02634|pidana  denda tidak  dibayar maka diganti  pidana kurungan  yang  dinyatakan
02635|dalam amar putusannya, dan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda ini
02636|Majelis  Hakim  tidak  semata-mata  mengikuti  jumlah  denda  dari  tuntutan
02637|Penuntut  Umum,  namun  juga  memperhatikan  penghasilan/pendapatan  dari
02638|Para Terdakwa, dimana pada umumnya Para Terdakwa bekerja sebagai Petani,
02639|dan pekerja lainnya yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup,
02640|sehingga Majelis Hakim  menjatuhkan hukuman denda yang jauh lebih kecil
02641|jumlahnya dari tuntutan Penuntut Umum disesuaikan dengan penghasilan yang
02642|diterima oleh Para Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;
02643|Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang
02644|telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan
02645|Penuntut  Umum,  akan  tetapi  terhadap  lamanya  pemidanaan  atau  hukuman
02646|Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02647|
02648|yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan
02649|tersendiri sebagai berikut;
02650|Menimbang, bahwa dalam KUHP yang berlaku pada saat ini tidak ada
02651|aturan  yang  mengatur  terkait  dengan  pedoman  pemidanaan,  sementara  itu
02652|pedoman  pemidanaan  ini  merupakan  panduan,  terutama  bagi  hakim  untuk
02653|digunakan  dalam  menggapai  dasar  keadilan  bagi  semua,  dan  tidak  hanya
02654|berpaku pada ketentuan perundang-undangan, karena sejatinya putusan bukan
02655|merupakan  corong  dari  undang-undang, melainkan  sebagai  corong  keadilan
02656|kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban umum;
02657|Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana
02658|menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan
02659|menurut  teori  relative  pidana  dimaksudkan,  disamping  untuk  memperbaiki
02660|keseimbangan  dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki  si  pelaku
02661|sendiri  dengan  jalan  menjatuhkan  putusan  yang  seadil-adilnya,  memberikan
02662|kesempatan  kepada  bakat-bakat  yang  diperoleh  agar  dapat  berkembang,
02663|memberikan pendidikan khusus latihan-latihan dan sebagainya;
02664|Menimbang,  bahwa  terhadap  pemidanaan  tersebut  Indonesia
02665|mengenalnya  dengan  teori  gabungan,  oleh  karena  itu  pidana  yang  akan
02666|dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  kepada  Para  Terdakwa  tersebut  tidaklah
02667|mengenai  salah  satu  teori  tersebut  diatas,  akan  tetapi  akan  berusaha
02668|menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana
02669|sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini;
02670|Menimbang,  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan
02671|haruslah  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat  yang  tidak  hanya
02672|berdasarkan  pada  pertimbangan  yuridis  saja  tetapi  juga  harus  memuat
02673|pertimbangan  sosiologisnya  yang  mengarah  pada  latar  belakang  terjadinya
02674|suatu tindak pidana dalam perkara  a quo  adalah tindak pidana perdagangan
02675|orang, majelis hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan
02676|keyakinan tersebut dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan
02677|hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan
02678|Pancasila sebagai sumber dari segala hukum;
02679|Menimbang, bahwa keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat
02680|subyektif tergantung sudut pandang orang yang menilai keadilan itu dan untuk
02681|itu  dalam  perkara  a  quo Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan  aspek
02682|keadilan dari beberapa sisi diantaranya:
02683|1. Sisi Pelaku kejahatan,
02684|2. Sisi Korban kejahatan (dalam artian dampak bagi korban kejahatan),
02685|Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02686|
02687|3. Sisi Kepentingan masyarakat pada umumnya;
02688|Menimbang,  bahwa  dari  sisi  pelaku  kejahatan,  bahwa  selama
02689|persidangan  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  catatan-catatan  kriminal  yang
02690|mungkin pernah dilakukan Para Terdakwa sebelum tindak pidana a quo, bahwa
02691|Para  Terdakwa  tampak  dengan  kepolosannya  melakukan  perbuatannya
02692|tersebut hanya terdorong faktor ekonomi dan tuntutan hidup, bahwa Majelis
02693|Hakim  menilai  lamanya  pemidanaan  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  efek
02694|negatif  pada  diri  Para  Terdakwa  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  Para
02695|Terdakwa  akan  mengenal  dan  bersosialisasi  dengan  berbagai  narapidana
02696|dengan  segala  watak  dan  karakter  serta  berbagai  catatan  kriminal  lainnya.
02697|Bahwa  hal-hal  tersebut  kiranya  perlu  mendapat  perhatian  khusus  bagi  kita
02698|semua karena hal tersebut dapat mengakibatkan Para Terdakwa yang semula
02699|adalah pribadi yang baik malah kenyataannya karena aturan yang ada terpaksa
02700|harus diisi dan dilalui dengan “kondisi-kondisi” (dalam tanda kutip) di Lembaga
02701|Pemasyarakatan. Bahwa sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat
02702|untuk membina narapidana menjadi lebih baik dan lebih berguna karya namun
02703|kenyataan  yang  berkembang  sekarang  Lembaga  Pemasyarakatan  justru
02704|berubah marwah menjadi lembaga pendidikan kejahatan artinya dari semula
02705|bukan penjahat menjadi penjahat secara utuh, dari semula penjahat amatiran
02706|berubah  menjadi  penjahat  profesional,  bahwa  hal-hal  inilah  yang  juga
02707|dikhawatirkan oleh Majelis Hakim  melihat sosok  kepribadian  Para Terdakwa
02708|yang nampak selama persidangan dibandingkan tindak pidana yang dilakukan
02709|dalam perkara a quo dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan;
02710|Menimbang, bahwa dari segi dampak yang ditimbulkan pada diri korban
02711|tindak pidana dalam perkara a quo bahwasanya para korban mendaftar untuk
02712|menjadi pekerja pada perusahaan kelapa sawit di Kalimantan secara sukarela
02713|dan para korban pada akhirnya tidak ada yang jadi berangkat untuk bekerja di
02714|Kalimantan. Selain itu selama persidangan pula, Majelis Hakim menilai bahwa
02715|saksi  korban  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  yang  biasa-biasa  saja  dan
02716|terkesan bahwa kejadian tersebut tidak menimbulkan dampak negatif apapun
02717|pada diri saksi korban serta para korban tidak ada yang dirugikan secara fisik,
02718|psikis, maupun secara materiil;
02719|Menimbang, bahwa dari sisi atau aspek kepentingan masyarakat pada
02720|umumnya,  dalam  perkara  a  quo,  Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan
02721|bahwa  perkembangan  zaman  berikut  pola  pikir  masyarakat  ternyata
02722|berkembang  cukup  dinamis  menuju  pola  pikir  modernisasi  sehingga  turut
02723|membawa perubahan sosial pula dimana struktur dan budaya masyarakat telah
02724|Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02725|
02726|mengalami  pergeseran  nilai-nilai.  Paradigma  masyarakat  terkait  kebutuhan
02727|ekonomi  yang  mengarah  pada  pelanggaran  hukum  sering  kali  timbul  dari
02728|kesenjangan ekonomi dan rasa ketidakadilan yang mendalam, yang mendorong
02729|individu untuk mencari cara cepat dan tidak sah demi memenuhi kebutuhan
02730|hidupnya;
02731|           Menimbang, bahwa searah dengan pendapat Satjipto Raharjo, bahwa
02732|oleh  karena  ancaman  pidana  Pasal  yang  terbukti  terdapat  minimum
02733|pemidanaan, maka Majelis Hakim menilai ketentuan ini perlu disimpangi untuk
02734|memberikan  rasa  keadilan  bagi  semua  pihak  dalam  perkara  ini,  serta
02735|memperhatikan tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku
02736|tindak pidana tidak semata-mata untuk membalas dendam terhadap pelakunya,
02737|namun intinya bahwa para pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan
02738|masyarakat pada umumnya tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para
02739|pelaku;
02740|          Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menelisik faktor-faktor
02741|kasuistik yang sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan antara lain keadaan
02742|atau peristiwa yang mendahului terjadinya perbuatan pidana, cara melakukan
02743|kejahatan oleh terdakwa, aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana dan
02744|faktor postfactum atau akibat yang timbul setelah terjadinya perbuatan pidana;
02745|Menimbang, bahwa apabila ditelisik secara keadaan atau peristiwa yang
02746|mendahului terjadinya perbuatan pidana, bahwa tindak pidana yang dilakukan
02747|oleh Para Terdakwa muncul akibat adanya supply dan demand (permintaan dan
02748|penawaran),  di  mana  supply  tersebut  muncul  dari  jumlah  angkatan  kerja
02749|produktif yang muncul dari demografi, dan demand yang muncul dari kebutuhan
02750|lapangan pekerjaan di bidang perkebunan sawit, dan adanya naluri manusia
02751|dalam bertahan hidup dan menghidupi keluarganya, yang dalam masyarakat
02752|modern diejawantahkan dengan bekerja guna mendapatkan upah, kemudian
02753|melihat cara melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa adalah dengan merekrut
02754|calon tenaga kerja, tanpa memperhatikan pengalaman atau keterampilan dari
02755|calon  tenaga  kerja  yang  akan  direkrut,  serta  tidak  dilengkapinya  dokumen
02756|administratif oleh Para Terdakwa dalam melakukan perekrutan tenaga kerja di
02757|luar daerahnya, kemudian dilihat aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana
02758|bahwa Para Terdakwa juga mencari keuntungan atas kegiatan perekrutan yang
02759|mereka lakukan, dan terhadap Terdakwa I  DANIEL LUMA ALIAS DEBRI  dan
02760|Terdakwa  II  MARIANUS  RISKI  ANDUT  ALIAS  RISKI bahwa  mereka  juga
02761|hendak berangkat ke Kalimantan untuk bekerja dan menghidupi keluarganya,
02762|setelahnya melihat faktor  postfactum  setelah terjadinya tindak pidana tersebut
02763|Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02764|
02765|adalah bahwa para calon tenaga kerja atau para korban pada akhirnya tidak jadi
02766|berangkat untuk bekerja di Kalimantan;
02767|Menimbang,  bahwa  tindak  pidana  ini  muncul  juga  akibat  kegagalan
02768|pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan
02769|lapangan  pekerjaan  yang  merata  sesuai  dengan  demografi  dan  komposisi
02770|penduduk,  sehingga  para  calon  pekerja  yang  merupakan  angkatan  kerja
02771|produktif, yang rentan secara ekonomi dan pendidikan, tidak terserap sebagai
02772|pekerja di daerahnya sendiri, sehingga para calon pekerja tersebut tergiur ketika
02773|mendapatkan tawaran pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut harus dilakukan
02774|di  luar  daerahnya,  kemudian  kerentanan  dari  para  calon  pekerja  ini  yang
02775|dimanfaatkan  oleh  Para  Terdakwa  untuk  mengambil  keuntungan  dengan
02776|merekrut tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur untuk dipekerjakan di Kalimantan
02777|Timur sebagai buruh sawit, namun hal ini muncul bukan semata-mata karena
02778|Para  Terdakwa  hendak  mencari  keuntungan, namun juga  karena  kegagalan
02779|pemerintah  daerah  yang  dengan  segala  kelengkapan  instrumen  dan
02780|kewenangannya  dalam  memanfaatkan  angkatan  kerja  produktif  ini  untuk
02781|berkarya di daerahnya sendiri;
02782|Menimbang,  bahwa  kegagalan  tersebut  bukan  hanya  dalam  bentuk
02783|gagalnya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi warganya, namun juga
02784|gagalnya pemerintah daerah untuk membina perusahaan-perusahaan perekrut
02785|tenaga  kerja,  membina  dan  memberikan  pelatihan  kepada  warga
02786|masyarakatnya, agar memiliki daya saing dalam dunia kerja, lebih dalam lagi hal
02787|ini merupakan kegagalan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
02788|Menimbang, bahwa apabila diambil sudut pandang yang berbeda juga,
02789|Para Terdakwa, terlepas dari sifat salahnya perbuatan, turut serta membantu
02790|pemerintah  khususnya  untuk  menyalurkan  angkatan  kerja  produktif  untuk
02791|bekerja dan menghidupi keluarganya, walaupun dilakukan dengan cara-cara
02792|yang memenuhi unsur delik dalam perkara a quo, pun dengan dipidananya Para
02793|Terdakwa, tidak malah memberikan manfaat kepada para korban karena para
02794|korban  tetap  tidak  mendapatkan  pekerjaannya,  namun  hanya  memberikan
02795|nestapa  dan  mencegah  perbuatan  yang  dilakukan  Para  Terdakwa  untuk
02796|dilakukan lagi baik oleh Para Terdakwa maupun oleh masyarakat, sehingga
02797|apabila demikian, pidana hanya menyajikan pembalasan dan pencegahan agar
02798|masyarakat tidak melakukannya, tanpa mewujudkan penyelesaian yang adil dan
02799|memulihkan keadaan yang rusak akibat tindak pidana yang melibatkan korban,
02800|pelaku, dan masyarakat;
02801|Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02802|
02803|  Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  adanya  tindak  pidana
02804|tertentu yang diatur terdapat ancaman minimum  pemidanaan salah satunya
02805|dimaksudkan  untuk  meminimalisir  adanya  disparitas  antar  putusan,  namun
02806|Majelis  Hakim  berpendapat  dalam  perkara  a  quo   menerapkan  minimum
02807|pemidanaan secara kaku  (rigid) justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi
02808|Para  Terdakwa,  memang  benar  dan  terbukti  bahwa  Para  Terdakwa  telah
02809|melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum,  namun
02810|apabila  ditarik  lebih  dalam  dan  lebih  jauh,  tindak  pidana  ini  muncul  salah
02811|satunya  karena  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  yang  paling  tidak
02812|mendekati  angkatan  kerja  produktif  yang  dimiliki  suatu  daerah  serta  tidak
02813|mampunya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan,  baik  itu  secara
02814|ekonomi  maupun  pendidikan  warga  masyarakatnya,  sehingga  menjadi  miris
02815|apabila  pidana  bukan  sebagai  ultimum  remidium,  padahal  dalam  Peraturan
02816|Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
02817|pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap
02818|perusahaan yang bidang usahanya adalah perekrutan atau penempatan tenaga
02819|kerja;
02820|           Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan hal-hal lainnya
02821|sebagaimana hal yang meringankan dalam diri Para Terdakwa, sehingga pada
02822|akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan tujuan
02823|pemidanaan  yang  menitikberatkan  kepada  pencegahan,  memasyarakatkan
02824|terpidana, menyelesaikan konflik, menumbuhkan rasa penyesalan kepada Para
02825|Terdakwa, hal tersebut dengan mengacu kepada Hasil Rapat Kerja Nasional
02826|Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat
02827|Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia T ahun 2009 yang telah disepakati di
02828|mana  untuk  pemidanaan  ancaman  pidana  minimum  dapat  dijatuhkan  oleh
02829|hakim  dengan  syarat  putusan  tersebut  harus  didukung  dengan  bukti-bukti,
02830|pertimbangan  hukum  yang  sistematis,  jelas  dan  logis  serta  penerapannya
02831|adalah bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum sehingga Para Terdakwa akan
02832|dipidana dengan menyimpangi ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1)
02833|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02834|Perdagangan Orang;
02835|          Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah
02836|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02837|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02838|dijatuhkan;
02839|Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02840|
02841|           Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
02842|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
02843|agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02844|           Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02845|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02846|1. 5 (lima) lembar print out hasil rekening koran bank BCA periode bulan
02847|Januari 2025 dan bulan Februari 2025. milik saudara BUDI RAHMAN Alias
02848|BUDI;
02849|2. 1  (satu)  Jepitan  yang  berisi  4 (empat)  lembar  Surat Perjanjian  Kerja
02850|Pemanen;
02851|3. 1  (satu)  Jepitan  Surat  Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.  ANUGERAH
02852|ABADI  MULTI  USAHA  dan  Saudara  BUDI  RAHMAN  dengan  nomor
02853|061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/II/2025;
02854|4. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari GERI SANTOSO ke MAMUN
02855|PAUJI  dengan  nomor  refrensi  801358624326  dengan  jumlah  Rp.
02856|30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
02857|5. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari GERI SANTOSO ke BUDI
02858|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  798790490096  dengan  jumlah
02859|Rp.9.875.000 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
02860|6. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari GERI SANTOSO ke BUDI
02861|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  790603580702  dengan  jumlah  Rp.
02862|35.625.000 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
02863|7. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari MAMUN PAUJI ke BUDI
02864|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  1990927908  dengan  jumlah  Rp.
02865|10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
02866|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  tersebut  di  atas  diperoleh  melalui
02867|penyitaan yang sah serta  barang bukti tersebut mempunyai korelasi dengan
02868|tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa,  selain  itu  barang  bukti
02869|tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga
02870|terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
02871|8. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan
02872|dengan nomor AHU-001015.AH.01.30. Tahun 2025;
02873|9. 1 (satu) jepitan yang berisi 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha
02874|Berbasis Resiko dengan Nomor 0402250063118;
02875|10. 1  (satu)  jepitan  yang  berisi  2  (dua)  lembar  Surat  Pernyataan
02876|Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Trkait Tata Ruang;
02877|Hal. 87 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02878|
02879|11. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan
02880|PT. KARYA ABADI MULIA;
02881|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  diperoleh
02882|melalui  penyitaan yang sah  dan milik perusahaan  PT. KARYA ABADI MULIA
02883|milik Terdakwa IV BUDI RAHMAN ALIAS BUDI  yang mana dokumen tersebut
02884|akan selalu digunakan untuk kepentingan perusahaan lebih lanjut, selanjutnya
02885|karena dokumen-dokumen tersebut disita secara sah dari Terdakwa IV  BUDI
02886|RAHMAN  ALIAS  BUDI,  maka  terhadap  barang  bukti  tersebut  dikembalikan
02887|kepada Terdakwa IV BUDI RAHMAN ALIAS BUDI;
02888|12. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap
02889|dengan  Nomor:107/CAA/HRD-CB  A.n  Saudara  MAMUN  PAUJI  dari  PT.
02890|Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2024;
02891|13. 1 (satu) Unit Handphone milik saudara MAMUN PAUJI dengan
02892|merek  TECNO  POVA 6  dengan  IMEI  1  352814310720428  dan  IMEI  2
02893|352814310720436;
02894|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  diperoleh
02895|melalui  penyitaan  yang  sah dan  milik  Saksi  Mamun  Pauji,  maka terhadap
02896|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mamun Pauji;
02897|14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap
02898|dengan Nomor:108/CAA/HRD-CB A.n Saudara GERI SUSANTO dari PT.
02899|Anugerah Abadi Multi Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023;
02900|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  diperoleh
02901|melalui  penyitaan  yang  sah dan  milik  Saksi  Geri  Susanto,  maka terhadap