01402|Para  Anak  ada  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  berupa  melakukan
01403|penganiayaan secara bersama-sama dimuka umum terhadap diri Saksi korban
01404|bernama  Ahmad  Samsir  tersebut  dan  pihak  keluarga  Saksi  korban  telah
01405|membuat  laporan  Polisi  ke  Polsek  Belawan  hingga  akhirnya  Para  Anak
01406|diserahkan oleh pihak Pomal Belawan ke Polsek Belawan ini (tiba di Polsek
01407|Belawan ini pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekira pukul 14.00 WIB)
01408|hingga akhirnya sekarang ini Para Anak diperiksa dan dimintai keterangan
01409|Para Anak sehubungan dengan perbuatan Para Anak bersama teman-teman
01410|Para Anak;
01411|Menimbang,  bahwa  akibat  penganiayaan  tersebut  Saksi  korban
01412|mengalami luka bacok diantara jari manis dan jari kelingking tangan kanan,
01413|ada luka bacok pada punggung belakang kanan, ada luka robek pada pelipis
01414|kanan dan pada dada serta kaki kiri Saksi korban luka memar akibat terkena
01415|lemparan  batu  kemudian  atas  luka-luka  tersebut  Saksi  korban  dirujuk  ke
01416|Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan dan kini Saksi korban masih belum
01417|bisa bekerja dan baru saja mendapatkan tindakan operasi pada luk-luka yang
01418|Saksi alami, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini
01419|telah terpenuhi;
01420|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pengamatan  Hakim  selama
01421|dalam proses pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan pada diri
01422|maupun  perbuatan  Para  Anak adanya  alasan  pembenar  maupun  alasan
01423|pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, oleh karena
01424|itu terhadap Para Anak haruslah dibebani tanggung jawab pidana;
01425|Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyeknya
01426|adalah  Anak,  maka  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  70  Undang-
01427|Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka
01428|dalam  mengadili  dan  memutuskan  pidana  yang  tepat  terhadap Para  Anak,
01429|Hakim  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  mengenai  ringannya  perbuatan,
01430|keadaan pribadi  Para  Anak, atau pada waktu dilakukan perbuatan atau yang
01431|terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  Hakim  untuk  tidak
01432|menjatuhkan  pidana  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan
01433|kemanusiaan serta kemanfaatan, sebagai berikut:
01434|
01435|1. Bahwa  Anak  tersebut  selama
01436|dalam proses persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak
01437|mengulanginya lagi dikemudian hari;
01438|2. Bahwa  selama  proses
01439|persidangan  Anak  bersikap  sopan  serta  mengakui  terus  terang
01440|perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan perkara ini;
01441|3. Bahwa  orang  tua  Anak
01442|memohon agar Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya agar
01443|menjadi pelajaran bagi Anak supaya dapat menyadari dan memperbaiki sifat
01444|serta perilakunya;
01445|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan
01446|saran  dari  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  telah  melakukan
01447|penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak, dimana dalam kesimpulan dan
01448|rekomendasi sebagaimana tersebut dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan,
01449|yang  pada  pokoknya  mohon  kepada  Hakim  agar  Para  Anak  dapat dijatuhi
01450|pidana  dalam  lembaga  sesuai  dengan  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  d  Undang-
01451|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
01452|dikaitkan dengan pembelaan ( Pledoi) Advokat, permohonan  Para  Anak serta
01453|permohonan  dari  orangtua  Para  Anak,  maka  Hakim  akan  memberikan
01454|pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
01455|(1) Bahwa  dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01456|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R epublik
01457|Indonesia Nomor 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak
01458|merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki
01459|harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya  dan  undang-undang
01460|memberikan  kewajiban  kepada  Negara  untuk  melindungi  Anak  yang
01461|berhadapan  dengan  hukum,  sehingga  Hakim  menilai  oleh  karena  Anak
01462|masih muda dan masih bisa dibina dan dididik;
01463|(2) Bahwa  upaya  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  Anak,  perlu
01464|dilakukan  sedini  mungkin,  mulai  dari  janin  dalam  kandungan  sampai
01465|dengan  Anak  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  agar  Anak  dapat
01466|berkembang  secara  utuh,  menyeluruh  dan  komprehensif  karena  Anak
01467|adalah harapan, tunas dan merupakan generasi muda penerus cita-cita
01468|perjuangan bangsa memiliki peranan yang sangat penting dan strategis
01469|dengan  ciri,  sifat  dan  karakter  khusus  untuk  menjamin  eksistensi
01470|kelangsungan  bangsa  dan  negara  pada  masa  yang  akan  datang
01471|sebagaimana yang diamahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
01472|
01473|(3) Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan
01474|Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik
01475|Indonesia  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang
01476|Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, sehingga adanya Undang-
01477|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01478|dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  Anak  yang  berhadapan
01479|dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih
01480|panjang secara baik sehingga ditemukan jati dirinya untuk dapat menjadi
01481|manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna baik bagi dirinya
01482|sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara;
01483|(4) Bahwa  Hakim  berpendapat  perlu  adanya  perubahan  paradigma  dalam
01484|penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mendasarkan
01485|pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya
01486|yang  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  meningkatkan
01487|kesejahteraan  Anak  dengan  memberikan  perlindungan  secara  khusus
01488|kepada Anak yang berkonflik dengan hukum;
01489|Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan, Hakim
01490|tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana terhadap
01491|Para  Anak,  hal  ini  dikarenakan  menurut  pendapat  Hakim  bahwa  lamanya
01492|pidana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap  Para  Anak adalah harus sesuai
01493|dengan  tingkat  kesalahan  Para  Anak  dan  harus  pula  mempertimbangkan
01494|segala aspek yang menyangkut dengan masa depan Para Anak tersebut;
01495|Menimbang,  bahwa  paradigma  pemidanaan  telah  mengalami
01496|pergeseran dimana dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023
01497|tentang  KUHP  paradigma  pemidanaan  telah  bergeser  kearah  restorative,
01498|korektif  dan  rehabilitatif, bahkan  KUHP Nasional  lebih  menekankan  kepada
01499|pemulihan keseimbangan, dan perdamaian;
01500|Menimbang, bahwa Hakim berpendapat  Para  Anak adalah salah satu
01501|aset keluarga yang nantinya akan menjadi aset bangsa sehingga terhadapnya
01502|patut dan layak bila diberikan pembinaan yang memadai dan menyeluruh untuk
01503|memperbaiki perilakunya, sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi pribadi
01504|yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan maupun ajakan-ajakan
01505|yang menyimpang;
01506|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
01507|di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Medan, berpendapat bahwa lamanya
01508|pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di
01509|
01510|bawah ini adalah sudah tepat bagi Para Anak, sesuai dengan tingkat kesalahan
01511|Para Anak;
01512|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk
01513|memberikan  penghukuman  kepada  Para  Anak,  namun  juga  memberikan
01514|kesempatan kepada Para Anak untuk memperbaiki diri dan juga sekaligus akan
01515|memberikan  kesempatan  masyarakat  untuk  dapat  menerima  kembali  Para
01516|Anak di lingkungan sosial setelah selesai menjalani pidana;
01517|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  pidana  tersebut  juga  bermaksud
01518|memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan
01519|yaitu Para Anak pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga
01520|memberikan  batasan-batasan  hukum  kepada  Para  Anak  dalam  hidup
01521|bermasyarakat dan bersosial, sehingga dikemudian hari Para Anak diharapkan
01522|tidak berbuat tindak pidana lagi yang lebih jauh dimasa yang akan datang;
01523|Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan  Para  Anak berada
01524|dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam  Pasal 108 ayat (8) Undang-
01525|Undang Nomor 20  Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara
01526|Pidana  menjelaskan  bahwa  masa  penangkapan  dan  atau  penahanan
01527|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01528|Menimbang, bahwa  karena  Para  Anak harus dijatuhi  pidana, maka
01529|Para Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya
01530|sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;
01531|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Para  Anak,
01532|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01533|yang meringankan bagi Para Anak;
01534|Keadaan yang memberatkan:
01535|1. Perbuatan Para Anak mengakibatkan luka berat pada Saksi korban;
01536|2. Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
01537|Keadaan yang meringankan:
01538|1. Para Anak bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang
01539|perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan perkara
01540|ini;
01541|2. Para Anak masih berusia muda dan menunjukan penyesalan selama dalam
01542|proses persidangan, sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara
01543|yang  baik  dan  lebih  berguna  dikemudian  hari  setelah  selesai  menjalani
01544|pidana, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat serta Bangsa dan
01545|Negara;
01546|
01547|Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 479 ayat (1) huruf a, c,
01548|d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01549|Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01550|Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01551|8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik
01552|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01553|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01554|
01555|M E N G A D I L I
01556|1. Menyatakan Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01557|melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  dengan  kekerasan”  sebagaimana
01558|dalam dakwaan Kesatu Primer;
01559|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Para  Anak  dengan  pidana  penjara
01560|masing-masing  selama  2  (dua)  tahun  di  Lembaga  Permasyarakatan
01561|Pembinaan Khusus Anak di Medan;
01562|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
01563|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01564|4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
01565|5. Membebankan agar Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
01566|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01567|
01568|Rabu
01569|
01570|13
01571|
01572|2026
01573|
01574|Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Medan pada hari
01575|Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., selaku
01576|Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka
01577|untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatas
01578|Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta
01579|dihadiri  oleh  Alasandar  Polasio  Sihaloho,  S.H.,  Penuntut  Umum  pada
01580|Kejaksaan Negeri Belawan dan Anak didampingi oleh Advokat, Pembimbing
01581|Kemasyarakatan dan Orang tua Anak.
01582|
01583|Ngatas Purba, S.H., M.H
01584|
01585|Panitera Pengganti,
01586|Ngatas Purba, S.H., M.H
01587|Hakim,
01588|Frans Effendi Manurung, S.H., M.H