01337|- Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 3 (tiga)
01338|tujuan  utama,  yaitu:  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfatan
01339|hukum.  Didalam  pelaksanaannya  akan  selalu  ada  perdebatan,  seperti
01340|misalnya jika memilih keadilan, maka semua orang dipidana sesuai dengan
01341|perbuatannya, tetapi dari segi kewajaran hukum tentu tidak bisa seperti itu,
01342|jika  ada  orang  mencuri  becak  dan  orang  mencuri  mobil,  tentu  berbeda
01343|kualitas kriminalnya. Bahwa hukum telah menentukan ketika terjadi suatu
01344|perdebatan seperti itu, maka tujuan hukum adalah keadilan hukum bukan
01345|kepastian hukum. Bahwa demi keadilan hukum, seseorang dapat dilepaskan
01346|dari suatu kesalahan, sehingga tujuan akhir dalam perkara tersebut adalah
01347|keadilan. Oleh karena itu, setiap kasus dapat berbeda hasil putusannya;
01348|- Bahwa  roh utama atau tujuan utama sistem peradilan pidana adalah
01349|keadilan  hukum.  Sehingga,  jika  hal  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan,
01350|maka  Hakim  berdasarkan  keyakinannya  dalam  konteks  keadilan  dapat
01351|memutuskan jika pelaku tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawaban
01352|sendiri.  Namun,  dalam  konteks  kepastian  hukum,  apabila  seseorang
01353|melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, kemudian
01354|orang  lain  tersebut  tidak  dipidana,  maka  tidak  menghapuskan  perbuatan
01355|melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang dihadapkan sendirian itu,
01356|karena  perbuatan  materiil  nya  terpenuhi  dengan  2  (dua)  alat  bukti  dan
01357|
01358|keyakinan hakim sesuai fakta persidangan. Tetapi, hal ini kembali menjadi
01359|kebijaksanaan  hakim  dalam  menentukan  apakah  lebih  mengedepankan
01360|keadilan hukum atau kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara;
01361|- Bahwa yang dimaksud sebagai Penyelenggara Negara dalam Undang-
01362|Undang Tipikor, meliputi gubernur, menteri, presiden, walikota, serta pejabat
01363|yang mengurus wilayah strategis negara termasuk pegawai imigrasi;
01364|- Bahwa mengenai Pasal 56 ke-2 KUHP itu adalah aturan terkait orang
01365|yang membantu terjadinya tindak pidana. Perbedaan  medepleger,  pleger,
01366|dan  doen pleger  adalah  medepleger  yaitu pelaku tindak pidana yang ikut
01367|melakukan satu atau dua unsur tindak pidana, misalnya Ahli mencuri barang
01368|didalam rumah orang, Ahli bertindak untuk membuka pintu dan teman lain
01369|yang  mengambil  barang,  maka  teman  yang  mengambil  barang  tersebut
01370|dipidana sebagai pelaku utama tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan
01371|Ahli dipidana sebagai pelaku penyertaan karena menyelesaikan salah satu
01372|unsur pidana yaitu menyebabkan dapat diambilnya barang tersebut, bahwa
01373|ada perbuatan materiil yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi;
01374|- Bahwa  terkait  pelaku  pembantuan,  misalnya  ada  seseorang  mau
01375|mencuri rumah kemudian Ahli pinjami obeng, maka Ahli tidak terlibat tetapi
01376|Ahli  mengetahui  jika  obeng  tersebut  memang  akan  digunakan  untuk
01377|melakukan pencurian. Terdapat 2 (dua) unsur  medepleger, yang pertama
01378|unsur  subyektif  yaitu  pelaku  menginginkan  tindak  pidana  itu  terjadi,
01379|kemudian  pelaku  pembantuan  memiliki  tujuan  membantu  untuk
01380|menyelesaikan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur kedua yaitu unsur
01381|obyektif,  dimana  pelaku  melakukan  tindakan  untuk  membantu
01382|menyelesaikan tindak pidana tersebut;
01383|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-1 KUHP adalah membantu saat terjadinya
01384|tindak pidana, seperti misalnya seseorang bertugas menjaga pintu depan
01385|dan orang lainnya masuk kerumah tersebut untuk mencuri atau cukup hanya
01386|memberikan sarana atau kesempatan atau info keterangan seperti misalnya
01387|informasi “itu rumahnya Pak Priyo kosong, kamu masuk saja, Saya yang
01388|jaga”  nah  tindakan  seperti  ini  adalah  tindakan  pelaku  pembantu  tindak
01389|pidana.  Bahwa  didalam  kasus  seperti  ini,  jika  ada  kesepakatan  ada
01390|pemalsuan  syarat-syarat  di  imigrasi  yang  diloloskan  maka  tindakan  ini
01391|bukanlah  pembantuan  melainkan  penyertaan  tindak  pidana.  Seperti
01392|contohnya  kasus  korupsi  di  Kota  Malang  yang  dilakukan  oleh  beberapa
01393|
01394|orang  termasuk  Sutiaji,  namun  beliau  tidak  dipidanakan.  Tetapi,  didalam
01395|pertimbangan  putusan  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan
01396|“Terdakwa bersama-sama Sutiaji menyerahkan uang itu”;
01397|- Bahwa  jika  perspektif  yang  dikedepankan  adalah  kepastian  hukum,
01398|maka tidak dimasukannya juncto Pasal 55 KUHP bukanlah alasan pembenar
01399|yang dapat menghapuskan tindak pidana pelaku materiil tersebut. Tetapi, jika
01400|persepektif  keadilan  yang  dikedepankan,  maka  seluruh  pelaku  harus
01401|dilibatkan dengan memerintahkan jaksa untuk memperoses dalam berkas
01402|perkara yang lain;
01403|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, jika tidak ada kesengajaan yang
01404|dilakukan oleh Pelaku maka tidak dapat dipidana dengan pasal tersebut.
01405|Karena kesengajaan tersebut berarti mengetahui dan menghendaki tindak
01406|pidana  tersebut  terjadi.  Seperti  contohnya,  jika  ada  seorang  pelaku
01407|menunggu didepan rumah dan pelaku lainnya mengambil barang maka itulah
01408|yang  dapat  dipidanakan  dengan  pasal  ini.  Namun,  akan  berbeda  ketika
01409|seorang pelaku hanya mengatakan rumah tersebut kosong karena pemilik
01410|rumah sedang berada diluar, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan
01411|karena tidak ada niat. Jika tidak ada kesengajaan dalam diri pelaku, maka
01412|tidak  memenuhi  unsur  subyektif  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP,
01413|sehingga  tidak  dapat  dipidana  dengan  pasal  tersebut.  Dalam  teori
01414|pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) teori besar yaitu teori conditio
01415|sine qua non  (semua pelaku menyebabkan terjadinya tindak pidana akan
01416|dipidana meskipun tidak terdapat niat jahat) dan teori  adequate causality
01417|(pelaku yang dipidana adalah pelaku utama saja yang memiliki sikap batin
01418|jahat);
01419|- Bahwa Instansi imigrasi tidak memiliki wewenang untuk menempatkan
01420|Pekerja Migran Indonesia, yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker;
01421|- Bahwa  suatu  kekuasaan  akan  menimbulkan  wewenang.
01422|Penyalahgunaan  kekuasaan  adalah  merujuk  pada  kewenangan  karena
01423|pelaksanaan kekuasaan itu sendiri adalah dengan kewenangan, sehingga,
01424|penyalahgunaan  kekuasaan  itu  akan  menimbulkan  penyalahgunaan
01425|wewenang;
01426|- Bahwa  melakukan tindakan sesuai SOP adalah bukan suatu tindakan
01427|menyalahgunakan wewenang;
01428|
01429|- Bahwa  tindakan  menyalahgunakan  wewenang  terbagi  menjadi  dua,
01430|yang pertama adalah tidak menjalankan wewenang sama sekali dan yang
01431|kedua adalah melakukan tindakan melebihi kewenangannya;
01432|- Bahwa  unsur-unsur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Tindak  Pidana
01433|Perdagangan Orang : pertama adalah setiap penyelenggara negara yang
01434|artinya pelaku harus seorang penyelenggara negara yang mana termasuk
01435|petugas  imigrasi.  Kedua  adalah  menyalahgunakan  kekuasaan  yang
01436|mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang  artinya
01437|penyalahgunaan kekuasaan tersebut apakah mengakibatkan terjadi tindak
01438|pidana perdagangan orang atau tidak;
01439|- Bahwa yang bertanggung jawab  bila kejahatan dilakukan oleh institusi
01440|adalah  siapa  yang  mempunyai  kewenangan  atau  yang  mengambil
01441|keputusan, misalnya direktur utama, bupati, walikota;
01442|- Bahwa bila manipulasi oleh pemohon dan tidak ada pengetahuan dari
01443|petugas  imigrasi,  maka  pemohon  itulah  yang  harus  bertanggung  jawab.
01444|Namun  jika  ada  kerjasama,  kesepakatan  dan  imbalan,  maka  dapat
01445|dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang;
01446|- Bahwa  didalam Pasal 184 KUHAP telah menyatakan jika satu Saksi
01447|bukanlah Saksi atau biasa disebut dengan  unus testis nullus testis . Tetapi,
01448|satu keterangan Saksi tersebut dapat menjadi bukti sepanjang ada alat bukti
01449|yang lain. Sehingga, jika tidak ada alat bukti yang lain, maka tidak bisa
01450|dijadikan  sebagai  bukti.  Dalam  suatu  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01451|maka harus dibuktikan dan dihadirkan seluruh pelakunya untuk membuktikan
01452|perbuatan materiil yang didakwakan. Sehingga, jika perbuatan materiilnya
01453|adalah  menempatkan,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  siapa  yang
01454|menempatkan secara tidak sah. Kemudian jika perbuatan materiilnya adalah
01455|eksploitasi,  maka  siapa  yang  mengeksploitasi  perlu  dihadirkan  dan
01456|dibuktikan.  Lalu,  jika  perbuatan  materiilnya  adalah  mengirimkan  ke  luar
01457|negeri,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  bukti  pengiriman  dan
01458|permintaan pengirimannya seperti apa;
01459|Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak
01460|tahu;
01461|2. HENDRA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya me mberikan
01462|pendapat sebagai berikut:
01463|
01464|- Bahwa Ahli bekerja di Dirjen Imigrasi bagian Lalu Lintas Keimigrasian.
01465|Namun, saat ini Ahli telah dimutasi ke bagian pengawasan dan tindakan;
01466|- Bahwa berdasarkan berita acara, Ahli memberikan sedikit gambaran
01467|terhadap perkara Terdakwa adalah jika tidak ada yang menyalahi prosedur
01468|dan  undang-undang  keimigrasian,  maka  Ahli  merasa  Terdakwa  telah
01469|menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
01470|- Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat proses pengecekan imigrasi
01471|di terminal keberangkatan bandara  adalah  paspor,  boarding pass , masuk
01472|dalam daftar cekal atau tidak;
01473|- Bahwa bila pada saat pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP
01474|yang ada, maka boleh diberangkatkan ke luar negeri;
01475|- Bahwa  petugas  imigrasi  tidak  bisa  memberhentikan  perjalanan
01476|seseorang ke luar negeri bila dalam pemeriksaannya sudah sesuai dengan
01477|SOP;
01478|- Bahwa  terkait  penerbitan  Paspor,  berdasarkan  Peraturan  Menteri
01479|Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tahun  2022,  maka
01480|semuanya  melalui  E-paspor  atau  aplikasi  paspor  dan  itu  ada  SOP  nya
01481|masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara singkat, pengambilan
01482|geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
01483|- Bahwa  terkait  alur  pemeriksaan  keimigrasian  seluruhnya  adalah
01484|berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
01485|Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan
01486|Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Undang-Undang
01487|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
01488|- Bahwa  Dokumen  yang  dibutuhkan  adalah  fotokopi  KTP,  KK,  akte
01489|kelahiran/ijazah/buku  nikah  dan  terkait pembuatan  paspor  biasanya  pada
01490|saat proses wawancara atau klarifikasi dokumen, biasanya diminta berkas
01491|asli dan pada saat memasukkan berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan
01492|berkas asli untuk diverifikasi;
01493|- Bahwa  terkait keberangkatan WNI ke luar negeri, maka berkas yang
01494|diperlihatkan kepada petugas bandara adalah paspor, kemudian jika paspor
01495|masih  memiliki  masa  berlaku  yang  panjang  serta  paspor  tersebut  tidak
01496|terdapat indikasi palsu, maka kemudian akan dilakukan pengecekan tiket
01497|atau boarding pass secara singkat akan dilakukan pengecekan terkait tujuan
01498|yang akan dituju negara mana, kemudian petugas akan memeriksa ke dalam
01499|
01500|sistem imigrasi apakah penumpang tersebut terdaftar dalam daftar cegah
01501|dan cekal atau tidak;
01502|- Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti apakah
01503|pemohon suami- istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia tertera sendiri
