01502|agar  dibebaskan,  oleh  karena  Anak  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
01503|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif
01504|kesatu Penuntut Umum sehingga harus dijatuhi pidana atau tindakan maka Majelis
01505|Hakim menolak permohonan Anak tersebut;
01506|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01507|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi
01508|sebelum  menjatuhkan  putusan,  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  orang
01509|tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut Ayah
01510|dan Ibu kandung Anak juga telah memberikan keterangan terhadap perkara yang
01511|dihadapi  Anak  yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  orang  tua  Anak
01512|menyatakan  tidak  yakin  bahwa  Anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana  yang
01513|didakwakan karena tidak ada tanda-tanda Anak melakukan perbuatan pidana, selain
01514|itu Anak disenangi oleh teman-temannya serta banyak teman-teman yang datang ke
01515|rumah sejak pindah ke rumah sekarang di April 2024 dan orang tua berharap agar
01516|Anak  berhati-hati  berteman  karena  dapat  dijebak  dalam  perbuatan  yang  tidak
01517|dilakukan serta orangtua Anak juga menerangkan bahwa saat ini Anak mengikuti
01518|kegiatan di sekolah dengan serius sehingga dan berharap agar berharap agar Anak
01519|bisa tetap menjalankan sekolah agar bisa menjadi sukses dan tidak dihukum penjara
01520|karena bisa mengganggu pendidikan Anak;
01521|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor
01522|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak telah lewat usia
01523|14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dikenakan pidana; 
01524|Menimbang  bahwa  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  diri  Anak,
01525|berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
01526|Peradilan  Pidana  Anak,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian
01527|kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan; 
01528|Menimbang  bahwa  terhadap  Anak  telah  dilakukan  Penelitian
01529|Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Purwaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing
01530|Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang yang
01531|pada pokoknya memberi rekomendasi agar Anak diberikan sanksi tindakan berupa
01532|Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Utama
01533|Lubuk Alung, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
01534|1. Tindak Pidana diancam dengan hukuman pidana penjara diatas 7(tujuh) tahun.
01535|Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01536|
01537|2. Ini pertama kalinya anak tersangkut masalah hukum.
01538|3. Pendidikan atau pelatihan yang diselenggaran oleh LPKS dinilai sesuai dengan
01539|kebutuhan anak dan mampu mengubah perilakukany menjadi lebih baik.
01540|4. Orang tua dan klien anak bersedia memenuhi syarat-syarat pembimbingan dan
01541|pengawasan oleh PK Bapas serta kondisi anak dinilai mampu untuk mengikuti
01542|kegiatan yang diselenggarakan oleh LPKS.
01543|5. Klien Anak masih berstatus pelajar aktif di MT sN Kota Solok.
01544|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana
01545|uraian dari pertimbangan hukum atas unsur delik Pasal 473 ayat (1) Kitab Undang-
01546|Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 473 ayat (3) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum
01547|Pidana, bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur pasal tersebut maka
01548|mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, bahwa Majelis Hakim
01549|tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang
01550|disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas I
01551|Padang, dikarenakan perbuatan Anak tersebut dilakukan secara sadar dan berulang
01552|sehingga menimbulkan trauma terhadap Anak Korban yang masih berusia sangat
01553|muda sehingga dapat berpengaruh terhadap masa depan Anak Korban serta dari
01554|fakta persidangan diketahui bahwa Anak juga sering melakukan perbuatan cabul
01555|terhadap teman sebaya Anak, maka menurut Majelis Hakim sanksi tindakan berupa
01556|Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Utama
01557|Lubuk Alung tidak tepat untuk dijatuhkan pada Anak;
01558|Menimbang  bahwa  Anak  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
01559|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  alternatif  kesatu
01560|penuntut umum yakni melanggar Pasal 473 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
01561|Pidana Jo. Pasal 473 ayat (3) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang
01562|mana mengacu pada Pasal tersebut, ancaman maksimal terhadap pengenaan Pasal
01563|tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
01564|belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori
01565|VII, dan Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan selama 3 (tiga) tahun sehingga
01566|merujuk pada pertimbangan diatas dan uraian pertimbangan ini seharusnya dan
01567|Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberian pidana kepada Anak,
01568|dan terhadap pelaku anak menurut ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak adanya
01569|pembatasan terhadap maksimal penjatuhan pidana penjara yaitu pada Pasal 81 ayat
01570|(2) dengan paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara
01571|bagi orang dewasa, dan pada Pasal 81 ayat (6) apabila diancam dengan pidana mati
01572|atau pidana seumur hidup pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, namun
01573|demikian terhadap perkara Anak perlu dipertimbangkan mengenai pemberian pidana
01574|ini dengan uraian sebagai berikut: 
01575|Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01576|
01577|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01578|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01579|dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan
01580|terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan
01581|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional,
01582|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  dan
01583|penghindaran pembalasan;
01584|Menimbang bahwa dari asas tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik
01585|bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim, maka
01586|dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang
01587|terbaik  bagi  Anak  yang  didasarkan  pada  tidak  adanya  diskriminasi/pembedaan,
01588|dengan tetap memperhatikan hak hidup, kelangsungan serta perkembangan Anak
01589|tersebut untuk masa depannya;
01590|Menimbang bahwa terhadap Anak harus dihindarkan dari pemidanaan yang
01591|bersifat pembalasan dan salah satu tujuan hukum pidana/pemidanaan itu sendiri
01592|adalah sebagai upaya pencegahan baik pencegahan yang bersifat umum (general
01593|deterrence) maupun  yang  bersifat  khusus  (special  deterrence).  Dalam  tujuan
01594|pemidanaan sebagai upaya pencegahan yang bersifat umum (general deterrence)
01595|bahwa tujuan pemidanaan diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat
01596|supaya tidak  melakukan  suatu tindak pidana, dimana memiliki  tiga fungsi yakni
01597|menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma. Selian
01598|itu, dalam tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan umum (general deterrence),
01599|diharapkan  dapat  memberikan  tekanan/peringatan  kepada  masyarakat  akan
01600|hukuman yang dijatuhkan dapat setimpal sehingga dapat memberikan efek jera/
01601|menakut-nakuti  masyarakat  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut  atau  dikenal
01602|dengan istilah psychologische zwang. Sedangkan pencegahan yang bersifat khusus
01603|sendiri (special deterrence) diharapkan dengan penjatuhan pemidanaan pada pelaku
01604|agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah bakal pelanggar yang akan
01605|melaksanakan perbuatan jahat yang telah direncanakannya serta dapat memberikan
01606|efek jera pada pelaku dan pula dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
01607|Menimbang bahwa kedudukan Anak yang juga merupakan seorang Anak (14
01608|tahun), sistem pemidanaan wajib tunduk pada limitasi filosofis Undang-Undang Nomor
01609|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatka
01610|n perampasan kemerdekaan/penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);
01611|Menimbang bahwa bagaimanapun juga, keadilan yang ditegakkan oleh Majeli
01612|s Hakim tidak boleh mengalami kebutaan sosiologis. Mengingat sifat delik yang tergolo
01613|ng kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan serta adanya pola korban yang jamak,
01614|maka penjatuhan sanksi yang bersifat moderat atau sekadar dikembalikan kepada ora
01615|Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01616|
01617|ng tua akan melukai rasa keadilan masyarakat dan gagal memberikan efek jera (deter
01618|rent effect);
01619|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 UU SPPA, terhadap Anak dapat dij
01620|atuhi pidana atau tindakan. Menghadapi kompleksitas psikologis Anak yang terbukti m
01621|emiliki kecenderungan penyimpangan seksual berulang, Majelis Hakim berpendapat b
01622|ahwa sanksi yang paling tepat dan berkeadilan adalah menempatkan Anak dalam Le
01623|mbaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna menjalani pidana pembinaan, yang dit
01624|unjuk oleh negara;
01625|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01626|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01627|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab,
01628|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01629|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang
01630|Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
01631|Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  T ahun  2026  T entang  Pedoman
01632|Implementasi  KUHP  2023  Dan  KUHAP  2025 bahwa  Majelis  Hakim  dalam
01633|pemidanaan wajib dipertimbangkan pedoman pemidanaan;
01634|Menimbang bahwa Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan
01635|11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat
01636|dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang
01637|meringankan dan keadaan yang memberatkan, maka Majelis dari 11 (sebelas) aspek
01638|tersebut yang akan Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus adalah sebagai
01639|berikut:
01640|1. Sikap batin, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Anak;
01641|Bahwa Majelis Hakim menilai latar belakang Anak berasal dari keluarga yang
01642|berpendidikan dan berkecukupan akan tetapi kurang pengawasan dari orang tua
01643|serta kurangnya batas-batas dalam pertemanan Anak sehingga menjadi salah
01644|satu faktor Anak melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban.
01645|2. Sikap dan tindakan Anak sesudah melakukan Tindak Pidana;
01646|Bahwa Anak tidak memperlihatkan adanya penyesalan setelah melakukan tindak
01647|pidana. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai bahwa karena Anak masih remaja dan
01648|dalam masa perkembangan maka Anak memiliki masa depan yang panjang dan
01649|masih dapat memperbaiki diri dengan dukungan dari orang-orang di sekeliling
01650|Anak;
01651|3. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat
01652|Bahwa  di  Provinsi  Sumatera  Barat  masih  memegang  erat  nilai-nilai  adat
01653|Minangkabau terutama nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
01654|yang berarti Adat Minangkabau bersendi kepada Syarak (Agama Islam) dan
01655|Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01656|
01657|Syarak itu bersendi kepada Kitabullah (Alquran) sehingga tindak pidana yang
01658|dilakukan Anak merupakan suatu hal yang bukan hanya melanggar aturan hukum
01659|negara tetapi juga melanggar nilai yang dianut dalam masyarakat;
01660|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak telah  dikenakan
01661|penahanan yang sah selama menjalani persidangan yang kemudian ditangguhkan
01662|oleh Majelis Hakim, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
01663|dari pidana yang dijatuhkan;
01664|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01665|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;  
01666|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01667|1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru kombinasi warna biru tua, dibagian
01668|depan bertuliskan MANCHESTER UNITED dan snapdragon, dibagian belakang
01669|bertuliskan MOUNT dan 7;
01670|2. 1 (satu) helai celana pendek warna merah bertuliskan 10;
01671|3. 1 (satu) helai celana dalam warna oren;
01672|4. 1 (satu) helai baju lengan pendek, dibagian depan bertuliskan PERTEMUAN
01673|PEMBINA PRAMUKA SELURUH INDONESIA;
01674|5. 1 (satu) helai celana jeans pendek;
01675|yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat
01676|terjadinya tindak pidana sehingga dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban,
01677|maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu
01678|ditetapkan agar dimusnahkan;
01679|Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit alat terapi warna hitam
01680|kombinasi warna silver dan warna gold yang mempunyai nilai ekonomis dan masih
01681|diperlukan oleh keluarga dari Anak Korban, maka Majelis Hakim mempertimbangkan
01682|bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;
01683|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak, maka perlu
01684|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
01685|Anak; 
01686|Keadaan  yang  memberatkan:
01687|- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
01688|Keadaan yang meringankan:
01689|- Anak belum pernah dipidana;
01690|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
01691|pula untuk membayar biaya perkara, namun karena masih sebagai Anak maka
01692|menjadi tanggung jawab orang tua Anak sehingga biaya perkara tersebut tidak adil
01693|untuk dibebankan kepada Anak melainkan harus dibebankan kepada orang tua Anak; 
01694|Mengingat Pasal 473 ayat (1) Jo ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1
01695|Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01696|
01697|T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang
01698|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang
01699|Nomor 20 T ahun  2025 tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta
01700|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01701|
01702|MENGADILI:
01703|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01704|melakukan tindak pidana ” perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
01705|Kesatu Penuntut Umum;
01706|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3
01707|(tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh;
01708|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  Anak dikurangkan seluruhnya
01709|dari pidana yang dijatuhkan;
01710|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01711|- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru kombinasi warna biru tua,
01712|dibagian  depan  bertuliskan  MANCHESTER  UNITED  dan  snapdragon,
01713|dibagian belakang bertuliskan MOUNT dan 7;
01714|- 1 (satu) helai celana pendek warna merah bertuliskan 10;
01715|- 1 (satu) helai celana dalam warna oren;
01716|- 1 (satu) helai baju lengan pendek, dibagian depan bertuliskan PERTEMUAN
01717|PEMBINA PRAMUKA SELURUH INDONESIA;
01718|- 1 (satu) helai celana jeans pendek;
01719|Dimusnahkan;
01720|- 1 (satu) unit alat terapi warna hitam kombinasi warna silver dan warna gold
01721|Dikembalikan kepada Anak Korban;
01722|5. Membebankan kepada Anak melalui orang tua Anak  membayar biaya perkara
01723|sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
01724|
01725|Jumat
01726|
01727|8 Mei
01728|
01729|2026
01730|
01731|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
01732|Solok, pada hari Jumat, tanggal  8 Mei 2026 oleh Dian Rhamadhan, S.H., M.H.,
01733|sebagai Hakim Ketua,  Marintan Napitupulu, S.H., dan  Nurul Husni Shafira, S.H.,
01734|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01735|umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
01736|para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Refliza Juwita Sari ZA, S.H., Panitera
01737|Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H.,
01738|Penuntut Umum dan Anak didampingi Advokatnya,  Pembimbing Kemasyarakatan,
01739|dan Kakak Kandung Anak; 
01740|
01741|para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Refliza Juwita Sari ZA, S.H., Panitera
01742|Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H.,
01743|
01744|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
01745|Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01746|
01747|Marintan Napitupulu, S.H. Dian Rhamadhan, S.H., M.H.
01748|Nurul Husni Shafira, S.H.
01749|Panitera Pengganti,
01750|Refliza Juwita Sari ZA, S.H.