02700|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki
02701|dokumen berupa Visa Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan
02702|(Temporary Visitor) tidak dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai
02703|Kuli Bangunan;
02704|Menimbang  bahwa untuk  mempersingkat  uraian  dalam  putusan  ini
02705|maka  segala  sesuatu  yang  terjadi  selama  persidangan  yang  telah  termuat
02706|
02707|dalam  Berita  Acara  Persidangan  dianggap  telah  termasuk  dan  telah
02708|dipertimbangkan dalam putusan ini;
02709|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02710|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02711|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02712|kepadanya;
02713|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02714|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02715|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02716|alternatif ketiga  sebagaimana diatur dalam  Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5
02717|huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02718|Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
02719|(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
02720|1. Setiap Orang;
02721|2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02722|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02723|huruf b sampai dengan huruf e;
02724|3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
02725|perbuatan;
02726|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02727|mempertimbangkan sebagai berikut:
02728|Ad.1. Setiap Orang;
02729|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan
02730|Pasal 1 angka 19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02731|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah orang perseorangan
02732|dan/ atau korporasi;
02733|Menimbang  bahwa  orang  perseorangan  dan/  atau  korporasi  itu
02734|merupakan subyek hukum;
02735|Menimbang  bahwa  setiap  subyek  hukum  di  Indonesia  dipandang
02736|memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  mana  untuk  melaksanakan  hak  dan
02737|kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia
02738|sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-
02739|Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  dalam
02740|menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada
02741|pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
02742|mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
02743|orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
02744|
02745|moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu
02746|masyarakat demokratis;
02747|Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh
02748|Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang
02749|tertera dalam dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut
02750|bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;
02751|Menimbang  bahwa  dengan  adanya  fakta  hukum  tersebut  maka
02752|Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  berkewarganegaraan  Indonesia
02753|yang  tunduk  pula  pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sehingga
02754|Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang
02755|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
02756|Migran  Indonesia sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  dakwaan  Penuntut
02757|Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;
02758|Ad.2.  Dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02759|Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
02760|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
02761|Menimbang  bahwa  menurut  doktrin  ilmu  Hukum  Pidana,  jika  dalam
02762|suatu  perumusan  tindak  pidana  digunakan  istilah  dengan  sengaja,  maka
02763|kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan ( opzettelijk),
02764|yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud  (oogmerk),  kesengajaan  dengan  sadar
02765|kepastian  (opzet  bij  zekerheids  of  noodzakelijkheids  bewustzijn ),  dan
02766|kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);
02767|Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok
02768|apakah  Terdakwa  memang  mempunyai  kesengajaan  ( opzettelijk)  untuk
02769|melakukan  perbuatan  dalam  pasal  yang  didakwakan  yaitu  perbuatan  untuk
02770|“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi
02771|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
02772|huruf e”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui ( met willens en
02773|wetens) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;
02774|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Prof.  Jan  Remmelink  menyatakan
02775|makna  “menghendaki”  (willens)  berarti  “berkehendak lebih  dari  semata
02776|menginginkan dan berharap ,” sedangkan makna “mengetahui” ( wetens) berarti
02777|“mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan
02778|terkandung  elemen kehendak  dan  pengetahuan atau  dapat juga  dinyatakan
02779|bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;
02780|Menimbang  bahwa  sebelum  menguraikan  apakah  Terdakwa  sengaja
02781|atau  tidak  maka  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  perbuatan
02782|
02783|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi
02784|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai dengan
02785|huruf e;
02786|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02787|sebagaimana Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02788|Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
02789|warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
02790|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
02791|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Republik
02792|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02793|Indonesia, Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang
02794|bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang
02795|bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut
02796|awak kapal dan pelaut perikanan;
02797|Menimbang  bahwa  yang  tidak  termasuk  sebagai  Pekerja  Migran
02798|Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: a. warga negara Indonesia yang
02799|dikirim atau  dipekerjakan  oleh badan internasional atau oleh negara di luar
02800|wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; b. pelajar dan peserta pelatihan di
02801|luar  negeri;  c.  warga  negara  Indonesia  pengungsi  atau  pencari  suaka;  d.
02802|penanam modal; e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di
02803|Perwakilan Republik Indonesia; f. warga negara Indonesia yang bekerja pada
02804|institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan g.
02805|warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri;
02806|Menimbang  bahwa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  bagi  Pekerja
02807|Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  diatur  dalam  Pasal  5
02808|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
02809|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:
02810|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
02811|b. memiliki kompetensi;
02812|c. sehat jasmani dan rohani;
02813|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
02814|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02815|Menimbang  bahwa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  unsur  ini  adalah
02816|apabila menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan
02817|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-
02818|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
02819|Pekerja Migran Indonesia yaitu:
02820|
02821|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi
02822|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak sehat jasmani dan rohani;
02823|- apabila  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  terdaftar  dan  tidak  memiliki
02824|nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
02825|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki dokumen lengkap yang
02826|dipersyaratkan;
02827|Menimbang bahwa dokumen lengkap yang dipersyaratkan wajib dimiliki
02828|oleh Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 5 huruf e yaitu diatur dalam
02829|Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02830|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
02831|a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
02832|melampirkan fotokopi buku nikah;
02833|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
02834|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
02835|c. sertifikat kompetensi kerja;
02836|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
02837|psikologi;
02838|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02839|f. Visa Kerja;
02840|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
02841|h. Perjanjian Kerja;
02842|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  Saksi
02843|Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin
02844|Ahmad bekerja di Jepang sebagai kuli bangunan dengan Nakazima Shinjing
02845|sebagai pemborongnya mulai dari sekira 22 Agustus 2019 sampai dengan bulan
02846|November 2019 dan selama Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin
02847|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Negara Jepang tidak
02848|mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana gaji
02849|yang akan diterima yaitu sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
02850|bersih  per  bulan  namun  faktanya  mendapatkan  upah/  gaji  apabila  bekerja
02851|namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan upah/ gaji dan Saksi Irvanudin
02852|Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad tidak
02853|mengetahui berapa upah/ gaji dalam sehari bekerja namun total uang yang
02854|diterima  selama  bekerja  di  Jepang  yaitu  sebesar  25  MAN  atau  sebesar
02855|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dipotong dengan pinjaman
02856|kepada Nakazima  Shinjing sebesar  10 MAN atau sebesar  Rp10.000.000,00
02857|(sepuluh juta rupiah) sehingga uang dapat dibawa pulang ke Indonesia selama
02858|
02859|bekerja  3  (tiga)  bulan  di  Jepang  yaitu  sebesar  15  MAN  atau  sebesar
02860|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
02861|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  Saksi  Irvanudin  Bin
02862|Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad
02863|adalah Pekerja Migran Indonesia;
02864|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan berawal dari
02865|sekira tahun 2018 Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno,
02866|dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ingin bekerja ke Negara Jepang melalui
02867|LPK  milik  Terdakwa  bernama  Momiji  Gakkou  namun  Terdakwa  tidak  bisa
02868|memberangkatkan  karena  LPK  Momiji  Gakkou  hanya  lembaga  pelatihan
02869|bahasa Jepang saja dan tidak memiliki izin untuk memberangkatkan pekerja ke
02870|Jepang sehingga dikenalkan kepada Saksi Yudhi Kurniawan sebagai pemilik
02871|LPK Kougas yang memiliki status Sending Organization (SO) yaitu lembaga
02872|pelatihan  kerja  yang  telah  mendapatkan  izin  resmi  dari  Kementerian
02873|Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  untuk  mengirimkan  tenaga  kerja  atau
02874|peserta magang ke luar negeri, khususnya Jepang;
02875|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  juga  diketahui  awalnya  Terdakwa
02876|menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan Negara tujuan Jepang melalui
02877|proses  yang  cepat  selama  3  (tiga)  bulan  dan  dengan  syarat  yang  mudah,
02878|kemudian  Terdakwa  meminta  biaya  pelatihan  Bahasa  dan  proses
02879|pemberangkatan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang
02880|dibayar secara bertahap, lalu dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang
02881|Saksi Hariyadi Bin Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
02882|rupiah)  dan  dalam  proses  keberangkatan  ke  Negara  Jepang,  Saksi  Taufik
02883|Sholeh Bin Ahmad sudah habis sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
02884|sedangkan kekurangannya dibayarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa;
02885|Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan juga diketahui sekira
02886|bulan September 2018 Saksi Irvanudin Bin Kusniawan dan Saksi Hariyadi Bin
02887|Darno mulai mengikuti pelatihan Bahasa di LPK Momiji Gakkou milik Terdakwa
02888|di Bandung sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad pada November 2018
02889|dengan tujuan untuk bekerja di Negara Jepang akan tetapi Saksi Irvanudin Bin
02890|Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad
02891|tersebut tidak mendapatkan sertipikat kompetensi setelah mengikuti pelatihan
02892|Bahasa Jepang di LPK Momiji Gakkou milik Terdakwa, selain itu Saksi Irvanudin
02893|Bin Kusniawan dan rekan-rekan Saksi Irvanudin Bin Kusniawan tersebut juga
02894|tidak pernah diarahkan oleh Terdakwa untuk mengikuti uji kompetensi Bahasa
02895|guna mendapatkan sertipikat;
02896|
02897|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan
02898|Pasal 13 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02899|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02900|Menimbang bahwa dari fakta hukum selanjutnya pada bulan November
02901|2018, Terdakwa menghubungi Saksi Yudhi Kurniawan dengan tujuan meminta
02902|bantuan kepada Saksi Yudhi Kurniawan untuk memberangkatkan siswa milik
02903|Terdakwa atas nama Saksi Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin
02904|Ahmad yang saat itu dibawa ke Semarang bertemu Saksi Yudhi Kurniawan
02905|karena Terdakwa mengetahui LPK Kougas milik Saksi Yudhi Kurniawan ada izin
02906|Penyelenggaraan  Pemagangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian
02907|Ketenagakerjaan RI. Selanjutnya Saksi Yudhi Kurniawan menjelaskan kepada
02908|Terdakwa bahwa Saksi Yudhi Kurniawan belum memiliki job dan Saksi Yudhi
02909|Kurniawan  juga  menanyakan  legalitas  LPK  Momiji  Gakkou  milik  Terdakwa
02910|dimana  Terdakwa  menerangkan  Izin  LPKnya  masih  dalam  proses  sehingga
02911|Saksi  Yudhi  Kurniawan  belum  berani  membuat  MOU  dengan  LPK  Momiji
02912|Gakkou  untuk  membantunya  memberangkatkan  siswa  pemagangan,  namun
02913|Saksi Yudhi Kurniawan mengatakan kepada Saksi Yudhi Kurniawan “nanti kalau
02914|ada job Saksi Yudhi Kurniawan kabari;
02915|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  persidangan  pada
02916|akhirnya tanggal 21 Agustus 2019 Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin
02917|Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ke Bandara Soekarno Hatta untuk
02918|berangkat ke Jepang dengan tiket, paspor dan Visa kunjungan (temporary visa)
02919|selama 3 (tiga) bulan tanpa memiliki perjanjian kerja;
02920|Menimbang Bahwa berdasarkan surat dari Kedutaan Jepang tanggal 16
02921|Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan kegiatan yang boleh dilakukan oleh
02922|warga  negara  asing  di  Jepang  dengan  status  “Temporary  Visitor”  adalah
02923|tamasya, rekreasi, olahraga, kunjungan keluarga, tur, pelatihan atau meeting,
02924|bisnis atau kegiatan lain selama masa tinggal singkat di Jepang misalnya turis
02925|atau peserta konferensi. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah mengatur
02926|bisnis  termasuk  memperoleh  pendapatan  atau  aktivitas  yang  menerima
02927|remunerasi (kecuali mempunyai izin untuk terlibat dalam aktivitas seperti itu);
02928|Menimbang bahwa oleh karena Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin
02929|Kusniawan, Saksi  Taufik Sholeh  Bin  Ahmad bekerja  di Jepang  sebagai  kuli
02930|bangunan dan mendapatkan gaji/upah maka kegiatan seperti itu merupakan
02931|suatu kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan warga negara asing
02932|yang berada di Jepang dengan menggunakan temporary visa;
02933|
02934|Menimbang bahwa dengan demikian Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi
02935|Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  yang  merupakan
02936|Pekerja Migran Indonesia di Jepang telah menggunakan temporary visa untuk
02937|ke Jepang, bukan menggunakan visa kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh
02938|Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02939|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana visa Kerja ini untuk
02940|masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan;
02941|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya alasan Saksi
02942|Yudhi Kurniawan memberangkatkan Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin
02943|Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad adalah berdasarkan informasi
02944|Job  dari  Tiara  Natalia  di  Perusahaan  Nakajima  kemudian  Tiara  Natalia
02945|mengirimkan  scan  file  dokumen  Surat  alasan  undangan,  Jaminan  Pribadi,
02946|Jadwal  tinggal  dan  latar  belakang  undangan  dari  Perusahaan  Nakajima
02947|sedangkan  dokumen  asli  berdasarkan  keterangan  Tiara  Natalia  telah
02948|diserahkan ke Lidya Tambunan untuk dasar permohonan pembuatan Visa dan
02949|LPK Kougas tidak memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan Nakajima;
02950|Menimbang  bahwa  selain  itu  informasi  kebutuhan  tenaga  kerja
02951|Nakajima diketahui dari Nakajima dan Accepting Organizer (AO)/ Kumiai yaitu
02952|PT.  Minamiso  yang  diketahui  Accepting  Organizer  (AO)/  Kumiai  yaitu  PT.
02953|Minamiso  tidak  valid  atau  izinya  sudah  mati,  lalu  Saksi  Yudhi  Kurniawan
02954|konfirmasi ke Komatsu selaku perwakilan dari Perusahaan Nakajima dan PT
02955|Minamiso  selaku  AO/Kumiai.  Kemudian  Komatsu  mengatakan  saat
02956|pemagangan  di  Negara  Jepang  AO/  Kumiainya  akan  diganti  serta  tidak
02957|menggunakan PT. Minamiso;
02958|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat
02959|LPK  Kougas  memberangkatkan  Saksi  Irvanudin,  Saksi  Hariyadi  dan  Saksi
02960|Taufik tanpa didahului adanya perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02961|dengan pihak yang melakukan penempatan Saksi Irvanudin, Saksi Hariyadi dan
02962|Saksi Taufik di Jepang;
02963|Menimbang  bahwa  selain  itu  dari  fakta  hukum  itu  juga  diketahui
02964|Accepting Organizer (AO)/ Kumiai yaitu PT. Minamiso tidak valid atau izinya
02965|sudah mati tidak memiliki perjanjian kerja dengan Nakajima selaku perusahaan
02966|yang akan menjadi tujuan tempar bekerja;
02967|Menimbang bahwa perjanjian kerja (syarat dokumen huruf h) adalah perjanjian
02968|tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat
02969|kerja,  hak,  dan  kewajiban  setiap  pihak,  serta  jaminan  keamanan  dan
02970|
02971|keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
02972|undangan;
02973|Menimbang  bahwa  perjanjian  kerja  tersebut  mempunyai  unsur
02974|pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Hubungan  kerja  antara  Pemberi  Kerja  dan
02975|Pekerja  Migran  Indonesia  terjadi  setelah  Perjanjian  Kerja  disepakati  dan
02976|ditandatangani oleh para pihak;
02977|Menimbang  bahwa  dengan  tidak  adanya  perjanjian  kerja  tersebut