02142|mengalami trauma psikis;
02143|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur
02144|ad.2  maka  demi  singkatnya  putusan  ini,  Majelis  Hakim  mengambil  alih
02145|pertimbangan hukum tersebut;
02146|Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum di
02147|atas dan menekankan kepada sikap korban yang segera meminta pertolongan
02148|kepada staff La Vista Glamping serta dampak traumatis yang dialami oleh
02149|korban pasca kejadian, Majelis Hakim berpandangan pada dasarnya korban
02150|tidak  menginginkan  peristiwa  ini  terjadi  in  casu  pahanya  disentuh  oleh
02151|Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang menyentuh bagian paha korban
02152|dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud merendahkan
02153|harkat dan martabat korban sebagai seorang perempuan;
02154|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
02155|menyimpulkan  unsur  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat
02156|seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang  tidak
02157|termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat  telah terpenuhi;
02158|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 6 huruf a
02159|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
02160|Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa  dinyatakan telah terbukti secara sah
02161|Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02162|
02163|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
02164|dakwaan alternative pertama;
02165|Menimbang  bahwa  dalam  surat  tuntutannya  Penuntut  Umum  juga
02166|menuntut  agar  Terdakwa  membayar  restitusi  sejumlah  Rp61.200.000,00
02167|(enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan
02168|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0875.R/KEP/SMP-LPSK/III
02169|TAHUN 2024 tanggal 18 Maret 2024;
02170|Menimbang  bahwa  terhadap  hal  tersebut  Majelis  Hakim
02171|mempertimbangkannya sebagai berikut;
02172|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor
02173|12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang  dimaksud
02174|dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada
02175|pelaku  atau  pihak  ketiga  berdasarkan  penetapan  atau  putusan  pengadilan
02176|yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang
02177|diderita korban atau ahli warisnya;
02178|Menimbang  bahwa  dalam  undang-undang  a  quo,  komponen  biaya
02179|restitusi meliputi:
02180|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
02181|b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang
02182|berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
02183|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/
02184|atau
02185|d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai
02186|akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
02187|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan
02188|Saksi dan Korban Nomor A.0875.R/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2024 tentang
02189|Penilaian Ganti Rugi tanggal 18 Maret 2024 disebutkan besaran nilai ganti
02190|kerugian yang berhak diterima sejumlah Rp61.200.000,00 (enam puluh satu
02191|juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
02192|- ganti kerugian yang dialami korban akibat penderitaan yang berkaitan
02193|langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, yang didalamnya
02194|merupakan  penilaian  berupa  proyeksi  pendampingan  psikologis  korban
02195|sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
02196|- penggantian biaya transportasi dasar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu
02197|juta lima ratus ribu rupiah);
02198|- penggantian biaya konsumsi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima
02199|ratus ribu rupiah);
02200|Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02201|
02202|- biaya  kuasa  hukum  sejumlah  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta
02203|rupiah);
02204|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, suatu kejahatan tidak
02205|hanya  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana,  tetapi  juga
02206|merupakan  konflik  antar  individu  yang  mengakibatkan  kerugian  dipihak
02207|korban, masyarakat  dan  pelaku  itu  sendiri.  Bahwa  proses  peradilan  dalam
02208|memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai
02209|bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami
02210|bagaimana  proses  itu  berlangsung  dan  apa  yang  dihasilkan  dari  proses
02211|tersebut (equality justice means equal  treatment of victims) sehingga kaitannya
02212|dengan  hal tersebut Majelis Hakim  sependapat dengan besaran nilai  ganti
02213|kerugian yang harus dibebankan kepada Terdakwa;
02214|Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
02215|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  menyebutkan  restitusi  diberikan
02216|dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan
02217|putusan atau penetapan pengadilan diterima;
02218|Menimbang bahwa dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan
02219|pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap namun pembayaran restitusi
02220|belum juga dilakukan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan Terdakwa dan
02221|melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi ( vide Pasal 33 ayat (5));
02222|Menimbang  bahwa  dalam  hal  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita
02223|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mencukupi  biaya  restitusi,
02224|terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana
02225|pokoknya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ( vide Pasal 33
02226|ayat (7));
02227|Menimbang  bahwa  terkait  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  dan
02228|pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  berakitan  dengan  lamanya
02229|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  Majelis  Hakim
02230|mempertimbangkan sebagai berikut:
02231|Menimbang  bahwa  Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang
02232|dari posisi objektif dan bersikap objektif dalam menilai dan mempertimbangkan
02233|segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau
02234|menolak pendapat dari Penasihat Hukum/ Terdakwa maupun Penuntut Umum,
02235|sehingga  dalam  sikap  objektif  tersebut  pada  akhirnya  semua  pihak  akan
02236|menyadari  bahwa  semuanya  bermuara  untuk  mencari  kebenaran,  atau
02237|setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;
02238|Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02239|
02240|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan
02241|maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak
02242|dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan
02243|kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak
02244|dengan  bekal  kesadaran  penuh  sebagai  warga  negara  yang  taat  hukum
02245|disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam
02246|menapaki  perjalanan  hidup  dengan  tidak  mengulangi  atau  melakukan
02247|perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai
02248|general preventie (pencegahan umum)  bagi masyarakat agar tidak melakukan
02249|perbuatan serupa ;
02250|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait
02251|dengan  berat/ringannya  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa
02252|adalah murni persoalan objektivitas yang memandang pada aspek keadilan
02253|bagi korban maupun Terdakwa;
02254|Menimbang  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02255|menemukan adanya hal-hal yang dapat me nghapuskan pertanggung jawaban
02256|pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta
02257|Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan
02258|bersalah dan dijatuhi pidana;
02259|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02260|dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02261|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02262|dijatuhkan;
02263|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02264|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02265|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02266|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02267|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02268|Menimbang bahwa barang bukti  berupa:
02269|- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
02270|- 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink bertulisan BROOKLYN 01;
02271|- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
02272|- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 pro max warna ungu
02273|dengan sim card telkomsel nomor -;
02274|yang telah disita dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02275|tersebut dikembalikan kepada saksi Korban;
02276|Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02277|
02278|Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jaket berwarna
02279|putih  bertuliskan GAP di  dada  kiri  dan 1 (satu) buah  celana  training  strait
02280|panjang berwarna hitam dengan dua list putih di bagian pergelangan kaki yang
02281|telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
02282|dimusnahkan;
02283|Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti  1  (satu)  unit  mobil  merk
02284|Suzuki type SJ410 KATANA 2 WD jenis jeep-001 warna biru malam DK 1924
02285|JM bertuliskan “Mount Batur Jeep Adventure” beserta kunci dan 1 (satu) buah
02286|STNK Nomor 10901406 mobil merk Suzuki type SJ410 KATANA 2 WD jenis
02287|jeep-001  warna  biru  malam,  yang  telah  disita  dari  SAKSI  VI  dan  terbukti
02288|sebagai miliki yang bersangkutan maka terhadap barang bukti tersebut perlu
02289|ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi SAKSI VI;
02290|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02291|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02292|yang meringankan Terdakwa;
02293|Keadaan  yang  memberatkan:
02294|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
02295|Keadaan yang meringankan:
02296|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02297|    Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
02298|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
02299|Mengingat  Pasal  6 huruf a  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2022
02300|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan  Undang- Undang  Nomor 8
02301|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-
02302|undangan lain yang bersangkutan;
02303|MENGADILI:
02304|1. Menyatakan  Terdakwa  I Wayan Pandu Parsuta Mahayana  tersebut
02305|diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak
02306|pidana  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh
02307|dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
02308|berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya  sebagaimana dalam dakwaan
02309|alternative pertama ;
02310|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
02311|penjara selama 6 (enam) bulan;
02312|3. Menghukum  Terdakwa  untuk  membayar  restitusi  kepada  korban
02313|Korban atau ahli warisnya sejumlah Rp61.200.000,00 (enam puluh satu
02314|juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang
02315|Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02316|
02317|restitusi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan yang
02318|berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh
02319|Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan
02320|apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi
02321|tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
02322|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02323|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02324|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02325|6. Menetapkan barang bukti berupa:
02326|- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
02327|- 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink bertulisan BROOKLYN 01;
02328|- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
02329|- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 pro max warna ungu
02330|dengam sim card telkomsel nomor -;
02331|dikembalikan kepada saksi Korban;
02332|- 1 (satu) buah jaket berwarna putih bertuliskan GAP di dada
02333|kiri;
02334|- 1 (satu) buah  celana  training  strait panjang berwarna hitam
02335|dengan dua list putih di bagian pergelangan kaki;
02336|dimusnahkan;
02337|- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type SJ410 KATANA 2 WD jenis-001
02338|warna  biru  malam  DK  1924  JM  bertuliskan  “Mount  Batur  Jeep
02339|Adventure” beserta kunci;
02340|- 1 (satu) buah STNK Nomor 10901406 mobil merk Suzuki type SJ410
02341|KATANA 2 WD jenis jeep-001 warna biru malam;
02342|dikembalikan kepada saksi SAKSI VI;
02343|7. Membebankan  kepada Terdakwa  membayar biaya perkara se jumlah
02344|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02345|Demikianlah diputuskan dalam  musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
02346|Negeri  Bangli, pada hari  Kamis, tanggal  18 Juli 2024 , oleh  Anak Agung Ayu
02347|Diah Indrawati , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,  Edo Kristanto Utoyo , S.H.,
02348|dan  Roni Eko  Susanto , S.H. , masing-masing sebagai  Hakim  Anggota,  dan
02349|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga  oleh Hakim
02350|Ketua dengan didampingi  para  Hakim Anggota  tersebut,  dibantu oleh  I Gusti
02351|Agung Wisnu Murti, S.H.,  Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli,
02352|serta  dihadiri  oleh  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa  didampingi  Penasihat
02353|Hukumnya.
02354|Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02355|
02356|Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,
02357|Edo Kristanto Utoyo , S.H.
02358|Roni Eko Susanto , S.H.
02359|Anak Agung Ayu
02360|Diah Indrawati, S.H., M.H.
02361|Panitera Pengganti,
02362|I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.
02363|Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02364|
02365|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
02366|bersesuaian, Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan
02367|dengan  barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan  diperoleh  fakta  hukum
02368|sebagai berikut:
02369|- Bahwa benar pada tanggal 1 Sptember 2023 korban menginap di La
02370|Vista Glamping dan pada tanggal 2 September 2023 korban menuju
02371|tempat  penyewaan  skuter  dengan  nama  “Skuter  Kintamani  Official”
02372|selanjutnya korban menyewa skuter dengan harga Rp75.000,00 (tujuh
02373|puluh lima ribu rupiah) per jam nya;
02374|Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02375|
02376|- Bahwa benar setelah korban berkeliling menggunakan skuter, korban
02377|menyewa jeep dengan harga yang disepakati sejumlah Rp350.000,00
02378|(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa sebagai sopirnya;
02379|- Bahwa  benar  setelahnya  Terdakwa  bersama  dengan  korban  pergi
02380|menuju ke tempat destinasi Black Lava dengan mengendarai mobil jeep
02381|berwarna biru dengan bertuliskan “Mount Batur Jeep Advanture”;
02382|- Bahwa benar setibanya di lokasi Terdakwa sempat memfoto korban
02383|beberapa  kali  dan  setelahnya  pada  saat  korban  melihat  hasil-hasil
02384|fotonya  Terdakwa  datang  dari  arah  belakang  dan  kemudian  meraba
02385|paha korban dengan menggunakan tangan kirinya;
02386|- Bahwa  benar  atas  peristiwa  tersebut  korban  sempat  menghubungi
02387|staff La Vista Glamping untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya
02388|korban dan Terdakwa kembali ke tempat penyewaan skuter;
02389|- Bahwa  benar  ketika  dalam  perjalanan  kembali  menuju  tempat
02390|penyewaan  skuter,  Terdakwa  sempat  memfoto  selfie  korban  dan
02391|Terdakwa,  selain  itu  Terdakwa  juga  memaksa  untuk  meminta
02392|handphone  korban  dan  menyimpan  kontak  Terdakwa  di  handphone
02393|korban;
02394|- Bahwa benar tanggal 2 September 2023 (pasca kejadian) Terdakwa
02395|sempat  menghubungi  korban  melalui  whatsapp  dan  menyampaikan
02396|permintaan maaf serta mengancam akan menyebarkan foto korban;
02397|- Bahwa benar akibat dari peristiwa yang dialaminya tersebut korban
02398|mengalami trauma psikis;
02399|- Bahwa  benar  keluarga  korban  dan  keluarga  Terdakwa  sempat
02400|melakukan mediasi terkait dengan peristiwa yang dialami korban namun
02401|tidak  berhasil  damai  karena  keluarga  korban  meminta  ganti  rugi
02402|sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
02403|- Bahwa  benar  dalam  proses  mediasi  terungkap  korban  pernah
02404|mengalami kejadian yang serupa namun berhasil damai;
02405|- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir dan bekerja di tempat
02406|penyewaan skuter;
02407|
02408|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
02409|apakah berdasarkan fakta  hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan
02410|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
02411|Umum;
02412|Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02413|
02414|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02415|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02416|memerhatikan  fakta  tersebut  di  atas  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
02417|dakwaan alternatif pertama Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun
02418|2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  yang  unsur-unsurnya
02419|sebagai berikut:
02420|1. Setiap orang;
02421|2. melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan
02422|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi ;
02423|3. dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang
02424|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk
02425|dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ;
02426|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02427|mempertimbangkan sebagai berikut:
02428|Ad.1. Unsur setiap orang;
02429|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12
02430|Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  yang  dimaksud
02431|dengan pengertian setiap orang adalah  orang perseorangan atau korporasi ,
02432|yang  dalam  perkara  a  quo  merujuk  pada  sub jek  hukum  orang/pribadi