00507|menggunakan tangan kanan lalu mendorong tubuh Anak Korban sambil berkata “
00508|terimo pora “ (terima atau tidak) dan Anak Korban menjawab “ Ora “ (tidak)
00509|mendengar jawaban itu Anak kembali bertanya “ terimo pora “ (terima atau tidak)
00510|sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban menjawab “ T erima ” sehingga Anak
00511|
00512|melepas genggaman tangan di krah baju Anak Korban sambil keduanya kemudian
00513|berjalan mendekati sepeda motornya masing masing;
00514|- Bahwa beberapa saat kemudian Anak berjalan mendekati Anak Korban dan
00515|kembali menarik krah baju Anak Korban sambil berkata “ T erimo pora “ (terima
00516|atau tidak) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak memukul Anak Korban dengan
00517|tangan kiri posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan dan
00518|peci yang dipakai Anak Korban terlempar hingga jatuh;
00519|- Bahwa akibat kejadian itu Anak Korban menderita luka sebagaimana diterangkan
00520|dalam  visum  et Repertum  No  1793/VER/IV.6.AU/40/X/2025  yang  dibuat  dan
00521|ditandatangani  Dr  Hogi  Rvendi  dokter  pada  RS  PKU  Muhammadiyah  Blora
00522|dengan hasil : pada korban ditemukan nyeri tekan dengan intensitas sedang di
00523|bagian kepala sisi kanan, tidak ditemukan luka berupa jejas, tidak ditemukan
00524|bengkak, tidak  ditemukan  luka  memar,  tidak  ditemukan  luka  lecet dan  tidak
00525|ditemukan perdarahan pada bagian kepala sisi kanan;
00526|- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun sebagaimana
00527|dapat dilihat dalam kutipan akta kelahiran No AL 655.0334564 yang dibuat dan
00528|ditandatangani Winoto, SH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
00529|Kabupaten Blora, yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertera anak
00530|korban lahir tanggal 18 belas September 2011, sehingga anak korban masih
00531|berusia dibawah 18 tahun;
00532|- Bahwa akibat perbuatan Anak, selain Anak Korban mengalami luka fisik tersebut
00533|juga mengalami rasa takut untuk masuk karena masih diganggu oleh teman-
00534|teman Anak yang merasa tidak terima dengan proses persidangan ini sehingga
00535|sempat tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan;
00536|- Bahwa Anak Korban telah diberikan pendampingan psikologi berdasarkan bukti
00537|surat tambahan bertanda P-1  berupa fotokopi bernaterai Surat dengan Nomor:
00538|400.7.22.1/87/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Hasil Pendampingan Pasien,
00539|yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. R. Soetijono dan bukti surat bertanda P-2
00540|fotokopi bermaterai Surat Keterangan Pendampingan Psikologi atas nama anak
00541|korban, yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada RSUD Dr. R. Soetijono Blora
00542|tanggal 11 Maret 2026, dengan hasil konsultasi telah dilakukan pendampingan
00543|psikologis  berupa  asesmen  awal  sebagai  dasar  pendampingan  psikologis
00544|terhadap  pasien.  Oleh  karena  itu  tidak  dikeluarkan  surat  hasil  pemeriksaan
00545|psikologis dikarenakan layanan yang diberikan berupa konseling;
00546|
00547|Menimbang, bahwa selanjutnya  Hakim akan mempertimbangkan apakah
00548|berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Anak dapat  dinyatakan  telah
00549|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00550|
00551|Menimbang,  bahwa  Anak  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan
00552|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal
00553|76 huruf C Pasal Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014  tentang Perubahan atas
00554|Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 T entang Perlindungan Anak yang unsur-
00555|unsurnya adalah sebagai berikut: 
00556|1. Setiap Orang;
00557|2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh  melakukan atau turut serta
00558|melakukan kekerasan;
00559|3. T erhadap anak,
00560|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00561|mempertimbangkan sebagai berikut:
00562|Ad.1. Unsur Setiap Orang
00563|Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang
00564|perseorangan atau korporasi.  Bahwa  yang dimaksud dengan  orang perseorangan
00565|adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek
00566|hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang
00567|dilakukannya  secara  hukum sebagaimana  disebutkan  dalam  Surat  Dakwaan
00568|Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek  (Error in Persona) dalam suatu
00569|perkara pidana;
00570|Menimbang,  bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan
00571|seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu  Anak Berhadapan
00572|Hukum dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan
00573|identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan
00574|Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang
00575|lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-
00576|fakta  yang  menunjukkan  Anak terganggu  pertumbuhan  jiwanya  atau  terganggu
00577|karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah
00578|membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan
00579|Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Anak;
00580|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
00581|Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai
00582|pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara  ini  tidak terdapat Kesalahan
00583|Subjek (Error in Persona), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang”
00584|telah terpenuhi;
00585|Ad. 2.  Unsur  Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan,
00586|Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan; 
00587|
00588|Menimbang,  bahwa  unsur  tindak  pidana  ini  bersifat  alternatif  apakah
00589|“menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta
00590|melakukan” sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya
00591|telah terpenuhi pula. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka  15a Undang-Undang
00592|Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 T entang Perubahan Atas Undang-Undang
00593|Republik Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 T entang Perlindungan Anak, Kekerasan
00594|adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
00595|penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman
00596|untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
00597|melawan hukum.
00598|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
00599|yaitu Anak pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 pukul 12.00 WIB bertempat di
00600|tempat parkir milik Nurul di Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora telah
00601|melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban. Kejadian tersebut berawal pada
00602|saat pulang sekolah yaitu Anak sedang berjalan menuju tempat parkir milik Nurul di
00603|Desa Turirejo Kecamatan Jepon Blora sedangkan Anak Korban berjalan bersama
00604|seorang  anak  perempuan  dengan  posisi  berada  didepan  Anak  dan  melihat hal
00605|tersebut Anak meneriaki Anak Korban sehingga menoleh kebelakang. Selanjutnya
00606|Anak berjalan mendekati Anak Korban sehingga dengan posisi berdiri berhadapan
00607|langsung memegang krah baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan
00608|lalu mendorong tubuh Anak Korban sambil berkata “ terimo pora “ (terima atau tidak)
00609|dan Anak Korban menjawab “ Ora “ (tidak) mendengar jawaban itu Anak kembali
00610|bertanya “ terimo pora “ (terima atau tidak) sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban
00611|menjawab “ T erima ” sehingga Anak melepas genggaman tangan di krah baju Anak
00612|Korban sambil keduanya kemudian berjalan mendekati sepeda motornya masing
00613|masing. Beberapa saat kemudian Anak berjalan mendekati Anak Korban dan kembali
00614|menarik krah baju Anak Korban sambil berkata “ T erimo pora “ (terima atau tidak)
00615|sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak memukul Anak Korban dengan tangan kiri
00616|posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan dan peci yang
00617|dipakai Anak Korban terlempar hingga jatuh;
00618|Menimbang  bahwa  akibat  perbuatan  Anak  kepada  Anak  Korban
00619|sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum No 1793/VER/IV.6.AU/40/X/2025
00620|yang dibuat dan ditandatangani Dr Hogi Rvendi dokter pada RS PKU Muhammadiyah
00621|Blora dengan hasil : pada korban ditemukan nyeri tekan dengan intensitas sedang di
00622|bagian kepala sisi kanan, tidak ditemukan luka berupa jejas, tidak ditemukan bengkak,
00623|tidak  ditemukan  luka  memar,  tidak  ditemukan  luka  lecet  dan  tidak  ditemukan
00624|perdarahan pada bagian kepala sisi kanan;
00625|
00626|Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, selain Anak Korban mengalami
00627|luka fisik tersebut juga mengalami rasa takut untuk masuk karena masih diganggu
00628|oleh teman-teman Anak yang merasa tidak terima dengan proses persidangan ini
00629|sehingga sempat tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan. T erhadap indikasi
00630|trauma psikologis tersebut, Anak Korban telah diberikan pendampingan psikologi
00631|berdasarkan bukti surat tambahan bertanda P-1  berupa fotokopi bernaterai Surat
00632|dengan  Nomor:  400.7.22.1/87/2026  tanggal  11  Maret  2026  perihal  Hasil
00633|Pendampingan Pasien, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. R. Soetijono dan
00634|bukti  surat  bertanda  P-2  fotokopi  bermaterai  Surat  Keterangan  Pendampingan
00635|Psikologi atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada RSUD
00636|Dr. R. Soetijono Blora tanggal 11 Maret 2026, dengan hasil konsultasi telah dilakukan
00637|pendampingan  psikologis  berupa  asesmen  awal  sebagai  dasar  pendampingan
00638|psikologis terhadap pasien. Oleh karena itu tidak dikeluarkan surat hasil pemeriksaan
00639|psikologis dikarenakan layanan yang diberikan berupa konseling;
00640|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Anak
00641|terhadap Anak Korban termasuk dalam kategori “melakukan kekerasan” yaitu suatu
00642|perbuatan  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  yang  berakibat  timbulnya
00643|kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Dengan
00644|demikian Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan” dalam perkara ini telah
00645|terpenuhi;
00646|Ad. 3. Unsur Terhadap Anak;
00647|Menimbang, bahwa yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada
00648|perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1  angka 1
00649|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 adalah seseorang yang
00650|belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam
00651|kandungan;
00652|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
00653|yaitu pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 14 tahun sebagaimana
00654|dapat dilihat dalam kutipan akta kelahiran No AL 655.0334564 yang dibuat dan
00655|ditandatangani  Winoto,  SH  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
00656|Kabupaten Blora, yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertera anak
00657|korban lahir tanggal 18 belas September 2011, sehingga anak korban masih berusia
00658|dibawah 18 tahun dan masih dalam kategori anak;
00659|Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “terhadap
00660|anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;
00661|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo.
00662|Pasal 76 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 Tentang
00663|
00664|Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 T entang
00665|Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti
00666|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00667|dalam dakwaan tunggal;
00668|Menimbang, bahwa  dalam persidangan,  Hakim tidak menemukan hal-hal
00669|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
00670|pembenar dan atau alasan pemaaf,  maka Anak harus  mempertanggungjawabkan
00671|perbuatannya;
00672|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak mampu bertanggung jawab, maka
00673|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00674|Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak maka Hakim
00675|wajib pula berpedoman pada hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak  yang
00676|pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
00677|1. Bahwa Klien Anak mengerti dan memahami bahwa perbuatannya kepada Anak
00678|Korban merupakan sebuah kesalahan serta Anak menyesali perbuatannya dan
00679|berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana kembali;
00680|2. Bahwa  Klien  Anak  melakukan  perbuatan  pidana  ini  karena  tidak  dapat
00681|mengendalikan emosinya kepada Anak Korban;
00682|3. Bahwa orang tua Klien Anak masih bersedia membina Anak agar nantinya dapat
00683|menjadi pribadi yang lebih baik sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang
00684|dilakukan oleh Anak;
00685|4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (b) poin 3 Sistem Peradilan Pidana
00686|Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2022 tentang Bentuk dan
00687|T atacara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak dengan rekomendasi
00688|“pembinaan dengan syarat pengawasan”;
00689|Menimbang,  bahwa  demikian  pula  terhadap  tuntutan  pidana  tersebut
00690|Penasihat Hukum Anak merasa keberatan dengan lamanya tuntuan pidana karena
00691|berpotensi mengganggu kegiatan belajar Anak sehingga mohon keringanan hukuman
00692|dengan alasan Anak berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, pihak orang tua
00693|serta  desa  masih  sanggup  mengasuh  dan  mendidik  Anak,  Anak  menyesali
00694|perbuatannya  dan  setelah  selesai  menjalani  hukumannya  dapat  melanjutkan
00695|pendidikannya dan menjadi anak yang lebih baik;
00696|Menimbang,  bahwa  setelah  mempertimbangkan  perbuatan  pidana  Anak
00697|dikaitkan  dengan  fakta  persidangan ,  saran  dan  rekomendasi  pembimbing
00698|kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka pengadilan
00699|berpendapat akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban adalah berupa rasa sakit
00700|dan luka akan tetapi terhadap penyampaian di persidangan mengenai indikasi trauma
00701|
00702|psikologis yang dialami Anak Korban telah dihadirkan Saksi Psikolog Klinis dan bukti
00703|surat bertanda P-2 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan asesmen awal
00704|sebagai dasar untuk pemberian pendampingan psikologis terhadap Anak Korban
00705|akan tetapi tidak dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis karena layanan yang
00706|diberikan berupa konseling. T erhadap fakta persidangan tersebut maka pengadilan
00707|untuk  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  berpedoman  pada  visum  et  reprtum
00708|pemeriksaan luka fisik yang dialami Anak Korban dan tidak dapat mempertimbangkan
00709|kondisi trauma psikologis yang dialami Anak Korban karena tidak terungkap dalam
00710|fakta persidangan mengenai hasil pemeriksaan Anak Korban tersebut. Demikian pula
00711|bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
00712|dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru menegaskan bahwa terhadap
00713|pemeriksaan Anak sebagai pelaku tindak pidana sejauh mungkin menghindarkan
00714|stigma negatif dalam masyarakat dengan penjatuhan pidana pinjara sebagai tingkat
00715|pemidanaan  yang  paling  berat  sesuai  tingkat  kesalahan  Anak,  selain  itu  juga
00716|berpedoman  pada  asas  penjatuhan  pidana  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada
00717|pembalasan  akan  tetapi  lebih  sebagai  upaya  edukatif agar  supaya  Anak  dapat
00718|memberbaiki perilakunya di kemudian hari dan selama proses persidangan  a quo
00719|pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut telah dapat memberikan efek jera kepada
00720|Anak untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana di kemudian hari;
00721|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  maka  Hakim
00722|berpendapat bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana
00723|dengan syarat pengawasan sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3
00724|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00725|Pidana Anak dan pidana dengan syarat sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (2) dan (4)
00726|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00727|Pidana Anak sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini; 
00728|Menimbang,  terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 
00729|1). 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat Muda. 
00730|2). 1 (satu) potong celana pramuka warna coklat tua
00731|Perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum.
00732|3). 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat muda
00733|4). 1 (satu) potong celana pramuka panjang warna coklat tua.
00734|5). 1 (satu) buah peci warna hitam
00735|Perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban.
00736|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak  maka perlu
00737|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
00738|Keadaan yang memberatkan:
00739|
00740|- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit secara
00741|fisik dan perasaan tidak nyaman dan takut di lingkungan sekolah; 
00742|Keadaan yang meringankan:
00743|- Anak belum pernah dihukum;
00744|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi
00745|serta ingin melanjutkan sekolah;
00746|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak
00747|dibebani untuk membayar biaya perkara; 
00748|Memperhatikan,  ketentuan Pasal  80 Ayat  (1)  juncto P asal 76  huruf  c
00749|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 Tentang Perubahan Atas
00750|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 T entang Perlindungan
00751|Anak,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00752|Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00753|20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
00754|lain yang berkaitan dengan perkara ini:
00755|
00756|M E N G A D I L I:
00757|1. Menyatakan Anak Berhadapan
00758|Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00759|tindak  pidana “ melakukan  kekerasan  terhadap  anak”  sebagaimana  dalam
00760|dakwaan tunggal;
00761|2. Menjatuhkan  pidana kepada
00762|Anak  Berhadapan  Hukum oleh  karena  itu  dengan  pidana dengan  syarat
00763|Pengawasan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
00764|3. Menetapkan  pidana  tersebut
00765|tidak  perlu  dijalani  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada  putusan  hakim  yang
00766|menentukan lain disebabkan karena T erpidana Anak melakukan suatu tindak
00767|pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
00768|4. Menetapkan  syarat  khusus
00769|terhadap  Anak  Berhadapan  Hukum melakukan  wajib lapor  kepada Penuntut
00770|Umum selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan setelah Anak
00771|pulang  sekolah  dan  mengikuti  pembimbingan  dari  Petugas  Kemasyarakatan
00772|(BAPAS) 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan selama menjalani masa percobaan
00773|selama 6 (enam) bulan tersebut;
00774|5. Menetapkan  barang  bukti
00775|berupa:
00776|
00777|1) 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat Muda;
00778|2) 1 (satu) potong celana pramuka warna coklat tua
00779|Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum.
00780|3) 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat muda;
00781|4) 1 (satu) potong celana pramuka panjang warna coklat tua;
00782|5) 1 (satu) buah peci warna hitam
00783|Dikembalikan kepada Anak Korban.
00784|6. Membebankan  kepada  Anak
00785|untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00786|
00787|Kamis
00788|
00789|23 April 2026
00790|
00791|2026
00792|
00793|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026, oleh Firdaus
00794|Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri  Blora, putusan tersebut