00975|memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban telah memenuhi
00976|makna  bersetubuh  sebagaimana  yang  telah  Majelis  Hakim  uraikan
00977|sebelumnya , dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak
00978|telah melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak Korban;
00979|- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebelum melakukan
00980|perbuatan  bersetubuh  dengan  Anak  Korban,  Anak  membuka  atau
00981|menurunkan  celana  dalam  Anak  Korban  hingga  bagian  paha.  Didalam
00982|persidangan juga telah ditemukan fakta Anak tidak dapat membuktikan bahwa
00983|Anak Korban menyetujui jika Anak membuka atau menurunkan celana dalam
00984|Anak Korban dan justru didalam persidangan telah terbukti pada saat Anak
00985|menidurkan Anak Korban dan hendak memasukkan kembali alat kelamin Anak
00986|kedalam  alat  kelamin  Anak  Korban,  Anak  Korban  teriak  dengan  kuat.
00987|Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan makna
00988|kekerasan dan makna memaksa Maka Majelis berpendapat sebagai berikut;
00989|a. Bahwa perbuatan Anak membuka atau menurunkan celana dalam
00990|Anak  Korban  hingga  bagian  paha  dan   menidurkan  Anak  Korban  dan
00991|hendak  memasukkan  kembali  alat  kelamin  Anak  kedalam  alat  kelamin
00992|Anak  Korban  adalah  perbuatan  kekerasan  dikarenakan  penggunaan
00993|kekuatan fisik oleh Anak secara langsung untuk mendominasi tubuh Anak
00994|Korban. Upaya Anak Korban yang berteriak dengan kuat saat Anak hendak
00995|Hal. 26 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00996|
00997|memasukkan  kembali  alat  kelaminnya  menunjukkan  adanya  resistensi
00998|(perlawanan) yang diredam oleh situasi fisik yang dikondisikan oleh Anak.
00999|Hal ini secara nyata menyebabkan potensi kerusakan psikologis dan fisik
01000|pada Anak Korban;
01001|b. Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  sebagaimana  yang
01002|diuraikan  sebelumnya  dihubungkan  dengan  makna  memaksa
01003|sebagaimana  yang  telah  diuraikan  Majelis  Hakim  sebelumnya,  maka
01004|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  sebelum  melakukan  perbuatan
01005|bersetubuh  dengan  Anak  Korban,  Anak  terlebih  dahulu  melakukan
01006|perbuatan memaksa dengan pertimbangan sebagai berikut:
01007|- Di  persidangan,  Anak  tidak  mampu  membuktikan  adanya
01008|persetujuan  dari  Anak  Korban.  Dalam  hukum  perlindungan  anak,
01009|ketiadaan persetujuan atau adanya penolakan adalah indikator utama
01010|terjadinya paksaan;
01011|- Bahwa Teriakan kuat dari Anak Korban merupakan bukti konkret
01012|bahwa perbuatan tersebut dilakukan di luar kehendak Anak Korban;
01013|- Dengan  menempatkan  Anak  Korban  dalam  posisi  tidak  berdaya
01014|(ditidurkan dan celana dalam dilucuti), Anak telah menciptakan tekanan
01015|fisik dan psikologis sehingga Anak Korban berada dalam situasi yang
01016|tidak memungkinkan untuk memilih secara bebas;
01017|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
01018|maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  telah  terbukti  melakukan
01019|perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak untuk bersetubuh dengannya;
01020|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  Majelis
01021|Hakim  berpendapat  Unsur  Melakukan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan
01022|memaksa Anak untuk bersetubuh dengannya,telah terpenuhi dan telah terbukti
01023|secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;
01024|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 473 ayat (4) Jo
01025|Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka
01026|44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-Undang
01027|Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
01028|Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01029|melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif
01030|kesatu;
01031|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  membaca  Nota
01032|pembelaan/pledoinya Advokat Anak dan Permohonan Anak dan orangtua Anak
01033|secara  cermat  dan  komprehensif,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  pada
01034|Hal. 27 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01035|
01036|pokoknya  Advokat  Anak  dan  Anak  memohon  keringanan  hukuman  dengan
01037|alasan-alasan sebagai berikut:
01038|1. Anak belum pernah di hukum;
01039|2. Anak  jujur  dalam  memberikan  keterangan, sehingga  tidak  mempersulit
01040|jalannya persidangan;
01041|3. Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  melakukan
01042|perbuatan yang melanggar hukum;
01043|4. Anak masih ingin bersekolah;
01044|5. Anak adalah anak yang baik;
01045|6. Anak mengakui kesalahan Anak;
01046|7. Orangtua Anak masih dapat mendidik Anak;
01047|Menimbang bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoinya Advokat Anak
01048|dan  Permohonan  Anak  dan  orangtua  Anak,  Majelis  Hakim  akan
01049|mempertimbangkan hal tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang
01050|akan dijatuhkan kepada Anak;
01051|Menimbang bahwa Pasal 36 KUHP Nasional  mengatur  “Setiap Orang
01052|hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan
01053|dengan sengaja atau karena kealpaan”;
01054|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyimpulkan Anak terbukti
01055|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu
01056|Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36
01057|KUHP Nasional tersebut, Hakim berpendapat bahwa agar Anak dapat dimintai
01058|pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana yang dilakukan Anak harus terbukti
01059|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan;
01060|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan
01061|apakah Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan dengan sengaja atau
01062|tidak;
01063|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
01064|dengan sengaja/kesengajaan yaitu:
01065|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01066|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
01067|zekerheid of noodzakelijkheid);
01068|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
01069|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01070|Menimbang bahwa Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan yang paling
01071|tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja  sebagai
01072|maksud (opzet als oogmerk);
01073|Hal. 28 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01074|
01075|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Sengaja  sebagai  maksud
01076|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01077|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01078|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
01079|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
01080|oleh hukum tersebut;
01081|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai
01082|berikut:
01083|- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak
01084|Korban adalah untuk melampiaskan nafsu Anak;
01085|- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak
01086|Korban adalah dikarenakan Anak sudah sering menonton film porno (bokep)
01087|sehingga Anak penasaran bagaimana rasanya  melakukan persetubuhan;
01088|- Bahwa Awalnya Anak hendak mencari sinyal kearah kuburan lalu Anak
01089|melihat ada Anak Korban sedang bermain diatas kuburan yang bertingkat.
01090|Kemudian Anak mendatangi Anak Korban ke tingkat dua kuburan tersebut dan
01091|Anak bertanya kepadanya “kelas berapa kau?” lalu Anak Korban menjawab
01092|“kelas 1”. Kemudian Anak Korban turun kebawah dan Anak melompat dari
01093|belakang kuburan tersebut;
01094|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  diatas
01095|dihubungkan dengan makna sengaja sebagai maksud yang telah Majelis Hakim
01096|uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak
01097|yang melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak untuk bersetubuh
01098|dengannya sudah  memenuhi  salah  satu  bentuk  kesengajaan  yaitu  sengaja
01099|sebagai  maksud  opzet  als  oogmerk. Majelis  Hakim  berpendapat  demikian
01100|dengan pertimbangan sebagai berikut:
01101|- Fakta  bahwa  Anak  sering  menonton  film  porno  sehingga  timbul  rasa
01102|penasaran  mengenai  "rasa  melakukan  persetubuhan"  membuktikan  bahwa
01103|pikiran Anak telah terisi dengan gambaran spesifik mengenai persetubuhan
01104|sebelum peristiwa terjadi;
01105|- Keterangan  Anak  bahwa  maksud  dan  tujuannya  melakukan  perbuatan
01106|tersebut  adalah  semata-mata  untuk  "melampiaskan  nafsu"  menegaskan
01107|bahwa persetubuhan bukanlah akibat sampingan melainkan tujuan utama dari
01108|tindakannya;
01109|- Bahwa  tindakan  Anak  mendatangi  Anak  Korban  di  area  kuburan,
01110|melakukan  interaksi  verbal,  hingga  melakukan  pengejaran  (melompat  dari
01111|Hal. 29 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01112|
01113|belakang  kuburan)  menunjukkan  adanya  rencana  sesaat  ( planned  intent)
01114|untuk merealisasikan rasa penasarannya tersebut;
01115|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
01116|Majelis Hakim berpendapat bahwa  Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah
01117|dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal
01118|36 KUHP Nasional, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat dimintai
01119|pertanggungjawaban Pidana;
01120|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
01121|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik
01122|dalam  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
01123|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01124|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka
01125|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01126|Menimbang bahwa pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional mengatur dalam
01127|pemidanaan wajib dipertimbangkan:
01128|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01129|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01130|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01131|d. tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
01132|e. cara melakukan Tindak Pidana;
01133|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01134|g. riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelalu  Tindak
01135|Pidana;
01136|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01137|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01138|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
01139|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01140|Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026
01141|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 mengatur “Pasal
01142|54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut
01143|baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat dalam putusan dengan
01144|menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan
01145|keadaan yang memberatkan”;
01146|Menimbang bahwa didalam fakta persidangan menurut Majelis Hakim
01147|telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
01148|Hal. 30 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01149|
01150|a. Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
01151|Anak untuk bersetubuh dengannya;
01152|b. Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
01153|memaksa  Anak  Korban  untuk  bersetubuh  dengannya .  Majelis  Hakim
01154|berpendapat  demikian  dikarenakan  Anak  sejak  awal  memiliki  niat  dan
01155|berencana untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan
01156|Anak telah menonton Film porno, dan niat itu telah dilaksanakan dengan
01157|perbuatan anak yang mendatangi Anak Korban di area kuburan, melakukan
01158|interaksi  verbal,  hingga  melakukan  pengejaran  (melompat  dari  belakang
01159|kuburan);
01160|c. Anak menyesali perbuatannya;
01161|Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 54 ayat (1)
01162|KUHP  Nasional  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2026
01163|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Majelis Hakim
01164|akan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya sebagai
01165|hal  yang  memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  sebelum  menjatuhkan
01166|pemidanaan terhadap Anak;
01167|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01168|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01169|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
01170|Restoratif;
01171|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01172|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01173|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
01174|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
01175|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01176|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01177|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01178|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01179|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01180|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01181|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01182|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01183|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01184|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01185|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01186|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01187|Hal. 31 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01188|
01189|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01190|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
01191|Pidana Anak;
01192|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
01193|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
01194|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
01195|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
01196|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
01197|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01198|Kemasyarakatan;
01199|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01200|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
01201|Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Agar Anak hukuman
01202|seringan-ringannya  namun  cukup  memberi  efek  jera  dengan  tetap
01203|memperhatikan usia dan kondisi mental Klien;
01204|Menimbang  bahwa  terhadap  Rekomendasi  yang  disampaikan   oleh
01205|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akan
01206|memberikan putusan yang adil dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik
01207|bagi  anak  dengan  tetap  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01208|persidangan;
01209|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
01210|Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01211|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
01212|- Bahwa  belum  ada  perdamaian  antara  Keluarga  Anak  Korban  Anak
01213|Korban, sehingga Menurut Majelis Hakim belum terjadi pemulihan keadaan
01214|didalam perkara aquo.
01215|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
01216|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
01217|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
01218|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
01219|memberikan keadilan yang bagi Anak Korban Anak Korbandan keluarga Anak
01220|Korban Anak Korban;
01221|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01222|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01223|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01224|remedium).
01225|Hal. 32 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01226|
01227|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01228|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01229|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01230|membahayakan masyarakat;
01231|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01232|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01233|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01234|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01235|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01236|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01237|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01238|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01239|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01240|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01241|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01242|melakukan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01243|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01244|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01245|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01246|pendidikan Formal;
01247|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01248|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01249|serta bertanggung jawab;
01250|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan  telah
01251|terbukti  Anak  memiliki  kebiasaan  menonton  film  porno,  sehingga  Majelis
01252|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga Anak
01253|mampus menghilangkan kebiasaan menonton film porno;
01254|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01255|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01256|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01257|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01258|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
01259|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01260|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01261|untuk masa depan anak.
01262|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01263|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01264|Hal. 33 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01265|
01266|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01267|Anak tersebut;
01268|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01269|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01270|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
01271|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi