01136|
01137|a. Perlu  diketahui  apa  pengertian  "PERDAGANGAN  ORANG".
01138|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
01139|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01140|seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,
01141|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01142|rentan,  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01143|memperoleh penjeratan orang yang memegang kendali atas orang
01144|lain terseb persetujuan dari negara maupun antar negara, untuk
01145|tujuan ut, baik yang dilakukan di dalam tereksploitasi diatur dengan
01146|pasal  1  angka  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  Indonesia
01147|Nomor 21 Tahun 2007;
01148|b. Pengertian TNIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah
01149|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
01150|yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01151|21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari
01152|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  terdiri  dari  3  (tiga)
01153|elemen  utama  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  unsur
01154|adalah sebagai berikut:
01155|c. Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen  utama
01156|(Proses,  Cara  dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif
01157|sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan ang
01158|cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
01159|d. Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum
01160|Penghapusan  Perdagangan  Orang  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi
01161|Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap Orang manusia.
01162|Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan
01163|dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini
01164|sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap  individu
01165|mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01166|trafiking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung
01167|dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah
01168|secara seksual, dan perdagangan anak;
01169|e. Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang
01170|terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan
01171|hak korban sebagaimana berikut :
01172|1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
01173|1999 tentang Hak Asasi Manusia;
01174|
01175|2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
01176|1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala
01177|Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
01178|3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
01179|1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan
01180|dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak
01181|Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi;
01182|4) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  83
01183|Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  No  87  tentang
01184|Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak  untuk
01185|Berorganisasi;
01186|5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
01187|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai
01188|Penghapusan Kerja Paksa;
01189|6) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
01190|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai
01191|Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
01192|7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
01193|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 1 mengenai
01194|Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
01195|8) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
01196|1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja
01197|Paksa;
01198|9) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
01199|1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang
01200|Hak  Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam
01201|Pekerjaan yang Sama;
01202|10) Bahwa  penting  pula  memperhatikan  ketentuan  dalam
01203|dokumen  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against
01204|Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-
01205|Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang
01206|Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah  Indonesia  yang
01207|telah  ikut  menandatangai  Konvensi  Palermo  2000.  Pasal  3
01208|Protokol  Palermo  mengatur  bahwa  Persetujuan  dari  seorang
01209|korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01210|seperti  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)  pasal  ini  haruslah
01211|dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a)
01212|
01213|digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;
01214|selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan,
01215|penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan
01216|eksploitasi  harus  dianggap  sebagai  "perdagangan  manusia"
01217|meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera
01218|dalam sub ayat (a) pasal ini;
01219|11) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
01220|2012  tentang  pengesahan  konvensi  internasional  Mengenai
01221|perlindungan  hak-Hak  Seluruh  Pekerja  migran  dan  Anggota
01222|Keluarganya;
01223|12) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
01224|2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja
01225|Indoensia di Luar Negeri;
01226|13) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
01227|2006 Perlindungan Saksi dan Korban;
01228|- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
01229|1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1
01230|angka  1  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan
01231|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Calon
01232|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
01233|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja
01234|di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/
01235|kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
01236|2) Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam pasal 1 angka
01237|2  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan  pekerja
01238|migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja  Migran
01239|Indonesia adalah setiap  warga  negara  Indonesia  yang akan,
01240|sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima
01241|upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
01242|3) Pekerja Migran Indonesia perorang adalah dalam pasal
01243|1 angka 4 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan
01244|pekerja  migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan  Pekerja
01245|Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah  Pekerja  Migran
01246|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
01247|pelaksana penempatan.
01248|4) Orang adalah Dalam pasal 1 angka 19 UURI Nomor 18
01249|tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang
01250|
01251|di maksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau
01252|korporasi.
01253|5) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Dalam
01254|pasal  1  angka  5  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01255|pelindungan pekerja migran Indonesia yang di maksud dengan
01256|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya
01257|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia
01258|dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam
01259|mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam
01260|keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan
01261|setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
01262|- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan untuk bisa menjadi tenaga
01263|kerja  indonesia  atau  pekerja  migran  Indonesia  dalam  pasal  5  UURI
01264|Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia
01265|menjelaskan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar
01266|negeri harus memenuhi persyaratan :
01267|1) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
01268|2) memiliki kompetensi.
01269|3) sehat jasmani dan rohani.
01270|4) terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan
01271|Sosial dan.
01272|5) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01273|- Bahwa Ahli jelaskan untuk dokumen yang wajib dimiliki adalah
01274|sebagaimana  pasal  13  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01275|pelindungan pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut :
01276|1) Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah
01277|menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
01278|2) Surat izin  suami  atau  istri, orang  tua atau  wali yang
01279|diketahui oleh kepala desa atau lurah.
01280|3) sertifikasi kompetensi kerja.
01281|4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
01282|kesehatan dan psikologi.
01283|5) paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
01284|6) Visa kerja.
01285|7) perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia dan;
01286|8) perjanjian kerja.
01287|
01288|- Bahwa Ahli menjelaskan Perijinan yang harus dimiliki Badan,
01289|Perusahaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01290|melakukan  penempatan,  perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01291|adalah :
01292|1) Untuk perizinan dalam Negeri :
01293|a) Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  pekerja  Migran
01294|Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  SIP3MI  adalah  izin
01295|tertulis  yang  diberikan  oleh  Menteri  kepada  badan  usaha
01296|berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan
01297|penempatan pekerja Migran Indonesia.
01298|b) Surat  Izin  Perekrutan  pekerja  Migran  Indonesia  yang
01299|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh
01300|kepala  Badan  kepada  perusahaan  Penempatan  pekerja
01301|Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon
01302|pekerja Migran Indonesia.
01303|2) Untuk perizinan dari luar negeri :
01304|a) Job order / demand leter merupakan permintaan dari
01305|majikan  yang  berada  diluar  negeri  atau  yang  akan
01306|memperkerjakan  Pekerja  Imigran  Indonesia  tersebut  yang
01307|mempunyai ijin resmi dari ke konsulat /perwakilan Indonesia
01308|diluar negeri “dalam Hal ini orang yang akan menggunakan
01309|pekerja  migran  Indonesia  harus  punya  kuota.  setelah
01310|mendapat  kuota  maka  majikan  (pengguna  PMI)  akan
01311|bermohon  ke  konsulat  /perwakilan  Indonesia  diluar  negeri
01312|dan setelah itu akan dikeluarkan Job order / demand leter”.
01313|b) Visa kerja merupakan visa kerja yang dikeluarkan oleh
01314|pemerintah setempat (tempat PMI akan bekerja) “dalam hal
01315|ini proses visa kerja yaitu Perusahaan Penempatan pekerja
01316|Migran  Indonesia  mengirim  foto  copy  paspor  PMI  ,  surat
01317|keterangan  kesehatan  ke  pengguna  PMI  atau  agensi  ,
01318|selanjutnya agensi diluar negeri akan mengurus visa kerja ke
01319|imigrasi negara penempatan PMI”.
01320|- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
01321|Saksi NASRUL AMIN dan Saksi YOSEP BALA AGAN terlibat dan
01322|turut  serta  dan  telah  memenuhi  unsur  terkait  Tindak  Pidana
01323|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
01324|dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo
01325|
01326|Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Republik Indonesia
01327|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01328|Indonesia,  adapun  persyaratan  dokumen  dari  pekerja  migran  itu
01329|
01330|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01331|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01332|- Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024  sekitar  Pukul
01333|13.30 WITA bertempat di atas Kapal Lambelu Pelabuhan Kapal Malundung
01334|Tarakan di JI. Yos Sudarso Kel. Lingkang Ujung Kec. Tarakan Timur Kota
01335|Tarakan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  Terdakwa  diamankan  Petugas
01336|Kepolisian;
01337|- Bahwa bermula pada saat Terdakwa pulang kampung bersama dengan
01338|Saksi  Maria  Fatima  Yosef  yang  merupakan  istri  Saksi,  kemudian  Saksi
01339|Martinus  Kopong  Hada  datang  menjumpai  Terdakwa  dan  bertanya
01340|mengenai apakah ada pekerjaan di Malaysia kemudian Terdakwa menjawab
01341|ada, pekerjaan di Malaysia yaitu menjaga kebun durian gajinya perhari 45
01342|(empat puluh lima) Ringgit, setelah mendengar hal tersebut beberapa hari
01343|kemudian Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi
01344|Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  datang  menjumpai
01345|Terdakwa dengan menyampaikan ingin bekerja di Malaysia, namun Saksi
01346|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan  dan  Saksi  Martinus
01347|Penana tidak ada memiliki paspor adapun Saksi Fabius Paspornya sudah
01348|tidak berlaku lagi, akan tetapi Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas
01349|Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura tetap
01350|mau ikut kerja di Malaysia, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi
01351|Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana
01352|dan Saksi Fabianus Sabon Bura kalau mau ikut ke Malaysia biaya sendiri-
01353|sendiri,  namun  berangkatnya  bersama-sama  dari  Pelabuhan  Larantuka
01354|menuju ke Malaysia, dan Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01355|
01356|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura
01357|menyetujuinya karena mendengar gaji perharinya 45 (empat puluh lima)
01358|ringgit perhari berkerja di Negara  Malaysia  dan mereka meminta  tolong
01359|kepada  Terdakwa  untuk  mencarikan  orang  yang  bisa  memberangkat
01360|mereka ke Malaysia;
01361|- Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 06.30
01362|wita Terdakwa bersama dengan Saksi Maria Fatima Yosef, Saksi Martinus
01363|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01364|Fabianus Sabon Bura berangkat dari Pelabuhan Larantuka menggunakan
01365|kapal pelni KM. Lambelu dengan tujuan Pelabuhan Kapal Pelni Tarakan,
01366|pada saat Terdakwa berada di Kapal Saksi menghubungi Sdr. Anton Geroda
01367|(Daftar Pencarian Saksi) yang berada di Malaysia untuk meminta bantuan
01368|mencarikan orang yang bisa membantu memberangkatkan Saksi Martinus
01369|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01370|Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, kemudian Sdr. Anton Geroda
01371|mengirimkan nomor Sdra Anto (Daftar Pencarian Saksi) kepada Terdakwa;
01372|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  menghubungi  Sdra  Anto  via  chat
01373|Whatsapps dengan  maksud  untuk  meminta  bantuan  kepada  Sdra  Anto
01374|mencarikan  orang  yang  bisa  memberangkatkan  Saksi  Martinus  Kopong
01375|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01376|Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, dan Sdra Anto menyetujuinya
01377|dan mau membantu, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone
01378|Saksi Martinus Kopong Hada kepada Sdra Anto;
01379|- Bahwa  keesokan  harinya  Saksi  Martinus  Kopong  Hada
01380|memberitahukan  kepada  Terdakwa  bahwa  ada  orang  yang
01381|menghubunginya dan menanyakan apakah Saksi Martinus Kopong Hada
01382|ada orang yang akan menjemput ketika sampai di Pelabuhan Kapal Pelni
01383|Tarakan, dan menanyakan jumlah orang yang mau dijemput, nomor dek,
01384|tempat tidur Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi
01385|Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  di  kapal  serta
01386|mengirimkan foto identitas diri dan foto Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi
01387|Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon
01388|Bura;
01389|- Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.00
01390|Wita ketika kapal yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Saksi Maria
01391|Fatima  Yosef,  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,
01392|Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  akan  segera
01393|
01394|sandar  di  Pelabuhan  Kapal  Pelni  Tarakan,  karena  Handphone  Saksi
01395|Martinus Kopong Hada  lowbet (batrai habis), maka dengan menggunakan
01396|handphone  Terdakwa  menghubungi  Saksi  Nasrul  Amin  Bin  Suryono  via
01397|Chat Whatsapps dan memberitahu jika buruh nomor 63 yang akan menemui
01398|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01399|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  di  kapal  dan  Saksi
01400|memberitahukan bahwa Kapal akan segera sandar di Pelabuhan, kemudian
01401|Saksi  Nasrul  Amin  Bin  Suryono  memberitahukan  bahwa  nanti  buruh  63
01402|tersebut akan menemui Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01403|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura di atas
01404|kapal, kemudian ketika kapal berlabuh di Pelabuhan Kapal Pelni Tarakan,
01405|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01406|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura turun dari Kapal KM. Lambelu
01407|mengikuti  buruh  63  tersebut,  ke  depan  Polsek  KSKP  Tarakan  untuk
01408|menunggu Saksi Nasrul Amin Bin Suryono sedangkan Terdakwa bersama
01409|dengan  Saksi  Maria  Fatima  Yosef,tetap  berada  di  atas  Kapal  sambil
01410|menunggu Kapal tersebut berangkat ke Kabupaten Nunukan;
01411|- Bahwa setelah penumpang tujuan Tarakan turun semua, beberapa saat
01412|kemudian  datang  beberapa  orang  yang  mengaku  sebagai  petugas
01413|Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah
01414|membantu mencarikan orang agar bisa memberangkatkan Saksi Martinus
01415|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01416|Fabianus Sabon Bura ke Negara Malaysia, kemudian Terdakwa dibawa ke
01417|Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Polres  Tarakan  untuk  dimintai  keterangan,
01418|sehingga rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena
01419|diketahui anggota Kepolisian;
01420|- Bahwa setelah diamanakan baru Terdakwa mengetahui jika orang yang
01421|menghubungi Saksi Martinus Kopong Hada adalah Saksi Nasrul Amin Bin
01422|Suryono;
01423|- Bahwa awalnya rute yang di lewati yaitu kami berangkat dari Pelabuhan
01424|Kapal  Larantuka  menuju  Pelabuhan  Kapal  Pelni  Malundung  Tarakan,
01425|kemudian  sesampainya  kami  di  Tarakan  rencananya  Terdakwa  dan  istri
01426|Terdakwa  berangkat  ke  Nunukan  melalui  Imigrasi,  sedangkan  Saksi
01427|Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana
01428|dan Saksi Fabianus Sabon Bura akan diarahkan Saksi Nasrul Amin Bin