03470|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03471|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03472|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03473|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
03474|
03475|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03476|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03477|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03478|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03479|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03480|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03481|putusan.mahkamahagung.go.id
03482|melakukan  Medical  Check  Up di  Laboratorium  Klinik  Ar  Rahman  yang
03483|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar, sebagaimana penjelasan Ahli
03484|TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  bahwa  syarat  suatu  sarana  kesehatan
03485|untuk  dapat  menjadi  lokasì  sarana  kesehatan  rujukan  pemeriksaan
03486|kesehatan dan psikologi untuk CPMI yang akan melakukan Medical Check
03487|Up merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29
03488|Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
03489|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan
03490|Republik  Indonesia  Nomor  hk.02.02/B/614/2022  Tentang  Pemeriksaan
03491|Psikologi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia,  selanjutnya  sarana  kesehatan
03492|yang  memenuhi  syarat  dan  menjadi  rujukan  untuk  pemeriksaan  CPMI
03493|berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di wilayah
03494|Kabupaten  Blitar  terdapat  1  (satu)  Rumah  Sakit  Medika  Utama  di  Jalan
03495|Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur, sebagaimana fakta
03496|yang  terungkap  di  persidangan  diketahui  bahwa  Klinik  Ar  Rahman  yang
03497|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar merupakan sarana kesehatan
03498|yang tidak memenuhi syarat dan bukan menjadi rujukan untuk pemeriksaan
03499|CPMI, berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di
03500|wilayah Kabupaten Blitar;
03501|Menimbang,  bahwa  untuk  dokumen  berupa  Paspor  milik  CPMI
03502|tersebut dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi masing – masing CPMI
03503|dan untuk biaya pengurusan Paspor ditanggung oleh Terdakwa, namun di
03504|persidangan  Saksi  THERESIA  SUNARMI  menerangkan  pada  pokoknya
03505|untuk pengurusan Paspor Saksi THERESIA SUNARMI diwawancara dengan
03506|ditanya untuk pergi kemana dan Saksi THERESIA SUNARMI mengatakan
03507|akan berkunjung ke keluarga Saksi THERESIA SUNARMI di Malaysia atas
03508|arahan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi PRISILIA DEWI dan Saksi SELA
03509|AGUSTIN  ANGGRAINI  menerangkan  bahwa  sudah  dibuatkan  Paspor  di
03510|Kantor Imigrasi Kediri oleh Terdakwa namun sampai saat ini saksi – saksi
03511|belum memegang atau bahkan melihat Paspor miliknya dan Paspor tersebut
03512|masih  dibawa  oleh  Terdakwa  untuk  pembuatan  Visa,  selanjutnya  Saksi
03513|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan) menjelaskan saat
03514|tiba di Bandara, Saksi YULIATIN ditemui oleh dua orang laki – laki yang tidak
03515|dikenal yang memandu Saksi YULIATIN nantinya saat pemeriksaan Imigrasi
03516|dengan  mengatakan  bahwa  nanti  apabila  ditanya  oleh  Petugas  Imigrasi,
03517|Saksi YULIATIN mengatakan jika ke Singapura dalam rangka wisata bukan
03518|sebagai PMI, sebagaimana penjelasan Ahli GANJAR ARDIANSYAH, bahwa
03519|Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03520|Disclaimer
03521|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03522|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03523|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03524|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
03525|
03526|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03527|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03528|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03529|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03530|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03531|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03532|putusan.mahkamahagung.go.id
03533|maksud dilakukan kroscek terkait dengan wawancara mengenai negara yang
03534|akan dituju dan lama perjalanan, karena merupakan hak setiap warga negara
03535|untuk berkunjung ke luar negeri dan lama perjalanannya, namun apabila
03536|ditemukan kemudian hari berdasarkan Pasal 126 huruf (c) Undang – Undang
03537|Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai
03538|peruntukan pada saat wawancara permohonan Paspor maka bisa dikenakan
03539|sangsi  pidana  dan  denda  dan  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  hasil
03540|wawancara  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  atau  petugas  memiliki
03541|kecurigaan maka petugas akan meminta dokumen pendukung lainnya untuk
03542|dilengkapi oleh pemohon Paspor dan hasil wawancara tersebut dituangkan
03543|ke  dalam  sistem  Keimigrasian,  sebagaimana  fakta  yang  terungkap  di
03544|persidangan diketahui bahwa CPMI dan PMI yang diberangkatkan melalui
03545|Terdakwa dalam pengurusan  Paspor tidak dilakukan pembekalan (Orientasi
03546|Pra Pemberangkatan – OPP) sebelum pemberangkatan;
03547|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
03548|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
03549|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
03550|haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
03551|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif pertama
03552|Penuntut Umum;
03553|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
03554|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
03555|Menimbang,  bahwa  dari  kenyataan  yang  diperoleh  selama
03556|persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal
03557|yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak
03558|termasuk dalam Pasal 44 KUHP , Pasal 48 KUHP , Pasal 49 KUHP, Pasal 50
03559|KUHP , Pasal 51  Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau
03560|alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
03561|perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan
03562|kepadanya;
03563|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung
03564|jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif /
03565|actus  reus /  perbuatan  pidana,  maupun  syarat  subjektif  /  mens  rea /
03566|pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah
03567|atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu
03568|berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193  Ayat (1) KUHAP ,
03569|Terdakwa harus dijatuhi pidana;
03570|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang  –
03571|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
03572|Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03573|Disclaimer
03574|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03575|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03576|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03577|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
03578|
03579|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03580|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03581|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03582|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03583|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03584|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03585|putusan.mahkamahagung.go.id
03586|Pekerja Migran Indonesia selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok
03587|berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda
03588|yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
03589|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah
03590|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan
03591|Pasal  22  Ayat  (4)  KUHAP  Jo  Pasal  33  Ayat  (1)  KUHP,  maka  masa
03592|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
03593|pidana yang dijatuhkan;
03594|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
03595|terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan
03596|Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu
03597|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03598|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
03599|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03600|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03601|1) 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor E6188502 atas nama
03602|THERESIA SUNARMI;
03603|2) 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 82708723 atas nama THERESIA
03604|SUNARMI tanggal 25 Juni 2024;
03605|3) 1  (satu)  bendel  fotokopi  Surat  Tanda  Tamat  Belajar  atas  nama
03606|THERESIA SUNARMI;
03607|4) 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 09902015 atas nama YULIATIN
03608|tanggal 04 November 2024;
03609|5) 1  (satu)  bendel  asuransi  jiwa  "Singlife"  Singapore,  the  insured
03610|person: YULIATIN;
03611|barang bukti tersebut adalah milik Saksi YULIATIN yang digunakan sebagai
03612|persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2)
03613|KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan
03614|hukum dikembalikan kepada Saksi YULIATIN;
03615|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
03616|dipertimbangkan sebagai berikut:
03617|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03618|6) 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82808582  atas  nama  SELA
03619|AGUSTIN ANGGRAINI tanggal 11 November 2024;
03620|7) 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor: E8972284 atas nama
03621|SELA AGUSTIN ANGGRAINI;
03622|8) 1  (satu)  buah  KTP asli  atas  nama  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
03623|dengan NIK: 3505104508060001;
03624|9) 1 (satu) lembar Ijazah asli SMP tahun pelajaran 2020 / 2021 atas
03625|nama  SELA  AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  No.  DN-05/D-
03626|SMP/K13/1404589;
03627|10) 1  (satu)  lembar  fotokopi  Kartu  Keluarga  dengan  No.  KK.:
03628|3505100110060535, atas nama Kepala Keluarga SUKAMTO;
03629|Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03630|Disclaimer
03631|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03632|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03633|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03634|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
03635|
03636|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03637|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03638|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03639|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03640|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03641|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03642|putusan.mahkamahagung.go.id
03643|11) 1  (satu)  lembar  Akta  Kelahiran  an.  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
03644|dengan Nomor Akta: 3572CLT2506200800551;
03645|12) 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
03646|Name Of MDW: SELA AGUSTIN ANGGRAINI (MDM2071);
03647|barang bukti tersebut adalah milik Saksi SELA AGUSTIN ANGGRAINI yang
03648|digunakan  sebagai  persyaratan  menjadi  CPMI,  dihubungkan  dengan
03649|ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah
03650|sepatutnya  dan  beralasan  hukum  dikembalikan  kepada  Saksi  SELA
03651|AGUSTIN ANGGRAINI;
03652|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
03653|dipertimbangkan sebagai berikut:
03654|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03655|13) 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82800018  atas  nama  YENI
03656|YULIANA tanggal 29 Oktober 2024;
03657|14) 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
03658|Name Of MDW: YENI YULIANA;
03659|15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Nomor:
03660|421.3/783/101.6.11.7/2024  atas  nama  YENI  YULIANA  tanggal  30
03661|September 2024;
03662|16) 1  (satu)  lembar  Kartu  Keluarga  asli  no.  3505102202110001  atas
03663|nama Kepala Keluarga HAVID UBAIDILLAH;
03664|17) 1 (satu) buah KTP asli an. YENI YULIANA, NIK: 3505106204000002;
03665|18) 1  (satu)  lembar  fotokopi  Akta  Kelahiran  YENI  YULIANA dengan
03666|Nomor Akta Kelahiran: 9726/TP/VIII/Tahun/2005;
03667|19) 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran Paspor atas nama YENI
03668|YULIANA;
03669|barang  bukti  tersebut  adalah  milik  Sdri.  YENI  YULIANA yang  digunakan
03670|sebagai persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
03671|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
03672|beralasan hukum dikembalikan kepada Sdri. YENI YULIANA;
03673|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
03674|dipertimbangkan sebagai berikut:
03675|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03676|20) 1 (satu) bendel work permit No. 0 82801510 atas nama PRISILIA
03677|DEWI tanggal 30 Oktober 2024;
03678|21) 1 (satu) lembar MAID EMPLOYMENT PTE LTD / Kontrak Kerja atas
03679|nama PRISILIA DEWI;
03680|22) 1 (satu) buah buku Paspor an. PRISILIA DEWI no. E8778914;
03681|barang bukti tersebut adalah milik Saksi PRISILIA DEWI yang digunakan
03682|sebagai persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
03683|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
03684|beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi PRISILIA DEWI;
03685|Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03686|Disclaimer
03687|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03688|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03689|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03690|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
03691|
03692|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03693|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03694|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03695|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03696|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03697|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03698|putusan.mahkamahagung.go.id
03699|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
03700|dipertimbangkan sebagai berikut:
03701|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03702|23) 1  (satu)  unit  HP  merk  Vivo  Y28  warna  rose  gold  milik  sdr.
03703|SUPRIYONO;
03704|24) 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna ungu;
03705|barang  bukti  tersebut  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  Terdakwa  untuk
03706|melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, dihubungkan
03707|dengan  ketentuan  Pasal  46  Ayat  (2)  KUHAP  maka  Majelis  Hakim
03708|berpendapat  sudah  sepatutnya  dan  beralasan  hukum  dirampas  untuk
03709|negara;
03710|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
03711|dipertimbangkan sebagai berikut:
03712|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03713|25) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri bernama ANI, Nomor Rekening:
03714|1710006862679, Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Desa Banjarjo,
03715|Kanigoro Blitar, 66171;
03716|26) 1 (satu) buah buku tabungan BRI bernama ANI, Nomor Rekening:
03717|000901026051536, Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007, Kelurahan
03718|Kanigoro, Kecamatan Kanigoro;
03719|27) 1 (satu) buah buku tabungan BSI bernama ANI, Nomor Rekening:
03720|3505106404750003, Lingkungan Banjarjo;
03721|28) 1  (satu)  buah  buku  tabungan  BRI  Junior  bernama  ANI,  Nomor
03722|Rekening: 000901055825504, Lingkungan Banjarjo, RT. 003 RW. 007,
03723|Kelurahan Kanigoro;
03724|29) 1  (satu)  buah  buku  tabungan  Bank  Jatim  bernama  ANI,  Nomor