00905|- Bahwa saksi  HASAN, saksi AHMAD DANI dan saksi MUHAMMAD YASIR
00906|calon PMI  tidak ada memiliki dokumen pekerjaan atau pun paspor untuk
00907|berangkat  ke  Negara  Malaysia  yang  dimiliki  hanya  KTP  dan  tidak  ada
00908|memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara
00909|Malaysia menjadi Pekerja Migran Indonesia.
00910|- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
00911|Indonesia  (SIP2MI)  yang  resmi  atau  sah  dari  Pemerintah  Republik
00912|Indonesia pada saat tersangka mengurus keberangkatan ke 3 (tiga) orang
00913|Pekerja Migran Indonesia illegal atas nama saksi  HASAN,  saksi AHMAD
00914|DANI dan saksi MUHAMMAD YASIR ke negara Malaysia tersebut dan tidak
00915|ada memiliki Dokumen perjalanan keluar Negeri serta tidak ada memiliki
00916|Kompetensi untuk bekerja diluar Negeri yaitu berupa sertifikat keterampilan
00917|dan tidak pernah mengikuti pelatihan yang sah dari lembaga pelatihan dan
00918|Keuntungan  terdakwa  dapat  dalam  pengiriman  3  (tiga)  orang  Pekerja
00919|Migran  Indonesia  illegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia
00920|tersebut sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
00921|- Bahwa  benar,  terdakwa  menerangkan Terdakwa  menuju  ke  Penginapan
00922|Polewali  II  bersama  dengan  saksi  MUHAMMAD  YASRI  untuk  menemui
00923|saksi  HASAN  dan  saksi  AHMAD  DANI  untuk  mengambil  uang
00924|keberangkatan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),kemudian
00925|sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sampai di Penginapan Polewali
00926|II terdakwa menghubungi kembali saksi HASAN namun tidak diangkat dan
00927|ternyata saksi HASAN dan saksi AHMAD DANI sudah turun dari kamar
00928|yang  berada  di  lantai  dua  dan  bertemu  dengan  terdakwa  untuk
00929|menyerahkan uang keberangkatan ke Negara malaysia di Halaman Parkir
00930|Penginapan  Polewali  II  Batam,  Kelurahan  Lubuk  Baja  Kota,  Kecamatan
00931|Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau .
00932|
00933|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis Hakim  akan
00934|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
00935|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00936|kepadanya;
00937|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00938|dengan dakwaan yang berbentuk  gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan
00939|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00940|alternatif ke dua dengan  terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan prim air
00941|
00942|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik
00943|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00944|Indonesia sebagaimana diubah dengan  UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang
00945|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
00946|2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  yang  unsur-unsurnya
00947|adalah sebagai berikut :
00948|1. Unsur orang perseorangan;
00949|2. Unsur ”Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00950|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00951|mempertimbangkan sebagai berikut:
00952|Ad.1 Unsur “orang perseorangan”
00953|Menimbang,  bahwa  kata  “setiap  orang”  menurut  doktrin  hukum  pidana
00954|bukanlah  unsur  melainkan  subyek  dari  suatu  tindak  pidana,  tetapi  penting
00955|dibuktikan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  orang  (error  in  persona)
00956|dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek
00957|hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu
00958|tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh
00959|Penuntut Umum
00960|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” sebagaimana
00961|ditentukan  dalam  pasal  1  butir  1 9 Undang-undang  Nomor  18 tahun  20 17
00962|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan atau
00963|korporasi ;
00964|Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398
00965|K/Pid/1994  Tanggal  30  Juni  1995  pengertian  “setiap  orang”  disamakan
00966|pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang
00967|siapa“ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek
00968|hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya,
00969|sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan
00970|kepersidangan  sebagai  terdakwa  karena  didakwa  melakukan  tindak  pidana.
00971|Syarat  untuk  dapat  dipidananya  seseorang  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana
00972|adalah  adanya  unsur  kesalahan  dan  pertanggung  jawaban.  Untuk  dapat
00973|dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut
00974|haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar,
00975|pemaaf maupuan penghapus pidana ;
00976|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  44  Kitab  Undang-Undang
00977|Hukum Pidana menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dirumuskan
00978|
00979|secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan untuk
00980|bertanggung  jawab  dan  apabila  terdapat  keraguan  atas  kemampuan
00981|bertanggungjawabnya  maka  ketidakmampuan  bertanggungjawabnya  akan
00982|dibuktikan;
00983|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  dipersidangan  Majelis
00984|Hakim  tidak  memperoleh  sedikitpun  keraguan  akan  kemampuan
00985|bertanggungjawab  dari  Terdakwa,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
00986|bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;
00987|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mendakwa  Terdakwa
00988|melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan
00989|Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan
00990|tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,
00991|sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat
00992|mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  dengan  demikian  yang  dimaksud
00993|setiap orang tersebut adalah Terdakwa SATRIAWAN ZAEN Als AWANG Bin
00994|Alm. ZAENAL, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
00995|“Setiap orang” telah terpenuhi;
00996|Ad.2 Unsur  ” Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00997|Indonesia”;
00998|Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih
00999|dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :
01000|- Bahwa yang  dimaksud  dengan  “dilarang”  menurut  ketentuan  Undang-
01001|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
01002|ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan
01003|disertai sanksi/ancaman berupa  pidana tertentu  bagi  barang siapa yang
01004|melanggar  larangan  tersebut,  tanpa  memandang  perbuatan  tersebut
01005|disengaja ataupun tidak ;
01006|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia adalah  setiap
01007|Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
01008|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01009|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  Majelis
01010|Hakim  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan
01011|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia ”  adalah  larangan  untuk  melakukan
01012|kegiatan  penempatan  Warga Negara Indonesia yang  akan, sedang atau telah
01013|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01014|Indonesia ;
01015|
01016|Menimbang,  bahwa  menurut  majelis  hakim  yang  dimaksud  dengan
01017|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  adalah  suatu  proses
01018|perbuatan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada penyediaan sarana prasarana,
01019|menerima pembayaran, atau mengirimkan pekerja migran Indonesia;
01020|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01021|menurut ketentuan pasal 1 angka 2 U ndang-Undang No mor 18 Tahun 2017
01022|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara
01023|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
01024|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia,
01025|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  5  Setiap  Pekerja  Migran  Indonesia
01026|yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi  persyaratan:  a)  berusia
01027|minimal 18 (delapan belas) tahun, b) memiliki kompetensi; c) sehat jasmani dan
01028|Rohani, d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e)
01029|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01030|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 U ndang-Undang No. 18 Tahun
01031|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyebutkan  bahwa
01032|orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01033|Indonesia,  sedangkan  arti  kata  dilarang  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
01034|Indonesia adalah tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;
01035|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
01036|menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01037|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang  perseorangan
01038|dan/atau korporasi;
01039|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 59  Undang-Undang
01040|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01041|menyebutkan bahwa:
01042|1. Perusahaan Penempatan Pekerja
01043|Migran  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
01044|SIP2MI;
01045|2. SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak
01046|dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain;
01047|3. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
01048|mencantumkan negara tujuan penempatan.
01049|4. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud
01050|pada  ayat  (1),  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  harus
01051|memiliki dokumen:
01052|
01053|a. Perjanjian Kerja Sama penempatan;
01054|b. surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
01055|c. rancangan Perjanjian Penempatan; dan
01056|d. rancangan Perjanjian Kerja
01057|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di
01058|persidangan  perbuatan terdakwa Terdakwa  Satriawan Zein alias Awang  yang
01059|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  bekerja  ke  luar  negeri  yaitu
01060|Negara Malaysia dengan cara  Terdakwa Satriawan Zein alias Awang  selaku
01061|Pengurus Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Illegal diperintahkan oleh
01062|sdr. HASAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 19.35 WIB, dari
01063|Lombok menghubungi terdakwa dengan nomor 081927100007 menggunakan
01064|operator  nomor  XL  087739690461  mengatakan  “ada  ga  penyebrangan  ke
01065|Malaysia”  terdakwa  jawab  "ada"  dijawab  HASAN  "berapa  ongkos  tambang"
01066|terdakwa jawab  Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) "dijawab
01067|HASAN "ya" terdakwa tanya “kapan kamu mau kesini (Batam)” dijawab HASAN
01068|“besok saya sudah beli tiket”. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul
01069|06.30  WIB  HASAN menghubungi terdakwa kembali  mengatakan “saya mau
01070|terbang dari Lombok” terdakwa jawab “ya nanti kalo sampai di Batam telfon”
01071|dijawab  HASAN  "ya",  kemudian  pada  pada  jam  09.11  WIB  terdakwa  ada
01072|dihubungi oleh teman terdakwa saksi MUHAMMAD YASIR yang merupakan
01073|teman terdakwa yang datang dari Lombok, akan berangkat ke Negara malaysia.
01074|Saksi MUHAMMAD YASIR kemudian meminta kepada terdakwa untuk dijemput
01075|di  bandara  dengan  mengatakan  "saudara  tolong  jemput saksi  MUHAMMAD
01076|YASIR  di  bandara"  terdakwa  jawab  "ya  saya  jemput"  kemudian  terdakwa
01077|menuju ke Bandara Hang Nadim Batam untuk menjemput saksi. MUHAMMAD
01078|YASIR  namun  pada  saat  terdakwa  di  perjalanan  menuju  ke  Bandara  Hang
01079|Nadim Batam pada pukul 09.02 WIB, saksi HASAN yang sebelumnya sudah
01080|berkomunikasi  dengan  terdakwa  ada  menghubungi  terdakwa  kembali  dan
01081|mengatakan "saya sudah sampai di Batam" terdakwa jawab "ya saudara nanti
01082|langsung keluar naik taxsi minta antar ke Nagoya Pelita ke penginapan Polewali
01083|II" dijawab saksi Hasan "ya", kemudian sekira jam 09.25 WIB, setelah terdakwa
01084|menjemput saksi MUHAMMAD YASIR, terdakwa menghubungi saksi HASAN
01085|namun tidak diangkat dan terdakwa langsung menuju ke Penginapan Polewali II
01086|bersama dengan saksi MUHAMMAD YASRI untuk menemui saksi HASAN dan
01087|
01088|saksi  AHMAD  DANI  untuk  mengambil  uang  keberangkatan  sebesar  Rp.
01089|13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat
01090|terdakwa  sampai  di  Penginapan  Polewali  II  terdakwa  menghubungi  kembali
01091|saksi  HASAN   namun  tidak  diangkat dan  ternyata  saksi  HASAN  dan  saksi
01092|AHMAD DANI sudah turun dari kamar yang berada di lantai dua dan bertemu
01093|dengan terdakwa untuk menyerahkan uang keberangkatan ke Negara malaysia
01094|di Halaman Parkir Penginapan Polewali II Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota,
01095|Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
01096|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  Satriawan  Zaen  Als  Awang  Bin  alm.
01097|Zaenal  adalah  perseorangan  dan  bukan  merupakan  perusahaan  sehingga
01098|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01099|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69
01100|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01101|Indonesia bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
01102|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
01103|Indonesia.
01104|Menimbang,  bahwa  Orang  perseorangan  dilarang  menempatkan
01105|Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa
01106|Satriawan Zaen Als Awang Bin alm. Zaenal  tersebut adalah Undang-Undang
01107|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
01108|Indonesia Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan
01109|Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain
01110|calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja
01111|Migran Indonesia, dikenakan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69
01112|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01113|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
01114|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan  tersebut di atas,
01115|Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan
01116|bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan
01117|dalam  Pasal  81  UU  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01118|Migran, sehingga unsur “ Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01119|Indonesia”, telah terpenuhi ;
01120|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69
01121|UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  telah
01122|
01123|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
01124|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01125|dakwaan alternatif ke-dua Primair;
01126|Menimbang, bahwa dalam  Terdakwa menerangkan bahwa , Terdakwa
01127|mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan
01128|mengulanginya lagi;
01129|Menimbang,  bahwa  atas  pledoi  Penasihat  Hukum  terdakwa,  Jaksa
01130|Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik yang menerangkan bahwa  tetap
01131|pada tuntutannya;
01132|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01133|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01134|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01135|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01136|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01137|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01138|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01139|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01140|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01141|dijatuhkan;
01142|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01143|terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01144|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01145|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01146|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01147|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
01148|a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 berwarna hijau muda dengan nomor
01149|Imei  1:  864240069403019  Imei  2:  8642400694030001  beserta  kartu
01150|handphone  XL  dengan  nomor  Sim  1:  081927100007  dan  Sim  2:
01151|087777334404; -
01152|b. Uang sebesar Rp 13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah).
01153|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  serta mempunyai  nilai
01154|ekonomis, m aka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01155|negara;
01156|
01157|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda
01158|Brio berwarna kuning dengan nomor Polisi BP 1951 QJ yang  telah disita dari
01159|Terdakwa, maka dikembalikan kepada Baiq Widayatul Fazriah;
01160|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
01161|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01162|yang meringankan Terdakwa;
01163|Keadaan yang memberatkan:
01164|- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak.
01165|- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
01166|Keadaan yang meringankan:
01167|- Terdakwa menyesali perbuatannya.
01168|- Terdakwa belum pernah dihukum
01169|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
01170|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01171|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang
01172|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
01173|dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
01174|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01175|
01176|MENGADILI:
01177|1. Menyatakan Terdakwa Satriawan Zaen Als Awang Bin Alm.
01178|Zaenal tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01179|melakukan  tindak  pidana  “ penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara
01180|illegal” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
01181|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATRIAWAN ZAEN
01182|Als AWANG Bin Alm. ZAENAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama
01183|4 (empat)  Tahun dan  denda  se jumlah Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta