04102|RSEI,  Terdakwa  telah  menarik  uang  untuk  biaya  Pra  Pemberangkatan
04103|sebesar  Rp.  25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  sebagai  uang
04104|Interview/Beli Job/keberangkatan  sesuai permintaan LPK. PT RSEI, setelah
04105|Terdakwa  menerima  uang  tersebut  kemudian  Terdakwa  menyerahkannya
04106|kepada Saksi Sumaedy Effendi selaku Direktur atau pimpinan LPK. PT RSEI
04107|setelah peserta didik dinyatakan lulus intervew pada periode bulan Januari
04108|s/d bulan Juli 2024, total keseluruhan untuk 28 orang peserta didik yaitu
04109|sejumlah  Rp.700.000.000,00  (tujuh  ratus  juta  rupiah),  sedangkan  sisanya
04110|yang  sebesar  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)/orang  belum  di
04111|bayarkan dan akan dibayarkan oleh peserta didik setelah berada di negara
04112|Jepang dan setelah menerima gaji dengan cara di cicil kepada SO;
04113|           Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan kerja
04114|magang ke Jepang kepada Para Saksi korban yang akan mengikuti kursus di
04115|LKP Wahyyuyuha Mataram dengan membayar biaya pendaftaran, beli job/
04116|keberangkatan   dari  para  Saksi  korban  mulai  bulan  Desember  2023
04117|bertempat di JL. KH. Mansyur GG. Garuda Nomor.1 , Kel. Dasan sari, Kec.
04118|Selaparang, Kota Mataram  dan di Kota Mataram  kepada 28 (dua puluh
04119|delapan) orang dengan memberikan janji – janji akan memberangkatkan kerja
04120|magang kepada  Para Saksi Korban paling lama bulan September 2024,
04121|sehingga  Para  Saksi  Korban  menjadi   yakin  dan  percaya  sehingga
04122|menyerahkan  uang  kepada  Terdakwa  yang  jumlahnya  berfariasi  antara
04123|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  sampai  dengan
04124|Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)   melalui  bendahara  LKP
04125|wahyyuyuha Mataram  yaitu saksi  Marwan Hakim  yang merupakan suami
04126|Hal. 114 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04127|Paraf
04128|
04129|Terdakwa  namun  kenyataannya  Para  Saksi  Korban  tidak  diberangkatkan
04130|magang  ke Jepang sehingga Para Saksi korban mengalami kerugian materil
04131|uang  yang telah disetorkan sehingga termasuk dengan cara  penipuan;
04132|          Menimbang bahwa Terdakwa bekerjasama dengan LPK PT RSEI
04133|dengan direkturnya Saksi Sumaedy Effendi Alias Edy  yang perusahaanya
04134|tidak memiliki Sending Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga
04135|kerja Magang,  dan juga selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama
04136|dengan Saksi Galih Santika Fadilakusumah dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda
04137|yang  wilayahnya  di  jawa  Barat  sehingga  walaupun  mempunyai  Sending
04138|Organisation tetapi tidak dibenarkan  beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi
04139|NTB sehingga  para Saksi Korban akhirnya tidak  diberangkatkan magang di
04140|Jepang  dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa
04141|lembaga Kursusnya diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan
04142|saja dan tidak dapat menjanjikan siswa untuk magang ke Jepang apalagi
04143|Terdakwa melalui suaminya  Saksi Marwan Hakim Als Pak Marwan selaku
04144|Bendahara LKP  Wahyyuyuha  Mataram   telah  mengambil  uang  dari  Para
04145|Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan disalurkan
04146|kembali kepada Saksi Sumaedy Effendi Alias Pak Edy dari PT RSEI dan
04147|perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap melakukan perekrutan;
04148|           Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Hulwatul Fitriati Als Fitri
04149|yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Saksi  Muhammad  Khualid,  yang
04150|bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Hykal M Rasidi yang bersesuaian
04151|dengan keterangan Saksi Ema Listiani  Als Ema , Saksi Wiwin  Rodiyan
04152|Saputra S. Pd, Saksi Abdul Azis Als Azim, Saksi Septian Dwi Aryandi yang
04153|bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa   dan  barang  bukti  bahwa
04154|Terdakwa telah menawarkan dan mengajak para Saksi Korban tersebut di
04155|atas untuk mengikuti kerja magang ke Jepang  setelah mengikuti kursus
04156|bahasa jepang  di LKP milik Terdakwa  yaitu  LKP  wahyyuyuha Mataram
04157|dengan  meminta  biaya  kursus  dan keberangkatan   tanpa  memperhatikan
04158|ketentuan  hukum  yang  mengatur  program  magang  di  luar  negeri  yaitu
04159|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  nomor  8  Tahun  2008
04160|tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri
04161|oleh karena itu  perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan bekerjasama
04162|dengan Saksi Sumaedy Effendy Alias Edy dari PT RSEI  dan Saksi  Galih
04163|Hal. 115 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04164|Paraf
04165|
04166|Santika Fadilakusumah  dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  termasuk kategori
04167|melakukan  perekrutan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  butir  9  Undang
04168|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana
04169|perdagangan orang;
04170|             Menimbang bahwa dari keterangan Ahli   Dr. Laely Wulandari S.H, M.H
04171|sebagai Ahli Hukum tindak Pidana perdagangan Orang dari Fakultas Hukum
04172|Universitas Mataram  yang menyatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang
04173|Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan
04174|orang bahwa:  Pasal 1 (1):  Perdagangan Orang  adalah tindakan Perekrutan,
04175|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau  Penerimaan
04176|seseorang dengan ancaman Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan,
04177|Penipuan, Penyalahgunaan Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang
04178|atau Memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
04179|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan   di
04180|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
04181|mengakibatkan orang tereksploitasi; Pasal 1 (2): Tindak Pidana Perdagangan
04182|Orang adalah  setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi
04183|unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007
04184|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang , adapun unsur tindak
04185|pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3(tiga) yaitu unsur Proses, unsur Cara
04186|dan Tujuan Eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :   
04187|o Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
04188|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
04189|o Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
04190|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
04191|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
04192|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
04193|memegang kendali atas orang lain tersebut;
04194|o Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
04195|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
04196|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
04197|Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan fisik seksual, Organ reproduksi,
04198|atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasi organ
04199|dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
04200|Hal. 116 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04201|Paraf
04202|
04203|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiel
04204|maupun  immaterial ; Eksploitasi atau  mengakibatkan  orang
04205|tereksploitasi adalah: 
04206|- Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
04207|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
04208|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
04209|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
04210|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
04211|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
04212|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
04213|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
04214|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
04215|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.  
04216|- Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
04217|Tujuan adalah unsur kumulatif sementara bagian bagian dalam unsur
04218|itu adalah unsur alternatif;
04219|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
04220|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
04221|adanya tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI
04222|No. 21 Tahun 2007;
04223|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan Psikis, Mental,
04224|Fisik,  Seksual  dan  atau  Sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya  tindak
04225|pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21 Tahun 2007
04226|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
04227|Ketenagakerjaan adalah : 
04228|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan; 
04229|b) Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah
04230|lain  tanpa  dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta
04231|penampungan tanpa batas waktu yang jelas; 
04232|c) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
04233|d) Perekrutan  diba wah  umum  (-18  tahun)  dokumen
04234|dipalsukan; 
04235|e) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali; 
04236|f) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih); 
04237|Hal. 117 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04238|Paraf
04239|
04240|g) Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan; 
04241|h) Ditempatkan oleh perorangan, b ukan PPPMI yang memiliki
04242|izin dari Menteri tenaga Kerja; 
04243|i) Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja; 
04244|j) Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
04245|walaupun tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia; 
04246|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
04247|(Over Charging).
04248|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
04249|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
04250|adalah : 
04251|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
04252|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
04253|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
04254|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
04255|Pasal 6”. 
04256|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
04257|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : 
04258|-  Merencanakan : Membuat rencana. 
04259|-  Pemufakatan Jahat (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
04260|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
04261|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
04262|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
04263|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
04264|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
04265|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
04266|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
04267|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
04268|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
04269|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
04270|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
04271|Menimbang  bahwa  setelah  ahli Dr.  Laely  Wulandari  S.H,  M.H
04272|mendengar  dan  memperhatikan  kronologis  kejadian  yang  disampaikan  oleh
04273|penyidik,  maka  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  Hulwatul  Fitriati  dkk  merupakan
04274|Hal. 118 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04275|Paraf
04276|
04277|korban  perdagangan  orang  dengan  modus  penipuan  dengan  menjanjikan
04278|bekerja  ke  Negara  Jepang  dengan  sistem  pemagangan  karena  perekrutan
04279|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
04280|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan tenaga kerja
04281|sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang
04282|penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dan
04283|peraturan  Menteri  tenaga  kerja  Nomor  22  tahun  2014  tentang  pelaksanaan
04284|penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam
04285|Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa Perusahaan
04286|yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud
04287|dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri
04288|dan dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang harus
04289|dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan  yakni melakukan
04290|perekrutan dengan cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau
04291|dapat  terekspoitasi  dimana  proses  perekrutan  yang  dilakukan  tidak  sesuai
04292|prosedur karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang
04293|harus mendapat ijin dari Menteri  dan cara yang dipakai adalah penipuan karena
04294|mereka dijanjikan berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat
04295|keuntungan karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang dan
04296|tujuan  dalam  TPPO  adalah  tereksploitasi.   dalam  rangkaian  perbuatan  ini
04297|adalah mendapat keuntungan uang dari korban. Korban diwajibkan membayar
04298|sejumlah uang baik untuk biaya kursus, biaya penempatan job, korban juga
04299|kehilangan waktu dan tenaga untuk menjalani Kursus dan proses lainnya, dan
04300|cara penempatan tenaga kerja Indonesia juga memerlukan pelatihan khusus,
04301|bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai dengan bidang
04302|pekerajaan yang akan mereka Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu
04303|maka orang dapat tereksploitasi kemudian kontrak kerja merupakan perjanjian
04304|yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak
04305|harus memahami apa yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis
04306|dalam Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
04307|Selain itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
04308|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak kerja yang
04309|tidak  jelas  dan  tidak  dipahami  dapat  menyebabkan  orang  tereksploitasi
04310|sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,  Saksi Sumaedy Effendi Als
04311|Hal. 119 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04312|Paraf
04313|
04314|Edy Selaku kepala LPK PT RSEI Lotim yang bekerjasama dengan Galih Santika
04315|Fadillahkusumah selaku  direktur  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda-Subang
04316|merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang
04317|dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang; 
04318|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli H. Kadarusna S.H sebagai Ahli
04319|di  Bidang  Penempatan  dan  perluasan  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
04320|Transmigrasi Prov.NTB. yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan LPK
04321|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  berdasarkan  bunyi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan
04322|Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
04323|Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja menerangkan bahwa
04324|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau
04325|perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan
04326|kerja sehingga LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK
04327|Swasta, LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
04328|dibenarkan melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar
04329|Negeri dalam hal ini negara Jepang  berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
04330|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
04331|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri pada pasal 2, menerangkan bahwa
04332|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
04333|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
04334|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
04335|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
04336|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
04337|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
04338|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
04339|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
04340|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04341|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
04342|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04343|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
04344|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
04345|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
04346|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
04347|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
04348|Hal. 120 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04349|Paraf
04350|
04351|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
04352|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04353|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04354|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
04355|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
04356|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
04357|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
04358|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
04359|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
04360|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04361|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
04362|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
04363|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
04364|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04365|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
04366|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
04367|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
04368|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
04369|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar