00700|HASBI untuk menjemput 1 (satu) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non
00701|resmi yakni Sdr. YORIM WINARDI LEKI dan melakukan p enjemputan pada
00702|malam hari di Tanjung Hulu Pontianak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10
00703|November 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. DIMAS datang membawa 3 (tiga)
00704|orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke rumah Anak Saksi, sedangkan
00705|Sdr. HASBI tiba di rumah Anak Saksi sekira pukul 03.00 WIB. Kemudian 4 (empat)
00706|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non resmi yakni Sdr. YORIM WINARDI
00707|LEKI, Sdr. NOVRIANUS B. SOARES, Sdr. VEKY FERNANDO NOFUS dan Sdr.
00708|BENEDITO SOARES DE FATIMA menginap di rumah milik orang tua Anak Saksi
00709|yang beralamat di Dusun Sungai RT.014 RW.007 Desa Sungai Kelambu Kec.
00710|Tebas Kab. Sambas sembari menunggu waktu keberangka tan menuju ke
00711|perbatasan Aruk Sajingan Besar. Pada saat itu juga, Terdakwa sedang berada di
00712|rumah Anak Saksi. Pada saat itu pula Anak Saksi men yampaikan kepada
00713|Terdakwa untuk membawa 4 (empat) orang Calon Pekerj a Migran Indonesia
00714|(CPMI) non resmi tersebut ke perbatasan Aruk Sajing an Besar dikarenakan
00715|Terdakwa sudah memahami alurnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10
00716|November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi menelepon Terdakwa dan
00717|menyarankan agar Terdakwa menyewa atau merental seb uah mobil untuk
00718|
00719|membawa dan mengangkut 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
00720|(CPMI) non resmi tersebut dikarenakan mobil yang Anak Saksi miliki dibawa oleh
00721|teman Anak Saksi yakni Sdr. QALBI untuk membawa pen umpang dari Kab.
00722|Sambas ke Pontianak dan Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya, pada hari
00723|Senin tanggal 11 November 2024, Terdakwa membawa at au mengangkut 4
00724|(empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non resmi tersebut menuju
00725|ke perbatasan Aruk Sajingan Besar untuk bekerja di negara Malaysia dan akan
00726|melalui jalur tikus. Setelah mereka berangkat, Anak Saksi langsung tidur hingga
00727|akhirnya sekira pukul 08.00 WIB, datang beberapa anggota kepolisian ke rumah
00728|orang tua Anak Saksi yang beralamat di Dusun Sungai RT.014 RW.007 Desa
00729|Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas dan membeirtahukan bahwa Terdakwa
00730|telah diamankan. Kemudian Anak Saksi pun dibawa ke Polres Sambas untuk
00731|pemeriksaan lebih lanjut;
00732|- Bahwa Anak Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mau bekerja di
00733|Malaysia dari Sdr. FIRMAN yang posisinya ada di Malaysia;
00734|- Bahwa Anak Saksi mendapatkan upah dari Sdr. FIRMAN, yaitu sejumlah 100 RM
00735|(seratus Ringgit Malaysia) untuk per orang, namun u pah tersebut belum
00736|dibayarkan Sdr. FIRMAN;
00737|- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian;
00738|- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membawa atau mengangkut Calon Pekerja
00739|Migran Indonesia (CPMI) ke Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten
00740|Sambas;
00741|- Bahwa Anak Saksi yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
00742|- Bahwa Anak Saksi mendapatkan orderan untuk membaw a atau mengangkut
00743|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan
00744|Besar, Kabupaten Sambas sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam waktu 2 (dua)
00745|sampai 3 (tiga) bulan;
00746|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
00747|menjadi penumpangnya akan bekerja sebagai apa di Malaysia;
00748|- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
00749|- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberik an pendapat bahwa
00750|Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;
00751|3. Saksi NOVRIANUS B. SOARES ANAK MARTINU B. SOARES, yang dibacakan
00752|di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
00753|- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehub ungan dengan Saksi telah
00754|diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan 5 (lima) orang di antaranya
00755|Sdr. BENEDITO SOARES DE FATIMA Als BENI, Sdr. VEKY FERANDO NOFUS,
00756|
00757|Sdr. YORIM W. LEKI, Sdr. ASHARI, Sdr. NAZMI dan 1 (satu) orang supir yang
00758|bernama Terdakwa ANDRE WIRANATA Als ANDRE Bin MUSTOFA;
00759|- Bahwa tujuan Saksi ke negara Malaysia rencananya akan bekerja sebagai
00760|pemanen buah kelapa sawit di sebuah perusahaan di negara Malaysia;
00761|
00762| Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajuk an Ahli di
00763|persidangan sebagai berikut:
00764|1. Ahli RIYANT RAGA PRATHAMA, A.MD., IM., S.H., M.A . , yang dibacakan di
00765|persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
00766|- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubunga n dengan adanya dugaan
00767|telah terjadinya perkara tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana
00768|dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 dan/atau pasal 10
00769|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 200 7 tentang
00770|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau pasal 81 dan/atau
00771|pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang
00772|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau pasal 120 ayat (1) dan/atau ayat
00773|(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
00774|Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
00775|- Bahwa Ahli bekerja di lingkungan Imigrasi sejak t ahun 2012. Adapun tempat
00776|penugasan Ahli di antaranya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, Bandara
00777|Soekarno-Hatta, Batam, Akademi Imigrasi dan sekarang di Imigrasi Kelas II TPI
00778|Sambas;
00779|- Bahwa jabatan Ahli di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas yaitu sebagai Kepala
00780|Subseksi Izin Tinggal;
00781|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Lalintalkim (Lalu Lintas dan Ijin tinggal
00782|Keimigrasian) terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
00783|
00784|- Bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa
00785|dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, persyaratan untuk pembuatan Paspor bagi
00786|warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut: KTP,  Kartu keluarga, Akte
00787|kelahiran atau Ijazah dan atau surat Nikah;
00788|- Bahwa prosedur untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi yaitu pertama yang
00789|bersangkutan atau pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kantor
00790|Imigrasi melalui aplikasi M Paspor dengan mengupload persyaratan seperti KTP,
00791|Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta menentukan hari kedatangan dan melakukan
00792|pembayaran ke Bank persepsi, kemudian pemohon datang kekantor Imigrasi yang
00793|dipilih untuk pengambilan Foto, Biometrik dan wawan cara dengan membawa
00794|persyaratan asli, kemudian setelah itu pemohon dapa t pulang dan tiga hari
00795|kemudian setelah itu dapat kembali mengambil paspornya, namun apabila tidak
00796|dapat mendaftar melalui aplikasi M Paspor, yang ber sangkutan dapat datang
00797|langsung ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
00798|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
00799|tentang Keimigrasian pada Pasal 24 ayat (1) disebut kan bahwa dokumen
00800|perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor dan Sur at perjalanan Laksana
00801|Paspor. Kemudian pada pasal 24 ayat (2) di jelaskan bahwa Paspor terdiri dari
00802|Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, dan Paspor Biasa. Dari ketentuan tersebut
00803|mengenai Paspor Biasa tersebut memang tidak ada hal  yang menyebutkan
00804|mengenai perbedaan peruntukan paspor itu sendiri, baik untuk pelancong atau
00805|wisata, berobat, kunjungan atau bekerja, karena sifatnya umum;
00806|- Bahwa sejak 12 Oktober 2022 masa berlakunya Paspo r selama 10 (sepuluh)
00807|tahun untuk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP/ di atas 17 (tujuh
00808|belas) tahun) dan 5 (lima) tahun yang belum memiliki KTP (di bawah 17 (tujuh
00809|belas) tahun);
00810|- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
00811|2011 Tentang Keimigrasian "setiap orang yang masuk atau keluar wilayah
00812|Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku" dan
00813|pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 "setiap orang
00814|yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat
00815|Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi", sedangkan untuk pintu keluar masuk
00816|wilayah Indonesia khususnya di Kalimantan Barat dapat melalui PLBN Aruk, PLBN
00817|Entikong, PLBN Nanga Badau;
00818|- Bahwa sah keluarnya seseorang dari suatu Negara apabila memiliki Paspor yang
00819|sah dan masih berlaku serta di terakan tanda bertolak/keluar oleh Pejabat Imigrasi
00820|pada Paspor yang bersangkutan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
00821|
00822|- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
00823|2011 Tentang Keimigrasian "setiap orang yang masuk atau keluar wilayah
00824|Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku", dan
00825|pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 "setiap orang
00826|yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat
00827|Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi", berdasarkan ke 2 pasal tersebut hanya
00828|orang/ pelintas yang memiliki dokumen perjalanan/ paspor yang sah dan masih
00829|berlaku serta telah dilakukan pemeriksaan oleh peja bat Imigrasi di tempat
00830|Pemeriksaan Imigrasi dan diberikan tanda bertolak/ tanda keluar yang dapat keluar
00831|wilayah Indonesia. Seseorang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan/ Paspor
00832|tidak dapat diberikan izin keluar wilayah Indonesia. Selain dokumen perjalanan/
00833|paspor, seorang dapat bekerja diluar negeri dengan melengkapi persyaratan
00834|seperti visa bekerja dari negara tujuan serta memen uhi ketentuan dari
00835|kementerian/ badan yang mengurusi ketenagakerjaan;
