01248|dalam pasal bersangkutan, atau subjek/pelaku dari perbuatan yang dirumuskan
01249|dalam  pasal  bersangkutan,  yang  dalam  perkara  ini  menunjuk  pada  orang
01250|perseorangan.  Orang  perseorangan  selalu  merujuk  pada  subyek  hukum
01251|pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan
01252|rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang
01253|terdiri dari 3 (tiga) macam sifat yang bersifat unsur yaitu: melawan hukum, dapat
01254|dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah
01255|
01256|penjatuhan  pidana  senantiasa  berkaitan  dengan  kemampuan  bertanggung
01257|jawab dari pelaku oleh karena adanya kesalahan;
01258|Menimbang bahwa Anakdi persidangan menerangkan tentang identitas
01259|dirinya  yaitu  nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur/tanggal  lahir,  jenis  kelamin,
01260|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang
01261|ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam
01262|surat  dakwaannya  maupun  BAP  yang  dibuat  oleh  penyidik  sebagaimana
01263|terlampir  dalam  berkas  perkara,  oleh  karenanya  maka  diri  Anaklah  yang
01264|dimaksudkan sebagai pelaku/subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;
01265|Menimbang  bahwa  selama  pemeriksaan  di  depan  persidangan
01266|berlangsung, Anak dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan
01267|yang  diajukan  baik  oleh  Hakim,  Penuntut  Umum,  maupun  oleh  Penasihat
01268|Hukum Anak, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak adalah orang yang sehat
01269|mentalnya, oleh karena itu Anak adalah orang yang cakap menurut hukum yang
01270|dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;
01271|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka
01272|Hakim berpendapat unsur Ad. 1 ini, telah terpenuhi;
01273|Ad.2. Unsur Dengan  Kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  anak
01274|bersetubuh;
01275|Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu
01276|sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap
01277|telah terpenuhi;
01278|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman
01279|kekerasan  adalah  perbuatan  melawan  hukum,  baik  berupa  tindakan  fisik
01280|langsung maupun wacana atau isyarat yang bertujuan menakuti, memaksa atau
01281|merugikan  orang  lain.  Dalam  konteks  hukum  pidana  terutama  terkait  anak,
01282|bujuk  rayu  dan  tipu  muslihat  sering  disetarakan  dengan  kekerasan  atau
01283|ancaman paksaan dalam perkara persetubuhan, meskipun berbeda secara fisik,
01284|bujukan dianggap sebagai manipulasi psikologis yang menghilangkan konsen
01285|atau persetujuan korban, sehingga secara yuridis dikategorikan sebagai tindak
01286|pidana seksual atau perkosaan;
01287|Menimbang,  bahwa  persetubuhan  terhadap  anak,  bujuk  rayu  tipu
01288|muslihat atau serangkaian kebohongan tetap dianggap sebagai tindak pidana
01289|serius yaitu kekerasan seksual, meskipun seolah-olah korban setuju atau tidak
01290|ada ancaman fisik langsung, perluasan definisi pada hukum pidana, khususnya
01291|undang-undang  perlindungan  anak  yang  memperluas  makna  “kekerasan”
01292|hingga  mencakup manipulasi  psikologis  berupa bujuk rayu, yang  membujuk
01293|
01294|anak untuk bersetubuh, yang mana derajat kejahatannya seringkali lebih berat
01295|daripada  perkosaan  fisik  biasa.  Dalam  penyesuaian  Kitab  Undang-Undang
01296|Hukum Pidana, dalam konsep hukum yang lebih luas termasuk Kitab Undang-
01297|Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Khusus, perbuatan persetubuhan
01298|tetap diproses sebagai tindak pidana persetubuhan dalam bentuk kekerasan
01299|seksual atau tipu muslihat yang sah;
01300|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai ketentuan Pasal
01301|1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
01302|Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan
01303|termasuk anak yang masih dalam kandungan;
01304|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah
01305|peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa
01306|dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk
01307|kedalam  anggota  kemaluan  perempuan,  sehingga  mengeluarkan  air  mani.
01308|(Arrest Hooge Raad : 5 Pebruari 1912);
01309|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
01310|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum  bahwa hubungan  antara  Anakdengan
01311|Anak Korban   memiliki hubungan berpacaran;
01312|Menimbang,  bahwa  diakui  oleh  Anaktelah  menyetubuhi  Anak  Korban
01313|sebanyak 1 (satu) kali bertempat di “ Guest House” yang berada di Jalan di Kota
01314|Tegal, Anak mengajak Anak Korban  untuk bersetubuh, Terdakwa mengatakan
01315|“akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di kemudian hari”  kepada Anak
01316|Korban, Anak menyetubuhi Anak Korban  dengan cara  memasukan penisnya
01317|ke  dalam  vagina  Anak  Korban  ,  tetapi  sebelumnya  Anak  mencium  bibir
01318|sambil  berusaha  melepaskan  semua  baju  yang  Anak  Korban   kenakan
01319|sampai  telanjang  bulat,  Anak  mengatakan  akan  memviralkan  foto  Anak
01320|Korban  yang tidak berpakaian jika tidak mau bersetubuh, karena di dalam
01321|handphone milik Anakada foto Anak Korban  yang tidak berpakaian, selanjutnya
01322|Anak  mencium  pipi  bibir  dan  vagina  Anak  Korban  ,  menghisap  dan
01323|meraba-raba  payudara Anak Korban ,  meraba-raba vagina Anak Korban
01324|menggunakan kedua  tangan Anak Fahry Bayu Prasetio  Bin Abdul Kodir,
01325|setelah mencium bibir, meraba dan menghisap payudara dan meraba-raba
01326|vagina Anak Korban  dengan  menggunakan kedua tangannya, kemudian
01327|Anak  memasukkan  jari  tangan  kirinya  kedalam  vagina  Anak  Korban  ,
01328|setelah itu  Anak  melepaskan semua pakaian yang dikenakannya hingga
01329|telanjang  bulat  dan  Anak  Korban   dapat  melihat penis  Anakyang  sudah
01330|
01331|dalam keadaan tegang,  Anak  mengambil posisi diatas Anak Korban  dan
01332|sebelum  memasukan  penisnya  kedalam  vagina  Anak  Korban  ,  Anak
01333|menyuruh  Anak  Korban   untuk  mengulum  penisnya,  setelah  itu  Anak
01334|memakai kondom yang sudah dibawa sebelumnya kemudian memasukan
01335|penisnya  ke  dalam  vagina  Anak  Korban   sambil  mengerak-gerakkan
01336|penisnya dengan menggerakan pinggulnya naik turun kurang lebih selama
01337|30  (tiga  puluh)  menit  hingga  mengeluarkan  sperma  didalam  kondom
01338|dengan posisi penis diluar vagina Anak Korban   dan menampung sperma
01339|dengan tangannya, setelah itu dalam keadaan yang masih tidak memakai
01340|pakaian Anak bermain hanphone  disebelah Anak Korban dan berkata akan
01341|bertanggung jawab bila terjadi sesuatu dikemudian hari;
01342|Menimbang,  bahwa  sebelum  melakukan  hubungan  badan  layaknya
01343|suami  istri, Anak mengatakan akan memviralkan foto Anak Korban , karena
01344|diakui oleh Anak terdapat 2 (dua) foto yang tersimpan dalam handphone milik
01345|Anak, yaitu foto  pertama berupa foto pipi  Anakditempelkan di payudara Anak
01346|Korban , foto kedua kepala Anak  dan kepala Anak Korban  saling berdekatan
01347|dimana pada kedua foto tersebut Anak dan Anak Korban  keduanya sama-sama
01348|tidak  mengenakan  pakaian,  kata-kata  itu  yang  membuat  Anak  Korban
01349|melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  istri  dengan  Anak dan  status
01350|mereka saat itu juga berpacaran;
01351|Menimbang,  bahwa  Anak  Korban   pernah  diperiksa  oleh  dokter  dan
01352|berdasarkan  hasil  Visum  et  Repertum  Nomor  :  X/VS/MR/RSUI-
01353|HA/II/2026/654027 yang di buat dan di tandatangani oleh dr Lisnur Saptowati,
01354|Sp.OG   tertanggal   10  November  2025  Dokter  dari  Rumah  sakit  Umum  “
01355|Harapan Anda” Kota Tegal  dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban
01356|(usia  15 tahun 10 bulan)  yaitu
01357|- Pemeriksaan Kelamin   : - Selaput dara robek sampai dengan dasar
01358|pukul 03, 05, 09.
01359|- Kesimpulan    :  Selaput  dara  robek  sampai   dengan  dasar  oleh
01360|karena benda tumpul.
01361|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Korban   pada  saat  kejadian
01362|berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XX tertanggal 16 Juni 2022
01363|yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil
01364|Provinsi DKI Jakarta atas nama Anak Korban lahir pada tanggal  16 Desember
01365|2009, anak kesatu   perempuan dari Ayah M. Zachri dan Ibu Demah, yang saat
01366|kejadian anak tersebut berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, usia di
01367|
01368|mana pada saat itu masih dalam tahap kategori anak, yang secara psikologi dan
01369|perkembangan  kejiwaan  dalam  tahap  masa  pertumbuhan  hormon  (pubertas
01370|awal), bilamana mendapatkan rangsangan hormon seksual yang diiringi dengan
01371|janji-janji  ataupun  kata-kata  yang  dapat  membuat  seseorang  menuruti  atau
01372|mau  melakukan  apa  yang  minta  oleh  Anak ,  yang  pada  saat  itu  Anak
01373|berdasarkan  fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XX tertanggal 15 April 2019
01374|yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil
01375|Kabupaten Brebes atas nama  Anak lahir pada tanggal  1 Januari 2009, anak
01376|laki-laki ke satu dari Ayah Abdul Kodir dan Ibu Juaeni, yang saat kejadian Anak
01377|berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, keduanya masih berusia di
01378|bawah umur, tetapi  Anakmemiliki usia yang lebih matang dari Anak Korban  ,
01379|ketika  Anak  akan  melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  istri,  Anak
01380|mengatakan “memviralkan foto  Anak Korban  , yang diakui oleh Anak masih
01381|ada  2 (dua) foto yang tersimpan dalam handphone milik Anak ” kepada  Anak
01382|Korban . Padahal pada saat itu bilamana Anak yang usianya lebih tua dari Anak
01383|Korban  tidak mengucapkan kata-kata yang dianggap memudahkan perbuatan
01384|Anak  melakukan  rangsangan  yang  dilanjutkan  dengan  hubungan  badan
01385|dengan Anak Korban  tentu hal tersebut tidak terjadi;
01386|Menimbang,  bahwa  dengan  telah  dimasukkannya  batang  kemaluan
01387|(penis)  milik  Anak  ke  dalam  liang  vagina  Anak  Korban  ,  maka  perbuatan
01388|Anaktersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai persetubuhan;
01389|Menimbang,  bahwa  dari  pengakuan  Anak perbuatan  yang  dilakukan
01390|Anak  dengan Anak Korban  tersebut tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan
01391|atau ancaman kekerasan karena semuanya berjalan apa adanya didasari oleh
01392|rasa  suka  sama  suka  dimana  mereka  berstatus  pacaran  serta  semuanya
01393|berjalan sesuai dengan keinginan berdua;
01394|Menimbang,  bahwa  terhadap  pengakuan  Anak  tersebut  Hakim
01395|Pemeriksa  Perkara  a  quo berpendapat  bahwa  walaupun  perbuatan  yang
01396|dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban  tersebut didasarkan suka sama suka
01397|dan sebelum melakukan perbuatan tersebut keduanya telah bersepakat untuk
01398|melakukan perbuatan tersebut namun  Anakyang usianya lebih tua dari Anak
01399|Korban,  seharusnya  Anak menjaga  Anak  Korban   dan  tidak  melakukan
01400|perbuatan  tersebut  sebelum  keduanya  resmi  menjadi  suami  istri,  sehingga
01401|berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Anak tidak dapat dibenarkan;
01402|
01403|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  fakta  dan  pertimbangan
01404|maka  unsur  “dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  anak
01405|bersetubuh “telah terpenuhi menurut hukum;
01406|Menimbang,  bahwa  surat  dakwaan  merupakan  landasan  dan  rujukan
01407|serta batasan dalam pembuktian, penuntutan dan putusan suatu perkara pidana
01408|sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan
01409|“Musyawarah  tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan
01410|segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. ” Dengan adanya
01411|kata “harus” dalam rumusan Pasal 182 ayat (4) KUHAP tersebut, maka putusan
01412|yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang
01413|terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;
01414|Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah merupakan batasan dalam
01415|memeriksa  perkara  di  persidangan  bagi  pihak-pihak.  Bagi  Penuntut  Umum
01416|ditujukan agar tidak melampaui kewenangan dalam menuntut Anak, sedangkan
01417|bagi  Anak  dan/atau  Penasihat  Hukum  Anak  agar  mempunyai  kesempatan
01418|mempersiapkan diri dalam pembelaan terkait kepentingan hukumnya. Dan bagi
01419|Hakim agar persidangan tetap berjalan di dalam koridor hukum sesuai peraturan
01420|perundang-undangan yang berlaku;
01421|Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum maka
01422|perbuatan Anak tersebut telah terbukti dari pertimbangan unsur sebagaimana
01423|pertimbangan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 473 ayat (4) UU
01424|RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dari
01425|Penuntut Umum;
01426|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 ayat (4) UU
01427|RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , telah
01428|terpenuhi  maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
01429|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01430|dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
01431|Menimbang bahwa terhadap pembelaan ( pledoi) yang disampaikan Anak
01432|melalui Penasihat Hukum Anak yang dibacakan langsung dalam persidangan
01433|dan disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya dalam kejadian tersebut
01434|tidak ada unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan, oleh karena kedua
01435|belah pihak sama-sama menginginkan hubungan intim karena terinspirasi oleh
01436|media sosial, Anak telah mengakui perbuatannya, sehingga Penasihat Hukum
01437|Anak memohon agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan
01438|alasan :
01439|
01440|1. Anak  masih  anak  dibawah  umur  dan  merupakan  generasi  penerus
01441|bangsa;
01442|2. Anak masih sekolah;
01443|3. Anak belum pernah dihukum;
01444|4. Anak bersikap sopan didalam persidangan;
01445|5. Anak bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan keterangan di
01446|persidangan;
01447|6. Anak  menyesali  segala  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
01448|mengulanginya lagi;
01449|7. Anak  mengakui  fakta  hukum  secara  garis  besar  telah  melakukan
01450|persetubuhan dengan saling sama-sama menginginkan.
01451|Terhadap  pembelaan  (pledoi)  Penasihat  Hukum  Anak  tersebut,  Hakim  telah
01452|mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur diatas dan oleh karena
01453|Anak  telah  mengakui  dan  menyadari  perbuatannya,  maka  Hakim  akan
01454|mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;
01455|Menimbang  bahwa  terhadap  kesalahan  Anak  juga  terdapat andil  dari
01456|kelalaian keluarga Anak dan keluarga Anak Korban  yang tidak sepenuhnya
01457|menjalankan  peran  orang  tua  sejalan  dengan  hasil  Laporan  Sosial
01458|Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Pemerintah
01459|Kabupaten Brebes yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Februari
01460|2026  oleh  Latifah  Abdurahmah,  Pekerja  sosial  yang  mendampingi  Anak
01461|Korban , dimana rekomendasi tersebut adalah peningkatan pola pengasuhan,
01462|perawatan, dan pengawasan dan pentingnya edukasi terhadap Anak Korban
01463|terkait batasan dalam bergaul dengan lawan jenis, sehingga dapat melindungi
01464|diri dari ancaman kekerasan;
01465|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01466|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01467|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01468|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01469|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01470|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01471|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan,  Hakim
01472|memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
01473|- Bahwa  saran/rekomendasi  dalam  Laporan  Hasil  Penelitian
01474|Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama  AnakNo. Register Litmas :
01475|X/I.B/II/2026  yang  dibuat  oleh  Hari  Mukti  Syahbowo, Pembimbing
01476|Kemasyarakatan  (PK)  dari  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II
01477|
01478|Pekalongan,  apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah, agar terhadap
01479|klien Anakdi putus pidana penjara di LPKA, sebagaimana dimaksud dalam
01480|pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01481|Pengadilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
01482|1) Perbuatan  klien  membuat  korban  beserta  keluarganya  harus
01483|menanggung malu;
01484|2) Orangtua/wali masih sanggup mendidik dan membina klien;
01485|3) Apabila Hakim berpendapat lain, agar klien Anak
01486|dijatuhi pidana yang seadil-adilnya;
01487|Menimbang,  bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan  Anak,
01488|Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01489|a. Usia Anak yang masih dalam masa perkembangan dan dalam pencarian
01490|jati diri, sehingga sangat mudah terpengaruh ikut melakukan sesuatu tanpa
01491|memikirkan akibatnya;
01492|b. Anak melakukan tindak pidana tersebut karena  kurangnya pengawasan,
01493|perhatian, bimbingan dan komunikasi dari orangtuanya;
01494|c. Anak  telah  menyesali  perbuatannya, tidak  akan  mengulangi  tindak
01495|pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain serta dirinya sendiri;
01496|d. Pihak korban  menyerahkan seluruhnya  kasus ini melalui proses hukum
01497|yang berlaku;
01498|e. Orang tua berharap permasalahan yang dihadapi Anak saat ini dapat
01499|segera selesai dengan jalan terbaik serta dapat menjadi pelajaran yang
01500|berarti bagi Anak;
01501|Menimbang,   bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  di  atas  Hakim
01502|berpendapat  bahwa  terhadap  Anak,  tetap  memperhatikan  masa  depannya
01503|mengingat Anak  masih  mempunyai  kesempatan untuk  menjadi pribadi yang
01504|lebih baik, sehingga Anak dikenakan pidana penjara berupa “Pembinaan dalam
01505|Lembaga” sebagaimana Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01506|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mendapatkan
01507|perlindungan  dan  pembinaan  dan  bimbingan  agar  dapat  lebih  memperbaiki
01508|perilakunya, pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim
01509|adalah untuk kepentingan terbaik buat Anak;
01510|Menimbang, bahwa baik dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
01511|Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dan Penuntut Umum meminta
01512|agar  Anak  diberikan  penjatuhan  Pidana  Dalam  Lembaga  sebagaimana
01513|dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
01514|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dilaksanakan  di  Lembaga
01515|
01516|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas  II Bandung, maka  Hakim menunjuk
01517|pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Bandung  untuk
01518|melakukan pembinaan terhadap  Anak dan menurut ketentuan Kitab Undang-
01519|Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terhadap
01520|Anak selain pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus
01521|Anak (LPKA) juga dapat dikenakan dikenakan pelatihan kerja sekaligus, oleh
01522|karena  keduanya  merupakan  bentuk  sanksi  yang  saling  melengkapi  dalam
01523|Sistem  Peradilan  Anak,  sehingga  terhadap  Anak  juga  dijatuhi  untuk
01524|melaksanakan  Pelatihan Kerja di Balai Desa Pejagan Kabupaten Brebes,  di
01525|mana lamanya masa pembinaan dan pelatihan tersebut akan ditentukan dalam
01526|amar putusan;
01527|Menimbang,   bahwa  tentang  lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan
01528|terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
01529|a. Bahwa pembinaan dalam lembaga dilaksanakan berdasarkan UU SPPA
01530|Nomor 11 Tahun 2012, pidana penjara untuk anak paling lama setengah