02649|51. Bahwa  kemudian  pada  tahun  2021  legalitas  yang  dimiliki  oleh  LPK
02650|Momiji Gakkou, antara lain:
02651|a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1245000362099, tanggal
02652|29 Maret 2021 yang diterbitkan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa
02653|Barat;
02654|b. Izin  Usaha,  yang  diterbitkan  tanggal  29  Maret  2021  berikut
02655|lampiran;
02656|c. Akta pendirian No. 4 tanggal 30 Juli 2021;
02657|d. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  AHU-
02658|0020608.AH.01.04.Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan
02659|
02660|Hukum  Yayasan  Momiji  Gakkou,  tanggal  01  September  2021  berikut
02661|lampiran;
02662|52. Bahwa Akibat yang Saksi Hanan Bin Kamdi alami atas kejadian tersebut
02663|Saksi Hanan Bin Kamdi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar
02664|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan:
02665|-  Biaya pelatihan Bahasa Jepang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan
02666|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02667|- Biaya  pembuatan  dokumen  Rp14.500.000,00  (empat  belas  juta  lima
02668|ratus ribu rupiah);
02669|- Biaya  pelunasan  proses  berangkat  bekerja  ke  Negara  Jepang
02670|Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
02671|- Pembuatan paspor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
02672|- Biaya sendiri untuk kontrakan, kehidupan sehari-hari, biaya pulang pergi
02673|dari  Lampung  ke  Bandung  selama  menunggu  proses  berangkat  ke
02674|Negara Jepang dan perlengkapan untuk berangkat ke Negara Jepang
02675|dengan total kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
02676|rupiah);
02677|- Pelatihan bahasa di Yayasan Mirai Nusantara 7.850.000,00 (tujuh juta
02678|delapan ratus lima pulih ribu rupiah);
02679|dan kerugian sampai saat ini tidak diberangkatkan Kembali oleh Saksi Deni
02680|Maulana Yusuf  untuk bekerja ke luar negeri;
02681|53. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang Saksi Hariyadi
02682|Bin Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
02683|54. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang, Saksi Taufik
02684|Sholeh  Bin  Ahmad  sudah  habis  sekitar  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta
02685|rupiah) sedangkan kekurangannya dibayarkan terlebih dahulu oleh Saksi
02686|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan;
02687|55. Bahwa uang milik Hariyadi sudah Saksi Deni Maulana Yusuf Bin Juju
02688|Setiawan kembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan
02689|uang Saksi Irvanudin Bin Kusniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh
02690|empat juta rupiah), sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad belum Saksi
02691|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan kembalikan uangnya;
02692|56. Bahwa berdasarkan surat dari Kedutaan Jepang tanggal 16 Oktober
02693|2024  pada  pokoknya  menerangkan  kegiatan  yang  boleh  dilakukan  oleh
02694|warga negara asing di Jepang dengan status “Temporary Visitor” adalah
02695|tamasya,  rekreasi,  olahraga,  kunjungan  keluarga,  tur,  pelatihan  atau
02696|meeting, bisnis atau kegiatan lain selama masa tinggal di Jepang misalnya
02697|
02698|turis atau  peserta  konferensi. Kegiatan yang  tidak  diperbolehkan  adalah
02699|mengatur  bisnis  termasuk  memperoleh  pendapatan  atau  aktivitas  yang
02700|menerima remunerasi (kecuali mempunyai izin untuk terlibat dalam aktivitas
02701|seperti itu);
02702|57. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
02703|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
02704|Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri,
02705|adapun Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
02706|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di
02707|Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Perusahaan atau instansi
02708|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  di  bawah  bimbingan  dan
02709|pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam
02710|proses produksi barang dan jasa dalam rangka menguasai keterampilan
02711|atau  keahlian  tertentu. Berdasarkan  Pasal  2 ayat (1)  Peraturan  Menteri
02712|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:
02713|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
02714|Pemagangan di Luar Negeri, adapun penyelenggara pemagangan di luar
02715|negeri  terdiri  dari:  LPK  Swasta,  Perusahaan,  Instansi  Pemerintah  dan
02716|Lembaga Pendidikan;
02717|58. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02718|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Pelatihan kerja diselenggarakan
02719|oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja
02720|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02721|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
02722|dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan" Berdasarkan
02723|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02724|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/N/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02725|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
02726|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Tata
02727|Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun
02728|Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi
02729|pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan
02730|untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
02731|59. Bahwa  yang  dimaksud  LPK  Swasta  yaitu  LPK  badan  hukum  atau
02732|perorangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang
02733|Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tersebut  diatas.
02734|Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17
02735|
02736|Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga
02737|Pelatihan  Kerja,  untuk  mendapatkan  izin  LPK,  LPK  Swasta  harus
02738|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  kepala  dinas
02739|kabupaten/kota, dengan melampirkan:
02740|a. Fotokopi  akta  dan  Keputusan  pengesahan  pendirian  atau
02741|perubahan  sebagai  badan  hukum  yang  di  sahkan  oleh  instansi  yang
02742|berwenang;
02743|b. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum
02744|dalam akta yang dilengkapi oleh identitas diri dan pas poto;
02745|c. Fotokopi NPWP atas nama Lembaga;
02746|d. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan
02747|pra sarana kantor dan pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun;
02748|e. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
02749|f. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK
02750|yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
02751| Struktur organisasi dan uraian tugas.
02752| Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertipikat
02753|kompetensi dan tenaga pelatihan.
02754| Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3
02755|tahun.
02756| Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan
02757|diselenggarakan.
02758| Kapasitas pelatihan per tahun,
02759| Daftar sarana dan pra sarana pelatihan sesuai dengan
02760|program pelatihan yang akan diselenggarakan;
02761|60. Bahwa  LPK  swasta  tidak  berhak  membawa  atau  memberangkatkan
02762|Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik
02763|Indonesia, adapun dasarnya yaitu Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun
02764|2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Pelatihan Kerja diselenggarakan dan
02765|diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan,  dan  mengembangkan
02766|kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan
02767|kesejahteraan sehingga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta)
02768|hanya diselenggarakan dan diarahkan untuk pelatihan kerja bukan sebagai
02769|Lembaga  yang  dapat  membawa  atau  memberangkatkan  Warga  Negara
02770|Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
02771|61. Bahwa  LPK  Swasta  dapat  menyelenggarakan  pemagangan  ke  Luar
02772|Negeri berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat
02773|
02774|(1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02775|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02776|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02777|62. Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02778|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02779|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02780|63. Bahwa  LPK  Swasta  yang  menyelenggarakan  pemagangan  di  luar
02781|negeri harus memenuhi persyaratan: Memiliki izin LPK yang masih berlaku,
02782|memiliki  program  pemagangan,  mendapatkan  izin  penyelenggaraan
02783|pemagangan dari Direktur Jenderal;
02784|64. Bahwa  Program  pemagangan  diatur  dalam  Pasal  17, Pasal  18  dan
02785|Pasal  19  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik
02786|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02787|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02788|a. Pasal 17:
02789|1) Penyelenggara  pemagangan  wajib  memiliki  program
02790|pemagangan;
02791|2) Program  pemagangan  bagi  LPK  swasta  sekurang-
02792|kurangnya harus memuat:
02793|a) nama pelatihan pemagangan;
02794|b) tujuan dan sasaran program pemagangan;
02795|c) program kejuruan;
02796|d) pelaksanaan program pemagangan;
02797|e) tindak lanjut pasca pemagangan.
02798|3) Program kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
02799|huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
02800|a) persyaratan peserta;
02801|b) tingkat dan kualifikasi kompetensi yang akan dicapai;
02802|c) kurikulum dan silabi;
02803|d) jadual pelaksanaan program;
02804|e) perangkat lunak yang dipergunakan;
02805|f) perangkat keras yang dipergunakan;
02806|g) instruktur dan tenaga kepelatihan;
02807|h) sistem dan metoda pelatihan;
02808|i) persyaratan kelulusan;
02809|j) sertifikasi kompetensi;
02810|k) perjanjian pemagangan;
02811|
02812|l) sarana  dan  prasarana,  instruktur,  dan  tenaga
02813|kepelatihan serta workshop sesuai dengan kejuruan.
02814|4) Pelaksanaan  program  pemagangan  sebagaimana
02815|dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
02816|a) nama, alamat LPK dan penanggung jawab program;
02817|b) nama,  alamat  perusahaan  tempat  pemagangan,  dan
02818|penanggung jawab program;
02819|c) monitoring dan evaluasi;
02820|d) pelaporan.
