00737|2. Menjamin  bahwa  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum
00738|diperlakukan  secara  manusiawi  sesuai  dengan  kebutuhan  anak
00739|seusianya;
00740|3. Mencegah Anak dari perampasan kemerdekaan;
00741|4. Mendorong Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
00742|5. Melakukan intervensi yang positif terhadap Anak tanpa labelling;
00743|6. Menghindarkan Anak dari proses peradilan pidana;
00744|7. Mencegah Anak mengulangi tindak pidana;
00745|8. Menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal;
00746|9. Memperkuat peran serta masyarakat; dan
00747|10. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;
00748|Menimbang,  bahwa  Hakim  setelah  memperhatikan  Laporan  Hasil
00749|Penelitian Kemasyarakatan dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU SPPA
00750|tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap Anak lebih tepat dan akan
00751|lebih  bermanfaat,  untuk  dijatuhi  Pidana  dengan  syarat  berupa  pelayanan
00752|masyarakat yang akan lebih lengkap di pertimbangkan sebagai berikut;
00753|
00754|Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Pidana dengan
00755|syarat berupa pelayanan masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan tentang
00756|syarat umum dan syarat khusus yang akan dijatuhkan terhadap Anak;
00757|Menimbang,  bahwa  syarat  umum  adalah  terkait  Anak  tidak  akan
00758|melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat,
00759|yang mana dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 73 ayat (6) Undang-Undang
00760|Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak dan  Pasal 8
00761|Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara
00762|Pelaksanaan  Pidana  dan  Tindakan  terhadap  Anak,  masa  dimaksud  adalah
00763|masa percobaan bagi Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya yang lama
00764|waktunya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;
00765|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menentukan syarat khusus bagi
00766|Anak, setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa tindak pidana
00767|yang dilakukan oleh Anak terjadi pada malam hari, yaitu sekira pukul 03.00 WIT,
00768|yang mana memperhatikan fenomena umum dan keadaan sosial Anak bahwa
00769|Tindak Pidana seringkali terjadi di malam hari, sehingga untuk mencegah Anak
00770|menjadi kembali melakukan tindak pidana dan menjauhkan anak dari pergaulan
00771|yang tidak baik, maka sebaiknya dilakukan pembatasan jam malam bagi Anak
00772|sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
00773|Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana
00774|dengan  syarat  berupa  pelayanan  masyarakat,  dalam  hal  ini  Hakim  setuju
00775|dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak bahwa Pelayanan
00776|masyarakat mampu memberikan konsekuensi nyata atas perbuatan Anak tanpa
00777|menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi dan labeling sosial. Selain itu
00778|Pelayanan masyarakat bukan bentuk pembebasan dari tanggung jawab, akan
00779|tetapi merupakan pertanggungjawaban sosial yang bersifat edukatif sehingga
00780|Anak tetap menjalani konsekuensi atas perbuatannya dalam bentuk kontribusi
00781|nyata kepada lingkungan;
00782|Menimbang,  bahwa  mengenai  jangka  waktu  pelaksanaan  pidana
00783|pelayanan masyarakat, telah diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang
00784|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pidana
00785|pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan
00786|paling  lama  120  (seratus  dua  puluh)  jam,  sehingga  berdasarkan  ketentuan
00787|tersebut,  Hakim  berpendapat  untuk  memaksimalkan  penanaman  nilai-nilai
00788|disiplin dan tanggungjawab Anak, maka perlu dijatuhkan terhadap Anak untuk
00789|melaksanakan  pidana  pelayanan  masyarakat  tersebut  selama  90  (sembilan
00790|puluh)  jam  dengan  rincian  pelaksanaan  selama  2  (dua)  jam  setiap  hari,
00791|
00792|dilaksanakan  pada  siang  hari  setelah  Anak  pulang  sekolah  agar  tidak
00793|mengganggu Hak belajar Anak. Pelayanan Masyarakat tersebut dilaksanakan di
00794|Yayasan  Filadelfia  Serui  sesuai  dengan  rekomendasi  Laporan  Penelitian
00795|Kemasyarakatan Anak;
00796|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang
00797|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika Anak tidak
00798|memenuhi  seluruh  atau  sebagian  kewajiban  dalam  menjalankan  pidana
00799|pelayanan  masyarakat  tanpa  alasan  yang  sah,  pejabat  pembina  dapat
00800|mengusulkan hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi
00801|seluruh  atau  sebagian  pidana  pelayanan  masyarakat  yang  dikenakan
00802|terhadapnya;
00803|Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-
00804|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama
00805|menjalani pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan
00806|Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati
00807|persyaratan yang telah ditetapkan;
00808|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
00809|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  apabila  dalam  masa  pidana
00810|dengan syarat tersebut diatas Anak melakukan tindak pidana, maka terhadap
00811|pidana yang dijatuhkan kepada Anak selama pidana dengan syarat ini akan
00812|dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah
00813|dijalani Anak;
00814|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat
00815|maka  Anak  diperintahkan  untuk  dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah
00816|putusan ini diucapkan;
00817|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00818|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00819|- 1  (satu)  Unit  sepeda  motor  Merk  honda  Beat  Street.  Type
00820|D1B02N26L2  A/T.  Warna  Hitam,  dengan  nomor  rangka
00821|MHIJFZ215KK527255  dan  nomor  Mesin  JFZ2E-1527049  tanpa  spion
00822|dan knalpot;
00823|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  tersebut  masih  diperlukan  sebagai
00824|barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum
00825|untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama  Demianus Neymar
00826|Kabaa Alias Demi;
00827|
00828|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu
00829|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00830|meringankan Anak;
00831|Keadaan yang memberatkan:
00832|- Korban mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh
00833|Anak;
00834|Keadaan yang meringankan:
00835|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
00836|tidak mengulanginya;
00837|- Anak  berkelakuan  baik  di  persidangan  dan  kooperatif  selama
00838|jalannya persidangan;
00839|- Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
00840|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
00841|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00842|Mengingat Pasal 477 Ayat (1) huruf e dan g  KUHP, Undang-Undang
00843|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
00844|Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00845|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00846|
00847|MENGADILI:
00848|1. Menyatakan  Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
00849|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  dalam  keadaan  yang
00850|memberatkan”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu  Penuntut
00851|Umum;
00852|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
00853|selama 3 (tiga) bulan;
00854|3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum
00855|yaitu Anak tidak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan
00856|selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan syarat khusus yaitu memberlakukan
00857|jam malam kepada Anak untuk tidak keluar rumah mulai pukul 22.00 WIT
00858|sampai dengan pukul 05.00 WIT selama 1 (satu) tahun, serta menjatuhkan
00859|pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat selama 90 (sembilan
00860|puluh) jam dengan rincian pelaksanaan selama 2 (dua) jam setiap hari yang
00861|dilaksanakan  pada  siang  hari  setelah  Anak  pulang  sekolah  di  Yayasan
00862|Filadelfia Serui dengan ketentuan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau
00863|sebagian kewajiban dalam melaksanakan Pidana Pelayanan Masyarakat
00864|tanpa  alasan  yang  sah,  berdasarkan  usulan  pejabat  Pembina,  hakim
00865|
00866|pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau
00867|sebagian pidana Pelayanan Masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
00868|4. Menetapkan apabila dalam masa pidana dengan syarat tersebut diatas
00869|Anak  kembali  melakukan  tindak  pidana,  maka  terhadap  pidana  yang
00870|dijatuhkan kepada Anak selama pidana dengan syarat ini akan dikurangkan
00871|seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
00872|Anak;
00873|5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan
00874|ini diucapkan;
00875|6. Menetapkan barang bukti berupa:
00876|- 1  (satu)  Unit  sepeda  motor  Merk  honda  Beat  Street.  Type
00877|D1B02N26L2  A/T.  Warna  Hitam,  dengan  nomor  rangka
00878|MHIJFZ215KK527255 dan nomor Mesin JFZ2E-1527049 tanpa spion
00879|dan knalpot;
00880|dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  digunakan  sebagai  barang
00881|bukti dalam perkara lain;
00882|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00883|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00884|
00885|Jum’at
00886|
00887|22 Mei 2026
00888|
00889|2026
00890|
00891|Demikianlah diputuskan pada hari Jum’at, tanggal 22 Mei 2026, oleh
00892|Mochamad Lutfi, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Serui, dan
00893|
00894|Ricky Julianus Pardede, S.H.
00895|
00896|Panitera Pengganti,                                              Hakim,
00897|RICKY JULIANUS PARDEDE, S.H. MOCHAMAD LUTFI, S. H.