02940|- Bahwa Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
02941|ada 3(tiga) yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi,
02942|hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
02943|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
02944|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang.
02945|Hal. 79 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02946|Paraf
02947|
02948|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
02949|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
02950|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
02951|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
02952|yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
02953|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
02954|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
02955|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02956|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
02957|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
02958|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
02959|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02960|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial.
02961|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
02962|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
02963|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
02964|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
02965|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
02966|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
02967|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
02968|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
02969|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
02970|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
02971|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
02972|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
02973|Tujuan  adalah  unsur  kumulataif  sementara  bagian  bagian  dalam
02974|unsur itu adalah unsur alternatif
02975|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
02976|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
02977|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
02978|21 Tahun 2007.
02979|Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
02980|Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari adanya
02981|Hal. 80 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02982|Paraf
02983|
02984|tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21
02985|Tahun 2007
02986|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
02987|Ketenagakerjaan adalah :
02988|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
02989|b. Pemindahan,  Pengiriman  dari  satu  wilayah  ke
02990|wilayah lain tanpa dokumen atau dengan dokumen palsu
02991|serta penampungan tanpa batas waktu yang jelas;
02992|c. Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
02993|d. Perekrutan  dibawah  umum  (-18  tahun)  dokumen
02994|dipalsukan;
02995|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
02996|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
02997|g. Hanya  menggunakan  paspor  dengan  Visa
02998|kunjungan;
02999|h. Ditempatkan  oleh  perorangan, bukan  PPPMI yang
03000|memiliki izin dari Menteri tenaga Kerja;
03001|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
03002|j. Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
03003|walaupun  tidak  sesuai  dengan  peraturan  di  Negara
03004|Indonesia;
03005|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
03006|(Over Charging).
03007|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
03008|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
03009|adalah :
03010|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
03011|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
03012|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
03013|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
03014|Pasal 6”.
03015|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
03016|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
03017|-  Merencanakan : Membuat rencana.
03018|Hal. 81 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03019|Paraf
03020|
03021|-  Pemufakatan Jahat  (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
03022|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
03023|melakukan tindak pidana perdagangan orang
03024|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
03025|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
03026|”Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
03027|wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk
03028|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana
03029|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
03030|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
03031|Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
03032|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
03033|- Bahwa u nsur-unsur Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
03034|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
03035| Setiap Orang : Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada
03036|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
03037|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
03038| Yang  membawa  Warga  Negara  Indonesia :  Jadi  yang
03039|dibawa  adalah  warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam
03040|unsur  pasal  ini  apabila  yang  dibawa  bukan  warga  Negara
03041|Indonesia.
03042| Ke luar wilayah Republik Indonesia : Jika dibawa masih
03043|dalam wilayah Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk
03044|dalam unsur pasal ini.
03045| Dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi:  Maka  haruslah
03046|dapat  ditujunkan  unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia
03047|bermaksud (  dapat digolongkan ke  dalam  menyengaja / dolus)
03048|untuk mengeksploitasi.
03049|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
03050|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
03051|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
03052|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
03053|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
03054|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
03055|Hal. 82 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03056|Paraf
03057|
03058|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
03059|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
03060|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
03061|-    Bahwa  setelah  ahli  mendengar  dan  memperhatikan  kronologis
03062|kejadian yang disampaikan oleh penyidik, maka dapat ahli jelaskan
03063|bahwa  HULWATUL FITRIATI,Dkk  merupakan  korban  perdagangan
03064|orang  dengan   modus  penipuan  dengan  menjanjikan  bekerja  ke
03065|Negara Jepang dengan sistem pemagangan ;
03066|-     Bahwa melakukan perekrutan Tenaga kerja yang akan di pekerjakan
03067|di  Luar  Negeri  tidak  dibenarkan. karena  perekrutan  Tenaga  Kerja
03068|Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
03069|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan
03070|tenaga  kerja  sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39
03071|Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
03072|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor
03073|22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan
03074|tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
03075|-      Bahwa  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  Pasal  12
03076|disebutkan  bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana
03077|Penempatan  TKI  swasta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10
03078|huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri ;
03079|- Bahwa Pelanggaran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak
03080|pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU No, 38 Tahun 2004
03081|yang berbunyi:
03082|a.  Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  singkat  1  (satu)  bulan
03083|dan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
03084|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
03085|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang :
03086|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
03087|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
03088|c.  Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
03089|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang.
03090|dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
03091|Hal. 83 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03092|Paraf
03093|
03094|Dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang
03095|harus dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan
03096|Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
03097|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang.
03098|dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
03099|Dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang
03100|harus dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan
03101|Dalam peristiwa yang disampaikan penyidik kepada saya ini hal ini
03102|memenuhi 3 unsur tersebut yakni melakukan perekrutan dengan
03103|cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau dapat
03104|terekspoitasi.
03105|- Bahwa Proses perekrutan yang dilakukan tidak sesuai prosedur
03106|karena  proses perekrutan  hanya  dapat dilakukan  oleh PPPMI yang
03107|harus mendapat ijin dari Menteri ;
03108|Cara : Cara yang dipakai adalah penipuan karena mereka dijanjikan
03109|berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat keuntungan
03110|karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang;
03111|Tujuan : Unsur tujuan, Tujuan dalam TPPO adalah tereksploitasi.  dalam
03112|rangkaian perbuatan ini adalah mendapat keuntungan uang dari korban.
03113|Korban diwajibkan membayar sejumlah uang baik untuk biaya kursus,
03114|biaya penempatan job, korban juga kehilangan waktu dan tenaga untuk
03115|menjalani Kursus dan proses lainnya;
03116|- Bahwa  cara  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  juga  memerlukan
03117|pelatihan  khusus,  bukan  hanya  dalam  hal  Bahasa  tetapi  juga
03118|ketrampilan  sesuai  dengan  bidang  pekerajaan  yang  akan  mereka
03119|Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu maka orang dapat
03120|tereksploitasi ;
03121|- Bahwa  Kontrak kerja merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh
03122|kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak harus memahami apa
03123|yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis dalam Bahasa
03124|jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia. Selain
03125|itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
03126|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak
03127|Hal. 84 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03128|Paraf
03129|
03130|kerja yang tidak jelas dan tidak dipahami dapat menyebabkan orang
03131|tereksploitasi;
03132|- Bahwa  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  Sumaedy Effendi Als
03133|Edy Selaku kepala LPK PT RSEI-Lotim yang bekerjasama dengan Galih
03134|Santika Fadillahkusumah  selaku direktur  LPK Sanusi Pusaka Sunda-
03135|Subang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU No. 39
03136|Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang;
03137|- Bahwa Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah diatur dalam UU No.
03138|39 Tahun 2004. Lembaga yang merekrut dan menempatkan juga sudah
03139|diatur  dalam  UU  Tersebut.  Ada  persyaratan  tertentu  yang  harus
03140|dipenuhi, antara lain bahwa Lembaga tersebut harus sudah terdaftar
03141|sebagai Lembaga rekrutmen pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota
03142|yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
03143|- Bahwa  Jika  tidak  ada  yang  berhasil  diberangkatkan  namun  tetap
03144|melakukan  perekrutan  maka  ini  mengarah  kepada  penipuan  yang
03145|merupakan  unsur  cara  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03146|Pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan orang
03147|tereksploitasi hingga mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana
03148|perdagangan orang;
03149|             Terhadap keterangan Ahli  dibenarkan oleh Terdakwa ;
03150|4.  Ahli  ASYIB  YULIANTO,  S.Kom dibawah  sumpah  pada  pokoknya
03151|menerangkan :
03152|- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saudara ahli ?
03153|1.  Ahli  bersedia  untuk  menjelaskan  riwayat  pendidikan  Ahli  adalah
03154|sebagai berikut:
03155|a. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
03156|NTB, Indonesia;
03157|b. Tahun 2000  tamat  dan  lulus  Pendidikan  SMPN  4  Labuan
03158|Sumbawa, NTB, Indonesia;
03159|c. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan di MAN 1 Sumbawa,
03160|NTB, Indonesia;
03161|d. Tahun  2003  tamat  dan  lulus  Pendidikan  Diploma  3  di
03162|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
03163|e. Tahun 2007 tamat dan lulus Pendidikan Strata 1 di Universitas
03164|Hal. 85 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03165|Paraf
03166|
03167|Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
03168|f. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
03169|NTB, Indonesia;
03170|g. Tahun 2000  tamat  dan  lulus  Pendidikan  SMPN  4  Labuan
03171|Sumbawa, NTB, Indonesia.
03172|- Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
03173|a. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
03174|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03175|Perlindungan dan Pemberdayaan  di BP3TKI Mataram;
03176|b. Tahun  2011  sampai  dengan  2016  sebagai  Pelasana
03177|Penerbitan  E-KTKLN,  Seksi  Penyiapan  dan  Penempatan
03178|BP3TKI Mataram;
03179|Tahun 2016 sampai dengan 2019 diangkat menjadi Kepala
03180|Seksi Penyiapan dan Penempatan di BP3TKI Mataram;
03181|c. Tahun 2020 Terhitung Bulan Februari s.d November diangkat
03182|menjadi  Kepala  Seksi  Pelindungan  dan  Pemberdayaan  di
03183|BP3MI NTB;
03184|d. Tahun 2020 Bulan sejak Desember sampai dengan Sekarang
03185|diangkat menjadi Fungsional  Pengantar  Kerja Ahli Muda  di
03186|BP3MI NTB;
03187|e. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
03188|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03189|Perlindungan dan Pemberdayaan  di BP3TKI Mataram.
03190|- Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Ahli adalah sebagai berikut:
03191|a. Tahun  2013,  Bimtek  Aplikasi  Sistem  Komputerisasi  Tenaga
03192|Kerja Luar Negeri, BNP2TKI;
03193|b. Tahun  2014, Bimtek  Verifikasi  Dokumen  Penempatan  Calon
03194|TKI/TKI, BNP2TKI;
03195|c. Tahun 2015, Bimtek Pelayanan Elektronik kartu Tenaga Kerja
03196|Luar Negeri (E-KTKN) BNP2TKI;
03197|d. Tahun 2017, Training of Trainers Aplikas safe travel serta Isu
03198|perlindungan  Lainnya  Kepada  Instruktur  Pembekalan  Akhir
03199|Pemberangkatan, Kementerian Luar Negeri;
03200|e. Tahun 2017 Bimtek peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan
03201|Publik di BNP2TKI;
03202|- Ba
03203|hwa saat ini Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di
03204|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara
03205|Hal. 86 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03206|Paraf
03207|
03208|Barat  sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  adapun  kewenangan  dan
03209|tanggung jawab Ahli adalah menjalankan tugas di bagian Pelindungan dan
03210|Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  BP3MI Nusa  Tenggara  Barat
03211|adalah :
03212|a. BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan
03213|dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan
03214|peraturan perundang-undangan.
03215|b. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,
03216|BP3MI menyelenggarakan fungsi:
03217|1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
03218|2. Penyebarluasan  informasi  di  bidang  penempatan  dan
03219|pelindungan pekerja migran Indonesia;
03220|3. Pelaksanaan  pemetaan  suplai  dan  pendayagunaan  hasil
03221|pemetaan peluang kerja luar negeri;
03222|4. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran
03223|Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja
03224|Migran Indonesia;
03225|5. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
03226|6. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi
03227|calon  pekerja  migran  Indonesia;  pelaksanaan  pengawasan
03228|pelayanan  jaminan  lembag  pekerja  migran  Indonesia;
03229|pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan
03230|perpanjangan  surat  izin  lembaga  dan  penempatan  pekerja
03231|migran  Indonesia; pemberian  bahan  rekomendasi  pengenaan
03232|sanksi  lembaga  bagi  Lembaga  penempatan  pekerja  migran
03233|Indonesia  dan  lembaga  yang  menempatkan  calon  pekerja
03234|migran Indonesia untuk kepentingan lembaga sendiri;
03235|7. Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  layanan
03236|penempatan  dan  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia  oleh
03237|lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
03238|8. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah,
03239|dan pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia/ pekerja
03240|migran Indonesia secara terpadu;
03241|9. Pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia selama
03242|bekerja  di  negara  tujuan  penempatan  berkoordinasi  dengan