02089|sudah  mengumpulkan  uang  untuk  membuat  SPLP  (Surat  Perjalanan
02090|Laksana Paspor) dengan dibantu oleh KBRI Malaysia pulang ke Indonesia
02091|dengan  SPLP  atau  paspor  tendang  (paspor  sekali  jalan)  dan  sampai  di
02092|Indonesia sekira pada tanggal 30 Mei 2024, setibanya di Indonesia Saksi
02093|Korban Nur Anggraeni mencari Saksi Aril Wibisono dan meminta kepastian
02094|terkait upah yang belum dibayarkan namun Saksi Aril Wibisono menghilang;
02095|Menimbang, bahwa Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin,
02096|Terdakwa  tidak  juga  memberikan  upah  atau  gaji  karena  telah
02097|memberangkatkan dan juga memperkerjakan Saksi Korban Nur Anggraeni di
02098|Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni mengetahui Saksi Yayuk Puji Rahayu,
02099|Saksi Aril Wibisono, Saksi Siti Komsiyatin dan Terdakwa tidak memiliki ijin
02100|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) namun karena
02101|Saksi Korban Nur Anggraeni lagi terhimpit ekonomi dengan terpaksa Saksi
02102|Korban Nur Anggraeni akhirnya berangkat ke Malaysia, Saksi Korban Nur
02103|Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02104|
02105|Anggraeni  tidak  mendapatkan  pelatihan  sebelum  diberangkatkan  ke
02106|Malaysia,  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  tidak  diwawancarai  oleh  majikan
02107|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan  sebelum  berangkat ke  Malaysia,  Saksi
02108|Korban Nur Anggraeni tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja
02109|atau kontrak kerja dengan Saksi Aril Wibisono;
02110|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.
02111|menerangkan pada pokoknya persyaratan WNI untuk bekerja ke luar negeri
02112|antara lain KTP asli, KK asli, akta kelahiran / ijazah / buku nikah / surat
02113|baptis,  serta  harus  melampirkan  surat  rekomendasi  dan  ID  CPMI  dari
02114|Disnaker,  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  pernah  membuat  paspor  non-
02115|elektronik di Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Blitar yang dikeluarkan tanggal
02116|31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan
02117|paspor oleh Saksi Korban Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia,
02118|bukan  untuk  bekerja  yang  mana  untuk  wisata  ke  Malaysia  tidak
02119|membutuhkan visa, namun jika untuk bekerja harus menggunakan Visa Kerja
02120|yang  dikeluarkan  oleh  Kedutaan  Malaysia,  selanjutnya  penggunaan  Visa
02121|Turis tidak dapat dipergunakan untuk bekerja ke luar negeri, apabila ingin
02122|bekerja  secara  legal  di  Malaysia,  maka  harus  mengurus  Visa  Kerja  di
02123|Kedutaan Malaysia, negara – negara ASEAN memang memiliki kebijakan
02124|bebas visa untuk wisata, namun tidak untuk bekerja, bahwa Saksi Korban
02125|Nur Anggraeni dapat dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Non-
02126|Prosedural karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan
02127|menggunakan  Visa  Turis,  padahal  seharusnya  menggunakan  Visa  Kerja,
02128|dengan kata lain Saksi Korban Nur Anggraeni berangkat ke Malaysia secara
02129|ilegal;
02130|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Maiden Hilalah menerangkan
02131|pada  pokoknya  yang  berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,
02132|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk bekerja ke luar
02133|negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02134|prosedur  pengajuan  izin  bagi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02135|Indonesia (P3MI) merupakan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi,
02136|sedangkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
02137|memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02138|(SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan
02139|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja
02140|Migran  Indonesia  (BP2MI),  selanjutnya  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02141|Migran  Indonesia  (P3MI)  mendampingi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02142|(CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi
02143|Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02144|
02145|pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  luar  negeri,
02146|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara, adapun Calon
02147|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi “Siap
02148|Kerja”, memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02149|mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika  menikah),
02150|sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS / KIS, dan setelah diverifikasi
02151|oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker,
02152|pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan
02153|Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02154|(BP2MI), perjanjian dengan pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri
02155|oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  namun
02156|Dinas Tenaga Kerja di daerah tidak memiliki kewenangan atas data Surat Izin
02157|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  karena  hal
02158|tersebut  merupakan  kewenangan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02159|Provinsi Jawa Timur;
02160|Menimbang,  lebih  lanjut  orang  perseorangan  tidak  dapat  menjadi
02161|sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
02162|merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan
02163|hanya  karyawan  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02164|(P3MI) itu sendiri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02165|hanya  dapat  menugaskan  karyawan  internalnya  untuk  mencari  Pekerja
02166|Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja ke luar negeri, bahwa terdapat 4
02167|(empat) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi
02168|atau legal yang terdaftar di wilayah Kota Blitar dan tidak ada satupun milik
02169|dari Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan
02170|Terdakwa Budiono;
02171|Menimbang, lebih lanjut tidak terdapat data atas nama Saksi Korban
02172|Nur  Anggraeni  dalam  pengurusan  ID  Rekom  atau  akun  di  Aplikasi  “Siap
02173|Kerja” pada Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
02174|Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tindakan
02175|yang  dilakukan Saksi  Aril Wibisono, Saksi Yayuk  Puji Rahayu, Saksi Siti
02176|Komsiyatin dan Terdakwa Budiono tersebut merupakan bentuk pelanggaran
02177|sebagai perseorangan yang tidak berwenang menempatkan Pekerja Migran
02178|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02179|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02180|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02181|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02182|Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02183|
02184|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02185|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02186|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02187|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02188|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02189|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02190|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02191|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02192|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02193|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02194|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02195|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02196|Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Aril Wibosono, Saksi Yayuk
02197|Puji  Rahayu,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Terdakwa  Budiono  menerangkan
02198|pada  pokoknya  Saksi  Aril  Wibisono  berperan  sebagai  perekrut  dan
02199|mengantar serta memastikan Medical Check Up Saksi Korban Nur Anggraeni
02200|selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk
02201|Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan memastikan
02202|Medical Check Up Saksi Korban Nur Anggraeni selesai dan dapat digunakan
02203|untuk  keberangkatan  ke  Malaysia  dan  juga  ikut  menerima  uang  yang
02204|diberikan oleh Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai
02205|penghubung  dengan  Agensi  yang  berada  di  Malaysia  dan  mengkoordinir
02206|semua  proses  sehingga  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  bisa  berangkat  ke
02207|Malaysia dan Terdakwa Budiono berperan sebagai yang mengantarkan ke
02208|Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Saksi Korban Nur Anggraeni
02209|sampai  selesai  dan  mengantar  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  ke  Juanda
02210|Surabaya sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Batam
02211|dan  seterusnya  ke  Malaysia,  Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu  menerima  uang
02212|sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Saksi Siti Komsiyatin
02213|dan membagi uang tersebut kepada Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk Puji
02214|Rahayu, Saksi Aril Wibisono, Saksi Siti Komsiyatin dan Terdakwa Budiono
02215|tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin
02216|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  menurut
02217|pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Yayuk
02218|Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono  dan  Saksi  Siti  Komsiyatin  yang  telah
02219|memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia dengan peran
02220|masing  –  masing  tanpa  prosedur  yang  sah  menurut  undang  –  undang,
02221|Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02222|
02223|sehingga  terhadap  unsur  kedua  tersebut telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02224|meyakinkan menurut hukum;
02225|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02226|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02227|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02228|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02229|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02230|dakwaan alternatif kedua;
02231|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02232|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02233|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02234|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02235|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02236|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02237|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02238|harus pula dijatuhi pidana;
02239|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02240|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02241|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02242|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02243|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02244|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02245|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02246|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02247|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02248|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02249|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02250|pidana yang dijatuhkan;
02251|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02252|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02253|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02254|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02255|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02256|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02257|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02258|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02259|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02260|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
02261|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
02262|Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02263|
02264|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02265|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02266|untuk negara;
02267|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02268|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya  berdasarkan  dakwaan  dan
02269|tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut pidana penjara 6 (enam)
02270|tahun  dikurangi  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  dan  pidana  denda
02271|sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
02272|kurungan, sangatlah berat sekali, tanpa mempertimbangkan peran utama,
02273|peran pembantu dan peran ikut serta kalau dilihat fakta hukum sangat jelas
02274|Terdakwa  Budiono  hanya  berperan  sebagai  pembantu  yang  menjalankan
02275|tugasnya  sehari  –  hari  tanpa  memahami  perbuatannya,  Jaksa  Penuntut
02276|Umum  dalam  surat  tuntutannya,  telah  mengemukakan  pertimbangan  –
02277|pertimbangan  dalam  melakukan  tuntutan  pidana,  tentang  hal  –  hal  yang
02278|memberatkan dan hal – hal yang meringankan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum
02279|tidak mengabaikan fakta hukum bahwa Terdakwa Budiono hanya berperan
02280|sebagai pembantu, Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan hal –
02281|hal  yang  meringankan  Terdakwa  yaitu  Terdakwa  belum  pernah  dihukum,
02282|Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan,
02283|berjanji  tidak  akan  mengulanginya  lagi  dan  selama  dalam  persidangan
02284|Terdakwa kooperatif serta berperilaku sangat sopan, atas pembelaan dari
02285|Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  oleh  karena
02286|seluruh  unsur  dalam  dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut  Umum  telah
02287|terpenuhi  dalam  diri  Terdakwa  sehingga  dengan  demikian  pembelaan
02288|Penasihat  Hukum  Terdakwa  dinyatakan  ditolak,  selanjutnya  untuk  alasan
02289|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02290|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02291|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02292|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02293|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02294|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal  tersebut
02295|sebagai  alasan  –  alasan  untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02296|kesalahan Terdakwa;
02297|
02298|MENGADILI:
02299|1. Menyatakan Terdakwa Budiono, terbukti secara sah dan meyakinkan
02300|bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak melaksanakan
02301|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana  dalam  dakwaan
02302|alternatif kedua;
02303|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02304|pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02305|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02306|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
02307|(satu) bulan;
02308|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02309|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02310|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02311|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02312|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
02313|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
02314|dirampas untuk negara;
02315|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02316|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02317|
02318|Jum’at
02319|
02320|18 Juli 2025
02321|
02322|2025
02323|
02324|Demikianlah  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis
02325|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02326|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02327|Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02328|
02329|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02330|
02331|Endro Asmono, S.H., M.H.
02332|
02333|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02334|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02335|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02336|Panitera Pengganti,
02337|Endro Asmono, S.H., M.H.