01504|di Kartu Keluarga, kemudian wawancara singkat tujuan kemana, dan benar
01505|atau tidak dokumen yang diajukan kemudian tujuannya untuk wisata atau
01506|kerja;
01507|- Bahwa terkait pembuatan paspor tidak ada batas umur dan anak-anak
01508|juga bisa membuat paspor;
01509|- Bahwa  jika tujuannya bekerja sekarang tidak ada dokumen tambahan
01510|yang diminta oleh petugas imigrasi, demikian pula untuk umroh, dahulu ada
01511|persyaratan seperti rekomendasi dari Kementrian Agama, tetapi sekarang
01512|sudah tidak ada;
01513|- Bahwa di SOP imigrasi setelah wawancara biasanya 4 hari kerja sudah
01514|selesai paspornya;
01515|- Bahwa Tidak ada ketentuan wilayah hukum pembuatan paspor, seluruh
01516|WNI bisa melakukan pembuatan paspor di semua kantor imigrasi di seluruh
01517|Indonesia;
01518|- Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli  adalah
01519|wajib pada saat verifikasi;
01520|- Bahwa  apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja saat
01521|pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak sah dan tidak
01522|bisa di terbitkan;
01523|- Bahwa  paraf petugas imigrasi dalam paspor tersebut hal yang  tidak
01524|wajib;
01525|- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk keberangkatan WNI ke luar
01526|negeri  di kantor  imigrasi  bandara  adalah pertama, masa berlaku  paspor,
01527|kedua,  tujuan  tiket  kemana,  ketiga,  penumpang  masuk  dalam  daftar
01528|pencekalan untuk ke luar negeri atau tidak;
01529|- Bahwa  pada  klasifikasi  tingkat  bawah,  selain  petugas  counter dan
01530|petugas  bandara,  ada  juga  Kasi  Seksi  Pemeriksaan  dan  diatasnya  ada
01531|Kepala Seksi Pemeriksaan. Di Bandara Ngurah Rai ada kepala pertama dan
01532|kepala seksi pemeriksaan serta biasanya ada 1 sampai 4 seksi. Kemudian,
01533|ada tingkatan tertinggi yaitu kepala bidang pemeriksaan imigrasi;
01534|
01535|- Bahwa ketika ada permasalahan di kantor pemeriksaan imigrasi, maka
01536|secara  berjenjang  sebelum  sampai  laporan  kepada  kepala  seksi
01537|pemeriksaan, biasanya di Bandara ada petugas supervisor, setelah itu dari
01538|supervisor kepada kepala seksi dan kemudian kepada kepala bidang;
01539|- Bahwa terkait pengambilan keputusan suatu permasalahan di Bandara,
01540|biasanya  tergantung  daripada  tingkatan  masalah  itu  sendiri.  Bahwa  jika
01541|permasalahan tersebut masih bisa diputuskan oleh bagian  counter, maka
01542|boleh diputuskan oleh seksi  counter, jika tidak bisa maka akan diputuskan
01543|oleh  supervisor,  lalu  lanjut  ke  bagian  atas  seterusnya  sampai  kepada
01544|tingkatan  kepala  bidang.  Pada  dasarnya  Pejabat  Imigrasi  pada  bagian
01545|tempat  pemeriksaan  imigrasi  sebenarnya  memiliki  kewenangan  untuk
01546|memutuskan sendiri apabila petugas ragu, terdapat masalah atau ditemukan
01547|keraguan maka bisa memutuskan;
01548|- Bahwa  sebenarnya perlakuan di setiap tempat pemeriksaan imigrasi
01549|berbeda dan sebenarnya tidak ada aturan untuk kekhususan penyediaan
01550|counter imigrasi, tidak ada perlakukan khusus pada  counter angka berapa,
01551|pemeriksaan  seperti  apa,  perlakuan  seperti  apa,  sehingga  seluruhnya
01552|tergantung pada kebutuhan. Bahwa ketika ada pejabat melintas dan ternyata
01553|saat itu antrian pemeriksaan banyak di jalur WNI atau ramai, maka bisa
01554|dilakukan pemeriksaan menggunakan jalur WNA;
01555|- Bahwa  terkait  fast track  sudah Saksi lampirkan dalam BAP, jika yang
01556|berlaku adalah fast track dari jalur WNI yang milik Garuda Indonesia karena
01557|memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) karena sepengetahuan Saksi yang
01558|memiliki kerja sama hanya dengan Garuda;
01559|- Bahwa SOP terkait fast track di tiap tempat pemeriksaan pasti berbeda;
01560|- Bahwa  apabila  fast track  dilakukan tanpa ada PKS (Perjanjian Kerja
01561|Sama) Saksi kurang mengetahui bagaimana dan terkait fast track, tidak akan
01562|bisa dipertanggungjawabkan;
01563|- Bahwa  perlakuan spesial untuk penumpang bandara di suatu waktu
01564|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01565|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01566|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01567|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01568|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01569|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01570|
01571|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01572|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01573|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01574|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01575|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01576|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01577|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01578|muncul adalah  tanda  berwarna hijau pada  sistem  memiliki arti  tidak ada
01579|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01580|Terhadap  pendapat Ahli  tersebut ,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01581|bahwa pendapat Ahli benar;
01582|
01583|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01584|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01585|- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan
01586|Imigrasi (TPI) Bandara Ngurah Rai Bali sejak tahun Januari 2023;
01587|- Bahwa  Terdakwa  memiliki  tugas  yaitu  melakukan  pengkoordinasian,
01588|pengawasan, evaluasi dan pelaporan perlintasan ke imigrasian;
01589|- Bahwa Terdakwa menjelaskan struktur organisasi di Bandara Ngurah
01590|Rai terdiri dari yang pertama adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus,
01591|kemudian dibawahnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Bidang TPI, Kepala
01592|Bidang Pengawas Orang Asing, Kepala Bidang Lalu Lintas Keimigrasian dan
01593|Tata Usaha. Struktur dibawah Terdakwa terdapat Kasi Bidang Alpha, Kasi
01594|Bidang Bravo yang membawahi Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki tugas
01595|yang sama yaitu mengurus keberangkatan dan kedatangan WNI dan WNA di
01596|Bandara Ngurah Rai;
01597|- Bahwa Terdakwa menerangkan semua keberangkatan dan kedatangan
01598|WNI dan WNA di Bandara Ngurah Rai melalui Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4;
01599|- Bahwa  Terdakwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023  berada
01600|dirumah;
01601|- Bahwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023  ada  orang  yang
01602|menghubungi Terdakwa yaitu DEDY VILLIPUS;
01603|- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa kenal dengan DEDY
01604|VILLIPUS adalah ketika Terdakwa sedang bertugas di Jember pada tahun
01605|2022. sebelumnya  Terdakwa  bertugas  pada  Kantor  Imigrasi  Cirebon  dan
01606|
01607|kemudian pindah ke Kantor Imigrasi Jember. pada saat bertugas di Jember,
01608|Terdakwa bertempat tinggal di rumah dinas. Setelah itu, dikarenakan rumah
01609|dinas membutuhkan renovasi, akhirnya Terdakwa mencoba untuk bertanya
01610|bagaimana mencari tukang kepada salah satu pegawai Imigrasi Jember dan
01611|disarankan  untuk  mencoba  menghubungi  DEDY  VILLIPUS.  Kemudian,
01612|Terdakwa mencoba menghubungi DEDY VILLIPUS untuk dicarikan tukang
01613|dan DEDY VILLIPUS membantu Terdakwa untuk mencarikan tukang guna
01614|memperbaiki rumah dinas Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga pernah minta
01615|bantuan DEDY VILLIPUS untuk dicarikan Asisten rumah Tangga/ pembantu.
01616|- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh DEDY VILLIPUS, dengan mengatakan
01617|“bang  saya  minta  tolong  ada  teman  saya  mau  berangkat”,  lalu  DEDY
01618|VILIPUS  juga  mengatakan  “tolong  antrian  saja  bang”  kepada  Terdakwa,
01619|kemudian Terdakwa jawab “oh iya silahkan, coba cari saja nanti counter yang
01620|kosong”;
01621|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  DEDY  VILLIPUS  menghubungi
01622|Terdakwa sekitar siang hari atau sore hari;
01623|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  DEDDY  VILLIPUS  menghubungi
01624|Terdakwa  lagi pada malam  harinya  dan  mengatakan “bang  terima  kasih,
01625|orangnya sudah berangkat”, lalu Terdakwa jawab “baik, silahkan”;
01626|- Bahwa Terdakwa menerangkan ada 6 orang yang diberangkatkan oleh
01627|DEDY VILLIPUS ke Malaysia;
01628|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada kendala atau tidak pada
01629|saat keberangkatan teman DEDY VILLIPUS tersebut