00749|Perusahan WTK yang bergerak Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014;
00750|- Bahwa para T erdakwa membawa dan memberangkatkan CPMI
00751|sudah 2 (dua) kali, Dimana pertama kali pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua)
00752|CPMI  namun  melalui  PJTKI  secara  sah  dan  yang  kedua  tanggal  8
00753|November 2024 sebanyak 4 (empat) CPMI;
00754|- Bahwa terdakwa Vhega dimana saudara Vhega yang diperintahkan
00755|oleh saudara Genjo untuk membawa CPMI menggunakan taksinya untuk di
00756|antar ke T ebas Kabupaten Sambas;
00757|
00758|- Bahwa menurut keterangan dari saudara Genjo gaji yang dijanjikan
00759|sebesar kurang lebih 1 ton 40 RM;
00760|- Bahwa  rencana  CPMI tersebut  akan  dibawa  melalui  jalur  Aruk
00761|Sambas;
00762|- Bahwa  yang  bertanggung  jawab  keberangkatan  CPMI  tersebut
00763|T erdakwa 1, karena T erdakwa 1 yang mengajak teman-teman T erdakwa 1
00764|untuk bekerja di Malaysia;
00765|- Bahwa Para T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa
00766|PMI  ke  Luar  Negeri,  serta  Para  T erdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk
00767|menampung  ataupun  menyalurksan  serta  menempatkan  Calon  Pekerja
00768|Migran Indonesia ke luar negeri;
00769|
00770|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00771|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Para  T erdakwa dapat
00772|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00773|Menimbang, bahwa Para T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
00774|dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81  Undang-Undang
00775|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55
00776|Ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00777|1. orang perseorangan;
00778|2. yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00779|dimaksud dalam Pasal 69;
00780|3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan
00781|perbuatan;
00782|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00783|mempertimbangkan sebagai berikut:
00784|Ad.1 Orang perseorangan;
00785|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00786|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00787|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00788|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00789|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00790|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00791|menghadapkan Para T erdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi
00792|serta keterangan Para T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang
00793|dihadapkan  di  persidangan  tersebut  adalah  benar  Para  T erdakwa,  orang  yang
00794|dimaksud  oleh  Penuntut  Umum  sesuai  dengan  identitas  Para  T erdakwa
00795|sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
00796|
00797|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00798|Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00799|Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan  antara  lain  calo  atau
00800|individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran
00801|Indonesia;
00802|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00803|unsur orang perseorangan telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Para
00804|T erdakwa merupakan pelaku tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja
00805|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00806|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00807|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00808|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00809|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00810|berdasarkan  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang Nomor 18  tahun  2017  tentang
00811|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00812|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
00813|wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18
00814|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang
00815|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
00816|artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perseorangan  yang  tidak
00817|memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri
00818|merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00819|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00820|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00821|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00822|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00823|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00824|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00825|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00826|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00827|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00828|sehat jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan
00829|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00830|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00831|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00832|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00833|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00834|
00835|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00836|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00837|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00838|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00839|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00840|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00841|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00842|- Bahwa  Para  T erdakwa  telah  ditangkap  oleh  tim  kepolisian
00843|sehubungan  karena  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00844|tanpa melalui perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi
00845|dengan kategori membawa CPMI pada hari Jumat tanggal 08 November
00846|2024 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai
00847|Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
00848|- Bahwa Para T erdakwa telah membawa CPMI yang akan bekerja ke
00849|Malaysia;
00850|- Bahwa yang Para T erdakwa bawa 4 (empat) orang yaitu bernama
00851|Awaludin, Samsul Hadi, Jamaludin dan Syawal;
00852|- Bahwa  CPMI  yang  Para  T erdakwa  bawa  berasal  dari  Lombok
00853|Timur;
00854|- Bahwa Para T erdakwa berperan membawa dan memberangkatkan
00855|CPMI  dari  Lombok  sampai  Pontianak  selanjutnya  yang  menjemput,
00856|menampung dan memberangkatan CPMI ke Sibu Malaysia adalah saudara
00857|Genjo;
00858|- Bahwa yang berkomunikasi dengan saudara Genjo T erdakwa 1,
00859|Dimana para T erdakwa mendapatkan info dari teman T erdakwa saudara
00860|Sudian;
00861|- Bahwa rencananya CPMI ini akan bekerja di Perkebunan Kelapa
00862|Sawit di Sibu Malaysia;
00863|- Bahwa CPMI tersebut belum ada memiliki paspor dan rencanaya
00864|akan dibuat setelah tiba di Sibu Malaysia;
00865|- Bahwa para T erdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apa-
00866|apa;
00867|- Bahwa para T erdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang
00868|untuk membawa CPMI tersebut;
00869|- Bahwa  para  T erdakwa  pernah  bekerja  di  Bintulu  Malaysia  di
00870|Perusahan WTK yang bergerak Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014;
00871|
00872|- Bahwa para T erdakwa membawa dan memberangkatkan CPMI
00873|sudah 2 (dua) kali, Dimana pertama kali pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua)
00874|CPMI  namun  melalui  PJTKI  secara  sah  dan  yang  kedua  tanggal  8
00875|November 2024 sebanyak 4 (empat) CPMI;
00876|- Bahwa terdakwa Vhega dimana saudara Vhega yang diperintahkan
00877|oleh saudara Genjo untuk membawa CPMI menggunakan taksinya untuk di
00878|antar ke T ebas Kabupaten Sambas;
00879|- Bahwa menurut keterangan dari saudara Genjo gaji yang dijanjikan
00880|sebesar kurang lebih 1 ton 40 RM;
00881|- Bahwa  rencana  CPMI tersebut  akan  dibawa  melalui  jalur  Aruk
00882|Sambas;
00883|- Bahwa  yang  bertanggung  jawab  keberangkatan  CPMI  tersebut
00884|T erdakwa 1, karena T erdakwa 1 yang mengajak teman-teman T erdakwa 1
00885|untuk bekerja di Malaysia;
00886|- Bahwa Para T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa
00887|PMI  ke  Luar  Negeri,  serta  Para  T erdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk
00888|menampung  ataupun  menyalurksan  serta  menempatkan  Calon  Pekerja
00889|Migran Indonesia ke luar negeri;
00890| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00891|Para T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00892|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00893|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri Para
00894|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00895|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00896|Negeri, serta Para T erdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja Migran
00897|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00898|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Para T erdakwa
00899|tidak memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat
00900|yang ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang
00901|mana pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh
00902|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00903|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00904|sementara Para T erdakwa merupakan orang perseorangan yang tidak mempunyai
00905|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00906|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00907|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00908|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00909|
00910|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00911|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00912|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69  telah terpenuhi oleh perbuatan Para
00913|T erdakwa;
00914|Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
00915|melakukan perbuatan;
00916|Menimbang,  bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim
00917|dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan
00918|melihat pokok-pokok fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis
00919|Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar adanya anasir mengenai
00920|perbuatan tersebut diiringi dengan adanya anasir daripada perbuatan pidana yang
00921|T erdakwa lakukan diiringi adanya suatu “penyertaan” yang berbentuk melakukan,
00922|yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
00923|Menimbang, bahwa uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan di muka
00924|dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya ialah suatu hal yang berkaitan
00925|dan tidak terpisahkan untuk dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini,
00926|bahwa  berdasarkan pokok-pokok fakta hukum, peran para T erdakwa dilakukan
00927|dengan kerjasama diantara kedua nya dalam pengantaran CPMI tanpa izin;
00928|Menimbang, berdasarkan  hal  demikian  perbuatan  T erdakwa  memenuhi
00929|uraian anasir turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah ditentukan dalam
00930|unsur ini;
00931|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut, Majelis  Hakim
00932|menilai bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut
00933|serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara hukum;
00934|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00935|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo.
00936|Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah  terpenuhi,  maka  Para  T erdakwa  haruslah
00937|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00938|sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00939|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00940|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00941|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Para  T erdakwa  harus
00942|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00943|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  T erdakwa  mampu  bertanggung
00944|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00945|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00946|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00947|
00948|Para T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Para T erdakwa maupun alasan
00949|pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para T erdakwa tersebut,
00950|oleh  karena  itu  Para  T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus
00951|mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dengan  dijatuhi
00952|pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran
00953|nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu
00954|mempertimbangkan  secara  cermat  dan  bijaksana  mengenai  hal  tersebut
00955|berdasarkan asas keadilan bagi diri Para T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang
00956|telah terungkap di persidangan;
00957|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00958|Para T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings),
00959|yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh
00960|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00961|Majelis Hakim jatuhkan kepada Para T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi
00962|diri Para T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para T erdakwa dan
00963|bentuk prevensi khusus agar mencegah Para T erdakwa melakukan tindak pidana di
00964|masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai
00965|bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan
00966|perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya
00967|berfungsi  sebagai  alat  yang  bermanfaat  untuk  mencapai  ketertiban  dan
00968|kesejahteraan bagi masyarakat;
00969|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan Para
00970|T erdakwa  yang  diajukan  oleh  Penasihat  Hukum  Para  T erdakwa  di  dalam
00971|persidangan  yang  pada  pokoknya  memohon  dijatuhkan  hukuman  seringan-
00972|ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu
00973|dalam  ihwal  keadaan  yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk
00974|dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan
00975|keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan
00976|oleh Para T erdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Para
00977|T erdakwa lakukan dan keadaan Para T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi
00978|diri Para T erdakwa;
00979|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  T erdakwa telah
00980|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4)
00981|KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan
00982|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00983|Menimbang, bahwa oleh karena  Para T erdakwa  ditahan dan penahanan
00984|terhadap Para T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal
00985|
00986|197 ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Para T erdakwa perlu ditetapkan agar Para
00987|T erdakwa tetap dalam tahanan;
00988|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00989|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00990|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00991|tersebut;
00992|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para T erdakwa,
00993|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00994|meringankan Para T erdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam
00995|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Para T erdakwa;
00996|Keadaan yang memberatkan:
00997|- Perbuatan  Para  T erdakwa  bertentangan  dengan  program
00998|pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00999|Keadaan yang meringankan:
01000|- Para  T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
01001|mengulanginya lagi;
01002|- Para T erdakwa belum pernah dihukum;
01003|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  T erdakwa  dijatuhi  pidana  maka
01004|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01005|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01006|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
01007|Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum
01008|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01009|
01010|MENGADILI:
01011|1. Menyatakan T erdakwa 1 Jumenim alias Enim bin Dasih dan T erdakwa 2
01012|Vhega Rivaldo alias Vhega bin Arul Samsi telah terbukti secara sah dan
01013|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana bersama-sama  sebagai
01014|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01015|Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01016|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa 1  Jumenim alias Enim bin Dasih
01017|dan T erdakwa 2 Vhega Rivaldo alias Vhega bin Arul Samsi  oleh karena itu
01018|masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana
01019|denda masing-masing  sejumlah  Rp500.000.000,00 (lima ratus  juta rupiah)
01020|dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
01021|kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
01022|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
01023|T erdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01024|
01025|4. Menetapkan Para T erdakwa tetap dalam tahanan;
01026|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01027|1) 1 (satu) unit mobil Calya warna Grey dengan No Pol KB 1104 WZ;
01028|Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Vhega Rivaldo;
01029|2) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
01030|3) 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna putih;
01031|Dirampas untuk negara;
01032|4) 5 (lima) boarding pass lion air dari Lombok ke Surabaya tanggl 8
01033|November 2024;
01034|5) 5 (lima) boarding pass lion air dari Surabaya ke Pontianak tanggl 8
01035|November 2024;
01036|Tetap terlampir dalam berkas perkara;