00924|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00925|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00926|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan  dana yang diberikan kepada terdakwa
00927|tersebut di  atas  dipakai  untuk  membeli  tiket,  untuk  membuat paspor,  untuk
00928|diberikan kepada handle di bandara, untuk cek kesehatan, untuk stamp Visa,
00929|untuk diberikan kepada TKW;
00930|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00931|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00932|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00933|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00934|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00935|sebagai handle di bandara;
00936|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00937|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00938|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00939|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00940|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00941|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00942|terpenuhi;
00943|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam Pasal
00944|81  Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00945|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1
00946|KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi
00947|dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang
00948|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum
00949|tersebut,  maka  dengan  demikian  terdakwa  harus  dinyatakan  telah  terbukti
00950|secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
00951|sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
00952|
00953|Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa
00954|dapat  dinyatakan  bersalah  dan  mampu  mempertanggungjawabkan
00955|perbuatannya di depan hukum;
00956|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00957|berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu
00958|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari
00959|tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti
00960|jalannya  sidang,  di  samping  itu  tidak  ternyata  pula  di  persidangan  bahwa
00961|Terdakwa  mempunyai  alasan  pemaaf  dan/atau  alasan  pembenar  untuk
00962|melakukan  perbuatan  a  quo yang  dapat  meniadakan  pertanggungjawaban
00963|pidana pada dirinya;
00964|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00965|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00966|Menimbang bahwa berdasarkan  Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-undang
00967|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00968|Indonesia menganut  sistem  kumulatif  dalam  penjatuhan  pidana  kepada
00969|terdakwa  yaitu  disamping  pidana  penjara  juga  pidana  denda  yang  harus
00970|dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00971|yang diatur dalam Undang-undang tersebut;
00972|Menimbang  bahwa  mengenai  pidana  kurungan  pengganti  denda,  jika
00973|terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan,
00974|hal ini tidak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00975|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, s ehingga
00976|dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  harus  mempedomani  dari  ketentuan
00977|umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal
00978|30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, ia
00979|diganti dengan pidana kurungan;
00980|Menimbang  bahwa  mengenai  permohonan  yang  dimohonkan  oleh
00981|Terdakwa melalui Penasihat Hukum sebagaimana terdapat dalam nota pledoi
00982|yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim
00983|mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang
00984|memberatkan  dan  meringankan,  dengan  mendasarkan  pada  prinsip  bahwa
00985|pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah
00986|ini dipandang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau
00987|disebut  juga  dengan  prinsip  proporsionalitas  sebagai  prinsip  dasar  yang
00988|menpukulin  bahwa  pemidanaan  yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat
00989|
00990|kesalahan  dan  kejahatan  dengan  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari
00991|Terdakwa sebagai pelaku kejahatan;
00992| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00993|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00994|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00995|dijatuhkan;
00996|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00997|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00998|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00999|Menimbang  bahwa  mengenai  barang  bukti  Majelis  akan
01000|mempertimbangkan sebagai berikut:
01001|Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada
01002|Pasal  46  ayat (1)  KUHAP M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  pembahasan
01003|permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  berpendapat  bahwa  Pengadilan
01004|berwenang:
01005|1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa
01006|benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda
01007|tersebut;
01008|2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
01009|3. Menjatuhkan  putusan  yang  memerintahkan  pemusnahan  atau  perusakan
01010|benda sitaan;
01011|4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi
01012|sebagai barang bukti dalam perkara lain;
01013|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP
01014|menyebutkan  “barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
01015|kejahatan  atau  sengaaja  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dapat
01016|dirampas;
01017|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  39  KUHAP  R.  Soesilo
01018|menguraikan  bahwa  barang  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan
01019|dapat  dirampas  sepanjang  barang  tersebut  adalah  barang-barang  milik
01020|Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh
01021|dirampas;
01022|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  b  KUHAP
01023|menyatakan  “yang  dapat  dikenakan  penyitaan  adalah  benda  yang  telah
01024|dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk
01025|mempersiapkannya;
01026|
01027|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01028|berupa:
01029|- 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi: A 1368 FY berikut
01030|kunci kontak;
01031|- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi: A 1368
01032|FY;
01033|Oleh karena barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan BPKB
01034|Nomor: P-01202321, maka dikembalikan kepada yang paling berhak;
01035|- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam;
01036|oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan
01037|dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
01038|Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah
01039|merupakan  balas  dendam,  akan  tetapi  semata-mata  hanya  pelajaran  bagi
01040|Terdakwa  agar  selama  menjalani  pidananya  tersebut,  Terdakwa  dapat
01041|merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana
01042|yang  dapat  dijatuhi  pidana,  dengan  harapan  setelah  selesai  melaksanakan
01043|pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan
01044|mengulangi  perbuatannya  lagi  sehingga  dengan  mengingat  tuntutan  pidana
01045|yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang
01046|meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang
01047|akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi
01048|rasa keadilan;
01049|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01050|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01051|yang meringankan Terdakwa;
01052|Keadaan yang memberatkan:
01053|- Perbuatan Terdakwa  dapat  menimbulkan  masalah  bagi  Pekerja  Migran
01054|Indonesia di Luar Negeri;
01055|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01056|Keadaan yang meringankan:
01057|- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
01058|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01059|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01060|   Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan
01061|akan  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa  tidak  mengajukan  permohonan  agar
01062|dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222
01063|
01064|ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara
01065|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
01066|Memperhatikan  ketentuan  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-undang
01067|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01068|Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
01069|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
01070|yang bersangkutan;
01071|
01072|MENGADILI:
01073|1. Menyatakan  terdakwa Saeful Azis Bin (Almarhum) Sayuti  telah terbukti
01074|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta
01075|tanpa izin  melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara per
01076|orangan” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
01077|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana
01078|penjara  selama  7  (tujuh)  bulan dan  denda  sejumlah  Rp10.000.000,00
01079|(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
01080|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
01081|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01082|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01083|4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01084|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01085|  Dirampas untuk dimusnahkan ;
01086|6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  Rp5.000,00 (lima
01087|ribu rupiah).
01088|
01089|Senin
01090|
01091|3
01092|
01093|2025
01094|
01095|Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami,
01096|Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H.
01097|dan  Hendri  Irawan,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01098|
01099|Agus Sadikin, S.H., M.H.
01100|
01101|Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
01102|Ttd Ttd
01103|Aswin Arief, S.H., M.H.                                  Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.
01104|Ttd
01105|Hendri Irawan, S.H.
01106|Panitera Pengganti,
01107|          Ttd
01108|                               Agus Sadikin, S.H., M.H.