04332|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
04333|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
04334|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
04335|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
04336|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
04337|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
04338|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
04339|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
04340|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04341|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
04342|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04343|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
04344|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
04345|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
04346|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
04347|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
04348|Hal. 120 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04349|Paraf
04350|
04351|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
04352|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04353|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04354|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
04355|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
04356|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
04357|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
04358|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
04359|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
04360|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04361|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
04362|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
04363|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
04364|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04365|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
04366|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
04367|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
04368|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
04369|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar
04370|Negeri,  sehingga  LKP  bernama  Wahyu  Yuha  Ilahi  yang  tidak  memiliki  SO
04371|bekerja sama dengan LPK PT RSEI dan kemudian LPK PT RSEI bekerjasama
04372|dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di Cibinong, Kabupaten
04373|Subang  Provinsi  Jawa  Barat)  dalam  melaksanakan  proses  pemagangan  ke
04374|Negara Jepang sepengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur terkait apakah
04375|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending Organization)
04376|dapat bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang memiliki SO
04377|(Sending  Organization)  belum  diatur,   hanya  saja  berdasarkan  Pasal  17
04378|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang
04379|Tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah
04380|dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada
04381|ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
04382|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan  kejuruan
04383|diperbolehkan mengadakan proses pelatihan namun terhadap kontrak tersebut
04384|tidak diperbolehkan karena dibuat antar lintas daerah dan fungsi LKP (Lembaga
04385|Hal. 121 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04386|Paraf
04387|
04388|Kursus Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan
04389|khusus  untuk  Terdakwa  yang  memiliki  LKP  untuk  melatih  Bahasa  Jepang
04390|sangat diperbolehkan, tanpa harus memberangkatkan orang untuk bekerja ke
04391|Luar Negeri sehingga para korban yang belum diberangkatkan ini masuk dalam
04392|tindak pidana TPPO karena  LKP mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan
04393|tujuan  untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki
04394|kewenangan untuk mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga Kerja dan
04395|milik Pemerintah;
04396|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Pradiptha Himawan Putra S.H,
04397|M.H  yang  menerangkan  bahwa  yang  melakukan  pemagangan  di  Negara
04398|Jepang  sektor  penempatan  dan  pemagangan  melalui  Skema  G  to  G
04399|(Government  to  Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah
04400|pemerintah  dalam  hal  ini  BP2MI  RI  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan
04401|pemagangan keluar negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sending organizer
04402|yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dan perbuatan Terdakwa
04403|yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  17  (tujuh  belas)  orang  yang
04404|dijanjikan akan bekerja ke Negara Jepang melalui proses pemagangan dengan
04405|modus  pemberangkatan  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan)
04406|“WAHYUYYUHA”  dan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”  yang
04407|hanya  memiliki  izin  pendirian  LPK  dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan
04408|dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: PER/08/MEN/V/2008 Tahun
04409|2008  dijelaskan  dalam  Pasal  23  “Penyelenggaraan  Pemanggangan
04410|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut
04411|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
04412|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
04413|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung jawab
04414|dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK yang sudah
04415|memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi. Bahwa untuk LKP
04416|WAHYYUHA  dan  LPK  PT.  RSEI  hanya  memiliki  tugas  untuk  melakukan
04417|pelatihan  saja  dan  untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
04418|dibenarkan atau  tidak  boleh melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman  Pekerja
04419|Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang
04420|tidak memiliki SO hanya sebatas melakukan Pelatihan keterampilan saja dan
04421|peserta  magang  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia,
04422|Hal. 122 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04423|Paraf
04424|
04425|dimana  dasar  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
04426|Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019  Tahun 2019 tentang Perubahan atas
04427|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
04428|Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, UU Nomor 39
04429|Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
04430|Luar Negeri, sedangkan untuk peserta magang diatur dalam Peratutan Menteri
04431|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
04432|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang
04433|bisa melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
04434|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat dan  siswa
04435|peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO dan tidak boleh diluar
04436|wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan
04437|dan  Terdakwa  tidak  boleh  memberangkatkan  peserta  magang  karena  tidak
04438|memiliki  SO,  namun  Terdakwa  terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi  hanya
04439|melakukan pelatihan saja;
04440|Menimbang bahwa dari keterangan  Ahli Asyib Yulianto S.Kom  Ahli di
04441|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat
04442|sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  (BP3MI)   yang  menyatakan  bahwa
04443|berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04444|nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
04445|pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa  Penyelenggaraan
04446|Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta pemagangan dalam
04447|satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan secara tertulis kepada instansi
04448|yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  Provinsi  dengan
04449|ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan LPK yang
04450|tidak memiliki SO (Sending Organization) tidak boleh memberangkatkan pekerja
04451|magang ke luar negeri dimana definisi secara umum SO (Sending Organization)
04452|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga
04453|Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Perizinan dan
04454|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
04455|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk
04456|dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal ini Negara
04457|Jepang dan berdasarkan ayat 1 pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04458|Transmigrasi  nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04459|Hal. 123 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04460|Paraf
04461|
04462|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri bahwa rekrut dan seleksi calon
04463|peserta dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan kebutuhan
04464|tempat  magang  di  Perusahaan  dan   LKP  WAHYUYYUHA Mataram  bukan
04465|merupakan penyelenggara pemagangan (tidak memiliki SO) dan LPK tersebut
04466|bekerjasama dengan LPK yang memiliki SO namun berada di luar Prov. NTB,
04467|yaitu  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  yang  berkedudukan  di  Kp  Bantar  sema,
04468|RT/RW:019/006,  Kel/Desa  Cisaga,  Kec.  Cibogo,  Kab.Subang  dan  untuk
04469|Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  tidak
04470|dibenarkan atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Peserta
04471|Pemagangan; 
04472|Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan para Ahli
04473|tersebut  di  atas  majelis  Hakim  menyatakan   bahwa   perbuatan  Terdakwa
04474|tersebut di atas dapat dikategorikan telah melakukan perekrutan dengan cara
04475|penipuan walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
04476|kendali  atas  orang  lain  yaitu  persetujuan  Para  Saksi  Korban   tanpa
04477|memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang proses magang di luar negeri
04478|yaitu  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2008
04479|tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri
04480|(Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  Nomor:
04481|PER.08/MEN/V/2008,  tanggal  12  Mei  2008)  dan  terbukti   Terdakwa,  Saksi
04482|Sumaedy  Effendy  Alias   Edy  dan  Saksi  Galih  Santika Fadilakusumah  telah
04483|bekerjasama melakukan perbuatan perekrutan dengan cara penipuan walaupun
04484|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
04485|dalam unsur ini  oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah
04486|dan meyakinkan menurut hukum ;
04487|Ad.3.  Unsur  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
04488|Negara Republik Indonesia;
04489|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi yaitu
04490|sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007
04491|tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan
04492|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
04493|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
04494|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
04495|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
04496|Hal. 124 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04497|Paraf
04498|
04499|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
04500|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
04501|immateriil.
04502|            Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang
04503|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan
04504|orang adalah Ayat (1) Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa
04505|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
04506|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
04507|perdagangan  orang cukup  dengan  dipenuhinya unsur-unsur perbuatan  yang
04508|sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.
04509|Menimbang bahwa  tujuan  mengeksploitasi orang tersebut haruslah  di
04510|dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
04511|Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa
04512|Terdakwa bersama - sama dengan dengan Saksi Sumaedy Efendy Als Edy  dan
04513|Saksi Galih Santika Fadilakusumah  pada hari,  tanggal dan waktu  yang tidak
04514|diingat lagi sekitar bulan Desember 2023  bertempat di  LKP WAHYUYYUHA
04515|Mataram  yang beralamat di Jl KH. Mansyur Dasan sari Gang Garuda No.2 Kel.
04516|Kebon  Sari  Kec.  Ampenan,  Kota  Mataram  dan  di  Kota  Mataram  telah
04517|melakukan  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  perekrutan  calon  pekerja
04518|magang ke Jepang  yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk tujuan
04519|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
04520|Menimbang bahwa awalnya pada bulan Desember 2023, Saksi Hulwatul
04521|Fitri Als Fitri mendengar informasi dari seorang tetangga yang bernama IDA
04522|bahwa  Terdakwa  yang  memiliki  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  bernama
04523|Wahyuuyuha  Mataram  yang  beralamat  di  JL.  KH.  Mansyur  GG.  Garuda
04524|Nomor.1 , Kel. Dasan sari, Kec. Selaparang, Kota Mataram, setelah mendengar
04525|adanya hal tersebut, Saksi  Hulwatul Fitri Als Fitri minta tolong kepada Sdr IDA
04526|agar menghubungi Terdakwa sehingga pada awal Desember 2023, sekitar pukul
04527|21.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri yang
04528|terletak di Sintung Ampenan, RT/RW: 005/032, Kel/Desa Banjar, Kec. Ampenan,
04529|Kota  Mataram,  untuk  menjelaskan  dan  menawarkan  terkait  proses  menjadi
04530|peserta  magang  negara  Jepang  melalui  LKP  miliknya  yang  bernama  LKP
04531|Wahyuuyuha  Mataram  dan  setelah  mendengar  janji  serta  syarat  yang
04532|diucapkan oleh Terdakwa yang harus dipenuhi, maka Saksi Hulwatul Fitri Als
04533|Hal. 125 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04534|Paraf
04535|
04536|Fitri  bersedia  untuk  mendaftar  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)
04537|Wahyuyuha mataram miliknya dan membayar uang pendaftaran sejumah Rp.
04538|7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pada tanggal 13 Desember 2023,
04539|Saksi  Hulwatul  Fitri  Als  Fitri  mendatangi  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)
04540|Wahyuyuha Mataram Miliknya untuk membayar uang pendaftaran yang diminta
04541|kemudian, selanjutnya mengikuti pelatihan Bahasa Jepang di LKP tersebut;
04542|Menimbang bahwa pada awal januari 2024, Terdakwa mengajak Saksi
04543|Hulwatul Fitri Als Fitri beserta 10 (sepuluh) orang lainnya untuk pergi ke sebuah
04544|kantor  LPK  bernama  PT.  RSEI  (Radar  Sumaedi  Efendi  Indonesia)  yang
04545|berkedudukan di Dsn. Jenggik Utara, Kec. Montong gading, Kab. Lombok Timur
04546|dengan  Menggunakan  sepeda  motor  berboncengan  dengan  teman  teman
04547|lainnya untuk melakukan pemantapan interview yang dilaksanakan oleh pihak
04548|Kumiai (kandidat yang  mencari  pekerja) sebelum  diberangkatkan ke  negara
04549|jepang. Setelah melaksanakan interview Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri dan teman
04550|teman Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri dianggap telah lulus dan siap diberangkatkan
04551|dengan janji dari pihak PT. RSEI akan berangkat pada tanggal 29 september
04552|2024;
04553|Menimbang bahwa setelah 2 (dua) bulan menjalani interview tersebut,
04554|pada awal Februari 2024, Terdakwa meminta kepada Saksi Hulwatul Fitriati Als
04555|Fitri uang untuk pembelian Job sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
04556|rupiah), akan tetapi saat itu Saksi Hulwatul Fitriati Als Fitri belum bisa membayar
04557|dikarenakan  keterbatasan  biaya,  namun  proses  pembelajaran  dan  pelatihan
04558|pada  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  Wahyuyyuha  tetap  Saksi  ikuti.
04559|Sedangkan teman teman Saksi lainnya telah membayar uang yang diminta oleh
04560|sponsor/Terdakwa  tersebut;
04561|Menimbang bahwa selain Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri yang ikut Pelatihan
04562|di LKP milik Terdakwa, ada 16 teman teman saksi yang ikut Pelatihan yang
04563|sama yaitu:
04564|1. DIANITA SARI yang beralamat di lembar, Kab. Lombok barat;
04565|2. ALIA SEFTIANA, beralamat Punia, Kota mataram;
04566|3. HILDAYATUN, yang beralamat di barembang, Kab. Lombok barat;
04567|4. M. KWUWELID, yang beralamat di Ampenan;
04568|5. ARI  NUGROHO  P,  yang  beralamat  di  Puyung,  Kab.  Lombok
04569|Tengah;
04570|Hal. 126 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04571|Paraf
04572|
04573|6. EMAN LISTIANI, yang beralamat di Narmada, Kab. Lombok barat;
04574|7. WIWIN RODIAN SAPUTRA. Yang beralamat di Kayangan, KLU;
04575|8. RIDO ALFARIZI, yang beralamat di mantang, Lombok Tengah;
04576|9. NURUL PAJRI, yang beralamat di Praya Tengah, Lombok Tengah;
04577|10. ABDUL AZIM, yang beralamat di Lingsar, Lombok barat;
04578|11. MASRUR WATHONI, yang beralamat di janaptia, Lombok Tengah;
04579|12. LALU HAYKAL M, RASYIDI, yang beralamat di sandubaya, Kota
04580|Mataram;
04581|13. JEFRI SUPRIYANTO.yag beralamat di lembar, Lombok barat.
04582|14. SEPTIAN  DWI  ARIYANDI,  yang  beralamat  di  gangga,  Lombok
04583|Utara.
04584|15. AHMAD ALKADRI, yang beralamat di Ampenan, Kota mataram;
04585|16. RIDHO, yang beralamat di Seganteng, Kota mataram;