01691|Korban terlihat takut dan trauma sehingga kesulitan memberikan keterangan di
01692|persidangan  dan  harus  digali  secara  mendalam  mengenai  kronologi
01693|peristiwanya, dan hal tersebut diperkuat pula dengan proses pemeriksaan Anak
01694|Korban di persidangan yang tanpa dihadiri langsung oleh Para Anak karena
01695|Anak  Korban  merasa  takut  dengan  keberadaan  Para  Anak,  sehingga  hal
01696|tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anak Korban mengalami rasa
01697|takut dan trauma akibat peristiwa tersebut dan tidak happy-happy saja, dengan
01698|demikian dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan
01699|menurut hukum dan harus ditolak;
01700|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
01701|IV, Anak V bahwa adanya ancaman penyebaran video adalah termasuk ranah
01702|Pasal 29 UU ITE, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan
01703|tidak terbuktinya perbuatan Para Anak, dan apabila memang ada unsur pidana
01704|dari penyebaran video tersebut maka pihak-pihak yang merasa menjadi korban
01705|
01706|dapat melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dengan demikian dalil duplik
01707|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut hukum dan
01708|harus ditolak;
01709|Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan memberikan keterangan
01710|di persidangan bahwa  tujuan Para Anak melakukan hubungan badan dengan
01711|Anak Korban adalah untuk menyalurkan nafsu biologis dan karena ditawarkan
01712|oleh Rifki selaku pacar Anak Korban;
01713|Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian perbuatan Para Anak
01714|yang secara bergantian menghampiri Anak Korban di kamar rumah Anak III dan
01715|kemudian membaringkan Anak Korban dan memasukkan kelamin Anak V yang
01716|sudah  menegang  ke  kelamin  Anak  Korban  serta  melakukan  gerakan  maju-
01717|mundur  sekitar  3  (tiga)  menit  hingga  mengeluarkan  air  mani,  menunjukkan
01718|bahwa telah terjadi persetubuhan antara Para Anak dengan Anak Korban;
01719|Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum
01720|et Repertum Korban Pemerkosaan Nomor 506 dari Puskesmas Arjasa tanggal
01721|11 April 2026, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter
01722|pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama
01723|Anak  Korban,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sumenep,  28  Februari  2018,  jenis
01724|kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat  Kabupaten Sumenep , dengan
01725|Kesimpulan:  pada pemeriksaan dalam terdapat luka lecet pada bibir kemaluan
01726|bagian dalam pada arah jam tujuh dengan ukuran nol koma tiga centimeter,
01727|terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam pada arah jam sepuluh
01728|dengan ukuran nol koma dua centimeter; penyebab luka kemungkinan adanya
01729|persentuhan dengan benda tumpul;
01730|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
01731|saat melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban bukanlah istri dari Para
01732|Anak dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan Para Anak;
01733|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi 2
01734|mengenai identitas Anak Korban, dihubungkan dengan fotokopi Ijazah Sekolah
01735|Dasar  Nomor:  XXXX  tanggal  13  Juni  2024  atas  nama  Anak  Korban
01736|sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa Anak Korban
01737|lahir di Sumenep pada tanggal 28 Februari 2012, sehingga Anak Korban masih
01738|berusia  13  (tiga  belas)  tahun  4  (empat)  bulan  saat  Para  Anak melakukan
01739|perbuatan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban pada sekitar bulan
01740|Juni 2025,  dengan demikian  Anak Korban saat persetubuhan tersebut terjadi
01741|masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa  karena belum berusia 18
01742|(delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 Undang-
01743|
01744|Undang  Perlindungan  Anak  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
01745|Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
01746|Undang Nomor 17 Tahun 2016) juncto Pasal 150 KUHP;
01747|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
01748|Majelis Hakim menilai unsur “dengan Kekerasan memaksa Anak melakukan
01749|persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;
01750|Ad. 3. Unsur “Sebagai orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana;”
01751|Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 20 huruf c KUHP menyebutkan
01752|sebagai berikut, yaitu “ Yang dimaksud dengan  " turut serta melakukan Tindak
01753|Pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama
01754|secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta
01755|melakukan  Tindak  Pidana  harus  memenuhi  semua  unsur  Tindak  Pidana
01756|walaupun  semua  diancam  dengan  pidana  yang  sama.  Dalam  turut  serta
01757|melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta
01758|melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.”,
01759|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  pada
01760|pembuktian unsur kedua di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para
01761|Anak telah dengan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan
01762|dengan Para Anak;
01763|Menimbang, bahwa keberadaan unsur penyertaan sebagaimana Pasal
01764|20  KUHP  ini  adalah  untuk  memperluas  pihak-pihak  yang  dapat  dimintai
01765|pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, dan karena sebagaimana telah
01766|dipertimbangkan di pembuktian unsur kedua di atas telah terbukti bahwa Para
01767|Anak telah dengan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan
01768|dengan Para Anak, maka telah terjadi suatu penyertaan atau turut serta dalam
01769|persetubuhan  kepada  Anak  Korban,  di  mana  Para  Anak  secara  sadar  dan
01770|bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  dengan  kekerasan
01771|tersebut yang mewujudkan suatu kesatuan perbuatan, yang dilakukan secara
01772|bergiliran/bergantian dalam berbagai momen dengan perincian sebagai berikut:
01773|- Pada peristiwa pertama, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01774|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
01775|-  Pada peristiwa kedua, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01776|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
01777|- Pada peristiwa ketiga, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01778|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Anak III;
01779|- Pada peristiwa keempat, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01780|Korban adalah Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Rifki;
01781|
01782|- Pada peristiwa kelima, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01783|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
01784|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
01785|maka  Para  Anak  telah  melakukan  perbuatan  memasukkan  kelamin  masing-
01786|masing  ke  kelamin  Anak  Korban  secara  bersama-sama  dalam  waktu  yang
01787|hampir  bersamaan  yang  dilakukan  secara  bergantian/bergiliran,  dengan
01788|demikian unsur “turut serta melakukan Tindak Pidana” telah terpenuhi pada
01789|perbuatan Para Anak;
01790|Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak I,
01791|Anak II, Anak IV, Anak V bahwa unsur “turut serta” tidak terbukti adalah tidak
01792|beralasan menurut hukum, begitu pula dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
01793|IV, Anak V bahwa Penuntut Umum sendiri dalam tuntutan maupun repliknya
01794|menyatakan unsur tersebut tidak terbukti, Hakim berpendapat bahwa analisis
01795|Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  tidak  mengikat  Hakim  melainkan  yang
01796|menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus perkara ini adalah surat dakwaan
01797|dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dan Hakim telah menyatakan
01798|di atas bahwa unsur ketiga ini telah terbukti, dengan demikian dalil pembelaan
01799|dan duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut
01800|hukum dan patut ditolak;
01801|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
01802|IV, Anak V bahwa perbuatan Para Anak lebih memenuhi unsur Pasal 479 KUHP
01803|karena dilakukan dengan dasar suka sama suka, Hakim berpendapat bahwa
01804|sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas  telah  terbukti  bahwa  perbuatan
01805|hubungan badan tersebut dilakukan Para Anak kepada Anak Korban dengan
01806|didahului  adanya  kekerasan  berupa  ancaman  penyebaran  video,  dengan
01807|demikian Anak Korban melakukan hubungan badan dengan keterpaksaan dan
01808|bukan dengan suka sama suka, selain itu Pasal 479 KUHP yang dimaksud
01809|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V bukanlah mengenai Tindak Pidana
01810|persetubuhan  terhadap  Anak  melainkan  mengenai  Tindak  Pidana  pencurian
01811|dengan kekerasan, dengan demikian tidak relevan dan dengan demikian dalil
01812|pembelaan dan duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan
01813|menurut hukum dan patut ditolak;
01814|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 473 ayat (2)
01815|huruf b juncto Pasal 20 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
01816|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah
01817|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
01818|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  secara  bersama-sama
01819|
01820|melakukan  perkosaan  terhadap  Anak,  sebagaimana  didakwakan  dalam
01821|dakwaan primer;
01822|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah
01823|dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01824|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01825|hal berupa alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum
01826|dari tindak pidana yang dilakukan Para Anak, dan juga tidak menemukan hal-hal
01827|berupa  alasan  pemaaf  pada  diri  Para  Anak  yang  dapat  menghapus
01828|pertanggungjawaban  pidana  Para  Anak,  maka  Para  Anak  harus
01829|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01830|Menimbang,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  tiada
01831|pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP
01832|yang mengatur bahwa “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban
01833|atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”, dan
01834|Pasal 473 ayat (2) huruf b  juncto Pasal 20 huruf c KUHP  tidak menyebutkan
01835|kesengajaan sebagai salah satu unsur, namun sebagaimana ketentuan Pasal
01836|36  ayat  (2)  KUHP  yang  mengatur  bahwa  “ Perbuatan  yang  dapat  dipidana
01837|merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak
01838|Pidana  yang  dilakukan  karena  kealpaan  dapat  dipidana  jika  secara  tegas
01839|ditentukan dalam peraturan perundang-undangan .”, maka  unsur kesengajaan
01840|dianggap telah termuat secara implisit dalam rumusan Pasal 473 ayat (2) huruf
01841|b  juncto Pasal 20 huruf c KUHP karena setiap Tindak Pidana harus selalu
01842|dianggap dilakukan dengan sengaja, dan sebagaimana fakta yang terungkap di
01843|persidangan  telah  terbukti  ada  kesengajaan  pada  diri  Para  Anak  untuk
01844|melakukan tindak pidana persetubuhan,  yang terbukti dalam perbuatan Para
01845|Anak yang melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sehat sadar dan
01846|sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  Para  Anak  menghendaki,  mengetahui,  dan
01847|menyadari  perbuatannya  dan  mengetahui  pula  bahwa  Anak  Korban  adalah
01848|anak yang masih di bawah umur dan masih bersekolah di sekolah menengah
01849|pertama (SMP), dan tergambar pula dari perbuatan Para Anak yang menyuruh
01850|Anak Korban untuk datang ke rumah Anak III, sehingga rangkaian perbuatan
01851|Para  Anak  tersebut  merupakan  salah  satu  corak  dari  kesengajaan,  dengan
01852|demikian telah terdapat kesalahan pada diri Para Anak  dan Para Anak mampu
01853|bertanggung jawab, sehingga Para Anak harus dinyatakan bersalah, dan sesuai
01854|ketentuan Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
01855|Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para
01856|Anak harus dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan;
01857|
01858|Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik
01859|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur
01860|bahwa  “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan
01861|ketentuan dalam Undang-Undang ini”;
01862|Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut,
01863|apabila Para Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01864|melakukan tindak pidana, maka sanksi/hukuman yang dijatuhkan dapat berupa
01865|pidana atau tindakan;
01866|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Para Anak
01867|dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
01868|dan diancam pidana dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c
01869|KUHP sebagaimana  dalam  dakwaan primer , dan  menuntut agar Para Anak
01870|dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
01871|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut,
01872|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V dalam pembelaannya menyatakan
01873|bahwa apabila Hakim  menyatakan Para Anak terbukti melakukan perbuatan
01874|yang didakwakan, maka mohon agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya
01875|kepada Para Anak  dan m engutamakan tindakan pembinaan dan rehabilitasi
01876|dibanding pidana penjara;
01877|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut,
01878|Advokat Anak III dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan pasal
01879|dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana sebab
01880|dinilai  terlalu  lama  untuk  menimbulkan  efek  jera  terhadap  Para  Anak  dan
01881|sebagaimana ketentuan dalam KUHP, penjara merupakan ultimatum remidium
01882|dan jika Para Anak harus dijatuhi hukuman dalam penjara maka mohon untuk
01883|dilakukan  penghukuman  sesingkat-singkatnya  dan  seringan-ringannya  dan
01884|Advokat Anak III memohon untuk dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua)
01885|tahun  dan tindakan kerja sosial;
01886|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  tuntutan  dan  pembelaan
01887|tersebut  Hakim  akan  mempertimbangkan  hukuman  yang  sesuai  dengan
01888|perbuatan Para Anak dengan didasarkan kepada asas kepentingan terbaik bagi
01889|anak, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, dengan
01890|memperhatikan  keseimbangan  kepentingan  antara  kepentingan  korban,
01891|kepentingan Para Anak, dan kepentingan negara;
01892|Menimbang, bahwa makna pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor
01893|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  adanya
01894|pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak berupa sanksi yang
01895|
01896|bertujuan  untuk  memperbaiki  perilaku  Anak  dan  pemidanaan  bersifat
01897|pembinaan  bukan  pembalasan  di  mana  pembatasan  kebebasan  Anak
01898|merupakan pilihan terakhir;
01899|Menimbang,  bahwa  penanganan  perkara  pidana  Anak  berdasarkan
01900|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01901|juga mengutamakan pemberlakuan prinsip  restorative justice  yang bermakna
01902|perlunya upaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan keadaan kepada
01903|keadaan semula atau pun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan
01904|memperhatikan kepentingan korban;
01905|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Para Anak bukanlah
01906|untuk membalas perbuatan Para Anak melainkan untuk mendidik dan membina
01907|Para  Anak  agar  Para  Anak  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  telah
01908|dilakukannya,  sehingga  di  kemudian  hari  Para  Anak  tidak  lagi  melakukan
01909|perbuatan yang melanggar hukum;
01910|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  pidana  yang  dijatuhkan  patut
01911|ditujukan  agar  Para  Anak  menginsafi  perbuatannya  yang  salah  dan  tidak
01912|mengulanginya  kembali,  hal  mana  yang  dapat  terjadi  apabila   Para  Anak
01913|memperoleh  bimbingan  atau  pun  pendidikan  secara  menyeluruh  yang  lebih
01914|baik;
01915|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar  permohonan Para
01916|Anak  secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk
01917|Para Anak dengan alasan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01918|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01919|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01920|Anak  ditentukan bahwa  “Hakim  wajib mempertimbangkan  laporan penelitian
01921|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01922|putusan perkara” yang selanjutnya akan Hakim pertimbangkan di bawah ini;
01923|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01924|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 8/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01925|Pengadilan untuk klien atas nama Anak I yang dibuat oleh Mas Agus Wijaya
01926|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01927|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
01928|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
01929|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
01930|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
01931|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
01932|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
01933|
01934|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
01935|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
01936|kategori anak sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui
01937|pembinaan; 3) Anak dapat melanjutkan pendidikannya; 4) Anak membutuhkan
01938|pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi
01939|perilaku yang sehat; 5) Klien tidak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan
01940|yang optimal karena kedua orang tua bekerja di luar negeri; 6) Anak masih
01941|dapat meneruskan pendidikannya;
01942|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01943|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 06/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01944|Pengadilan  untuk  klien  atas nama  Anak  II yang  dibuat oleh Miskadi selaku
01945|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan
01946|tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan
01947|kesimpulan tersebut di atas dan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan
01948|(TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan pada tanggal 21 April 2026
01949|maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  merekomendasikan:  Anak  untuk
01950|menjalani  pembinaan  di  LPKA  Blitar,  dengan  tetap  mempertimbangkan
01951|kepentingan terbaik bagi anak, mengingat anak melakukan tindak pidana masih
01952|di  bawah  umur,  yaitu  dengan  pertimbangan:  1)  Anak  merasa  bersalah  dan
01953|sangat menyesali perbuatannya; 2) Anak baru pertama kali menjalani proses
01954|hukum dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri; 3) Agar bisa
01955|mendapat  rehabilitasi  sosial  untuk  memberikan  bimbingan  agar  anak  dapat
01956|berperilaku  produktif;  4)  Anak  dapat  memperoleh  pembinaan  yang  akan
01957|membentuk  pribadi  anak  lebih  baik  dan  memperoleh  keterampilan  yang
01958|diharapkan sehingga dapat menjadi bekal bagi Anak di masa depan; 5) Anak
01959|membutuhkan pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial,
01960|serta edukasi perilaku yang sehat; 6) Untuk mempertimbangkan rasa keadilan
01961|bagi korban dan kepentingan terbaik bagi anak;
01962|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01963|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 3/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01964|Pengadilan untuk klien atas nama Anak III yang dibuat oleh Lovita Nurindah Sari
01965|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01966|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
01967|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
01968|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada