00912|menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau
00913|dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
00914|pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
00915|yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
00916|tidak;
00917|- Bahwa  unsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  dalam
00918|pertanggungjawaban pidana. dalam pengertian perbuatan tindak pidana
00919|tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
00920|menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau
00921|dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
00922|pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
00923|yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
00924|tidak;
00925|- Bahwa ahli jelaskan dalam pasal 1 angka 19 UURI NO.  18 T ahun 2017
00926|tentang pelindungan pekerja migran indonesia  yang di maksud dengan orang
00927|adalah orang perseorangan dan/atau korporasi dan dalam penjelasan pasal 69
00928|UURI NO.  18 T ahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia,
00929|menjelaskan orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
00930|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran
00931|indonesia;
00932|- Bahwa,  pengertian  “perdagangan orang”.  perdagangan orang adalah
00933|tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00934|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00935|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00936|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
00937|Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00938|
00939|atau  manfaat,   sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00940|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
00941|negara  maupun  antar  negara ,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
00942|mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam
00943|undang – undang republik indonesia nomor 21 tahun 2007;
00944|- Bahwa  pengertian  tindak  pidana  perdagangan  orang adalah  setiap
00945|tindakan atau  serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
00946|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia
00947|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO (pasal 1 angka 2).  unsur-unsur dari
00948|tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terdiri dari 3 elemen utama
00949|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
00950|a. Elemen  utama  I  (proses/  movement)  yaitu  Perekrutan,
00951|Pengangkutan,  Penampungan,  Penampungan,  Pengiriman,
00952|Pemindahan Atau Penerimaan Seseorang;
00953|b. Elemen utama II : cara  (means) yaitu  Ancaman Kekerasan,
00954|Penggunaan  Kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,
00955|Penipuan,  Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  Penyalahgunaan  posisi
00956|rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran atau manfaat sehingga
00957|memperoleh persetujuan dari Orang   yang memegang    kendali    atas
00958|Orang lain baik dilakukan didalam negara Maupun antar negara;
00959|c. Elemen utama iii : tujuan yaitu  Tujuan mengeksploitasi orang
00960|tersebut  Di  wilayah  negara  ri  atau  antar  negara  (delik  formil) dan
00961|Mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
00962|- Bahwa unsur-unsur  pasal 10  jo pasal 4  UU RI NO 21 Tahun 2007
00963|Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:
00964|a. Unsur “setiap orang”,  adalah unsur pelaku tindak pidana, atau
00965|subjek hukum yang melakukan tindak pidana. subjek hukum haruslah
00966|orang  yang  dapat  dipertanggunjawabkan  menurut  hukum  pidana.
00967|merujuk pada ketentuan umum pasal 1 angka 4 UU TPPO yang mana
00968|telah memberikan definisi “setiap orang” sebagai “ orang perseorangan
00969|atau  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang”.
00970|mendasarkan  pada  pengertian  frasa  “setiap  orang”  tersebut,  dapat
00971|dipahami bahwa adresat hukum pidana yang dikehendaki dalam pasal
00972|1  angka  4  UU  TPPO  adalah  subjek  hukum  orang  perseorangan
00973|(natuurlijk person) maupun subjek hukum korporasi atau badan hukum
00974|(rechtsperson) yang mana kedua jenis subjek hukum tersebut harus
00975|dipandang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  berkaitan
00976|Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00977|
00978|dengan  korporasi  sendiri  berdasarkan  pasal  1  angka  6  UU  TPPO
00979|didefinisikan  sebagai  “kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang
00980|terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan
00981|hukum;
00982|b. Unsur  “yang  membawa  warga  negara  indonesia  ke  luar
00983|wilayah  Negara  Republik  Indonesia”.  bahwa  unsur  ini  mengandung
00984|elemen  actus reus  perbuatan atau elemen perbuatan objektif dalam
00985|delik yakni berupa perbuatan membawa warga negara indonesia ke
00986|luar wilayah nkri. tegasnya, bahwa perbuatan membawa wni tersebut
00987|memiliki  tujuan  akhir  yakni  ke  suatu  wilayah  yang  berada  di  luar
00988|wilayah  nkri  itu  sendiri.  sehingga,  apabila  proses  membawa  wni
00989|tersebut bertujuan akhir di suatu tempat atau wilayah yang berada di
00990|luar NKRI maka dapat menjadikan unsur ini terpenuhi;
00991|c. Unsur  “dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah
00992|Negara  Republik  Indonesia”.  bahwa  unsur  ini  mengandung  elemen
00993|mens rea perbuatan dalam delik tersebut. dalam hal ini, elemen mens
00994|rea tersebut berkaitan dengan bentuk kesengajaan yang ditunjukkan
00995|dengan adanya frasa “dengan tujuan”. di sisi lain, frasa “dengan tujuan”
00996|juga  mencerminkan  corak  kesengajaan  sebagai  maksud.  artinya,
00997|antara  motivasi  seseorang  melakukan  perbuatan,  tindakan,  dan
00998|akibatnya benar-benar terwujud. tegasnya, bahwa dalam konteks unsur
00999|delik  tersebut,  maksud  dan  tujuan  tersebut  ditujukan  untuk
01000|dieksploitasinya korban di luar wilayah nkri yang menjadi tujuan akhir
01001|perbuatan  membawa  wni  tersebut.  berdasarkan  penjelasan  dalam
01002|pasal 1 angka 7 UU TPPO menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
01003|eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
01004|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01005|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01006|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,
01007|atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi
01008|organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau
01009|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
01010|baik materiil maupun immateriil;
01011|d. Unsur  pasal  10  berupa  “setiap  orang  yang  membantu  atau
01012|melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
01013|orang”.  unsur  ini  berkaitan  dengan  perbuatan  pembantuan  dan
01014|perbuatan percobaan tindak pidana perdagangan orang, yang mana
01015|Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01016|
01017|berdasarkan ketentuan pasal 10 UU TPPO tersebut, bahwa perbuatan
01018|pembantuan dan percobaan tersebut dianggap sebagai delik selesai
01019|(voltooid delict). artinya, pemidanaan terhadap perbuatan pembantuan
01020|dan  percobaan  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  tersebut
01021|disamakan dengan ancaman pidana dalam delik pidana yang sama
01022|yakni  pasal  2,  pasal  3,  pasal  4,  pasal  5,  dan  pasal  6  UU  TPPO.
01023|menurut moeljatno sebagaimana dikutip eddy o.s. hiariej, dalam delik
01024|pembantuan ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih yakni:
01025|pertama adalah pelaku atau  pembuat atau  de  hoofd dader.  kedua,
01026|pembantu  atau  medeplichtige.  lebih  lanjut,  menurut  jan  remmelink
01027|terdapat  dua  bentuk  pembantuan.  pertama, pembantuan  pada  saat
01028|kejahatan dilakukan. kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan.
01029|artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah
01030|dengan  memberikan  kesempatan,  sarana  atau  keterangan  untuk
01031|melakukan kejahatan. sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk
01032|melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mana perbuatan
01033|tersebut  batal  dilakukan  oleh  sebab-sebab  diluar  kehendak  pelaku.
01034|berdasarkan pasal 53 KUHP, terdapat tiga syarat dalam percobaan,
01035|yakni  adanya  unsur  niat, unsur permulaan pelaksanaan, dan unsur
01036|tidak  selesainya  pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan
01037|kehendak sendiri. 
01038|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (proses, cara
01039|dan  tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01040|pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1
01041|(satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
01042|- Bahwa penting memperhatikan norma - norma hukum penghapusan
01043|perdagangan orang deklarasi umum hak asasi manusia PBB 1948 yang
01044|memuat hak-hak  setiap  manusia.  deklarasi  umum  hak  asasi  manusia
01045|tidak  secara  tegas  berkaitan  dengan  perdagangan  orang,  khususnya
01046|anak,  tetapi  deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan
01047|setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas
01048|dari  trafiking.  pada  pasal  34  dan  35  konvensi  ini  berkaitan  langsung
01049|dengan  penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah
01050|secara seksual, dan perdagangan anak;
01051|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  undang-undang  terkait
01052|langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban
01053|sebagaimana berikut:
01054|Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01055|
01056|a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
01057|Tentang Hak Asasi Manusia;
01058|b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984
01059|tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi
01060|terhadap wanita;
01061|c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998
01062|tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan
01063|atau   penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  atau
01064|merendahkan martabat manusiawi;
01065|d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
01066|tentang pengesahan konvensi No 87 Tentang Kebebasan Berserikat
01067|Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi;
01068|e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
01069|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  105  mengenai
01070|penghapusan kerja paksa;
01071|f. Undang - Undang Repubiik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
01072|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  usia
01073|minimum untuk diperbolehkan bekerja;
01074|g. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999
01075|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai diskriminasi
01076|dalam pekerjaan dan jabatan);
01077|h. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
01078|Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai kerja paksa;
01079|i. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956
01080|Tentang  Berlakunya  Ratifikasi  Konvensi  ILO  No.  98  tentang  hak
01081|pengupahan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  dalam  pekerjaan  yang
01082|sama;
01083|j. Bahwa  penting  pula  memperhatikan   ketentuan  dalam
01084|dokumen pengesahan united nations convention against transnational
01085|organized  crime  (konvensi  perserikatan  bangsa-bangsa  menentang
01086|tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi)  sebagai  komitmen
01087|pemerintah indonesia yang telah ikut menandatangai konvensi palermo
01088|2000.   pasal  3  protokol  palermo  mengatur  bahwa  persetujuan  dari
01089|seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01090|seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap
01091|batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
01092|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)
01093|Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01094|
01095|perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penyembunyian   atau
01096|penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap
01097|sebagai “perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan
01098|cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini; 
01099|k. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
01100|Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai perlindungan
01101|hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya;
01102|l. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
01103|Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indoensia di luar
01104|negeri;
01105|m. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
01106|Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
01107|- Bahwa Ahli jelaskan pasal 10 jo pasal 4 UU RI NO  21 tahun 2007
01108|tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:
01109|Pasal 10
01110|“setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan untuk
01111|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
01112|yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal
01113|5 dan pasal 6.”
01114|Pasal 4 
01115|“setiap orang yang  membawa warga negara indonesia ke luar wilayah
01116|Negara Republik Indonesia  dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01117|wilayah negara republik indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01118|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01119|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
01120|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
01121|unsur pasal 10 dan dikaitkan dengan pasal 4:
01122| Unsur  subjektif  :  setiap  orang  orang  per  orang,  kelompok
01123|orang, korporasi yang punya keinsyafan atau kehendak atau keinginan;
01124| dengan  maksud  eksploitasi  :  para  pelaku  punyai  keinginan
01125|jahat  untuk  mengeksploitasi  para  korban.  eksploitasi  belum  terjadi,
01126|namun ada indikasi para korban akan mengalami eksploitasi. untuk
01127|mengetahui niat jahat bahwa para korban (WNI) hendak dieksploitasi
01128|bisa  dilihat  dari  cara-cara  yang  dilakukan  misalnya  pemalsuan
01129|dokumen,  bujuk  rayu,  tipu  muslihat,  atau  cara  cara  illegal  lainnya,
01130|misalnya masuk ke wilayah negara lain tanpa dokumen yang sah;
01131| unsur objektif : membawa WNI ke luar indonesia artinya yang
01132|Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01133|
01134|dibawa adalah warga negara indonesia melintasi territorial indonesia,
01135|keluar wilayah indonesia;
01136|- Bahwa ahli jelaskan bahwa makna sebagaimana tertulis pada pasal 10
01137|jo pasal 4 UU NO 21 TAHUN 2007 tentang TPPO “setiap orang yang
01138|membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  republik
01139|indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01140|republik indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01141|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01142|sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01143|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”, prinsipnya bahwa
01144|pelaku  telah  memiliki  sikap  batin  jahat  untuk  melakukan  perbuatan
01145|eksploitasi, meskipun eksploitasi  belum terjadi. namun dapat dibuktikan
01146|bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada  terutama  keterangan  saksi
01147|korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/document yang
01148|menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. dengan
01149|maksud juga dapat ditafsirkan sebagai sikap batin jahat dengan penuh
01150|keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan bahwa pelaku berkehendak
01151|membawa  wni  ke  luar  indonesia  untuik  dieksploitasi  diluar  wilayah
01152|indonesia. cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya
01153|penipuan, bujuk rayu, ancaman, kekerasan  atau  bentuk  lain  sehingga
01154|korban  mengikuti  kehendak  pelaku  merupakan  indikasi  lain  sebagai
01155|perwujuduan dengan maksud. jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin
01156|hukum  pidana  adalah  bagian  dari  asas  culvabilitas  yang  dilakukan
01157|dengan  sengaja  (dolus) dalam  mewujudkan  tindak  pidana.  eksploitasi
01158|tidak  harus  benar-benar  terjadi,  tetapi  dari  rangkaian  perbuatan  yang
01159|dilakukan  oleh  pelaku,  ada  maksud  dari  pelaku  untuk  melakukan
01160|eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi. rangkaian itu meliputi rekrutmen,
01161|penampungan, memungut biaya, memberangkatkan WNI tanpa dokumen
01162|bekerja  yang  sah,  lalu  mereka  juga  akan  masuk  wilayah  negara  lain
01163|dengan tujuan akhir;
01164|- Bahwa Ahli jelaskan, berkaitan dengan  unsur “dengan maksud untuk
01165|dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” . bahwa unsur ini
01166|mengandung elemen mens rea perbuatan dalam delik tersebut. dalam hal
01167|ini, elemen mens rea tersebut berkaitan dengan bentuk kesengajaan yang
01168|ditunjukkan  dengan  adanya  frasa  “dengan  tujuan”.  di  sisi  lain,  frasa
01169|“dengan tujuan” juga mencerminkan corak kesengajaan sebagai maksud.
01170|artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan
01171|Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01172|
01173|akibatnya benar-benar terwujud. tegasnya, bahwa dalam konteks unsur
01174|delik  tersebut,  maksud  dan  tujuan  tersebut  ditujukan  untuk
01175|dieksploitasinya korban di luar wilayah nkri yang menjadi tujuan akhir
01176|perbuatan membawa wni tersebut. berdasarkan penjelasan dalam pasal 1
01177|angka  7  UU  TPPO  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan
01178|eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01179|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01180|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan, pemerasan,
01181|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan
01182|hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan
01183|tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
01184|lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01185|- Bahwa  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  para  korban  dibujuk,  mereka
01186|diberangkatkan tanpa dokumen kelengkapan untuk bekerja yang sah. dari
01187|cara-cara  yang  illegal  ini  maka  dapat  diduga,  mereka  juga  rentan
01188|mengalami eksploitasi, karena bekerja tanpa dokumen pekerjaan yang
01189|sah, lalu masuk ke negara malaysia. karena itu tenaga mereka sangat