00836|- Bahwa selain dokumen perjalanan/ paspor, seorang dapat bekerja di luar negeri
00837|dengan melengkapi persyaratan seperti visa bekerja dari negara tujuan serta
00838|memenuhi ketentuan dari kementrian/ badan yang mengurusi ketenagakerjaan;
00839|- Bahwa Terdakwa ANDRE WIRANATA Als ANDRE Bin MUSTOFA dan Sdr. ANDI
00840|MUHAMMAD NABIL ALS NABIL dapat dikategorikan melanggar Pasal tersebut
00841|dikarenakan setiap orang yang dengan sengaja membaw a orang atau
00842|memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang untuk
00843|masuk ke negara lain tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau jalur tikus
00844|dapat dikatakan sebagai melalukan tindak pidana pen yeludupan orang
00845|sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (1) Und ang-Undang Nomor 6
00846|Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun orang yang dibawa belum melintas
00847|atau masih berada di wilayah Indonesia, yang bersan gkutan tetap termasuk
00848|melakukan tindak pidana penyeludupan orang yaitu melakukan percobaan untuk
00849|menyeludupkan orang ke Malaysia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 120 ayat
00850|(2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
00851|2. Ahli RIKI CHOSYIKIN, S.PSI. , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya
00852|sebagai berikut:
00853|- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubunga n dengan adanya dugaan
00854|telah terjadinya perkara tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana
00855|dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan/ atau Pasal 4 dan/ atau pasal 10
00856|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 200 7 tentang
00857|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau pasal 81 dan/atau
00858|pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang
00859|
00860|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau pasal 120 ayat (1) dan/atau ayat
00861|(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
00862|Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
00863|- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten
00864|Sambas;
00865|- Bahwa Ahli di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trans migrasi menjabat sebagai
00866|Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Kab. Sambas;
00867|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga
00868|Kerja Kab.Sambas sejak 5 Agustus 2021 hingga sekarang ini;
00869|- Bahwa yang mengatur tentang Penempatan dan Perlin dungan Tenaga Kerja
00870|Indonesia di Luar Negeri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
00871|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00872|- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang
00873|memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan
00874|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang
00875|ketenagakerjaan, sedangkan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga
00876|negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
00877|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00878|- Bahwa yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah:
00879|1) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipeker jakan oleh badan
00880|internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas
00881|resmi;
00882|2) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
00883|3) warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
00884|4) penanam modal;
00885|5) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang  bekerja di Perwakilan
00886|Republik Indonesia;
00887|6) warga negara Indonesia yang bekerja pada institu si yang dibiayai oleh
00888|anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
00889|7) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri;
00890|-  Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
00891|memenuhi persyaratan:
00892|1) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00893|2) memiliki kompetensi;
00894|3) sehat jasmani dan rohani;
00895|4) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
00896|5) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00897|
00898|- Dokumen yang wajib dilengkapi oleh calon pekerja migran Indonesia untuk dapat
00899|ditempatkan di luar negeri adalah:
00900|1) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan
00901|fotokopi buku nikah;
00902|2) surat keterangan izin suami atau istri, izin ora ng tua, atau izin wali yang
00903|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
00904|3) sertifikat kompetensi kerja;
00905|4) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemerik saan kesehatan dan
00906|psikologi;
00907|5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
00908|6) Visa Kerja;
00909|7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00910|8) Perjanjian Kerja;
00911|-  Bahwa Terdakwa ANDRE WIRANATA Als ANDRE Bin MUSTOFA dan Sdr. ANDI
00912|MUHAMMAD NABIL ALS NABIL Bin ANDI ZAINAL tidak terdaftar baik sebagai
00913|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Sdr. YORIM WINARDI
00914|LEKI, Sdr. NOVRIANUS B. SOARES, Sdr. VEKY FERNANDO NOFUS dan Sdr.
00915|BENEDITO SOARES DE FATIMA juga tidak terdaftar seba gai calon Pekerja
00916|Migran Indonesia yang Prosedural;
00917|-  Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00918|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 49 meny ebutkan pelaksana
00919|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: Badan,
00920|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Per usahaan yang
00921|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00922|-  Bahwa selanjutnya Pasal 69 menegaskan bahwa Oran g perorangan dilarang
00923|melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia;
00924|-  Bahwa Pasal 81 menjelaskan Orang perorangan yang  melaksanakan
00925|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
00926|dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda paling banyak
00927|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
00928|-  Bahwa Penempatan PMI keluar negeri oleh orang perorangan tidak diperbolehkan
00929|atau dilarang, karena penempatan PMI keluar negeri hanya dapat dilakukan oleh
00930|Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Perusahaan Penempatan
00931|Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran
00932|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri waji b mengikuti program
00933|pembinaan dan perlindungan yang meliputi Pelindungan pekerja migran Indonesia
00934|
00935|sebelum bekerja, Pelindungan pekerja migran Indonesia selama Bekerja, dan
00936|Pelindungan pekerja migran Indonesia setelah Bekerja;
00937|-  Bahwa Perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran
00938|Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Penempatan
00939|Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan
00940|SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Badan Pelindungan
00941|Pekerja Perusahaan Migran Indonesia (BP2MI);
00942|-  Bahwa perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesi a atau Pekerja Migran
00943|Indonesia meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah
00944|bekerja. Perlindungan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
00945|Daerah;
00946|3. Ahli DEWI PUJI LESTARI, S.PSI. , yang dibacakan di persidangan pada
00947|pokoknya sebagai berikut:
00948|- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat ini sesuai dengan keahlian Ahli
00949|dalam proses Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00950|- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan sebagian atau seluruh
00951|tugas pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia dari BP3MI;
00952|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Koordinator Pos Pelay anan Pelindungan Pekerja
00953|Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Sambas yang merupakan unit organisasi non
00954|struktural di bawah BP3MI Kalimantan Barat;
00955|- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha
00956|berbadan hukum dan atau perseorangan terbatas yang memperoleh izin tertulis
00957|dari menteri untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran
00958|Indonesia;
00959|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warg a negara Indonesia yang
00960|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
00961|wilayah Republik Indonesia;
00962|- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha
00963|berbadan hukum dan atau perseorangan terbatas yang memperoleh izin tertulis
00964|dari menteri untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran
00965|Indonesia;
00966|- Bahwa setiap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut wajib
00967|mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah, berdasarkan Pasal 51 Undang-
00968|Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00969|Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut
00970|wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempa tan Pekerja Migran
00971|Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
00972|
00973|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00974|Pasal 51 ayat (1) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perusahaan yang
00975|akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
00976|dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI
00977|dari menteri, selanjutnya berdasarkan Peraturan Men teri Ketenagakerjaan
00978|Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tatacara Penempatan Pekerja
00979|Migran Indonesia Pasal 6 Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00980|- Bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dilaksanakan/ tidak boleh
00981|dilakukan secara orang perseorangan, karena melangg ar pasal 69 Undang-
00982|Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan  Pekerja
00983|Migran Indonesia;
00984|- Bahwa terdapat sanksi, karena melanggar Pasal 69 Undang-Undang Republik
00985|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
00986|dengan ancaman pidana dalam Pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10
00987|(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
00988|Rupiah);
00989|- Bahwa yang membuat adalah para pihak antara P3MI atau Agen/ mitra kerja yang
00990|ada di Negara tujuan dan disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di Negara
00991|tujuan;
00992|- Bahwa perorangan yang bukan P3MI atau agen tidak dapat membuat Permintaan
00993|Nyata yang disebut Job Order tersebut karena bertentangan dengan pasal 69