01864|B. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01865|C. Perusahaan  yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01866|untuk kepentingan Perusahaan Sendiri.
01867|Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 69  UU No. 18 Tahun 2017 tentang
01868|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan adalah Orang
01869|perorangan dalam ketentuan ini antara lain :  Calo, atau individu yang  tidak
01870|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01871|Bahwa  yang  dimaksud  dengan  perekrutan  adalah  tindakan  yang  meliputi
01872|mengajak,  mengumpulkan,  membawa  atau  memisahkan  seseorang  dari
01873|keluarga atau komunitasnya;
01874|Sehingga  dalam  UU  RI  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja
01875|Migran  Indonesia  bahwa  yang  berhak melaksanakan  dan  melakukan
01876|penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang
01877|terdiri atas:
01878|a. Badan
01879|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01880|c. Perusahaan  yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01881|untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri  Dan  seluruh  perusahaan
01882|penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat
01883|ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01884|dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
01885|Bahwa  berdasarkan Permenaker  No. 39 Tahun 2019 Tentang Penempatan
01886|Tenaga Kerja, Mitra Kerja / Pekerja Lapangan (PL) seharusnya sudah menjadi
01887|Petugas  Antar  Kerja  dan  merupakan  Bagian  dari  Perusahaan  /  Menjadi
01888|
01889|karyawan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  tidak
01890|diperbolehkan lagi adanya agen atau calo atau Mitra Kerja / Pekerja Lapangan
01891|(PL)  untuk  mengambil  Paspor  atau  mengumpulkan  paspor  dan  juga  tidak
01892|dibenarkan menguasai paspor Calon PMI. Karena paspor Calon PMI tersebut
01893|merupakan identitas Calon PMI atau pengganti KTP Calon PMI itu sendiri;
01894|Menimbang,  bahwa  benar  setelah  diberitahu  maka  terdakwapun
01895|langsung memberitahukannya kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja
01896|dengan menyampaikan  kepada calon tenaga kerja yang akan ke luar negri
01897|untuk  melengkapi  surat  izin  dari  orang  tua  jika  masih  lajang,  jika  sudah
01898|menikah dari suami  dan surat tersebut dibawa ke lurah untuk ditanda tangani
01899|lurah;
01900|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi Nurmaya  Als
01901|Maya (saksi korban) ,  Saksi  Rosmawati Pelawi, saksi Pius Victor Aruan,
01902|ST  (saksi  ahli),  dan  saksi  Refanus  bahwa  terdakwa  benar  telah  ingin
01903|memberangkatkan saksi  Nurmaya Als Maya, Nurlela dan  Muliyani Ritonga,
01904|secara  Ilegal  atau  tanpa  persyaratan  dari  pihak  yang  berwenang, dengan
01905|peran aktif setelah mendengar keinginan dari saksi Nurmaya Als Maya untuk
01906|bekerja di negara Malaysia dengan melakukan permintaan dokumen seperti
01907|KTP dan paspor serta foto full body dari Saksi Nurmaya Als dan  2 (dua)
01908|orang temannya yaitu  Nurlaila alias Lela  dan  Muliani Ritonga sehingga
01909|saksi Nurmaya Als Maya  dan  2 (dua) orang temannya yaitu Nurlaila alias
01910|Lela dan  Muliani Ritonga mempunyai harapan yang besar untuk dapat
01911|dbekerja sebakai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sementara Terdakwa
01912|mengetahui dirinya  tidak memiliki legalitas berupa izin ataupun wewenang
01913|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, serta  Terdakwa
01914|juga bukan Pemilik ataupun bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja
01915|Migran Indonesia (P3MI) yang telah mempunyai izin dari Kementerian untuk
01916|melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri,  dan
01917|bertentangan dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18
01918|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01919|Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
01920|persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan
01921|Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara
01922|ini, Terdakwa telah terbukti melakukan perekrutan dengan menawarkan dan
01923|menjanjikan orang lain untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan
01924|diberangkatkan ke luar negeri yaitu Negara Malaysia, yang mana Terdakwa
01925|tidak memiliki legalitas berupa izin ataupun wewenang untuk menempatkan
01926|
01927|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, serta  Terdakwa juga bukan Pemilik
01928|ataupun  bekerja  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01929|(P3MI)  yang  telah  mempunyai  izin  dari  Kementerian  untuk  yang  akan
01930|melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri,  dengan
01931|demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan
01932|Terdakwa.
01933|Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari  Pasal  81 UU RI No. 18
01934|Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 84
01935|UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01936|Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  telah terpenuhi,
01937|maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01938|melakukan  tindak  pidana sebagaimana  yang  didakwakan  dalam  dakwaan
01939|Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
01940|Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif ketiga telah terbukti, maka
01941|dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;
01942|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melalui  penasehat  hukumnya  telah
01943|megajukan nota pembelaan secara Tertulis dan terhadap hal tersebut  jaksa
01944|Penuntut umum  telah  menangapinya,  Majelis   Majelis  Hakim  berpendapat
01945|terhadap  hal-hal  yang  dikemukakan  terdakwa  melalui  penasehat  hukumn
01946|dalam pembelaanya  tersebut  telah menjadi bagian dari pertimbangan unsur
01947|putusan ini sehingga  dikesampingkan;
01948|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
01949|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01950|baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan Pemaaf  serta terdakwa mampu
01951|bertanggung jawab, maka terdakwa harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi Pidana;
01952|pada diri T erdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan T erdakwa;
01953|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap T erdakwa telah
01954|dikenakan  penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  berdasarkan
01955|ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP masa  penangkapan  dan  penahanan
01956|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01957|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa ditahan dan penahanan
01958|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01959|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01960|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01961|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01962|
01963|Barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A 12 Warna
01964|Hitam;
01965|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di
01966|sita  dari terdakwa Happy  Christopel Pasaribu  dan sebagai alat yang nyata
01967|untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut,
01968|dirampas untuk dimusnahkan;
01969|Barang  bukti  berupa  3  (tiga)  buah  paspor  an.  NURMAYA  No.  Paspor
01970|E0289118,  paspor  an.  NURLELA No.  Paspor  C8994568  dan  paspor  an.
01971|MULIANI No. Paspor E5172778;
01972|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di
01973|sita  dari terdakwa Happy Christopel Pasaribu  dan sebagai alat yang nyata
01974|untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut,
01975|dikembalikan kepada Muliani Ritonga alias Ani;
01976|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  sanksi  yang  setimpal  adalah
01977|merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam
01978|menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi
01979|tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;
01980|Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk
01981|menghukum  T erdakwa  yang  bersifat  pembalasan  akan  tetapi  pidana  tersebut
01982|haruslah dijadikan oleh T erdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan
01983|menyadarkan  T erdakwa  akan  kesalahannya  sehingga  dimasa  yang  akan
01984|datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan
01985|tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh T erdakwa;
01986|Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat
01987|sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;
01988|Menimbang,  bahwa untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01989|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01990|yang meringankan Terdakwa;
01991|Hal-hal yang Memberatkan
01992|- Bahwa,  Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program
01993|pemerintah dalam pemberantasan perdagangan orang;
01994|Hal-hal yang Meringankan:
01995|- Bahwa, terdakwa belum pernah di Hukum;
01996|- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
01997|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan
01998|meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan
01999|dijatuhkan terhadap T erdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta
02000|
02001|sifat  kejahatan  yang  dilakukan  T erdakwa, dan  telah  sesuai  pula  dengan  rasa
02002|keadilan  hukum  (legal  justice),  keadilan  moral  (moral  justice)  dan  keadilan
02003|masyarakat  (social justice);
02004|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana,  maka
02005|berdasarkan  ketentuan  Pasal  222  ayat  (1)  KUHAP,  kepada  Terdakwa
02006|dibebankan untuk membayar biaya perkara;
02007|Memperhatikan,  Pasal  81  UU  RI  No.  18  Tahun  2017  Tentang
02008|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 84 UU RI No. 6 Tahun 2023
02009|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022
02010|Tentang  Cipta  Kerja dan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang
02011|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
02012|bersangkutan;
02013|
02014|MENGADILI:
02015|1. Menyatakan Terdakwa Heppy Christopel Pasaribu  tersebut diatas,
02016|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
02017|pidana  “melaksanakan  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia  yang  di
02018|lakukan  orang  perorangan  yang  tidak  memillilki  kewenangan  untuk
02019|menempatkan Pekerja Migran Indonesia“  sebagaimana dalam dakwaan
02020|Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
02021|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02022|penjara selama 1 (satu)  tahun dan 4 (empat) bulan  dan  denda sebesar
02023|Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda
02024|tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  6
02025|(enam) bulan;
02026|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02027|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02028|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02029|5. Menetapkan barang bukti berupa;
02030|- 1  (satu)  Unit  Handphone  merek  Samsung  A  12  Warna  Hitam,
02031|dirampas untuk dimusnahkan;
02032|- 3  (tiga)  buah  paspor  an.  NURMAYA  No.  Paspor  E0289118
02033|dikembalikan kepada  Nurmaya alias Maya, paspor an.  NURLELA No.
02034|Paspor C8994568 dikembalikan kepada Nurlela alias Lela  dan paspor
02035|an.  MULIANI  No.  Paspor  E5172778 dikembalikan  kepada  Muliani
02036|Ritonga alias Ani;
02037|
02038|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
02039|Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
02040|
02041|Senin
02042|
02043|20 Januari
02044|
02045|2025
02046|
02047|Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H.,
02048|dan As’ad Rahim Lubis,  S.H., M.H.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota,
02049|
02050|Rohanna Pardede , S.H.,
02051|
02052| Hakim Anggota,                       Hakim Ketua,
02053|     Sulhanuddin, S.H., M.H.             Firza Andriansyah, S.H., M.H.,
02054|  As’ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,
02055|                       Panitera Pengganti,
02056|                           Rohanna Pardede, S.H.