00685|melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
00686|Indonesia.
00687|- Bahwa, pekerja migran Indonesia Ilegal adalah warga negara Indonesia
00688|yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana tercantum dalam Undang-
00689|undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
00690|- Bahwa  alur penempatan CPMI melalui beberapa tahapan diantaranya :
00691|● Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  harus  mencari  informasi  ke
00692|Karir  Hub  (Kemnaker)  atau  melalui  Dinas  Tenaga  Kerja  setempat
00693|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di
00694|aplikasi Jendela PMI (Kemnaker) untuk mencari info lowongan kerja
00695|ke luar negeri.
00696|● Setelah  itu  Dinas  memberikan  nama-nama  atau  mendapat
00697|informasi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
00698|yang resmi yang ada di Indonesia dan
00699|● Setelah  dapat  informasi  tersebut  CPMI  mendaftarkan  diri  ke
00700|P3MI untuk lowongan kerja menjadi PMI ke luar negeri ke Negara
00701|mana sesuai dengan Job Order dan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan
00702|Pekerja Migran Indonesia) dari BP2MI yang dimiliki dan dilakukan
00703|
00704|interview oleh P3MI tersebut.
00705|● Selanjutnya  CPMI  melakukan  pendaftaran  ke  Dinas
00706|ketenagakerjaan  dengan  menyerahkan  beberapa  dokumen
00707|persyaratan berupa ktp, kk, ijazah terakhir atau akta kelahiran, ijin
00708|dari keluarga yang diketahui kepala desa setempat, buku nikah bagi
00709|yang sudah menikah, bpjs kesehatan, bpjs ketenaga kerjaan, Surat
00710|perjanjian Penempatan antara CPMI dengan P3MI.
00711|● Dimana  CPMI  di  dampingi  oleh  P3MI  dengan  membawa
00712|perjanjian penempatan bermaterai, surat Tugas perekrut, Photokopy
00713|KTP, siup dan Ijin lainya.
00714|● Setelah menyerahkan persyaratan tersebut ke Dinas ketenaga
00715|kerjaan maka Dinas ketenaga kerjaan menerbitakan rekom ID dan
00716|Rekomendasi Paspor, di buatkan kartu pencari kerja.
00717|● Setelah persyaratan tersebut diterbitkan lengkap dan memenuhi
00718|syarat  selanjutnya  CPMI  diproses  oleh  P3MI  untuk  dilakukan
00719|pelatihan atau yang telah memiliki sertifikat keterampilan/ Ijazah dan
00720|setelah  itu  CPMI  melakukan  OPP  (Orientasi  Pra
00721|Pemberangkangkatan)  di  BP3MI/P4MI/LTSA  untuk  selanjutnya  di
00722|berangkatkan ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang sah sesuai
00723|Undang-undang No. 18 tahun 2017.
00724|- Proses pempatan PMI ada 5 skema yaitu :
00725|● Goverment to goverment
00726|● Goverment to Privat
00727|● Privat to privat.
00728|● Perseorangan atau mandiri
00729|● Untuk kepentingan perusahaan /badan hukum sendiri (UKPS).
00730|- Masing-masing  skema  ada  penyelengaraan  penempatan  yaitu  untuk
00731|skema  no.  1  dan  2  oleh  BP2MI  untuk  yang  ke  3  oleh  perusahaan
00732|penempatan  pekerja  migran  indonesia  (P3MI),  skema  ke  4  tanpa
00733|pelaksana  penempatan  artinya  bahwa  PMI  mengurus  penempatan
00734|sendiri yang ke 5 UKPS melalui BUMN dan atau BUMD sendiri tersebut
00735|- Bahwa Syarat dan CPMI adalah visa kerja dan perjanjian kerja :
00736|● Pencarian Lowongan Kerja Secara mandiri
00737|● Proses  Seleksi  Administrasi (  sertifikat bahasa  dan pelatihan
00738|keahlian) secara mandiri
00739|● Proses wawancara Secara mandiri
00740|● Medical Chek Up secara mandiri
00741|
00742|● Pembuatan paspor Secara mandiri
00743|● Penandatanganan Kontrak Kerja Secara mandiri
00744|● Pengiriman Dokument Kontrak Perjanjian Kerja dan Penerbitan
00745|COE Secara mandiri
00746|● Penerbitan E-PMI di kantor BP2MI secara mandiri
00747|● Pengajuan visa Kerja secara Mandiri
00748|● Pembelian Tiket Pesawat Keberangkatan secara mandiri
00749|- Bahwa  yang  dilakukan  Terdakwa  sudah  termasuk  tindak  pidana
00750|perdagangan  orang  karena  calon  pekerja  migran  yang  akan
00751|diberangkatkan  ke  Malaysia  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang
00752|ditetapkan oleh undang- undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan
00753|pekerja migran Indonesia yang mana apabila seseorang warga negara
00754|indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus melalui alur
00755|tahapan seuai undang-undang yang dimaksud untuk memastikan bahwa
00756|itu  adalah  korban  dari  TPPO  satu  diiming-imingi  uang  fee  sebelum
00757|keberangkatan kedua penampungan berpindah-pindah tidak jelas yang
00758|seharusnya  diberangkatkan  melalui  Perusahaan  Pemberangkatan
00759|Pekerja Migran Indonesia yang sah menurut undang-undang yang bisa
00760|kita lihat di aplikasi jendela PMI untuk keberangkatan CPMI  itu tidak
00761|melalui  perorangan,  tidak  ada  perjanjian  kerja  dari  pemberi  kerja  di
00762|Malaysia dan bisa dipastikan tidak akan keluar visa pekerja nya.
00763|- bahwa Terdakwa tidak memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
00764|Migran Indonesia) karena SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran
00765|Indonesia)  yang  berwenang  mngeluarkan  adalah  B2MPI  diberikan
00766|kepada P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia) yang
00767|masih aktif bukan untuk perorangan, bilamana dilakukan oleh perorangan
00768|harus  menyertakan  surat  tugas  dari  P3MI  yang  ditanda  tangani  oleh
00769|Direktur nya langsung dan hanya berlaku untuk satu hari penugasan di
00770|satu wilayah.
00771|- Bahwa   untuk  pembuatan  paspor  untuk  CPMI  baru  wajib  melalui
00772|disnaker untuk diterbitkan rekom ID dan rekomendasi paspor sedangkan
00773|untuk yang eks atau yang sudah pernah hanya membutuh rekom ID saja
00774|berdasarkan surat edaran kemunkumham nomor IMI-GR.01.01-0252 hal
00775|Penegasan persyaratan penertiban paspor dan tata cara pemeriksaan
00776|keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.
00777|- Bahwa  untuk  visa  kjerja  harus  melampirkan  paspor  perjanjian
00778|penempatan yang disahkan oleh dinas setempat khsuunya dinas tenaga
00779|
00780|kerja  dan  legalitas  identitas  bahwa  visa  yang  men  geluarkan  adalah
00781|negara  yang  dituju  kalau  yang  dilakukan  oleh  CPMI  ilegal;  bianaya
00782|mengunkan visa kunjungan, jiarah, wisata yang hanya berlaku 30 (tiga
00783|puluh)  hari sampai 90 (sembilan puluh)  hari.
00784|- Bahwa  wajib  mengikuti  pelatihan  keterampilan  di  LPK  atau  LPK
00785|pelatihan kompetinsi yang sertifikat kompetisinya harus dikeluarkan oleh
00786|BNSP (Badan  Nasional   Sertifiksi  Profesi)  dan  LPK  atau  BLK  harus
00787|memiliki  akreditasi  dan  harus  bekerja  sama  dengan  BNSP  untuk  uji
00788|kompetensi
00789|- Bahwa untuk MOU atau perjanjian kerja dibuat oleh P3MI dan dicap
00790|serta ditanda tangani oleh direktur P3MI dan CPMI diketahui kepala dinas
00791|tenaga kerja  diatas materai diatur dalam pasal 13 Permennaker 9 tahun
00792|2019 dan peraturan BP2MI no 1 tahun 2020 bab 2 pasal 2  sedangkan
00793|untuk asuransi permenaker 4 tahun 2023 tentang jaminan sosial pekerja
00794|migran indonesia meliputi jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
00795|ketenaga kerjaan PMI itu harus meliputi JKK (jaminan Kecelakaan kerja)
00796|Jaminan Kematian dan jamiann hari tua .
00797|2. Neng Wepi, SH., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
00798|sebagai berikut:
00799|- Bahwa Tugas pokok dan fungsi dari jabatan Ahli sebagai Pengantar
00800|Kerja  Ahli  Madya  di  BP3MI  Jawa  Barat  ialah  memberikan  pelayanan
00801|pelindungan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia, Pekerja  Migran
00802|Indonesia, dan keluarganya pada saat sebelum, selama, dan sesudah
00803|penempatan dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya yang mana memiliki
00804|Tugas  pokok  jabatan  Pengantar  Kerja  yaitu  melakukan  kegiatan
00805|pelayanan antar kerja :
00806|● Perencanaan pelaksanaan Antar Kerja,
00807|● Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,
00808|● Pengendalian penggunaan TKA,
00809|● Pembinaan  kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia
00810|penempatan,
00811|● Evaluasi dan laporan pelaksanaan Antar Kerja, dan
00812|● Pengembangan Antar Kerja.
00813|Dengan tugas dan tanggung jawab di BP3MI Provinsi Jabar yaitu :
00814|● Ka. Tim Penanganan CPMI Non Prosedural;
00815|- Ka. Tim Pelayanan Pengaduan;
00816|- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang no.21 tahun 2007 tentang tindak
00817|
00818|pidana perdagangan orang Pasal 1 bahwa Perdagangan orang adalah
00819|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau
00820|peneriman  seseorang  dengan  ancaman,  kekerasan,  penggunaan
00821|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00822|penyalahgunaan  kekuasaan,  posisi  rentan,  penjeratan  hutang,  atau
00823|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari
00824|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di
00825|lakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan Eksploitasi,
00826|atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00827|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  no.  18  tahun  2017  tentang
00828|perlindugan  pekerja  migran  indonesia,  yang  dimaksud  dengan
00829|perlindungan  pekerja  migran  indonesia  adalah  segala  upaya  untuk
00830|melindungi kepentingan calon pekerja migran indonesia dan atau pekerja
00831|migran  indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya
00832|pemenuhan  hak  nya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,
00833|selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan
00834|sosial.
00835|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2017,  tentang
00836|Perlindungan  pekerja  migran  Indonesia.  Bab  III  Perlindungan  pekerja
00837|migran Indonesia.
00838|Pasal  7  :  Perlindungan  calon  pekerja  migran  Indonesia  atau  pekerja
00839|migran Indonesia meliputi :
00840|● Perlindungan sebelum bekerja.
00841|● Perlindungan selama bekerja.
00842|● Perlindungan setelah bekerja.
00843|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
00844|Indonesia Nomor 9 tahun 2019 Tentang Tata cara penempatan pekerja
00845|migran Indonesia :
00846|- Pasal  6  :  Pelaksanaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00847|dilaksanakan melalui :
00848|● Sebelum bekerja.
00849|● Selama bekerja; dan
00850|● Setelah bekerja.
00851|- Pasal  7  :  Tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud
00852|dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui ;
00853|● Pemberitan Informasi.
00854|● Pendaftaran.
00855|
00856|● Seleksi.
00857|● Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
00858|● Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial.
00859|● Pengurusan visa kerja.
00860|● OPP.
00861|● Penandatanganan Perjanjian Kerja ; dan
00862|● Pemberangkatan.
00863|● Penandatanganan perjanjian penempatan.
00864|Paragraf 3
00865|Selama bekerja
00866|Pasal 24 :
00867|● Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00868|huruf b dimulai sejak pekerja migran Indonesia tiba di negara tujuan
00869|penempatan.-
00870|● Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada
00871|ayat  (  1  )  wajib  melaporkan  kedatangan  kepada  Atase
00872|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  Dinas  luar  negeri  yang  ditunjuk  di
00873|negara tujuan penempatan melalui Mitra Usaha P3MI.
00874|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00875|ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melakukan  pendataan
00876|kedatangan  dan  keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama
00877|berada di negara tujuan penempatan.
00878|Pasal 25
00879|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
00880|negara  tujuan  penempatan  melakukan  pembinaan  kepada  pekerja
00881|migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.
00882|Pasal 26 :
00883|● Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
00884|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
00885|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
00886|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan.
00887|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00888|ditunjuk  wajib  melakukan  verifikasi  atas  laporan  sebagaimana
00889|dimaksud pada ayat ( 1 ).
00890|Paragraf 4.
00891|Setelah Bekerja.
00892|● Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00893|
00894|huruf  c  dimulai  sejak  pekerja  migran  Indonesia  tiba  di  debarkasi
00895|Indonesia.
00896|● Dalam hal Pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana dimaksud
00897|dalam pada ayat ( 1 ) bermasalah berdasarkan laporan dari atase
00898|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
00899|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MImemfasilitasi pekerja
00900|migran Indonesia di debarkasi Indonesia.
00901|- Bahwa, proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur  tahapan alur
00902|atau proses CPMI (calon Pekerja Migran Indonesia) mulai dari perekrutan
00903|sampai  pemberangkatan  dan  penempatan  Calon  Pekerja  Migran
00904|Indonesia menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) di luar neger. Pada
00905|perkara ini proses perekrutan sampai ke berangkatan i dilakukan secara
00906|perorangan,  dimana  orang  perorangan  dilarang  melaksanakan
00907|penempatan pekerja  migran Indonesia  ( pasal 69 UU No. 18 tahun
00908|2017)  sehingga perorangan  tidak memiliki kewenangan menempatkan
00909|dan  tidak  memenuhi  syarat  dan  kelengkapan  dokumen  menjadi  PMI
00910|melanggar pasal 5  dan pasal 13 UU No. 18 tahun 2017 berdampak  PMI
00911|tidak teradaftar dan terdata di Sistem SIAP KERJA dan SISKOP2MI.
00912|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
00913|Indonesia Nomor 9 tahun 2019 Tentang Tata cara penempatan pekerja
00914|migran Indonesia :
00915|Pasal 6
00916|Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dilaksanakan
00917|melalui tahapan:
00918|a. sebelum bekerja;
00919|b. selama bekerja; dan
00920|c. setelah bekerja.
00921|Pasal 7
00922|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
00923|dilakukan melalui:
00924|a. Pemberitan Informasi.
00925|b. Pendaftaran.
00926|c. Seleksi.
00927|d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
00928|e. Penandatanganan perjanjian penempatan.
00929|f. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial.
00930|g. Pengurusan visa kerja.
00931|
00932|h. OPP.
00933|i. Penandatanganan Perjanjian Kerja ; dan
00934|j. Pemberangkatan.
00935|Pasal 24 :
00936|● Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00937|huruf b dimulai sejak pekerja migran Indonesia tiba di negara tujuan
00938|penempatan.
00939|● Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada
00940|ayat  (  1  )  wajib  melaporkan  kedatangan  kepada  Atase
00941|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  Dinas  luar  negeri  yang  ditunjuk  di
00942|negara tujuan penempatan melalui Mitra Usaha P3MI.
00943|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00944|ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melakukan  pendataan
00945|kedatangan  dan  keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama
00946|berada di negara tujuan penempatan.
00947|Pasal 25 :
00948|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
00949|negara  tujuan  penempatan  melakukan  pembinaan  kepada  pekerja
00950|migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.
00951|Pasal 26 :
00952|● Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
00953|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
00954|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
00955|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan.
00956|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00957|ditunjuk  wajib  melakukan  verifikasi  atas  laporan  sebagaimana
00958|dimaksud pada ayat ( 1 ).
00959|Pasal 27:
00960|● Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00961|huruf  c  dimulai  sejak  pekerja  migran  Indonesia  tiba  di  debarkasi
00962|Indonesia.
00963|● Dalam hal Pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana dimaksud
00964|dalam  pada  ayat  (1)  bermasalah  berdasarkan  laporan  dari  atase
00965|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
00966|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi pekerja
00967|migran Indonesia di debarkasi Indonesia.
00968|- Berdasarkan  UU No. 18 tahun 2017,
00969|
00970|Pasal 5:
00971|Setiap  PMI  yang  akan  bekerja  keluar  Negeri  harus  memenuhi
00972|Persyaratan :
00973|1) Berusia minimal 18 tahun
00974|2) Memiliki Kompetensi
00975|3) Sehat jasmani dan rohani
00976|4) Terdaftar dan memiliki Nomor Kepersertaan jaminan Sosial.
00977|5) Memiliki Dokumen lengkap yang dipersyaratkan
00978|- Pasal 13 :
00979|Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,  calon  pekerja  migran
00980|Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
00981|● Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00982|menikah wajib melampirkan foto copy buku nikah.
00983|● Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua,
00984|atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.
00985|● Sertifikat kompetensi kerja.
00986|● Surat Keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
00987|kesehatan dan psikologi.
00988|● Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
00989|● visa kerja.
00990|● Perjanjian Penempatan pekerja migran Indonesia, dan.
00991|● Perjanjian kerja.
00992|- Bahwa  proses  yang  ditempuh  oleh   3  (tiga)  orang  perempuan
00993|diantaranya  oleh  Saksi  Rini  Yuningsih   dan  Saksi  Anggi  Yulia  tidak
00994|memenuhi peraturan UU No. 18 tahun 2017 pasal 5 poin 2, 4, dan 5,
00995|tidak  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan  dengan  dokumen  sertifikat
00996|pelatihan, tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja setempat, BP2MI, maupun
00997|tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan; serta pasal 13 poin a, c, d,
00998|f, g, dan h.
00999|- Proses pempatan PMI ada 5 skema yaitu :
01000|● Goverment to goverment
01001|● Goverment to Privat
01002|● Privat to privat.
01003|● Perseorangan atau mandiri
01004|● Untuk kepentingan perusahaan /badan hukum sendiri (UKPS).
01005|- Masing-masing  skema  ada  penyelengaraan  penempatan  yaitu  untuk
01006|skema  no.  1  dan  2  oleh  BP2MI  untuk  yang  ke  3  oleh  perusahaan
01007|
01008|penempatan  pekerja  migran  indonesia  (P3MI),  skema  ke  4  tanpa
01009|pelaksana  penempatan  artinya  bahwa  PMI  mengurus  penempatan
01010|sendiri yang ke 5 UKPS melalui BUMN dan atau BUMD sendiri tersebut
01011|- Bahwa Syarat dan CPMI adalah visa kerja dan perjanjian kerja
01012|● Pencarian Lowongan Kerja Secara mandiri