00769|Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Pasuruan  tanggal  20  Februari
00770|2012;
00771|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan
00772|di  persidangan,  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
00773|Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa berawal pada hari
00774|
00775|Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Abd. Wahab melihat
00776|terdakwa  dan  Saksi  Rokhmatullah  pulang  di  sebuah  rumah  kontrakan  yang
00777|berada di Dusun Jambangan Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten
00778|Pasuruan kemudian Saksi Abd. Wahab menghubungi Saksi Ratmoko suami dari
00779|terdakwa kemudian Saksi Ratmoko bersama-sama saksi Adi Purnomo,  Saksi
00780|Abd. Wahab, dan Saksi M. Rachman Kurniawan melakukan penggerebekan
00781|kerumah kontrakan tersebut dengan cara Saksi M. Rachman mengetuk pintu
00782|rumah tersebut yang dalam keadaan dalam rumah mati lampu dan lampu yang
00783|berada diluar menyala akan tetapi tidak ada yang membukakan pintu rumah
00784|tersebut kemudian setelah menunggu -+ 30 menit terdakwa membuka pintu
00785|rumah tersebut dan Saksi Rokhmatullah sedang bersembunyi didalam kamar;
00786|Menimbang,  bahwa  saksi  *****************************  datang  ke
00787|kontrakkan  Terdakwa ******************** dengan membawa nasi untuk makan
00788|malam Terdakwa ********************, setelah Terdakwa ******************** makan,
00789|kami  berdua  ngobrol  dan  bergurau  di  ruang  tamu,  saksi
00790|*****************************  bilang “AYO SAYANG SEK A”  saya “WO KON IKU,
00791|AKU  IKI  WONG  TUO  MU,  KON  TAK  ANGGEP  ANAK  KU”  saksi
00792|*****************************  “LO  AYO  SAYANG  TOK  AE”  saya “WOK  AKU  IKI
00793|WONG  TUO  MU”  saksi *****************************  “ATASE  AKU  SENG
00794|NGGOLEK KONTRAKAN AE, GAK LALI AWAK DEWE WES RABI SIRI” saya
00795|“LOH KAN AKU DITULUNG KAN WONG AKU NGGOLEK PENGGAWEAN” lalu
00796|Terdakwa jengkel  dan  Terdakwa langsung  membungkuk  dan  membuka  rok
00797|Terdakwa  ******************** dan  Terakwa  ********************  tunjukkan  pantat
00798|Terdakwa  ********************  ke  saksi ***************************** ,  pada  saat
00799|Terdakwa ******************** membuka rok Terdakwa masih pakai celana dalam,
00800|lalu  saksi *****************************   langsung  memegang  pantat  Terdakwa
00801|******************** dengan  kedua  tangannya,  lalu  kedua  tangan  terdakwa
00802|*****************************  Terdakwa ******************** singkirkan dan Terdakwa
00803|********************  bilang  “KON  IKU  AKU  IKI  WONG  TUO  MU  KOK  ISOK
00804|AWAKMU NGONO IKU”, setelah itu  saksi *****************************  membuka
00805|sarungnya dan sempat di tempelkan ke pantat Terdakwa ********************, lalu
00806|Terdakwa  ********************  tidak  mau,  kemudian  saksi
00807|*****************************   menunjukkan  dengan  membuka  celana  dalamnya
00808|jika spermanya keluar sampai jatuh ke lantai;
00809|Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
00810|Republik  Indonesia,  terdapat  kaedah  hukum  yang  pada  pokoknya
00811|menyatakan bahwa adalah sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi
00812|yang melihat sendiri waktu perzinahan tersebut terjadi, oleh karena
00813|
00814|apabila 2 (dua) orang pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri
00815|tidur bersama dalam satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat
00816|tidur  maka  untuk  perbuatan  perzinahan  telah  terdapat  satu
00817|persangkaan  hakim  (Retno  Wulan  Sutantio  dan  Iskandar
00818|Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam T eori
00819|dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 1995, halaman
00820|77-78) ;
00821|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  terkait  penyangkalan  terdakwa  Siti
00822|Khotimah tersebut menurut Majelis hakim, penegakan hukum pidana khususnya
00823|terhadap tindak pidana perzinahan apabila hanya berpedoman pada pengakuan
00824|Terdakwa ******************** dan saksi *****************************  (terdakwa dalam
00825|perkara terpisah) maka akan  sangat  sulit  pembuktiannya karena persetubuhan
00826|adalah  tindakan  privat  yang  tidak  mungkin  dilakukan  secara  terbuka  atau
00827|dilakukan di tempat yang dapat disaksikan dengan mata telanjang, sehingga
00828|pembuktiannya  biasanya  bergantung  pada  medis,  pengakuan  terdakwa
00829|Terdakwa  ******************** dan  logika  hukum.   Secara  medis  akan
00830|sangat  sulit  apabila  sebelumnya  pasangan  zinah  tersebut  sudah
00831|pernah melakukan persetubuhan;
00832|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  sebagaimana  telah  diuraikan
00833|sebelumnya  walaupun  terdakwa  dan  saksi  *****************************
00834|(terdakwa  dalam  perkara  terpisah ) tidak  mengakui  melakukan
00835|persetubuhan  dan  pada  mereka  tidak  didapati  tanda-tanda  yang
00836|dapat dijelaskan secara medis bahwa mereka baru saja melakukan
00837|persetubuhan, namun  Majelis  hakim  dengan  mendasarkan  pada
00838|keadaan-keadaan  sebagai  berikut :  mereka  berdua  berlainan  jenis
00839|kelamin,  bukan  suami  istri  sah,  tidak  ada  hubungan  keluarga,
00840|kedapatan berduaan didalam rumah yang pintunya terkunci, terdakwa
00841|mengakui sengaja nungging didepan saksi ***************************** serta
00842|dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dengan menggunakan
00843|logika  hukum  yang  mengarah  pada  suatu  petunjuk,  Majelis  hakim
00844|berpendapat  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  zinah
00845|(overspel). Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap MA
00846|No. 854K/Pid/1993 tanggal 30 Oktober 1984 dengan kaidah hukum
00847|“Seorang laki-laki yang  berada bersama  seorang perempuan dalam
00848|satu kamar, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah
00849|bersetubuh dengan wanita itu”.
00850|Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, menurut pendapat ahli
00851|Prof. Dr. SUPANTO, SH.,MH yang menyatakan bahwa pemaknaan dari
00852|
00853|perzinahan  tidak  bisa  hanya  berpatokan  pada  pasal  KUHP  yang
00854|merupakan  peninggalan  zaman  Belanda  yang  kurang  dinamis  dan
00855|tidak  sesuai  perkembangan  zaman  saat  ini,  sehingga  harus
00856|disesuaikan dengan petunjuk dan penafsiran yang berkembang sesuai
00857|kultur masyarakat, moral dan lingkungan terjadinya dugaan tindak
00858|pidana tersebut ;
00859|Menimbang,  bahwa  pembuktian  terhadap  zinah  (overspel)
00860|memang menuntut kompleksitas panalaran dan logika hukum guna
00861|memenuhi fungsi hukum sebagaimana  pendapat Prof. Dr. Soerjono
00862|Soekanto,  SH.,MA  fungsi  hukum  adalah  sebagai  alat  untuk
00863|melaksanakan  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan
00864|bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan
00865|sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.
00866|Ahli hukum lainnya yaitu J.S. Roucek berpandangan dalam kaitannya
00867|dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (a tool of social control),
00868|bahwa mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control)
00869|ialah  segala  sesuatu  yang  dijalankan  untuk  melaksanakan  proses
00870|yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik,
00871|mengajak atau bukan memaksa para warga agar menyesuaikan diri
00872|dengan  kebiasaan-kebiasaan  dan  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat
00873|yang  bersangkutan  (Vide  hal.  71  buku  “Menguak  Tabir  Hukum”,
00874|Karangan Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH, Ghalia Indonesia, 2011) ;
00875|Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan
00876|diatas  tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
00877|masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai
00878|kota santri (agamis). Sehingga jikalau perbuatan tersebut dibiarkan
00879|terus menerus bukan tidak mungkin akan mengganggu keseimbangan
00880|tatanan masyarakat yang akhirnya menimbulkan kekacauan  (chaos)
00881|atau konfilk (conflict) antar individu sebagai anggota masyarakat ;
00882|Menimbang, bahwa frasa  padahal diketahuinya  merupakan
00883|unsur  mental  yang  bersemayam  didalam  pikiran  seseorang  (Mens
00884|Rea).  Unsur  ini  mensyaratkan  bahwa  terdakwa  harus  mempunyai
00885|pengetahuan pada saat melakukan perbuatan zinah tersebut, bahwa
00886|pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya, dengan demikian maka unsur
00887|ini haruslah dilakukan dengan sengaja (opzetelijk delichten);
00888|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menyatakan  “Pada
00889|waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan
00890|
00891|dengan  satu  orang  perempuan  saja;  seorang  perempuan  hanya
00892|dengan satu orang lelaki saja” ;
00893|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menekankan pada
00894|asas perkawinan yang bersifat monogami, dimana seorang pria hanya
00895|boleh menikah dengan seorang wanita, demikian juga seorang wanita
00896|hanya boleh menikah dengan seorang pria.
00897|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
00898|terdakwa saat  turut  melakukan perbuatan zinah,  yang tidak  terikat
00899|hubungan perkawinan  atau cerai mati dengan suaminya,  sehingga
00900|dengan demikian ketentuan pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi diri
00901|terdakwa  dan oleh karenanya  unsur hukum  “Unsur  Perempuan yang
00902|telah kawin melakukan perzinahan , Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW
00903|berlaku bagi dirinya”, telah terpenuhi juga;
00904|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut
00905|pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00906|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 284 ayat (1)
00907|Ke-1 huruf b KUHP  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00908|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00909|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00910|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dalam  nota
00911|pembelaannya, yang pada pokoknya:
00912|1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00913|Terdakwa untuk seluruhnya;
00914|2. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00915|Terdakwa untuk seluruhnya;
00916|3. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00917|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
00918|4. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00919|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00920|5. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00921|Ayat (4) KUHAP;
00922|6. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00923|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00924|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHP;
00925|7. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00926|8. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00927|9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00928|
00929|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00930|tersebut,  Penuntut  Umum  telah  memberikan  tanggapan  (Replik)  yang  pada
00931|pokoknya  mohon  agar  Majelis  Hakim  Menolak  Pledoi  Penasihat  Hukum
00932|Terdakwa untuk seluruhnya dan Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
00933|Menimbang,  bahwa  terhadap  tanggapan  (Replik)  Penuntut  Umum
00934|tersebut,  Penasihat  Hukum  Terdakwa telah  memberikan  tanggapan  (Duplik)
00935|yang pada pokoknya sebagai berikut :
00936|1. Menolak  Tanggapan  Penuntut  Umum  atas  Nota  pembelaan  (Pledoi)
00937|kami yang diajukan pada tanggal 27 februari 2024 oleh Penuntut Umum
00938|atas Terdakwa ******************** (Alm) untuk seluruhnya;
00939|2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00940|Terdakwa untuk seluruhnya;
00941|3. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00942|Terdakwa untuk seluruhnya;
00943|4. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00944|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 13 Desember 2023;
00945|5. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00946|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00947|6. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00948|Ayat (4) KUHAP;
00949|7. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00950|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00951|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 1B KUHP;
00952|8. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00953|9. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00954|10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00955|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00956|tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
00957|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1)
00958|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Dalam hal terdakwa
00959|atau  penasihat  hukum  mengajukan  keberatan  bahwa  pengadilan  tidak
00960|berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat
00961|dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut
00962|umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan
00963|tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”, akan tetapi fakta hukum di
00964|persidangan  ternyata  terdakwa  dan  atau  penasihat  hukumnya  tidak
00965|menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  dakwaan
00966|Penuntut Umum tersebut;
00967|
00968|Menimbang,  bahwa  pada  prinsipnya  dasar  pemeriksaan  terhadap
00969|Terdakwa di persidangan adalah berdasarkan pada surat dakwaan  Penuntut
00970|Umum  dan  pada  kebenaran  pembuktian  materiil  atas  perbuatan  yang
00971|didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian apabila
00972|dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00973|meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas, kemudian apabila dakwaan
00974|yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak
00975|merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa  diputus  lepas  dari  segala
00976|tuntutan  hukum,  dan  apabila  dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa
00977|terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;
00978|Menimbang,  bahwa  mengenai  nota  pembelaan  Penasehat
00979|Hukum  terdakwa  ******************** bahwa  mengenai  perbuatan  yang
00980|dituduhkan  (zinah/persetubuhan)  kepada  terdakwa  ********************
00981|dalam  perkara  ini,  menurut  hemat  Majelis  Hakim  tidak  beralasan
00982|hukum  karena  tidak  sesuai  dengan  kaedah  hukum  dan  praktek
00983|peradilan  serta  Yurisprudensi.  Sangatlah  tidak  mungkin  apabila
00984|perbuatan persetubuhan dalam kwalifikasi ”zinah” itu ada saksi yang
00985|melihat sendiri atau menyaksikan ”persetubuhan”, oleh karena itulah
00986|baik  dalam  praktek  peradilan,  Yurisprudensi  maupun  doktrin  Ilmu
00987|Hukum pada pokoknya  terdapat kaedah hukum yang menyatakan
00988|bahwa adalah sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi yang melihat
00989|sendiri waktu perzinahan tersebut terjadi, oleh karena apabila seorang
00990|pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri tidur bersama dalam
00991|satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur maka untuk
00992|perbuatan perzinahan telah terdapat satu persangkaan hakim (lihat
00993|Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya
00994|Hukum Acara Perdata dalam T eori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju,
00995|Bandung, tahun 1995, halaman 77-78), dengan demikian maka nota
00996|pembelaan ini harus dikesampingkan;
00997|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  unsur-unsur  hukum  dalam
00998|dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis
00999|Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana
01000|dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah
01001|orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut
01002|Umum,   maka  dengan  demikian  terdakwa  ********************,  telah
01003|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah
01004|melakukan  tindak  pidana  ”zina”  sebagaimana  dalam  dakwaan
01005|Penuntut Umum;
01006|
01007|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01008|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum
01009|Terdakwa tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;
01010|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01011|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01012|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01013|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01014|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01015|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01016|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  tidak ditahan dan menurut
01017|pendapat  Majelis  Hakim  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  perlu
01018|memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
01019|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01020|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01021|yang meringankan Terdakwa;
01022|Keadaan yang  memberatkan:
01023|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01024|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai dan norma agama
01025|yang hidup dalam masyarakat;
01026|Keadaan yang meringankan:
01027|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01028|Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah
01029|merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan
01030|pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta
01031|pembinaan  atas  diri  Terdakwa  pada  khususnya  dan  masyarakat  luas  pada
01032|umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat
01033|tidak meniru perbuatan Terdakwa;
01034|Menimbang,  bahwa  berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas,
01035|Majelis  Hakim  berpendapat   bahwa  pidana   yang  akan  dijatuhkan  kepada
01036|Terdakwa sebagaimana tercantum dalam  amar putusan  dibawah ini dipandang
01037|adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
01038|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01039|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01040|Memperhatikan,  Pasal  284  ayat  (1)  Ke-1  huruf  b  KUHP,  Undang-
01041|Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
01042|
01043|undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara
01044|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01045|
01046|MENGADILI:
01047|1. Menyatakan Terdakwa ******************** tersebut diatas, terbukti secara
01048|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “Zina” sebagaimana
01049|dalam dakwaan Tunggal;
01050|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
01051|penjara selama 4 (empat) Bulan;
01052|3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;