00968|itu, contohnya misalnya dia dalam keadaan  overmacht, dia dalam keadaan
00969|force majeure, atau dalam  keadaan pembelaan  noodweer  atau noodwer
00970|exces itu terjadi pembebasan kehendak;
00971|- Bahwa menurut Ahli delik di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS
00972|tersebut, adalah deliknya delik formil; 
00973|- Bahwa  mengenai  perbedaan  antara  motif dengan  yang  diisebut  ”dengan
00974|maksud”,  motif  ini  kajiannya  adalah  kriminologi,  konteksnya  kriminologi,
00975|
00976|mengapa orang melakukan itu, apa sebagai faktor penyebab orang melakukan
00977|perbuatan itu. Di dalam hukum pidana, ia tidak menyatakan  mens rea itu
00978|sebagai niat jahat,  mens rea itu adalah motif tetapi menekankan kepada
00979|motivasi,  kesengajaan  itu,  jadi  bukan  mengapa  orang  melakukan  suatu
00980|perbuatan itu tetapi mengapa anda melakukan perbuatan itu, karena itu di
00981|dalam hukum pidana perbuatan yang dapat dipidana dan dapat dimintakan
00982|pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan. Jadi unsur kesalahan
00983|atau  kesengajaan  itu  menekankan  kepada  ”will” untuk  melakukan  suatu
00984|perbuatan sehingga motif itu tidak menjadi elemen delik untuk dibuktikan dalam
00985|persidangan karena ia akan terlihat dari motivasi melakukan perbuatan itu
00986|kenapa,  berarti  ada  kehendak  dan  ada  pengetahuan  dari  si  petindak
00987|bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia
00988|tetap melakukan perbuatan itu. Jadi sengaja dengan maksud itu, itu yang
00989|paling  ringan  untuk  membuktikannya.  Jadi  antara  motivasi,  tindakan  dan
00990|perbuatan itu memang menjadi maksud dari si petindak itu sendiri;
00991|- Bahwa motif memang dia tidak menjadi unsur, tetapi itu dapat digunakan untuk
00992|menambah keyakinan;
00993|- Bahwa  kesengajaan  itu  kita  membuktikan  apa  yang  menjadi  bestandeel
00994|deliknya, kalau dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai
00995|sengaja dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai
00996|dengan ketiganya;
00997|- Bahwa karena di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS secara tegas
00998|dirumuskan ”dengan maksud”, maka harus dimaknai sengaja yang dimaksud
00999|di situ adalah sengaja dengan maksud, sebagai maksud dengan akibat yang
01000|dikehendaki, tapi harkat dan martabat manusia itu, wanita itu mengukurnya itu
01001|kan kita susah, nah makanya tadi fungsi pencelaan itu maksudnya di dalam diri
01002|si petindak itu sudah mengetahui sebagai orang yang normal dan orang yang
01003|dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
01004|- Bahwa menurut Ahli apabila ada seorang perempuan mengendarai sepeda
01005|lewat seorang pemuda dia tidak ada maksud untuk merendahkan harkat dan
01006|martabat  perempuan  itu,  tapi  karena  iseng-iseng  atau  usil  ia  pegang
01007|perempuan  tersebut,  karena  iseng-iseng  itulah  ia  dengan  maksud
01008|merendahkan martabat, seharusnya tidak pantas dilakukan;
01009|- Bahwa Ahli teringat waktu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang
01010|dikatakan itu berarti dikehendaki motif dengan motivasi, hal itu beda, kalau tadi
01011|disebutkan hanya iseng-iseng itu hanya ia dan Tuhan yang tahu, kita tidak
01012|dapat  mengukurnya  apakah  iseng-iseng  atau  dengan  maksud,  tetapi
01013|
01014|perbuatan  itu lah yang  dikatakan kalau  kita mengambil ilmu dari Utrecht
01015|mengatakan bahwa ada yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum
01016|materiil yang kita adopsi adalah hukum yang menurut hukum masyarakat dia
01017|diformalisikan di dalam hukum pidana itu sendiri, inilah yang dikatakan dengan
