01171|
01172|pekerjaan / sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) bagi  saksi  Emi Kurniati dan
01173|saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  dengan  memfasilitasi  dan  membiayai
01174|perjalanan  keberangkatan  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia
01175|Siregar dan tujuan untuk pekerjaan keluar negeri itu telah mendapat persetujuan
01176|dari  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  itu  sendiri
01177|sebelumnya  sedangkan  untuk  itu  Terdakwa  tidak  memiliki  Surat  Keterangan
01178|Bekerja dari BP3MI dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan bekerja diluar
01179|negeri maupun tidak memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang sebagai
01180|pekerja diluar negeri untuk  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
01181|Siregar maka dikaterogikan sebagai perbuatan perdagangan orang;
01182|Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta tersebut diatas Majelis
01183|Hakim  menilai  bahwa  dari  perbuatan  perdagangan  orang  yang  dilakukan
01184|Terdakwa itu diketahui oleh pihak  Imigrasi  saat Terdakwa  dengan  saksi  Emi
01185|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar akan berangkat keluar negeri
01186|melalui bandar udara sehingga Terdakwa bersama dengan  saksi  Emi Kurniati
01187|dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar itu tidak berhasil bepergian keluar negeri
01188|oleh karena Terdakwa ditangkap maka perbuatan Terdakwa itu dikategorikan
01189|sebagai  perbuatan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan
01190|orang;
01191|Menimbang, bahwa apabila seseorang yang hendak membawa orang lain
01192|ke luar negeri untuk diperkerjakan, dan pekerjaannya belum ada / belum ada
01193|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang No.
01194|21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01195|(TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No. 18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
01196|Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun
01197|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang   (TPPO)
01198|menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar
01199|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01200|wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01201|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
01202|paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01203|banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)” ,  dan  juga  sebagaimana
01204|dalam  Pasal 10  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01205|Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  menyebutkan  “Setiap  orang  yang
01206|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
01207|perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
01208|dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01209|
01210|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Majelis  Hakim
01211|berpendapat bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan
01212|Terdakwa tidak selesai oleh karena diluar kehendak Terdakwa atau bukan karena
01213|kehendak Terdakwa akan tetapi karena hasil pemeriksaan Imigrasi Kualanamu
01214|yang menyebabkan Terdakwa tidak jadi berangkat ke tujuan dengan membawa
01215|saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar,  maka  menurut
01216|pendapat  Majelis  Hakim  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dikategorikan  sebagai
01217|perbuatan melakukan percobaan;
01218|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  kedua  tersebut  telah
01219|terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
01220|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur  dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01221|UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01222|Orang (TPPO)  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah
01223|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01224|didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
01225|Menimbang,  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  yang  diajukan  oleh
01226|Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai
01227|bahwa oleh karena dari seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu yang didakwakan
01228|oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis
01229|Hakim  tidak  sependapat  dengan  alasan  yang  disampaikan  oleh  Terdakwa
01230|maupun penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, akan tetapi
01231|Majelis  Hakim  tidak  pula  sependapat dengan  lamanya  tuntutan  pidana  yang
01232|disampaikan  Penuntut  Umum  terhadap  diri  Terdakwa  yang  telah  menuntut
01233|Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
01234|sebanyak Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
01235|kurungan,  oleh  karena  sebagai  mana  uraian  unsur  dakwaan  terdahulu  telah
01236|terbukti bahwa perbuatan Terdakwa itu sebagai perbuatan percobaan melakukan
01237|tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  Terdakwa  belum  ada  mendapatkan
01238|keuntungan dari kejahatan tersebut maka untuk lamanya pidana yang dijatuhkan
01239|terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan
01240|dalam amar putusan ini nantinya;
01241|Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum
01242|terkait Restitusi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut oleh
01243|karena tidak adanya tuntutan biaya Restitusi terhadap Terdakwa;
01244|Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam
01245|perkara  ini  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan
01246|Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai  alasan  pembenar
01247|
01248|maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
01249|perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;
01250|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01251|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
01252|dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri  Terdakwa haruslah
01253|dijatuhi pidana;
01254|Menimbang,  bahwa  selain  dari  pidana  penjara  ternyata  terhadap  diri
01255|Terdakwa  juga  akan  dikenakan  pidana  denda  maka  terhadap  diri  Terdakwa
01256|tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan
01257|dalam  amar  putusan  ini,  dan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka
01258|sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2)  Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01259|akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan
01260|dalam amar putusan ini;
01261|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa berada dalam tahanan dan
01262|telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan
01263|mengacu  kepada  pasal  22  ayat  (4)  KUHAP  maka  masa  Penangkapan  dan
01264|Penahanan yang dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01265|dijatuhkan;
01266|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap
01267|diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
01268|maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;
01269|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata  untuk
01270|membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
01271|akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa,
01272|agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang  dan
01273|juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan
01274|pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;
01275|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01276|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01277|yang meringankan Terdakwa;
01278|Hal-hal yang memberatkan:
01279|- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
01280|Hal-hal yang meringankan:
01281|- Terdakwa  mengakui  secara  terus  terang  perbuatannya  dan  menyesali
01282|perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01283|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01284|
01285|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa : 1 (satu)
01286|buah Paspor nomor E6626603 an. GITHA RUBYANAH, 1 (satu) unit Handphone
01287|merek Redmi Note 13 Pro+5G warna hitam. 3 (tiga) lembar Boording Pass Tiket
01288|Pesawat Lion Air an. GITHA RUBYANAH, EMI KURNIATI dan DESY KRYSTIN
01289|NATALIA  SIREGAR,  1  (satu)  lembar  pembayaran  pembelian  tiket  Pesawat
01290|melalui aplikasi Traveloka dengan ID Booking 1200201824, 1 (satu) buah paspor
01291|nomor  X3682159  an.  DESY  KRYSTIN  NATALIAA SIREGAR,  1  (satu)  buah
01292|paspor  nomor  E9029086  an.  EMI  KURNIATI,  statusnya  akan  ditentukan
01293|sebagaimana dalam amar putusan ini sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek
01294|Vivo Y15S warna biru langit milik Emi Kurniati , statusnya pula akan ditentukan
01295|sebagaiaman dalam amar putusan ini;
01296|Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  tidak
01297|mengajukan  permohonan  dibebaskan  dari  membayar  biaya  perkara,
01298|berdasarkan  Pasal  222  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  maka
01299|kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
01300|disebutkan dalam amar putusan ini;
01301|Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01302|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor
01303|8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-
01304|undangan lain yang bersangkutan;
01305|
01306|MENGADILI:
01307|1. Menyatakan  Terdakwa  Gita  Rubyanah terbukti  secara  sah  dan
01308|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ Percobaan  tindak  pidana
01309|perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
01310|2. Menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01311|penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus
01312|dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak
01313|dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01314|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01315|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
01316|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01317|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01318|- 1 (satu) buah Paspor nomor E6626603 an. GITHA RUBYANAH
01319|- 1  (satu)  unit  Handphone  merek  Redmi  Note  13  Pro+5G warna
01320|hitam
01321|- 3 (tiga) lembar Boording Pass Tiket Pesawat Lion Air an. GITHA
01322|RUBYANAH, EMI KURNIATI dan DESY KRYSTIN NATALIA SIREGAR
01323|
01324|- 1  (satu)  lembar  pembayaran  pembelian  tiket  Pesawat  melalui
01325|aplikasi Traveloka dengan ID Booking 1200201824
01326|- 1  (satu)  buah  paspor  nomor  X3682159  an.  DESY  KRYSTIN
01327|NATALIAA SIREGAR
01328|- 1 (satu) buah paspor nomor E9029086 an. EMI KURNIATI
01329|Dirampas untuk dimusnahkan
01330|- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y15S warna biru langit milik
01331|Emi Kurniati
01332|Dikembalikan kepada EMI KURNIATI
01333|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01334|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01335|
01336|Rabu
01337|
01338|24 September 2025
01339|
01340|2025
01341|
01342|Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 oleh kami,
01343|Evelyne Napitupulu, S.H.,  M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  Cipto Hosari Parsaoran
01344|Nababan, S.H.,  M.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan , S.H .,  masing-masing sebagai
01345|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu
01346|
01347|Simon Sembiring, S.H., M.H.
01348|
01349|            Hakim Anggota,    Hakim Ketua,
01350|Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H.       Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
01351|       Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.
01352|Panitera Pengganti,
01353|       Simon Sembiring, S.H., M.H.