01475|1. perkara  a  quo merupakan  perkara  yang  melibatkan  sesama  anak  di
01476|bawah  umur,  baik  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  maupun  Anak
01477|Korban,  sehingga  pendekatan  hukum  yang  digunakan  seharusnya  tidak
01478|semata-mata  bersifat  represif  dan  penghukuman,  melainkan  lebih
01479|mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, pendidikan, dan pemulihan sosial
01480|terhadap Anak;
01481|2. Adanya  hubungan  spesial  antara  Anak  dengan  Anak  Korban  dengan
01482|demikian,  perkara  ini  tidak  dapat  dipandang  secara  sederhana  sebagai
01483|hubungan yang sejak awal dibangun melalui ancaman ataupun kekerasan,
01484|melainkan adanya relasi personal antara kedua belah pihak
01485|3. Anak   bersikap  sopan,  kooperatif,  tidak  pernah  melarikan  diri,  anak
01486|belum pernah di hukum, serta mengakui dan menyesali perbuatan-perbuatan
01487|yang  memang  dilakukannya.  Namun  demikian,  terhadap  hal-hal  yang
01488|memang  tidak  dilakukan  olehnya,  Anak   tetap  memberikan  keterangan
01489|secara jujur dan konsisten. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Anak  tidak
01490|berupaya menghindari tanggung jawab, melainkan justru menunjukkan itikad
01491|baik dan kejujuran dalam menjalani proses hukum;
01492|hal tersebut  menurut Hakim  tidak menghapuskan sifat tercela dan sifat dapat
01493|dipidananya perbuatan Anak tersebut, dengan demikian materi nota pembelaan
01494|Penasihat Hukum Anak  sepanjang mengenai dasar hubungan suka sama suka
01495|tersebut  tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  harus  ditolak,  sedangkan
01496|mengenai  permohonan  agar  Anak  ditempatkan  di  LKSA  akan  Hakim
01497|pertimbangkan  setelah  mempertimbangkan  hasil  laporan  penelitian
01498|kemasyarakatan di bawah ini  sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada
01499|Anak sebagaimana di dalam amar putusan ini dipandang adil dan tepat;
01500|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Anak bukanlah untuk
01501|membalas perbuatan Anak melainkan untuk mendidik dan membina Anak agar
01502|Anak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga di
01503|kemudian hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
01504|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar  permohonan Anak
01505|secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Anak
01506|dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01507|
01508|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua
01509|Anak  secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk
01510|Anak  dengan  alasan  Anak  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  dan
01511|memohon  agar  anak  apabila  dinyatakan  bersalah  ditempatkan  di  lembaga
01512|pemasyarakatan terdekat jangan di blitar;
01513|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01514|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01515|Anak  ditentukan bahwa  “Hakim  wajib mempertimbangkan  laporan penelitian
01516|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01517|putusan perkara” yang selanjutnya akan Hakim pertimbangkan di bawah ini:
01518|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01519|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 04/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01520|Pengadilan  untuk  klien  atas  nama  Anak yang  dibuat  oleh  Subagyo selaku
01521|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan
01522|tanggal 17 April 2026, yang memberi rekomendasi  apabila anak dinyatakan
01523|bersalah seyogyanya ditempatkan dalam lembaga Kesejahteraan Sosial anak/
01524|LKSA Al-Aisyah Dusun Talang Kecamatan soronggi Kabupaten Sumenep;
01525|Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum Anak juga
01526|minta  agar  Anak  ditempatkan  pada  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak
01527|(LKSA), terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01528|Menimbang,  bahwa  meskipun  sistem  peradilan  pidana  anak
01529|mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( best interests of the
01530|child), rehabilitasi, dan pembinaan, namun prinsip tersebut tidak dapat dimaknai
01531|secara  absolut  dengan  mengesampingkan  aspek  perlindungan  terhadap
01532|korban,  dampak  sosial,  tingkat  keseriusan  tindak  pidana,  serta  tujuan
01533|penegakan hukum;
01534|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Anak  terbukti  melakukan
01535|tindak  pidana  persetubuhan  yang  termasuk  tindak  pidana  serius  terhadap
01536|kesusilaan  dan  integritas  tubuh  korban,  yang  tidak  hanya  menimbulkan
01537|penderitaan  fisik  dan  psikis  bagi  Anak  korban,  tetapi  juga  berpotensi
01538|meninggalkan trauma berkepanjangan serta dampak sosial yang luas, sehingga
01539|perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dipandang  sebagai  kenakalan  anak  biasa
01540|(juvenile  delinquency)  yang  cukup  diselesaikan  melalui  pembinaan  sosial
01541|semata;
01542|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Hakim  menilai
01543|tingkat kesalahan (schuld) Anak tergolong tinggi, mengingat Anak pada saat
01544|melakukan perbuatan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, suatu usia yang
01545|
01546|secara psikologis dan intelektual telah cukup memahami nilai kepatutan, norma
01547|kesusilaan, serta akibat hukum dari perbuatannya, sehingga alasan suka sama
01548|suka  atau  ketidakdewasaan  tidak  dapat  dijadikan  dasar  utama  untuk
01549|mengurangi pertanggungjawaban pidana secara berlebihan;
01550|Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa
01551|penempatan  pada  LKSA sebagaimana  rekomendasi  Bapas dan  Pembelaan
01552|Penasihat Hukum Anak  dalam perkara  a quo  belum sepenuhnya memenuhi
01553|tujuan  pemidanaan,  khususnya  aspek  akuntabilitas  atas  perbuatan
01554|(accountability),  efek  jera,  perlindungan  masyarakat,  serta  pemulihan  rasa
01555|keadilan bagi  Anak  korban dan keluarga  Anak  korban, terlebih apabila tindak
01556|pidana  dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan,  relasi  kuasa  tertentu,  atau
01557|menimbulkan akibat yang serius terhadap anak korban;
01558|Menimbang, bahwa  pidana penjara terhadap  Anak  bukanlah  semata
01559|bentuk pembalasan, melainkan tetap dimaknai sebagai sarana pembinaan yang
01560|terukur  dalam  sistem  pemasyarakatan  anak,  karena  pelaksanaan  pidana
01561|terhadap  Anak  dilakukan  secara  khusus  dengan  pendekatan  pendidikan,
01562|pembinaan mental, moral, dan keterampilan, sebagaimana prinsip dalam Sistem
01563|Peradilan Pidana Anak;
01564|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat rekomendasi
01565|Pembimbing Kemasyarakatan  dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak  untuk
01566|menempatkan Anak di LKSA tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam perkara
01567|a  quo,  karena  belum  seimbang  dengan  beratnya  perbuatan,  akibat  yang
01568|ditimbulkan terhadap  Anak  korban, tingkat kesalahan Anak, serta kebutuhan
01569|penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga terhadap Anak lebih
01570|tepat  dijatuhi  pidana  penjara  dalam  batas  seminimal  mungkin  sebagaimana
01571|prinsip ultimum remedium dan pemidanaan khusus anak;
01572|Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan masa depan Anak,
01573|pidana penjara yang dijatuhkan harus proporsional, memperhatikan usia Anak,
01574|keadaan  yang  meringankan,  dan  tetap  memberi  kesempatan  kepada  Anak
01575|untuk  memperbaiki  diri  serta  kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang
01576|bertanggung jawab.
01577|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim
01578|tidak  sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  sepanjang  mengenai
01579|lamanya  pidana  yang  harus  dijatuhkan  kepada  Anak,  dan  Hakim  akan
01580|menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan, latar belakang,
01581|dan dampak bagi Anak ke depannya;
01582|
01583|Menimbang, bahwa    Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak
01584|adalah  dengan  mempedomani  ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang
01585|Pedoman  Pemidanaan  yang  mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib
01586|dipertimbangkan:  a.  bentuk  kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana;  b.  motif  dan
01587|tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak
01588|Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak  direncanakan;  e.  cara
01589|melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan
01590|Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
01591|Tindak Pidana; h. pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku Tindak
01592|Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j.
01593|pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan
01594|keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;
01595|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  yang  terungkap  di
01596|persidangan, maka  Hakim patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01597|- Tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  menimbulkan  trauma  pada  anak
01598|korban;
01599|- Cara  Anak  melakukan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  cara  sengaja
01600|untuk memenuhi keinginan nafsu birahi Anak;
01601|- Perbuatan Anak dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
01602|- Anak memiliki keterbatasan fisik yaitu salah satu organ tangannya tidak
01603|tumbuh dengan sempurna;
01604|dengan demikian  Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berdasarkan
01605|pedoman pemidanaan di atas dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan
01606|tertentu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan  memperhatikan  tujuan
01607|pemidanaan  di  Indonesia  yang  bukan  untuk  menakut-nakuti  pelaku  tindak
01608|pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk  menyadarkan
01609|pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam
01610|masyarakat  di  samping  juga  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,
01611|sehingga  dengan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  agar  di
01612|kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi
01613|melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 53 ayat (1)
01614|KUHP yang mengatur bahwa “ Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim
01615|wajib  menegakkan  hukum  dan  keadilan.”,  dengan  demikian  Hakim  dalam
01616|perkara  ini  akan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  dengan
01617|perbuatan serta bobot kesalahan Anak sebagaimana disebutkan dalam amar
01618|putusan ini;
01619|
01620|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  85  ayat  1  Undang-Undang
01621|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan
01622|Anak  yang  dijatuhi  pidana  Penjara  ditempatkan  di  LPKA,  namun  dalam
01623|penjelasan  pasal  dijelaskan  apabila  di  dalam  suatu  daerah  belum  terdapat
01624|LPKA,  Anak  dapat  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasayarakatan  yang
01625|penempatannya terpisah dari orang dewasa;
01626|Menimbang, bahwa pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Anak
01627|tersebut  harus  tetap  mengakomodasi  hak-hak  Anak  untuk  mendapatkan
01628|pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lain
01629|sebagaimana  Pasal  85  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik
01630|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01631|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentutan tersebut di atas, oleh
01632|karena Usia Anak sudah 17 (tujuh belas tahun) lebih dan didaerah Sumenep
01633|tidak terdapat LPKA serta dalam persidangan orang tua anak bermohon agar
01634|anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang tidak jauh dari rumahnya,
01635|maka sudah sepatutnya menurut Hakim terhadap anak ditempatkan di lembaga
01636|pemasyarakatan  yang  secara  teknisnya  tentu  secara  penempatannya  akan
01637|terpisah dari orang dewasa;
01638|Menimbang, bahwa selama persidangan Anak maupun Penuntut Umum
01639|tidak pernah mengajukan permintaan maupun permohonan mengenai Restitusi,
01640|sehingga  sesuai  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
01641|Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian  Restitusi  Dan
01642|Kompensasi  Kepada  Korban Tindak  Pidana,  dalam  hal  Korban  tidak
01643|mengajukan permohonan Restitusi dalarn proses persidangan terhadap pelaku
01644|tindak  pidana,  permohonan  dapat  diajukan  setelah  putusan  pengadilan
01645|berkekuatan hukum tetap. Permohonan Restitusi tersebut tidak dapat dilakukan
01646|jika Pemohon telah mengajukan permohonan Kompensasi bersamaan dengan
01647|pengajuan permohonan Restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
01648|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01649|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01650|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01651|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01652|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01653|ditahan;
01654|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01655|berupa:
01656|1. Sebuah baju lengan panjang berwarna hitam;
01657|
01658|2. Sebuah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
01659|3. Sebuah Miniset berwarna abu abu tua;
01660|4. Sebuah Celana Delam berwarna ungu;
01661|5. Sebuah celana panjang berwarna abu-abu;
01662|6. Sebuah baju lengan pendek berwarna hitam.
01663|Barang-barang tersebut, sesuai dengan  fakta persidangan merupakan pakaian
01664|yang  dikenakan  Anak  dan  Anak  korban  pada  saat  kejadian  persetubuhan,
01665|dengan  demikian  barang  tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang
01666|dilakukan Anak, dan Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat
01667|menimbulkan rasa trauma dan kesedihan kepada Anak Korban apabila melihat
01668|barang-barang  tersebut  karena  dapat  mengingatkan  Anak korban  tentang
01669|peristiwa  persetubuhan  yang  dilakukan  Anak  kepada  Anak  Korban,  dengan
01670|demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk
01671|dimusnahkan;
01672|7. Sebuah handphone merk Redmi 12 warna hitam;
01673|Barang tesebut sesuai dengan  fakta persidangan merupakan Handphone milik
01674|Anak yang dipergunakan Anak untuk merekam Video Anak dengan Anak korban
01675|pada saat kejadian persetubuhan , dengan demikian barang tersebut berkaitan
01676|dengan tindak pidana yang dilakukan Anak, dan Hakim berpendapat bahwa
01677|barang bukti tersebut dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan kepada
01678|Anak Korban, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan
01679|agar dirampas untuk dimusnahkan;
01680|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
01681|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01682|yang meringankan Anak;
01683|Keadaan  yang  memberatkan:
01684|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban dan mengakibatkan
01685|Anak Korban mengalami rasa Trauma;
01686|Keadaan yang meringankan:
01687|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01688|- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
01689|- Anak  masih  berusia  muda  dan  diharapkan  dapat  memperbaiki
01690|perilakunya di kemudian hari;
01691|- Anak memiliki keterbatasan fisik berupa salah satu tangan tidak tumbuh
01692|berkembang dengan baik;
01693|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
01694|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01695|
01696|Mengingat,  Pasal  473 ayat  (2)   huruf  b  KUHP  Jo  Undang-Undang
01697|Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana , Undang-Undang Republik
01698|Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) dan
01699|Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01700|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
01701|
01702|MENGADILI:
01703|1. Menyatakan  Anak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01704|melakukan  tindak pidana “melakukan  kekerasan  dan ancaman  kekerasan
01705|memaksa persetubuhan dengan anak” sebagaimana dakwaan Primer;
01706|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
01707|selama 3 (Tiga) Tahun dan 5 (lima) bulan;
01708|3. Menetapkan  masa  Penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01709|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01710|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01711|5. Menetapkan barang bukti, berupa:
01712|- Sebuah baju lengan panjang berwarna hitam;
01713|- Sebuah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
01714|- Sebuah Miniset berwarna abu abu tua;
01715|- Sebuah Celana Delam berwarna ungu;
01716|- Sebuah celana panjang berwarna abu-abu;
01717|- Sebuah baju lengan pendek berwarna hitam.
01718|Dirampas untuk dimusnahkan;
01719|- Sebuah handphone merk Redmi 12 warna hitam;
01720|Dirampas untuk dimusnahkan;
01721|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
01722|5.000,00 (lima ribu rupiah);
01723|
01724|Senin
01725|
01726|18  Mei  2026
01727|
01728|2026
01729|
01730|Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H  Hakim  Pengadilan Anak pada Pengadilan
01731|Negeri Sumenep
01732|
01733|Effri Mayasari,S.H
01734|
01735|Panitera Pengganti,                                                   Hakim,
01736|
01737|Effri Mayasari,S.H                                  Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.