01544|di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang
01545|Ketenagakerjaan  atau  dalam  hal  ini  Disnaker  domisili  asal  Korban
01546|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
01547|18  Tahun  2017,  sementara  Korban  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01548|diproses oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tanpa
01549|melalui  pendaftaran  sehingga  statusnya  tidak  terdaftar  di  Sistem
01550|Pendataan Pekerja Migran Indonesia milik pemerintah dengan demikian
01551|
01552|Korban Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak terlindungi dengan baik oleh
01553|Pemerintah;
01554|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  melakukan
01555|proses  melalui  PT Amalah,  sepengetahuan  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,
01556|M.H.,  PT  tersebut  tidak  terdapat  dalam  daftar  P3MI,  sehingga
01557|keberadaannya  patut  diduga  ilegal  dan  dengan  kondisi  tersebut  maka
01558|dapat dipastikan bahwa PT Amalah tidak memiliki SIP2MI yang menjadi
01559|syarat untuk melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
01560|padahal  keberadaan  SIP2MI  sifatnya  wajib,  tanpa  SIP2MI  maka  P3MI
01561|dilarang melakukan penempatan, sebagaimana Pasal 72 huruf c Undang-
01562|Undang Nomor 18 Tahun 2017;
01563|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma juga melakukan
01564|kegiatan rekrut tanpa alas hak yang benar, terbukti pada kronologis yaitu
01565|pengakuan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang tidak
01566|memiliki  surat  tugas  atau  perikatan  dengan  P3MI/PPTKIS.  Dengan
01567|demikian  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01568|menjalankan  kegiatannya  secara  orang-perseorangan  yang  mana  telah
01569|dilarang orang perseorangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja
01570|Migran Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang
01571|Nomor 18 Tahun 2017;
01572|- Bahwa  berkaitan  dengan  pidana  perdagangan  orang, bahwa  Terdakwa
01573|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma telah  memenuhi unsur pidana
01574|perdagangan orang yaitu :
01575|- Unsur Proses (Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,
01576|Pemindahan dan Penerimaan seseorang).
01577|a. Bahwa tindakan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01578|telah  memenuhi  unsur  perekrutan  yang  dimulai  dengan  adanya
01579|keinginan  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo bekerja  diluar
01580|negeri  yang  kemudian  direspon  dengan  kesanggupan  untuk
01581|melakukan  proses  serta  meminta  dokumen  Saksi  Korban  Wayem
01582|Binti  (Alm)  Taryo dan  menjalani  beberapa  proses  tahapan  yang
01583|difasilitasi oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01584|selain itu pada kronologis juga telah diakui oleh Terdakwa Nurbaety
01585|Alias Beti Binti (Alm) Sukarma bahwa telah merekrut  Saksi Korban
01586|Wayem Binti (Alm) Taryo;
01587|b. Bahwa  Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  telah diangkut oleh
01588|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma berpindah-pindah
01589|
01590|untuk  memenuhi  tahapan  proses  yang  diinginkan  oleh  Terdakwa
01591|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  untuk  memenuhi  proses
01592|dengan tujuan ditempatkan bekerja di luar negeri dengan demikian
01593|unsur pengangkutan telah terpenuhi;
01594|c. Bahwa sesuai dengan keterangan, Saksi Korban Wayem Binti (Alm)
01595|Taryo telah ditampung di Jakarta bersama dengan 6 (enam) orang
01596|perempuan lainnya yang juga Calon Pekerja Migran Indonesia sejak
01597|tanggal 19 Juli 2022 hingga keberangkatan di tanggal 20 Juli 2022,
01598|dengan demikian unsur penampungan telah terpenuhi;
01599|d. Bahwa tanggal 20 Juli 2022 Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo
01600|bersama 6 (enam) orang lainnya diantar oleh 2 (dua) orang yang
01601|tidak dikenal dibawa ke Bandara Sukarno-Hatta untuk diterbangkan
01602|menuju Irak menggunakan pesawat Srilanka Air, dengan demikian
01603|telah terjadi pengiriman, maka unsur pengiriman telah terpenuhi;
01604|e. Bahwa tanggal 21 Juli 2022 Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo
01605|tiba di Irak dan dijemput oleh agency dan menginap selama 3 (hari),
01606|setelah itu tanggal 24 Juli 2022  Saksi Korban Wayem Binti (Alm)
01607|Taryo ditempatkan di majikan pertama, atas fakta dijemputnya oleh
01608|agency dan juga penempatan Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo
01609|pada Majikan maka telah terjadi penerimaan seseorang dalam hal ini
01610|agency  dan  majikan,  sehingga  unsur  penerimaan  seseorang
01611|terpenuhi;
01612|- Unsur  Cara  (Ancaman  Kekerasan,  Penggunaan  Kekerasan,
01613|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01614|Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan,  Penjeratan  Utang  atau  Memberi
01615|Bayaran atau Manfaat);
01616|a. Bahwa Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  adalah seorang yang
01617|sedang  membutuhkan  pekerjaan  dan  penghasilan  untuk
01618|penghidupannya, sementara itu Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
01619|(Alm)  Sukarma  adalah  pihak  yang  memiliki  pengalaman  dalam
01620|menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkonfirmasi dalam
01621|keterangan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang
01622|juga  menawarkan  Saksi  Korban   Wayem  Binti  (Alm)  Taryo untuk
01623|bekerja di Singapura dan memiliki jaringan dengan perusahaan yaitu
01624|PT Amalah  yang  dapat memfasilitasi  penempatan  Pekerja  Migran
01625|Indonesia. Relasi kuasa diantara keduanya terjadi tidak seimbang
01626|sebab Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo dalam Kondisi Rentan
01627|
01628|karena  kebutuhan  hidup  dan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  (Alm)
01629|Sukarma  memiliki  jalur  untuk  menempatkan  bekerja,  dengan
01630|demikian  terjadi  Penyalahgunaan  Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan
01631|pada pihak-pihak tersebut, dengan demikian unsur Penyalahgunaan
01632|Kekuasaan atau Posisi Rentan telah terpenuhi;
01633|b. Bahwa  atas  diprosesnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo,
01634|Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo telah  dijanjikan  sejumlah
01635|manfaat yaitu gaji yang dijanjikan sejumlah 1.300 QR atau sejumlah
01636|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)/bulan,  pemberian  fee sejumlah
01637|Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  dari  Terdakwa  Nurbaety
01638|Alias Beti Binti Sukarma maka unsur Penjeratan Utang atau Memberi
01639|Bayaran atau Manfaat telah terpenuhi;
01640|- Unsur Tujuan (Eksploitasi atau mengakibatkan orang Tereksploitasi);
01641|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01642|mendapatkan  keuntungan  materiil  atas  dikirimnya  Korban  Saksi
01643|Wayem Binti (Alm) Taryo  oleh Terdakwa Nurbaety  Alias Beti Binti
01644|(Alm) Sukarma ke luar negeri. Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
01645|(Alm) Sukarma mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00
01646|(tiga juta rupiah);
01647|- Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah
01648|menjelaskan pengertian eksploitasi, yaitu  :
01649|“ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01650|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01651|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01652|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01653|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01654|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01655|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01656|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01657|Bahwa dengan berhasilnya Korban  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
01658|diberangkatkan oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma dan
01659|bekerja  untuk  majikan  di  Irak  mengakibatkan  Terdakwa  Nurbaety
01660|Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  memperoleh  keuntungan  materiil,
01661|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01662|tereksploitasi telah terpenuhi;
01663|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan
01664|dalam pembuktian TPPO pada perkara ini maka Terdakwa Nurbaety Alias
01665|
01666|Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  terbukti  telah  melakukan  Tindak  Pidana
01667|Perdagangan Orang terhadap Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo;
01668|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01669|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01670|Pasal 49 :
01671|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
01672|- Badan;
01673|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01674|- Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01675|kepentingan Perusahaan sendiri;
01676|Pasal 51:
01677|Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja migran
01678|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01679|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri;
01680|Pasal 59 :
01681|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01682|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01683|- Pasal 5 :
01684|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01685|memenuhi persyaratan :
01686|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01687|- Memiliki Kompetensi;
01688|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01689|- Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01690|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01691|Pasal 13 :
01692|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01693|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01694|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah wajib
01695|melampirkan  foto copy buku nikah;
01696|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
01697|diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01698|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01699|- Surat Keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01700|psikologi;
01701|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01702|- Visa kerja;
01703|
01704|- Perjanjian Penempatan pekerja migran Indonesia dan
01705|- Perjanjian kerja;
01706|Pasal 7 :
01707|Perlindungan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran
01708|Indonesia meliputi :
01709|- Perlindungan sebelum bekerja;
01710|- Perlindungan selama bekerja;
01711|- Perlindungan setelah bekerja;
01712|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
01713|Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01714|Migran Indonesia :
01715|         Pasal 6 :
01716|Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui:
01717|- Sebelum bekerja;
01718|- Selama bekerja dan
01719|- Setelah bekerja;
01720|Pasal 7 :
01721|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
01722|dilakukan melalui :
01723|- Pemberitan Informasi;
01724|- Pendaftaran;
01725|- Seleksi;
01726|- Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
01727|- Penandatanganan perjanjian penempatan;
01728|- Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
01729|- Pengurusan Visa kerja;
01730|- OPP;
01731|- Penandatanganan Perjanjian Kerja dan
01732|- Pemberangkatan;
01733|Paragraf 3. Selama bekerja;
01734|Pasal 24 :
01735|(1). Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01736|b  dimulai  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  tiba  di  negara  tujuan
01737|penempatan;
01738|(2). Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
01739|melaporkan kedatangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat
01740|
01741|Dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui
01742|Mitra Usaha P3MI;
01743|(3). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01744|di negara tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan
01745|keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama  berada  di  negara
01746|tujuan penempatan;
01747|Pasal 25 :
01748|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
01749|negara tujuan penempatan melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran
01750|Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan;
01751|        Pasal 26 :
01752|(1). Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01753|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
01754|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
01755|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan;
01756|(2). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01757|wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada
01758|ayat (1);
01759|Paragraf 4. Setelah bekerja;
01760|(1). Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01761|c dimulai sejak  pekerja migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia;
01762|(2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
01763|ayat  (1)  bermasalah  berdasarkan  laporan  dari  Atase   Ketenaga
01764|kerjaan  atau  pejabat dinas  luar  negeri  yang  ditunjuk  oleh  Kepala
01765|perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi Pekerja Migran
01766|Indonesia di Debarkasi Indonesia;
01767|- Bahwa Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota
01768|Erbil  Negara  Kurdistan  of  Irak  tidak  mempunyai  peraturan  perundang-
01769|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian
01770|tertulis  antara  pemerintah  Negara  Irak  dengan  pemerintah  Republik
01771|Indonesia,  dan/atau  tidak  memiliki  sistem  Jaminan  sosial  dan/atau
01772|asuransi yang melindungi pekerja asing;
01773|- Bahwa pada saat proses penempatan Saksi Korban Wayem Binti (Alm)
01774|Taryo ke Negara Kurdistan of Irak terjadi, Indonesia masih menerapkan
01775|moratorium atau penghentian sementara terhadap penempatan Pekerja
01776|Migran Indonesia di negara di kawasan Timur Tengah untuk pengguna
01777|perseorangan  yang  mana  termasuk  didalamnya  adalah  Irak,  pekerja
01778|
01779|rumah  tangga  bekerja  pada  perseorangan  sehingga  termasuk  yang
01780|dilarang.  Hal  ini  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Ketenaga  Kerjaan
01781|Nomor  260  Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
01782|Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di
01783|Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
01784|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01785|Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01786|Pasal 13 :
01787|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01788|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01789|- Surat  Keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01790|melampirkan fotocopy buku nikah;
01791|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang
01792|diketahui oleh Kepala Desa /Lurah;
01793|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01794|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01795|psikologi;
01796|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01797|- Visa kerja;
01798|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01799|- Perjanjian kerja;
01800|- Dan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  291
01801|Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penempatan  dan
01802|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Irak melalui Sistem
01803|penempatan satu kanal.
01804|Pasal 69 :
01805|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01806|Indonesia;
01807|- Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris (berkas terpisah) dan Terdakwa
01808|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak  diperbolehkan
01809|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi
01810|Wayem Binti (Alm) Taryo bukan melalui Pemerintah dan bukan melalui
01811|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01812|- Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Terdakwa Nurbaety Alias
01813|Beti Binti (Alm) Sukarma tidak mempunyai SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan
01814|Pekerja Migran Indoensia) sehingga tidak diperbolehkan menempatkan
01815|
01816|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai Pekerja Migran Indonesia ke
01817|Irak;
01818|Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01819|Idris  dan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  dapat
01820|dikategorikan  telah  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang
01821|berlaku  sebagaimana  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01822|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01823|Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01824|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01825|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
01826|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
01827|Pasal 4 :
01828|Setiap orang  yang  membawa warga negara  Indonesia ke  luar  wilayah
01829|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01830|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01831|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01832|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
01833|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
01834|- Bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
01835|Pekerja Migran Indonesia :
01836|Pasal 81 :
01837|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01838|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01839|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01840|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01841|Pasal 83 :
01842|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01843|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01844|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01845|(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima
01846|belas miliar rupiah);
01847|Pasal 68 :
01848|Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi
01849|persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01850|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;