00719|sperma Anak ke atas perut Anak Korban;
00720|7. Bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban secara fisik
00721|mengalami luka robek pada selaput dara dan secara kejiwaan mengalami
00722|gejala kecemasan ringan, rasa takut, dan trauma;
00723|
00724|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim akan  mempertimbangkan
00725|apakah  berdasarkan  fakta hukum  di  atas,  Anak  dapat  dinyatakan  terbukti
00726|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00727|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00728|dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta
00729|hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua  Pasal 81 ayat (2)
00730|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00731|Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
00732|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00733|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016
00734|tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
00735|Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang,  yang  unsur-unsurnya  sebagai
00736|berikut:
00737|1. Setiap orang;
00738|2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
00739|3. Anak;
00740|4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
00741|5. Kesengajaan;
00742|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00743|mempertimbangkan sebagai berikut;
00744|Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00745|
00746|Ad.1. Unsur setiap orang
00747|Menimbang  bahwa  unsur  kesatu  merujuk  kepada  subyek
00748|(onderwerp/subject) atau pihak ( partij) yang dihadapkan dan didakwa di
00749|muka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana
00750|(verdachte/verweerder),  di  mana  subyek  atau  pihak  yang  demikian
00751|dalam unsur kesatu adalah setiap orang;
00752|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  16  Undang-
00753|Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00754|Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
00755|Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00756|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
00757|tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00758|tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang,  setiap  orang
00759|diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
00760|1. Orang perseorangan;
00761|2. Korporasi;
00762|Menimbang  bahwa  2  (dua)  kategori  setiap  orang  di  atas
00763|didefinisikan  oleh  Harsanto  Nursadi dalam  bukunya  yang  berjudul
00764|Sistem Hukum  Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008)
00765|pada halaman  17 (tujuh belas), C. S. T. Kansil  dalam bukunya yang
00766|berjudul  Pengantar  Ilmu Huku m (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989)  pada
00767|halaman  216 (dua ratus enam belas), Chidir Ali dalam bukunya yang
00768|berjudul  Badan  Hukum (Bandung:  Alumni,  1985)  pada  halaman  62
00769|(enam puluh dua) sampai dengan halaman 63 (enam puluh tiga), Riduan
00770|Syahrani  dalam  bukunya  yang  berjudul  Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas
00771|Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 (lima puluh
00772|tujuh)  sampai  dengan  halaman  59  (lima  puluh  sembilan),  dan  Peter
00773|Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum
00774|(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 (dua
00775|ratus tujuh) sampai dengan halaman 208 (dua ratus delapan) serta Pasal
00776|1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13
00777|Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh
00778|Korporasi, sebagai berikut:
00779|1. Orang  perseorangan  ( natuurlijke  persoon/menselijke  persoon )
00780|adalah manusia (mensen) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;
00781|2. Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang
00782|terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
00783|Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00784|
00785|hukum,  di  mana  badan  hukum  (rechtspersoon)  adalah  orang
00786|(persoon) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk
00787|hukum  ( rechtsfiguur)  yang  dapat  mempunyai  hak-hak  dan
00788|kewajiban-kewajiban  hukum  (wettelijke  rechten  en  plichten)  serta
00789|dapat mengadakan hubungan hukum ( rechtsbetrekking) dan yang
00790|terdiri atas:
00791|a. Badan hukum publik (publiekrechtspersoon), yakni badan hukum
00792|yang  mengatur  hubungan  antara  negara  dan/atau  aparatnya
00793|dengan  warga  negara  yang  menyangkut  kepentingan  umum
00794|atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari
00795|negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga
00796|negara, bank sentral, dan lain-lain;
00797|b. Badan hukum privat/perdata (privaatrechtspersoon), yakni badan
00798|hukum  yang  bergerak  di  luar  bidang  politik  dan  kenegaraan,
00799|serta  didirikan  untuk  mencari  keuntungan  atau  untuk  tujuan
00800|sosial, seperti:
00801|- Perseroan  Terbatas,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang
00802|Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang
00803|Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal
00804|109  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun
00805|2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
00806|Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
00807|Menjadi Undang-Undang;
00808|- Koperasi,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik
00809|Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian
00810|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Pasal  86  Undang-
00811|Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
00812|Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
00813|Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
00814|Undang-Undang;
00815|- Yayasan,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik
00816|Indonesia  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan
00817|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
00818|Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang
00819|Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001
00820|tentang Yayasan;
00821|Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00822|
00823|Menimbang bahwa adapun subyek atau pihak yang dihadapkan
00824|dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan suatu
00825|tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak atau yang disebut dengan
00826|Anak, sehingga Hakim menilai pihak yang demikian tergolong sebagai
00827|salah  satu  dari  2  (dua)  kategori  dari  setiap  orang,  in  casu  orang
00828|perseorangan sebab Anak merupakan manusia sebagai pribadi kodrati;
00829|Menimbang bahwa selain itu dalam unsur kesatu Hakim juga
00830|perlu melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) hal yang terdiri atas:
00831|1. Apakah  subyek  atau  pihak  yang  dihadapkan  dan  didakwa  dalam
00832|perkara ini  tergolong sebagai anak yang berkonflik dengan hukum
00833|dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 20 Undang-
00834|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00835|Peradilan Pidana Anak  yang mendefinisikan  anak yang berkonflik
00836|dengan hukum sebagai berikut:
00837|a. Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
00838|mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun,  yang  diduga
00839|melakukan tindak pidana; atau
00840|b. Orang yang pada saat melakukan tindak pidana masih belum
00841|mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  namun  kini  telah
00842|mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai
00843|umur 21 (dua puluh satu) tahun;
00844|2. Apakah  subyek  atau  pihak  yang  dihadapkan  dan  didakwa  dalam
00845|perkara  ini  tergolong  sebagai  orang  yang  cakap  dan  mampu
00846|mempertanggungjawabkan  tindak  pidana  yang  didakwakan
00847|kepadanya ( bekwaam)  dengan  mengacu  kepada  ketentuan-
00848|ketentuan  yang  mengatur  tentang  ketidakmampuan  bertanggung
00849|jawab (onverantwoordelijkheid) yang terdiri atas:
00850|a. Kegilaan ( ontoerekeningsvatbaarheid), ketidaksempurnaan akal
00851|(gebrekkige  ontwikkeling),  atau  sakit  berubah  akal  (ziekelijke
00852|storing  zijner  verstandelijke  vermogens)  sebagaimana  diatur
00853|dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek
00854|van  Strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie) sebagaimana  telah
00855|beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
00856|Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab
00857|Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  Berkaitan  dengan
00858|Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
00859|Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00860|
00861|b. Anak  (minderjarigen  persoon)  yang  belum  berumur  12  (dua
00862|belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Kitab Undang-
00863|Undang  Hukum  Pidana  (Wetboek  van  Strafrecht  voor
00864|Nederlandsch-Indie) sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah
00865|terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
00866|Tahun  1999  tentang  Perubahan  Kitab-Kitab  Undang-Undang
00867|Hukum  Pidana  yang  Berkaitan  dengan  Kejahatan  Terhadap
00868|Keamanan Negara  junctis Pasal 21 Undang-Undang Republik
00869|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00870|Pidana Anak berikut Penjelasannya  junctis Pasal 67  Peraturan
00871|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
00872|Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang
00873|Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
00874|3. Ada  tidaknya  kekeliruan  mengenai  orang  terhadap  subyek  atau
00875|pihak  yang  dihadapkan  dan  didakwa  dalam  perkara  ini  (error  in
00876|persona);
00877|Menimbang bahwa oleh karena Anak lahir pada tanggal 21 April
00878|2007  dan  tindak  pidana  dalam  perkara  ini  terjadi  pada  tanggal  29
00879|Desember 2024, tanggal  4 Januari 2025, tanggal 10 Maret 2025, dan
00880|tanggal  12 Maret 2025 , maka Hakim menilai Anak tergolong sebagai
00881|anak yang berkonflik dengan hukum sebab berdasarkan tanggal lahir
00882|tersebut:
00883|1. Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat tindak pidana
00884|dalam perkara ini terjadi;
00885|2. Anak kini telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, namun
00886|belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  in  casu  Anak
00887|berumur 18 (delapan belas) tahun;
00888|Menimbang  bahwa  selanjutnya  oleh  karena  Anak  senantiasa
00889|berada dalam keadaan yang sehat dan tidak berada dalam keadaan gila,
00890|akal  yang  tidak  sempurna,  maupun  sakit  berubah  akal  selama
00891|pemeriksaan di persidangan berlangsung yang dibuktikan dengan dapat
00892|dijawabnya  semua pertanyaan  yang diajukan kepadanya dengan baik
00893|serta  Anak  tidak pula tergolong sebagai  anak yang belum berumur 12
00894|(dua belas) tahun, maka  Hakim menilai Anak  tergolong sebagai orang
00895|yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang
00896|didakwakan kepadanya;
00897|Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00898|
00899|Menimbang bahwa lebih lanjut oleh karena identitas dari Anak
00900|telah  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  surat  dakwaan  Penuntut
00901|Umum ketika ditanyakan di persidangan ditambah dengan tidak adanya
00902|pengajuan keberatan terhadap identitas Anak yang termuat dalam surat
00903|dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan
00904|mengenai orang dalam perkara ini;
00905|Menimbang  bahwa  oleh  karena  subyek  atau  pihak  yang
00906|dihadapkan  dan  didakwa  dalam  perkara  ini,  in  casu  Anak  tergolong
00907|sebagai salah satu dari 2 (dua) kategori dari setiap orang, tergolong
00908|sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dan  tergolong  pula
00909|sebagai  orang  yang  cakap  dan  mampu  mempertanggungjawabkan
00910|tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dalam perkara ini pun
00911|tidak terdapat kekeliruan mengenai orang, maka Hakim menilai unsur
00912|kesatu telah terpenuhi;
00913|Ad.2. Unsur  m elakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau
00914|membujuk
00915|Menimbang  bahwa  unsur  kedua  merujuk  kepada  perbuatan
00916|(feitelijke handeling ) yang terdiri atas 3 (tiga) macam perbuatan yang
00917|bersifat alternatif sebagai berikut:
00918|1. Melakukan tipu muslihat;
00919|2. Melakukan serangkaian kebohongan; atau
00920|3. Membujuk;
00921|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Arrest  Hoge  Raad  der
00922|Nederlanden  tanggal 8 Maret 1926 serta pendapat  R. Soesilo dalam
00923|bukunya yang berjudul  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
00924|serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  demi  Pasal  ( Bogor:
00925|Politeia, 1994 )  pada  halaman  261  (dua  ratus  enam  puluh  satu)  dan
00926|pendapat R. Soenarto dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP
00927|(Jakarta: Rajawali Press, 1992 ) pada halaman 241 (dua ratus empat
00928|puluh satu), perbuatan-perbuatan di atas didefinisikan sebagai berikut:
00929|1. Tipu  muslihat  (listige  kunstgrepen)  adalah  suatu  perbuatan  yang
00930|dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga  perbuatan  itu  menimbulkan
00931|kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada
00932|orang lain;
00933|2. Serangkaian  kebohongan ( een  samenweefsel  van  verdichtsels)
00934|adalah  suatu perbuatan dipakainya banyak kata-kata bohong yang
00935|tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat
00936|Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00937|
00938|ditutupi  oleh  kebohongan  yang  lain,  kebohongan  yang  satu
00939|melengkapi kebohongan yang lain, dan antara berbagai kebohongan
00940|itu  terdapat  suatu  hubungan  yang  sedemikian  rupa  yang  pada
00941|akhirnya  secara  timbal balik dapat menimbulkan suatu  gambaran
00942|palsu seolah-olah keseluruhannya merupakan suatu kebenaran dan
00943|suatu cerita yang seakan-akan benar;
00944|3. Membujuk (bewegen) adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan
00945|terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu,
00946|yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu
00947|tidak akan berbuat yang demikian;
00948|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
00949|apakah fakta hukum dalam perkara ini memenuhi hal-hal sebagaimana
00950|dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;
00951|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum, telah  terjadi  4
00952|(empat) kali peristiwa hubungan badan di antara Anak dan Anak Korban
00953|dengan perincian sebagai berikut:
00954|1. Pada  tanggal  29  Desember  2024,  sekitar  pukul  00.00  Waktu
00955|Indonesia Barat, bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di
00956|Pantai  Pelawan yang  terletak  di  Desa  Pangke Barat, Kecamatan
00957|Meral Barat, Kabupaten  Karimun, Provinsi  Kepulauan  Riau, Anak
00958|menutup pondok dengan menggunakan terpal lalu Anak mengajak
00959|Anak Korban untuk  melakukan hubungan badan dengan berkata:
00960|“Ayoklah gitu-gitu” seraya mencium pipi Anak Korban dan meraba-
00961|raba kedua payudara Anak Korban. Anak Korban menolak dengan
00962|berkata:  “Tak  mau.”  Akan  tetapi,  Anak  tetap  mencium  pipi  Anak
00963|Korban dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban lalu Anak
00964|membaringkan Anak Korban. Kemudian setelah celana dan celana
00965|dalam yang dikenakan oleh Anak dan Anak Korban terbuka, Anak
00966|membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu Anak memasukkan
00967|alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak
00968|menggerak-gerakkan pinggul Anak dengan gerakan maju mundur.
00969|Lebih  kurang  5  (lima)  menit  kemudian,  Anak  mengeluarkan  alat
00970|kelamin  Anak  dari  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban  lalu  Anak
00971|menumpahkan cairan sperma Anak ke atas perut Anak Korban;
00972|2. Pada tanggal 4 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia
00973|Barat, bertempat di dalam kamar tidur Anak yang berada di rumah
00974|Anak yang terletak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau,
00975|Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbk
00976|
00977|Anak mengunci pintu kamar tidur lalu Anak memadamkan lampu dan
00978|setelahnya Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur. Setelah
00979|itu,  Anak  mengatakan  kepada  Anak  Korban  bahwa  Anak  akan
00980|bertanggung  jawab  apabila  terjadi  sesuatu  pada  Anak  Korban.
00981|Kemudian setelah celana dan celana dalam yang dikenakan oleh
00982|Anak dan Anak Korban terbuka ,  Anak membuka lebar kedua paha
00983|Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam
00984|alat kelamin Anak Korban lalu Anak menggerak-gerakkan pinggul
00985|Anak dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 5 (lima) menit
00986|kemudian, Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dari dalam alat
00987|kelamin Anak Korban lalu Anak menumpahkan cairan sperma Anak
00988|ke atas perut Anak Korban;
00989|3. Pada tanggal 10 Maret 2025, sekitar pukul 00.00 Waktu Indonesia
00990|Barat, bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang berada di
00991|rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Karimun, Provinsi
00992|Kepulauan Riau, Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur lalu
00993|Anak berkata kepada Anak Korban: “Yoklah gitu.” Kemudian setelah
00994|celana  dan  celana  dalam  yang  dikenakan  oleh  Anak  dan  Anak
00995|Korban terbuka, Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu
00996|Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak
00997|Korban  lalu  Anak  menggerak-gerakkan  pinggul  Anak  dengan
00998|gerakan maju mundur. Lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, Anak
00999|mengeluarkan  alat  kelamin  Anak  dari  dalam  alat  kelamin  Anak
01000|Korban lalu Anak menumpahkan cairan sperma Anak ke atas perut
01001|Anak Korban;
01002|4. Pada tanggal  12 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 Waktu Indonesia
01003|Barat, bertempat di di dalam kamar tidur Anak Korban yang berada
01004|di rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Karimun, Provinsi
01005|Kepulauan Riau, Anak dan Anak Korban berbaring di atas kasur lalu
01006|Anak berkata kepada Anak Korban: “Ayoklah sekali aje.” Kemudian