02190|membayar uang proses magang ke Negara Jepang sebanyak 320
02191|orang ; 
02192|- Bahwa  yang  Saksi  maksudkan  melakukan  pengikatan  saling
02193|menguntungkan  dengan  sistem  kerjasama  yang  berkelanjutan  bahwa
02194|kerjasama  antara  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  selaku  SO  (Sending
02195|Organization) bersepakat dengan LPK PT. RSEI (Radar Sumaedy Effendy
02196|Indonesia) untuk proses magang Negara Jepang dengan sistem pemberian
02197|Fee  atas  peserta  yang  telah  dilakukan  interview  seperti  contoh  sebagai
02198|berikut: 
02199|1. 1 (satu) orang  kandidat yang telah  lulus  Interview  berasal  dari
02200|langsung  perekrutan  LPK  PT.  RSEI  (Radar  Sumaedy  Effendy
02201|Indonesia) Saksi meminta uang interview sebesar Rp35.000.000,00
02202|(tiga puluh lima juta rupiah) kepada kandidat di gunakan sebagai
02203|berikut: 
02204|- Fee Penghubung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 
02205|- Uang untuk proses interview yang diserahkan langsung kepada
02206|pihak LPK Sanusi Pusaka Sunda sebesar Rp16.500.000,00 (enam
02207|belas juta lima ratus ribu rupiah); 
02208|- Keuntungan LKP PT. RSEI sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas
02209|juta lima ratus ribu rupiah). 
02210|2. 1 (satu) orang  kandidat yang telah  lulus  Interview  berasal  dari
02211|Kerjasama antara LPK PT. RSEI (Radar Sumaedy Effendy Indonesia)
02212|dengan. Terdakwa dalam hal ini LKP Wahyuyyuha saya meminta uang
02213|interview  sebesar  Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)
02214|kepada kandidat di gunakan sebagai berikut: 
02215|Hal. 61 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02216|Paraf
02217|
02218|- Fee  Penghubung  (Terdakwa  Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu)
02219|sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 
02220|- Uang untuk proses interview yang diserahkan langsung kepada
02221|pihak LPK Sanusi Pusaka Sunda sebesar Rp16.500.000,00 (enam
02222|belas juta lima ratus ribu rupiah); 
02223|- Keuntungan LKP PT. RSEI sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta
02224|juta rupiah). 
02225|3. Sehingga  keuntungan  yang  Saksi  dapatkan  dari  total  28  (dua
02226|puluh delapan) orang kandidat peserta magang ke Negara Jepang
02227|yang telah membayar Interview sebesar Rp168.000.000,00 (seratus
02228|enam puluh delapan juta rupiah);
02229|- Bahwa  uang  Interview  28  (dua  puluh  delapan)  orang  kandidat
02230|peserta  magang  ke  Negara  Jepang  dari  hasil  kerjasama  dengan
02231|Terdakwa  yang Saksi serahkan kepada pihak SO (Sending Organization)
02232|dalam  hal  ini  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  sebesar  Rp462.000.000,00
02233|(empat ratus enam puluh dua juta rupiah); 
02234|- Bahwa uang untuk 28 orang peserta magang ke negara Jepang
02235|dari LKP Wahyuyuha Mataram sejumlah  Rp20.000.000,00 (dua puluh
02236|juta rupiah) perorang dengan total Rp560.000.000,00 (lima atus enam
02237|puluh juta rupiah) merupakan biaya interview, uang tersebut diperuntukan
02238|untuk: 
02239|- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang sebagai Fee yang
02240|langsung diambil oleh Terdakwa, jika dikalikan 28 orang menjadi total
02241|Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah); 
02242|- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang sebagai Fee Saksi
02243|jika dikalikan 28 orang menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh
02244|juta rupiah); 
02245|- Bahwa  uang  yang  telah  Saksi  terima  dari  Terdakwa  sejumlah
02246|Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah); 
02247|- Bahwa sampai saat ini belum ada peserta yang diberangkatkan
02248|dan uang yang telah disetorkan belum ada Saksi kembalikan; 
02249|- Bahwa Saksi sendiri yang mengajak Terdakwa untuk bekerja sama
02250|karena banyak permintaan tetapi job untuk magang tidak sesuai;
02251|Hal. 62 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02252|Paraf
02253|
02254|- Bahwa kesepakatan mengenai biaya yang akan ditransfer hanya
02255|secara lisan, dan fee tersebut untuk biaya operasional;
02256|- Bahwa maksud beli job tersebut adalah biaya untuk interview jika
02257|dinyatakan  lulus,  dan  apabila  tidak  lulus  interview  uang  tersebut
02258|dikembalikan;
02259|- Bahwa  semua  untuk  biaya  job  itu  semua  atas  inisiatif  Saksi
02260|sendiri, kalau hanya kursus saja biaya Rp10.000.000,00 ;
02261|- Bahwa yang melakukan interview kepada para peserta tersebut
02262|langsung dari pihak Jepang, dan Saksi hanya menyiapkan tempat saja;
02263|- Bahwa  yang  mengantar  para  peserta  tersebut  untuk  membuat
02264|Paspor adalah Saksi sendiri;
02265|- Bahwa  sebelum  Saksi  bekerja  sama  dengan  Terdakwa,  Saksi
02266|pernah memberangkatkan orang lain melalui SO di Bali tanpa mengganti
02267|KTP dan pemberangkatan selama ± 9 (Sembilan) bulan, dan semua yang
02268|Saksi  berangkatkan  tidak  ada  masalah  dan  selama  ini  pihak  dari
02269|Disnaker mengetahui hal tersebut;
02270|- Bahwa  Saksi  sudah  memberangkatkan  orang  melalui  SO  lain
02271|sejak tahun 2019 dan ada masalah sejak bekerja sama dengan LPK
02272|Sanusi sekitar akhir tahun 2024;
02273|- Bahwa  Saksi  sudah  memberangkatkan  orang  melalui  SO  lain
02274|sejak tahun 2019 dan ada masalah sejak bekerja sama dengan LPK
02275|Sanusi sekitar akhir tahun 2024;
02276|- Bahwa jumlah uang yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi
02277|sejumlah Rp480.000.000,00 bahwa yang di BAP tersebut tidak benar;
02278|- Bahwa  yang  menentukan  lulus  atau  tidak  para  siswa  yang
02279|mengikuti interview tersebut adalah langsung dari pihak Jepang;
02280|- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada sdr. Galih perihal para
02281|peserta  tersebut  belum  diberangkatkan  dan  sdr.  Galih  selalu
02282|menyampaikan menunggu pihak dari Jepang, namun  sampai  saat ini
02283|sudah tidak bisa dihubungi dan Saksi merasa ditipu oleh sdr. Galih;
02284|- Bahwa  Saksi  pernah  berjanji  akan  mengembalikan  uang  para
02285|peserta yang belum diberangkatkan tersebut dengan cara dicicil;
02286|Hal. 63 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02287|Paraf
02288|
02289|- Bahwa Saksi pernah menyerahkan surat pengunduran diri kepada
02290|para siswa, dimana surat tersebut berasal dari LPK Sanusi supaya uang
02291|tersebut bisa dikembalikan oleh pihak Jepang;
02292|Terhadap  keterangan  Saksi  tersebut  Terdakwa  menyatakan  ada
02293|keterangan  Saksi  yang  tidak  benar,  yaitu  terkait  jumlah  uang  dimana
02294|sebelumnya LKP Wahyu Yuha diminta untuk menyerahkan uang sejumlah
02295|Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bukan Rp25.000.000,00,(dua
02296|puluh lima juta rupiah)  akan tetapi karena para peserta sudah membayar
02297|kursus  sehingga  Terdakwa  yang  meminta  kepada  PT.  RSEI  sejumlah
02298|Rp25.000.000,00 nanti pada saat di Jepang barulah sisa Rp10.000.000,00
02299|dibayarkan, sehingga tidak ada fee yang Terdakwa dapatkan, dan fee akan
02300|Terdakwa  terima  setelah  di  Jepang,  karena  Terdakwa  sudah  banyak
02301|mengeluarkan  biaya  operasional  sehingga  Terdakwa  meminjam  uang
02302|kepada Saksi bukan mengambil fee nya;
02303|
02304|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan keterangan Ahli yaitu:
02305|1. Ahli  H. KADARUSNA S.H  dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
02306|sebagai berikut:
02307|- Bahwa hari ini Ahli dalam keadaan sehat;  
02308|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
02309|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
02310|- Bahwa riwayat singkat pendidikan Ahli sebagai berikut: 
02311| Tahun  1991 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.2 Apitaik; 
02312| Tahun  1993  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  SMPN  1
02313|Pringgabaya;
02314| Tahun 1995 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 1 Selong;
02315| Tahun  2001  Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
02316|Universitas Mataram;
02317|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut: 
02318| Kepala  sub bagian  Rapat dan  Risalah  pada  Sekretariat DPRD
02319|Kabupaten Lombok Utara (2016-2019); 
02320| Kepala sub bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum
02321|Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (2019-2021);
02322|Hal. 64 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02323|Paraf
02324|
02325| Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  Dinas  Penanaman  Modal
02326|Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Ketenagakerjaan  Kabupaten
02327|Lombok Utara (2021-2024)
02328| Penelaah  teknis  kebijakan  pada  Bidang  Penempatan  dan
02329|Perluasan kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
02330|Tenggara Barat.
02331|- Ba
02332|hwa  saat ini  Ahli bekerja di  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
02333|pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTB. Adapun Tugas
02334|dan Tanggung Jawab  Ahli adalah sebagai  berikut: 
02335|a. Pe
02336|nyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang  Penempatan
02337|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02338|b. Pe
02339|nyusunan  bahan  Perumusan  kebijakan  di  bidang  penempatan
02340|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02341|c. Pe
02342|nyusunan bahan pelaksanaan di Bidang Penempatan tenaga Kerja
02343|dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02344|d. Pe
02345|nyusunan  bahan  norma  standad  prosedur  dan  kriteria  dibidang
02346|Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02347|e. Pe
02348|laksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja
02349|dalam satu daerah Kabupaten;
02350|f. Pe
02351|laksanaan  penyebar  luasan  informasi  pasar  kerja  kepada
02352|perusahaan.
02353|- Bahwa Ahli  mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan
02354|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ahli pernah ditunjuk untuk oleh
02355|Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  selaku  Ahli  dalam
02356|pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari Kepolisian;
02357|- Bahwa yang dimaksud dengan  LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
02358|berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02359|Hal. 65 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02360|Paraf
02361|
02362|Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
02363|Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja  menerangkan  bahwa  LPK
02364|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  adalah  Instansi  pemerintah, badan  hukum
02365|atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
02366|pelatihan kerja;\
02367|- Bahwa  pada  Peraturan  tersebut  juga  mengatur  bahwa   LPK
02368|(Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK Swasta, LPK
02369|Pemerintah dan LPK Perusahaan;
02370|- Bahwa  yang menjadi syarat untuk mendirikan LPK Berdasarkan
02371|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2021
02372|tentang  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada
02373|Penyelenggara  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
02374|Ketenagakerjaan,  pada  lampiran  ( Persyaratan  Umum  Usaha )
02375|disebutkan syarat-syarat dalam mendirikan LPK adalah sebagai berikut: 
02376| Melampirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  sertifikat  Standar
02377|Usaha dari OSS; 
02378| Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha
02379|pelatihan kerja, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas
02380|sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja dengan melampirkan
02381|profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  usaha
02382|pelatihan kerja yang memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas;
02383|Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertifikat  kompetensi  dan
02384|tenaga  pelatihan;  serta  Program  kerja  usaha  pelatihan  kerja  dan
02385|rencana pembiayaan selama 3 tahun;
02386| Program  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  akan
02387|diselenggarakan,  Kapasitas  pelatihan  pertahun  dan  daftar  nama
02388|sarana prasanara pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang
02389|akan diselenggarakan 
02390|- Bahwa  adapun  tata  cara  tahapan  verifikasi  berdasarkan  Permenaker
02391|Nomor  6  tahun  2021  tentang  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan
02392|Produk pada Penyelenggara berikut : 
02393|a. Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
02394|serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap; 
02395|Hal. 66 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02396|Paraf
02397|
02398|b. Verifikasi  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  kesesuaian
02399|dokumen dengan kondisi rill dilapangan; 
02400|c. Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan  notifikasi  hasil  verifikasi
02401|kepada DPMTSP melalui sistem OSS; 
02402|d. Berdasarkan  Verifikasi,  Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan
02403|notifikasi ke sistem OSS Berupa : Memenuhi Persyaratan atau Tidak
02404|Memenuhi Persyratan; 
02405|e. Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan, sistem
02406|OSS mencamtumkan keterangan bahwa Sertifikat telah diverifikasi; 
02407|f. Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, sistem
02408|OSS  menyampaikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan
02409|pemenuhan persyaratan sertifikat standar; 
02410|g. Dalam  hal  berdasarkan  verifikasi  kembali,  Pelaku  Usaha  tetap
02411|tidak  memenuhi  persyaratan,  Sistem  OSS  membatalkan  Sertifikat
02412|standar yang belum diverifikasi 
02413|- Bahwa Fungsi dan tugas pokok pendirian suatu LPK  berdasarkan
02414|Permenaker  6  Tahun  2021  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan
02415|Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
02416|Ketenagakerjaan: Lembaga Pelatihan Kerja mempunyai tugas antara lain
02417|memberikan  pelayanan  pelatihan  berbasis  kompetensi  yang  meliputi
02418|Skiling,  Up-Skiling  dan  Re-Skiling,  Memberikan  Pelayanan  Konsultasi
02419|Pelatihan dan Memberikan layanan penyusunan program pelatihan yang
02420|sesuai kebutuhan konsumen;
02421|- Bahwa  apakah  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK)  dibenarkan
02422|melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri
02423|dalam  hal  ini  negara  Jepang  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga
02424|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan
02425|dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri  pada  pasal  2,
02426|menerangkan bahwa  Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan
02427|pengiriman  Tenaga  Kerja  ke  Luar  Negeri  atau  Pemagangan  di  Luar
02428|Negeri dengan syarat  harus memiliki SO (Sending Organization) yang
02429|diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik
02430|Indonesia
02431|Hal. 67 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02432|Paraf
02433|
02434|Terhadap  LPK  yang  tidak  memiliki  SO  (Sending  Organization)  hanya
02435|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
02436|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
02437|Luar Negeri. 
02438|Adapun pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri
02439|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
02440|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan PMI ke luar negeri terdiri
02441|atas : Badan, Perusahaan. Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
02442|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
02443|sendiri. 
02444|bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja  tidak
02445|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke
02446|Luar Negeri;
02447|- Bahwa yang dimaksud dengan proses Pemagangan di Luar Negeri dan
02448|pengertian dari SO (Sending Organization)  definisi proses Pemagangan
02449|di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang  berdasarkan  ketentuan
02450|umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8
02451|tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
02452|pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja
02453|yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
02454|Negeri  oleh  Lembaga  pelatihan  kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
02455|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02456|pengawasan  instruktur  dan/atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,
02457|dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka menguasai
02458|keterampilan dan keahlian tertentu;
02459|- Bahwa berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02460|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02461|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02462|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02463|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah
02464|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
02465|dibidang ketenagakerjaan Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang
02466|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ;
02467|Hal. 68 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02468|Paraf
02469|
02470|- Bahwa  kemudian  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)
02471|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6)  Peraturan Menteri
02472|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara
02473|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah
02474|suatu izin resmi yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga
02475|Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang
02476|di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang;
02477|- Bahwa  tata  cara  sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending
02478|Organization) sehingga dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri
02479|berdasarkan  pasal  11 pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02480|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02481|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
02482|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri.