00720|Kepulauan Riau, Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Anak
00721|berkata  kepada  Anak  Korban:  “Ayoklah  sekali  aje.”  Kemudian  setelah
00722|celana  dan  celana  dalam  yang dikenakan  oleh Anak dan  Anak Korban
00723|terbuka,  Anak  membuka  lebar  kedua  paha  Anak  Korban  lalu  Anak
00724|memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu
00725|Anak menggerak-gerakkan pinggul Anak dengan gerakan maju mundur.
00726|Lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, Anak mengeluarkan alat kelamin
00727|Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak menumpahkan cairan
00728|sperma Anak ke atas perut Anak Korban;
00729|7. Bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban secara fisik
00730|mengalami luka robek pada selaput dara dan secara kejiwaan mengalami
00731|gejala kecemasan ringan, rasa takut, dan trauma;
00732|
00733|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim akan  mempertimbangkan
00734|apakah  berdasarkan  fakta hukum  di  atas,  Anak  dapat  dinyatakan  terbukti
00735|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00736|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00737|dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta
00738|hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua  Pasal 81 ayat (2)
00739|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00740|Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
00741|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00742|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016
00743|tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
00744|Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang,  yang  unsur-unsurnya  sebagai
00745|berikut:
00746|1. Setiap orang;
00747|2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
00748|3. Anak;
00749|4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
00750|5. Kesengajaan;
00751|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00752|mempertimbangkan sebagai berikut;
00753|Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00754|
00755|Ad.1. Unsur setiap orang
00756|Menimbang  bahwa  unsur  kesatu  merujuk  kepada  subyek
00757|(onderwerp/subject) atau pihak ( partij) yang dihadapkan dan didakwa di
00758|muka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana
00759|(verdachte/verweerder),  di  mana  subyek  atau  pihak  yang  demikian
00760|dalam unsur kesatu adalah setiap orang;
00761|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  16  Undang-
00762|Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00763|Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
00764|Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00765|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
00766|tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00767|tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang,  setiap  orang
00768|diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
00769|1. Orang perseorangan;
00770|2. Korporasi;
00771|Menimbang  bahwa  2  (dua)  kategori  setiap  orang  di  atas
00772|didefinisikan  oleh  Harsanto  Nursadi dalam  bukunya  yang  berjudul
00773|Sistem Hukum  Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008)
00774|pada halaman  17 (tujuh belas), C. S. T. Kansil  dalam bukunya yang
00775|berjudul  Pengantar  Ilmu Huku m (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989)  pada
00776|halaman  216 (dua ratus enam belas), Chidir Ali dalam bukunya yang
00777|berjudul  Badan  Hukum (Bandung:  Alumni,  1985)  pada  halaman  62
00778|(enam puluh dua) sampai dengan halaman 63 (enam puluh tiga), Riduan
00779|Syahrani  dalam  bukunya  yang  berjudul  Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas
00780|Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 (lima puluh
00781|tujuh)  sampai  dengan  halaman  59  (lima  puluh  sembilan),  dan  Peter
00782|Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum
00783|(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 (dua
00784|ratus tujuh) sampai dengan halaman 208 (dua ratus delapan) serta Pasal
00785|1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13
00786|Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh
00787|Korporasi, sebagai berikut:
00788|1. Orang  perseorangan  ( natuurlijke  persoon/menselijke  persoon )
00789|adalah manusia (mensen) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;
00790|2. Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang
00791|terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
00792|Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00793|
00794|hukum,  di  mana  badan  hukum  (rechtspersoon)  adalah  orang
00795|(persoon) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk
00796|hukum  ( rechtsfiguur)  yang  dapat  mempunyai  hak-hak  dan
00797|kewajiban-kewajiban  hukum  (wettelijke  rechten  en  plichten)  serta
00798|dapat mengadakan hubungan hukum ( rechtsbetrekking) dan yang
00799|terdiri atas:
00800|a. Badan hukum publik (publiekrechtspersoon), yakni badan hukum
00801|yang  mengatur  hubungan  antara  negara  dan/atau  aparatnya
00802|dengan  warga  negara  yang  menyangkut  kepentingan  umum
00803|atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari
00804|negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga
00805|negara, bank sentral, dan lain-lain;
00806|b. Badan hukum privat/perdata (privaatrechtspersoon), yakni badan
00807|hukum  yang  bergerak  di  luar  bidang  politik  dan  kenegaraan,
00808|serta  didirikan  untuk  mencari  keuntungan  atau  untuk  tujuan
00809|sosial, seperti:
00810|- Perseroan  Terbatas,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang
00811|Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang
00812|Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal
00813|109  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun
00814|2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
00815|Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
00816|Menjadi Undang-Undang;
00817|- Koperasi,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik
00818|Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian
00819|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Pasal  86  Undang-
00820|Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
00821|Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
00822|Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
00823|Undang-Undang;
00824|- Yayasan,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik
00825|Indonesia  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan
00826|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
00827|Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang
00828|Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001
00829|tentang Yayasan;
00830|Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00831|
00832|Menimbang bahwa adapun subyek atau pihak yang dihadapkan
00833|dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan suatu
00834|tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak atau yang disebut dengan
00835|Anak, sehingga Hakim menilai pihak yang demikian tergolong sebagai
00836|salah  satu  dari  2  (dua)  kategori  dari  setiap  orang,  in  casu  orang
00837|perseorangan sebab Anak merupakan manusia sebagai pribadi kodrati;
00838|Menimbang bahwa selain itu dalam unsur kesatu Hakim juga
00839|perlu melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) hal yang terdiri atas:
00840|1. Apakah  subyek  atau  pihak  yang  dihadapkan  dan  didakwa  dalam
00841|perkara ini  tergolong sebagai anak yang berkonflik dengan hukum
00842|dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 20 Undang-
00843|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00844|Peradilan Pidana Anak  yang mendefinisikan  anak yang berkonflik
00845|dengan hukum sebagai berikut:
00846|a. Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
00847|mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun,  yang  diduga
00848|melakukan tindak pidana; atau
00849|b. Orang yang pada saat melakukan tindak pidana masih belum
00850|mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  namun  kini  telah
00851|mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai
00852|umur 21 (dua puluh satu) tahun;
00853|2. Apakah  subyek  atau  pihak  yang  dihadapkan  dan  didakwa  dalam
00854|perkara  ini  tergolong  sebagai  orang  yang  cakap  dan  mampu
00855|mempertanggungjawabkan  tindak  pidana  yang  didakwakan
00856|kepadanya ( bekwaam)  dengan  mengacu  kepada  ketentuan-
00857|ketentuan  yang  mengatur  tentang  ketidakmampuan  bertanggung
00858|jawab (onverantwoordelijkheid) yang terdiri atas:
00859|a. Kegilaan ( ontoerekeningsvatbaarheid), ketidaksempurnaan akal
00860|(gebrekkige  ontwikkeling),  atau  sakit  berubah  akal  (ziekelijke
00861|storing  zijner  verstandelijke  vermogens)  sebagaimana  diatur
00862|dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek
00863|van  Strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie) sebagaimana  telah
00864|beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
00865|Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab
00866|Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  Berkaitan  dengan
00867|Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
00868|Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00869|
00870|b. Anak  (minderjarigen  persoon)  yang  belum  berumur  12  (dua
00871|belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Kitab Undang-
00872|Undang  Hukum  Pidana  (Wetboek  van  Strafrecht  voor
00873|Nederlandsch-Indie) sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah
00874|terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
00875|Tahun  1999  tentang  Perubahan  Kitab-Kitab  Undang-Undang
00876|Hukum  Pidana  yang  Berkaitan  dengan  Kejahatan  Terhadap
00877|Keamanan Negara  junctis Pasal 21 Undang-Undang Republik
00878|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00879|Pidana Anak berikut Penjelasannya  junctis Pasal 67  Peraturan
00880|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
00881|Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang
00882|Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
00883|3. Ada  tidaknya  kekeliruan  mengenai  orang  terhadap  subyek  atau
00884|pihak  yang  dihadapkan  dan  didakwa  dalam  perkara  ini  (error  in
00885|persona);
00886|Menimbang bahwa oleh karena Anak lahir pada tanggal 21 April
00887|2007  dan  tindak  pidana  dalam  perkara  ini  terjadi  pada  tanggal  29
00888|Desember 2024, tanggal  4 Januari 2025, tanggal 10 Maret 2025, dan
00889|tanggal  12 Maret 2025 , maka Hakim menilai Anak tergolong sebagai
00890|anak yang berkonflik dengan hukum sebab berdasarkan tanggal lahir
00891|tersebut:
00892|1. Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat tindak pidana
00893|dalam perkara ini terjadi;
00894|2. Anak kini telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, namun
00895|belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  in  casu  Anak
00896|berumur 18 (delapan belas) tahun;
00897|Menimbang  bahwa  selanjutnya  oleh  karena  Anak  senantiasa
00898|berada dalam keadaan yang sehat dan tidak berada dalam keadaan gila,
00899|akal  yang  tidak  sempurna,  maupun  sakit  berubah  akal  selama
00900|pemeriksaan di persidangan berlangsung yang dibuktikan dengan dapat
00901|dijawabnya  semua pertanyaan  yang diajukan kepadanya dengan baik
00902|serta  Anak  tidak pula tergolong sebagai  anak yang belum berumur 12
00903|(dua belas) tahun, maka  Hakim menilai Anak  tergolong sebagai orang
00904|yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang
00905|didakwakan kepadanya;
00906|Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00907|
00908|Menimbang bahwa lebih lanjut oleh karena identitas dari Anak
00909|telah  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  surat  dakwaan  Penuntut
00910|Umum ketika ditanyakan di persidangan ditambah dengan tidak adanya
00911|pengajuan keberatan terhadap identitas Anak yang termuat dalam surat
00912|dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan
00913|mengenai orang dalam perkara ini;
00914|Menimbang  bahwa  oleh  karena  subyek  atau  pihak  yang
00915|dihadapkan  dan  didakwa  dalam  perkara  ini,  in  casu  Anak  tergolong
00916|sebagai salah satu dari 2 (dua) kategori dari setiap orang, tergolong
00917|sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dan  tergolong  pula
00918|sebagai  orang  yang  cakap  dan  mampu  mempertanggungjawabkan
00919|tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dalam perkara ini pun
00920|tidak terdapat kekeliruan mengenai orang, maka Hakim menilai unsur
00921|kesatu telah terpenuhi;
00922|Ad.2. Unsur  m elakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau
00923|membujuk
00924|Menimbang  bahwa  unsur  kedua  merujuk  kepada  perbuatan
00925|(feitelijke handeling ) yang terdiri atas 3 (tiga) macam perbuatan yang
00926|bersifat alternatif sebagai berikut:
00927|1. Melakukan tipu muslihat;
00928|2. Melakukan serangkaian kebohongan; atau
00929|3. Membujuk;
00930|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Arrest  Hoge  Raad  der
00931|Nederlanden  tanggal 8 Maret 1926 serta pendapat  R. Soesilo dalam
00932|bukunya yang berjudul  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
00933|serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  demi  Pasal  ( Bogor:
00934|Politeia, 1994 )  pada  halaman  261  (dua  ratus  enam  puluh  satu)  dan
00935|pendapat R. Soenarto dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP
00936|(Jakarta: Rajawali Press, 1992 ) pada halaman 241 (dua ratus empat
00937|puluh satu), perbuatan-perbuatan di atas didefinisikan sebagai berikut:
00938|1. Tipu  muslihat  (listige  kunstgrepen)  adalah  suatu  perbuatan  yang
00939|dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga  perbuatan  itu  menimbulkan
00940|kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada
00941|orang lain;
00942|2. Serangkaian  kebohongan ( een  samenweefsel  van  verdichtsels)
00943|adalah  suatu perbuatan dipakainya banyak kata-kata bohong yang
00944|tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat
00945|Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00946|
00947|ditutupi  oleh  kebohongan  yang  lain,  kebohongan  yang  satu
00948|melengkapi kebohongan yang lain, dan antara berbagai kebohongan
00949|itu  terdapat  suatu  hubungan  yang  sedemikian  rupa  yang  pada
00950|akhirnya  secara  timbal balik dapat menimbulkan suatu  gambaran
00951|palsu seolah-olah keseluruhannya merupakan suatu kebenaran dan
00952|suatu cerita yang seakan-akan benar;
00953|3. Membujuk (bewegen) adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan
00954|terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu,
00955|yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu
00956|tidak akan berbuat yang demikian;
00957|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
00958|apakah fakta hukum dalam perkara ini memenuhi hal-hal sebagaimana
00959|dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;
00960|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum, telah  terjadi  4
00961|(empat) kali peristiwa hubungan badan di antara Anak dan Anak Korban
00962|dengan perincian sebagai berikut:
00963|1. Pada  tanggal  29  Desember  2024,  sekitar  pukul  00.00  Waktu
00964|Indonesia Barat, bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di
00965|Pantai  Pelawan yang  terletak  di  Desa  Pangke Barat, Kecamatan
00966|Meral Barat, Kabupaten  Karimun, Provinsi  Kepulauan  Riau, Anak
00967|menutup pondok dengan menggunakan terpal lalu Anak mengajak
00968|Anak Korban untuk  melakukan hubungan badan dengan berkata:
00969|“Ayoklah gitu-gitu” seraya mencium pipi Anak Korban dan meraba-
00970|raba kedua payudara Anak Korban. Anak Korban menolak dengan
00971|berkata:  “Tak  mau.”  Akan  tetapi,  Anak  tetap  mencium  pipi  Anak
00972|Korban dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban lalu Anak
00973|membaringkan Anak Korban. Kemudian setelah celana dan celana
00974|dalam yang dikenakan oleh Anak dan Anak Korban terbuka, Anak
00975|membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu Anak memasukkan
00976|alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak
00977|menggerak-gerakkan pinggul Anak dengan gerakan maju mundur.
00978|Lebih  kurang  5  (lima)  menit  kemudian,  Anak  mengeluarkan  alat
00979|kelamin  Anak  dari  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban  lalu  Anak
00980|menumpahkan cairan sperma Anak ke atas perut Anak Korban;
00981|2. Pada tanggal 4 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia
00982|Barat, bertempat di dalam kamar tidur Anak yang berada di rumah
00983|Anak yang terletak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau,
00984|Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00985|
00986|Anak mengunci pintu kamar tidur lalu Anak memadamkan lampu dan
00987|setelahnya Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur. Setelah
00988|itu,  Anak  mengatakan  kepada  Anak  Korban  bahwa  Anak  akan
00989|bertanggung  jawab  apabila  terjadi  sesuatu  pada  Anak  Korban.
00990|Kemudian setelah celana dan celana dalam yang dikenakan oleh
00991|Anak dan Anak Korban terbuka ,  Anak membuka lebar kedua paha
00992|Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam
00993|alat kelamin Anak Korban lalu Anak menggerak-gerakkan pinggul
00994|Anak dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 5 (lima) menit
00995|kemudian, Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dari dalam alat
00996|kelamin Anak Korban lalu Anak menumpahkan cairan sperma Anak
00997|ke atas perut Anak Korban;
00998|3. Pada tanggal 10 Maret 2025, sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia
00999|Barat, bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang berada di
01000|rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Karimun, Provinsi
01001|Kepulauan Riau, Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur lalu
01002|Anak berkata kepada Anak Korban: “Yoklah gitu.” Kemudian setelah
01003|celana  dan  celana  dalam  yang  dikenakan  oleh  Anak  dan  Anak
01004|Korban terbuka, Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu
01005|Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak
01006|Korban  lalu  Anak  menggerak-gerakkan  pinggul  Anak  dengan