00489|Selasa tanggal  14 November 2025  sekitar pukul  01.00  WIB. ketika itu Anak
00490|bersama Kakaknya yaitu saksi kedua (dalam berkas terpisah) tersebut berada
00491|di  rumahnya yang  beralamat  di  Kabupaten  Karanganyar  s elanjutnya kami
00492|memiliki ide  rencana untuk melakukan pencurian  s elanjutnya  setelah sepakat
00493|lalu Anak  bersama saksi kedua berangkat dari rumah menggunakan sepeda
00494|motor  milik saksi  kedua yaitu  Yamaha  Vega  w arna  merah berboncengan
00495|                               Halaman 13 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00496|
00497|dengan  saksi kedua berada di depan dan  Anak berada di belakang sebagai
00498|pengendara sepeda motor tersebut  s elanjutnya Anak  berboncengan dengan
00499|saksi kedua mengendarai sepeda motor  tersebut  melewati Desa Karangmojo
00500|ke arah timur  dan s esampainya di Jalan Papahan  Tasikmadu Anak belok ke
00501|selatan  lalu sampai  di  pe rtigaan  PG. Tasikmadu  Anak  belok  ke  arah  barat
00502|melalui Jalan Tasikmad u  Jaten dan t epatnya di  Gapura Desa Nglinggo  Anak
00503|masuk ke arah utara  selanjutnya Anak langsung menuju kerumah saksi kesatu
00504|untuk mengambil sepeda motor milik nya  karena sebelumnya  Anak bersama
00505|saksi kedua telah memantau keberadaan sepeda motor tersebut;
00506|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  setelah  Anak sampai  di  rumahnya
00507|saksi kesatu  lalu Anak  melihat  ada  sepeda motor milik saksi kesatu  tersebut
00508|terparkir di teras rumahnya dan rumah saksi kesatu tersebut tidak memiliki pintu
00509|gerbang k emudian saksi kedua  (dalam berkas terpisah) langsung  masuk ke
00510|dalam  pekarangan  rumah nya saksi  kesatu  dan  mengambil  sepeda  motor
00511|tersebut sedangkan Anak saat itu  berada di luar rumah di atas sepeda motor
00512|sambil memantau situasi di sekitar rumah nya saksi kesatu tersebut kemudian
00513|setelah sepeda motor milik saksi kesatu  tersebut  berhasil diambil oleh saksi
00514|kedua lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi kedua  sementara Anak
00515|mendorongnya  dengan  menggunakan kaki  kemudian  sepeda motor tersebut
00516|setelah sampai dijalan tengah sawah di Kabupaten Karanganyar sepeda motor
00517|tersebut  baru  dinyalakan  oleh  saksi  kedua  dan  setelah  itu  sepeda  motor
00518|tersebut  berhasil  hidup  lalu  Anak  mengendarai  sepeda  motor  itu dan
00519|membawanya  ke  area  parkir  sepeda  motor  Kabupaten  Karanganyar  untuk
00520|dititipkan di sana;
00521|Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November
00522|2025 sekitar  pukul  18.30  WIB. Anak bersama  saksi  kedua  (dalam  berkas
00523|terpisah) mengambil sepeda motor tersebut yang sebelumnya Anak titipkan di
00524|parkiran Kabupaten Karanganyar  dan membawanya ke bengkel milik  Nuretta
00525|Damas  Kusumari  Alias  Cempe yang  beralamat  di  Kabupaten  Karanganyar
00526|kemudian pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 sekitar pukul 21.00 WIB.
00527|saksi  kedua dihubungi  oleh  Nuretta  Damas  Kusumari  Alias  Cempe selaku
00528|pemilik  bengkel  untuk  bertemu  di  Desa  Bonosati  didekat  gedung  MTA
00529|Kabupaten Karanganyar dan setelah sampai di tempat tersebut lalu saksi kedua
00530|bersama Anak bertemu dengan saksi kesatu  tersebut  selanjutnya  setelah itu
00531|Anak bersama saksi kedua  ditangkap dan dibawa ke Polsek . Tasikmadu untuk
00532|diproses hukum;
00533|                               Halaman 14 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00534|
00535|Menimbang,  bahwa  akibat  perbuatan  Anak  bersama  saksi  kedua
00536|(dalam  berkas  terpisah)  mengambil  sepeda  motor  tersebut  saksi  kesatu
00537|mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
00538|Menimbang, bahwa dengan diambilnya sepeda motor milik saksi kesatu
00539|oleh  Anak  bersama  saksi  kedua  (dalam  berkas  terpisah)  yang  mana
00540|sebelumnya sepeda motor tersebut berada di teras rumah saksi kesatu dan
00541|setelah kejadian sepeda motornya telah beralih dari tempat semula dan berada
00542|dibawah kekuasaan Anak bersama saksi kedua;
00543|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas  maka
00544|Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau
00545|seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;
00546|Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
00547|Menimbang,  bahwa  unsur  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara
00548|melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah
00549|barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan
00550|tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada
00551|ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;
00552|Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Anak  bersama  saksi  kedua
00553|(dalam berkas terpisah) mengambil  sepeda motor milik  saksi kesatu  tersebut
00554|untuk dimiliki  padahal Anak  bersama saksi kedua  tidak mempunyai hak atas
00555|sepeda motor tersebut karena Anak tidak ada izin saat mengambilnya sehingga
00556|dengan  demikian  perbuatan  Anak  tersebut  termasuk  perbuatan  melawan
00557|hukum  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  dengan  maksud  untuk
00558|dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;
00559|Ad. 4. Unsur  Pada  Malam  Dalam  Suatu  Rumah  Atau  Dalam  Pekarangan
00560|Tertutup  Yang  Ada  Rumahnya, Yang  Dilakukan  Oleh  Orang  Yang
00561|Adanya  Di  Situ  Tidak Diketahui  Atau  Tidak  Dikehendaki  Oleh  Yang
00562|Berhak;
00563|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengertian  malam  hari
00564|adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;
00565|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang
00566|dipergunakan  untuk  berdiam  siang-malam  artinya  untuk  makan,  tidur  dan
00567|sebagainya;
00568|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah
00569|suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan
00570|nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya
00571|sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;
00572|                               Halaman 15 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00573|
00574|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  terungkap  dipersidangan  Anak
00575|bersama Kakaknya yang bernama saksi kedua (dalam berkas terpisah) dalam
00576|mengambil  sepeda  motor  milik  saksi  kesatu  tersebut  dilakukan  pada  hari
00577|Selasa tanggal 4 November 2025 sekitar pukul 02.00 WIB. bertempat di teras
00578|rumahnya  saksi kedua  yang beralamat di Kabupaten  Karanganyar sehingga
00579|dengan demikian terhadap  unsur d ilakukan pada malam dalam suatu rumah
00580|atau  dalam  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  yang  dilakukan  oleh
00581|orang yang adanya di situ tidak  diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
00582|berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00583|Ad. 5. Unsur Secara Bersama-Sama Dan Bersekutu;
00584|Menimbang, bahwa yang maksud dari unsur secara bersama-sama dan
00585|bersekutu adalah  dimana  pelakunya  semuanya  bertindak  sebagai  pembuat
00586|atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;
00587|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00588|dipersidangan Anak dalam mengambil sepeda motor milik saksi kesatu tersebut
00589|dilakukan secara bersama-sama dengan Kakaknya yang bernama saksi kedua
00590|(dalam  berkas  terpisah)  dengan  peran  yang  berbeda-beda  saat  mengambil
00591|sepeda  motor  tersebut  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  dalam  unsur
00592|sebelumnya tersebut diatas sehingga dengan demikian unsur secara bersama-
00593|sama dan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;
00594|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 Ayat (1)
00595|Huruf E dan Huruf G KUHP. Jo.  Undang-Undang RI.  Nomor 11 Tahun 2012
00596|Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah terpenuhi maka  Anak haruslah
00597|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00598|sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
00599|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00600|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00601|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Anak
00602|mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00603|pidana;
00604|Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia 16 tahun sehingga
00605|berdasarkan Undang Undang RI. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00606|Pidana  Anak,  masih  termasuk  dalam  kategori  Anak  sehingga  selain
00607|mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  maka  Majelis
00608|Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari
00609|Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta
00610|dimana faktor penyebab Anak melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh
00611|                               Halaman 16 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00612|
00613|ajakan Kakaknya ( Saksi kedua) dalam perkara terpisah dengan motif ekonomi
00614|untuk mendapatkan uang jajan;
00615|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
00616|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
00617|Pemasyarakatan  Kelas  I  Surakarta  telah  ternyata  dari  kesimpulan  dan
00618|rekomendasi menyatakan agar Anak diputus dengan putusan berupa pidana
00619|dengan  syarat  dan  atas  rekomendasi  tersebut  Majelis  Hakim  sependapat
00620|dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  karena  menurut  Majelis  Hakim  Anak
00621|lebih  tepat  dijatuhi  pidana  dengan  syarat  sebagaimana  dalam  Tuntutan
00622|Penuntut Umum yaitu pengawasan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran
00623|bagi  Anak  agar  Anak  memperbaiki  perilakunya  dan  tidak  mengulangi
00624|perbuatannya dikemudian hari terutama bagi Anak yang usianya masih dibawah
00625|umur sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim
00626|akan  menjatuhi  pidana  terhadap  Anak  dengan  pidana  bersyarat  yaitu
00627|pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) angka 3
00628|Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00629|Anak;
00630|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang
00631|Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Majelis
00632|Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  dengan  syarat  dalam  hal  pidana  yang
00633|dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, pidana dengan syarat sendiri yaitu pidana
00634|yang  pelaksanaannya  tidak  langsung  dijalankan,  melainkan  ditangguhkan
00635|dengan  ketentuan  bahwa  Anak  harus  mematuhi  syarat  umum  dan  syarat
00636|khusus  selama  masa  pidana  dengan  syarat  dijatuhkan.  Bahwa  lebih  lanjut
00637|dalam Pasal 73 Ayat (3), syarat umum diartikan bahwa Anak tidak melakukan
00638|tindak  pidana  lagi  selama  menjalani  masa  pidana  dengan  syarat.  Dalam
00639|perkara aquo, Majelis Hakim memandang bahwa pemberlakuan syarat umum
00640|tersebut sangat penting untuk menanamkan tanggung jawab hukum pada Anak
00641|sebagai upaya preventif agar Anak menyadari batasan perilaku yang dapat
00642|diterima oleh hukum dan masyarakat. Syarat umum ini tidak hanya bertujuan
00643|untuk mengawasi Anak tetapi juga mendorong Anak agar sungguh-sungguh
00644|memperbaiki  diri,  menghindari  lingkungan  yang  berpotensi  mendorongnya
00645|mengulangi  perbuatan  yang  sama  serta  menjadikan  masa  pidana  dengan
00646|syarat sebagai masa intropeksi dan pembentukan karakter;
00647|Menimbang,  bahwa  dalam  kerangka  pembinaan  dan  pembimbingan
00648|Anak, dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012
00649|Tentang Sistem Peradilan Pidana, juga memberikan wewenang kepada Majelis
00650|                               Halaman 17 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00651|
00652|Hakim untuk menetapkan syarat khusus. Dalam perkara aquo, Majelis Hakim
00653|akan menetapkan syarat khusus berupa kewajiban bagi Anak untuk melaporkan
00654|setiap kegiatan dan pembelajaran yang ditempuh anak di sekolah, semata-mata
00655|agar Anak dapat menyelesaikan pendidikan formal sekurang-kurangnya sampai
00656|dengan  selesai  menempuh  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  atau  yang
00657|sederajat. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Anak masih
00658|berusia  16  tahun  dan  saat  ini  masih  tercatat  sebagai  siswa  aktif  di  SMK.
00659|Karanganyar dan belum pernah terlibat dalam perkara hukum lainnya. Bahwa
00660|Majelis  Hakim  meyakini  pendidikan  adalah  sarana  paling  efektif  untuk
00661|membentuk kembali integritas diri dan orientasi masa depan Anak. Kewajiban
00662|menyelesaikan  pendidikan  hingga  tingkat  SMK  atau  sederajat  juga  sejalan
00663|dengan semangat wajib belajar yang menjadi kebijakan nasional begitu juga
00664|dengan norma dalam Pasal 73 Ayat (8) Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun
00665|2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, yang menyatakan selama menjalani
00666|pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun,
00667|Penetapan syarat khusus ini akan menjadi bentuk pembinaan yang terarah dan
00668|terukur, sekaligus memfasilitasi proses pendidikan dan reintegrasi sosial Anak
00669|secara lebih bermartabat;
00670|Menimbang, bahwa dengan menetapkan pidana dengan syarat, yang
00671|didalamnya memuat syarat umum berupa larangan melakukan tindak pidana
00672|selama masa tertentu dan syarat khusus berupa kewajiban bagi Anak untuk
00673|melaporkan  kegiatan  Anak  sehari-hari  serta  pembelajaran  apa  saja  yang
00674|dilakukan  oleh  anak  di  tingkat  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  atau
00675|sederajat,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  bentuk  pemidanaan  ini  telah
00676|menggambarkan  adanya  keseimbangan  yang  adil  antara  kewajiban
00677|mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  dengan  pemenuhan  hak  Anak
00678|atas  tumbuh  kembang  dan  pendidikan  yang  layak.  Pendekatan  ini  lebih
00679|menitikberatkan  pada  aspek  korektif  dan  pembinaan,  yang  tidak  hanya
00680|ditujukan untuk mengarahkan Anak agar memperbaiki diri, tetapi juga untuk
00681|memulihkan relasi sosialnya, termasuk terhadap lingkungan dan korban. Oleh
00682|karena itu, pemidanaan semacam ini dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai
00683|keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena tetap memberikan sanksi
00684|hukum namun dengan memperhatikan dimensi kemanusiaan dan kepentingan
00685|terbaik  bagi  Anak,  tetap  menegakkan  hukum  namun  dalam  bentuk  yang
00686|memberi ruang harapan kepada Anak, mendidik Anak tanpa mencabut masa
00687|depannya serta menempatkan sisi kemanusiaan sebagai pusat pertimbangan;
00688|                               Halaman 18 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00689|
00690|Menimbang, bahwa penerapan pidana bersyarat dengan syarat khusus
00691|berupa  kewajiban  melanjutkan  pendidikan  adalah  bentuk  pemidanaan  yang
00692|bersifat edukatif, korektif, preventif, dan menjunjung keadilan, karena di satu sisi
00693|Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun di sisi lain
00694|diberikan  kesempatan  untuk  tumbuh,  memperbaiki  diri  dan  menata  masa
00695|depan.  Dengan  tetap  berada  di  bawah  pengawasan  dan  tanggung  jawab
00696|keluarga  serta  sistem  pendidikan,  Anak  diharapkan  dapat  kembali  menjadi
00697|bagian dari masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab;
00698|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (5) Undang
00699|Undang  RI.  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,
00700|ditegaskan bahwa masa menjalani syarat khusus lebih lama dari masa pidana
00701|dengan syarat umum sehingga Majelis Hakim akan menetapkan masa pidana
00702|dengan syarat umum, dimana dalam jangka waktu tersebut Anak tidak boleh
00703|melakukan  tindak  pidana  apa  pun.  Selanjutnya,  Majelis  Hakim  juga  akan
00704|menetapkan  syarat  khusus  berupa  kewajiban  bagi  Anak  melaporkan  dan
00705|memberitahukan jadwal kegiatan serta pembelajaran Anak di sekolah kepada
00706|Penuntut  Umum.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  Anak  dapat
00707|menyelesaikan pendidikan formalnya dengan baik sekurang-kurangnya sampai
00708|lulus  SMK.  atau  sederajat  sebagai  wujud  pemenuhan  hak  pendidikan  dan
00709|bagian dari proses pembinaan jangka panjang;
00710|Menimbang, bahwa penetapan syarat khusus berupa kewajiban bagi
00711|Anak untuk secara rutin melaporkan dan memberitahukan kepada Penuntut
00712|Umum  terkait jadwal  kegiatan  serta  materi  pembelajaran  yang  diikutinya  di
00713|sekolah,  dipandang  sebagai  bentuk  kontrol  yang  konstruktif  sekaligus
00714|mendukung  keberlanjutan  pendidikan  Anak.  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
00715|ketentuan ini sejalan dengan semangat wajib belajar yang menjadi kebijakan
00716|nasional saat ini serta relevan mengingat Anak saat ini masih duduk di bangku
00717|SMK.  dan  belum  menyelesaikan  pendidikannya.  Dengan  adanya  kewajiban
00718|tersebut, proses pendidikan Anak tetap dapat berjalan secara terarah namun
00719|tetap berada dalam pengawasan hukum sebagai bagian dari upaya pembinaan.
00720|Ketentuan ini juga telah memenuhi prinsip bahwa syarat khusus dalam pidana
00721|dengan syarat harus lebih lama dari syarat umum sebagaimana diatur dalam
00722|Pasal 73 Ayat (5) Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
00723|Peradilan Pidana;
00724|Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian,  Majelis  Hakim  tetap
00725|memperhatikan ketentuan dalam Pasal 73 Ayat (6) Undang Undang RI. Nomor
00726|11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,  yang  menetapkan  batas
00727|                               Halaman 19 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00728|
00729|maksimum  masa  pidana  dengan  syarat  selama  3  (tiga)  tahun  sehingga
00730|ketentuan syarat umum dan syarat khusus tersebut akan dituangkan dalam
00731|amar putusan secara proporsional dan terukur. Penetapan ini bertujuan agar
00732|pembinaan terhadap Anak dapat berlangsung tanpa mengganggu hak-haknya
00733|untuk  tumbuh,  belajar,  dan  berintegrasi  kembali  dalam  masyarakat  secara
00734|positif serta menjauhkan Anak dari risiko pengulangan tindak pidana;
00735|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana
00736|dengan syarat berupa pengawasan dengan syarat umum dan khusus maka
00737|haruslah diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan
00738|terhadap  pelaksanaan  pidana  tersebut  dan  kepada  Pembimbing
00739|Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak dapat memenuhi
00740|persyaratan baik syarat umum maupun khusus yang telah ditetapkan dalam
00741|amar putusan ini;
00742|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  77  Undang-Undang  RI.
00743|Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana  mengatur  “Dalam  hal
00744|terpidana  (Anak)  selama  menjalani  pidana  pengawasan  melanggar  syarat
00745|umum, pidana pengawasan dicabut dan terpidana menjalani pidana penjara
00746|karena pelanggaran syarat umum”;
00747|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
00748|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
00749|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB. asli SPM.
00750|dan 1 (satu) unit SPM., yang disita dari saksi kesatu  dan Terdakwa maka akan
00751|dikembalikan kepada saksi kesatu;
00752|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) unit SPM., yang telah
00753|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka
00754|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00755|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka
00756|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00757|meringankan Anak;
00758|Keadaan yang memberatkan:
00759|- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
00760|Keadaan yang meringankan:
00761|- Anak  mengakui  terus  terang  perbuatannya  sehingga  memperlancar
00762|proses jalannya persidangan;
00763|- Anak belum pernah dihukum;
00764|- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;