01019|b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
01020|sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
01021|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
01022|Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01023|1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian
01024|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Kor ban Tindak Pidana, bentuk restitusi
01025|terhadap korban dapat berbentuk:
01026|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
01027|b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01028|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01029|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
01030|d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk
01031|biaya transpartasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan
01032|dengan proses hukum.
01033|Menimbang, bahwa pengertian restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal
01034|1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01035|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana restitusi adalah
01036|
01037|Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
01038|
01039|pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan
01040|pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau
01041|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;
01042|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
01043|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01044|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam Pasal
01045|1 yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
01046|korban atau keluarganya oleh Pelaku tindak pidana atau Pihak ketiga;
01047|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-
01048|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Pemberantasan
01049|Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa setiap korban tindak
01050|pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
01051|Selanjutnya dalam Pasal 48 Ayat (2) menguraikan bahwa restitusi sebagaimana
01052|dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
01053|a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01054|b. Penderitaan;
01055|c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
01056|d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
01057|Menimbang bahwa s elanjutnya hakim akan mempertimbangkan jumlah
01058|kerugian dan restitusi yang harus dikenakan terhadap Para Terdakwa serta
01059|apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;
01060|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 0077/P.BPP-
01061|LPSK/I/2025, kerugian materil yang dialami oleh Anak  terdiri dari pendapatan
01062|orang tua  sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) , Biaya
01063|pemeriksaan psikologis bagi Anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
01064|ribu rupiah), Biaya pemeriksaan medis atas penyakit sifilis yang dialami oleh Anak
01065|sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) , Pembelian tiket bus selama
01066|Anak bekerja untuk Para Terdakwa sebesa r  Rp2.480.000,00 (dua juta empat
01067|ratus delapan puluh ribu rupiah), biaya proses menjalani hukum sebesar
01068|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan proyeksi pendapatan yang dapat diperoleh
01069|oleh Anak selama 2 bulan, yaitu Bulan September dan Bulan Oktober 2024
01070|sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian
01071|yang dialami oleh Anak sebesar Rp14.145.000,00 (empat belas juta seratus empat
01072|puluh lima ribu rupiah) , sehingga Para Terdakwa berkewajiban untuk
01073|membayarkan biaya restitusi tersebut secara tanggung renteng;
01074|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menguraikan
01075|perihal apabila Para Terdakwa tidak melaksanakan pemberian restitusi sesuai
01076|
01077|Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
01078|
01079|dengan yang diamanatkan dalam Pasal 50 Undang -Undang Republik Indonesia
01080|Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01081|Orang;
01082|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) diuraikan bahwa
01083|dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi
01084|sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (6),
01085|korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
01086|Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan sebagaimana
01087|dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada
01088|pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada
01089|korban atau ahli warisnya. Kemudian dalam Pasal 50 Ayat (3) diuraikan bahwa
01090|dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak
01091|dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas)  hari, pengadilan memerintahkan
01092|penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta
01093|tersebut untuk pembayaran restitusi;
01094|Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat
01095|bahwa Para Terdakwa memiliki waktu selama 14 (empat  belas) hari semenjak
01096|putusan memperoleh hukum tetap. Namun apabila hal tersebut tetap tidak
01097|dilaksanakan, Pengadilan Negeri Pati sebagai Pengadilan tingkat pertama yang
01098|memeriksa perkara ini memberikan surat peringatan tertulis kepada Para
01099|Terdakwa selaku  pemberi restitusi agar segera memenuhi kewajiban. Lalu
01100|kemudian apabila surat peringatan tersebut tetap tidak diindahkan oleh Para
01101|Terdakwa selaku pemberi restitusi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari maka
01102|Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk m enyita harta kekayaan
01103|terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
01104|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01105|apabila Para Terdakwa tidak memiliki kekayaan yang dapat disita untuk membayar
01106|restitusi sebagai berikut;
01107|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (4) Undang -Undang
01108|tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diuraikan bahwa Jika pelaku tidak
01109|mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti
01110|paling lama 1 (satu) Tahun;
01111|Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah
01112|bermusyawarah dan akan memutuskan lamanya pidana kurungan pengganti yang
01113|sesuai, apabila restitusi tersebut tidak mampu dibayarkan oleh Para Terdakwa
01114|sebagaimana amar dibawah ini;
01115|
01116|Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
01117|
01118|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
01119|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01120|Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01121|Menimbang, bahwa ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang
01122|Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01123|dalam penjatuhan pidana menganut sistem kumulatif, yaitu disamping pidana
01124|badan berupa pidana penjara juga kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana
01125|denda, oleh karenanya terhada pidana denda yang b esarnya akan ditetapkan
01126|dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti
01127|dengan kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
01128|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
01129|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01130| Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01131|- 1 (satu) buah pengaman/kondom merk sutra yang belum terpakai;
01132|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
01133|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapka n agar barang
01134|bukti tersebut dimusnahkan;
01135|            Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01136|- 1 (satu) buah HP OP PO RENO AF DENGAN IMEI (slot sim 1) 86475705 -
01137|5953236 dan nomor IMEI (slot sim 2) 864757055953228;
01138|- 1 (satu) buah HP VIVO V15 dengan warna kombinasi merah hitam dengan
01139|nomor IMEI 1 86448045697498 dan nomor IMEI 2 864484045697480;
01140|- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
01141|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan /atau merupakan hasil
01142|dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar
01143|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01144|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
01145|- 1 (satu) buah daster warna coklat lengn panjang;
01146|- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
01147|- 1 (satu) buah BH warna merah;
01148|- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua;
01149|yang telah disita dari Anak , maka dikembalikan kepada Anak ;
01150|Menimbang, bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap  Para
01151|Terdakwa, maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan  yang
01152|memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
01153|Keadaan  yang  memberatkan:
01154|- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak ;
01155|
01156|Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
01157|
01158|- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
01159|Keadaan yang meringankan:
01160|- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
01161|- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
01162|- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan
01163|mengulangi;
01164|
01165|MENGADILI:
01166|1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazib Islahudin Bin Muhammad Sahlan
01167|dan Terdakwa Syamsuri Bin Salih (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan
01168|bersalah melakukan Tindak Pidana " turut serta melakukan penerimaan
01169|seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
01170|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
01171|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ",
01172|sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
01173|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nazib Islahudin Bin
01174|Muhammad Sahlan  dan Terdakwa Syamsuri Bin Salih (a lm) berupa
01175|pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar
01176|Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01177|tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01178|3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak
01179|sejumlah Rp14.145.000,00 (empat belas juta seratus empat puluh lima ribu
01180|rupiah) dengan ketentuan apabila hingga batas waktu yang ditentukan
01181|Undang-Undang Terdakwa tidak dapat membayar restitusi dan harta
01182|kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti
01183|dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01184|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01185|Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01186|5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
01187|
01188|Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti
01189|
01190|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01191|- 1 (satu) buah HP OPPO RENO AF DENGAN IMEI (slot sim 1)
01192|864757055953236 dan nomor IMEI (slot sim 2) 864757055953228;
01193|- 1 (satu) buah HP VIVO V15 dengan warna kombinasi merah hitam
01194|dengan nomor IMEI 1 86448045697498 dan nomor IMEI 2
01195|864484045697480;
01196|- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
01197|Dirampas untuk negara;
01198|- 1 (satu) buah pengaman/kondom merk sutra yang belum terpakai
01199|Dirampas untuk dimusnahkan;
01200|- 1 (satu) buah daster warna coklat lengn panjang;
01201|- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
01202|- 1 (satu) buah BH warna merah
01203|- 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru tua
01204|Dikembalikan kepada Anak ;
01205|7. Menetapkan supaya Para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya
01206|Perkara  masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01207|
01208|Jumat
01209|
01210|2 Mei 2025
01211|
01212|2025
01213|
01214|Erni
01215|Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ristanti Rahim, S.H., M.H.
01216|dan  Aris Dwihartoyo, S.H. masing -masing sebagai Hakim Anggota
01217|
01218|Andik Riyanto ,S.H.
01219|
01220|Hakim Anggota,          Hakim Ketua,
01221| ttd ttd
01222|Ristanti Rahim, S.H., M.H.                        Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.
01223| ttd
01224|   Aris Dwihartoyo, S.H.
01225|
01226|Panitera Pengganti,
01227|ttd
01228|Andik Riyanto, S.H.