01320|Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Anak II
01321|tersebut beratnya kurang dari 5 (lima) gram, sehingga unsur ini tidak terpenuhi
01322|oleh perbuatan Anak II;
01323|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai
01324|perbuatan Anak II tidak memenuhi unsur membeli Narkotika Golongan I dalam
01325|bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
01326|Menimbang,  bahwa  namun  demikian,  sejalan  dengan  Yurisprudensi
01327|Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986  yang menyatakan “apabila
01328|pelaku  didakwa  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan
01329|pemberatan,  artinya  delik  pencurian  dalam  arti  yang  lebih  ringan  termasuk
01330|dalam dakwaan  in casu ”, maka dari yurisprudensi tersebut telah memberikan
01331|suatu kaidah hukum secara implisit bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana
01332|diluar dari pasal yang didakwakan, dengan ketentuan, pasal tersebut masih
01333|dalam satu rumpun dan jenis deliknya lebih ringan. Sehingga berdasarkan hal
01334|itu, meskipun dalam perkara ini, Anak II didakwa dengan dakwaan berbentuk
01335|alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
01336|
01337|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01338|2023  tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
01339|Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01340|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01341|1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
01342|Tentang Penyesuaian Pidana atau kedua Pasal 609 ayat (2) Huruf a Undang-
01343|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01344|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-
01345|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01346|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang – Undang No.
01347|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, namun delik pidana yang lebih
01348|ringan  yang menjadi dasar perbuatan  pokoknya telah termasuk  didalamnya
01349|meskipun tidak didakwakan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik
01350|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01351|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01352|Penyesuaian Pidana atau kedua  Pasal 609 ayat (1) Huruf a Undang-Undang
01353|Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
01354|tentang  Penyesuaian  Pidana  karena  Pasal  114  Ayat  (2)  Undang-Undang
01355|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.  Undang-
01356|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01357|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana merupakan  pemberatan  atas
01358|perbuatan pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01359|35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01360|tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01361|Pidana yakni terkait jumlah beratnya dan bentuk dari Narkotika Golongan I;
01362|Menimbang, bahwa  berdasarkan kaidah hukum diatas, Hakim menilai
01363|meskipun pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
01364|dilakukan oleh Anak II tersebut beratnya tidak sampai 5 (lima) gram, namun hal
01365|tersebut  tidak  serta  merta  menghapuskan  perbuatan  Anak  II  yang  telah
01366|melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
01367|menjadi perbuatan pokok yang tercantum dalam  Pasal 114 Ayat (1) Undang-
01368|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01369|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang
01370|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berbunyi “Setiap orang
01371|yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,
01372|membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau
01373|menyerahkan Narkotika Golongan I”. Bahwa dalam pertimbangan unsur diatas,
01374|
01375|perbuatan yang telah dapat dibuktikan atas perbuatan Anak II adalah “tanpa
01376|hak membeli Narkotika Golongan I”, maka perbuatan Anak II tersebut telah
01377|memenuhi unsur-unsur dalam  Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik
01378|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01379|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01380|Penyesuaian  Pidana  yang  termasuk  dalam  bagian  dari  Pasal  114  Ayat (2)
01381|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01382|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01383|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  dan  untuk  selanjutnya,
01384|Hakim menilai perlu untuk memperbaiki penerapan hukum terhadap perbuatan
01385|Anak II dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01386|35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01387|tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01388|Pidana yang lebih ringan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik
01389|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01390|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01391|Penyesuaian Pidana;
01392|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim
01393|menilai perbuatan Anak I telah memenuhi unsur “ Tanpa hak menjual Narkotika
01394|Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram”  dan
01395|perbuatan  Anak  II  telah  memenuhi  unsur  “Tanpa  hak  membeli  Narkotika
01396|Golongan I”;
01397|Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
01398|Narkotika dan Prekusor Narkotika;
01399|Menimbang bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1
01400|angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah
01401|perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk
01402|melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,
01403|menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu
01404|organisasi  kejahatan  narkotika  atau  mengorganisasi  suatu  tindak  pidana
01405|narkotika;
01406|Menimbang,  bahwa  mengenai  ”membantu,  turut  serta  melakukan,
01407|menyuruh, menganjurkan” tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang
01408|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim
01409|akan  mengacu  kepada  pengertian  ”membantu,  turut  serta  melakukan,
01410|menyuruh, menganjurkan” sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;
01411|
01412|Menimbang, bahwa yang dimaksud “membantu” adalah mereka yang
01413|dengan  sengaja  memberikan  kesempatan,  sarana,  atau  keterangan  untuk
01414|melakukan  suatu  kejahatan,  yang  di  dalam  doktrin  sering  disebut  sebagai
01415|medeplichtigheid  yang  dapat  juga  berarti  turut  bertanggung  jawab  terhadap
01416|perbuatan  orang  lain,  karena  telah  mempermudah  atau  mendorong
01417|dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;
01418|Menimbang,  bahwa  turut  serta  melakukan  atau  sering  juga  disebut
01419|dengan deelneming di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang
01420|yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga
01421|apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak
01422|pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku
01423|tindak pidana dan setidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku
01424|tindak pidana;
01425|Menimbang, bahwa menyuruh memiliki pengertian memerintah supaya
01426|seseorang melakukan sesuatu;
01427|Menimbang, bahwa menganjurkan memiliki pengertian menggerakkan
01428|orang lain baik dengan kata-kata,janji atau upah bahkan dengan kekuasaan
01429|yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;
01430|Menimbang,  bahwa  memfasilitasi  memiliki  pengertian  memberikan
01431|sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;
01432|Menimbang, bahwa memberi konsultasi memiliki pengertian memberi
01433|nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;
01434|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam unsur
01435|sebelumnya, tindak pidana narkotika dalam perkara a quo melibatkan beberapa
01436|orang dengan peranannya masing-masing yaitu:
01437|1. Saksi Saksi III berperan menghubungi dan memesan pil ekstasi kepada
01438|Anak I, mengajak Anak II untuk patungan uang membeli pil ekstasi, dan
01439|melakukan transaksi pembelian pil ekstasi dengan Anak I;
01440|2. Anak I berperan menjual pil ekstasi kepada Saksi III dan Anak II;
01441|3. Anak II berperan memberi uang patungan kepada Saksi III untuk membeli
01442|pil ekstasi kepada Anak I;
01443|Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari masing-masing orang
01444|tersebut  yang  saling  melengkapi  sehingga  terlaksana  transaksi  jual  beli  pil
01445|ekstasi telah menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan atau
01446|permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  Narkotika  ini,  sehingga
01447|Hakim  menilai  unsur  “permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana
01448|Narkotika” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;
01449|
01450|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (2)
01451|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01452|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01453|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)
01454|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01455|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01456|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terpenuhi  dalam
01457|perbuatan Anak I dan semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang
01458|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.  Undang-
01459|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01460|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-
01461|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01462|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang
01463|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana telah  terpenuhi  oleh
01464|perbuatan Anak II, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01465|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01466|dakwaan alternatif kesatu;
01467|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01468|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01469|baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Para  Anak
01470|mampu bertanggung jawab,  maka Para  Anak harus dinyatakan bersalah dan
01471|dijatuhi pidana;
01472|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak dan Advokatnya
01473|yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak bersikap sopan
01474|di persidangan, Para Anak masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk
01475|memperbaiki  masa  depannya,  Para  Anak  menyesali  dan  berjanji  tidak
01476|mengulangi perbuatannya, dan Anak II juga memohon keringanan karena ia
01477|masih ingin bersekolah serta dari orang tua Para Anak juga menyampaikan
01478|harapan  agar  Para  Anak  dapat  diberikan  keringanan  hukuman,  Hakim
01479|berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak telah
01480|menitikberatkan  pada  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  asas
01481|perlindungan, dan asas keadilan baik bagi Para Anak;
01482|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  pada  intinya
01483|selaras  dengan  pertimbangan  Hakim  sepanjang  mengenai  dakwaan  yang
01484|terbukti dalam perbuatan Para Anak, khususnya untuk perbuatan Anak II telah
01485|pula  dinyatakan  terbukti  dengan  pertimbangan  dalam  unsur  kedua,  namun
01486|mengenai lama dan jenis pemidanaan yang akan diberikan, Hakim tentunya
01487|
01488|akan  menilai  segala  aspek  dengan  memperhatikan  asas  pembinaan  dan
01489|pembimbingan terhadap Para Anak;
01490|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4)
01491|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01492|Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari
01493|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
01494|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  Laporan  Hasil
01495|Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak  atas nama Anak I
01496|dan  Anak  II  tertanggal  23  April  2026  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh
01497|Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bernama Zulkarnain, S.E. yang
01498|pada pokoknya memberi rekomendasi terhadap Anak I dan Anak II untuk dibina
01499|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pidana yang seringan-
01500|ringannya;
01501|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  rekomendasi  yang
01502|disampaikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  pada  pokoknya
01503|memberikan rekomendasi agar Para Anak di penjara  di Lembaga Pembinaan
01504|Khusus Anak (LPKA) dengan pidana yang seringan-ringannya , maka Hakim
01505|akan mempertimbangkan hal ini secara rasional dengan tetap mengedepankan
01506|pada asas kepentingan terbaik bagi Para Anak;
01507|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  berdasarkan  laporan
01508|penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  selaras
01509|dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mengenakan pidana penjara, maka
01510|seyogianya  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  Hakim  sependapat
01511|dengan  rekomendasi  laporan  penelitian  masyarakat  dan  tuntutan  Penuntut
01512|Umum;
01513|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang
01514|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01515|Pidana  Anak  yaitu  definisi  Anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  yang
01516|selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
01517|belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga
01518|melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara a quo, Para Anak
01519|telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga sesuai dengan pasal 69 ayat (1)
01520|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01521|kepada Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;
01522|Menimbang,  bahwa  namun  perlu  diingat  bahwa  pendekatan  yang
01523|dipakai  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengutamakan  pendekatan
01524|Keadilan Restoratif yaitu  tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam
01525|
01526|melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Para Anak tidak
01527|mengulangi  lagi  perbuatannya  dikemudian  hari,  dan  dilain  pihak  anggota
01528|masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang
01529|sama  (edukatif,  korektif  dan  preventif)  maka  cukuplah  adil  dan  patut  serta
01530|sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
01531|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01532|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Para Anak dapat
01533|dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) apabila
01534|keadaan dan perbuatan Para Anak akan membahayakan masyarakat, maka
01535|dikarenakan perbuatan Anak I yaitu menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk
01536|bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  maka  hal  tersebut  dapat
01537|dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat terutama
01538|jika Narkotika tersebut sempat beredar di masyarakat, sehingga Hakim menilai
01539|terhadap  Anak  I  dapat  dikenakan pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan
01540|Khusus Anak (“LPKA”), sedangkan terhadap Anak II, Hakim menilai perlu pula
01541|untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  agar  Anak  II  mendapatkan  pembinaan
01542|dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (“LPKA”)  supaya  Anak  II  tidak
01543|mengulangi perbuatannya. Walaupun Anak II berada di LPKA, Anak II juga
01544|masih bisa untuk  melanjutkan keinginannya untuk bersekolah;
01545|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang
01546|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara
01547|yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama  ½  (satu  perdua)  dari
01548|maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap Terdakwa dewasa, maka
01549|terhadap Anak I,  maksimum pidana penjara yang dijatuhkan paling lama  ½
01550|(satu perdua) dari maksimum pidana penjara  yang diancam dalam  Pasal 114
01551|Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
01552|Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-
01553|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 Ayat
01554|(1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang
01555|Narkotika  Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.
01556|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana , sehingga
01557|dikarenakan ancaman pidana terhadap dakwaan yang terbukti  pada  perkara
01558|Anak I adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
01559|paling lama 20 (dua puluh) tahun , yang mana  berdasarkan  Pasal 79 ayat (3)
01560|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01561|bahwa  minimum  khusus  pidana  penjara  tidak  berlaku  terhadap  Anak  dan
01562|berdasarkan pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
01563|
01564|Sistem Peradilan Pidana Anak, jika tindak pidana yang diancam dengan pidana
01565|mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dapat dijatuhkan pada
01566|Anak  I  maksimal  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun,  maka
01567|hukuman  pidana  yang  dapat dijatuhkan  pada  Anak  I  dalam  perkara  a  quo
01568|maksimal 10 (sepuluh) tahun;
01569|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  Anak  II,  oleh  karena  dalam
01570|pertimbangan  unsur  diatas  Anak  II terbukti  melakukan  tindak  pidana  dalam
01571|Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
01572|tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo.