01500|Menimbang  bahwa  akibat  pengiriman  video  tersebut,  Anak  Korban
01501|mengalami perundungan di sekolah, menjadi jarang datang ke sekolah, mengalami
01502|trauma, dan pernah ingin mencoba bunuh diri;
01503|Menimbang bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor ***** tanggal
01504|2025 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh RSUD Kabupaten Bombana dan
01505|diperiksa oleh Dokter, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada daerah genetalia
01506|terdapat luka robek arah jam 6 (enam) dan jam 7 (tujuh) pada selaput dara kemaluan
01507|akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda kehamilan;
01508|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, pembuktian unsur “persetubuhan”
01509|harus ditempatkan secara tepat pada esensi hukumnya, yaitu adanya penetrasi alat
01510|kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga fokus penilaian Hakim
01511|tidak berhenti pada relasi antara Anak dan Anak Korban, melainkan pada apakah
01512|rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan secara
01513|nyata terjadinya peraduan alat kelamin sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum
01514|pidana;
01515|Menimbang  bahwa  fakta  hukum  menunjukkan  telah  terjadi  perbuatan
01516|seksual terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2025 di Bukit
01517|Langkapa, Kabupaten Bombana, sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dipandang
01518|sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan
01519|berulang yang memiliki kesamaan pola, tempat, dan cara pelaksanaan;
01520|Menimbang bahwa pada kejadian pertama, rangkaian peristiwa diawali dari
01521|komunikasi melalui WhatsApp yang berujung pada kesepakatan untuk bertemu,
01522|kemudian dilanjutkan dengan keberangkatan menuju lokasi yang relatif sepi, yakni
01523|Bukit  Langkapa,  setelah  itu  terjadi  tindakan  membuka  pakaian  Anak  Korban,
01524|penggunaan kondom yang sebelumnya telah dibeli oleh Anak, serta dilanjutkan
01525|dengan dimasukkannya alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban,
01526|sehingga fakta tersebut telah secara langsung memenuhi inti unsur persetubuhan;
01527|Menimbang bahwa keadaan ketika pada awalnya alat kelamin Anak tidak
01528|dapat masuk, kemudian dilakukan perubahan posisi terhadap Anak Korban dan
01529|kembali  dilakukan  penetrasi  hingga  mencapai  titik  ejakulasi,  justru  memperkuat
01530|bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang secara sadar diarahkan untuk
01531|mewujudkan  persetubuhan, bukan  sekadar  perbuatan  cabul  atau  sentuhan  fisik
01532|biasa;
01533|Menimbang bahwa pada kejadian kedua, pola yang sama kembali terulang,
01534|yakni adanya komunikasi, pertemuan di tempat umum, perjalanan menuju lokasi yang
01535|Hal. 25 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01536|
01537|sama, penggunaan kondom, serta penetrasi dengan gerakan maju mundur dalam
01538|durasi yang cukup lama, bahkan dilakukan lebih dari satu kali dalam satu rangkaian
01539|kejadian dengan cara mengganti kondom dan melanjutkan perbuatan tersebut hingga
01540|kembali terjadi ejakulasi;
01541|Menimbang bahwa pengulangan perbuatan pada kejadian kedua tersebut
01542|menunjukkan adanya kesinambungan dan konsistensi tindakan, sehingga secara
01543|logis tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang terjadi secara kebetulan atau
01544|tanpa  kehendak,  melainkan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  secara  sadar,
01545|berulang, dan terarah;
01546|Menimbang  bahwa  kejadian  ketiga  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak
01547|berbeda secara substansial dari kejadian pertama dan kedua, serta disertai dengan
01548|perekaman  video  perbuatan  seksual  antara  Anak  dan  Anak  Korban,  sehingga
01549|perekaman tersebut menjadi fakta pendukung yang memperkuat bahwa peristiwa
01550|persetubuhan benar-benar terjadi;
01551|Menimbang bahwa meskipun perekaman video bukan merupakan unsur inti
01552|dari persetubuhan, namun dalam perkara ini memiliki nilai pembuktian yang signifikan
01553|karena berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi dan menunjukkan adanya
01554|dokumentasi atas perbuatan tersebut;
01555|Menimbang  bahwa  fakta  selanjutnya  menunjukkan  bahwa  Anak  pernah
01556|meminta kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto dan video tubuhnya sebanyak
01557|2 (dua) kali, disertai dengan ancaman akan menyebarkan video perbuatan seksual
01558|yang  telah  dilakukannya  apabila  permintaan  tersebut  tidak  dipenuhi,  sehingga
01559|menunjukkan  bahwa  peristiwa  persetubuhan  tersebut  berlanjut  pada  bentuk
01560|penguasaan dan tekanan terhadap Anak Korban;
01561|Menimbang bahwa pengiriman video perbuatan seksual kepada Anak Saksi
01562|melalui  WhatsApp,  yang  didahului  dengan  percakapan  “din  kow  mau  vidionya
01563|Kalilah?”, kemudian diikuti dengan pengiriman video 1 (satu) kali lihat, menunjukkan
01564|bahwa  video  tersebut  benar  ada  dan  berkaitan  langsung  dengan  peristiwa
01565|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
01566|Menimbang  bahwa  alasan  pengiriman  video  tersebut  karena  merasa
01567|dipermalukan  memperlihatkan  adanya  motif  yang  menguatkan  bahwa  peristiwa
01568|persetubuhan tersebut tidak hanya terjadi, tetapi juga digunakan sebagai sarana
01569|untuk  mempermalukan  Anak  Korban,  sehingga  memperkuat  keterkaitan  antara
01570|perbuatan seksual dan akibat sosial yang ditimbulkan;
01571|Menimbang bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami
01572|perundungan di lingkungan sekolah, menjadi jarang hadir, mengalami trauma, serta
01573|pernah ingin mencoba bunuh diri, sehingga dampak dari perbuatan tersebut tidak
01574|Hal. 26 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01575|
01576|hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga meluas pada aspek psikologis dan sosial
01577|Anak Korban;
01578|Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa visum et repertum
01579|nomor  ***** tanggal 2025 yang diterbitkan oleh RSUD Kabupaten Bombana dan
01580|ditandatangani oleh Dokter, ditemukan adanya luka robek arah jam 6 (enam) dan jam
01581|7 (tujuh) pada selaput dara kemaluan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, yang
01582|secara medis berkorelasi dengan adanya penetrasi alat kelamin, sehingga temuan
01583|tersebut memberikan penguatan objektif terhadap fakta persetubuhan;
01584|Menimbang bahwa kesesuaian antara keterangan Anak Korban, keterangan
01585|Anak,  keterangan  saksi,  serta  hasil  visum  et  repertum  menunjukkan  adanya
01586|hubungan yang saling menguatkan dan membentuk suatu rangkaian pembuktian
01587|yang utuh, logis, dan tidak terputus mengenai terjadinya penetrasi sebagai inti dari
01588|unsur persetubuhan;
01589|Menimbang  bahwa  oleh  karena  itu,  berdasarkan  seluruh  rangkaian
01590|pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan persetubuhan”
01591|telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
01592|Ad.3. Dengan Anak
01593|Menimbang bahwa untuk menilai terpenuhinya unsur “dengan Anak”, terlebih
01594|dahulu harus dipahami pengertian “Anak” menurut ketentuan peraturan perundang-
01595|undangan,  di  mana  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik
01596|Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
01597|T ahun 2002  tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak”  adalah
01598|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
01599|dalam kandungan;
01600|Menimbang  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-
01601|Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01602|Anak, yang dimaksud dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18
01603|(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
01604|ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana,  sehingga  dalam  konteks  hukum
01605|pidana, batas usia menjadi parameter utama untuk menentukan apakah seseorang
01606|dapat dikualifikasikan sebagai Anak;
01607|Menimbang bahwa pengaturan mengenai batas usia tersebut bersifat limitatif
01608|dan imperatif, sehingga setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)
01609|tahun harus dipandang sebagai Anak yang memperoleh perlindungan hukum khusus,
01610|tanpa  mempertimbangkan  keadaan  lain  seperti  kedewasaan  fisik,  hubungan
01611|personal, ataupun persetujuan;
01612|Hal. 27 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01613|
01614|Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “dengan Anak” dalam perkara
01615|pidana mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah
01616|ditujukan kepada seseorang yang secara hukum masih berada dalam kategori Anak
01617|sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
01618|Menimbang bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, Hakim
01619|akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
01620|pihak yang menjadi korban dalam perkara ini benar merupakan Anak sebagaimana
01621|definisi hukum yang berlaku;
01622|Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa akta kelahiran nomor
01623|***** 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01624|Kabupaten Bombana, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juni 2011,
01625|sehingga pada saat peristiwa terjadi pada tahun 2025, usia Anak Korban adalah 13
01626|(tiga belas) tahun;
01627|Menimbang bahwa usia tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Anak
01628|Korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara yuridis Anak
01629|Korban masih termasuk dalam kategori Anak yang wajib memperoleh perlindungan
01630|hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
01631|Menimbang bahwa selain dibuktikan dengan akta kelahiran, fakta mengenai
01632|usia  Anak  Korban  juga  bersesuaian  dengan  keterangan  yang  terungkap  di
01633|persidangan, di mana disebutkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih
01634|bersekolah  dan  berada  dalam  rentang  usia  remaja  awal,  sehingga  semakin
01635|menguatkan  bahwa  Anak  Korban  adalah  subjek  hukum  yang  termasuk  dalam
01636|kategori Anak;
01637|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  tidak  terdapat  keraguan  bahwa
01638|perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini ditujukan kepada seseorang
01639|yang secara hukum masih berstatus sebagai Anak;
01640|Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut,
01641|Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan Anak” telah terbukti secara sah dan
01642|meyakinkan menurut hukum;
01643|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (2) huruf b
01644|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01645|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
01646|Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah
01647|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01648|alternatif kedua;
01649|Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
01650|diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak terbukti secara
01651|Hal. 28 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01652|
01653|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak
01654|serta menuntut pidana penjara terhadap Anak, hakim memandang bahwa tuntutan
01655|tersebut merupakan hasil penilaian yuridis Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang
01656|terungkap di persidangan yang disusun berdasarkan konstruksi pembuktian yang
01657|diyakininya, sehingga oleh karenanya patut dipertimbangkan secara cermat, objektif,
01658|dan proporsional dalam kerangka penegakan hukum;
01659|Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Anak dan Advokatnya
01660|yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Anak  telah  mengakui  perbuatannya
01661|sebagaimana terungkap di persidangan, menyampaikan penyesalan, serta berjanji
01662|tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di  kemudian  hari,  disertai  dengan  uraian
01663|mengenai  kondisi  pribadi  Anak  yang  sejak  kecil  tidak  memperoleh  pembinaan
01664|langsung dari sosok ayah dan hidup bersama ibunya serta turut berperan dalam
01665|menopang kebutuhan ekonomi keluarga, hakim menilai bahwa permohonan tersebut
01666|merupakan bagian dari hak Anak untuk menyampaikan keadaan pribadi dan hal-hal
01667|yang dianggap relevan sebelum penjatuhan pidana;
01668|Menimbang bahwa permohonan keringanan yang diajukan oleh Anak dan
01669|Advokatnya tersebut pada hakikatnya tidak memuat bantahan terhadap fakta hukum
01670|maupun  terhadap  pembuktian  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  telah  dinyatakan
01671|terbukti, melainkan ditujukan kepada kebijaksanaan hakim dalam menentukan jenis
01672|dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga secara yuridis tidak
01673|mempengaruhi  penilaian  mengenai  terbukti  atau  tidaknya  perbuatan  yang
01674|didakwakan, tetapi akan dipertimbangkan dalam rangka penentuan pidana yang
01675|proporsional;
01676|Menimbang bahwa penyesalan yang disampaikan oleh Anak serta janji untuk
01677|tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari pada prinsipnya merupakan sikap
01678|yang patut diperhatikan sebagai indikasi adanya kesadaran atas perbuatan yang telah
01679|dilakukan, namun demikian penilaiannya tetap harus ditempatkan secara objektif
01680|dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan;
01681|Menimbang bahwa kondisi pribadi Anak sebagaimana dikemukakan dalam
01682|permohonan tersebut, termasuk latar belakang keluarga dan peran Anak dalam
01683|kehidupan  sehari-hari,  merupakan  keadaan  yang  secara  yuridis  dapat
01684|dipertimbangkan dalam kerangka penjatuhan pidana, sepanjang tidak mengaburkan
01685|penilaian terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan;
01686|Menimbang bahwa dengan demikian, baik tuntutan Penuntut Umum maupun
01687|permohonan Anak dan Advokatnya telah dipertimbangkan secara utuh dalam perkara
01688|ini dan akan dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan
01689|pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum pidana;
01690|Hal. 29 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01691|
01692|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya
01693|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01694|pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
01695|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01696|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01697|11  T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebelum  menjatuhkan
01698|putusan  hakim  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  orang  tua  Anak  untuk
01699|mengemukakan  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  Anak,  yang  ketentuan  tersebut
01700|merupakan pengejawantahan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam proses
01701|peradilan pidana, sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh orang tua memiliki
01702|relevansi  yuridis  untuk  dipertimbangkan  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan
01703|penjatuhan pidana;
01704|Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak
01705|yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan masih
01706|sanggup untuk mendidik, membimbing, dan membina Anak agar menjadi pribadi yang
01707|lebih baik, yang mana pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan
01708|pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang  telah  terbukti,  melainkan
01709|merupakan  permohonan  yang  ditujukan  kepada  kebijaksanaan  hakim  dalam
01710|menentukan  proporsionalitas  pidana  yang  akan  dijatuhkan,  khususnya  dalam
01711|kerangka  pembinaan  Anak  sebagai  subjek  hukum  yang  masih  dalam  tahap
01712|perkembangan;
01713|Menimbang bahwa dengan memperhatikan karakteristik sistem peradilan
01714|pidana Anak yang menitikberatkan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial,
01715|maka  keterangan  orang tua tersebut patut dipertimbangkan secara  proporsional
01716|bersama dengan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa
01717|mengesampingkan  kepentingan  perlindungan  terhadap  Anak  Korban,  sehingga
01718|putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan keseimbangan antara kepastian hukum,
01719|keadilan, dan kemanfaatan, serta berorientasi pada masa depan Anak;
01720|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01721|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya mengatur bahwa
01722|ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
01723|maupun keadaan yang timbul setelah perbuatan tersebut, dapat dijadikan dasar bagi
01724|hakim  untuk  mempertimbangkan  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  memilih
01725|mengenakan tindakan, sehingga norma tersebut menegaskan bahwa penjatuhan
01726|sanksi terhadap Anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan
01727|harus memperhatikan secara utuh dimensi keadilan dan kemanusiaan yang melekat
01728|dalam diri Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan;
01729|Hal. 30 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01730|
01731|Menimbang bahwa dalam perkara ini, Anak pada saat melakukan perbuatan
01732|berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan pada saat dihadapkan di persidangan telah
01733|berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-
01734|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak
01735|dimungkinkan  untuk  dijatuhi  pidana  maupun  dikenai  tindakan,  yang  dalam
01736|penerapannya menuntut kehati-hatian hakim untuk memilih bentuk sanksi yang paling
01737|tepat  dengan  mempertimbangkan  tingkat  kedewasaan,  kondisi  psikologis,  serta
01738|potensi pembinaan terhadap diri Anak;
01739|Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak
01740|semata-mata diarahkan pada pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan,
01741|melainkan lebih jauh diarahkan pada fungsi edukatif dan korektif guna membentuk
01742|kesadaran hukum pelaku, sehingga dalam konteks perkara Anak, pemidanaan harus
01743|dipahami  sebagai  sarana  pembinaan  yang  bertujuan  memperbaiki  perilaku,
01744|menumbuhkan tanggung jawab, serta mencegah Anak mengulangi perbuatannya di
01745|kemudian  hari, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial  yang  hidup dalam
01746|masyarakat, termasuk norma kesusilaan, norma adat, dan norma moral sebagai
01747|landasan kehidupan Bersama;
01748|Menimbang bahwa pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014
01749|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
01750|Perlindungan  Anak  telah  menetapkan  batasan  bahwa  maksimum  pembatasan
01751|kemerdekaan terhadap Anak adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang
01752|dewasa,  sedangkan  terhadap  batasan  minimum  tidak  diberlakukan,  yang
01753|menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan
01754|pemidanaan  dengan  kondisi  konkret  Anak,  sehingga  tujuan  pemidanaan  tidak
01755|semata-mata  diarahkan  pada  pembalasan,  melainkan  juga  pada  pembinaan,
01756|perbaikan, serta perlindungan terhadap masa depan Anak;
01757|Menimbang bahwa dalam kerangka tersebut, hakim memandang bahwa
01758|keadilan tidak dapat dimaknai hanya sebagai keadilan normatif (legal justice) yang
01759|bersifat kaku, melainkan harus dipadukan dengan keadilan moral (moral justice) dan
01760|keadilan sosial (social justice), mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam
01761|perkara a quo tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga
01762|menyentuh dimensi kesusilaan, kehormatan, serta kondisi psikologis Anak Korban,
01763|sehingga  penjatuhan  pidana  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara
01764|kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta peluang perbaikan bagi Anak
01765|sebagai pelaku;
01766|Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-
01767|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib
01768|Hal. 31 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01769|
01770|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dalam perkara ini
01771|pada  pokoknya  merekomendasikan  agar  apabila  Anak  terbukti  bersalah,  maka
01772|terhadap  Anak  dijatuhkan  pidana  penjara  dengan  penempatan  di  Lembaga
01773|Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  dengan  hukuman  seringan-ringannya,  yang
01774|menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dipandang lebih tepat untuk diterapkan
01775|terhadap Anak;
01776|Menimbang  bahwa  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut
01777|didasarkan pada penilaian terhadap kondisi pribadi Anak, latar belakang keluarga,
01778|serta lingkungan sosialnya, sehingga menurut pandangan hakim, penempatan Anak
01779|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan bentuk pelaksanaan pidana yang
01780|tidak  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  penjeraan,  tetapi  juga  sebagai  media
01781|pembinaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembentukan karakter,
01782|sehingga Anak diharapkan memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik
01783|di masa yang akan datang;
01784|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
01785|menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
01786|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  serta  permohonan  Anak  dan
01787|advokatnya yang menginginkan keringanan pidana, hakim menilai bahwa kedua hal