00495|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan
00496|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00497|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00498|dakwaan  alternatif  maka  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
00499|Dakwaan  Alternatif  Kedua  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  415  huruf  b
00500|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00501|Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
00502|1. Unsur Setiap orang;
00503|2. Unsur  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui
00504|atau patut diduga Anak;
00505|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00506|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00507|Ad.1. Unsur Setiap Orang;
00508|Menimbang  bahwa  kata  “setiap  orang”  merupakan  suatu  kata  yang
00509|menunjukan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini
00510|kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
00511|atas apa yang telah dilakukannya;
00512|Menimbang bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan
00513|Penuntut  Umum  telah  menghadirkan  Anak  yang  bernama  ANAK lengkap
00514|dengan  identitasnya  dan  setelah  dicocokan  identitasnya  ternyata  Anak
00515|membenarkannya dan tidak terjadi error in persona;
00516|Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang
00517|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Anak  yang
00518|Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang
00519|telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
00520|tahun yang diduga melakukan tindak pidana, bahwa berdasarkan keterangan
00521|Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan  a quo
00522|dalam berkas perkara dan berdasarkan Kutipan  Kartu  Keluarga  dengan
00523|Nomor  :  8206100205150013 tanggal  23 Agustus 2022  yang  ditandatangani
00524|IRAWAN MAHBUB, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
00525|Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak ANAK lahir di Bicoli pada tanggal 03
00526|Januari 200 8 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 1 7
00527|(tujuh belas ) tahun dan tergolong sebagai Anak dibawah umur  termasuk ke
00528|dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11
00529|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan demikian
00530|unsur  “Setiap  Orang”  dalam  rumusan  unsur  ini  telah  terpenuhi  secara  sah
00531|Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sos
00532|
00533|menurut hukum;
00534|Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada
00535|eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali
00536|tidak  menyentuh  pada  unsur  perbuatan  dalam  suatu  tindakan  pidana  maka
00537|untuk menentukan apakah benar seseorang dalam suatu tindak pidana, dan
00538|untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Anak itu
00539|telah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya  ataukah  tidak
00540|maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam
00541|pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
00542|Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah
00543|dan meyakinkan;
00544|Ad.2.  Unsur  Melakukan  Perbuatan  Cabul  Dengan  Seseorang  Yang
00545|Diketahui Atau Patut Diduga Anak
00546|Menimbang, bahwa pengertian anak dalam Pasal 150 Undang-Undang
00547|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Anak
00548|adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
00549|Menimbang bahwa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  cabul  adalah
00550|tindakan yang melanggar kesusilaan atau bermuatan seksual yang dilakukan
00551|terhadap tubuh orang lain, dan dalam Hukum Pidana Indonesia merujuk pada
00552|perbuatan yang tidak sampai pada persetubuhan tetapi merupakan tindakan
00553|seksual yang tidak patut dan dapat merendahkan martabat korban;
00554|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  maka
00555|diperoleh fakta hukum yaitu  Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September
00556|2025  sekitar  pukul  18.40  WIT,  bertempat  di  lokasi  wisata  Desa  Wailukum,
00557|Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Anak bersama beberapa
00558|temannya mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak kurang lebih
00559|4 (empat) botol. Setelah selesai mengonsumsi minuman keras tersebut, Anak
00560|pulang ke rumah dengan tujuan mengambil sepeda motor untuk pergi ke Kota
00561|Maba membeli ayam potong. Dalam perjalanan,  Anak  melihat  Anak Korban
00562|sedang berada di rumah saudari Waria di Desa Wailukum. Selanjutnya  Anak
00563|memanggil  Anak  Korban  dan  mengajak  Anak  Korban  untuk  ikut  bersama
00564|menuju  Kota  Maba  dengan  alasan  membeli  ayam  potong.  Anak  Korban
00565|kemudian  menerima  ajakan  tersebut  dan  berboncengan  dengan  Anak
00566|menggunakan  sepeda  motor.  Sesampainya  di  belakang  kampung  Desa
00567|Wailukum,  Anak  tidak melanjutkan perjalanan ke arah Kota Maba, melainkan
00568|membelokkan  sepeda  motor  ke  arah  kanan  menuju  jalan  tambang  arah
00569|Pelabuhan Manitingting yang belum diaspal dan dalam keadaan gelap serta
00570|Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sos
00571|
00572|sepi.  Kemudian  di  lokasi  tersebut,  Anak  menghentikan  sepeda  motor  serta
00573|menarik-narik Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan terbaring di tanah.
00574|Dalam  keadaan  tersebut,  Anak  mencekik  leher  Anak  Korban  menggunakan
00575|tangan kiri, sementara tangan kanannya meraba payudara anak korban;
00576|Menimbang bahwa pada saat yang sama, Anak memaksa Anak Korban
00577|untuk  melakukan  hubungan  badan.  Anak  K orban  sempat  melakukan
00578|perlawanan, namun Anak berhasil membuka celana panjang dan celana dalam
00579|yang dikenakan Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka celana pendek yang
00580|dikenakannya dan kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan
00581|badan, akan tetapi, Anak Korban tetap menangis ketakutan dan memberontak
00582|sehingga  Anak  kemudian menghentikan perbuatannya, serta menyuruh  Anak
00583|Korban  untuk bangun dan  mengenakan kembali pakaiannya, s etelah itu  Anak
00584|dan Anak Korban menaiki Kembali sepeda motor dengan maksud untuk kembali
00585|ke Desa Wailukum, namun dalam perjalanan, Anak Korban merasa takut karena
00586|arah sepeda motor yang dikendarai  Anak  masih menuju ke jalan Pelabuhan
00587|manitingting dan bukan menuju ke arah pulang sehingga membuat Anak Korban
00588|merasa terancam dan khawatir jika terjadi perbuatan yang sama. Kemudian
00589|Anak Korban meloncat dari sepeda motor yang sedang berjalan dan selanjutnya
00590|berlari  menuju  arah  desa  untuk  menyelamatkan  diri,  namun  Anak  tidak
00591|mengetahui ke mana arah Anak Korban berlari sehingga Anak langsung pulang
00592|menuju ke rumah;
00593|Menimbang  bahwa  Anak  memiliki  hubungan  saudara  dengan  Anak
00594|Korban;
00595|Menimbang  bahwa  akibat  perbuatan  Anak  berdasarkan  hasil
00596|pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Maba No: 445/016/RSUD-HT/III/2026
00597|yang ditandatangani oleh dr. Syela Kheren Leatemia, terhadap Anak Korban,
00598|dengan kesimpulan terdapat luka gores pada tulang pipi kiri dan dua luka gores
00599|samar pada kaki kiri abisat kekerasan tumpul.;
00600|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor:
00601|8206-LT-22082016-6018  tanggal  29  Agustus  2016  yang  ditandatangani
00602|IRAWAN MAHBUB, S.H. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
00603|Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban lahir di Kasuba pada tanggal
00604|27 Oktober 2009 dan pada saat kejadian Anak Korban masih tergolong Anak di
00605|bawah  umur,  sehingga  Anak  Korban  adalah  seorang  Anak  sebagaimana
00606|dimaksud dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
00607|Undang-Undang Hukum Pidana;
00608|Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sos
00609|
00610|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  1
00611|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang hanya
00612|dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan
00613|sengaja atau karena kealpaan, dan perbuatan yang dapat dipidana merupakan
00614|Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang
00615|dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
00616|peraturan perundang-undangan;
00617|Menimbang  bahwa  bentuk  kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana  dapat
00618|dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan ( dolus/opzet) dan kealpaan ( culpa/lalai).
00619|Bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai
00620|maksud  (opzet  als  oogmerk),  sengaja  sebagai  sadar  kepastian  (opzet  bij
00621|zekerheids-bewustzijn),  sengaja  sebagai  sadar  kemungkinan  (dolus
00622|eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn);
00623|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Majelis  Hakim
00624|berpendapat,  bahwa  Anak  merupakan  orang  yang  dengan  sengaja  sebagai
00625|maksud,  dengan  mengacu  pada  fakta  hukum  bahwa  rangkaian  perbuatan
00626|sebagaimana diuraikan diatas;
00627|Menimbang bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan
00628|terhadap Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
00629|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  15  Undang-Undang  Republik
00630|Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
00631|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Anak berhak untuk
00632|memperoleh perlindungan dari: 
00633|a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
00634|b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
00635|c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
00636|d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; 
00637|e. pelibatan dalam peperangan; dan 
00638|f.kejahatan seksual.
00639|Menimbang bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban merupakan
00640|suatu  perbuatan  yang  tergolong  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  maka
00641|berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi secara hukum;
00642|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 415 huruf b
00643|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00644|Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
00645|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00646|Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
00647|Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sos
00648|
00649|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
00650|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00651|sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung
00652|jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00653|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah maka
00654|Anak  haruslah  dijatuhi  pidana  dan  tentang  lamanya  pidana  yang  akan
00655|dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebut dalam amar Putusan ini,
00656|menurut  Majelis  Hakim  sudah  sesuai  dengan  kesalahan  Anak  terutama
00657|dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran
00658|hukum masyarakat maupun Anak sendiri;
00659|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim
00660|akan  mempertimbangan  tuntutan  Penuntut  Umum  dan  rekomendasi
00661|Pembimbing Kemasyarakatan;
00662|Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati
00663|Rekomendasi  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan
00664|Anak  Nomor 1B/1/BKA/BPTDR/IV/2026 a.n. Anak Anak yang pada pokoknya
00665|menerangkan bahwa:
00666|A. Kesimpulan
00667|1. Klien bernama Anak lahir di Bicoli dalam lingkungan keluarga dengan
00668|kondisi  ekonomi  menegah  kebawah.  Klien  belum  pernah  terlibat  tindak
00669|pidana. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan
00670|Klien.
00671|2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah :
00672|a. Klien tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya
00673|b. Klien dalam pengaruh minuman keras (mabuk).
00674|c. Kurangnya  perhatian  dari  orang  tua  membuat  Klien  kurang
00675|mendapatkan  pengawasan  dalam  bergaul  sehingga  membuat  Klien
00676|terpengaruh hai-hal yang buruk dari lingkungan sosialnya;
00677|B. Saran/Rekomendasi
00678|Berdasarkan  dari  hasil  Analisis  dan  kesimpulan  dalam  Penelitian
00679|Kemasyarakatan  di  atas  dan  dikuatkan  dengan  rekomendasi  Sidang  Tim
00680|Pengamat Perasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore pada hari
00681|Senin  tanggal  26  Januari  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan
00682|berpendapat dan merekomendasikan  agar  Klien diberi  Pidana Se  ringan-
00683|ringannya berupa Pidana Penjara sesuai pasal 71 ayat (I) huruf (e) UU RI No.
00684|11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan pembinaannya di
00685|Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sos
00686|
00687|tempatkan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate. Saran  tersebut
00688|kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
00689| Pihak Korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk
00690|diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 
00691| Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya. 
00692| Klien  membutuhkan  pembinaan  yang  intensif  dari  pihak  terkait
00693|agar Klien menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta
00694|tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. 
00695|Di LPKA Ternate Klien diharapkan bisa mendapatkan pendidikan lewat jalur
00696|Informal. Klien juga bisa mendapatkan pembinaan kemandirian, pembinaan
00697|kepribadian dan kesenian lainnya yang diadakan di dalam LPKA Ternate.;
00698|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  mencermati  dan  meneliti
00699|sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang terurai di atas, maka
00700|berdasarkan  keterangan  Para  Saksi  yang  dihadirkan  Penuntut  Umum  di
00701|persidangan  yang  dihubungkan  dengan  keterangan  Anak  yang  antara
00702|keterangan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  berkesesuaian  dan  juga
00703|berdasarkan  Hasil  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  bahwa  Anak  belum
00704|pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan perkara ini merupakan hal
00705|yang kali pertama Anak lakukan dan dengan mengingat Anak belum pernah
00706|melakukan tindak pidana yang sebelumnya;
00707|Menimbang bahwa dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang
00708|dilakukan  Anak  tersebut,  Hakim  sependapat  tuntutan  Penuntut  Umum  dan
00709|Rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Petugas
00710|Pembimbing  Kemasyarakatan,  berupa  penjatuhan  pidana  penjara  meskipun
00711|paradigma  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengedepankan
00712|keadilan  restoratif,  bukan  berarti  Hakim  tidak  mempertimbangkan  juga
00713|pemulihan bagi korban, berdasarkan pengamatan Hakim dalam perkara a quo
00714|korban merupakan seorang anak juga yang berumur 16 (enam belas) tahun,
00715|korban mengalami trauma, kejadian ini akan mempengaruhi masa depan Anak
00716|Korban,  dengan  mengedepankan  pemulihan  bagi  Anak,  Hakim  tidak  boleh
00717|menutup  mata  dengan  mengabaikan  korban  dengan  demikian,  Hakim
00718|memperhatikan  mengingat  perbuatan  Anak  telah  merugikan  Anak  Korban
00719|sehingga menimbulkan trauma dan mempengaruhi masa depan Anak Korban,
00720|maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berupa penjatuhan
00721|pidana penjara bagi Anak;
00722|Menimbang bahwa setelah Hakim melihat semangat di dalam Undang-
00723|undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah restorative justice. Dimana tindak
00724|Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sos
00725|
00726|pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak (Juvenile  Deliquency)  dipandang  sebagai
00727|bentuk  social  illness,  yang  mana  baik  Anak  merupakan  korban  daripada
00728|rendahnya  kontrol  orang  tua,  rendahnya  pencerahan  agama  yang  bersifat
00729|edukatif  dan  rasional,  acuhnya  masyarakat  modern.  Maka  tindakan  yang
00730|dilakukan oleh Anak pada prinsipnya hanya merupakan kumulasi faktor-faktor
00731|yang melatar belakangi. Sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika
00732|pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan ( retributif). Namun
00733|justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak
00734|hanya ditujukan kepada Anak melainkan juga kepada Keluarga Anak agar lebih
00735|memperhatikan  aspek  spiritualitas,  psikologis  dan  edukasi  Anak  disamping
00736|kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang
00737|dikenakan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah
00738|tepat;
00739|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Majelis
00740|Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00741|- Bahwa makna pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
00742|(SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak
00743|dalam bentuk sanksi bertujuan  untuk memperbaiki perilaku Anak  dan
00744|pemidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan
00745|kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir;
00746|- Bahwa  penanganan  perkara  pidana  berdasarkan  SPPA  juga
00747|mengutamakan pemberlakuan prinsip  restorative justice  yang dimaknai
00748|dengan upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada
00749|keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana
00750|dengan memperhatikan kepentingan korban;
00751|- Bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap Anak bukanlah untuk
00752|membalas perbuatan Anak melainkan untuk menegakkan norma hukum
00753|pidana serta untuk mendidik dan membina Anak agar Anak bertanggung
00754|jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dikemudian hari
00755|Anak  tidak  lagi  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  serta
00756|mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan diri Anak;
00757|- Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan patut ditujukan agar
00758|Anak menyadari betul akan perbuatannya yang salah dan tidak akan
00759|mengulanginya  kembali,  hal  mana  yang  dapat  terjadi  apabila  Anak
00760|memperoleh  bimbingan  ataupun  pendidikan  secara  menyeluruh  yang
00761|lebih baik;
00762|Menimbang  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana  kepada  Anak,  Hakim
00763|Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sos
00764|
00765|mempertimbangkan keadaan-keadaan yang disyaratkan dalam Pasal 54 ayat 1
00766|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00767|Pidana sebagai berikut: 
00768|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; 
00769|Bahwa  bentuk  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Anak  adalah  Anak  telah
00770|mencabuli Anak Korban, sebagaimana pertimbangan unsur diatas bahwa
00771|Anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum; 
00772|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 
00773|Bahwa motif ataupun tujuan Anak melakukan Tindak Pidana Adalah untuk
00774|memuaskan hawa nafsunya; 
00775|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana; 
00776|Bahwa sikap batin Anak dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan
00777|sadar dan pada akhirnya Anak menyesali perbuatannya;
00778|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
00779|Bahwa Hakim tidak menemukan adanya perencanaan dalam tindak pidana
00780|yang  dilakukan  oleh  Anak,  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  merupakan