01210|Korbantidak  mengetahui  bahwa  yang  dimasukkan  oleh  Anak  kedalam  alat
01211|kelamin Anak Korbanadalah terong;
01212|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada
01213|tanggal  7 November 2024  bertempat  di rumah Anak yang beralamat di  Desa
01214|Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Anak telah
01215|melakukan perbuatan sebagai berikut:
01216|a. Mencium pipi dan bibir Anak Korban;
01217|b. Memasukkan Timun kedalam alat kelaim Anak Korban;
01218|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01219|Korbantidak  mengetahui  bahwa  yang  dimasukkan  oleh  Anak  kedalam  alat
01220|kelamin Anak Korbanadalah Timun;
01221|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada
01222|tanggal  8 November 2024  bertempat  di rumah Anak yang beralamat di  Desa
01223|Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Anak telah
01224|melakukan perbuatan sebagai berikut:
01225|a. Mencium pipi dan bibir Anak Korban;
01226|b. Mencium Payudara Anak Korban;
01227|c. Memasukkan Timun kedalam alat kelamin Anak Korban;
01228|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  persidangan  tersebut
01229|diatas,  dihubungkan  dengan  makna  membujuk  dan  makna  percabulan
01230|sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim
01231|berpendapat sebagai berikut:
01232|- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik
01233|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
01234|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan
01235|anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
01236|termasuk anak yang masih dalam kandungan
01237|Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01238|
01239|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti  Anak  Korbanlahir
01240|pada tanggal 19 April 2011 , sehingga Majelis Hakim berpendapat Pada bulan
01241|Agustus 2024, 7 November 2024, dan 8 November 2024 atau waktu yang
01242|menjadi  tempus  delicti  atau  waktu  kejadian  dari  Perkara  ini,   Anak
01243|Korbanmasih berusia 13 Tahun. Oleh kerena  Anak Korban masih berusia 13
01244|Tahun  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1  Angka  1  Undang-Undang
01245|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
01246|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim
01247|berpendapat  bahwa  Anak  Korban sudah  memenuhi  kriteria  untuk  dapat
01248|dikatakan sebagai Anak;
01249|- Bahwa  perbuatan  Anak  yang  Mencium  pipi  dan  bibir  Anak  Korban,
01250|Mencium  Payudara  Anak  Korban,  serta  Memasukkan  Timun  dan  terong
01251|kedalam alat kelamin Anak Korban, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan
01252|cabul  dikarenakan  perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  yang  melanggar
01253|kesusilaan atau kesopanan. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim
01254|berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak
01255|Korban;
01256|- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum
01257|terjadinya  perbuatan  cabul,  Anak  Korbantelah  mengatakan  kepada  Anak
01258|kalimat  “Tunjukkan  kalau  kau  laki,”  yang  dimaksudkan  agar  Anak
01259|memperlihatkan  alat  kelaminnya  kepada  Anak  Korban.   Atas  perkataan
01260|tersebut,  Anak  tidak  menolak  secara  tegas,  melainkan  justru  menanggapi
01261|dengan mengajukan ajakan berupa “janganlah begitu, berhubungan badan
01262|saja kita, tetapi tutup matamu,” yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim
01263|ajakan tersebut merupakan ajakan yang bersifat seksual dan bertentangan
01264|dengan  norma  kesusilaan.  Ajakan  tersebut  disampaikan  dengan  kata-kata
01265|yang  bersifat  persuasif  dan  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  kehendak
01266|Anak Korbanagar bersedia melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan,
01267|sehingga dapat dipandang sebagai suatu bentuk bujukan.  Anak Korbanyang
01268|pada  saat  itu  ingin  memastikan  identitas  jenis  kelamin  Anak  kemudian
01269|menyetujui  ajakan  tersebut,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  persetujuan
01270|tersebut diperoleh sebagai akibat dari bujukan dan rayuan yang disampaikan
01271|oleh  Anak.  Berdasarkan  uraian tersebut diatas  Majelis Hakim berpendapat
01272|perbuatan Anak yang mengajukan ajakan bersifat seksual dengan maksud
01273|mempengaruhi dan menggerakkan kehendak Anak Korbanuntuk melakukan
01274|perbuatan cabul dapatlah  dikatakan sebagai perbuatan membujuk;
01275|Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01276|
01277|Menimbang  bahwa  Anak  dipersidangan  menerangkan  bahwa  Anak
01278|Korbanpada bulan April 2024 telah mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin
01279|perempuan. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut disampaikan
01280|oleh  Anak  untuk  membantah  keterangan  Anak  Korbanyang  pada  pokoknya
01281|menerangkan bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Anak,
01282|Anak Korbanbelum mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin perempuan ;
01283|Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangan tersebut diatas, Anak
01284|dan Penasihat hukum Anak telah mengajukan 3 Alat bukti surat dan 2 orang
01285|saksi;
01286|Menimbang bahwa setelah mencermati 3 Alat bukti surat dan mendengar
01287|keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat hukum Anak ,
01288|Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa memang pada
01289|bulan  April  2024  Anak  Korbantelah  mengetahui  Anak  berjenis  kelamin
01290|perempuan. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat keterangan Anak tersebut
01291|diatas  menurut  Majelis  Hakim  bertentangan  dengan  keterangan  Anak
01292|Korbanyang mana keterangan Anak Korban saling bersesuaian dengan saksi-
01293|saksi  yang  diajukan  dipersidangan.  Berdasarkan  pendapat  Majelis  Hakim
01294|tersebut diatas maka keterangan Anak yang menerangkan bahwa Korban Anak
01295|Korbanpada bulan April 2024 telah mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin
01296|perempuan, haruslah dikesampingkan;
01297|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
01298|maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  telah  terbukti  melakukan
01299|perbuatan membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul , sehingga
01300|Majelis  Hakim  berkesimpulan  Unsur  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman
01301|Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian
01302|kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
01303|perbuatan cabul  telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01304|menurut Hukum;
01305|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 76 E jo Pasal
01306|82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
01307|Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
01308|kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo
01309|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01310|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah
01311|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01312|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01313|Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01314|
01315|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  membaca  Nota
01316|pembelaan/pledoinya  Penasehat  Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak  secara
01317|cermat  dan  komprehensif,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  pada  pokoknya
01318|Penasehat  Hukum  Anak  dan  Anak  memohon  keringanan  hukuman  dengan
01319|alasan-alasan sebagai berikut:
01320|1. Bahwa Anak masih brstatus sebagai siswa sehingga perlu pertimbangan
01321|terkait masa depannya;
01322|2. Bahwa Anak berjanji dengan penuh penyesalan untuk tidak mengulangi
01323|perbuatannya kembali;
01324|3. Bahwa Anak selama menjalankan Persidangan bersikap sopan dan tidak
01325|berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
01326|4. Bahwa Anak berharap dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki
01327|diri, untuk berbakti kepada keluarga;
01328|5. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
01329|6. Anak mengakui kesalahan Anak;
01330|7. Anak masih mempunyai impian untuk masa depan Anak;
01331|8. Anak masih ingin bersekolah;
01332|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
01333|Hukum Anak dan Permohonan Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal
01334|tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada
01335|Anak;
01336|Menimbang  Bahwa  didalam  doktrin  Hukum  Pidana  yang  dianut  di
01337|Indonesia,  menurut  Majelis  Hakim  Agar  seseorang  dapat  dikenakan
01338|pertanggungjawaban  pidana,  tindakan  tersebut  harus  memenuhi  unsur-unsur
01339|tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, serta  ada unsur kesalahan
01340|(culpa)  yang  menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki  niat/kesengajaan  atau
01341|kelalaian dalam melakukan tindakan tersebut;
01342|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, Unsur Delik yang ada
01343|didalam  Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016
01344|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1
01345|tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun
01346|2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01347|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , hanya mencakup unsur
01348|perbuatan  yang  dilarang  dan  belum  mencakup  unsur  kesalahan  yang
01349|menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki  niat/kesengajaan  atau  kelalaian  dalam
01350|melakukan tindakan tersebut;
01351|Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01352|
01353|Menimbang  bahwa  untuk  mempertimbangkan,  apakah  Anak  didalam
01354|perkara  ini  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atau  tidak,  maka
01355|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta  di
01356|persidangan kesalahan Anak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah
01357|terbukti atau tidak;
01358|Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana, bentuk Kesalahan
01359|dapat dibagi 2 yaitu Kesengajaan dan kelalaian;
01360|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur bentuk kesalahan
01361|yang  paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah
01362|kesengajaan;
01363|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
01364|kesengajaan yaitu:
01365|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01366|2. Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  (opzet  met
01367|bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);
01368|3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met
01369|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01370|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bentuk kesengajaan yang
01371|paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja
01372|sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01373|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud
01374|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01375|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01376|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
01377|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
01378|oleh hukum tersebut;
01379|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti
01380|sebelum  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  Anak  Korban ,  Anak  telah
01381|membawa terong dari sekolah dan mengambil timun dari dapur rumahnya;
01382|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  diatas
01383|dihubungkan dengan makna sengaja sebagai maksud yang telah Majelis Hakim
01384|uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Anak
01385|telah  memiliki  niat  untuk  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  Anak
01386|Korbandikarenakan  sejak  awal  Anak  telah  mempersiapkan  terong  dan  timun
01387|yang akan dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban. Berdasarkan uraian
01388|tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  perbuatan Anak telah memenuhi
01389|Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01390|
01391|memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud opzet
01392|als oogmerk;
01393|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka
01394|Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Anak atas perbuatan  membujuk
01395|Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti;
01396|Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Anak atas perbuatan yang
01397|didakwakan kepada nya telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Anak
01398|dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
01399|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01400|adanya  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
01401|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
01402|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01403|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01404|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01405|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
01406|Restoratif;
01407|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01408|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01409|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
01410|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
01411|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01412|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01413|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01414|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01415|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01416|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01417|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01418|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01419|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01420|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01421|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01422|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01423|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01424|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
01425|Pidana Anak;
01426|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
01427|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
01428|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01429|
01430|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
01431|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
01432|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
01433|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01434|Kemasyarakatan;
01435|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01436|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
01437|Kemasyarakatan  yang  pada  pokoknya  merekomendasikan  Agar  Anak
01438|dikembalikan Kepada Orangtua;
01439|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan
01440|Rekomendasi yang disampaikan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan   dengan
01441|pertimbangan sebagai berikut:
01442|- Bahwa  Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi  Anak Korban,
01443|sehingga Majelis Hakim berpendapat pengembalian Anak kepada orangtua
01444|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban;
01445|- Bahwa belum ada perdamaian antara Keluarga Anak Korbandan Keluarga
01446|Anak,  sehingga  Menurut  Majelis  Hakim  belum  terjadi  pemulihan  keadaan
01447|didalam  perkara  aquo.  Oleh  Karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat
01448|pengembalian Anak kepada orangtua belum memberikan rasa keadilan bagi
01449|Keluarga Anak Korban;
01450|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
01451|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
01452|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
01453|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
01454|memberikan keadilan yang bagi Anak Korbandan keluarga Anak Korban;
01455|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01456|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01457|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01458|remedium).
01459|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01460|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01461|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01462|membahayakan masyarakat;
01463|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01464|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01465|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01466|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01467|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01468|
01469|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01470|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01471|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01472|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01473|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01474|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01475|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01476|melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01477|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01478|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01479|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01480|pendidikan Formal;
01481|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01482|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01483|serta bertanggung jawab;
01484|- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak memiliki orientasi seksual
01485|yang  menyimpang  dikarenakan  Anak  menyukai  sesama  jenis,  sehingga
01486|Majelis  Hakim  berharap  di  LPKA,  Anak  mampu  mendapat  pembinaan
01487|sehingga orientasi seksual Anak kembali kejalan yang benar;
01488|Menimbang  bahwa  didalam  persidangan  Abang  kandung  dari  Anak
01489|memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya
01490|demi kepentingan terbaik untuk Anak;
01491|Menimbang bahwa terhadap tanggapan tersebut, Majelis Hakim akan
01492|pertimbangkan dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan
01493|terbaik untuk Anak;
01494|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01495|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01496|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01497|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01498|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata