01917|d. Pelayanan masyarakat;
01918|e. Pengawasan;
01919|f. Pelatihan kerja;
01920|g. Pembinaan dalam lembaga, dan;
01921|h. Penjara;
01922|Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum Menjatuhkan
01923|pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara;
01924|
01925|Halaman 42 dari 45 Anomisasi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb
01926|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang -
01927|undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perad ilan Pidana Anak (SPPA),
01928|menyatakan “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
01929|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”;
01930|Menimbang, bahwa pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana
01931|Anak pada dasarnya merupakan ultimum remedium (upaya terakhir), sehingga
01932|penerapannya harus dilakukan secara hati -hati dengan memperhatikan
01933|kepentingan terbaik bagi Anak, tujuan pembinaan, serta perlindungan
01934|masyarakat;
01935|Menimbang, bahwa meskipun demikian, penerapan prinsip ultimum
01936|remedium tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak terhadap setiap perkara
01937|Anak, melainkan harus dinilai berdasarkan keadaan konkret dari tindak pidana
01938|yang dilakukan, tingkat kesalahan Anak, akibat yang ditimbulkan, serta
01939|kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa;
01940|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di
01941|persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku merupakan pidana
01942|persetubuhan Anak yang memiliki dampak merugikan Korban dan
01943|membahayakan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang l ebih
01944|serius guna memberikan efek pembinaan, menumbuhkan kesadaran hukum,
01945|serta mencegah terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari;
01946|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dan akibat dari tindak
01947|pidana yang dilakukan oleh Anak, Hakim berpendapat bahwa rekomendasi dari
01948|Pembimbing Kemasyarakatan terkait pidana Pembinaan dalam Lembaga belum
01949|memadai untuk mencapai tujuan pembinaan dan perlindungan masyarakat
01950|dalam perkara a quo;
01951|Menimbang, bahwa terhadap Anak, Hakim Berpendapat bahwa pidana
01952|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lebih tepat dijatuhi sesuai
01953|dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap mempertimbangkan prinsip
01954|kepentingan terbaik bagi Anak, tujuan pembinaan;
01955|Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menuntut agar kepada Anak
01956|dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
01957|Latihan Kerja Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
01958|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c
01959|juncto Pasal 78 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem
01960|Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja merupakan salah satu pidana
01961|tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Anak dan Pasal 82 ayat (1) huruf e
01962|berupa tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
01963|
01964|Halaman 43 dari 45 Anomisasi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb
01965|diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, sebagai sarana pembinaan dan
01966|pengembangan keterampilan Anak;
01967|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana
01968|Anak tidak semata -mata untuk memberikan penderitaan kepada Anak,
01969|melainkan lebih diara hkan pada pembinaan, pendidikan, pembimbingan, serta
01970|pembekalan keterampilan agar Anak dapat memperbaiki diri dan kembali
01971|berperan secara positif dalam kehidupan bermasyarakat;
01972|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
01973|Anak masih be rada dalam usia yang produktif dan memiliki kesempatan yang
01974|luas untuk memperbaiki perilaku serta membangun masa depan yang lebih
01975|baik, sehingga perlu dibekali dengan keterampilan kerja yang bermanfaat
01976|sebagai bekal setelah menyelesaikan masa pembinaan;
01977|Menimbang, bahwa pelatihan kerja yang dilaksanakan pada Unit
01978|Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kecamatan Tanalili,
01979|Kabupaten Luwu Utara dipandang dapat memberikan pendidikan keterampilan,
01980|menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja k epada Anak, sehingga
01981|sejalan dengan tujuan pembinaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
01982|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan tuntutan
01983|Penuntut Umum mengenai perlunya menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada
01984|Anak sebagai bagian dari u paya pembinaan dan reintegrasi sosial Anak,
01985|sedangkan mengenai lamanya pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar
01986|putusan;
01987|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atau tindakan dalam perkara ini,
01988|Hakim juga telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan  (2)
01989|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01990|Pidana yang mengatur secara rinci mengenai pedoman pemidanaan dalam
01991|uraian pertimbangan sebelumnya, namun secara khusus mengenai:
01992|Menimbang, bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan A nak,
01993|Hakim mempertimbangkan bahwa setiap bentuk pemidanaan terhadap Anak
01994|harus diarahkan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak serta
01995|mendukung proses tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus bangsa,
01996|putusan yang akan dijatuhkan bukan semata -mata p embalasan kepada Anak,
01997|melainkan mengandung aspek pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial;
01998|Menimbang, bahwa meskipun pidana penjara dapat memberikan
01999|dampak pembatasan kebebasan bagi Anak, namun dalam perkara a quo pidana
02000|tersebut dipandang perlu dan proporsional mengingat sifat dan akibat dari tindak
02001|pidana yang dilakukan Anak. Dengan ditempatkannya Anak pada Lembaga
02002|
02003|Halaman 44 dari 45 Anomisasi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb
02004|Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak tetap memperoleh hak -haknya untuk
02005|mendapatkan pendidikan, pembinaan kepribadian, pembimbingan, serta
02006|pelatihan keterampilan yang diharapkan dapat membentuk sikap disiplin,
02007|tanggung jawab, dan kesadaran hukum dalam diri Anak;
02008|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02009|penangkapan dan penahana n yang sah, maka masa penangkapan dan
02010|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02011|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak
02012|pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang
02013|cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak
02014|diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;
02015|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap
02016|Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
02017|dan yang meringankan Anak;
02018|Keadaan yang memberatkan:
02019|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
02020|- Perbuatan Anak melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat;;
02021|Keadaan yang meringankan:
02022|-  Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
02023|perbuatannya tersebut dikemudian hari;
02024|-  Anak masih di usia muda dan produktif sehingga diharapkan dapat merubah
02025|perilakunya setelah menjalani pidana atau tindakan;
02026|- Anak belum pernah dihukum;
02027|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
02028|dalam memberikan pertimbangannya Hakim telah memperhatikan nilai -nilai
02029|keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan
02030|moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam
02031|amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;
02032|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi
02033|pidana/tindakan, Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;
02034|Mengingat, Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 01 tahun 2023
02035|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 tahun 2026
02036|tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum
02037|Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
02038|Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02039|
02040|MENGADILI:
02041|1. Menyatakan  Anak Pelaku alias Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan
02042|meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan
02043|terhadap anak sebagaimana pada dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
02044|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9
02045|(sembilan) Bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Maros
02046|dan pidana pelatihan kerja kepada Anak di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai
02047|Latihan Kerja Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara selama 6 (enam) bulan;
02048|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02049|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02050|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02051|5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan,
02052|pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana
02053|penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum Anak;
02054|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
02055|rupiah);
02056|
02057|Senin
02058|
02059|8 Juni 2026
02060|
02061|2026
02062|
02063|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, oleh Aria
02064|Damara, S.H. sebagai H akim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri
02065|Masamba, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
02066|dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti
02067|
02068|Jumriati, S.H.
02069|
02070|Panitera Pengganti,
02071|
02072|Ttd.
02073|Jumriati, S.H.
02074|Hakim,
02075|
02076|Ttd.
02077|Aria Damara, S.H.