01110|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01111|mempertimbangkan sebagai berikut:
01112|Ad.1. Unsur Orang perseorangan;
01113|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "Orang  perseorangan"
01114|berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 adalah orang
01115|selaku subjek hukum kodrati (natuurlijk persoon), bukan korporasi.
01116|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01117|persidangan, Terdakwa WINARSIH adalah seorang individu atau pribadi kodrati
01118|yang  dapat  bertindak  sebagai  subjek  hukum  dan  dapat  dimintai
01119|pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
01120|Menimbang, Penuntut Umum telah menghadapkan  WINARSIH sebagai
01121|Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa
01122|yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh
01123|Terdakwa  sendiri  dan  para  saksi  yang  hadir  di  persidangan  sehingga  tidak
01124|Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01125|
01126|terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai
01127|Terdakwa dalam perkara ini;
01128|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  serangkaian
01129|perbuatannya terkait pemberangkatan Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi
01130|Aji  Pangestu  ke  Hongkong  bertindak  atas  nama  dirinya  sendiri  dan  bukan
01131|mewakili  suatu  korporasi  yang  sah.  Terdakwa  sendiri  mengakui  tidak  pernah
01132|menjadi  agen  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01133|manapun  dan  menjalankan  kegiatan  tersebut  secara  mandiri  tanpa  memiliki
01134|badan hukum terkait;
01135|Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  "Orang
01136|perseorangan" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;
01137|Ad.2. Unsur Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01138|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melaksanakan penempatan
01139|Pekerja  Migran  Indonesia"  adalah  melakukan  serangkaian  kegiatan  yang
01140|bertujuan  untuk  mempertemukan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan
01141|pemberi  kerja  di  luar  negeri,  yang  meliputi  keseluruhan  proses  mulai  dari
01142|perekrutan,  pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan,
01143|persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, hingga
01144|pemulangan dari negara tujuan.
01145|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18
01146|Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara  tegas
01147|dinyatakan  bahwa  "orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01148|Pekerja Migran Indonesia." Lebih lanjut, Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18
01149|Tahun  2017  menyebutkan  bahwa  yang  diberi  kewenangan  oleh  pemerintah
01150|sebagai Pelaksana untuk bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar
01151|negeri  untuk  bekerja  yaitu:  Badan,  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01152|Indonesia  (P3MI),  atau  perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran
01153|Indonesia  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri.  Selanjutnya,  Pasal  51  dan
01154|Pasal 59 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa P3MI wajib
01155|memiliki izin tertulis berupa (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01156|Indonesia)  SIP3MI  dari  Menteri  dan  (Surat  lzin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01157|Indonesia) SIP2MI untuk melaksanakan penempatan.
01158|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
01159|persidangan  melalui  keterangan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil,  Saksi  Aji
01160|Pangestu,  keterangan  Ahli  Titis  Wulandari,  S.Psi,  M.M.,  serta  keterangan
01161|Terdakwa  sendiri,  dan  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan,
01162|diperoleh fakta bahwa:
01163|Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01164|
01165| Terdakwa  Sdri.  Winarsih  sejak  tahun  2019  telah  menawarkan  dan
01166|menjanjikan pekerjaan di luar negeri (seperti Korea, Inggris, Belanda,
01167|Jerman, Australia, dan Hongkong) dengan iming-iming gaji besar kepada
01168|Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi Aji Pangestu.
01169| Terdakwa  meminta  dan  menerima  sejumlah  uang  dari  Saksi  Prasetyo
01170|Wahyu Ababil sebesar total Rp 95.000.000,- dan dari Saksi Aji Pangestu
01171|sebesar  total  Rp  85.000.000,-  sebagai  biaya  untuk  pengurusan
01172|keberangkatan ke luar negeri.
01173| Terdakwa  mengurus  seluruh  administrasi  dan  dokumen  keberangkatan
01174|para Saksi, termasuk paspor (bahkan mengurus paspor baru bagi Saksi
01175|Prasetyo Wahyu Ababil melalui calo setelah deportasi dari Australia) dan
01176|visa, yang kemudian diketahui oleh para Saksi di Hongkong adalah visa
01177|kunjungan (turis) bukan visa kerja.
01178| Terdakwa menyediakan tempat penampungan sementara bagi para Saksi
01179|di kontrakannya di Jakarta sebelum keberangkatan.
01180| Terdakwa memberikan arahan, tiket, dan itinerary perjalanan kepada para
01181|Saksi serta mengatur penjemputan mereka di Hongkong oleh Sdri. HANI.
01182| Terdakwa memberangkatkan Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi Aji
01183|Pangestu ke Hongkong pada tanggal 6 Maret 2024.
01184| Terdakwa  mengakui  bahwa  ia  menjalankan  kegiatan  pemberangkatan
01185|Calon Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  secara  mandiri, tidak  pernah
01186|menjadi agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01187|manapun, tidak memiliki badan hukum terkait penyalur P3MI, dan tidak
01188|memiliki  izin  resmi  (SIP3MI/SIP2MI)  untuk  melakukan  penempatan
01189|Pekerja Migran Indonesia.
01190| Terdakwa mengakui bahwa para Saksi tidak pernah diberikan pelatihan
01191|kerja,  sertifikat  kompetensi,  tidak  pernah  menjalani  pemeriksaan
01192|kesehatan  atau  psikologis  yang  semestinya,  tidak  pernah
01193|menandatangani dokumen perjanjian penempatan, dan tidak didaftarkan
01194|dalam program jaminan sosial.
01195| Ahli Titis Wulandari, S.Psi, M.M., selaku Kepala BP3MI Jawa Timur, telah
01196|menerangkan  bahwa  orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01197|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penempatan tersebut harus
01198|dilakukan  oleh  lembaga  yang  memiliki  izin  resmi  serta  memenuhi
01199|berbagai persyaratan administratif dan teknis untuk pelindungan PMI.
01200|Menimbang, bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
01201|mulai  dari  merekrut,  menerima  dana,  mengurus  dokumen,  menampung,
01202|Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01203|
01204|memberikan  arahan,  hingga  memberangkatkan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil
01205|dan Saksi Aji Pangestu ke Hongkong dengan tujuan untuk bekerja, meskipun
01206|pada akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan dan menggunakan
01207|visa turis, secara jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan-
01208|kegiatan  yang  merupakan  inti  dari  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
01209|Indonesia.
01210|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi sebagai P3MI dan
01211|melakukan kegiatan ini sebagai orang perseorangan, yang menguatkan bahwa
01212|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Pasal  69  Undang-
01213|Undang RI No. 18 Tahun 2017.
01214|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  sendiri  mengakui  perbuatannya
01215|memberangkatkan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil  dan  Saksi  Aji  Pangestu  ke
01216|Hongkong  tanpa  dilengkapi  perizinan  berusaha  adalah  dilarang  atau  tidak
01217|diperbolehkan.  Dengan  demikian,  berdasarkan  seluruh  uraian  pertimbangan
01218|tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi
01219|dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
01220|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  mengenai  fakta
01221|hukum  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  perbuatan
01222|sebagaimana dimaksud telah terpenuhi;
01223|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69
01224|Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01225|Indonesia  telah  terpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01226|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01227|dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01228|Menimbang, bahwa selain penerapan pidana dalam tuntutan Penuntut
01229|umum  juga  ada  permintaan  dari  korban  untuk  dimintakan  Restitusi  kepada
01230|Terdakwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13
01231|Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  maka  yang  dimaksud
01232|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
01233|kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, Pasal 7 Ayat (1)
01234|huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
01235|Korban menyatakan : Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan
01236|berupa: hak  atas restitusi  atau ganti kerugian yang  menjadi  tanggung jawab
01237|pelaku tindak pidana;
01238|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7
01239|Tahun  2018  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi  dan  Bantuan  Kepada
01240|Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban Tindak Pidana berhak memperoleh
01241|Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01242|
01243|restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti
01244|kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai
01245|akibat  tindak  pidana  dan/atau  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau
01246|psikologis  dan  Pasal  8  ayat  11  Perma  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara
01247|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada
01248|Korban  Tindak  Pidana  menyebutkan  hakim  memeriksa  berkas  permohonan
01249|restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang yang diajukan
01250|ke persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan;
01251|Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan restitusi
01252|dari  LPSK  untuk  Korban  Prasetyo  Wahyu  Ababil  Dan  Korban  Aji  Pangestu,
01253|sesuai  masing-masing  Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
01254|Korban Nomor A.0130.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti
01255|Rugi  tertanggal  9  April  2025,  An.  Prasetyo  Wahyu  Ababil,  LPSK
01256|merekomendasikan  Untuk  Dapat  mengabulkan  Restitusi  Sebesar  Rp
01257|106.000.000,-  (Seratus  Enam  Juta  Rupiah)  dan  Surat  Keputusan  Lembaga
01258|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0131.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025
01259|tentang Penilaian Ganti Rugi tertanggal 9 April 2025, An. Aji Pangestu, LPSK
01260|merekomendasikan  Untuk  Dapat  mengabulkan  Restitusi  Sebesar  Rp
01261|78.500.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
01262|Menimbang, bahwa Restitusi tidak diatur di dalam Undang-Undang RI
01263|Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun
01264|diatur didalam:
01265|- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
01266|Korban;
01267|- Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian
01268|Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
01269|Didalam  kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa  semua  Korban  Tindak
01270|Pidana (tidak dibedakan) dapat mengajukan Restitusi melalui LPSK RI;
01271|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dan  fakta-fakta  tersebut
01272|maka Terdakwa Winarsih dibebankan untuk membayar Restitusi kepada korban
01273|yaitu saksi  Prasetyo Wahyu Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  yang dalam hal ini
01274|terhadap Restitusi yang akan dibebankan kepada Terdakwa tersebut tentunya
01275|adalah  secara  proporsional  yang  kenyataannya  adalah  Terdakwa  juga
01276|mengeluarkan  biaya-biaya  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  disampaikan
