00989|dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga
00990|bersesuaian  dengan  keterangan  Anak,  serta  berdasarkan  saksi-saksi  dialah
00991|pelaku  tindak  pidana  dalam  perkara  ini,  sehingga  tidak  terdapat  satupun
00992|petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang ( error in persona) sebagai subjek
00993|yang sedang diperiksa dalam perkara ini;
00994|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  unsur  setiap  orang  telah
00995|terpenuhi;
00996|
00997|Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seseorang
00998|bersetubuh dengannya;
00999|Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur
01000|yang  merupakan  beberapa  perbuatan  yang  bersifat  alternatif  yang  artinya
01001|apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah
01002|terpenuhi pada diri Anak, maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut
01003|haruslah dianggap telah terpenuhi pula;
01004|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHP sebagaimana diubah
01005|dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ,
01006|yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa
01007|menggunakan  kekuatan  fisik  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  badan  atau
01008|nyawa, mengakibatkan penAnak Korbanan fisik, seksual, atau psikologis, dan
01009|merampas  kemerdekaan,  termasuk  menjadikan  orang  pingsan  atau  tidak
01010|berdaya  dan  berdasarkan  Pasal  157  KUHP  sebagaimana  diubah  dengan
01011|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,  yang
01012|dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan,
01013|tulisan,  gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh,  baik  dengan  maupun  tanpa
01014|menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat
01015|menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan;
01016|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01017|persidangan diketahui bahwa Anak ditangkap karena melakukan persetubuhan
01018|terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2025 di
01019|rumah Anak di Kabupaten Simalungun;
01020|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01021|pertama terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01022|pukul 14.00 WIB Anak berada di rumahnya, kemudian Anak Korban datang
01023|untuk membeli kecap, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak
01024|dengan menarik tangannya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring
01025|di tempat tidur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak Korban, lalu
01026|Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka
01027|celana dan celana dalam Anak sendiri, lalu Anak memasukkan alat kelamin
01028|Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul hingga
01029|mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di atas tisu,
01030|lalu Anak menyuruh Anak  Korban memakai celana dan  celana  dalam Anak
01031|Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01032|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01033|kedua terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01034|
01035|pukul 14.00 WIB, Anak sedang berada di rumahnya, kemudian datang Anak
01036|Korban mau membeli sesuatu, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk
01037|ke dalam rumah, lalu Anak menutup pintu dapur, lalu Anak menyuruh Anak
01038|Korban berbaring di dapur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak
01039|Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak
01040|membuka celana dan celana dalam Anak sendiri,  lalu Anak memasukkan alat
01041|kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul
01042|hingga mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di
01043|atas lantai dapur, lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana
01044|dalam Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01045|Menimbang, bahwa dari uraian kejadian di atas,  Hakim berpendapat
01046|bahwa  perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban masuk ke rumah Anak,
01047|kemudian Anak Korban masuk ke rumah Anak, tidak menimbulkan bahaya bagi
01048|badan atau nyawa, mengakibatkan penAnak Korbanan fisik atau psikologis dan
01049|merampas  kemerdekaan  Anak  Korban  pada  saat  kejadian  dan  Hakim
01050|berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengatakan kepada Anak Korban
01051|agar tidak memberitahu orang tua Anak Korban, tidak menimbulkan rasa takut,
01052|cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan terhadap Anak Korban pada
01053|saat  kejadian,  sedangkan  dalam  keterangannya  Anak  menerangkan  bahwa
01054|tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan
01055|tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat tidak ada perbuatan kekerasan
01056|maupun ancaman kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
01057|Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur  dengan kekerasan atau
01058|ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya tidak
01059|terpenuhi;
01060|Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 473 ayat
01061|(4)  jo. Pasal  473 ayat (1)  KUHP  jo. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2026
01062|tentang  Penyesuaian  Pidana  tidak  terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  tidak
01063|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan
01064|primair, sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
01065|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01066|dakwaan subsidairitas, maka Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan
01067|subsidair Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01068|2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01069|1. Setiap orang;
01070|2. Berbuat persetubuhan dengan anak;
01071|
01072|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
01073|mempertimbangkan sebagai berikut:
01074|Ad.1. Setiap orang
01075|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  setiap  orang  ini  telah
01076|dipertimbangkan  sebelumnya  dalam  pertimbangan  unsur  dakwaan  primair,
01077|sehingga Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;
01078|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  unsur  setiap  orang  telah
01079|terpenuhi;
01080|Ad.2. Berbuat persetubuhan dengan anak;
01081|Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut Kamus Besar
01082|Bahasa  Indonesia  adalah  bersanggama  atau  bersebadan,  sedangkan  arti
01083|bersanggama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan
01084|hubungan kelamin;
01085|Menimbang,  bahwa  menurut  Arrest  Hooge  Raad  tanggal  5  Februari
01086|1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota
01087|kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan
01088|anak,  jadi  anggota  kemaluan  laki-laki  harus  benar-benar  masuk  ke  dalam
01089|anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;
01090|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01091|persidangan diketahui bahwa Anak ditangkap karena melakukan persetubuhan
01092|terhadap Anak Korban  sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2025 di
01093|rumah Anak di Kabupaten Simalungun;
01094|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01095|pertama terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01096|pukul 14.00 WIB Anak berada di rumahnya, kemudian Anak Korban datang
01097|untuk membeli kecap, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak
01098|dengan menarik tangannya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring
01099|di tempat tidur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak Korban, lalu
01100|Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka
01101|celana dan celana dalam Anak sendiri, lalu Anak memasukkan alat kelamin
01102|Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul hingga
01103|mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di atas tisu,
01104|lalu Anak menyuruh Anak  Korban memakai celana dan  celana  dalam Anak
01105|Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01106|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01107|kedua terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01108|pukul 14.00 WIB, Anak sedang berada di rumahnya, kemudian datang Anak
01109|
01110|Korban mau membeli sesuatu, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk
01111|ke dalam rumah, lalu Anak menutup pintu dapur, lalu Anak menyuruh Anak
01112|Korban berbaring di dapur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak
01113|Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak
01114|membuka celana dan celana dalam Anak sendiri,  lalu Anak memasukkan alat
01115|kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul
01116|hingga mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di
01117|atas lantai dapur, lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana
01118|dalam Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01119|Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan  Visum Et Repertum  Nomor:
01120|XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih
01121|tanggal 25 Februari 2026 atas nama Anak Korban dengan pemeriksaan kelamin
01122|pada  hymen/ selaput dara tampak robekan pada pukul 3 (tiga), 6 (enam), 7
01123|(tujuh), dan 10 (sepuluh) tidak sampai dasar, dengan kesimpulan himen tidak
01124|utuh akibat trauma tumpul;
01125|Menimbang,  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  terhadap  Anak
01126|Korban yang memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban
01127|merupakan termasuk perbuatan bersetubuh yang dilakukan Anak sebanyak 2
01128|(dua) kali;
01129|Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang diuraikan di atas
01130|dapat  diketahui  bahwa  Anak  yang  mengajak  Anak  Korban  untuk  masuk  ke
01131|dalam kamar rumah Anak dan ke dalam dapur rumah Anak saat Anak Korban
01132|datang  ke  rumah  Anak  untuk  membeli  sesuatu,  bahkan  Anak  juga  yang
01133|membuka celana dan celana dalam Anak Korban agar bisa memasukkan alat
01134|kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat
01135|perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan kesadarannya, oleh karena itu
01136|persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Anak dengan sengaja;
01137|Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 150 KUHP sebagaimana
01138|diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian
01139|Pidana, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18
01140|(delapan belas) tahun;
01141|Menimbang, bahwa berdasarkan  Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX
01142|yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten
01143|Simalungun  tanggal  24  Desember  2013  yang  menerangkan  bahwa  di
01144|Parlombuan pada tanggal 19 Desember 2011 telah lahir Anak Korban anak
01145|kesatu dari Saksi 1 dan Saksi 3;
01146|
01147|Menimbang,  bahwa  meskipun  tanggal  perbuatan  persetubuhan  yang
01148|pertama tidak diketahui dengan pasti, namun terjadi pada bulan Desember 2025
01149|dan oleh karena tanggal lahir Anak Korban pada bulan Desember, maka Hakim
01150|akan  mempertimbangkan  perbuatan  pertama  bisa  dilakukan  sebelum  Anak
01151|Korban  berulang  tahun  dan  sesudah  Anak  Korban  berulang  tahun,  dengan
01152|demikian, pada saat perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan
01153|oleh Anak kepada  Anak Korban, Anak Korban  masih berumur 13 (tiga belas)
01154|tahun atau 14 (empat belas) tahun, belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
01155|sehingga masih dikategorikan anak pada saat perbuatan persetubuhan tersebut
01156|terjadi;
01157|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  unsur  berbuat  persetubuhan
01158|dengan anak telah terpenuhi;
01159|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (2)
01160|huruf b KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01161|Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
01162|pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
01163|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka
01164|dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01165|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
01166|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
01167|sebagai  alasan  pembenar  dan/  atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
01168|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01169|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum
01170|Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Hakim
01171|akan  mempertimbangkan  hal  tersebut  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap
01172|Anak;
01173|Menimbang,  bahwa  berkenaan  dengan  pemidanaan  yang  akan
01174|dijatuhkan terhadap Anak, Hakim berpendapat sebagai berikut:
01175|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
01176|Sistem Peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat
01177|seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
01178|Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya,
01179|sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi
01180|anak. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan dipandang sebagai
01181|penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan;
01182|Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan jenis pemidanaan
01183|terhadap  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01184|
01185|Peradilan Anak lebih mengutamakan pendekatan yang didasari prinsip keadilan
01186|restoratif  (restorative  justice)  yang  lebih  menekankan  bahwa  penghukuman
01187|terhadap  Anak  akan  digunakan  sebagai  langkah  terakhir,  sehingga  tujuan
01188|pemidanaan  semata-mata  bukan  merupakan  pembalasan  dan  tidak  untuk
01189|hanya  menimbulkan  perasaan  tidak  nyaman  terhadap  Anak,  melainkan
01190|bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus mendidik  dan membina agar Anak
01191|menyadari  kesalahannya,  sehingga  diharapkan  dapat  menjadi  anggota
01192|masyarakat yang  baik  di kemudian  hari  agar  Anak  tidak  mengulangi  tindak
01193|pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;
01194|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  113  ayat  (3)  KUHP  yang
01195|bersesuaian dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
01196|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak yang belum
01197|berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan
01198|dalam perkara  a quo  Anak telah berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan
01199|pemeriksaan identitas Anak, sehingga kepada Anak tersebut dapat dikenakan
01200|pidana;
01201|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
01202|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa
01203|pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak
01204|pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, oleh karena
01205|dalam perkara a quo tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan termasuk
01206|tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan tindak pidana
01207|serius  yang  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  akibat  pesatnya  arus
01208|globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan bidang teknologi informasi
01209|dan komunikasi, maka dengan demikian terhadap Anak dapat dilakukan pidana
01210|pembatasan pembebasan;
01211|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penuntut  Umum  telah  menuntut
01212|Anak dengan pidana penjara dan pelatihan kerja, hal demikian sejalan dengan
01213|Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
01214|yang merekomendasikan agar anak dapat dihukum seringan-ringannya di LPKA
01215|Kelas I Medan;
01216|Menimbang,  bahwa  dikaitkan  dengan  prinsip  perlindungan  hukum
01217|terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menitikberatkan bahwa
01218|dalam  segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan
01219|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan dalam persidangan orang
01220|tua Anak menerangkan bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman
01221|karena orang tua Anak masih sanggup untuk mengurus Anak dan membina
01222|
01223|Anak,  serta  dengan  menggunakan  asas  proporsional  dalam  hukum  jika
01224|dikaitkan dengan keadaan Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas)
01225|tahun atau 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan persetubuhan tersebut
01226|terjadi, sehingga masih dikategorikan anak, serta oleh karena dalam perkara a
01227|quo Hakim  berpendapat  Anak  Korban  memiliki  kekurangan  panca  indera
01228|pendengaran  sebagaimana  pada  saat  pemeriksaan  di  persidangan,  maka
01229|Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan
01230|perbuatan dari Anak tersebut tanpa menyampingkan asas proporsional antara
01231|Anak dengan Anak Korban;
01232|Menimbang, bahwa menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor
01233|11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa  pembatasan
01234|kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari
01235|maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap  terdakwa  dewasa,
01236|sehingga terhadap Anak maksimum pidana penjara yang dijatuhkan paling lama
01237|½  (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancam  dalam  yang
01238|terbukti, yaitu Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP  jo. Undang-Undang Nomor 1
01239|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01240|Menimbang, bahwa ancaman pidana pasal yang terbukti adalah pidana
01241|penjara  saja,  sehingga  Hakim  tidak  sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut
01242|Umum yang menuntut pidana penjara dan pelatihan kerja, dengan demikian
01243|Hakim  hanya  akan  menjatuhkan  satu  jenis  pidana  pokok  pembatasan
01244|kebebasan berupa pidana penjara kepada Anak;
01245|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang
01246|telah diuraikan di atas, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim
01247|memandang  bahwa  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak
01248|sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan
01249|setimpal  dengan  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan  Anak  dilihat  dari
01250|peranan  Anak  dalam  melakukan  perbuatannya  serta  akibat/  kerugian  yang
01251|ditimbulkan  bagi  korban  tindak  pidana  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dan
01252|kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;
01253|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01254|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01255|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01256|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01257|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01258|berada dalam tahanan;
01259|
01260|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01261|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01262|meringankan Anak;
01263|Keadaan  yang  memberatkan:
01264|- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban;
01265|Keadaan yang meringankan:
01266|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01267|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
01268|dibebani untuk membayar biaya perkara;
01269|Mengingat, Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP jo. Undang-Undang Nomor
01270|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01271|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 20
01272|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  serta
01273|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01274|
01275|MENGADILI:
01276|1. Menyatakan  Anak  tersebut  di  atas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan
01277|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan