00717|Hasbi Ali Raden yang mengalami bengkak pada punggung tangan kanan dan
00718|memar kebiruan pada telapak tangan kanan, luka lecet pada jari ketiga, jari
00719|keempat dan jari kelima tangan kanan, lutut kanan yang bengkak, dan luka lecet
00720|pada  kaki  kanan  bagian  dalam  mengindikasikan  adanya  luka  ringan  serta
00721|kerusakan pada bagian body motor sebelah kanan dan ban belakang menjadi
00722|gembung termasuk dalam kendaraan yang mengalami kerusakan;
00723|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00724|Hakim berpendirian bahwa unsur “ dengan korban  luka ringan dan kerusakan
00725|kendaraan” telah terpenuhi;
00726|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (2)
00727|Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
00728|telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00729|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
00730|Menimbang  bahwa  oleh  karena  selama  persidangan  Hakim  tidak
00731|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00732|pidana pada diri Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, maka
00733|Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00734|
00735|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana
00736|dan mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00737|pidana;
00738|Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-
00739|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum
00740|menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali
00741|dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Di
00742|depan persidangan, Ibu Kandung Anak memohon kebijaksanaan Hakim dalam
00743|menjatuhkan putusan bagi Anak dikarenakan saat ini Anak sedang duduk di
00744|bangku kelas IX SMP dan sedang melaksanakan ujian sekolah, selain itu Ibu
00745|Anak  juga  menyatakan  bahwasanya  Anak  akan  lebih  berhati-hati  lagi
00746|kedepannya  dalam  mengendarai  sepeda  motor,  kejadian  ini  membuat  Anak
00747|menjadi  lebih  terbuka  dalam  berkomunikasi  dengan  kedua  orang  tuanya,
00748|kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi Pendamping Anak untuk selalu
00749|mengawasi Anak dalam aktivitas sehari-hari terkhusus dalam memberikan izin
00750|kepada Anak mengendarai kendaraan bermotor serta Anak diharapkan dapat
00751|belajar dari kesalahannya dan Ibu Anak berharap kejadian ini tidak membuat
00752|Anak patah semangat dalam belajar karena Anak ingin menjadi abdi negara;
00753|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman apa yang lebih tepat
00754|dikenakan  kepada  diri  Anak  tersebut,  maka  Hakim  terlebih  dahulu  akan
00755|mempertimbangkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing
00756|Kemasyarakatan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)
00757|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00758|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  mempertimbangkan  Laporan  Hasil
00759|Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Sidang  Pengadilan  dari  Balai
00760|Pemasyarakatan Kelas I Palu Nomor Register Litmas: 0033/AN/IV/2026 tanggal
00761|2  April  2026  atas  nama  Anak  yang  pada  pokoknya  Pembimbing
00762|Kemasyarakatan  merekomendasikan  agar  Anak  dikenakan  tindakan  berupa
00763|pengembalian kepada orang tua/wali dengan pertimbangan Anak baru pertama
00764|kali terlibat tindak pidana, saat ini Anak masih duduk di bangku sekolah dan
00765|orang tua Anak menyanggupi melakukan pengawasan dan pembinaan kepada
00766|Anak serta hasil asesmen RRI Anak menunjukkan risiko pengulangan tindak
00767|pidana termasuk kategori rendah;
00768|Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
00769|2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat
00770|dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia
00771|Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
00772|
00773|seutuhnya  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  memberikan  perlindungan
00774|khusus bagi anak;
00775|Menimbang  bahwa  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  anak
00776|terdapat dua prinsip utama, yaitu:
00777|1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang
00778|sebagai penjahat  (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan
00779|bantuan;
00780|2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-
00781|edukatif  dan  pendekatan  (kejiwaan/psikologi)  yakni  sejauh  mungkin
00782|menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat
00783|degradasi  mental  dan  penurunan  semangat  (discoragement)  serta
00784|menghindari  proses  stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses
00785|perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar;
00786|Menimbang bahwa prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Rule
00787|5.1 dalam  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of
00788|Juvenile Justice  ("The Beijing Rules") yang menegaskan tujuan atau sasaran
00789|dalam  proses  persidangan  anak,  yaitu  memajukan  kesejahteraan  anak  (the
00790|promote  or  the  well  being  of  the  juvenile)  dan  mengedepankan  prinsip
00791|proporsionalitas (the principle of the proportionality) yang merupakan alat untuk
00792|mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas
00793|semata-mata (just desert);
00794|Menimbang  bahwa  dalam  perkembangan  hukum  pidana  modern,
00795|pemidanaan  tidak  lagi  semata-mata  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas
00796|perbuatan  pelaku  (retributive  justice),  tetapi  juga  diarahkan  pada  upaya
00797|pemulihan dan pembinaan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative
00798|justice),  sebagaimana  tercermin  dalam  ketentuan  Pasal  51  Undang-Undang
00799|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang
00800|mengatur  bahwa  pemidanaan  bertujuan  antara  lain  untuk  mencegah
00801|terulangnya  tindak  pidana,  membina  pelaku  agar  menyadari  kesalahannya,
00802|memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu  akibat  tindak  pidana,  serta
00803|menghadirkan rasa aman dalam masyarakat;
00804|Menimbang bahwa selanjutnya asal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00805|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pedoman
00806|yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, antara lain
00807|bentuk  kesalahan  pelaku,  motif  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana,  cara
00808|melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, pengaruh
00809|
00810|pidana  terhadap  masa  depan  pelaku, serta dampak  tindak pidana  terhadap
00811|korban;
00812|Menimbang  bahwa  Hakim  dengan  memperhatikan  Hasil  Penelitian
00813|Kemasyarakatan  (Litmas),  tujuan  pemidanaan,  dan  pedoman  pemidanaan,
00814|mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00815|- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh Anak yang
00816|kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
00817|- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Anak juga menunjukkan
00818|adanya kegagalan dalam pengawasan orang tua maupun guru di sekolah
00819|Anak yang mengizinkan Anak mengendarai kendaraan bermotor padahal
00820|diketahui usia Anak masih 15 (lima belas) tahun sehingga secara aturan
00821|Anak  tidak  boleh  mengendarai  kendaraan  bermotor  karena  Anak  belum
00822|mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
00823|- Bahwa  berdasarkan  riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  Anak,  Anak
00824|dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, sering melaksanakan
00825|sholat di masjid yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya, sering
00826|membantu orang tua, serta Anak belum pernah melakukan pelanggaran
00827|hukum;
00828|- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan dampak secara fisik dan ekonomi
00829|bagi Saksi Hasbi Ali Raden;
00830|- Bahwa telah terdapat upaya rekonsiliasi, yang mana orang tua Anak,
00831|Anak beserta guru telah berupaya meminta maaf dan mengganti besaran
00832|kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam proses diversi di tingkat
00833|penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan,
00834|tetapi  Saksi  Hasbi  Ali  Raden  dan  keluarga  menolak  untuk  menerima
00835|pembayaran ganti rugi dan meskipun telah memaafkan secara personal,
00836|baik Saksi Hasbi Ali Raden maupun keluarga menginginkan proses hukum
00837|harus tetap berlanjut;
00838|oleh karenanya, dengan memperhatikan keseluruhan keadaan tersebut, serta
00839|demi  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  Anak,  kepentingan  Saksi
00840|Korban, dan rasa keadilan masyarakat, Hakim berpendapat bahwa terhadap
00841|Anak  tetap  perlu  dijatuhkan  pidana  secara  proporsional  dan  berkeadilan,
00842|dengan  tetap  mengedepankan  pendekatan  pembinaan  dan  pemulihan  agar
00843|Anak menyadari kesalahannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki
00844|diri di masa yang akan datang;
00845|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  115  dan  Pasal  116
00846|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00847|
00848|Pidana dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
00849|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok
00850|bagi Anak terdiri atas:
00851|a. Pidana peringatan;
00852|b. Pidana dengan syarat:
00853|1. Pembinaan di luar lembaga;
00854|2. Pelayanan masyarakat;
00855|3. Pengawasan;
00856|c. Pelatihan kerja;
00857|d. Pembinaan dalam lembaga, dan;
00858|e. Penjara;
00859|Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:
00860|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
00861|b. Pemenuhan kewajiban adat;
00862|dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  bahwa  pidana  penjara  bagi  Anak
00863|merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana ditegaskan dalam
00864|pasal  81  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00865|Peradilan Pidana Anak;
00866|Menimbang  bahwa  selanjutnya  pasal  113  Undang-Undang  Nomor  1
00867|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  82
00868|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
00869|Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  jenis-jenis  tindakan  yang  dapat dikenakan
00870|kepada Anak antara lain:
00871|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
00872|b. penyerahan kepada seseorang;
00873|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00874|d. perawatan  di  lembaga  (Pasal  113  KUHP),  perawatan  di  LPKS  (UU
00875|SPPA);
00876|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
00877|oleh pemerintah atau badan swasta;
00878|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
00879|g. perbaikan akibat tindak pidana;
00880|Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil
00881|Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Sidang  Pengadilan  dari  Balai
00882|Pemasyarakatan Kelas I Palu Nomor Register Litmas: 0033/AN/IV/2026 tanggal
00883|2 April 2026 atas nama Anak merekomendasikan agar Anak dikenakan tindakan
00884|
00885|berupa pengembalian kepada orang tua/wali. Adapun terhadap rekomendasi
00886|tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00887|- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00888|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwasanya Anak hanya
00889|dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam
00890|Undang-Undang  ini  dan  Pasal  82  Ayat  (1)  menyebutkan  tindakan  yang
00891|dapat dikenakan kepada Anak salah satunya adalah pengembalian kepada
00892|orang tua/Wali;
00893|- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00894|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa
00895|“ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak, atau  keadaan  pada  waktu
00896|dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
00897|pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan
00898|tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
00899|- Bahwa  Hakim  memiliki  pandangan  bahwa  perbuatan  Anak  yang  lalai
00900|dalam  mengendarai  sepeda  motor  telah  menyebabkan  Saksi  Hasbi  Ali
00901|Raden mengalami luka-luka dan rusaknya sepeda motor sehingga Saksi
00902|Hasbi Ali Raden sempat mendapatkan perawatan medis dan mengeluarkan
00903|sejumlah uang untuk memperbaiki bagian yang rusak dari sepeda motor
00904|tersebut;
00905|- Bahwa sampai saat ini tangan kanan Saksi Hasbi Ali Raden masih terasa
00906|sakit dan sangat sulit untuk dipakai beraktivitas seperti sedia kala;
00907|- Bahwa orang tua Anak memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas
00908|Anak yang belum seharusnya mengendarai kendaraan bermotor mengingat
00909|usia Anak yang masih di bawah umur mendapatkan Surat Izin Mengemudi
00910|(SIM);
00911|- Bahwa  meskipun  Anak  dan  orang  tua  Anak  telah  menyampaikan
00912|permohonan maaf kepada Saksi Hasbi Ali Raden dan keluarganya, tetapi
00913|sampai perkara ini diproses dalam persidangan belum ada ganti rugi yang
00914|dibayarkan oleh orang tua Anak kepada Saksi Korban meskipun orang tua
00915|Anak telah berupaya untuk mengganti kerugian tersebut;
00916|Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan
00917|tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi yang telah
00918|disampaikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Laporan  Penelitian
00919|Kemasyarakatan tersebut;
00920|Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap
00921|Anak  dengan  tuntutan  pidana  berupa  Pelayanan  Masyarakat  di  Masjid  Al
00922|
00923|Muhajirin, Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setiap
00924|hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan, setiap pelaksanaan 2 (dua) jam per hari, 1
00925|(satu) kali dalam seminggu. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim
00926|tidak sependapat tentang jenis pidana dan lamanya masa pidana bagi Anak
00927|dengan pertimbangan sebagai berikut;
00928|Menimbang bahwa perihal jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
00929|Anak, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
00930|- Bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00931|Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  71  ayat  (1)  Undang-Undang
00932|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah
00933|mengatur  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  merupakan  jenis  pidana
00934|pokok yang termasuk ke dalam jenis pidana dengan syarat yang dapat
00935|dijatuhkan terhadap Anak;
00936|- Bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum tidak menyebutkan secara
00937|jelas pelayanan masyarakat seperti apa yang harus dilakukan oleh Anak di
00938|Masjid  Al  Muhajirin  Desa  Ngovi,  Kecamatan  Rio  Pakava,  Kabupaten
00939|Donggala;
00940|- Bahwa pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00941|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa  pidana  pelayanan
00942|masyarakat  merupakan  pidana  yang  dimaksudkan  untuk  mendidik  Anak
00943|dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang
00944|positif sedangkan berdasarkan  Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
00945|(Litmas)  Anak,  disebutkan  bahwa  Anak  merupakan  Anak  yang  rajin
00946|beribadah dan sering melaksanakan sholat di masjid yang berada tidak jauh
00947|dari rumah tempat tinggal Anak sehingga menurut Hakim tanpa menjalani
00948|hukuman berupa pidana pelayanan masyarakat di Masjid Al Muhajirin Desa
00949|Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tersebut pun Anak
00950|tetap akan selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 (lima)
00951|waktu;
00952|- Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00953|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menentukan  bahwa  Anak  hanya  dapat
00954|dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
00955|Undang  tersebut,  yang  pada  pokoknya  menekankan  bahwa  penjatuhan
00956|pidana  terhadap  Anak  harus  dilakukan  secara  selektif  dan  proporsional
00957|dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
00958|- Bahwa  pemberian  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Anak  harus
00959|mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik Anak di  masa
00960|
00961|yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak  bahkan
00962|musnahnya bangsa di masa depan, karena Anak Adalah  generasi penerus
00963|bangsa dan cita-cita Negara;
00964|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Hakim
00965|berpendapat bahwa penjatuhan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid
00966|Al Muhajirin, Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setiap
00967|hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan, setiap pelaksanaan 2 (dua) jam per hari, 1
00968|(satu) kali dalam seminggu sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum
00969|tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
00970|Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai pidana yang paling
00971|tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak adalah berupa pidana peringatan yang
00972|mana  pidana  tersebut  merupakan  pidana  ringan  yang  tidak  mengakibatkan
00973|pembatasan kebebasan anak dan sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana
00974|peringatan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang
00975|Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak yaitu
00976|agar Anak tidak mengulangi perbuatannya;
00977|Menimbang  bahwa  pemidanaan  terhadap  Anak  tidak  semata-mata
00978|dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan
00979|lebih  menitikberatkan  pada  upaya  pembinaan,  pendidikan,  dan  perbaikan
00980|perilaku Anak;
00981|Menimbang bahwa Hakim menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan
00982|oleh  Anak  dalam  perkara  ini  tidak  sepenuhnya  dapat  dipandang  sebagai
00983|kesalahan Anak semata, melainkan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan
00984|serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang dewasa di sekitarnya,
00985|khususnya orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam
00986|mendidik dan membimbing Anak. Oleh karena itu dalam memandang perkara
00987|Anak,  pendekatan  yang  digunakan  tidak  boleh  hanya  menitikberatkan  pada
00988|penghukuman,  melainkan  juga  harus  memperhatikan  kebutuhan  Anak  akan
00989|bimbingan, perhatian, dan pembinaan yang memadai;
00990|Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan pribadi Anak yang
00991|pada saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun,
00992|riwayat Anak yang sebelumnya baik dalam lingkungan masyarakat, Anak dan
00993|Saksi Hasbi Ali Raden merupakan tetangga, serta fakta bahwa Anak kurang
00994|memperoleh  pengawasan  yang  memadai  dari  orang  tua,  maka  menurut
00995|pendapat  Hakim  pidana  sebagaimana  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  kurang
00996|tepat dengan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak;
00997|
00998|Menimbang  bahwa  menurut  Hakim,  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap
00999|Anak  sebagaimana  dalam  amar  putusan  ini  juga  merupakan  upaya
01000|perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Pidana ini tentunya tetap
01001|menjunjung harkat dan martabat Anak (aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai
01002|sarana edukasi bagi Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang
01003|telah dilakukannya oleh karena proses peradilan pidana yang telah dijalani Anak
01004|sejak tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan, sejatinya
01005|juga merupakan hukuman dalam bentuk lain bagi Anak. Pada saat yang sama,
01006|pidana tersebut juga mengandung aspek keadilan bagi masyarakat, khususnya
01007|bagi Saksi Hasbi Ali Raden;
01008|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
01009|tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01010|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01011|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01012|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  Sepeda  Motor
01013|Honda Genio DN 6094 JK, 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Honda
01014|Genio DN 6094 JK, dan 1 (satu) Lembar SIM C an. Hasbi Ali Raden yang telah