01177|              Menimbang, bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk membawa
01178|korban ke luar negeri dan hal itu diluar prosedur sehingga dapat menyebabkan
01179|Paraf
01180|
01181|korban tereksploitasi, walaupun korban tidak sampai tereksploitasi di luar negeri
01182|karena di deportasi, tapi Terdakwa  sudah memenuhi unsur merencanakan;
01183|               Menimbang, bahwa Saksi Supriyanti (Ade Charge) bahwa Saksi
01184|pernah melihat  Saksi Faiz Faishol Als  Faiz, Saksi Suparman alias Upeng
01185|pernah datang kerumah Terdakwa
01186|              Menimbang bahwa  Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan
01187|bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi Suparman Suhari Alias Upeng, Saksi
01188|Faiz  Faishol  Alias  Faiz,  dan  Kamarudin  ke  luar  negeri;  Terdakwa
01189|merekomendasikan  orang-orang  tersebut  untuk  diberangkatkan  sebagai
01190|Pelancong  dan  para  korban  mengetahui  bahwa Para  Korban   berangkat
01191|sebagai Pelancong;  awalnya orang tua korban datang ke rumah Terdakwa,
01192|meminta tolong agar anaknya bisa diproseskan untuk berangkat ke Taiwan,
01193|Saksi kemudian menjelaskan jangan lewat visa Pelancong karena resikonya
01194|tinggi,  kalau  resmi  bisa  menunggu  3  (tiga)  sampai  4  (empat)  bulan  baru
01195|berangkat, tapi karena orang tuanya takut anaknya terkena pergaulan bebas
01196|sehingga ingin agar anaknya cepat berangkat yang kalau bisa memakai visa
01197|Pelancong,  tujuan para korban tersebut berangkat ke luar negeri adalah untuk
01198|bekerja,  karena  hal  tersebut  merupakan  keinginan  Para  Korban sendiri
01199|sehingga Terdakwa mau memberangkatkan ,  para korban ada mengeluarkan
01200|biaya  untuk  mengurus  keberangkatan  dan  ada  kuitansinya,  biaya  tersebut
01201|dipergunakan  untuk  mengurus  Paspor,  Tiket  dan  Visa;  Terdakwa  hanya
01202|menerima uang tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer kepada
01203|Beni Wijaya, Beni Wijaya yang mengurus Tiket dan Visa para korban;
01204|             Menimbang , bahwa  dari uang yang Terdakwa terima dari para korban,
01205|Terdakwa  akan  mendapat  keuntungan  sejumlah Rp3.000.000,-  (Tiga  juta
01206|rupiah)  per  kepala  (per  orang)  kalau  yang  bersangkutan  sudah  sampai  di
01207|negara tujuan,  Terdakwa belum menerima keuntungan sejumlah  Rp3.000.000,-
01208|(Tiga juta rupiah) tersebut, karena para korban belum tiba di negara tujuan , dan
01209|ada  uang  yang  mengendap  di  rekening  Terdakwa  sejumlah  Rp8.000.000,-
01210|(Delapan juta rupiah), uang tersebut merupakan uang pengembalian ke korban,
01211|karena  sebelumnya  ada  perjanjian  kalau  korban  mental,  uangnya  akan
01212|dikembalikan ke korban, yang sampai saat ini uang tersebut masih di rekening
01213|Terdakwa, belum Terdakwa kembalikan kepada korban;
01214|              Menimbang, bahwa  Terdakwa tetap merekomendasikan korban
01215|berangkat  dengan  visa  Pelancong  dengan  tujuan  untuk  bekerja,  Terdakwa
01216|Paraf
01217|
01218|merekomendasikan keberangkatan para korban karena teman Terdakwa yang
01219|bernama Beni Wijaya memiliki travel resmi , dan   Terdakwa mengetahui orang
01220|yang menggunakan visa Pelancong ke luar negeri tidak boleh bekerja di luar
01221|negeri, Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa;
01222|               Menimbang, sebelumnya Terdakwa pernah memberangkatkan orang
01223|ke luar negeri secara resmi ,dengan  prosedur memberangkatkan orang ke luar
01224|negeri  secara  resmi  adalah  yang  pertama  medical  check-up,  apabila  lulus
01225|kemudian diberikan pembekalan, diajarkan Bahasa setempat, dan kemudian
01226|setelah ada Job order dari agency di Taiwan baru tenaga kerja diberangkatkan ,
01227|sedangkan untuk para korban belum ada job order nya, dan  sebelum berangkat
01228|para korban tidak pernah diberikan pembekalan;
01229|               Menimbang, bahwa  jumlah total uang yang Terdakwa terima dari
01230|Saksi Faiz Faishol Alias Faiz se jumlah   Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta
01231|delapan  ratus  ribu  rupiah)  dan  dari  Saksi  Suparman  Suhari  Alias  Upeng
01232|sejumlah  Rp46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ,  dari
01233|uang Saksi Faiz Faishol Alias Faiz Terdakwa sisihkan di rekening Terdakwa
01234|sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan dari Saksi Suparman Suhari
01235|Alias Upeng, Terdakwa sisihkan sejumlah Rp .8.000.000,- (Delapan juta rupiah),
01236|selebihnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Beni;
01237|             Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut mengantarkan para korban ke
01238|Jakarta,  Terdakwa  hanya  mengantar  sampai  Bandara  Internasional  Lombok
01239|(BIL),  yang menjemput para korban ketika tiba di Jakarta adalah Beni Wijaya,
01240|serta  membantu  membuatkan  seluruh  Visa  Pelancong   termasuk  yang
01241|mengurus penginapan dan tiket para korban ke Taiwan adalah Beni Wijaya;
01242|yang pada saat ini berada di Taiwan , dan  ketika para korban dideportasi dari
01243|Jepang dan tiba kembali lagi ke Jakarta, para korban menghubungi Terdakwa,
01244|kemudian  Terdakwa  membelikan  para  korban  tiket  pesawat  untuk  pulang
01245|menggunakan uang yang mengendap;
01246|               Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah membawa warga negara
01247|Indonesia  yakni  Saksi  Suparman,  dan  Saksi  Faiz  Faishol  Alias  Faiz  dan
01248|rombongan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Negara yang
01249|dituju adalah Jepang tanpa pelatihan, kontrak kerja, jaminan sosial  yang dapat
01250|menyebabkan korban tereksploitasi;
01251|               Menimbang, Ahli  Noerman  Adhiguna, S.E , MBA  memberikan
01252|keterangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01253|Paraf
01254|
01255|Pelindungan  pekerja  Migran  Indonesia  pasal  31  Pekerja  Migran  Indonesia
01256|hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:  Mempunyai peraturan
01257|perundang-undangan  yang  melindungi  tenaga  kerja  asing,  telah  memiliki
01258|perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah
01259|Republik  Indonesia;,  Dan/atau  memiliki  sistem  Jaminan  Sosial  dan/atau
01260|asuransi yang melindungi pekerja asing. Selanjutnya pemerintah Taiwan telah
01261|menjalin  hubungan  Kerjasama  dengan  pemerintah  Indonesia.  sesuai  Nota
01262|Kesepahaman antara KDEI di Taipei dan KDEI di Jakarta, Indonesia mengenai
01263|perekrutan, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. dimana
01264|MOU tersebut telah berakhir tanggal 14 Desember 2018.  Berdasarkan Undang-
01265|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01266|Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 menyebutkan Orang Perseorangan
01267|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud
01268|orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang
01269|tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia.
01270|Pasal  81  yang  menyatakan”   orang  perseorangan  yang  melaksanakan
01271|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69
01272|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda
01273|paling  banyak  Rp.  15.000.000.000,00,-  (lima  belas  miliar  rupiah).-Undang-
01274|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia
01275|pasal  31  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  dapat  bekerja  ke  negara  tujuan
01276|penempatan  yang:  mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang
01277|melindungi  tenaga  kerja  asing,  telah  memiliki  perjanjian  tertulis  antara
01278|pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; ,
01279|dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi
01280|pekerja asing. menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
01281|Nomor  201  tahun  2023  tentang  Pencabutan  Keputusan  Menteri
01282|Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan
01283|Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, negara Taiwan
01284|merupakan  negara  tujuan  penempatan.  Penempatan  untuk  negara  tujuan
01285|Taiwan menggunakan skema:
01286|            Menimbang, bahwa Ahli Noerman Adhiguna, S.E, MBA, dipersidangan
01287|menerangkan  bahwa  penempatan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01288|Migran Indonesia (P to P) : Skema penempatan P to P dapat dilakukan untuk
01289|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  Perusahaan  berbadan  hukum
01290|Paraf
01291|
01292|(Perusahaan  yang  terdaftar  pada  otoritas  setempat)  atau  pemberi  kerja
01293|perseorangan/sektor rumah tangga /  Pekerja Migran Indonesia Perseorangan:
01294|Pekerja Migran Indonesia Perseorangan merupakan Pekerja Migran Indonesia
01295|yang akan bekerja tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan
01296|pada jabatan terendah pada setiap sektor.  Penempatan Calon Pekerja Migran
01297|Indonesia Skema Special Placement Program To Taiwan (SP2T).;
01298|            Menimbang, bahwa menuerut Ahli Noerman Adhuguna, S.E, MBA
01299|dipersidangan  memberikan  keterangan  bahwa BP3MI  Nusa  Tenggara  Barat
01300|memiliki  data-data  mengenai  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja
01301|Migran  Indonesia  (P3MI).  Data  tersebut  dapat  diakses  oleh  publik  melalui
01302|https://siskop2mi.bp2mi.go.id.  Terkait  ijin  SIP3MI  (Surat  Izin  Perusahaan
01303|Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang dikeluarkan Kementerian Tenaga
01304|Kerja R.I, dan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) yang
01305|dikeluarkan Kepala BP2MI, dan izin cabang yang dikeluarkan oleh Pemerintah
01306|Provinsi NTB bagi P3MI yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah
01307|Provinsi NTB dan yang akan merekrut calon PMI di wilayah Provinsi NTB, wajib
01308|mendirikan  Kantor  Cabang  P3Ml  di  wilayah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat
01309|sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  No.  39  tahun  2019,  tentang  Tata  Cara
01310|Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01311|            Menimbang, bahwa  berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia
01312|Nomor 18 Tahun 2017 pasal 69 orang perseorangan dilarang melaksanakan
01313|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01314|           Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia
01315|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia banwa
01316|pelaksana  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  keluar  negeri  adalah  :
01317|a.Badan,  Penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan dilakukan  atas
01318|dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara
01319|pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum
01320|dinegara  tujuan  penempatan,  b  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01321|Indonesia  (P3MI)  Perusahaan  yang  akan  menjadi  perusahaan  Penempatan
01322|Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapatkan  izin  SIP3MI  (Surat  Izin
01323|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan
01324|perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan
01325|penempatan  wajib  memiliki. SIP2MI  (Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01326|Indonesia);   Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01327|Paraf
01328|
01329|untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan wajib bertanggung jawab
01330|terhada  Pelindungan  pekerjanya  yang  ditempatkan  diluar  negeri  untuk
01331|kepentingan perusahaan sendiri.;
01332|           Menimbang, b ahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59
01333|Tahun 2021 tentan Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1
01334|huruf  1  bahwa   Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan
01335|pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
01336|Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan
01337|setelah  bekerja.  Adapun  skema  penempatan  yang  dimaksud  adalah  :
01338|berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01339|Migran Indonesia oleh BP2MI Pasal 3.   Goverment to Government (G to G)
01340|yang penempatannya dilakukan oleh P2MI.  Goverment to Private (G to P) yang
01341|penempatannya dilakukan oleh BP2MI
01342|           Menimbang, bahwa b erdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019
01343|tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2.  P rivate to
01344|Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh P3MI.  Untuk kepentingan
01345|perusahan sendiri (UKPS) yang diberikan ijin oleh menteri yang membidangi
01346|urusan ketenagakerjaan.
01347|             Menimbang, bahwa menurut Ahli  Noerman Adhiguna, S.E, MBA  dan
01348|Ahli   Dr  Laely  Wulandari,  S.H,  M.H  dipersidangan  bahwa  perbuatan  yang
01349|dilakukan  Terdakwa  tidak  sesuai  dengan  mekanisme  penempatan  Pekerja
01350|Migran  Indonesia,  karena  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik
01351|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01352|sebagaimana  Pasal  69  menyebutkan  Orang  Perseorangan  dilarang
01353|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ,  dalam kasus ini  Saksi
01354|Suparman Alias Upeng Dan Saksi Faiz Faisol untuk bekerja di luar negeri atau
01355|di  negara  Taiwan  tersebut  tidak  terdaftar  sebagai  seorang  Pekerja  Migran
01356|Indonesia secara legal atau secara procedural , syarat bekerja sebagai pekerja
01357|migran Indonesia harus di lengkapi dengan BPSJ, mempunyai tujuan kerja dan
01358|kontrak  kerja  yang  jelas  sebelum  berangkat,  adanya  pelatihan  kerja,  dan
01359|Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia
01360|secara  legal,  Terdakwa  sudah  melanggar  UU  Pelindungan  Pekerja  Migran
01361|Indonesia  karena  Terdakwa  memberangkatkan  Saksi  korban  menggunakan
01362|Visa pelancong bukan Visa kerja; yang dimaksud dengan orang perseorangan
01363|dalam ketentuan tersebut antara lain Calo atau Individu yang tidak memiliki
01364|Paraf
01365|
01366|kewenangan  untuk menempatkan  Pekerja  Migran Indonesia. Pasal  81 yang
01367|menyatakan  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01368|Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana  dengan
01369|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan dendapaling banyak Rp.
01370|15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah);
01371|              Menimbang, bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Republik
01372|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01373|sebagaimana  Pasal  69  menyebutkan  Orang  Perseorangan  dilarang
01374|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud orang
01375|perseorangan  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak
01376|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 81
01377|yang  menyatakan”   orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
01378|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana
01379|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
01380|banyak  Rp.  15.000.000.000,00,-  (lima  belas  miliar  rupiah).-Undang-Undang
01381|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia pasal 31
01382|Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan
01383|yang:
01384|a. mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang  melindungi
01385|tenaga kerja asing;
01386|b. telah  memiliki  perjanjian  tertulis  antara  pemerintah  negara
01387|tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia;
01388|c. dan/atau  memiliki  sistem  Jaminan  Sosial  dan/atau  asuransi
01389|yang melindungi pekerja asing.
01390|Menimbang,  bahwa  dengan  Demikian  unsur  yang  membantu  atau
01391|melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01392|yang  membawa  warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01393|Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik
01394|Indonesia telah terpenuhi;
01395|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01396|RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01397|Orang  (PTPPO)  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah
01398|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01399|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01400|
01401|MENGADILI:
01402|1. Menyatakan Terdakwa  Reni Riawati Alias Reni   bersalah melakukan
01403|tindak” Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut
01404|Umum;
01405|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reni Riawati Alias Reni dengan
01406|Pidana  Penjara  selama  5 (lima)  tahun  dan  6  (enam)  Bulan  dan  Pidana
01407|Denda sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta  rupiah) subsidair
01408|4  (empat) bulan kurungan;
01409|3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada
01410|dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01411|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01412|5. Menetapkan  Terdakwa  agar  membayar  Restitusi   sesuai   dengan
01413|hitungan dari LPSK, dengan nomor surat No: R 1440/4.1.PPP/LPSK/03/2025
01414|tanggal 05 Maret 2024 dengan besaran restitusi kepada korban Suparman
01415|Suhari  Alias  Upeng  dengan  jumlah  Restitusi  sejumlah  Rp.61.980.000,-
01416|(enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)  dan korban
01417|Paraf
01418|
01419|Faiz Faisol Alias Faiz dengan jumlah  Restitusi sejumlah Rp46.680.000,-
01420|(empat puluh enam juta  enam  ratus  delapan  puluh  ribu  rupiah)  dengan
01421|ketentuan  apabila  Terdakwa  tidak  membayarnya,  maka  di  ganti  dengan
01422|pidana kurungan  selama 2 (dua) bulan;
01423|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01424| 1 (satu) Buah Paspor, atas nama Suparman Suhari, dengan Nomor
01425|Paspor X2963044;
01426| 1 (satu) Lembar Kwitansi Peyerahan Uang oleh Saksi Suparman Suhari,
01427|kepada Terdakwa Reni Irawati, Sejumlah Rp22.500.000.- (dua Pulu Dua
01428|Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , tanggal 06 Juni 2024;
01429| 1 (satu) Lembar Kwitansi Peyerahan Uang Oleh Saksi Suparman Suhari
01430|Kepada Terdakwa Reni Riawati, Sejumlah Rp24.000.000.- (dua Puluh
01431|Empat Juta Rupiah) , tanggal 14 Juni 2024;
01432| Fotokopi Boarding Pass China Airlines atas nama Suparman Suhari. Fm
01433|Jakarta To Taipe Cl 764., tanggal 19 Juni 2024, Pukul 01.30 Wita;
01434| Fotokopi Boarding Pass China Airlines, atas nama Suparman Suhari.
01435|Fm Taipe To Fukuoka Ci 116., tanggal 19 Juni 2024, Pukul 16.40 Wita;
01436| Fotokopi Boarding Pass China Airlines, atas nama Suparman Suhari.
01437|Fm Fukuoka To Taipe Cl 117, Tanggal 20 Juni 2024, Pukul 21.00 WIta
01438|dan Fotokopi Boarding Pass China Airlines atas nama Suparman Suhari.
01439|Fm Taipe To Jakarta Cl 761, Tanggal 21 Juni 2024, Pukul 09.15 Wita.;
01440| Paspor atas nama Faiz Faishol Dengan Nomor Paspor X3078781;
01441| Boarding  Pass  Lion  Air  atas  nama  Faiz  Faishol,  dari  Lombok  Ke