01728|nomor  E8624414  atas  nama  LUTFI  KHUSNUL JANNAH  diterbitkan  oleh
01729|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01730|
01731|Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pada tanggal 23 September 2024
01732|berlaku sampai dengan 23 September 2034 ;
01733|Menimbang bahwa berdasarkan pandangan ahli pada saat dilakukan
01734|wawancara, pengambilan foto wajah dan sidik jari kepada pemohon atas
01735|nama LUTFI KHUSNUL JANNAH didapatkan hasil wawancara bahwa ybs
01736|membuat  paspor  dalam  rangka  untuk  wisata  ke  Malaysia  selama  satu
01737|minggu ;
01738|Menimbang  bahwa  berdasakan  fakta-fakta  yang  terungkap
01739|dipersidangan menjelaskan bahwa izin BLK-LN Mega Sukses Mandiri sudah
01740|tidak  aktif dan  para  Terdakwa  juga  mengetahui  harus  ada  SIP2MI  pada
01741|setiap pengiriman tenaga kerja keluar negeri namun untuk BLK-LN Mega
01742|Sukses Mandiri tidak memiliki izin ataupun perizinan yang berkaitan dengan
01743|kegiatan  penempatan  CPMI namun  kegiatan  perekrutan,  pelatihan,  dan
01744|penampungan CPMI tetap dilakukan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tetap
01745|menerima peserta dan peserta BLK-LN tersebut  tetap mengirimkan pekerja
01746|yaitu saksi Lutfi ke Singapura kemudian terhadap kesepakataan antara para
01747|terdakwa dan saksi Lutfi untuk biaya Administrasi yang harus dibayarkan oleh
01748|setiap calon peserta sebesar Rp.  4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun
01749|pembayaran  tersebut  dengan  cara  akan  dilakukan  pemotongan  sesuai
01750|dengan  kesepakatan antara saksi  Lutfi dengan  para  terdakwa  pada saat
01751|sudah  bekerja  di  Singapura  kemudian  menurut  keterangan  saksi  Lutfi
01752|dipersidangan juga menjelaskan kalau  Terdakwa Lilik Wiyanti mengatakan
01753|apabila saksi telah diberangkatkan bekerja ke luar negeri maka gaji saksi
01754|akan  dipotong  selama  kurang  lebih  7  (tujuh)  bulan  sejumlah  sekitar
01755|Rp5.800.000,00  dari  gaji  yang  disepakati  sebesar  Rp.  6.470.000,00,
01756|sehingga  saksi  hanya  menerima  bersih  sekitar  Rp.  670.000,00  setiap
01757|bulannya adapun alasan pemotongan tersebut bertujuan untuk keuntungan
01758|dari para terdakwa dan untuk membayar biaya selama mengikuti pelatihan di
01759|BLK-LN Mega Sukses Mandiri ;
01760|Menimbang,  bahwa  dengan  tetap  dilaksanakannya  kegiatan
01761|perekrutan, pelatihan,  dan  penampungan  CPMI  di  BLK-LN  Mega  Sukses
01762|Mandiri  tanpa adanya izin yang sah , maka kegiatan tersebut bertentangan
01763|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku dan para
01764|terdakwa mengetahui Ketika CPMI yang akan dikirim keluar negeri sebagai
01765|pekerja harus melengkapi document-dokumnt sebagaimana yang dianjurkan
01766|oleh SIP2MI ( surat izin perekrutan pekerja Migran Indonesia ) sebagaimana
01767|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01768|
01769|diatur didalam ketentuan   pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017,  Pelaksana
01770|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
01771|a. Badan;
01772|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01773|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
01774|kepentingan perusahaan sendiri ;
01775|Menimbang Bahwa  sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2017, dalam
01776|pasal 51 dinyatakan bahwa “Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan
01777|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis
01778|berupa  SIP3MI  dari  Menteri” dan  dalam  pasal  59 dinyatakan  bahwa
01779|“Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01780|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI” ;
01781|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  melaksanakan
01782|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  memenuhi  persyaratan
01783|perizinan telah terpenuhi.
01784|Ad. 4. Unsur “Penyertaan (Turut Serta Melakukan)”;
01785|Menimbang, bahwa  ketentuan  mengenai penyertaan dalam  tindak
01786|pidana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01787|tentang KUHP , yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat
01788|dipidana apabila turut serta melakukan tindak pidana bersama orang lain;
01789|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap
01790|dipersidangan  menjelaskan  kalua  terdakwa  Tutik  Mega  sebagai  kepala
01791|cabang PT Sukses Mandiri Utama sejak tahun 2023.  Tutik Mega berperan
01792|melakukan perekrutan dan melakukan pendaftaran CPMI dan pendaftaran ID
01793|ke Dinas Tenaga Kerja menurut wilayah asal masing masing CPMI, dengan
01794|relasi dari terdakwa Tutik Mega selaku Kepala cabang PT. SMU mengajukan
01795|biodata CPMI ke Kantor Pusat melalu WA kepada Ibu Santun (istri Direktur
01796|PT.SMU)  untuk  diseleksi.  Setelah  diterima  oleh  Kantor  Pusat   Terdakwa
01797|mengajukan ID CPMI ke Dinas Tenaga Kerja dan yang mengurus ke  dinas
01798|Adalah Supriadi. Pada bulan September 2024 LUTHFI KHUSNUL JANNAH
01799|di kenalkan oleh kawannya bernama EKA kepada LILIK WIYANTI. Bahwa
01800|terdakwa  Lilik  Wiyanti  merupakan  orang  yang  merektrut  Luthfi  Khusnul
01801|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01802|
01803|Jannah, yang menjadi CPMI dan akan di berangkatkan sebagai PMI dan
01804|ditempatkan di Singapura.
01805|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  diperoleh
01806|keadaan bahwa Terdakwa Tutik Mega Ningsih berperan dalam melakukan
01807|perekrutan  CPMI  serta  mengajukan  biodata  CPMI  ke  perusahaan
01808|penempatan;
01809|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  Lilik  Wiyanti  berperan  memberikan
01810|pelatihan kepada CPMI serta membantu administrasi pendaftaran CPMI di
01811|BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01812|Menimbang,  bahwa  kegiatan  perekrutan,  pelatihan,  dan
01813|penampungan CPMI tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu
01814|rangkaian kegiatan sebelum CPMI disalurkan untuk bekerja di luar negeri;
01815|Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tersebut, para
01816|Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan rangkaian perbuatan yang
01817|saling berkaitan dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01818|Menimbang, bahwa d engan demikian unsur turut serta melakukan
01819|tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  huruf  c  Undang-
01820|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi ;
01821|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
01822|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
01823|Menimbang bahwa selama proses persiedangan ini para terdakwa
01824|tidak  mengakui  perbuatannya  yang  merekrut  dengan  tujuan  untuk
01825|memperkerjakan  saksi  Lutfi  sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita  di  Singapura
01826|namun perlu dipahami bahwa jika para terdakwa membantah seluruh dari
01827|keterangan saksi Lutfi tersebut harus dibuktikan pada saat dipersidangan
01828|bukan hanya sekedar membantah saja dan sebagaimana yang kita ketahui
01829|bahwa para terdakwa memiliki hak ingkat namun berdasarkan fakta-fakta
01830|yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan
01831|ahli  serta  bukti-bukti  surat  telah  memberikan  keyakinan  hakim  jika  para
01832|terdakwa  telah  meyakinkan  bersalah  sebagaimana  yang  tertulis  didalam
01833|dakwaan Kesatu dari penuntut umum ;
01834|Menimbang bahwa didalam nota pembelaan pensihat hukum para
01835|terdakwa  pada  pokoknya  meminta  kepada  Majelis  Hakim  agar
01836|membebaskan  para  terdakwa  dari  dakwaan  karena  perkara  aquo  sudah
01837|diperiksa didalam perkara yang lain sehingga perkara aquo dinyatakan Nebis
01838|in idem, terhadap pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa ini telah
01839|Majelis Hakim jawab didalam pertimbangan hukum diputusan sela sehingga
01840|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01841|
01842|menurut hemat Majelis untuk poin pembelaan ini tidak perlu dipertimbangkan
01843|lagi ;
01844|Menimbang  bahwa  Majelis  menilai  didalam  proses  persidangan
01845|majelis telah menemukan fakta-fakta kalau para terdakwa telah berdamai
01846|dengan cara mengembalikan kerugian korban Lutfi namun pertanyaannya
01847|apakah dengan adanya perdamian antara para terdakwa dengan saksi Lutfi
01848|dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana? Terhadap hal ini Majelis
01849|menilai  meskipun  sudah  adanya  perdamaian namun  para terdakwa  tetap
01850|dimintakan  pertangung  jawaban  pidana  namun  setelah  melihat  adanya
01851|proses peristiwa perdamian tersebut Majelis menilai bahwa para terdakwa
01852|mengakui perbuatannya dan korban bersedia memaafkan sehingga dengan
01853|tercapainnya  perdamaian  tersebut  maka  korban  telah  terselamatkan  dan
01854|Sudah seharusnya para terdakwa juga mendapatkan prioritas pertanggung
01855|jawaban yang harus dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;
01856|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
01857|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
01858|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
01859|melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus
01860|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
01861|harus pula dijatuhi pidana;
01862|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
01863|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01864|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  para  Terdakwa
01865|adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat
01866|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
01867|terhadap  para  Terdakwa  juga  sekaligus  haruslah  dijatuhi  pidana  dengan
01868|dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan
01869|pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01870|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak
01871|dilakukan penahanan dengan alasan karena para terdakwa sudah ditahan
01872|didalam perkara yang lain ;
01873|Menimbang, bahwa  oleh  karena Terdakwa ditahan dalam  perkara
01874|yang lain dan penahanan terhadap Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup,
01875|maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01876|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
01877|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
01878|perbuatan  para  Terdakwa demikian  juga  memenuhi  rasa  keadilan
01879|masyarakat;
01880|Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01881|
01882|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01883|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01884|- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
01885|- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul
01886|Jannah kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
01887|- 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas
01888|nama Lutfi Khusnul Jannah;
01889|- 1  (satu)  lembar  Boarding  Pass  Maskapai  Scoot  dengan
01890|Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10.20
01891|(Surabaya) – 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi
01892|Khusnul Jannah;
01893|- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda  dengan
01894|Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30
01895|(Singapura) -21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi
01896|Khusnul Jannah;
01897|- 1  (satu)  lembar  E-Tiket  Penerbangan  Keberangkatan  atas
01898|nama Lutfi Khusnul Jannah menggunakan Maskapai Garuda  dengan
01899|Nomor Penerbangan GA 855 tanggal 4 November 2024 pukul 19.30
01900|(Singapura) -21.00 (Indonesia);
01901|- 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi
01902|atas nama Wong Loek Yan senilai Rp.37.926.700 (tiga puluh tujuh
01903|juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
01904|- 6 (enam) lembar visa kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah
01905|dari kementrian Tenaga Kerja Singapura;
01906|Oleh  karena  barang  bukti  tersebut  merupakan  dokumen  yang
01907|berkaitan langsung dengan identitas serta kepentingan pribadi saksi korban,
01908|maka dikembalikan kepada Saksi Lutfi Khusnul Jannah.
01909|Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:
01910|- 1  (satu)  bendel  data  manifest  Penumpang  dan  Bagasi
01911|Maskapai Scoot dengan Nomor  Penerbangan TR 263  tanggal  23
01912|Oktober 2024 pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura);
01913|- 3  (tiga)  lembar  data  Manifest  Final  Maskapai  Garuda
01914|Indonesia dengan Kode Penerbangan GA-855 tanggal 4 November
01915|2024 pukul 19.30 (SIN) – 21.00 (SUB).;
01916|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan
01917|ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan di persidangan dan
01918|dibenarkan  oleh  Para  Terdakwa  maupun  para  saksi,  sehingga  dapat
01919|dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini;  oleh
01920|karena  barang  bukti  tersebut  berkaitan  dengan  pembuktian  perkara  dan
01921|masih diperlukan sebagai kelengkapan administrasi berkas perkara, maka
01922|ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara
01923|Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01924|
01925|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
01926|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01927|yang meringankan Terdakwa;
01928|Keadaan yang memberatkan:
01929|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01930|- Perbuatan  Terdakwa  membuat  Saksi  Korban  tidak  mendapatkan
01931|haknya sebagai Pekerja Migran Indonesia (jam kerja, dll);
01932|- Terdakwa mengulangi Tindak Pidana yang sama (PMI).
01933|Keadaan yang meringankan:
01934|- Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
01935|- Terdakwa  dan  Saksi  Korban  sudah  damai  (diperlihatkan
01936|dipersidangan surat perdamaian dan pencabutan laporan polisi).
01937|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
01938|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
01939|pembayaran  biaya  perkara,  maka  Terdakwa  harus  dibebankan  untuk
01940|membayar biaya perkara  (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan
01941|dalam amar putusan ini;
01942|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017
01943|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No.
01944|1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01945|Pidana serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
01946|1 Tahun 2026 tentang pedoman Implemantasi KUHP dan KUHAP 2025, serta
01947|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
01948|
01949|MENGADILI:
01950|1. Menyatakan Terdakwa I Tutik Mega Ningsih dan Terdakwa II Lilik
01951|Wiyanti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
01952|pidana  “secara  bersama-sama  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01953|Migran  Indonesia  tanpa  izin  dari  Pemerintah”  sebagaimana  dalam
01954|dakwaan alternatif pertama;
01955|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tutik Mega Ningsih dan
01956|Terdakwa II Lilik Wiyanti tersebut diatas dengan pidana penjara masing-
01957|masing selama 10 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.
01958|100.000.000,00 ( seratus juta rupiah )  dengan ketentuan apabila denda
01959|tersebut harus dibayar selama 30 hari jika denda selama masa 30 hari
01960|tersebut  para  Terdakwa  belum  melakukan  pembyaran  maka  diganti
01961|dengan pidana kurungan selama 120 hari  ( Seratus dua puluh ) ;
01962|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01963|oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01964|4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
01965|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01966|Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01967|
01968|- 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Nomor E8624414 atas nama Lutfi
01969|Khusnul Jannah;
01970|- 1  (satu)  lembar  Boarding  Pass  Maskapai  Scoot  dengan  Nomor
01971|Penerbangan  TR  263  tanggal  23  Oktober  2024  pukul  10.20
01972|(Surabaya) – 13.35 (Singapura) dengan penumpang atas nama Lutfi
01973|Khusnul Jannah;
01974|- 1 (satu) lembar Boarding Pass Maskapai Garuda  dengan Nomor
01975|Penerbangan  GA  855  tanggal  4  November  2024  pukul  19.30
01976|(Singapura) -21.00 (Indonesia) dengan penumpang atas nama Lutfi
01977|Khusnul Jannah;
01978|- 1 (satu) lembar E-Tiket Penerbangan Keberangkatan atas nama Lutfi
01979|Khusnul  Jannah  menggunakan  Maskapai  Garuda   dengan  Nomor
01980|Penerbangan  GA  855  tanggal  4  November  2024  pukul  19.30
01981|(Singapura) -21.00 (Indonesia);
01982|- 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang ganti rugi ke Agensi atas
01983|nama  Wong  Loek  Yan  senilai  Rp.37.926.700  (tiga  puluh  tujuh  juta
01984|sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
01985|- 6 (enam) lembar visa  kerja atas nama Lutfi Khusnul Jannah dari
01986|kementrian Tenaga Kerja Singapura.
01987|Dikembalikan kepada Saksi LUTFI KHUSNUL JANNAH
01988|- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk robot;
01989|- 1 (satu) lembar invoice biaya akomodasi Sdri.Lutfi Khusnul Jannah
01990|kepada Mrs.Yann (JY Employment Agency);
01991|- 1  (satu)  bendel  data  manifest  Penumpang  dan  Bagasi  Maskapai
01992|Scoot dengan Nomor Penerbangan TR 263 tanggal 23 Oktober 2024
01993|pukul 10.20 (Surabaya) – 13.35 (Singapura);
01994|- 3  (tiga)  lembar  data  Manifest  Final  Maskapai  Garuda  Indonesia
01995|dengan Kode Penerbangan GA-855 tanggal 4 November 2024 pukul
01996|19.30 (SIN) – 21.00 (SUB).
01997|Tetap terlampir dalam berkas perkara.
01998|6. Membebankan  kepada  para  Terdakwa  untuk  membayar  biaya
01999|perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
02000|
02001|Senin
02002|
02003|09 Maret 2026
02004|
02005|2026
02006|
02007|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2026, oleh