01135|
01136|a. Perlu  diketahui  apa  pengertian  "PERDAGANGAN  ORANG".
01137|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
01138|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01139|seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,
01140|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01141|rentan,  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01142|memperoleh penjeratan orang yang memegang kendali atas orang
01143|lain terseb persetujuan dari negara maupun antar negara, untuk
01144|tujuan ut, baik yang dilakukan di dalam tereksploitasi diatur dengan
01145|pasal  1  angka  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  Indonesia
01146|Nomor 21 Tahun 2007;
01147|b. Pengertian TNIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah
01148|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
01149|yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01150|21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari
01151|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  terdiri  dari  3  (tiga)
01152|elemen  utama  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  unsur
01153|adalah sebagai berikut:
01154|c. Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen  utama
01155|(Proses,  Cara  dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif
01156|sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan ang
01157|cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
01158|d. Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum
01159|Penghapusan  Perdagangan  Orang  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi
01160|Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap Orang manusia.
01161|Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan
01162|dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini
01163|sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap  individu
01164|mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01165|trafiking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung
01166|dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah
01167|secara seksual, dan perdagangan anak;
01168|e. Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang
01169|terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan
01170|hak korban sebagaimana berikut :
01171|1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
01172|1999 tentang Hak Asasi Manusia;
01173|
01174|2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
01175|1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala
01176|Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
01177|3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
01178|1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan
01179|dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak
01180|Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi;
01181|4) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  83
01182|Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  No  87  tentang
01183|Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak  untuk
01184|Berorganisasi;
01185|5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
01186|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai
01187|Penghapusan Kerja Paksa;
01188|6) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
01189|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai
01190|Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
01191|7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
01192|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 1 mengenai
01193|Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
01194|8) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
01195|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja
01196|Paksa;
01197|9) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
01198|1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang
01199|Hak  Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam
01200|Pekerjaan yang Sama;
01201|10) Bahwa  penting  pula  memperhatikan  ketentuan  dalam
01202|dokumen  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against
01203|Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-
01204|Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang
01205|Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah  Indonesia  yang
01206|telah  ikut  menandatangai  Konvensi  Palermo  2000.  Pasal  3
01207|Protokol  Palermo  mengatur  bahwa  Persetujuan  dari  seorang
01208|korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01209|seperti  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)  pasal  ini  haruslah
01210|dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a)
01211|
01212|digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;
01213|selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan,
01214|penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan
01215|eksploitasi  harus  dianggap  sebagai  "perdagangan  manusia"
01216|meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera
01217|dalam sub ayat (a) pasal ini;
01218|11) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
01219|2012  tentang  pengesahan  konvensi  internasional  Mengenai
01220|perlindungan  hak-Hak  Seluruh  Pekerja  migran  dan  Anggota
01221|Keluarganya;
01222|12) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
01223|2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja
01224|Indoensia di Luar Negeri;
01225|13) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
01226|2006 Perlindungan Saksi dan Korban;
01227|- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
01228|1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1
01229|angka  1  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan
01230|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Calon
01231|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
01232|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja
01233|di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/
01234|kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
01235|2) Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1 angka
01236|2  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan  pekerja
01237|migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja  Migran
01238|Indonesia adalah setiap  warga  negara  Indonesia  yang akan,
01239|sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima
01240|upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
01241|3) Pekerja Migran Indonesia perorang adalah dalam pasal
01242|1 angka 4 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan
01243|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja
01244|Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah  Pekerja  Migran
01245|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
01246|pelaksana penempatan.
01247|4) Orang adalah Dalam pasal 1 angka 19 UURI Nomor 18
01248|tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang
01249|
01250|di maksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau
01251|korporasi.
01252|5) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam
01253|pasal  1  angka  5  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01254|pelindungan pekerja migran Indonesia yang di maksud dengan
01255|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya
01256|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia
01257|dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam
01258|mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam
01259|keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan
01260|setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
01261|- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan untuk bisa menjadi tenaga
01262|kerja  indonesia  atau  pekerja  migran  Indonesia  dalam  pasal  5  UURI
01263|Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia
01264|menjelaskan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar
01265|negeri harus memenuhi persyaratan :
01266|1) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
01267|2) memiliki kompetensi.
01268|3) sehat jasmani dan rohani.
01269|4) terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan
01270|Sosial dan.
01271|5) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01272|- Bahwa Ahli jelaskan untuk dokumen yang wajib dimiliki adalah
01273|sebagaimana  pasal  13  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01274|pelindungan pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut :
01275|1) Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah
01276|menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
01277|2) Surat izin  suami  atau  istri, orang  tua atau  wali yang
01278|diketahui oleh kepala desa atau lurah.
01279|3) sertifikasi kompetensi kerja.
01280|4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
01281|kesehatan dan psikologi.
01282|5) paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
01283|6) Visa kerja.
01284|7) perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia dan;
01285|8) perjanjian kerja.
01286|
01287|- Bahwa Ahli menjelaskan Perijinan yang harus dimiliki Badan,
01288|Perusahaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01289|melakukan  penempatan,  perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01290|adalah :
01291|1) Untuk perizinan dalam Negeri :
01292|a) Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  pekerja  Migran
01293|Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  SIP3MI  adalah  izin
01294|tertulis  yang  diberikan  oleh  Menteri  kepada  badan  usaha
01295|berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan
01296|penempatan pekerja Migran Indonesia.
01297|b) Surat  Izin  Perekrutan  pekerja  Migran  Indonesia  yang
01298|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh
01299|kepala  Badan  kepada  perusahaan  Penempatan  pekerja
01300|Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon
01301|pekerja Migran Indonesia.
01302|2) Untuk perizinan dari luar negeri :
01303|a) Job order / demand leter merupakan permintaan dari
01304|majikan  yang  berada  diluar  negeri  atau  yang  akan
01305|memperkerjakan  Pekerja  Imigran  Indonesia  tersebut  yang
01306|mempunyai ijin resmi dari ke konsulat /perwakilan Indonesia
01307|diluar negeri “dalam Hal ini orang yang akan menggunakan
01308|pekerja  migran  Indonesia  harus  punya  kuota.  setelah
01309|mendapat  kuota  maka  majikan  (pengguna  PMI)  akan
01310|bermohon  ke  konsulat  /perwakilan  Indonesia  diluar  negeri
01311|dan setelah itu akan dikeluarkan Job order / demand leter”.
01312|b) Visa kerja merupakan visa kerja yang dikeluarkan oleh
01313|pemerintah setempat (tempat PMI akan bekerja) “dalam hal
01314|ini proses visa kerja yaitu Perusahaan Penempatan pekerja
01315|Migran  Indonesia  mengirim  foto  copy  paspor  PMI  ,  surat
01316|keterangan  kesehatan  ke  pengguna  PMI  atau  agensi  ,
01317|selanjutnya agensi diluar negeri akan mengurus visa kerja ke
01318|imigrasi negara penempatan PMI”.
01319|- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
01320|Saksi NASRUL AMIN dan Saksi YOSEP BALA AGAN terlibat dan
01321|turut  serta  dan  telah  memenuhi  unsur  terkait  Tindak  Pidana
01322|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
01323|dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo
01324|
01325|Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Republik Indonesia
01326|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01327|Indonesia,  adapun  persyaratan  dokumen  dari  pekerja  migran  itu
01328|sendiri  dapat  dilihat  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
01329|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01330|Migran Indonesia.
01331|- Bahwa  menurut  ahliMARTINUS  KOPONG  HADA,  Saksi
01332|THOMAS  OLA HELAN,  Saksi  MARTINUS  PENANA,  dan  Saksi
01333|FABIANUS  SABON  BURA tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai
01334|pekerja  migran  indonesia  sesuai  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  13
01335|UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran
01336|Indonesia.
01337|
01338|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01339|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01340|- Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024  sekitar  Pukul
01341|13.30 WITA bertempat di atas Kapal Lambelu Pelabuhan Kapal Malundung
01342|Tarakan di JI. Yos Sudarso Kel. Lingkang Ujung Kec. Tarakan Timur Kota
01343|Tarakan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  Terdakwa  diamankan  Petugas
01344|Kepolisian;
01345|- Bahwa bermula pada saat Terdakwa pulang kampung bersama dengan
01346|Saksi  Maria  Fatima  Yosef  yang  merupakan  istri  Saksi,  kemudian  Saksi
01347|Martinus  Kopong  Hada  datang  menjumpai  Terdakwa  dan  bertanya
01348|mengenai apakah ada pekerjaan di Malaysia kemudian Terdakwa menjawab
01349|ada, pekerjaan di Malaysia yaitu menjaga kebun durian gajinya perhari 45
01350|(empat puluh lima) Ringgit, setelah mendengar hal tersebut beberapa hari
01351|kemudian Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi
01352|Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  datang  menjumpai
01353|Terdakwa dengan menyampaikan ingin bekerja di Malaysia, namun Saksi
01354|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan  dan  Saksi  Martinus
01355|Penana tidak ada memiliki paspor adapun Saksi Fabius Paspornya sudah
01356|tidak berlaku lagi, akan tetapi Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas
01357|Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura tetap
01358|mau ikut kerja di Malaysia, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi
01359|Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana
01360|dan Saksi Fabianus Sabon Bura kalau mau ikut ke Malaysia biaya sendiri-
01361|sendiri,  namun  berangkatnya  bersama-sama  dari  Pelabuhan  Larantuka
01362|menuju ke Malaysia, dan Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01363|
01364|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura
01365|menyetujuinya karena mendengar gaji perharinya 45 (empat puluh lima)
01366|ringgit perhari berkerja di Negara  Malaysia  dan mereka meminta  tolong
01367|kepada  Terdakwa  untuk  mencarikan  orang  yang  bisa  memberangkat
01368|mereka ke Malaysia;
01369|- Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 06.30
01370|wita Terdakwa bersama dengan Saksi Maria Fatima Yosef, Saksi Martinus
01371|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01372|Fabianus Sabon Bura berangkat dari Pelabuhan Larantuka menggunakan
01373|kapal pelni KM. Lambelu dengan tujuan Pelabuhan Kapal Pelni Tarakan,
01374|pada saat Terdakwa berada di Kapal Saksi menghubungi Sdr. Anton Geroda
01375|(Daftar Pencarian Saksi) yang berada di Malaysia untuk meminta bantuan
01376|mencarikan orang yang bisa membantu memberangkatkan Saksi Martinus
01377|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01378|Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, kemudian Sdr. Anton Geroda
01379|mengirimkan nomor Sdra Anto (Daftar Pencarian Saksi) kepada Terdakwa;
01380|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  menghubungi  Sdra  Anto  via  chat
01381|Whatsapps dengan  maksud  untuk  meminta  bantuan  kepada  Sdra  Anto
01382|mencarikan  orang  yang  bisa  memberangkatkan  Saksi  Martinus  Kopong
01383|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01384|Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, dan Sdra Anto menyetujuinya
01385|dan mau membantu, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone
01386|Saksi Martinus Kopong Hada kepada Sdra Anto;
01387|- Bahwa  keesokan  harinya  Saksi  Martinus  Kopong  Hada
01388|memberitahukan  kepada  Terdakwa  bahwa  ada  orang  yang
01389|menghubunginya dan menanyakan apakah Saksi Martinus Kopong Hada
01390|ada orang yang akan menjemput ketika sampai di Pelabuhan Kapal Pelni
01391|Tarakan, dan menanyakan jumlah orang yang mau dijemput, nomor dek,
01392|tempat tidur Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi
01393|Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  di  kapal  serta
01394|mengirimkan foto identitas diri dan foto Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi
01395|Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon
01396|Bura;
01397|- Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.00
01398|Wita ketika kapal yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Saksi Maria
01399|Fatima  Yosef,  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,
01400|Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  akan  segera
01401|
01402|sandar  di  Pelabuhan  Kapal  Pelni  Tarakan,  karena  Handphone  Saksi
01403|Martinus Kopong Hada  lowbet (batrai habis), maka dengan menggunakan
01404|handphone  Terdakwa  menghubungi  Saksi  Nasrul  Amin  Bin  Suryono  via
01405|Chat Whatsapps dan memberitahu jika buruh nomor 63 yang akan menemui
01406|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01407|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  di  kapal  dan  Saksi
01408|memberitahukan bahwa Kapal akan segera sandar di Pelabuhan, kemudian
01409|Saksi  Nasrul  Amin  Bin  Suryono  memberitahukan  bahwa  nanti  buruh  63
01410|tersebut akan menemui Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01411|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura di atas
01412|kapal, kemudian ketika kapal berlabuh di Pelabuhan Kapal Pelni Tarakan,
01413|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01414|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura turun dari Kapal KM. Lambelu
01415|mengikuti  buruh  63  tersebut,  ke  depan  Polsek  KSKP  Tarakan  untuk
01416|menunggu Saksi Nasrul Amin Bin Suryono sedangkan Terdakwa bersama
01417|dengan  Saksi  Maria  Fatima  Yosef,tetap  berada  di  atas  Kapal  sambil
01418|menunggu Kapal tersebut berangkat ke Kabupaten Nunukan;
01419|- Bahwa setelah penumpang tujuan Tarakan turun semua, beberapa saat
01420|kemudian  datang  beberapa  orang  yang  mengaku  sebagai  petugas
01421|Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah
01422|membantu mencarikan orang agar bisa memberangkatkan Saksi Martinus
01423|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01424|Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, kemudian Terdakwa dibawa ke
01425|Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Polres  Tarakan  untuk  dimintai  keterangan,
01426|sehingga rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena
01427|diketahui anggota Kepolisian;