01440|Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm) bekerja sebagai Anak
01441|Buah Kapal Nelayan di Negara Malaysia sekitar 800 RM (delapan ratus
01442|ringgit  Malaysia)  atau  sekitar  Rp3.096.000,00  (tiga  juta  sembilan  puluh
01443|enam  ribu  rupiah)  dan  gaji  tersebut  akan  naik  tergantung  berapa  lama
01444|bekerja menjadi Anak Buah Kapal di Negara Malaysia;
01445|7. Bahwa yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk merekrut,
01446|mengajak,  membawa,  mengoordinasikan  dan  membiayai  2  (dua) orang
01447|Warga Negara Indonesia tersebut dari daerah asal Kabupaten Majene dan
01448|Kabupaten Polewali Mandari menuju ke Malaysia adalah Saudara Veri;
01449|8. Bahwa Saudara Veri adalah orang yang menanggung biaya pembuatan
01450|paspor dan biaya keberangkatan 2 (dua)  orang  Warga Negara Indonesia
01451|yang telah Terdakwa rekrut dengan ditransferkan ke rekening BRI milik istri
01452|Terdakwa yaitu Saudari Rosmina dengan  total sejumlah Rp14.228.000,00
01453|(empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
01454|9. Bahwa  uang  pemberian  Saudara  Veri  tersebut  kemudian  Terdakwa
01455|berikan  sejumlah  Rp5.300.000.00  (lima  juta  tiga  ratus  rupiah)  masing-
01456|masing kepada Saksi Irpan Bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm)
01457|secara  bertahap  dengan  rincian  pembayaran  pertama  sejumlah
01458|Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  per  orang  yang  dipergunakan  untuk
01459|pembuatan  paspor  dan  sisa  uang  dari  pembuatan  paspor  tersebut
01460|digunakan  untuk  biaya  transportasi  pembuatan  paspor  dan  pemberian
01461|kedua sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per orang
01462|yang dipergunakan untuk biaya keberangkatan menuju Negara Malaysia;
01463|10. Bahwa  Terdakwa  tidak  menerima  upah  terkait  merekrut,  mengajak,
01464|membawa,  mengoordinasikan  2  (dua)  orang  Warga  Negara  Indonesia
01465|tersebut dikarenakan Terdakwa dan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia
01466|tersebut akan bekerja bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Anak Buah
01467|Kapal (ABK);
01468|Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01469|
01470|11. Bahwa  Terdakwa  bukan  merupakan  agen  resmi  yang  mempunyai
01471|wewenang untuk memberangkatkan orang untuk bekerja di luar negeri dan
01472|tidak  memiliki  izin  dari  pihak  yang  berwenang  dalam  mengoordinasikan
01473|pemberangkatan orang ke luar negeri untuk bekerja;
01474|
01475|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01476|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
01477|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
01478|Umum;
01479|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01480|dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
01481|memperhatikan  fakta  tersebut  di  atas  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
01482|dakwaan alternatif kedua Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18
01483|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  jo. Pasal 55 ayat
01484|(1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana jo. Pasal  53  ayat  (1)  Kitab
01485|Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01486|1. Orang perseorangan;
01487|2. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  yang  turut  serta
01488|melakukan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
01489|3. Percobaan  melakukan  kejahatan,  dipidana  jika  niat  untuk  itu  telah
01490|ternyata  dan  adanya  permulaan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya
01491|pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya
01492|sendiri;
01493|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01494|mempertimbangkan sebagai berikut:
01495|Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”
01496|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perseorangan”
01497|dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum, yang mana menunjukkan
01498|orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan
01499|itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam
01500|perkara ini;
01501|Menimbang  bahwa  orang  perseorangan  dalam  hal  ini  mengandung
01502|pengertian  sebagai  suatu  subyek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana.
01503|Pengertian subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki
01504|kewenangan  untuk  bertindak.  Kewenangan  untuk  bertindak  yang  dimaksud
01505|adalah bertindak menurut hukum yang mana yang dapat dikategorikan sebagai
01506|subyek hukum adalah manusia/orang ( Natuurlijk persoon)  dan badan hukum
01507|(Rechtspersoon);
01508|Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01509|
01510|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  Penuntut  Umum  telah
01511|menghadapkan  JUHADI  Bin  HAMING  (Alm) sebagai  Terdakwa  lengkap
01512|dengan  identitasnya  dan  dibenarkan  oleh  Terdakwa  pada  sidang  pertama
01513|sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta
01514|atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang
01515|disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa JUHADI Bin HAMING
01516|(Alm) dan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  dihadapkan  di  depan
01517|persidangan  yang  saling  bersesuaian  bahwa  yang  sedang  diadili  di  depan
01518|persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah JUHADI Bin HAMING (Alm)
01519|sehingga  tidak  terdapat  kekeliruan  (error  in  persona)  terhadap  orang  yang
01520|dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
01521|Menimbang dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan
01522|Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, maka tidak diragukan
01523|lagi bahwa JUHADI Bin HAMING (Alm) yang dihadapkan di persidangan dalam
01524|keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk
01525|bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
01526|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  unsur  “setiap  orang”  telah
01527|terpenuhi;
01528|Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut
01529|serta melakukan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”
01530|Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
01531|Undang-Undang Hukum Pidana menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang
01532|dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:
01533|- Orang yang melakukan  (Pleger), ialah  seorang yang sendirian telah
01534|berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
01535|- Yang menyuruh melakukan (Doen plegen), ialah sedikitnya ada 2 (dua)
01536|orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (manus domina) dan orang
01537|yang  disuruh  melakukan  (manus  ministra)  sehingga  bukan  orang  itu
01538|sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi dia menyuruh orang
01539|lain untuk melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
01540|Walaupun  demikian,  pertanggungjawaban  pidana  hanya  dikenakan
01541|kepada yang menyuruh melakukan karena ia dipandang dan dihukum
01542|sebagai orang yang melakukan sendiri, sedangkan orang yang disuruh
01543|melakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
01544|- Turut  serta  melakukan  perbuatan  (Medepleger),  ialah  dalam  artian
01545|bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada 2 (dua) orang
01546|yaitu sebagai orang yang melakukan ( Pleger) dan yang turut melakukan
01547|Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01548|
01549|(Medepleger). Dalam hal ini keduanya  mempunyai  kesatuan  niat dan
01550|melakukan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut,
01551|serta bukan hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja
01552|(membantu melakukan/medeplicthtige);
01553|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18
01554|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01555|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01556|persyaratan:
01557|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01558|b. Memiliki kompetensi;
01559|c. Sehat jasmani dan rohani;
01560|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01561|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01562|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18
01563|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01564|ditempatkan  ke  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  memiliki
01565|dokumen yang meliputi:
01566|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01567|melampirkan fotokopi buku nikah;
01568|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01569|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01570|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01571|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01572|kesehatan dan psikologi;
01573|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01574|f. Visa kerja;
01575|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01576|kerja;
01577|Menimbang  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-Undang Nomor 18
01578|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang
01579|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01580|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01581|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01582|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01583|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01584|Menimbang  bahwa  bahwa  sebagaimana  fakta  yang  terungkap
01585|dipersidangan,  Terdakwa  ditangkap  pada  hari  Selasa,  tanggal  06  Mei  2025
01586|Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01587|
01588|sekitar  pukul  17.30  WITA  bertempat  di  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan,
01589|Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi
01590|Kalimantan Utara oleh Pers Satgas TPPO PPA PPO Bareskrim Polri bersama
01591|Subdit IV Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara (Saksi Pedrik Chantona anak
01592|dari Perminas dan Saksi Ryas Rofiq bin Ridwan Mannu) dan Satreskrim Polres
01593|Nunukan;
01594|Menimbang  bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bersama dengan 2
01595|(dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu Saksi Irpan bin Sukardi berasal dari
01596|Kabupaten Majene dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm) berasal dari Kabupaten
01597|Polewali  Mandar,  yang  akan  berangkat  bersama  Terdakwa  menuju  Negara
01598|Malaysia melalui jalur resmi untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di
01599|daerah Sabah, Malaysia;
01600|Menimbang bahwa 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu Saksi
01601|Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm) hanya memiliki paspor,
01602|namun tidak memiliki dokumen-dokumen maupun persyaratan untuk bekerja di
01603|luar  negeri  seperti  sertifikat  kompetensi  keahlian  bekerja,  surat  keterangan
01604|kesehatan, dan saksi tidak terdaftar serta tidak memiliki nomor kepesertaan
01605|jaminan sosial sebagai salah satu syarat untuk bekerja di luar negeri;
01606|Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta terkait syarat-syarat untuk
01607|bekerja di Malaysia kepada Saksi Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin
01608|Adnan (Alm);
01609|Menimbang  bahwa  Terdakwa  berperan  untuk  membantu  merekrut,
01610|mengajak, membawa, mengoordinasikan  keberangkatan/penyeberangan Saksi
01611|Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm) dari daerah asal menuju
01612|ke Negara Malaysia tanpa melalui prosedur yang berlaku;
01613|Menimbang  bahwa  Terdakwa  memberikan  informasi  atau  janji  gaji
01614|kepada Saksi Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm) bekerja
01615|sebagai Anak Buah Kapal Nelayan di Negara Malaysia sekitar 800 RM (delapan
01616|ratus ringgit Malaysia) atau sekitar Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh
01617|enam ribu rupiah) dan gaji tersebut akan naik tergantung berapa lama bekerja
01618|menjadi Anak Buah Kapal di Negara Malaysia;
01619|Menimbang  bahwa  yang  memerintahkan  atau  menyuruh  Terdakwa
01620|untuk  merekrut,  mengajak,  membawa,  mengoordinasikan  dan  membiayai  2
01621|(dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu Saksi Irpan bin Sukardi berasal dari
01622|Kabupaten Majene dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm)  tersebut dari daerah
01623|asal Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandari menuju ke Malaysia
01624|adalah Saudara Veri;
01625|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01626|
01627|Menimbang bahwa Saudara Veri adalah orang yang menanggung biaya
01628|pembuatan  paspor  dan  biaya  keberangkatan  2  (dua)  orang  Warga  Negara
01629|Indonesia yang telah Terdakwa rekrut dengan cara ditransferkan ke rekening
01630|BRI  milik  istri  Terdakwa  yaitu  Saudari  Rosmina  dengan  total  sejumlah
01631|Rp14.228.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
01632|Menimbang  bahwa uang pemberian Saudara Veri tersebut kemudian
01633|Terdakwa berikan sejumlah Rp5.300.000.00 (lima juta tiga ratus rupiah) masing-
01634|masing kepada Saksi  Irpan Bin Sukardi  dan  Saksi Abdullah bin Adnan (Alm)
01635|secara bertahap dengan rincian pembayaran pertama sejumlah Rp3.000.000,00
01636|(tiga juta rupiah) per orang yang dipergunakan untuk pembuatan paspor dan
01637|sisa uang dari pembuatan paspor tersebut digunakan untuk biaya transportasi
01638|pembuatan paspor dan pemberian kedua sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta
01639|tiga ratus ribu rupiah) per orang yang dipergunakan untuk biaya keberangkatan
01640|menuju Negara Malaysia;
01641|Menimbang  bahwa  Terdakwa  tidak  menerima  upah  terkait  merekrut,
01642|mengajak,  membawa,  mengoordinasikan  2  (dua)  orang  Warga  Negara
01643|Indonesia tersebut dikarenakan Terdakwa dan  2 (dua) orang  Warga Negara
01644|Indonesia yaitu Saksi Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin Adnan (Alm)
01645|akan  bekerja  bersama-sama  dengan  Terdakwa  sebagai  Anak  Buah  Kapal
01646|(ABK);
01647|Menimbang  bahwa  Terdakwa  bukan  merupakan  agen  resmi  yang
01648|mempunyai wewenang untuk memberangkatkan orang untuk bekerja di luar
01649|negeri  dan  tidak  memiliki  izin  dari  pihak  yang  berwenang  dalam
01650|mengoordinasikan pemberangkatan orang ke luar negeri untuk bekerja;
01651|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,
01652|maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bertindak turut serta
01653|melakukan  tindakan  membantu  Saudara  Veri  seperti  merekrut,  mengajak,
01654|membawa dan mengoordinasikan dalam hal pengurusan penempatan Pekerja
01655|Migran  Indonesia  yang  akan  diberangkatkan  menuju  ke  Sabah,  Malaysia
01656|dengan  tujuan  untuk  bekerja  sebagai  Anak  Buah  Kapal  tanpa  dilengkapi
01657|dokumen yang sah;
01658|Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01659|Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan
01660|atau yang turut serta melakukan melaksanakan penempatan pekerja migran
01661|Indonesia” telah terpenuhi;
01662|Ad.3. Unsur “ Percobaan melakukan kejahatan, dipidana jika niat untuk itu
01663|telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya
01664|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01665|
01666|pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya
01667|sendiri”
01668|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya
01669|unsur-unsur  niat,  adanya  permulaan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya
01670|pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
01671|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan
01672|pengertian sengaja (dolus) dalam semua gradasinya;
01673|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “permulaan  pelaksanaan
01674|(begin van uitvoering) ” adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri
01675|menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya
01676|penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum;
01677|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  “tidak  selesainya  pelaksanaan
01678|bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”  adalah  setiap
01679|keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang
01680|menyebabkan tidak sempurna terselesaikan  kejahatan itu;
01681|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  memiliki  niat  untuk  melakukan
01682|tindakan seperti merekrut, mengajak, dan membawa Warga Negara Indonesia
01683|untuk bekerja di Sabah, Malaysia saat diperintah atau disuruh oleh Saudara Veri
01684|untuk mencari 2 (dua) orang untuk bekerja di tempatnya sebagai Anak Buah
01685|Kapal;
01686|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  tindakan  permulaan
01687|pelaksanaan untuk melaksanakan niat tersebut dengan mengoordinasikan dan
01688|memberikan sejumlah uang kepada Saksi Irpan Bin Sukardi dan Saksi Abdullah
01689|bin Adnan (Alm) yang dipergunakan untuk pembuatan paspor dan untuk biaya
01690|keberangkatan menuju Negara Malaysia;
01691|Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01692|yaitu membantu memberangkatkan Saksi Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah
01693|bin  Adnan  (Alm)  untuk  bekerja  di  Malaysia,  yang  mana  tidak  selesainya
01694|perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa  sendiri
01695|melainkan karena Terdakwa, Saksi Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin
01696|Adnan (Alm) telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi;
01697|Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01698|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan kejahatan, dipidana
01699|jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak
01700|selesainya  pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01701|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01702|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01703|
01704|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01705|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01706|Indonesia  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  jo.
01707|Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  telah terpenuhi, maka
01708|Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01709|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01710|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
01711|pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan
01712|terlebih dahulu tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan
01713|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa;
01714|Menimbang  bahwa  terhadap  dakwaan  alternatif  pertama  yang
01715|digunakan sebagai landasan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim
01716|tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:
01717|- Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk dalam jenis tindak
01718|pidana  perdagangan  orang,  telah  ditentukan  adanya  unsur  eksploitasi