01446|diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;
01447|Bahwa  selama  proses  pemeriksaan  Terdakwa  telah  dapat  menjawab
01448|pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh
01449|
01450|Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  lancar,  tegas  dan  jelas  hingga  selesainya
01451|pemeriksaan  di  persidangan  tidak  ditemukan  adanya  bukti  yang  menyatakan
01452|bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya
01453|atau perbuatanya;
01454|Ad.2.  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
01455|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
01456|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01457|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01458|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
01459|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
01460|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;
01461|Menimbang,  Bahwa  unsur  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas  adalah
01462|bersifat alternatif, yang dalam pembuktiannya apabila terdapat salah satu atau
01463|lebih perbuatan terdakwa sehingga unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
01464|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang
01465|sebagaimana  dalam  penjelasan  Undang-Undang  No.21  tahun  2007  tentang
01466|pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,
01467|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01468|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01469|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
01470|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang
01471|yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang
01472|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;
01473|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  korban  tindak  pidana
01474|perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
01475|fisik,  seksual,  ekonomi  dan  atau  sosial  yang  diakibatkan  tindak  pidana
01476|perdagangan orang ;
01477|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  menerima  bayaran  adalah
01478|menerima suatu imbalan atau timbal balik karena telah memberikan, melakukan,
01479|atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang menawarkan suatu imbalan ;
01480|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan
01481|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
01482|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
01483|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01484|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi
01485|organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
01486|
01487|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01488|immateriil ;
01489|Menimbang, bahwa secara tersirat /“explicit” terdapat perbuatan melawan
01490|hukum secara formil materil dan ada sifat kesengajaan dengan tujuan/Opzet als
01491|oogmerk  dari  pelaku  yang  melakukan  serangkaian  perbuatan  dengan  tujuan
01492|mendapatkan keuntungan secara materil dengan melakukan eksploitasi terhadap
01493|korban walaupun tidak disebutkan dalam unsur ini ;
01494|Menimbang,  bahwa  perbuatan  pidana  dalam  unsur  ini  dapat  dilakukan
01495|secara  aktif  maupun  pasif  oleh  pelaku  yang  maksudnya  aktif  dapat  dilakukan
01496|dengan  inisiasi  pelaku  itu  sendiri  atau  pasif  yakni  bukan  atas  inisiasi  pelaku
01497|melainkan atas kehendak orang lain ;
01498|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “wilayah negara Republik
01499|Indonesia”  menunjukkan  tempat  kejadian/locus,  dimana  pasal  ini  hanya  dapat
01500|dikenakan  kepada  pelaku  Tindak  Pidana  Pemberantasan  Perdagangan  orang
01501|yang melakukan di wilayah Indonesia baik itu warga negara Indonesia/Indonesia
01502|citizen maupun warga negara asing ;
01503|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  yang  terungkap
01504|dipersidangan yaitu Terdakwa Yusril Abas Alias Dika diminta saksi korban H F Q F.
01505|Quylo melayani tamu laki laki untuk melakukan Hubungan badan suami istri / sex
01506|terjadi  pada  hari  Sabtu  tanggal  02  Nopember  2024  sekitar  pukul  00.13  Wit
01507|bertempat di Hotel Forum Kamar Nomor 303, yang beralamtkan di Kel. Gamalama
01508|Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
01509|Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul
01510|00.00 tiba-tiba sdr. FAHMI chat di WhatApp (WA) Terdakwa dengan bahasa “Dika
01511|ada  dimana?  Dika  ada  teman  perempuan,  bantu  Saudara  Fahmi  carikan
01512|perempuan satu untuk layani saya” lalu Terdakwa menjawab tidak ada namun
01513|Saudara FAHMI terus mendesak sampai 3 (tiga) kali dan mengatakan minta tolong
01514|karena besok pagi ia akan berangkat ke Sofifi dan akhirnya pada saat itu Terdakwa
01515|ingat  pesan  korban  kepada  Terdakwa  untuk  dicarikan  tamu  laki-laki,  langsung
01516|malam itu Terdakwa menghubungi korban melalui WA dan menawarkan kepada
01517|korban bahwa ada laki-laki cari perempuan untuk layani dia, dan korban menjawab
01518|bisa  dengan  harga  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu  rupiah)  dan  korban
01519|menanyakan “main dimana” dan Terdakwa menjawab “nanti Saksitanyakan dulu”
01520|lalu Terdakwa menghubungi sdr. FAHMI dan ia mengatakan nanti ia yang buka
01521|kamar, beberapa saat kemudian sdr. FAHMI menjemput Terdakwa di depan jalan
01522|tempat  tinggal  Terdakwa  dan  pergi  bersama  sdr.  FAHMI  ke  hotel  Forum  dan
01523|meminta Terdakwa untuk memesan kamar hotel dengan alasan lupa membawa
01524|
01525|KTP.  Selanjutnya  Terdakwa  memesan  kamar  hotel  Forum  dan  mendapatkan
01526|kamar 303, kemudian Saudara FAHMI menunggu di dalam mobil dan Terdakwa
01527|masuk ke kamar hotel 303 dan menyuruh korban untuk datang ke hotel. Beberapa
01528|saat  kemudian  korban  datang  dan  masuk  ke  kamar  303  dan  Terdakwa
01529|memberikan uang dari sdr. FAHMI sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu
01530|rupiah)  dan  korban  memberikan  uang  rokok  kepada  Terdakwa  sejumlah
01531|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa turun ke bawah dan di
01532|depan hotel Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
01533|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terpenuhi ;
01534|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
01535|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01536|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01537|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Perdagangan
01538|Orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
01539|Meimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01540|yang pada pokonya  tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut
01541|Umum yang menuntut terdakwa dihukum penjara selama 3 Tahun dikurangi masa
01542|penahanan dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
01543|subsider 3 bulan kurungan , karena tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa
01544|dirasa  sangat  berat,  sehingga  kami  penasehat  hukum  terdakwa  memohon
01545|keringanan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
01546|menjatuhkan  putusan  yang seadil-adilnya sesuai  dengan  kesalahan  yang  telah
01547|diperbuat oleh Terdakwa dan kami selaku penasehat hukum Terdakwa mengetuk
01548|hati nurani Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutus
01549|Para Terdakwa  dengan hukuman penjara yang seringan-ringannya , jika Majelis
01550|Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya  sehingga apabila
01551|terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan
01552|kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari  pada sebelumnya. Penasehat Hukum
01553|Para Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar
01554|menjadi  pertimbangan  bagi  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  yaitu
01555|sebagai berikut;
01556|1. Bahwa Terdakwa mengakui, koorpratif dan menyesali perbuatannya selama
01557|penyelidikan dan persidangan.
01558|2. Bahwa Terdakwa persikap sopan selama proses persidangan
01559|3. Bahwa  Terdakwa telah menunjukan penyesalannya yang sunguh-sungguh
01560|dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
01561|4. Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga
01562|
01563|Menimbang,bahwa  mengenai  Nota  pembelaan  yang  disampaikan  oleh
01564|Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pada pokoknya memohon
01565|kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa yang seringan – ringannya,
01566|dengan  pertimbangan  Terdakwa  menyesali  dan  mengakui  perbuatannya  dan
01567|berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum,  Majelis
01568|Hakim akan mengambil alih dan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan
01569|– keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Tersebut tersebut
01570|di bawah ini ;
01571|Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat
01572|menghapuskan  kesalahan  baik  alasan pemaaf maupun  alasan pembenar  oleh
01573|karena  itu  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang
01574|dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal
01575|dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam Undang-Undang
01576|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat kumulatif, maka selain
01577|pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana  denda  yang akan ditetapkan di
01578|dalam amar putusan;
01579|Menimbang  bahwa  keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum.
01580|Memang tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum
01581|dan  kemanfaatan.  Idealnya,  hukum  dapat  mengakomodasi  ketiganya.  Namun,
01582|hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak
01583|pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-
01584|samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan;
01585|Menimbang bahwa kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan
01586|akan memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan
01587|integrasi moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun, jika
01588|kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang untuk menjatuhkan
01589|putusan  berdasarkan  keadilan  dengan  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup
01590|dalam masyarakat;
01591|Menimbang  bahwa  Hakim  sebagai  penegak  hukum  memiliki  peran
01592|melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditangani. Penemuan hukum
01593|ini sepatutnya harus memperhatikan dari fakta-fakta hukum konkret yang terjadi
01594|(das sein) yang kemudian fakta konkret tersebut kemudian dipadankan lagi pada
01595|proses  aturan  hukum  yang  baik  ( das  sollen )  untuk  dapat  menciptakan
01596|pertimbangan serta kesimpulan putusan;
01597|Menimbang  bahwa  kebebasan  hakim  dalam  mengadili  perkara  pidana
01598|yang perlu mendapat jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi kekuasaan
01599|
01600|dan kepentingan, jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan
01601|tugas peradilan dijamin dalam Konstitusi Negara Indonesia dan undang-undang;
01602|Menimbang bahwa setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara
01603|universal dan berlaku umum ( in abstracto) maka peraturan perundang-undangan
01604|pada saat diterapkan dapat menemui hambatan, sehingga dengan sendirinya perlu
01605|adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementatif.
01606|Hakim  sebagai  pihak  yang  mempunyai  otoritas  untuk  menerapkan  dan
01607|mengimplementasikan undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar
01608|dalam implementasinya;
01609|Menimbang  bahwa  dari  Undang-undang  tentang  Tindak  pidana
01610|Perdagangan orang yang di dalamnya memuat ancaman minimum khusus, tidak
01611|ditemukan  adanya  satu  klausul  pun  yang  mengatur  mengenai  kemungkinan
01612|penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ditemukan fakta
01613|bahwa bobot dan kadar kesalahan seorang Terdakwa yang sangat kecil;
01614|Menimbang  bahwa  dengan  mempertimbangkan  perbuatan  Terdakwa
01615|secara kontekstual, proses mengkualifisir perbuatannya akan tepat, menyeluruh,
01616|dan  tidak  sekadar  secara  tekstual  menghubungkan  perbuatan  dengan  kalimat
01617|dalam Undang-undang tentang Tindak pidana Perdagangan orang ;
01618|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
01619|unsur “menguasai” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21
01620|Tahun  2007  tentang  perdagangan  orang  masih  harus  dibuktikan  lebih  lanjut
01621|mengenai mens rea ataupun tujuan dari Terdakwa dari perbuatan mengekploitasi
01622|orang tersebut, apakah hanya kehendak dirinya sendiri, atau ada atau kendak dari
01623|orang lain ;
01624|Menimbang bahwa menurut Harifin Tumpa, prinsip kepastian hukum tetap
01625|harus dikedepankan oleh para penegak hukum khususnya hakim dan hanya dalam
01626|hal-hal yang eksepsional, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah
01627|ada dapat dilenturkan penafsirannya, karena hakim bukan hanya corong undang-
01628|undang ( la bouche de la loi ) melainkan wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam
01629|penerapan  hukum  yang  progresif dan  responsif. Kaidah  bahwa penyimpangan
01630|terhadap  hukum  tertulis  merupakan  hal  eksepsional  membawa  makna  bahwa
01631|penyimpangan tersebut tidak berlaku umum dan seolah-olah menggantikan kaidah
01632|yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena hakim bukan pembentuk
01633|undang-undang,  maka  hal  yang  sifatnya  eksepsional  tersebut  hanya  berlaku
01634|secara kasuistis;
01635|
01636|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam
01637|menentukan kualifikasi tindak pidana tetap harus mengacu kepada surat dakwaan,
01638|namun  ternyata  setelah  mempertimbangkan  keseluruhan  fakta  persidangan
01639|diketahui  bahwa  Terdakwa  adalah  orang  yang  hendak  memanfaatkan  dan
01640|memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain
01641|untuk tujuan mengekploitasi orang, yakni dari fakta dipersidangan berdasarkan
01642|keterangan  saksi  korban  maupun  keterangan  terdakwa  yang  pada  pokonya
01643|sebelum  terjadinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,  saksi  korban
01644|sebelumnya  meminta  dicarikan  tamu  untuk  melayani  sebagai  Penjaja  seks
01645|komersial  (PSK)  karena  Profesi  Saksi  Korban  sebagai  PSK  dan  selanjutnya
01646|Terdakwa ada dihubungin saudara Fahmi dan yang menyatakan minta dicarikan
01647|Perempuan  lalu  Terdakwa  menghubungi  saksi  korban  kemudian  memboking
01648|kamar di Hotel Forum Gamalama dan saudara Fahmi membayar Rp800.000,00
01649|(delapan ratus ribu rupiah) untuk di kasih ke korban sedangkan Terdakwa dikasih
01650|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga kesalahan tidak hanya ditimpakan
01651|kepada Terdakwa semata tetapi ada peran dari Korban dan Saudara Fahmi yang
01652|menurut saksi korban baru pertama kali dengan Terdakwa melakukannya untuk
01653|minta dicarikan pelanggan sehingga dengan memperhatikan asas proporsionalitas
01654|Majelis  Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan dari pihak korban dengan
01655|mempertimbangkan  pula  di  persidangan  sehingga  dengan  tidak
01656|mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai
01657|upaya edukatif agar dikemudian hari  Terdakwa  dapat memperbaiki perilakunya
01658|maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan kualifikasi sebagaimana disebut
01659|dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak
01660|Pidana  perdagangan  orang,  tetapi  dengan  menyimpangi  ketentuan  minimum
01661|khususnya, sehingga pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan
01662|merupakan  pemidanaan  yang  paling  tepat  dan  dirasa  adil  bagi  kesalahan
01663|Terdakwa, yang juga diharapkan dengan waktu tersebut dapat menjadi pelajaran
01664|bagi Terdakwa agar jera terhadap perbuatan pidana, khususnya berkaitan dengan
01665|Kejahatan Perdagangan orang ;
01666|Menimbang  bahwa  cara  pandang  hakim  yang  berpendirian  untuk
01667|menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mengesampingkan nilai
01668|kepastian  hukum  demi  untuk  tercapainya  keadilan  substantif yang  diyakininya,
01669|bersesuaian  dengan  teori  prioritas  ( priority  principle)  yang  dikemukakan  oleh
01670|Gustav  Radbruch,  yakni  nilai  keadilan  berada  di  urutan  pertama,  selanjutnya
01671|kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum ;
01672|
01673|Menimbang,  bahwa  selain  itu  dalam  perkara  ini  Saksi  Korban
01674|dipersidangan tidak meminta Restitusi kepada Terdakwa dan membenarkan surat
01675|pernyataan tertanggal 24 Februari 2025 tentang tidak akan meminta Restitusi ;
01676|Menimbang bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap
01677|Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana
01678|disebutkan dalam amar putusan berikut dan dengan mengacu pada ketentuan
01679|Pasal  25  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  pidana
01680|Perdagangan orang , jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar,
01681|maka akan diganti dengan hukuman Kurungan yang lamanya akan disebutkan
01682|sebagaimana dalam amar putusan ;
01683|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  diri  Terdakwa  telah
01684|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan
01685|Pasal 22 ayat  (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan
01686|penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01687|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tidak  ada  alasan  untuk  mengeluarkan
01688|Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa
01689|harus tetap berada dalam tahanan;
01690|Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :
01691|- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tamu Hotel Forum A.n Yusril Abas
01692|Tanggal 01 Nopember 2024 ;
01693|- 1 (satu) lembar Bill / Nota Hotel Forum ;
01694|- 3 (tiga) lembar Print Out Chating / Sreen Shot.
01695|Yang  telah  disita  karena  sudah  tidak  diperlukan  lagi  maka  di  haruslah
01696|musnahkan
01697|- 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
01698|Yang  telah  disita  dari  tangan  saksi  korban  H  F  Q  F.  Quylo  maka  di
01699|kembalikan kepada saksi korban H F Q F. Quylo
01700|- 3 (tiga) Lembar Uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
01701|- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Hitam.
01702|yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka
01703|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
01704|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP
01705|karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana,  maka  harus  pula
01706|dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam
01707|amar putusan;
01708|
01709|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka
01710|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
01711|meringankan;
01712|Keadaan  yang  memberatkan :
01713|- Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat  dan  tidak  ada  itikad  baik
01714|Terdakwa.
01715|- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
01716|Keadaan yang meringankan :
01717|- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
01718|- Terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatannya  sehingga  memperlancar
01719|jalannya persidangan.
01720|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.