00506|2. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan BHAKTI PRAJA BATANG
00507|ALL BASE ;
00508|3. 1  (satu)  potong  celana  training  warna  hitam  bertuliskan   SMK  insan
00509|kreatif ;
00510|4. 1 (satu) pasang Sepatu merk Nike warna putih ;
00511|5. 1 (satu) potong Jaket Versity warna biru lengan putih ;
00512|
00513|6. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Corbek  panjang + 1 meter warna silver
00514|berkarat dengan gagang kayu;
00515|
00516|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00517|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00518|- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 17.30 WIB,
00519|bertempat di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut), Desa Dumeling, Kecamatan
00520|Wanasari, Kabupaten Brebes, telah terjadi peristiwa tawuran/duel antara dua
00521|kelompok  pelajar  yaitu  kelompok  KARBAK  73  dan  DOSQ  30  dengan
00522|menggunakan senjata tajam oleh masing-masing pihak;
00523|- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026,
00524|sekitar  pukul  10.00  WIB,  Saksi  Saksi  4  selaku  Admin  Instagram
00525|(@KARBAK73 menantang kelompok DOSQ 30 untuk berduel dua lawan dua
00526|dan  disetujui  oleh  pihak  admin  dari  DOSQ  30  yang  kemudian  melalui
00527|komunikasi media sosial (Instagram) tersebut mereka membuat kesepakatan
00528|waktu, tempat, dan mekanisme duel yaitu duel dilakukan pada hari Senin,
00529|tanggal  30  Maret  2026,  sekitar  pukul  15.00  Wib,  bertempat  di  Jalingkut
00530|Wanasari Brebes dan dual dilakukan dengan menggunakan senjata tajam;
00531|- Bahwa  kemudian  duel  dilakukan  dua  lawan  dua  dan  dari  kelompok
00532|KARBAK 73, saksi Saksi 4 selaku pengatur kelompok KARBAK 73 menunjuk
00533|Anak (Anak), SAKSI 5 sebagai anggota kelompok menunjuk Saksi 6 sebagai
00534|pelaku dalam duel demikian juga dari kelompok DOSQ 30 terdiri dari dua
00535|orang yang salah satunya yaitu Korban (korban);
00536|- Bahwa Anak dari kelompok KARBAK 73 menggunakan senjata tajam
00537|jenis  corbek  (celurit  besar)  dengan  panjang  sekitar  ±1  meter  melawan
00538|korban  dari  kelompok  DOSQ  30  yang  menggenakan  jaket  warna  hitam
00539|dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit dengan panjang 50 cm
00540|sedangkan Saksi 6 dari kelompok KARBAK 73 menggunakan senjata tajam
00541|jenis  celurit  dengan  panjang  sekitar  20  cm  melawan  seseorang  dari
00542|kelompok DOSQ 30 yang mengenakan jaket putih dengan menggunakan
00543|senjata tajam berupa parang dengan panjang sekira 70 cm;
00544|- Bahwa  kemudian  mereka  saling  serang  dengan  masing-masing
00545|menggunakan  senjata  tajam  tersebut  dan  ketika  duel  antara  Anak  dan
00546|korban,  Anak  terkena  sabetan  celurit  korban  pada  bagian  tangan  Anak
00547|sedangkan korban terkena sabetan celurit anak pada bagian perut korban
00548|hingga  korban  tidak  sadarkan  diri  dan  setelah  kejadian  tersebut  Anak
00549|bersama  dengan  kelompoknya  langsung  pergi  meninggalkan  lokasi
00550|sementara  korban  langsung  ditolong  oleh  Saksi  3  dan  Saksi  2  dengan
00551|
00552|membawa korban ke Puskesmas menggunakan sepeda motor dan akhirnya
00553|korban meninggal dunia;
00554|- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, korban mengalami luka terbuka
00555|pada  bagian  perut  kiri  belakang  dengan  keluarnya  organ  tubuh  akibat
00556|kekerasan tajam dan trauma tumpul;
00557|- Bahwa korban lahir di Brebes, tanggal 5 Agustus 2010;
00558|- Bahwa tujuan tawuran tersebut selain untuk membuat konten juga untuk
00559|eksistensi kelompok serta menunjukkan dominasi antar kelompok;
00560|- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan keluarga
00561|Anak, dengan pemberian santunan sebesar Rp35.000.000, namun proses
00562|hukum tetap dilanjutkan;
00563|- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak
00564|mengulanginya lagi;
00565|- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
00566|
00567|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka
00568|segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat
00569|dalam putusan ini;
00570|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00571|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00572|Anak  dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
00573|kepadanya;
00574|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00575|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal  80 ayat (3) juncto Pasal 76C
00576|UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
00577|Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan
00578|yang terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1
00579|Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
00580|Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UU RI No. 1 Tahun 2026
00581|tentang Penyesuai Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00582|1. Setiap orang;
00583|2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00584|atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan
00585|mati;
00586|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00587|mempertimbangkan sebagai berikut:
00588|Ad.1. unsur setiap orang;
00589|
00590|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  16  Undang-Undang
00591|Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23
00592|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang”
00593|adalah orang perseorangan atau korporasi;
00594|Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “setiap orang” dalam Pasal
00595|76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang a quo menunjuk pada setiap subjek
00596|hukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa membedakan usia, sepanjang dapat
00597|dimintai pertanggungjawaban pidana;
00598|Menimbang,  bahwa  meskipun  dakwaan  tidak  menjunctokan  dengan
00599|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00600|hal  tersebut  tidak  mempengaruhi  pembuktian  unsur  “setiap  orang”,  karena
00601|undang-undang  tersebut  tidak  mengatur  unsur  delik,  melainkan  tata  cara
00602|pemeriksaan dan pemidanaan terhadap Anak;
00603|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Anak  terbukti  merupakan
00604|Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
00605|angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun status tersebut tidak
00606|mengubah  pengertian  “setiap  orang”,  melainkan  hanya  berimplikasi  pada
00607|penerapan ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut;
00608|Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah
00609|menghadapkan Anak sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dan tidak
00610|ada  orang  lain  lagi  kecuali  ia  Anak  yang  uraian  identitasnya  dalam  Surat
00611|Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak di persidangan, sehingga
00612|tidak terdapat kekeliruan  (error in persona)  terhadap orang yang dihadapkan
00613|sebagai Anak dalam perkara ini dan di persidangan diketahui Anak lahir pada
00614|tanggal  2  Juni  2010  sehingga  dari  hal  tersebut  diketahui  pada  saat  tindak
00615|pidana yang didakwakan dilakukan yaitu tanggal 30 Maret 2026, sekira pukul
00616|17.30 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2026,
00617|Anak  tersebut telah berumur lebih  dari  12  (dua belas)  tahun  namun  belum
00618|mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
00619|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Anak  sebagai  orang
00620|perseorangan yang mampu bertanggung jawab secara pidana termasuk dalam
00621|pengertian “setiap orang”, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara
00622|sah dan meyakinkan menurut hukum;
00623|Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
00624|melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
00625|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah
00626|satu sub unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan pelaku, maka unsur tersebut
00627|
00628|dinilai  telah  terbukti,  sehingga  terhadap  sub  unsur  selebihnya  tidak  perlu
00629|dipertimbangkan lagi;
00630|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “dilarang”  adalah  suatu
00631|perintah  yang  dalam  hal  ini  ditentukan  oleh  undang-undang  untuk  tidak
00632|melakukan  suatu  tindakan,  “menempatkan”  adalah  menaruh,  meletakkan,
00633|memasang (di), “membiarkan” adalah tidak melakukan tindakan pencegahan
00634|padahal:pelaku mengetahui adanya risiko kekerasan, dan memiliki kewajiban
00635|hukum  atau  faktual  untuk  bertindak,  “melakukan”  adalah  pelaku  secara
00636|langsung melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dan ini adalah pelaku
00637|utama (pleger), “Menyuruh melakukan” adalah pelaku tidak melakukan sendiri,
00638|tetapi memerintahkan atau menyuruh orang lain melakukan kekerasan  (doen
00639|pleger) dan yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” adalah perbuatan
00640|dilakukan bersama-sama dengan orang lain (medepleger);
00641|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang
00642|Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00643|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan
00644|“kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya
00645|kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual  dan/atau
00646|penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau
00647|perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
00648|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak”, Pasal 1 angka 1
00649|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
00650|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa
00651|anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
00652|anak  yang  masih  dalam  kandungan  dan  yang  dimaksud  dengan  “Yang
00653|mengakibatkan mati” adalah akibat (delik materiil) berupa kematian korban;
00654|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
00655|persidangan  bahwa  pada  tanggal  30  Maret 2026,  di  Jalingkut Brebes  telah
00656|terjadi tawuran dua lawan dua antara kelompok KARBAK 73 dan DOSQ 30
00657|yang telah direncanakan sebelumnya oleh kelompok KARBAK 73 dan DOSQ 30
00658|melalui media sosial. Bahwa kemudian Anak ditunjuk oleh Saksi 4 yaitu selaku
00659|penggagas dan pengatur sebagai salah satu pelaku duel dan secara aktif ikut
00660|serta dalam tawuran tersebut. Bahwa dalam duel tersebut Anak menggunakan
00661|senjata tajam jenis corbek dan melakukan penyerangan terhadap korban yang
00662|juga  menggunakan  senjata  tajam  dan  ketika  terjadi  saling  serang,  Anak
00663|mengenai  bagian  perut  korban  dengan  senjata  tajam,  yang  mengakibatkan
00664|korban tidak sadarkan diri yang akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana
00665|
00666|diperkuat dengan Visum et Repertum yang menyatakan adanya luka terbuka
00667|pada bagian perut akibat kekerasan tajam;
00668|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Akta  Kelahiran  nomor
00669|AL.657.0211xxx diketahui Korban Korban, lahir pada tanggal xx Agustus 2010
00670|sehingga dari hal tersebut diketahui pada saat kejadian korban masih berusia di
00671|bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk kategori Anak;
00672|Menimbang, bahwa  dari  rangkaian  peristiwa tersebut, Majelis Hakim
00673|berpendapat bahwa Anak telah secara langsung melakukan kekerasan terhadap
00674|korban yang masih berstatus Anak dengan menggunakan senjata tajam, yang
00675|secara nyata menimbulkan luka serius pada bagian vital tubuh korban;
00676|Menimbang,  bahwa  luka  pada  bagian  perut  yang  dialami  korban
00677|sebagaimana  dibuktikan  melalui  Visum  et Repertum  merupakan  luka  akibat
00678|kekerasan tajam yang secara medis bersifat fatal, sehingga secara logis dan
00679|yuridis mempunyai hubungan sebab-akibat langsung dengan kematian korban;
00680|Menimbang,  bahwa  tidak  ditemukan  adanya  fakta  lain  yang  dapat
00681|memutus hubungan sebab-akibat tersebut, sehingga kematian korban sebagai
00682|akibat langsung dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
00683|Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi
00684|sub  unsur  “melakukan  kekerasan  terhadap  Anak  dan  mengakibatkan  mati”
00685|sehingga keseluruhan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan
00686|menurut hukum;
00687|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3)
00688|juncto Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23
00689|Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  mengalami
00690|beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016
00691|tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU
00692|RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
00693|juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuai Pidana telah terpenuhi,
00694|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00695|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal
00696|penuntut umum;
00697|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00698|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00699|baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
00700|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00701|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00702|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00703|
00704|Menimbang, bahwa setelah Anak dinyatakan terbukti secara sah dan
00705|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap
00706|Anak  yang  mengakibatkan  mati”,  Majelis  Hakim  selanjutnya  akan
00707|mempertimbangkan mengenai jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan
00708|kepada Anak;
00709|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  haruslah
00710|mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi
00711|masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis
00712|wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
00713|yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5
00714|ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
00715|Kekuasaan Kehakiman;
00716|Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk
00717|menjatuhkan  berat ringannya  hukuman  terhadap Anak  sehingga  tidak boleh
00718|terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti
00719|perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang
00720|siapa  sebagai  Anak,  maka  untuk  menentukan  hukuman  apa  atau  berat
00721|ringannya  hukuman  yang  dijatuhkan,  sudah  selayaknya  Majelis  Hakim
00722|memperhatikan  perasaan  keadilan  masyarakat  (sosial  Justice)  dan
00723|memperhatikan moral si pelaku (moral Justice);
00724|Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo  merupakan  perkara  yang
00725|disidangkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana Anak, dimana di satu
00726|sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban
00727|pidana dan sisi lain Anak adalah sebagai korban atau obyek dalam proses
00728|peradilan pidana Anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada
00729|asas  perlindungan  Anak  yaitu  “kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak”
00730|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang RI nomor 35
00731|Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002
00732|tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 butir d Undang-undang Nomor 11 Tahun
00733|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00734|Menimbang,  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
00735|berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00736|Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa
00737|pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak,
00738|terpenuhinya  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dengan  memperhatikan
00739|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan
00740|
00741|dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir  (ultimum  remedium),  serta
00742|penghindaran pembalasan;
00743|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penuntut  Umum  telah  menuntut
00744|Anak pada pokoknya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
00745|bulan di LPKA Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan sedangkan
00746|Anak melalui Advokatnya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena :
00747|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
00748|mengulanginya;
00749|- Anak masih muda,  masih ingin melanjutkan sekolah dan berhak atas
00750|masa depan yang lebih baik;
00751|- Sudah  ada  perdamaian  dengan  korban  dan  telah  memberikan
00752|kompensasi kepada keluarga korban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh
00753|lima juta rupiah);
00754|- Anak belum pernah dihukum;
00755|Menimbang,  bahwa  alasan-alasan  tersebut  dapat  dipertimbangkan
00756|sebagai  keadaan  yang  meringankan,  namun  tidak  dapat  menghapus
00757|pertanggungjawaban pidana Anak mengingat akibat perbuatannya yang sangat
00758|serius;
00759|Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas sebagaimana fakta yang
00760|terungkap dalam perkara a quo perbuatan pidana yang dilakukan Anak tidaklah
00761|berdiri sendiri, namun Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana tersebut
00762|terjadi karena ada peran dari para saksi yaitu Saksi 4, Saksi 5, dan juga Saksi 7
00763|serta Saksi  9 sehingga terjadi  tawuran yang  mengakibatkan  korban Korban
00764|meninggal  dunia  hal  ini  sesuai  dengan  fakta  hukum  yang  harus  dijadikan
00765|pertimbangan  bagi  Penuntut  Umum/  Jaksa  memberikan  petunjuk  kepada
00766|penyidik  untuk  melakukan  perbaikan  ”Pro  Justitia” sebagaimana  peran  dari
00767|masing-masing saksi tersebut yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU
00768|Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana penyertaan;
00769|Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam
00770|Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  untuk  sidang  Pengadilan
00771|Anak atas nama Anak tersebut merekomendasikan agar kepada Anak diputus
00772|dengan Pidana Penjara di LPKA dan Latihan Kerja sebagai pengganti denda di
00773|KTI  (Kelompok  Ternak  Itik)  Berkah  Abadi  Kelutahan  Pesurungan  Lor,
00774|Kecamatan Margadana Kota Tegal sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1)
00775|huruf e dan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00776|Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:
00777|a. Agar ada efek jera bagi Klien Anak;
00778|
00779|b. Perbuatan  yang  dilakukan  klien  mengakibatkan  hilangnya  nyawa
00780|seseorang;
00781|c. Agar klien anak mendapatkan program pembinaan sesuai dengan faktor
00782|kebutuhan kriminogenik yang diperlukan sehingga diharapkan perilaku klien
00783|anak menjadi lebih baik dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana;
00784|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
00785|Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pekalongan,  diperoleh