04613|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sebagai  penerapan
04614|penafsiran  tata  bahasa.  Menurut  Kamus  Besaer  Bahasa
04615|Indonesia  kata  “sekap”  berarti  “mengurung  (menutup,
04616|memingit)  di  kamar  dan  sebagainya”.  Dengan  demikian,
04617|perbuatan  penyekapan  ini  mirip  dengan  perbuatan
04618|penculikan.
04619|e. “Pemalsuan” juga tidak diberikan batasan pengertian dalam
04620|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04621|PTPPO, oleh karenanya dapat diberikan tafsiran yang luas
04622|dimana  pelaku  melakukan  perbutan  pemalsuan,  seperti
04623|pemalsuan  identitas  misalnya  pelaku  menyatakan  dirinya
04624|adalah  petugas  pencari  tenaga  kerja  yang  sah,  atau
04625|pemalsuan  keadaan,  misalnya  dengan  memberikan
04626|gambaran yang tidak benar mengenai rencana tempat kerja
04627|korban. Unsur pemalsuan dapat ditelusuri melalui Pasal 263
04628|KUHP  yang  melarang  setiap  perbuatan  membuat  surat
04629|palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan
04630|sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
04631|diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan
04632|maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
04633|surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
04634|f. “Penipuan” juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal
04635|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO,
04636|sehingga dapat dilakukan penafsiran tata bahasa. Menurut
04637|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “tipu”  berarti  “perbuatan
04638|atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan
04639|maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari
04640|untung”.  Dengan  demikian,  perbuatan  penipuan  ini  mirip
04641|dengan  perbuatan  pemalsuan  (identitas  atau  keadaan).
04642|Unsur  penipuan  juga  diatur  oleh  Pasal  378  KUHP  yang
04643|memberikan  makna  penipuan  sebagai  setiap  perbuatan
04644|
04645|yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
04646|orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
04647|palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
04648|rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk
04649|menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya
04650|memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.
04651|g. “Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: juga tidak
04652|diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang
04653|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. “Penyalahgunaan
04654|kekuasaan”  merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  luas
04655|seperti misalnya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan
04656|yang  menyalahgunakan  kekuasaan,  contohnya  pelaku
04657|memanfaatkan pejabat desa untuk mempengaruhi korban
04658|dan  orang  tua/wali  korban.  Sedangkan  “posisi  rentan”
04659|mencakup peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam
04660|keadaan yang miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk
04661|menjadi korban perdagangan orang.
04662|h. “Penjeratan utang” tidak diberikan batasan arti dalam Pasal
04663|1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dari kata
04664|penjeratan utang dapat mudah dipahami bahwa korban atau
04665|orangtua/walinya telah memiliki hutang yang tidak sanggup
04666|mengembalikan  pinjaman  karenanya  mudah  menyerah
04667|mengukuti  kemauan  pelaku  tidank  pidana  perdagangan
04668|orang.
04669|i. “Memberi  bayaran  atau  manfaat”  juga  tidak  diberikan
04670|batasan  arti  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21
04671|Tahun 2007 tentang PTPPO tetapi unsur ini dapat mudah
04672|dipahami,  yaitu  korban  atau  orang  tua/wali  korban  telah
04673|menerima  pembayaran  berupa  sejumlahuang  atau
04674|mendapat  manfaat  misalnya  mendapatkan
04675|perbaikan/pembangunan  rumah.  Dengan  cara  ini  maka
04676|korban  dan  orang  tua/wali  sulit  menolak  kehendak  dari
04677|pelaku tindak pidana perdagangan orang.
04678|f. Walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
04679|kendali atas orang lain tersebut.
04680|g. Persetujuan  dapat  didefinisikan  sebagai  kesepakatan/perasaan
04681|berkenan dari kedua belah pihak atau lebih atas suatu hal. Adapun
04682|biasanya untuk bisa memberikan persetujuan, seseorang haruslah
04683|mengetahui  secara  menyeluruh  mengenai  hal  yang  ingin
04684|
04685|disetujuinya.  Persetujuan  dapat  berbentuk  ucapan  setuju  atau
04686|tindakan  berpartisipasi  pada  suatu  hal.  Unsur  ini  menunjukkan
04687|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, seperti
04688|persetujuan dari orang tua,wali, ataupun orang yang mengurus si
04689|Anak sebagai korban perdagangan orang, bukan merupakan alasan
04690|penghapus  pidana.  Pelaku  tetap  dihukum  atas  tindak  pidana
04691|perdagangan orang.
04692|h. Unsur   untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
04693|negara Republik Indonesia.
04694|Terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan,
04695|kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut”
04696|menunjukkan tindak pidana  perdagangan  orang  merupakan delik
04697|formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup
04698|dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah
04699|dirumuskan,  dan  tidak  harus  menimbulkan  akibat.  Dalam
04700|pembagian macam-macam delik dikenal adanya pembedaan antara
04701|delik formal dan delik material. Delik formal adalah “apabila tindak
04702|pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya,
04703|tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu”,
04704|atau “perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (voltooid delict)
04705|dengan  dilakukannya  perbuatan”.  Contohnya  yaitu  delik
04706|pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sedangkan delik materil adalah
04707|“apabila  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  suatu  ketentuan
04708|hukum  pidana  di  situ  dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang
04709|menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari
04710|perbuatan  itu”,  atau  “delik  yang  baru  dianggap  selesai  (voltooid)
04711|dengan  timbulnya  akibat  yang  dilarang”.  Tindak  pidana
04712|perdagangan orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
04713|21  Tahun  2007  tentang  PTPPO  merupakan  delik  formal,  karena
04714|eksploitasi dalam rumusan ini belum terjadi, yaitu misalnya korban
04715|belum  sampai  dijadikan  sebagai  pelacuran.  Eksploitasi  itu  baru
04716|merupakan  “tujuan”  dari  pelaku  tetapi  belum  terlaksana.  Tindak
04717|pidana dalam bentuk selesai nanti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat
04718|(2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  dimana  salah  satu
04719|unsurnya yaitu “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
04720|(1)  mengakibatkan  orang  tereksploitasi”.  Dengan  demikian  delik
04721|dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
04722|tentang PTPPO ini merupakan delik materiil.
04723|
04724|- Terdapat  prinsip-prinsip  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
04725|sebagaimana diatur oleh UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
04726|Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
04727|1. Sesuai  pasal  47  UU  No  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04728|Pekerja  Migran  Indonesia,  Tugas  Badan  Pelindungan  Pekerja
04729|Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kewajiban :
04730|a)  Melaksanakan  kebijakan  penempatan  dan  pelindungan
04731|Pekerja Migran Indonesia :
04732|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
04733|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
04734|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
04735|4) Pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan sosial.
04736|5) Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
04737|6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
04738|b)  Melaksanakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
04739|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
04740|negara tujuan.
04741|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3MI  kepada  Menteri  terhadap
04742|Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
04743|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  dengan
04744|berkoordinasi dengan perwakilan republik Indonesia di negara
04745|tujuan penempatan.
04746|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
04747|Migran Indonesia.
04748|f)  Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja
04749|Migran Indonesia.
04750|g) Tugas lain yang sesuai dengan kewenangnnya
04751|2. Dasar Hukum  dalam melakukan perekrutan, penempatan dan
04752|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu
04753|pada  Undang  –  Undang  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang
04754|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021
04755|tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04756|3. Menurut  UU  18  Tahun  2017  pasal  1  ayat  (2)  Pekerja  Migran
04757|Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
04758|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
04759|upah diluar wilayah negara Indonesia.
04760|4. Menurut pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
04761|adalah   setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi  syarat
04762|sebagai  pencari  kerja  yang  akan  bekerja  diluar  negeri  dan
04763|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
04764|
04765|jawab dibidang ketenagakerjaan.
04766|5. Menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun 2021 Penempatan
04767|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang
04768|diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
04769|keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
04770|dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja,
04771|dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social.
04772|6. Yang  dimaksud  dengan  Kegiatan  Pelayanan  yang  diberikan
04773|kepada CPMI sebagaimana Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 59 Tahun
04774|2021  Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran
04775|Indonesia    yaitu :
04776|a. Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04777|untuk  memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
04778|pemberangkatan,Yaitu meliputi pelindungan administratif dan
04779|pelindungan teknis (pasal 4).
04780|b. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04781|untuk  memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran
04782|Indonesia dan anggota keluarganya beradi di luar negeri, Yaitu
04783|meliputi:  a)  pendataan  dan  pendaftaran  oleh  Atase
04784|ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang  ditunjuk;
04785|b)   pemantauan   dan   evaluasi   terhadap  Pemberi  Kerja,
04786|pekerjaan, dan kondisi kerja; c) fasilitasi pemenuhan hak PMI;
04787|d)  Fasilitasi  penyelesaian  kasus  ketenagakerjaan;  e)
04788|pemberian  layanan  jasa  kekonsuleran;  f)  pendampingan,
04789|mediasi,  advokasi,  dan  pemberian  bantuan  hukum  berupa
04790|fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau
04791|Perwakilan RI atau perwalian sesuai dengan hukum negara
04792|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi
04793|(pasal  13)
04794|c. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keselurahan  aktivitas
04795|untuk  membeikan  pelindungan  sejak  PMI  dan  anggota
04796|keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
04797|daerah  asal  termasuk  pelayanan  lanjutan  menjadi  pekerja
04798|produktif, Yaitu meliputi: a) fasilitasi kepulangan sampai daerah
04799|asal;  b)  penyelesaian  hak  PMI  yang  sakit  dan  meninggal
04800|dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal
04801|dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e) pemberdayaan
04802|
04803|PMI dan keluarganya (pasal 21).
04804|7. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU RI No. 18 tahun
04805|2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, bahwa setiap pekerja
04806|migran  indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus
04807|memenuhi persyaratan :
04808|a. berusia minimal 18 tahun;
04809|b. memiliki kompetensi;
04810|c. sehat jasmani dan rohani;
04811|d. terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan  Sosial
04812|dan;
04813|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
04814|f. Untuk poin (e) Dokumen sesuai pasal 13 UU RI No. 18 tahun
04815|2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
04816|1) surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah
04817|menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
04818|2) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau
04819|izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
04820|3) sertifikat kompetensi kerja;
04821|4) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
04822|kesehatan dan psikologi;
04823|5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
04824|6) Visa Kerja;
04825|7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
04826|8) dan Perjanjian Kerja.
04827|g. Menurut  PP  59  Tahun  2021  pasal  4  ayat  2  tentang
04828|Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
04829|1 (Pelindungan Sebelum Bekerja), paling sedikit meliputi :
04830|1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
04831|dan
04832|2) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
04833|h. Menurut PP 59 Tahun 2021 Paragraf 2 tentang Kelengkapan
04834|dan keabsahan Dokumen Penempatan, pada pasal 5 :
04835|- Ayat (1) menjelaskan tentang Dokumen penempatan
04836|sesuai pada UU 18 tahun 2017;
04837|- Ayat  (2)  bahwa  BP2MI  atau  pejabat  fungsional
04838|pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh dinas
04839|yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
04840|
04841|ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi  kelengkapan
04842|dan  keabsahan  dokumen  penempatan  sebagaimana
04843|dimaksud pada ayat 1.
04844|8. Sesuai dengan pasal 49 UU  No  18  Tahun  2017  Pelaksana
04845|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas:
04846|a. Badan.
04847|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
04848|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04849|untuk kepentingan perusahaan sendiri
04850|9. Kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh Perusahaan Penempatan
04851|Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) baik kepada pemerintah dan
04852|CPMI yang akan disalurkan/ditempatkan ke Luar Negeri adalah :
04853|a) Sesuai  dengan  Pasal  52  UU  No  18  tahun  2017  P3MI
04854|mempunyai tugas dan tanggung jawab:
04855|1. Mencari peluang kerja.
04856|2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia
04857|3. Menyelesaikan  permasalahan  pekerja  migran  Indonesia
04858|yang ditempatkannya.
04859|b) Pasal 86 PP 59 Tahun 2021 :
04860|1. Tugas  P3MI  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04861|sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b memastikan
04862|perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.
04863|2. Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  P3MI  pada
04864|pemberi kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di
04865|negara tujuan.
04866|3. Dalam penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana
04867|dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
04868|a. Melaporkan  hasil  seleksi  Calon  Pekerja  Migran
04869|Indonesia pada dinas.
04870|b. Melaporkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
04871|akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada atase
04872|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang
04873|ditunjuk.
04874|c. Melakukan  seleksi  pada  Dinas  Daerah
04875|Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.
04876|d. menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesiayang
04877|telah  memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen
04878|
04879|sebelum bekerja.
04880|e. Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran
04881|Indonesia yang ditempatkan.
04882|f. Menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran
04883|Indonesia yang ditempatkan.
04884|g. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk
04885|jabatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  norma
04886|kesusilaan dan/atau ketentuan perundang-undangan.
04887|h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada
04888|negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
04889|i. Memulangkan  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  hal
04890|berakhirnya  perjanjian  kerja,  pemutusan  hubungan
04891|kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja,
04892|dan/atau  sakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat
04893|menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang
04894|menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
04895|j. Memiliki  SP2MI  dalam  menempatkan  Calon  Pekerja
04896|Migran Indonesia.
04897|k. Mendaftarkan  dan  mengikutsertakan  Calon  Pekerja
04898|Migran Indonesia dalam OPP.
04899|10. Sesuai  dengan  pasal  51  dan  59  UU  No  18  tahun  2017
04900|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
04901|Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis  berupa
04902|SIP3MI dari Menteri dan wajib memiliki SP2MI
04903|a. Sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 57 ayat 1 bahwa
04904|SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
04905|diperpanjang  setiap 5  (lima)  tahun  sekali  setelah mendapat
04906|rekomendasi dari Badan
04907|b. Sesuai  Peraturan  BP2MI  No 03  tahun  2020 tentang Tata
04908|Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI
04909|pada  pasal  10  bahwa SIP2MI berlaku selama  6 bulan  dan
04910|dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan
04911|11. Untuk orang yang statusnya tidak / bukan karyawan di Perusahan
04912|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan orang tersebut
04913|juga tidak memiliki surat penunjukan dari Perusahan Penempatan
04914|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  tidak  memiliki  hak  untuk
04915|menempatkan Penempatan Pekerja Migran (PMI) untuk bekerja di
04916|
04917|Luar Negeri sebagaimana Pasal 69 UU No 18 tahun 2017 tentang
04918|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang/perseorangan
04919|dilarang melaksanakan penempatan PMI.
04920|12. Seorang  petugas  rekrut/petugas  lapangan  (PL)  tidak
04921|diperbolehkan  melakukan  proses  sendiri  terhadap  PMI  untuk
04922|dilakukan penempatan ke luar negeri untuk bekerja tanpa melalui
04923|kantor  P3MI  karena  bertentangan  dengan  pasal  69  UU  No  18
04924|tahun 2017 bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan
04925|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan berdasarkan pasal 49
04926|bahwa Pelaksana penempatan PMI ke luar negeri terdiri atas:
04927|a. Badan;