01527|Menimbang  bahwa  menurut  R.  Soesilo  menjelaskan  bahwa  suatu
01528|perbuatan  dapat  dipandang  sebagai  perbuatan  berlanjut  harus  memenuhi
01529|beberapa syarat, antara lain:
01530|1. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
01531|2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
01532|3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;
01533|Menimbang bahwa niat adalah keadaan di mana seseorang secara sadar
01534|menginginkan tercapainya suatu akibat tertentu dari perbuatannya. Kemudian
01535|Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01536|
01537|kehendak adalah dorongan batin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan,
01538|terlepas dari apakah ia menginginkan akibatnya terjadi atau tidak;
01539|Menimbang  bahwa  Anak  ALDI  IRAWAN  SAPUTRA  BIN  YANTO
01540|mengajak korban secara sadar dan aktif untuk bertemu dan masuk ke kamar
01541|yang  menunjukkan  adanya  niat  dan  kehendak  oleh  Anak  ALDI  IRAWAN
01542|SAPUTRA BIN YANTO yang secara sadar dan memang bertujuan melakukan
01543|persetubuhan terhadap korban;
01544|Menimbang bahwa  niat atau kehendak tidak selalu berarti harus sejak
01545|awal  adanya  keinginan  untuk  melakukan  5  (lima)  kali  hubungan  seksual
01546|tersebut. Selama perbuatan-perbuatan itu merupakan satu rangkaian keadaan
01547|yang sama, maka bisa dianggap sebagai satu kehendak. Dalam hal ini, Anak
01548|ALDI IRAWAN SAPUTRA BIN YANTO  dan Anak Korban  memiliki hubungan
01549|pacaran, dimana 5 (lima) kali hubungan seksual terjadi secara terus menerus
01550|dalam  situasi  relasi  hubungan  itu.  Selain  itu,  tidak  ada  perubahan  korban,
01551|tempat, maupun cara pelaksanaannya,  maka perbuatan yang dilakukan oleh
01552|Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA BIN YANTO  tersebut bisa dipandang sebagai
01553|satu rangkaian kehendak;
01554|Menimbang  bahwa  Anak  ALDI  IRAWAN  SAPUTRA  BIN  YANTO
01555|melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat
01556|kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara memaju-mundurkan
01557|keluar masuk kedalam kemaluannya kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga
01558|Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA BIN YANTO mengeluarkan sperma. Setelah itu,
01559|mereka  kembali  mengenakan  pakaian  masing-masing.  Perbuatan  tersebut
01560|dilakukan  berulang  kali  hingga  sebanyak  5  (lima),  yang  mana  jenis  tindak
01561|pidana yang sama, sebab semua perbuatan tersebut merupakan persetubuhan
01562|terhadap anak di bawah umur;
01563|Menimbang bahwa hubungan badan antara Anak Korban dengan  Anak
01564|ALDI  IRAWAN  SAPUTRA BIN  YANTO terjadi  sebanyak  5  (lima)  kali,  yaitu:
01565|pertama,  sekitar  pertengahan  tahun  2022  pukul  23.00  WIB,  kedua,  sekitar
01566|sebulan setelah kejadian pertama di tahun 2022 pukul 22.00 WIB, ketiga, pada
01567|awal tahun 2023 pukul 00.30 WIB, keempat, sekitar bulan Mei 2023 pukul 22.30
01568|WIB, kelima, sekitar bulan Juni 2023 pukul 23.00 WIB. Semua kejadian tersebut
01569|berlangsung di dalam kamar rumah milik paman Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA
01570|BIN YANTO di  Kp. Ngupasan 2, RT02, RW 10, Kelurahan Pangenjurutengah,
01571|Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
01572|Menimbang bahwa meskipun hubungan badan yang dilakukan oleh Anak
01573|ALDI  IRAWAN  SAPUTRA BIN  YANTO terhadap  Anak  Korban  terjadi  dalam
01574|Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01575|
01576|rentang lebih dari 1 (satu) tahun, namun namun perbuatan tersebut dilakukan
01577|secara berkala dan berkesinambungan dengan modus dan tempat yang sama,
01578|serta rentang waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya relatif
01579|cukup berdekatan:
01580|Menimbang bahwa berdasarkan urian tersebut di atas, Majelis Hakim
01581|berpendapat unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
01582|kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga
01583|harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;
01584|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal  81 Ayat (2)
01585|Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01586|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
01587|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01588|Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01589|telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
01590|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;
01591|Menimbang  bahwa  Penasehat  Hukum  menyampaikan  dalam
01592|pembelaannya  bahwa  telah  terjadi  pernikahan  secara  bawah  tangan  antara
01593|Anak dan Anak Korban, menunjukan bahwa Anak sudah bertanggung jawab
01594|atas perbuatannya. Hal tersebut tidak lah  tepat, sebab  perkawinan  tersebut
01595|tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
01596|Perkawinan  tidak  dapat  dijadikan  justifikasi  untuk  membenarkan  atau
01597|meringankan  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  apalagi  jika  pernikahan  itu
01598|dilakukan  setelah  perbuatan  pidana  terjadi.  Pernyataan  bahwa  praktik
01599|menikahkan Anak dan Anak Korban adalah bentuk penyelesaian sosial atas
01600|kehamilan  di  luar  nikah  juga  tidak  dapat  dibenarkan.  Penggunaan  alasan
01601|“kebiasaan  masyarakat”  untuk  membenarkan  pernikahan  antara  pelaku  dan
01602|korban  justru  berbahaya  karena  dapat  melanggengkan  praktik  kekerasan
01603|seksual yang dibungkus dengan dalih budaya;
01604|Menimbang  bahwa  Penasehat  Hukum  menyampaikan  dalam
01605|pembelaannya  bahwa Anak  telah  mengakui  perbuatannya  dan  menyatakan
01606|penyesalannya. Hal tersebut akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai hal
01607|yang  meringankan  dalam  pemidanaan,  namun  tidak  menghapuskan
01608|pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Dalam sistem peradilan pidana
01609|anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01610|Sistem Peradilan Pidana Anak, memang diutamakan pendekatan restoratif dan
01611|diversi,  namun  diversi  tidak  berlaku  untuk  perkara-perkara  serius  seperti
01612|persetubuhan  terhadap  anak.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)
01613|Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01614|
01615|menjelaskan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang
01616|diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan
01617|pengulangan tindak pidana. Karena persetubuhan terhadap anak termasuk ke
01618|dalam kategori tindak pidana serius dengan ancaman pidana di atas 7 tahun,
01619|maka penyelesaian perkara harus tetap melalui proses peradilan pidana dan
01620|tidak dapat dialihkan ke jalur non-yudisial;
01621|Menimbang  bahwa  permohonan  Penasehat  Hukum  Anak  agar  Anak
01622|dikembalikan  kepada  keluarga  dan  istrinya.  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
01623|tindakan tersebut tidak proporsional, sebab hubungan antara Anak dan Anak
01624|Korban lahir dari tindak pidana kekerasan seksual. Upaya untuk menyatukan
01625|kembali Anak dengan Anak Korban justru berisiko menimbulkan reviktimisasi
01626|serta bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pemulihan korban
01627|sebagaimana  diamanatkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang
01628|berlaku. Terlebih lagi, Anak telah menyelesaikan pendidikan formal dan selama
01629|berada  di  lingkungan  keluarga,  Anak  tidak  memiliki  kegiatan  positif  yang
01630|terstruktur, sehingga pengembalian Anak kepada keluarga bukanlah langkah
01631|yang tepat dan solutif untuk mendorong proses pembinaan, pemulihan, dan
01632|reintegrasi sosial bagi Anak;
01633|Menimbang  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  telah  meratifikasi
01634|Konvensi  Hak-Hak  Anak  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child )  melalui
01635|Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi
01636|tentang Hak-Hak Anak. Dengan ratifikasi tersebut, negara memiliki kewajiban
01637|untuk memastikan bahwa setiap Anak harus diperlakukan secara manusiawi,
01638|sesuai dengan martabat dan tahap perkembangan usianya. Negara juga wajib
01639|memberikan  perlindungan  kepada  Anak  agar  tetap  memiliki  harapan  untuk
01640|menyongsong masa depan;
01641|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan,
01642|terlebih dalam Perkara Pidana Anak, tetapi bagaimana Anak setelah menjalani
01643|pemidanaannya,  Anak  mampu  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan
01644|tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh
01645|lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat
01646|hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
01647|Menimbang  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01648|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pidana  pokok  terhadap  Anak  tidak
01649|hanya terbatas pada pidana penjara, melainkan juga terdapat bentuk pidana
01650|lain, yakni berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan
01651|pembinaan dalam lembaga. Keberadaan bentuk pidana yang beragam tersebut
01652|Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01653|
01654|mencerminkan  pendekatan  hukum  yang  restoratif  dan  rehabilitatif  dalam
01655|menangani  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dengan  tetap  menjunjung
01656|tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
01657|Menimbang  bahwa  Anak  merupakan  individu  yang  sedang  berada
01658|dalam  tahap  pertumbuhan  dan  perkembangan,  baik  secara  fisik,  mental,
01659|maupun emosional. Pada tahap ini, Anak masih dalam proses pembentukan jati
01660|diri,  sehingga  memungkinkan  bagi  Anak  untuk  berubah,  memperbaiki
01661|kesalahan, dan belajar dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, perlakuan
01662|terhadap Anak harus didasarkan pada pendekatan yang bersifat pembinaan dan
01663|pemulihan, bukan semata-mata penghukuman;
01664|Menimbang  bahwa  dalam  Laporan  Penelitian  dan  Masyarakat  yang
01665|diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang yang memberikan
01666|rekomendasi agar  Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA BIN YANTO  dikenai pidana
01667|berupa  pembinaan  dalam  Lembaga  di  sentra  “Antasena”  Magelang  sesuai
01668|dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012
01669|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Majelis Hakim Anak sepakat bahwa
01670|pembinaan dalam Lembaga tepat diterapkan sebab Anak saat ini sudah tamat
01671|sekolah  dan  tidak  memiliki  kegiatan  terstruktur  selama  di  rumah,  sehingga
01672|pembinaan dalam Lembaga di sentra “Antasena” Magelang  diharapkan mampu
01673|memberikan rehabilitasi sosial berupa pembinaan dan pelatihan baik secara
01674|fisik,  spiritual,  dan  emosional,  hingga  akhirnya  Anak  dapat  kembali  dalam
01675|masyarakat dan dapat memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana di
01676|masa yang akan datang;
01677|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Majelis
01678|Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01679|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01680|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01681|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  buah  buku  KIA
01682|(Kesehatan Ibu Dan Anak) tertera identitas DWI SETYO ANDHINI alamat Dukuh
01683|Wetan  Rt.  001  Rw.  001  Desa  Banyuurip  Kecamatan  Banyuurip  Kabupaten
01684|Purworejo, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama  DWI SETYO ANDHINI
01685|dengan  nomor  Akta  Kelahiran:  3886/2009,  NIK:  3306076605090001 dari
01686|pernikahan  Suami  AGUS  SETYO  HADI  dan  Istri  SRI  UNTARI  tanggal  20
01687|Januari  2020,  1  (satu)  lembar  Akta  Nikah  Siri  antara  Sdr.  ALDI  IRAWAN
01688|SAPUTRA dan Sdri. DWI SETYO ANDHINI tertanggal 26 November 2023, dan
01689|1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor: 3306-LT-16082024-0005 Tanggal
01690|16 Agustus 2024 atas nama RIZKY ROMADHON, yang telah disita dari  Saksi
01691|Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01692|
01693|SRI  PUJIASTUTI  BINTI  MUH  SINUN  maka  dikembalikan  kepada  SRI
01694|PUJIASTUTI BINTI MUH SINUN;
01695|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah kerudung warna
01696|hijau, 1 (satu) buah jamper warna hijau, 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1
01697|(satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1
01698|(satu) buah potongan kain springbed ukuran 20 x 5 cm, 1 (satu) buah sprei motif
01699|kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah kaos biru berkerah warna merah, 1 (satu)
01700|buah  celana  kolor  pendek  warna  hitam,  1  (satu)  buah  jaket  warna  biru
01701|bertuliskan RACERTEES, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1
01702|(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar hewan warna merah, 1
01703|(satu) buah celana pendek warna coklat krem, yang telah dipergunakan untuk
01704|melakukan kejahatan dan atau berkaitan dengan tindak pidana , maka perlu
01705|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01706|Menimbang bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) unit HP merk Vivo
01707|Model  1820  warna  merah  IMEI  (slot  1):  861461042955270  IMEI  (slot  2):
01708|861461042955262,  Nomor  Simcard:  088215509801,  yang  merupakan  milik
01709|saksi  DWI  SETYO  ANDINI  BINTI  AGUS  SETYOHADI  (ALM ), maka
01710|dikembalikan  kepada saksi  DWI  SETYO  ANDINI BINTI  AGUS  SETYOHADI
01711|(ALM);
01712|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) unit handphone merk
01713|Vivo  Model  1719  warna  putih  IMEI  1:  086619603405  8197,  IMEI  2:
01714|866196034058189, yang merupakan milik Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA BIN
01715|YANTO,  maka  dikembalikan  kepada Anak  ALDI  IRAWAN  SAPUTRA  BIN
01716|YANTO;
01717|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01718|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01719|meringankan Anak;
01720|Keadaan  yang  memberatkan:
01721|- Perbuatan yang dilakukan Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA kepada Anak
01722|Korban dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
01723|- Perbuatan  yang  dilakukan  Anak  ALDI  IRAWAN  SAPUTRA  dilakukan
01724|kepada Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
01725|Keadaan yang meringankan:
01726|- Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA  mengakui, menyesali perbuatannya dan
01727|bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban, dan
01728|berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang;
01729|- Anak ALDI IRAWAN SAPUTRA belum pernah dipidana;
01730|Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01731|
01732|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan atau tindakan
01733|maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01734|Mengingat Pasal  81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016
01735|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
01736|Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01737|2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang
01738|Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01739|Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01740|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  Perundang-Undangan  lain  yang
01741|bersangkutan;
01742|
01743|MENGADILI:
01744|1. Menyatakan  Anak Aldi  Irawan  Saputra  Bin  Yanto tersebut  di  atas,
01745|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01746|dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang
01747|dilakukan secara berlanjut,  sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
01748|Penuntut Umum;
01749|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01750|pembinaan dalam lembaga di sentra “Antasena” Magelang  selama 1 (satu)
01751|tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  pidana  berupa  pelatihan  kerja  sebagai
01752|pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Purworejo selama 6 (enam)
01753|bulan yang dilaksanakan pada hari kerja untuk jangka waktu paling singkat 1
01754|(satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
01755|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01756|- 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak) tertera identitas DWI
01757|SETYO ANDHINI alamat Dukuh Wetan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banyuurip
01758|Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
01759|- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama DWI SETYO ANDHINI dengan
01760|nomor  Akta  Kelahiran:  3886/2009,  NIK:  3306076605090001 dari
01761|pernikahan Suami AGUS SETYO HADI dan Istri SRI UNTARI tanggal 20
01762|Januari 2020;
01763|- 1 (satu) lembar Akta Nikah Siri antara Sdr. ALDI IRAWAN SAPUTRA dan
01764|Sdri. DWI SETYO ANDHINI tertanggal 26 November 2023;
01765|- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran Nomor:  3306-LT-16082024-0005
01766|Tanggal 16 Agustus 2024 atas nama RIZKY ROMADHON;
01767|Dikembalikan kepada saksi SRI PUJIASTUTI BINTI MUH SINUN.
01768|- 1 (satu) buah kerudung warna hijau;
01769|- 1 (satu) buah jamper warna hijau;
01770|Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01771|
01772|- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
01773|- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
01774|- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
01775|- 1 (satu) buah potongan kain springbed ukuran 20 x 5 cm;
01776|- 1 (satu) buah sprei motif kotak-kotak warna biru;
01777|- 1 (satu) buah kaos biru berkerah warna merah;
01778|- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna hitam;
01779|- 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan RACERTEES;
01780|- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
01781|- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar hewan warna
01782|merah;
01783|- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat krem;