01164|Pidana  yang  dilakukan  karena  kealpaan  dapat  dipidana  jika  secara  tegas
01165|ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
01166|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat
01167|yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan yang mana
01168|terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut menurut  Memorie Van Toelicting
01169|(MvT) seseorang yang melakukannya harus menghendaki perbuatan itu serta
01170|harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;
01171|Menimbang bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga)
01172|tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:
01173|- Kesengajaan  sebagai  maksud,  yaitu  merupakan  kehendak  atau  tujuan
01174|yang diinginkan oleh si pembuat;
01175|- Kesengajaan  sebagai  kepastian,  yaitu  merupakan  keinsyafan  dari  si
01176|pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
01177|
01178|- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si
01179|pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;
01180|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis, perbuatan Anak
01181|didahului dengan niat yang pada akhirnya diwujudkan dalam suatu perbuatan
01182|berupa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi XXX Alias XXX
01183|dan Korban XXX (Almarhum) dan menyebabkan luka-luka, yang mana perbuatan
01184|Anak tersebut termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan, serta
01185|tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01186|pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa
01187|mampu  bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan
01188|dijatuhi pidana
01189|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Undang-
01190|Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU
01191|SPPA),  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berkonflik
01192|dengan hukum sebagaimana halnya dalam perkara a quo;
01193|Menimbang bahwa menurut Pasal 2 huruf d UU SPPA, sistem peradilan
01194|pidana  anak  harus  dilandasi  oleh  prinsip  kepentingan  terbaik  anak,  serta
01195|bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  anak  dari  segala  bentuk
01196|perlakukan yang merugikan tumbuh kembangnya;
01197|Menimbang  bahwa  Pasal  3  UU  SPPA  menegaskan  tujuan  sistem
01198|peradilan pidana anak, yaitu:
01199|1. Melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum
01200|2. Menjamin  bahwa  Anak  yang  bergadapan  dengan  hukum  diperlakukan
01201|secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan anak seusianya;
01202|3. Mencegah Anak dari perampasan kemerdekaan;
01203|4. Mendorong Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
01204|5. Melakukan intervensi yang positif terhadap Anak tanpa labelling;
01205|6. Menghindarkan Anak dari proses peradilan pidana;
01206|7. Mencegah Anak mengulangi tindak pidana;
01207|8. Menjamin tumbuh kemabnag Anak secara optimal;
01208|9. Memperkuat peran serta masyarakat; dan
01209|10.Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;
01210|Menimbang  bahwa  penahanan  terhadap  Anak  hanya  dapat  dilakukan
01211|sebagai  bentuk  upaya  terakhir  (ultimum  remedium)  dan  untuk  jangka  waktu
01212|sesingkat-singkatnya,  dengan  pertimbangan  bahwa  tujuan  pemidanaan  anak
01213|lebih bersifat edukatif, bukan cenderung represif yang kontra produktif terhadap
01214|perkembangan anak;
01215|
01216|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  85  ayat  (1)  Undang-undang
01217|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “anak
01218|yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01219|(LPKA);”
01220|Menimbang, bahwa oleh karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri
01221|Serui  belum  terdapat  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  maka
01222|berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
01223|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  “apabila  di  dalam  suatu
01224|daerah  belum  terdapat  LPKA,  Anak  dapat  ditempatkan  di  Lembaga
01225|Pemasyarakatan  yang  penempatannya  terpisah  dari  orang  dewasa,”  maka
01226|terhadap Anak akan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan yang akan
01227|ditentukan dalam amar putusan ini;
01228|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01229|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01230|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01231|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01232|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
01233|dalam tahanan;
01234|Menimbang  bahwa  dalam  menjatuhkkan  pidana  Hakim  wajib
01235|mempertimbangkan:
01236|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01237|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01238|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01239|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
01240|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
01241|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01242|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  Tindak
01243|Pidana;
01244|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01245|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01246|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
01247|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat
01248|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim
01249|perlu  untuk  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan
01250|maupun keadaan yang meringankan pada diri Anak;
01251|Keadaan yang memberatkan:
01252|
01253|- Perbuatan Anak telah menimbulkan luka pada Saksi XXX Alias XXX dan
01254|Korban XXX (Almarhum);
01255|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01256|Keadaan yang meringankan:
01257|- Anak belum pernah memiliki catatan hukum atau residivis;
01258|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan
01259|perbuatan pidana;
01260|- Anak merupakan masa depan bangsa serta memiliki masa depan yang
01261|cerah;
01262|- Keluarga Anak berjanji untuk melakukan pengawasan dan pembinaan
01263|kepada Anak lebih baik lagi; 
01264|- Telah dibuatnya Surat pernyataan antara keluarga anak dengan keluarga
01265|Korban  XXX  (Almarhum)  untuk  memberikan  uang  duka  sejumlah  Rp
01266|300.000.000,00 (tiga ratus jura rupiah) dan baru terbayarkan sejumlah Rp
01267|3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
01268|    Menimbang bahwa oleh karena  Anak dijatuhi hukuman  maka haruslah
01269|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01270|Memperhatikan,  Pasal  262  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
01271|2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang  Nomor 11 Tahun
01272|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  20
01273|Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan
01274|lain yang bersangkutan;
01275|
01276|MENGADILI:
01277|1. Menyatakan Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01278|melakukan  tindak  pidana  Melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang
01279|menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut
01280|Umum;
01281|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01282|selama 10 (sepuluh) bulan; 
01283|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01284|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01285|4. Menyatakan Anak tetap ditahan; 
01286|5. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
01287|5.000,00 (lima ribu rupiah);
01288|
01289|Senin
01290|
01291|20
01292|
01293|2026
01294|
01295|Demikianlah  diputuskan  pada  hari  Senin  tanggal  20  April  2026  oleh
01296|Diokhrisna Bayu Nugroho, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan
01297|
01298|H. Jauhari  Seri, S.H.
01299|
01300|    Panitera Pengganti,       Hakim,
01301|     Jauhari Seri, S.H.            Diokhrisna Bayu Nugroho, S.H.