01338|(sepuluh)  tahun  dengan  denda  paling  banyak  Rp.15.000.000.000,00,-
01339|(lima belas miliar rupiah);
01340|- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-Undang Republik
01341|Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01342|Indonesia  menerangkan  bahwa  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01343|penempatan  pekerja  mingran  Indonesia,  orang  perseorang  dimaksud
01344|dalam  ketentuan  ini  antarai  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memilki
01345|kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia,  jadi  jelas
01346|sekali Orang perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penempatan
01347|terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia). Adapun yang dapat melakukan
01348|perekrutan  dan  atau  penempatan  terhada  Pekerja  Migran  Indonesia
01349|adalan Perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai
01350|Hal. 37 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01351|Paraf
01352|KM A1 A2
01353|
01354|P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki
01355|SIP2MI  (Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran)  yang  dikeluarkan  oleh
01356|Badan  Pekerja  MIgran  Indonesia  (BP2MI).  Hal  tersebut  berdasarkan
01357|ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017
01358|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Peraturan  Menteri
01359|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata
01360|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga
01361|Kerja  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Ijin  Pelaksanan
01362|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01363|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
01364|Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
01365|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01366|Govermen (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
01367|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
01368|dan BP2MI; 
01369|b. Pihak Swasta dalam hal ini adalah Indonesia Swasta atau Perusahaan
01370|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah
01371|memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
01372|c. Secara Mandiri, yang dimaksud mandiri disini adalah Calon Pekerja
01373|Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak
01374|pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes Ri dan memiliki
01375|Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada Negara
01376|Pengguna pada sektor Formal. Perseorangan Yang akan bekerja di
01377|negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
01378|- telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01379|- bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01380|- tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor;
01381|- dilarang  bekerja  pada  pemberi  kerja  perseorangan  atau  sektor
01382|domestic. (Pasal 34 permenaker RI No. 9 Tahun 2019);
01383|- Bahwa Prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01384|yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01385|(P3MI) adalah sebagai berikut:
01386|a. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01387|Job  Order  (JO)  /  Demanlater  yang  berisikan  Kontrak  kerja,  Jenis
01388|pekerjaan, Sistem penggajian, Sistem pekerjaan, Identitas pengguna Job
01389|Hal. 38 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01390|Paraf
01391|KM A1 A2
01392|
01393|Order (JO). Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan
01394|yang dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
01395|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara
01396|online ke BP2MI untuk menerbitkan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran
01397|(SIP 2MI) tersebut;
01398|b. Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran  (SIP2MI), maka
01399|P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB Maupun Kantor cabang
01400|menghubungi  disnaker  Kab/Kota  untuk  melaporkan  adanya  Surat Ijin
01401|Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan selanjutnya
01402|bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan sosialisasi, Rekrutmen  dan
01403|Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan
01404|Negara Penempatan;
01405|c. Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia  (CPMI), maka
01406|pihak  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01407|(P3MI)  baru  mengajukan  proses  seleksi  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
01408|Transmigrasi  Kab/Kota  sesuai  tempat  domisili  Calon  Pekerja  Migran
01409|Indonesia;
01410|d. Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen yang
01411|dimiliki CPMI yaitu KTP,Kartu Keluarga, Ijin Keluarga (Istri,Suami,Orang
01412|tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses wawancara.  Proses
01413|selanjutnya  adalah  dibuatkan  Berita  Acara  Serah  Terima  kepada
01414|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PЗMI) yang berisikan
01415|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI) memenuhi syarat  sebagai
01416|Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  dan  dikeluarkan  Surat  Rekomendasi
01417|untuk proses pembuatan paspor;
01418|e. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01419|Pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Balai
01420|Latihan  Kerja  Luar  Negeri (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01421|Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01422|dilakukan  proses  oleh  Perusahan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja
01423|Migran Indonesia (P3MI);
01424|- Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01425|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01426|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01427|Pelindungan Pekerja Migran  Indonesia bahwa Persyaratan  yang harus
01428|Hal. 39 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01429|Paraf
01430|KM A1 A2
01431|
01432|dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri
01433|adalah :
01434|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01435|b) Memiliki Kompetensi;
01436|c) Sehat jasmani dan Rohani;
01437|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01438|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01439|- Paspor;
01440|- Visa Kerja;
01441|- Asuransi (BPJS);
01442|- Medical Report;
01443|f) Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi  Tenaga
01444|Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut adalah system
01445|online pelayanan administrasi penempatan PMl dan penerbitan KTKLN
01446|yang  melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur
01447|dalam  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01448|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti: 
01449|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
01450|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh
01451|kepala desa;
01452|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01453|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01454|kesehatan dan psikologi;
01455|- Perjanjian Kerja;
01456|- Perjanjian Penempatan;
01457|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja
01458|dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada Perusahaan
01459|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia(P3MI) yang memiliki
01460|Job Order atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
01461|di  Provinsi  NTB  pada  tujuan  negara  penempatan  ke  Australia  sebab,
01462|berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
01463|tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang
01464|termasuk  dalam  negara  penempatan  1).  Mempunyai  Peraturan
01465|Perundang-undangan  yang  melindungi  Tenaga  Kerja  Asing,  2).  Telah
01466|Memiliki Perjanjian Tertulis antara Pemerintah Negara tujuan penempatan
01467|Hal. 40 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01468|Paraf
01469|KM A1 A2
01470|
01471|dan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  3).  Memiliki  Sistem  Jaminan
01472|Sosial  atau  asuransi  yang  melindungi  Pekerja  Asing.  Namun  dengan
01473|adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI Nomor 555 Tahun 2023
01474|tanggal  6  Oktober  2023  Tentang  Biaya  Penempatan  Pekerja  Migran
01475|Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI kepada Pemberi Kerja Berbadan
01476|Hukum di Negara Australia, maka diperbolehkan adanya penempatan PMI
01477|melalui Skema P to P (P3MI) khusus pada sektor tertentu (Chef, Motor
01478|Mekanik, Cooks, Welder, Metal Fabricator, dan Cabinet Markers) Tidak
01479|diperkenankan melalui orang-peroangan;
01480|2. Ahli  LAELY  WULANDARI,  S.H.,  M.H. dibawah  sumpah  memberikan
01481|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01482|- Bahwa  Ahli  adalah  seorang  Dosen  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang
01483|bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah ditugaskan
01484|Oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram sehubungan dengan
01485|terjadinya  dugaan  tindak  pidana  Perdagangan  Orang  dan  atau  Orang
01486|Perorangan menempatkan Pekerja Migran dalam perkara tersebut diatas;
01487|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  “Perdagangan  Orang  adalah
01488|tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01489|Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan,
01490|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01491|Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01492|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01493|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
01494|negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01495|mengakibatkan  orang  tereksploitasi”.  Pasal  1  ayat  (2)  “Tindak  Pidana
01496|Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
01497|yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI
01498|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana
01499|perdagangan  orang”.  Adapun  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang
01500|(TPPO)  ada  3  (tiga)  yaitu  unsur  Proses,  unsur  Cara  dan  Tujuan
01501|Eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
01502|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01503|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
01504|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01505|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01506|Hal. 41 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01507|Paraf
01508|KM A1 A2
01509|
01510|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01511|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  Yang
01512|memegang kendali atas orang lain tersebut;
01513|c. Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01514|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  Pelacuran,  Kerja  atau
01515|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01516|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
01517|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01518|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01519|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01520|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01521|- Bahwa mengacu pada Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
01522|2007  "Dalam  ketentuan  ini,  kata  "UNTUK  TUJUAN"  sebelum  frasa
01523|mengeskploitasi  orang  tersebut"  menunjukan  bahwa  tindak  pidana
01524|perdagangan orang merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana
01525|perdagangan orang CUKUP dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan
01526|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbukan akibat dalam hal ini
01527|Eksploitasinya.  Namun  Haruslah  dapat ditunjukkan  ada  unsur  subjektif
01528|yang  memang  tujuan  pelaku  perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan
01529|ekspliotasi  atau  mengakibatkan  orang  itu  tereksploitasi.  Unsur  tindak
01530|pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan Tujuan adalah unsur
01531|kumulataif  sementara  bagian  bagian  dalam  unsur  itu  adalah  unsur
01532|alternatif;
01533|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
01534|Mental,  Fisik,  Seksual  dan  atau  Sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya
01535|tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21 Tahun
01536|2007;
01537|- Bahwa  ciri-ciri  dari  Perdagangan  Orang  dalam  Konteks  Migrasi
01538|Ketenagakerjaan adalah:
01539|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01540|b. Pemindahan,  Pengiriman  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain  tanpa
01541|tanpa batas waktu yang jelas; dokumen atau dengan dokumen palsu
01542|serta penampungan;
01543|c. Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01544|d. Perekrutan dibawah umum (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
01545|Hal. 42 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01546|Paraf
01547|KM A1 A2
01548|
01549|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01550|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01551|g. Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
01552|h. Ditempatkan oleh perorangan, bukan PPPMI yang memiliki izin dari
01553|Menteri tenaga Kerja;
01554|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01555|j. Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka  walaupun
01556|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia; 
01557|k. Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  (Over
01558|Charging).
01559|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01560|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Setiap orang
01561|yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak
01562|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
01563|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01564|Pasal 6". Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain.
01565|Jadi pengertian Yang membantu tetap mengacu pada Pasal 56 KUHP
01566|(sesuai  Pasal  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig) adalah
01567|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01568|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
01569|Pembantuan dilakukan pada waktu atau sebelum tindak pidana dilakukan.
01570|Sedangkan  Percobaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  berniat
01571|melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan permulaan
01572|tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;
01573|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01574|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Setiap orang
01575|yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan
01576|tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama
01577|sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
01578|Pasal 5, dan Pasal 6”;
01579|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01580|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01581| Merencanakan: Membuat rencana;
01582|Hal. 43 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01583|Paraf
01584|KM A1 A2
01585|
01586| Pemufakatan  Jahat (Samenspanning)  dianggap  ada  apabila  sudah
01587|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01588|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01589|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01590|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Setiap orang
01591|yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01592|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01593|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01594|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01595|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01596|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01597|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01598|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01599| Setiap Orang: Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01600|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01601|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01602| Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01603|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01604|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01605| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01606|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01607|ini;
01608| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01609|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01610|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01611|- Bahwa eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu pada
01612|Pasal  1  angka  7  eksplotasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
01613|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
01614|kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01615|penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,
01616|atau secara melawan hukum memindagka atau mentransplantasi organ
01617|dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
01618|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materill
01619|maupun immaterial;
01620|Hal. 44 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01621|Paraf
01622|KM A1 A2
01623|
01624|- Bahwa Setelah Ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01625|yang  ada,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  Saudara  ULUL  ALBAB
01626|merupakan  korban  perdagangan  orang  dengan  modus  pengiriman