01500|membatasi diri untuk bermain dengan teman-temannya dan hanya bermain
01501|dengan sepupunya. Saat tidur malam, Anak Korban sering terbangun dan
01502|teringat  akan  kejadian  yang  dialami  sehingga  tiba-tiba  menangis.
01503|Kemudianakibat yang ditimbulkan juga dikarenakan kejadian ini telah diketahui
01504|oleh teman-teman Anak korban sehingga Anak Korban sering dirundung oleh
01505|teman-teman sekolahnya;
01506|Menimbang, bahwa Hakim menilai dalih Anak yang memasukkan
01507|kemaluan  Anak  kedalam  mulut  Anak  Korban  bukan  karena  paksaan
01508|bukanlah  merupakan  hal  yang  dapat  menjadikan  alasan  logis  untuk
01509|membenarkan perbuatan Anak tersebut terhadap Anak Korban dan  tidak
01510|relevan untuk menilai apakah ada paksaan atau secara sukarela terhadap
01511|perbuatan yang dilakukan Anak karena perbuatan cabul terletak pada sufat
01512|objektif perbuatannya dan bukan motif subjektif Anak;
01513|Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka
01514|Hakim menilai perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam
01515|mulut Anak Korban merupakan perbuatan cabul, sehingga unsur ”melakukan
01516|perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;
01517|Ad.3. Unsur dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak;
01518|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak  dalam unsur ini
01519|adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang  selanjutnya disebut
01520|Anak Korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
01521|penderitaan fisik, mental, dan/atau  kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
01522|tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-
01523|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun   2012  Tentang  Sistem
01524|Peradilan Pidana Anak;
01525|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di
01526|persidangan, sesuai dengan  Akta Kelahiran Anak Korban dengan Nomor
01527|xxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kabupaten
01528|Boalemo  dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor  Kependudukan  dan
01529|Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bahwa Anak Korban Anak Korban lahir
01530|pada tanggal 24 Juni 2011 dan pada saat kejadian tersebut masih berumur
01531|13 (tiga belas) tahun sehingga masih di kategorikan sebagai Anak. Merujuk
01532|pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
01533|2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
01534|Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
01535|
01536|Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yang
01537|berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
01538|tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
01539|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  pertimbangan  di  atas  Hakim
01540|berkesimpulan  bahwa  Anak  Korban adalah  seorang  Anak  yang  menjadi
01541|korban dari sebuah kejahatan sehingga Anak Korban dikategorikan sebagai
01542|Anak Korban;
01543|Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim
01544|berpendapat bahwa unsur “dengan seseorang anak” telah terpenuhi;
01545|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 415 huruf b
01546|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut di atas telah
01547|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah  terbukti secara sah dan
01548|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan pada
01549|dakwaan Penuntut Umum;
01550|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Advokat/Anak yang pada
01551|intinya  memohon keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan sekaligus
01552|dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;
01553|Menimbang, bahwa sebagaimana dalam asas  Geen Straf Zonder
01554|Schuld  bahwa  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  dimana  kesalahan  sendiri
01555|memuat 3 (tiga) hal antara lain kemampuan bertanggung jawab, hubungan
01556|psikis dengan perbuatan yang dilakukan dalam hal ini apakah perbuatan
01557|dilakukan sengaja atau culpa, serta tidak ada alasan penghapus pidana. Dari
01558|3 (tiga) hal tersebut dihubungkan dengan perkara a quo, Anak telah berusia
01559|17 (tujuh belas) tahun, dan dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor
01560|11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  halaman  2  (dua)
01561|menyebutkan bahwa anak (dalam hal ini yang telah berumur 12 (dua belas)
01562|tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun) telah  dapat
01563|menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan
01564|dan kehendaknya maka Anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun
01565|telah  mampu  mengerti  akibat  dari  perbuatannya  dan  dapat  menentukan
01566|kehendak sendiri, yang mana perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Anak
01567|dan  Anak telah  memahami  jika  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan
01568|hukum sehingga Anak haruslah dipandang mampu bertanggungjawab;
01569|Menimbang,  bahwa  dalam  persidanganpun,  Majelis  Hakim  tidak
01570|menemukan  adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan
01571|pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan
01572|pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka sebagaimana asas
01573|
01574|“Geen  Straf  Zonder  Schuld”  diatas  Anak  harus  dinyatakan  bersalah  dan
01575|dijatuhi pidana;
01576|Menimbang,  bahwa  kemudiandalam  kaitannya  dengan  hubungan
01577|psikis dan batin Anak dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan fakta
01578|yang  terungkap  dipersidangan  perbuatan  persetubuhan  tersebut
01579|dilatarbelakangi  oleh  dorongan  hasrat  dalam  diri  Anak  dikarenakan
01580|sebelumnya Anak pernah merasakan dan berbuat hal yang demikian kepada
01581|mantan-mantannya;
01582|Menimbang,  bahwa  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  Anak
01583|sudah direncanakan terlebih dahulu dikarenakan sehari sebelum kejadian
01584|Anak yaitu pada  hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, Anak Anakmengirimkan chat
01585|melalui messenger pada aplikasi Facebook kepada Anak Korban dengan kalimat
01586|“awas kalau ti Ka Anak mopangge bagitu kamu tidak mau seh”, yang artinya “awas
01587|kalau Kak Anak ajak begitu kamu tidak mau”. Ajakan yang dimaksud Anak adalah
01588|ajakan untuk perbuatan cabul dalam perkara a quo. Pada saat di bangunan walet
01589|tersebut juga Anak menuntun Anak Korban untuk pergi ke tempat yang lebih gelap
01590|untuk melancarkan perbuatannya;
01591|Menimbang, bahwa   Anak   dalam   pembelaannya menyatakan
01592|bahwa telah menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi
01593|lebih baik, serta Anak ingin sekolah lagi;
01594|Menimbang, bahwa orang tua Anak telah mengemukakan hal-hal
01595|yang bermanfaat bagi Anak, antara lain bahwa Anak masih memiliki masa
01596|depan yang panjang, memberikan kesempatan kepada Anak untuk berubah
01597|dan agar Hakim mempertimbangkan tentang pendidikan Anak;
01598|Menimbang,  bahwa  untuk  lamanya  pidana  yang  akan  diterapkan
01599|kepada  Anak  haruslah  dipedomani  beberapa  hal  yaitu  setelah  Hakim
01600|membaca  dan  meneliti  rekomendasi  Bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil
01601|Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai  Pemasyarakatan Kelas  II  Gorontalo
01602|tanggal  18  November  2025  yang  merekomendasikan jika  Anak terbukti
01603|bersalah  menurut  hukum  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak
01604|pidana yang didakwakan kepadanya kiranya dapat diberikan putusan pidana
01605|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo dengan
01606|tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
01607|Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Laporan Pekerja Sosial,
01608|terhadap  Anak  Korban  Anak  Korban oleh  Dinas Sosial  Pemberdayaan
01609|Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo tanggal 10 November 2025 yang
01610|ditandatangani oleh Pek erja Sosial  atas nama  Andi A. Abuniyo, S.H.,  yang
01611|
01612|berharap agar Aparat Penegak Hukum  memproses kasus ini  dengan aturan
01613|hukum yang berlaku;
01614|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  maka  Hakim
01615|berpendapat  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  bukan  ditujukan  semata-
01616|mata untuk menghukum ( not to punish the child ), pemberian hukuman lebih
01617|bertujuan  untuk  mendidik  kembali  (re-educate),  dan  memperbaiki  anak
01618|(rehabilitate) sehingga hakim sependapat dengan rekomendasi pembimbing
01619|kemasyarakatan agar  A nak dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  di
01620|Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo;
01621|Menimbang,  bahwa  namun  demikian  pidana  penjara  tersebut
01622|haruspula memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sehingga dalam hal
01623|asas penjatuhan pidana salah satu asas yang dipedomani adalah keadilan
01624|bahwa  “penjatuhan  pidana  tidak  mutlak  untuk  melindungi  korban  namun
01625|harus memenuhi rasa keadilan pelaku” maka dalam menjatuhkan pidana
01626|terhadap Anak selain melihat dari sisi Anak Korban juga harus melihat dari
01627|sisi Anak;
01628|Menimbang, bahwa perbuatan Anak tidak terlepas dari kesalahan
01629|orangtua Anak sendiri yang kurangnya pengawasan dari orangtua Anak itu
01630|sendiri yang mana Anak sudah tidak tinggal lagi dengan orang tuanya sejak
01631|tahun  2020  dikarenakan  orang  tua  dari  Anak  sudah  bercerai  dan  Anak
01632|dititipkan ke salah satu panti asuhan yang ada di Kota Gorontalo dari tahun
01633|2017 hingga tahun 2020. Saat ini Anak sudah tinggal bersama walinya yang
01634|merupakan  Ibu  dari  temannya  Anak.  Keadaan  keluarga  tersebut  turut
01635|mendasari dilakukannya perbuatan cabul tersebut maka tidak sepatutnya
01636|Anak menanggung semua penderitaan tersebut sendiri;
01637|Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan
01638|oleh Hakim dalam amar putusan telah mempertimbangkan segala hal baik
01639|dari  sisi  Anak  Korban  sendiri  sebagai  orang  yang  telah  dirugikan  yang
01640|menginginkan agar Anak diproses hukum, lalu kepentingan terbaik bagi Anak
01641|itu sendiri serta untuk masyarakat sebagai pembelajaran bagi anak-anak lain
01642|agar tidak melakukan hal yang sama;
01643|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang
01644|Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan
01645|bahwa  Pidana  pembatasan  kebebasan  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak
01646|paling  lama  ½  (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang
01647|Diancamkan terhadap orang dewasa;
01648|
01649|Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara sebagaimana dalam
01650|dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 415 huruf b KUHP jo. Undang-Undang
01651|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana adalah paling lama 9
01652|(sembilan) tahun, yang artinya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada
01653|Anak adalah setengahnya yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
01654|Menimbang,  bahwa  meskipun  Penuntut  Umum  menuntut  Anak
01655|dibawah  ancaman  maksimum  bagi  tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak,
01656|Hakim  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak
01657|memandang  bahwa  tuntutan  tersebut  masih  tergolong  tinggi,  sehingga
01658|mengenai lamanya penjatuhan pidana oleh Hakim akan dituangkan dalam
01659|amar putusan;
01660|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang
01661|Nomor  11  Tahun  2012,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
01662|berdasarkan  azas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  Jo. Pasal  18
01663|UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa dalam menangani perkara
01664|Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan,
01665|Pekerja  Sosial  Profesional  dan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Penyidik,
01666|Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat  atau pemberi bantuan hukum lainnya
01667|wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
01668|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  2  huruf  (d)
01669|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan ”kepentingan
01670|terbaik  bagi  Anak”  adalah  segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu
01671|mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
01672|Menimbang,  bahwa  meskipun  Anak  dijatuhi  hukuman  penjara  di
01673|LPKA, namun berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
01674|Tahun 2012 bahwa Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan,
01675|pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai
01676|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
01677|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,
01678|dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk agar supaya
01679|Anak  selain  dijatuhi  pidana  penjara  juga  pelatihan  kerja  di  Lembaga
01680|Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahidah Gorontalo, yang dimaksudkan
01681|agar  kepada  Anak  dapat  diberikan  keterampilan  dalam  rangka
01682|mempersiapkan Anak kembali ke masyarakat;
01683|Menimbang,  bahwa  merujuk  kepada  Pasal  71D  Undang-Undang
01684|Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
01685|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
01686|
01687|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
01688|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 179 KUHAP, Hakim telah
01689|memberitahukan hak Anak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat
01690|diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan, akan tetapi Anak
01691|Korban tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut dan Hakim telah
01692|pula  memberitahukan  bahwa  restitusi  dapat  diajukan  setelah  putusan
01693|pengadilan berkekuatan hukum tetap;
01694|Menimbang, bahwa kemudiandalam perkara ini terhadap Anak telah
01695|dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus
01696|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01697|Menimbang,  bahwa  untuk  penahanan  kota  pengurangan  tersebut
01698|seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan;
01699|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak ditahan  dan  penahanan
01700|terhadap  Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01701|Anak tetap berada dalam tahanan;
01702|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01703|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01704|Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:
01705|- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam bermotif putih;
01706|- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
01707|- 1 (satu) buah jilbab berwarna cokelat.
01708|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
01709|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang-
01710|barang yang merupakan saksi bisu dari perbuatan Anak. Keberadaan barang-
01711|barang ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi Anak
01712|Korban.  Oleh  karena  itu,  barang-barang  ini  harus  dimusnahkan  untuk
01713|menghilangkan beban emosional dan menjaga ketenangan jiwa Anak Korban.
01714|Selain itu, barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan setelah persidangan bertujuan
01715|untuk menjaga kepastian hukum. Barang-barang yang telah digunakan sebagai
01716|alat bukti tidak memiliki nilai manfaat lebih lanjut dalam sistem hukum setelah
01717|perkara selesai. Dengan dimusnahkannya barang-barang ini, proses hukum dapat
01718|Anak  Korbanggap  tuntas  tanpa  meninggalkan  potensi  kerancuan  atau
01719|penyalahgunaan barang bukti;
01720|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak,
01721|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan
01722|dan yang meringankan Anak;
01723|Keadaan  yang  memberatkan:
01724|
01725|- Perbuatan  Anak  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  hal
01726|perlindungan anak;
01727|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  Korban  dirundung  oleh  teman-
01728|teman sekolahnya;
01729|- Perbuatan Anak merusak ketertiban dan keharmonisan bermasyarakat;
01730| Keadaan yang meringankan:
01731|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
01732|- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki
01733|diri;
01734|- Anak masih hendak melanjutkan pendidikannya;
01735|- Anak belum pernah dihukum;
01736|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak dinyatakan  bersalah  dan
01737|dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya
01738|perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01739|20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kepada Anak dibebankan untuk membayar
01740|biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
01741|Memperhatikan,  Pasal  415  huruf  b  KUHP  Jo. Undang-Undang
01742|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,  Penetapan Peraturan
01743|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
01744|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
01745|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,  Undang-undang Nomor  11 tahun
01746|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan Undang-Undang Nomor 20
01747|Tahun 2025 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang
01748|bersangkutan;
01749|
01750|MENGADILI:
01751|1. Menyatakan  Anak  Anaktersebut  di  atas terbukti  secara  sah  dan
01752|meyakinkan bersalah  melakukan  tindak pidana “ Melakukan perbuatan
01753|cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  atau  patut  diduga  anak”
01754|sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01755|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01756|selama  2  (dua)  tahun  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)
01757|Gorontalo  dan  pelatihan  kerja  selama  6  (enam)  bulan  di  Lembaga
01758|Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahidah Gorontalo;
01759|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
01760|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01761|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
01762|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01763|
01764|- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam bermotif putih;
01765|- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
01766|- 1 (satu) buah jilbab berwarna cokelat.
01767|Dimusnahkan;
01768|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp
01769|2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01770|
01771|Senin
01772|
01773|09 Maret 2026
01774|
01775|2026
01776|
01777|Efraim Kristya Netanyahu, S.H., M.H.,  sebagai Hakim Anak pada Pengadilan
01778|Negeri Tilamuta
01779|
01780|Harun Fahrudin
01781|Suaib,  S.H.
01782|
01783|Panitera Pengganti,
01784|Ttd.
01785|Harun Fahrudin Suaib, S.H
01786|Hakim,
01787|Ttd.
01788|Efraim Kristya Netanyahu, S.H., M.H.