00938|atas  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan   Penempatan  Tenaga
00939|Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Nomor:
00940|3/20888/PK.02.02/IV/2020  tentang  Penempatan  Negara  tujuan
00941|Penempatan  tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  masa
00942|adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan pada 23 Juni 2022 bahwa
00943|Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan penempatan
00944|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
00945|
00946|dengan  sektor/jenis  pekerjaan  semua  sektor  pada  pemberi  kerja
00947|berbadan  hukum,  kecuali  sektor  rumah   tangga/domestik.  Adapun
00948|skema  penempatan  yang  digunakan  adalah  Penempatan  oleh
00949|Perusahaan  Penempatan  PMI  (P  to  P)  dan  Pekerja  Migran
00950|Perseorangan  (bekerja  keluar  negeri  tanpa  melalui  pelaksana
00951|penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada
00952|setiap sektor). Penempatan PMI melalui SPSK (Sistem Penempatan
00953|Satu Kanal) belum terbuka dan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal
00954|Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
00955|Kerja  Nomor:  B-3/7331/PK.02.03/I/2024  tanggal  12  Januari  2024,
00956|perihal  pemberitahuan  penutupan  sementara  penempatan  PMI
00957|Program SPSK Arab Saudi bahwa proses perekrutan dan penempatan
00958|diberhentikan sementara sejak tanggal 14 Januari 2024;
00959|- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga
00960|Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
00961|Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di
00962|Negara-Negara Kawasan Timur Tengah adalah sebagai berikut; Arab
00963|Saudi,  Aljazair,  Bahrain,  Irak,  Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,
00964|Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni
00965|Emirates Arab, Yaman, dan Yordania;
00966|- Bahwa  perekrutan  dan  penempatan  yang  dilakukan  oleh
00967|Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur penempatan Pekerja
00968|Migran Indonesia dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 18
00969|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 69
00970|yang menyatakan bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan
00971|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan
00972|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00973|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
00974|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
00975|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan tindakan
00976|Terdakwa yang telah memberangkatkan Saksi Korban ke Arab Saudi
00977|tersebut  adalah  salah  karena  menurut  Keputusan  Direktur  Jenderal
00978|Pembinaan   Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
00979|Kerja Nomor: 3/211/PK.02.01/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Belas
00980|atas  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan   Penempatan  Tenaga
00981|Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Nomor:
00982|3/20888/PK.02.02/IV/2020  tentang  Penempatan  Negara  tujuan
00983|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
00984|
00985|Penempatan  tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  masa
00986|adaptasi kebiasaan baru, Negara Arab Saudi merupakan salah satu
00987|Negara  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  melaksanakan  penempatan
00988|Pekerja Migran Indonesia untuk sektor/jenis pekerjaan rumah tangga
00989|karena berdasarkan aturan tersebut Negara Arab Saudi terbuka untuk
00990|sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan untuk perekrutan dan
00991|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Negara  Arab  Saudi
00992|dibenarkan  dan  diperbolehkan  sepanjang  mengikuti  prosedur
00993|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  sesuai  dengan  aturan
00994|yang berlaku;
00995|- Bahwa apabila perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap
00996|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  dilakukan  secara
00997|perseorangan, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Republik
00998|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00999|Indonesia sebagaimana Pasal 69 yaitu Orang perseorangan dilarang
01000|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud
01001|orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01002|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
01003|Indonesia ke luar negeri;
01004|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01005|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01006|bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
01007|adalah:
01008|o Badan yaitu Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan
01009|dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah
01010|dengan  Pemerintah  Negara  pemberi  kerja  Pekerja  Migran
01011|Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di Negara tujuan
01012|penempatan;
01013|o Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01014|yaitu  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
01015|Pekerja Migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat
01016|Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia)  dari
01017|Menteri,  sedangkan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01018|Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
01019|SIP2MI  (Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia)  dari
01020|Kepala Badan;
01021|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01022|
01023|o Perusahaan  yang  akan  menempatkan  Pekerja  Migran
01024|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan perusahaan
01025|wajib bertanggung jawab terhadap Pelindungan pekerjanya yang
01026|ditempatkan  diluar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri
01027|tersebut;
01028|- Bahwa  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik
01029|Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Pelindungan
01030|Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 huruf 1 bahwa Penempatan Pekerja
01031|Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
01032|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01033|dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja.
01034|Adapun  skema  penempatan  yang  dimaksud  adalah  Goverment  to
01035|Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya  dilakukan  oleh  BP2MI,
01036|Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan oleh
01037|BP2MI, Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
01038|P3MI, Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan
01039|ijin oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Mandiri
01040|dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang mengurus
01041|sendiri dan  dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna berbadan
01042|hukum  yang  ada  di  luar  negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
01043|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
01044|dokumen  perjalanan  luar  negeri  lainnya  dan  skema  penempatan
01045|tersebut berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata
01046|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2 dan Peraturan
01047|Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2020,  Pasal  3  tentang  Tata  Cara
01048|Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI;
01049|- Bahwa prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran
01050|Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01051|Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
01052| Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
01053|memiliki Job Order (JO)/Demanlater yang berisikan kontrak kerja,
01054|jenis  pekerjaan,  sistem  penggajian,  sistem  pekerjaan,  identitas
01055|pengguna Job Order (JO). Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI
01056|Negara Penempatan yang dituangkan dalan Surat Izin Perekrutan
01057|(SIP).  Selanjutnya  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01058|Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara  online  ke  BP2MI  untuk
01059|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01060|
01061|menerbitkan  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran  (SIP2MI)
01062|tersebut;
01063| Setelah  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01064|(SIP2MI), maka P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB
01065|Maupun  Kantor  cabang  menghubungi  Disnaker  Kabupaten/Kota
01066|untuk  melaporkan  adanya  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01067|(SIP2MI)  yang  telah  terbit  dan  selanjutnya  bersama  Disnaker
01068|Kabupaten/Kota  melakukan  sosialisasi,   rekrutmen  dan  seleksi
01069|terhadap  CPMI  yang  telah  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan
01070|Negara penempatan;
01071| Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),
01072|maka pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
01073|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
01074|Kerja  dan  Transmigrasi  Kab/Kota  sesuai  tempat  domisili  Calon
01075|Pekerja Migran Indonesia;
01076| Setelah  dilakukan  data-data  sesuai  dengan  kelengkapan
01077|dokumen  yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,  Kartu  Keluarga,  Izin
01078|Keluarga (Istri, Suami, Orang tua), Medical Check Up , maka akan
01079|dilakukan proses wawancara. proses selanjutnya adalah dibuatkan
01080|Berita Acara Serah Terima kepada Pelaksana Penempatan Pekerja
01081|Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran
01082|Indonesia  (CPMI)  memenuhi  syarat  sebagai  Pekerja  Migran
01083|Indonesia (PMI) dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses
01084|pembuatan Paspor;
01085| Proses selanjutnya adalah P3MI mengajukan Surat Pengantar
01086|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01087|Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dimiliki oleh Pelaksana
01088|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  selanjutnya
01089|dapat dilakukan proses oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan
01090|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01091|- Terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan
01092|bekerja                       ke luar negeri harus membawa surat-surat atau
01093|dokumen berupa:
01094| Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah
01095|melampirkan fotokopi Buku Nikah;
01096| Surat Keterangan Izin Suami atau Istri, izin orang tua, atau izin
01097|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01098|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01099|
01100| Sertifikat Kompetensi kerja;
01101| Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01102|Kesehatan dan Psikologi;
01103| Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat;
01104| Visa Kerja;
01105| Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01106| Perjanjian Kerja;
01107|Terhadap  semua  surat-surat  tersebut  disiapkan  pada  saat  akan
01108|berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang mengurus
01109|surat-surat tersebut dibantu oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan
01110|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01111|
01112|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01113|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01114|- Bahwa Terdakwa  pernah memberikan keterangan dihadapan  Penyidik
01115|dan  Terdakwa  membenarkan  keterangannya  sebagaimana  dalam  Berita
01116|Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
01117|- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan
01118|masalah  Terdakwa  yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi
01119|Maesarani Kurnia Lestari untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke
01120|Negara Arab Saudi;
01121|- Bahwa  Terdakwa  pernah membantu  proses  pemberangkatan  Saksi
01122|Maesarani Kurnia Lestari  untuk bekerja kerumah majikannya yang berada
01123|di Negara Arab Saudi;
01124|- Bahwa pada  sekitar awal tahun 2023, seorang teman  Tedakwa  yang
01125|bernama Lina meminta tolong kepada  Terdakwa untuk  membantu proses
01126|keberangkatan teman yang hendak bekerja ke Negara Arab Saudi;
01127|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses awal perekrutan terhadap
01128|Saksi Maesarani Kurnia Lestari  karena yang melakukan  perekrutan  Lina,
01129|sedangkan  Terdakwa hanya  mengontrol  proses  pemberangkatan  Saksi
01130|Maesarani Kurnia Lestari melalui handphone dikarenakan Terdakwa sedang
01131|berada di Jakarta;
01132|- Bahwa Lina merupakan tetangga Terdakwa yang sama-sama tinggal  di
01133|Tenganan RT.  012 RW.  000,  Kelurahan  Gonjak,  Kecamatan Praya,
01134|Kabupaten  Lombok  Tengah  yang  sehari-hari  berdagang  nasi  dan  kopi
01135|didepan Kampus IPDN NTB yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan
01136|Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
01137|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01138|
01139|- Bahwa  Terdakwa hanya  meminta  syarat  dokumen  kepada  Saksi
01140|Maesarani Kurnia Lestari berupa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli
01141|Paspor untuk digunakan stem Visa di Tavshell (Kedutaan Arab Saudi);
01142|- Bahwa  Terdakwa tidak  pernah  meninggalkan  rumah  setelah  Saksi
01143|Maesarani Kurnia Lestari sudah pulang dari Negara Arab Saudi, hanya saja
01144|sejak  lebih  kurang  setahun  belakangan,  Terdakwa tidak  pernah  berada
01145|dirumah melainkan bekerja serabutan di Kota Jakarta dan Surabaya, yang
01146|mana  selama  tinggal  di  Kota  Jakarta,  Terdakwa numpang  di  Kos  milik
01147|teman  Terdakwa  yang  terletak  didaerah  Jatinegara,  Jakarta  Timur,
01148|sedangkan pada saat berada di Kota Surabaya , Terdakwa  tinggal di  Kos-
01149|kosan yang terletak didaerah Bungurasih;
01150|- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah bersembunyi dan kabur  karena
01151|sepengetahuan  Terdakwa, Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  sudah
01152|dipulangkan oleh majikannya sesuai dengan permintaan  Saksi  Maesarani
01153|Kurnia Lestari  sendiri  sehingga menurut Terdakwa permasalahan tersebut
01154|sudah selesai, kemudian Terdakwa pulang dari Jakarta;
01155|- Bahwa Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Ditreskrimum
01156|Polda Nusa Tenggara Barat, pada hari Rabu , pukul 22.00 Wita , bertempat
01157|di Kamar Nomor 3 Hotel Dira Mataram yang terletak di  Jalan Selaparang
01158|Gang Hanoman, Sweta Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
01159|- Bahwa Terdakwa  mengetahui  terkait  larangan  pengiriman  Pekerja
01160|Migran  Indonesia  ke  Negara  Arab  Saudi tidak  sesuai  prosedur,  namun
01161|Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  meminta tolong kepada  Terdakwa untuk
01162|mengurus proses pemberangkatan karena Saksi Maesarani Kurnia Lestari
01163|sudah  memiliki calon  majikan  yang  telah  menunggu  dan  menyediakan
01164|semua fasilitas  mulai dari biaya visa, tiket, termasuk uang saku, dan lain-
01165|lain;
01166|- Bahwa Terdakwa tidak  pernah menjanjikan  hal apapun  kepada  Saksi
01167|Maesarani Kurnia Lestari pada saat melakukan perekrutan sebagai Pekerja
01168|Migran  Indonesia  ke  Negara  Arab  Saudi,  yang  mana  sejak  awal  Saksi
01169|Maesarani  Kurnia  Lestari yang  meminta  tolong  kepada  Terdakwa untuk
01170|membantu  proses  keberangkatan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari untuk
01171|bekerja  Ke  Negara  Arab  Saudi  karena  sudah  ada  majikan  yang
01172|menyediakan  dan  memfasilitasi  keberangkatan  Saksi  Maesarani  Kurnia
01173|Lestari mulai  dari  biaya tiket,  biaya  visa,  uang  saku, dan  sebagainya,
01174|sehingga  Terdakwa  hanya  berkoordinasi  dengan  majikan  dari  Saksi
01175|Maesarani Kurnia Lestari tersebut melalui handphone;
01176|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01177|
01178|- Bahwa  Terdakwa tidak  pernah  memberikan  pelatihan  kepada  Saksi
01179|Maesarani Kurnia Lestari  pada saat melakukan perekrutan untuk  menjadi
01180|Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi;
01181|- Bahwa  Terdakwa  hanya  pernah  menyuruh  Saksi  Maesarani  Kurnia
01182|Lestari untuk melakukan medical check up di Klinik yang berada di Mataram
01183|dan berdasarkan hasil medical check up  tersebut, kondisi Saksi Maesarani
01184|Kurnia Lestari dinyatakan baik;
01185|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi atau memiliki Perusahaan
01186|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki izin untuk melakukan
01187|perekrutan  terhadap  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  sebagai Pekerja
01188|Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi;
01189|- Bahwa Saksi  Maesarani Kurnia Lestari sudah memiliki Paspor karena
01190|sebelum Saksi  Maesarani Kurnia Lestari sudah pernah bekerja menjadi
01191|Pekerja Migran Indonesia ke  Negara  Arab Saudi dan Paspor  milik Saksi
01192|Maesarani  Kurnia  Lestari  tersebut  diterbitkan  oleh Kantor  Imigrasi
01193|Sumbawa Besar pada tahun 2019;
01194|- Bahwa  peran  Terdakwa  terkait  proses pemberangkatan Saksi
01195|Maesarani Kurnia Lestari hanya sebagai perantara antara Saksi Maesarani
01196|Kurnia Lestari dengan majikan;
01197|- Bahwa  Terdakwa tidak  melalui  mekanisme  resmi  dalam  melakukan
01198|perekrutan  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  untuk  menjadi Pekerja Migran
01199|Indonesia karena  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  sudah memiliki  Paspor
01200|dan Visa yang telah disiapkan oleh pihak majikan;
01201|- Bahwa yang memberikan biaya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh
01202|tiga juta rupiah) untuk pemberangkatan Saksi Maesarani Kurnia Lestari  ke
01203|Negara Arab Saudi adalah pihak calon majikan dari Saksi Maesarani Kurnia
01204|Lestari yang digunakan untuk keperluan  tiket Lombok-Arab Saudi, biaya
01205|sidik jari, uang saku, dan sisa uang tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai
01206|keuntungan;
01207|- Bahwa majikan dari Saksi Maesarani Kurnia Lestari mengirimkan uang
01208|untuk  biaya  perekrutan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  dengan  cara
01209|ditransfer  ke  rekening  Bank  BCA  atas  nama  Iskandar  Muhtar milik
01210|Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
01211| Yang  pertama  sebesar 4000  (empat  ribu)  Riyal  atau  sekitar
01212|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
01213| Yang kedua  sebesar 6500 (enam ribu lima ratus) Riyal atau
01214|sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
01215|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:
01216|
01217|- Bahwa rincian penggunaan uang yang dikirim oleh majikan dari Saksi
01218|Maesarani  Kurnia  Lestari  tersebut  sebagai  dana  perekrutan  sebesar
01219|Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) adalah sebagai berikut:
01220| Yang  pertama  sebesar  4000 Riyal  atau  sekitar
01221|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk uang saku
01222|sebesar  Rp8.000.000,00  (delapan  juta  rupiah),  biaya  tiket  Pesawat
01223|Lombok-Jakarta sebesar Rp2.000.000, 00  (dua juta rupiah), dan biaya