruktur dan intensif;
00795|Menimbang, bahwa pidana pengawasan dipandang tidak cukup memadai
00796|untuk memberikan efek jera (deterrent effect) serta rehabilitasi mental bagi Anak,
00797|mengingat perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh. Penempatan di LPKA
00798|justru diperlukan agar Anak mendapatkan bimbingan khusus dari tenaga profesional di
00799|bawah pengawasan negara guna memperbaiki perilaku seksual dan moralitasnya,
00800|lagipula  asas  penjara  sebagai  upaya  terakhir  tidak  berarti  penjara  itu  dilarang,
00801|melainkan penjara dapat diterapkan jika jenis tindak pidananya memiliki dampak yang
00802|sangat merugikan bagi korban dan masyarakat. Dalam kasus ini, Hakim memandang
00803|bahwa keadilan bagi Anak Korban tidak akan tercapai jika Anak hanya dijatuhi pidana
00804|pengawasan, mengingat beratnya delik persetubuhan;
00805|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menyimpangi
00806|rekomendasi primer PK Bapas dan berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan
00807|adil bagi Anak adalah Pidana Penjara di LPKA, yang lamanya akan ditentukan dalam
00808|amar putusan ini dengan tetap memperhatikan batasan maksimal sesuai dengan
00809|ketentuan peraturan perundang-undangan;
00810|
00811|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00812|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00813|dari pidana yang dijatuhkan;
00814|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap
00815|Para T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap
00816|berada dalam tahanan;
00817|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  Penuntut Umum  tidak  mengajukan
00818|barang bukti sehingga dengan demikian mengenai status barang bukti tidak relevan
00819|lagi untuk dimuat dalam amar putusan;
00820|Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2)
00821|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan
00822|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016 T entang
00823|Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan
00824|Anak Menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga diancam
00825|dengan pidana denda bagi setiap yang melakukan pelanggaran, dan oleh karena
00826|Anak  telah  terbukti  melanggar  ketentuan  pasal  tersebut  maka  sesuai  dengan
00827|ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem
00828|Peradilan  Pidana  Anak  maka  terhadap  pengenaan  denda  tersebut  akan  diganti
00829|dengan pelatihan kerja bagi Anak yang tempat dan lamanya pelaksanaan itu sebagai
00830|yang akan termuat pada amar putusan;
00831|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  tidaklah
00832|semata-mata untuk pembalasan maupun merendahkan harkat dan martabat Anak,
00833|dan juga tidak semata-mata untuk kepentingan kepuasan pihak korban dan keluarga
00834|korban, sebaliknya pemidanaan terhadap Anak meskipun adalah langkah terakhir
00835|harus  dipandang  sebagai  langkah  untuk  memperbaiki  Anak  agar  dapat  lebih
00836|memahami nilai-nilai hidup dan mampu untuk bermuhasabah serta merenungi betapa
00837|perbuatannya tersebut berakibat fatal bagi masa depan korban yang juga masih anak-
00838|anak,  sehingga  dikemudian  hari  ia  bisa  lebih  bermanfaat  bagi  orang  lain,  dan
00839|mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
00840|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu
00841|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00842|Anak dengan berpijak pada pertimbangan terhadap salah satu atau beberapa aspek
00843|yang diamanatkan dalam pasal 54 ayat (1) KUHP 2023 j.o Surat Edaran Mahkamah
00844|Agung Nomor 1 T ahun 2026 tentang pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
00845|2026 sebagai berikut; 
00846|Keadaan yang Memberatkan:
00847|
00848|1. Anak melakukan tindak pidana dengan diawali sebuah rencana berupa tipu
00849|muslihat  atau  rangkaian  kebohongan,  yakni  menggunakan  alibi  "membeli
00850|makanan" untuk menjemput Anak Korban dan mengelabui wali korban. Hal ini
00851|menunjukkan adanya niat batin (mens rea) yang terarah untuk mengondisikan
00852|korban agar berada dalam kendali Anak di tempat tertutup (wisma) (vide Pasal
00853|54 ayat 1 huruf d dan e);
00854|2. Bahwa Anak menunjukkan sikap batin yang tidak jujur dan tidak menunjukkan
00855|penyesalan  yang  tulus  di  persidangan  dengan  cara  melakukan  upaya
00856|pengaburan  fakta  (victim  blaming).  Anak  menuduh  Anak  Korban  sebagai
00857|inisiator dan menyatakan korban tidak perawan lagi, namun tuduhan tersebut
00858|telah  dipatahkan  secara  ilmiah  oleh  hasil  Visum  et  Repertum yang
00859|menunjukkan "robekan baru". Tindakan menyudutkan kehormatan korban ini
00860|dipandang sebagai hal yang memperberat kedudukan Anak (Pasal 54 ayat 1
00861|huruf c dan f);
00862|3. Perbuatan Anak mengakibatkan dampak kesehatan fisik berupa luka robekan
00863|baru pada selaput dara ( hymen) yang menimbulkan rasa sakit fisik, serta
00864|menimbulkan trauma psikologis bagi Anak Korban yang merasa dikhianati dan
00865|dimanipulasi oleh janji-janji palsu "tanggung jawab" dari Anak (vide Pasal 54
00866|ayat 1 huruf i):
00867|Keadaan yang Meringankan:
00868|1. Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan masih berusia Anak,
00869|sehingga diharapkan masih dapat dilakukan perbaikan perilaku melalui proses
00870|pembinaan (vide Pasal 54 ayat 1 huruf g)
00871|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00872|pula untuk membayar biaya perkara;
00873|Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 T ahun
00874|2016 T entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
00875|01 T ahun 2016 T entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun
00876|2002 T entang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor
00877|11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8
00878|T ahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
00879|yang bersangkutan; 
00880|
00881|MENGADILI:
00882|1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00883|melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan
00884|
00885|dengannya”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut
00886|Umum;
00887|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama
00888|3 (tiga) tahun di LPKA Kelas II Maros dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di
00889|Sentra Wirajaya Makassar;
00890|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya
00891|dari pidana yang dijatuhkan; 
00892|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00893|5. Membebankan kepada Anak   membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
00894|(dua ribu rupiah);
00895|
00896|Jum’at
00897|
00898|6 Februari
00899|
00900|2026
00901|
00902|IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan
00903|Negeri Palopo
00904|
00905|A. MUH. IDRIS, S.H.
00906|
00907|             Panitera Pengganti, Hakim,
00908|                        d.t.o d.t.o
00909|A. MUH. IDRIS, S.H. IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., M.H.