01362|transfer pada aplikasi DANA milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias
01363|VITA;
01364|- Bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  pijat  tersebut  saksi
01365|ERNAWATI  alias  ANGGUN  alias  VITA  dalam  keadaan  telanjang,
01366|demikian juga saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI, dan selama sesi pijat
01367|
01368|(kurun  wakktu  satu  jam)  saksi  MUHAMMAD  IKHFAN  FAUZI  boleh
01369|memegang tubuh terapis/ saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
01370|- Bahwa saat itu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI juga ditawari
01371|oleh  saksi  ERNAWATI  alias  ANGGUN  alias  VITA untuk  bersetubuh
01372|(berhubungan intim layaknya suami istri) dengan tarif Rp1.000.000,00
01373|(satu juta rupiah) karena menurut saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI
01374|harga tersebut terlalu mahal maka saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI
01375|hanya menggunakan jasa terapis untuk pelayanan pijat seluruh badan
01376|dan pijat alat kelamin saja tanpa bersetubuh;
01377|- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut sebelumnya
01378|saksi  ERNAWATI  alias  ANGGUN  alias  VITA mempunyai  ketrampilan
01379|terapis/massage  yang  didapatnya  sesuai  dengan  sertifikat  dari
01380|Lembaga Pelatihan Kerja Kesehatan Indonesia tanggal 24 Desember
01381|2022, namun ketrampilan terapis yang didapat saksi tersebut adalah
01382|bentuk pelatihan pijat refleksi/relaksasi dan tidak terdapat teori untuk
01383|memberikan pelayanan seksual berupa melakukan memijat alat kelamin
01384|kepada pengguna jasa layanan/tamu;
01385|- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira
01386|pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan
01387|kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA
01388|HUMUL  HASANAH  saat  sedang  menunggu  saksi  ERNAWATI  alias
01389|ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI
01390|di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota
01391|Polresta Pasuruan;
01392|
01393|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01394|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Terdakwa  dapat
01395|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01396|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01397|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01398|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
01399|alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang di dalamnya
01400|terkandung unsur-unsur sebagai berikut:
01401|1. Barang siapa;
01402|2. Dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan
01403|cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai
01404|pencarian atau kebiasaan;
01405|
01406|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01407|mempertimbangkan sebagai berikut:
01408|Ad.1.    Unsur “Barang siapa”;
01409|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”
01410|adalah  setiap  subyek  hukum,  orang  perorangan ( natuurlijk  persoon)
01411|atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat
01412|dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri
01413|atau secara bersama-sama;
01414|Menimbang, bahwa dalam perkara a quo unsur ”barang siapa ( Hij
01415|Die)” adalah sebagai kata ganti  orang, yaitu sebagai subyek hukum
01416|pidana  yang  akan  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara
01417|pidana  dalam  perkara  a  quo ,  yang  identitasnya  sebagaimana
01418|disyaratkan Pasal 155 ayat (1)  Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab
01419|Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  telah  disesuaikan
01420|dengan  yang  diuraikan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaan
01421|maupun diawal surat tuntutan , yaitu Terdakwa  NOVAL ANDRIAN Bin
01422|SUDIRMAN SITUMORANG, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi
01423|menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana telah bersesuaian
01424|pula  dengan  keterangan  Terdakwa  sendiri  yang  di  persidangan
01425|menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut
01426|dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang
01427|terjadinya  kesalahan  pada  orangnya  (error  in  persona).  Dimana
01428|Terdakwa  telah  pula  mampu  mengikuti  persidangan  serta  menjawab
01429|seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;
01430|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01431|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Barang  Siapa” telah  terpenuhi
01432|menurut hukum;
01433|Ad.2. Unsur  “ Dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan
01434|perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan
01435|menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;
01436|Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam
01437|konteks  keseluruhan  unsur  ini  merujuk  pada  konsep  “kesengajaan”
01438|(opzettelijke)  yang  secara  umum  maknanya  meliputi  arti  dari  istilah
01439|“menghendaki”  (willen)  dan  “mengetahui”  (wetens),  artinya  pelaku
01440|menghendaki  terjadinya  perbuatan  tersebut  dan  mengetahui  bahwa
01441|perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui
01442|pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sehingga “dengan sengaja” di
01443|
01444|sini  merupakan  suatu  kesengajaan  sebagai  maksud,  yaitu  adanya
01445|perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;
01446|Menimbang, bahwa  kata  penghubung  ‘atau’  dalam  sub-unsur
01447|“menyebabkan  ‘atau’ memudahkan  perbuatan  cabul oleh  orang  lain
01448|dengan orang lain” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif.
01449|Oleh karenanya Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi
01450|unsur  ini  jika  setidak-tidaknya  memenuhi  salah  satu  dari  pengertian
01451|“menyebabkan perbuatan cabul” atau “memudahkan perbuatan cabul”,
01452|oleh orang lain dengan orang lain;
01453|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berbuat cabul” adalah
01454|mencemari  kehormatan  seseorang,  berbuat  tidak  senonoh,  atau
01455|melanggar rasa kesusilaan, yang berkaitan dengan alat kelamin/seksual
01456|atau nafsu birahi;
01457|Menimbang, bahwa pengertian “menyebabkan perbuatan cabul oleh
01458|orang lain dengan orang lain ” adalah jika perbuatan pelaku memiliki
01459|suatu hubungan kausalitas dengan terjadinya perbuatan cabul  antara
01460|orang  lain  tersebut,  artinya  perbuatan  pelaku  menjadi  syarat  mutlak
01461|yang menjadikan terwujudnya perbuatan cabul tersebut, tanpa adanya
01462|perbuatan  pelaku  maka  haruslah  dianggap  tidak  dapat  terwujud
01463|perbuatan cabul di antara orang lain itu;
01464|Menimbang, bahwa pengertian “ memudahkan perbuatan cabul oleh
01465|orang lain dengan orang lain ” adalah bahwa perbuatan pelaku tidak
01466|menjadi syarat mutlak, namun memberi bantuan ataupun fasilitas yang
01467|menjadikan  lebih  mudah  bagi  orang  lain  dengan  orang  lain  untuk
01468|melakukan perbuatan cabul. Misalnya ialah menyewakan kamar untuk
01469|memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
01470|(HR 6 Oktober 1941-1942), untuk  memudahkan tidaklah perlu adanya
01471|suatu perbuatan yang  aktif atau tidak berbuat  suatu  kewajiban  yang
01472|ditentukan oleh undang-undang (HR 18 Nopember 1940);
01473|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Saksi  dan
01474|dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan
01475|barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  maka  Majelis  Hakim
01476|memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas,
01477|yaitu bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira
01478|pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan
01479|kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA
01480|HUMUL  HASANAH  saat  sedang  menunggu  saksi  ERNAWATI  alias
01481|
01482|ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI
01483|di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota
01484|Polresta Pasuruan;
01485|Menimbang, bahwa  pada mulanya terdakwa berangkat dari Kota
01486|Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand
01487|Livina warna hijau dengan Nomor Polisi T- 1038-MN bersama dengan
01488|saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL
01489|HASANAH menuju Kota Pasuruan, mereka menginap di Hotel Makati
01490|Pasuruan  yang  berada  di  Jalan  Wachid  Hasyim  No.  46  Kelurahan
01491|Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa NOVAL
01492|ANDRIAN selama di Kota Pasuruan dari hari minggu tanggal 17 Maret
01493|2024 hingga hari selasa tanggal 25 Maret 2024 menyewa 2 (dua) kamar
01494|Hotel  yaitu  kamar  nomor  03  dan  05  atas  nama  terdakwa  NOVAL
01495|ANDRIAN; Peran terdakwa yaitu terdakwa sebagai joki atau operator
01496|dari penyedia layanan pijat dari beberapa pemijat/terapis memasarkan
01497|pemijat/terapisnya  melalui  media  sosial  MiChat,  terdakwa  membuat
01498|akun  aplikasi  dengan  nama  akun  VITA atau  akun  nama  yang  lain
01499|dengan dilengkapi foto perempuan dan tertuliskan bio diskripsi R3ADY
01500|V-ZATT CAP3KK  NO+++  akun tersebut membatasi orang  yang bisa
01501|melihat  dengan  maksud  untuk  menarik  orang  lain  melihatnya  guna
01502|mendapatkan orang yang menginginkan jasa pijat/terapis dengan nama
01503|VITA,  sedangkan  para  pemijat/terapis  yaitu  saksi  ERNAWATI  alias
01504|ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH serta terdakwa
01505|berada di sekitar kamar hotel untuk menunggu pengguna layanan/tamu
01506|yang akan pijat; terdakwa membuka akun Michat atas nama Nabila,
01507|Vita, dan nama lainnya, terdakwa dalam akun tersebut mengaku atau
01508|mengisi deskripsi akun, chat/ngobrol dengan calon tamu yang akan pijat
01509|hingga  transaksi  pijat  berhasil,  setelah  deal/sepakat  dengan  tamu
01510|kemudian  yang  melayani  untuk  memijat  tamu  tersebut  adalah  saksi
01511|ERNAWATI  alias  ANGGUN  alias  VITA atau  saksi  GINA HUMUL  H
01512|sebagai  terapis,  dan  bukan  terdakwa,  selain  itu  setelah  ada
01513|kesepakatan/deal  dengan  tamu,  terdakwa  memberikan  Handphone
01514|yang  telah  dipakai  untuk  transaksi  tersebut  ke  kamar   saksi  GINA
01515|HUMUL H atau saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA (terapis
01516|yang akan memijat tamu tersebut);
01517|Menimbang,  bahwa  bila  ada  orang  yang  tertarik  dan  akan
01518|menggunakan jasa layanan pijat, maka terdakwa segera menawarkan
01519|
01520|harga  antara  Rp150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  hingga
01521|Rp200.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  tergantung
01522|kesepakatan  dengan  pengguna  layanan/tamu,  namun  bila  pengguna
01523|layanan/tamu menginginkan dipijat juga alat kelaminnya (Hand Job/HJ)
01524|hingga  pengguna  layanan/tamu  mengeluarkan  air  mani  dan  merasa
01525|puas,  maka  harga  ditambah  Rp150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu
01526|rupiah)  hingga  Rp200.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),
01527|sehingga  total  biaya  menjadi  sebesar  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu
01528|rupiah); selanjutnya untuk pembayarannya dibayarkan melalui aplikasi
01529|DANA  dengan  nomor  085891185998  setelah  pemijatan  selesai
01530|dilakukan oleh terapis, dari hasil yang didapatkan tiap pemijat/terapis
01531|(sekali transaksi/tiap kali melayani pengguna layanan/tamu) terdakwa
01532|mendapatkan  bagian  keuntungan  dari  terapis  sebesar  Rp50.000,00
01533|(lima  puluh  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp100.000,00  (seratus  ribu
01534|rupiah),  uang  tersebut  digunakan  untuk  sewa  kamar  hotel  dan
01535|kepentingan pribadi terdakwa;
01536|Menimbang,  bahwa  dari  rangkaian  perbuatan  dan  keadaan
01537|tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  peran  Terdakwa  jelas
01538|memberikan kemudahan untuk dilakukannya perbuatan cabul, dengan
01539|cara-cara  yang  dilakukan  Terdakwa,  untuk  mendorong  terjadinya
01540|transaksi  pijat  alat  kelamin  laki-laki,  sehingga  laki-laki  yang  menjadi
01541|pelanggan  mendapatkan  kepuasan  setelah  mengalami  ejakulasi,
01542|padahal hubungan antara SAKSI GINA HUMUL HASANAH atau SAKSI
01543|ERNAWATI sebagai pemijat dengan pelanggan, salah satunya adalah
01544|saksi  MUHAMMAD  IKHFAN  FAUZI  bukanlah  sebagai  suami  istri,
01545|sehingga perbuatan tersebut termasuk tidak senonoh, atau melanggar
01546|rasa kesusilaan, yang berkaitan dengan alat kelamin/seksual atau nafsu
01547|birahi;
01548|Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
01549|adalah  untuk  memperoleh  keuntungan  atau  mata  pencarian  untuk
01550|memenuhi  kebutuhan  hidup  Terdakwa,  terbukti  bahwa  Terdakwa
01551|mendapatkan  bagian  uang  sebesar  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu
01552|rupiah)  sampai  dengan  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah),  uang
01553|tersebut digunakan untuk sewa kamar hotel dan kepentingan pribadi
01554|terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi
01555|oleh perbuatan Terdakwa;
01556|
01557|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  berdasarkan  seluruh
01558|pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan
01559|Terdakwa tersebut di atas telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur
01560|dalam pasal ini;
01561|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP
01562|telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka
01563|Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
01564|tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua  Penuntut Umum;
01565| Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menuntut  Terdakwa
01566|berdasarkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21
01567|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
01568|namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, dengan alasan
01569|bahwa dalam pasal dakwaan tersebut mensyaratkan adanya seseorang yang
01570|dieksploitasi yang disebut sebagai “korban”, sedangkan faktanya dalam perkara
01571|ini tidak ada seseorang yang masuk dalam kualifikasi “korban”, sebagaimana
01572|tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01573|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  menyebutkan
01574|“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik,
01575|seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan
01576|orang.”
01577|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  keadaan  yang
01578|terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan
01579|saksi  ERNAWATI  dan  saksi  GINA  HUMUL  HASANAH,  adalah  bentuk
01580|kesepakatan  untuk  melakukan  usaha  pijat  seksualitas,  dimulai  dengan
01581|kesepakatan  di  antara  mereka  bertiga  yang  berangkat  dari  Kota  Bandung
01582|menuju Kota Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil Nissan type
01583|Grand  Livina  XV  Nopol:  T-1038-MN  milik  Saksi  GINA HUMUL  HASANAH,
01584|setelah  sampai  di  Kota  Pasuruan  mereka  sepakat  untuk  menyewa  2  (dua)
01585|kamar di Hotel Makati yang dibayar dengan uang hasil pijat seksualitas tersebut.
01586|Bahwa selain Terdakwa, saksi ERNAWATI dan saksi GINA HUMUL HASANAH
01587|juga menggunakan aplikasi MiChat, untuk mendapatkan pelanggan, sehingga
01588|terlihat  bahwa  saksi-saksi  tersebut  bukan  sebagai  korban,  yang  mengalami
01589|penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial  akibat
01590|perbuatan Terdakwa;
01591|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak terikat dengan
01592|asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali atau ketentuan Pasal 63 ayat (2)
01593|KUHP  yang  merumuskan  bahwa  “apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana  yang
01594|
01595|melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah
01596|ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum
01597|pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan
01598|kepada pelakunya”. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, antara dakwaan kesatu
01599|Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, dakwaan kedua Pasal
01600|296 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 506 KUHP, masing-masing mempunyai
01601|unsur perbuatan yang berbeda, sehingga Terdakwa dipandang tidak melanggar
01602|dua atau lebih ketentuan hukum pidana yang berlaku. Bahwa aturan KUHP
01603|yang sama-sama mengatur tindak pidana perdagangan orang adalah pasal 297
01604|KUHP, bukan pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP sebagaimana dakwaan
01605|penuntut umum, lebih lanjut dalam penjelasan ketentuan umum Undang-undang
01606|Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan “Ketentuan mengenai larangan perdagangan
01607|orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01608|(KUHP). Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan
01609|wanita  dan  anak  laki-laki  belum  dewasa  dan  mengkualifikasikan  tindakan
01610|tersebut sebagai kejahatan.”
01611|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat
01612|Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk
01613|membebaskan  Terdakwa  (vrijspraak)  dari  segala  dakwaan  atau  setidak  –
01614|tidaknya  melepaskan  dari  segala  tuntutan  hukum  ( ontslag  van  alle
01615|rechtvervoling)  karena  berpendapat  bahwa  Terdakwa  NOVAL ANDRIAN  Bin
01616|SUDIRMAN  SITUMORANG  tidak  terbukti  kesalahannya  secara  sah  dan
01617|menyakinkan, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,
01618|karena  sebagaimana  pertimbangan  Majelis  Hakim  di  atas,  Terdakwa  sudah
01619|terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua,
01620|dan harus dijatuhi pidana;
01621|Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak
01622|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01623|baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  oleh  karenanya
01624|Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01625|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab
01626|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01627|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  bukan  semata-mata
01628|untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
01629|akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen
01630|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
01631|dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media
01632|
01633|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  agar  anggota  masyarakat
01634|diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;
01635|Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam
01636|menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah
01637|didasari  pertimbangan menyeluruh mengenai aspek  filosofis, sosiologis, dan
01638|yuridis  dengan  memperhatikan  tujuan  dari  pemidanaan  tersebut,  sehingga
01639|nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian