02292| Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak
02293|melalui prosedur yang telah dipersyaratkan, maka perlindungannya
02294|adalah dilindungi sebagai WNI dan bukan sebagai Pekerja Migran
02295|Indonesia.  Bahwa  para  korban  akan  dilindungi  oleh  negara  tetapi
02296|kedudukannya sebagai WNI bukan sebagai Pekerja Migran Indonesia
02297|dan pihak yang bertanggung jawab adalah negara;
02298| Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa
02299|melalui  prosedur  yang  dipersyaratkan  dan  terjadi  suatu  masalah,
02300|maka  ketika  masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar
02301|Republik Indonesia (KBRI) atau perwakilan kantor-kantor lainnya di
02302|Indonesia, nantinya Negara melalui Kementerian Luar Negeri akan
02303|berkoordinasi  untuk  tindak  lanjut  permasalahan  tersebut  dan
02304|memulangkan WNI tersebut ke Indonesia;
02305| Bahwa  yang  dimaksud  dengan  penempatan  Pekerja  Migran
02306|Indonesia  adalah  negara-negara  yang  memiliki  kerja  sama  untuk
02307|membutuhkan pekerja dari Indonesia;
02308| Bahwa  orang  perseorangan  tidak  diperbolehkan  melakukan
02309|penempatan atau memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
02310| Bahwa  syarat  minimal  usia  calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02311|adalah  18  tahun,  terkait  batasan  usia  maksimal  Pekerja  Migran
02312|Indonesia  tergantung  pada  jabatan  yang  diminta,  negara  yang
02313|meminta  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  pemberi  kerja  itu  sendiri
02314|dimana sesuai permintaan pemberi kerja;
02315| Bahwa  apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi
02316|prosedur  seperti  adanya  ketidaksesuaian  usia  pada  paspor  dan
02317|KTPnya, maka hal tersebut merupakan mal dokumentasi;
02318| Bahwa  sebelum  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  berangkat
02319|untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  semua  dokumen  persyaratan
02320|
02321|harus  sudah  upload  dokumen-dokumen  seperti  Paspor,  Visa,
02322|Sertifikat Kompetensi dan lainnya ke dalam sistem;
02323|
02324|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02325|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02326|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02327|kepadanya;
02328|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02329|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02330|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02331|alternatif ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 83  Jo Pasal 68 Jo
02332|Pasal  5  huruf  b,c.d,e   Undang-Undang  RI  No.  18  tahun  2017  tentang
02333|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah
02334|Nomor 59 tahun 2021 Jo Pasal 56 Ke-2  KUHP , yang unsur-unsurnya adalah
02335|sebagai berikut : 
02336|1. Setiap Orang;
02337|2. yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02338|68  yang  dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02339|Indonesia yang tidak memenuhi syarat;
02340|3. mereka  yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
02341|untuk melakukan kejahatan;
02342|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02343|mempertimbangkan sebagai berikut: 
02344|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”
02345|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  19  Undang-Undang
02346|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
02347|menyebutkan bahwa: “Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi”.
