01529|1. Setiap Orang;
01530|2. Percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01531|Republik Indonesia;
01532|3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik
01533|Indonesia;
01534|4. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  yang  turut  serta
01535|melakukan;
01536|Menimbang,  bahwa terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01537|mempertimbangkan sebagai berikut:
01538|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;
01539|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “setiap  orang” menurut
01540|undang-undang adalah setiap orang  (subyek hukum)  sebagai pendukung hak
01541|dan  kewajiban  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  perbuatan
01542|(toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada
01543|setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;
01544|
01545|Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan
01546|mempertimbangkan sebagai berikut:
01547|- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan
01548|seorang laki-laki yang bernama ROSIN ALS BAH BIN ALM. GANI , dengan
01549|segala  identitasnya  sebagaimana  tertera  dalam  surat  dakwaan  Penuntut
01550|Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
01551|- Bahwa  orang  tersebut  dihadapkan  sebagai  Terdakwa,  yang  diduga
01552|melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi  surat  dakwaan Penuntut
01553|Umum;
01554|- Bahwa  selama  proses  persidangan,  Terdakwa  dapat  mengikutinya
01555|dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan
01556|lancar tanpa mengalami hambatan;
01557|- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas
01558|perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa
01559|Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan
01560|tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
01561|Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan hukum
01562|tersebut di atas, Majelis Hakim ber pendapat bahwa unsur “setiap orang” telah
01563|terpenuhi;
01564|Ad.2.  Unsur “ Percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah
01565|Negara Republik Indonesia”;
01566|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ataupun poging
01567|sebagaimana dimaknai di dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01568|Pidana  ialah  adanya  niat  untuk  melakukan  kejahatan  dengan  telah
01569|dilaksanakannya  permulaan  pelaksanaan,  namun  tidak  selesai  dilaksanakan
01570|bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
01571|Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena
01572|Terdakwa  telah  mengkoordinir  Saksi  RIDWAN,  Saksi  FIONAL,  dan  Saksi
01573|MUHAMMAD  HAIRI  untuk  keberangkatan  Saksi  Korban  MUHAMMAD  TIO
01574|RESTIA dari Pelabuhan  Domestik  Karimun  menuju Pantai Teluk  Paku yang
01575|untuk  selanjutnya  akan  Terdakwa  berangkatkan  menuju  Negara  Malaysia.
01576|Adapun  cara  Terdakwa  membawa  dan  memberangkatkan  Saksi  Korban
01577|MUHAMMAD TIO RESTIA menuju Negara Malaysia yaitu ketika Saksi Korban
01578|MUHAMMAD TIO RESTIA telah tiba di Pelabuhan Domestik Karimun, Terdakwa
01579|menyuruh  Saksi  RIDWAN  dan  Saksi  MUHAMMAD  HAIRI  untuk  menjemput
01580|Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di Pelabuhan Domestik Karimun untuk
01581|selanjutnya dibawa menuju ke Pantai Teluk Paku dan rencananya dari Pantai
01582|
01583|Teluk Paku, Terdakwa akan membawa Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA
01584|menuju  Negara  Malaysia  dengan  menggunakan  speedboat  yang  Terdakwa
01585|nahkodai sendiri;
01586|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  akan  menerima  upah  sejumlah
01587|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  jika  berhasil  membawa  Saksi  Korban
01588|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  menuju  Negara  Malaysia  dan  Terdakwa  masih
01589|menerima  upah  sejumlah  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dari  BANG
01590|PENDEK sedangkan sisanya akan dibayarkan oleh BANG PENDEK setelah
01591|orang tersebut berhasil dibawa ke Negara Malaysia;
01592|Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa seorang Warga Negara
01593|Indonesia yaitu Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA ke Negara Malaysia
01594|yang merupakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan
01595|permulaan  perbuatannya  yaitu  dalam  hal  menjemput  Saksi  Korban
01596|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  dari  Pelabuhan  Domestik  Karimun  dan  sudah
01597|sempat  diantarkan  ke  Pantai  Teluk  Paku  yang  mana  rencananya  untuk
01598|berangkat ke Malaysia akan dilakukan melalui perjalanan laut menggunakan
01599|speedboat yang akan dinahkodai Terdakwa, namun perbuatan membawa dan
01600|memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Negara Malaysia tersebut tidak
01601|selesai dikarenakan pihak kepolisian sudah mengikuti kegiatan Terdakwa dan
01602|melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta kawanannya yaitu Saksi
01603|RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi MUHAMMAD HAIRI;
01604|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa
01605|perbuatan Terdakwa dalam mengkoordinir Saksi RIDWAN, Saksi FIONAL, dan
01606|Saksi MUHAMMAD HAIRI untuk mengantar jemput Saksi Korban MUHAMMAD
01607|TIO  RESTIA untuk  diberangkatkan  dan  dibawa  ke  Negara  Malaysia  tanpa
01608|menggunakan prosedur dan dokumen yang resmi, senyatanya Terdakwa sudah
01609|mengetahui  bahwa  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  membawa  seorang  Warga
01610|Negara  Indonesia  ke  Negara  Malaysia,  namun  terhenti  dikarenakan  bukan
01611|kehendak dari Terdakwa namun akibat diamankan dan ditangkap oleh petugas
01612|kepolisian,  telah  dapat  dikatakan  percobaan  membawa  Warga  Negara
01613|Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur
01614|ini telah terpenuhi;
01615|Ad.3.  Unsur  “Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara
01616|Republik Indonesia”;
01617|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang
01618|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01619|Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah
01620|
01621|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
01622|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01623|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01624|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01625|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01626|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01627|immaterial;
01628|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01629|Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara
01630|menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik
01631|Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu
01632|unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
01633|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
01634|di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
01635|yang terkandung di dalamnya;
01636|Menimbang, bahwa berdasarkan niatan dan persetujuan dari Korban
01637|yaitu  Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA untuk bekerja di Malaysia, maka
01638|pekerjaan  yang  meliputi  namun  tidak  terbatas  pada  pemanfaatan  fisik  dan
01639|tenaga dari  Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di luar Negara Indonesia,
01640|yaitu Negara Malaysia dengan memberikan keuntungan bagi segelintir orang
01641|yaitu  Terdakwa  yang  berkepentingan  ialah  termasuk  ke  dalam  kegiatan
01642|eksploitasi di luar wilayah Indonesia dimana Terdakwa mendapatkan upah dari
01643|BANG PENDEK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana upah bersih
01644|yang  T erdakwa  dapat  sejumlah  Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  sedangkan
01645|Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  T erdakwa  berikan  sebagai  upah  untuk  Saksi
01646|RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi MUHAMMAD HAIRI . Namun T erdakwa baru
01647|menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
01648|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01649|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01650|Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01651|melakukan”;
01652|Menimbang, bahwa ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana
01653|penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
01654|mengklasifikasi pelaku penyertaan berikut:
01655|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01656|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01657|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01658|
01659|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01660|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01661|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01662|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01663|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader);
01664|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01665|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01666|- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu
01667|ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
01668|berupa tindak pidana; dan
01669|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan
01670|tindak pidana.
01671|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  perbuatannya,  senyatanya
01672|terdapat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa
01673|berperan  mengkoordinir  Saksi  RIDWAN,  Saksi  FIONAL,  dan  Saksi
01674|MUHAMMAD HAIRI untuk mengantar jemput Saksi Korban MUHAMMAD TIO
01675|RESTIA untuk diberangkatkan dan dibawa ke Negara Malaysia dan Terdakwa
01676|juga yang akan langsung membawa Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA
01677|dari Pantai Teluk Paku Karimun menuju Negara Malaysia dengan menggunakan
01678|speedboat  Terdakwa.  Sedangkan  Saksi  FIONAL adalah  selaku  supir  yang
01679|membawa mobil rental dari rumah kontrakan menuju Pantai Teluk Paku , peran
01680|Saksi RIDWAN dan Saksi MUHAMMAD HAIRI adalah menjemput Saksi Korban
01681|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  dari  Pelabuhan  Domestik  Karimun  serta
01682|mengantarkannya  ke  Pantai  Teluk  Paku  untuk  diantar  ke  Terdakwa  yang
01683|kemudian Terdakwa memberangkatkannya ke Negara Malaysia;
01684|Menimbang,  bahwa  peran  Terdakwa  tidak  dapat  berdiri  sendiri
01685|melainkan harus dilakukan dengan kerjasama secara sadar dari Terdakwa dan
01686|rekan-rekan Terdakwa yang lain yaitu Saksi RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi
01687|MUHAMMAD HAIRI  untuk mencapai hasil maka dengan demikian unsur turut
01688|serta  melakukan  telah  terpenuhi  di  dalam  hal  ini,  sehingga  unsur  ini  pun
01689|terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
01690|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01691|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01692|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01693|mempertimbangkan sebagai berikut;
01694|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01695|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01696|
01697|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang
01698|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01699|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01700|ahli warisnya;
01701|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  sejak  pembacaan  surat
01702|dakwaan sampai dengan Putusan diucapkan permohonan restitusi tidak pernah
01703|diajukan di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak
01704|korban di persidangan;
01705|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01706|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01707|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut Majelis
01708|Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01709|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01710|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01711|Undang-Undang tersebut;
01712|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 10
01713|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01714|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01715|KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
01716|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01717|dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01718|Menimbang, bahwa terhadap dakwaan gabungan Penuntut Umum yaitu
01719|gabungan antara dakwaan  alternatif dan  dakwaan subsideritas, dikarenakan
01720|telah terbukti dakwaan alternatif  kesatu , maka terhadap dakwaan subsideritas
01721|primair dan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;
01722|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01723|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
01724|kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau
01725|keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang
01726|dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam
01727|melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan mampu bertanggung
01728|jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana
01729|yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;
01730|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01731|yang  pada  pokoknya  memohon  keringanan  hukuman,  Majelis  Hakim  telah
01732|memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah
01733|sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan mempertimbangkan
01734|
01735|berat  ringannya  peran  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dalam  tindak  pidana
01736|tersebut;
01737|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
01738|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, di samping itu Majelis
01739|Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan
01740|dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat  (4) Kitab Undang-
01741|Undang  Hukum  Acara  Pidana  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut
01742|haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01743|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri
01744|Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang di jalaninya disamping itu
01745|Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa
01746|dari  tahanan  maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (2) huruf  b  Kitab  Undang-
01747|Undang  Hukum Acara Pidana  perlu  ditetapkan  agar Terdakwa tetap  berada
01748|dalam tahanan;
01749|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01750|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
01751|Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni Pidana Penjara dan Pidana
01752|Denda, maka juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan
01753|dalam  amar  putusan  ini  sehingga  diharapkan  bahwa  Terdakwa  mampu
01754|membayar pidana denda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim  dengan
01755|ketentuan  bila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  terhadap  Terdakwa  akan
01756|dikenakan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan  dinyatakan  dalam  amar
01757|putusan di bawah ini;
01758|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01759|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01760|- 1 (satu) unit speedboat tanpa nama berwarna biru bermesin tempel
01761|merk Yamaha 1x40 PK;
01762|Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan Terdakwa
01763|sebagai  alat  transportasi  dalam  melakukan  tindak  pidana  dan  dikarenakan
01764|masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01765|dirampas untuk Negara;
01766|- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model Ta-1465 berwarna hitam
01767|dengan nomor imei 359813357796369, imei 2 359813357796377 beserta 1
01768|(satu)  buah  kartu  handphone  celcomdigi  (malaysia)  dengan  nomor
01769|896019231288869650;
01770|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  telah  dipergunakan  untuk
01771|melakukan  tindak  pidana  dan  dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk
01772|
01773|mengulangi tindak pidana serta agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan
01774|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01775|- 1  (satu)  buah buku  tabungan  Bank Negara Indonesia (BNI)  dengan
01776|nomor rekening 1810469316 atas nama NORMALA;
01777|- 1  (satu)  buah  kartu  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  Bank  Negara
01778|Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5264220511616777;
01779|Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saudara NORMALA
01780|yang  merupakan  istri  Terdakwa  dan  terhadap  barang  bukti  tersebut  masih
01781|diperlukan oleh pemiliknya maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01782|dikembalikan kepada Saudara NORMALA Binti MOHAMMAD melalui Terdakwa;
01783|Menimbang,  bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
01784|maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
01785|Pidana  terhadap  diri  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  namun  sebelumnya
01786|perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:
01787|Keadaan yang memberatkan:
01788|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01789|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01790|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01791|- Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan serupa dan telah
01792|menikmati hasilnya;
01793|- Terdakwa  yang  mengkoordinir  Saksi  RIDWAN,  Saksi  FIONAL,  dan
01794|Saksi MUHAMMAD HAIRI dalam melakukan tindak pidana tersebut;
01795|Keadaan yang meringankan:
01796|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01797|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka
01798|berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa
01799|juga  harus  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan
01800|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
01801|Memperhatikan,  Pasal  4  jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
01802|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01803|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
01804|Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01805|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01806|
01807|MENGADILI:
01808|1. Menyatakan Terdakwa Rosin Als Bah Bin Alm. Gani  tersebut di atas
01809|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana