00987|Anak Korban, lalu handphone tersebut jatuh dari perut Anak Korban, lalu Anak
00988|menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, lalu tangan sebelah kiri Anak
00989|meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Sekira 30 (tiga puluh) detik, Anak
00990|
00991|selesai menghisap dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak mengambil
00992|handphone  Anak  yang masih diatas tanah yang berada didekat perut Anak
00993|Korban, lalu  Anak  mematikan rekaman video dihandphone  Anak, selanjutnya
00994|Anak  menyuruh  Anak  Korban  untuk  menggunakan  pakaianya  kembali,
00995|sedangkan Anak kembali memakai celana anak, lalu Anak Korban berdiri sambil
00996|menangis, lalu  Anak  memeluk Anak Korban, lalu setelah itu Anak dan Anak
00997|Korban pulang ke rumahnya masing-masing;
00998|Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum
00999|yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Dinas Kesehatan
01000|Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 April 2026 yang ditandatangani
01001|oleh atas nama Direktur RSUD Indrasari dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG,
01002|dengan hasil sebagai berikut :
01003|Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
01004| Pemeriksaan Luar :
01005|-Bibir kemaluan besar : Nyeri (+), jejas (-), hiperemis (+).
01006|-Bibir kemaluan kecil : Nyeri (+), jejas (-), hiperemis (+).
01007|-Perineum/Fouchet : Nyeri (+), jejas (-), hiperemis (+).
01008| Pemeriksaan   Dalam :
01009|- Pemeriksaan  colok
01010|dubur
01011|: Selaput  dara  tak  utuh  dengan  robekan
01012|baru pada arah jam 1 dan jam 5.
01013| Kesimpulan     Pemeriksaan   :
01014|Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul.
01015|Menimbang,  bahwa  Anak  Korban  tidak  berani  dan  takut  untuk
01016|menceritakan kejadian Anak Korban disetubuhi secara paksa oleh Anak tersebut
01017|kepada orang tua Anak Korban, karena Anak Korban sudah diancam oleh Anak
01018|untuk  tidak  menceritakan  kepada  siapa.  Karena  kalau  Anak  Korban
01019|menceritakan kepada orang lain, Anak Korban akan dibunuh oleh Anak dan juga
01020|Anak menyebarkan video persetubuhan antara Anak dan Anak Korban tersebut
01021|ke teman-teman sekolah Anak Korban;
01022|Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban menjadi lebih
01023|takut, malu dan trauma;
01024|Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di
01025|atas  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  telah  memenuhi
01026|kualifikasi  unsur,  “ dengan  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh
01027|dengannya”;
01028|Ad.3. Dilakukan terhadap Anak;
01029|
01030|Menimbang,  bahwa  secara  khusus  (lex  specialis)  yang  dimaksud
01031|dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-UU
01032|No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah
01033|beberapa  kali  terakhir  dengan  UU  No.  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan
01034|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang
01035|Perubahan  Kedua Atas  UU No. 23  Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak
01036|menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
01037|belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
01038|Menimbang, bahwa berdasarkan  berdasarkan Kartu  Keluarga tanggal
01039|12  Mei  2020 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan
01040|Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Indragiri  Hulu dan  Berdasarkan  Kutipan  Akta
01041|Kelahiran  tanggal  21  Desember  2012  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas
01042|Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Indragiri  Hulu  yang
01043|menerangkan  bahwa  Anak  Korban  lahir  di  Indragiri  Hulu  pada  tanggal  12
01044|Januari 2012 , diketahui bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas)
01045|tahun pada saat perbuatan dilakukan oleh Anak dan masih termasuk ke dalam
01046|pengertian Anak sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
01047|Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di
01048|atas Hakim berpendapat bahwa kualifikasi unsur, “dilakukan terhadap Anak”
01049|telah terpenuhi berdasarkan hukum;
01050|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  473 ayat (1) jo
01051|Pasal  473  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
01052|Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1
01053|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah
01054|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01055|sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
01056|Menimbang, sebelum dijatuhkan pidana kepada Anak, maka terlebih
01057|dahulu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk penghukuman
01058|seperti apa yang harus dijatuhi kepada Anak;
01059|Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun
01060|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  “Hakim  wajib
01061|mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing
01062|Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”;
01063|    Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan
01064|(Litmas) oleh PK BAPAS Kelas I Pekanbaru dengan Nomor Register Litmas :
01065|0147/AN/V/2026  yang  dibuat  oleh  Immanuel  Zaluchu  untuk  Anak  pada
01066|pokoknya memberikan rekomendasi berdasarkan  hasil Sidang Tim Pengamat
01067|
01068|Pemasyarakatan  (TPP)  Balai  Pemasyarakatan  Kelas I Pekanbaru  pada  hari
01069|Selasa tanggal 05 Mei 2026 dan melihat kondisi klien bernama Anak dalam
01070|peristiwa ini telah melanggar Pasal 473 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Jo. UU RI
01071|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tidak
01072|mengurangi hak dan wewenang pihak terkait yaitu Kepolisian selaku Penyidik,
01073|Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri yang memberi
01074|Keputusan  perkara  ini,  kami  selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan
01075|merekomendasikan  agar  klien  di  Pidana  Pelatihan  Kerja  di  Pokmas  Lipas
01076|(Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat) yang bekerjasama dengan Bapas
01077|Kelas I Pekanbaru selama 1 Tahun sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (c) UU RI
01078|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dengan
01079|mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan;
01080|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70  Undang-undang Nomor 11
01081|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  juga menyebutkan bahwa,
01082|“Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  anak,  atau  keadaan  pada  waktu
01083|dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
01084|pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan
01085|tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”;
01086|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01087|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01088|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  sehingga  oleh  karena  itu  Anak  harus
01089|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01090|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01091|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01092|Menimbang, bahwa menurut Hakim rumusan Pasal 71 Undang-undang
01093|Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan
01094|guidance ofsentencing, dimana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum,
01095|maka undang-undang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat
01096|diterapkan  pada  Anak  tersebut,  yaitu  berupa  penjatuhan  pidana  atau
01097|pengenaan tindakan, sehingga ketentuan dalam pasal 71 tersebut merupakan
01098|batasan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  berkaitan  dengan  penerapan
01099|pemidanaan dalam perkara a quo;
01100|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  dihubungkan  dengan
01101|perbuatan yang dilakukan Anak dihubungkan dengan nota pembelaan yang
01102|disampaikan  oleh  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  hanya
01103|memintakan keringanan hukuman untuk Anak;
01104|
01105|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  terhadap  Anak bukanlah
01106|dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan Anak  akan  tetapi  harus
01107|dianggap  sebagai  pembinaan,  sebagai  upaya  penyadaran  kembali  serta
01108|sebagai pembelajaran agar  Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang
01109|salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat
01110|menjadi  pribadi yang  sadar dan taat terhadap  aturan hukum  selaku warga
01111|masyarakat yang baik,  bahwa perbuatan Anak bukan hanya berdampak bagi
01112|diri Anak sendiri tetapi juga bagi Anak Korban dan keluarganya serta ketertiban
01113|dan keteraturan kehidupan bermasyarakat. Perlu pula diingat bahwa  tujuan
01114|pemidanaan  bukanlah  semata-mata  sebagai  sarana  balas  dendam  atas
01115|kesalahan, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah
01116|laku, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi
01117|keseimbangan  antara  kepentingan  Anak  maupun  kepentingan  masyarakat.
01118|Bahwa dilihat dari segi umur Anak, sesungguhnya Anak mampu membedakan
01119|perbuatan  yang  benar  menyadari  akibatnya  dan  perbuatan  yang  dilakukan
01120|Anak sudah melebihi perilaku normal Anak-Anak pada umumnya;
01121|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dikenakan  pidana  penjara
01122|sehingga  untuk  melaksanakan  proses  pemidanaan  kepada  Anak  harus
01123|dibedakan  dengan  orang  dewasa  berdasarkan  Pasal  85  ayat  (1)  Undang-
01124|Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana
01125|Anak harus menjalani putusan pemidanaan pada Lembaga Pembinaan Khusus
01126|Anak (LPKA) Provinsi yang mana di Provinsi Riau terdapat di Kota Pekanbaru;
01127|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01128|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01129|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01130|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01131|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01132|berada dalam tahanan;
01133|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) helai baju
01134|kaos lengan panjang warna hitam merah dan 1 (satu) helai celana panjang
01135|warna hitam merah, yang merupakan seragam sekolah Anak Korban dan Anak
01136|Korban masih membutuhkan seragam tersebut untuk bersekolah, maka Hakim
01137|berpendapat terhadap barang bukti tersebut harulah dinyatakan dikembalikan
01138|kepada Anak Korban;
01139|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai tanktop
01140|(singlet wanita) warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1
01141|(satu) helai bra (BH) warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru
01142|
01143|dongker, yang telah disita dari Anak Korban dan telah selesai dipergunakan
01144|untuk pembuktian dalam perkara ini maka Hakim berpendapat terhadap barang
01145|bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
01146|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang kehidupan
01147|Anak,  keadaan  sosial  dan  ekonominya,  serta  mempertimbangkan  pengaruh
01148|pemidanaan  terhadap  masa  depan  Anak,  Hakim  berpendapat  bahwa
01149|pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat proporsional, edukatif, dan tidak
01150|berlebihan, sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata
01151|bersifat pembalasan, oleh karena itu, dengan berlandaskan pada Pasal 54 ayat
01152|(1) KUHP Nasional, Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana yang dijatuhkan
01153|dalam putusan ini telah setimpal dan adil, mencerminkan keseimbangan antara
01154|kepentingan hukum, rasa keadilan masyarakat, serta kepentingan rehabilitasi
01155|Terdakwa, sehingga dapat dipahami dan diterima baik oleh masyarakat maupun
01156|oleh Anak sendiri.
01157|Menimbang,  bahwa  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01158|melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Dalam
01159|menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01160|bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01161|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk
01162|merendahkan martabat manusia. Pasal 51  Undang-Undang Nomor  1  Tahun
01163|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, pemidanaan
01164|bertujuan mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma
01165|hukum  demi  pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat,  memasyarakatkan
01166|terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi
01167|orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat
01168|Tindak Pidana, memulihkan  keseimbangan, serta mendatangkan  rasa  arnan
01169|dan  damai  dalam  masyarakat,  dan  menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan
01170|membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
01171|Menimbang,  bahwa  ketentuan  pidana  di  dalam  Pasal  473  ayat  (4)
01172|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01173|Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
01174|yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana
01175|denda paling banyak kategori VII. Dan Pasal 473 ayat (10) KUHP Nasional,
01176|merupakan pemberantan yaitu pidananya dapat ditambah l/3 (satu per tiga).
01177|Dalam  hal  ini,  setelah  memperhatikan  tujuan  pemidanaan  tersebut,  Hakim
01178|memilih menjatuhkan satu jenis pidana yaitu pidana penjara yang lamanya akan
01179|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
01180|
01181|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak,  maka
01182|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01183|meringankan Anak;
01184|Keadaan  yang  memberatkan:
01185|- Perbuatan  Anak  merusak  kehidupan  pribadi  dan  tumbuh  kembang  Anak
01186|Korban, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan
01187|ketertiban masyarakat;
01188|Keadaan yang meringankan:
01189|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01190|- Anak belum pernah dihukum;
01191|- Anak  masih  sangat  muda  dan  patut  diberikan  kesempatan  untuk
01192|memperbaiki diri;
01193|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01194|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01195|Memperhatikan,  Pasal  473  ayat  (1)  jo Pasal  473  Ayat  (4)  Undang-
01196|Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01197|yang  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
01198|Penyesuaian  Pidana  jo Undang-Undang  RI  Nomor  11  tahun  2012  tentang
01199|Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
01200|Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
01201|Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan
01202|lain yang bersangkutan;
01203|
01204|MENGADILI:
01205|1. Menyatakan  Anak  tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01206|bersalah  melakukan  tindak  pidana,  “ Perkosaan  Terhadap  Anak ”,
01207|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01208|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01209|selama  2  (dua)  tahun  dan  6  (Enam)  bulan  di  Lembaga  Pembinaan
01210|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
01211|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01212|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01213|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
01214|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01215| 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merah;
01216| 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merah;
01217|Dikembalikan kepada Anak Korban  ;
01218|
01219| 1 (satu) helai tanktop (singlet wanita) warna putih;
01220| 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
01221| 1 (satu) helai bra (BH) warna coklat;
01222| 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
01223|Dirampas untuk dimusnahkan;
01224|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
01225|(dua ribu rupiah);
01226|
01227|Kamis
01228|
01229|21 Mei 2026
01230|
01231|2026
01232|
01233|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H.
01234|
01235|Tulus Maruli Manalu, S.H.
01236|
01237|      Panitera Pengganti, Hakim,
01238|   Tulus Maruli Manalu, S.H. Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H.