00662|gangguan kejiwaan;
00663|- Bahwa, Saksi  WASADI  Alias  GENDUT  tidak  mengetahui  saat
00664|WARTI ke Malaysia apakah menggunakan kantor PJTKI atau tidak;
00665|- Bahwa, setelah WARTI  melaporkan kejadian ke Polres Indramayu
00666|WARTI difasilitasi mendapatkan pengobatan di RSUD Kab. Indramayu;
00667|Terhadap  keterangan  saksi ,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
00668|keberatan dan membenarkannya;
00669|
00670|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00671|berikut:
00672|1. Ahli  SUDIRYO,  S.IP Als  DIRYO  Bin  UMAR  HADI SUSANTO  ,  dibawah
00673|sumpah, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
00674|- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
00675|kekerabatan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
00676|- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan WARTI dan tidak ada hubungan
00677|kekerabatan maupun pekerjaan dengan WARTI;
00678|- Bahwa,  Ahli mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan
00679|adanya  surat  dari  Kepala  Kepolisian  Resor  Indramayu  tanggal  19
00680|November 2024, perihal permohonan keterangan sebagai  Ahli dan  Ahli
00681|
00682|memiliki surat tugas untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut
00683|dengan Surat Perintah dari Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten
00684|Indramayu Nomor :00.1.2.3 / 437– Pentaker, tanggal 19 November 2024;
00685|- Bahwa, Ahli sekarang ini  bekerja  sebagai  PNS  di Dinas  Tenaga
00686|Kerjaan  Kab.  Indramayu  dan  menjabat  sebagai  Operator  penempatan
00687|dibidang pekerja luar negeri;
00688|- Bahwa,  adapun  tugas  dan  tanggung  jawab  Ahli  yaitu  :  Melihat
00689|dokumen yang dimasukan melalui petugas perusahaan atau PT sesuai
00690|dengan data yang sudah verifikasi dari disdukcapil Kab. Indramayu (Valid)
00691|dan setelah itu dimasukan ke dalam sistem kartu tenaga kerja luar negeri
00692|(KTLN BP2PMI);
00693|- Bahwa, Dinas Tenaga Kerja tidak mendata sponsor, hanya mendata
00694|P3MI atau cabangnya yang ada di Kab. Indramayu dan untuk mengetahui
00695|sebagai sponsor di data di PT / PJTKI masing masing;
00696|- Bahwa, di dalam data ke sistem KTLN BP3PMI bahwa Sdri. WARTI
00697|tidak pernah terdaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
00698|- Bahwa, Negara boleh mengirimkan CPMI ke negara Malaysia untuk
00699|bekerja  sepanjang  mengiriman  dan  menempatkan  tenaga  kerja  ke
00700|Malaysia  sesuai  dengan  undang  –  undang  no  18  tahun  2017  tentang
00701|penempatan tenaga kerja Migran Indonesia di perbolehkan penempatan di
00702|Negara Malaysia untuk bekerja di sector Informal dan Formal;
00703|- Bahwa, untuk sector Informal sendiri yaitu pengiriman CPMI yang
00704|ke Negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga,
00705|sedangkan formal merupakan pengiriman CPMI yang akan dipekerjakan di
00706|perusahaan Industri/pabrik  sebagai buruh pabrik, supir, fenaga pendidik ,
00707|dimana  setiap  CPMI  yang  direkrut  hingga  diberangkatkan  ke  Negara
00708|Malaysia harus melalui PJTKI yang mempunyai Surat Ijin Prekrutan (SIP)
00709|dari BP2MI;
00710|- Bahwa,  adapun  persyaratan  apabila  ada  CPMI  mau  bekerja  di
00711|Negara Malaysia, antara lain KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Ijin Keluarga,
00712|Surat  Kesehatan,  SKCK,  harus  mengikuti  test  kompetisi  pembelajaran
00713|bahasa Negara penempatan dan harus memiliki kontrak kerja dengan PT
00714|yang memberangkatkan;
00715|- Bahwa,  alur  perekrutan  CPMI  untuk  berangkat  dan  bekerja  di
00716|Negara Malaysia, yakni:
00717|1. CPMI  mendaftarkan  diri  ke  PJTKI  yang  merekruit  dan
00718|memberangkatkan CPMI ke Negara Malaysia;
00719|
00720|2. Pihak PJTKI akan memberikan surat tugas kepada CPMI dan
00721|didampingi petugas dari pihak PJTKI bilamana CPMI tersebut lolos
00722|pada saat pendaftaran;
00723|3. CPMI dengan diantar oleh petugas pergi ke LTSA Disnaker
00724|setempat  untuk  mengecek  dokumen  persyaratan  CPMI  dan  data
00725|dokumen CPMI dimasukan ke aplikasi SISKOKTLN (Sistem E-Kartu
00726|Tenaga Kerja Luar negeri) dan melakukan proses Recom Id;
00727|4. CPMI  akan  mendapatkan  Id  yang  digunakan  untuk
00728|memproses pemberangkatan CPMI ke Negara Malaysia;
00729|5. CPMI  akan  ditamopung  oleh  PJTKI  untuk  mendapatkan
00730|proses akhir penempatan berupa (Test Medical Full, membuat SKCK,
00731|Asuransi,  mendapatkan  pelatihan  bahasa  dan  keterampilan  kerja,
00732|sambil menunggu job agency turun);
00733|6. Apabila  Job  sudah  turun  maka  CPMI  langsung
00734|diberangkatkan ke Negara Malaysia;
00735|- Bahwa, proses yang dilakukan oleh Sdri. WARTI berangkat bekerja
00736|di  Negara  Malaysia  merupakan  proses  JP  (Journey  Performed  Visa) ,
00737|namun  proses  JP (Journey  Performed  Visa)  yang  dilakukan  oleh  Sdri.
00738|WARTI tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan undang-undang no 18
00739|tahun 2017 tentang penempatan tenaga kerja Migran Indonesia;
00740|- Bahwa,  JP  (Journey  Performed  Visa)  adalah  setiap  Warga
00741|Indonesia yang berkunjung ke luar negeri menggunakan Visa wisata/turis,
00742|sehingga kebanyakan CPMI yang berangkat bekerja ke Negara Malayasia
00743|mengguanakn proses JP yang lebih mudah ketimbang proses sebenarnya;
00744|- Bahwa,  Alasan  setiap  CPMI  yang  berangkat  bekerja  ke  negara
00745|Malaysia  melalui  proses  HP  dilarang/ilegal  dikarenakan  Visa  JP  untuk
00746|turis/wisatawan  yang  hanya  berlaku  6  bulan, sedangkan  CPMI bekerja
00747|paling sebenatr 2 tahun, selain itu CPMI yang proses melalui JP tidak
00748|terdaftar di SISKOKTLN;
00749|- Bahwa,  SISKOKTLN sendiri singkatan dari Sistem Komputerisasi
00750|Tenaga Kerja Luar Negeri adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga
00751|kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri berdasarkan
00752|Keputusan  Dirjen  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  asan
00753|kesempatan Kerja nomor 3/147/PK.02.01 / IV/ 2023 rangkan bahwa sejak
00754|bulan  Juli  2023  sampai  sekarang  Negara  Indonesia  diperbolehkan
00755|mengirimkan CPMI untuk bekerja di Negara sia baik sector Formal maupun
00756|Informal;
00757|
00758|- Bahwa,  SISKOKTLN sendiri sudah ada sejak tahun 2016, namun
00759|pada  tanggal  17  Februari  2023  aplikasi  tersebut  dihapus  dan  diganti
00760|dengan  aplikasi  SIAP  KERJA  dari  BP2MI,  tujuan  perubahan  aplikasi
00761|tersebut karena CPMI yang akan berangkat bekerja diluar negeri harus
00762|ada ID Rekom dari Disnaker setempat dan yang menyetujui yaitu pihak
00763|BP2MI;
00764|- Bahwa,  Berdasarkan  Keputusan  Dirjen  Pembinaan  Penempatan
00765|Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja nomor : 3 / 147 / PK.02.01 /
00766|IV / 2023 dimana CPMI wajib melakukan recom id di Disnaker tempat
00767|tinggalnya,  dimana  sejak  bulan  Juli  2023  proses  yang  dilakukan  oleh
00768|Korban  WARTI  Binti  RASTA  tersebut  llegal  sedangkan  setiap  warga
00769|Indonesia yang ingin berangkat bekerja diluar negeri nharus melakukan
00770|recom id di wilayahnya masing-masing;
00771|- Bahwa,  WARTI tidak terdaftar di SISKOKTLN tersebut tidak bisa
00772|diberangkatkan bekerja di Negara Malaysia;
00773|- Bahwa,  PT. SAKINAH PYRAMIDA yang bergerak di dalam bidang
00774|pengiriman tenaga kerja keluar negeri dengan Negara tujuan Taiwan yang
00775|beralamat  Jalan  Camar  No.  90  Rt.  003  Rw.  007  Kel.  Jatiraden  Kec.
00776|Jatisampurna Kota Bekasi terdaftar di BP3PMI, dimana setelah diadakan
00777|pengecekan di SISKOKTLN dan SISKOBP2MI bahwa Sdri. WARTI tidak
00778|terdaftar menjadi CPMI di PT. SAKINAH PYRAMIDA;
00779|- Bahwa, adapun Alur untuk setiap CPMI yang ingi berangkat bekerja
00780|diluar negeri sebegai berikut Pencari kerja mendaftar ke Dinas Tenaga
00781|Kerja Kab Indramayu untuk memperoleh kartu pencari kerja atau AK 1,
00782|Pencari  kerja  mengikuti  pelatihan  di  LPK  Pemerintah  dan  atau  LPK
00783|Swasta,  Setelah  pencari  kerja  mengikuti  pelatihan  baru  mengikuti  uji
00784|kompetensi  di  LSP  (lembaga  sertifikasi  profesi)  untuk  mendapatkan
00785|sertifikat kompetensi d. Pencari kerja baru mendaftar ke PJTKI dan BP2MI,
00786|Pencari kerja di seleksi oleh PJTKI (kesehatan dan tes lainnya), setelah itu
00787|CPMI didaftarkan Disnaker Kab Indramayu / LTSA Kab Indramayu sambil
00788|pihak PT menyerahkan dokumen yang dipersyaratatkan seperti (KTP, KK,
00789|Akte  Kelahiran,  Surat  Ijin  keluarga,  Perjanjian  penempatan,  surat
00790|permohonan dari PT);
00791|Menimbang,  bahwa  terhadap  pendapat Ahli tersebut,  Terdakwa  tidak
00792|memberi tanggapannya;
00793|2. Ahli  Dr.  AHMAD  SOFIAN,  SH.,  MA  ,  dibawah  sumpah,  memberikan
00794|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
00795|
00796|- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
00797|kekerabatan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
00798|- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan WARTI dan tidak ada hubungan
00799|kekerabatan maupun pekerjaan dengan WARTI;
00800|- Bahwa, Ahli adalah dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS
00801|University) program sarjana Ilmu Hukum sejak tahun 2013.Profesi dosen
00802|tetap Ahli lakukan sejak tahun 2013 hingga dengan saat ini di Universitas
00803|Bina Nusantara (BINUS University)  di Program sarjana ilmu Hukum;
00804|- Bahwa,  dalam  pemeriksaan  ini  Ahli  telah  mendapatkan  Surat
00805|Penunjukan dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara dengan
00806|nomor 126/HoD.BL/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal penunjukan
00807|Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan
00808|tindak  pidana  Trafficking  (Perdagangan  Orang)  dan  atau  Penempatan
00809|Pekerja Migran Indonesia diluar negeri secara perseorangan berdasarkan
00810|adanya surat dari Penyidik Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Indramayu
00811|dengan Nomor : B /../ XII / 2024 / Reskrim, tanggal Desember 2024 kepada
00812|Ketua Program Prodi Hukum Universitas Bina Nusantara;
00813|- Bahwa, Ahli  sudah  mendapat  tugas  menjadi  Ahli  dalam  perkara
00814|tindak pidana Perdagangan Orang beberapa kali;
00815|- Bahwa, dengan paspor atas nama WARTI dengan nomor paspor :
00816|C8945549 tidak terdaftar di SISTOKLN;
00817|- Bahwa, Ahli  mempunyai  ilmu  dan  keahlian  di  bidang  tindak
00818|pidana Perdagangan Orang  (Trafficking)  dan  atau  tindak  pidana
00819|menempatkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri
00820|secara perseorangan;
00821|- Bahwa, setelah ditanyakan berupa pertanyaan ilustrasi, selanjutnya
00822|Ahli menerangkan, bahwa
00823| Pasal 4 Unsur Subyektif adalah “Setiap Orang” adalah orang
00824|per-orang, kelompok orang, korporasi yang punya keinsyafan atau
00825|kehendak atau keinginan; Dimana dalam hal ini adalah Terdakwa
00826|Suwanda,
00827| Unsur Obyektif adalah “Membawa WNI” artinya yang dibawa
00828|adalah Warga Negara Indonesia yakni korban Sdr. Warti binti Rasta,
00829| Unsur “ke luar Indonesia” yakni melintasi teritorial Indonesia,
00830|keluar  wilayah  Indonesia  dan  korban  Sdr.  Warti  telah  melintasi
00831|wilayah  Indonesia  dan  memasuki  Malaysia  dengan  paspor
00832|Indonesia tanpa dilengkapi visa bekerja dan diberangkatkan oleh
00833|perorangan atas nama Terdakwa dan
00834|
00835| Unsur  “  Dengan  maksud  ekploitasi”  dimana  para  pelaku
00836|punyai keinginan jahat untuk mengekploitasi para korban, dalam hal
00837|ini bisa belum terjadi bisa juga sudah terjadi, namun ini bisa dilihat
00838|dari cara-cara yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen, bujuk
00839|rayu, tipu muslihat atau cara-cara ilegal lainnya;
00840|- Bahwa, letak perbuatan Terdakwa tersebut adalah:
00841| Terdakwa  merekrut  korban  melalui  proses  penyerahan
00842|dokumen seperti KTP, KK dan surat izin keluarga;
00843| Terdakwa juga mengatur keberangkatan korban hingga tiba
00844|di Malaysia;
00845| Korban  selama  bekerja  mengalami  kondisi  kerja  atau
00846|pemanfaatan dalam posisi rentan karena ketergantungan ekonomi
00847|dan tidak memahami risiko keberangkatan melalui jalur tidak resmi;
00848| Korban tidak terdaftar di SISTOKLN sebagaimana diwajibkan
00849|dalam Pasal 11 UU No.18 Tahun 2017;
00850| Terdakwa memperoleh keuntungan/komisi 3 juta Rupiah dari
00851|proses  ini  yang  menunjukkan  keuntungan  pribadi  dari  tindakan
00852|ilegal;
00853|Kesimpulannya : “Semua Unsur dalam Pasal 4 UU RI No.21 Tahun
00854|2007” terpenuhi;
00855|- Bahwa,  yang  dimaksud  dalam  unsur  “dengan  maksud  untuk
00856|dieksploitasi”  adalah  pelaku  pada  prinsipnya  telah  memiliki  sikap  batin
00857|jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi belum
00858|terjadi namun dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada
00859|terutama keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk
00860|dan  surat/dokumen  yang  menunjukkan  itikad  jahat  dari  pelaku  untuk
00861|melakukan eksploitasi dengan maksud juga dapat ditafsirkan sebagai sikan
00862|batin jahat dengan penuh keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan
00863|bahwa  pelaku  berkehendak  membawa  WNI  ke  luar  Indonesia  untuk
00864|dieksploitasi di luar wilayah Indonesia dengan cara-cara penipuan, bujuk
00865|rayu, ancaman, kekerasan atau bentuk lain sehingga korban mengikuti
00866|kehendak  pelaku  merupakan  indikasi  lain  sebagai  perwujudan  “dengan
00867|maksud”  dimana  dalam  doktrin  hukum  pidana  adalah  bagian  dari
00868|culvabilitas yang dengan sengaja (dolus) dalam mewujudkan tindak pidana
00869|eksploitasi  yang  tidak  benar-benar  harus  terjaditetapi  dari  rangkaian
00870|perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ada  maksud  untuk  melakukan
00871|eksploitasi dan terjadi eksploitasi;
00872|
00873|- Bahwa, agar tidak terjadi tindak pidana Trafficking (Perdagangan
00874|Orang)  dan  atau  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diluar  negeri
00875|secara perseorangan haruslah ditempuh sejumlah prosedur, seperti PMI
00876|harus  mendaftar  melalui  website  siapkerja.kemnaker.go.id  atau  melalui
00877|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  akan
00878|diminta untuk melengkapi data diri dan dokumen persyaratan seperti KTP,
00879|Kartu  Keluarga,  surat  izin,  sertifikat  kompetensi,  dan  surat  keterangan
00880|sehat  kemudian  P3MI  atau  Dinas  Tenaga  Kerja  akan  memverifikasi
00881|kelengkapan dan keabsahan data dan dokumen yang diajukan;
00882|- Bahwa, perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
00883|harus sesuai dengan perijinannya terkait negara yang akan dituju, karena
00884|terkait  saat  PMI  mengurus  pembuatan  paspor  dan  visa  kerja  sesuai
00885|dengan persyaratan negara tujuan dalam hal ini P3MI atau perwakilan
00886|negara tujuan akan membantu dalam proses pengurusan dokumen ini;
00887|- Bahwa, setelah ditanyakan berupa pertanyaan ilustrasi, selanjutnya
00888|Ahli menerangkan, bahwa terhadap kualifikasi pada Pasal 4 UU No.21
00889|tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi :
00890|“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
00891|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
00892|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
00893|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
00894|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
00895|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ”, maka terhadap
00896|:
00897|1. Unsur  Setiap  Orang  ( subjektif),  mengandung
00898|pengertian, bahwa :
00899|Orang per orang, kelompok orang, korporasi yang punya keinsyafan
00900|atau kehendak atau keinginan.
00901|2. Unsur membawa WNI (objektif), mengandung pengertian, bahwa :
00902|yang dibawa adalah Warga Negara Indonesia.
00903|3. Unsur ke luar Indonesia (objektif), mengandung
00904|pengertian, bahwa :
00905|Melintasi territorial Indonesia, keluar wilayah indonesia.
00906|4. Unsur  Dengan  maksud  eksploitasi  ( subjektif),  mengandung
00907|pengertian, bahwa :
00908|Para  pelaku  punyai  keinginan  jahat  untuk  mengeksploitasi  para
00909|korban.  Eksploitasi  belum  terjadi,  namun  ada  indikasi  para  korban
00910|akan mengalami eksploitasi. Untuk mengetahui niat jahat bahwa para
00911|
00912|korban  (WNI)  hendak  dieksploitasi  untuk  para  korban  yang  akan
00913|diberangkatkan  ke  Kamboja  untuk  dieksploitasi  dan  dijual  organ
00914|tubuhnya (ginjal),  bisa dilihat dari cara-cara yang dilakukan misalnya
00915|pemalsuan dokumen, bujuk rayu, tipu muslihat, atau cara cara illegal
00916|lainnya, misalnya masuk ke wilayah negara lain tanpa dokumen yang
00917|sah.
00918|- Bahwa, Saksi-s aksi  yang  memperoleh  persetujuan  para  korban
00919|walaupun  dengan  suka  rela  tidak  menghapuskan  tindak  pidana
00920|perdagangan  orang  itu  sendiri.  Berdasarkan  Pasal  26  UU  21/2007
00921|dinyatakan bahwa persetujuan korban tindak pidana perdagangan orang
00922|tidak menghilangn penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Dengan
00923|demikian meskipun korban perdagannga ginjal setuju diperdagangkan ke
00924|kamboja, maka tidak menghilangkan penuntutan Saksi-saksi.
00925|Menimbang,  bahwa  terhadap  pendapat Ahli tersebut,  Terdakwa  tidak
00926|memberi tanggapannya;
00927|
00928|Menimbang,  bahwa Terdakwa SUWANDA AMIR SATI Bin (Alm) SATI di
00929|persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
00930|- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa berdasarkan BAP
00931|Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
00932|- Bahwa,  Terdakwa  dihadirkan  kepersidangan,  karena
00933|Terdakwa telah  merekrut WARTI, Perempuan, umur 25 tahun, pekerjaan
00934|Mengurus rumah tangga, alamat Desa Krangkeng Blok Kubur Rt. 003 Rw.
00935|001  Kec. Krangkeng  Kab. Indramayu  untuk  bekerja  sebagai  pembantu
00936|rumah tangga di Malaysia  selama 2 (dua) tahun  dan Terdakwa sebagai
00937|sponsor WARTI  selama 3 (tiga) tahun , dimana Terdakwa  tidak memilki
00938|PJTKI dan Terdakwa tidak terdaftar di DISNAKER;
00939|Bahwa, Terdakwa mengetahui PT SAKINAH yang ada dibekasi dari ELLA
00940|FIERZA  MAULANA  MOHAMAD  OHORELLA  (Alm)  Alias  ELA  yang
00941|beralamat  di  Gang  Masjid  Agung  Kelurahan  Kasepuhan  Cirebon  dan
00942|Terdakwa kenal sejak tahun 2021 yang merupakan orang PT SAKINAH,
00943|dimana  Terdakwa  menyerahkan  CPMI  yang  bernama  WARTI  yang
00944|Terdakwa rekrut tersebut yang kemudian Terdakwa serahkan kepada ELLA
00945|FIERZA MAULANA MOHAMAD OHORELLA (ALM) ALIAS ELA pihak dari
00946|PT SAKINAH yang ada dibekasi tersebut;