01277|kepada  saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil dan  saksi  Aji  Pangestu tersebut  yaitu
01278|Terdakwa telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan Visa serta tiket pesawat
01279|untuk  saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil  dan  saksi  Aji  Pangestu  sebagaimana
01280|Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01281|
01282|terungkap di persidangan, selain itu Terdakwa juga mengeluarkan biaya untuk
01283|kebutuhan  sehari-hari  dan  biaya  tempat tinggal  untuk  saksi  Prasetyo  Wahyu
01284|Ababil dan saksi Aji Pangestu . Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka
01285|setelah  melakukan  penilaian  yang  cermat  dan  berkeadilan  terhadap  seluruh
01286|aspek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil untuk
01287|mengabulkan  sebagian  permohonan  restitusi  yaitu  terhadap  Terdakwa
01288|dibebankan untuk membayar Restitusi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
01289|rupiah) kepada saksi  Prasetyo Wahyu Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  dan jika
01290|tidak membayar  Restitusi tersebut  maka diganti dengan pidana  penjara yang
01291|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;
01292|Menimbang bahwa selanjutnya mengenai  materi pembelaan Terdakwa
01293|yang  meminta  agar  diberikan  hukuman  yang  seringan-ringannya,  maka  hal
01294|tersebut  akan  dipertimbangkan  dengan  memperhatikan  keadaan  yang
01295|memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;
01296|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01297|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01298|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01299|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01300|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01301|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01302| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01303|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
01304|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01305|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01306|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01307|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01308|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01309|untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah
01310|paspor asli Nomor 013733065, 1 (satu) lembar kuitansi transfer Bank BRI Nomor
01311|rekening 0969024309535, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan
01312|Visa APEC dan pemberangkatan dengan nominal Rp. 80.000.000, dikembalikan
01313|kepada saksi PRASETYO WAHYU ABABIL selaku pemilik yang sah. Kemudian
01314|untuk  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  paspor  Nomor  C9185361,  3  (tiga)
01315|lembar bukti transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0969024309535 atas
01316|nama Winarsih, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Apply ke NZ dengan
01317|nominal  Rp.  42.500.000,-  dikembalikan  kepada  saksi  AJI PANGESTU  selaku
01318|pemilik yang sah, kemudian 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 10 Nomor
01319|Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01320|
01321|Sim  Card  Telkomsel  082332085417  adalah  barang  bukti  yang  dipergunakan
01322|dalam  tindak  pidana,  agar  tidak  dipergunakan  kembali  sehingga  sudah
01323|sepatutnya  dan  selayaknya  barang  bukti  tersebut  dimusnahkan,  kemudian  1
01324|(satu)  buku  Tabungan  BCA atas  nama  WINARSIH  dengan  nomor  rekening
01325|1410483056, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama WINARSIH dengan nomor
01326|rekening 0969024309535, 1 (satu) buku Tabungan BNI atas nama WINARSIH
01327|dengan  nomor  rekening  1446852587,  1  (satu)  buah  kartu  nama  pekerjaan
01328|WINARSIH di Youwin Trevel, dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang
01329|sah;
01330|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01331|perlu dipertimbangkan terlebih  dahulu keadaan  yang  memberatkan dan yang
01332|meringankan Terdakwa;
01333|Keadaan yang memberatkan:
01334|- Perbuatan Terdakwa merugikan secara materiil terhadap Saksi Prasetyo
01335|Wahyu Ababil dan Saksi Aji Pangestu;
01336|Keadaan yang meringankan:
01337|- Terdakwa berterus terang di persidangan;
01338|- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
01339| Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01340|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01341|Memperhatikan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang RI No. 18 Tahun
01342|2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Undang-Undang
01343|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01344|undangan lain yang bersangkutan;
01345|
01346|MENGADILI:
01347|1. Menyatakan  Terdakwa  Winarsih tersebut di atas,  telah terbukti secara sah
01348|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “perseorangan  yang
01349|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam
01350|dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01351|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan
01352|pidana penjara selama  2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan  dan pidana
01353|denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan
01354|apabila  pidana denda tersebut  tidak dibayar  maka  diganti dengan pidana
01355|penjara selama 3 (tiga) bulan;
01356|3. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  restitusi  kepada  saksi
01357|Wahyu Prasetyo Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  sejumlah Rp20.000.000,00
01358|Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01359|
01360|(dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  restitusi  tersebut  tidak
01361|dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
01362|4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
01363|seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
01364|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01365|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01366|- 1 (satu) buah paspor asli Nomor 013733065 ;
01367|- 1  (satu)  lembar  kuitansi  transfer  Bank  BRI  Nomor  rekening
01368|0969024309535 ;
01369|- 1  (satu)  lembar  kuitansi  pembayaran  pengurusan  Visa  APEC  dan