01018|perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  yang  subjektif  dengan  perbuatan
01019|melawan hukum dalam arti yang objektif, dan itu diakomodir di dalam Putusan
01020|Mahkamah Konstitusi, jadi itulah ukurannya, kalau alibi itu biasa, tapi secara
01021|ukuran secara umum nilai-nilai yang hidup itu, perbuatan itu adalah perbuatan
01022|tercela  karena  fungsi  pidana  ada  fungsi  pencelaan  atas  kesalahan  yang
01023|dilakukan oleh si petindak. Jadi takarannya ada suatu perbuatan, perbuatan
01024|tersebut sudah dapat diprediksi oleh si petindak bahwa perbuatan tersebut
01025|adalah perbuatan yang tidak pantas karena ia orang normal, beda kalau orang
01026|yang abnormal. Di dalam hukum pidana itu penafsirannya itu harus ketat,
01027|makanya di dalam hukum pidana itu nonanalogi, itulah prinsip dasar asas lex
01028|certa, lex stricta dan asas lex scripta atau juga dikatakan noela poena sine
01029|praevia;
01030|- Bahwa  di dalam pembuktikan kita mengenal apa yang dinamakan  direct
01031|evidence dan  circumstansial  evidence,  Ahli  pernah  mempraktikan
01032|circumstansial evidence dalam kasus PC dan RR waktu itu;
01033|- Bahwa  circumstansial evidence itu adalah bukti tidak langsung, ini secara
01034|eksplisit  diatur  di  dalam  ketentuan  Undang-Undang  TPKS,  secara  tegas
01035|Undang-Undang TPKS mengatur hal itu, pertama apa yang dimaksud dengan
01036|Saksi, Saksi di dalam ketentuan umumnya itu disebutkan Saksi bukan hanya
01037|orang yang melihat, mengalami atau mendengar terhadap suatu peristiwa
01038|tindak  pidana  kekerasan  seksual  tetapi  saksi  juga  adalah  orang  yang
01039|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun tidak ia lihat,
01040|ia tidak dengar, ia tidak alami, dengan syarat berhubungan dengan tindak
01041|pidana kekerasan seksual tersebut. Bahwa ini hampir sama juga dengan
01042|testimonium de auditu sepanjang ia bersesuaian menandakan adanya tindak
01043|pidana, bersesuaian menandakan adanya suatu keadaan atau kejadian;
01044|- Bahwa di dalam ketentuan Alat Bukti, Bab IV , Bagian Kedua Undang-Undang
01045|TPKS, Pasal 25, di situ dinyatakan berkaitan dengan pembuktian keterangan
01046|Saksi atau korban sudah cukup untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana
01047|jika didukung atau ada satu alat bukti dan Hakim memperoleh keyakinan
01048|bahwa telah ada tindak pidana dan T erdakwa lah yang bersalah melakukan
01049|perbuatan itu, berarti di dalam normanya satu Saksi Korban saja sudah satu
01050|alat bukti;
01051|
01052|- Bahwa kita mengejar minimal dua alat bukti sebagaimana yang disebutkan di
01053|dalam Pasal 183 KUHAP , nah ini saja keterangan korban saja sudah satu alat
01054|bukti jika ditambah dengan alat bukti lainnya, dari bukti yang ada Hakim
01055|memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu betul terjadi dan T erdakwa lah
01056|yang melakukannya, bukan keyakinan Hakim baru alat bukti. Itu ayat (1), yang
01057|menarik lagi di ayat (3) huruf a-nya menyatakan menegaskan dalam hal
01058|perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  hanya  ditemukan  atau  hanya
01059|didasarkan pada keterangan korban saja, disyaratkan juga menjadi alat bukti
01060|dalam hal adanya keterangan misalnya orang yang memberikan keterangan
01061|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun ia tidak
01062|dengar, walaupun ia tidak lihat, walaupun ia tidak alami tetapi berhubungan
01063|dengan tindak pidana yang terjadi, berarti ini adalah circumstansial evidence,
01064|karena kejahatan seksualitas ia pasti akan terselubung;
01065|- Bahwa  sebetulnya  di dalam  KUHAP itu mengatur juga berkaitan dengan
01066|circumstansial evidence tetapi secara implisit.
01067|- Bahwa kalau dilihat lagi di Pasal 25 ayat (3) huruf b Undang-Undang TPKS,
01068|pada ayat (3) huruf b tersebut dijelaskan Saksi yang menerangkan berdiri
01069|sendiri tetapi dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya sedemikian
01070|rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau adanya suatu
01071|keadaan terhadap tindak pidana itu sendiri, pernyataan Saksi yang berdiri
01072|sendiri tetapi merupakan satu kesatuan berkaitan antara yang satu dengan
01073|yang lain ada hubungannya menandakan kejadian atau tindak pidana itu dapat
01074|dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti petunjuk, ini
01075|hampir sama dengan  kettingbewijs yang diatur di KUHAP , tetapi di dalam
01076|Undang-Undang TPKS dinyatakan secara eksplisit karena karakteristik tindak
01077|pidana kekerasan seksual jarang orang yang melihatnya, makanya saksi-saksi
01078|walaupun ia tidak melihat tetapi ada korelasinya, bersesuaian inilah yang
01079|dikatakan dengan pripsip kettingbewijs itu;
01080|- Bahwa di dalam Pasal 185 KUHAP satu saksi bukan saksi harus didukung
01081|dengan  alat  bukti  lainnya  seperti  surat  dan  sebagainya,  tetapi  di  dalam
01082|Undang-Undang TPKS secara tegas atau secara eksplisit dinyatakan bisa
01083|Saksi yang tidak melihat tetapi ada suatu keadaan bisa dia dikualifikasi sebagai
01084|Saksi dan bisa juga dikualifikasi sebagai petunjuk;
01085|- Bahwa petunjuk itu adalah persesuaian antara kejadian, peristiwa maupun
01086|keadaan antara yang satu dengan yang lain yang menandakan telah terjadinya
01087|tindak pidana dan T erdakwalah yang melakukannya;
01088|
01089|- Bahwa sehubungan dengan petunjuk, Penuntut Umum yang menghadirkan
01090|tetapi Hakim yang menilai berkaitan dengan alat bukti petunjuk itu, maksudnya
01091|yang menilai berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya, apakah ia masuk alat
01092|bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan, tetapi petunjuk merupakan alat
01093|bukti, bisa Penuntut Umum mengajukan itu tetapi Hakim yang menilai apakah
01094|bukti petunjuk tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi, bersesuaian
01095|dengan  surat,  bersesuaian  dengan  keterangan  T erdakwa.  Ini  lah  yang
01096|dinamakan prinsip yang dikatakan due process model;
01097|- Bahwa prinsip due process model itu mengacu kepada asas persumption of
01098|innocence, bukan dalam konteks asas crime control model yang didasarkan
01099|pada  persumption of guilt, maka Penuntut Umum dan Penyidik didasarkan
01100|pada  persumption  of  guilt,  tetapi  Hakim  akan  berpijak  pada  prinsip  due
01101|process model didasarkan kepada  persumption of innocence, mereka unjuk
01102|bukti Hakim yang akan menilai berkiatan dengan kekuatan pembuktian dan
01103|nilai  pembuktian  dari  apa  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  tersebut
01104|termasuk ada hak T erdakwa untuk menghadirkan Penasihat Hukum untuk
01105|melawan itu;
01106|- Bahwa dulu di Pengadilan Negeri Medan, mungkin kasusnya lebih ekstrim dari
01107|perkara ini, kalau ingat dulu pernah ditemukan mayat di dalam goni di sungai,
01108|itu mohon maaf anaknya adalah cacat mental dan saat itu tidak ada satupun
01109|saksi yang melihat siapa yang memperkosa dalam keadaan hidup karena
01110|berdasarkan visum perbuatan tersebut terjadi masih dalam keadaan hidup,
01111|memang saat itu terjadi perdebatan dengan pengacara T erdakwa ternyata hal
01112|itu bisa dipatahkan bahwa ada yang membawa yang bersangkutan tersebut ke
01113|suatu tempat walaupun tempat itu bukan tempat kejadian, makanya adanya
01114|circumstansial evidence ini dari keterangan-keterangan walaupun tidak melihat
01115|secara langsung tetapi memiliki hubungan dengan suatu kejadian atau suatu
01116|keadaan menandakan telah terjadinya tindak pidana dan T erdakwalah yang
01117|melakukannya,  sehingga  pada  saat  itu  syukur  alhamdulillah  Hakim
01118|berkeyakinan  T erdakwa  yang  bersangkutan  sebagai  pelakunya,  karena
01119|karakteristik pelaku ia pasti akan menghilangkan bukti dan ada alibi;
01120|- Bahwa  dalam  masalah  tindak  pidana  kejahatan  seksual  biasanya  hanya
01121|T erdakwa dan Korban yang mengetahuinya dan biasanya sering T erdakwa
01122|beralibi membantah itu, itulah tadi dikatakan secara eksplisit Undang-Undang
01123|TPKS mengatur tentang itu, yang meskipun kejadian tersebut hanya diperoleh
01124|dari  keterangan  Korban  tetapi  ada  saksi-saksi  yang  walaupun  ia  tidak
01125|melihatnya tetapi ada hubungannya;
01126|
01127|- Bahwa di dalam Undang-Undang TPKS dikatakan juga keterangan Ahli dapat
01128|digunakan untuk membuktikan tindak pidana itu;
01129|- Bahwa misalnya dalam suatu perkara tindak pidana kejahatan seksual, hanya
01130|Korban yang menerangkan adanya perbuatan T erdakwa sedangkan Saksi
01131|yang  lain  tidak  ada  dan  hanya  ada  keterangan  Ahli  namun  hanya
01132|menerangkan tentang aspek hukum pidana, menurut Ahli terhadap fakta-fakta
01133|Ahli kan mempunyai ukuran, ukuran itu bukan hanya dari unsur delik tetapi
01134|maksud dari rumusan delik pidana itu sendiri, maka ahli dengan keahliannya
01135|akan melihat, pertama berkaitan dengan norma, kedua berkaitan dengan asas,
01136|ini yang menjadi ukuran ahli dalam menilai terhadap suatu keterangan yang
01137|lain;
01138|- Bahwa kalau Undang-Undang TPKS menyatakan keterangan Ahli tersebut
01139|bisa jadi alat bukti, maksud Undang-Undang TPKS itu karena itu ada urutan,
01140|tidak di awal ia sebut keterangan Ahli. Karena undang-undang itu kan ada
01141|batang tubuh ada hierarkikal. Maka menurut Ahli maksud Undang-Undang
01142|TPKS itu setelah ada keterangan Korban, keterangan Saksi yang tidak melihat
01143|plus ditambah keterangan Ahli;
01144|- Bahwa sebetulnya mengenai keterangan Ahli pidana, Ahli pandang ia adalah
01145|untuk  menambah  keyakinan  Hakim,  tapi  kalau  kita  lihat  undang-undang
01146|keterangan ahli itu apa misalnya keterangan ahli berkaitan dengan forensik,
01147|kalau  secara  ekstrim  hal  itu  menurut  Ahli  bisa.  Ini  pernah  diputus  oleh
01148|Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu orang banyak salah
01149|persepsi mengenai bukti yang sah, ada yang dinamakan bukti permulaan, bukti
01150|permulaan yang cukup, bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup kalau
01151|dulu  laporan  (LP)  dengan  keterangan  Saksi  Korban  sudah  cukup,  beda
01152|dengan Hakim, kalau Hakim kan bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu ia
01153|akan mengacu kepada kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP minimal dua alat
01154|bukti, yang kemudian apakah itu alat bukti yang benar itu adalah porsinya
01155|Hakim. Kalau ekstrim ya seperti itu, dua alat bukti yaitu keterangan Saksi dan
01156|keterangan Ahli;
01157|- Bahwa maksud dari Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang TPKS yang
01158|menegaskan barang bukti kemudian dapat dinilai statusnya menjadi alat bukti
01159|menurut  Ahli  adalah  karena  barang  bukti  itu  adalah  dimaksud  instrumen
01160|melakukan tindak pidana, atau juga hasil dari suatu tindak pidana. Kalau
01161|selama ini di dalam KUHAP disebutkan secara tegas apa saja yang disebut
01162|sebagai alat bukti yang sah tidak menyatakan barang bukti, sehingga banyak
01163|orang menarik barang bukti dijadikan sebagai alat bukti bisa dia nanti masuk
01164|
01165|bukan hanya petunjuk tetapi bisa juga surat, malah sekarang lie detector sudah
01166|ditarik menjadi alat buti petunjuk. Jadi konteksnya itu tadi, barang bukti tersebut
01167|secara eksplisit ditegaskan barang bukti tersebut menjadi alat bukti, padahal di
01168|dalam KUHAP itu barang bukti itu ditariknya misalnya bisa nanti keterangan
01169|ahli, bisa nanti dia masuk kepada bukti surat;
01170|- Bahwa misalnya  ada  barang  bukti  sepeda  motor  yang  digunakan  untuk
01171|melakukan kejahatan, berkaitan dengan ketentuan barang bukti dapat dinilai
01172|sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, menurut Ahli harus dihubungkan dengan
01173|alat bukti lainnya. Kalau dalam Undang-Undang TPKS ia menjadi instrumen,
01174|instrumen dia menjadi alat bukti;
01175|- Bahwa seandainya ada kasus, Korban menerangkan ada kejadian, kemudian
01176|ada orang yang menerangkan ia melihat kejadian tersebut namun ia tidak
01177|disumpah karena secara umur dia belum cukup umur untuk disumpah, yang
01178|kalau berdasarkan KUHAP keterangan Saksi tersebut hanya dapat dijadikan
01179|petunjuk, menurut Ahli kondisi seperti ini bisa kita maknai atau bisa kita nilai
01180|sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 25 Undang-Undang TPKS tadi
01181|meskipun Saksi selain korban tersebut tidak disumpah karena Pasal 25 ayat
01182|(3) Undang-Undang TPKS jelas sudah menyatakan itu, di situ dinyatakan
01183|walapun Saksi yang tidak disumpah,  dengan itu sudah terpenehuinya asas
01184|geen straf zonder schuld sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 183
01185|KUHAP dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP;
01186|- Bahwa mengenai apakah pengertian yang disebutkan di dalam ketentuan
01187|Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang TPKS bisa disamakan dengan apa yang
01188|dimaksud dengan Saksi Alibi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01189|65/PUU-VIII/2010, seperti yang Ahli maksud ini masuk ke dalam kualifikasi
01190|testimonium de auditu, karena selama ini karena melihat karekteristik dari
01191|kejahatan pelecehan seksual ada kekosongan norma di dalam KUHAP itu
01192|sendiri maka lahirlah Undang-Undang TPKS yang menyatakan itu secara
01193|eksplisit,  maka  bisa  Ahli  katakan  senada  dengan  Putusan  Mahkamah
01194|Konstitusi  itu. Jadi  bagaimana  dengan  keberadaan  saksi  testimonium  de
01195|auditu, konteksnya di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b
01196|itu  berorientasi  kepada  saksi  testimonium  de  auditu.  Di  ayat  (1)-nya  itu
01197|disebutkan secara tegas ”tentang adanya tindak pidana dan T erdakwa lah
01198|yang bersalah”, kemudian di ayat (3) hururf b-nya menyatakan saksi-saksi itu
01199|membenarkan suatu kejadian atau keadaan saja;
01200|- Bahwa  sehubungan  dengan  adanya  dua  pemikiran  berkaitan  dengan
01201|pembuktian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 25 Undang-Undang
01202|
01203|TPKS  dimana  pendapat  yang  pertama  menyebutkan  ketentuan  tersebut
01204|merupakan  perluasan  untuk  pembuktian  khusus  untuk  perkara  kejahatan
01205|seksual karena dibagian awal dari Undang-Undang tersebut disebutkan juga
01206|yang  dimaksud  dengan  kekerasan  seksual  tersebut  termasuk  kekerasan
01207|seksual yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain sehingga
01208|ada beberapa yang kemudian menggunakan ketentuan Pasal 25 Undang-
01209|Undang TPKS tersebut  dalam perkara yang tidak menggunakan atau yang
01210|tidak  terbukti  Undang-Undang  TPKS,  misalnya  terbuktinya  KUHP  atau
01211|Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada pendapat yang kedua yang
01212|menyatakan  ini  sifatnya  spesifik  yang  menyatakan  ketentuan  Pasal  25
01213|Undang-Undang TPKS tersebut untuk tindak pidana yang disebut di dalam
01214|Undang-Undang TPKS, menurut Ahli, Ahli diajarkan oleh Prof. Arief Sidharta,
01215|kita di dalam memahami norma, kalau paham legalistis, aliran prositivisme
01216|pasti ia menyatakan tidak bisa, apa yang dinyatakan oleh Undang-Undang itu
01217|lah yang bisa dilakukan, kemudian aliran progresif yang dikemukan oleh Prof.
01218|Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  itu  perlu,  undang-udang  lain  tidak
01219|masalah karena dengan pemahaman dalam hukum pidana pembuktian itu
01220|hukum  itu  berkembang,  jadi  tidak  saklek.  Jadi  perkembangan  hukum  ini
01221|menjadi masalah yang harus kita akomodir. Prinsip dasarnya apakah hukum
01222|mengikuti  perkembangan  masyarakat  atau  masyarakat  mengikuti
01223|perkembangan hukum, maka ada aliran hukum yang bernama aliran hukum
01224|integratif,  aliran  tersebut  mengatakan  ini  ada  kebutuhan  hukum,  adanya
01225|kekosongan hukum, kalau adanya kekosongan hukum masa kita membentuk
01226|hukum yang baru, nah ada hukum-hukum yang lain yang dapat dijadikan
01227|perluasan. Kita harus melihat konteks kalau kami sebut, nucleus dengan
01228|plasma. Karakteristik kejahatan itu kalau misalnya pelecehan seksual hampir
01229|sama-sama ia bisa masuk ke dalam undang-undang misalnya pornografi, atau
01230|undang-undang perlindungan anak, KUHP dan sebagainya, maka seandainya
01231|undang-undangnya tidak diatur rumusnya di dalam hukum pidana itu adalah
01232|kita jangan kalah dengan pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan semakin
01233|canggih  karena  kita  anggap  hukum  kita  tertinggal  akhirnya  tidak  sampai
01234|kesana. Untuk itulah aliran progresif mengejar itu untuk keluar dari kekakuan
01235|hukum itu. Kemudian Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
01236|juga  mengatur  berkaitan  dengan  rechtvinding karena  hakim  juga  sumber
01237|hukum berupa yurisprudensi. Jadi menurut Ahli  tergantung kita menganut
01238|pendapat yang mana;
01239|- Bahwa  mengenai ketentuan restitusi dan kompensasi dalam perkara yang
01240|
01241|T erdakwanya  didakwa  dengan  Undang-Undang  TPKS,  pertama  Ahli
01242|menjelaskan tentang aliran dulu, ada yang namanya aliran klasik, aliran klasik
01243|itu menekankan bahwa hukum pidana itu berorientasi kepada penghukuman,
01244|kemudian  ada  aliran  modern  berorientasi  kepada  perbaikan.  Kemudian
01245|konteks  keadilannya  berbeda-beda,  pertama  keadilan  restributif,  keadilan
01246|restitutif,  kemudian  ada  restorative  justice,  lalu  ada  keadilan  transformal.
01247|Kemudian kita akan melihat, karena ia termasuk ke dalam kualifikasi delik pasti
01248|disertai  dengan  ancaman  pidana,  ancaman  pidana  pasti  menyertainya,
01249|biasanya  ancaman  pidana  itu  ditambah  dengan  denda.  Kalau  berkaitan
01250|dengan restitusi, rehabilitasi  dan  sebagainya  itu  konteksnya  bukan  dalam
01251|pemidanaan tapi konteksnya menyelesaikan di luar daripada sistem peradilan
01252|pidana. Jadi  setiap  tahapan boleh. Misalnya  Majelis  Hakim  menyarankan
01253|kepada Korban, kalau Korban juga tidak mau maka dia akan mengedepankan
01254|sanksi pidana untuk itu karena sudah ditawarkan. Ini memang perkembangan
01255|hukum, itulah progresif itu;
01256|- Bahwa mengenai penghitungan restitusi dalam perkara tindak pidana kekersan
01257|seksual, kalau Ahli melihatnya kaitannya dengan rasionalitas, nanti Hakim akan