05690|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
05691|
05692|dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05693|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05694|Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik  Indonesia
05695|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
05696|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85
05697|Jo  Pasal  71  huruf  (c)  dan  huruf  (d)  Undang-undang  Republik
05698|Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
05699|Indonesia,  dimana  saksi  aktif  membantu  Sdri. Hermin  Naning
05700|Rahayu dalam proses  perekrutan dan penempatan  CPMI melalui
05701|PT.  Nusa  Sinar  Perkasa Cabang  Malang  untuk  ditempatkan  di
05702|negara Hongkong.
05703|2. TITIS  WULANDARI,  S.Psi,  M.M.  dibawah  sumpah pada  pokoknya
05704|menerangkan sebagai berikut:
05705|- Bahwa  Saksi  tetap  pada  keterangan  yang  diberikan  pada  tahap
05706|Penyidikan
05707|- Bahwa  saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara Perkara
05708|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
05709|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
05710|- Riwayat  Pendidikan  : Pendidikan  ilmu  Psikologi  Tahun  2007  lulus  S1
05711|Jurusan Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia
05712|YAl dan Tahun 2017lulus S2 Jurusan Magister Manajemen pada Fakultas
05713|MagisterManajemen Universitas Universitas Krisnadwipayana.
05714|- Riwayat pekerjaan Ahli meliputi :
05715|- Pada tahun 2009 bekerja di BNP2TKI, dengan jabatan CPNS
05716|- Pada Feb 2022 - Juli 2022 bekerja di BP3MI Rau dengan
05717|jabatanKepala BP3MI Rlau.-
05718|- Pada Juli 2022 - Sekarang bekerja di BP3MI Jawa Timur
05719|denganjabatan Kepala BP3MI Jawa Timur
05720|- Bahwa Ahli bekerja di BP2MI sudah 16 Tahun, dan menduduki jabatan
05721|sebagai Kepala BP3MI Jawa Timur sudah 2,5 tahun
05722|- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala BP3MI Jawa
05723|Timur,dengan tugas dan tanggung jawab yakni:
05724|a. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;-
05725|b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatandan
05726|pelindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
05727|c. Penyelenggaraan  pemasyarakatan  program  penempatan
05728|danperlindungan PMI;
05729|d. Pelaksanaan  pelayanan  Orientasi  Pra  pemberangkatan  PMI  dan
05730|penerbitan e-KTKLN;
05731|e. Pelaksanaan  pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,  Lembaga
05732|penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
05733|f. Pengumpulan  data,  pemberian  layanan  informasi  serta  pembinaan
05734|
05735|sistem dan  jaringan informasi penempatan dan perlindungan PMI;
05736|g. Negara penempatan;
05737|h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon PMI melalui penempatan
05738|oleh pemerintah;-
05739|i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI ;
05740|j. Pernantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
05741|k. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
05742|l. Pelaksanaan  pemulangan  dari  debarkasi  ke  daerah  asal  bagi  PMI
05743|terkendala,Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
05744|m.Pelaksanaan  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan
05745|penempatan dan  perlindungan PMI;
05746|n. Serta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BP2MI  melalui
05747|SekretarisUtama BP2MI;
05748|Ahli  mempunyai  ilmu  dan  keahlian  dibidang  Perlindungan  Pekerja
05749|Migran    Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut.
05750|- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Pelindungan
05751|Pekerja  Migran  Indonesia  baik  pada  tahapan  penyidikan  maupun  di
05752|Pengadilan.
05753|- Bahwa  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  nomor  18  Tahun
05754|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  1  angka  5
05755|bahwasanya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya
05756|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
05757|Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan
05758|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
05759|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
05760|ekonomi, dan sosial. Pada pasal 1 angka 6, 7, dan 8 dijelaskan terkait
05761|pelindungan sebelum,selama dan setelah bekerja sebagai berikut:
05762|- Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05763|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
05764|pemberangkatan.--
05765|- Pelindungan  Selama  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05766|memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
05767|anggota keluarganya berada di luar negeri.
05768|- Pelindungan  Setelah  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05769|memberikan  pelindungan  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
05770|anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
05771|daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
05772|- Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
05773|- menjamin pemenuhan dan penegakan hak asas manusia sebagai
05774|warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;dan
05775|- menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran
05776|Indonesia dan keluarganya.
05777|- Bahwa sebagaimana Permenaker Nomor 9 tahun 2019 pasal 6 tentang
05778|
05779|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui
05780|tahapan:
05781|1) Sebelum bekerja
05782|2) selama bekerja
05783|3) Setelah bekerja
05784|- Sebagaimana pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:-
05785|- Pemberian informasi (ketika ada CPMI akan mendaftar sebagai CPMI
05786|maka Dinas akan memberikan informasi terkait P3MI yang memiliki
05787|SP3MI dan SIP2MI).
05788|- Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke aplikasi siap
05789|kerja diantaranya KTP, KK, buku nikah bagi yang sudah menikah,
05790|surat  ijin  kéluarga  yang  diketahui  Kades/lurah,  surat  keterangan
05791|sehat, BPJS  Kesehatan  dan  sertifikat  Kompetensi,setelah
05792|mengunggah  dan  dilakukan  verifikasi  oleh  Disnaker,maka  CPMI
05793|dapat memilih P3MI yang dipilih untuk memproses penempatan.
05794|- Proses seleksi, poses tersebut dilaksankan oleh P3MI sesuai pilihan
05795|CPMI   dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi maka CPMI harus
05796|membuat pasport.-
05797|- Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat membantu
05798|dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk melakukan
05799|pemeriksaan kesehatan psikologi yang selanjutnya CPMI oleh P3MI
05800|didaftarkan  pada  SISKOP2MI (Sistem  Komputerisasi  Perlindungan
05801|Pekerja Migran Indonesia), yang selanjutnya diajukan ke Disnaker
05802|untuk dilakukan Verifikasi dan setelah terverifikasi maka akan muncul
05803|ID di SISKO P2MI.-
05804|- Penandatanganan  perjanjian  penempatan  antara  CPMI  dan  P3MI
05805|yang didalamnya  memuat  negara  tujuan/penempatan  agensi,
05806|besaran gaji dan jabatan pekerjaan.
05807|- Pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  P3MI  memfasilitasi
05808|pembuatan / pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan.
05809|- Pengurusan  visa  kerja,  P3MI  memfasilitasi  pengurusan  visa  kerja
05810|sesuai  peraturan  perundang-undangan  negara  tujuan  penempatan
05811|yang  artinya  ketika  WNI  untuk  menjadi  PMI  maka  wajib
05812|menggunakan visa kerja.
05813|- OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan),  P3MI  wajib  mendaftarkan
05814|P3MI dalam OPP dan melampirkan perjanjian kerja . pasport dan
05815|visa,kerja CPMI.
05816|- Penandatanganan  perjånjian  kerja  antara  CPMl  dengan  calon
05817|majikan.
05818|- Pemberangkatan CPMI.
05819|- Sebagaimana pasal 24 (tahapan selama bekerja):
05820|- Tahapan  selama  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  negara  tujuan
05821|
05822|penempatan.
05823|- PMI  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  wajib  melaporkan
05824|kedatangan kepada atas Ketenaga kerjaan atau pejabat dinas luar
05825|negeri  yang  ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melalui  mitra
05826|usaha P3MI.
05827|- Atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas yang ditunjuk di negara
05828|tujuan  penempatan  melakukan  pendataan  kedatangan  dan
05829|keberadaan PMI selama berada di negara tujuan penempatan
05830|- Pasal 26, P3MI wajib melaporkan data kepulangan dan atau data
05831|perpanjangan  perjanjian  kerja  PMI  kepada  atase  ketenagakerjaan
05832|atau pejabat dinas luar negeri. Lalu sebagaimana Pasal 27 Tahapan
05833|setelah bekerja dimulai sejak PMI tiba dideparkasi      Indonesia.
05834|Dalam hal PMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bermasalah
05835|berdasarkan laporan dari atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas
05836|Luar  Negeri  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Perwakilan  Republik
05837|Indonesia, BP2MI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia.
05838|- Persyaratan yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 5 Undang-
05839|Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Setiap Pekerja
05840|Migran Indonesia  yang akan     bekerja keluar negeri harus memenuhi
05841|persyaratan:
05842|- Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun;
05843|- Memiliki Kompetensi;-
05844|- Sehat Jasmani Dan Rohani;-
05845|- Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan
05846|- Memiliki Dokumen yang dipersyaratkan.
05847|- Kemudian dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 18 Tahun 2017
05848|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
05849|wajib memiliki dokumen yang meliputi:
05850|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yng  telah  menikah
05851|melampirkan fotokopi buku nikah-
05852|- Surat keterangan izin suami/istri, izin orangtua, atau izin wali yang
05853|diketahui  oleh kepala desa atau lurah
05854|- Sertifikat kompetensi kerja (BLK).-
05855|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
05856|dan psikologi
05857|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat-
05858|- Visa kerja
05859|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perjanjian Kerja
05860|- Bahwa  Pelatihan  bagi  tenaga  kerja  dilaksanakan  oleh  Lembaga
05861|Pelatihan Kerja yang telah memiliki izin dari Dinas yang membidangi
05862|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
05863|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi
05864|syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017
05865|
05866|adalah memiliki sertifikat kompetensi.-Setiap tenaga kerja yang akan
05867|bekerja keluar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dapat
05868|mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
05869|Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP, untuk mengikuti uji kompetensi
05870|dan mendapatkan sertifikat kompetensi dapat dilakukan dengan jalur
05871|memiliki pengalaman atau jalur telah melaksanakan pelatihan.
05872|Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
05873|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
05874|dijelaskan  oleh  penyidik,  adalah  terdapat  orang  perseorangan  yang
05875|tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penempatan PMI
05876|dan  bukan  merupakan  atau  tidak  menjadi  bagian  dari  P3MI  PT.
05877|NSP ,namun melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
05878|Unsur "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
05879|SIP3MI Kepihak Lain"  dan "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
05880|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain" dalam fakta tersebut dan
05881|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
05882|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
05883|terhadap para CPMI PT. NSP .
05884|Terkait  dengan  hal  ini  bukan  merupakan  kompetensi  Ahli  untuk
05885|menjawab.
05886|Bedasarkan  fakta  tersebut  dan  sebagaimana  dijelaskan  oleh
05887|penyidik,maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat dikenakan unsur
05888|“Orang  Peseorangan"adalah  Sdri.Hermin  Naning  Rahayu,  hal  ini
05889|dikarenakan dalam fakta yang disampaikan penyidik yang bersangkutan
05890|bukan  bagian  dari  P3MI  PT.  NSP  namun  melakukan  proses
05891|penempatan,salah satunya adalah pembuatan paspor dan visa dan tiket
05892|keberangkatan para CPMI yang akan berangkat ke Hongkong.
05893|Kepala  Kantor  Cabang  P3MI  memiliki  kewenangan  sebagaimana
05894|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal
05895|ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
05896|2019,yang menyatakan bahwa:(2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
05897|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat
05898|P3MI.(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
05899|berwenang untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja;
05900|b. seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan c.penyelesaian kasus
05901|calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum
05902|bekerja atau setelah bekerja.
05903|Kepala  Cabang  ataupun  Staf  Kantor  Cabang  P3MI  PT.  NSP  pada
05904|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP, maka
05905|
05906|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau
05907|Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat
05908|(2) dan ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05909|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP
05910|pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP ,
05911|maka dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang
05912|atau Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23
05913|ayat (2) dan ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05914|- Bahwa  berdasarkan  data  pada  SISKOP2MI  PT.  NSP  yang
05915|beralamatkan di Taman Palem Lestari Roko Pelangi Blok C No 38 Kel.
05916|Cengkareng Barat Kec.Cengkareng Jakarta Barat terdaftar berizin resmi
05917|hingga  15/07/2027,namun  tidak  terdapat  info  perihal  kantor  cabang.
05918|Kewenangan terkait penerbitan Kantor Cabang P3MI, untuk penerbitan
05919|perijinan  Kantor  Cabang  P3MI  merupakan  kewenangan  Pemerintah
05920|Daerah Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Permenaker Nomor
05921|10 tahun 2019.
05922|- Bahwa Setelah pelatihan, proses yang dilakukan adalah mengikuti uji
05923|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
05924|mendapatkan sertfikat kompetensi maka dilakukan pendaftaran untuk
05925|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja.
05926|- Bahwa  Ya,  hal  ini  dapat  dibenarkan,  SIP2MI  berlaku  nasional  dan
05927|diperuntukan bagi P3MI pusat juga Kantor Cabang. Selain itu, salah
05928|satu kewenangan dari Kantor Cabang adalah seleksi yang merupakan
05929|salah satu kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang
05930|P3MI sesuai Pasal 23 ayat (3) Permenaker No.10 Tahun 2019. SIP3MI
05931|hanya dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor Cabang tidak
05932|diperlukan memiliki SIP3MI, namun untuk pendirian atau pembentukan
05933|kantor  cabang  P3MI  perlu  adanya  izin  yang  dikeluarkan  oleh
05934|Pemerintah Daerah Provinsi.Ketika Kantor Cabang P3MI telah memiliki
05935|izin  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  maka  dapat  melaksanakan
05936|kewenangan sesuai dengan Pasal 23ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun
05937|2019.
05938|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
05939|yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tindakan yang
05940|dilakukan Kantor Cabang PT. NSP dalam melakukan pelatihan di LPK
05941|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
05942|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
05943|Pejuang Indonesia.
05944|- Bahwa  Tindakan  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  tindakan  yang
05945|
05946|tidak dapat dibenarkan, karena proses penampungan yang dilakukan
05947|bukan bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning
05948|Rahayu  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  berwenang
05949|melakukan proses penempatan serta bukan bagian dari P3MI. CPMI
05950|yang  telah  terdaftar  di  Dinas  yang  membidangi  ketenagakerjaan  di
05951|Kabupaten/Kota  dan  sedang/telah  melakukan  proses  pemenuhan
05952|dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri seharusnya tidak
05953|dapat dipekerjakan didalam negeri. Berdasarkan Pasal 10 Permenaker
05954|No. 9 Tahun 2019, yang dapat melakukan proses wawancara terhadap
05955|CPMI  adalah  P3MI  dan  P3MI  dapat  mengikutsertakan  Mitra  Usaha
05956|(agensi) dan/atau pemberi kerja.
05957|- Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam
05958|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
05959|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
05960|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
05961|- pendaftaran;
05962|- dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja
05963|Migran Indonesa atau Dinas Kabupaten/Kota dengan melengkapi
05964|dokumen persyaratan,  yaitu:
05965|- KTP elektronik dan Kartu keluarga:
05966|- surat keterangan status perkawinan;
05967|- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
05968|yangng  diketahui kepala desa atau lurah;
05969|- sertifikat kompetensi kerja;
05970|- Surat keterangan sehat; dan
05971|- kartu kepsertaan jaminan Kesehatan nasional.
05972|- seleksi  dilakukan  oleh  P3MI,  dan  dalam  ha  tertentu  dapat
05973|mengikutsertakan  Mitar  Usaha  dan/atau  pemberi  kerja  untuk
05974|mewawancarai  CPMI  dengan  terlebih  dahulu  melapor  kepada
05975|LTSA PMI atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi yang    lulus seleksi
05976|dapat melanjutkan untuk mengurus paspor bagi CPMI yng belum
05977|memiliki paspor.
05978|- pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
05979|- Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  sarana  kesehatan  dan
05980|pemeriksaan  psikologi  dilakukan  di  lembaga  psikologi  sesuai
05981|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
05982|- penandatanganan Perjanjian Penempatan;
05983|- penandatanganan Perjanjian Penempatan dilakukan antara CPMI
05984|degan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
05985|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
05986|- Bahwa  dengan  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan
05987|dengan ketentuan:
05988|- dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk
05989|
05990|program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja: dan
05991|- dibavarkan  setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  mengikuti
05992|OPP  untuk  program  Jaminan  Sosial  ketenagakerjaan  selama
05993|bekerja dan setelah bekerja.
05994|- pengurusan Visa Kerja;
05995|- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
05996|undangan negara tujuan penempatan.
05997|- OPP;
05998|- Yang didaftrakan oleh P3MI.
05999|- penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
06000|- pemberangkatan.
06001|- Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak boleh
06002|dilakukan oleh orang perseorangan. Mencari majikan atau job terhadap
06003|CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya  merupakan