01832|PT.  Madaso  International  Labour  telah  dicabut  izinnya  memalui  SK
01833|Pencabutan Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020;
01834|
01835|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01836|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01837|Para  Terdakwa dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang
01838|didakwakan kepadanya;
01839|Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01840|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:
01841|Kesatu: Melanggar  Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI. No. 18 Tahun
01842|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
01843|KUH Pidana;
01844|Atau:
01845|Kedua:  Melanggar  Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang RI. No. 18 Tahun
01846|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
01847|KUH Pidana;
01848|Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Surat Dakwaan Penuntut
01849|Umum yang disusun secara alternatif, hal ini bermakna bahwa Majelis Hakim
01850|cukup memilih salah satu dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa
01851|secara  alternatif  tersebut,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan
01852|fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu
01853|sebagaimana diatur dalam Pasal 8 1 Jo Pasal 6 9 Undang-Undang RI. No. 18
01854|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1)
01855|ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01856|1. Unsur “Setiap Orang”;
01857|2. Unsur  “dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01858|Indonesia’’ sebagaimana dimaksud Pasal 69;
01859|3. Unsur  “Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  lakukan,  dan
01860|yang turut serta melakukan perbuatan”;
01861|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01862|mempertimbangkan sebagai berikut:
01863|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;
01864|Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor
01865|18 Tahun 2017 memiliki pengertian sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 19
01866|
01867|Undang-Undang  a quo , dimana Orang diartikan sebagai “orang perseorangan
01868|dan/atau korporasi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Orang
01869|dalam  Undang-Undang  tersebut  memiliki  2  (dua)  pengertian,  dalam  hal  ini
01870|manusia sebagai “ natuurlijk persoon ” atau korporasi sebagai “ rechtspersoon”.
01871|Dalam  konteks  hukum  pidana,  unsur  tersebut  menunjuk  seorang  manusia
01872|sebagai  “natuurlijk  persoon”  atau  sebuah  korporasi  sebagai  “rechtspersoon”
01873|yang  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatannya  yang
01874|melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang
01875|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01876|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  unsur  setiap  orang  tersebut,
01877|Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan,
01878|yang setelah diidentifikasi ternyata kedua orang Terdakwa tersebut bernama
01879|Atika  dan  Alamsyah  B  Muis  yang  identitas  selengkapnya  sesuai  dengan
01880|identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut
01881|Umum;
01882|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  yang  didudukkan  sebagai  subjek
01883|hukum  dalam  perkara  ini,  ternyata  dapat  mengikuti  jalannya  persidangan
01884|dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang
01885|diajukan  kepadanya,  maka  dari  fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  Para
01886|Terdakwa  adalah  orang  yang  sehat jasmani  dan  rohani  sehingga  Terdakwa
01887|tidaklah  termasuk  orang  yang  harus  dikecualikan  dari  pertanggungjawaban
01888|pidana;
01889|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  maka
01890|terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk
01891|sekedar  memenuhi  kapasitasnya  sebagai  subjek  hukum  dalam  perkara  ini
01892|secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, akan tetapi untuk
01893|menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku
01894|dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-
01895|unsur tindak pidana yang selanjutnya;
01896|Ad.2. Unsur “Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 69”;
01897|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan apakah Para
01898|Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan
01899|mengurai  terlebih  dahulu  mengenai  pengertian  “ dilarang  melaksanakan
01900|penempatan Pekerja Migran Indonesia ” sebagaimana termaktub dalam unsur
01901|kedua ini;
01902|Menimbang, bahwa Penjelasan otentik Pasal 66 Undang-Undang Nomor
01903|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  berbunyi
01904|
01905|ditujukan kepada orang perseorangan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
01906|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01907|Menimbang,  bahwa  untuk  mengerti  maksud  dari  “melaksanakan
01908|penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana termaktub dalam unsur
01909|ketiga ini, pertama-tama haruslah mengetahui terlebih dahulu pengertian dari
01910|istilah “melaksanakan”, “penempatan”, dan “Pekerja Migran Indonesia”;
01911|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01912|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan Pekerja
01913|Migran Indonesia sebagai “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
01914|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
01915|Republik Indonesia”;
01916|Menimbang,  bahwa  istilah  “penempatan”  berasal  dari  kata  dasar
01917|“tempat”,  dimana  salah  satu  pengertian  dari  kata  “tempat”  menurut  Kamus
01918|Besar Bahasa Indonesia adalah memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja).
01919|Artinya, “penempatan” dapat juga diartikan sebagai “pemberian tempat bekerja”;
01920|Menimbang,  bahwa  istilah  “melaksanakan”  berasal  dari  kata  dasar
01921|“laksana”, dimana salah satu pengertian dari kata “laksana” menurut Kamus
01922|Besar Bahasa Indonesia adalah “melakukan, menjalankan, atau mengerjakan
01923|sesuatu”;
01924|Menimbang, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka berdasar
01925|deskripsi pengertian dari unsur ketiga ini adalah “melakukan pemberian tempat
01926|kerja setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
01927|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”;
01928|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01929|persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Atika memberangkatkan Saksi Ade
01930|Rahmawati,  Saksi  Rena,  dan  Saksi  Srifoni  dari  Kota  Palu  menuju  Jakarta
01931|menggunakan pesawat Citylink menggunakan perusahaan PT. Avida Aviaduta
01932|melalui  orang  bernama  Fatimah,  yang  ketika  Saksi  Ade  Rahmawati,  Saksi
01933|Rena,  dan  Saksi  Srifoni  tiba  di  Jakarta,  Fatimah  yang  bertugas  sebagai
01934|koordinator di Jakarta untuk menyiapkan tempat tinggal calon Pekerja Migran
01935|Indonesia (PMI), paspor, dan hasil pemeriksaan kesehatan ( medical check up),
01936|membantu Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena, dan Saksi Srifoni;
01937|Menimbang, bahwa tujuan akhir dari Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena,
01938|dan Saksi Srifoni diberangkatkan oleh Terdakwa Atika dari Kota Palu menuju
01939|Jakarta tersebut bukanlah Kota Jakarta, melainkan negara Arab Saudi. Hal ini
01940|terbukti  dengan diberangkatkannya Saksi  Ade Rahmawati, Saksi Rena, dan
01941|Saksi Srifoni menuju Kota Surabaya adalah dengan tujuan membuat sidik jari
01942|
01943|guna keperluan pemberangkatan ke Arab Saudi bersama dengan jamaah haji
01944|dari Surabaya;
01945|Menimbang, bahwa Terdakwa Atika memberangkatkan Rina, Ece, dan
01946|Saksi  Inang  Saswita  ke  negara  Bahrain  dengan  menggunakan  perusahaan
01947|yang bernama  PT.  Madaso International Labour melalui Terdakwa Alamsyah,
01948|dimana Terdakwa Alamsyah dikirimi sejumlah uang oleh orang bernama Ahmad
01949|untuk  mengurus pemeriksaan kesehatan atau  medical check up , pembuatan
01950|paspor, biaya makan selama berada di Jakarta, dan biaya pembelian tiket dari
01951|Palu menuju Jakarta;
01952|Menimbang, bahwa Terdakwa Alamsyah menerangkan mengurus paspor
01953|terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang
01954|Saswita, dimana dokumen yang dibutuhkan berupa KTP dan Kartu Keluarga;
01955|Menimbang,  bahwa  selain  mengurus  paspor  tersebut,  Terdakwa
01956|Alamsyah  juga  mengurus  pemeriksaan  kesehatan  atau  medical  check  up,
01957|pembuatan  paspor,  biaya  makan  selama  berada  di  Jakarta,  dan  biaya
01958|pembelian tiket dari Palu menuju Jakarta untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang
01959|Saswita menggunakan uang dari orang bernama Ahmad;
01960|Menimbang,  bahwa  Rina  dan  Ece  saat  ini  sudah  bekerja  di  negara
01961|Bahrain sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), sedangkan Saksi Inang Saswita
01962|sempat bekerja sebagai ART tetapi diberhentikan karena Saksi Inang Saswita
01963|dianggap tidak bisa bekerja sesuai keinginan majikan;
01964|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut diatas dikonstantir
01965|bahwa  Para  Terdakwa  dikualifikasi  sebagai  Calo  yang  menguruskan
01966|penempatan Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena, Saksi Srifoni, dan Saksi Inang
01967|Saswita sebagai Pekerja Migran, dimana Para Terdakwa bukan sebagai pihak
01968|yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran;
01969|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  Majelis  Hakim
01970|berpendapat unsur ini terpenuhi;
01971|Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut
01972|serta melakukan perbuatan”;
01973|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menentukan  mengenai
01974|terpenuhinya  unsur  keempat  ini,  Majelis  Hakim  akan  menguraikan  terlebih
01975|dahulu  mengenai  pengertian  dari  unsur  “yang  melakukan”,  “yang  menyuruh
01976|lakukan”, dan “yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana termaktub
01977|dalam unsur ini;
01978|
01979|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah
01980|setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  dan  memenuhi  unsur-unsur  dalam
01981|suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang;
01982|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh lakukan”
01983|adalah kondisi dimana terdapat orang yang menyuruh lakukan dan orang yang
01984|disuruh  melakukan,  dimana  orang  yang  disuruh  melakukan  lebih  bersifat
01985|sebagai alat atau instrumen dari orang yang menyuruh lakukan. Lebih lanjut,
01986|orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan, maupun
01987|kemampuan bertanggung jawab, sehingga konsekuensinya adalah orang yang
01988|disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana;
01989|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  “turut  serta  melakukan”  adalah
01990|perbuatan dimana dua orang atau lebih terdapat kesepakatan atau meeting of
01991|mind untuk mewujudkan suatu perbuatan delik, dan adanya kerja sama yang
01992|nyata untuk mewujudkan delik tersebut;
01993|Menimbang, bahwa dalam doktrin mengenai “turut serta melakukan”,
01994|para  pelaku  tidak  harus  mewujudkan  seluruh  delik,  tetapi  dapat  juga  salah
01995|satunya mewujudkan seluruh unsur delik dan yang lainnya tidak, atau tidak ada
01996|yang mewujudkan seluruh unsur delik namun bersama-sama mewujudkan delik
01997|tersebut;
01998|Menimbang, Terdakwa Atika memberangkatkan Rina, Ece, dan Saksi
01999|Inang  Saswita  ke  negara  Bahrain  dengan  menggunakan  perusahaan  yang
02000|bernama  PT.  Madaso  International  Labour  melalui  Terdakwa  Alamsyah,
02001|sedangkan  Saksi Ade Rahmawati, Saksi Rena dan Saksi Srifoni rencananya
02002|diberangkatkan ke negara Arab Saudi dengan menggunakan perusahaan yang
02003|bernama PT. Avida Aviaduta melalui orang bernama Fatimah;
02004|Menimbang, Terdakwa Alamsyah mengurus paspor terkait Penempatan
02005|Pekerja Migran Indonesia untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang Saswita, dimana
02006|dokumen yang dibutuhkan berupa KTP dan Kartu Keluarga serta mengurus
02007|pemeriksaan  kesehatan  atau  medical  check  up,  pembuatan  paspor,  biaya
02008|makan selama berada di Jakarta, dan biaya pembelian tiket dari Palu menuju
02009|Jakarta untuk Rina, Ece, dan Saksi Inang Saswita menggunakan uang dari
02010|orang bernama Ahmad;
02011|Menimbang,  bahwa  dari  perbuatan  Terdakwa  Atika  dan  Terdakwa
02012|Alamsyah  tersebut,  Majelis  Hakim  memandang  bahwa  keduanya  secara
02013|bersama-sama mewujudkan kondisi sedemikian rupa agar Saksi Inang Saswita
02014|diberangkatkan menuju ke luar negeri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia
02015|dengan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), dalam hal ini menuju
02016|
02017|ke  negara  Bahrain  dan  perbuatan  tersebut  sudah  selesai  dengan  sempat
02018|bekerjanya  Saksi  Inang  Saswita  di  negara  Bahrain  meskipun  kemudian
02019|dipulangkan;
02020|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  Majelis  Hakim
02021|berpendapat unsur “turut serta” terpenuhi;
02022|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 1 Jo Pasal 69
02023|Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
02024|Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para
02025|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02026|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02027|kesatu Penuntut Umum;
02028|Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa menunjukkan
02029|kecakapan dirinya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada
02030|dirinya, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat
02031|jasmani dan rohani serta tidak ada cacat dalam pertumbuhan jiwanya, sehingga
02032|Majelis  Hakim berpendapat bahwa  tidak ada alasan pemaaf pada diri Para
02033|Terdakwa  sebagaimana  dimaksud  Pasal  44  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang
02034|Hukum Pidana;
02035|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
02036|persidangan, tidak ada hal-hal yang bersifat memaksa Para Terdakwa dalam
02037|melakukan  perbuatannya  sebagaimana  diatur  di  Pasal  48  Kitab  Undang-
02038|Undang Hukum Pidana. Perbuatan Para Terdakwa juga bukan dalam rangka
02039|melakukan pembelaan diri, bukan dalam rangka menjalankan perintah undang-
02040|undang,  maupun  dalam  rangka  menjalankan  perintah  jabatan  sebagaimana
02041|diatur di Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-
02042|Undang Hukum Pidana;
02043|Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim
02044|berkeyakinan bahwa tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada
02045|diri Para Terdakwa, sehingga terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan
02046|bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan berpedoman
02047|pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
02048|maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
02049|perbuatannya;
02050|Menimbang,  bahwa  dengan  mengacu  pada  ketentuan  pidana  dalam
02051|Pasal  81 Jo  Pasal  69 Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02052|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ,
02053|
02054|Majelis akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa
02055|sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
02056|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Para  Terdakwa  telah  dikenai
02057|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  dimana  akibat  penangkapan  dan
02058|penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Para Terdakwa yang pada
02059|dasarnya  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  Para  Terdakwa,
02060|maka  dengan  berpedoman  pada  Pasal  22  ayat  (4)  Kitab  Undang-Undang
02061|Hukum  Acara  Pidana,  maka  lamanya  masa  penangkapan  dan  penahanan
02062|terhadap diri Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
02063|dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini;
02064|Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan pidana pada
02065|Terdakwa,  cukup  beralasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  memerintahkan  agar
02066|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02067|Menimbang, mengenai status barang bukti berupa:
02068|- 3 (tiga) bua fotokopi KTP a.n.: ADE RAHMAWATI dengan NIK:
02069|7271015810990001;  SRIFONI  dengan  NIK:  7203197108930002;  dan
02070|RENA dengan NIK: 7203194109800001;
02071|- 3  (tiga)  buah  fotokopi  Kartu  Keluarga  dengan  Nomor:
02072|7271082209140004;  Nomor:  7203192711150001;  dan  Nomor:
02073|7203191002110029;
02074|- 3 (tiga) buah fotokopi Akta Kelahiran a.n.: RENA RUSLI ADENG,
02075|No:  7203-LT-03072017-0029;  SRIFONI  BUYUNG  UPIK,  No:  7203-LT-
02076|03072017-0029;  dan  ADE  RAHMAWATI  ASTAN,  No:
02077|470.1/1482/TPL.SBG/DKPS/2013;
02078|- 3  (tiga)  buah  Surat  Pernyataan  Pembuatan  Paspor  a.n.:  ADE
02079|RAHMAWATI; SRIFONI; dan RENA;
02080|- 3 (tiga) buah Surat Hasil Pengambilan Sidik Jari Imigrasi a.n.: ADE
02081|RAHMAWATI dengan No. Pemohon:1499000000192437; RENA dengan
02082|No.  Pemohon:1499000000192438;  dan  SRIFONI  dengan  No.
02083|Pemohon:1499000000192450
02084|- 3  (tiga)  buah  Surat  Bukti  Pengantar  Pembayaran  Paspor  dan
02085|Surat  Tanda  Terima  Pengembalian/Penyerahan  DPRI  (Dokumen
02086|Perjalanan  Republik  Indonesia)  a.n.:  ADE  RAHMAWATI;  RENA;  dan
02087|SRIFONI.
02088|- 3 (tiga) buah fotokopi screenshot Paspor a.n.: ADE RAHMAWATI,
02089|No. Paspor: E7085584; RENA, No. Paspor: E7085585; dan SRIFONI,
02090|No. Paspor: E7085586.
02091|
02092|- 3 (tiga) buah fotokopi Warna Surat keterangan Beda Identitas a.n.:
02093|ADE  RAHMAWATI,  Nomor:  720/SURKET/03/090124;  RENA,  Nomor:
02094|471.1/234/416-301.18/IV/2024;  SRIFONI  Nomor:  471.1/234/416-
02095|301.18/IV/2024
02096|Menimbang, bahwa meskipun barang-barang bukti tersebut merupakan
02097|barang-barang  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja
02098|Migran  Indonesia  oleh  Para  Terdakwa,  tetapi  barang-barang  bukti  tersebut
02099|bukanlah  barang-barang  yang  dapat  dikhawatirkan  disalahgunakan  kembali,
02100|maka  barang-barang  bukti  tersebut  dinyatakan  dikembalikan  kepada  yang
02101|berhak;