01295|ke  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Idris  di rumahnya dan tidak
01296|ada perusahaan atau yang terdaftar resmi;
01297|- Bahwa  Saksi  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris mengetahui  yang
01298|melaporkan adanya masalah Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo adalah Saksi
01299|Darsih  Binti (Alm) Waslim  (ibu kandung  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo )
01300|dan  dibantu  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) dalam  hal
01301|pelaporannya ke polisi;
01302|- Bahwa  Saksi  Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris  tidak ingat kapan  Saksi
01303|Wayem Binti (Alm) Taryo  pulang ke Indonesia namun Saksi Cariyah Alias
01304|Sar Binti (Alm) Idris ingat saat dilaporkan tersebut Saksi Wayem Binti (Alm)
01305|Taryo sudah kembali pulang ke Indonesia;
01306|- Bahwa Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris  hanya mendengar melalui
01307|telepon dari  saudara  Kokom jika  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  di Erbil
01308|-Irak bermasalah dan minta dipulangkan;
01309|- Bahwa saat di  Balai Desa Tersana  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  telah
01310|membuat surat pernyataan jika tidak akan menuntut ke pihak mana pun,
01311|ditandatangi dan bermaterai;
01312|- Bahwa  Saksi  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris sebelumnya  pernah
01313|memberikan keterangan di penyidik dan keterangan BAP tersebut benar
01314|semua;
01315|Terhadap  keterangan  Saksi  tersebut  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01316|keberatan;
01317|
01318|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
01319|Ahli sebagai berikut:
01320|1. Saksi Ahli MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya
01321|menerangkan sebagai berikut:
01322|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal, S.H.,  M.H., mengerti  yaitu  sehubungan
01323|dengan adanya Surat dari Kepala Kepolisian Resor  Kota Cirebon Nomor
01324|B/5905/Res.1.15/XI/2024/ Satreskrim tanggal 13 November 2024,  Perihal
01325|Permohonan  bantuan  keterangan  Ahli  dalam  perkara  Tindak  Pidana
01326|Perdagangan Orang (Trafficking);
01327|
01328|- Bahwa yang menjadi dasar Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., memberikan
01329|keterangan selaku AHLI di bidang Perlindungan dan Penempatan Pekerja
01330|Migran  Indonesia  adalah  Surat  Perintah Nomor
01331|SP.154/02.04/HK.07.04/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;
01332|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah :
01333|- SDN Slamet Riyadi 123 Semarang;
01334|- SMPN 1 Wonosobo;
01335|- SMAN 2 Bantul;
01336|- S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
01337|- S2, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
01338|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah:
01339|- Tahun 2009 - 2014, Investigator Direktorat Penegakan Hukum Komisi
01340|Pengawas Persaingan Usaha RI;
01341|- Tahun 2014 - 2015, Mediator BP3TKI Banjarbaru;
01342|- Tahun 2015 - 2016, Petugas Perlindungan dan Informasi P4TKI Malang;
01343|- Tahun 2016 - 2019, Koordinator P4TKI Malang;
01344|- Tahun 2019 - 2023, Koordinator P4MI Banyuwangi;
01345|- Tahun  2023,  Analis  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Rancangan
01346|Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Dan Humas BP2MI;
01347|- Tahun  2023 -  sekarang,  Penyuluh  Hukum  Ahli  Muda  Biro  Hukum
01348|Kementerian P2MI/BP2MI;
01349|- Bahwa saat ini Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H ., bertugas di Biro Hukum
01350|Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada Jabatan
01351|Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua Pokja
01352|Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum Biro
01353|Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01354|- Bahwa sebagai Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H ., secara langsung Ahli
01355|Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H., belum  pernah  namun  sebagai  tim
01356|penyusunan materi Ahli, Ahli  Muhammad Iqbal  sudah pernah dan cukup
01357|sering untuk mendukung Pimpinan. Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., juga
01358|sudah  pernah  mengikuti  Pelatihan  Investigasi  yang  dilaksanakan  oleh
01359|Pusdik  Reskrim  Lemdikpol  POLRI  dan  Pelatihan  Identifikasi  dan
01360|Penanganan Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
01361|dilaksanakan oleh International Organization for Migration (IOM);
01362|- Bahwa Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H.,  bersedia mengangkat sumpah
01363|sebagai  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,   dan  akan  memberikan
01364|
01365|keterangan  yang  sebenar-benarnya  sesuai  dengan  keahlian  yang  Ahli
01366|miliki;
01367|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  tidak  kenal  dan  tidak  ada
01368|hubungan keluarga dengan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
01369|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  tidak  kenal  dan  tidak  ada
01370|hubungan keluarga dengan Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris;
01371|- Bahwa, Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H.,  menerangkan lebih dahulu perlu
01372|diketahui  apa  pengertian  ”Perdagangan  Orang”.  Perdagangan  Orang
01373|adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,
01374|Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan,
01375|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01376|Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran
01377|atau  Manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01378|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
01379|negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
01380|orang tereksploitasi diatur dengan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang
01381|Nomor 21 Tahun 2007;
01382|- Bahwa,  pengertian  ”Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang”  adalah  Setiap
01383|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01384|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01385|Tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01386|- Bahwa unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terdiri
01387|dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur
01388|adalah sebagai berikut :
01389|- ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/Movement)
01390|a. Perekrutan;
01391|b. Pengangkutan;
01392|c. Penampungan;
01393|d. Pengiriman;
01394|e. Pemindahan atau;
01395|f. Penerimaan seseorang;
01396|- ELEMEN  UTAMA II :  CARA (Means)
01397|a. Ancaman kekerasan;
01398|b. Penggunaan kekerasan;
01399|c. Penculikan;
01400|d. Penyekapan;
01401|e. Pemalsuan;
01402|
01403|f. Penipuan;
01404|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau;
01405|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01406|i. Penjeratan utang atau;
01407|j. Memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan
01408|dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan
01409|didalam Negara maupun antar Negara
01410|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01411|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01412|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01413|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01414|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01415|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01416|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01417|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01418|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01419|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01420|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01421|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
01422|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
01423|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01424|Trafficking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
01425|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
01426|seksual, dan perdagangan anak;
01427|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01428|langsung dan tidak langsung dengan Tundak Pidana Perdagangan Orang
01429|(TPPO) dan pemenuhan hak korban sebagai-berikut:
01430|1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
01431|Hak Asasi Manusia;
01432|2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang
01433|Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi
01434|Terhadap Wanita;
01435|3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998  Tentang
01436|Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau
01437|Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
01438|Martabat Manusiawi;
01439|
01440|4. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  1998
01441|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Nomor  87  Tentang  Kebebasan
01442|Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01443|5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang
01444|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja
01445|Paksa;
01446|6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang
01447|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk
01448|Diperbolehkan Bekerja;
01449|7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang
01450|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam
01451|Pekerjaan dan Jabatan;
01452|8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang
01453|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa;
01454|9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 Tentang
01455|Berlakunya  Ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  98  Tentang  Hak
01456|Pengupahan untuk Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang
01457|Sama;
01458|10. Bahwa  penting  pula  memperhatikan   ketentuan  dalam  dokumen
01459|Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Transnational
01460|Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
01461|Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai komitmen
01462|Pemerintah  Indonesia  yang  telah  ikut  menandatangai  Konvensi
01463|Palermo 2000. Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan
01464|dari  seorang  korban  perdagangan  manusia  atas  eksploitasi  yang
01465|disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah
01466|dianggap  batal  ketika  cara-cara  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)
01467|digunakan  dalam  tindak  perdagangan  atau  eksploitasi  tersebut.
01468|Selanjutnya  di  Pasal  3  (c)  Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,
01469|penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan
01470|eksploitasi harus dianggap sebagai “Perdagangan Manusia” meskipun
01471|jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a)
01472|pasal ini
01473|11. Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  pengesahan  konvensi  internasional
01474|Mengenai perlindungan hak-Hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota
01475|Keluarganya;
01476|
01477|12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
01478|Migran Indonesia;
01479|13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
01480|dan Korban;
01481|- Bahwa  Saksi  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  (berkas  terpisah)  dan
01482|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma telah memenuhi unsur
01483|pidana perdagangan orang dan juga pidana pelindungan Pekerja Migran
01484|Indonesia, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
01485|1. Bahwa untuk ditempatkannya seseorang atau Calon Pekerja Migran
01486|Indonesia  (CPMI)  maka  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  unsur
01487|sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18
01488|Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:
01489|- Setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar
01490|negeri harus memenuhi persyaratan:
01491|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) Tahun;
01492|b. Memiliki Kompetensi;.
01493|c. Sehat Jasmani dan Rohani;.
01494|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01495|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”.
01496|2. Bahwa yang dimaksud dengan SIP2MI sesuai dengan Pasal 1 angka
01497|17  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah  Surat  lzin
01498|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI
01499|adalah  lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan
01500|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
01501|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01502|3.  Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01503|memproses penempatan Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo tanpa
01504|mengikuti  prosedur  dan  prasyarat  yang  ditetapkan,  hal  ini  dapat
01505|dibuktikan dari kronologis:
01506|a. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo tidak pernah dilatih bekerja
01507|melalui  Balai  Latihan  Kerja  atau  Lembaga  Pelatihan  Kerja
01508|sehingga tidak dipersiapkan dan tidak memiliki kompetensi yang
01509|dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
01510|b. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak diperiksa kesehatan
01511|Jasmani  dan  Rohaninya  secara  komprehensif melalui  sarana
01512|kesehatan  yang  resmi  dan  berijin  sebagai  sarana  kesehatan
01513|pemeriksaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  sesuai  dengan
01514|
01515|standar  pemeriksaan  yang  sesuai  serta  tidak  pernah  diperiksa
01516|psikologinya  melalui  standar  tes  psikologi  yang  sesuai,  yang
01517|dilakukan  hanyalah  membawa  ke  klinik  Jasa  Prima  yang  tidak
01518|diketahui kapasitasnya;
01519|c. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak didaftarkan dalam
01520|kepesertaan  Jaminan  Sosial,  terbukti  pada  kronologis  perkara
01521|yaitu adanya pengakuan dari Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
01522|(Alm) Sukarma;
01523|d. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  diproses tanpa dokumen
01524|yang lengkap, sekedar menggunakan dokumen alakadarnya yaitu
01525|KTP, Paspor dan Surat Pernyataan Izin dari ibunya yang mana
01526|tidak memiliki kualifikasi secara hukum mengingat Korban  Saksi
01527|Wayem Binti (Alm) Taryo telah menikah sehingga yang seharusnya
01528|memberikan izin adalah suaminya dan wajib diketahui oleh Kepala
01529|Desa,  sementara  itu  dokumen  persyaratan  yang  seharusnya
01530|dilengkapi sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01531|adalah sebagai berikut :
01532|- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01533|melampirkan fotokopi buku nikah;
01534|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01535|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01536|- Sertifikat Kompetensi kerja;
01537|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01538|kesehatan dan psikologi;
01539|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01540|- Visa Kerja;
01541|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01542|- Perjanjian Kerja.
01543|- Bahwa seorang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) haruslah terdaftar
01544|di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang
01545|Ketenagakerjaan  atau  dalam  hal  ini  Disnaker  domisili  asal  Korban
01546|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
01547|18  Tahun  2017,  sementara  Korban  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01548|diproses oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tanpa
01549|melalui  pendaftaran  sehingga  statusnya  tidak  terdaftar  di  Sistem
01550|Pendataan Pekerja Migran Indonesia milik pemerintah dengan demikian
01551|
01552|Korban Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak terlindungi dengan baik oleh
01553|Pemerintah;
01554|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  melakukan
01555|proses  melalui  PT Amalah,  sepengetahuan  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,
01556|M.H.,  PT  tersebut  tidak  terdapat  dalam  daftar  P3MI,  sehingga
01557|keberadaannya  patut  diduga  ilegal  dan  dengan  kondisi  tersebut  maka
01558|dapat dipastikan bahwa PT Amalah tidak memiliki SIP2MI yang menjadi
01559|syarat untuk melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
01560|padahal  keberadaan  SIP2MI  sifatnya  wajib,  tanpa  SIP2MI  maka  P3MI
01561|dilarang melakukan penempatan, sebagaimana Pasal 72 huruf c Undang-
01562|Undang Nomor 18 Tahun 2017;
01563|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma juga melakukan
01564|kegiatan rekrut tanpa alas hak yang benar, terbukti pada kronologis yaitu
01565|pengakuan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang tidak
01566|memiliki  surat  tugas  atau  perikatan  dengan  P3MI/PPTKIS.  Dengan
01567|demikian  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01568|menjalankan  kegiatannya  secara  orang-perseorangan  yang  mana  telah
01569|dilarang orang perseorangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja
01570|Migran Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang
01571|Nomor 18 Tahun 2017;
01572|- Bahwa  berkaitan  dengan  pidana  perdagangan  orang, bahwa  Terdakwa
01573|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma telah  memenuhi unsur pidana
01574|perdagangan orang yaitu :
01575|- Unsur Proses (Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,
01576|Pemindahan dan Penerimaan seseorang).
01577|a. Bahwa tindakan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01578|telah  memenuhi  unsur  perekrutan  yang  dimulai  dengan  adanya
01579|keinginan  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo bekerja  diluar
01580|negeri  yang  kemudian  direspon  dengan  kesanggupan  untuk
01581|melakukan  proses  serta  meminta  dokumen  Saksi  Korban  Wayem
01582|Binti  (Alm)  Taryo dan  menjalani  beberapa  proses  tahapan  yang