03592|yang  berada  di  Perumahan  De  Marocco  village  Sukun  Kota  Malang
03593|tersebut.
03594|- Bahwa 20 CPMI tersebut melakukan pelatihan kerja di LPK Pertiwi Pejuang
03595|Indonesia yang berada di Perum Pondok Mutiara Asri Blok F1 No 1 RT 036
03596|RW 007 Kel./Desa Pandan Landung Kec. Wagir Kab. Malang tersebut.
03597|- Saksi menerangkan Bahwa 20 CPMI yang ditampung di Perumahan De
03598|Marocco village Sukun Kota Malang kebanyakan berasal dari daerah jauh
03599|seperti  Tulungagung,  Purwakarta,  Banyuwangi,  Blitar,  dan  Indramayu
03600|sehingga memerlukan biaya untuk pulang pergi. Dan apabila di titipkan di
03601|LPK, pihak PT akan mengeluarkan biaya lebih untuk diberikan kepada pihak
03602|LPK.
03603|- Bahwa Saksi menerangkan CPMI tersebut yang tinggal di rumah tersebut
03604|
03605|melakukan aktifitas bersih-bersih rumah tersebut, merawat dan menyirami
03606|tanaman di rumah tersebut, memasak, belajar Bahasa Kantonese, merawat
03607|anjing  di  rumah  tersebut.  Ada  juga  yang  bekerja  di  warung  makan
03608|prasmanan “PAK ROY” milik suami dari Sdri. HERMIN NANING RAHAYU
03609|tersebut, namun CPMI yang berada di warung tersebut mendapatkan gaji.
03610|- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa gaji yang diterima CPMI yang
03611|bekerja di warung makan tersebut. CPMI yang bekerja di warung makan
03612|tersebut sambil menunggu jadwal keberangkatan ke Hongkong.
03613|- Bahwa Saksi menerangkan ada CPMI yang berada di rumah Sdri. HERMIN
03614|NANING WIJAYA yang  beralamatkan  di  rumah  Perumahan  De  Marocco
03615|Village Sukun Kota Malang tersebut juga mendapatkan pelatihan lagi.
03616|- Bahwa  Saksi  menerangkan  Pelatihan  bahasa  Kantonese,  bersih-bersih
03617|rumah, merawat anjing dan tanaman, memasak.
03618|- Bahwa  Saksi  menerangkan  tidak  mengetahui  memiliki  legalitas  untuk
03619|melakukan  pelatihan  CPMI  di  rumahnya  yang  beralamatkan  di  rumah
03620|Perumahan De Marocco Village Sukun Kota Malang
03621|- Bahwa  Saksi  menerangkan  menurut  Saksisalah  karena  Perumahan  De
03622|Marocco village Sukun Kota Malang tersebut bukan tempat penampungan
03623|dan tidak memiliki ijin untuk menampung pihak CPMI
03624|- Bahwa Saksi menerangkan tidak berani melakukan tindakan selaku kepala
03625|cabang PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) mengetahui bahwa CPMI saudara
03626|yang berjumlah 20 orang tersebut ditampung di Perumahan De Marocco
03627|village Sukun Kota Malang.
03628|
03629|                  Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli di
03630|bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
03631|1. Ahli Dr. LUCKY ENDRAWATI, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada
03632|pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
03633|- Bahwa Ahli merupakan dosen bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
03634|Universitas Brawijaya Malang mulai tahun 1998 sampai sekarang dan
03635|berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).  
03636|- Riwayat Pendidikan saksi ahli adalah sbb: 
03637|a. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tamat Sarjana Hukum
03638|(S1) tahun 1997
03639|b. Magister Imu hukum (S2) UNAIR Surabaya tamat tahun 2003
03640|c. Doktor Ilmu Hukum di Univesritas Diponegoro Semarang, tamat tahun
03641|2012.
03642|- Tugas  Ahli  sebagai  dosen  adalah  meliputi  pendidikan,  penelitian  dan
03643|pengabdian  masyarakat  dalam  bidang  yang  berkaitan  dengan  hukum
03644|
03645|terutama di bidang hukum kepidanaan. 
03646|- Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan dalam kapasitas
03647|sebagai Ahli Hukum Pidana, baik dihadapan Penyidik (Kepolisian atau
03648|Kejaksaan) dan di muka sidang pengadilan.
03649|- Bahwa  Ahli  mempunyai  keahlian  dalam  hukum  Pidana,  baik  hukum
03650|Pidana  materiil  yang  meliputi  Tindak  Pidana  yang  diatur  oleh  KUHP
03651|maupun  Tindak  Pidana  yang  diatur  oleh  KUHP  dan  Hukum  Pidana
03652|Khusus serta Hukum Pidana formil yang meliputi Hukum Pidana formil
03653|secara  umum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia
03654|Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  maupun  hukum
03655|Pidana  formil  khusus  yang  diatur  diluar  Undang-Undang  Republik
03656|Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
03657|- Bahwa  metode  yang  Ahli  lakukan,  guna  melakukan  penelitian  dan
03658|analisis  terhadap  suatu  perkara  ataupun  persoalan  hukum  meliputi,
03659|pertama, memahami dan menemukan isu hukum pada peristiwa hukum
03660|yang  terjadi,  untuk  terlebih  dahulu  menentukan  fokus  permasalahan
03661|hukum yang hendak dilakukan penelitian dan analisis. Hal ini dilakukan
03662|agar  dapat  memiliki  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  isu
03663|hukum tersebut. Kedua, melakukan identifikasi dan strukturisasi, dengan ,
03664|Scara memisahkan antara fakta hukum dengan fakta lain dari informasi
03665|atau  fakta-fakta  berdasarkan  yang  telah  diperoleh.  Kemudian
03666|menyerasikan  dan  menyelaraskan  fakta-fakta  teridentifikasi  supaya
03667|masuk dalam sebuah struktur analisis berdasarkan ilmu hukum pidana.
03668|Ketiga,  membuat  hipotesis  atau  membuat  perincian  atas  segala
03669|posibilitas jawaban maupun turunan isu hukum yang memiliki keterkaitan.
03670|Keempat,  menemukan  jawabannya  melalui  pendekatan  dan  sumber
03671|informasi  komprehensif.   Kelima,  menganalisis  isu  hukum  tersebut
03672|dengan memadukan antara fakta hukum bersama ketentuan peraturan
03673|yang  berlaku  supaya  memperoleh  jawaban  isu  hukum  yang  dikaji.
03674|Keenam, mengkomunikasikan  antara hasil dari  penelitian dan  analisis
03675|hukum yang dilakukan dengan principal.
03676|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
03677|seseorang yang bernama Lydia Supriatin ataupun Hanifah. 
03678|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
03679|seseorang  yang  bernama  Sdri.  Hermin  Naning  Rahayu,  Sdri.  Dian
03680|Permana Putra dan Sdri. Alti Baiquniati.
03681|- Bahwa unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
03682|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03683|meliputi :
03684|
03685|a. Proses:  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
03686|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
03687|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
03688|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
03689|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
03690|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
03691|atas orang lain tersebut
03692|b. Cara:  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
03693|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
03694|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
03695|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
03696|atas orang lain tersebut
03697|c. Eksploitasi:  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang
03698|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja  atau  pelayanan
03699|paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
03700|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
03701|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
03702|jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
03703|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
03704|maupun immateriil
03705|d. Unsur setiap orang : Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau
03706|pelaku dari tindak pidana. Pengertian “Setiap Orang”, menurut Pasal 1
03707|angka 4, adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
03708|tindak pidana perdagangan orang.” Orang peseorangan merupakan
03709|orang atau manusia sebagai pribadi; sedangkan pengertian korporasi,
03710|menurut Pasal 1 angka 6, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan
03711|yang  terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan
03712|badan  hukum.”  Dengan  demikian,  korporasi  merupakan  kumpulan
03713|orang/kekayaan  yang  terorganisasi,  baik  merupakan  badan  hukum
03714|(misalnya Perseroan Terbatas) maupun bukan badan hukum (misalnya
03715|CV/Commanditair  Venootschap).  Subjek  tindak  pidana  ini  sudah
03716|berbeda dengn  subjek  tindak  pidana  dalam  sistem KUHP . Menurut
03717|Mahrus  Ali,  “subjek  perbuatan  pidana  yang  diakui  KUHP  adalah
03718|manusia  (natuurlijk  person).  Konsekuensinya,  yang  dapat  menjadi
03719|pelaku  perbuatan  pidana  adalah  manusia”.  Tetapi, sampai  saat  ini,
03720|dalam banyak Undang-Undang di luar KUHP , korporasi telah diterima
03721|sebagai subjek tindak pidana antara lain Undang-Undang Nomor 21
03722|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
03723|Orang
03724|
03725|e. Unsur  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
03726|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang :
03727|Unsur  ini  merupakan  unsur  perbuatan  materiel  dari  pelaku
03728|perdagangan  orang.  Perbuatan  materiel  perdagangan  orang  ini
03729|mencakup:  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
03730|pemindahan,  dan  penerimaan  seseorang.  Beberapa  perbuatan
03731|meteriel ini dapat diberikan keterangan sebagai berikut : 
03732|1) “perekrutan”, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21
03733|Tahun  2007,  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
03734|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari
03735|keluarga atau komunitasnya. Kata rekrut berasal dari kata Inggris
03736|recruit  yang  artinya  “mendapatkan”,  sehingga  perekrutan  dapat
03737|dilihat  sebagai  tindakan  (mengajak,  mengumpulkan,  membawa.
03738|Atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau  komunitasnya)
03739|dengan maksud untuk mendapatkan korban baru.
03740|2) “pengangkutan”, tidak diberikan batasan pengertiannya dalam Pasal
03741|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Dalam
03742|hal  ini  arti  “pengangkutan”  dapat  ditelusuri  pengertiannya  dalam
03743|penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai
03744|salah  satu  bentuk  penafsiran,  yaitu  penafsiran  tata  bahasa
03745|(grammatise interpretatie) sebagaimana yang dijelaskan oleh L.J.
03746|van  Apeldoorn  sebagai,  “menerangkan  undang-undang  dengan
03747|menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa
03748|yang umum atau yang teknis”. Pengertian “pengangkutan” dapat
03749|ditemukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti “usaha
03750|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari
03751|suatu  tempat  ke  tempat  lain”.  Dengan  demikian,  sehubungan
03752|dengan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan pengangkutan
03753|berarti memindahkan korban perdagangan orang dari suatu tempat
03754|ke  tempat  lain.  3)  “penampungan”  juga  tidak  diberikan  batas
03755|pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
03756|tentang  PTPPO,   oleh  karena  itu  artinya  dapat  dilihat  dalam
03757|penggunaan  sehari-hari,  di  mana  dalam  Kamus  Besar  Bahasa
03758|Indonesia untuk kata “tampung” diberikan arti antara lain sebagai
03759|“menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah,
03760|pengungsi,  dan  sebagainya)”.Dengan  demikian,  bukan  pelaku
03761|sendiri  yang  melakukan  perekrutan,  melainkan  pelaku  hanya
03762|menerima korban perdagangan orang dari pihak lain.
03763|3) “pengiriman” diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 10
03764|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, pengiriman
03765|
03766|adalah  tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan  seseorang
03767|dari satu tempat ke tempat lain. Dengan pelaku yang melakukan
03768|perbuatan pengiriman korban perdagangan orang dari satu tempat
03769|ke  tempat  lain.  Mungkin  saja  ia  bukan  orang  yang  melakukan
03770|perekrutan,  pengangkutan,  dan/atau  penampungan,  melainkan
03771|semata-mata  melakukan  perbuatan  pengiriman,  yaitu  seperti
03772|membawa para korban perdagangan orang ke suatu tempat seperti
03773|pelabuhan laut, untuk dikirim ke tempat lain.
03774|4) “pemindahan”  tidak  diberikan  batasan  pengertian  dalam  Pasal  1
03775|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  oleh
03776|karena itu artinya dapat ditelusuri dalam penggunaan sehari-hari,
03777|antara  lain  mencarinya  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
03778|Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  “pindah”  diberi  arti
03779|sebagai “beralih atau bertukar tempat”, sedangkan “pemindahan”
03780|berarti “proses, cara, perbuatan memindahkan”. Dengan demikian,
03781|pelaku telah memindahkan para korban tindak pidana perdagangan
03782|orang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  sekalipun  tempat
03783|pemindahan itu bukan merupakan tujuan akhir bagi para korban
03784|tersebut. Dengan demikian, pelaku mungkin saja bukan orang yang
03785|melakukan  perekrutan,  penampungan,  ataupun  pengiriman  (ke
03786|tempat tujuan akhir), melainkan hanya memindahkan para korban
03787|dari suatu lokasi ke lokasi lain yang bukan merupakan tujuan akhir.
03788|5) “penerimaan”  tidak  diberi  batasan  pengertian  dalam  Pasal  1
03789|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.  Dalam
03790|Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap kata “terima” diberikan
03791|arti sebagai “mendapat (memperoleh) sesuatu”. Dengan demikian,
03792|pelaku  munbgkin  saja  bukan  yang  melakukan  perekrutan,
03793|pengangkutan,  penampunan,  pengiriman,  dan/atau  pemindahan,
03794|melainkan  berada  di  pihak  lain,  yaitu  sebagai  yang  menerima
03795|pengiriman  para  korban  perdagangan  orang.  Kata  “seseorang”
03796|dalam unsur menunjuk pada korban dari tindak pidana perdagangan
03797|orang.  Pengertian  korban,  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-
03798|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO., adalah “seseorang
03799|yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi,
03800|dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana  perdagangan
03801|orang”. Terkait dengan korban pada pasal ini, jika korbannya adalah
03802|Anak, maka menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
03803|2007  tentang  PTPPO,  ancaman  pidananya  ditambah  1/3
03804|(sepertiga).  Dengan  demikian  jika  pidana  dalam  Pasal  2  adalah
03805|
03806|pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
03807|belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00
03808|(seratus  dua  puluh  juta  rupiah).  dan  paling  banyak
03809|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), akan menjadi pidana
03810|penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana
03811|denda  paling  sedikit  Rp.160.000.000,-  dan  paling  banyak  Rp.
03812|900.000.000,-. Pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-
03813|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, adalah seseorang
03814|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
03815|masih  dalam  kandungan. Jadi,  seseorang, baik  laki-laki  maupun
03816|perempuan, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk
03817|ke dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Perdagangan
03818|Orang.
03819|6) Unsur  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
03820|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
03821|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03822|bayaran  atau  manfaat.  Unsur  ini  merupakan  cara-cara  dalam
03823|melakukan perbuatan materiel. Untuk pengertian istilah-istilah ini,
03824|tidak dapat digunakan keterangan dalam KUHP , sebab dalam Pasal
03825|103 KUHP dikatakan ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB
03826|VIII  buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh
03827|ketentuan  perundang-undangan  lainnya  diancam  dengan  pidana,
03828|kecuali  jika  oleh  undang-undang  ditentukan  lain. Ini  berarti  yang
03829|berlaku yang berlaku untuk undangundang di luar KUHP hanyalah
03830|Buku I Bab I sampai dengan BAB VIII, sedangkan BAB IX yang
03831|berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-
03832|Undang” dan Buku II (Kejahatan) sert Buku III (Pelanggaran) tidak
03833|berlaku untuk undang-undang di luar KUHPi Sehubungan dengan
03834|itu  pembentuk  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
03835|PTPPO itu sendiri telah memberikan penafsiran telah beberapa dari
03836|istilah yang berkenaan dengan cara melakukan perbuatan materiel
03837|tersebut. Cara-cara tersebut diberikan keterangan sebagai   berikut:
03838|a. “Ancaman  kekerasan”,  menurut  Pasal  1  angka  12  Undang-
03839|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, adalah “setiap
03840|perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,
03841|gambar,  simbol, atau  gerakan  tubuh, baik  dengan  atau  tanpa
03842|menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
03843|mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang”.  Rumusan  tersebut
03844|menunjukkan  bahwa  dengan  ancaman  kekerasan  berarti
03845|
03846|kekerasan  itu  sendiri  belum  dilaksanakan,  melainkan  baru
03847|ancaman.  Kata  “ancam”,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
03848|Indonesia”,  berarti  “menyatakan  maksud  (niat,  rencana)  untuk
03849|melakukan  sesuatu  yg  merugikan, menyulitkan, menyusahkan,
03850|atau  mencelakakan  pihak  lain”.  Jadi,  yang  dilakukan  baru
03851|pernyataan  maksud  (niat,  rencana)  berupa  ucapan,  tulisan,
03852|gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh  yang  menimbulkan  rasa
03853|takut.
03854|b. “Penggunaan  kekerasan”  berarti  kekerasan  itu  telah
03855|dilaksanakan., Pengertian “kekerasan”, menurut Pasal 1 angka
03856|11  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO
03857|adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
03858|tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
03859|menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
03860|terampasnya  kemerdekaan  seseorang”.  Contohnya,  pelaku
03861|sebagai orang yang tidak berhak telah mengurung korban dalam
03862|suatu ruangan/
03863|c. “Penculikan” tidak diberikan penjelasan dalam Undang-Undang
03864|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.  Dalam  hal  ini  arti
03865|penculikan  dapat  dicari  pengertiannya  dalam  penggunaan
03866|bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara lain dalam Kamus
03867|Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
03868|terhadap  culik  diberi  arti,  “mencuri  atau  melarikan  orang  lain
03869|dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera)”. Cara ini
03870|antara lain dengan melarikan korban di luar kehendak korban
03871|dengan  maksud  si  pelaku  untuk  menjadikan  korban  sebagai
03872|objek dalam perdagangan orang.
03873|d. “Penyekapan”, yang tidak diberikan batasan arti dalam Undang-