02348|Menimbang, bahwa  dengan demikian  yang dimaksud dengan “ Setiap
02349|Orang“ pada pokoknya adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai
02350|subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab
02351|atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;
02352|Meimbang,  bahwa  dipersidangan  Penuntut  Umum  telah  mengajukan
02353|seorang  bernama  Fachmi  Nugroho,A.Md.Im.,S.H yang  setelah  diperiksa
02354|identitasnya  teryata  sesuai  dengan  surat  dakwaan  dan  Terdakwa  mampu
02355|menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Terdakwa dalam keadaan
02356|sehat  jasmani  dan  rohani  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  tidak  menemukan
02357|
02358|adanya kesalahan mengenai orang atau  error in persona maka Majelis Hakim
02359|berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02360|Ad.2. Unsur “ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
02361|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan
02362|Pekerja Migran Indonesia”
02363|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02364|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
02365|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
02366|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
02367|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02368|Republik Indonesia;
02369|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
02370|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
02371|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
02372|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02373|huruf b sampai dengan huruf e;
02374|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  5  huruf  b  sampai  dengan  huruf  e
02375|meliputi persyaratan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang akan
02376|bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
02377|1. Memiliki kompetensi;
02378|2. Sehat jasmani dan rohani;
02379|3. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
02380|4. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02381|Menimbang,  bahwa  mekanisme  penerbitan  paspor  tersebut  bersifat
02382|kumulatif atau harus dilaksanakan semua. Sehingga apabila ada satu atau lebih
02383|bagian dari mekanisme penerbitan paspor tersebut yang tidak dilakukan, maka
02384|seharusnya  paspor tidak  dapat diterbitkan. Karena jika  jika tetap diterbitkan
02385|maka  akan  melanggar  mekanisme  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam
02386|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tersebut;
02387|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  15  Peraturan  Menteri
02388|Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014  yang menyebutkan “ Pejabat Imigrasi
02389|wajib  melakukan  wawancara  dengan  mencocokan  antara  keterangan  yang
02390|disampaikan oleh Pemohon dan dokumen persyaratan asli Pemohon”, sehingga
02391|sudah  merupakan  tugas  dari  petugas  Imigrasi  melakukan  pencocokan  data
02392|antara  keterangan  yang  disampaikan  pemohon  paspor  dengan  dokumen
02393|persyaratan aslinya.
02394|
02395|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  19  Peraturan  Menteri
02396|Hukum  dan  HAM  Nomor  8  Tahun  2014 yang  menyebutkan  “Verifikasi  dan
02397|adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokan
02398|data biometrik Pemohon dan basis data yang tersimpan dalam Sistem Informasi
02399|Manajemen  Keimigrasian”,  sehingga  sudah  merupakan  tugas  dari  petugas
02400|imigrasi melakukan pencocokan data biometrik Pemohon paspor dan basis data
02401|yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
02402|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan bahwa
02403|saksi Ahmad  Zaini  bersama  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  ACHMAD  KALIM
02404|SHIDIQI, PERDANA RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI  pada
02405|hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi bersama
02406|AHMAD KALIM SHIDIQI, IID ASTUTI PUJI RAHAYU, PERDANA RIZKI YUNIAR
02407|SYAH, MUHAMMAD LATIF ALI, dan NASIRUDDIN berangkat menuju negara
02408|Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
02409|Menimbang, bawa saksi Ahmad Zaini bersama 5 (lima) rekan Saksi yang
02410|lain yaitu  IID ASTUTI PUJI RAHAYU,  ACHMAD KALIM SHIDIQI , PERDANA
02411|RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI dibawa ke Sinofiel Negara
02412|Kamboja selama 15 (lima belas) hari untuk bekerja sebagai scammer (penipu)
02413|dan  digaji  senilai  Rp.  3.000.000,-  (tiga juta  rupiah)  untuk  6  (enam)  orang.
02414|Karena  dianggap  tidak  menguntungkan  lalu  mereka  ditawarkan  lagi  /  dijual
02415|kepada perusahaan lain di Samraong Negara Kamboja selama 20 (dua puluh)
02416|hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dengan kondisi tidak digaji sama sekali,
02417|hal ini berbeda dengan kondisi yang dijanjikan oleh saksi AMADINA PRISSELIA
02418|PUTRI saat masih di Indonesia;
02419|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02420|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
02421|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
02422|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
02423|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02424|Republik Indonesia;
02425|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
02426|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
02427|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
02428|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02429|huruf b sampai dengan huruf e yakni Memiliki kompetensi, Sehat jasmani dan
02430|rohani, Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial serta memiliki
02431|
02432|dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan  berupa  Visa  Kerja,   Perjanjian
02433|Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian Kerja;
02434|Menimbang,  bahwa  ketika  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02435|Indonesia dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS,
02436|maka  penempatan  tersebut  melanggar  Pasal  69  Undang  -  Undang
02437|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang perorangan
02438|dilarang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan/atau misalnya
02439|dokumen  keberangkatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  lengkap,  maka  hal
02440|tersebut juga telah melanggar Pasal 68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja
02441|Migran Indonesia yang mana mengatur terkait setiap Warga Negara Indonesia
02442|(WNI) yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib berangkat dengan
02443|memenuhi beberapa dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 5 dan
02444|Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
02445|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana
02446|saksi AHMAD  ZAINI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  saksi  ACHMAD  KALIM
02447|SHIDIQI, PERDANA RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI tidak
02448|memenuhi  persyaratan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  68  Undang  -
02449|Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan ketentuan Pasal 5 dan
02450|Pasal  13  Undang  -  Undang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka
02451|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut
02452|hukum;
02453|Ad.3.  Unsur  “mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau
02454|keterangan untuk melakukan kejahatan”
02455|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan “sengaja”  sebagaimana
02456|mengacu pada  Memorie van Toelichting  (M.v.T), sengaja atau disebut dengan
02457|istilah  dolus/opzet (sengaja)  diartikan  sebagai  willen  en  wetten  atau
02458|menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki
02459|diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als
02460|oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan
02461|akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);
02462|Menimbang, bahwa dalam teori hukum tentang sengaja, Majelis Hakim
02463|mengacu  kepada  teori  pengetahuan/membayangkan  (voorstellings-theorie)
02464|yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan
02465|suatu  perbuatan  sekalipun  akibat  tersebut  tidak  dikehendaki  namun  patut
02466|diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;
02467|
02468|Menimbang, bahwa dengan mengaju kepada teori pengetahuan maka
02469|sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat  (dolus
02470|eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn)  sebagaimana
02471|dimaksud  diatas dimana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku
02472|menyadari  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  sebenarnya  tidak
02473|dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu
02474|tidak  membuat pelaku  membatalkan  niatnya  dan  ternyata  akibat  yang  tidak
02475|dituju tersebut benar-benar terjadi;
02476|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
02477|dipersidangan sekitar tanggal 12 April 2023, saksi Ahmad Zaini bersama istrinya
02478|yaitu IID ASTUTI PUJI bersama saksi AMADINA PRISSELLA PUTRI dengan
02479|ditemani oleh suaminya bernama AGUS RIYADHI berangkat ke Kediri untuk
02480|menemui saksi HARUN ARRASYID di kantor biro jasanya. Bahwa selanjutnya
02481|saksi  Ahmad  Zaini  menuju  Kantor  Imigrasi  Kediri  dengan  tujuan  mengurus
02482|paspor atas arahan saksi AMADINA PRISSELLA PUTRI, saksi menuju loket 1
02483|untuk mengisi formulir dengan membawa fotokopi  KTP, kartu keluarga, Akta
02484|kelahiran;
02485|Menimbang,  bahwa terkait  dokumen  asli tidak  dibawah  akan  tetapi
02486|Saksi  Ahmad  Zaini  hanya  diminta  oleh  saksi  AMADINA PRISSELLA PUTRI
02487|untuk membawa map dan selama proses pembuatan paspor tidak ada kendala
02488|hingga terbitnya paspor milik saksi Ahmad Zaini lebih kurang 3 (tiga) hari sejak
02489|pembuatan dan dikirmkan melalui layanan pengiriman paket Bus Harapan Jaya
02490|yang  dialamatkan  langsung  kepada  saksi  AMADINA  PRISSELLA  PUTRI
02491|sebagai penerima;
02492|Menimbang,  bahwa  mengenai  data  kelahiran  saksi Ahmad  Zaini
02493|sebelumnya  telah  dirubah  oleh  saksi  Harun  Arrasyid yang  sebelumnya
02494|mendapat data pendukung persyaratan pembuatan paspor atas nama Ahmad
02495|Zaini dari saksi Dedy Villipus,  dimana tanggal lahirnya tercantum 11 Mei 1987
02496|kemudian saksi Harun Arrasyid menyuruh saksi Ahmad Zaini untuk mengajukan
02497|ke loket pelayanan dan selama dalam proses di Kantor Imigrasi Kediri saksi
02498|Ahmad Zaini tidak mengalami kendala;
02499|Menimbang,  bahwa  Bahwa  Dokumen  yang  dibutuhkan  pada  saat
02500|pengajuan paspor adalah fotokopi KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/buku nikah
02501|dan  terkait  pembuatan  paspor  biasanya  pada  saat  proses  wawancara  atau
02502|klarifikasi dokumen, biasanya diminta berkas asli dan pada saat memasukkan
02503|berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan berkas asli untuk diverifikasi yang
02504|
02505|mana verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah pemohon suami istri atau
02506|sendiri atau anak-anak apakah dia tertera sendiri di Kartu Keluarga, kemudian
02507|wawancara  singkat  tujuan  kemana,  dan  benar  atau  tidak  dokumen  yang
02508|diajukan kemudian tujuannya untuk wisata atau kerja;
02509|Menimbang, bahwa  terkait penerbitan paspor, berdasarkan Peraturan
02510|Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2022, maka
02511|semuanya melalui E-paspor atau aplikasi paspor dan itu ada SOP nya masing-
02512|masing dari pendataan, melakukan wawancara singkat, pengambilan biometrik
02513|dan pengambilan paspor itu sendiri;
02514|Menimbang, bahwa  dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan
02515|paspor adalah fotokopi KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/buku nikah dan terkait
02516|pembuatan  paspor  biasanya  pada  saat  proses  wawancara  atau  klarifikasi
02517|dokumen, biasanya diminta berkas asli dan pada saat memasukkan berkas ke
02518|loket itu  juga  perlu  diperlihatkan  berkas  asli  untuk  diverifikasi  dan  prosedur
02519|pengecekan langsung terkait dokumen asli adalah wajib pada saat verifikasi
02520|sehingga apabila  pemohon  paspor  hanya  membawa  fotokopi  saja  saat
02521|pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak sah dan tidak
02522|bisa di terbitkan;
02523|Menimbang, bahwa yang melakukan verifikasi data setelah tahap entry
02524|data dan wawancara yaitu Kasubsi Dokumen Perjalanan  dalam hal ini adalah
02525|Terdakwa dan Paspor dianggap sah bila telah mendapat verifikasi dari Kasubsi
02526|Dokumen Perjalanan;
02527|Menimbang, bahwa saksi Harun Arrasyid pernah transfer uang kepada
02528|Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  sekitar bulan puasa atau
02529|sekitar 3 (tiga) bulan setelah paspor selesai melalui rekening BCA atas nama
02530|Terdakwa  yang  mana  saksi  Harun  Arrasyid mengetahui  nomor  rekening
02531|Terdakwa karena sering dibantu sebagai biro jasa;
02532|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis
02533|Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi data
02534|atas nama Pemohon paspor Ahmad Zaini sedangkan verifikasi atas dokumen
02535|yang  berupa  fotokopi  KTP,  KK,  akte  kelahiran/ijazah/buku  nikah  dan  terkait
02536|pembuatan paspor d ilakukan klarifikasi dokumen, biasanya diminta berkas asli
02537|dan pada saat memasukkan berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan berkas
02538|asli untuk diverifikasi dan prosedur pengecekan langsung terkait dokumen asli
02539|adalah  wajib  pada  saat  verifikasi  sehingga apabila  pemohon  paspor  hanya
02540|
02541|membawa fotokopi saja saat pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka
02542|paspor tidak sah dan tidak bisa di terbitkan;
02543|Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada teori pengetahuan maka
02544|sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat  (dolus
02545|eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn)  sebagaimana
02546|dimaksud  diatas dimana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku
02547|menyadari  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  sebenarnya  tidak
02548|dikehendaki dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;
02549|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis
02550|Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02551|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83  Jo Pasal
02552|68 Jo Pasal 5 huruf b,c.d,e  Undang-Undang RI No. 18 tahun 2017 tentang
02553|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah
02554|Nomor 59 tahun 2021 Jo Pasal 56 Ke-2  KUHP  telah terpenuhi, maka Terdakwa
02555|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
02556|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  ke-4
02557|(keempat); 
02558|Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan
02559|penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka
02560|kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
02561|Menimbang,  bahwa  mengenai  pembelaan  penasihat  hukum  yang
02562|meminta  agar  Terdakwa  dibebaskan  dari  dakwaan  Penuntut  Umum, Majelis
02563|Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh
02564|karena  telah  merupakan  bagian  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  sama
02565|dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-
02566|unsur dari dakwaan Penuntut Umum khususnya dakwaan alternatif keempat
02567|dan unsur dakwaan alternatif keempat ini telah terpenuhi , maka pembelaan
02568|Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;