01584|Indonesia  sedang  membatasi/moratorium  pengiriman  Pekerja  Migran  ke
01585|Negara-negara di Timur Tengah;
01586|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  maka
01587|terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa
01588|yang menyatakan unsur-unsur tersebut tidak terbukti adalah tidak berdasar dan
01589|hanya  mengada-ada  serta  merupakan  kesalahan  dalam  menafsirkan
01590|pengertian  dari  unsur-unsur  pasal  tersebut,  karena  kenyataanya  justru
01591|serangkaian  peran  Para  Terdakwa  telah  membuktikan  dirinya  sebagai
01592|seseorang  yang  membantu  melakukan  percobaan  agar  Para  Saksi  Korban
01593|dapat diberangkatkan keluar wilayah NKRI sebagai CPMI dengan cara yang
01594|tidak  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang
01595|berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal  4 ayat 1 Undang-Undang Republik
01596|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01597|Indonesia,  sehingga  hal  tersebut  dapat  berpotensi  terjadinya  eksploitasi
01598|terhadap  Para  Saksi  Korban.  Hal  tersebut  menurut  Majelis  Hakim  justru
01599|menunjukkan peran yang sangat penting dari sukses/berhasil atau tidaknya
01600|tindak pidana dapat terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karenanya
01601|pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dan/atau  Para  Terdakwa  sudah
01602|sepatutnya ditolak;
01603|Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Para Terdakwa
01604|yang membantu melakukan  perbuatan penampungan, pengurusan dokumen
01605|
01606|paspor,  medical  check  up,  dan  pemberangkatan  terhadap  4  (empat)  orang
01607|CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat yang antara lain adalah Saksi
01608|Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri
01609|Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menuju ke Negara Timur
01610|Tengah seperti Dubai dan Arah Saudi padahal sedang dalam masa moratorium,
01611|dan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada
01612|izin  resmi  dari  pemerintah  sehingga  berpotensi  terjadinya  eksploitasi  telah
01613|memenuhi  sub  unsur  “melakukan  percobaan  membawa  Warga  Negara
01614|Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di
01615|Eksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia”  dengan  demikian
01616|terhadap Unsur Pasal ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
01617|Ad.3. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
01618|yang turut serta melakukan perbuatan”;
01619|Menimbang bahwa berhubungan penyertaan ( deelneming), yangmana
01620|terdapat tiga jenis penyertaan yaitu pelaku ( dader), yang menyuruh melakukan
01621|(doenpleger), dan yang turut serta melakukan ( medepleger). Pelaku ( dader)
01622|adalah  seseorang  yang  memenuhi  semua  rumusan  unsur  delik  baik  dalam
01623|pengertian  tunggal  maupun  jamak.  Menyuruh  melakukan  ( doenpleger)
01624|mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh
01625|(middelijke dader ) dan orang yang disuruh ( onmiddelijke dader ). Sedangkan
01626|turut serta melakukan ( medepleger) juga mensyaratkan setidaknya ada dua
01627|orang  yaitu  pelaku  (pleger)  dan  orang  yang  turut  melakukan  (medepleger)
01628|dimana  keduanya  harusnya  mempunyai  kesengajaan  untuk  mengadakan
01629|kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik
01630|(subjectief onrechtselemen ) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan
01631|suatu delik ( objectief onrechtselemen) sehingga sesuai dengan asas “ agentes
01632|et  consentientes  pari  poena plectenture atau  consentientes  et agentes  pari
01633|poena  plectentur” pihak  yang  bersepakat  dan  melakukan  perbuatan  akan
01634|mendapatkan hukuman yang sama;
01635|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
01636|dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa atas perintah dari  Sdr. Mr. Ali
01637|melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut: Pertama, pada tanggal 14 Mei
01638|tahun 2024, mendatangi  Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab.
01639|Lebak Prov. Banten, untuk menyewa/kontrak rumah guna menampung CPMI,
01640|dan  saat  itu  Para  Terdakwa  bertemu  dengan  Saksi  Sahara  selaku
01641|satpam/security  dan  setelah  ditunjukkan  rumah  yang  dapat  disewa/kontrak
01642|maka  Terdakwa  II  pun  berninat  untuk  mengontrak  rumah  tersebut  dengan
01643|
01644|jangka  waktu  1  (satu)  tahun  yang  mana  harga  per  tahunnya  sebesar
01645|Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa II juga
01646|meminta  Saksi  Sahara  untuk  mengawasi  ke  4  (empat)  orang  perempuan
01647|tersebut  agar  tidak  jauh-jauh  pergi  dari  rumah  kontrakan  tersebut  dengan
01648|menjanjikan kepada akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
01649|rupiah), hal itupun disetujui oleh Saksi Sahara.  Kedua,  pada tanggal 19 Mei
01650|2024 Para Terdakwa memesan taxi online ( grab) untuk menjemput 4 (empat)
01651|orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut untuk dibawa
01652|ke  daerah  Pasar  Maja,  Kab.  Lebak  Prov.  Banten  guna  bertemu  dengan
01653|Terdakwa  II  untuk  selanjutnya  dibawa  ke  penampungan.  Selanjutnya  Para
01654|Terdakwa  pada  hari  selasa  tanggal  21  Mei  2024  membawa  pergi  Saksi
01655|Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri
01656|Binti  Abdul  Rasyid,  dan  Saksi  Raodah  Binti  Maridah  (Alm)  menggunakan
01657|kendaraan  R4  Merk  Toyota  Calya  berwarna  putih  Nopol  A 1327  PT  yang
01658|dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II)  untuk Medical Check
01659|Up di sebuah Klinik daerah Jakarta dan selanjutnya ke Kantor Imigrasi di Bogor
01660|untuk membuat Paspor, sebagai bagian dari tahapan proses pemberangkatan
01661|CPMI  ke  Timur  Tengah  yang  sebenarnya  dilakukan  tidak  sesuai  aturan
01662|perundang-undangan (ilegal);
01663|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  menurut  Majelis  Hakim
01664|berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan adanya
01665|pernyertaan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan turut serta
01666|membantu  melakukan  tindak  pidana,  oleh  karenanya  unsur  “mereka  yang
01667|melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan
01668|perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;
01669|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  10  Juncto
01670|Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
01671|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal
01672|55 Ayat (1) ke-1 KUHP  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
01673|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
01674|sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
01675|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01676|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01677|baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa
01678|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01679|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung
01680|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;
01681|
01682|Menimbang bahwa  dalam  perkara  ini terhadap Para Terdakwa  telah
01683|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01684|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01685|dijatuhkan;
01686|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
01687|terhadap Para Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
01688|agar Para Terdakwa  tetap ditahan;
01689|Menimbang bahwa diperoleh fakta hukum jika korban dalam hal ini Para
01690|Saksi  Korban  telah  mengajukan  permohonan  restitusi  kepada  Lembaga
01691|Perlindungan Saksi dan Korban pada saat proses penyidikan di kepolisian, dan
01692|kemudian  permohonan  tersebut  telah  dilakukan  perhitungan  oleh  Lembaga
01693|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  melalui  Surat  Nomor  R-
01694|56080/4.1.PPP/LPSK/09/2024 tanggal 3 September 2024 dan Surat Keputusan
01695|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX
01696|Tahun  2024  sampai  dengan  No.  A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX  Tahun  2024
01697|Tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal  02 September 2024 , yang diajukan oleh
01698|Penuntut  Umum  sebagaimana  terlampir  dalam  berkas  perkara,  terkait  hal
01699|tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
01700|Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi Para Saksi Korban,
01701|Penasihat  Hukum  Para  Terdakwa  dan/atau  Para  Terdakwa  dalam
01702|pembelaannya pada pokoknya menyatakan keberatan karena Penuntut Umum
01703|telah keliru dalam menerapkan ketentuan terkait tata cara pengajuan restitusi;
01704|Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam pembelaan Penasihat
01705|Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan sekaligus
01706|dengan pertimbangan unsur sebagai berikut;
01707|Menimbang bahwa pemberian restitusi diatur diantaranya melalui:
01708|1. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
01709|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01710|2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah
01711|diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang
01712|Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2018  tentang
01713|Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan
01714|Korban ;
01715|3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata
01716|Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan
01717|Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
01718|
01719|Menimbang  bahwa  restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan
01720|kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;
01721|Menimbang  bahwa  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01722|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01723|Perdagangan Orang menyebutkan  Setiap korban tindak pidana perdagangan
01724|orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Sedangkan pada Ayat
01725|(2) menyebutkan bahwa Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
01726|ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan;
01727|c.  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau  psikologis;  dan/atau  d.
01728|kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  perdagangan  orang.
01729|Kemudian,  pada  Ayat  (3)  Restitusi  tersebut  diberikan  dan  dicantumkan
01730|sekaligus  dalam  amar  putusan  pengadilan  tentang  perkara  tindak  pidana
01731|perdagangan orang.
01732|Menimbang bahwa bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak
01733|pidana menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
01734|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
01735|dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dapat berupa:
01736|1. Ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  dan/atau
01737|penghasilan;
01738|2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
01739|akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung  sebagai  akibat  tindak
01740|pidana;
01741|3. Penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/  atau  psikologis;
01742|dan/atau  kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak
01743|pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya
01744|lain yang berhubungan dengan proses hukum.
01745|Menimbang bahwa Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01746|1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian
01747|Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana  menyebutkan
01748|Permohonan  Restitusi  kepada  Pengadilan  selain  diajukan  melalui  LPSK,
01749|penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban. Sedangkan pada
01750|Ayat  (6)  disebutkan  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  alat  bukti  di
01751|persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi. Kemudian pada Ayat
01752|(10)  disebutkan  bahwa  Penuntut  Umum  wajib  mencantumkan  permohonan
01753|Restitusi dalam tuntutan pidana;
01754|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  pembelaan  Penasihat  Hukum
01755|Para  Terdakwa  dan/atau  Para  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa  penuntut
01756|
01757|umum telah keliru dalam menerapkan tata cara pengajuan permohonan restitusi
01758|haruslah  dikesampingkan  sebab  berdasarkan  pertimbangan  diatas  justru
01759|kewenangan  Majelis  Hakim  dalam  memeriksa  dan  mempertimbangkan
01760|permohonan restitusi oleh Korban melalui Penuntut Umum, sedangkan yang
01761|didalilkan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah terkait Pasal 12 PERMA
01762|1/2022  yakni  Pengajuan  dan  Pemeriksaan  Permohonan  Setelah  Putusan
01763|Pengadilan  Berkekuatan  Hukum  Tetap.  Oleh  karenanya  Majelis  Hakim
01764|menganggap  telah  terjadi  kesalahan  pemahaman  terkait  bagaimana
01765|seharusnya  permohonan  restitusi  diperiksa  dan  dipertimbangkan,  sehingga
01766|pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa terkait
01767|hal tersebut sudah sepatutnya untuk di tolak;
01768|Menimbang  bahwa  dalam  Surat No. R-56080/4.1.PPP/LPSK/09/2024
01769|tanggal 3 September 2024 dan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
01770|dan Korban No.  A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 sampai dengan No.
01771|A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 Tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal
01772|02 September 2024  telah dicantumkan beberapa komponen biaya yang telah
01773|dihitung  secara  objektif  dan  faktual  serta  diverifikasi  oleh  pihak  Lembaga
01774|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terkait perkara ini, sehingga  diperoleh nilai
01775|kewajaran sebagai berikut:
01776|-  Saksi Korban Ningsih Amanda Putri sebesar Rp.32.985.000,00 (tiga
01777|puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
01778|(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01779|No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX  Tahun 2024 tanggal   02  September
01780|2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan
01781|Korban);
01782|- Saksi Korban Remiwati sebesar Rp.32.170.000,00 (tiga puluh dua juta
01783|seratus tujuh puluh ribu rupiah)
01784|(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01785|No. A.2753.R/KEP/SMP-LPSK/IX  Tahun 2024 tanggal   02  September
01786|2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan
01787|Korban);
01788|- Saksi Korban Raodah sebesar Rp.32.125.000,00 (tiga puluh dua juta
01789|seratus dua puluh lima ribu rupiah)
01790|(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01791|No. A.2754.R/KEP/SMP-LPSK/IX  Tahun 2024 tanggal   02  September
01792|2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan
01793|Korban)
01794|
01795|- Saksi Korban Ayu sebesar Rp.32.452.000,00 (tiga puluh dua juta empat
01796|ratus lima puluh dua  ribu rupiah)
01797|(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01798|No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX  Tahun 2024 tanggal   02  September
01799|2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan
01800|Korban)
01801|Menimbang bahwa pemberian restitusi adalah sesuai dengan Prinsip
01802|Pemulihan  dalam  Keadaan  Semula  (restutio  in  integrum)  merupakan  suatu
01803|upaya bahwa terhadap korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi
01804|semula sebelum kejahatan terjadi meski disadari bahwa tidak akan mungkin
01805|korban kembali pada kondisi semula, khususnya apa yang dialami oleh korban
01806|pada perkara ini;
01807|Menimbang bahwa apa yang terjadi pada korban, pada hakikatnya tidak
01808|mungkin dapat diganti dengan materi sebesar apapun, karena apa yang dialami
01809|korban akan ia bawa sampai akhir hayat sebagai sebuah kejadian terburuk
01810|dalam hidupnya, sehingga berapapun nilai materi yang diberikan kepadanya
01811|sebagai bentuk kerugian tidak akan sepadan dengan apa yang ia alami ;
01812|Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim sependapat dengan
01813|apa yang di dalilkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai
01814|pendekatan penilaian kerugian atas penderitaan fisik dan psikis yang dialami
01815|oleh Para Saksi Korban. Selain itu tidak ada fakta pembanding dari Penasihat
01816|Hukum  Para  Terdakwa  yang  menyangkal  besaran  nominal  ganti  kerugian
01817|tersebut, melainkan hanya sebatas mempersoalkan proses pengajuan restitusi;
01818|Menimbang bahwa setelah dicermati, dalam tuntutan Penuntut Umum
01819|besaran  denda  restitusi  yang  dimintakan  juga  berbeda  dengan  yang
01820|seharusnya  direkomendasikan  oleh  LPSK,  sehingga  Majelis  Hakim
01821|menganggap  bahwa  Penuntut  Umum  telah  salah  dalam  mencantumkan
01822|besaran  restitusi  yang  dibebankan  kepada  Para  Terdakwa,  oleh  karena  itu
01823|Majelis Hakim menetapkan besaran restitusi sebagaimana dalam amar putusan
01824|yang dibayarakan secara tanggung renteng baik oleh Para Terdakwa maupun
01825|oleh Pihak Ketiga;
01826|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (13) Jo. Pasal
01827|(14) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, apabila dalam hal harta
01828|kekayaan  pelaku  tidak  mencukupi  untuk  membayar  restitusi  yang  telah
01829|ditetapkan oleh hakim, maka terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara
01830|atau kurungan pengganti sesuai dengan proporsional besaran beban restitusi
01831|yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;
01832|
01833|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  terkait  restitusi  pada
01834|hakikatnya  merupakan  penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian
01835|sebagaimana diatur pada Bab XIII Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-
01836|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana ditentukan
01837|pada  Pasal  101  mengatur  mengenai  Ketentuan  dari  aturan  hukum  acara
01838|perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang
01839|ini tidak diatur lain, sehingga sebagaimana lazim dalam hukum acara perdata
01840|ketika  seseorang  dinyatakan  untuk  mengganti  kerugian  pihak  lain  maka
01841|kepadanya dihukum untuk membayar sejumlah uang hasil penghitungan dari
01842|kerugian tersebut, dan apabila tidak mampu maka harta milik pihak tersebut
01843|haruslah disita untuk dilelang dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan
01844|sebagai pembayaran kepada pihak yang dirugikan, dengan penafsiran tersebut
01845|maka kepada Terdakwa beralasan secara hukum untuk dihukum membayar
01846|biaya  restitusi  kepada  korban  sebagaimana  dalam  amar  putusan  dengan
01847|ketentuan  apabila  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  Putusan
01848|berkekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta benda miliknya dapat
01849|disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan apabila hartanya
01850|tidak mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka kepada Terdakwa
01851|dikenakan  pidana  pengganti  berupa  pidana  penjara  yang  lamanya  akan