02821|5) Tindak  lanjut  pasca  pemagangan  sebagaimana
02822|dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain meliputi:
02823|a) penempatan dalam negeri;
02824|b) penempatan luar negeri;
02825|c) usaha mandiri;
02826|6) Perjanjian  pemagangan  sebagaimana  dimaksud  pada
02827|ayat (3) huruf k, sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para
02828|pihak antara lain:
02829|a) uang saku dan transport bagi peserta pemagangan;
02830|b) perlindungan  bagi  peserta  pemagangan  antara  lain  :
02831|asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian, fasilitas keselamatan
02832|dan kesehatan kerja;
02833|c) pembiayaan program magang;
02834|d) penyelesaian perselisihan;
02835|7) Dalam  hal  LPK  swasta  tidak  memiliki  persyaratan
02836|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  I,  maka  LPK  swasta
02837|tersebut harus  bekerjasama  dengan  LPK  lain  yang  sesuai  dengan
02838|kejuruan  pemagangan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  bentuk
02839|perjanjian kerjasama;
02840|8) Program  pemagangan  bagi  perusahaan  dan/atau
02841|instansi pemerintah dan/atau lembaga pendidikan disesuaikan dengan
02842|kebutuhan  perusahaan  dan/atau  instansi  pemerintah  dan/atau
02843|Lembaga pendidikan yang bersangkutan;
02844|b.  Pasal 18:
02845|1) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana
02846|dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  merupakan  satu
02847|kesatuan yang utuh dan berkelanjutan;
02848|
02849|2) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana
02850|dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (7)  harus
02851|mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang
02852|ketenagakerjaan provinsi;
02853|c. Pasal  19  Penyelenggara  pemagangan  tidak  diperbolehkan
02854|mengikutsertakan  kembali  peserta  pemagangan  untuk  program
02855|pemagangan yang sama;
02856|65. Bahwa Warga Negara Indonesia yang menjadi peserta Pemagangan
02857|berbeda dengan Pekerja Migran Indonesia. Adapun pemagangan di luar
02858|negeri telah diatur sebagaimana penjelasan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
02859|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
02860|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri
02861|tersebut diatas dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri
02862|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:
02863|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
02864|Pemagangan di Luar Negeri, yang dimaksud Pemagangan di Luar Negeri
02865|adalah  bagian dari  system pelatihan  kerja yang  diselenggarakan secara
02866|utuh dan terpadu di Indonesia  dan di Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan
02867|Kerja atau Perusahaan atau instansi pemerintah atau Lembaga Pendidikan
02868|dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih
02869|berpengalaman,  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka
02870|menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran
02871|Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017
02872|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana berdasarkan Pasal
02873|1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02874|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02875|adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
02876|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
02877|Indonesia;
02878|66. Bahwa  tidak  ada  batasan  waktu  yang  dibutuhkan  dari  persiapan
02879|dokumen  hingga  berangkat  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  bekerja
02880|menggunakan  Visa  Kerja,  selama  calon  Pekerja  telah  memenuhi
02881|persyaratan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang
02882|telah  memiliki  Perjanjian  Kerja,  Passpor  dan  Visa  Kerja  sebagaimana
02883|tercantum  dalam  Pasal  22  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
02884|Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekeria l
02885|Migran Indonesia maka Perusahaan Penempaan Pekerja Migran Indonesia
02886|
02887|(PI) wajib memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. Dapat Saksi
02888|Deni Maulana Yusuf Bin  Juju  Setiawan  jelaskan bahwa  untuk  memiliki
02889|perjanjian kerja, passport dan Visa Kerja sebagaimana tercantum dalam
02890|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
02891|Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02892|tersebut harus melalui tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud
02893|dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
02894|Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran
02895|Indonesia, yaitu:
02896|a. pemberian informasi;
02897|b. pendaftaran;
02898|c. seleksi;
02899|d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
02900|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02901|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02902|g. pengurusan Visa Kerja;
02903|h. OPP;
02904|i.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
02905|j.pemberangkatan.
02906|67. Bahwa  seseorang  dengan  Visa  Kunjungan  (Temporary  Visitor)  tidak
02907|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai
02908|berikut :
02909|Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017
02910|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, yang dimaksud  dengan
02911|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang
02912|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
02913|luar wiiayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
02914|Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
02915|Migran Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara
02916|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  di  Luar
02917|wilayah  Republik  Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah
02918|dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana
02919|ketentuan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18
02920|Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, untuk dapat
02921|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki
02922|dokumen berupa Visa Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan
02923|
02924|(Temporary Visitor) tidak dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai
02925|Kuli Bangunan;
02926|
02927|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02928|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat
02929|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02930|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02931|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02932|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02933|alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5
02934|huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02935|Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
02936|(1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02937|1. Setiap Orang;
02938|2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02939|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02940|huruf b sampai dengan huruf e;
02941|3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
02942|perbuatan;
02943|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02944|mempertimbangkan sebagai berikut:
02945|Ad.1. Setiap Orang;
02946|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan
02947|Pasal 1 angka 19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017