00001|P U T U S A N
00002|
00003|Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tar
00004|
00005|DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
00006|
00007|Pengadilan  Negeri  Tarakan
00008|
00009|Pengadilan  Negeri  Tarakan yang  mengadili  perkara  pidana  dengan
00010|acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
00011|berikut dalam perkara Terdakwa :
00012|
00013|NASRUL AMIN Bin SURYONO
00014|
00015|Madiun
00016|
00017|51 tahun/5 Juli 1973
00018|
00019|Laki-laki
00020|
00021|Indonesia
00022|
00023|Jl. Mulawarman,Rt, 017 Rw, 000 Kel. Karang Anyar
00024|Pantai Kec. Tarakan Barat Prov. Kaltara
00025|
00026|Islam
00027|
00028|Swasta
00029|
00030|tersebut, kondisi lelah pasca ditangkap bercampur menjadi satu diiringi den
00031|gan ketidaktahuan apa masalah yang dikenakan, TERDAKWA pertama kali
00032|berurusan dengan proses hukum ;
00033|3. Bahwa, sejatinya TERDAKWA tidak mengerti ditangkap untuk kepenting
00034|an apa, kesalahan apa, yang dipikiran adalah melaksanakan penjemputan d
00035|ari pelabuhan Malundung ke Pelabuhan Tengkayu / SDF sementara tujuan
00036|akhir akan ke Malaysia, TERDAKWA tidak mengurusi;
00037|4. Bahwa TERDAKWA menjemput 10 (Sepuluh) penumpang pada hari Min
00038|ggu, 10 November 2024 sekiranya Pukul 11.00 wita di Pelabuhan Malundun
00039|g / Pelabuhan Tengkayu / SDF diperintahkan oleh saudara Heri/Malaysia/ B
00040|erstatus (DPO)
00041|5. Bahwa,  TERDAKWA pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024
00042|sekira pukul 11.00 WITE melayani penjemputan seluruh penumpang dari
00043|Pelabuhan  Malundung  ke  pelabuhan  Tengkayu  /  SDF,  keseluruhan
00044|penumpang baru saja turun dari Kapal Lambelu yang berasal dari Pare-pare
00045|dan NTT;
00046|6. Bahwa Faktual keseluruhan biaya penjemputan belum sempat dinikmati
00047|TERDAKWA karena ketika keseluruhan penumpang sedang menunggu di
00048|Waruna  Kopi  Nanana.  terlaniur  diamankan  petugas  Kepolisian untuk
00049|kemudian  diperiksa  di  Kepolisian  sektor  KP  3  di  depan  Pelabuhan
00050|Tengkayu/ Pelabuhan SDF;
00051|7. Bahwa  Faktual  TERDAKWA  tidak  memperhatikan  kelengkapan
00052|dokumen  keseluruhan  penumpang  karena  sejatinya  TERDAKWA hanya
00053|memikirkan membawa ke keberangkatan tujuan domestic;
00054|Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  diatas  kami  selaku  Penasihat  Hukum
00055|Terdakwa  mohon  kepada  Bapak  Majelis  Hakim  yang  mulia  agar  dapat
00056|membebaskan  Terdakwa  karena  Terdakwa  hanya  menjalankan  fungsi  travel
00057|agent, tidak ada “mens rea” melakukan sesuatu yang melawan hukum. Adapun
00058|sebagai  dasar  pertimbangan  hal-hal  yang  dapat  meringankan  terhadap  diri
00059|Terdakwa adalah sebagai berikut:
00060|
00061|- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;
00062|- Bahwa  selain  hal  tersebut  Terdakwa  dalam  menghadapi  perkaranya
00063|pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-
00064|perbuatan  yang  mengandung  cacat  moral  serta  dalam  hal  jawab-
00065|menjawab  pertanyaan  yang  dilontarkan  pada  saat penyidikan  sampai
00066|pada  proses  peradilan  sangat  sopan  yang  berguna  memudahkan
00067|aparat/pejabat  penegak  hukum  untuk  menemui  titik  terang  dalam  hal
00068|memutuskan suatu perkara;
00069|- Terdakwa kepala keluarga dan tulang punggung keluarga
00070|Apabila Bapak Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang
00071|seadil-adilnya;
00072|Sejatinya  mohon  Keputusan  hukum  dari  yang  mulia  Majelis  Hakim  yang
00073|terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:
00074|1. Membebaskan Terdakwa Nasrul Amin Bin Suryono dari tuntutan pidana
00075|sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
00076|2. Membebankan biaya perkara ini pada negara;
00077|ATAU
00078|Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai
00079|dengan ketentuan hukum yang berlaku;
00080|Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut Umum terhadap pembelaan
00081|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
00082|Terhadap hal tersebut kami selaku jaksa penuntut umum sebelumnya in
00083|gin menyampaikan bahwa selama persidangan pemeriksaan keterangan saksi ,
00084|terdakwa telah ditanyakan dan telah membenarkan seluruh keterangan saksi ya
00085|ng dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun membenarkan keterangan dari sak
00086|si mahkota.
00087|Bahwa telah ditanyakan pula kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh
00088|Penuntut  Umum  bahwa  saksi  membenarkan  keterangan-keterangan
00089|sebagaimana telah para saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
00090|para saksi yang termuat dalam berkas perkara yang disertai dengan Berita
00091|Acara Sumpah.
00092|Selanjutnya untuk menjawab dalil Penasehat Hukum pada poin diatas,
00093|kami  Penuntut  Umum  akan  menerangkan  kembali  mengenai  pemahaman
00094|terhadap unsur dalam TPPO.
00095|Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan
00096|orang sebagai: “...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirim
00097|an, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pen
00098|
00099|ggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahg
00100|unaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran at
00101|au manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang ken
00102|dali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
00103|negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
00104|Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TP
00105|PO, yakni:
00106|1. Proses
00107|Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Contoh dari prose
00108|s adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerima
00109|an orang.
00110| Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, me
00111|misahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
00112| Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang d
00113|ari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).
00114|Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses tel
00115|ah terpenuhi.
00116|2. Cara
00117|Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. C
00118|ontoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipua
00119|n, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian
00120|atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujua
00121|n dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.
00122|3. Tujuan
00123|Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. D
00124|alam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan seba
00125|gai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban.
00126|Dan  dengan  dikaitkan  dengan  unsur  pasal  yang  dibuktikan  oleh
00127|Penuntut Umum yakni Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentan
00128|g Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni:
00129|“yang membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara I
00130|ndonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diek
00131|sploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
00132|Bahwa terhadap pasal tersebut mengandung delik formil, yang mana
00133|suatu tindak pidana Delik formil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPP
00134|O) adalah perbuatan pidana yang dianggap selesai dan melanggar hukum deng
00135|an terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan aki
00136|
00137|bat yang terjadi. Ini berarti cukup dengan adanya tindakan yang melanggar huk
00138|um, bukan akibat dari tindakan tersebut, untuk dianggap sebagai tindak pidana
00139|perdagangan orang.
00140|Selanjutnya terhadap dalil/pembelaan tersebut,  Penunutut Umum akan
00141|memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, mengenai dapa
00142|t atau tidak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan
00143|dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.
00144|Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau crimina
00145|l liability. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal huk
00146|um melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yan
00147|g dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, Da
00148|lam pertanggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dimintakan pertanggun
00149|gjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur. Seseorang tidak dapat dih
00150|ukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut mun
00151|cul setelah adanya perbuatan pidana. Selain itu, aturan-aturan hukum pidana ju
00152|ga tidak berlaku surut.
00153|Dalam hukum pidana, sebuah tindak pidana dibentuk oleh 2 unsur penti
00154|ng yaitu:
00155|a. Unsur objektif/fisik yaitu actus reus Actus reus merupakan perbuatan ya
00156|ng melanggar undang-undang pidana.
00157|b. Unsur subjektif/mental yaitu mens rea Mens rea merupakan sikap batin
00158|pelaku ketika melakukan tindak pidana.
00159|Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena ia telah melakukan
00160|perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jad
00161|i, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan peru
00162|ndang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provisio
00163|n), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk pemidanaan. Hal ini karen
00164|a adanya sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat mel
00165|akukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan huk
00166|um tersebut. Untuk itu, pemenuhan actus reus dan mens area dalam cara dan p
00167|roses tindak pidana merupakan hal yang penting.
00168|Ada dua unsur Pertanggungjawaban Pidana untuk menentukan apakah
00169|seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi:
00170|a. Adanya suatu tindak pidana Tindak pidana telah dirumuskan dalam pera
00171|turan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk hukum positif. Tindak pid
00172|ana dapat berupa perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.
00173|
00174|b. Unsur kesalahan Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan
00175|yang terdapat pada jiwa pelaku.
00176|Selain itu merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 21/2007 mengatur beber
00177|apa bentuk TPPO, yakni TPPO yang dilakukan oleh individu dan TPPO yang dil
00178|akukan oleh korporasi. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang t
00179|erlibat dari TPPO dapat disebut sebagai pelaku dan wajib mempertanggungjawa
00180|bkan perbuatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Secar
00181|a umum, pelaku TPPO dapat digolongkan menjadi pelaku individu dan pelaku k
00182|orporasi. Bahwa Penuntut Umum akan fokus menjelaskan bahwa Seorang indivi
00183|du dapat menjadi pelaku TPPO ketika dirinya terlibat kegiatan TPPO baik dalam
00184|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau pener
00185|imaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculi
00186|kan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posi
00187|si rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mem
00188|peroleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tuju
00189|an mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Seora
00190|ng individu disebut pelaku bukan hanya karena menjual korban secara langsung
00191|kepada pembeli. Namun, siapa saja yang membantu proses tindak pidana terse
00192|but dan kemudian menerima keuntungan, maka dirinya dapat disebut pula pelak
00193|u TPPO.
00194|Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  telah  terungkap  adanya  suatu
00195|kesepakatan atau permufakatan dalam melakukan tindak pidana dengan cara b
00196|erunding dan bersama-sama melaksanakan delik pidana tersebut. Syarat adany
00197|a turut melakukan tindak pidana adalah:
00198|a. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku
00199|b. Hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka
00200|c. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu
00201|Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah
00202|adanya permufakatan yang disimpulkan dari keterangan keterangan orang yang
00203|bersepakat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai p
00204|ersesuaian kehendak yang merupakan dasar dari adanya permufakatan.
00205|Permufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi
00206|bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pi
00207|dana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang secara
00208|tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana mana yang
00209|akan dilakukan. Dalam tindak pidana permufakatan jahat harus ada meeting of
00210|mind atau mens rea (guilty mind) karena permufakatan jahat itu merupakan keja
00211|
00212|hatan konspirasi sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat di antara o
00213|rang orang yang melakukan konspirasi atau permufakatan jahat tersebut. Terha
00214|dap meeting of mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan atau menimbu
00215|lkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Permufakatan jahat merupakan
00216|perbuatan (actus reus) yang membutuhkan kesalahan atau perbuatan yang dilar
00217|ang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
00218|Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penasehat Hukum  terdakwa seolah-
00219|olah  menutup  mata  mengenai  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  dalam
00220|persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 K
00221|UHAP yang mana alat bukti yakni : Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, kete
00222|rangan Tersangka/ terdakwa.
00223|Bahwa  telah  terungkap  dalam  persidangan,  terdakwa  telah
00224|diperintahkan oleh sdr.  HERI (DPS)  untuk membantu memberangkatkan para
00225|saksi ke Malaysia untuk bekerja.
00226|Bahwa  terdakwa  telah  mengetahui  bhawa  para  saksi  akan
00227|diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja, bukan untuk berlibur, yang mana
00228|telah  nyata  terungkap  bahwa  para  saksi  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen-
00229|dokumen yang sah untuk bekerja di luar wilayah Indonesia.
00230|Bahwa terdakwa pula yang mengarahkan para saksi untuk berbohong
00231|yakni memerintahkan para saksi untuk menyampaikan bahwa tujuan para saksi
00232|adalah ke Malinau padahal telah nyata dan terungkap di persidangan bahwa
00233|para saksi hendak ke Malaysia untuk bekerja.
00234|Bahwa terdakwa yang mengarahkan para saksi untuk melalui jalur ilegal
00235|untuk menuju ke Malaysia.
00236|Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terd
00237|akwa tidak dibebani kewajiban pembuktian artinya yang membuktikan kesalaha
00238|n tersangka di penyidikan adalah penyidik, dan di sidang pengadilan yang mem
00239|buktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Itu sebabnya tersangka/te
00240|rdakwa diperiksa pada kesempatan terakhir setelah bukti/ alat bukti lain diperiks
00241|a lebih dahulu. Fungsi tersangka/terdakwa diperiksa bukan untuk membuktikan i
00242|a bersalah, akan tetapi untuk memberi kesempatan baginya membela diri, antar
00243|a lain dengan memberi kesempatan untuk mengusahakan saksi-saksi, ahli atau
00244|bukti lain yang dapat menguntungkan baginya.
00245|Sehingga apa yang disampaikan Penasehat hukum adalah tidak benar
00246|dan tidak mendasar;
00247|Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
00248|Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;
00249|
00250|Terdakwa Nasrul Amin Bin Suryono ditahan dalam perkara lain;
00251|
00252|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
00253|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
00254|1. Menyatakan  Terdakwa  Nasrul  Amin  Bin  Suryono Terbukti  bersalah
00255|melakukan  Tindak  Pidana  “Membantu  Atau  Melakukan  Percobaan
00256|
00257|Perdagangan Orang” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif
00258|pertama yaitu  Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00259|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
00260|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nasrul Amin Bin
00261|Suryono dengan pidana Penjara selama  4 (empat) tahun dan denda sebesar
00262|Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan
00263|kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan
00264|memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
00265|3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
00266|- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A52 warna hitam dengan no
00267|IMEI1:  357294611545151  IMEI  2:  359599941545152  dan  NO.  HP
00268|08125817711;
00269|- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA 1.2 G M/T dengan nopol KU
00270|1787 GE dengan warna abu-abu metali no. rangka MHKA6GJ6JMJ629488
00271|dengan no. mesin 3NRH617531;
00272|- 1 (satu) buah kunci mobil dengan warna hitam merk TOYOTA;
00273|- 1 (satu) buah STNK dengan no.02039912.e nopol KU 1787 GE dengan
00274|warna abu-abu metali no. rangka MHKA6GJ6JMJ629488 dengan no. mesin
00275|3NRH617531.
00276|Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa  NASRUL AMIN Bin
00277|SURYONO
00278|- 1 (satu) Handphone merek Samsung A04e bewarna Biru Mu dah, no
00279|Imei 1: 352691972995765 по Imei 2: 356428722995761, dengan Nomor
00280|Hp: 082239109317.
00281|- 1 (satu) Handphone merk REALME C21 warna Hitam dengan No Imei 1
00282|(865655054957561) dan No Imei 2 (865655054957563) dengan No Hp.
00283|081351908814.
00284|Dirampas untuk negara
00285|- 1 (satu) Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan no imei
00286|1: 868852067639919  no  imei  2:868852067639901,  dengan  Nomor  Hp  :
00287|082254595048.
00288|Dikembalikan kepada Aprianus Jemaun
00289|- 1 (satu) Handphone merek Realme c2 warna biru tua dengan no imei 1:
00290|868383048907019  no  imei  2:  868383048907001,  dengan  Nomor  Hp:
00291|085340434367.
00292|Dikembalikan kepada Kasman Bin Maming
00293|
00294|- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y16 warna Hitam dengan No Imei 1
00295|(869018060594050) dan No Imei 2 (869018060594035) dengan No Hp.
00296|082131281576.
00297|Dikembalikan kepada Satturuddin Bin Arifuddin
00298|- 1 (satu) Lembar TIKET BALIKPAPAN 3 - NUNUKAN 2 KELAS EKO -
00299|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama STEPHEN DETA BANI (PRIA);
00300|- 1 (satu) Lembar TIKET BALIKPAPAN 3 - NUNUKAN 2 KELAS EKO -
00301|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama YUSTINA RENDI METE (WANITA);
00302|- 1 (satu) Lembar TIKET MAKASSAR 3 - NUNUKAN 2 KELAS EKO -