00738|yang dilakukan oleh Anak yaitu pada bulan tanggal 13 Maret 2026, maka Anak 
00739|saat itu berumur kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) tahun atau belum berumur 
00740|18 (delapan belas) tahun, dimana menurut ketentuan Undang -undang Nomor 
00741|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak, dikategorikan 
00742|
00743|sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan oleh karena Anak, sehat 
00744|secara jasmani dan rohani, yang berarti bahwa Anak dapat 
00745|mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri , sehingga dengan demikian 
00746|unsur ini telah terpenuhi; 
00747|Ad. 2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 
00748|Narkotika Golongan I bukan tanaman; 
00749|Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, 
00750|sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi 
00751|keseluruhan unsur tersebut; 
00752|Menimbang, bahwa meskipun secara an sich  dalam Pasal yang 
00753|didakwakan terhadap Anak tidak  ada frasa unsur “dengan sengaja” namun 
00754|berdasarkan Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah 
00755|diubah dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
00756|Pidana menyebutkan bahwa Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa 
00757|setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang -undangan harus selalu 
00758|dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus 
00759|dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara; 
00760|Menimbang, bahwa adapun unsur “sengaja”. Berdasarkan doktrin 
00761|dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, “Sengaja” diartikan sebagai 
00762|adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk 
00763|melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau 
00764|diharuskan oleh Undang -Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya 
00765|maka “Sengaja (Opzet)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: 
00766|• Kesengajaan sebagai maksud ( Opzet Als Oogmerk ), bahwa 
00767|“Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila si pembuat ( dader) 
00768|menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah 
00769|mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan 
00770|terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. 
00771|Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku 
00772|sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu 
00773|dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak 
00774|dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam 
00775|batinnya sebelum akibat itu mun cul, dengan kata lain sebelum 
00776|mewujudkan perbuatan atau setidak -tidaknya pada saat memulai 
00777|perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam 
00778|alam batin pelaku; 
00779|
00780|• Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan ( Opzet Bij 
00781|Zekerheidsbewustzijn). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila 
00782|si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat 
00783|yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti 
00784|akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak 
00785|(Wills-Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si 
00786|pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan; 
00787|• Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ( Opzet Bij 
00788|Mogelijkheids-Bewustzij atau Voorwaardelijk Opzet  atau Dolus 
00789|Eventualis). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila 
00790|seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu 
00791|akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai 
00792|tujuan, akan tetapi ia insaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan 
00793|menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan 
00794|hukuman oleh undang-undang; 
00795|Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana 
00796|dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan 
00797|perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri 
00798|seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang -undang atau 
00799|tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak 
00800|mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang -
00801|undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang -undang 
00802|maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan 
00803|dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang -
00804|undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni 
00805|bertentangan dengan nilai -nilai kepatutan, nilai -nilai keadilan yang hidup dan 
00806|dijunjung tinggi oleh masyarakat; 
00807|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan 
00808|atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai 
00809|sepenuhnya atas suatu barang; 
00810|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah 
00811|menaruh suatu barang ke dalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, 
00812|tidak rusak dan tidak hilang; 
00813|Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu 
00814|barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah -olah miliknya 
00815|sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan 
00816|bahwa barang tersebut adalah miliknya; 
00817|
00818|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah 
00819|menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk 
00820|orang lain; 
00821|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana 
00822|diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 
00823|Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
00824|atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 
00825|menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
00826|mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
00827|ketergantungan; 
00828|Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika 
00829|Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang -Undang Republik 
00830|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika 
00831|Golongan I dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri 
00832|Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan 
00833|Narkotika; 
00834|Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari 
00835|tanaman maupun bukan tanaman hanya dapat digunakan terbatas untuk 
00836|kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan 
00837|dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila 
00838|dikonsumsi; 
00839|Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal -hal tersebut di atas Hakim 
00840|akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
00841|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum bahwa telah 
00842|dilakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 
00843|sekira pukul 17.00 WITA tepatnya di Jl. Trans Sulawesi Desa Cempaka Kec. 
00844|Tolinggula, Kab. Gorontalo oleh petugas kepolisian terkait masalah narkotika 
00845|berdasarkan informasi dari masyarakat; 
00846|Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan 
00847|penggeledahan dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) saset plastik klip berisi 
00848|butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dengan rincian : 1 (satu) 
00849|plastik klip sedang dengan berat zat : 0,2892 gram dan 2 (dua) plastik klip kecil 
00850|dengan berat zat : 0,2240 gram, 3 (tiga) saset plastik klip kosong, 1 (satu) buah 
00851|dompet warna coklat, 1 (satu) buah Jaket/Hoodie warna hitam dan 1 (satu) unit 
00852|Handphone Merek Redmi 12 warna hitam nomor Imei 1 : 861884071364322, 
00853|Imei 2 : 8618840713664330; 
00854|
00855|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip berisi 
00856|butiran kristal bening diduga sabu-sabu ditemukan pada dompet yang disimpan 
00857|di saku jaket yang dikenakan Anak; 
00858|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik 
00859|klip berisi butiran kristal telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana 
00860|Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 166/NNF/2026 
00861|tanggal 18 Maret 2026 dengan kesimpulan bahwa kristal berwarna putih yakni 
00862|sabu-sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina , maka dari itu 
00863|serbuk kristal putih yang dibawa oleh Anak termasuk dalam Narkotika 
00864|Golongan I; 
00865|Menimbang, bahwa saat ditangkap, Anak sedang mengendarai sepeda 
00866|motor dan berboncengan dengan Pihak Terkait I , akan tetapi Pihak Terkait I  
00867|tidak mengetahui jika Anak membawa narkotika jenis sabu karena Pihak Terkait 
00868|I tersebut hanya dihubungi oleh Anak untuk dijemput dari Paleleh; 
00869|Menimbang, bahwa sabu -sabu tersebut didapat dari Pihak Terkait 
00870|Kedua dengan cara dibeli dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan 
00871|ratus ribu rupiah) adapun pembelian itu dilakukan dengan cara ditransfer oleh 
00872|Anak kepada Pihak Terkait Kedua  sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima 
00873|ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, akan tetapi karena limit saldo, Anak 
00874|lalu mentransfer kepada Kario melalui DANA sejumlah Rp400.000,00 (empat 
00875|ratus ribu rupiah); 
00876|Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan pesanan dari teman Anak 
00877|bernama Ulung yang berada di Tolinggula yang mana sebelumnya teman Anak 
00878|tersebut menghubungi Anak untuk membeli sabu -sabu, akan tetapi Anak tidak 
00879|memiliki sabu, kemudian Anak menanyakan kepada Pihak Terkait Kedua  “ada 
00880|barang harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ?”, kemudian dijawab oleh 
00881|Pihak Terkait Kedua “ada sama Pihak Terkait Ketiga”, lalu Anak menjawab “ada 
00882|teman yang mau pesan barang”, lalu Pihak Terkait Kedua  menyuruh Anak 
00883|mentransfer uang terse but kepada Pihak Terkait Kedua  sejumlah 
00884|Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang nanti sisanya di transfer 
00885|setelah sabu tersebut sudah ada di Anak, Anak kemudian memperlihatkan 
00886|Pihak Terkait Kedua  bukti transfer tersebut, setelah itu Pihak Terkait Kedua  
00887|menuju kamar milik Pihak Terkait Ketiga yang berada di lokasi tambang tempat 
00888|Anak bekerja untuk mengambil sabu, Anak kemudian menunggu Pihak Terkait 
00889|Kedua di kamar Anak, lalu pada pukul 23.00 WITA Pihak Terkait Kedua masuk 
00890|ke dalam kamar Anak da n menyerahkan narkotika jenis sabu yang Anak beli, 
00891|setelah itu Pihak Terkait Kedua  kembali ke kamar milik Pihak Terkait Ketiga , 
00892|
00893|setelah itu Anak menyimpan sabu di dalam dompet milik Anak Pihak Terkait 
00894|Kedua kemudian masuk ke dalam kamar Anak dan menyampaikan bahwa 
00895|“barang itu timbangan 80), kemudian Pihak Terkait Kedua  menyuruh Anak 
00896|untuk mentransfer sisa uang ke akun DANA milik Pihak Terkait Ketiga , lalu 
00897|Anak mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke 
00898|akun DANA milik Pihak Terkait Ketiga; 
00899|Menimbang, bahwa Anak mengonsumsi sabu sejak bekerja di tambang 
00900|sekitar tahun 2023, khususnya ketika Anak mau menambang agar fokus kerja 
00901|dan tidak merasa capek, adapun Anak mendapatkan sabu karena diberikan 
00902|secara cuma-cuma oleh Pihak Terkait Kedua; 
00903|Menimbang, bahwa Anak menerangkan bahwa Pihak Terkait Kedua lalu 
00904|berkomunikasi langsung dengan Ulung melalui telepon, dan Pihak Terkait 
00905|Kedua menyuruh Anak untuk mentransfer uangnya ke akun DANA Anak 
00906|dengan menggunakan handphone Anak dan Pihak Terkait Kedua  juga yang 
00907|melakukan transaksi sendiri pada handphone Anak; 
00908|Menimbang, bahwa Anak dipaksa dan dibujuk oleh Pihak Terkait Kedua 
00909|untuk mengantarkan sabu kepada Ulung, karena Ulung mengetahui Anak 
00910|berteman dengan Pihak Terkait Kedua, Anak sebenarnya takut membawa sabu 
00911|tetapi Anak dipaksa dan Pihak Terkait Kedua  bilang tidak bakal tertangkap, 
00912|Pihak Terkait Kedua juga menjanjikan akan memberikan sabu kepada Anak; 
00913|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut di atas  
00914|bahwa perbuatan Anak yang diminta oleh temannya yaitu Ulung untuk 
00915|mencarikan penjual sabu kemudian oleh Anak menanyakan sabu-sabu kepada 
00916|Pihak Terkait Kedua  dan Pihak Terkait Kedua  memberitahu bahwa sabu -sabu 
00917|tersebut tersedia, lalu Anak mentransfer uang kepada Pihak Terkait Kedua  
00918|melalui aplikasi DANA sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 
00919|rupiah) lalu sabu-sabu tersebut diserahkan Pihak Terkait Kedua  kepada Anak 
00920|lalu Anak mentransfer sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu 
00921|rupiah) kepada Pihak Terkait Kedua  melalui akun DANA milik Pihak Terkait 
00922|Ketiga, kemudian Anak diminta oleh Pihak Terkait Kedua  untuk mengantarkan 
00923|sabu pesanan Ulung dengan memberikan iming -iming sabu secara gratis, 
00924|kemudian pada keesokan harinya Anak ditangkap oleh petugas kepolisian yang 
00925|mana terungkap Anak membawa sabu -sabu yang merupakan Narkotika 
00926|Golongan I, maka dari uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa Anak 
00927|merupakan seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I milik Ulung; 
00928|
00929|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan 
00930|apakah perbuatan Anak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 
00931|dilakukan dengan tanpa hak; 
00932|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah 
00933|legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau 
00934|penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki izin atau 
00935|persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang -Undang atau 
00936|Peraturan yang membolehkan untuk itu; 
00937|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi, bukti surat, 
00938|Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Anak dalam 
00939|menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mengantongi 
00940|izin apapun; 
00941|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang -Undang Nomor 35 
00942|Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan 
00943|penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, 
00944|sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat 
00945|kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu 
00946|pengetahuan; 
00947|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang -Undang Nomor 35 
00948|Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk 
00949|kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk 
00950|kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik 
00951|serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas 
00952|rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan; 
00953|Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak tidak disertai dengan surat 
00954|izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak 
00955|lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk 
00956|kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk 
00957|reagensia diagnostik sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak dilakukan 
00958|tanpa hak; 
00959|Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah Anak 
00960|tanpa hak menguasai narkotika tersebut dilakukan secara sengaja, bahwa 
00961|adapun sebelum terjadinya penangkapan , Anak secara sengaja membawa 
00962|sabu-sabu yang termuat dalam plastik ke dalam dompet dan dimasukkan ke 
00963|dalam jaket miliknya yang mana sebelumnya Anak telah diiming -imingi oleh 
00964|Pihak Terkait Kedua untuk membawa sabu tersebut kepada pembeli sabu yaitu 
00965|Ulung, melihat perbuatan Anak tersebu Hakim menilai Anak tentu secara sadar 
00966|
00967|memasukkan sabu ke dalam dompet miliknya lalu Anak masukkan ke dalam 
00968|jaket miliknya lalu ia bawa , sehingga dengan demikian Anak secara sengaja 
00969|dengan maksud menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; 
00970|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebu t di atas 
00971|Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Anak; 
00972|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (1) 
00973|huruf a KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 
00974|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  telah terpenuhi, maka Anak 
00975|haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
00976|tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I 
00977|bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 
00978|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal -
00979|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
00980|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus 
00981|mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
00982|Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak 
00983|pidana yang didakwakan kepadanya, dan dapat mempertanggungjawabkan 
00984|perbuatannya maka Anak haruslah dijatuhi Pidana yang akan dipertimbangkan 
00985|sebagai berikut: 
00986|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 KUHPidana menerangkan 
00987|bahwa Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana pokok dan 
00988|pidana tambahan; 
00989|Menimbang, bahwa Pasal 115 KUHPidana menerangkan bahwa pidana 
00990|pokok terdiri dari: 
00991|a. pidana peringatan 
00992|b. pidana dengan syarat: 
00993|1. Pembinaan di luar lembaga; 
00994|2. pelayanan masyarakat, atau  
00995|3. pengawasan 
00996|c. pelatihan kerja; 
00997|d. pembinaan dalam lembaga; dan 
00998|e. pidana penjara; 
00999|Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang -undang 
01000|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan 
01001|bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan 
01002|Anak akan membahayakan masyarakat dan pada Pasal 81 ayat (5) Undang -
01003|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
01004|
01005|menerangkan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya 
01006|terakhir apabila membahayakan masyarakat, adapun berdasarkan uraian-
01007|uraian tersebut di atas Hakim menilai penjatuhan pidana penjara kepada Anak 
01008|dapat diterapkan apabila tidak ada upaya lain yang bermanfaat bagi Anak; 
01009|Menimbang, bahwa adapun dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak 
01010|perlu dipertimbangkan Pasal 54 ayat (1) KUHPidana jo. Lampiran II Undang -
01011|Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 
01012|yang berbunyi: 
01013|“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 
01014|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; 
01015|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 
01016|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; 
01017|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; 
01018|e. cara melakukan Tindak Pidana; 
01019|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; 
01020|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; 
01021|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; 
01022|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; 
01023|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau 
01024|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”; 
01025|Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan didengar 
01026|Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, yang pada pokoknya 
01027|Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Demi kepentingan terbaik 
01028|bagi Anak maka terhadap Klien kiranya dapat diberikan putusan Pidana 
01029|Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 71 
01030|ayat (1) huruf e Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
01031|Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan: 
01032|a. Orang Tua Klien anak tidak mampu melakukan pengawasan dan mendidik 
01033|anaknya; 
01034|b. Klien anak bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga aktif sebagai kurir 
01035|atau perantara jaringan Narkotika yang dapat membahayakan Publik; 
01036|c. Saat mendapat pembinaan di LPKA diharapkan klien anak mendapatkan