00767|direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Klaten, dengan
00768|alasan-alasan bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak
00769|belum pernah dipidana sebelumnya, Anak masih berstatus sekolah, Anak bersikap
00770|sopan  dalam  persidangan,  dan  telah  ada  kesepakatan  perdamaian  antara
00771|keluarga Anak dan keluarga Anak Korban, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh
00772|
00773|karena  permohonan  Anak  dan  Advokatnya  tersebut  bukan  merupakan
00774|penyangkalan  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum  maka  permohonan  Anak
00775|tersebut merupakan suatu keadaan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam
00776|menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Anak;
00777|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan
00778|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik
00779|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf  serta  Anak  mampu
00780|bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00781|Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang
00782|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi
00783|Anak terdiri atas (i) pidana peringatan, (ii) pidana dengan syarat berupa pembinaan
00784|di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (iii) pelatihan kerja, (iv)
00785|pembinaan dalam  lembaga dan (v) penjara sedangkan tindakan yang dapat
00786|dikenakan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00787|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu (i) pengembalian
00788|kepada orang tua/ wali, (ii) penyerahan kepada seseorang, (iii) perawatan di rumah
00789|sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (v) kewajiban mengikuti pendidikan formal
00790|dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan/ atau
00791|(vi) perbaikan akibat tindak pidana;
00792|Menimbang, bahwa Hakim Anak akan mempertimbangkan pidana yang
00793|akan dijatuhkan kepada Anak;
00794|Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil
00795|Penelitian Kemasyarakatan tanggal 16 Desember 2025 dengan rekomendasi:
00796|- Berdasarkan  analisa  dan  kesimpulan  diatas  dan  dengan  memandang
00797|kepentingan  klien  anak  yang  dikaitkan  dengan  ketentuan  perundang-
00798|undangan  yang  berlaku  serta  hasil  dari  sidang  Tim  Pengamat
00799|Pemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Klaten  hari  selasa  16
00800|Desember 2025 merekomendasikan agar perkara atas nama klien Anak untuk
00801|mendapatkan Pidana Pengawasan;
00802|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar
00803|Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA
00804|(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta dengan perintah agar
00805|Anak segera ditahan;
00806|Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung Anak di persidangan telah
00807|memberikan  keterangan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  menyatakan
00808|kesanggupannya untuk mendidik, menjaga dan mengawasi Anak agar Anak tidak
00809|
00810|lagi mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya
00811|agar Anak dapat melanjutnya pendidikannya;
00812|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta  hukum,  perbuatan  Anak
00813|melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang
00814|dilakukan disebuah gubuk di area persawahan yang terletak Kabupaten Wonogiri,
00815|yang mana hal tersebut terjadi akibat dari kurangnya pengawasan dari ayah dan
00816|ibu kandung Anak, dengan demikian salah satu penyebab Anak melakukan tindak
00817|pidana  adalah  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  terhadap  Anak  yang
00818|merugikan perkembangan pribadi Anak;
00819|Menimbang,  bahwa  Memorie  Van  T oelichting  menyatakan  dalam
00820|menentukan pemidanaan maka harus memperhatikan keadaan yang obyektif dari
00821|tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan
00822|perasaan tidak nyaman terhadap Anak (rechtguterverletzung) tetapi juga treatment
00823|komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar
00824|dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi
00825|sosial  kemasyarakatannya  ke  depan  baik  bagi  Anak  dan  keluarga,  serta
00826|masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif
00827|dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;
00828|Menimbang, bahwa Hakim memandang pemidanaan terhadap anak yang
00829|berkonflik dengan hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak
00830|sebagaimana tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012
00831|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terwujudnya peradilan yang benar-
00832|benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak (the best interst for
00833|the child) yang juga sejalan dengan Article 37 Convention on The Rights of The
00834|Child yang mengadopsi kebijakan penal yang berorientasi kepada Anak dengan
00835|pendekatan restorative justice yang menekankan bahwa penghukuman Anak akan
00836|digunakan sebagai langkah terakhir dengan masa yang paling singkat dan layak
00837|sehingga tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya pemulihan kembali dan bukan
00838|semata-mata sebagai pembalasan;
00839|Menimbang,  bahwa  untuk  memberikan  jaminan  bahwa  anak  yang
00840|bermasalah dengan hukum bukan sekedar di proses hukumannya saja akan tetapi
00841|juga diberi perlindungan dan pembinaan yang seimbang agar setelah proses
00842|hukumnya  selesai  anak  dapat  kembali  ke  tengah-tengah  keluarga  dan
00843|masyarakatnya dengan membawa kesadaran mental dan kesiapan fisik yang baik
00844|guna mengukir kembali langkah terbaik bagi masa depannya;
00845|
00846|Menimbang  bahwa  Hakim  menilai  perlu  untuk  memperhatikan  dan
00847|mempertimbangkan pula keadaan-keadaan disekitar diri Anak yang menyertai
00848|bahkan mempengerahuinya terhadap perbuatan Anak;
00849|Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang
00850|dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Klaten juga keadaan-keadaan
00851|yang  timbul  dipersidangan,  nampak  bahwa  kondisi  Anak  yang  masih  belum
00852|matang secara mental sehingga Anak mudah terpengaruh dengan pergaulan dari
00853|temannya yang kurang baik, serta dipersidangan Anak dalam bertindak kurang
00854|memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya, dan Anak bertindak
00855|mengikuti  keinginannya  semata  yaitu  untuk  melakukan  persetubuhan  dengan
00856|Anak Korban tanpa memikirkan bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum
00857|mengingat anak Korban pada saat kejadian masih berusia dibawah 18 (delapan
00858|belas) tahun;
00859|Menimbang bahwa terhadap anak-anaknya selama anak belum dewasa
00860|dan masih labil pola pikirnya serta masih mudah terpengaruh pihak keluarga
00861|mengambil peranan untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik
00862|dan layak. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan dan
00863|membentuk pola-pola tingkah laku bagi anaknya;
00864|Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 T ahun
00865|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  menyebutkan  pidana  penjara
00866|terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium), hal ini
00867|selaras dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak.
00868|Pemenjaraan berdampak buruk bagi psikologis Anak, dampak tersebut antara lain
00869|bisa menjadikan Anak kehilangan percaya diri, ketakutan dan sebagainya. Ada 2
00870|(dua) dampak besar dari pemenjaraan bagi anak, pertama, dimensi sosial yaitu
00871|anak yang dipenjara beranggapan bahwa dirinya telah dibuang oleh masyarakat,
00872|resikonya  pasti  berpengaruh  pada  psikologisnya  kembali,  kedua  :  dimensi
00873|pendidikan yaitu orang yang dipenjara kemungkinan besar tidak berkesempatan
00874|melanjutkan pendidikannya, pemenjaraan juga  menyebabkan  turunnya  tingkat
00875|pendidikan secara umum di masyarakat sehingga mereka kehilangan harapan
00876|hidup dan cita-cita, belum lagi dampak ketika Anak keluar penjara dengan beban
00877|status  narapidana  di  pundaknya  akan  sangat  menyulitkan  kehidupan  Anak
00878|kedepannya,  padahal  jika  mengacu  pada  Litmas  sesungguhnya  Anak  masih
00879|memiliki nilai-nilai positif yang malah dapat dirusak jika dihukum pidana penjara
00880|dan persoalan Anak adalah pengawasan dan bimbingan orang tua yang kurang,
00881|sehingga tidak adil terhadapnya jika dipidanakan dengan penjara;
00882|
00883|Menimbang, bahwa apabila Hakim mengacu pada penyebab yang paling
00884|dekat sehingga terjadinya tindak pidana (conditio sine qua non) maka pengawasan
00885|orang tua atas kehidupan Anak yang dalam masa remaja akhir/ dewasa muda
00886|yang ternyata lebih perlu pendampingan agar tidak tersesat dalam melakukan hal-
00887|hal  yang  telah  menuntut  konsekuensi  lebih  lanjut,  juga  termasuk  tentang
00888|pemahaman dan pendalaman tentang hal-hal kehidupan dari orang tua serta etika
00889|kepada  Anak  tidak  cukup  terpenuhi,  Anak  sendiri  dalam  pergaulan  cukup
00890|dipengaruhi  oleh  orang  sekitarnya  termasuk  lingkungannya  sehingga  telah
00891|mempengaruhi kejiwaannya. Anak seharusnya tetap berada dalam pembinaan
00892|orang tua dan orang tua pada masing-masing keluarga harusnya memiliki konsep
00893|agar anak tidak lepas dari perhatian dan bimbingan orang tua. Namun ternyata hal
00894|ini yang tidak terlihat pada keluarga/ orang tua Anak karena orang tua yang
00895|berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Hakim berpendapat demi
00896|adanya  pengawasan  yang  baik  dan  melekat  atas  Anak  dan  memberikan
00897|lingkungan pergaulan dan pendidikan untuk kepentingan Anak di masa yang akan
00898|datang, Hakim menilai perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk memberikan
00899|kesempatan untuk pembelajaran dengan perhatian yang lebih khusus sehingga
00900|Hakim perlu menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rekomendasi Pembimbing
00901|Kemasyarakatan  melalui  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  yakni  pidana
00902|dengan syarat Pengawasan, namun demikian, sebagaimana dengan ketentuan
00903|Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012
00904|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana dengan
00905|syarat dapat jatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling
00906|lama  2  (dua)  tahun,  maka  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  dengan  syarat
00907|sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-
00908|Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00909|Pidana  Anak  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum,  apakah  itu
00910|pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, ataupun pengawasan, maka
00911|harus  ada  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  terhadap  Anak  yang
00912|Berkonflik dengan Hukum yang lamanya tidak melebihi atau melampaui 2 (dua)
00913|tahun;
00914|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
00915|maka Hakim dalam menentukan pemidanaan terhadap Anak tidak sependapat
00916|dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Pidana Penjara selama 1 (satu)
00917|tahun  dan  6  (enam)  bulan  karena  selain  sebagaimana  juga  yang  telah
00918|dipertimbangkan  diatas,  mengingat Anak  masih  sekolah  serta  memiliki  masa
00919|depan yang panjang dan masih dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan
00920|
00921|harapan dari kedua orangnya dimasa yang akan datang, telah ada upaya nyata
00922|dari keluarga Anak sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Pernyataan
00923|Damai tersebut, yang mana keluarga Anak telah melakukan pembayaran sejumlah
00924|uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Ayah Anak
00925|Korban sebagaimana yang telah disepakati didalam Surat Pernyataan Damai
00926|tersebut,  serta  dipersidangan  Anak  Korban  dan  Ayah  Anak  Korban  telah
00927|memaafkan Anak dan keluarga Anak atas perbuatannya meskipun keluarga Anak
00928|Korban juga menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya sebagaimana aturan
00929|yang berlaku, serta selama persidangan Anak bersifat kooperatif meskipun tidak
00930|dilakukan penahanan;
00931|Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan mengenai pidana dengan
00932|syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00933|ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Ketentuan mengenai syarat umum
00934|dan  khusus  telah  diuraikan  dalam  peraturan  tersebut. Pidana  dengan  syarat
00935|berkaitan dengan syarat umum sebenarnya telah diatur spesifik dalam Pasal 73
00936|ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00937|Anak Jo Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2022 tentang
00938|Bentuk dan T ata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak yaitu
00939|Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana
00940|dengan syarat;
00941|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor
00942|11  T ahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak Jo  Pasal  8 ayat (4)
00943|Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2022 tentang Bentuk dan T ata Cara
00944|Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak mengatur mengenai syarat
00945|khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan
00946|dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak, berkaitan
00947|dengan syarat khusus pidana pengawasan, Hakim akan memerintahkan wajib
00948|lapor bagi Anak kepada Penuntut Umum;
00949|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Pidana Dengan Syarat,
00950|maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00951|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Anak  selama  menjalani  pidana
00952|Pengawasan ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing
00953|oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
00954|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00955|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00956|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00957|- 1 (satu) potong kemeja warna coklat;
00958|
00959|- 1 (satu) kulot warna hitam;
00960|- 1 (satu) potong bra celana warna oranye;
00961|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
00962|- 1 (satu) potong baju warna hitam;
00963|Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk
00964|proses pembuktian dan dipersidangan Anak Korban menyatakan sudah tidak lagi
00965|memerlukan barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas
00966|untuk dimusnahkan;
00967|- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type Beat warna Merah Putih
00968|dengan  Nomor  Polisi  AD-4408-YI,  Nomor  Mesin  JFP1E2006544,  Nomor
00969|Rangka  MH1JFP11XFK992111  atas  nama  MARSI alamat  di  Kajon
00970|Rt.001/Rw.002,  Kelurahan/Desa  Klunggen,  Kecamatan  Slogohimo,
00971|Kabupaten Wonogiri;
00972|Oleh  karena  barang  bukti  tersebut  sudah  tidak  diperlukan  lagi  untuk  proses
00973|pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik
00974|yang sah kepada Ayah Kandung Anak;
00975|- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C31 warna silver;
00976|Oleh  karena  barang  bukti  tersebut  sudah  tidak  diperlukan  lagi  untuk  proses
00977|pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
00978|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00979|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00980|meringankan Anak;
00981|Keadaan  yang  memberatkan:
00982|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan;
00983|Keadaan yang meringankan:
00984|- Anak belum pernah dipidana;
00985|- Anak masih ada harapan untuk memperbaiki diri kedepannya;
00986|- Anak saat ini masih menempuh pendidikan;
00987|- Anak menyesali perbuatannya;
00988|- Keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban telah ada surat perdamaian;
00989|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00990|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00991|Memperhatikan, ketentuan Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1)
00992|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00993|Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
00994|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  T ahun  2012  tentang  Sistem
00995|
00996|Peradilan  Pidana  Anak,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00997|bersangkutan dengan perkara ini;
00998|
00999|MENGADILI:
01000|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01001|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  kekerasan  memaksa  Anak
01002|melakukan persetubuhan dengannya”;
01003|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana
01004|penjara selama 6 (enam) bulan;
01005|3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat:
01006|- Syarat Umum : tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama
01007|menjalankan Pidana Pengawasan dalam waktu 9 (enam) bulan;
01008|- Syarat Khusus : Anak wajib melaporkan diri pada Jaksa Penuntut
01009|Umum untuk kepentingan Pengawasan sebanyak 1 (satu) kali setiap 1
01010|(satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun;
01011|4. Memerintahkan  kepada  Penuntut  Umum  melakukan  Pengawasan
01012|terhadap Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan
01013|di tempat tinggal Anak;
01014|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01015|- 1 (satu) potong kemeja warna coklat;
01016|- 1 (satu) kulot warna hitam;
01017|- 1 (satu) potong bra warna oranye;
01018|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
01019|- 1 (satu) potong baju warna hitam;
01020|Dirampas untuk dimusnahkan;
01021|- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type Beat warna Merah
01022|Putih dengan Nomor Polisi AD-4408-YI, Nomor Mesin JFP1E2006544,
01023|Nomor Rangka MH1JFP11XFK992111 atas nama Marsi alamat di Kajon
01024|Rt.001/Rw.002,  Kelurahan/Desa  Klunggen,  Kecamatan  Slogohimo,
01025|Kabupaten Wonogiri;
01026|Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ayah Kandung Anak;
01027|- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme type C31 warna Silver;
01028|Dikembalikan kepada Anak;
01029|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
01030|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01031|
01032|Kamis
01033|
01034|30 April 2026
01035|
01036|2026
01037|
01038|DONNY ,  S.H.,  sebagai  Hakim  Anak  pada  Pengadilan  Negeri  Wonogiri
01039|
01040|YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH.
01041|
01042|Panitera Pengganti,       Hakim Anak,
01043|YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH.      DONNY , S.H.