01569|b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat
01570|dakwaannya yaitu Para Terdakwa masing-masing Osman Bin Alm Usuh sebgai
01571|Terdakwa 1, dan Riko Aswandi Bin Alm Muhamad sebagai Terdakwa 2;
01572|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui bahwa
01573|persoon  yang  hadir  dan  diperiksa  dipersidangan  ini  adalah  orang  yang
01574|identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum
01575|sehingga in casu tidak terjadi error in persona;
01576|Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini, Majelis Hakim
01577|hanya  memberikan  penegasan  mengenai  orangnya  atau  subyek  hukum
01578|
01579|sebagaimana  identitasnya  tercantum  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum,
01580|sedangkan  mengenai  pembuktian  apakah  benar  unsur  selebihnya  telah
01581|terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian
01582|mengenai hal tersebut, inhaerent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur
01583|selanjutnya;
01584|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01585|Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;
01586|Ad.2.  Percobaan  membawa  warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah
01587|Negara Republik Indonesia;
01588|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ataupun poging
01589|sebagaimana  dimaknai  di  dalam  Pasal  53  KUHAP ialah  adanya  niat  untuk
01590|melakukan kejahatan dengan telah dilaksanakannya permulaan pelaksanaan,
01591|namun  tidak  selesai  dilaksanakan  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01592|kehendaknya sendiri;
01593|Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui Bahwa
01594|Saksi  LASDI  BIN  ALM  IDRANEP  merupakan  Warga  Negara  Indonesia
01595|pemegang  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  5201124107770832  dan  Saksi
01596|FAHRUDIN  BIN  AMAK  MARNI  juga  merupakan  Warga  Negara  Indonesia
01597|pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 5203031002830003;
01598|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  fakta  persidangan  juga  diketahui
01599|bahwa  Para  Terdakwa  melakukan  perbuatannya  yaitu  menjemput  dan
01600|mengantarkan Saksi FAHRUDIN BIN AMAK MARNI dan Saksi LASDI BIN Alm
01601|IDRANEP dari Pelantar tempat penampung ikan yang berada di Puakang, Kec.
01602|Karimun, Kab. Karimun, Provinsi Kepri menuju ke perairan Internasional melalui
01603|perairan Kab. Karimun, Provinsi Kepri, namun senyatanya pada hari Selasa
01604|tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB ketika masih berada  di perairan
01605|Tanjung Rambut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Provinsi Kepri pada saat sedang
01606|berlayar  menuju  ke  perairan  Internasional  Para  Terdakwa  diamankan  oleh
01607|Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri;
01608|Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa mengetahui bahwa
01609|tujuan akhir dari Saksi FAHRUDIN BIN AMAK MARNI dan Saksi LASDI BIN Alm
01610|IDRANEP  ialah  negara  Malaysia,  yang  mana  sebelumnya  hal  tersebut
01611|diberitahu oleh Saudara Anil sebagai orang yang memerintahkan kepada Para
01612|Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
01613|Menimbang,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  meyakini  bahwa
01614|perbuatan Para Terdakwa menjemput dan mengantarkan 2 (dua) orang yang
01615|berniat ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen-dokumen resmi yaitu Saksi
01616|
01617|FAHRUDIN BIN AMAK MARNI dan Saksi LASDI BIN Alm IDRANEP menuju
01618|perairan  Internasional  melalui  perairan  Kab.  Karimun,  namun  senyatanya
01619|terhenti dikarenakan bukan kehendak dari Para Terdakwa akibat diamankan
01620|oleh  Petugas  Kepolisian  dari  Ditpolairud  Polda  Kepri, telah  dapat dikatakan
01621|Percobaan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01622|Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
01623|Ad.3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
01624|Indonesia;
01625|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
01626|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  dimaksud
01627|dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
01628|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01629|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01630|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01631|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01632|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01633|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01634|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  UU  RI  Nomor  43
01635|Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Negara  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan
01636|Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan
01637|Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan
01638|wilayah  daratan,  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial
01639|beserta  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya,
01640|termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
01641|Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui bahwa
01642|Saksi LASDI BIN ALM IDRANEP ingin berangkat ke Malaysia dikarenakan ingin
01643|bekerja di Perkebunan Sawit milik saudara Fagio (Warga Negara Malaysia) di
01644|Negara Malaysia, yang mana sebelumnya Saksi pernah bekerja di Perkebunan
01645|Sawit milik saudara Fagio (Warga Negara Malaysia) di Negara Malaysia pada
01646|tahun 2022 hingga bulan April 2023 dan mendapatkan gaji sekitar 50 Ringgit
01647|setiap  ton  sawit,  sehingga  kemudian  Saksi  LASDI  BIN  ALM  IDRANEP
01648|menghubungi  saudara  Parlin  yang  berada  di  Negara  Malaysia  dengan
01649|mengatakan bagaimana masuk ke Negara Malaysia dengan menggunakan jalur
01650|belakang;
01651|Menimbang,  bahwa  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK  MARNI  ingin
01652|berangkat ke Malaysia dikarenakan ingin bekerja di Negara Malaysia karena
01653|sebelumnya Saksi pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2016 hingga bulan
01654|
01655|Maret  2022,  sehingga  kemudian  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK  MARNI
01656|menghubungi Tekong di Lombok yang bernama Amak Ini untuk memfasilitasi
01657|memberangkatkan  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK  MARNI  masuk  ke  Negara
01658|Malaysia dengan menggunakan jalur belakang;
01659|Menimbang, bahwa berdasarkan niatan dan persetujuan dari masing-
01660|masing Saksi yaitu Saksi LASDI BIN ALM IDRANEP di kebun kelapa sawit dan
01661|Saksi FAHRUDIN BIN AMAK MARNI untuk bekerja di Malaysia berdasarkan
01662|tawaran  Saudara  DWI  yang  tidak  pernah  terungkap  di  persidangan,  maka
01663|pekerjaan  yang  meliputi  namun  tidak  terbatas  pada  pemanfaatan  fisik  dan
01664|tenaga dari Saksi LASDI BIN ALM IDRANEP di kebun kelapa sawit dan Saksi
01665|FAHRUDIN BIN AMAK MARNI di luar Negara Indonesia, yaitu Negara Malaysia
01666|dengan  memberikan  keuntungan  bagi  segelintir  orang  yang  berkepentingan
01667|ialah termasuk ke dalam kegiatan eksploitasi di luar wilayah Indonesia;
01668|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01669|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01670|Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01671|melakukan;
01672|Menimbag, bahwa  Ketentuan  pasal  mengenai  dugaan  tindak  pidana
01673|penyertaan  diatur  dalam  Pasal  55  KUHP  yang  mengklasifikasi  pelaku
01674|penyertaan berikut:
01675|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01676|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01677|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01678|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01679|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01680|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01681|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01682|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader)
01683|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01684|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01685|- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu
01686|ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
01687|berupa tindak pidana; dan
01688|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan
01689|tindak pidana.
01690|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  kegiatannya,  senyatanya
01691|terdapat 2 (dua) orang Terdakwa yaitu masing-masing Osman Bin Alm Usuh
01692|
01693|sebgai Terdakwa 1, dan Riko Aswandi Bin Alm Muhamad sebagai Terdakwa 2
01694|yang memiliki masing-masing peran yaitu:
01695|- Terdakwa 1 Osman bin Alm Usuh adalah sebagai Nakhoda/Tekong 1 (satu)
01696|unit  Kapal  Motor  Jaring  Nelayan  Tanpa  Nama  yang  digunakan  sebagai
01697|sarana untuk menjemput dan mengantarkan Saksi FAHRUDIN BIN AMAK
01698|MARNI  dan  Saksi  LASDI  BIN  Alm  IDRANEP  dari  Pelantar  tempat
01699|penampung  ikan  yang  berada  di  Puakang,  Kec.  Karimun,  Kab.  Karimun,
01700|Provinsi Kepri menuju ke perairan Internasional yang berada di perairan Kab.
01701|Karimun,  Provinsi  Kepri  dan  menyerahkan  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK
01702|MARNI dan Saksi LASDI BIN Alm IDRANEP tersebut kepada saudara NUAR;
01703|- Terdakwa 2 Riko Aswandi ialah sebagai anak buah kapal dari 1 (satu) unit
01704|Kapal Motor Jaring Nelayan Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Terdakwa 1
01705|Osman bin Alm Usuh yang digunakan sebagai sarana untuk menjemput dan
01706|mengantarkan Saksi FAHRUDIN BIN AMAK MARNI dan Saksi LASDI BIN
01707|Alm IDRANEP yang hendak berangkat ke Malaysia tersebut dari Pelantar
01708|tempat  penampung  ikan  yang  berada  di  Puakang,  Kec.  Karimun,  Kab.
01709|Karimun, Provinsi Kepri menuju ke perairan Internasional yang berada di
01710|perairan  Kab.  Karimun,  Provinsi  Kepri  dan  menyerahkan  kedua  orang
01711|tersebut kepada saudara NUAR;
01712|Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa tidak dapat berdiri
01713|sendiri melainkan harus dilakukan dengan kerjasama fisik secara sadar dari
01714|setiap Terdakwa untuk mencapai hasil maka dengan demikian unsur turut serta
01715|melakukan telah terpenuhi di dalam hal ini, sehingga unsur inipun terpenuhi
01716|pada perbuatan Para Terdakwa;
01717|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01718|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
01719|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01720|mempertimbangkan sebagai berikut;
01721|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01722|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
01723|Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah adalah pembayaran ganti kerugian
01724|yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang
01725|berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang
01726|diderita korban atau ahli warisnya;
01727|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah
01728|mengingatkan kepada para Korban di dalam perkara ini yaitu Saksi FAHRUDIN
01729|BIN AMAK MARNI dan Saksi LASDI BIN Alm IDRANEP terkait hak Para Saksi
01730|
01731|untuk  mendapatkan  restitusi,  namun  senyatanya  hingga  Putusan  diucapkan
01732|permohonan restitusi tidak pernah diajukan di persidangan;
01733|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01734|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01735|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut
01736|Majelis  Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
01737|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01738|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01739|Undang-Undang tersebut;
01740|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01741|Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
01742|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01743|KUH pidana  telah terpenuhi , maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01744|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01745|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01746|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan
01747|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01748|menghapuskan/meniadakan  pidana  pada  diri  Para  Terdakwa,  baik  berupa
01749|alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh
01750|karenanya  Para  Terdakwa  menurut  hukum  adalah  cakap  untuk
01751|mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;
01752|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  mampu  bertanggung
01753|jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
01754|didakwakan  terhadap  dirinya  dan  oleh  karenanya  Pengadilan  haruslah
01755|menjatuhkan  pidana  setimpal  dengan  perbuatannya  dengan  memperhatikan
01756|tuntutan  Penuntut  Umum,  pembelaan  Penasihat  Hukum  Para  Terdakwa,
01757|permohonan Para Terdakwa  dan   seluruh aspek dari perkara  a quo  dan rasa
01758|keadilan;
01759|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai
01760|pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun
01761|lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar
01762|akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari
01763|agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;
01764|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  dan  pertimbangan  hukum
01765|tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum
01766|apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar
01767|putusan;
01768|
01769|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara
01770|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
01771|dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman pidana dalam
01772|Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01773|Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni
01774|Pidana Penjara dan Pidana Denda;
01775|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas
01776|terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, maka juga akan dijatuhi
01777|pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga
01778|diharapkan  bahwa  Para  Terdakwa  mampu  membayar pidana  denda  yang
01779|telah  ditentukan  oleh  Majelis  Hakim  dengan ketentuan bila  denda  tersebut
01780|tidak dibayar maka terhadap Para Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan
01781|yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;
01782|Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa  telah ditangkap dan  selama
01783|ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan
01784|yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
01785|dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana
01786|yang dijatuhkan;
01787|Menimbang, bahwa oleh karena  Para Terdakwa  ditangkap dan ditahan
01788|serta penahanan terhadap  Para Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup  serta
01789|tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para
01790|Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf
01791|b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa
01792|tetap berada dalam tahanan;
01793|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01794|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01795|1. 1 (satu) unit kapal motor jaring nelayan tanpa nama;
01796|yang  dipergunakan  para  Terdakwa  untuk  melakukan  kejahatannya  serta
01797|dikhawatirkan  akan  dipergunakan  kembali  untuk  melakukan  kejahatan,
01798|maka selanjutnya atas barang bukti yang memiliki nilai ekonomi tersebut
01799|haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;
01800|2. 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam beserta sim card
01801|nomor  081374721496  dengan  imei  1  356451360646124  dan  imei  2
01802|356451360646123;
01803|3. 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam beserta sim card
01804|nomor  082172669247  dengan  imei  1  356451360646134  dan  imei  2
01805|356451360646132;
01806|
01807|4. 1 (satu) unit handphone merk realmi c11 warna abu-abu beserta sim
01808|card  nomor  082268906682  dan  imei  1  864038052325730  dan  imei  2
01809|864038052325722;
01810|yang  dipergunakan  para  Terdakwa  untuk  melakukan  kejahatannya  serta
01811|dikhawatirlkan  akan  dipergunakan  kembali  untuk  melakukan  kejahatan,
01812|maka  selanjutnya  atas  barang  bukti  yang  tidak  memiliki  nilai  ekonomi
01813|tersebut haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;
01814|5. 1  (satu)  buah  buku  paspor  atas  nama  FAHRUDIN  dengan  nomor
01815|xe426577;
01816|yang telah disita secara sah dan telah selesai dipergunakan sebagai barang
01817|bukti  di  persidangan,  maka  selanjutnya  atas  dokumen  pribadi  tersebut
01818|dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Fahrudin Bin Amak
01819|Marni;
01820|6. 2  (dua)  lembar  Boarding  Pas  Maskapai  Super  Air  Jet  dengan  nomor
01821|penerbangan IU 777 dari Bandara internasional Lombok tujuan Bandara Hang
01822|Nadim Batam;
01823|yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di dalam perkara ini, maka
01824|Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas
01825|perkara;
01826|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para
01827|Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang
01828|memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
01829|Keadaan yang memberatkan:
01830|- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah
01831|dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01832|- Perbuatan  Para  Terdakwa  melibatkan  peran  dari  beberapa  pelaku
01833|lainnya baik di Indonesia maupun lintas negara;
01834|- Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali;
01835|Keadaan yang meringankan:
01836|- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
01837|- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01838|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana  maka
01839|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01840|Memperhatikan,  Pasal  4  Jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
01841|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana