04516|
04517|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
04518|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
04519|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
04520|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
04521|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
04522|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
04523|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
04524|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
04525|Tujuan adalah unsur kumulatif sementara bagian bagian dalam unsur
04526|itu adalah unsur alternatif;
04527|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
04528|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
04529|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
04530|21 Tahun 2007;
04531|Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
04532|Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari adanya
04533|tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21
04534|Tahun 2007
04535|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
04536|Ketenagakerjaan adalah :
04537|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
04538|b) Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah
04539|lain  tanpa  dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta
04540|penampungan tanpa batas waktu yang jelas;
04541|c) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
04542|d) Perekrutan  diba wah  umum  (-18  tahun)  dokumen
04543|dipalsukan;
04544|e) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
04545|f) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
04546|g) Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
04547|h) Ditempatkan oleh perorangan, b ukan PPPMI yang memiliki
04548|izin dari Menteri tenaga Kerja;
04549|i) Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
04550|Hal. 122 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04551|Paraf
04552|
04553|j) Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
04554|walaupun tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
04555|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
04556|(Over Charging).
04557|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
04558|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
04559|adalah :
04560|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
04561|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
04562|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
04563|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
04564|Pasal 6”.
04565|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
04566|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
04567|-  Merencanakan : Membuat rencana.
04568|-  Pemufakatan Jahat  (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
04569|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
04570|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
04571|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
04572|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
04573|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
04574|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
04575|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
04576|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
04577|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
04578|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
04579|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
04580|Menimbang  bahwa  setelah  ahli Dr.  Laely  Wulandari  S.H,  M.H
04581|mendengar  dan  memperhatikan  kronologis  kejadian  yang  disampaikan  oleh
04582|penyidik,  maka  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  Hulwatul  Fitriati  dkk  merupakan
04583|korban  perdagangan  orang  dengan  modus  penipuan  dengan  menjanjikan
04584|bekerja  ke  Negara  Jepang  dengan  sistem  pemagangan  karena  perekrutan
04585|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
04586|Hal. 123 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04587|Paraf
04588|
04589|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan tenaga kerja
04590|sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang
04591|penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dan
04592|peraturan  Menteri  tenaga  kerja  Nomor  22  tahun  2014  tentang  pelaksanaan
04593|penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam
04594|Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa Perusahaan
04595|yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud
04596|dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri
04597|dan dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang harus
04598|dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan  yakni melakukan
04599|perekrutan dengan cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau
04600|dapat  terekspoitasi  dimana  proses  perekrutan  yang  dilakukan  tidak  sesuai
04601|prosedur karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang
04602|harus mendapat ijin dari Menteri  dan cara yang dipakai adalah penipuan karena
04603|mereka dijanjikan berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat
04604|keuntungan karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang dan
04605|tujuan  dalam  TPPO  adalah  tereksploitasi.   dalam  rangkaian  perbuatan  ini
04606|adalah mendapat keuntungan uang dari korban. Korban diwajibkan membayar
04607|sejumlah uang baik untuk biaya kursus, biaya penempatan job, korban juga
04608|kehilangan waktu dan tenaga untuk menjalani Kursus dan proses lainnya, dan
04609|cara penempatan tenaga kerja Indonesia juga memerlukan pelatihan khusus,
04610|bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai dengan bidang
04611|pekerajaan yang akan mereka Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu
04612|maka orang dapat tereksploitasi  kemudian kontrak kerja merupakan perjanjian
04613|yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak
04614|harus memahami apa yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis
04615|dalam Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
04616|Selain itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
04617|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak kerja yang
04618|tidak  jelas  dan  tidak  dipahami  dapat  menyebabkan  orang  tereksploitasi
04619|sehingga  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  Selaku Direktur  LPK  PT
04620|RSEI yang bekerjasama dengan dengan Galih Santika Fadillahkusumah selaku
04621|Direktur LPK Sanusi Pusaka Sunda-Subang merupakan perbuatan yang tidak
04622|sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya
04623|perdagangan orang;
04624|Hal. 124 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04625|Paraf
04626|
04627|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli H. Kadarusna S.H sebagai Ahli
04628|di  Bidang  Penempatan  dan  perluasan  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
04629|Transmigrasi Prov.NTB. yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan LPK
04630|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  berdasarkan  bunyi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan
04631|Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
04632|Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja menerangkan bahwa
04633|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau
04634|perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan
04635|kerja sehingga LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK
04636|Swasta, LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
04637|dibenarkan melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar
04638|Negeri dalam hal ini negara Jepang  berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
04639|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
04640|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri pada pasal 2, menerangkan bahwa
04641|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
04642|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
04643|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
04644|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
04645|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
04646|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
04647|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
04648|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
04649|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04650|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
04651|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04652|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
04653|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
04654|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
04655|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
04656|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
04657|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
04658|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04659|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04660|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
04661|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
04662|Hal. 125 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04663|Paraf
04664|
04665|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
04666|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
04667|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
04668|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
04669|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04670|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
04671|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
04672|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
04673|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04674|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
04675|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
04676|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
04677|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
04678|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar
04679|Negeri, sehingga LKP bernama Wahyuyyuha mataram/ Wahyu Yuha Ilahi yang
04680|tidak memiliki SO bekerja sama dengan LPK PT RSEI dan kemudian LPK PT
04681|RSEI bekerjasama dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di
04682|Cibinong, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan proses
04683|pemagangan ke Negara Jepang sepengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur
04684|terkait apakah LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending
04685|Organization) dapat bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang
04686|memiliki  SO  (Sending  Organization)  belum  diatur,   hanya  saja  berdasarkan
04687|Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun
04688|2008 tentang Tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
04689|Negeri adalah dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana
04690|dimaksud pada ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana
04691|dan  prasarana,  Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai
04692|dengan kejuruan diperbolehkan mengadakan proses pelatihan namun terhadap
04693|kontrak  tersebut  tidak  diperbolehkan  karena  dibuat  antar  lintas  daerah  dan
04694|fungsi  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan
04695|Kerja) sangat berbeda, dan khusus untuk Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
04696|yang memiliki LKP untuk melatih Bahasa Jepang sangat diperbolehkan, tanpa
04697|harus memberangkatkan orang untuk bekerja ke Luar Negeri sehingga para
04698|korban  yang  belum  diberangkatkan  ini  masuk  dalam  tindak  pidana  TPPO
04699|karena   LKP  mendapatkan  izin  dari  Dinas  Pendidikan  dan  tujuan  untuk
04700|Hal. 126 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04701|Paraf
04702|
04703|meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
04704|mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga Kerja dan milik Pemerintah;
04705|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Pradiptha Himawan Putra S.H,
04706|M.H   yang  menerangkan  bahwa  yang  melakukan  pemagangan  di  Negara
04707|Jepang  sektor  penempatan  dan  pemagangan  melalui  Skema  G  to  G
04708|(Government  to  Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah
04709|pemerintah  dalam  hal  ini  BP2MI  RI  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan
04710|pemagangan keluar negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sending organizer
04711|yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dan perbuatan Terdakwa
04712|yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  17  (tujuh  belas)  orang  yang
04713|dijanjikan akan bekerja ke Negara Jepang melalui proses pemagangan dengan
04714|modus  pemberangkatan  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan)
04715|“WAHYUYYUHA”  dan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”  yang
04716|hanya  memiliki  izin  pendirian  LPK  dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan
04717|dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: PER/08/MEN/V/2008 Tahun
04718|2008  dijelaskan  dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemanggangan
04719|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut
04720|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
04721|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
04722|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung jawab
04723|dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK yang sudah
04724|memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi. Bahwa untuk LKP
04725|WAHYYUHA  dan  LPK  PT.  RSEI  hanya  memiliki  tugas  untuk  melakukan
04726|pelatihan  saja  dan  untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
04727|dibenarkan atau  tidak  boleh melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman  Pekerja
04728|Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang
04729|tidak memiliki SO hanya sebatas melakukan Pelatihan keterampilan saja dan
04730|peserta  magang  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia,
04731|dimana  dasar  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
04732|Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019  Tahun 2019 tentang Perubahan atas
04733|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
04734|Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, UU Nomor 39
04735|Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
04736|Luar Negeri, sedangkan untuk peserta magang diatur dalam Peratutan Menteri
04737|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
04738|Hal. 127 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04739|Paraf
04740|
04741|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang
04742|bisa melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
04743|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat dan  siswa
04744|peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO dan tidak boleh diluar
04745|wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan
04746|dan  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu maupun  Terdakwa  tidak  boleh
04747|memberangkatkan  peserta  magang  karena  tidak  memiliki  SO,  namun  Saksi
04748|Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi  hanya
04749|melakukan pelatihan saja;
04750|Menimbang bahwa dari keterangan  Ahli Asyib Yulianto S.Kom  Ahli di
04751|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat
04752|sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  (BP3MI)   yang  menyatakan  bahwa
04753|berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04754|nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
04755|pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa  Penyelenggaraan
04756|Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta pemagangan dalam
04757|satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan secara tertulis kepada instansi
04758|yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  Provinsi  dengan
04759|ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan LPK yang
04760|tidak memiliki SO (Sending Organization) tidak boleh memberangkatkan pekerja
04761|magang ke luar negeri dimana definisi secara umum SO (Sending Organization)
04762|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga
04763|Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Perizinan dan
04764|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
04765|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk
04766|dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal ini Negara
04767|Jepang dan berdasarkan ayat 1 pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04768|Transmigrasi  nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04769|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri bahwa rekrut dan seleksi calon
04770|peserta dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan kebutuhan
04771|tempat  magang  di  Perusahaan  dan   LKP  WAHYUYYUHA Mataram  bukan
04772|merupakan penyelenggara pemagangan (tidak memiliki SO) dan LPK tersebut
04773|bekerjasama dengan LPK yang memiliki SO namun berada di luar Prov. NTB,
04774|yaitu  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  yang  berkedudukan  di  Kp  Bantar  sema,
04775|RT/RW:019/006,  Kel/Desa  Cisaga,  Kec.  Cibogo,  Kab.Subang  dan  untuk
04776|Hal. 128 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04777|Paraf
04778|
04779|Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  tidak
04780|dibenarkan atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Peserta
04781|Pemagangan;
04782|Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan para Ahli
04783|tersebut  di  atas  majelis  Hakim  menyatakan   bahwa   perbuatan  Terdakwa
04784|bersama – sama dengan Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu dan Saksi Galih