01784|dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
01785|korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01786|pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
01787|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara
01788|melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau
01789|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01790|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01791|- Bahwa K erjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang
01792|dalam bidang ketenagakerjaan yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership
01793|Agreement (IJEPA) tentang penempatan tenaga kerja dan skema Technical
01794|Intern Train Program (TITP) atau pemagangan;
01795|- Bahwa b erdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
01796|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/V/2008 tentang
01797|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri,
01798|adapun Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
01799|
01800|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
01801|Negeri  oleh  Lembaga  Pelatihan  Kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
01802|pemerintah atau Lembaga Pendidikan dibawah bimbingan dan pengawasan
01803|instruktur  dan  atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses
01804|produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau
01805|keahlian tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
01806|Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  : PER.08/MEN/V/2008
01807|tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar
01808|Negeri, adapun penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari :
01809|1.LPK Swasta;
01810|2.Perusahaan;
01811|3.Instansi Pemerintah;
01812|4.Lembaga Pendidikan.
01813|Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
01814|tentang  Ketenagakerjaan  berbunyi  "Pelatihan  kerja  diselenggarakan  oleh
01815|lembaga  pelatihan  kerja  pemerintah  dan/atau  lembaga  pelatihan  kerja
01816|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
01817|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
01818|dapat  berbentuk  badan  hukum  Indonesia  atau  perorangan"  Berdasarkan
01819|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
01820|Indonesia Nomor : PER.08/MEN/N/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
01821|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
01822|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
01823|Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun  Lembaga
01824|Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah,
01825|badan  hukum  atau  perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk
01826|menyelenggarakan pelatihan kerja;
01827|Adapun  yang  dimaksud  LPK  Swasta  yaitu  LPK  badan  nukum  atau
01828|perorangan yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor
01829|13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas. Berdasarkan Pasal
01830|5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
01831|Tata  Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  untuk
01832|mendapatkan izin LPK, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara
01833|tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan :
01834|1.Fotocopy akta dan Keputusan pengesahan pendirian atau perubahan
01835|sebagai badan hukum yang di sahkan oleh instansi yang berwenang,
01836|
01837|2.Daftar  riwayat  hidup  penanggung  jawab  LPK  yang  tercantum  dalam
01838|akta yang dilengkapi oleh identitas diri dan pas poto.
01839|3.Foto copy NPWP atas nama Lembaga.
01840|4.Fotocopy  tanda  bukti  kepemilikan  atau  sewa  atas  sarana  dan  pra
01841|sarana kantor dan pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun.
01842|5.Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.
01843|6.Profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  LPK  yang
01844|tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
01845|7.Struktur organisasi dan uraian tugas.
01846|8.Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertipikat kompetensi dan tenaga
01847|pelatihan.
01848|9.Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 tahun.
01849|10. Program  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  akan
01850|diselenggarakan.
01851|11. Kapasitas pelatihan per tahun,
01852|12. Daftar sarana dan pra sarana pelatihan sesuai dengan program
01853|pelatihan yang akan diselenggarakan;
01854|- Bahwa  LPK  swasta  tidak  berhak  membawa  atau  memberangkatkan
01855|Warga  Negara  Indonesia  untuk  bekerja  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01856|Indonesia, adapun dasarnya yaitu Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun
01857|2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Pelatihan Kerja diselenggarakan dan
01858|diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan,  dan  mengembangkan
01859|kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan
01860|kesejahteraan  sehingga  Lembaga  Pelatihan  Kerja  Swasta  (LPK  Swasta)
01861|hanya diselenggarakan dan diarahkan untuk pelatihan kerja bukan sebagai
01862|Lembaga  yang  dapat  membawa  atau  memberangkatkan  Warga  Negara
01863|Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
01864|- Bahwa  LPK  Swasta  dapat  menyelenggarakan  pemagangan  ke  Luar
01865|Negeri berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat
01866|(1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
01867|Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
01868|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
01869|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
01870|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
01871|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, bahwa
01872|LPK  Swasta  yang  menyelenggarakan  pemagangan  di  luar  negeri  harus
01873|memenuhi persyaratan:
01874|
01875|1.Memiliki izin LPK yang masih berlaku,
01876|2.Memiliki program pemagangan,
01877|3.Mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur Jenderal.
01878|4.Warga Negara Indonesia yang menjadi peserta Pemagangan berbeda
01879|dengan Pekerja Migran Indonesia.
01880|Adapun  pemagangan  di  luar  negeri  telah  diatur  sebagaimana  penjelasan
01881|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
01882|Nomor  :  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
01883|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  tersebut  diatas  dimana
01884|berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
01885|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
01886|Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri,  yang
01887|dimaksud Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
01888|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia  dan di
01889|Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Perusahaan atau instansi
01890|pemerintah atau Lembaga Pendidikan dibawah bimbingan dan pengawasan
01891|instruktur  dan  atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses
01892|produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau
01893|keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam
01894|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01895|Indonesia dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
01896|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud
01897|dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia
01898|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
01899|di luar wilayah Republik Indonesia;
01900|- Bahwa  tidak  ada  batasan  waktu  yang  dibutuhkan  dari  persiapan
01901|dokumen  hingga  berangkat  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  bekerja
01902|menggunakan Visa Kerja, selama calon Pekerja telah memenuhi persyaratan
01903|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang telah memiliki
01904|Perjanjian  Kerja,  Passpor  dan  Visa  Kerja  sebagaimana  tercantum  dalam
01905|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
01906|Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekeria l Migran Indonesia maka
01907|Perusahaan  Penempaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PI)  wajib
01908|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.  Bahwa untuk memiliki
01909|perjanjian  kerja,  passport  dan  Visa  Kerja  sebagaimana  tercantum  dalam
01910|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
01911|Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01912|
01913|tersebut  harus  melalui  tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud
01914|dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
01915|Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran
01916|Indonesia, yaitu :
01917|1.pemberian informasi;
01918|2.pendaftaran;
01919|3.seleksi;
01920|4.pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
01921|5.penandatanganan Perjanjian Penempatan;
01922|6.pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
01923|7.pengurusan Visa Kerja;
01924|8.OPP;
01925|9.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
01926|10. pemberangkatan.
01927|- Bahwa  seseorang  dengan  Visa  Kunjungan  (Temporary  Visitor)  tidak
01928|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai
01929|berikut berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01930|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  dimaksud  dengan
01931|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan,
01932|sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar
01933|wiiayah  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2
01934|Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01935|Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia
01936|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan di Luar wilayah Republik
01937|Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah  dikategorikan  sebagai
01938|Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf
01939|f  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  18  Tahun  2017  tentang
01940|pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,  untuk  dapat  ditempatkan  di  luar
01941|negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen berupa Visa
01942|Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan (Temporary Visitor) tidak
01943|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai Kuli Bangunan.
01944|
01945|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01946|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01947|- Bahwa  Terdakwa  bekerja sebagai  pengajar  di  LPK  milik  Terdakwa
01948|sendiri;
01949|- Bahwa  LPK  Terdakwa adalah  MOMIJI  GAKKOU  yang  hanya
01950|mengajarkan Bahasa Jepang;
01951|- Bahwa Terdakwa mengenal  sdr. Hariyadi dan Sdr. Taufik kenal sejak
01952|tahun  2014  karena  kedua  orang  tersebut  adalah  tetangga  Terdakwa di
01953|Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sedangkan dengan sdr.
01954|
01955|Irvanudin sejak tahun 2018 yang  Terdakwa kenal saat belajar dan me njadi
01956|siswa Terdakwa di LPK Momiji Gakkou;
01957|- Bahwa ketiga orang tersebut menjadi siswa di LPK MOMIJI GAKKOU
01958|NUSANTARA sejak tahun 2018 yaitu awal Sdr. HARYADI belajar dan menjadi
01959|siswa  di  LPK  MOMIJI  GAKKOU  NUSANTARA :  Sekira  bulan  Juli  2018,
01960|Terdakwa dihubungi  oleh  Sdr.  HARYADI  via  telpon  dengan  tujuan  ingin
01961|mendaftar  proses  Magang  di  Negara  Jepang.  Beberapa  hari  kemudian
01962|Terdakwa pulang ke Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur bersama isteri
01963|Terdakwa dengan tujuan kerumah orang tua. Saat di Kec. Purbolinggo Kab.
01964|Lampung  Timur  Terdakwa sempat  bertemu  dengan  Sdr.  HARYADI  dan
01965|menjelaskan  bagaimana  proses  Magang  di  Negara  Jepang.  Sekira  bulan
01966|September  2018,  Sdr.  HARYADI  Terdakwa minta  untuk  datang  ke  LPK
01967|MOMIJI GAKKOU NUSANTARA yang beralamat di Kp. Rancalongong Rt/Rw
01968|002/011 Desa/Kel. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Provinsi
01969|Jawa Barat dengan tujuan untuk belajar;
01970|- Bahwa awalnya Sdr. TAUFIK belajar dan menjadi siswa di LPK MOMIJI
01971|GAKKOU NUSANTARA :  Sekira bulan November 2018, Terdakwa dihubungi
01972|oleh Sdr. TAUFIK via telpon dengan tujuan ingin mendaftar proses Magang di
01973|Negara Jepang. Kemudian  Terdakwa minta Sdr. TAUFIK untuk datang ke
01974|LPK MOMIJI GAKKOU NUSANTARA yang beralamat di Kp. Rancalongong
01975|Rt/Rw 002/011 Desa/Kel. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung
01976|Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk belajar;
01977|- Bahwa sedangkan awalnya Sdr. IRVANUDIN belajar dan menjadi siswa
01978|di LPK MOMIJI GAKKOU NUSANTARA :  Sekira bulan Juli 2018, Terdakwa
01979|dihubungi oleh Sdr. IRVANUDIN via telpon dengan tujuan ingin mendaftar
01980|proses Magang di Negara Jepang. Beberapa hari kemudian Terdakwa pulang
01981|ke Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur bersama isteri  Terdakwa dengan
01982|tujuan kerumah orang tua. Saat di Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur
01983|Terdakwa sempat  bertemu  dengan  Sdr.  IRVANUDIN  dan  menjelaskan
01984|bagaimana proses Magang di Negara Jepang. Sekira bulan September 2018,
01985|Sdr. IRVANUDIN  Terdakwa minta untuk datang ke LPK MOMIJI GAKKOU
01986|NUSANTARA yang beralamat di Kp. Rancalongong Rt/Rw 002/011 Desa/Kel.
01987|Solokan  Jeruk  Kec.  Solokan  Jeruk  Kab.  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat
01988|dengan tujuan untuk belajar;
01989|- Bahwa LPK MOMIJI GAKKOU adalah milik Terdakwa yang didirikan dan
01990|beroperasi pada tahun 2018. Adapun legalitas yang dimiliki oleh LPK MOMIJI
01991|GAKKOU NUSANTARA milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Rancalongong
01992|
01993|Rt/Rw 002/011 Desa/Kel. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung
01994|Provinsi Jawa Barat sejak berdiri dan beroperasi tahun 2018 tersebut yaitu
01995|Surat  Keterangan  Domisili  Nomor  :  146/01/DS/IX/2018,  tanggal  21
01996|September 2018 kemudian pada tahun 2021 legalitas yang dimiliki oleh LPK
01997|MOMIJI GAKKOU NUSANTARA, antara lain :
01998|1.Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  Nomor  :  1245000362099,  tanggal  29
01999|Maret 2021  yang diterbitkan  Pemerintah Kab. Bandung Provinsi  Jawa
02000|Barat,
02001|2.Izin Usaha, yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2021 berikut lampiran,
02002|3.Akta pendirian No. 4 tanggal 30 Juli 2021.
02003|4.Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  AHU-
02004|0020608.AH.01.04.Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan
02005|Hukum Yayasan MOMIJI GAKKOU NUSANTARA, tanggal 01 September
02006|2021 berikut lampiran;
02007|- Bahwa t ujuan  Terdakwa mendirikan LPK Momiji Gakkou ad alah untuk
02008|memberikan  pelatihan  bahas  jepang  dan  memberikan  peluang  kepada
02009|teman-teman yang ingin bekerja dalam bentuk magang di negara jepang;
02010|- Bahwa LPK Momiji Gakkou hanya memberikan pelatihan bahasa jepang
02011|dan bukan untuk memberangkatkan bekerja dalam bentuk magang di Negara
02012|Jepang;
02013|- Bahwa yang berangkat tiga orang tersebut adalah Sanding Organization
02014|(SO) yang dalam hal ini adalah saksi Yudhi Kurniawan;
02015|- Bahwa yang  memproses  pembuatan  Paspor  dan  Visa  adalah  Saksi
02016|Yudhi Kurniawan;
02017|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat dijepang Sdr. Irvanudin, Sdr.
02018|Hariyadi dan Sdr. Taufik bekerja dengan siapa;
02019|- Bahwa uang milik Sdr. Irvanudin, Sdr. Hariyadi dan Sdr. Taufik ditranfer
02020|ke  rekening  Terdakwa namun  langsung  Terdakwa tranferkan  ke  rekening
02021|milik Sdr. Yudhi Kurniawan semua;
02022|- Bahwa Terdakwa mengetahui jika visa yang dimilik oleh Sdr. Irvanudin,
02023|Sdr. Hariyadi dan Sdr. Taufik adalah visa study banding;
02024|- Bahwa untuk visa study banding masa berlakunya hanya tiga bulan;
02025|- Bahwa  Terdakwa tidak  menjanjikan  terkait besaran  gaji  kepada  Sdr.
02026|Irvanudin, Sdr. Hariyadi dan Sdr. Taufik;
02027|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. Irvanudin, Sdr. Hariyadi
02028|dan Sdr. Taufik berangkat ke Negara Jepang;
02029|- Bahwa Terdakwa pernah ke Negara Jepang untuk bekerja;
02030|
02031|- Bahwa saat  Terdakwa bekerja ke Negara Jepang  Terdakwa memakai
02032|Visa magang yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun;
02033|- Bahwa pada tahun 2018 LPK Momiji Gakkou milik Terdakwa belum ada
02034|legalitasnya namun pada tahun 2021 LPK milik Terdakwa tersebut sudah ada
02035|legalitasnya;
02036|- Bahwa pada saat itu kejadiannya pada tahun 2020;
02037|- Bahwa pada saat itu Sdr. Irvanudin berangkat ke Jepang melalui LPK
02038|KOUGAS yang dibawah pimpinan Sdr. Yudhi Kurniawan;
02039|- Bahwa  atas  kejadian  ini  Terdakwa sama  sekali  tidak  mendapatkan
02040|untung, karena Terdakwa hanya membantu untuk keberangkatan ke Jepang;
02041|- Bahwa  uang  milik  Hariyadi  sudah  Terdakwa kembalikan  sebesar
02042|Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan uang milik irvanudin sebesar
02043|Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sdr. Bayu akan melanjutkan
02044|pendidikannya sedangkan sdr. Taufik belum Terdakwa kembalikan uangnya;
02045|- Bahwa s etahu  Terdakwa yang melaporkan  Terdakwa dan Sdr. Yudhi
02046|Kurniawan adalah Sdr. Irvanudin;
02047|- Bahwa  setahu  Terdakwa bahwa  kondisi  mereka  berada  di  Jepang
02048|dalam keadaan baik-baik saja;
02049|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan mereka di Negara Jepang;
02050|- Bahwa  Terdakwa tidak  mengetahuinya,  setahu  Terdakwa mereka  di
02051|Negara Jepang mendapatkan upah/gaji;
02052|- Bahwa  sepengetahuan  Terdakwa  Visa  yang  dikeluarkan  untuk
02053|keberangkatan  sdr.  Irvanudin  dan  kawan-kawannya  adalah  Visa  Study
02054|Banding yang berlaku selama tiga bulan;