00685|Terdakwa,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur-unsur  pasal
00686|selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih
00687|dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan
00688|Terdakwa  maka  Majelis  Hakim  tidak  akan  mempertimbangkan  unsur-unsur
00689|pasal selanjutnya;
00690|
00691|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00692|persidangan  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur-
00693|unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Jo. Pasal 69
00694|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00695|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , yang
00696|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00697|1. Setiap orang;
00698|2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00699|3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
00700|serta melakukan perbuatan;
00701|Ad.1. Setiap Orang;
00702|Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja
00703|orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat
00704|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  tidak  digantungkan  pada
00705|kualitas/kedudukan  tertentu.  Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan
00706|berdasarkan keterangan  saksi-saksi, keterangan Terdakwa , dan barang bukti
00707|yang  diajukan di  persidangan, maka  yang  dimaksud  Setiap  Orang  dalam
00708|perkara a quo adalah Terdakwa Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti;
00709|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
00710|Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa tersebut merupakan subjek
00711|hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno
00712|Mertokusumo  subyek  hukum  (subjectum  juris)  adalah  segala  sesuatu  yang
00713|dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban hukum
00714|yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon);
00715|Menimbang bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan
00716|bertanggung jawab harus ada:
00717|a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
00718|buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
00719|b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
00720|baik dan buruknya perbuatan tadi;
00721|Menimbang bahwa butir (a) merupakan faktor akal ( intellectual factor )
00722|yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang
00723|tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak ( volitional
00724|factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana
00725|yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;
00726|Menimbang  bahwa  identitas  Terdakwa  yang  termuat  dalam  Surat
00727|Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan
00728|
00729|Terdakwa  sendiri  ternyata  telah  cocok  dengan  identitas  Terdakwa  di
00730|persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun
00731|petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruaan orang (error in persona) sebagai subjek
00732|hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;
00733|Menimbang  bahwa dari  pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses
00734|persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
00735|rohani, tidak berada di bawah pengampuan dan dari usia sudah dikategorikan
00736|dewasa.  Hal-hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  merupakan  subjek
00737|yang  cakap  dihadapan  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  seluruh
00738|perbuatan yang telah dilakukannya;
00739|Menimbang bahwa oleh karena itu unsur  setiap orang  telah terpenuhi
00740|menurut  hukum.  Selanjutnya,  tentang  apakah  perbuatan  Terdakwa  dapat
00741|dinyatakan  bersalah  dan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  Terdakwa
00742|tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;
00743|Ad.2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00744|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00745|adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
00746|kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah
00747|kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan yang
00748|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara
00749|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00750|menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
00751|Menimbang  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah
00752|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
00753|pelaksana penempatan;
00754|Menimbang bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00755|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
00756|memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan
00757|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00758|Menimbang,  bahwa  Pasal  69  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2017
00759|menyebutkan bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan
00760|Pekerja Migran Indonesia ;
00761|Menimbang bahwa Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha
00762|berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab
00763|menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja;
00764|
00765|Menimbang  bahwa  Pemberi  Kerja  adalah  instansi  pemerintah,  badan
00766|hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara
00767|tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia;
00768|Menimbng bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
00769|Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan
00770|oleh  Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan
00771|menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  lzin
00772|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah
00773|lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan  Penempatan
00774|Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja
00775|Migran Indonesia;
00776|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  UU  Nomor  18  tahun  2017
00777|ditentukan: “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
00778|harus memenuhi persyaratan:
00779|- berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00780|- memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani;
00781|- terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Pukulinan Sosial; dan
00782|- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00783|Dan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang a quo ditentukan “Untuk dapat
00784|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  memiliki
00785|dokumen yang meliputi”:
00786|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan
00787|fotokopi buku nikah;
00788|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
00789|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
00790|c. sertifikat kompetensi kerja;
00791|d. surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan
00792|psikologi;
00793|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat,
00794|f. Visa Kerja,
00795|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00796|h. dan Perjanjian Kerja.
00797|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat
00798|disimpulkan,  jika  orang  atau  warga  Negara  Indonesia  yang  menginginkan
00799|menjadi pekerja imigran di luar negeri harus memenuhi persyaratan-persyaratan
00800|kumulatif  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perundang-undangan
00801|tersebut, baik sebagai orang yang akan ditempatkan sebagai pekerja imigran
00802|
00803|maupun  pihak  yang  akan  memberikan  atau  mengirimkan  seseorang  keluar
00804|negeri sebagai pekerja imigran;
00805|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00806|fakta hukum di  persidangan, bahwa  awalnya  Terdakwa kenal  dengan  Saksi
00807|Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari,  Saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari
00808|menawarkan jasa kepada saksi Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang
00809|mengurus paspor dan visa untuk tenaga kerja migran dan Saksi Mukhlisol Aman
00810|Bin Alm Mustari  menawarkan jasa sebagai Handle di Bandara hingga calon
00811|tenaga kerja diterbangkan dan sejak saat itu terdakwa dengan Saksi Mukhlisol
00812|Aman Bin Alm Mustari mengadakan kerjasama;
00813|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00814|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00815|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00816|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00817|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00818|sebagai handle di bandara;
00819|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00820|pukul  18.00  WIB  Terdakwa  ditelepon  oleh  Saksi  Mukhlisol untuk  datang  ke
00821|rumahnya  karena  malamnya  mau  berangkat  terbang  ke  Arab  Saudi.  Lalu
00822|Terdakwa datang ke rumah Saksi  Mukhlisol sesampainya Terdakwa di rumah
00823|Saksi  Mukhlisol, ada beberapa orang yang lain, setelah semua lengkap Saksi
00824|Mukhlisol dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00825|Kemudian  pada  saat  diperjalanan  kami  semua  distop  oleh  polisi  yang
00826|berpakaian preman dan bertanya kepada kami semua yang berada didalam
00827|mobil  dan  polisi  bertanya  ”mau  kemana?”  lalu  ada  salah  satu  orang  yang
00828|menjelaskan bahwa kita akan pergi kebandara, setelah itu kami semua dibawa
00829|ke kantor polisi;
00830|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00831|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00832|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00833|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00834|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00835|Menimbang  bahwa  yang  memberikan  dana  untuk  memberangkatkan
00836|para TKW adalah Madam Laura dan Muhamad Al Shaloom dan untuk 1 (satu)
00837|orang tenaga kerja diberikan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
00838|rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
00839|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00840|
00841|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00842|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
00843|Menimbang bahwa uang yang diberikan kepada TKW sebelum berangkat
00844|adalah  berkisar Rp8.000.000,00 (delapan puluh  juta rupiah)  sampai  dengan
00845|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) orang TKW yang akan
00846|diberangkatkan  ke  Arab  Saudi,  terdakwa  mentransfer  uang  sekitar
00847|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00848|Menimbang  bahwa  Terdakwa  tidak  mempunyai  kantor  sendiri  untuk
00849|orang  yang  ingin  berangkat  kerja  keluar  negeri  dan tidak  memiliki  izin
00850|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Izin  Penempatan  Pekerja  Migran
00851|Indonesia dari pihak yang berwenang ;
00852|Menimbang, bahwa para tenaga kerja yang akan diberangkatkan oleh
00853|Terdakwa tidak pernah melaksanakan pelatihan, tidak ada perjanjian kerja dan
00854|visa yang diberikan adalah visa wisata, bukan visa kerja ;
00855|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  terungkap  jika  Terdakwa
00856|bukanlah subjek hukum yang terkait dengan instansi atau badan hukum yang
00857|memiliki kewenangan dalam mengirimkan seseorang sebagai pekerja imigran
00858|keluar negeri, sehingga dengan demikin unsur ini telah terpenuhi;
00859|Ad.3.  Sebagai  orang  yang  melakukan, yang menyuruh melakukan,  dan
00860|yang turut serta melakukan perbuatan;
00861|Menimbang  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  artinya  sudah  cukup
00862|apabila salah satu saja yang dibuktikan;
00863|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  melakukan
00864|pidana (pleger), ialah orang ini secara sendiri telah berbuat mewujudkan segala
00865|anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan
00866|(doen plegen ) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua)  orang, yang menyuruh
00867|(doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang
00868|melakukan  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain,  meskipun
00869|demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri
00870|peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh ( pleger) itu harus
00871|hanya  merupakan  suatu  alat  (instrumen)  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud
00872|dengan  turut  melakukan  (medepleger)  dalam  arti  kata  bersama-sama
00873|melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan
00874|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu (R.
00875|Susilo);
00876|Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana
00877|Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan ( deelneming). Pengertian ini perlu
00878|
00879|dikemukakan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  dari  peserta  pelaku
00880|tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan ( deelneming) dibahas oleh
00881|Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya ”Hukum Pidana, Kumpulan
00882|Kuliah  Bagian Kedua” menyebutkan  Pasal  55  ayat (1) Ke-1  KUHP sebagai
00883|ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu “ strafbaarfeit atau delict”, apabila
00884|dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal
00885|ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;
00886|Menimbang bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00887|yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau
00888|delik.  Turut  serta  melakukan  itu  dapat  terjadi  jika  dua  orang  atau  lebih
00889|melakukan  secara  bersama-sama  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,
00890|sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat
00891|tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga
00892|tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai
00893|suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.
00894|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00895|fakta  hukum  di  persidangan,  bahwa awalnya  sekitar  Tahun  2020  Terdakwa
00896|ketika  sedang  memproses  Visa  di  Kedutaan  Saudi  Arabia  bertemu  dengan
00897|Saksi  Mukhlisol di  parkiran  Kedutaan  Saudi  Arabia  di  Jakarta.  Dari  awal
00898|perkenalan  tersebut  Saksi Mukhlisol mengaku  sebagai  Hendel  di  Bandara
00899|Soekarno-Hatta dan mengaku bisa meloloskan calon pekerja Indonesia yang
00900|hendak bekerja di Luar Negeri dan Saksi Mukhlisol berkata kepada Terdakwa,
00901|jika tanpa adanya Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di
00902|Luar Negeri tidak akan bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak akan bisa naik
00903|pesawat serta tidak akan diterbangkan jika tidak menggunakan jasa hendel.
00904|Berawal dari pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan kerja
00905|sama dengan Saksi Mukhlisol, Terdakwa yang berperan merekrut tenaga kerja,
00906|sedangkan Saksi Mukhlisol yang berperan sebagai hendel atau yang mengurusi
00907|keberangkatan keluar negeri calon tenaga kerja, dari pembelian tiket pesawat
00908|hingga pengurusan boarding pass;
00909|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00910|pukul 18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati
00911|ditelepon  oleh  terdakwa  untuk  datang  ke  rumahnya  karena  malamnya  mau
00912|berangkat terbang ke Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi
00913|Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap
00914|terdakwa dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00915|Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa, Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00916|
00917|Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang berpakaian preman dan
00918|bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan polisi bertanya
00919|”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa kita akan
00920|pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi;
00921|Menimbang  bahwa  yang  memberikan  dana  untuk  memberangkatkan
00922|para TKW adalah Madam Laura dan Muhamad Al Shaloom dan untuk 1 (satu)
00923|orang tenaga kerja diberikan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
00924|rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
00925|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00926|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00927|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan  dana yang diberikan kepada terdakwa
00928|tersebut di  atas  dipakai  untuk  membeli  tiket,  untuk  membuat paspor,  untuk
00929|diberikan kepada handle di bandara, untuk cek kesehatan, untuk stamp Visa,
00930|untuk diberikan kepada TKW;
00931|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00932|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00933|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00934|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00935|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00936|sebagai handle di bandara;
00937|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00938|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00939|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00940|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00941|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00942|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00943|terpenuhi;
00944|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam Pasal
00945|81  Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00946|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1
00947|KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi
00948|dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang
00949|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum
00950|tersebut,  maka  dengan  demikian  terdakwa  harus  dinyatakan  telah  terbukti
00951|secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
00952|sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
00953|
00954|Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa
00955|dapat  dinyatakan  bersalah  dan  mampu  mempertanggungjawabkan
00956|perbuatannya di depan hukum;
00957|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00958|berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu
00959|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari
00960|tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti
00961|jalannya  sidang,  di  samping  itu  tidak  ternyata  pula  di  persidangan  bahwa
00962|Terdakwa  mempunyai  alasan  pemaaf  dan/atau  alasan  pembenar  untuk
00963|melakukan  perbuatan  a  quo yang  dapat  meniadakan  pertanggungjawaban
00964|pidana pada dirinya;