01610|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01611|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01612|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01613|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :  
01614|1. Orang perseorangan;
01615|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01616|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01617|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01618|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01619|dimaksud dalam Pasal 69;
01620|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01621|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01622|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01623|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01624|mata atas kehendaknya sendiri;
01625|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01626|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01627|Ad.1. Orang Perseorangan;
01628|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01629|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01630|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01631|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01632|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01633|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01634|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01635|
01636|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01637|Ilham Rahmat Bin Rahmat ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang
01638|termuat  didalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  bersesuaian  dengan
01639|keterangan saksi-saksi dan  Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang
01640|diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya; 
01641|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01642|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01643|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01644|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01645|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01646|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01647|dimaksud dalam Pasal 69;
01648|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01649|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01650|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01651|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01652|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01653|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01654|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01655|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01656|mededader (turut serta melakukan);
01657|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01658|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01659|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01660|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01661|lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pida
01662|na.  Pasal  20  huruf  b  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01663|Undang-undang Hukum Pidana merupakan bentuk dari doen plegen atau meny
01664|uruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang disuruh,
01665|dalam rumusan ini yang disuruh dapat berupa alat tertentu yang menjadi perant
01666|ara atau alat atau perpanjangan tangan dari pelaku untuk melakukan suatu tind
01667|ak pidana;
01668| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01669|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01670|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01671|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01672|luar wilayah Republik Indonesia;
01673|
01674|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01675|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01676|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: 
01677|a. Badan; 
01678|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau 
01679|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01680|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01681| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01682|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01683|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01684|persyaratan:
01685|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01686|b. Memiliki kompetensi;
01687|c. Sehat jasmani dan rohani;
01688|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 
01689|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
01690|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01691|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01692|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01693|dokumen yang meliputi:
01694|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01695|melampirkan fotokopi buku nikah; 
01696|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01697|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
01698|c. Sertifikat kompetensi kerja; 
01699|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01700|kesehatan dan psikologi; 
01701|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01702|f. Visa kerja; 
01703|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01704|kerja;
01705|h. Perjanjian Kerja;
01706|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01707|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01708|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01709|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01710|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01711|
01712|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01713|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01714|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01715|Terdakwa  ditangkap  oleh  petugas  kepolisian  yakni  oleh  Saksi  Muhammad
01716|Iqroom dan Saksi Pedrik Chantona A.d Perminas pada hari Jumat, 18 Juli 2025
01717|sekitar  pukul  13.00  WITA bertempat  di  Jalan  Sungai  Sembilan,  Kelurahan
01718|Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01719|Kalimantan Utara;
01720|Menimbang,  bahwa benar  Terdakwa  ditangkap  karena  menjemput  5
01721|(lima) orang WNI Terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur
01722|tidak resmi dan tanpa dilengkapi dokumen yang di syaratkan oleh peraturan
01723|perundang-undangan atas perintah dari saudari Rismawati;
01724|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
01725|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
01726|(satu) orang perempuan dewasa dan  2  (dua) orang  anak atas nama  Saksi
01727|Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, Saksi Herman Bin Mansur anak Rival
01728|Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal Kabupaten
01729|Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  tujuan  berangkat  ke  negara
01730|Malaysia;
01731|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut berangkat dari
01732|Bulukumba menuju Pelabuhan Pare pare menggunakan Mobil Travel kemudian
01733|akan  diberangkatkan  menggunakan  Kapal  KM.  PANTOKRATOR  menuju
01734|Kabupaten Nunukan yang mana hal tersebut difasilitasi oleh Saksi Baso Bin
01735|Jusmain (dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah dari saudari Rismawati;
01736|Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput
01737|tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja di perusahaan sawit
01738|Boustead  Rimba  Nilai  Sdn.  Bhd  yang  berada  di  Sandakan  Sabah  negara
01739|Malaysia;
01740|Menimbang, bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan
01741|dari saudara Asri Als Mandor Asri;
01742|Menimbang,  bahwa  benar  yang  membiayai  keberangkatan
01743|keberangkatan 2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01744|bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
01745|tersebut menuju ke Malaysia adalah saudara Asri Als Mandor Asri;
01746|Menimbang, bahwa biaya yang diminta oleh saudara Asri Als Mandor
01747|Asri  adalah  senilai  RM.  1.750,-  atau  sekitar  Rp. 6.650.000,-  untuk  1  orang
01748|dewasa  dengan  total  keseluruhan  senjumlah  RM.  5.250,-  atau  sekitar  Rp.
01749|
01750|19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan untuk anak Saksi tidak dibebankan
01751|biaya  karena  masih  berusia  dibawah  2  tahun,  yang  mana  hal  tersebut
01752|merupakan hutang yang harus bayarkan kepada saudara Asri Als Mandor Asri
01753|dengan  sistem  pemotongan  gaji  atau  upah  kerja  melalui  pihak  perusahaan
01754|apabila sudah berhasil dipekerjakan di Negara Malaysia;
01755|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  berkomunikasi  dengan  saudari
01756|Rismawati melalui sambungan whatsapp yang berawal pada hari Kamis Tanggal
01757|17 Juli 2025 yang mengatakan bahwa akan ada orang besok yakni 5 (lima)
01758|orang WNI   rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan
01759|bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
01760|untuk dilakukan penjemputan  dengan . kemudian pada hari Jumat tanggal 18
01761|Juli 2025, saudari Rismawati menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan
01762|posisi 5 (lima) orang tersebut yang lagi berada di luar Pelabuhan tidak jauh dari
01763|Gerbang Masuk Pelabuhan Tunon Takan, lalu Terdakwa menjemput para Calon
01764|PMI  tersebut  di  Simpang  3  antara  Jalan  Porsas  dan  Jalan  Lingkar
01765|menggunakan Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP
01766|1356  CM  kemudian  Terdakwa  akan  membawa  para  calon  PMI  tersebut  ke
01767|penampungan  yang  berada  di  Gang  Damai  Jalan  Lingkar  Rumah  saudari
01768|Rismawati;
01769|Menimbang, bahwa benar Terdakwa rencananya akan mengantarkan  2
01770|(dua) orang  CPMI,  1  (satu)  orang  perempuan  dewasa dan  2  orang anak
01771|tersebut ke rumah penampungan sementara milik Rismawati, setelah di rumah
01772|penampungan  menunggu  beberapa  hari  sampai  menunggu  perintah  dari
01773|saudari Rismawati untuk mengantar CPMI tersebut menuju pangkalan Aji Putri,
01774|setelah itu ada motoris Speed yang di perintahkan juga oleh saudari Rismawati
01775|untuk  menjemput  CPMI  tersebut,  sesampai  di  pelabuhan  Bambangan
01776|Kecamatan  Sebatik,  nantinya  ada  travel  yang  menjemput  CPMI  tersebut,
01777|setelahnya Terdakwa tidak mengetahui jalurnya lagi;
01778|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  akan  dibayar  oleh  saudari
01779|Rismawati sejumlah Rp. 200.000,- sampai Rp.400.000,-. melalui transfer bank
01780|jika berhasil menjemput dan mengantarkan 5 (lima) orang WNI tersebut sesuai
01781|dengan perintah saudari Rismawati;
01782|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  belum  selesai  mengantarkan  5
01783|(lima) orang WNI tersebut karena terlebih dahulu di gagalkan oleh Petugas
01784|kepolisian;
01785|
01786|Menimbang,  bahwa  benar  2 orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01787|tersebut  tidak  memiliki  kompetensi  dalam  ini  seperti  sertifikat  kempetensi
01788|keahlian bekerja sebagai salah satu syarat akan bekerja diluar negeri;
01789|Menimbang, bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari
01790|Rismawati  tidak  memilik  ijin  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran
01791|Indonesia dari Indonesia menuju Malaysia;
01792|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01793|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan penempatan pekerja
01794|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
01795|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
01796|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
01797|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
01798|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01799|kehendaknya sendiri;
01800|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
01801|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
01802|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
01803|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
01804|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
01805|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
01806|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
01807|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
01808|tindak pidana yang dituju;
01809|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01810|yakni  memberangkatkan  5  (lima)  orang  WNI Tersebut ,  yang  mana  tidak
01811|selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa
01812|sendiri melainkan karena Terdakwa  dan  5 (lima) orang WNI  tersebut  dengan
01813|rincian  2 (orang) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di
01814|Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak atas nama
01815|Saksi Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur
01816|anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal
01817|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  dengan tujuan berangkat ke
01818|negara Malaysia telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada
01819|hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sungai
01820|Sembilan, Kelurahan  Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten
01821|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
01822|
01823|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01824|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi
01825|jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak
01826|Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01827|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01828|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01829|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01830|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01831|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01832|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01833|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01834|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01835|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01836|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01837|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01838|alternatif kedua; 
01839|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01840|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01841|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01842|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01843|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01844|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01845|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01846|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01847|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01848|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01849|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01850|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01851|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01852|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01853|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 1 2
01854|November 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01855|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01856|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01857|ini;
01858|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01859|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01860|
01861|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01862|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01863|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01864|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01865|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01866|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01867|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01868|pidana Penuntut Umum tersebut, oleh karena  keberangkatan 5 (lima) orang
01869|WNI dengan rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, 1 (satu)
01870|orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak tersebut  dilakukan tanpa
01871|tujuan  eksploitasi  ataupun  tanpa  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  oleh
01872|Terdakwa sebagaimana yang terungkap pada fakta persidangan bahwa awalnya
01873|Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) menghubungi saudara Sudi (kakak
01874|Saksi) yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di
01875|Negara  Malaysia,  lalu  menanyakan  apakah  masih  ada  lowongan  pekerjaan
01876|untuk Saksi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin
01877|Mansur di tempat saudara Sudi bekerja, lalu saudara Sudi memberitahukan
01878|bahwa kebetulan perusahaan sawit tempat saudara Sudi sedang membutuhkan
01879|karyawan,  setelah  itu  saudara  Sudi  mengirimkan  nomor  WhatsApp  milik
01880|saudara Asri Als Mandor Asri (Daftar Pencarian Saksi) agar Saksi Riswandi Als
01881|Sandi Bin Rasyide (Alm) bisa berkomunukasi langsung dengan saudara Asri Als
01882|Mandor Asri. Tidak lama kemudian terjadilah komunikasi antara Saksi Riswandi
01883|dengan  saudara  Asri  Als  Mandor  Asri  terkait  keberangkatan,  biaya
01884|keberangkatan, dikarenakan Saksi Riswandi belum memiliki biaya dan pada
01885|saat itu terjadi kesepakatan akan ditanggung oleh Mandor Asri dan menjadi
01886|hutang yang akan dibayarkan setelah bekerrja nanti dengan rincian senilai RM.