01338|beratnya 5 (lima) gram”
01339|Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terurai diatas,
01340|diketahui Anak II ditangkap karena ternyata Anak II terlibat dalam pembelian pil
01341|ekstasi yang dilakukan oleh Saksi III, dimana dari 2 (dua) butir pil ekstasi yang
01342|dibeli oleh Saksi III sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut,
01343|Anak II ikut patungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan
01344|Saksi III ikut patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
01345|Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai meskipun Anak II tidak terlibat secara
01346|fisik dalam aktivitas pembelian pil ekstasi tersebut bersama dengan Saksi III
01347|dan Anak I, namun dengan adanya andil dari Anak II dengan memberikan uang
01348|kepada Saksi III untuk dibelikan pil ekstasi dan Anak II mengetahui bahwa
01349|peruntukkan  uang  tersebut  adalah  untuk  membeli  pil  ekstasi  karena
01350|sebelumnya Anak II sudah menerima ajakan dari Saksi III untuk membeli pil
01351|ekstasi, maka perbuatan Anak II telah memenuhi perbuatan membeli Narkotika
01352|Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
01353|Menimbang,  bahwa  selama  di  persidangan,  Anak  II  tidak  ada
01354|mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Anak II memiliki izin dari pihak
01355|yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika tersebut untuk kepentingan
01356|pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia
01357|diagnostik,  serta  reagensia  laboratorium,  sehingga  perbuatan  Anak  II  yang
01358|
01359|membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan
01360|tanpa ada hak;
01361|Menimbang,  bahwa  kemudian  mengenai  berat  Narkotika  Golongan  I
01362|yang dibeli oleh Anak II tersebut, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari
01363|persesuaian keterangan saksi Saksi III dan Para Anak, pil ekstasi yang akan
01364|dibeli oleh Saksi III dan Anak II jumlah ada 2 (dua) butir yang berbentuk labubu
01365|dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan barang
01366|bukti uang yang ditemukan saat penangkapan, yang mana apabila dikaitkan
01367|dengan  surat  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  No.  Lab  :
01368|1510/NNF/2026 tertanggal 20 April 2026, untuk barang bukti berupa 1 (satu)
01369|bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna orange dengan
01370|logo  “Labubu”  masing-masing  dengan  tebal  0,471  cm,  berat  netto
01371|keseluruhannya adalah 3,067 gram, sehingga bertitik tolak pada surat tersebut,
01372|apabila  berat  netto  dari  8  (delapan)  butir  pil  ekstasi  berlogo  Labubu  saja
01373|jumlahnya adalah 3,067 gram, maka seharusnya untuk 2 (dua) butir pil ekstasi
01374|yang ingin dibeli oleh Saksi III dan Anak II berat nettonya adalah kurang dari
01375|3,067 gram. Oleh karena itu, karena setiap unsur dalam Pasal 114 ayat (2)
01376|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  tersebut  harus
01377|dibaca secara utuh sebagai satu kesatuan artinya perbuatan membeli Narkotika
01378|Golongan I bukan tanaman harus ditujukan untuk Narkotika Golongan I bukan
01379|tanaman  dengan  berat  5  (lima)  gram  atau  lebih,  sedangkan  pembelian
01380|Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Anak II
01381|tersebut beratnya kurang dari 5 (lima) gram, sehingga unsur ini tidak terpenuhi
01382|oleh perbuatan Anak II;
01383|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai
01384|perbuatan Anak II tidak memenuhi unsur membeli Narkotika Golongan I dalam
01385|bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
01386|Menimbang,  bahwa  namun  demikian,  sejalan  dengan  Yurisprudensi
01387|Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986  yang menyatakan “apabila
01388|pelaku  didakwa  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan
01389|pemberatan,  artinya  delik  pencurian  dalam  arti  yang  lebih  ringan  termasuk
01390|dalam dakwaan  in casu ”, maka dari yurisprudensi tersebut telah memberikan
01391|suatu kaidah hukum secara implisit bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana
01392|diluar dari pasal yang didakwakan, dengan ketentuan, pasal tersebut masih
01393|dalam satu rumpun dan jenis deliknya lebih ringan. Sehingga berdasarkan hal
01394|itu, meskipun dalam perkara ini, Anak II didakwa dengan dakwaan berbentuk
01395|alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
01396|
01397|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01398|2023  tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
01399|Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01400|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01401|1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
01402|Tentang Penyesuaian Pidana atau kedua Pasal 609 ayat (2) Huruf a Undang-
01403|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01404|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-
01405|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01406|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang – Undang No.
