02147|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis
02148|Hakim diketahui T erdakwa telah melakukan perbuatan berupa sentuhan fisik in casu
02149|meraba dari atas hingga ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI
02150|KORBAN yang bagian pantat tersebut merupakan bagian  badan SAKSI KORBAN
02151|yang akibat dari perbuatan T erdakwa tersebut SAKSI KORBAN merasa tergangu atau
02152|tidak nyaman;
02153|Menimbang, bahwa kemudian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut
02154|Majelis  Hakim  juga  dapat  diketahui  jika  T erdakwa  memang  menghendaki  dan
02155|mengetahui akibat perbuatannya tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim tergambar
02156|dari fakta hukum bahwa saat itu T erdakwa yang mengendarai sepeda motor datang
02157|dari arah kanan SAKSI KORBAN dan dengan tangan kirinya T erdakwa kemudian
02158|meraba dari atas ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI
02159|KORBAN dan selanjutnya T erdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga
02160|2 (dua) meter dan barulah setelah SAKSI KORBAN berteriak minta tolong T erdakwa
02161|memutar balikan arah sepeda motornya dan melajukan sepeda motornya menuju
02162|arah Pekan Selasa. Bahwa memperhatikan fakta tersebut menurut Majelis Hakim,
02163|T erdakwa sebagai orang yang normal tentunya mengetahui bahwa perbuatannya
02164|tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tercela  dan  tidak  boleh  dilakukan  karena
02165|T erdakwa sebelumnya tidak kenal dengan SAKSI KORBAN dan  SAKSI KORBAN
02166|merupakan seorang perempuan yang tidak ada hubungan apapun dengan T erdakwa
02167|serta hal tersebut dapat merendahkan derajat dan harga diri dari SAKSI KORBAN
02168|yang dengan pengetahuan tersebut seharusnya T erdakwa tidak melakukan perbuatan
02169|tersebut, namun pada kenyataannya yang terjadi T erdakwa justru tetap melakukan
02170|perbuatan  tersebut dan akibat perbuatan  yang  T erdakwa  lakukan tersebut pada
02171|
02172|akhirnya SAKSI KORBAN  merasa dilecehkan dan harga dirinya merasa terganggu
02173|serta  untuk  keluar  rumah  ia  menjadi  malu.  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan
02174|tersebut, Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat kesadaran dengan maksud dari
02175|T erdakwa  untuk  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  in  casu  SAKSI
02176|KORBAN  berdasarkan  seksualitas  dan/atau kesusilaannya  dalam  melakukan
02177|perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh SAKSI KORBAN;
02178|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
02179|tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  yang  melakukan  perbuatan
02180|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ
02181|reproduksi  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
02182|berdasarkan  seksualitas  dan/atau kesusilaannya  telah  terpenuhi  dari  perbuatan
02183|T erdakwa;
02184|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
02185|yang diuraikan di atas, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut
02186|Umum terhadap diri T erdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari
02187|perbuatan T erdakwa;
02188|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana dari
02189|diri T erdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan
02190|adanya  alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum
02191|dari  perbuatan  T erdakwa  maupun  adanya  alasan-alasan  pemaaf  yang  dapat
02192|menghapuskan kesalahan T erdakwa, sehingga T erdakwa terbukti merupakan subjek
02193|hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab  dan  untuk  itu  T erdakwa  haruslah
02194|mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;
02195|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  yang  telah
02196|diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana
02197|Penuntut  Umum  sepanjang  menganai  dakwaan  yang  terbukti  dari  perbuatan
02198|T erdakwa dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan T erdakwa;
02199|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum
02200|telah terpenuhi dari perbuatan T erdakwa dan T erdakwa terbukti mampu bertanggung
02201|jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan T erdakwa telah terbukti secara
02202|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  kwalifikasi
02203|sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;
02204|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  terbukti  secara  sah  dan
02205|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka T erdakwa
02206|haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
02207|
02208|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  T erdakwa,
02209|Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadan-keadaan yang memberatkan dan
02210|meringankan terhadap diri T erdakwa yaitu sebagai berikut :
02211|Keadaan yang memberatkan :
02212|- Perbuatan yang dilakukan oleh T erdakwa telah bertentangan dengan nilai
02213|agama maupun dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
02214|- T erdakwa  tidak  mengakui  dan  tidak  menyesali  perbuatan  yang  telah
02215|dilakukannya;
02216|Keadaan yang meringankan :
02217|- T erdakwa memiliki tanggungan keluarga;
02218|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di
02219|atas,  Majelis  Hakim  sampai  pada  kesimpulan,  pidana  yang  dijatuhkan  atas  diri
02220|T erdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil
02221|serta sesuai dengan kesalahan T erdakwa;
02222|Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal
02223|16  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  12  T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
02224|Kekerasan Seksual yang menyebutkan  selain pidana penjara, pidana denda, atau
02225|pidana lainnya  menurut  ketentuan  Undang-Undang,  hakim wajib  menetapkan
02226|besarnya restitusi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam
02227|dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaima ketentuan Pasal 31
02228|ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
02229|Seksual, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada SAKSI KORBAN sehubungan
02230|dengan adanya haknya untuk mendapatkan restitusi namun sehubungan dengan hal
02231|tersebut SAKSI KORBAN menegaskan ia tidak mau meminta ganti kerugian kepada
02232|T erdakwa, ia hanya menginginkan dibuat surat yang dapat memberikannya jaminan
02233|bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi agar ia bisa tenang dalam menjalankan
02234|tugasnya karena tempat kejadian tersebut menurut SAKSI KORBAN adalah salah
02235|satu jalan atau jalur yang ia lintasi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang
02236|Bidan.  Bahwa  memperhatikan  hal  tersebut,  meskipun  dalam  perkara  a  quo
02237|sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas T erdakwa telah terbukti secara sah
02238|dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
02239|huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
02240|Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara paling lama 4
02241|(empat) tahun, namun oleh karena restitusi tersebut pada dasarnya adalah hak dari
02242|SAKSI KORBAN selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang
02243|dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022
02244|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan SAKSI KORBAN sendiri tidak
02245|
02246|menuntut ganti kerugian terhadap T erdakwa sehubungan dengan perbuatan yang
02247|telah dilakukan oleh T erdakwa kepadanya, maka menurut Majelis Hakim restitusi bagi
02248|SAKSI KORBAN tidaklah dapat untuk ditetapkan dalam perkara ini;
02249|Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan  Pasal 197 ayat (1)
02250|huruf k KUHAP yaitu mengenai perintah supaya T erdakwa ditahan atau tetap dalam
02251|tahanan atau dibebaskan, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
02252|telah disebutkan di atas, T erdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar
02253|Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana
02254|Kekerasan Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara
02255|paling lama 4 (empat) tahun yang jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan
02256|Pasal  193  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang  menyebutkan  “Pengadilan  dalam
02257|menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya
02258|T erdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan
02259|cukup untuk itu”, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidaklah terpenuhinya
02260|syarat untuk dilakukan penahanan terhadap T erdakwa sebagaimana yang disebutkan
02261|di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP ,  sehingga dengan demikian menurut Majelis
02262|Hakim ketentuan tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a
02263|quo;
02264|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti yang diajukan
02265|oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek
02266|Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi
02267|G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545, berdasarkan fakta yang
02268|terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas kendaraan
02269|yang dipakai oleh T erdakwa saat melakukan perbuatannya dan jika diperhatikan Berita
02270|Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana yang terlampir
02271|dalam berkas perkara memang diketahui barang bukti tersebut disita dari T erdakwa,
02272|namun sepanjang persidangan berlangsung T erdakwa tidaklah pernah menunjukan
02273|bukti kepemilikannya atas sepeda motor tersebut dan jika diperhatikan keterangan
02274|Saksi-Saksi di persidangan, ada Saksi yang menerangkan jika sepeda motor tersebut
02275|adalah milik T erdakwa namun hal tersebut hanya didasarkan pada pengakuan dari
02276|T erdakwa saja dan ada juga Saksi yang menerangkan jika barang bukti tersebut
02277|adalah  milik  dari  Edison,  orang  tempat  T erdakwa  bekerja,  sehingga  dengan
02278|memperhatikan kondisi-kondisi tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim barang
02279|bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui T erdakwa;
02280|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana dan T erdakwa juga
02281|tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara
02282|
02283|maka T erdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya
02284|sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;
02285|
02286|MENGADILI :
02287|1. Menyatakan T erdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap telah terbukti
02288|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan
02289|perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan
02290|maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan
02291|seksualitas dan kesusilaannya”;
02292|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
02293|penjara selama 1 (satu) bulan;
02294|3. Menetapkan barang bukti berupa :
02295|- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor
02296|polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka
02297|MH8BG41CACJ797545;
02298|Dikembalikan kepada yang berhak melalui T erdakwa
02299|4. Membebankan kepada T erdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
02300|5.000,00 (lima ribu rupiah);
02301|
02302|Kamis
02303|
02304|16
02305|
02306|2024
02307|
02308|Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh
02309|kami: PRIHA TIN STIO RAHARJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RYKI RAHMAN
02310|SIGALINGGING, S.H., M.H. dan  FERY ANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai
02311|
02312|JHONNY HARTO
02313|
02314|HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
02315|RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
02316|HAKIM KETUA,
02317|PRIHA TIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.
02318|
02319|FERYANDI, S.H., M.H.
02320|PANITERA PENGGANTI,
02321|JHONNY HARTO, S.H.