02898|65. Bahwa tidak ada batasan waktu yang dibutuhkan dari persiapan dokumen
02899|hingga berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja menggunakan Visa
02900|Kerja,  selama  calon  Pekerja  telah  memenuhi  persyaratan  pelaksanaan
02901|penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang telah memiliki Perjanjian
02902|Kerja, Passpor  dan  Visa Kerja sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22
02903|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
02904|2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekeria  l  Migran  Indonesia  maka
02905|Perusahaan  Penempaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PI)  wajib
02906|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia.  Dapat  Terdakwa
02907|
02908|jelaskan bahwa untuk memiliki perjanjian kerja, passport dan Visa Kerja
02909|sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22  Peraturan  Menteri
02910|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata
02911|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut harus melalui tahapan
02912|sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri
02913|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata
02914|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
02915|a. pemberian informasi;
02916|b. pendaftaran;
02917|c. seleksi;
02918|d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
02919|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02920|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02921|g. pengurusan Visa Kerja; 
02922|h. OPP; 
02923|i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan 
02924|j. pemberangkatan.
02925|66. Bahwa seseorang dengan Visa Kunjungan (Temporary Visitor) tidak dapat
02926|melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai berikut :
02927|Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017
02928|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, yang dimaksud  dengan
02929|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang
02930|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
02931|luar wiiayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
02932|Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
02933|Migran Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara
02934|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  di  Luar
02935|wilayah  Republik  Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah
02936|dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana
02937|ketentuan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18
02938|Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, untuk dapat
02939|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki
02940|dokumen berupa Visa Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan
02941|(Temporary Visitor) tidak dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai
02942|Kuli Bangunan;
02943|
02944|Menimbang  bahwa untuk  mempersingkat  uraian  dalam  putusan  ini
02945|maka  segala  sesuatu  yang  terjadi  selama  persidangan  yang  telah  termuat
02946|
02947|dalam  Berita  Acara  Persidangan  dianggap  telah  termasuk  dan  telah
02948|dipertimbangkan dalam putusan ini;
02949|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02950|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02951|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02952|kepadanya;
02953|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02954|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02955|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02956|alternatif ketiga  sebagaimana diatur dalam  Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5
02957|huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02958|Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
02959|(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
02960|1. Setiap Orang;
02961|2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02962|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02963|huruf b sampai dengan huruf e;
02964|3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
02965|perbuatan; 
02966|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02967|mempertimbangkan sebagai berikut: 
02968|Ad.1. Setiap Orang; 
02969|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan
02970|Pasal 1 angka 19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02971|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah orang perseorangan
02972|dan/ atau korporasi;
02973|Menimbang  bahwa  orang  perseorangan  dan/  atau  korporasi  itu
02974|merupakan subyek hukum;
02975|Menimbang  bahwa  setiap  subyek  hukum  di  Indonesia  dipandang
02976|memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  mana  untuk  melaksanakan  hak  dan
02977|kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia
02978|sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-
02979|Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  dalam
02980|menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada
02981|pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
02982|mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
02983|orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
02984|
02985|moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu
02986|masyarakat demokratis; 
02987|Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh
02988|Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang
02989|tertera dalam dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut
02990|bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;
02991|Menimbang  bahwa  dengan  adanya  fakta  hukum  tersebut  maka
02992|Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  berkewarganegaraan  Indonesia
02993|yang  tunduk  pula  pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sehingga
02994|Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang
02995|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
02996|Migran  Indonesia sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  dakwaan  Penuntut
02997|Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;
02998|Ad.2.  Dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02999|Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
03000|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e; 
03001|Menimbang  bahwa  menurut  doktrin  ilmu  Hukum  Pidana,  jika  dalam
03002|suatu  perumusan  tindak  pidana  digunakan  istilah  dengan  sengaja,  maka
03003|kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan ( opzettelijk),
03004|yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud  (oogmerk),  kesengajaan  dengan  sadar
03005|kepastian  (opzet  bij  zekerheids  of  noodzakelijkheids  bewustzijn ),  dan
03006|kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);
03007|Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok
03008|apakah  Terdakwa  memang  mempunyai  kesengajaan  ( opzettelijk)  untuk
03009|melakukan  perbuatan  dalam  pasal  yang  didakwakan  yaitu  perbuatan  untuk
03010|“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi
03011|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
03012|huruf e”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui ( met willens en
03013|wetens) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;
03014|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Prof.  Jan  Remmelink  menyatakan
03015|makna  “menghendaki”  (willens)  berarti  “berkehendak lebih  dari  semata
03016|menginginkan dan berharap ,” sedangkan makna “mengetahui” ( wetens) berarti
03017|“mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan
03018|terkandung  elemen kehendak  dan  pengetahuan atau  dapat juga  dinyatakan
03019|bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;
03020|Menimbang  bahwa  sebelum  menguraikan  apakah  Terdakwa  sengaja
03021|atau  tidak  maka  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  perbuatan
03022|
03023|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi
03024|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai dengan
03025|huruf e;
03026|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
03027|sebagaimana Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
03028|Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
03029|warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
03030|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
03031|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Republik
03032|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
03033|Indonesia, Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang
03034|bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang
03035|bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut
03036|awak kapal dan pelaut perikanan;
03037|Menimbang  bahwa  yang  tidak  termasuk  sebagai  Pekerja  Migran
03038|Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: a. warga negara Indonesia yang
03039|dikirim atau  dipekerjakan  oleh badan internasional atau oleh negara di luar
03040|wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; b. pelajar dan peserta pelatihan di
03041|luar  negeri;  c.  warga  negara  Indonesia  pengungsi  atau  pencari  suaka;  d.
03042|penanam modal; e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di
03043|Perwakilan Republik Indonesia; f. warga negara Indonesia yang bekerja pada
03044|institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan g.
03045|warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri;
03046|Menimbang  bahwa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  bagi  Pekerja
03047|Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  diatur  dalam  Pasal  5
03048|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
03049|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:
03050|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
03051|b. memiliki kompetensi;
03052|c. sehat jasmani dan rohani;
03053|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; 
03054|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
03055|Menimbang  bahwa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  unsur  ini  adalah
03056|apabila menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan
03057|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-
03058|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
03059|Pekerja Migran Indonesia yaitu: 
03060|
03061|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi
03062|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak sehat jasmani dan rohani;
03063|- apabila  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  terdaftar  dan  tidak  memiliki
03064|nomor kepesertaan Jaminan Sosial; 
03065|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki dokumen lengkap yang
03066|dipersyaratkan;
03067|Menimbang bahwa dokumen lengkap yang dipersyaratkan wajib dimiliki
03068|oleh Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 5 huruf e yaitu diatur dalam
03069|Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
03070|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
03071|a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
03072|melampirkan fotokopi buku nikah;
03073|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
03074|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
03075|c. sertifikat kompetensi kerja;
03076|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
03077|psikologi;
03078|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
03079|f. Visa Kerja;
03080|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
03081|h. Perjanjian Kerja;
03082|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  Saksi
03083|Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin
03084|Ahmad bekerja di Jepang sebagai kuli bangunan dengan Nakazima Shinjing
03085|sebagai pemborongnya mulai dari sekira 22 Agustus 2019 sampai dengan bulan
03086|November 2019 dan selama Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin
03087|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Negara Jepang tidak
03088|mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana gaji
03089|yang akan diterima yaitu sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
03090|bersih  per  bulan  namun  faktanya  mendapatkan  upah/  gaji  apabila  bekerja
03091|namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan upah/ gaji dan Saksi Irvanudin
03092|Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad tidak
03093|mengetahui berapa upah/ gaji dalam sehari bekerja namun total uang yang
03094|diterima  selama  bekerja  di  Jepang  yaitu  sebesar  25  MAN  atau  sebesar
03095|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dipotong dengan pinjaman
03096|kepada Nakazima  Shinjing sebesar  10 MAN atau sebesar  Rp10.000.000,00
03097|(sepuluh juta rupiah) sehingga uang dapat dibawa pulang ke Indonesia selama
03098|
03099|bekerja  3  (tiga)  bulan  di  Jepang  yaitu  sebesar  15  MAN  atau  sebesar
03100|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
03101|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  Saksi  Irvanudin  Bin
03102|Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad
03103|adalah Pekerja Migran Indonesia;
03104|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan berawal dari
03105|sekira tahun 2018 Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno,
03106|dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ingin bekerja ke Negara Jepang melalui
03107|LPK  milik  Terdakwa  bernama  Momiji  Gakkou  namun  Terdakwa  tidak  bisa
03108|memberangkatkan  karena  LPK  Momiji  Gakkou  hanya  lembaga  pelatihan
03109|bahasa Jepang saja dan tidak memiliki izin untuk memberangkatkan pekerja ke
03110|Jepang sehingga dikenalkan kepada Saksi Yudhi Kurniawan sebagai pemilik
03111|LPK Kougas yang memiliki status Sending Organization (SO) yaitu lembaga
03112|pelatihan  kerja  yang  telah  mendapatkan  izin  resmi  dari  Kementerian
03113|Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  untuk  mengirimkan  tenaga  kerja  atau
03114|peserta magang ke luar negeri, khususnya Jepang;
03115|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  juga  diketahui  awalnya  Terdakwa
03116|menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan Negara tujuan Jepang melalui
03117|proses  yang  cepat  selama  3  (tiga)  bulan  dan  dengan  syarat  yang  mudah,
03118|kemudian  Terdakwa  meminta  biaya  pelatihan  Bahasa  dan  proses
03119|pemberangkatan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang
03120|dibayar secara bertahap, lalu dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang
03121|Saksi Hariyadi Bin Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
03122|rupiah)  dan  dalam  proses  keberangkatan  ke  Negara  Jepang,  Saksi  Taufik
03123|Sholeh Bin Ahmad sudah habis sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
03124|sedangkan kekurangannya dibayarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa;
03125|Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan juga diketahui sekira
03126|bulan September 2018 Saksi Irvanudin Bin Kusniawan dan Saksi Hariyadi Bin
03127|Darno mulai mengikuti pelatihan Bahasa di LPK Momiji Gakkou milik Terdakwa
03128|di Bandung sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad pada November 2018
03129|dengan tujuan untuk bekerja di Negara Jepang akan tetapi Saksi Irvanudin Bin
03130|Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad
03131|tersebut tidak mendapatkan sertipikat kompetensi setelah mengikuti pelatihan
03132|Bahasa Jepang di LPK Momiji Gakkou milik Terdakwa, selain itu Saksi Irvanudin
03133|Bin Kusniawan dan rekan-rekan Saksi Irvanudin Bin Kusniawan tersebut juga
03134|tidak pernah diarahkan oleh Terdakwa untuk mengikuti uji kompetensi Bahasa
03135|guna mendapatkan sertipikat;
03136|
03137|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan
03138|Pasal 13 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
03139|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
03140|Menimbang bahwa dari fakta hukum selanjutnya pada bulan November
03141|2018, Terdakwa menghubungi Saksi Yudhi Kurniawan dengan tujuan meminta
03142|bantuan kepada Saksi Yudhi Kurniawan untuk memberangkatkan siswa milik
03143|Terdakwa atas nama Saksi Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin
03144|Ahmad yang saat itu dibawa ke Semarang bertemu Saksi Yudhi Kurniawan
03145|karena Terdakwa mengetahui LPK Kougas milik Saksi Yudhi Kurniawan ada izin
03146|Penyelenggaraan  Pemagangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian
03147|Ketenagakerjaan RI. Selanjutnya Saksi Yudhi Kurniawan menjelaskan kepada
03148|Terdakwa bahwa Saksi Yudhi Kurniawan belum memiliki job dan Saksi Yudhi
03149|Kurniawan  juga  menanyakan  legalitas  LPK  Momiji  Gakkou  milik  Terdakwa
03150|dimana  Terdakwa  menerangkan  Izin  LPKnya  masih  dalam  proses  sehingga
03151|Saksi  Yudhi  Kurniawan  belum  berani  membuat  MOU  dengan  LPK  Momiji
03152|Gakkou  untuk  membantunya  memberangkatkan  siswa  pemagangan,  namun
03153|Saksi Yudhi Kurniawan mengatakan kepada Saksi Yudhi Kurniawan “nanti kalau
03154|ada job Saksi Yudhi Kurniawan kabari;
03155|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  persidangan  pada
03156|akhirnya tanggal 21 Agustus 2019 Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin
03157|Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ke Bandara Soekarno Hatta untuk
03158|berangkat ke Jepang dengan tiket, paspor dan Visa kunjungan (temporary visa)
03159|selama 3 (tiga) bulan tanpa memiliki perjanjian kerja;
03160|Menimbang Bahwa berdasarkan surat dari Kedutaan Jepang tanggal 16
03161|Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan kegiatan yang boleh dilakukan oleh
03162|warga  negara  asing  di  Jepang  dengan  status  “Temporary  Visitor”  adalah
03163|tamasya, rekreasi, olahraga, kunjungan keluarga, tur, pelatihan atau meeting,
03164|bisnis atau kegiatan lain selama masa tinggal singkat di Jepang misalnya turis
03165|atau peserta konferensi. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah mengatur
03166|bisnis  termasuk  memperoleh  pendapatan  atau  aktivitas  yang  menerima
03167|remunerasi (kecuali mempunyai izin untuk terlibat dalam aktivitas seperti itu);
03168|Menimbang bahwa oleh karena Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin
03169|Kusniawan, Saksi  Taufik Sholeh  Bin  Ahmad bekerja  di Jepang  sebagai  kuli
03170|bangunan dan mendapatkan gaji/upah maka kegiatan seperti itu merupakan
03171|suatu kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan warga negara asing
03172|yang berada di Jepang dengan menggunakan temporary visa;
03173|
03174|Menimbang bahwa dengan demikian Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi
03175|Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  yang  merupakan
03176|Pekerja Migran Indonesia di Jepang telah menggunakan temporary visa untuk
03177|ke Jepang, bukan menggunakan visa kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh
03178|Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
03179|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana visa Kerja ini untuk
03180|masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan;