01632|c. Tahun  1994  tamat dan  lulus  pendidikan  SMAN   Tenggarang   di
01633|Bondowoso Jawa Timur;
01634|d. Tahun 1999 tamat dan lulus Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Negeri
01635|Jember;
01636|e. Tahun  2008 tamat dan lulus Program Magister Ilmu Hukum Sistem
01637|Peradilan  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro
01638|Semarang;
01639|f. Tahun 2024 tamat dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
01640|Hukum Universitas Mataram.
01641|Riwayat pekerjaan dan jabatan:
01642|a. Tahun 2001 - 2016 Diangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum
01643|Universitas Jember;
01644|b. Tahun 2008 - 2015  sampai sekarang menjadi  Ketua Pusat Kajian
01645|Perempuan dan Anak Fakultas  Hukum Universitas Jember;
01646|c. Tahun 2016 sekarang menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas
01647|Mataram;
01648|d. Tahun   20 17  -  2018 Menjadi  Sekretaris  Laboratorium  Hukum
01649|Fakultas Hukum Universitas Mataram;
01650|e. Tahun  2018  -  Sekarang  menjadi  Ketua  Laboratorium  Hukum
01651|Fakultas Hukum Universitas Mataram;
01652|Hal. 78 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01653|Paraf
01654|
01655|f. Tahun 2020 - Sekarang diangkat sebagai sekretaris bagian hukum
01656|pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram.
01657|2.  Ahli  pernah  menangani  dalam
01658|perkara sebagai berikut:
01659|a. Perkara Penganiayaan anak dan Pembunuhan bayi;
01660|b. Perkara Perdagangan Orang sebagai Saksi Ahli Pidana;
01661|c. Perkara Pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
01662|kawin lagi;
01663|-    Bahwa  sebagai  Ahli  bidang Hukum
01664|Pidana dalam  perkara  ini  Ahli
01665|ditugaskan  Oleh  Dekan  Fakultas
01666|Hukum  Universitas  Mataram
01667|dengan  surat  tugas  Nomor:
01668|23/UN/18.F3/PT/2025,  tanggal  17
01669|Januari 2025;
01670|- Bahwa  Berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki sebagaimana
01671|mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01672|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa:
01673|Pasal  1  (1):  Perdagangan  Orang adalah  tindakan  Perekrutan,
01674|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau
01675|Penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  Kekerasan,  Penculikan,
01676|Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekerasan
01677|atau  Posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau
01678|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01679|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan   di
01680|dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
01681|mengakibatkan orang tereksploitasi
01682|Pasal  1  (2):  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang adalah  setiap
01683|tindakan atau serangkaian tindakan  yang  memenuhi unsur- unsur
01684|tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007
01685|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
01686|- Bahwa Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
01687|ada 3(tiga) yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi,
01688|hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
01689|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01690|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang.
01691|Hal. 79 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01692|Paraf
01693|
01694|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01695|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01696|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
01697|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
01698|yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
01699|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
01700|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
01701|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01702|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
01703|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01704|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01705|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01706|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial.
01707|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
01708|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
01709|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
01710|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
01711|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
01712|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
01713|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
01714|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
01715|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
01716|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
01717|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
01718|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
01719|Tujuan  adalah  unsur  kumulataif  sementara  bagian  bagian  dalam
01720|unsur itu adalah unsur alternatif
01721|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
01722|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
01723|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
01724|21 Tahun 2007.
01725|Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
01726|Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari adanya
01727|Hal. 80 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01728|Paraf
01729|
01730|tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21
01731|Tahun 2007
01732|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
01733|Ketenagakerjaan adalah :
01734|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01735|b. Pemindahan,  Pengiriman  dari  satu  wilayah  ke
01736|wilayah lain tanpa dokumen atau dengan dokumen palsu
01737|serta penampungan tanpa batas waktu yang jelas;
01738|c. Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01739|d. Perekrutan  dibawah  umum  (-18  tahun)  dokumen
01740|dipalsukan;
01741|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01742|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01743|g. Hanya  menggunakan  paspor  dengan  Visa
01744|kunjungan;
01745|h. Ditempatkan  oleh  perorangan, bukan  PPPMI yang
01746|memiliki izin dari Menteri tenaga Kerja;
01747|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01748|j. Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
01749|walaupun  tidak  sesuai  dengan  peraturan  di  Negara
01750|Indonesia;
01751|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
01752|(Over Charging).
01753|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
01754|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01755|adalah :
01756|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
01757|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
01758|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
01759|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01760|Pasal 6”.
01761|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01762|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
01763|-  Merencanakan : Membuat rencana.
01764|Hal. 81 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01765|Paraf
01766|
01767|-  Pemufakatan Jahat  (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
01768|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01769|melakukan tindak pidana perdagangan orang
01770|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01771|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
01772|”Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
01773|wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk
01774|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana
01775|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
01776|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
01777|Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01778|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
01779|- Bahwa u nsur-unsur Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01780|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01781| Setiap Orang : Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada
01782|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01783|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01784| Yang  membawa  Warga  Negara  Indonesia :  Jadi  yang
01785|dibawa  adalah  warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam
01786|unsur  pasal  ini  apabila  yang  dibawa  bukan  warga  Negara
01787|Indonesia.
01788| Ke luar wilayah Republik Indonesia : Jika dibawa masih
01789|dalam wilayah Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk
01790|dalam unsur pasal ini.
01791| Dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi:  Maka  haruslah
01792|dapat  ditujunkan  unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia
01793|bermaksud (  dapat digolongkan ke  dalam  menyengaja / dolus)
01794|untuk mengeksploitasi.
01795|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
01796|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
01797|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
01798|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
01799|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
01800|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
01801|Hal. 82 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01802|Paraf
01803|
01804|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01805|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01806|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01807|-    Bahwa  setelah  ahli  mendengar  dan  memperhatikan  kronologis
01808|kejadian yang disampaikan oleh penyidik, maka dapat ahli jelaskan
01809|bahwa  HULWATUL FITRIATI,Dkk  merupakan  korban  perdagangan
01810|orang  dengan   modus  penipuan  dengan  menjanjikan  bekerja  ke
01811|Negara Jepang dengan sistem pemagangan ;
01812|-     Bahwa melakukan perekrutan Tenaga kerja yang akan di pekerjakan
01813|di  Luar  Negeri  tidak  dibenarkan. karena  perekrutan  Tenaga  Kerja
01814|Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
01815|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan
01816|tenaga  kerja  sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39
01817|Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
01818|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor
01819|22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan
01820|tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
01821|-      Bahwa  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  Pasal  12
01822|disebutkan  bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana
01823|Penempatan  TKI  swasta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10
01824|huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri ;
01825|- Bahwa Pelanggaran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak
01826|pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU No, 38 Tahun 2004
01827|yang berbunyi:
01828|a.  Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  singkat  1  (satu)  bulan
01829|dan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
01830|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
01831|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang :
01832|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
01833|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
01834|c.  Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
01835|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang.
01836|dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
01837|Hal. 83 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01838|Paraf
01839|
01840|Dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang
01841|harus dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan
01842|Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
01843|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang.
01844|dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
01845|Dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang
01846|harus dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan
01847|Dalam peristiwa yang disampaikan penyidik kepada saya ini hal ini
01848|memenuhi 3 unsur tersebut yakni melakukan perekrutan dengan
01849|cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau dapat
01850|terekspoitasi.
01851|- Bahwa Proses perekrutan yang dilakukan tidak sesuai prosedur
01852|karena  proses perekrutan  hanya  dapat dilakukan  oleh PPPMI yang
01853|harus mendapat ijin dari Menteri ;
01854|Cara : Cara yang dipakai adalah penipuan karena mereka dijanjikan
01855|berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat keuntungan
01856|karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang;
01857|Tujuan : Unsur tujuan, Tujuan dalam TPPO adalah tereksploitasi.  dalam
01858|rangkaian perbuatan ini adalah mendapat keuntungan uang dari korban.
01859|Korban diwajibkan membayar sejumlah uang baik untuk biaya kursus,
01860|biaya penempatan job, korban juga kehilangan waktu dan tenaga untuk
01861|menjalani Kursus dan proses lainnya;
01862|- Bahwa  cara  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  juga  memerlukan
01863|pelatihan  khusus,  bukan  hanya  dalam  hal  Bahasa  tetapi  juga
01864|ketrampilan  sesuai  dengan  bidang  pekerajaan  yang  akan  mereka
01865|Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu maka orang dapat
01866|tereksploitasi ;
01867|- Bahwa  Kontrak kerja merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh
01868|kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak harus memahami apa
01869|yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis dalam Bahasa
01870|jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia. Selain
01871|itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
01872|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak
01873|Hal. 84 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01874|Paraf
01875|
01876|kerja yang tidak jelas dan tidak dipahami dapat menyebabkan orang
01877|tereksploitasi;
01878|- Bahwa  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  Sumaedy Effendi Als
01879|Edy Selaku kepala LPK PT RSEI-Lotim yang bekerjasama dengan Galih
01880|Santika Fadillahkusumah  selaku direktur  LPK Sanusi Pusaka Sunda-
01881|Subang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU No. 39
01882|Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang;
01883|- Bahwa Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah diatur dalam UU No.
01884|39 Tahun 2004. Lembaga yang merekrut dan menempatkan juga sudah
01885|diatur  dalam  UU  Tersebut.  Ada  persyaratan  tertentu  yang  harus
01886|dipenuhi, antara lain bahwa Lembaga tersebut harus sudah terdaftar
01887|sebagai Lembaga rekrutmen pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota
01888|yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
01889|- Bahwa  Jika  tidak  ada  yang  berhasil  diberangkatkan  namun  tetap
01890|melakukan  perekrutan  maka  ini  mengarah  kepada  penipuan  yang
01891|merupakan  unsur  cara  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01892|Pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan orang
01893|tereksploitasi hingga mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana
01894|perdagangan orang;
01895|             Terhadap keterangan Ahli  dibenarkan oleh Terdakwa ;
01896|4.  Ahli  ASYIB  YULIANTO,  S.Kom dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01897|menerangkan :
01898|- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saudara ahli ?
01899|1.  Ahli  bersedia  untuk  menjelaskan  riwayat  pendidikan  Ahli  adalah
01900|sebagai berikut:
01901|a. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
01902|NTB, Indonesia;
01903|b. Tahun 2000  tamat  dan  lulus  Pendidikan  SMPN  4  Labuan
01904|Sumbawa, NTB, Indonesia;
01905|c. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan di MAN 1 Sumbawa,
01906|NTB, Indonesia;
01907|d. Tahun  2003  tamat  dan  lulus  Pendidikan  Diploma  3  di
01908|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
01909|e. Tahun 2007 tamat dan lulus Pendidikan Strata 1 di Universitas
01910|Hal. 85 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01911|Paraf
01912|
01913|Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
01914|f. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
01915|NTB, Indonesia;
01916|g. Tahun 2000  tamat  dan  lulus  Pendidikan  SMPN  4  Labuan
01917|Sumbawa, NTB, Indonesia.
01918|- Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
01919|a. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
01920|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
01921|Perlindungan dan Pemberdayaan  di BP3TKI Mataram;
01922|b. Tahun  2011  sampai  dengan  2016  sebagai  Pelasana
01923|Penerbitan  E-KTKLN,  Seksi  Penyiapan  dan  Penempatan
01924|BP3TKI Mataram;
01925|Tahun 2016 sampai dengan 2019 diangkat menjadi Kepala
01926|Seksi Penyiapan dan Penempatan di BP3TKI Mataram;
01927|c. Tahun 2020 Terhitung Bulan Februari s.d November diangkat
01928|menjadi  Kepala  Seksi  Pelindungan  dan  Pemberdayaan  di
01929|BP3MI NTB;
01930|d. Tahun 2020 Bulan sejak Desember sampai dengan Sekarang
01931|diangkat menjadi Fungsional  Pengantar  Kerja Ahli Muda  di
01932|BP3MI NTB;
01933|e. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana