01457|1787 GE dengan warna abu-abu metali no. rangka MHKA6GJ6JMJ629488
01458|dengan no. mesin 3NRH617531;
01459|- 1 (satu) buah kunci mobil dengan warna hitam merk TOYOTA;
01460|- 1 (satu) buah STNK dengan no.02039912.e nopol KU 1787 GE dengan
01461|warna abu-abu metali no. rangka MHKA6GJ6JMJ629488 dengan no. mesin
01462|3NRH617531.
01463|Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa  NASRUL AMIN Bin
01464|SURYONO
01465|- 1 (satu) Handphone merek Samsung A04e bewarna Biru Mu dah, no
01466|Imei 1: 352691972995765 по Imei 2: 356428722995761, dengan Nomor
01467|Hp: 082239109317.
01468|- 1 (satu) Handphone merk REALME C21 warna Hitam dengan No Imei 1
01469|(865655054957561) dan No Imei 2 (865655054957563) dengan No Hp.
01470|081351908814.
01471|Dirampas untuk negara
01472|- 1 (satu) Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan no imei
01473|1: 868852067639919  no  imei  2:868852067639901,  dengan  Nomor  Hp  :
01474|082254595048.
01475|Dikembalikan kepada Aprianus Jemaun
01476|- 1 (satu) Handphone merek Realme c2 warna biru tua dengan no imei 1:
01477|868383048907019  no  imei  2:  868383048907001,  dengan  Nomor  Hp:
01478|085340434367.
01479|Dikembalikan kepada Kasman Bin Maming
01480|
01481|- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y16 warna Hitam dengan No Imei 1
01482|(869018060594050) dan No Imei 2 (869018060594035) dengan No Hp.
01483|082131281576.
01484|Dikembalikan kepada Satturuddin Bin Arifuddin
01485|- 1 (satu) Lembar TIKET BALIKPAPAN 3 - NUNUKAN 2 KELAS EKO -
01486|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama STEPHEN DETA BANI (PRIA);
01487|- 1 (satu) Lembar TIKET BALIKPAPAN 3 - NUNUKAN 2 KELAS EKO -
01488|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama YUSTINA RENDI METE (WANITA);
01489|- 1 (satu) Lembar TIKET MAKASSAR 3 - NUNUKAN 2 KELAS EKO -
01490|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama CONSTANTINUS RANGGA (PRIA),
01491|- 1  (satu)  Lembar  TIKET  PARE-PARE  3-TARAKAN  2  KELAS  EKO  -
01492|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama SATTURUDDIN (PRIA);
01493|- 1 (satu) Lembar TIKET PARE-PARE 3 - TARAKAN 2 KELAS EKO -
01494|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama KASMAN (PRIA);
01495|- 1 (satu) Lembar TIKET PARE-PARE 3 - TARAKAN 2 KELAS EKO -
01496|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama KARNISWAHYUNINGSIH (WANITA);
01497|- 1  (satu)  Lembar  TIKET LARANTUKA I-NUNUKAN  2  KELAS  EKO  -
01498|DEWASA KM. LAMBELU Atas nama MOSES BUNGA URAN (PRIA);
01499|- 1 (satu) Lembar TIKET LARANTUKA 1-NUNUKAN 2 KELAS EKO -
01500|DEWASA  KM.  LAMBELU  Atas  nama  MARIA  REGINA  KEWA  KOLIN
01501|(WANITA);
01502|- 1 (satu) Lembar TIKET LARANTUKA 1-NUNUKAN 2 KELAS EKO -
01503|DEWASA KM.LAMBELU Atas nama WILHELMUS KIKI KOLO (PRIA);
01504|- 1 (satu) Lembar TIKET LARANTUKA 1-NUNUKAN 2 KELAS EKO -
01505|DEWASA KM.LAMBELU Atas nama ANA SHARINA KEIN (PRIA);
01506|- 1 (satu) Lembar TIKET LARANTUKA 1-NUNUKAN 2 KELAS EKO -
01507|DEWASA KM. LAMRELLI Atas nama KATARINA LODANLEWAR/(WANITA)
01508|Dirampas untuk dimusnahkan
01509|4. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.
01510|5.000,- (lima ribu rupiah).
01511|Setelah mendengar  pembelaan Terdakwa  dan atau  Penasihat  Hukum
01512|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
01513|Selama  persidangan  berlangsung  telah  diperoleh  fakta-fakta
01514|sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi,
01515|keterangan  Terdakwa  maupun  bukti-bukti  lainnya  yang  telah  diajukan  ke
01516|persidangan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dan  kuasa  hukum  Terdakwa  yang
01517|telah memperjelas posisi dan kedudukan Terdakwa:
01518|
01519|1. Bahwa peran TERDAKWA adalah sebagai pengusaha travel yang tugas
01520|sehari-hari adalah melakukan pelayanan kepada pelanggarni, hari-hari dilal
01521|ui dengan rutinitas yang sama, usaha berlegalitas sudah dijalankan berbela
01522|s tahun, lazimnya menerima order dan pesanan via offline dan online;
01523|2. Bahwa faktual diperoleh fakta ketika penangkapan pertama kali di Polse
01524|k KP3, TERDAKWA tidak didampingi Penasihat Hukum, lembar demi lembar
01525|yang disodorkan langsung ditandatangani tanpa mengerti apa maksud surat
01526|tersebut, kondisi lelah pasca ditangkap bercampur menjadi satu diiringi den
01527|gan ketidaktahuan apa masalah yang dikenakan, TERDAKWA pertama kali
01528|berurusan dengan proses hukum ;
01529|3. Bahwa, sejatinya TERDAKWA tidak mengerti ditangkap untuk kepenting
01530|an apa, kesalahan apa, yang dipikiran adalah melaksanakan penjemputan d
01531|ari pelabuhan Malundung ke Pelabuhan Tengkayu / SDF sementara tujuan
01532|akhir akan ke Malaysia, TERDAKWA tidak mengurusi;
01533|4. Bahwa TERDAKWA menjemput 10 (Sepuluh) penumpang pada hari Min
01534|ggu, 10 November 2024 sekiranya Pukul 11.00 wita di Pelabuhan Malundun
01535|g / Pelabuhan Tengkayu / SDF diperintahkan oleh saudara Heri/Malaysia/ B
01536|erstatus (DPO)
01537|5. Bahwa,  TERDAKWA pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024
01538|sekira pukul 11.00 WITE melayani penjemputan seluruh penumpang dari
01539|Pelabuhan  Malundung  ke  pelabuhan  Tengkayu  /  SDF,  keseluruhan
01540|penumpang baru saja turun dari Kapal Lambelu yang berasal dari Pare-pare
01541|dan NTT;
01542|6. Bahwa Faktual keseluruhan biaya penjemputan belum sempat dinikmati
01543|TERDAKWA karena ketika keseluruhan penumpang sedang menunggu di
01544|Waruna  Kopi  Nanana.  terlaniur  diamankan  petugas  Kepolisian untuk
01545|kemudian  diperiksa  di  Kepolisian  sektor  KP  3  di  depan  Pelabuhan
01546|Tengkayu/ Pelabuhan SDF;
01547|7. Bahwa  Faktual  TERDAKWA  tidak  memperhatikan  kelengkapan
01548|dokumen  keseluruhan  penumpang  karena  sejatinya  TERDAKWA hanya
01549|memikirkan membawa ke keberangkatan tujuan domestic;
01550|Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  diatas  kami  selaku  Penasihat  Hukum
01551|Terdakwa  mohon  kepada  Bapak  Majelis  Hakim  yang  mulia  agar  dapat
01552|membebaskan  Terdakwa  karena  Terdakwa  hanya  menjalankan  fungsi  travel
01553|agent, tidak ada “mens rea” melakukan sesuatu yang melawan hukum. Adapun
01554|sebagai  dasar  pertimbangan  hal-hal  yang  dapat  meringankan  terhadap  diri
01555|Terdakwa adalah sebagai berikut:
01556|
01557|- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;
01558|- Bahwa  selain  hal  tersebut  Terdakwa  dalam  menghadapi  perkaranya
01559|pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-
01560|perbuatan  yang  mengandung  cacat  moral  serta  dalam  hal  jawab-
01561|menjawab  pertanyaan  yang  dilontarkan  pada  saat penyidikan  sampai
01562|pada  proses  peradilan  sangat  sopan  yang  berguna  memudahkan
01563|aparat/pejabat  penegak  hukum  untuk  menemui  titik  terang  dalam  hal
01564|memutuskan suatu perkara;
01565|- Terdakwa kepala keluarga dan tulang punggung keluarga
01566|Apabila Bapak Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang
01567|seadil-adilnya;
01568|Sejatinya  mohon  Keputusan  hukum  dari  yang  mulia  Majelis  Hakim  yang
01569|terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:
01570|1. Membebaskan Terdakwa Nasrul Amin Bin Suryono dari tuntutan pidana
01571|sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
01572|2. Membebankan biaya perkara ini pada negara;
01573|ATAU
01574|Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai
01575|dengan ketentuan hukum yang berlaku;
01576|Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut Umum terhadap pembelaan
01577|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
01578|Terhadap hal tersebut kami selaku jaksa penuntut umum sebelumnya in
01579|gin menyampaikan bahwa selama persidangan pemeriksaan keterangan saksi ,
01580|terdakwa telah ditanyakan dan telah membenarkan seluruh keterangan saksi ya
01581|ng dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun membenarkan keterangan dari sak
01582|si mahkota.
01583|Bahwa telah ditanyakan pula kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh
01584|Penuntut  Umum  bahwa  saksi  membenarkan  keterangan-keterangan
01585|sebagaimana telah para saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
01586|para saksi yang termuat dalam berkas perkara yang disertai dengan Berita
01587|Acara Sumpah.
01588|Selanjutnya untuk menjawab dalil Penasehat Hukum pada poin diatas,
01589|kami  Penuntut  Umum  akan  menerangkan  kembali  mengenai  pemahaman
01590|terhadap unsur dalam TPPO.
01591|Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan
01592|orang sebagai: “...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirim
01593|an, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pen
01594|
01595|ggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahg
01596|unaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran at
01597|au manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang ken
01598|dali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
01599|negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
01600|Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TP
01601|PO, yakni:
01602|1. Proses
01603|Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Contoh dari prose
01604|s adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerima
01605|an orang.
01606| Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, me
01607|misahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
01608| Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang d
01609|ari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).
01610|Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses tel
01611|ah terpenuhi.
01612|2. Cara
01613|Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. C
01614|ontoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipua
01615|n, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian
01616|atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujua
01617|n dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.
01618|3. Tujuan
01619|Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. D
01620|alam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan seba
01621|gai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban.
01622|Dan  dengan  dikaitkan  dengan  unsur  pasal  yang  dibuktikan  oleh
01623|Penuntut Umum yakni Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentan
01624|g Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni:
01625|“yang membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara I
01626|ndonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diek
01627|sploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
01628|Bahwa terhadap pasal tersebut mengandung delik formil, yang mana
01629|suatu tindak pidana Delik formil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPP
01630|O) adalah perbuatan pidana yang dianggap selesai dan melanggar hukum deng
01631|an terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan aki
01632|
01633|bat yang terjadi. Ini berarti cukup dengan adanya tindakan yang melanggar huk
01634|um, bukan akibat dari tindakan tersebut, untuk dianggap sebagai tindak pidana
01635|perdagangan orang.
01636|Selanjutnya terhadap dalil/pembelaan tersebut,  Penunutut Umum akan
01637|memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, mengenai dapa
01638|t atau tidak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan
01639|dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.
01640|Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau crimina
01641|l liability. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal huk
01642|um melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yan
01643|g dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, Da
01644|lam pertanggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dimintakan pertanggun
01645|gjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur. Seseorang tidak dapat dih
01646|ukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut mun
01647|cul setelah adanya perbuatan pidana. Selain itu, aturan-aturan hukum pidana ju
01648|ga tidak berlaku surut.
01649|Dalam hukum pidana, sebuah tindak pidana dibentuk oleh 2 unsur penti
01650|ng yaitu:
01651|a. Unsur objektif/fisik yaitu actus reus Actus reus merupakan perbuatan ya
01652|ng melanggar undang-undang pidana.
01653|b. Unsur subjektif/mental yaitu mens rea Mens rea merupakan sikap batin
01654|pelaku ketika melakukan tindak pidana.
01655|Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena ia telah melakukan
01656|perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jad
01657|i, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan peru
01658|ndang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provisio
01659|n), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk pemidanaan. Hal ini karen
01660|a adanya sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat mel
01661|akukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan huk
01662|um tersebut. Untuk itu, pemenuhan actus reus dan mens area dalam cara dan p
01663|roses tindak pidana merupakan hal yang penting.
01664|Ada dua unsur Pertanggungjawaban Pidana untuk menentukan apakah
01665|seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi:
01666|a. Adanya suatu tindak pidana Tindak pidana telah dirumuskan dalam pera
01667|turan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk hukum positif. Tindak pid
01668|ana dapat berupa perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.
01669|
01670|b. Unsur kesalahan Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan
01671|yang terdapat pada jiwa pelaku.
01672|Selain itu merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 21/2007 mengatur beber
01673|apa bentuk TPPO, yakni TPPO yang dilakukan oleh individu dan TPPO yang dil
01674|akukan oleh korporasi. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang t
01675|erlibat dari TPPO dapat disebut sebagai pelaku dan wajib mempertanggungjawa
01676|bkan perbuatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Secar
01677|a umum, pelaku TPPO dapat digolongkan menjadi pelaku individu dan pelaku k
01678|orporasi. Bahwa Penuntut Umum akan fokus menjelaskan bahwa Seorang indivi
01679|du dapat menjadi pelaku TPPO ketika dirinya terlibat kegiatan TPPO baik dalam
01680|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau pener
01681|imaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculi
01682|kan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posi
01683|si rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mem
01684|peroleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tuju
01685|an mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Seora
01686|ng individu disebut pelaku bukan hanya karena menjual korban secara langsung
01687|kepada pembeli. Namun, siapa saja yang membantu proses tindak pidana terse
01688|but dan kemudian menerima keuntungan, maka dirinya dapat disebut pula pelak
01689|u TPPO.
01690|Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  telah  terungkap  adanya  suatu
01691|kesepakatan atau permufakatan dalam melakukan tindak pidana dengan cara b
01692|erunding dan bersama-sama melaksanakan delik pidana tersebut. Syarat adany
01693|a turut melakukan tindak pidana adalah:
01694|a. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku
01695|b. Hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka
01696|c. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu
01697|Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah
01698|adanya permufakatan yang disimpulkan dari keterangan keterangan orang yang
01699|bersepakat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai p
01700|ersesuaian kehendak yang merupakan dasar dari adanya permufakatan.
01701|Permufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi
01702|bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pi
01703|dana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang secara
01704|tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana mana yang
01705|akan dilakukan. Dalam tindak pidana permufakatan jahat harus ada meeting of
01706|mind atau mens rea (guilty mind) karena permufakatan jahat itu merupakan keja
01707|
01708|hatan konspirasi sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat di antara o
01709|rang orang yang melakukan konspirasi atau permufakatan jahat tersebut. Terha
01710|dap meeting of mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan atau menimbu
01711|lkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Permufakatan jahat merupakan
01712|perbuatan (actus reus) yang membutuhkan kesalahan atau perbuatan yang dilar
01713|ang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
01714|Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penasehat Hukum  terdakwa seolah-
01715|olah  menutup  mata  mengenai  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  dalam
01716|persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 K
01717|UHAP yang mana alat bukti yakni : Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, kete
01718|rangan Tersangka/ terdakwa.
01719|Bahwa  telah  terungkap  dalam  persidangan,  terdakwa  telah
01720|diperintahkan oleh sdr.  HERI (DPS)  untuk membantu memberangkatkan para
01721|saksi ke Malaysia untuk bekerja.
01722|Bahwa  terdakwa  telah  mengetahui  bhawa  para  saksi  akan
01723|diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja, bukan untuk berlibur, yang mana
01724|telah  nyata  terungkap  bahwa  para  saksi  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen-
01725|dokumen yang sah untuk bekerja di luar wilayah Indonesia.
01726|Bahwa terdakwa pula yang mengarahkan para saksi untuk berbohong
01727|yakni memerintahkan para saksi untuk menyampaikan bahwa tujuan para saksi
01728|adalah ke Malinau padahal telah nyata dan terungkap di persidangan bahwa
01729|para saksi hendak ke Malaysia untuk bekerja.
01730|Bahwa terdakwa yang mengarahkan para saksi untuk melalui jalur ilegal
01731|untuk menuju ke Malaysia.
01732|Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terd
01733|akwa tidak dibebani kewajiban pembuktian artinya yang membuktikan kesalaha
01734|n tersangka di penyidikan adalah penyidik, dan di sidang pengadilan yang mem
01735|buktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Itu sebabnya tersangka/te
01736|rdakwa diperiksa pada kesempatan terakhir setelah bukti/ alat bukti lain diperiks
01737|a lebih dahulu. Fungsi tersangka/terdakwa diperiksa bukan untuk membuktikan i
01738|a bersalah, akan tetapi untuk memberi kesempatan baginya membela diri, antar