01929|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
01930|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
01931|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
01932|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
01933|
01934|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
01935|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
01936|kategori anak sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui
01937|pembinaan; 3) Anak dapat melanjutkan pendidikannya; 4) Anak membutuhkan
01938|pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi
01939|perilaku yang sehat; 5) Klien tidak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan
01940|yang optimal karena kedua orang tua bekerja di luar negeri; 6) Anak masih
01941|dapat meneruskan pendidikannya;
01942|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01943|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 06/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01944|Pengadilan  untuk  klien  atas nama  Anak  II yang  dibuat oleh Miskadi selaku
01945|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan
01946|tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan
01947|kesimpulan tersebut di atas dan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan
01948|(TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan pada tanggal 21 April 2026
01949|maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  merekomendasikan:  Anak  untuk
01950|menjalani  pembinaan  di  LPKA  Blitar,  dengan  tetap  mempertimbangkan
01951|kepentingan terbaik bagi anak, mengingat anak melakukan tindak pidana masih
01952|di  bawah  umur,  yaitu  dengan  pertimbangan:  1)  Anak  merasa  bersalah  dan
01953|sangat menyesali perbuatannya; 2) Anak baru pertama kali menjalani proses
01954|hukum dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri; 3) Agar bisa
01955|mendapat  rehabilitasi  sosial  untuk  memberikan  bimbingan  agar  anak  dapat
01956|berperilaku  produktif;  4)  Anak  dapat  memperoleh  pembinaan  yang  akan
01957|membentuk  pribadi  anak  lebih  baik  dan  memperoleh  keterampilan  yang
01958|diharapkan sehingga dapat menjadi bekal bagi Anak di masa depan; 5) Anak
01959|membutuhkan pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial,
01960|serta edukasi perilaku yang sehat; 6) Untuk mempertimbangkan rasa keadilan
01961|bagi korban dan kepentingan terbaik bagi anak;
01962|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01963|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 3/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01964|Pengadilan untuk klien atas nama Anak III yang dibuat oleh Lovita Nurindah Sari
01965|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01966|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
01967|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
01968|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
01969|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
01970|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
01971|
01972|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
01973|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
01974|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
01975|kategori anak (17 tahun 10 bulan) sehingga masih memiliki peluang besar untuk
01976|diperbaiki melalui pembinaan; 3)  Anak  dapat melanjutkan  pendidikannya; 4)
01977|Anak membutuhkan pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma
01978|sosial,  serta  edukasi  perilaku  yang  sehat;  5)  Klien  tidak  mendapatkan
01979|pengasuhan dan pengawasan yang optimal karena kedua orang tua bekerja di
01980|luar negeri; 6) Anak masih dapat meneruskan pendidikannya;
01981|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01982|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 9/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01983|Pengadilan untuk klien atas nama Anak IV yang dibuat oleh Mas Agus Wijaya
01984|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01985|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
01986|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
01987|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
01988|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
01989|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
01990|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
01991|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
01992|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
01993|kategori anak sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui
01994|pembinaan; 3) Anak dapat melanjutkan pendidikannya; 4) Anak membutuhkan
01995|pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi
01996|perilaku yang sehat; 5) Klien tidak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan
01997|yang optimal karena kedua orang tua bekerja di luar negeri; 6) Anak masih
01998|dapat meneruskan pendidikannya;
01999|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
02000|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 07/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
02001|Pengadilan untuk klien atas nama Anak V yang dibuat oleh Miskadi selaku
02002|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan
02003|tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan
02004|kesimpulan tersebut di atas dan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan
02005|(TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan pada tanggal 21 April 2026
02006|maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  merekomendasikan:  Anak  untuk
02007|menjalani  pembinaan  di  LPKA  Blitar,  dengan  tetap  mempertimbangkan
02008|kepentingan terbaik bagi anak, mengingat anak melakukan tindak pidana masih
02009|
02010|di  bawah  umur,  yaitu  dengan  pertimbangan:  1)  Anak  merasa  bersalah  dan
02011|sangat menyesali perbuatannya; 2) Anak baru pertama kali menjalani proses
02012|hukum dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri; 3) Agar bisa
02013|mendapat  rehabilitasi  sosial  untuk  memberikan  bimbingan  agar  anak  dapat
02014|berperilaku  produktif;  4)  Anak  dapat  memperoleh  pembinaan  yang  akan
02015|membentuk  pribadi  anak  lebih  baik  dan  memperoleh  keterampilan  yang
02016|diharapkan sehingga dapat menjadi bekal bagi Anak di masa depan; 5) Anak
02017|masih  ingin  melanjutkan  pendidikannya;  6)  Anak  membutuhkan  pembinaan
02018|terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi perilaku yang
02019|sehat;
02020|Menimbang,  bahwa  dengan  mempertimbangkan  seluruh  hal  yang
02021|terungkap di persidangan, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut
02022|Umum dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Para Anak,
02023|oleh  karena  Hakim  menilai  bahwa  perbuatan  Para  Anak  tersebut
02024|dilatarbelakangi  oleh  pergaulan  yang  terlalu  bebas  yang  salah  satu
02025|penyebabnya adalah karena kurangnya pengawasan dari orangtua atau wali
02026|Para Anak yang menyebabkan Para Anak kemudian menjadi labil dan mudah
02027|terbujuk  atau  tertarik  dengan  ajakan/tawaran  orang  lain  untuk  melakukan
02028|hubungan badan dengan anak di bawah umur, sehingga apabila Para Anak
02029|tidak  dibina  dalam  lembaga  tertentu  dan  dibiarkan  tetap  berada  dalam
02030|lingkungan sehari-harinya,  dikhawatirkan Para Anak akan kembali terjerumus
02031|dalam  pergaulan  bebas  dan  mengulangi  melakukan  perbuatannya  karena
02032|kurangnya pengawasan dari orangtua Para Anak, terlebih lagi sebagian besar
02033|orangtua Para Anak sedang bekerja di luar negeri, dengan demikian Hakim
02034|berkesimpulan  bahwa  Para  Anak  perlu  ditempatkan  di  luar  keluarga  untuk
02035|mendapatkan pembinaan yang lebih terarah di mana masing-masing lembaga
02036|sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
02037|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terikat kewajiban berdasarkan undang-
02038|undang untuk melaksanakan pembinaan terhadap Para Anak dengan sebaik-
02039|baiknya;
02040|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  Hakim  sependapat  dengan
02041|rekomendasi  yang  diberikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Hakim
02042|berpendapat bahwa Para Anak perlu diasingkan untuk sementara waktu dari
02043|lingkungan  sosialnya  untuk  memperoleh  pembinaan  yang  lebih  baik  dari
02044|lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02045|Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara;
02046|
02047|Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Advokat Anak I, Anak II,
02048|Anak  IV, Anak  V  yang  meminta  agar  Para  Anak  tidak  dijatuhi  pidana  yang
02049|seringan-ringannya  dan  mengutamakan  pembinaan  dan  rehabilitasi,  Hakim
02050|berpendapat  bahwa  meskipun  Para  Anak  dijatuhi  pidana  penjara  tidak
02051|menyebabkan  Para  Anak  menjadi  tidak  mendapatkan  pembinaan  dan/atau
02052|pendidikan di dalam lembaga, sebab sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (2)
02053|dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
02054|Pidana Anak, Anak yang menjalani pidana penjara di LPKA berhak memperoleh
02055|pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan,  dan
02056|pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
02057|undangan,  dan  LPKA  wajib  menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan
02058|keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan
02059|peraturan perundang-undangan bagi Para Anak;
02060|Bahwa mengenai permohonan rehabilitasi menurut Hakim tidak relevan
02061|karena  rehabilitasi  hanya  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  yang  mengalami
02062|ketergantungan terhadap alkohol/narkotika/zat adiktif lainnya atau mengalami
02063|disabilitas mental dan/atau intelektual, dan karena dalam perkara ini Para Anak
02064|tidak mengalami kondisi-kondisi tersebut maka Para Anak tidak dapat dikenakan
02065|tindakan rehabilitasi, dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak I, Anak II,
02066|Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;
02067|Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Advokat Anak I, Anak II,
02068|Anak IV, Anak V yang meminta  agar diberikan keringanan hukuman sesuai
02069|dengan paradigma dalam KUHP, Hakim berpendapat bahwa Pasal 70 ayat (1)
02070|huruf a KUHP memang mengamanatkan pidana penjara sedapat mungkin tidak
02071|dijatuhkan jika terdakwa adalah Anak, namun oleh karena perbuatan Para Anak
02072|diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun,  maka
02073|dengan sendirinya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP tersebut tidak berlaku
02074|karena  Pasal  70  ayat  (2)  KUHP  mengatur  bahwa  ketentuan  tersebut  tidak
02075|berlaku terhadap hal-hal salah satunya tindak pidana yang diancam dengan
02076|pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, selain itu perbuatan yang dilakukan
02077|Para Anak juga tergolong tindak pidana berat dan tindak pidana yang disertai
02078|dengan kekerasan yang dapat dihukum dengan pidana pebatasan kebebasan
02079|sebagaimana Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02080|Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak
02081|I sepanjang mengenai pidana penjara sebagai alternatif terakhir adalah tidak
02082|beralasan menurut hukum dan patut ditolak, sedangkan mengenai permintaan
02083|agar Para Anak dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan tindakan kerja sosial,
02084|
02085|Hakim akan mempertimbangkannya dalam pedoman pemidanaan di putusan
02086|ini;
02087|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
02088|pidana penjara tersebut adalah pidana yang paling adil dan dipandang telah
02089|cukup  untuk  menyeimbangkan kepentingan korban, kepentingan Para Anak,
02090|kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara;
02091|Menimbang, bahwa setelah Hakim menyatakan bahwa hukuman yang
02092|paling  adil  bagi  Para  Anak  adalah  pidana  penjara,  selanjutnya  Hakim  akan
02093|mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut;
02094|Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dalam surat tuntutannya
02095|agar Para Anak dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun
02096|karena melanggar  Pasal  473 ayat (2) huruf b  juncto Pasal 20 huruf c  KUHP
02097|sebagaimana dalam dakwaan primer;
02098|Menimbang, bahwa dalam Pasal  473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20
02099|huruf c KUHP diatur bahwa ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12
02100|(dua belas) tahun;
02101|Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
02102|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal
02103|sebagai berikut:
02104|- Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02105|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Minimum
02106|khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.”;
02107|- Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02108|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Pidana
02109|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu
02110|per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang
02111|dewasa.”;
02112|- Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02113|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Apabila dalam
02114|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana
02115|denda diganti dengan pelatihan kerja.”;
02116|- Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02117|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Pidana
02118|pelatihan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan  paling
02119|singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.”;
02120|
02121|- Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02122|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa  “Anak yang
02123|dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.”;
02124|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  79  ayat  (2)  Undang-Undang
02125|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02126|Anak tersebut, maka dalam perkara a quo ancaman pidana penjara yang dapat
02127|dikenakan  kepada  Para  Anak  adalah  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)
02128|tahun,  yaitu  ½  (satu  per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  bagi  orang
02129|dewasa dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP;
02130|Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  mempertimbangkan  kualitas
02131|perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Para Anak ke depannya, di mana
02132|Para Anak melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran sendiri yaitu Para
02133|Anak sengaja mengancam dan menyuruh agar Anak Korban untuk datang ke
02134|rumah Anak III dan melakukan hubungan badan, dan perbuatan Para Anak
02135|tersebut  menimbulkan  rasa  trauma  yang  mendalam  baik  bagi  Anak  Korban
02136|maupun bagi ibu kandung Anak Korban, maka Hakim akan menjatuhkan pidana
02137|yang adil dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para
02138|Anak  sekaligus  memperhatikan  pula  rasa  keadilan  bagi  korban  dan
02139|keluarganya, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan seimbang
02140|dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  dan  pidana
02141|tersebut  sedapat  mungkin  haruslah  dapat  menimbulkan  efek  jera  dan  efek
02142|prevensi khusus bagi Para Anak sehingga Para Anak dapat menyadari bahwa
02143|perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut  adalah  perbuatan  yang  salah  dan
02144|melanggar hukum sehingga Para Anak tidak akan mengulanginya lagi, di sisi
02145|lain pidana tersebut sedapat mungkin juga haruslah dapat menimbulkan efek
02146|prevensi umum bagi masyarakat luas, yaitu agar masyarakat luas tidak meniru
02147|perbuatan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;
02148|Menimbang,  bahwa  Hakim  patut  pula  mempertimbangkan  bahwa
02149|tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah mendekati ancaman maksimal bagi
02150|Para Anak, namun Hakim mengamati di persidangan bahwa Para Anak telah
02151|jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya, Para Anak menunjukkan rasa
02152|penyesalan  yang  mendalam  dan  berjanji  bersungguh-sungguh  tidak  akan
02153|mengulangi  perbuatannya,  serta  Para  Anak  mempermudah  jalannya
02154|persidangan dengan tidak berbelit-belit dan mau memberikan keterangan yang
02155|jelas  perihal  kronologi  setiap  peristiwa  berikut  siapa-siapa  saja  pihak  yang
02156|terlibat  dalam  peristiwa  persetubuhan  tersebut,  dengan  demikian  hal-hal
02157|
02158|tersebut patut menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan lamanya
02159|pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Anak;
02160|Menimbang, bahwa demi keadilan dan proporsionalitas, Hakim patut
02161|pula  memperhatikan  fakta  bahwa  jumlah  dan  frekuensi  perbuatan  yang
02162|dilakukan Para Anak adalah berbeda-beda (tidak sama), di mana Anak I dan
02163|Anak II melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak total 5
02164|(lima) kali, Anak III melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak
02165|total 2 (dua) kali, sedangkan Anak IV dan Anak V masing-masing melakukan
02166|hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga tentu
02167|tidak  adil  dan  proporsional  apabila  hukuman  masing-masing  Para  Anak
02168|disamakan, di  mana Hakim  berpendapat bahwa peran  utama dalam  Tindak
02169|Pidana ini adalah dilakukan oleh Anak I dan Anak II beserta Rifki yang terlibat
02170|sedari awal untuk merencanakan dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke
02171|rumah,  dan  dibantu  oleh  Anak  III  yang  mengetahui  rencana  tersebut  dan
02172|senantiasa menyediakan kamar di rumah Anak III untuk melakukan perbuatan
02173|tersebut, sedangkan di sisi lain Anak IV dan Anak V baru terlibat melakukan
02174|hubungan badan dengan Anak Korban pada peristiwa keempat dan hanya 1
02175|(satu) kali saja melakukan hubungan badan tersebut, dengan demikian patut
02176|bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Anak
02177|sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
02178|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim
02179|tidak  sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  sepanjang  mengenai
02180|lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Anak, dan Hakim akan
02181|menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan, latar belakang,
02182|dan  dampak  bagi  Para  Anak  ke  depannya,  dengan  demikian  Hakim  akan
02183|menjatuhkan  pidana  penjara  yang  lama  pidana  penjara  dan  tempat
02184|pelaksanaannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini
02185|dengan memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik
02186|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
02187|mengatur bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.” dan
02188|Hakim akan menentukan LPKA mana yang terdekat dengan domisili Para Anak
02189|sebagai tempat Para Anak menjalani pidana penjara sebagaimana disebutkan
02190|dalam amar putusan ini;
02191|Menimbang, bahwa pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Para
02192|Anak  tersebut  harus  tetap  mengakomodasi  hak-hak  Para  Anak  untuk
02193|mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan
02194|
02195|hak lain sebagaimana Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik
02196|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02197|Menimbang, bahwa selain pertimbangan khusus di atas, Hakim dalam
02198|menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Anak  adalah  dengan  mempedomani
02199|ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang  Pedoman  Pemidanaan  yang
02200|mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib  dipertimbangkan:  a.  bentuk
02201|kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;