02035|menempatkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut pada apartemen
02036|Transpark Cibubur. Selanjutnya Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
02037|ditempatkan  pada  tempat  penampungan  di  apartemen  Transpark  Cibubur
02038|tersebut tanpa kejelasan terkait dengan waktu pemberangkatan, Para Calon
02039|Pekerja Migran Indonesia tersebut hanya dikirimkan berupa softcopy dokumen
02040|VISA Wisata dan Booking Tiket Penerbangan ke Australia, yang pada akhirnya
02041|KM A
02042|1
02043|A
02044|2
02045|Paraf
02046|
02047|Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak jadi diberangkatkan dengan
02048|alasan tertinggal pesawat. Selain itu, selama berada di tempat penampungan
02049|selama 2 (dua) bulan, Para Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi
02050|kebutuhan sehari-harinya menggunakan biaya pribadi. Selain itu, Para Calon
02051|Pekerja Migran tersebut sama sekali tidak diberikan pelatihan kerja ataupun
02052|bahasa oleh Terdakwa, bahkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
02053|juga tidak didaftarkan untuk proses pembuatan  ID KTKLN/SIAP KERJA pada
02054|kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ternyata Terdakwa sebelum
02055|membawa  Para  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  juga  tidak  melakukan
02056|pemeriksaan  kesehatan  dan  mendaftarkan  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02057|Transmigrasi sebagai syarat pembuatan asuransi tenaga kerja;
02058|Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
02059|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan
02060|bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan
02061|usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
02062|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran
02063|Indonesia. Izin tertulis yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 tersebut adalah
02064|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Perusahaan
02065|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib
02066|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri  (vide Pasal 51 ayat (1) UU
02067|PPMI).  Selain  SIP3MI,  UUPMI  juga  mengamanatkan  bahwa  Perusahaan
02068|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan
02069|wajib memiliki SIP2MI (vide Pasal 59 ayat (1) UU PPMI);
02070|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
02071|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
02072|dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman pekerja migran
02073|Indonesia,  oleh  sebab  itu  bila  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang
02074|penempatan  pekerja  migran  tidak  memiliki  izin  sebagaimana  diamanatkan
02075|dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perusahaan tersebut
02076|tidak berwenang melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan penempatan,
02077|pengiriman maupun perekrutan pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan
02078|diluar  negeri.  Bila  hal  tersebut  dilakukan,  maka  perusahaan  tersebut  telah
02079|melakukan  perbuatan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  secara  illegal.
02080|Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  persyaratan  mutlak  tersebut  menjadi
02081|KM A
02082|1
02083|A
02084|2
02085|Paraf
02086|
02087|ketentuan  penting  bagi  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  guna
02088|menghindari indikasi perdagangan orang di luar negeri yang marak pada saat
02089|ini;
02090|Menimbang bahwa  Terdakwa tidak  memiliki  Perusahaan Penempatan
02091|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan  Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
02092|Indonesia (SIP2MI), yang mana hal tersebut akhirnya diketahui ketika Para
02093|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  melalui  salah  satu  calon  pekerja  migran
02094|Indonesia yang berhasil melarikan diri dari penampungan yang digrebek oleh
02095|BP2MI dan  menginformasikan  kepada para  calon  pekerja  migran Indonesia
02096|tersebut, bahkan telah dilakukan pencekalan terhadap salah satu calon pekerja
02097|migran Indonesia yaitu Saksi Ulul Albab yang masih berasal dari daerah yang
02098|sama  dengan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim.
02099|Berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut, Saksi Muhammad Zulkarnaen
02100|dan Saksi Lukmanul Hakim mencoba menghubungi Saksi Abdus Syahid Als
02101|Angkep namun tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Muhammad Zulkarnaen
02102|dan Saksi Lukmanul Hakim memilih untuk pulang ke Lombok dengan biaya
02103|pribadi.  Setibanya  di  Lombok,  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
02104|Lukmanul Hakim meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa
02105|justru menghindar dan beralasan menunggu Saksi Abdus Syahid Als Angkep
02106|untuk bertanggung jawab;  
02107|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  ahli  Pradiptha  Himawan
02108|Putra,  S.H.,  M.H.  yang  merupakan  PNS  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02109|Transmigrasi Provinsi NTB, bahwa pada  data base  Dinas Tenaga Kerja dan
02110|Transmigrasi  Provinsi  NTB,  Terdakwa  memang  tidak  memiliki  Surat  Izin
02111|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  sebagai  syarat  legalitas
02112|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  dimana  juga
02113|disampaikan  oleh  Ahli  DR.  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H.,  yang  telah
02114|menerangkan pendapatnya dan menyatakan bahwa ciri-ciri perdagangan orang
02115|dalam  konteks  migrasi  ketenagakerjaan  salah  satunya  adalah  “hanya
02116|menggunakan  paspor  dengan  VISA  Kunjungan  dan  ditempatkan  oleh
02117|perorangan,  bukan  PPMI”.  Berdasarkan  uraian  tersebut  telah  jelas  ada
02118|persesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa  dan  Saksi-Saksi  yang  benar
02119|menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
02120|Migran Indonesia (P3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
02121|KM A
02122|1
02123|A
02124|2
02125|Paraf
02126|
02127|(SIP2MI)  dalam  melakukan  upaya  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02128|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, bahkan sebagaimana pendapat yang
02129|disampaikan  oleh  Ahli  bahwa  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
02130|Lukmanul Hakim hanya diberikan VISA Wisata, setelah tiba di Australia baru
02131|akan dilakukan pengurusan VISA Kerjanya;
02132|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang membantu atau melakukan
02133|percobaan dipertimbangkan sebagai berikut;
02134|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
02135|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
02136|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
02137|Menimbang  bahwa  untuk  menilai  apakah  perbuatan  Para  Terdakwa
02138|tersebut merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
02139|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
02140|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
02141|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
02142|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
02143|ad se accessorium ). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua pada
02144|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
02145|adalah  pembantuan  itu  dibrikan  sebelum  kejahatan  terjadi,  apakah  dengan
02146|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
02147|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
02148|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
02149|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
02150|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
02151|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
02152|Hukum Pidana, hlm. 379);
02153|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
02154|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
02155|dipertimbangkan sebagai berikut;
02156|Menimbang  bahwa  dalam  fakta-fakta  persidangan  terungkap  bahwa
02157|Terdakwa  yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02158|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, dimana Terdakwa telah menjanjikan
02159|akan  memberangkatkan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul
02160|Hakim  sebagai  calon  pekerja  migran  Indonesia,  untuk  itu  Terdakwa  telah
02161|KM A
02162|1
02163|A
02164|2
02165|Paraf
02166|
02167|meminta uang pendaftaran sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh
02168|juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim.
02169|Setelah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim membayar
02170|uang  pendaftaran,  Terdakwa  juga  yang  mengantarkan  Saksi  Muhammad
02171|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  ini  ke  Jakarta  untuk  diurus
02172|keberangkatannya oleh Saksi Abdus Syahid Als Angkep, padahal senyatanya
02173|telah jelas bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Abdus Syahid Als Angkep tidak
02174|memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Surat
02175|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan
02176|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  pekerja
02177|migran  Indonesia.  Tindakan  terdakwa  yang  seolah-olah  mencari  target  di
02178|daerah  untuk  dikirimkan  kepada  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  telah
02179|menggambarkan  secara  utuh  peran  upaya  pembantuan  untuk  melakukan
02180|TPPO; 
02181|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02182|apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu percobaan tindak
02183|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;
02184|Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan
02185|pengertian  tentang  percobaan,  namun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,
02186|mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang
02187|menyebutkan  setidaknya  tiga  unsur  yaitu  adanya  niat,  adanya  permulaan
02188|pelaksana  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata
02189|disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat (voornemen) sebagai unsur yang
02190|subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada
02191|dalam  hati.  Menimbang  bahwa  permulaan  pelaksana  dalam  Memorie  can
02192|Toelichting (MvT) diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Bila
02193|melihat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, permulaan
02194|pelaksana sebagaimana dalam percobaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan
02195|itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana dan perbuatan yang
02196|dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. Dalam
02197|permulaan pelaksana, doktrin Simons membagi permulaan pelaksana menjadi
02198|delik-delik  yang  dirumuskan  secara  formil  dan  materil.  Pada  delik  formil,
02199|permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang disebut
02200|dalam rumusan delik, sedangkan delik materil, permulaan pelaksanaan telah
02201|KM A
02202|1
02203|A
02204|2
02205|Paraf
02206|
02207|ada  dengan  perbuatan  yang  menurut  sifatnya  secara  langsung  dapat
02208|menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain
02209|(vide Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 338-
02210|339).  Bahwa  tentang  unsur  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
02211|sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang
02212|semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah
02213|terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh
02214|sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela
02215|mengundurkan diri dari niatnya semula;
02216|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,
02217|keterangan  terdakwa  dan  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan
02218|dalam  persidangan  terungkap  fakta-fakta  bahwa  Tindakan  Terdakwa  yang
02219|mengantarkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim ke
02220|Jakarta  untuk  dipertemukan  dengan  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  untuk
02221|memberangkatkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim
02222|ke  Australia  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  dengan  menggunakan  VISA
02223|Wisata dan bukan VISA Kerja, hingga akhirnya upaya tersebut diketahui oleh
02224|pihak BP2MI yang akhirnya melakukan penggerebekan terhadap salah satu
02225|tempat  penampungan  calon  pekerja  migran  Indonesia,  bahkan  sampai  ada
02226|pencekalan  terhadap  calon  pekerja  migran  Indonesia  di  bandara  Soekarno
02227|Hatta, sehingga membuat Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul
02228|Hakim menjadi kebingungan dan memilih pulang ke Lombok. Bahwa dari fakta
02229|tersebut telah  nyata  adanya  niat dari  Terdakwa  untuk  mengirimkan  pekerja
02230|migran Indonesia secara tidak resmi, namun pemberangkatan menuju Australia
02231|belum terlaksana
02232|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
02233|berpendapat bahwa unsur “membantu dan melakukan percobaan” secara sah
02234|dan meyakinkan telah terpenuhi;
02235|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum
02236|kedua ini  telah terpenuhi, maka Majelis Hakim  berpandangan bahwa unsur
02237|“membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa  warga  negara
02238|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
02239|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan
02240|meyakinkan terpenuhi;
02241|KM A
02242|1
02243|A
02244|2
02245|Paraf
02246|
02247|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
02248|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02249|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti
02250|melakukan  tidak  pidana  “Membantu  dan  melakukan  percobaan  membawa
02251|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
02252|maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
02253|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
02254|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  telah
02255|mengajukan tuntutan restitusi (vide angka 3 tuntutan) terhadap 2 (dua) orang
02256|korban percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim akan
02257|mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan restitusi sebagai berikut; 
02258|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
02259|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02260|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
02261|atau ahli warisnya (vide Pasal 1 angka 13 UU Pemberantasan TPPO). Bahwa
02262|Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
02263|memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan
02264|kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan
02265|medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai
02266|akibat perdagangan orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak
02267|korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik
02268|Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan
02269|penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan
02270|kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi,  selanjutnya
02271|penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat
02272|tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini
02273|tidak  menghilangkan  hak  korban  untuk  mengajukan  sendiri  gugatan  atas
02274|kerugiannya. (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
02275|UU Pemberantasan TPPO);
02276|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun
02277|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
02278|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana  menyebutkan  bahwa
02279|permohonan  restitusi  dibuat  sccara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia,
02280|ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasanya,  dan  diajukan  kepada
02281|KM A
02282|1
02283|A
02284|2
02285|Paraf
02286|
02287|Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik,
02288|atau Penuntut Umum; 
02289|Menimbang  bahwa  Para  Pemohon  restutusi  (korban)  melalui  Atasan
02290|Penyidik  pada  Kepolisian  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  Surat
02291|Nomor  B/1173/IV/RES.1.15/2024/Ditreskrimum  tanggal  27  April 2024  telah
02292|mengajukan  bantuan  penghitungan  restitusi  perkara  TPPO  kepada  Ketua
02293|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Terhadap  permintaan  restitusi
02294|tersebut,  LPSK  mengirimkan  surat  korespondensi  Nomor  R-
02295|4739/4.1.IP/LPSK/7/2024  tanggal  30  Juli 2024  yang  isinya  tentang  laporan
02296|penilaian restitusi;
02297|Menimbang  bahwa  dalam  hal  permohonan  diajukan  melalui  Penyidik
02298|atau LPSK, Penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi
02299|kepada  Penuntut  Umum  disertai  Keputusan  LPSK  mengenai  besaran  nilai
02300|Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran
02301|nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling
02302|lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;
02303|Menimbang bahwa LPSK telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan
02304|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  A. 2196.R  s.d.
02305|A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi,
02306|dengan rincian sebagai berikut: 
02307|a. Korban  Muhammad  Zulkarnaen  dengan  besaran  Rp.147.600.000,00
02308|(seratus  empat  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  yang
02309|dibebankan kepada Terdakwa dan 
02310|b. Korban Lukmanul Hakim dengan besaran Rp.147.600.000,00 (seratus
02311|empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada
02312|Terdakwa;
02313|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
02314|Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Terdakwa atau
02315|Penasehat  Hukumnya  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
02316|Restitusi dan mengajukan alat bukti;
02317|Menimbang bahwa masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa tidak
02318|mengajukan tanggapan atas permohonan restitusi dalam nota pembelaan;
02319|KM A
02320|1
02321|A
02322|2
02323|Paraf
02324|
02325|Menimbang  bahwa  dalam  memeriksa  berkas  permohonan  restitusi,
02326|Majelis Hakim akan memuat dalam pertimbangan putusan beserta alasan dan
02327|termuat pula dalam amar putusan;
02328|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti