01315|Menimbang bahwa untuk melengkapi pertimbangan dal am putusan ini,
01316|maka terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa  tersebut,
01317|Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, namun Majelis Hakim terlebih
01318|
01319|Hal.33 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01320| KM A1 A2
01321|Paraf
01322|
01323|dahulu akan mempertimbangkan satu per satu dalil -dalil pembelaan yang
01324|diajukan oleh Terdakwa dengan uraian sebagai berikut;
01325|Menimbang bahwa terhadap dalil pertama pembelaan Terdakwa
01326|tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01327|- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sendiri
01328|mengakui adanya perjanjian dengan Diki Santika , dimana untuk setiap
01329|orang yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri melalui Diki Santika,
01330|Terdakwa akan menerima imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta
01331|rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi Terdakwa bukan semata-mata
01332|menolong, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
01333|- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa pada saat itu Anak
01334|Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan menurut
01335|pengetahuan Terdakwa  sendiri sebagaimana diterangkannya di
01336|persidangan, usia minimal untuk dapa t bekerja ke luar negeri adalah 20
01337|(dua puluh) tahun. Dengan demikian, Terdakwa sejak awal  menyadari
01338|bahwa keberangkatan Anak Korban  tidak memenuhi syarat hukum ,
01339|sehingga Anak Korban akan diberangkatkan secara ilegal, karena menurut
01340|pengetahuan Terdakwa se ndiri, Anak Korban  tidak memenuhi batas
01341|minimal usia untuk dapat bekerja di luar negeri;
01342|- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan juga menunjukkan  jika
01343|Terdakwa secara berulang kali meyakinkan Anak Korban dan orang tuanya
01344|agar tetap bersedia berangkat ke luar negeri, sekalipun telah muncul
01345|pertanyaan dari Anak Korban , saksi 1, maupun saksi Murni mengenai
01346|syarat batas usia. Terhadap pertanyaan -pertanyaan tersebut, Terdakwa
01347|justru memberikan jawaban “bisa, nanti biar saya yang urus surat -suratnya,
01348|yang penting Anak Korban  mau berangkat, kalau lewat saya cepat,
01349|seminggu sudah bisa langsung berangkat.”  Dari perkataan yang
01350|disampaikan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa
01351|persetujuan orang tua saksi maupun kehendak Anak Korban sendiri pada
01352|hakikatnya lahir dari bujukan, jaminan, dan keyakinan yang dibangun oleh
01353|Terdakwa. Seandainya pada saat itu Terdakwa dengan jujur
01354|menyampaikan bahwa Anak Korban  belum memenuhi syarat usia untuk
01355|dapat bekerja di luar negeri, maka jelas tidak mungkin Anak Korban akan
01356|tetap berangkat. Apalagi, terbukti dalam fakta persidangan bahwa sekalipun
01357|telah diyakinkan oleh Terdakwa mengenai kemudahan keberangkatan,
01358|Anak Korban  tidak serta -merta langsung memberikan persetujuan. Oleh
01359|karena itu, adalah tidak logis apabila dikatakan  bahwa keberangkatan Anak
01360|
01361|Hal.34 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01362| KM A1 A2
01363|Paraf
01364|
01365|Korban lahir dari kehendak bebas dirinya maupun orang tuanya, melainkan
01366|merupakan akibat langsung dari bujukan Terdakwa sendiri;
01367|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01368|Hakim berpendapat bahwa dalil  pertama pembelaan yang diajukan oleh
01369|Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum  dan harus dikesampingkan , karena
01370|fakta-fakta persidangan justru menunjukkan adanya keterlibatan aktif Terdakwa
01371|dalam keberangkatan Anak Korban ke luar negeri secara ilegal;
01372|Menimbang bahwa terhadap dalil kedua pembelaan Terdakwa tersebut,
01373|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;
01374|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis
01375|Hakim dalam pertimbangan terhadap dalil pertama pembelaan Terdakwa,  yaitu
01376|bahwa Terdakwa sejak  awal telah mengetahui jika Anak Korban  masih di
01377|bawah umur  ketika hendak diberangkatkan  dan usianya tersebut tidak
01378|memenuhi syarat untuk dapat bekerja di luar negeri , namun Terdakwa tetap
01379|menawarkan, me yakinkan, bahkan memfasilitasi keberangkatan awal Anak
01380|Korban ke Bogor untuk kemudian diberangkatkan ke luar negeri sebagai tenaga
01381|kerja. Fakta ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Terdakwa sepenuhnya
01382|menyadari sejak awal bahwa keberangkatan Anak Korban  akan dilakukan
01383|dengan cara yang ilegal dan bertentangan dengan hukum;
01384|Menimbang bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak
01385|mengetahui adanya pemalsuan identitas dalam paspor Anak Korban  sama
01386|sekali tidak dapat diterima. Hal tersebut justru memperlihatkan adanya upaya
01387|Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dengan
01388|menimpakan seluruh kesalahan kepada pihak lain, yakni Diki Santika dan agen
01389|di Jakarta. Padahal, berdasarkan fakta hukum, dokumen identitas Anak Korban
01390|yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun tersebut diserahkan langsung oleh
01391|Anak Korban kepada Terdakwa. Dengan demikian, sangatlah tidak masuk akal
01392|apabila Terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya manipulasi atau
01393|penggunaan identitas orang lain dalam pengurusan keberangkatan Anak
01394|Korban ke luar negeri , karena sejak awal Terd akwa sendiri sudah mengetahui
01395|ketidaksesuaian umur Anak Korban  dengan syarat minimal keberangkatan
01396|tenaga kerja ke luar negeri;
01397|Menimbang pula bahwa justru karena mengetahui keterbatasan usia
01398|dan legalitas tersebut, Terdakwa tetap berani menjanjikan dan me yakinkan
01399|Anak Korban  serta orang tuanya bahwa segala urusan administrasi dan
01400|dokumen akan dapat diurus olehnya, dengan kata -kata “bisa, nanti biar saya
01401|yang urus surat -suratnya, yang penting Anak Korban  (Anak Korban ) mau
01402|
01403|Hal.35 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01404| KM A1 A2
01405|Paraf
01406|
01407|berangkat.” Dengan kata lain, pernyataan Te rdakwa itu sendiri merupakan
01408|pengakuan implisit bahwa ia menyadari adanya permasalahan hukum yang
01409|harus diakali melalui cara -cara ilegal, namun tetap berani menjaminnya demi
01410|keuntungan pribadinya, yaitu imbalan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Diki
01411|Santika kepadanya;
01412|Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut , maka dalil
01413|pembelaan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak mengetahui terkait
01414|pengurusan paspor Anak Korban harus dinilai sebagai alasan yang dibuat -buat
01415|dan tidak beralasan hukum. Sebab, sa ngat bertentangan dengan logika hukum
01416|apabila Terdakwa yang sejak awal mengetahui jika Anak Korban  tidak
01417|memenuhi syarat usia untuk dapat bekerja di luar negeri , lantas mengatakan
01418|jika ia  tidak mengetahui adanya penggunaan cara-cara yang ilegal dalam
01419|memberangkatkan Anak Korban ke luar negeri;
01420|Menimbang bahwa d engan demikian, jelaslah bahwa Terdakwa bukan
01421|hanya sekadar mengetahui, tetapi juga menjadi aktor yang secara langsung
01422|turut serta membuka jalan dikirimkannya Anak Korban  ke luar negeri untuk
01423|dipekerjakan secara ilegal. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika dalil
01424|pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus
01425|dikesampingkan;
01426|Menimbang bahwa terhadap dalil ketiga pembelaan Terdakwa tersebut,
01427|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;
01428|Menimbang bahwa dalil  ketiga pembelaan Terdakwa tersebut sama
01429|sekali tidak relevan, karena persoalan utama bukan terletak pada negara tujuan,
01430|apakah Arab Saudi atau Suriah, melainkan pada fakta hukum bahwa Anak
01431|Korban saat itu masih di bawah umur dan d iberangkatkan melalui cara yang
01432|jelas-jelas ilegal untuk menjadi tenaga kerja  yang akhirnya menyebabkan Anak
01433|Korban tereksploitasi. Sebab  undang-undang secara tegas melarang
01434|pengiriman tenaga kerja anak  ke luar negeri  dalam bentuk apapun , tanpa
01435|memandang k e negara mana ia akan ditempatkan. Oleh karena itu, Majelis
01436|Hakim berpendapat jika dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan
01437|hukum dan harus dikesampingkan;
01438|Menimbang bahwa terhadap dalil keempat pembelaan Terdakwa
01439|tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;
01440|Menimbang bahwa Terdakwa pada pokoknya mendalilkan jika  telah
01441|terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban  dan juga keluarga
01442|Anak Korban . Untuk membuktikan adanya perdamaian tersebut, Terdakwa
01443|telah mengajukan bukti  surat berupa Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juni
01444|
01445|Hal.36 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01446| KM A1 A2
01447|Paraf
01448|
01449|2025 dengan lampiran 2 (dua) lembar cetak foto  dan juga saksi Sri Rohayu
01450|Ningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar jika
01451|Terdakwa dan Anak Korban  telah melakukan perdamaian sebagaimana
01452|dinyatakan dala m Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juni 2025 . Terhadap
01453|dalil adanya perdamaian dan alat bukti yang menguatkannya tersebut, Majelis
01454|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
01455|Menimbang bahwa benar jika di persidangan pun telah nyata  bagi
01456|Majelis Hakim  bahwa Anak Korban  dan keluarga Anak Korban , dalam hal ini
01457|saksi 1 selaku ibu Anak Korban telah memaafkan Terdakwa secara langsung di
01458|persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian
01459|dan pemberian maaf tersebut tidak serta -merta mengh apuskan
01460|pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Sebab, tujuan utama keadilan restoratif
01461|(restorative justice ) adalah memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan
01462|masyarakat, bukan menghapuskan pertanggungjawaban pidana . Sebab,
01463|hukum pidana tidak dapat dijadi kan alat tawar -menawar yang dikesampingkan
01464|hanya karena adanya alasan subjektif dari pelaku ataupun kesediaan korban
01465|untuk memaafkan . H ukum pidana mengandung kepentingan publik yang jauh
01466|lebih luas, yaitu menjaga ketertiban umum, memberikan rasa aman bagi
01467|masyarakat luas, memberi efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang , dan
01468|sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial  agar tatanan dan ketertiban
01469|umum berjalan ideal . Sehingga a pabila dalil pembelaan Terdakwa yang
01470|mendasarkan pada perdamaian tersebut diterima, maka sama saja meniadakan
01471|fungsi hukum pidana sebagai benteng perlindungan masyarakat;
01472|Menimbang bahwa apabila merujuk pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah
01473|Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana
01474|Berdasarkan Keadilan Restor atif, jelas bahwa perkara a quo  tidak memenuhi
01475|kualifikasi penerapan keadilan restoratif. Tidak semua tindak pidana dapat
01476|diselesaikan dengan mekanisme restorative justice , karena apabila demikian
01477|maka keberadaan hukum pidana akan kehilangan esensinya sebagai instrumen
01478|yang memberi  keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat, terlebih
01479|terhadap kejahatan-kejahatan berat . Bahkan  PERMA tersebut secara tegas
01480|menentukan pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui
01481|keadilan restoratif, antara lain:
01482|- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian
01483|Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
01484|rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
01485|- Tindak pidana merupakan delik aduan;
01486|
01487|Hal.37 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01488| KM A1 A2
01489|Paraf
01490|
01491|- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara
01492|dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
01493|- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
01494|- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;
01495|Pertanyaan logis yang muncul “apabila memang semua perkara pidana dapat
01496|begitu saja diselesaikan hanya melalui perdamaian ”, maka untuk apa
01497|pembentuk regulasi menentukan syarat-syarat dan pembatasan yang demikian
01498|ketat dalam PERMA tersebut? Adanya syarat dan pe mbatasan itu dengan
01499|sendirinya menunjukkan bahwa restorative justice bukanlah instrumen universal
01500|yang dapat dipakai pada semua jenis tindak pidana, melainkan pengecualian
01501|terbatas untuk perkara -perkara yang tidak menimbulkan gangguan atau
01502|dampak yang signifikan terhadap kepentingan umum;
01503|Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
01504|tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang, yang
01505|oleh undang -undang ditempatkan sebagai tindak pidana yang bersifat serius,
01506|hal ini terce rmin dari pengaturan pasalnya yang  secara tegas menentukan
01507|minimum khusus ancaman pidana bagi pelaku, sehingga batas pemidanaan
01508|tersebut bersifat limitatif dan tidak dapat disimpangi oleh alasan perdamaian
01509|maupun pemaafan oleh  korban. Apabila Majelis Hakim  mengesampingkan
01510|batasan tersebut hanya karena adanya perdamaian, maka hal itu berarti
01511|mengabaikan kehendak pembentuk undang -undang sekaligus mereduksi
01512|wibawa hukum pidana;
01513|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , Majelis
01514|Hakim berkesimpu lan bahwa dalil pembelaan Terdakwa mengenai adanya
01515|perdamaian harus dikesampingkan. Namun, fakta adanya perdamaian dan
01516|telah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban beserta keluarganya
01517|tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan  sebagai keadaan yang mer ingankan
01518|dalam penjatuhan pidana ( strafmaat), dengan tetap memperhatikan
01519|kepentingan hukum yang lebih besar;
01520|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas
01521|maka Majelis Hakim menolak dalil -dalil pembelaan yang disampaikan oleh
01522|Terdakwa m elalui Penasihat Hukumnya tersebut, kecuali terhadap adanya
01523|perdamaian, yang tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan
01524|yang meringankan dalam penjatuhan pidana;
01525|Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana dituntut
01526|oleh Penuntut Umum, M ajelis Hakim berpendapat bahwa penentuan berat -
01527|ringannya pidana harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati -hatian.
01528|
01529|Hal.38 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01530| KM A1 A2
01531|Paraf
01532|
01533|Pertimbangan tersebut harus mencakup seluruh aspek yang relevan, yakni
01534|keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan, akibat tindak pi dana
01535|terhadap korban, keluarganya, dan masyarakat, dampak penjatuhan pidana
01536|bagi diri Terdakwa serta keluarganya, serta sejauh mana pidana yang
01537|dijatuhkan mampu mencapai tujuan dan manfaat pemidanaan. Dengan
01538|demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan bena r-benar mencerminkan
01539|keadilan yang proporsional, tidak hanya bagi Terdakwa, tetapi juga bagi korban
01540|dan masyarakat luas;
01541|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti
01542|melakukan tindak pidana pengiriman anak ke luar negeri yang mengakibatka n
01543|anak tersebut tereksploitasi , yang merupakan salah satu bentuk dari tindak
01544|pidana perdagangan orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1)
01545|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01546|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Anak Korban  selaku
01547|korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak  untuk
01548|memperoleh restitusi;
01549|Menimbang bahwa mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi
01550|tersebut, oleh karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01551|1 Tahu n 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian
01552|Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana ditentukan bahwa
01553|Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah Pengadilan
01554|yang mengadili pelaku tindak pidana, maka Majeli s Hakim telah
01555|memberitahukan hak tersebut kepada Anak Korban maupun keluarganya pada
01556|saat yang bersangkutan hadir memberikan kesaksian di persidangan , namun
01557|karena selama proses persidangan tidak terdapat permohonan  restitusi yang
01558|diajukan, baik secara lan gsung, melalui tuntutan Penuntut Umum, maupun
01559|dilampirkan dalam  berkas perkara, maka Majelis Hakim tidak dapat
01560|mempertimbangkan pemberian restitusi tersebut lebih lanjut;
01561|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
01562|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01563|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta
01564|Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa  harus dinyatakan
01565|bersalah dan dijatuhi pidana;
01566|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang te rbukti
01567|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
01568|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
01569|denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara atau kurungan;
01570|
01571|Hal.39 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01572| KM A1 A2
01573|Paraf
01574|
01575|Menimbang bahwa dalam perkara ini ter hadap Terdakwa telah
01576|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01577|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01578|dijatuhkan;
01579|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
01580|terhadap Terdakwa dilandasi  alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01581|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01582|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01583|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01584|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pasp or warna
01585|hijau atas nama Meliana Putri  dengan nomor C2309317 dan 1 (satu) lembar
01586|printout foto tiket pesawat atas nama Putri Meliana  yang telah dipergunakan
01587|untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk
01588|mengulangi kejahatan , maka perl u diteta pkan agar barang bukti tersebut
01589|dimusnahkan;
01590|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
01591|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01592|yang meringankan Terdakwa;
01593|Keadaan yang memberatkan:
01594|- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Anak Korban;
01595|Keadaan yang meringankan:
01596|- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
01597|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01598|- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang harus dinafkahi;
01599|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
01600|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01601|Mengingat Pasal  6 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21
01602|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
01603|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 19 81 tentang Hukum
01604|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01605|
01606|MENGADILI:
01607|1. Menyatakan Terdakwa  Sukrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan
01608|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengiriman
01609|anak ke luar negeri y ang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi”
01610|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01611|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu dengan pidana
01612|penjara selama 4 (empat) tahun  dan pidana denda sejumlah
01613|
01614|Hal.40 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01615| KM A1 A2
01616|Paraf
01617|
01618|Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana
01619|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
01620|(tiga) bulan;
01621|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01622|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01623|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01624|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01625|- 1 (satu) buah paspor warna hijau atas nama Meliana Putri dengan nomor
01626|C2309317;
01627|- 1 (satu) lembar printout foto tiket pesawat atas nama Putri Meliana;
01628|Dimusnahkan;
01629|6. Membebankan kepada Terdakwa  membayar biaya  perkara sejumlah
01630|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01631|
01632|Senin
01633|
01634|25 Agustus 2025
01635|
01636|2025
01637|
01638|Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 , oleh  Arod Fandy,
01639|S.H. sebagai Hakim Ketua, Axl Randisatyo Harsono, S.H.  dan Paksi Erlangga,
01640|S.H., masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang