01201|Menimbang,  bahwa  senada  dengan  keterangan  saksi  diatas,  dalam
01202|persidangan Saksi ARDI PUTRA PERDANA menuturkan kesaksian yang pada
01203|pokoknya bahwa Saksi yang saat ini sudah ditempatkan bekerja di luar negeri
01204|oleh  Terdakwa  tidak  bertanya  dan  tidak  mengetahui  apakah  Perusahaan
01205|Terdakwa tersebut memiliki ijin untuk memberangkatkan Pekerja ke Luar Negeri,
01206|namun akhirnya Saksi merasa di tipu oleh Terdakwa karena biaya sudah Saksi
01207|bayarkan kepada Terdakwa sebelum keberangkatan dan ternyata setelah Saksi
01208|bekerja  di  Brunei  gaji  Saksi  tetap  di  potong  untuk  membayar  biaya  oleh
01209|Terdakwa.  Saksi  tertipu  oleh  Terdakwa  karena  Perusahaan  Terdakwa  tidak
01210|terdaftar tidak ada ijin dari pihak berwenang;
01211|Menimbang, bahwa senada dengan keterangan ketiga orang saksi di
01212|atas,  Terdakwa  dalam  persidangan  memberikan  keterangan  yang  pada
01213|pokoknya  bahwa  PT.  INDO  CRUISE  yang  Terdakwa  pimpin  tersebut  telah
01214|memiliki  NIB  (nomor  induk  berusaha)  dengan  nomor  KBLI  78102  berupa
01215|aktivitas  penyeleksian  dan  penempatan  tenaga  kerja  luar  negeri,  namun
01216|Perusahaan yang Terdakwa miliki belum terdaftar di SP3MI, setelah ada yang
01217|mau berangkat ke Eropa yang bernama ARIF karena ada kontrak kerja disana,
01218|Terdakwa  terkendala  untuk  keberangkatannya. Terdakwa  tidak  mengurus  ke
01219|SP3MI karena pengurusannya biaya terlalu banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima
01220|
01221|miliar rupiah) untuk jangka 5 tahun. Terdakwa belum sejauh itu mengetahui izin
01222|dari  SP2MI  dan  SP3MI  untuk  memberangkatkan  pekerja  keluar  negeri  dan
01223|Terdakwa tidak sanggup mengurus perijinan tersebut;
01224|Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli VALERIE CHRISTIE
01225|FAISAL,  S.Pd  Pgl  VALERI  di  persidangan  diperoleh  pendapat  yang  pada
01226|pokoknya bahwa  cara menentukan perusahaan tersebut sebagai perusahaan
01227|penempatan pekerja migran Indonesia yaitu ada SIP3MI ( Surat Izin perusahaan
01228|penempatan  pekerja  migran  indonesia)  yang  dikeluarkan  oleh  kmentrian
01229|ketenagakerjaan RI dan a danya SIP2MI (Surat izin Perekrutan Pekerja Migran
01230|Indonesia)yang dikeluarkan oleh BP2M I setelah adanya SIP3MI.  Jika sebuah
01231|perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia memiliki SIP2MI maka bisa
01232|di cek melalui SIKOP2MI (Sistem Komputerrisasi Perlindungan Pekerja Migran
01233|Indonesia). Cara  pengecekan  melalui  SIKOP2MI  tersebut  adalah d engan
01234|membuka Webside siskop2mi.bp2mi.go.id.  Selanjutnya memasukan Username
01235|dan  Password yang di  miliki oleh  operator. Setelah  login ke  dalam  aplikasi
01236|kemudian klik pencarian dengan mengetik kata kunci atau perusahaan yang
01237|akan kita cari, apabila tidak ditemukan atau tidak muncul dalam aplikasi maka
01238|dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai P3MI (perusahaan
01239|penempatan pekerja Migran Indonesia) .  Ahli mengetahui PT. INDO CRUISE
01240|SUMATERA  tersebut,  yang  Ahli  ketahui  PT.  INDO  CRUISE  SUMATERA
01241|bergerak dibidang di bidang tenaga kerja dalam Negeri.  Seluruh perusahaan
01242|harus  diregister  dan  terdaftar  pada  satu  sistem  dan  bisa  diakses  apakah
01243|merupakan Perusahaan penempatan Pekerja Indonesia  sehingga dengan tidak
01244|terdaftarnya PT. INDO CRUISE SUMATERA pada SISKOP2MI, maka PT. INDO
01245|CRUISE  SUMATERA  tidak  dapat  melakukan  perekrutan  dan  Penempatan
01246|terhadap pekerja Migran Indonesia;
01247|Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap alat bukti keterangan
01248|saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa diatas maka dengan
01249|demikian Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan yang cukup jelas dan
01250|terang  bahwa  PT.  INDO  CRUISE  SUMATERA sebagai  badan  usaha  yang
01251|Terdakwa pimpin tidak memiliki SIP3MI, dan Terdakwa dalam  melaksanakan
01252|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ialah  tanpa  Surat  Izin  Perekrutan
01253|Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) , dan karenanya terhadap unsur kedua ini
01254|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01255|Ad.  3.  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01256|melakukan
01257|
01258|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung
01259|kualifikasi sebagai  deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta
01260|bersama-sama,  dimana mengenai  hal  ini  Prof.   Satochid   Kartanegara
01261|berpendapat  bahwa untuk  adanya  mededader  (turut  melakukan)  harus
01262|dipenuhi  2  (dua)  syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus
01263|ada kesadaran kerja sama;
01264|Menimbang, bahwa berdasarkan    Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
01265|dalam  putusan  Nomor  :  1395.K/Pid/1985  tanggal  24  September  1987  yang
01266|menyatakan :  “Penerapan Pasal 55 ayat  (1) ke-1 KUHP ‘turut  melakukan’,
01267|inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)”.
01268|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas  maka untuk
01269|dapat dikualifikasi sebagai  deelneming atau secara bersama-sama melakukan
01270|suatu  tindak  pidana,  harus  dipenuhi  syarat  mutlak  yaitu  adanya  keinsyafan
01271|(kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan
01272|kemungkinan timbulnya akibat tersebut;
01273|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi  ARDI  PUTRA
01274|PERDANA di persidangan diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa
01275|setelah  selesai  pelatihan  Terdakwa  Harry  Aidil  Putra  meminta  Saksi  untuk
01276|menunggu Visa kerja dan Tiket pesawat yang di urus oleh Terdakwa Harry Aidil
01277|Putra dengan membayar uang sejumlah Rp 8.500.000,00 (Delapan juta lima
01278|ratus ribu rupiah). Setelah Visa selesai Saksi diminta oleh Terdakwa Harry Aidil
01279|Putra untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan Medical check Up .
01280|Setelah selesai melakukan Medical Check Up Saksi dijemput oleh seseorang
01281|yang tidak Saksi kenal dan menanyakan apakah Saksi calon PMI ke Brunei
01282|Darussalam, Saksi mengiyakan dan kemudian Saksi dibawa ke rumahnya dan
01283|keesokan harinya Saksi diantar ke bandara Sukarno hatta sampai ke tempat
01284|Check in. Bahwa yang memberi instruksi untuk berangkat ke Brunei adalah ibu
01285|Susi, dan yang mengantar ke bandara untuk berangkat ke Brunei Suami ibu
01286|Susi;
01287|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  terhadap  Terdakwa  di
01288|persidangan  telah  diperoleh  keterangan  yang  pada  pokoknya  bahwa  dalam
01289|memberangkatkan  pekerja  migran  Indonesia  keluar  negeri  untuk  bekerja
01290|Terdakwa bekerjasama dengan seseorang yang bernama BENI yang saat ini
01291|berada di Jogjakarta, dimana Terdakwa telah menjalankan bisnis ini selama 5
01292|(lima) tahun yang lalu bekerja sama dengan relasi Terdakwa;
01293|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti keterangan saksi dan
01294|keterangan Terdakwa diatas maka Terdakwa dan rekannya yang bernama BENI
01295|
01296|memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan
01297|sebagaimana  yang  dirumuskan  dan  telah  terpenuhi  dalam  unsur  kedua
01298|dakwaan ini dalam hubungan kerjasama yang  sedemikian lengkap, sehingga
01299|dengan demikian maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim juga telah
01300|terpenuhi secara sah menurut hukum;
01301|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur-unsur  tindak  pidana
01302|dalam Pasal 86 huruf c Jo. Pasal 72 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun
01303|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
01304|KUHP telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti
01305|yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, serta telah pula
01306|memenuhi  syarat  minimum  pembuktian  (minimum  bewijs)  sebagaimana
01307|dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan
01308|dari   bukti-bukti  yang  sah  tersebut  bahwa  Terdakwa  sebagai  orang  yang
01309|melakukan perbuatan tersebut diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah
01310|dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
01311|pidana “secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01312|Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI )”
01313|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01314|Menimbang,  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  Penasihat  Hukum
01315|Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  hukuman  yang  seringan-ringannya
01316|terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan
01317|mengenai penjatuhan hukum terhadap Terdakwa sebagai berikut;
01318|Menimbang,  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  Penasihat  Hukum
01319|Terdakwa agar  untuk  dapat  memberikan  putusan  yang  seringan-ringannya
01320|kepada diri Terdakwa  menurut Majelis Hakim lebih tepat dipandang sebagai
01321|klemensi,  sehingga  terhadap  permohonan  keringanan  hukuman  dan
01322|permohonan penjatuhan putusan yang ringan-ringannya tersebut Majelis Hakim
01323|akan menilai dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-
01324|fakta yang terungkap di persidangan, dan atas dakwaan mana yang dianggap
01325|telah terbukti dalam perkara ini. Selain itu hal yang mempengaruhi berat atau
01326|ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga merupakan
01327|hasil dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap keadaan yang memberatkan
01328|maupun keadaan yang meringankan sebagai suatu sifat, perihal, suasana atau
01329|situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak
01330|pidananya  itu  sendiri,  yang  menggambarkan  tingkat  keseriusan  tindak
01331|pidananya atau tingkat bahayanya Terdakwa;
01332|
01333|Menimbang bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
01334|suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
01335|kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  yang
01336|pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak
01337|asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja
01338|dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
01339|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak hanya melakukan
01340|tindak  pidana  sebagaimana  yang  terbukti  diatas  melainkan  juga  telah
01341|melakukan  penarikan  baya  kepada  pekerja  migran,  baik  yang  tidak  dapat
01342|diberangkatkan maupun yang sudah berhasil di berangkatkan, bahkan untuk
01343|mereka  yang  berhasil  diberangkatkan  tetap  harus  membayar  2  kali  biaya
01344|keberangkatan yakni pembayaran cash sebelum diberangkatkan dan melalui
01345|mekanisme pemotongan gaji setelah mulai bekerja dii negara tujuan sehingga
01346|pekerja migran merasa tertipu oleh Terdakwa;
01347|Menimbang, bahwa pemberangkatan pekerja migran indonesia tanpa
01348|melalui prosedur yang legal akan menjadi titik awal penderitaan pekerja migran
01349|Indonesia,  sebab  dengan  tidak  tercatatnya  mereka-mereka  yang  berangkat
01350|keluar negeri untuk mencari nafkah tidak akan mendapatkan pemantauan dan
01351|pengawasan bahkan perlindungan hukum yang maksimal dari instansi terkait
01352|sedangkan di sisi lain Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mereka
01353|yang telah diberangkatkan, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan Terdakwa
01354|yang menuturkan bahwa dari orang yang telah Terdakwa berangkatkan ada
01355|yang bermasalah di negara tujuan;
01356|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan
01357|demikian  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  Terdakwa  yang  terbukti
01358|melakukan  tindak  pidana  dalam  perkara  a  quo  haruslah  dihukum  setimpal
01359|dengan apa yang telah diperbuat sebagaimana yang tercantum dalam amar
01360|putusan ini;
01361|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01362|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01363|pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa
01364|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01365|dijatuhi pidana;
01366|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01367|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01368|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01369|dijatuhkan;
01370|
01371|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01372|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01373|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01374|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1
01375|(satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
01376|Indonesia  Nomor  AHU-0041737.AH.01.01  Tahun  2021  tentang  Pengesahan
01377|Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT INDO CRUISE SUMATERA, 1
01378|(satu)  lembar  Lampiran  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
01379|Republik  Indonesia  Nomor  AHU-0041737.AH.01.01  Tahun  2021  tentang
01380|Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT INDO CRUISE
01381|SUMATERA  dan  2  (dua)  lembar  Surat  Nomor  Induk  Berusaha
01382|(NIB)1237000710929  yang  di  terbitkan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman
01383|Modal tertanggal 02 Juli 2021 merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan
01384|agar dikembalikan kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) rangkap Materi Pokok
01385|atau Pembelajaran, 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama ARIF ARIANTO yang
01386|dikeluarkan  INDO  CRUISE  SUMATERA yang  ditanda  tangani  oleh  HARRY
01387|AIDIL  PUTRA,  dan  1  (satu)  lembar  Sertifikat  atas  nama  RIPALDO  yang
01388|dikeluarkan  INDO  CRUISE  SUMATERA yang  ditanda  tangani  oleh  HARRY
01389|AIDIL PUTRA perlu ditetapkan agar  diserahkan kepada yang berhak melalui
01390|Saksi Korban ARIF RIANTO, sedangkan untuk 1 (satu) rangkap Surat Tawaran
01391|Kerja  dari  FRESHCO  GROUP kepada  ARDI  PUTRA PERDANA tanggal  31
01392|Agustus 2022, 2 (dua) lembar Foto Copy Paspor atas nama RIFALDO, 1 (satu)
01393|lembar  Surat  rincian  pelaksanaan  kegiatan  atas  nama  RIPALDO  yang
01394|dikeluarkan PT. INDO CRUISE SUMATERA, 1 (satu) lembar foto copy struk
01395|ATM BRI bukti pengiriman uang kepada HARRY AIDIL PUTRA, 1(satu) rangkap
01396|akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT. INDO CRUISE SUMATERA
01397|nomor  5  tanggal  28  juni  2021,  1(satu)  lembar  NPWP  dengan  nomor
01398|42.864.598.0-201.000 atas nama PT. INDO CRUISE SUMATERA TANGGAL 29
01399|juni 2021 agar dinyatakan tetap dilampirkan pada berkas perkara;
01400|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  terhadap  Terdakwa  tidaklah
01401|dimaksudkan  untuk  merendahkan  harkat  dan  martabatnya  sebagai  seorang
01402|manusia, namun melainkan agar Terdakwa dapat melakukan introspeksi diri dan
01403|guna lebih waspada terhadap tindak tanduknya dalam menjalani kehidupan,
01404|sehingga pada saat setelah menjalani masa hukuman Terdakwa dapat kembali
01405|ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik lagi dan memiliki daya tangkal
01406|terhadap  pengaruh  buruk  baik  dari  dalam  dirinya  sendiri  maupun  dari
01407|lingkungan hidup dan pergaulannya;
01408|
01409|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa
01410|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01411|yang meringankan Terdakwa;
01412|Keadaan yang memberatkan:
01413|1. Terdakwa telah menikmati keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan;
01414|2. Tindakan Terdakwa merugikan hak-hak pekerja migran;
01415|Keadaan yang meringankan:
01416|1. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya;
01417|2. Terdakwa belum pernah di hukum;
01418|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti
01419|secara  sah dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak  pidana  dan dijatuhi
01420|pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula
01421|untuk membayar biaya perkara;
01422|Memperhatikan,  Pasal 86 huruf c Jo. Pasal 72 huruf c Undang-undang
01423|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal
01424|55 ayat (1) ke-1 KUHP , junctis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01425|Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01426|bersangkutan;
01427|
01428|MENGADILI :
01429|1. Menyatakan Terdakwa HARRY AIDIL PUTRA Pgl ARI  tersebut di atas
01430|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
01431|pidana  “secara bersama-sama  melaksanakan penempatan Pekerja
01432|Migran  Indonesia  tanpa  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01433|Indonesia  (SIP2MI)”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kedua
01434|Penuntut Umum;
01435|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01436|penjara selama  1 (satu) tahun dan 6  (enam) bulan ,  dan pidana denda
01437|sebesar  Rp50.000.000,00 ( lima  puluh  juta   rupiah)  dengan  ketentuan
01438|apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana  kurungan selama  6
01439|(enam) bulan;
01440|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01441|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01442|4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
01443|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01444|1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
01445|Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  AHU-0041737.AH.01.01
01446|
01447|Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan  Hukum
01448|Perseroan Terbatas PT INDO CRUISE SUMATERA;
01449|2. 1  (satu)  lembar  Lampiran  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak
01450|Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041737.AH.01.01
01451|Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan  Hukum
01452|Perseroan Terbatas PT INDO CRUISE SUMATERA;
01453|3. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)1237000710929
01454|yang  di  terbitkan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal
01455|tertanggal 02 Juli 2021;
01456|Dikembalikan kepada Terdakwa
01457|4. 1 (satu) rangkap Materi Pokok atau Pembelajaran;
01458|5. 1  (satu)  lembar  Sertifikat  atas  nama  ARIF  ARIANTO  yang
01459|dikeluarkan INDO CRUISE SUMATERA yang ditanda tangani oleh
01460|HARRY AIDIL PUTRA:
01461|6. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama RIPALDO yang dikeluarkan
01462|INDO  CRUISE  SUMATERA yang  ditanda  tangani  oleh  HARRY
01463|AIDIL PUTRA;
01464|Diserahkan  kepada  yang  berhak  melalui  Saksi  Korban  ARIF
01465|ARIANTO
01466|7. 1 (satu) rangkap Surat Tawaran Kerja  dari FRESHCO GROUP
01467|kepada ARDI PUTRA PERDANA tanggal 31 Agustus 2022;
01468|8. 2 (dua) lembar Foto Copy Paspor atas nama RIFALDO;
01469|9. 1  (satu)  lembar  Surat rincian  pelaksanaan  kegiatan  atas  nama
01470|RIPALDO yang dikeluarkan PT. INDO CRUISE SUMATERA;
01471|10.1 (satu) lembar foto copy struk ATM BRI bukti pengiriman uang