02080|menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
02081|mendapat  izin  tertulis  berupa  SIP3MI  dari  Menteri" dan  Pasal  59
02082|"Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
02083|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI";
02084|- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Permenaker Nomor 9 Tahun
02085|2019  Pasal  6  Tentang  Pelaksanaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02086|Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
02087|1) Sebelum bekerja;
02088|2) Selama bekerja;
02089|3) Setelah bekerja;
02090|Sebagaimana Pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:
02091|1) Pemberian  informasi  (ketika  ada  CPMI  akan  mendaftar
02092|sebagai CPMI maka Dinas akan memberikan informasi terkait
02093|P3MI yang memiliki SP3MI dan SIP2MI);
02094|2) Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke Aplikasi
02095|Siap Kerja diantaranya KTP , KK, buku nikah bagi yang sudah
02096|menikah, surat ijin keluarga yang diketahui Kepala Desa / Lurah,
02097|surat  keterangan  sehat,  BPJS  Kesehatan  dan  sertifikat
02098|Kompetensi, setelah mengunggah dan dilakukan verifikasi oleh
02099|Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02100|Disclaimer
02101|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02102|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02103|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02104|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
02105|
02106|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02107|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02108|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02109|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02110|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02111|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02112|putusan.mahkamahagung.go.id
02113|Disnaker,  maka  CPMI  dapat  memilih  P3MI  yang  dipilih  untuk
02114|memproses penempatan;
02115|3) Proses  seleksi,  proses  tersebut  dilaksanakan  oleh  P3Ml
02116|sesuai pilihan CPMI dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi
02117|maka CPMI harus membuat Paspor;
02118|4) Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat
02119|membantu dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk
02120|melakukan  pemeriksaan  kesehatan  psikologi  yang  selanjutnya
02121|CPMI  oleh  P3MI  didaftarkan  pada  SISKOP2MI  (Sistem
02122|Komputerisasi  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia),  yang
02123|selanjutnya diajukan ke Disnaker untuk dilakukan verifikasi dan
02124|setelah terverifikasi maka akan muncul ID di SISKO P2MI;
02125|5) Penandatanganan perjanjian penempatan antara CPMI dan
02126|P3MI  yang  didalamnya  memuat  negara  tujuan  /  penempatan,
02127|agensi, besaran gaji dan jabatan pekerjaan;
02128|6) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial, P3MI memfasilitasi
02129|pembuatan / pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan;
02130|7) Pengurusan Visa Kerja, P3MI memfasilitasi pengurusan Visa
02131|Kerja  sesuai  peraturan  perundang  –  undangan  negara  tujuan
02132|penempatan yang artinya ketika WNI untuk menjadi PMI maka
02133|wajib menggunakan Visa Kerja;
02134|8) OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan),  P3MI  wajib
02135|mendaftarkan  P3MI  dalam  OPP  dan  melampirkan  perjanjian
02136|kerja, Paspor dan Visa Kerja CPMI;
02137|9) Penandatanganan  perjanjian  kerja  antara  CPMI  dengan
02138|calon majikan;
02139|10) Pemberangkatan CPMI;
02140|Sebagaimana Pasal 24 (tahapan selama bekerja):
02141|1) Tahapan selama bekerja dimulai sejak PMI tiba di negara
02142|tujuan penempatan;
02143|2) PMI sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 wajib melaporkan
02144|kedatangan kepada atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas
02145|luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui
02146|mitra usaha P3Ml;
02147|3) Atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas yang ditunjuk di
02148|negara  tujuan  penempatan  melakukan  pendataan  kedatangan
02149|dan  keberadaan  PMI  selama  berada  di  negara  tujuan
02150|penempatan;
02151|Lalu sebagaimana Pasal 27 tahapan setelah bekerja dimulai sejak PMI
02152|tiba di deparkasi Indonesia: 
02153|Dalam hal PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bermasalah
02154|berdasarkan laporan dari atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas
02155|Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02156|Disclaimer
02157|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02158|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02159|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02160|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
02161|
02162|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02163|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02164|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02165|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02166|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02167|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02168|putusan.mahkamahagung.go.id
02169|Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala perwakilan Republik Indonesia,
02170|BP2MI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia;
02171|- Bahwa Ahli menjelaskan surat keterangan sehat pada persyaratan
02172|mendaftar di Aplikasi Siap Kerja dengan surat pemeriksaan kesehatan
02173|dan psikologi pada tahap ke-4 yaitu tahapan sebelum bekerja tersebut
02174|berbeda, karena surat keterangan sehat pada saat mendaftar pada
02175|link Siap Kerja tersebut cukup dengan surat keterangan sehat dari
02176|pukesmas  /  rumah  sakit  ataupun  dokter  saja  namun  untuk
02177|pemeriksaan kesehatan dan psikologi tersebut dilakukan pemeriksaan
02178|secara menyeluruh baik fisik maupun psikologinya ketika CPMI akan
02179|melakukan  proses  pemberangkatan  atau  sudah  dinyatakan  Iulus
02180|seleksi  dari  P3MI,  namun  jika  CPMI  tersebut  secara  mandiri
02181|melakukan medical checkup di lokasi sarana kesehatan yang telah
02182|ditunjuk oleh BP2Ml kemudian hasil dari pemeriksaan digunakan untuk
02183|mendaftar  pada  link  Siap  Kerja  kemudian  digunakan  lagi  untuk
02184|persyaratan proses menjadi PMI maka surat keterangan atau hasil
02185|medical  checkup  tersebut  dapat  digunakan  sepanjang  hasil
02186|pemeriksaan MCU (Medical Check Up) masih berlaku;
02187|- Bahwa Ahli menjelaskan terkait sarana Kesehatan yang digunakan
02188|oleh  CPMI  telah  diatur  di  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
02189|Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
02190|Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
02191|- Bahwa Ahli menjelaskan syarat suatu sarana kesehatan untuk dapat
02192|menjadi lokasì sarana Kesehatan rujukan pemeriksaan kesehatan dan
02193|psikologi  untuk  CPMI  yang  akan  melakukan  Medical  Check  Up
02194|merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
02195|29  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Pemeriksaan
02196|Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Menteri
02197|Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.02.02/B/614/2022 Tentang
02198|Pemeriksaan Psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia;
02199|- Bahwa Ahli menjelaskan sarana Kesehatan yang memenuhi syarat
02200|dan menjadi rujukan untuk pemeriksaan CPMI Berdasarkan data di
02201|SISKOP2MI  sarana  Kesehatan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten
02202|Blitar terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Medika Utama di Jalan Kusuma
02203|Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur;
02204|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  sebagaimana  Peraturan  Menteri
02205|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 7
02206|Tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6
02207|huruf (a) dilakukan melalui:
02208|Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02209|Disclaimer
02210|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02211|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02212|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02213|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
02214|
02215|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02216|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02217|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02218|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02219|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02220|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02221|putusan.mahkamahagung.go.id
02222|a) Pemberian informasi;
02223|b) Pendaftaran;
02224|c) Seleksi;
02225|d) Pemeriksaaan kesehatan dan psikologi;
02226|e) Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02227|f) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02228|g) Pengurusan Visa Kerja;
02229|h) OPP;
02230|i) Penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
02231|j) Pemberangkatan;
02232|Pasal 9 Ayat (1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
02233|huruf (b), dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA
02234|Pekerja Migran Indoensia dengan melengkapi dokumen persyaratan;
02235|- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Undang – Undang Republik
02236|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 6 Ayat (1) bahwa Setiap
02237|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia
02238|memiliki hak:
02239|a) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan
02240|sesuai dengan kompetensinya;
02241|b) Memperoleh  akses  peningkatan  kapasitas  diri  melalui
02242|pendidikan dan pelatihan kerja;
02243|c) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata
02244|cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
02245|d) Memperoleh  pelayanan  yang  profesional  dan  manusiawi
02246|serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja,
02247|selama bekerja dan setelah bekerja;
02248|e) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan
02249|yang dianut;
02250|f) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku
02251|di  negara  tujuan  penempatan  dan  /  atau  kesepakatan  kedua
02252|negara dan / atau Perjanjian Kerja;
02253|g) Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan
02254|yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan
02255|ketentuan peraturan perundang – undangan di Indonesia dan di
02256|negara tujuan penempatan;
02257|h) Memperoleh  penjelasan  mengenai  hak  dan  kewajiban
02258|sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
02259|i) Memperoleh akses berkomunikasi;
02260|j) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
02261|k) Berserikat  dan  berkumpul  di  negara  tujuan  penempatan
02262|sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
02263|berlaku di negara tujuan penempatan;
02264|l) Memperoleh  jaminan  pelindungan  keselamatan  dan
02265|keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
02266|dan / atau;
02267|Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02268|Disclaimer
02269|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02270|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02271|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02272|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
02273|
02274|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02275|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02276|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02277|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02278|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02279|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02280|putusan.mahkamahagung.go.id
02281|m) Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja
02282|Migran Indonesia dan / atau Pekerja Migran Indonesia;
02283|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  perbedaan  dari  Pasal  81,  83  Undang  –
02284|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, bahwa Pasal
02285|81 mengatur tentang orang perseorangan yang dilarang menempatkan
02286|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  Pasal  69  yang  artinya
02287|pelaksana  penempatan  PMI  tidak  boleh  perseorangan,  sedangkan
02288|Pasal  83  mengatur  tentang  setiap  orang  yang  dengan  sengaja
02289|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diketahui
02290|CPMI tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
02291|dalam Pasal 68;
02292|- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari unsur dengan sengaja yaitu
02293|bahwa setiap orang ataupun P3MI yang dengan sadar mengetahui
02294|bahwa CPMI yang sedang melakukan proses untuk menjadi PMI yang
02295|sedang  diprosesnya  tersebut  tidak  memenuhi  /  tidak  memiliki
02296|persyaratan yang lengkap untuk menjadi PMI namun dirinya tetap dan
02297|sengaja memberangkatkan atau memproses penempatan CPMI;
02298|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  terkait  pemberian  gaji  terhadap  PMI
02299|tergantung dari peraturan negara tujuan masing – masing PMI yang
02300|standartnya  juga  ditentukan  oleh  negara  tujuan  masing  –  masing.
02301|Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang pemotongan gaji PMI
02302|dan  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  sebagaimana  Perkaban  Nomor  9
02303|Tahun  2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI,
02304|sebagaimana Pasal 3 terhadap PMI yang bekerja di sektor informal
02305|(pengurus  rumah  tangga,  pengasuh  bayi,  pengasuh  lansia,  juru
02306|masak,  sopir  keluarga,  perawat  taman,  pengasuh  anak,  petugas
02307|kebersihan, pekerja ladang / perkebunan dan awak kapal perikanan
02308|migran) PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan;
02309|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  sebagaimana  Perkaban  Nomor  9  Tahun
02310|2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI  yang  berlaku
02311|untuk  negara  tujuan  kerja  di  negara  Singapura,  Malaysia  dan
02312|Hongkong sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (4) PMI sektor
02313|informal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebaskan biaya atas
02314|biaya  penempatan  dan  ditanggung  oleh  pemberi  pekerjaan
02315|sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa:
02316|a) Tiket keberangkatan;
02317|b) Tiket pulang;
02318|c) Visa Kerja;
02319|d) Legalisasi Perjanjian Kerja;
02320|e) Jasa Perusahaan;
02321|Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02322|Disclaimer
02323|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02324|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02325|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02326|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
02327|
02328|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02329|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02330|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02331|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02332|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02333|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02334|putusan.mahkamahagung.go.id
02335|f) Penggantian Paspor;
02336|g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
02337|h) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
02338|i) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
02339|j) Pemeriksaan  kesehatan  tambahan  jika  negara  tertentu
02340|mempersyaratkan;
02341|k) Transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan
02342|di Indonesia; dan
02343|l) Akomodasi;
02344|Artinya terhadap PMI tidak boleh dilakukan pemotongan gaji dengan
02345|dalih biaya tersebut diatas;
02346|- Bahwa Ahli menjelaskan Perkaban Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
02347|pembebasan  biaya  penempatan  PMI  hanya  berlaku  untuk  negara
02348|tujuan  kerja  di  Singapura,  Malaysia  dan  Hongkong  karena  ketiga
02349|negara  tersebut  diatas  adalah  3  (tiga)  negara  dengan  jumlah
02350|Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor Informal paling banyak,
02351|beberapa  negera  lain  masih  dalam  proses  penyusunan  karena
02352|sebelum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02353|Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diundangkan
02354|Pengaturan  tentang  Penyusunan  Komponen  Biaya  Penempatan
02355|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  diatur  oleh  Kementerian
02356|Tenaga Kerja Indonesia;
02357|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  jika  memang  CPMI  sudah  melakukan
02358|proses kelengkapan / persyaratan  yang  telah difasilitasi  oleh  P3MI
02359|maka  didalam  perjanjian  penempatan  biasanya  akan  dituangkan
02360|klausul  tentang  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  CPMI  sesuai
02361|proses yang dilalui oleh CPMI dibuktikan dengan bukti pembayaran
02362|yang sah oleh P3MI, sesuai dengan draft perjanjian penempatan pada
02363|lampiran Permenaker 9 Tahun 2019;
02364|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  apabila  Penempatan  dilaksanakan  oleh
02365|P3MI yang telah mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri,
02366|memiliki SIP2MI yang telah dikeluarkan oleh BP2MI dan dilengkapi
02367|dengan dokumen sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal
02368|13  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
02369|Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak ditempatkan
02370|ke daerah Timur tengah sebagaimana telah diatur dalam Kepmenaker
02371|Nomor  260  Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
02372|Penempatan PMI pada pengguna perseorangan di negara – negara
02373|tertutup, larangan berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara
02374|yang dilarang yaitu terdiri dari 19 (sembilan belas) negara diantaranya
02375|Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02376|Disclaimer
02377|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02378|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02379|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02380|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47