01530|umum yang ada di Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01531|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
01532|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01533|Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
01534|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar
01535|negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang
01536|bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
01537|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01538|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang
01539|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01540|luar wilayah Republik Indonesia;
01541|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01542|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk
01543|melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01544|Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan
01545|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
01546|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
01547|ekonomi dan sosial;
01548|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01549|Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01550|memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
01551|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 9 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01552|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha
01553|berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
01554|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja
01555|Migran Indonesia;
01556|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 15 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01557|Visa  Kerja  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  pejabat  yang
01558|
01559|berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang  memuat
01560|persetujuan  untuk  masuk  dan  melakukan  pekerjaan  di  negara  yang
01561|bersangkutan;
01562|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 16 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01563|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01564|selanjutnya disebut P3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri
01565|kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan  menjadi
01566|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01567|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 17 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01568|Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
01569|SIP2MI  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan  kepada
01570|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan
01571|untuk  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Orang
01572|Perseorangan merujuk kepada individu atau pun kelompok individu yang
01573|tidak  memiliki  keabsahan  atau  izin  dari  Menteri  untuk  melaksanakan
01574|proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri.  Yang
01575|Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merujuk kepada
01576|setiap upaya yang meliputi kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
01577|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01578|dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01579|- Bahwa Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan Orang
01580|Perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01581|Indonesia  bilamana  seseorang  tersebut  dapat  dibuktikan  melakukan
01582|upaya  pemberian  kegiatan  pelayanan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01583|Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum
01584|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja,  namun  tidak  memiliki
01585|keabsahan  dalam  melaksanakan  proses  penempatan,  baik  sebagai
01586|pegawai  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01587|memiliki izin SIP3MI dan SIP2MI, maupun perseorangan yang ditugaskan
01588|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui surat
01589|tugas yang dapat dibuktikan keabsahannya, dan tidak memperhatikan
01590|pemenuhan persyaratan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud
01591|pada pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 dan pemenuhan dokumen
01592|persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana dijelaskan pada
01593|pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017;
01594|
01595|- Bahwa Pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017: Setiap Pekerja Migran
01596|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01597|persyaratan:
01598|- Berusia minimal 18 tahun;
01599|- Memiliki kompetensi;
01600|- Sehat jasmani dan rohani;
01601|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01602|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
01603|- Bahwa  Pasal  13  Undang-undang  18  Tahun  2017  Untuk  dapat
01604|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memilki
01605|dokumen yang meliputi:
01606|- Surat keterangan status perkawainan, bagi yang telah menikah
01607|melampirkan fotokopi buku nikah
01608|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang
01609|diketahui Kepala Desa/Lurah
01610|- Sertifikat kompetensi kerja
01611|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01612|kesehatan dan psikologi;
01613|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01614|- visa kerja;
01615|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01616|- Perjanjian kerja
01617|- Bahwa  Menurut Pasal 49 Undang-undang 18 Tahun 2017  disebutkan
01618|bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
01619|terdiri atas:
01620|- Badan;
01621|- Perusahaan Penempatan Pekerja Mmigran Indonesia; atau
01622|- perusahaan yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01623|untuk kepentingan perusahaan sendiri
01624|- Bahwa  berdasarkan  pasal  50  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01625|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01626|Indonesia  bahwa  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan
01627|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar
01628|perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara
01629|Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan
01630|hukum di negara tujuan penempatan;
01631|
01632|- Bahwa  berdasarkan  pasal  51  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01633|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01634|Indonesia  bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan
01635|Penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01636|Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.
01637|Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia
01638|nomor 18 tahun  2017 tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia
01639|bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
01640|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01641|- Bahwa  berdasarkan  pasal  61  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik
01642|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01643|Indonesia  bahwa  perusahaan  wajib  bertanggung  jawab  terhadap
01644|pelindungan  pekerjanya  yang  ditempatkan  diluar  negeri  untuk
01645|kepentingan perusahaan sendiri;
01646|- Bahwa  berdasarkan Pasal  51  Undang -  Undang Republik  Indonesia
01647|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:
01648|- Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01649|mendapat ijin tertulis berupa SIP3MI dari menteri;
01650|- SIP3MI sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
01651|dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
01652|- Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  izin  tertulis  berupa  SIP3MI
01653|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
01654|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  59  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01655|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01656|Indonesia, 
01657|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
01658|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.
