02208|Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02209|
02210|lakukan. Malah seharusnya TERDAKWA yang sudah dewasa dan merupakan
02211|sepupu  Anak  Korban  melindungi  Anakk  Korban  dari  kejahatan  yang  ada  di
02212|sekitarnya, membimbing  Anak  Korban  agar  menjadi  anak  yang  baik, bukan
02213|menjerumuskan Anak Korban ke lingkaran perdagangan orang dan memperoleh
02214|keuntungan dari tindakan yang  TERDAKWA lakukan terhadap Anak Korban
02215|tersebut;
02216|Menimbang bahwa akibat perbuatan  TERDAKWA, masa depan Anak
02217|Korban telah hancur serta Anak Korban merasa takut, malu, dan mengalami
02218|adjustment disorder , yaitu kondisi yang terjadi akibat syok psikologis, karena
02219|Anak Korban pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan
02220|bersifat  traumatis  sehingga  memicu  timbulnya  stres  akut.  Hal  tersebut
02221|menimbulkan  reaksi  emosional  negatif  yang  kuat  dan  dapat  berkembang
02222|menjadi gangguan kecemasan;
02223|Menimbang  bahwa  atas  perbuatan  TERDAKWA yang  menawarkan
02224|Anak Korban untuk dijual oleh  SAKSI 5 (diadili dalam berkas terpisah) kepada
02225|laki-laki  agar  disetubuhi  di  Bireuen  tersebut,  TERDAKWA mendapatkan
02226|keuntungan materiil berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
02227|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,
02228|rangkaian  tindakantindakan  TERDAKWA tersebut  telah  termasuk  dalam
02229|perbuatan  eksploitasi  sesuai  dengan  pengertian  dalam  UndangUndang
02230|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
02231|Pidana Perdagangan Orang;
02232|Menimbang bahwa tindakan eksploitasi tersebut dilakukan sejak dari
02233|Aceh Tengah hingga sampai ke Bireuen yang merupakan wilayah dalam Negara
02234|Republik Indonesia, maka unsur ini telah terpenuhi;
02235|Ad.5. Unsur Jika Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2,
02236|Pasal 3, dan Pasal 4 Dilakukan Terhadap Anak;
02237|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Republik
02238|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02239|Perdagangan Orang disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
02240|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
02241|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akte  Kelahiran  Nomor
02242|1104-LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
02243|Aceh Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
02244|lahir pada tanggal 21 Agustus 2009. Saat tindak pidana perkara a quo terjadi,
02245|yaitu pada bulan November 2024, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas)
02246|Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02247|
02248|tahun. Oleh karena itu, Anak Korban masuk ke dalam kategori anak dalam
02249|UndangUndang ini, sehingga unsur “ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
02250|dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;
02251|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo.
02252|Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
02253|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
02254|TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
02255|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02256|pertama;
02257|Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum TERDAKWA yang
02258|memohon  agar  TERDAKWA diringankan  Hukumannya  dari  tuntutan  hukum
02259|yang diajukan Penuntut Umum karena  TERDAKWA merasa tuntutan tersebut
02260|terlalu  berat.  TERDAKWA pun  merasa  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan
02261|mengulanginya  perbuatannya  lagi.  Sementara  Penuntut  Umum  dapat
02262|membuktikan  bahwa  perbuatan  TERDAKWA merupakan  perbuatan  tindak
02263|pidana perdagangan orang terhadap anak. Akan tetapi dalam hal penjatuhan
02264|hukuman, Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;
02265|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal
02266|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02267|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  TERDAKWA harus
02268|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02269|Menimbang  bahwa  oleh  karena  TERDAKWA mampu  bertanggung
02270|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02271|Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya  penjatuhan  pidana  bukanlah  bersifat
02272|pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas
02273|lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat TERDAKWA.
02274|Tetapi  penjatuhan  pidana  adalah  bersifat  edukatif,  konstruktif,  dan  motivatif
02275|dengan harapan agar  TERDAKWA tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak
02276|setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana
02277|juga  merupakan  tindakan  preventif  agar  masyarakat  lainnya  agar  tidak
02278|melakukan tindak pidana yang sama;
02279|Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang
02280|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
02281|Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02282|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
02283|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,
02284|mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus
02285|Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02286|
02287|yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan
02288|ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang
02289|dilakukan.  Selanjutnya,  Penuntut  umum  memberitahukan  kepada  korban
02290|tentang  haknya  untuk  mengajukan
02291|restitusi.  Penuntut  Umum  memuat  permohonan  restitusi  tersebut  di  dalam
02292|dakwaannya. Kemudian, Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang
02293|diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan
02294|tuntutan;
02295|Menimbang  bahwa  oleh  karena  sampai  dengan  agenda  sidang
02296|pembacaan  tuntutan,  Penuntut  Umum  tidak  juga  mengajukan  permohonan
02297|restitusi yang merupakan hak Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat
02298|mempertimbangkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  Anak  Korban  dan
02299|Keluarganya seperti yang dilampirkan di dalam Berkas Perkara dari Penyidik.
02300|Namun, hal ini tidak menghilangkan hak Anak Korban untuk mengajukan sendiri
02301|gugatan  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim
02302|berpendapat agar Anak Korban dan/atau keluarga mengajukan permohonan
02303|restitusi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak Korban dan/atau
02304|keluarganya mengetahui putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
02305|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  TERDAKWA selama  telah
02306|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02307|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02308|dijatuhkan;
02309|Menimbang bahwa oleh karena  TERDAKWA ditahan dan penahanan
02310|terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02311|TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
02312|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02313|1. 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna  Startrail
02314|Black beserta  kotak  dan  1  (satu)  lembar  bon/  faktur  pembelian
02315|Handphone;
02316|2. 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  coklat  bertulisan
02317|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02318|3. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “HIIL”;
02319|4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih tanpa merek;
02320|5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “BEDDA”;
02321|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
02322|Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang tunai seratus ribu
02323|rupiah  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  1  (satu)  unit
02324|Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02325|
02326|Handphone merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan
02327|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
02328|bukti tersebut dirampas untuk negara;
02329|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA,  maka
02330|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02331|meringankan TERDAKWA, yaitu:
02332|Keadaan yang memberatkan:
02333| TERDAKWA merupakan sepupu Anak Korban yang seharusnya
02334|melindungi Anak Korban, tetapi malah menjerumuskan Anak Korban ke
02335|lingkaran perdagangan orang;
02336| Perbuatan  TERDAKWA menghancurkan  masa  depan  dan
02337|menimbulkan  trauma  serta  rasa  malu  bagi  Anak  Korban  dan
02338|keluarganya;
02339| Perbuatan  TERDAKWA merupakan  tindakan  yang
02340|bertentangan
02341|dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  melanggar  hak  asasi
02342|manusia;
02343| Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat Aceh Tengah
02344|karena  tidak  sesuai  dengan  adat  istiadat  di  Provinsi  Aceh  yang
02345|menjunjung tinggi syariat Islam;
02346|Keadaan yang meringankan:
02347| TERDAKWA menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
02348|perbuatannya;
02349| TERDAKWA berterus  terang  dan  mengakui  semua
02350|perbuatannya;
02351| TERDAKWA belum pernah dihukum;
02352|Menimbang bahwa oleh  karena  TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah
02353|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02354|Mengingat  Pasal  2  ayat  (1)  jo.  Pasal  17  UndangUndang  Republik
02355|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02356|Perdagangan Orang, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
02357|tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
02358|Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
02359|dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana serta
02360|peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;
02361|
02362|MENGADILI:
02363|Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02364|
02365|1. Menyatakan  TERDAKWA tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
02366|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang
02367|terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
02368|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA oleh  karena  itu  dengan
02369|pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah
02370|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02371|tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
02372|bulan;
02373|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
02374|dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02375|4. Menyatakan agar TERDAKWA tetap ditahan;
02376|5. Menyatakan barang bukti berupa:
02377| 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna
02378|Startrail Black beserta kotak dan 1 (satu) lembar bon/ faktur pembelian
02379|Handphone;
02380| 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bertulisan
02381|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02382| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02383|“HIIL”;
02384| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  tanpa
02385|merek;
02386| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02387|“BEDDA”;
02388|dirampas untuk dimusnahkan;
02389| 5  (lima)  lembar  uang  tunai  seratus  ribu  rupiah  sejumlah
02390|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
02391| 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
02392|dirampas untuk negara;
02393|6. Menetapkan  agar  TERDAKWA membayar  biaya  perkara  sejumlah
02394|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02395|
02396|Senin
02397|
02398|1 September 2025
02399|
02400|2025
02401|
02402|Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, Rahma
02403|Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua,  Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. , dan
02404|Anisa Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
02405|
02406|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.
02407|
02408|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02409|dto. dto.
02410|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02411|dto.
02412|Anisa Rahman, S.H.
02413|Panitera Pengganti,
02414|dto.
02415|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.