02902|tujuan penerima atas nama ARIYADI (Detil pada Berita Acara Pemeriksaan
02903|Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 1535/FKF/2024, hari Selasa
02904|tanggal 22 bulan Oktober 2024);
02905|- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple A2632 iPhone 14 Plus
02906|warna  biru  IMEI:  353981766002228,  IMEI2:  353981765750322,  Simcard
02907|Telkomsel  dengan  ICCID:  8962100239421224441  milik  PRAKASH
02908|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
02909|pemeriksaan berupa Chat sebanyak 1 percakapan chat dan Data File Image
02910|sebanyak 9 data file gambar;
02911|- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2849 iPhone
02912|15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835,
02913|Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH
02914|MADHAVAN ditemukan Call Logs sebanyak 4260 panggilan, Chat sebanyak
02915|4664 percakapan chat, Contact sebanyak 18255 kontak, Data File Image
02916|sebanyak 187072 data file gambar dan Data File Video sebanyak 8633 data
02917|file video;
02918|- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2849 iPhone
02919|15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835,
02920|Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH
02921|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
02922|pemeriksaan  berupa  Chat  sebanyak  3  percakapan  chat  yaitu  antara
02923|60122549491@s.whatsapp.net  Prakash  (owner)  dan
02924|6281805492582@s.whatsapp.net Patron DEWA Bali 369 yang didalamnya
02925|berisikan percakapan dan bukti transfer dengan tujuan penerima atas nama I
02926|DEWA NYOMAN ADITYA, antara 6285239122444@s.whatsapp.net Elegantz
02927|Spa Sauna Bali (owner) dan 6281805492582@s.whatsapp.net Dewa Bentar
02928|Dizcoholic,  serta  antara  6285239122444@s.whatsapp.net  Elegantz  Spa
02929|Sauna Bali (owner) dan 60122549491@s.whatsapp.net Prakash (Detil pada
02930|Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.:
02931|1535/FKF/2024, hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024);
02932|- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple A2849 iPhone 15 Pro
02933|Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835, Simcard
02934|Telkomsel  dengan  ICCID:  8962100844624242932  milik  PRAKASH
02935|
02936|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
02937|pemeriksaan berupa Chat sebanyak 3 percakapan chat;
02938|- Bahwa  pada  pemeriksaan  backup  file  Macbook  Air  dengan  SN:
02939|FVFJ70CZQ6L4 warna silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik
02940|PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud
02941|pemeriksaan berupa Data file folder sebanyak 2 data file folder;
02942|- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna
02943|silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik PRAKASH MADHAVAN
02944|ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud  pemeriksaan  berupa
02945|Data file folder sebanyak 2 data file folder dengan nama file “Daily Sales
02946|Sheet.zip” dan nama file “Expenses.zip” yang berisikan tentang tranahli sales
02947|report/laporan tranahli harian;
02948|- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna
02949|silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik RAKASH MADHAVAN
02950|ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud  pemeriksaan  berupa
02951|Data file folder sebanyak 2 data file folder.
02952|3. Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H.,  yang dibacakan di persidangan
02953|pada pokoknya sebagai berikut:
02954|- Bahwa  setelah  membaca  kronologis  kasus  dan  Keterangan  Para  Saksi
02955|dalam  BAP di  atas,  maka  menurut pengetahuan  Ilmu  Hukum  yang  saya
02956|ketahui  dan  kuasai  terhadap  kasus  di  atas  PATUT DIDUGA telah  terjadi
02957|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau perbuatan cabul sebagaimana
02958|di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
02959|Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Jo Pasal 296 KUHP Jo
02960|Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahwa dalam kasus di
02961|atas,  PATUT  DIDUGA  selain  Tindak  Pidana  Perdagangan  orang,  juga
02962|terdapat  DUGAAN  adanya  Tindak  Pidana  yang  berupa  pencabulan
02963|sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP;
02964|- Bahwa DUGAAN adanya perbuatan cabul di Elegantz Men Spa & Sauna Bali
02965|yang bergerak dibidang  penyedia layanan massage/pijet khusus para pria,
02966|menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi
02967|kolam air hangat) mini gym dan café, dinama dalam pelayanan/terapish dan
02968|pengunjung  yang  melakukan  massage/pijat  dalam  keadaan  telanjang,
02969|sehingga  perbuatan  ini  PATUT  DIDUGA  merupakan  tempat  yang
02970|menyediakan/mempermudah  untuk  perbuatan  cabul  ,  dan  Pengelola
02971|Elegantz  Men  Spa  &  Sauna  Bali  membuka  usaha  itu  sebagai  mata
02972|pencaharian atau kebiasaan baik baik pengelola ataupun pekerja;
02973|
02974|- Bahwa Pasal 296 KUHP menyatakan:
02975|Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan
02976|perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya
02977|sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling
02978|lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas
02979|ribu rupiah.
02980|- Bahwa merujuk pada  Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul
02981|yang  dikerjakan  secara  sengaja  dan  dijadikan  sebagai  kebiasaan  atau
02982|pekerjaan;
02983|- Bahwa unsur-unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
02984|adalah:  Barang  siapa;  Mengadakan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul;
02985|Sebagai  pencaharian  atau  kebiasaan,  atau  seseorang  dengan  sengaja
02986|menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain;
02987|- Perbuatan cabul tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan;
02988|- Seseorang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;
02989|- Bahwa Pasal 296 KUHP dapat diterapkan pada orang yang:
02990|- Menyediakan rumah atau kamarnya untuk pelacuran.
02991|- Membuka tempat prostitusi berkedok kafe atau warung kopi.
02992|- Memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.
02993|- Menarik keuntungan dari perbuatan cabul.
02994|- Bahwa Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan
02995|dengan sengaja atau dengan memudahkan perbuatan cabul, sebagai mata
02996|pencaharian/kebiasaan dan mendatangkan keuntungan materiil. Sementara
02997|itu, perdagangan orang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
02998|(KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007.   Tindak  Pidana
02999|Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan yang melanggar hukum dan
03000|mencakup:  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
03001|Pemindahan, Penerimaan. Bahwa PATUT DIDUGA dalam perbuatan cabul
03002|tersebut terdapat eksploitasi, yaitu yang dilakukan oleh Pengelola  Elegantz
03003|Men  Spa  &  Sauna  Bali   terhadap  pekerja/Terapish,  maka  menurut
03004|Pengetahuan  hukum  yang  saya  kuasai  dan  ketahui,  PATUT  DIDUGA
03005|perbuatan  cabul  tersebut  berhubungan  dengan  TPPO,  sehingga  dalam
03006|penerapannya dapat berhubungan atau kumulatif;
03007|- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat Asas lex specialis derogat legi
03008|generali   yaitu  asas  hukum  yang  menyatakan  bahwa  aturan  yang  lebih
03009|khusus  akan  berlaku,  menggantikan  aturan  yang  lebih  umum.  Asas  ini
03010|digunakan  untuk  menafsirkan  dan/atau  menerapkan  apabila  terdapat
03011|
03012|undang-undang  dan  memberikan  kejelasan  hukum.  Asas  lex  specialis
03013|derogat legi generali berlaku terhadap 2 (dua) peraturan memiliki hierarki
03014|yang sama dan mengatur materi yang sama. Atas dasar itu menurut saya
03015|terhadap kasus di atas dapat diterapkan secara kumulatif, dengan dasar asas
03016|lex spesialis derogat legi generali;
03017|- Contoh penerapan asas lex specialis derogat legi generali adalah:
03018|- Dalam  proses  peradilan  pidana,  Undang-Undang  ITE  berlaku  untuk
03019|kasus penipuan online, menggantikan aturan pidana umum.
03020|- Dalam kasus pidana anak, aturan pidana khusus untuk anak berlaku,
03021|menggantikan aturan pidana umum.
03022|- Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat diterapakan UU
03023|No. 21 Tahun 2007 dan mengenyampingkan KUHP.
03024|- Bahwa terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia secara khusus telah
03025|di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu :
03026|- Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
03027|- Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
03028|gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
03029|bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi
03030|dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau
03031|eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam
03032|masyarakat.
03033|- Jasa  pornografi  adalah  segala  jenis  layanan  pornografi  yang
03034|disediakan  oleh   orang  perseorangan  atau  korporasi  melalui
03035|pertunjukan  langsung,  televisi  kabel,  televisi  teresterial,  radio,
03036|telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar,
03037|majalah, dan barang cetakan lainnya.
03038|- Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang
03039|berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
03040|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
03041|tahun.
03042|- Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden
03043|Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan
03044|negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
03045|Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
03046|- Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota,  dan
03047|perangkat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan
03048|daerah.
03049|
03050|- Pasal 2 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
03051|- Pengaturan  pornografi  berasaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,
03052|penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,
03053|kebinekaan,  kepastian  hukum,  nondiskriminasi,  dan  perlindungan
03054|terhadap warga negara.
03055|- Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
03056|-  mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang
03057|beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan
03058|Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati  harkat  dan  martabat
03059|kemanusiaan.
03060|- menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya,
03061|adat  istiadat,  dan  ritual  keagamaan  masyarakat  Indonesia  yang
03062|majemuk.
03063|- memberikan  pembinaan dan pendidikan terhadap moral  dan akhlak
03064|masyarakat.
03065|- memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara
03066|dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
03067|-  mencegah  berkembangnya pornografi  dan  komersialisasi seks  di
03068|masyarakat.
03069|- Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan :
03070|(1)  Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,
03071|menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,
03072|mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau
03073|menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
03074|- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
03075|- kekerasan seksual;
03076|- masturbasi atau onani;
03077|- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
03078|- alat kelamin; atau
03079|- pornografi anak.
03080|(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
03081|- menyajikan  secara  eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan  yang
03082|mengesankan ketelanjangan;
03083|- menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
03084|- mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
03085|- menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun  tidak
03086|langsung layanan seksual.
03087|
03088|- Bahwa merujuk pada Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008, khususnya
03089|dalam Pasal 4 Ayat (1) yang melarang adanya perbuatan berupa
03090|menawarkan,  memperjualbelikan,  atau  menyediakan  pornografi,
03091|serta Pasal 4 Ayat (2) yang melarang menyajikan secara eksplisit
03092|ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan,
03093|menyajikan  secara  eksplisit  alat  kelamin,  mengeksploitasi  atau
03094|memamerkan  aktivitas  seksual,  menawarkan  atau  mengiklankan,
03095|baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
03096|- Bahwa pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelarangan dari Pasal
03097|4  UU No. 44 Tahun 2008 di atur dalam Pasal  29 dan/atau Pasal 30 UU
03098|No. 44 Tahun 2008.
03099|- Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 menyatakan :
03100|- Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,
03101|menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,
03102|mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau
03103|menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
03104|(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
03105|paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
03106|Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
03107|banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
03108|- Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:
03109|Setiap  orang  yang  menyediakan  jasa  pornografi  sebagaimana
03110|dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
03111|paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan
03112|atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.250.000.000  (dua  ratus  lima
03113|puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar
03114|rupuah).
03115|- Bahwa  TPPO yang terjadi dewasa ini, telah meluas dalam bentuk jaringan
03116|kejahatan  baik  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi.  Tindak  pidana
03117|perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga
03118|dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  (beberapa  orang),  korporasi  dan
03119|penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  wewenang  dan
03120|kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki
03121|jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar
03122|negara (luar negeri), dengan modus operandi yang semakin canggih dan
03123|menggunakan teknologi;
03124|
03125|- Bahwa TPPO yang terjadi dewasa ini tidak hanya untuk eksploitasi phisik
03126|sebagai pekerja domestik atau publik (asisten Rumah Tangga atau buruh
03127|perkebunan),  tetapi  marak  juga  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya  yang
03128|mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan
03129|paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, bahkan penjualan organ
03130|tubuh;
03131|- Bahwa pada umumnya Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan
03132|perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan
03133|orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang
03134|tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
03135|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
03136|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
03137|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  korban
03138|dan/atau orang yang memegang kendali atas korban;
03139|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa atau pelayanan
03140|paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau
03141|pelayanan paksa (termasuk penjualan organ tubuh) adalah kondisi kerja yang
03142|timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang
03143|yakin bahwa jika korban tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka korban
03144|atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik
03145|maupun psikis.
03146|- Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO  Pengertian dan
03147|Ruang Lingkup TPPO adalah sebagaimana di atur dalam:
03148|- Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 :
03149|- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
03150|- Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
03151|penampungan,   pengiriman,   pemindahan,   atau   penerimaan
03152|seseorang  dengan ancaman  kekerasan,    penggunaan kekerasan,
03153|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
03154|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03155|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
03156|orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
03157|dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar   negara,   untuk   tujuan
03158|eksploitasi   atau   mengakibatkan   orang   tereksploitasi.
03159|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
03160|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
03161|yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini.
03162|
03163|- Korban  adalah   seseorang   yang   mengalami   penderitaan   psikis,
03164|mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan
03165|tindak  pidana perdagangan orang.
03166|- Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang
03167|melakukan tindak pidana perdagangan orang.
03168|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
03169|tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
03170|- Korporasi   adalah   kumpulan   orang   dan/atau   kekayaan   yang
03171|terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan
03172|hukum.
03173|- Eksploitasi  adalah   tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
03174|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
03175|paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
03176|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,    seksual,  organ  reproduksi,  atau