01390|Wita ketika kapal yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Saksi Maria
01391|Fatima  Yosef,  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,
01392|Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  akan  segera
01393|
01394|sandar  di  Pelabuhan  Kapal  Pelni  Tarakan,  karena  Handphone  Saksi
01395|Martinus Kopong Hada  lowbet (batrai habis), maka dengan menggunakan
01396|handphone  Terdakwa  menghubungi  Saksi  Nasrul  Amin  Bin  Suryono  via
01397|Chat Whatsapps dan memberitahu jika buruh nomor 63 yang akan menemui
01398|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01399|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  di  kapal  dan  Saksi
01400|memberitahukan bahwa Kapal akan segera sandar di Pelabuhan, kemudian
01401|Saksi  Nasrul  Amin  Bin  Suryono  memberitahukan  bahwa  nanti  buruh  63
01402|tersebut akan menemui Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01403|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura di atas
01404|kapal, kemudian ketika kapal berlabuh di Pelabuhan Kapal Pelni Tarakan,
01405|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01406|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura turun dari Kapal KM. Lambelu
01407|mengikuti  buruh  63  tersebut,  ke  depan  Polsek  KSKP  Tarakan  untuk
01408|menunggu Saksi Nasrul Amin Bin Suryono sedangkan Terdakwa bersama
01409|dengan  Saksi  Maria  Fatima  Yosef,tetap  berada  di  atas  Kapal  sambil
01410|menunggu Kapal tersebut berangkat ke Kabupaten Nunukan;
01411|- Bahwa setelah penumpang tujuan Tarakan turun semua, beberapa saat
01412|kemudian  datang  beberapa  orang  yang  mengaku  sebagai  petugas
01413|Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah
01414|membantu mencarikan orang agar bisa memberangkatkan Saksi Martinus
01415|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01416|Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, kemudian Terdakwa dibawa ke
01417|Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Polres  Tarakan  untuk  dimintai  keterangan,
01418|sehingga rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena
01419|diketahui anggota Kepolisian;
01420|- Bahwa setelah diamanakan baru Terdakwa mengetahui jika orang yang
01421|menghubungi Saksi Martinus Kopong Hada adalah Saksi Nasrul Amin Bin
01422|Suryono;
01423|- Bahwa awalnya rute yang di lewati yaitu kami berangkat dari Pelabuhan
01424|Kapal  Larantuka  menuju  Pelabuhan  Kapal  Pelni  Malundung  Tarakan,
01425|kemudian  sesampainya  kami  di  Tarakan  rencananya  Terdakwa  dan  istri
01426|Terdakwa  berangkat  ke  Nunukan  melalui  Imigrasi,  sedangkan  Saksi
01427|Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana
01428|dan Saksi Fabianus Sabon Bura akan diarahkan Saksi Nasrul Amin Bin
01429|Suryono untuk berangkat ke pelabuhan speed Tarakan menuju Kabupaten
01430|Malinau dan melanjutkan perjalananyan hingga ke Negara Malaysia;
01431|
01432|- Bahwa Terdakwa yang membantu Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi
01433|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura
01434|memesankan tiket kapal secara online menggunakan Handphone Terdakwa
01435|dan  untuk biaya  pemesanan tiket kapal  ditanggung oleh  masing-masing
01436|orang;
01437|- Bahwa  sehingga  Terdakwa  mau  membantu  Saksi  Martinus  Kopong
01438|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01439|Fabianus  Sabon  Bura  mencarikan  orang  yang  bisa  memberangkatkan
01440|mereka ke Negara Malaysia, walaupun Terdakwa tidak ada mendapatkan
01441|upah sama sekali karena Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01442|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  orang
01443|sekampung sama Terdakwa di Adonara Prov. NTT;
01444|- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi Martinus Kopong Hada,
01445|Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus
01446|Sabon Bura bekerja di Negara Malaysia, namun mereka sendirilah yang
01447|mau ikut Terdakwa berangkat ke Negara Malaysia;
01448|- Bahwa  yang  Terdakwa  lakukan  di  Negara  Malaysia  adalah  bekerja
01449|harian lepas di kebun Durian;
01450|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria Fatima Yosef ada memiliki paspor,
01451|namun nama yang tercantum dalam masing-masing paspor tersebut bukan
01452|nama Terdakwa dan istri Terdakwa, tetapi foto yang tercantum dalam paspor
01453|kami  masing-masing  adalah  foto  kami  masing-masing  adapun  nama
01454|Terdakwa  di  papor  yaitu  Yosep  Raintoby  dengan  nomor  Paspor  yaitu
01455|E0519550 sedangkan nama yang tercantum dalam paspor istri Terdakwa
01456|yaitu Sesilia Boli Ina dengan nomor paspor E0518860 (foto copy Paspor
01457|terlampir);
01458|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi
01459|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura
01460|tidak  ada  memiliki  dokumen  yang  menyatakan  mereka  ada  memiliki
01461|keahlian untuk bekerja di Luar Negeri atau Negara Malaysia;
01462|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi
01463|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura
01464|tidak pernah mengikuti pelatihan kerja untuk bisa bekerja di Luar Negeri
01465|atau Negara Malaysia;
01466|Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan
01467|
01468|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
01469|Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat
01470|serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
01471|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
01472|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
01473|1. Menyatakan  terdakwa  YOSEP  BALA  AGAN  Anak  dari
01474|YOHANES KOPONG (Alm) Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana
01475|“membantu  atau  melakukan  percobaan  perdagangan  orang”  a tau
01476|sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 4
01477|Jo.  Pasal  10  UU  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01478|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
01479|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa YOSEP
01480|BALA AGAN  Anak  dari  YOHANES  KOPONG  (Alm)   dengan  pidana
01481|Penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp. 120.000.000,-
01482|(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  Subsider  6  (enam)  bulan  kurungan
01483|dikurangi  seluruhnya  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan
01484|memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
01485|3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
01486|- 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 9 warna hijau dengan no
01487|IMEI1:  356721780879525  IMEI2:  356721780879533  No  HP
01488|082211898103;
01489|Dirampas untuk negara;
01490|- 1 (satu) buku paspor an YOSEP RAINTOBY dengan no. Paspor
01491|E0519550;
01492|Dirampas untuk dimusnahkan;
01493|4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
01494|Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
01495|
01496|Setelah mendengar  pembelaan P enasihat  Hukum  Terdakwa yang pada
01497|pokoknya sebagai berikut:
01498|1. Bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menyusun tuntutan terdakwa
01499|karena tuntutan JPU tidak sesaui dengan fakta-fakta yang terungkap dalam
01500|persidangan,  berdasarkan  bukti  dan  saksi-saksi  yang  diajukan  Penuntut
01501|Umum,  dimana  tidak  satupun  saksi-saksi  yang  dihadirkan  JPU
01502|dipersidangan  yang  mampu  menerangkan  bahwa  perbuatan  terdakwa
01503|memenuhi  unsur  delik  terhadap  pasal  yang  didakwakan,  JPU  hanya
01504|mengambil keterangan dari saksi-saksi secara “sepenggal-sepenggal” yang
01505|tentu dapat menimbulkan kerancuan fakta dan kebenaran materiil;
01506|2. Bahwa  JPU  tidak  serius  karena  JPU  hanya  semata-mata  hanya
01507|mengutip isi BAP dan surat dakwaan tanpa memiliki niat untuk menguraikan
01508|hal-hal lain khususnya uraian-uraian penting mengenai unsur delik;
01509|3. Bahwa  JPU  imaginatif  serta  spekulatif  oleh  karena  tidak  didukung
01510|dengan  bukti-bukti.  Banyak  dari  apa  yang  disampaikan  oleh  JPU
01511|merupakan  kesimpulan,  penafsiran  dan  asumsi  subyektif  belaka  tanpa
01512|didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum.
01513|Dengan amar permohonan  Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai
01514|berikut:
01515|1. Menyatakan  terdakwa  YOSEP BALA AGAN  ANAK  DARI  YOHANES
01516|KOPONG  (ALM),  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01517|melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
01518|2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan
01519|dan tuntutan Penuntut Umum;
01520|3. Memulihkan hak terdakwa secara hukum dalam semua kedudukannya;
01521|4. Memerintahkan  terdakwa  tersebut  segera  dibebaskan  dari  tahanan
01522|sesaat setelah putusan dibacakan;
01523|5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
01524|Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut Umum terhadap pembelaan
01525|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
01526|Terhadap  hal  tersebut  kami  selaku  jaksa  penuntut  umum  sebelumnya  ingin
01527|menyampaikan  bahwa  selama  persidangan  pemeriksaan  keterangan  saksi,
01528|terdakwa telah ditanyakan dan telah membenarkan seluruh keterangan saksi ya
01529|ng dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun membenarkan keterangan dari sak
01530|si mahkota.
01531|Bahwa telah ditanyakan pula kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut
01532|Umum bahwa saksi membenarkan keterangan-keterangan sebagaimana telah
01533|
01534|para saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang
01535|termuat dalam berkas perkara yang disertai dengan Berita Acara Sumpah.
01536|Selanjutnya untuk menjawab dalil Penasehat Hukum pada poin diatas, kami
01537|Penuntut Umum akan menerangkan kembali mengenai pemahaman terhadap
01538|unsur dalam TPPO.
01539|Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang s
01540|ebagai: “...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemi
01541|ndahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
01542|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan ke
01543|kuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfa
01544|at, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
01545|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
01546|untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
01547|Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TPPO, yakni:
01548|1. Proses
01549|Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Contoh dari proses adalah
01550|perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.
01551| Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, me
01552|misahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
01553| Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang d
01554|ari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).
01555|Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses telah terpe
01556|nuhi.
01557|Bahwa berdasarkan keterangan saksi Martinus Kopong Hada,  THOMAS OLA
01558|HELAN, MARTINUS PENANA yang menerangkan Bahwa para Saksi mendapat
01559|informasi dari Terdakwa YOSEP BALA AGAN Anak Dari YOHANES KOPONG
01560|(Alm) bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai penjaga kebun durian di Malaysi
01561|a; Bahwa Saksi Martinus Kopong Hada bersama Saksi THOMAS OLA HELAN,
01562|Saksi MARTINUS PENANA, dan Saksi FABIANUS SABON BURA hendak pergi
01563|ke Negara Malaysia untuk mencari pekerjaan, yang mana saksi mendapat infor
01564|masi dari Terdakwa YOSEP BALA AGAN Anak Dari YOHANES KOPONG (Alm)
01565|bahwa di Malaysia ada lowongan pekerjaan yang siap mempekerjakan saksi ber
01566|sama dengan tiga orang rekannya sebagai penjaga kebun durian dengan gaji 4
01567|5 (empat puluh lima) Ringgit per hari.
01568|Bahwa terhadap keterangan tersebut yang telah dibenarkan oleh terdakwa telah
01569|memenuhi unsur memberikan iming-iming kepada para saksi sehingga para
01570|saksi  menyetujui  untuk  ikut  bekerja  di  Malaysia  pada  telah  diketahui
01571|
01572|sebelumnya bahwa baik terdakwa maupun para saski tidak dilengkapi dengan
01573|dokumen-dokumen yang sah. Apalagi terdakwa sebelumnya telah bekerja di
01574|Malaysia, sehingga terdakwa memahami betul bahwa untuk mencapai lokasi
01575|tersebut  dan  bahkan  untuk  bekerja  di  Malaysia  wajib  memenuhi  dokumen-
01576|dokumen  yang  sah  untuk  menjamin  kehidupan  warga  negera  Indonesia  di
01577|negara lain. Namun, alih-alih terdakwa menjelaskan mengenai konsekuensi dan
01578|resiko untuk bekerja ilegal di negara Malaysia, terdakwa malah memberikan
01579|iming-iming  kepada  para  saksi  sehingga  para  saksi  tertarik  mengikuti  jejak
01580|terdakwa  untuk  bekerja  secara  ilegal  di  Malaysia.  Bahwa  dengan  tidak
01581|dilengkapi dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia, tidak ada yang dapat
01582|menjamin keselamatan baik terdakwa sendiri maupu para saksi selama mereka
01583|bekerja di Malaysia.
01584|2. Cara
01585|Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. Contoh da
01586|ri cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu m
01587|uslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau pen
01588|erimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari ora
01589|ng yang memiliki kendali atas orang lain.
01590|Bahwa dikaitkan dengan keterangan para saksi dan bukti yang disajikan dalam
01591|persidangan,  terdakwalah  yang  melakukan  komunikasi  dengan  saksi  Nasrul
01592|selaku orang yang akan menjemput dan mengantarkan baik terdakwa maupun
01593|para saksi untuk mencapai tujuan yakni Malaysia untuk bekerja secara ilegal.
01594|3. Tujuan
01595|Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. Dalam UU
01596|21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan sebagai tinda
01597|kan dengan atau tanpa persetujuan korban.
01598|Dan dengan dikaitkan dengan unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum
01599|yakni Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa
01600|n Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni:
01601|“yang membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara Indonesi
01602|a ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi
01603|di luar wilayah negara Republik Indonesia”
01604|Bahwa terhadap pasal tersebut mengandung delik formil, yang mana suatu
01605|tindak pidana Delik formil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ad
01606|alah perbuatan pidana yang dianggap selesai dan melanggar hukum dengan ter
01607|penuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan akibat y
01608|ang terjadi. Ini berarti cukup dengan adanya tindakan yang melanggar hukum, b
01609|
01610|ukan akibat dari tindakan tersebut, untuk dianggap sebagai tindak pidana perda
01611|gangan orang.
01612|Selanjutnya terhadap dalil/pembelaan tersebut,  Penunutut Umum akan member
01613|ikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, mengenai dapat atau ti
01614|dak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan dengan
01615|asas tiada pidana tanpa kesalahan.
01616|Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau criminal liability.
01617|Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum melai
01618|nkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut
01619|oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, Dalam pert
01620|anggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaba
01621|n apabila perbuatan itu memang telah diatur. Seseorang tidak dapat dihukum at
01622|au dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setel
01623|ah adanya perbuatan pidana. Selain itu, aturan-aturan hukum pidana juga tidak
01624|berlaku surut.
01625|Dalam hukum pidana, sebuah tindak pidana dibentuk oleh 2 unsur penting yaitu:
01626|a. Unsur objektif/fisik yaitu actus reus Actus reus merupakan perbuatan ya
01627|ng melanggar undang-undang pidana.
01628|b. Unsur subjektif/mental yaitu mens rea Mens rea merupakan sikap batin
01629|pelaku ketika melakukan tindak pidana.
01630|Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena ia telah melakukan perbuat
01631|an yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meski
01632|pun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-u
01633|ndangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) , namu
01634|n hal tersebut belum memenuhi syarat untuk pemidanaan. Hal ini karena adany
01635|a sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan
01636|perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum ters
01637|ebut. Untuk itu, pemenuhan actus reus dan mens area dalam cara dan proses ti
01638|ndak pidana merupakan hal yang penting.
01639|Ada dua unsur Pertanggungjawaban Pidana untuk menentukan apakah seseora
01640|ng akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi:
01641|a. Adanya suatu tindak pidana Tindak pidana telah dirumuskan dalam pera
01642|turan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk hukum positif. Tindak pid
01643|ana dapat berupa perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.
01644|b. Unsur kesalahan Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan
01645|yang terdapat pada jiwa pelaku.
01646|
01647|Selain itu merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 21/2007 mengatur beberapa bent
01648|uk TPPO, yakni TPPO yang dilakukan oleh individu dan TPPO yang dilakukan ol
01649|eh korporasi. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dar
01650|i TPPO dapat disebut sebagai pelaku dan wajib mempertanggungjawabkan perb
01651|uatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Secara umum, p
01652|elaku TPPO dapat digolongkan menjadi pelaku individu dan pelaku korporasi.
01653|Bahwa Penuntut Umum akan fokus menjelaskan bahwa Seorang individu dapat
01654|menjadi pelaku TPPO ketika dirinya terlibat kegiatan TPPO baik dalam perekrut
01655|an, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan s
01656|eseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pe
01657|nyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta
01658|n, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
01659|persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan meng
01660|eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Seorang indivi
01661|du disebut pelaku bukan hanya karena menjual korban secara langsung kepada
01662|pembeli. Namun, siapa saja yang membantu proses tindak pidana tersebut dan
01663|kemudian menerima keuntungan, maka dirinya dapat disebut pula pelaku TPPO.
01664|Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terungkap adanya suatu kesepakatan
01665|atau permufakatan dalam melakukan tindak pidana dengan cara berunding dan
01666|bersama-sama melaksanakan delik pidana tersebut. Syarat adanya turut melak
01667|ukan tindak pidana adalah:
01668|a. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku
01669|b. Hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka
01670|c. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu
01671|Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah adanya
01672|permufakatan yang disimpulkan dari keterangan keterangan orang yang bersep
01673|akat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesu