00962|Alfonsius Sinabang, S.Tr.Pas selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang pada
00963|pokoknya  merekomendasikan  agar  Anak  dikenakan  "Pidana  dengan  syarat,
00964|yaitu pengawasan" bila memungkinkan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b
00965|angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00966|(SPPA)  dan  bila  tidak,  mohon  kiranya  Klien  di  Pidana  Penjara  seringan-
00967|ringannya;
00968|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  Penuntut  Umum,  Permohonan
00969|Anak, dan hasil P enelitian Kemasyarakatan tersebut untuk menentukan sanksi
00970|yang  tepat  untuk  dijatuhkan / dikenakan  kepada  Anak  Hakim  akan
00971|mempertimbangkan sebagai berikut :
00972|
00973|1. Filosofi dan konsepsi pelindungan anak, khususnya anak pelaku tindak
00974|pidana  sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00975|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-
00976|Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00977|Anak,  dalam  hal  ini  Negara  memberikan  pelindungan  secara  utuh  dan
00978|optimal  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dengan  sebisa  mungkin
00979|menjauhkan anak dari pemidanaan sebagaimana konsep keadilan retributif
00980|dan efek penjeraan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak,
00981|asalkan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  termasuk  tindak
00982|pidana  berat  dan/atau  tindak  pidana  yang  membahayakan  jiwa  atau
00983|keselamatan orang lain atau masyarakat;
00984|2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam
00985|hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan
00986|kesempatan  bagi  anak  untuk  mendapatkan  hak-haknya,  khususnya  hak
00987|untuk  mendapatkan  pendidikan,  hak  pengasuhan,  perawatan  dan  kasih
00988|sayang dari orang tua/wali, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat
00989|menghambat perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat
00990|Anak semakin dekat dengan kejahatan;
00991|3. Bahwa  sejalan  dengan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  Nasional  yang
00992|memberikan  pedoman  bahwa  pemidanaan  wajib  memperhatikan  faktor-
00993|faktor seperti bentuk kesalahan, motif, sikap batin, serta pengaruh pidana
00994|terhadap masa depan pelaku dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional
00995|yang secara eksplisit memberikan mandat bahwa pidana penjara sedapat
00996|mungkin tidak dijatuhkan jika Anak adalah Anak, Majelis Hakim meyakini
00997|bahwa  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak  dijatuhkan  kepada  Anak.
00998|Pidana penjara sebagai jalan terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila
00999|seluruh pintu pembinaan tidak dimungkinkan;
01000|4. Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah semata-mata ditujukan
01001|untuk  membalas  perbuatan  Anak,  melainkan  juga  untuk  memberikan
01002|kesadaran kepadanya agar memperbaiki dirinya. Dalam hal ini, kenyataan
01003|bahwa  pelaku  tindak  pidana  adalah  juga  seorang  Anak  yang  masih
01004|membutuhkan  bimbingan  dan  pengasuhan lebih  lanjut dari keluarga  dan
01005|lingkungannya, peran aktif pihak keluarga Anak Korban dan Anak sendiri
01006|dalam  bersama-sama  mencegah  terjadinya  kembali  tindak  pidana  Anak,
01007|serta memastikan terpenuhinya hak-hak Anak Korban di masa depan, perlu
01008|juga diperhatikan dalam penjatuhan hukuman kepada Anak;
01009|
01010|5. Bahwa memang benar tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan
01011|perbuatan serius yang melanggar norma perlindungan Anak Korban yang
01012|digariskan pembentuk undang-undang, namun dalam persidangan Majelis
01013|Hakim melihat secara komprehensif dari berbagai aspek terhadap Anak dan
01014|Anak  Korban,  di  mana  keduanya  telah  menunjukkan  penyesalan  yang
01015|mendalam, bersikap jujur, namun tidak dapat terwujud suatu perdamaian
01016|dengan keluarga Anak Korban karena sejak awal orangtua Anak Korban
01017|tidak pernah setuju dengan hubungan Anak Korban dan Anak yang didasari
01018|oleh perbedaan agama;
01019|6. Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  sebagaimana  pertimbangan
01020|sebelumnya, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang
01021|didakwakan oleh Penuntut Umum yang merupakan kejahatan yang serius,
01022|maka  mengenai  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  diri  Anak,
01023|Hakim  sependapat  dengan  Penuntut  Umum  untuk  menjatuhkan  pidana
01024|penjara  sebagai  bentuk  efek  jera  kepada  Anak.  Adapun  pidana  ini  juga
01025|dijatuhkan dengan alasan karena Hakim menilai perbuatan yang dilakukan
01026|oleh  Anak  telah  merusak  masa  depan  Anak  Korban,  perbuatan  Anak
01027|tersebut menyebabkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya,
01028|serta  Anak  melakukan  perbuatan  kepada  Anak  Korban  dilakukan  secara
01029|sadar. Sehingga melalui pemidanaan ini kedepannya Anak diharapkan dapat
01030|menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dan  tidak  lagi  mengulangi  melakukan
01031|perbuatan yang melanggar hukum.;
01032|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01033|Hakim berkeyakinan bahwa sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam
01034|amar putusan sudah tepat, sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum,
01035|kemanfaatan  dan  asas  kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak.  Dalam  hal  ini,
01036|pidana penjara tersebut selayaknya diartikan sebagai sarana bagi Anak untuk
01037|mendapatkan pembinaan dan bimbingan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
01038|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01039|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01040|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01041|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01042|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01043|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) unit Handphone merk
01044|iPhone 11 warna putih dengan nomor seri DX3K7H2QN73F dan nomor IMEI
01045|357648387272656 yang telah dipergunakan Anak untuk berkomunikasi dengan
01046|Anak  Korban, dan dipersidangan  Anak  tidak meminta barang  bukti tersebut
01047|
01048|untuk  dikembalikan,  serta  barang  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  ekonomis,
01049|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01050|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01051|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01052|meringankan Anak;
01053|Keadaan  yang  memberatkan:
01054|- Perbuatan Anak telah menghancurkan masa depan Anak Korban
01055|Keadaan yang meringankan:
01056|- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;
01057|- Bahwa Anak berlaku sopan di persidangan;
01058|- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya;
01059|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01060|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01061|Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
01062|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01063|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01064|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997
01065|tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang
01066|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01067|bersangkutan; 
01068|
01069|MENGADILI:
01070|1. Menyatakan  ANAK tersebut  diatas,  telah  terbukti  secara  sah  dan
01071|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ menyalahgunakan
01072|hubungan  keadaan  untuk  melakukan  persetubuhan”  sebagaimana  dalam
01073|dakwaan alternatif kesatu;
01074|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  ANAK tersebut  diatas,  oleh  karena  itu
01075|dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
01076|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01077|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01078|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01079|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01080|- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna putih dengan 
01081|nomor seri DX3K7H2QN73F dan nomor IMEI 357648387272656.
01082|Dirampas untuk negara.
01083|6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua
01084|ribu lima ratus rupiah);
01085|
01086|Rabu
01087|
01088|13
01089|
01090|2026
01091|
01092|Demikianlah  diputuskan  pada  hari  Rabu,  tanggal  13  Mei  2026,  oleh
01093|Roberto  Sianturi,  S.H.,  sebagai  Hakim  Tunggal  pada  Pengadilan  Negeri
01094|Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01095|umum  pada  hari  dan  tanggal  itu  juga,  dengan  dibantu  oleh  Yakub  Frans
01096|Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan
01097|Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Wini Talenta Harefa, S.H., Penuntut
01098|Umum dan Anak didampingi oleh Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, dan
01099|Orangtua;
01100|
01101|Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.
01102|
01103|Hakim,
01104|
01105|Roberto Sianturi, S.H.
01106|Panitera Pengganti,
01107|
01108|Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.