02684|Hal. 72 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02685|Paraf
02686|
02687|- Bahwa Terhadap LPK yang tidak memiliki SO (Sending Organization) hanya
02688|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
02689|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
02690|Luar Negeri;
02691|- Bahwa  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri
02692|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
02693|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan  PMI  ke luar negeri  terdiri  atas
02694|:  Badan,  Perusahaan.  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
02695|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
02696|sendiri.  bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja
02697|tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
02698|ke Luar Negeri;
02699|- Bahwa  Proses Pemagangan di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang
02700|berdasarkan ketentuan umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02701|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02702|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem
02703|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia
02704|dan di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau
02705|instansi  pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02706|pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam
02707|proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai
02708|keterampilan dan keahlian tertentu ;
02709|- Bahwa b erdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02710|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02711|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02712|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02713|peserta pemagangan dalam satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan
02714|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
02715|ketenagakerjaan  Provinsi  dengan  ditembuskan  kepada  bidang
02716|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
02717|- Bahwa  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)  berdasarkan
02718|ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02719|Transmigrasi  Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
02720|Hal. 73 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02721|Paraf
02722|
02723|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
02724|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
02725|untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal
02726|ini Negara Jepang;
02727|- Bahwa b erdasarkan pasal 11 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02728|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02729|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
02730|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri;
02731|- Bahwa  LPK  Swasta  yang  akan  menyelenggarakan  pemagangan
02732|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  di
02733|Kementrian Ketenagakerjaan RI, dengan melampirkan
02734|1. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
02735|2. Memiliki program pemagangan;
02736|3. Mendapat  izin  penyelenggaraan  pemagangan  dari  Direktur
02737|Jenderal dalam hal ini adalah pihak LPK telah memiliki Mou dengan
02738|pihak  lembaga  penerima  yang  diketahui  oleh  Perwakilan  Negara
02739|Republik Indonesia di Negara Penerima;
02740|4. Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat,
02741|telepon, dan faximile;
02742|- Bahwa permohonan yang disampaikan oleh LPK Swasta kepada Direktur
02743|Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang bertanggung
02744|jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi;
02745|- Bahwa s epengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur terkait apakah LPK
02746|(Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending Organization)
02747|dapat bekerjasama dengan LPK(Lembaga Pelatihan Kerja)   yang   memiliki
02748|SO  (Sending Organization)  belum diatur ,  hanya saja berdasarkan Pasal
02749|17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008
02750|tentang  Tata  cara  Perizinan dan  Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
02751|Negeri  adalah  dalam  hal  LPK  swasta  tidak  memiliki  persyaratan
02752|sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut
02753|tidak  memiliki  sarana  dan  prasarana,  Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan
02754|serta workshop sesuai dengan kejuruan diperbolehkan mengadakan proses
02755|pelatihan ;
02756|Hal. 74 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02757|Paraf
02758|
02759|- Bahwa p erbedaan antara Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar
02760|Negeri dengan Magang di Negara Jepang adalah Pekerja Migran Indonesia
02761|yang disebut sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
02762|atau  telah melakukan pekerjaan  di luar  wilayah  Republik  Indonesia  dan
02763|mendapatkan upah/gaji saat bekerja pada Negara penempatan. sedangkan
02764|Magang  di  Negara  Jepang  adalah  disebutkan  adalah  Warga  Negara
02765|Indonesia  yang  diberikan  kesempatan  untuk  belajar  sambil  bekerja  di
02766|Negara Jepang serta mendapatkan uang saku dari proses pembelajaran
02767|tersebut ;
02768| Terhadap keterangan ahli di benarkan oleh Terdakwa ;
02769|2.  Ahli  PRADIPTHA HIMAWAN  PUTRA,  S.H., M.H dibawah  sumpah  pada
02770|pokoknya menerangkan :
02771|- Bahwa riwayat pendidikan  dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
02772|a. Tahun  2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan
02773|Lekong;
02774|b. Tahun  2013 Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  MTs  N  Model
02775|Selong:
02776|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong:
02777|d. Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
02778|Universitas Mataram;
02779|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu
02780|Hukum Universitas Mataram.
02781|Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
02782|a. RS METRO MEDIKA;
02783|b. (2019-2021) Legal Consultant;
02784|c. RSUD PROVINSI NTB:
02785|(2020-2022)Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bidang PPK
02786|( Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan);
02787|d 2022- Hingga saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
02788|di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
02789|Saat ini Ahli bekerja di  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas
02790|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTB.
02791|Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah sebagai  berikut:
02792|a. Penyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang  Penempatan
02793|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02794|b. Penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang penempatan
02795|Hal. 75 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02796|Paraf
02797|
02798|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02799|c. Penyusunan  bahan  pelaksanaan  di  Bidang  Penempatan  tenaga
02800|Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02801|d. Penyusunan bahan norma standad prosedur dan criteria dibidang
02802|Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02803|e. Pelaskanaan  koordinasi  pelayanan  pengelolaan  informasi  pasar
02804|kerja dalam satu daerah Kabupaten;
02805|f. Pelaksanaan  penyebar  luasan  informasi  pasar  kerja  kepada
02806|perusahaan.
02807|- Bahwa Sebelumnya Ahli pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja
02808|dan  Transmigrasi  Prov.NTB  selaku  Ahli Penempatan  Pekerja  Migran
02809|Indonesia dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari
02810|Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda  NTB  dan  Penyidik  dari  Sat  Reskrim
02811|Polresta Mataram ;
02812|- Bahwa syarat penempatan tenaga migran Pasal 31 Undang-undang No
02813|18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  dijelaskan,  PMI
02814|hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan dengan memiliki tiga
02815|syarat  yaitu  :  Mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang
02816|melindungi  tenaga  kerja  asing,  memiliki  perjanjian  tertulis  antara
02817|pemerintah  negara  tujuan  penempatan  dan  pemerintah  republik
02818|Indonesia, dan Memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang
02819|melindungi pekerja asing ;
02820|- Bahwa  untuk  Negara  Jepang,  sektor  penempatan  dan  pemagangan
02821|melalui Skema G to G ( Government to Government) yang melakukan
02822|pemagangan disini adalah pemerintah dalam hal ini BP2MI RI ;
02823|- Bahwa  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan  pemagangan  keluar  negeri
02824|adalah LPK yang memiliki (SO) s ending organizer yang diterbitkan oleh
02825|Kementrian Ketenagakerjaan RI ;
02826|- Bahwa berdasarkan kronologis yang diuraikan oleh pemeriksa, perbuatan
02827|WAHYU SUTANTRI Als Bu WAHYU yang telah melakukan perekrutan
02828|terhadap 17 ( tujuh belas) orang yang dijanjikan akan bekerja ke Negara
02829|Jepang  melalui  proses  pemagangan  dengan  modus  pemberangkatan
02830|melalui LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) “WAHYUYYUHA” dan LPK
02831|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”   yang  hanya  memiliki  izin
02832|Hal. 76 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02833|Paraf
02834|
02835|pendirian LPK dari Disnakertrans Kab/Kota sedangkan dalam Peraturan
02836|Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  :  PER/08/MEN/V/2008  Tahun  2008
02837|dijelaskan  dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemangagan
02838|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (1)  huruf a  hanya  dapat
02839|merekrut  peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah
02840|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
02841|dibidang  ketenagakerjaan  provinsi  dengan  tembusan  instansi  yang
02842|bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam
02843|hal  ini  LPK  yang  sudah  memiliki  SO  dan  berada  didalam  satu
02844|wilayah Provinsi  Bahwa untuk LKP WAHYYUHA dan LPK PT. RSEI
02845|hanya memiliki tugas untuk melakukan pelatihan saja;
02846|- Bahwa  biaya  biaya  pelatihan  bahasa  jepang  sudah  diatur  di  dalam
02847|Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pelatihan  Vokasi  dan
02848|Produktivitas  Nomor  :  2/2623/HK.03.01/IX/2024  Tentang  Mekanisme
02849|Penghitungan  Biaya  Pelatihan  Vokasi  Tertinggi  di  Lembaga  Pelatihan
02850|Kerja Swasta bagi CPMI dan Calon Peserta Pemagangan di Luar Negeri;
02851|- Bahwa  Untuk Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) tidak dibenarkan
02852|atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Pekerja Migran
02853|Indonesia  karena  tugas  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang
02854|tidak  memiliki  SO  hanya  sebatas  melakukan  Pelatihan  keterampilan
02855|saja;
02856|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
02857|Migran Indonesia ke luar negeri adalah :
02858|- Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
02859|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
02860|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
02861|dan BP2MI.
02862|- Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
02863|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02864|yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik
02865|Indonesia ;
02866|- Bahwa LPK PT RSEI ( Radar Sumaedy Effendy Indonesia ) boleh melakukan
02867|perekrutan dan pengiriman pesrta magang apabila memiliki SO ;
02868|Hal. 77 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02869|Paraf
02870|
02871|- Bahwa  oleh  karena  perekrutan  dan  pengiriman  peserta  magang  keluar
02872|Negeri  bukan  bidang  yang  ahli  tangani,  jadi  ahli  tidak  bisa  memberikan
02873|pendapat ;
02874|- Bahwa  Ahli  tidak mengetahui masalah magang ke luar negeri, yang ahli
02875|tangani adalah masalah tenaga Migran ;
02876|Terhadap keterangan Ahli di benarkan oleh Terdakwa ;
02877|3. Ahli  Dr. LAELY WULANDARI, S.H, M.H   dibawah sumpah pada pokoknya
02878|menerangkan :
02879|- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang ahli pernah jalani
02880|adalah :
02881|Riwayat pendidikan Ahli adalah :
02882|a. Tahun  1988  tamat  dan  Lulus  pendidikan  SD N Dabasah  VI
02883|Bondowoso Jawa Timur
02884|b. Tahun 1991 tamat dan lulus pendidikan SMPN I di Bondowoso Jawa
02885|Timur
02886|c. Tahun  1994  tamat dan  lulus  pendidikan  SMAN   Tenggarang   di
02887|Bondowoso Jawa Timur;
02888|d. Tahun 1999 tamat dan lulus Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Negeri
02889|Jember;
02890|e. Tahun  2008 tamat dan lulus Program Magister Ilmu Hukum Sistem
02891|Peradilan  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro
02892|Semarang;
02893|f. Tahun 2024 tamat dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
02894|Hukum Universitas Mataram.
02895|Riwayat pekerjaan dan jabatan:
02896|a. Tahun 2001 - 2016 Diangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum
02897|Universitas Jember;
02898|b. Tahun 2008 - 2015  sampai sekarang menjadi  Ketua Pusat Kajian
02899|Perempuan dan Anak Fakultas  Hukum Universitas Jember;
02900|c. Tahun 2016 sekarang menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas
02901|Mataram;
02902|d. Tahun   20 17  -  2018 Menjadi  Sekretaris  Laboratorium  Hukum
02903|Fakultas Hukum Universitas Mataram;
02904|e. Tahun  2018  -  Sekarang  menjadi  Ketua  Laboratorium  Hukum
02905|Fakultas Hukum Universitas Mataram;
02906|Hal. 78 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02907|Paraf
02908|
02909|f. Tahun 2020 - Sekarang diangkat sebagai sekretaris bagian hukum
02910|pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram.
02911|2.  Ahli  pernah  menangani  dalam
02912|perkara sebagai berikut:
02913|a. Perkara Penganiayaan anak dan Pembunuhan bayi;
02914|b. Perkara Perdagangan Orang sebagai Saksi Ahli Pidana;
02915|c. Perkara Pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
02916|kawin lagi;
02917|-    Bahwa  sebagai  Ahli  bidang Hukum
02918|Pidana dalam  perkara  ini  Ahli
02919|ditugaskan  Oleh  Dekan  Fakultas
02920|Hukum  Universitas  Mataram
02921|dengan  surat  tugas  Nomor:
02922|23/UN/18.F3/PT/2025,  tanggal  17
02923|Januari 2025;
02924|- Bahwa  Berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki sebagaimana
02925|mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang
02926|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa:
02927|Pasal  1  (1):  Perdagangan  Orang adalah  tindakan  Perekrutan,
02928|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau
02929|Penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  Kekerasan,  Penculikan,
02930|Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekerasan
02931|atau  Posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau
02932|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
02933|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan   di
02934|dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
02935|mengakibatkan orang tereksploitasi
02936|Pasal  1  (2):  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang adalah  setiap
02937|tindakan atau serangkaian tindakan  yang  memenuhi unsur- unsur
02938|tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007
02939|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
02940|- Bahwa Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
02941|ada 3(tiga) yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi,
02942|hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
02943|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
02944|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang.
02945|Hal. 79 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02946|Paraf
02947|
02948|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
02949|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
02950|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
02951|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
02952|yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
02953|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
02954|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
02955|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02956|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
02957|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
02958|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
02959|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02960|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial.
02961|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
02962|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
02963|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
02964|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
02965|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
02966|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
02967|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
02968|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
02969|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
02970|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
02971|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
02972|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
02973|Tujuan  adalah  unsur  kumulataif  sementara  bagian  bagian  dalam
02974|unsur itu adalah unsur alternatif
02975|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
02976|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
02977|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
02978|21 Tahun 2007.
02979|Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
02980|Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari adanya
02981|Hal. 80 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02982|Paraf
02983|