01613|hari itu juga, selanjutnya pada sekitar hari Jumat tanggal 29 November 2024, Terdakwa 
01614|mengirimkan uang sebesar Rp.6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu 
01615|rupiah) kepada Saksi Korban melalui Saudari NABILA. Selanjutnya saksi LYSSA MARYANI 
01616|Als CACA menjemput saksi RISTIANA untuk berangkat kerumah saksi LYSSA MARYANI 
01617|Als CACA untuk menunggu jemputan, tidak berapa lama kemudian saudari NABIL (DPO) 
01618|mengirimkan Bording Pass (keberangkatan menggunakan pesawat) kepada saksi LYSSA 
01619|MARYANI Als CACA dan selajutnya saudari NABILA mengirimkan uang pinjaman atau 
01620|hutang kepada Saksi Korban sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah selesai 
01621|persiapan, saksi LYSSA MARYANI Als CACA dan Saksi Korban berangkat menuju 
01622|Bandara Soekarna-Hatta Jakarta, dan Saksi Korban masuk kedalam bandara untuk check 
01623|in keberangkatan dari Jakarta menuju Pangkalan Bun KALTENG, saksi LYSSA MARYANI 
01624|Als CACA meninggalkan bandara untuk kembali kerumahnya, karena pada saat itu saksi 
01625|LYSSA MARYANI Als CACA hanya untuk mengantar Saksi Korban saja. Bahwa 
01626|selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa JONI menjemput Saksi Korban di 
01627|Bandara Pangkalanbun Kab. Kotawaringin Barat dan pada saat itu Saksi Korban dalam 
01628|keadaan sakit habis kecelakaan, kemudian Terdakwa JONI membawa Saksi RISTIANA 
01629|SUHARTIINI ke tempat karaoke MAK NDUT milik Terdakwa JONI tersebut untuk Terdakwa 
01630|JONI beri obat dan merawatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Saksi 
01631|Korban sudah mulai bekerja sebagai pemandu lagu / LC (lady companion) di karaoke MAK 
01632|NDUT milik Terdakwa  hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian; 
01633| Menimbang, Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana 
01634|perdagangan orang dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01635|Perdagangan Orang, maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil 
01636|adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan 
01637|cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan 
01638|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan 
01639|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
01640|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
01641|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- gunaan kekuasaan 
01642|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
01643|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
01644|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini, 
01645|kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa 
01646|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
01647|
01648|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya  unsur-unsur perbuatan yang sudah 
01649|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya 
01650|tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu 
01651|selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan; 
01652| Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk membuktikan telah nyata ada daya 
01653|paksa yang dialami oleh Saksi Korban untuk melakukan sesuatu hal itu tidak terletak pada 
01654|pihak penyedia ataupun pemberi jasa pelayanan tetapi melainkan kepada pelaku pelaksana 
01655|jasa tersebut dalam hal ini yang menjadi penyedia atau pemberi fasilitas jasa pelayanan 
01656|open BO adalah terdakwa dan pelaksana jasa layanan Open BO itu adalah Saksi Korban; 
01657| Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban  dipersidangan 
01658|menegaskan Bahwa alasan Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau 
01659|berhubungan badan / bersetubuh dengan pelanggan café oleh karena untuk menutupi 
01660|utang-utang yang dimiliki oleh saksi Ristiana kepada Terdakwa oleh karena Saksi Korban 
01661|memiliki Hutang sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu 
01662|rupiah), ditambah biaya teravel pangkalan bun ke tempat kerja Saksi Korban sebesar Rp. 
01663|500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pembelian sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus 
01664|ribu rupiah), jadi total keseluruhan hutang yang harus Saksi Korban tanggung sebesar Rp. 
01665|7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) , sehingga atas dasar hal 
01666|tersebut cukup menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban 
01667|untuk melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh 
01668|dengan tamu ataupun pengunjung tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan 
01669|secara ikhlas oleh Saksi Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan 
01670|oleh Saksi Korban yang tidak langsung membuat Saksi Korban tergerak agar supaya 
01671|menyelesaikan utang-utang miliknya kepada Terdakwa dengan melakukan OPEN BO 
01672|(OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi Korban tersebut; 
01673| Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Terdakwa dipersidangan yang 
01674|menegaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengancam ataupun memaksa 
01675|Saksi Korban untuk melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / 
01676|bersetubuh dengan Saksi Korban tersebut namun terjadinya hal tersebut atas keinginan 
01677|Saksi Korban sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
01678|- Bahwa pada dasarnya apabila merujuk salah satu unsur pada perkara aquo dalam 
01679|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
01680|Tindak Pidana Perdagangan Orang menyangkut “Yang melakukan perekrutan, 
01681|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
01682|seseorang” tersebut Majelis Hakim menilai Unsur ini oleh undang -undang 
01683|diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang 
01684|melanggar undang-undang pidana). Secara sederhana unsur ini merupakan bentuk 
01685|
01686|perbuatan pidanannya yang diatur dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 
01687|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam 
01688|hal ini Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang artinya unsur-unsur ini 
01689|yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 
01690|termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya atau 
01691|dikenal dengan istilah mens rea atau sikap batin atau niat jahat, Memperhatikan 
01692|unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini adalah bercorak 
01693|kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit dengan menggunakan frasa 
01694|"dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan frasa “dengan 
01695|ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai bagian 
01696|dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang 
01697|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk dengan ancaman kekerasan, dengan 
01698|penggunaan kekerasan, dengan penculikan, dengan penyekapan, dengan 
01699|pemalsuan, dengan penipuan, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
01700|rentan, dengan penjeratan utang; atau dengan memberi bayaran atau manfaat; 
01701|- Bahwa Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
01702|orang lain, namun hal tersebut tidak serta merta dijadikan dasar tidak terpenuhinya 
01703|kesalahan Terdakwa sebagaimana kualifikasi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 
01704|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  oleh karena 
01705|Makna usnur ini yakni walaupun pelaku berdalih telah memperoleh persetujuan dari 
01706|orang yang dipekerjakan secara seksual, maka dalih tersebut tidak serta merta 
01707|menghapus sifat pidananya. Artinya, ada atau tidak adanya persetujuan dari orang 
01708|yang dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, manakala perbuatan perekrutan, 
01709|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
01710|seseorang telah terjadi, maka pelaku dapat dipidana sebagai bentuk 
01711|pertanggungjawaban pidananya. 
01712|- Bahwa pada dasarnya rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 
01713|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
01714|menegaskan adanya tindakan eksploitasi atas diri korban itu tidak semata-mata 
01715|dengan cara memaksa ataupun mengancam seseorang melainkan hal tersebut bisa 
01716|saja terjadi dengan adanya persetujuan sendiri dari korban namun bertentangan 
01717|dengan sikap bathin dari korban; 
01718|- Bahwa patut disadari yang harus dibuktikan dengan adanya peran Terdakwa yang 
01719|membuat sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut secara tidak langsung 
01720|melakukan sesuatu hal denga n bertentangan hati nuraninya  yang mendorong 
01721|seseorang secara tidak langsung untuk berbuat sesuatu; 
01722|
01723|- Bahwa merujuk pada keterangan Saksi Korban yang menegaskan Bahwa alasan 
01724|Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / 
01725|bersetubuh dengan pelanggan café oleh karena untuk menutupi utang-utang yang 
01726|dimiliki oleh Saksi Korban kepada Terdakwa cukup menjadi persangkaan Majelis 
01727|Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban untuk melakukan OPEN BO (OPEN 
01728|BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan tamu ataupun pengunjung 
01729|tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan secara ikhlas oleh Saksi 
01730|Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan oleh Saksi 
01731|Korban yang didapatkan secara tidak langsung tersebut lah oleh karena adanya 
01732|kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya membuat Saksi Korban tergerak agar 
01733|supaya melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / 
01734|bersetubuh dengan keungtungannya Saksi Korban dapat segera melunasi hutang-
01735|hutang miliknya kepada Terdakwa; 
01736|- Berdasarkan dalil bantahan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat Foto 
01737|copy surat Kesepakatan perdamaian antara Saksi Korban dengan Lina Kusuma 
01738|tanggal 24 April 2025 beserta la mpirannya (Vide Bukti T -1), Fotocopy Bukti 
01739|percakapan beserta lampirannya,(vide bukti T-2) dan Flasdisk terkait bukti rekaman, 
01740|(Vide bukti T -3) tersebut menurut hemat Majellis Hakim tidak cukup dapat 
01741|memberikan gambaran bahwa tidak adanya tindakan yang mengarah pada unsur 
01742|bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan daya upaya paksa baik langsung 
01743|ataupun tidak langsung kepada Saksi Korban untuk baik melakukan ataupun tidak 
01744|melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh 
01745|dengan Saksi Korban tersebut; 
01746| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim 
01747|berpendapat bahwa unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, dan Penerimaan 
01748|Seseorang dengan Penjeratan Utang dengan Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang 
01749|Memegang Kendali Atas Orang Lain dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut telah 
01750|terpenuhi dari perbuatan Terdakwa; 
01751| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur 
01752|tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; 
01753|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti 
01754|maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
01755|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota 
01756|Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa; 
01757|Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca serta mempelajari nota 
01758|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim menilai yang 
01759|menjadi dalil pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yakni kurang sempurnanya 
01760|
01761|pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena seluruh keterangan saksi-saksi 
01762|tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak 
01763|pidana perdagangan orang hanya pelanggaran tanpa izin mendirikan tempat hiburan 
01764|berupa “CAFE MAK DHUT” yang juga sama -sama menyedia PEMANDU LAGU/LADY 
01765|COMPANION (LC) yang DIDUGA TANPA IZIN dan atau ADA IZIN CAFE KARAOKE 
01766|“PRINCESS” KAB. SUKAMARA, yang terletak di Jalan Tjilik Riwut, Natai Sedawak, Kec. 
01767|Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang letaknya tidak jauh dari Kantor 
01768|Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukamara dan Polres Sukamara; 
01769|Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan 
01770|sebagai berikut: 
01771|- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perundang -undangan yang berlaku 
01772|bahwasanya kebenaran yang hendak dicapai dalam perkara pidana adalah 
01773|kebenaran Materil, dalam hal ini adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
01774|petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dapat menguatkan dalil-dalil baik yang 
01775|diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP); 
01776|- Bahwa terkait bantahan didalam Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa 
01777|mengenai tidak terdapat alat bukti surat yang membuktikan bahwa Terdakwa telah 
01778|melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang hanya pelanggaran tanpa 
01779|izin mendirikan tempat hiburan berupa “CAFE MAK DHUT” yang juga sama-sama 
01780|menyedia PEMANDU LAGU/LADY COMPANION (LC) yang DIDUGA TANPA IZIN 
01781|dan atau ADA IZIN CAFE KARAOKE “PRINCESS” KAB. SUKAMARA, yang terletak 
01782|di Jalan Tjilik Riwut, Natai Sedawak, Kec. Sukamara, Kabupaten Sukamara, 
01783|Kalimantan Tengah, yang letaknya tidak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri 
01784|Kabupaten Sukamara dan Polres Sukamara , Majelis Hakim akan 
01785|mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada dasarnya secara nyata Terdakwa 
01786|telah merekrut dan mempekerjakan saksi korban ditempat karoke milik Terdakwa hal 
01787|mana alasan Saksi Korban  melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau 
01788|berhubungan badan / bersetubuh  dengan pelanggan café oleh k arena untuk 
01789|menutupi utang-utang yang dimiliki oleh saksi Ristiana kepada Terdakwa oleh 
01790|karena Saksi Korban memiliki Hutang sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan 
01791|ratus delapan puluh ribu rupiah), ditambah biaya teravel pangkalan bun ke tempat 
01792|kerja Saksi Korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pembelian 
01793|sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan hutang 
01794|yang harus Saksi Korban tanggung sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus 
01795|delapan puluh ribu  rupiah), sehingga atas dasar hal tersebut cukup menjadi 
01796|persangkaan Majelis Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban untuk melakukan 
01797|OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan tamu 
01798|
01799|ataupun pengunjung tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan secara 
01800|ikhlas oleh Saksi Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan 
01801|oleh Saksi Korban yang tidak langsung membuat Saksi Korban tergerak agar 
01802|supaya menyelesaikan utang-utang miliknya kepada Terdakwa dengan melakukan 
01803|OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi 
01804|Korban tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan tidak 
01805|adanya tindakan ancaman langsung oleh Terdakwa melainkan kegiatan tersebut 
01806|atas keinginan sendiri oleh saksi korban sampai dengan adanya kesepakatan damai 
01807|antara Terdakwa dengan saksi korban maka hal tersebut menurut hemat Majelis 
01808|Hakim tidak dapat dijadikan tidak terpenuhinya unsur perbuatan Tindak Pidana 
01809|Perdagangan Orang selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan oleh 
01810|Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membantah atau membuktikan sebaliknya 
01811|terkait adanya kegiatan Open BO yang dilakukan oleh saksi korban dengan alasan 
01812|adanya terkait utang yang dimiliki oleh saksi korban kepada Terdakwa dan selama 
01813|dipersidangan oleh Terdakwa maupun penasihat hukum tidak membantah dan hal 
01814|tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup hanya dengan mendalilkan didalam nota 
01815|pembelaan ataupun bantahan terdakwa melainkan harus dibuktikan dengan saksi, 
01816|ahli maupun surat ya ng dapat membantah hal tersebut dan hal tersebut telah 
01817|dipertimbangkan secara lengkap didalam pertimbangan sebelumnya; 
01818|- Bahwa selain itu didalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga oleh 
01819|Terdakwa telah melampirkan terkait bukti-bukti surat hasil screen shout whatsapp, 
01820|kesepakatan damai, flashdisk ataupun lampiran-lampiran perkara-perkara yang 
01821|memiliki kualifikasi perkara yang sama menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa 
01822|terkait adanya pemidanaan yang dispari tas, atas hal tersebut Majelis Hakim 
01823|berpandangan bahwa Disparitas putusan dalam pidana mengacu pada perbedaan 
01824|dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk kasus -kasus serupa, Hal ini 
01825|menurut Majelis Hakim bisa terjadi karena berbagai faktor yaitu Faktor-faktor yang 
01826|Mempengaruhi Disparitas Putusan, Faktor Internal Hakim berupa Kepribadian, 
01827|latar belakang, pengalaman, dan keyakinan hakim dapat mempengaruhi 
01828|pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, Faktor Eksternal yaitu terdiri dari  
01829|Undang-undang berupa  Terkadang, undang-undang itu sendiri dapat memberikan 
01830|kebebasan interpretasi yang luas bagi hakim, yang dapat menyebabkan perbedaan 
01831|putusan, Faktor Sosial dan Ekonomi:  berupa Keadaan sosial dan ekonomi 
01832|terdakwa, serta dampak kejahatan terhadap korban, juga dapat menjadi 
01833|pertimbangan hakim dan Faktor Sistem Hukum: berupa Sistem peradilan yang 
01834|kompleks dan kurangnya pedoman yang jelas dalam penjatuhan pidana juga dapat 
01835|berkontribusi pada disparitas; 
01836|
01837|- Bahwa selain itu setelah Majelis Hakim merujuk pada perkara-perkara yang dijadikan 
01838|lampiran dalam Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya 
01839|setelah Majelis Hakim melihat telah nyata ternyata perkara-perkara tersebut tidak 
01840|dasar putusan dalam penjatuhan pidananya tersebut berbeda -beda termasuk 
01841|pertimbangan hakim tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta 
01842|perbedaan dalam penafsiran hukum, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim hal 
01843|tersebut tidak dapat dijadikan adanya tindakan disparitas putusan;   
01844|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka 
01845|Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum 
01846|Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim; 
01847|Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan 
01848|terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
01849|- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (speciale preventie) 
01850|yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak 
01851|melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan 
01852|kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan 
01853|tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ; 
01854|- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka 
01855|dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh 
01856|Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada 
01857|Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan 
01858|kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya 
01859|dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya; 
01860|- bahwa merujuk pada surat dakwaa n penuntut umum yang mendakwa Terdakwa 
01861|dengan dakwaan alternatif hal mana berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
01862|dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang -Undang 
01863|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01864|Perdagangan Orang, hal mana menegaskan didalam ketentuan tersebut diatur 
01865|dengan ancaman pidana penjara Minimal 3 (tiga) tahun dan Maksimal 15 (lima) belas 
01866|tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00,-(seratus dua puluh juta 
01867|rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00,-(enam ratus juta rupiah) maka apabila 
01868|mengacu pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku maka terhadap 
01869|penjatuhan pidana bagi terdakwa seharusnya menjatuhkan pidana antara hukuman 
01870|minimum dan maksimum yang d iancamkan dalam pasal pidana bersangkutan 
01871|sehingga berdasarkan ketentuan Hukum tersebut Majelis Hakim berpandangan terkait 
01872|dengan penjatuhan pidana bagi Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi 
01873|Terdakwa dan saksi korban; 
01874|
01875|- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan 
01876|Terdakwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada 
01877|pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di 
01878|dalam penegakan hukum ; 
01879|- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa 
01880|secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan  
01881|mempertimbangkan berdasarkan Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice ,