00658|- Bahwa Saksi Korban dijanjikan upah/gaji untuk bekerja sebagai Lady
00659|Companion/Pelayan Tamu di Tempat Hiburan Malam di Negara Malaysia oleh
00660|Terdakwa  Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  selaku
00661|Perekrut/Pengurus Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia; 
00662|- Bahwa  Saksi  Korban  tidak  mengeluarkan  Biaya  namun  diirnya  di
00663|Fasilitasi  oleh  Terdakwa  Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad
00664|Thamrin  selaku  Perekrut/Pengurus  Pekerja  Migran  Indonesia  Ilegal  ke
00665|Negara  Malaysia  berupa  Pembuatan  KTP,  Pembuatan  Paspor,  Tiket
00666|Pesawat, Penginapan, Makan dan uang sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta
00667|delapan ratus ribu rupiah) yang ditinggalkan untuk orang tua Saksi Korban; 
00668|- Bahwa  Saksi  Korban  memiliki  dokumen  perjalanan  paspor  untuk
00669|berangkat ke luar Negeri yaitu Negara Malaysia untuk bekerja sebagai Lady
00670|Companion/Pelayan Tamu di Tempat Hiburan Malam dengan Nomor Paspor
00671|E7246789 atas nama Friska Abdilah yang diterbitkan di Batam pada tanggal
00672|6 Juni 2024;
00673|- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki kompetensi, maupun keterampilan
00674|untuk  berangkat  menuju  ke  Negara  Malaysia  menjadi  Pekerja  Migran
00675|Indonesia dan sampai di Kota Batam pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dan
00676|ditempatkan di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok
00677|III  Nomor  20-21  Nagoya  Batam  Kec.  Lubuk  Baja,  Kota  Batam  Provinsi
00678|Kepulauan Riau;
00679|
00680|- Bahwa Saksi ditempatkan di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek
00681|Bumi  Indah  Blok III Nomor  20-21  Nagoya Batam  Kec. Lubuk  Baja, Kota
00682|Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als
00683|Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  selaku  Perekrut/Pengurus  Pekerja  Migran
00684|Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia dan saksi ditempatkan dikamar Nomor
00685|202; 
00686|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
00687|keberatan;
00688|4. Saksi  Korban  Beby  Rahayu  Pricillya  Binti  Alm.  Syahrudin  dibawah
00689|sumpah  yang  keterangannya  dibacakan  di  persidangan  pada  pokoknya
00690|sebagai berikut: 
00691|- Bahwa  Pada Hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib
00692|Saksi di hubungi oleh SRI teman saksi sewaktu SMP melalui pesan whatsapp
00693|dan menanyakan apakah Saksi Korban memiliki teman yang berminat untuk
00694|bekerja di negara Malaysia, namun Saksi Korban menyampaikan kepada
00695|Sdri. Sri bahwa Saksi Korban lah yang ingin berangkan untuk bekerja ke
00696|Malaysia;
00697|- Bahwa pada Hari selasa tanggal 30 April 2024 saksi pulang ke Medan
00698|setelah 3 minggu di Medan Saksi Korban berkomunikasi kembali dengan Sdri
00699|Sri dan Sdri. Sri menghubungi  Saksi Korban  melalu pesan Whatsapp  dan
00700|mengatakan kepada Saksi Korban untuk segera menghubungi Terdakwa;
00701|- Bahwa  Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib
00702|Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa. Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti
00703|Muhammad Thamrin di Jl. Pertahanan Patumba dusun 6 kemudian sewaktu
00704|di rumah  Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin
00705|Saksi  Korban  dan  Terdakwa  berbincang  tentang  pekerjaan  yang  akan
00706|dilakukan  setelah  berangkat  ke  Negara  Malayasia,  saksi  menanyakan
00707|tentang apa yang dikerjakan disana, berapa  gaji yang akan  saksi  terima
00708|disana, dan Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin
00709|menjelaskan  bahwa  Saksi  Korban  akan  bekerja  sebagai  Lady
00710|Companion/Pelayan Tamu di Tempat Hiburan Malam dan akan digaji sebesar
00711|RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia) untuk setiap pelanggan; 
00712|- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 2 Juni 2024 Saksi Korban datang ke
00713|rumah Terdakwa Erinda Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin yang
00714|di rumah tersebut sudah ada saksi  Friska Abdillah dan kemudian pada hari
00715|selasa  tanggal  4  Juni  2024  datang  2  (dua)  orang  lagi  Pekerja  migran
00716|
00717|Indonesia atas nama  saksi  Aulia dan  Syahputri kemudian  saksi  bersama 3
00718|(tiga) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal menginap di rumah  Terdakwa
00719|Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  untuk  men unggu
00720|keberangkatan  ke  Negara  Malaysia  melalui  Batam  kemudian  setelah
00721|berkumpul kami di beri arahan oleh  terdakwa  Erinda Sri Wahyuni Als Inda
00722|Binti  Muhammad  Thamrin  mengenai tingkah  dan perilaku  selama  bekerja
00723|sebagai Lady Companion/Pelayan Tamu di Tempat Hiburan Malam di Negara
00724|Malaysia,
00725|- Bahwa  kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 04.30
00726|Wib saksi bersama Fara Aulia, Syahputri,  Saksi Friska, dan Terdakwa Erinda
00727|Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin berangkat menuju bandara
00728|Kualanamu Medan kemudian  setelah sampai saksi menuju ke Ruang Check
00729|In  tiket  untuk  Boarding  dan  kemudian  menunggu di  ruang  tunggu
00730|keberangkatan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi naik pesawat Lion air
00731|menuju ke bandara Hang Nadim Batam kemudian sekira pukul 09.30 WIB
00732|pesawat sampai di Bandara Hang Nadim Batam dan kami pun turun dari
00733|pesawat  dan  kemudian  Terdakwa Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti
00734|Muhammad Thamrin memsan Grab untuk menuju ke hotel Nagoya Inn yang
00735|beralamat komplek Bumi Indah Blok III nomor 20-21 Nagoya Batam Kec.
00736|Lubuk Baja Kota batam Provinsi Kepulauan Riau,
00737|- Bahwa    sesampainya  di  Hotel  nagoya  Inn  Terdakwa.  Erinda  Sri
00738|Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin memesan 2 (dua) kamar yaitu
00739|kamar 202 dan kamar 201 dimana Saksi Korban bersama Terdakwa Erinda
00740|Sri Wahyuni Als Inda Binti Muhammad Thamrin 201 sedangkan Saksi Korban
00741|Friska, Sdri. Syahputri, dan Sdri. Fara Aulia berada di kamar 202 kemudian
00742|sekira  pukul  15.00  WIB  Saksi  Korban bersama  Terdakwa menuju  kantor
00743|Imigrasi yang berada di Harbour Bay Batam untuk membuat paspor setelah
00744|selesai  kami  kembali  ke  hotel  untuk  beristirahat  dan  menunggu
00745|keberangkatan ke Negara Malaysia; 
00746|- Bahwa  kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul
00747|09.50 wib datang petugas kepolisian ke kamar 201 dan 202 kemudian kami
00748|diamankan dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna
00749|pemeriksaan lebih lanjut
00750|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
00751|keberatan;
00752|
00753|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00754|berikut:
00755|1. Wahyu  Prabowo  Asmoro,  S.E.  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
00756|menerangkan sebagai berikut:
00757|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  tentang  pengertian  “Perdagangan  Orang”.
00758|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
00759|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang
00760|dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00761|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00762|memberi  bayaran  atau  manfaat,   sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
00763|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan
00764|di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
00765|mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam
00766|Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; 
00767|- Bahwa, pengertian TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah
00768|setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur
00769|Tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang Republik Indonesia
00770|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2) unsur-unsur dari
00771|Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)  terdiri dari 3 elemen utama
00772|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
00773|ELEMEN  UTAMA  I:
00774|TINDAKAN  (Proses
00775|/Movement)
00776|ELEMEN  UTAMA  II :
00777|CARA (Means)
00778|ELEMEN  UTAMA
00779|III:    TUJUAN
00780|a. Perekrutan 
00781|b. Pengangkutan 
00782|c. Penampungan 
00783|d. Pengiriman
00784|e. Pemindahan atau
00785|f. Penerimaan
00786|seseorang
00787|a. Ancaman kekerasan
00788|b. Penggunaan kekerasan 
00789|c. Penculikan 
00790|d. Penyekapan
00791|e. Pemalsuan 
00792|f. Penipuan
00793|g. Penyalahgunaan 
00794|kekuasaan atau 
00795|h. Penyalahgunaan posisi 
00796|rentan
00797|i. Penjeratan utang atau
00798|j. Memberi bayaran atau 
00799|manfaat sehingga 
00800|a. Tujuan
00801|Mengeksploitasi
00802|orang tersebut 
00803|b. Di wilayah Negara
00804|RI  atau  antar
00805|Negara  (delik
00806|formil)
00807|c. mengakibatkan
00808|orang
00809|tereksploitasi
00810|(delik materiil)
00811|
00812|memperoleh 
00813|persetujuan dari
00814|k. orang   yang memegang
00815|kendali    atas
00816|l. orang lain baik 
00817|dilakukan didalam 
00818|Negara
00819|m. maupun antar Negara
00820|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara
00821|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
00822|pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu)
00823|unsur dari masing-masing elemen utama.
00824|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
00825|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
00826|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak
00827|secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi
00828|Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap  individu
00829|mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking.Pada
00830|pasal  34  dan  35  Konvensi  ini  berkaitan  langsung  dengan  penentangan
00831|terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara  seksual,  dan
00832|perdagangan anak.
00833|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
00834|langsung dan  tidak  langsung  dengan TPPO dan  pemenuhan hak  korban
00835|sebagaimana berikut:
00836|1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 
00837|tentang Hak Asasi Manusia;
00838|2. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
00839|tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
00840|Terhadap Wanita;
00841|3. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
00842|tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan
00843|atau   Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
00844|Merendahkan Martabat Manusiawi;
00845|
00846|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
00847|tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan
00848|Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
00849|5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
00850|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
00851|Kerja Paksa;
00852|6. Undang - Undang RepubIik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
00853|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum
00854|untuk Diperbolehkan Bekerja;
00855|7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999
00856|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi
00857|dalam Pekerjaan dan Jabatan);
00858|8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
00859|tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa;
00860|9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956
00861|tentang  Berlakunya  ratifikasi  Konvensi  ILO  No.  98  tentang  Hak
00862|Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam  Pekerjaan  yang
00863|Sama;
00864|10. Bahwa penting pula memperhatikan  ketentuan dalam dokumen
00865|Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized
00866|Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
00867|Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah
00868|Indonesia yang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo 2000.  Pasal
00869|3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korban
00870|perdagangan  manusia  atas  eksploitasi  yang  disengaja  seperti  yang
00871|tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-
00872|cara  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)  digunakan  dalam  tindak
00873|perdagangan  atau  eksploitasi  tersebut;  selanjutnya  di  pasal  3  (c)
00874|Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian  atau penerimaan
00875|seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap  sebagai
00876|“perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara
00877|yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini; 
00878|11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
00879|tentang pengesahan konvensi internasional Mengenai perlindungan hak-
00880|Hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya; 
00881|
00882|12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
00883|Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar
00884|Negeri; 
00885|13. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
00886|Tentang Perlindungan Ahli dan Korban;
00887|14. Sebelum  Ahli  menjawab  pertanyaan  diatas,  berikut  ini  Ahli
00888|jelaskan isi Pasal 4 UU No 21 tahun 2007 dan unsur unsur dari Pasal 4
00889|UU No 21 tahun 2007.
00890|- Bahwa Makna “dengan maksud untuk dieksploitasi sebagaimana tertulis
00891|pada pasal 4 UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO “Setiap orang yang
00892|membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik
00893|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
00894|Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
00895|paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
00896|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
00897|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”, prinsipnya bahwa pelaku telah
00898|memiliki sikap batin jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun
00899|eksploitasi  belum terjadi. Namun dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat
00900|bukti yang ada terutama keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi
00901|lain, petunjuk, dan surat/document yang menunjukkan itikad jahat dari pelaku
00902|untuk mengantar para korban dan korban akan mengalami  eksploitasi di
00903|daerah tujuan keberangkatan. Dengan maksud juga dapat ditafsirkan sebagai
00904|sikap batin jahat dengan penuh keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan
00905|bahwa  pelaku  berkehendak  membawa  WNI  ke  luar  Indonesia  untuik
00906|dieksploitasi diluar wilayah Indonesia. Cara-cara pelaku dalam mewujudkan
00907|kejahatan  ini  misalnya  penipuan,  bujuk  rayu,  ancaman,  kekerasan  atau
00908|bentuk lain sehingga korban mengikuti kehendak pelaku merupakan indikasi
00909|lain sebagai perwujuduan dengan maksud. Jadi dengan maksud tersebut
00910|dalam  doktrin  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  asas  culvabilitas  yang
00911|dilakukan  dnegan  sengaja  (dolus)  dalam  mewujudkan  tindak  pidana.
00912|eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi dari rangkaian perbuatan
00913|yang  dilakukan  oleh  pelaku,  ada  maksud  dari  pelaku  untuk  melakukan
00914|eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi. Rangkaian itu meliputi rekrutmen,
00915|penampungan, memberangkatkan WNI tanpa dokumen bekerja yang sah,
00916|tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan  Kesehatan,  tidak  ada  izin
00917|memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, lalu mereka juga
00918|
00919|akan  masuk  wilayah  negara  lain  dengan  tujuan  akhir  adalah  Negara
00920|Malaysia. Dalam konteks kasus ini, kerentanan korban mengalami eksploitasi
00921|ada, apakah benar korban mengalami ekploitasi dan apakah para pelaku
00922|penuh  kesadaran  dan  keinsyafan  untuk  mengeksplotasi  korban,  harus
00923|didalami lagi;
00924|- Bahwa  Terkait  unsur  “DENGAN  MAKSUD  UNTUK  DIEKSPLOITASI”
00925|dalam perkara ini adalah Para korban dibujuk, mereka diberangkatkan tanpa
00926|dokumen  kelengkapan  untuk  bekerja  yang  sah,  tanpa  pelatihan,  tanpa
00927|pemeriksaan Kesehatan, dan Terdakwa belum punya izin membrangkatkan
00928|TKI ke luar negeri. Dari cara-cara yang illegal ini maka dapat diduga, mereka
00929|juga  akan  BERPOTENSI  mengalami  eksploitasi,  karena  bekerja  tanpa
00930|dokumen  pekerjaan  yang  sah,  lalu  masuk  ke  negara  MALAYSIA tenaga
00931|mereka berpotens akan diperas untuk tujuan ekonomi. Karena itu tenaga
00932|mereka  sangat  mudah  untuk  diperas  atau  kebebasan  mereka  terhambat
00933|karena ketiadaan dokumen yang sah. Mereka rentan ditangkap dan dan juga
00934|diadili karena ketiadaan dokument yang sah.
00935|- Bahwa  jenis  eksploitasi  yang  BERPPOTENSI  dialami  oleh  korban
00936|adalah  Eksploitasi  Ekonomi,  ADA KEMUNGKINAN  tenaga  mereka  akan
00937|diperas  oleh  ORANG  YANG  MEMPEKERJAKAN  MEREKA,  DAN  pelaku
00938|mendapatkan keuntungan.
00939|- POTENSI  INI  EKSPLOTASI  bisa  juga  tidak  terjadi,  karena  pihak
00940|perkebunan yang menampung mereka memperlakukan para warga negara
00941|Indonesia sesuai dengan hak-hak normatif yang berlaku… sehingga isunya
00942|bukan  perdagangan  orang  tetapi  hanyalah  isu  pengiriman  tenaga  kerja
00943|Indonesia secara  illegal.
00944|
00945|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00946|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00947|- Bahwa  Terdakwa  diamankan  pada  hari  Jumat  tanggal  7  Juni  2024
00948|sekira pukul 09.50 wib di di Hotel Nagoya Inn yang beralamat di Komplek
00949|Bumi Indah Blok III nomor 20-21 Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan
00950|Riau oleh petugas Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau;