00836|saksi Evi Binti Dana Als Devi hendak dan saksi Saepul Jamil bin Rohidin (Alm)
00837|bersama dengan yang lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke
00838|kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan
00839|- Bahwa saksi Ernawati Binti Nurdin menerangkan saksi Ernawati Binti Nurdin
00840|bisa di bekerja pada terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Maret
00841|2025, saksi Ernawati Binti Nurdin datang ke rumah teman saksi Ernawati yaitu
00842|Sdri. Fatimah dan bercerita bahwa saksi Ernawati Binti Nurdin yang sedang
00843|menjadi  pekerja  di  salah  satu  tempat  konveksi  mengatakan  bahwa  di
00844|kantornya sedang tidak ada kerjaan. Setelah itu saksi Ernawati pun meminta
00845|pekerjaan kepada Sdri. Fatimah. Lalu sdri. Fatimah pun bercerita kepada saksi
00846|Ernawati  Binti  Nurdin  bahwa  dirinya  pernah  berkerja  sebagai  pekerja  seks
00847|komersial dengan cara ditawarkan melalui aplikasi MICHAT. Setelah itu saksi
00848|Ernawati Binti Nurdin pun tertarik bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial
00849|(PSK)  dan  menawarkan  saksi  Ernawati  Binti  Nurdin  untuk  bekerja  pada
00850|terdakwa. Selanjutnya saksi Ernawati bersama Sdri. Fatimah datang ke kos-
00851|kosan yang  disewa  terdakwa  untuk  di  kenalkan dengan terdakwa. Setelah
00852|saksi Ernawati tiba dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi pun di
00853|jelaskan cara bekerja pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga menjelaskan
00854|keuntungan yang diterima oleh saksi Ernawati Binti Nurdin nantinya akan ada
00855|pembagian  tertentu.  Saksi  Ernawati  menyetujui  hal  tersebut  dan  langsung
00856|mulai bekerja pada hari tersebut. Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025,
00857|saksi Ernawati sudah mendapatkan 1 (satu) orang tamu laki-laki dari aplikasi
00858|michat dan mendapatkan uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari
00859|hasil melayani laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi Ernawati memberikan uang
00860|sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
00861|- Bahwa saksi Silvia Mulyani Binti Asep Als Via  pada sekira akhir tahun 2024,
00862|mengirimkankan  pesan  kepada  temannya  yaitu  Sdri.  Citra  untuk  meminta
00863|pekerjaan.  Kemudian  Sdri.  Citra  pun  mengatakan  bahwa  ada  pekerjaan
00864|menjadi Pekerja Seksual  Komersial  di tempat yang sudah disediakan  oleh
00865|terdakwa.  Selanjutnya Sdri Citra mempertemukan saksi  Silvia Mulyani Binti
00866|Asep Als Via dengan terdakwa di kos-kosan yang sudah disewa oleh terdakwa
00867|dan saksi Silvia Mulyani Binti Asep Als Via  mengatakan ingin bekerja sebagai
00868|Pekerja Seksual Komersial di kos-kosan tersebut dan terdakwa menyetujui
00869|menampung  atau  menerima  saksi  Silvia  Mulyani  Binti  Asep  Als  Via untuk
00870|bekerja sebagai Pekerja Seksual Komersial bersama terdakwa.
00871|- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari saksi  Ina Binti Supar Als Dina,
00872|Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00873|
00874|saksi Nining Binti Amir Als Elsa, saksi Silvia Mulyani Binti Asep Als Via, saksi
00875|Ernawati Binti Nurdin dan saksi Evi Binti Dana Als Devi yang telah malakukan
00876|layanan seksual kepada para laki-laki dengan pembagian hasil antara lain:
00877| jika ada tamu dengan tarif Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada
00878|potongan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh
00879|para  saksi  korban  kepada  terdakwa  dengan rincian  sebagai  berikut:
00880|Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang yang
00881|melakukan  penawaran  di  aplikasi  MICHAT  salah  satunya  saksi  Andi
00882|Sugiana Als Badrun Bin Ade (Alm) dan terdakwa menerima Rp30.000,- (tiga
00883|puluh ribu rupiah) untuk diri terdakwa.
00884| jika ada tamu dengan tarif Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) ada potongan
00885|sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para
00886|saksi korban kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Rp25.000,-
00887|(dua  puluh  lima  ribu  rupiah)  terdakwa  berikan  kepada  orang  yang
00888|melakukan  penawaran  di  aplikasi  MICHAT  salah  satunya  saksi  Andi
00889|Sugiana  Als Badrun Bin Ade (Alm) dan terdakwa menerima Rp55.000,-
00890|(lima puluh lima ribu rupiah) untuk diri terdakwa.
00891| jika ada tamu dengan tarif Rp250.000 (dua ratus ribu rupiah) ada potongan
00892|sebesar Rp100.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para
00893|saksi korban kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Rp35.000,-
00894|(tiga  puluh  lima  ribu  rupiah)  terdakwa  berikan  kepada  orang  yang
00895|melakukan  penawaran  di  aplikasi  MICHAT  salah  satunya  saksi  Andi
00896|Sugiana Als Badrun Bin Ade (Alm) dan terdakwa menerima Rp65.000,-
00897|(enam puluh lima ribu rupiah) untuk diri terdakwa;
00898|Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak
00899|keberatan dan membenarkannya;
00900|
00901|Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum
00902|membacakan pendapat Ahli sebagaimana ketika di tingkat penyidikan, yang mana
00903|pendapat Ahli tersebut diberikan telah di bawah sumpah:
00904| Dr. Musa Darwin Pane, S.H. M.H, pada pokoknya sebagai berikut:
00905|- Ahli menerangkan bahwa benar Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-7
00906|UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00907|Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
00908|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
00909|perbudakan atau  praktik  serupa  perbudakan, penindasan, pemerasan,
00910|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
00911|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau  jaringan tubuh atau
00912|Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00913|
00914|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
00915|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
00916|- Ahli menerangkan bahwa benar Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-8
00917|UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00918|Eksploitasi Seksual  adalah segala bentuk  pemanfaatan  organ tubuh
00919|seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan,
00920|termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan  pelacuran  dan
00921|percabulan.
00922|- Ahli menerangkan bahwa benar Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-9
00923|UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00924|Perekrutan adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
00925|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
00926|- Ahli  menerangkan  bahwa  Baik  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  Pekerja  Seks
00927|Komersial  (PSK)  adalah seseorang yang menjual  jasanya  untuk
00928|melakukan hubungan seksual demi uang.
00929|- Ahli menerangkan bahwa benar Prostitusi atau pelacuran online merupakan
00930|praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media social
00931|sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari,
00932|pekerja seks dengan para penggunaannya.
00933|- Ahli menerangkan bahwa benar Baik dapat ahli jelaskan bahwa Pasal 2
00934|UU RI No.21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00935|Perdagangan Orang, "Posisi Rentan"  mengacu pada kondisi seseorang
00936|yang rentan terhadap eksploitasi, baik karena usia, jenis kelamin, cacat,
00937|status sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya, yang membuat mereka lebih
00938|mudah menjadi korban perdagangan orang. Dengan kata lain bahwa Posisi
00939|rentan adalah suatu  kondisi atau  situasi  yang  membuat seseorang lebih
00940|mudah menjadi sasaran atau korban tindak pidana perdagangan orang.
00941|- Ahli  menerangkan  bahwa  benar  Baik  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  istilah
00942|"bayaran atau manfaat" merujuk pada segala bentuk imbalan yang diberikan
00943|kepada seseorang yang memiliki kendali atas korban perdagangan orang.
00944|- Ahli menerangkan bahwa benar Baik dapat ahli jelaskan bahwa "Membantu"
00945|dalam  konteks TPPO berarti memberikan dukungan atau memfasilitasi
00946|tindakan perdagangan orang, baik sebelum, saat, maupun setelah kejahatan
00947|terjadi. Bantuan ini dapat bersifat aktif maupun pasif.
00948|- Ahli  menjelaskan  bahwa  unsur  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
00949|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00950|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mencakup  sejumlah
00951|Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00952|
00953|komponen yang membentuk delik  formil dan materiil  dalam  suatu tindak
00954|pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Unsur  ini  secara  kumulatif  harus
00955|dianalisis dan dipenuhi untuk dapat menetapkan seseorang sebagai pelaku
00956|dalam  tindak  pidana  tersebut.  Adapun  unsur  tersebut  dapat  diuraikan
00957|sebagai berikutL
00958|Unsur Setiap Orang
00959|Unsur  “setiap  orang”  dalam peraturan  perundang-undangan,  termasuk
00960|dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00961|Pemberantasan TindakPidana  Perdagangan  Orang,  merupakan  unsur
00962|subjek hukum yang bersifat umum dan mencakup siapa pun yang secara
00963|hukum cakap bertanggung jawab secara pidana. Terminologi “setiap orang”
00964|dalam  konteks  hukum  pidana  tidak  membedakan  antara  warga  negara
00965|Indonesia  atau  warga  negara  asing,  pria  maupun  wanita,  dan  tidak
00966|mensyaratkan adanya kualitas khusus (sebagaimana dalam delik jabatan),
00967|sehingga berlaku  terhadap semua orang sepanjang yang bersangkutan
00968|tidak berada dalam  kondisi  pengecualian  pertanggungjawaban,  seperti
00969|belum cukup umur, mengalami gangguan jiwa, atau berada dalam keadaan
00970|overmacht.
00971|Unsur  yang  melakukan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
00972|Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang
00973|Unsur  ini  merujuk  pada  tindakan  awal  hingga  tindak  lanjut  dalam  rantai
00974|perdagangan orang, yang melibatkan perbuatan aktif untuk memindahkan
00975|atau  memperlakukan  seseorang  sebagai  objek  eksploitasi.  Tindakan-
00976|tindakan ini tidak harus terjadi secara keseluruhan  (kumulatif), melainkan
00977|cukup jika terbukti bahwa pelaku melakukan salah  satu atau lebih  dari
00978|perbuatan tersebut.
00979|Perekrutan berarti tindakan mengajak, membujuk, menjaring, atau
00980|menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk suatu tujuan tertentu.
00981|Pengangkutan dan pemindahan berarti membawa orang dari satu tempat
00982|ke tempat lain, baik lintas wilayah maupun dalam satu wilayah.
00983|Penampungan berarti menyediakan tempat tinggal atau lokasi sementara
00984|kepada seseorang yang direkrut atau dipindahkan untuk tujuan tertentu.
00985|Penerimaan berarti pelaku menerima seseorang dalam konteks eksploitasi
00986|atau bagian dari jaringan perdagangannya.
00987|Dalam  konteks  hukum  pidana,  cukup  dibuktikan  bahwa  pelaku  berperan
00988|secara aktif dalam satu tahapan tersebut, tanpa harus berperan di semua
00989|Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00990|
00991|tahap. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang bersifat
00992|multi-tahap dan bersifat jaringan (networked crime).
00993|Unsur  dengan  ancaman  Kekerasan,  Penggunaan  Kekerasan  ,
00994|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00995|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau  memberi bayaran
00996|atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang  yang
00997|memegang kendali atas orang lain
00998|Unsur ini merupakan unsur cara  atau modus (means) yang digunakan
00999|oleh pelaku untuk melakukan perekrutan, penampungan, pemindahan, atau
01000|penerimaan  seseorang  dalam rangka perdagangan orang. Rumusan ini
01001|bersifat alternatif kumulatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, tetapi
01002|cukup apabila salah satu atau lebih dari bentuk tindakan  yang disebutkan
01003|dalam norma dapat dibuktikan secara hukum. Bentuk- bentuk tersebut
01004|meliputi :
01005|Ancaman kekerasan (intimidasi) adalah tindakan menimbulkan rasa takut
01006|atau tekanan psikis kepada korban dengan maksud agar korban tunduk,
01007|menyerahkan  diri,  atau tidak melawan. Ancaman bisa berupa verbal
01008|(ucapan), simbolik (isyarat),  maupun melalui  tindakan tidak  langsung
01009|(misal: menunjukkan alat kekerasan).
01010|Penggunaan  kekerasan  adalah  perbuatan  dengan  unsur  fisik,  seperti
01011|pemukulan, penyiksaan, penamparan, atau bentuk-bentuk pemaksaan fisik
01012|lain  yang  menimbulkan  rasa sakit atau  penderitaan  fisik/mental  kepada
01013|korban.
01014|Dalam hukum pidana, baik ancaman maupun kekerasan fisik merupakan
01015|cara-cara  melawan  hukum  yang  membatalkan  kemerdekaan  kehendak
01016|korban.  Meski  dalam  praktik  TPPO  kekerasan  tidak  selalu  hadir  secara
01017|eksplisit, hukum tetap mengakui intimidasi non-fisik sebagai kekerasan psikis
01018|yang cukup relevan untuk membuktikan unsur ini.
01019| Penculikan diartikan sebagai tindakan mengambil atau membawa
01020|seseorang dari tempat tinggalnya atau dari perlindungan yang sah tanpa
01021|persetujuan  atau  melawan  kehendaknya,  dan  menempatkannya  di
01022|bawah  kekuasaan  atau  kendali  pelaku.  Dalam  konteks  TPPO,
01023|penculikan sering menjadi tahapan awal untuk menjauhkan korban
01024|dari akses bantuan atau dukungan hukum.
01025| Penyekapan  merupakan  bentuk  penghilangan  kebebasan  bergerak
01026|seseorang  dengan cara  mengurung,  menahan,  atau  mengisolasi  di
01027|suatu  tempat  tanpa  kehendaknya.  Ini  dapat  dilakukan  secara  fisik
01028|Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
01029|
01030|(mengunci ruangan) atau secara terselubung (mengancam agar korban
01031|tidak  keluar). Dalam  TPPO, penyekapan sering  kali  digunakan untuk
01032|mencegah korban melarikan diri.
01033| Pemalsuan  dalam  konteks  ini  dapat  berupa  pemalsuan  identitas,
01034|dokumen,  atau  informasi  yang  digunakan  untuk  merekrut  atau
01035|mengontrol korban. Misalnya, pelaku menjanjikan pekerjaan legal tetapi
01036|menyembunyikan fakta bahwa korban akan dieksploitasi secara seksual.
01037| Penipuan  berarti  memberikan  informasi  palsu,  janji  bohong,  atau
01038|menyesatkan seseorang  dengan  maksud  agar  orang  tersebut
01039|menyerahkan  diri  atau  haknya.  Dalam  TPPO,  penipuan sering
01040|dilakukan dengan menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi,  fasilitas
01041|mewah, atau status yang tidak sesuai realitas.
01042| Penyalahgunaan kekuasaan adalah penggunaan otoritas formal
01043|(seperti atasan,  majikan, pejabat) untuk memaksa atau membujuk
01044|seseorang tunduk atas kehendaknya.
01045| Posisi rentan mengacu pada keadaan di mana korban tidak memiliki
01046|daya tawar karena faktor usia, kemiskinan, keterbatasan pendidikan,
01047|isolasi  sosial,  atau  ketergantungan  ekonomi.  Ketika  pelaku
01048|memanfaatkan  keadaan ini  untuk  mengeksploitasi  korban,  maka
01049|unsur ini terpenuhi.
01050| Penjeratan  Utang  Merujuk  pada  keadaan  di  mana  korban  dijebak
01051|dalam  beban  utang  yang  terus  bertambah  atau  tidak  transparan,
01052|sehingga ia tetap berada dalam kendali pelaku karena merasa terikat
01053|untuk melunasi utang tersebut melalui kerja paksa atau eksploitasi
01054|seksual.