01407|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, namun delik pidana yang lebih
01408|ringan  yang menjadi dasar perbuatan  pokoknya telah termasuk  didalamnya
01409|meskipun tidak didakwakan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik
01410|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01411|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01412|Penyesuaian Pidana atau kedua  Pasal 609 ayat (1) Huruf a Undang-Undang
01413|Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
01414|tentang  Penyesuaian  Pidana  karena  Pasal  114  Ayat  (2)  Undang-Undang
01415|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.  Undang-
01416|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01417|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana merupakan  pemberatan  atas
01418|perbuatan pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01419|35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01420|tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01421|Pidana yakni terkait jumlah beratnya dan bentuk dari Narkotika Golongan I;
01422|Menimbang, bahwa  berdasarkan kaidah hukum diatas, Hakim menilai
01423|meskipun pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
01424|dilakukan oleh Anak II tersebut beratnya tidak sampai 5 (lima) gram, namun hal
01425|tersebut  tidak  serta  merta  menghapuskan  perbuatan  Anak  II  yang  telah
01426|melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
01427|menjadi perbuatan pokok yang tercantum dalam  Pasal 114 Ayat (1) Undang-
01428|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01429|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang
01430|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berbunyi “Setiap orang
01431|yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,
01432|membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau
01433|menyerahkan Narkotika Golongan I”. Bahwa dalam pertimbangan unsur diatas,
01434|
01435|perbuatan yang telah dapat dibuktikan atas perbuatan Anak II adalah “tanpa
01436|hak membeli Narkotika Golongan I”, maka perbuatan Anak II tersebut telah
01437|memenuhi unsur-unsur dalam  Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik
01438|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01439|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01440|Penyesuaian  Pidana  yang  termasuk  dalam  bagian  dari  Pasal  114  Ayat (2)
01441|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01442|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01443|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  dan  untuk  selanjutnya,
01444|Hakim menilai perlu untuk memperbaiki penerapan hukum terhadap perbuatan
01445|Anak II dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01446|35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01447|tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01448|Pidana yang lebih ringan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik
01449|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01450|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01451|Penyesuaian Pidana;
01452|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim
01453|menilai perbuatan Anak I telah memenuhi unsur “ Tanpa hak menjual Narkotika
01454|Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram”  dan
01455|perbuatan  Anak  II  telah  memenuhi  unsur  “Tanpa  hak  membeli  Narkotika
01456|Golongan I”;
01457|Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
01458|Narkotika dan Prekusor Narkotika;
01459|Menimbang bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1
01460|angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah
01461|perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk
01462|melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,
01463|menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu
01464|organisasi  kejahatan  narkotika  atau  mengorganisasi  suatu  tindak  pidana
01465|narkotika;
01466|Menimbang,  bahwa  mengenai  ”membantu,  turut  serta  melakukan,
01467|menyuruh, menganjurkan” tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang
01468|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim
01469|akan  mengacu  kepada  pengertian  ”membantu,  turut  serta  melakukan,
01470|menyuruh, menganjurkan” sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;
01471|
01472|Menimbang, bahwa yang dimaksud “membantu” adalah mereka yang
01473|dengan  sengaja  memberikan  kesempatan,  sarana,  atau  keterangan  untuk
01474|melakukan  suatu  kejahatan,  yang  di  dalam  doktrin  sering  disebut  sebagai
01475|medeplichtigheid  yang  dapat  juga  berarti  turut  bertanggung  jawab  terhadap
01476|perbuatan  orang  lain,  karena  telah  mempermudah  atau  mendorong
01477|dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;
01478|Menimbang,  bahwa  turut  serta  melakukan  atau  sering  juga  disebut
01479|dengan deelneming di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang
01480|yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga
01481|apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak
01482|pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku
01483|tindak pidana dan setidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku
01484|tindak pidana;
01485|Menimbang, bahwa menyuruh memiliki pengertian memerintah supaya
01486|seseorang melakukan sesuatu;
01487|Menimbang, bahwa menganjurkan memiliki pengertian menggerakkan
01488|orang lain baik dengan kata-kata,janji atau upah bahkan dengan kekuasaan
01489|yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;
01490|Menimbang,  bahwa  memfasilitasi  memiliki  pengertian  memberikan
01491|sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;
01492|Menimbang, bahwa memberi konsultasi memiliki pengertian memberi
01493|nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;
01494|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam unsur
01495|sebelumnya, tindak pidana narkotika dalam perkara a quo melibatkan beberapa
01496|orang dengan peranannya masing-masing yaitu:
01497|1. Saksi Saksi III berperan menghubungi dan memesan pil ekstasi kepada
01498|Anak I, mengajak Anak II untuk patungan uang membeli pil ekstasi, dan
01499|melakukan transaksi pembelian pil ekstasi dengan Anak I;
01500|2. Anak I berperan menjual pil ekstasi kepada Saksi III dan Anak II;
01501|3. Anak II berperan memberi uang patungan kepada Saksi III untuk membeli
01502|pil ekstasi kepada Anak I;
01503|Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari masing-masing orang
01504|tersebut  yang  saling  melengkapi  sehingga  terlaksana  transaksi  jual  beli  pil
01505|ekstasi telah menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan atau
01506|permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  Narkotika  ini,  sehingga
01507|Hakim  menilai  unsur  “permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana
01508|Narkotika” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;
01509|
01510|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (2)
01511|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01512|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01513|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)
01514|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01515|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01516|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terpenuhi  dalam
01517|perbuatan Anak I dan semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang
01518|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.  Undang-
01519|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01520|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-
01521|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01522|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang
01523|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana telah  terpenuhi  oleh
01524|perbuatan Anak II, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01525|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01526|dakwaan alternatif kesatu;
01527|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01528|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01529|baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Para  Anak
01530|mampu bertanggung jawab,  maka Para  Anak harus dinyatakan bersalah dan
01531|dijatuhi pidana;
01532|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak dan Advokatnya
01533|yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak bersikap sopan
01534|di persidangan, Para Anak masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk
01535|memperbaiki  masa  depannya,  Para  Anak  menyesali  dan  berjanji  tidak
01536|mengulangi perbuatannya, dan Anak II juga memohon keringanan karena ia
01537|masih ingin bersekolah serta dari orang tua Para Anak juga menyampaikan
01538|harapan  agar  Para  Anak  dapat  diberikan  keringanan  hukuman,  Hakim
01539|berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak telah
01540|menitikberatkan  pada  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  asas
01541|perlindungan, dan asas keadilan baik bagi Para Anak;
01542|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  pada  intinya
01543|selaras  dengan  pertimbangan  Hakim  sepanjang  mengenai  dakwaan  yang
01544|terbukti dalam perbuatan Para Anak, khususnya untuk perbuatan Anak II telah
01545|pula  dinyatakan  terbukti  dengan  pertimbangan  dalam  unsur  kedua,  namun
01546|mengenai lama dan jenis pemidanaan yang akan diberikan, Hakim tentunya
01547|
01548|akan  menilai  segala  aspek  dengan  memperhatikan  asas  pembinaan  dan
01549|pembimbingan terhadap Para Anak;
01550|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4)
01551|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01552|Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari
01553|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
01554|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  Laporan  Hasil
01555|Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak  atas nama Anak I
01556|dan  Anak  II  tertanggal  23  April  2026  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh
01557|Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bernama Zulkarnain, S.E. yang
01558|pada pokoknya memberi rekomendasi terhadap Anak I dan Anak II untuk dibina
01559|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pidana yang seringan-
01560|ringannya;
01561|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  rekomendasi  yang
01562|disampaikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  pada  pokoknya
01563|memberikan rekomendasi agar Para Anak di penjara  di Lembaga Pembinaan
01564|Khusus Anak (LPKA) dengan pidana yang seringan-ringannya , maka Hakim
01565|akan mempertimbangkan hal ini secara rasional dengan tetap mengedepankan
01566|pada asas kepentingan terbaik bagi Para Anak;
01567|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  berdasarkan  laporan
01568|penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  selaras
01569|dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mengenakan pidana penjara, maka
01570|seyogianya  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  Hakim  sependapat
01571|dengan  rekomendasi  laporan  penelitian  masyarakat  dan  tuntutan  Penuntut
01572|Umum;
01573|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang
01574|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01575|Pidana  Anak  yaitu  definisi  Anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  yang
01576|selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
01577|belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga
01578|melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara a quo, Para Anak
01579|telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga sesuai dengan pasal 69 ayat (1)
01580|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01581|kepada Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;
01582|Menimbang,  bahwa  namun  perlu  diingat  bahwa  pendekatan  yang
01583|dipakai  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengutamakan  pendekatan
01584|Keadilan Restoratif yaitu  tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam
01585|
01586|melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Para Anak tidak
01587|mengulangi  lagi  perbuatannya  dikemudian  hari,  dan  dilain  pihak  anggota
01588|masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang
01589|sama  (edukatif,  korektif  dan  preventif)  maka  cukuplah  adil  dan  patut  serta
01590|sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
01591|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01592|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Para Anak dapat