02095|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia dengan
02096|maksud untuk bekerja sebagai penjaga kebun durian yang mana dapat
02097|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
02098|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  menyetujui  pekerjaan  itu
02099|sedangkan tidak dilengkapi dokumen persyaratan pekerja di luar negeri
02100|dapat dikategorikan tindakan dengan persetujuan korban yang meliputi
02101|kerja dan apakah perbuatan Terdakwa mendapatkan keuntungan baik
02102|materiil  maupun  immaterial  Majelis  Hakim  akan  memmpertimbangkan
02103|sebagai berikut:
02104|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa
02105|perbuatan Terdakwa membantu mencarikan orang yang bisa membantu
02106|memberangkatkan  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola
02107|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  ke
02108|Negara  Malaysia tersebut  memang  tidak  memberikan  keuntungan
02109|materiil namun perbuatan Terdakwa disisi lain memberikan keuntungan
02110|yang  tidak  bisa  diukur  secara  langsung  dengan  uang,  tetapi  tetap
02111|memberikan nilai bagi seseorang, seperti kehormatan, kedamaian, atau
02112|
02113|kepuasan batin,  sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
02114|mendapatkan keuntungan immaterial;
02115|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut
02116|diatas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dapat
02117|dikategorikan dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
02118|Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan dapat
02119|dibuktikan menurut hukum;
02120|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 4
02121|UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02122|Orang telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
02123|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
02124|dalam dakwaan alternatif kesatu;
02125|Menimbang,  bahwa  terhadap  uraian  pembelaan  Penasihat  Hukum
02126|Terdakwa yang  sampai  pada pokoknya  menyatakan  Terdakwa, tidak terbukti
02127|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
02128|dalam dakwaan Penuntut Umum serta membebaskan terdakwa tersebut oleh
02129|karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim
02130|tidak sependapat karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam dakwaan
02131|alternatif pertama Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi
02132|dan  dapat  dibuktikan  menurut  hukum  sehingga  perbuatan  Terdakwa  tetap
02133|mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;
02134|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
02135|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
02136|melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan
02137|pembenar  atau  alasan  pemaaf, oleh  karenanya  Majelis  Hakim berpendapat
02138|bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  harus  dipertanggung  jawabkan
02139|kepadanya;
02140|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02141|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
02142|terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
02143|Menimbang  bahwa  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim,  tidak  dapat
02144|dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.
02145|berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
02146|Mengenai  penafsiran/  pertimbangan  uraian  unsur  dari  dakwaan  Penuntut
02147|Umum,  bahwa  Hakim  Anggota  I  berpendapat  bahwa  rumusan  pasal  dari
02148|dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana perbuatan terdakwa;
02149|
02150|Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alteratif
02151|yakni pada dakwaan pertama, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana:
02152|- Dakwaan  pertama  “yang  membantu  atau  melakukan  percobaan,
02153|membawa  warga  negara  indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
02154|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  diluar  wilayah  negara
02155|Republik  Indonesia”  sebagaimana  dalam  pasal  4  Jo.  Pasal  10  UU  RI
02156|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02157|Perdagangan Orang ;
02158|- Dakwaan  kedua  “orang  perseorangan  yang  melakukan  penempatan
02159|pekerja migran indonesia sebagaiamana dalam pasal 6, jika niat untuk itu
02160|telah ternyata dari adanya permulaan pelaksaanaan dan tidak selesainya
02161|pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya
02162|sendiri” sebagaimana dalam pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
02163|2017 Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53 ayat (1)
02164|KUHP ;
02165|- Dakwaan  ketiga  “dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  ekerja
02166|migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
02167|dimaksud  dalam  pasal  68  yang  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari
02168|adanya  permulaan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,
02169|bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”
02170|sebagaimana dalam pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
02171|Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53 ayat (1) KUHP;
02172|Menimbang bahwa Hakim Anggota I mempertimbangkan uraian unsur
02173|pasal dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:
02174|Menimbang  bahwa  Membantu  melakukan  (pembantuan)  berarti
02175|memberikan bantuan atau dukungan yang sengaja kepada pelaku utama dalam
02176|melakukan  tindak  pidana,  kehendak  orang  yang  membantu  hanyalah  untuk
02177|membantu pelaku utama mencapai tujuannya dengan cara memebrikan sarana,
02178|kesempatan  atau  keterangan  lainnya,  sedangkan Melakukan  percobaan
02179|(poging)  berarti  niat  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  telah  nyata  dengan
02180|permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaannya tidak selesai, bukan karena
02181|kehendak pelaku sendiri;
02182|Menimbang bahwa yang dimaksud membawa warga negara Indonesia
02183|keluar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  adalah  suatu  tindakan  yang
02184|mengangkut, memindahkan seseorang dari wilayah negara Indonesia keluar
02185|wilayah  negara  Indonesia  yang  mana  seserorang  tersebut  berada  didalam
02186|
02187|kekuasaan atau dalam tanggung jawab yang membawa dengan maksud dan
02188|tujuan tertentu atau mengiringi atau memimpin seseorang kesuatu tempat;
02189|Menimbang  bahwa  pengertian  eksploitasi  adalah  pemanfaatan,
02190|tindakan yang merugikan  orang lain atau  tindakan mengambil keuntungan dari
02191|seseorang  atau  sekelompok  orang  secara  egois  untuk  mendapatkan
02192|keuntungan  dari  mereka  yang  menimbulkan  ketidakadilan  dan  penindasan
02193|terhadap individu;
02194|Menimbang  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
02195|tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
02196|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang
02197|bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan,  sedangkan   Pekerja  Migran
02198|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
02199|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
02200|Indonesia;
02201|Menimbang bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
02202|suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
02203|kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  yang
02204|pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak
02205|asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja
02206|dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
02207|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
02208|persidangan:
02209|- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November pukul 12.45 WITA telah
02210|ditemukan 4 (empat) orang korban berasal dari provinsi Nusa Tenggara
02211|Timur di depan Pelabuhan Malundung;
02212|- Bahwa  4  (empat)  orang  yang  berangkat  dari  Nusa  Tenggara  Timur
02213|tersebut yakni Martinus Kopog, Thomas Ola Helan, Martinus Penana,
02214|Fabianus Sabon Pura;
02215|- Bahwa 4 (empat) orang tersebut dibiayai oleh Saudara HERI (DPO)
02216|untuk biaya transportasi keberangkatan keempat korban namun Ketika
02217|natinya sudah bekerja biaya tersebut akan dipotong gaji dari para korban;
02218|- Bahwa Saudara HERI (DPO) tersebut tidak diketahui apakah sebagai
02219|orang  yang  menampung  empat  orang  tersebut  atau  hanya  sebagai
02220|penyalur saja;
02221|- Bahwa 4 (empat) orang tersebut berangkat ke Malaysia atas kemauan
02222|korban sendiri;
02223|
02224|- Bahwa mengenai dokumen-dokumen persyaratan untuk bekerja di luar
02225|negeri  seperti  Visa,  Pasport,  BPJS  Ketengakerjaan  ataupun  atauran
02226|lainya,  keempat  korban  tersebut  tidak  dapat  menunjukan  dokumen
02227|persyaratan untuk berangkat atau bekerja ke Malaysia;
02228|- Bahwa keempat orang tersebut berangkat dari provinsi Nusa Tenggara
02229|Timur di depan Pelabuhan Malundung Tarakan yang masih dalam suatu
02230|wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;
02231|- Bahwa keempat orang tersebut setelah berangkat dari Nusa Tenggara
02232|Timur ke Tarakan masih tinggal dan berada di Tarakan dan belum ada
02233|tiket perjalanan  menuju  Malasya  yang  mana  keempat orang  tersebut
02234|belum memiliki jadwal maupun agenda keberangkatan menuju Malaysia ;
02235|- Bahwa terdakwa memiliki Paspor dan juga  terdakwa sudah pernah
02236|bekerja di Malaysia;
02237|- Bahwa  terdakwa  tidak  ada  menjanjikan  suatu  pekerjaan  ataupun
02238|mengiming-iming sesuatu kepada keempat orang tersebut;
02239|- Bahwa  terdakwa  dan  juga  saksi  Maria  Fatima  yang  berangkat  ke
02240|Malasya  melalui  jalur  imigrasi  yang  mana  terdakwa  maupun  isteri
02241|terdakwa memiliki paspor yang masih berlaku;
02242|- Bahwa setelah sampai di Tarakan dari Nusa Tenggara Timur, terdakwa
02243|beserta saksi Maria Fatima dan keempat orang tersebut tidak secara
02244|bersamaan berangkat ke Malaysia, berangkat secara terpisah ;
02245|- Bahwa  terdakwa  tidak  mengetahui  siapa  yang  akan  menampung,
02246|menerima keempat orang tersebut bekerja di Malaysia, terdakwa tidak
02247|ada mengajak ;
02248|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta-fakta  hukum  yang
02249|dihubungkan dengan penafsiran pengertian/ defenisi dari uraian-uraian unsur
02250|pasal  dari  dakwaan  Penuntut  Umum,  perbuatan  terdakwa  tidak  dapat
02251|dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  sebagaimana  diuraikan  oleh  Penuntut
02252|Umum dalam surat dakwaannya tersebut;
02253|Menimbang  bahwa  perbuatan  terdakwa  tidak  ada  melakukan  suatu
02254|tindakan atau perbuatan yang memberikan bantuan ataupun dukungan baik
02255|secara materill ataupun moril keada keempat orang tersebut, keempat orang
02256|tersebut  hanya  melihat   kesempatan  adanya  peluang  berangkat  bekerja  di
02257|Malaysia yang melihat kepulangan terdakwa ke Nusa Tenggara Timur dan akan
02258|berangkat lagi ke Malaysia;
02259|Menimbang bahwa kebiasaan di masyarakat indonesia yang melihat
02260|seseorang yang berangkat/ merantau keluar kota maupun keluar negeri menjadi
02261|
02262|suatu motifasi untuk ikut juga tanpa mengetahui bagaimana proses maupun
02263|bagaimana  cara  keberangkatanya  sehingga  banyak   yang  menjadi
02264|permasalahan hukum yang baru yang mana penanganan permasalahan hukum
02265|tersebut tidak dibarengi dengan tindakan yang baik dan benar ;
02266|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  keempat  orang
02267|tersebut  tidak  terdaftar  atau  bukan  sebagai  pekerja  migran  yang  akan
02268|diberangkatkan keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Penuntut
02269|Umum pada persidangan tidak  membuktikan keempat orang tersebut sebagai
02270|pekerja migran;
02271|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
02272|Hakim Anggota I berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan
02273|hal-hal sebagai berikut:
02274|1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak
02275|pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
02276|2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
02277|harkat serta martabatnya ;
02278|3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang
02279|berhak sebagaimana asal peyitaannya ;
02280|4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
02281|Menimbang  bahwa  meskipun  Majelis  Hakim  telah  berupaya  secara
02282|bersungguhsungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun
02283|hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14
02284|ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
02285|maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim
02286|maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa
02287|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
02288|sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
02289|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02290|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02291|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02292|dijatuhkan;
02293|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02294|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02295|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02296|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02297|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02298|
02299|           Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX
02300|SMART  9  warna  hijau  dengan  no  IMEI1:  356721780879525  IMEI2:
02301|356721780879533  No  HP  082211898103 yang  telah  dipergunakan  untuk
02302|melakukan  kejahatan  dan  atau merupakan  hasil  dari  kejahatan  serta
02303|mempunyai nilai ekonomis ,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
02304|dirampas untuk negara;
02305|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buku paspor
02306|an  YOSEP  RAINTOBY  dengan  no.  Paspor  E0519550,  Mejelis  Hakim
02307|berpendapat bahwa paspor merupakan salah satu identitas diri yang melekat
02308|terhadap seseorang yang merupakan dokumen resmi dan juga tidaklah ada
02309|hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dokumen
02310|tersebut juga asli adanya sehingga juga bukan diperoleh dari kejahatan, maka
02311|sudah seharusnyalah perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
02312|kepada Terdakwa;
02313|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
02314|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
02315|yang meringankan Terdakwa;
02316|Keadaan  yang  memberatkan:
02317|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
02318|pemberantasan perdagangan orang;
02319|Keadaan yang meringankan:
02320|- Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
02321|mengulanginya lagi;
02322|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02323|    Menimbang bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa
02324|selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang
02325|bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi
02326|pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
02327|Menimban, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
02328|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02329|Memperhatikan,  Pasal 10 Jo Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang
02330|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-undang
02331|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
02332|undangan lain yang bersangkutan;
02333|
02334|MENGADILI:
02335|1. Menyatakan  Terdakwa  Yosep Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong
02336|(alm)  tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02337|
02338|melakukan tindak pidana “ Membantu Percobaan Untuk Membawa Warga
02339|Negara  Indonesia  Ke  Luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  Dengan
02340|Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”
02341|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
02342|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02343|penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.120.000.000,00
02344|(seratus dua puluh juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut
02345|tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
02346|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02347|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02348|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02349|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02350|- 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 9 warna hijau dengan no IMEI1:
02351|356721780879525 IMEI2: 356721780879533 No HP 082211898103
02352|Dirampas untuk negara;
02353|- 1  (satu)  buku  paspor  an  YOSEP  RAINTOBY  dengan  no.  Paspor
02354|E0519550
02355|Dikembalikan kepada Terdakwa;
02356|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-
02357|masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
02358|
02359|Kamis
02360|
02361|5
02362|
02363|2025
02364|
02365|Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Dr.
02366|Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.,
02367|dan Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
02368|
02369|Siti Musrifah, S.H.
02370|
02371|Hakim Anggota,           Hakim Ketua,
02372|Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.                            Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.
02373|Alfianus Rumondor, S.H., M.H.
02374|
02375|Panitera Pengganti,
02376|Siti Musrifah, S.H.