01055| Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Mendapat Persetujuan
01056|Unsur ini menegaskan bahwa persetujuan dari korban  atau orang
01057|yang  memegang  kendalinya tidak  menghapus  sifat  pidana  jika
01058|persetujuan itu diperoleh dengan cara-cara yang bersifat  manipulatif,
01059|eksploitatif, atau didasarkan pada ketidakberdayaan. Termasuk di
01060|dalamnya: memberikan uang kepada keluarga korban, kepada pihak
01061|ketiga,  atau  bahkan  kepada korban sendiri agar bersedia
01062|dieksploitasi.
01063| Dari berbagai bentuk itu, istilah “penyalahgunaan posisi rentan”
01064|menempati kedudukan yang penting dalam praktik hukum, khususnya
01065|dalam  konteks  korban  yang  memiliki ketidakberdayaan struktural
01066|atau sosial-ekonomi. Posisi rentan dapat  mencakup kondisi
01067|Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
01068|
01069|kemiskinan, pendidikan rendah, ketergantungan ekonomi, status
01070|sosial terbatas, hingga tekanan kebutuhan hidup mendesak.
01071|Bahkan jika korban  memberikan persetujuan secara eksplisit,
01072|persetujuan tersebut tidak menghapus sifat melawan  hukum apabila
01073|diperoleh dalam konteks posisi rentan, atau akibat relasi kuasa
01074|yang tidak seimbang. Oleh  karena itu, keberadaan unsur ini tidak
01075|hanya melihat aspek  fisik, tetapi juga  aspek psikis dan sosial dari
01076|relasi antara  pelaku  dan korban.  Unsur  untuk tujuan
01077|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
01078|Indonesia.
01079| Unsur ini merupakan elemen subjektif dari delik perdagangan
01080|orang yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan
01081|maksud tertentu, yaitu untuk mengeksploitasi  korban. Dalam doktrin
01082|hukum pidana, unsur ini tergolong dalam  mens  rea  (sikap  batin
01083|pelaku), yang  berperan  dalam  menentukan  arah  dan  maksud  dari
01084|suatu perbuatan pidana. Eksploitasi sendiri telah dijelaskan secara
01085|eksplisit dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01086|2007, yaitu sebagai:
01087|“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak
01088|terbatas  pada,  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau
01089|praktik serupa  perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,
01090|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01091|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
01092|atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan
01093|keuntungan, baik materiil  maupun immateriil.”Dengan demikian, unsur ini
01094|tidak mensyaratkan bahwa eksploitasi benar-benar telah terjadi, melainkan
01095|cukup apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk
01096|mengeksploitasi  korban,  sebagaimana  dibuktikan  melalui  rangkaian
01097|tindakan, sistem  kendali, dan pengambilan manfaat yang tidak sah atas
01098|diri korban. Termasuk  di  dalamnya  adalah  eksploitasi  seksual,  di  mana
01099|pelaku memanfaatkan tubuh korban sebagai objek layanan seksual demi
01100|mendapatkan  keuntungan  ekonomi,  baik  secara  langsung  maupun  tidak
01101|langsung.
01102|- Ahli menjelaskan bahwa unsur  “membantu  atau melakukan percobaan
01103|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dimaksud
01104|dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01105|mencakup dua bentuk penyertaan  pidana yang secara tegas dinyatakan
01106|Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
01107|
01108|sebagai bentuk  keterlibatan  pidana  yang  dapat  dimintakan
01109|pertanggungjawaban  secara  penuh  sebagaimana  halnya  pelaku  utama.
01110|Bentuk pertama adalah perbuatan membantu (medeplichtigheid), yaitu
01111|tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran dan kehendak
01112|bebas  untuk  memberikan  bantuan  atau  fasilitas  dalam  bentuk  apa  pun
01113|terhadap  pelaksanaan  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Bantuan  yang
01114|diberikan  tidak  harus  berupa  tindakan  utama  seperti  perekrutan  atau
01115|eksploitasi,  melainkan  dapat  berupa  penyediaan  tempat,  pencarikan
01116|pelanggan,  penggunaan  sarana  komunikasi  atau  digital  untuk
01117|menghubungkan  korban  dengan  pihak  ketiga,  penjagaan  korban,