01778|sebanyak 187072 data file gambar dan Data File Video sebanyak 8633 data
01779|file video;
01780|- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2849 iPhone
01781|15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835,
01782|Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH
01783|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
01784|pemeriksaan  berupa  Chat  sebanyak  3  percakapan  chat  yaitu  antara
01785|60122549491@s.whatsapp.net  Prakash  (owner)  dan
01786|6281805492582@s.whatsapp.net Patron DEWA Bali 369 yang didalamnya
01787|berisikan percakapan dan bukti transfer dengan tujuan penerima atas nama I
01788|DEWA NYOMAN ADITYA, antara 6285239122444@s.whatsapp.net Elegantz
01789|Spa Sauna Bali (owner) dan 6281805492582@s.whatsapp.net Dewa Bentar
01790|Dizcoholic,  serta  antara  6285239122444@s.whatsapp.net  Elegantz  Spa
01791|Sauna Bali (owner) dan 60122549491@s.whatsapp.net Prakash (Detil pada
01792|Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.:
01793|1535/FKF/2024, hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024);
01794|- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple A2849 iPhone 15 Pro
01795|Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835, Simcard
01796|Telkomsel  dengan  ICCID:  8962100844624242932  milik  PRAKASH
01797|
01798|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
01799|pemeriksaan berupa Chat sebanyak 3 percakapan chat;
01800|- Bahwa  pada  pemeriksaan  backup  file  Macbook  Air  dengan  SN:
01801|FVFJ70CZQ6L4 warna silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik
01802|PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud
01803|pemeriksaan berupa Data file folder sebanyak 2 data file folder;
01804|- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna
01805|silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik PRAKASH MADHAVAN
01806|ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud  pemeriksaan  berupa
01807|Data file folder sebanyak 2 data file folder dengan nama file “Daily Sales
01808|Sheet.zip” dan nama file “Expenses.zip” yang berisikan tentang tranahli sales
01809|report/laporan tranahli harian;
01810|- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna
01811|silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik RAKASH MADHAVAN
01812|ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud  pemeriksaan  berupa
01813|Data file folder sebanyak 2 data file folder.
01814|3. Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H.,  yang dibacakan di persidangan
01815|pada pokoknya sebagai berikut:
01816|- Bahwa  setelah  membaca  kronologis  kasus  dan  Keterangan  Para  Saksi
01817|dalam  BAP di  atas,  maka  menurut pengetahuan  Ilmu  Hukum  yang  saya
01818|ketahui  dan  kuasai  terhadap  kasus  di  atas  PATUT DIDUGA telah  terjadi
01819|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau perbuatan cabul sebagaimana
01820|di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
01821|Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Jo Pasal 296 KUHP Jo
01822|Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahwa dalam kasus di
01823|atas,  PATUT  DIDUGA  selain  Tindak  Pidana  Perdagangan  orang,  juga
01824|terdapat  DUGAAN  adanya  Tindak  Pidana  yang  berupa  pencabulan
01825|sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP;
01826|- Bahwa DUGAAN adanya perbuatan cabul di Elegantz Men Spa & Sauna Bali
01827|yang bergerak dibidang  penyedia layanan massage/pijet khusus para pria,
01828|menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi
01829|kolam air hangat) mini gym dan café, dinama dalam pelayanan/terapish dan
01830|pengunjung  yang  melakukan  massage/pijat  dalam  keadaan  telanjang,
01831|sehingga  perbuatan  ini  PATUT  DIDUGA  merupakan  tempat  yang
01832|menyediakan/mempermudah  untuk  perbuatan  cabul  ,  dan  Pengelola
01833|Elegantz  Men  Spa  &  Sauna  Bali  membuka  usaha  itu  sebagai  mata
01834|pencaharian atau kebiasaan baik baik pengelola ataupun pekerja;
01835|
01836|- Bahwa Pasal 296 KUHP menyatakan:
01837|Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan
01838|perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya
01839|sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling
01840|lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas
01841|ribu rupiah.
01842|- Bahwa merujuk pada  Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul
01843|yang  dikerjakan  secara  sengaja  dan  dijadikan  sebagai  kebiasaan  atau
01844|pekerjaan;
01845|- Bahwa unsur-unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
01846|adalah:  Barang  siapa;  Mengadakan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul;
01847|Sebagai  pencaharian  atau  kebiasaan,  atau  seseorang  dengan  sengaja
01848|menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain;
01849|- Perbuatan cabul tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan;
01850|- Seseorang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;
01851|- Bahwa Pasal 296 KUHP dapat diterapkan pada orang yang:
01852|- Menyediakan rumah atau kamarnya untuk pelacuran.
01853|- Membuka tempat prostitusi berkedok kafe atau warung kopi.
01854|- Memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.
01855|- Menarik keuntungan dari perbuatan cabul.
01856|- Bahwa Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan
01857|dengan sengaja atau dengan memudahkan perbuatan cabul, sebagai mata
01858|pencaharian/kebiasaan dan mendatangkan keuntungan materiil. Sementara
01859|itu, perdagangan orang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01860|(KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007.   Tindak  Pidana
01861|Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan yang melanggar hukum dan
01862|mencakup:  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01863|Pemindahan, Penerimaan. Bahwa PATUT DIDUGA dalam perbuatan cabul
01864|tersebut terdapat eksploitasi, yaitu yang dilakukan oleh Pengelola  Elegantz
01865|Men  Spa  &  Sauna  Bali   terhadap  pekerja/Terapish,  maka  menurut
01866|Pengetahuan  hukum  yang  saya  kuasai  dan  ketahui,  PATUT  DIDUGA
01867|perbuatan  cabul  tersebut  berhubungan  dengan  TPPO,  sehingga  dalam
01868|penerapannya dapat berhubungan atau kumulatif;
01869|- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat Asas lex specialis derogat legi
01870|generali   yaitu  asas  hukum  yang  menyatakan  bahwa  aturan  yang  lebih
01871|khusus  akan  berlaku,  menggantikan  aturan  yang  lebih  umum.  Asas  ini
01872|digunakan  untuk  menafsirkan  dan/atau  menerapkan  apabila  terdapat
01873|
01874|undang-undang  dan  memberikan  kejelasan  hukum.  Asas  lex  specialis
01875|derogat legi generali berlaku terhadap 2 (dua) peraturan memiliki hierarki
01876|yang sama dan mengatur materi yang sama. Atas dasar itu menurut saya
01877|terhadap kasus di atas dapat diterapkan secara kumulatif, dengan dasar asas
01878|lex spesialis derogat legi generali;
01879|- Contoh penerapan asas lex specialis derogat legi generali adalah:
01880|- Dalam  proses  peradilan  pidana,  Undang-Undang  ITE  berlaku  untuk
01881|kasus penipuan online, menggantikan aturan pidana umum.
01882|- Dalam kasus pidana anak, aturan pidana khusus untuk anak berlaku,
01883|menggantikan aturan pidana umum.
01884|- Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat diterapakan UU
01885|No. 21 Tahun 2007 dan mengenyampingkan KUHP.
01886|- Bahwa terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia secara khusus telah
01887|di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu :
01888|- Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
01889|- Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
01890|gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
01891|bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi
01892|dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau
01893|eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam
01894|masyarakat.
01895|- Jasa  pornografi  adalah  segala  jenis  layanan  pornografi  yang
01896|disediakan  oleh   orang  perseorangan  atau  korporasi  melalui
01897|pertunjukan  langsung,  televisi  kabel,  televisi  teresterial,  radio,
01898|telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar,
01899|majalah, dan barang cetakan lainnya.
01900|- Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang
01901|berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
01902|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
01903|tahun.
01904|- Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden
01905|Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan
01906|negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
01907|Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
01908|- Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota,  dan
01909|perangkat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan
01910|daerah.
01911|
01912|- Pasal 2 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
01913|- Pengaturan  pornografi  berasaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,
01914|penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,
01915|kebinekaan,  kepastian  hukum,  nondiskriminasi,  dan  perlindungan
01916|terhadap warga negara.
01917|- Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
01918|-  mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang
01919|beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan
01920|Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati  harkat  dan  martabat
01921|kemanusiaan.
01922|- menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya,
01923|adat  istiadat,  dan  ritual  keagamaan  masyarakat  Indonesia  yang
01924|majemuk.
01925|- memberikan  pembinaan dan pendidikan terhadap moral  dan akhlak
01926|masyarakat.
01927|- memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara
01928|dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
01929|-  mencegah  berkembangnya pornografi  dan  komersialisasi seks  di
01930|masyarakat.
01931|- Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan :
01932|(1)  Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,
01933|menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,
01934|mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau
01935|menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
01936|- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
01937|- kekerasan seksual;
01938|- masturbasi atau onani;
01939|- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
01940|- alat kelamin; atau
01941|- pornografi anak.
01942|(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
01943|- menyajikan  secara  eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan  yang
01944|mengesankan ketelanjangan;
01945|- menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
01946|- mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
01947|- menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun  tidak
01948|langsung layanan seksual.
01949|
01950|- Bahwa merujuk pada Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008, khususnya
01951|dalam Pasal 4 Ayat (1) yang melarang adanya perbuatan berupa
01952|menawarkan,  memperjualbelikan,  atau  menyediakan  pornografi,
01953|serta Pasal 4 Ayat (2) yang melarang menyajikan secara eksplisit
01954|ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan,
01955|menyajikan  secara  eksplisit  alat  kelamin,  mengeksploitasi  atau
01956|memamerkan  aktivitas  seksual,  menawarkan  atau  mengiklankan,
01957|baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
01958|- Bahwa pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelarangan dari Pasal
01959|4  UU No. 44 Tahun 2008 di atur dalam Pasal  29 dan/atau Pasal 30 UU
01960|No. 44 Tahun 2008.
01961|- Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 menyatakan :
01962|- Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,
01963|menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,
01964|mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau
01965|menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
01966|(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
01967|paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
01968|Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01969|banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
01970|- Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:
01971|Setiap  orang  yang  menyediakan  jasa  pornografi  sebagaimana
01972|dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
01973|paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan
01974|atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.250.000.000  (dua  ratus  lima
01975|puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar
01976|rupuah).
01977|- Bahwa  TPPO yang terjadi dewasa ini, telah meluas dalam bentuk jaringan
01978|kejahatan  baik  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi.  Tindak  pidana
01979|perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga
01980|dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  (beberapa  orang),  korporasi  dan
01981|penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  wewenang  dan
01982|kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki
01983|jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar
01984|negara (luar negeri), dengan modus operandi yang semakin canggih dan
01985|menggunakan teknologi;
01986|
01987|- Bahwa TPPO yang terjadi dewasa ini tidak hanya untuk eksploitasi phisik
01988|sebagai pekerja domestik atau publik (asisten Rumah Tangga atau buruh
01989|perkebunan),  tetapi  marak  juga  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya  yang
01990|mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan
01991|paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, bahkan penjualan organ
01992|tubuh;
01993|- Bahwa pada umumnya Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan
01994|perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan
01995|orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang
01996|tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
01997|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
01998|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
01999|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  korban
02000|dan/atau orang yang memegang kendali atas korban;
02001|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa atau pelayanan
02002|paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau
02003|pelayanan paksa (termasuk penjualan organ tubuh) adalah kondisi kerja yang
02004|timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang
02005|yakin bahwa jika korban tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka korban
02006|atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik
02007|maupun psikis.
02008|- Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO  Pengertian dan
02009|Ruang Lingkup TPPO adalah sebagaimana di atur dalam:
02010|- Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 :
02011|- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
02012|- Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
02013|penampungan,   pengiriman,   pemindahan,   atau   penerimaan
02014|seseorang  dengan ancaman  kekerasan,    penggunaan kekerasan,
02015|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
02016|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
02017|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
02018|orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
02019|dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar   negara,   untuk   tujuan
02020|eksploitasi   atau   mengakibatkan   orang   tereksploitasi.
02021|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
02022|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
02023|yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini.
02024|
02025|- Korban  adalah   seseorang   yang   mengalami   penderitaan   psikis,
02026|mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan
02027|tindak  pidana perdagangan orang.
02028|- Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang
02029|melakukan tindak pidana perdagangan orang.
02030|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
02031|tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
02032|- Korporasi   adalah   kumpulan   orang   dan/atau   kekayaan   yang
02033|terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan
02034|hukum.
02035|- Eksploitasi  adalah   tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
02036|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
02037|paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
02038|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,    seksual,  organ  reproduksi,  atau
02039|secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ
02040|dan/atau  jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
02041|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
02042|maupun immateriil.
02043|- Eksploitasi  Seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh
02044|seksual   atau   organ   tubuh   lain   dari   korban   untuk   mendapatkan
02045|keuntungan,   termasuk   tetapi   tidak   terbatas   pada   semua
02046|kegiatan   pelacuran dan percabulan.
02047|- Perekrutan   adalah   tindakan   yang   meliputi   mengajak,
02048|mengumpulkan,  membawa,     atau     memisahkan     seseorang     dari
02049|keluarga atau   komunitasnya.
02050|- Pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau     melabuhkan
02051|seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
02052|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
02053|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
02054|menimbulkan  bahaya      bagi      nyawa,      badan,      atau
02055|menimbulkan     terampasnya kemerdekaan seseorang.
02056|- Ancaman  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  secara  melawan
02057|hukum  berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
02058|baik dengan atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan
02059|rasa  takut  atau  mengekang kebebasan hakiki seseorang.