01659|- SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
01660|dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain
01661|- SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(1)  harus
01662|mencantumkan negara tujuan penempatan
01663|- Bahwa Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 mengatur untuk dapat
01664|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memilki
01665|dokumen yang meliputi:
01666|- Surat keterangan status perkawainan, bagi yang telah menikah
01667|melampirkan fotokopi buku nikah
01668|
01669|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang
01670|diketahui Kepala Desa/Lurah
01671|- Sertifikat kompetensi kerja
01672|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01673|kesehatan dan psikologi;
01674|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01675|- Visa kerja;
01676|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01677|- Perjanjian kerja
01678|- Bahwa  menurut pasal 51 UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan
01679|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01680|wajib memiliki izin tertulis berupa Surat  Izin  Perusahaan
01681|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI)  dari  Menteri.  Dalam
01682|melaksanakan  penempatan  PMI  ke  luar  negeri,  Perusahaan  wajib
01683|mempunyai  Surat  lzin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)
01684|sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01685|dan menurut pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan
01686|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01687|(P3MI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01688|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan menurut pasal 59 ayat (4) UU
01689|RI  Nomor  18  tahun  2017,  untuk  mendapatkan  SIP2MI,  P3MI  harus
01690|memiliki dokumen;
01691|- Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
01692|- Surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja; 
01693|- Rancangan Perjanjian Penempatan; 
01694|- Rancangan Perjanjian Kerja.
01695|- Sebagaimana  dijelaskan  pada  poin  penjelasan  sebelumnya,  dan
01696|berdasarkan ketentuan  pada  Undang-undang 18  Tahun 2017 bahwa
01697|orang  perseorangan  tanpa  memiliki  Badan  Hukum  yang  memiliki
01698|keabsahan  penempatan  dilarang  menempatkan  Warga  Negara
01699|Indonesia untuk bekerja ke luar negeri
01700|- Bahwa proses perekrutan PMI (pekerja Migran Indonesia) yang sesuai
01701|dengan prosedur sebagaimana pasal 5 adalah Setiap Pekerja Migran
01702|Indonesia  Yang  Akan  Bekerja  Ke  Luar  Negeri  Harus  Memenuhi
01703|Persyaratan: A. Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun; B.Memiliki
01704|Kompetensi;  C.Sehat  Jasmani  Dan  Rohani;  D.Terdaftar  Dan  Memiliki
01705|
01706|Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan E.Memiliki Dokumen Lengkap
01707|Yang Dipersyaratkan;
01708|- Bahwa Pasal 12 mengatur (1)  Calon Pekerja Migran Indonesia Wajib
01709|Mengikuti  Proses  Yang  Dipersyaratkan  Sebelum  Bekerja  dan  (2)
01710|Ketentuan  Lebih  Lanjut  Mengenai  Proses  Yang  Dipersyaratkan  Diatur
01711|Dengan Peraturan Kepala Badan;
01712|- Bahwa  Pasal  13  mengatur  Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,
01713|Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi: a.
01714|surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01715|melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau
01716|istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau
01717|lurah;  c.  sertifi  kat  kompetensi  kerja;d.  surat  keterangan  sehat
01718|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;e. paspor yang
01719|diterbitkan  oleh  kantor  imigrasi  setempat;f.  Visa  Kerja;g.  Perjanjian
01720|Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h. Perjanjian Kerja;
01721|- Bahwa  Pasal  49  mengatur  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran
01722|Indonesia  ke  luar  negeri  terdiri  atas:  a.  Badan;  b.  Perusahaan
01723|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia;  atau  c.  perusahaan  yang
01724|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan
01725|sendiri;
01726|- Bahwa Pasal 50 mengatur (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01727|oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan
01728|atas  dasar  perjanjian  secara  tertulis  antara  pemerintah  dengan
01729|pemerintah  negara  Pemberi  Kerja  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
01730|Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan dan (2)
01731|Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran
01732|Indonesia  oleh  Badan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
01733|dengan Peraturan Pemerintah;
01734|- Bahwa pasal 60 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan
01735|Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01736|Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri;
01737|- Bahwa  Pasal  61  mengatur  (1)  Perusahaan  dapat  menempatkan
01738|pekerjanya  ke  luar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri,  (2)
01739|Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerjanya
01740|yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri
01741|dan  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penempatan  pekerja  oleh
01742|
01743|perusahaan  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri  sebagaimana
01744|dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;
01745|- Bahwa Pasal 63 mengatur (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan
01746|dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum, (2)
01747|Segala  risiko  ketenagakerjaan  yang  dialami  oleh  Pekerja  Migran
01748|Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri, (3) Pekerja
01749|Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
01750|wajib  melapor  pada  instansi  yang  menyeienggarakan  urusan
01751|pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  Perwakilan  Republik
01752|Indonesia  dan  (4)  Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  Pekerja  Migran
01753|Indonesia  Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
01754|dengan Peraturan Menteri;
01755|- Bahwa Secara implementasi, alur proses penempatan PMI oleh P3MI
01756|adalah sebagai berikut 
01757|- Melakukan  registrasi  CPMI/PMI  pada  sistem  SIAP  KERJA
01758|Kementerian Ketenagakerjaan RI
01759|- Melakukan  pemeriksaan  kesehatan  pada  sarana  kesehatan
01760|yang ditunjuk oleh pemerintah
01761|- Membuat  perjanjian  penempatan  antara  PMI  dengan  P3MI
01762|berupa butir-butir hak dan kewajiban PMI dan P3MI
01763|- Melakukan pengurusan Perjanjian Kerja kepada Pemberi Kerja
01764|dan meminta endorsement dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar
01765|Negeri bila dipersyaratkan oleh Perwakilan RI
01766|- Melakukan  pengurusan  Visa  Kerja  PMI  di  Perwakilan
01767|(Kedutaan/ Konsul Jenderal) Negara Penempatan di Indonesia
01768|- Mengumpulkan  seluruh  persyaratan  dokumen  sebagaimana
01769|dimaksud  pada  pasal  13  Undang-undang  18  Tahun  2017  dan
01770|mengunggah di sistem SIAP KERJA Kemnaker
01771|- Memfasilitasi pelatihan kerja bagi PMI pada Balai Latihan Kerja
01772|untuk sektor jabatan yang membutuhkan sertifikat kompetensi kerja
01773|- Melakukan  pendaftaran  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  pada
01774|BP2MI  melalui  BP3MI/P4MI  setempat  dan  mengunggah  dokumen
01775|bekerja yang dipersyaratkan pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun
01776|2017 pada SISKOP2MI
01777|- Melakukan pemberangkatan kepada PMI bila PMI dinyatakan
01778|telah selesai melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di
01779|BP3MI/P4MI setempat.
01780|
01781|- Bahwa Pasal 68 UU RI Nomor 18 merujuk pada pasal 5 huruf b sampai
01782|dengan huruf e, yaitu memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani,
01783|terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki
01784|dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01785|- Bahwa  berarti  setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  melakukan
01786|penempatan  Pekerja  Migran  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  pada
01787|pasal 5 Huruf b sampai dengan huruf e. Bilamana salah satu unsur syarat
01788|yang dimaksud pada pasal 5 huruf b sampai dengan e tersebut, maka
01789|dapat dikatakan penempatan yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
01790|yang dipersyaratkan. Pasal 5 huruf e juga menjelaskan bahwa syarat
01791|yang dimaksud juga harus memenuhi unsur administratif yakni “ memiliki
01792|dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan”,  yang  kemudian  dokumen
01793|administratif penempatan PMI dijelaskan pada pasal 13 Undang-undang
01794|18  Tahun  2017,  sehingga  proses  penempatan  PMI  harus  terpenuhi
01795|syaratnya dan juga terpenuhi aspek administratif/dokumennya;
01796|- Bahwa  pasal  81  menekankan  unsur  Orang  Perseorangan  adalah
01797|seseorang  tanpa  badan  hukum  yang  melakukan  upaya  penempatan
01798|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  sedangkan  pada  pasal  83
01799|menekankan  setiap  orang  baik  berbadan  hukum  atau  tanpa  badan
01800|hukum  yang  melakukan  upaya  pemberangkatan  Pekerja  Migran
01801|Indonesia ke luar negeri yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 huruf
01802|b sampai dengan huruf e dan tidak memiliki dokumen Pada Pasal 13
01803|Undang-undang 18 Tahun 2017;
01804|- Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  para  terdakwa  dikategorikan  telah
01805|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01806|dimaksud Pasal 81 Jo 69 Undang-undang 18 Tahun 2017;
01807|- Bahwa para terdakwa mengetahui dengan sadar maksud korban berada
01808|di  Tanjungpinang  adalah  dalam  rangka  akan  bekerja  ke  luar  negeri,
01809|namun  kesulitan  dalam  proses  pemberangkatannya.  Sehingga  para
01810|terdakwa  dimintai  bantuan  oleh  calo  untuk  membantu  proses
01811|pemberangkatan  korban  ke  luar  negeri  melalui  Pelabuhan  Sri  Bintan
01812|Pura.  Dalam  hal  ini  para  terdakwa  mengetahui  dan  memiliki  niat
01813|membantu upaya penempatan korban secara nonprocedural;
01814|- Bahwa  para  terdakwa  memiliki  peran  mengorganisir  proses
01815|pemberangkatan yang merupakan salah satu upaya penempatan PMI ke
01816|luar negeri yang dilakukan para terdakwa secara sadar di Pelabuhan Sri
01817|Bintan Pura dengan membelikan tiket perjalanan bagi PMI;
01818|
01819|- Bahwa  ada  upaya  mengelabui  pemeriksaan  petugas  di  pelabuhan
01820|dengan membeli tiket two-way sehingga seolah-olah korban PMI akan
01821|berangkat dengan tujuan wisata saja;
01822|- Bahwa para terdakwa secara aktif melakukan upaya transportasi PMI
01823|dari  Penginapan  ke  Pelabuhan  Sri  Bintan  Pura  dan  kemudian  ikut
01824|mendampingi;
01825|- Bahwa  menurut  pemeriksaan  dan  kronologi,  bahwa  para  terdakwa
01826|merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  memiliki  badan  hukum
01827|penempatan  yang  memiliki  keabsahan  dalam  melakukan  penempatan
01828|atau memiliki surat tugas yang sah dari perusahaan penempatan Pekerja
01829|Migran Indonesia namun melaksanakan aktifitas proses penempatan dan
01830|pemberangkatan PMI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana