01091|Jodoh Batu Ampar Kota Batam untuk bertemu dengan orang yang bekerja sama
01092|dengan saudari SUSAN. Saksi tidak kenal dengan sdri. SUSAN karena disaat
01093|itu saksi baru pertama kali berkomunikasi dengan seorang perempuan yang
01094|mengaku bernama SUSAN (+65 8305 6044) tersebut yang mulai menghubungi
01095|saksi saat saksi akan berangkat dari Bandara Juanda Surabaya   –     Hang Nadim
01096|Batam   –     BCS Mall   –     Kedai Kona Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam. antara
01097|saksi dengan saudari LIDIA tidak ada ikatan atau hubungan saudara.
01098|- Bahwa  saudara MISNO merupakan seorang pengurus CPMI yang berada di
01099|Batam yang mungkin bekerja sama dengan saudari SUSAN dan saudari LIDIA
01100|untuk  mengurus  keberangkatan  saksi  Ketika  tiba  di  Kota  Batam  yang
01101|selanjutnya akan diberangkatakan ke Singapura untuk bekerja. saudara MISNO
01102|mengarahkan saksi menyuruh saksi dan saudari TRI HARTATI untuk berdiri dan
01103|di foto satu persatu menggunakan handphone saudara MISNO. Selanjutnya
01104|saudara MISNO mengarahkan saksi dan      saudari TRI HARTATI menggunakan
01105|pena dan selembar kertas sambil   menulis dan mengatakan “  nanti kalian dari sini
01106|saksi pesanin grab ke Pelabuhan batam center, sampai disana kalian ke konter
01107|tiket sindo ferry pukul 14.00 wib, setelah beli tiket kalian naik ke   lantai dua pakai
01108|escalator”.    saudara MISNO juga memberikan uang kepada saksi dan saudari
01109|TRI HARTATI masing  -  masing sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh
01110|lima  ribu  rupiah)  untuk  biaya  pembelian  tikat  kapal  ferry  ke  Singapura.
01111|Selanjutnya saudara MISNO juga memesankan grab untuk saksi dan saudari
01112|TRI  HARTATI  menuju  Pelabuhan  batam  center  secara  terpisah  menuju
01113|Pelabuhan Batam center. awalnya saksi tidak kenal dengan saudara MISNO
01114|namun saat itu saudara MISNO datang menjumpai saksi dengan saudari TRI
01115|HARTATI  di  kedai  Kona  barulah  saksi  tahu  bahwa  laki  -  laki  tersebut  yang
01116|merupakan orang suruhan yang dimaksud oleh saudari SUSAN. antara saksi
01117|dengan saudara MISNO tidak ada ikatan atau hubungan saudara.
01118|
01119|- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah berangkat dan bekerja di Negara
01120|Singapura sebagai pembantu rumah tangga dari tahun 2004 sampai dengan
01121|akhir bulan Juli 2024.
01122|- Bahwa berdasarkan dari wawancara dan interview antara saksi dengan
01123|saudara PATRICK (agensi singapura) dan sdra. WONG CHEW KUI (majikan di
01124|Singapura) saksi akan dipekerjakan sebagai penjaga lansia di 91 WEST COAST
01125|ROAD dengan gaji/upah yang dijanjikan kepada saksi sebesar SGD 750 per
01126|bulannya. Dan akan dipotong gaji selama 4 (tiga) bulan selama bekerja untuk
01127|biaya asuransi dan mengganti biaya proses keberangkatan saksi dari daerah
01128|asal hingga ke Singapura.
01129|- Bahwa saksi ada mengeluarkan biaya sendiri yaitu biaya medical cek up di
01130|Klinik di Kab. Malang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tiket
01131|pesawat Lion Air dengan tujuan penerbangan dari Juanda Surabaya menuju
01132|Hang Nadim Batam sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah),
01133|kemudian biaya ongkos taxi dari Bandara Hang Nadim Batam menuju BCS Mall
01134|sebesar Rp130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah) dan biaya ongkos     grab
01135|dari BCS Mall menuju Kedai Kopi Kona Jodoh Batu Ampar Kota Batam sebesar
01136|Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
01137|- bahwa  dokumen yang saksi miliki saat ini untuk berangkat dan bekerja di
01138|Negara  Singapura  sebagai  Calon  PMI  adalah  paspor  pelancong,  KTP ,
01139|INSURANCE GUARENTEE, dan IN  -  PRINCIPLE APPROVAL.
01140|- Bahwa saudara MISNO tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
01141|Migran (P3MI) yang resmi dalam melakukan proses keberangkatan terhadap
01142|saksi dan saudari TRI HARTATI sebagai Calon PMI, karena saksi dilakukan
01143|proses secara perorangan.
01144|- Bahwa yang saksi tahu saudara MISNO membantu melakukan pengurusan
01145|terhadap  saksi  dan  saudari  TRI  HARTATI  selama  berada  di  Kota  Batam
01146|sebelum diberangkatkan ke Negara Singapura.
01147|- bahwa  saksi  tidak  ada  ditempatkan  di  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  untuk
01148|mendapatkan sertifikasi keterampilan kerja.
01149|- Bahwa pada saat dilakukan proses keberangkatan dan akan diberangkatkan
01150|ke Negara Singapura sebagai Calon PMI, saksi ada dilakukan Medical Cek Up
01151|atau tes Kesehatan terlebih dahulu di sebuah Klinik di Kabupaten Malang  -  Jatim
01152|(nama klinik tidak ingat). Saksi tidak ada dilakukan tes psikology, tes kejiwaan
01153|dan tidak terdaftar/memiliki Nomor Peserta Jaminan Sosial.
01154|- Bahwa saksi tidak ada memiliki e  -  PMI (elektronik Pekerja Migran Indonesia)
01155|yang telah dijelaskan kegunaannya oleh penyidik pada saat pemeriksaan.
01156|
01157|- Bahwa   saudara  MISNO  yaitu  orang  yang  mengatur  dan  mengurus
01158|keberangkatan saksi ke Negara Singapura selama berada di Kota Batam.
01159|- Bahwa  dokumen  paspor  milik  saksi  yang  akan  saksi  gunakan  untuk
01160|berangkat ke Negara Singapura.
01161|- Bahwa  Tiket  Pesawat  Lion  Air  JT  971  atas  nama  saksi  dengan  rute
01162|penerbangan  tujuan  Juanda  Surabaya    –     Hang  Nadim  Batam  tanggal  31
01163|Oktober 2024, dan Tiket tersebut saksi beli di travelok dengan uang saksi pribadi
01164|sebesar Rp2.010.000  (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2024.
01165|Namun berdasarkan informasi saudari LIDIA bahwa uang tersebut akan di ganti
01166|oleh agensi Singapura saat saksi berhasil masuk ke Negara Singapura.
01167|- Bahwa  Tiket SINDO FERYY atas nama saksi dengan rute tujuan Batam
01168|Centre  -  Harbourfront Centre Singapura tanggal 31 Oktober 2024, dan Tiket
01169|tersebut saksi beli di konter tiket Pelabuhan Batam Centre tanggal 31 Oktober
01170|2024 sekira pukul 12.30 Wib yang dimana untuk biaya tiket tersebut diberikan
01171|oleh saudara MISNO selaku pengurus CPMI yang ada di Batam.
01172|- Bahwa  dokumen  INSURANCE  GUARENTEE  yang  dimana  dokumen
01173|tersebut dikirim oleh agency/pengurus saksi yang bernama PATRICK yang
01174|merupakan Warga Negara Singapura.
01175|- bahwa dokumen IN  -  PRINCIPLE APROVAL yang dikirimkan oleh Sdri LIDIA
01176|yang merupakan seorang pengurus asal Kabupaten Malang Jawa Timur.
01177|- Bahwa saksi tidak ada menandatangani kontrak kerja antara saksi, saudari
01178|LIDIA, saudari SUSAN, saudara PATRICK atau dengan saudara MISNO.
01179|- Terhadap keterangan Saksi tersebut T erdakwa menyatakan keberatan;
01180|- Bahwa  T erdakwa  bukan  pengurus Kota  Batam  yang  akan
01181|memberangkatkan saksi ke Negara Singapura;
01182|
01183|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01184|berikut:
01185|1. Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A.  ,   keterangannya dibacakan yang pada pokoknya
01186|sebagai berikut:
01187|- Bahwa Saksi mempunyai keahlian dibidang Tindak Pidana Perdagangan
01188|Orang;
01189|- Bahwa  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
01190|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
01191|ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01192|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01193|bayaran atau manfaat,  sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
01194|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
01195|negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
01196|
01197|orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang – Undang
01198|Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007.
01199|- Bahwa  Komponen  inti  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yaitu
01200|proses,  cara  dan  tujuan,  yang  mana  masing-masing  dari  ketiga  tersebut
01201|beragam bentuk unsurnya. Misalnya untuk proses tidak hanya perekrutan, tapi
01202|juga  penampungan,  penerimaan  dan  sebagainya.  Sedangkan  untuk  cara,
01203|merupakan  caracara  melawan  hukum  untuk  mendapatkan  persetujuan
01204|seseorang,  yaitu  dengan  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  ikatan  hutang,
01205|pemalsuan, penyalahgunaan posisi rentan, dan sebagainya. Lalu kemudian,
01206|bahwa unsur tujuan eksploitasi, bahwa eksploitasi tidak harus terjadi selama
01207|proses dan cara melawan hukumnya telah ada. Lalu terdapat keberagaman
01208|bentuk eksploitasi, mulai dari kerja paksa, pelayanan paksa, eksploitasi seksual,
01209|penyeludupan manusia hingga pemindahan organ tubuh.
01210|- Bahwa  seseorang  dapat  dikriteriakan  melakukan  Tindak  Pidana
01211|Perdagangan  Orang  apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  pada  setiap
01212|perbuatan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kriteria
01213|itu meliputi adanya salah satu unsur dari proses, salah satu unsur dari cara dan
01214|salah satu unsur dari eksploitasi atau tujuan eksploitasi. Khusus untuk korban
01215|anak, maka tidak diperlukan adanya unsur cara. Kemudian juga persetujuan
01216|korban tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.
01217|- Bahwa letak perbuatan yang dilakukan oleh T ersangka Sdr MISNO Bin
01218|SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm) adalah ikut
01219|serta  melakukan percobaan pemberangaktan korban TPPO dan tersangka
01220|juga mengetahui bahwa korban tidak memiliki  dokumen yang  lengkap untuk
01221|bekerja  yaitu  visa  kerja  dan  tersangka  membantu  mempersiapkan
01222|keberangkatan  secara  illegal  untuk  dipekerjaan  yang  rentan  mengalami
01223|eksploitasi. Namun keberangkatan ke Singapura gagal, sehingga digolongkan
01224|sebagai perbuatan yang tidak selesai atau dalam doktrin hukum pidana disebut
01225|dengan percobaan melakukan tindak pidana.
01226|- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi di atas perbuatan yang dilakukan oleh
01227|saudara MISNO Bin SIRUN dan saudara RONI. S Alias RONI SURYADI Bin
01228|SABTU (Alm) digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, karena
01229|unsur proses, cara dan tujuan telah terpenuhi, meskipun eksploitasi belum
01230|terjadi, namun korban berpotensi mengalami eksploitasi.
01231|- Bahwa makna “dengan maksud untuk dieksploitasi sebagaimana tertulis
01232|pada pasal 4 UU No 21 T ahun 2007 T entang PTPPO “Setiap orang yang
01233|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
01234|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
01235|
01236|dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
01237|(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus
01238|dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
01239|rupiah)”,  prinsipnya  bahwa  pelaku  telah  memiliki  sikap  batin  jahat  untuk
01240|melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi  belum terjadi. Namun
01241|dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan
01242|saksi korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/document yang
01243|menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. Dengan
01244|maksud  juga  dapat  ditafsirkan  sebagai  sikap  batin  jahat  dengan  penuh
01245|keinsyafan  atau  kesadaran  dan  pengetahuan  bahwa  pelaku  berkehendak
01246|membawa WNI ke luar Indonesia untuik dieksploitasi diluar wilayah Indonesia.
01247|Cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya penipuan, bujuk
01248|rayu,  ancaman,  kekerasan  atau  bentuk  lain  sehingga  korban  mengikuti
01249|kehendak  pelaku  merupakan  indikasi  lain  sebagai  perwujuduan  dengan
01250|maksud. Jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin hukum pidana adalah
01251|bagian dari asas culvabilitas yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dalam
01252|mewujudkan tindak pidana. eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi
01253|dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada maksud dari pelaku
01254|untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi. Rangkaian itu meliputi
01255|rekrutmen, penampungan, memberangkatkan  WNI tanpa  dokumen  bekerja
01256|yang  sah,  tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan  Kesehatan,  tidak  ada  izin
01257|memberangkatkan T enaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
01258|- Bahwa terkait unsur “DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI” dalam
01259|perkara ini adalah Para korban dibujuk, mereka diberangkatkan tanpa dokumen
01260|kelengkapan  untuk  bekerja  yang  sah, tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan
01261|Kesehatan, dan tersangka belum punya izin memberangkatkan TKI ke luar
01262|negeri.
01263|- Bahwa saudara MISNO Bin SIRUN dan saudara RONI. S Alias RONI
01264|SURYADI Bin SABTU (Alm) dalam perkara ini telah memenuhi unsur proses,
01265|cara  dan  tujuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01266|Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01267|Pidana Perdagangan Orang;
01268|- Bahwa  membantu   melakukan  artinya  memberikan  sarana,  keterangan,
01269|informasi  untuk  memudahkan  terlaksananya  sebuah  tindaka  pidana.
01270|Sedangkan  melakukan  percobaan  artinya  adalah  niat  untuk  melakukan
01271|kejahatan telah ada, permulaan pelaksanaan juga sudah terlaksana namun
01272|tidak selesai karena bukan kehendak dari pelaku. Dalam kasus ini T ersangka
01273|Sdr  MISNO  Bin  SIRUN  mempunyai  peran  membantu  mengarahkan  para
01274|
01275|korban di kedai Kona dan memberikan uang Rp425.000 masing-masing korban
01276|untuk membeli tiket.  Sedangka Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU
01277|(Alm) membantu tiba di Pelabuhan batam maka selanjutnya  RONI Mengurus
01278|korban (Sdri TRI HARTATI dan Sdri LAILATUL FITRIYAH) agar dapat lolos dari
01279|Pemeriksaan Petugas Imigrasi yang berada di Pelabuhan Batam Center;
01280|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr MISNO Bin SIRUN dan Sdr
01281|RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm) dilakukan bersama sama,
01282|namun  kualita  perbuatan  yang  dilakukan  sebatas  pada  perbantuan  bukan
01283|sebagai aktor utama, ide untuk melaksanakan tindak pidana bukan pada diri Sdr
01284|MISNO Bin SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm)
01285|meskipun ada peran yang berbeda, karena itu kurang relevan dikaitkan dengan
01286|penyertaan (deelneming). Ada peran yang berbeda dalam mewujudkan tindak
01287|pidana perdagangan orang namun sebatas memberikan sarana, keterangan,
01288|fasiltas, sehingga ada pembagian peran yang berbeda antara keduanya. T anpa
01289|adanya  peran  keduanya  maka  tindak  pidana  sulit  dilaksanakan  namun
01290|perannya sebatas pada perbantuan. Jadi keduanya bersama sama membantu
01291|mewujukan tindak perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo
01292|Pasal  10  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  pemberasan  tindak  pidan
01293|perdagangan. Dengan demikian  Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana tidak relevan
01294|diterapkan tersangka yaitu Sdr MISNO Bin SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI
01295|SURYADI Bin SABTU (Alm).
01296|- Bahwa perbuatan tentang membantu melakukan tindak pidana perdagangan
01297|orang lebih tepat diterapkan. Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm)
01298|memenuhi unsur diterapkan pasal 56 KUHPidana,
01299|- T erhadap keterangan saksi tersebut T erdakwa menyatakan tidak tahu;
01300|2. FARID MA’RUF , S.Ag.  ,     keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai
01301|berikut:
01302|- Bahwa Ahli     mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
01303|Migran Indonesia, karena pekerjaan ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai
01304|Direktur  Penempatan  Nonpemerintah  pada  Pemberi  Kerja  Perseorangan
01305|Direktorat  Jenderal  Penempatan  Kementrian  Pelinungan  Pekerja  Migran
01306|Indonesia;
01307|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran
01308|Indonesia Nomor 1 T ahun 2024 tentang Organisasi dan T ata Kerja Kementerian
01309|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01310|Indonesia,  Direktorat  Penempatan  Nonpemerintah  pada  Pemebri  Kerja
01311|Perseorangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
01312|kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria,  pemberian
01313|
01314|bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
01315|bidang penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan, yang
01316|menyelengarakan  fungsi sebagai berikut :
01317|a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penempatan nonpemerintah pada
01318|pemberi kerja perseorangan;
01319|b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan nonpemerintah
01320|pada pemberi kerja perseorangan;
01321|c. penyiapan  penyusunan  norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
01322|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan;
01323|d. pelaksanaan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang
01324|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan; dan
01325|e. pelaksanaan  pemantauan,  analisis,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang
01326|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan.
01327|- Bahwa  perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01328|berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang
01329|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01330|Undang-Undang  Nomor  6  T ahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01331|Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 T ahun 2022 tentang Cipta
01332|Kerja  menjadi  Undang  -  Undang,  yang  disebut  dengan  Perusahaan
01333|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum
01334|perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat
01335|untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01336|- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 18 T ahun 2017 sebagaimana telah
01337|diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  6  T ahun  2023  tentang  Penetapan
01338|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 T ahun 2022 tentang
01339|Cipta  Kerja  bahwa  jangka  waktu  ijin  usaha  Penempatan  Pekerja  Migran
01340|Indonesia tidak disebutkan dalam artian ijin usaha tersebut berlaku sepanjang
01341|P3MI tersebut masih beroperasi atau menjalankan usahanya.
01342|- Bahwa dalam UU No. 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01343|Indonesia  diatur  mengenai  larangan  dan  sanksi  pidana  bagi  setiap  orang
01344|termasuk P3MI yang menempatkan PMI secara non prosedural atau tidak
01345|memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi pidana diatur dalam pasal
01346|79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18 T ahun 2017. Sanksi terendah pidana
01347|penjara 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200 juta dan pidana penjara
01348|paling tinggi 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.15 Milyar. Misalnya,
01349|Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar
01350|dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo.
01351|Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
01352|
01353|denda paling banyak Rp. 200 juta. Pasal 81 jo Pasal 69 Orang perseorangan
01354|yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01355|dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan sanksi pidana penjara Paling lama
01356|10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar.
01357|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 59 T ahun 2021 tentang
01358|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan PMI adalah
01359|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01360|Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01361|bekerja, dan setelah bekerja.
01362|- Bahwa dalam pasal 5 UU No. 18 T ahun 2017, disebutkan bahwa Calon PMI