01677|hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab  dan  untuk  itu  T erdakwa  haruslah
01678|mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;
01679|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  yang  telah
01680|diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana
01681|Penuntut  Umum  sepanjang  menganai  dakwaan  yang  terbukti  dari  perbuatan
01682|T erdakwa dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan T erdakwa;
01683|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum
01684|telah terpenuhi dari perbuatan T erdakwa dan T erdakwa terbukti mampu bertanggung
01685|jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan T erdakwa telah terbukti secara
01686|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  kwalifikasi
01687|sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;
01688|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  terbukti  secara  sah  dan
01689|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka T erdakwa
01690|haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
01691|
01692|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  T erdakwa,
01693|Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadan-keadaan yang memberatkan dan
01694|meringankan terhadap diri T erdakwa yaitu sebagai berikut :
01695|Keadaan yang memberatkan :
01696|- Perbuatan yang dilakukan oleh T erdakwa telah bertentangan dengan nilai
01697|agama maupun dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
01698|- T erdakwa  tidak  mengakui  dan  tidak  menyesali  perbuatan  yang  telah
01699|dilakukannya;
01700|Keadaan yang meringankan :
01701|- T erdakwa memiliki tanggungan keluarga;  
01702|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di
01703|atas,  Majelis  Hakim  sampai  pada  kesimpulan,  pidana  yang  dijatuhkan  atas  diri
01704|T erdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil
01705|serta sesuai dengan kesalahan T erdakwa;
01706|Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal
01707|16  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  12  T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
01708|Kekerasan Seksual yang menyebutkan  selain pidana penjara, pidana denda, atau
01709|pidana lainnya  menurut  ketentuan  Undang-Undang,  hakim wajib  menetapkan
01710|besarnya restitusi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam
01711|dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaima ketentuan Pasal 31
01712|ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01713|Seksual, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada SAKSI KORBAN sehubungan
01714|dengan adanya haknya untuk mendapatkan restitusi namun sehubungan dengan hal
01715|tersebut SAKSI KORBAN menegaskan ia tidak mau meminta ganti kerugian kepada
01716|T erdakwa, ia hanya menginginkan dibuat surat yang dapat memberikannya jaminan
01717|bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi agar ia bisa tenang dalam menjalankan
01718|tugasnya karena tempat kejadian tersebut menurut SAKSI KORBAN adalah salah
01719|satu jalan atau jalur yang ia lintasi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang
01720|Bidan.  Bahwa  memperhatikan  hal  tersebut,  meskipun  dalam  perkara  a  quo
01721|sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas T erdakwa telah terbukti secara sah
01722|dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
01723|huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01724|Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara paling lama 4
01725|(empat) tahun, namun oleh karena restitusi tersebut pada dasarnya adalah hak dari
01726|SAKSI KORBAN selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang
01727|dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022
01728|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan SAKSI KORBAN sendiri tidak
01729|
01730|menuntut ganti kerugian terhadap T erdakwa sehubungan dengan perbuatan yang
01731|telah dilakukan oleh T erdakwa kepadanya, maka menurut Majelis Hakim restitusi bagi
01732|SAKSI KORBAN tidaklah dapat untuk ditetapkan dalam perkara ini;
01733|Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan  Pasal 197 ayat (1)
01734|huruf k KUHAP yaitu mengenai perintah supaya T erdakwa ditahan atau tetap dalam
01735|tahanan atau dibebaskan, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
01736|telah disebutkan di atas, T erdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar
01737|Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana
01738|Kekerasan Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara
01739|paling lama 4 (empat) tahun yang jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan
01740|Pasal  193  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang  menyebutkan  “Pengadilan  dalam
01741|menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya
01742|T erdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan
01743|cukup untuk itu”, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidaklah terpenuhinya
01744|syarat untuk dilakukan penahanan terhadap T erdakwa sebagaimana yang disebutkan
01745|di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP ,  sehingga dengan demikian menurut Majelis
01746|Hakim ketentuan tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a
01747|quo;
01748|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti yang diajukan
01749|oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek
01750|Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi
01751|G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545, berdasarkan fakta yang
01752|terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas kendaraan
01753|yang dipakai oleh T erdakwa saat melakukan perbuatannya dan jika diperhatikan Berita
01754|Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana yang terlampir
01755|dalam berkas perkara memang diketahui barang bukti tersebut disita dari T erdakwa,
01756|namun sepanjang persidangan berlangsung T erdakwa tidaklah pernah menunjukan
01757|bukti kepemilikannya atas sepeda motor tersebut dan jika diperhatikan keterangan
01758|Saksi-Saksi di persidangan, ada Saksi yang menerangkan jika sepeda motor tersebut
01759|adalah milik T erdakwa namun hal tersebut hanya didasarkan pada pengakuan dari
01760|T erdakwa saja dan ada juga Saksi yang menerangkan jika barang bukti tersebut
01761|adalah  milik  dari  Edison,  orang  tempat  T erdakwa  bekerja,  sehingga  dengan
01762|memperhatikan kondisi-kondisi tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim barang
01763|bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui T erdakwa;
01764|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana dan T erdakwa juga
01765|tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara
01766|
01767|maka T erdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya
01768|sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;
01769|Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang 
01770|Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 8 T ahun 1981 tentang 
01771|Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang 
01772|berkaitan dengan perkara ini:  
01773|
01774|MENGADILI :
01775|1. Menyatakan T erdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap telah terbukti 
01776|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan 
01777|perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan 
01778|maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan 
01779|seksualitas dan kesusilaannya”; 
01780|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 
01781|penjara selama 1 (satu) bulan;
01782|3. Menetapkan barang bukti berupa :
01783|- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor
01784|polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka
01785|MH8BG41CACJ797545;
01786|Dikembalikan kepada yang berhak melalui T erdakwa 
01787|4. Membebankan kepada T erdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
01788|5.000,00 (lima ribu rupiah);
01789|
01790|Kamis
01791|
01792|16
01793|
01794|2024
01795|
01796|Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh
01797|kami: PRIHA TIN STIO RAHARJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RYKI RAHMAN
01798|SIGALINGGING, S.H., M.H. dan  FERY ANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai
01799|
01800|Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  JHONNY HARTO  Panitera Pengganti pada
01801|Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan,  dan  dihadiri  oleh RIFKA  CANDELA
01802|
01803|HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
01804|RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
01805|HAKIM KETUA,
01806|PRIHA TIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.
01807|
01808|FERYANDI, S.H., M.H.
01809|PANITERA PENGGANTI,
01810|JHONNY HARTO, S.H.