00902|- Bahwa saksi tidak kenal dengan T erdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD
00903|maupun T erdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI;
00904|- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk T oyota
00905|Cayla  berwarna  putih  Nopol  A 1327  PT Noka:  MHKA6GJ637887  Nosin:
00906|3NRH706395, beserta 1 (satu) buah STNK dan kuncinya merupakan milik
00907|saksi MATURIDI namun pembayarannya sudah sekitar 4 (empat) bulan;
00908|- Bahwa mobil tersebut dalam status pembiayaan oleh perusahaan  leasing
00909|Saksi sehingga saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait
00910|kejelasan barang bukti mobil tersebut nantinya akan dikembalikan kepada saksi
00911|Maturidi ataukah kepada Perusahaan Saksi atau dirampas untuk negara;
00912|- Bahwa saksi menjelaskan T erdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM
00913|JASI meminjam mobil tersebut dengan alasan hanya untuk bepergian, namun
00914|saksi  tidak  mengetahui  jika  akhirnya  T erdakwa  II  ABAY SOBARIAH  Binti
00915|MADHALIM JASI ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2024
00916|dan mobil saksi tersebut dijadikan barang bukti;
00917|- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dugaan TPPO yang dilakukan oleh
00918|T erdakwa ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI;
00919|Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan
00920|dan membenarkannya;
00921|9. SAHARA Bin SARNATA (Alm) ,  dibawah sumpah menerangkan pada
00922|pokoknya  sebagai berikut:
00923|
00924|- Bahwa  Saksi  mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan
00925|orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur
00926|T engah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-
00927|undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan
00928|Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
00929|- Bahwa  saksi  kenal  dengan  T erdakwa  I  SAFIQ  Bin  NUR  MUHAMMAD
00930|maupun T erdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI namun tidak ada
00931|hubungan keluarga maupun pekerjaan;
00932|- Bahwa saksi bekerja di perumahan Cluster PARK LINE CITRA MAJA RAYA
00933|KEC. Maja Kab. Lebak sejak tahun 2017 sebagai satpam, saksi memiliki tugas
00934|dan tanggung jawab keamanan di Cluster Park Lane;
00935|- Bahwa saksi kenal dengan Para T erdakwa dikarenakan pada tanggal 14 Mei
00936|tahun 2024, pada saat Saksi sedang bekerja sebagai satpam di perumahan
00937|Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, saat itu datang
00938|Para T erdakwa datang untuk mencari rumah yang dikontrakan  dikarenakan
00939|Saksi  punya kenalan dan tahu bahwa ada rumah yang akan dikontrakan
00940|kemudian Saksi  mengantarkan T erdakwa II Abay Sobariah untuk melihat
00941|rumah tersebut, kemudian setelah melihat rumah tersebut T erdakwa II Abay
00942|Sobariah pun berninat untuk mengontrak rumah tersebut  dengan jangka waktu
00943|1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 ( tujuh
00944|juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat menempati rumah tersebut
00945|Saksi melihat bukan Para T erdakwa yang menempati rumah tersebut namun
00946|ada 4 (empat) orang perempuan yang mana T erdakwa II mengatakan kepada
00947|Saksi agar Saksi mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar
00948|tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut selain itu T erdakwa II Abay
00949|Sobariah  pun menjanjikan kepada Saksi  akan  memberikan uang  sebesar
00950|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut belum
00951|diberikan kepada Saksi, hingga kemudian Saksi  dilakukan penangkapan oleh
00952|pihak kepolisian Polda Banten dan Saksi  baru mengetahui bahwa ke 4 (empat)
00953|orang perempuan tersebut adalah CPMI yang akan diberangkatkan ke luar
00954|negeri oleh Para T erdakwa tidak sesuai peraturan yang berlaku, kemudian
00955|Saksi  dibawa Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
00956|- Bahwa  tugas  yang  diberikan  oleh  Para  Terdakwa,  terkhusus  oleh
00957|Terdakwa II Abay Sobariah kepada Saksi hanya untuk mengawasi jika 4
00958|(empat)  orang  Saksi  Korban  CPMI  tersebut  keluar  dan  memberitahu
00959|untuk tidak keluar lama-lama dan tidak secara bersama-sama, serta pergi
00960|terlalu jauh;
00961|
00962|- Bahwa Saksi menerangkan jika rumah yang dikontrak oleh Terdakwa II
00963|Abay Sobariah untuk menampung 4 (empat) orang Saksi Korban CPMI
00964|tersebut  adalah milik dari sdri. Erika yang beralamat di BSD, Tangerang;
00965|- Bahwa Saksi menyesal telah menerima tawaran dari Terdakwa II Abay
00966|Sobariah  untuk  mengawasi  jika  4  (empat)  orang  Saksi  Korban  CPMI
00967|tersebut  sebab jikalau saksi mengetahui lebih awal bahwa yang saksi
00968|lakukan  melanggar  hukum  maka  saksi  akan  tolak  tawaran
00969|Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dari Terdakwa II ABAY SOBARIAH
00970|Binti MADHALIM JASI untuk mengawasi 4 (empat) orang Saksi Korban
00971|CPMI tersebut;
00972|Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan
00973|dan membenarkannya;
00974|
00975|Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan
00976|alat bukti keterangan Ahli sebagai berikut:
00977|1. TULUS  SETYO  NUGROHO,  dibawah  sumpah  menerangkan  pada
00978|pokoknya  sebagai berikut:
00979|- Bahwa  Ahli  mengerti  diperiksa  dan  dijadikan  Ahli  guna  memberikan
00980|keterangan dan/atau penjelasan sesuai keahliannya sehubungan telah terjadi
00981|penampungan  dari  luar  wilayah  provinsi Banten untuk  dijadikan CPMI ke
00982|Negara Timur T engah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan
00983|perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di
00984|Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
00985|- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis Pelindungan dan
00986|Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  Kantor  Badan
00987|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Unit  Pelaksana  Teknis  Kota
00988|Serang;
00989|- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memfasilitasi Pekerja
00990|Migran  Indonesia  (PMI)  yang  bermasalah,  sakit  dan  meninggal  serta
00991|melayani pengaduan PMI juga melakukan pencegahan penempatan PMI
00992|secara Non Prosedural dan tugas lainnya dari pimpinan saksi;
00993|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut Pasal  1 angka 1 Undang-Undang
00994|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00995|Migran Indonesia Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
00996|kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
00997|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota
00998|yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
00999|
01000|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut Pasal  1 angka 2 Undang-Undang
01001|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01002|Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
01003|Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
01004|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
01005|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut Pasal  1 angka 4 Undang-Undang
01006|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01007|Migran  Indonesia,  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah
01008|Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui
01009|pelaksana penempatan;
01010|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut Pasal  1 angka 9 Undang-Undang
01011|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01012|Migran  Indonesia, Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01013|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
01014|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
01015|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01016|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
01017|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01018|Migran  Indonesia  Pemberi  Kerja  adalah  instansi  pemerintah,  badan
01019|hukum  pemerintah,  badan  hukum  swasta,  dan/atau  perseorangan  di
01020|negara  tujuan  penempatan  yang  mempekerjakan  Pekerja  Migran
01021|Indonesia ;
01022|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
01023|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01024|Migran Indonesia, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
01025|selanjutnya  disebut  Perjanjian  Penempatan  adalah  perjanjian  tertulis
01026|antara  pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Calon
01027|Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak,
01028|dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan
01029|penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
01030|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang
01031|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01032|Migran  Indonesia,  Perjanjian  Kerja  adalah  perjanjian  tertulis  antara
01033|Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja,
01034|hak,  dan  kewajiban  setiap  pihak,  serta  jaminan  keamanan  dan
01035|keselamatan  selama  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
01036|perundang-undangan;
01037|
01038|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang
01039|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01040|Migran  Indonesia,  Visa  Kerja  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh
01041|pejabat  yang  berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang
01042|memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara
01043|yang bersangkutan;
01044|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang
01045|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01046|Migran  Indonesia  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01047|Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  SIP3MI  adalah  izin  tertulis  yang
01048|diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia
01049|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01050|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang
01051|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01052|Migran Indonesia Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang
01053|selanjutnya disebut SIP2MI adalah lzin yang diberikan oleh kepala Badan
01054|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01055|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01056|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut penjelasan pasal 2 huruf h Undang-
01057|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
01058|Pekerja  Migran  Indonesia  Yang  dimaksud  dengan  "asas  anti-
01059|perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan,
01060|pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja
01061|Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  ancaman
01062|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01063|penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
01064|uang  atau  memberikan  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
01065|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01066|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan
01067|eksploitasi atau mengakibatkan CPMI atau PMI tereksploitasi;
01068|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut  Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang
01069|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01070|Migran Indonesia meliputi :
01071|a) Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja
01072|berbadan hukum;
01073|b) Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja
01074|Perseorangan atau rumah tangga; dan
01075|
01076|c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
01077|- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, maka
01078|CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01079|a) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01080|melampirkan fotokopi buku nikah;
01081|b) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01082|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01083|c) sertifikat kompetensi kerja;
01084|d) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01085|kesehatan dan psikologi
01086|e) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01087|f) Visa Kerja;
01088|g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01089|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut  pasal  15  ayat  1  Undang-Undang
01090|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01091|Migran  Indonesia  Hubungan  kerja  antara  Pemberi  Kerja  dan  Pekerja
01092|Migran Indonesia terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud
01093|dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak;
01094|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang
01095|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01096|Migran  Indonesia  menyebutkan  bahwa  Orang  perseorangan  dalam
01097|ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
01098|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan menurut
01099|ketentuan  pasal  49  orang  perorangan  bukan  pelaksana  penempatan
01100|Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
01101|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
01102|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ketentuan Pasal 1 angka
01103|2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2017  tentang
01104|Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia  yang  termasuk Pekerja  Migran
01105|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
01106|telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
01107|Republik Indonesia, jadi jika ada seseorang pencari kerja dan terdaftar di
01108|dinas bidang ketenagakerjaan yang akan bekerja ke luar negeri dapat
01109|disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), apabila orang tersebut
01110|tidak terdaftar di dinas bidang ketenagakerjaan sebagai pencari kerja ke
01111|luar negeri tidak bisa dikatakan sebagai CPMI (Calon Pekerja Migran
01112|Indoneisia) atau PMI (Pekerja Migran Indonesia);
01113|
01114|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
01115|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia orang yang tidak terdaftar
01116|di dinas ketenagakerjaan sementara orang tersebut akan bekerja di luar
01117|negeri tidak mendapatkan Pelindungan sesuai dengan Undang-Undang
01118|No.  18  tahun  2017  karena  orang  tersebut  belum  terdaftar  di  instansi
01119|ketenagakerjaan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1
01120|Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017;
01121|- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
01122|(Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015. Kepmenaker ini berisi tentang
01123|penghentian dan pelarangan penempatan PMI di negara-negara Timur
01124|Tengah. Penghentian ini dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami
01125|PMI,dan sampai saat ini  sampai saat ini aturan tersebut belum dicabut
01126|dan masih berlaku;
01127|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  penampungan  CPMI  harus  ada  izin  oleh
01128|BP3MI  yang  mana  izin  tersebut  diajukan  ke  Dinas  Perindutrian,
01129|Transmigrasi  dan  Tenaga  Kerja  serta  harus  memenuhi  beberapa
01130|persyaratan  serta  akan  dilakukan  survey  terlebih  dahulu  ke  tempat
01131|penampungan  tersebut,  sehingga  orang-perseorangan  tidak  dapat
01132|melakukan  penampungan  CPMI  apalagi  untuk  dikirim  ke  Luar  Negeri
01133|sangat tidak dibenarkan;
01134|- Bahwa Ahli menjelaskan orang perseorangan tidak dapat mengeluarkan
01135|sertifikat keahlian kecuali yang mengeluarkan adalah BNSP yakni Badan
01136|Nasional  Sertifikasi  Profesi,  yaitu  lembaga  pemerintah  yang  bertugas:
01137|Menetapkan  standar  kompetensi  kerja  nasional  Indonesia  (SKKNI),
01138|Memberikan sertifikasi kepada profesional di Indonesia, Mengatur dan
01139|mengembangkan sertifikasi profesi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi
01140|kerja;
01141|- Bahwa Ahli menjelaskan Agensi P3MI haruslah berbadan hukum, tidak
01142|bisa dilakukan oleh orang-perseorangan;
01143|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  untuk  membedakan  apakah  telah  terjadi
01144|eksploitasi  atau  tidak  dapat  dilihat  bilamana  sepanjang  proses  dan
01145|prosedur pemberangkatan CPMI keluar negeri dilakukan dengan tidak
01146|benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka
01147|dapat  dipastikan  arahnya  adalah  bentuk  eksploitasi  terhadap  pekerja
01148|migran kita saat diluar negeri nanti, sehingga karena tidak terdata secara
01149|sistem dan peraturan, maka PMI tersebut nantinya tidak mendapatkan
01150|hak-haknya atas perlindungan pekerja migran.
01151|
01152|Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
01153|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01154|- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan
01155|penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI
01156|ke  Negara  Timur  Tengah  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  prosedur
01157|peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26
01158|Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov.
01159|Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi Remiwati Binti Nasar
01160|(Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid,
01161|dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm);
01162|- Bahwa Kejadian bermula saat Para Terdakwa tidak memilki pekerjaan
01163|dan penghasilan kemudian berencana ingin pulang ke negara Terdakwa I di
01164|India, kemudian Para Terdakwa dikenalkan dengan Mr. Ali oleh tetangganya
01165|lalu mereka bertemu di Mall Casablanca Jakarta Selatan, setelah bertemu
01166|saat itu Mr. Ali memberikan pekerjaan kepada Terdakwa I menjadi sopir untuk
01167|mengantar jemput CPMI dari proses pemberangkatan kerja sampai dengan
01168|penerbangan  dengan  dijanjikan  gaji  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta
01169|rupiah), Sedangkan Terdakwa II dijanjikan oleh Sdr.  Mr. AlI akan diberikan
01170|uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang CPMI
01171|yang akan berangkat bekerja ke luar negeri sehingga Terdakwa II ditugaskan
01172|untuk  mengurus  tempat  penampungan  CPMI  dengan  menyewa  rumah
01173|kontrakan, mengurus medical check up, paspor, dan sidik jari para CPMI
01174|yang akan diberangkat ;
01175|- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2024, mendatangi
01176|Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten,
01177|untuk menyewa/kontrak rumah guna menampung CPMI, dan saat itu Para
01178|Terdakwa  bertemu  dengan  Saksi  Sahara  selaku  security  dan  setelah
01179|ditunjukkan  rumah  yang  dapat  disewa/kontrak  maka  Terdakwa  II  Abay
01180|Sobariah pun berninat untuk mengontrak rumah tersebut  dengan jangka
01181|waktu  1  (satu)  tahun  yang  mana  harga  per  tahunnya  sebesar
01182|Rp7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Para Terdakwa
01183|juga  meminta  Saksi  Sahara  untuk  mengawasi  ke  4  (empat)  orang
01184|perempuan tersebut agar tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut
01185|selain itu Terdakwa II Abay Sobariah pun menjanjikan kepada Saksi Sahara
01186|akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
01187|