00782|melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang  tidak  dikenalinya  di  jalan  yang
00783|dianggap  perbuatan  yang  meresahkan  ketertiban  masyarakat,  maka  Hakim
00784|berpendapat perbuatan  Anak  tersebut  dipandang membahayakan  masyarakat
00785|sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00786|Peradilan  Pidana  Anak  menerangkan  “Anak  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA
00787|apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat” bahwa
00788|terhadap Anak tersebut lebih tepat dijatuhi pidana berupa pidana penjara di LPKA
00789|yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
00790|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak
00791|atau pidana berupa penjara tidaklah dimaknai sebagai pembalasan terhadap Anak,
00792|akan tetapi demi kepentingan terbaik Anak dan perwujudan asas pembinaan dan
00793|pembimbingan  Anak,  maka  menurut  Hakim  perlu  untuk  menjatuhkan  pidana
00794|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena di LPKA nantinya
00795|Anak  akan  memperoleh  pembinaan,  pendidikan,  pelatihan  keterampilan  dan
00796|pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
00797|bagi  Anak  yang  diharapkan  akan  memperbaiki  perilaku  Anak  sehingga  dapat
00798|berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa pidananya, yang
00799|mana pembinaan di LPKA akan menjauhkan Anak dari lingkungannya yang tidak
00800|kondusif bagi perkembangan Anak (vide Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-
00801|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00802|Pidana Anak);
00803|Menimbang, bahwa dalam hal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
00804|terdekat  di daerah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
00805|Sulawesi Selatan,  hanya berada di wilayah Kota Maros , maka Jaksa Penuntut
00806|Umum  sebagai  pelaksana  putusan  pengadilan  nantinya  akan  berkoordinasi
00807|dengan LPKA Maros terkait proses penempatan Anak dengan memperhatikan
00808|ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  Undang-Undang Republik
00809|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00810|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  Undang-undang
00811|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00812|yaitu  ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak,  atau  keadaan  pada  waktu
00813|
00814|dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
00815|pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan
00816|dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
00817|Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini dalam rangka mewujudkan
00818|keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga
00819|Anak, sehingga Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal
00820|yang terdapat dalam diri Anak antara lain:
00821|Keadaan Yang Memberatkan:
00822|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00823|- Anak  pernah  melalui  proses  penyidikan  pada  kasus  pencurian
00824|sebelumnya;
00825|- Saksi Korban dan keluarganya belum memaafkan Anak;
00826|Keadaan Yang meringankan:
00827|- Anak bersikap sopan selama persidangan;
00828|- Anak  masih  muda  dan  diharapkan  masih  dapat  memperbaiki
00829|perilakunya;
00830|Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak
00831|dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selain mempertimbangkan hal-hal
00832|yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga mempertimbangkan kondisi
00833|Anak yang termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Selain itu,
00834|Hakim juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta
00835|persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif
00836|atau  tujuan  kejahatan  itu  dilakukan,  dan  dampak  kejahatan,  sehingga  Hakim
00837|berpendapat akan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana akan disebutkan
00838|dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang Hakim telah memenuhi rasa
00839|keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Anak serta
00840|telah  cukup  adil,  manusiawi,  proporsional,  setimpal  dan  sesuai  dengan  kadar
00841|kesalahan yang telah dilakukan Anak, hukuman tersebut selain bersifat represif,
00842|putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Anak untuk dapat
00843|memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat
00844|hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari. Selain itu Hakim yang
00845|memeriksa  dan  mengadili  perkara  Anak  a  quo berpendapat  berdasarkan
00846|pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang
00847|bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Anak melainkan bertujuan untuk
00848|pembinaan (aspek educative)  dan  aspek introspeksi terhadap Anak. Diharapkan
00849|kepada Anak dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik
00850|ke  depan  di  dalam  bermasyarakat,  dengan  harapan  Anak  tidak  secara  terus
00851|
00852|menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini
00853|benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Anak, maka Hakim memandang
00854|patut apabila Anak tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan
00855|dalam amar putusan ini;
00856|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dilakukan penangkapan
00857|dan penahanan yang sah sehingga pidana yang akan dijatuhi kepada Anak akan
00858|diperhitungkan juga dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang
00859|telah dijalani oleh Anak;
00860|Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan
00861|Anak  tersebut  dari  tahanan,  atau  menangguhkan  penahanannya,  maka  Anak
00862|tersebut harus tetap berada dalam tahanan;
00863|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  telah  dinyatakan  bersalah  dan
00864|dinyatakan  dijatuhi  pidana,  dan  selama  di  persidangan  Anak  tidak  pernah
00865|mengajukan  permohonan  untuk  pembebasan  dari  pembayaran  biaya  perkara,
00866|maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;
00867|Memperhatikan, ketentuan Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
00868|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-undang
00869|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00870|dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00871|Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;
00872|
00873|MENGADILI:
00874|1. Menyatakan  ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00875|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Secara  bersama-sama  “ Melakukan
00876|kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ”  sebagaimana dalam
00877|dakwaan alternatif kedua;
00878|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
00879|selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Maros;
00880|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
00881|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00882|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00883|5. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00884|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00885|
00886|Senin
00887|
00888|25  Mei  2026
00889|
00890|2026
00891|
00892|Demikianlah  diputuskan  pada  hari  Senin,  tanggal  25  Mei  2026,  oleh
00893|Sulharman,  S.H., M.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Palopo,  dan
00894|
00895|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu
00896|
00897|Panitera Pengganti,
00898|ttd.
00899|Selmiati L Paintu, S.H., M.H.
00900|Hakim,
00901|ttd.
00902|Sulharman, S.H., M.H.