03131|Tahun 2024, Surat Edaran tersebut masih berlaku, belum ada perubahan atau
03132|
03133|pencabutan. Dengan demikian, pendirian cabang tidak diwajibkan dan juga tidak
03134|dilarang.
03135|- Bahwa Mendirikan perwakilan cabang perusahaan P3MI hanya memerlukan izin
03136|operasional berupa  Surat  Keputusan  Penetapan dari  Dinas  Tenaga  Kerja
03137|terkait. Dengan surat tersebut, cabang sudah dapat beroperasi secara sah. NIB
03138|(Nomor Induk Berusaha)  cabang tidak diperlukan, karena NIB pusat berlaku
03139|untuk seluruh cabang. Yang terpenting adalah  sistem P3MI terintegrasi  dalam
03140|SISIKO KP2MI.
03141|- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  kasus  yang  dialami  PT  NSP  yang  dituduh
03142|melakukan penempatan CPMI secara non-prosedural atau TPPO, namun saksi
03143|menilai  hal  tersebut  tidak  mungkin  terjadi,  karena  penempatan  CPMI  ke
03144|Hongkong dilakukan melalui sistem yang sudah terintegrasi berdasarkan kerja
03145|sama resmi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hongkong.
03146|- Bahwa  perusahaan  saksi  memiliki  staf  yang  berperan  sebagai  marketing  dan
03147|penerjemah. Apabila staf tersebut tidak ada, komunikasi antara CPMI dan calon
03148|majikan di Hong Kong tidak dapat berlangsung. Staf tersebut diangkat melalui
03149|surat  penunjukan  tertulis  dan  bertugas  mewakili  Direktur  Utama  dalam
03150|berkomunikasi  dengan  agen  atau  pihak  terkait  lainnya  di  Hong  kong.  Tugas
03151|lainnya  meliputi  melengkapi  dokumen  persyaratan  dan  membantu  proses
03152|administrasi dokumen CPMI.
03153|- Bahwa Selama menunggu keberangkatan, CPMI dapat memilih untuk menginap
03154|di tempat yang disediakan atau menunggu di rumah masing-masing. Tidak ada
03155|paksaan, dan tidak dipungut biaya, karena seluruh biaya keberangkatan ke Hong
03156|Kong telah ditanggung majikan.
03157|- Bahwa Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017, CPMI yang mendaftar ke
03158|perusahaan telah memiliki sertifikasi yang lengkap. Jika diperlukan pendalaman
03159|keterampilan, tidak ada masalah bagi CPMI untuk belajar melalui buku atau media
03160|lainya.
03161|- Bahwa  Saya  pernah  mendampingi  CPMI  saat  wawancara;  pendampingan
03162|tersebut tidak harus dilakukan oleh Direktur Utama, staf perusahaan juga dapat
03163|melakukannya.
03164|Atas keterangan tersebut terdakwa mengaku tidak tahu.
03165|
03166|                  Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli di
03167|bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
03168|1. Ahli Dr. LUCKY ENDRAWATI, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada
03169|pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
03170|- Bahwa Ahli merupakan dosen bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
03171|Universitas Brawijaya Malang mulai tahun 1998 sampai sekarang dan
03172|berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
03173|- Riwayat Pendidikan saksi ahli adalah sbb:
03174|a. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tamat Sarjana Hukum
03175|(S1) tahun 1997
03176|b. Magister Imu hukum (S2) UNAIR Surabaya tamat tahun 2003
03177|c. Doktor Ilmu Hukum di Univesritas Diponegoro Semarang, tamat tahun
03178|2012.
03179|- Tugas  Ahli  sebagai  dosen  adalah  meliputi  pendidikan,  penelitian  dan
03180|pengabdian  masyarakat  dalam  bidang  yang  berkaitan  dengan  hukum
03181|
03182|terutama di bidang hukum kepidanaan.
03183|- Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan dalam kapasitas
03184|sebagai Ahli Hukum Pidana, baik dihadapan Penyidik (Kepolisian atau
03185|Kejaksaan) dan di muka sidang pengadilan.
03186|- Bahwa  Ahli  mempunyai  keahlian  dalam  hukum  Pidana,  baik  hukum
03187|Pidana  materiil  yang  meliputi  Tindak  Pidana  yang  diatur  oleh  KUHP
03188|maupun  Tindak  Pidana  yang  diatur  oleh  KUHP  dan  Hukum  Pidana
03189|Khusus serta Hukum Pidana formil yang meliputi Hukum Pidana formil
03190|secara  umum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia
03191|Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  maupun  hukum
03192|Pidana  formil  khusus  yang  diatur  diluar  Undang-Undang  Republik
03193|Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
03194|- Bahwa  metode  yang  Ahli  lakukan,  guna  melakukan  penelitian  dan
03195|analisis  terhadap  suatu  perkara  ataupun  persoalan  hukum  meliputi,
03196|pertama, memahami dan menemukan isu hukum pada peristiwa hukum
03197|yang  terjadi,  untuk  terlebih  dahulu  menentukan  fokus  permasalahan
03198|hukum yang hendak dilakukan penelitian dan analisis. Hal ini dilakukan
03199|agar  dapat  memiliki  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  isu
03200|hukum tersebut. Kedua, melakukan identifikasi dan strukturisasi, dengan ,
03201|Scara memisahkan antara fakta hukum dengan fakta lain dari informasi
03202|atau  fakta-fakta  berdasarkan  yang  telah  diperoleh.  Kemudian
03203|menyerasikan  dan  menyelaraskan  fakta-fakta  teridentifikasi  supaya
03204|masuk dalam sebuah struktur analisis berdasarkan ilmu hukum pidana.
03205|Ketiga,  membuat  hipotesis  atau  membuat  perincian  atas  segala
03206|posibilitas jawaban maupun turunan isu hukum yang memiliki keterkaitan.
03207|Keempat,  menemukan  jawabannya  melalui  pendekatan  dan  sumber
03208|informasi  komprehensif.   Kelima,  menganalisis  isu  hukum  tersebut
03209|dengan memadukan antara fakta hukum bersama ketentuan peraturan
03210|yang  berlaku  supaya  memperoleh  jawaban  isu  hukum  yang  dikaji.
03211|Keenam, mengkomunikasikan  antara hasil dari  penelitian dan  analisis
03212|hukum yang dilakukan dengan principal.
03213|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
03214|seseorang yang bernama Lydia Supriatin ataupun Hanifah.
03215|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
03216|seseorang  yang  bernama  Sdri.  Hermin  Naning  Rahayu,  Sdri.  Dian
03217|Permana Putra dan Sdri. Alti Baiquniati.
03218|- Bahwa unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
03219|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03220|meliputi :
03221|
03222|a. Proses:  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
03223|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
03224|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
03225|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
03226|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
03227|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
03228|atas orang lain tersebut
03229|b. Cara:  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
03230|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
03231|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
03232|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
03233|atas orang lain tersebut
03234|c. Eksploitasi:  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang
03235|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja  atau  pelayanan
03236|paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
03237|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
03238|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
03239|jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
03240|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
03241|maupun immateriil
03242|d. Unsur setiap orang : Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau
03243|pelaku dari tindak pidana. Pengertian “Setiap Orang”, menurut Pasal 1
03244|angka 4, adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
03245|tindak pidana perdagangan orang.” Orang peseorangan merupakan
03246|orang atau manusia sebagai pribadi; sedangkan pengertian korporasi,
03247|menurut Pasal 1 angka 6, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan
03248|yang  terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan
03249|badan  hukum.”  Dengan  demikian,  korporasi  merupakan  kumpulan
03250|orang/kekayaan  yang  terorganisasi,  baik  merupakan  badan  hukum
03251|(misalnya Perseroan Terbatas) maupun bukan badan hukum (misalnya
03252|CV/Commanditair  Venootschap).  Subjek  tindak  pidana  ini  sudah
03253|berbeda dengn  subjek  tindak  pidana  dalam  sistem KUHP . Menurut
03254|Mahrus  Ali,  “subjek  perbuatan  pidana  yang  diakui  KUHP  adalah
03255|manusia  (natuurlijk  person).  Konsekuensinya,  yang  dapat  menjadi
03256|pelaku  perbuatan  pidana  adalah  manusia”.  Tetapi, sampai  saat  ini,
03257|dalam banyak Undang-Undang di luar KUHP , korporasi telah diterima
03258|sebagai subjek tindak pidana antara lain Undang-Undang Nomor 21
03259|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
03260|Orang
03261|
03262|e. Unsur  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
03263|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang :
03264|Unsur  ini  merupakan  unsur  perbuatan  materiel  dari  pelaku
03265|perdagangan  orang.  Perbuatan  materiel  perdagangan  orang  ini
03266|mencakup:  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
03267|pemindahan,  dan  penerimaan  seseorang.  Beberapa  perbuatan
03268|meteriel ini dapat diberikan keterangan sebagai berikut :
03269|1) “perekrutan”, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21
03270|Tahun  2007,  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
03271|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari
03272|keluarga atau komunitasnya. Kata rekrut berasal dari kata Inggris
03273|recruit  yang  artinya  “mendapatkan”,  sehingga  perekrutan  dapat
03274|dilihat  sebagai  tindakan  (mengajak,  mengumpulkan,  membawa.
03275|Atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau  komunitasnya)
03276|dengan maksud untuk mendapatkan korban baru.
03277|2) “pengangkutan”, tidak diberikan batasan pengertiannya dalam Pasal
03278|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Dalam
03279|hal  ini  arti  “pengangkutan”  dapat  ditelusuri  pengertiannya  dalam
03280|penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai
03281|salah  satu  bentuk  penafsiran,  yaitu  penafsiran  tata  bahasa
03282|(grammatise interpretatie) sebagaimana yang dijelaskan oleh L.J.
03283|van  Apeldoorn  sebagai,  “menerangkan  undang-undang  dengan
03284|menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa
03285|yang umum atau yang teknis”. Pengertian “pengangkutan” dapat
03286|ditemukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti “usaha
03287|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari
03288|suatu  tempat  ke  tempat  lain”.  Dengan  demikian,  sehubungan
03289|dengan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan pengangkutan
03290|berarti memindahkan korban perdagangan orang dari suatu tempat
03291|ke  tempat  lain.  3)  “penampungan”  juga  tidak  diberikan  batas
03292|pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
03293|tentang  PTPPO,   oleh  karena  itu  artinya  dapat  dilihat  dalam
03294|penggunaan  sehari-hari,  di  mana  dalam  Kamus  Besar  Bahasa
03295|Indonesia untuk kata “tampung” diberikan arti antara lain sebagai
03296|“menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah,
03297|pengungsi,  dan  sebagainya)”.Dengan  demikian,  bukan  pelaku
03298|sendiri  yang  melakukan  perekrutan,  melainkan  pelaku  hanya
03299|menerima korban perdagangan orang dari pihak lain.
03300|3) “pengiriman” diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 10
03301|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, pengiriman
03302|
03303|adalah  tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan  seseorang
03304|dari satu tempat ke tempat lain. Dengan pelaku yang melakukan
03305|perbuatan pengiriman korban perdagangan orang dari satu tempat
03306|ke  tempat  lain.  Mungkin  saja  ia  bukan  orang  yang  melakukan
03307|perekrutan,  pengangkutan,  dan/atau  penampungan,  melainkan
03308|semata-mata  melakukan  perbuatan  pengiriman,  yaitu  seperti
03309|membawa para korban perdagangan orang ke suatu tempat seperti
03310|pelabuhan laut, untuk dikirim ke tempat lain.
03311|4) “pemindahan”  tidak  diberikan  batasan  pengertian  dalam  Pasal  1
03312|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  oleh
03313|karena itu artinya dapat ditelusuri dalam penggunaan sehari-hari,
03314|antara  lain  mencarinya  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
03315|Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  “pindah”  diberi  arti
03316|sebagai “beralih atau bertukar tempat”, sedangkan “pemindahan”
03317|berarti “proses, cara, perbuatan memindahkan”. Dengan demikian,
03318|pelaku telah memindahkan para korban tindak pidana perdagangan
03319|orang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  sekalipun  tempat
03320|pemindahan itu bukan merupakan tujuan akhir bagi para korban
03321|tersebut. Dengan demikian, pelaku mungkin saja bukan orang yang
03322|melakukan  perekrutan,  penampungan,  ataupun  pengiriman  (ke
03323|tempat tujuan akhir), melainkan hanya memindahkan para korban
03324|dari suatu lokasi ke lokasi lain yang bukan merupakan tujuan akhir.
03325|5) “penerimaan”  tidak  diberi  batasan  pengertian  dalam  Pasal  1
03326|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.  Dalam
03327|Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap kata “terima” diberikan
03328|arti sebagai “mendapat (memperoleh) sesuatu”. Dengan demikian,
03329|pelaku  munbgkin  saja  bukan  yang  melakukan  perekrutan,
03330|pengangkutan,  penampunan,  pengiriman,  dan/atau  pemindahan,
03331|melainkan  berada  di  pihak  lain,  yaitu  sebagai  yang  menerima
03332|pengiriman  para  korban  perdagangan  orang.  Kata  “seseorang”
03333|dalam unsur menunjuk pada korban dari tindak pidana perdagangan
03334|orang.  Pengertian  korban,  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-
03335|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO., adalah “seseorang
03336|yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi,
03337|dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana  perdagangan
03338|orang”. Terkait dengan korban pada pasal ini, jika korbannya adalah
03339|Anak, maka menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
03340|2007  tentang  PTPPO,  ancaman  pidananya  ditambah  1/3
03341|(sepertiga).  Dengan  demikian  jika  pidana  dalam  Pasal  2  adalah
03342|
03343|pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
03344|belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00
03345|(seratus  dua  puluh  juta  rupiah).  dan  paling  banyak
03346|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), akan menjadi pidana
03347|penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana
03348|denda  paling  sedikit  Rp.160.000.000,-  dan  paling  banyak  Rp.
03349|900.000.000,-. Pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-
03350|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, adalah seseorang
03351|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
03352|masih  dalam  kandungan. Jadi,  seseorang, baik  laki-laki  maupun
03353|perempuan, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk
03354|ke dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Perdagangan
03355|Orang.
03356|6) Unsur  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
03357|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
03358|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03359|bayaran  atau  manfaat.  Unsur  ini  merupakan  cara-cara  dalam
03360|melakukan perbuatan materiel. Untuk pengertian istilah-istilah ini,
03361|tidak dapat digunakan keterangan dalam KUHP , sebab dalam Pasal
03362|103 KUHP dikatakan ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB
03363|VIII  buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh
03364|ketentuan  perundang-undangan  lainnya  diancam  dengan  pidana,
03365|kecuali  jika  oleh  undang-undang  ditentukan  lain. Ini  berarti  yang
03366|berlaku yang berlaku untuk undangundang di luar KUHP hanyalah
03367|Buku I Bab I sampai dengan BAB VIII, sedangkan BAB IX yang
03368|berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-
03369|Undang” dan Buku II (Kejahatan) sert Buku III (Pelanggaran) tidak
03370|berlaku untuk undang-undang di luar KUHPi Sehubungan dengan
03371|itu  pembentuk  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
03372|PTPPO itu sendiri telah memberikan penafsiran telah beberapa dari
03373|istilah yang berkenaan dengan cara melakukan perbuatan materiel
03374|tersebut. Cara-cara tersebut diberikan keterangan sebagai   berikut:
03375|a. “Ancaman  kekerasan”,  menurut  Pasal  1  angka  12  Undang-
03376|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, adalah “setiap
03377|perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,
03378|gambar,  simbol, atau  gerakan  tubuh, baik  dengan  atau  tanpa
03379|menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
03380|mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang”.  Rumusan  tersebut
03381|menunjukkan  bahwa  dengan  ancaman  kekerasan  berarti
03382|
03383|kekerasan  itu  sendiri  belum  dilaksanakan,  melainkan  baru
03384|ancaman.  Kata  “ancam”,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
03385|Indonesia”,  berarti  “menyatakan  maksud  (niat,  rencana)  untuk
03386|melakukan  sesuatu  yg  merugikan, menyulitkan, menyusahkan,
03387|atau  mencelakakan  pihak  lain”.  Jadi,  yang  dilakukan  baru
03388|pernyataan  maksud  (niat,  rencana)  berupa  ucapan,  tulisan,
03389|gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh  yang  menimbulkan  rasa
03390|takut.
03391|b. “Penggunaan  kekerasan”  berarti  kekerasan  itu  telah
03392|dilaksanakan., Pengertian “kekerasan”, menurut Pasal 1 angka
03393|11  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO
03394|adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
03395|tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
03396|menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
03397|terampasnya  kemerdekaan  seseorang”.  Contohnya,  pelaku
03398|sebagai orang yang tidak berhak telah mengurung korban dalam
03399|suatu ruangan/
03400|c. “Penculikan” tidak diberikan penjelasan dalam Undang-Undang
03401|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.  Dalam  hal  ini  arti
03402|penculikan  dapat  dicari  pengertiannya  dalam  penggunaan
03403|bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara lain dalam Kamus
03404|Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
03405|terhadap  culik  diberi  arti,  “mencuri  atau  melarikan  orang  lain
03406|dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera)”. Cara ini
03407|antara lain dengan melarikan korban di luar kehendak korban
03408|dengan  maksud  si  pelaku  untuk  menjadikan  korban  sebagai
03409|objek dalam perdagangan orang.
03410|d. “Penyekapan”, yang tidak diberikan batasan arti dalam Undang-
03411|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  sehingga
03412|pengertiannya  perlu  dicari  dari  sumber  seperti  Kamus  Besar
03413|Bahasa  Indonesia  sebagai  penerapan  penafsiran  tata  bahasa.
03414|Menurut Kamus Besaer Bahasa Indonesia kata “sekap” berarti