02778|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
02779|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
02780|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
02781|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02782|kepentingan perusahaan sendiri;
02783|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
02784|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02785|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02786|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
02787|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi,
02788|keterangan  Ahli  yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa,
02789|dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh
02790|
02791|fakta  bahwa  Terdakwa  bekerja  dalam  bidang  Lembaga  Pelatihan  Kerja
02792|"SINAR  PUTRA PANJALU"  yang  beralamat  di  Jl.  Kota  Baru,  Kelurahan
02793|Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana LPK "SINAR
02794|PUTRA PANJALU" bergerak dalam kegiatan pelatihan Bahasa Jepang untuk
02795|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan sebagai tempat pengujian dalam
02796|penerbitan sertifikat kompetensi namun LPK "SINAR PUTRA PANJALU" tidak
02797|diperbolehkan  menerima  pendaftaran  maupun  penempatan  CPMI  ke  luar
02798|negeri,  selanjutnya  pada  saat Saksi  KOKO SETYO  W., S.H., melakukan
02799|penyelidikan  di  sebuah  rumah  yang  beralamat  di  Lingkungan  Banjarjo,
02800|Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mendapati
02801|adanya 4 (empat) orang CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri dengan
02802|tujuan Singapura dan Hongkong, diantaranya atas nama PRISILIA DEWI,
02803|SELA  AGUSTIN,  AGUSTIN  MELIANTRIS  dan  SISKA  ANGGRAENI,
02804|kemudian dari dokumen yang ditemukan di tempat Terdakwa, diketahui ada 3
02805|(tiga)  orang  yang  telah  diberangkatkan  oleh  Terdakwa  ke  Singapura,
02806|diantaranya  atas  nama  THERESIA  SUNARMI,  YULIATIN  dan  YENI
02807|YULIANA, yang mana 2 (dua) orang PMI diantaranya atas nama THERESIA
02808|SUNARMI  dan  YULIATIN  sudah  dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada
02809|permasalahan di Singapura, sedangkan PMI atas nama YENI YULIANI saat
02810|ini masih bekerja di Singapura, akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh
02811|Terdakwa tanpa melalui proses sesuai dengan ketentuan, maka terhadap
02812|PMI tersebut tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar
02813|negeri,  seperti  halnya  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI  dan  Saksi
02814|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan), saat mengalami
02815|permasalahan di Singapura maka pihak keluarga yang harus menanggung
02816|biaya  kepulangan  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari  Pemerintah,
02817|sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  sesuai
02818|dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasał
02819|51  "Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02820|Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri"
02821|dan Pasal 59 "Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
02822|melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki  SIP2MI",  sebagaimana  pula
02823|penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO, sesuai dengan Pasal 49 Undang –
02824|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pelaksana penempatan
02825|PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu:
02826|1) Badan;
02827|2) P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia); dan
02828|
02829|3) 3)  Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  kepentingan
02830|perusahaan  sendiri,  yang  artinya  orang  perseorangan  yang  tidak
02831|termasuk  kedalam  kategori  Pasal  49  tersebut  maka  dilarang  menjadi
02832|pelaksana penempatan PMI;
02833|sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa LPK
02834|"SINAR PUTRA PANJALU" tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
02835|dalam  Pasal  49,  Pasal  51  dan  Pasal  59  Undang  –  Undang  Republik
02836|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02837|Indonesia;
02838|Menimbang, bahwa saksi – saksi yang merupakan CPMI dan PMI
02839|yang diberangkatkan melalui Terdakwa tersebut tidak mempunyai sertifikat
02840|pelatihan kerja, tidak melakukan pendaftaran ke Disnaker setempat ataupun
02841|memiliki  lD  PMI,  sebagaimana  penjelasan  Ahli  HARMONO  NUGROHO,
02842|bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  hanya  dapat  melakukan
02843|verifikasi dan melihat data link Siap Kerja atas warga / CPMI yang beralamat
02844|di wilayah Administrasi Kabupaten Blitar saja, selanjutnya setelah dilakukan
02845|pengecekan data pada link Siap Kerja, ditemukan 2 (dua) data saja yaitu atas
02846|nama:
02847|1) AGUSTIN  MELIANTRIS,  NIK:  3572024508980002,  alamat  Dusun
02848|Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Gandusari,
02849|Kabupaten  Blitar,  dengan  keterangan  terverifikasi  pada  Siap  Kerja
02850|pengajuan sebagai CPMI;
02851|2) THERESIA  SUNARMI  Binti  KATΙΜΑΝ,  NIK:  3505084203780003,
02852|alamat  Dusun  Kalidahu,  RT.  19  RW.  08,  Desa  Ngeni,  Kecamatan
02853|Wonotirto, Kabupaten Blitar, dengan keterangan terverifikasi pada Siap
02854|Kerja pengajuan sebagai CPMI;
02855|Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi –
02856|saksi sebagai CPMI tidak dilakukan pelatihan kerja sehingga tidak memiliki
02857|sertifikat  kompetensi,  saksi  –  saksi  sebagai  CPMI  tidak  dilakukan
02858|pendaftaran  di  SISKOP2Ml  sehingga  tidak  mendapatkan  ID  PMI  dan
02859|terhadap CPMI tidak dilakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial /
02860|BPJS Ketenagakerjaan;
02861|Menimbang,  bahwa  syarat  –  syarat  yang  diminta  oleh  Terdakwa
02862|untuk  dapat  diberangkatkan  dan  ditempatkan  sebagai  PMI  ke  Singapura
02863|yaitu sehat jasmani rohani (Medical Check Up)  dan menyerahkan dokumen
02864|pribadi berupa Surat Nikah, KK, KTP , ljazah, Akta Lahir, adapun saksi – saksi
02865|diantaranya Saksi THERESIA SUNARMI, Saksi PRISILIA DEWI, Saksi SELA
02866|AGUSTIN ANGGRAINI dan Saksi YULIATIN (keterangan dibacakan di depan
02867|persidangan), sebelum diberangkatkan sebagai PMI melalui Terdakwa, telah
02868|
02869|melakukan  Medical  Check  Up di  Laboratorium  Klinik  Ar  Rahman  yang
02870|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar, sebagaimana penjelasan Ahli
02871|TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  bahwa  syarat  suatu  sarana  kesehatan
02872|untuk  dapat  menjadi  lokasì  sarana  kesehatan  rujukan  pemeriksaan
02873|kesehatan dan psikologi untuk CPMI yang akan melakukan Medical Check
02874|Up merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29
02875|Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
02876|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan
02877|Republik  Indonesia  Nomor  hk.02.02/B/614/2022  Tentang  Pemeriksaan
02878|Psikologi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia,  selanjutnya  sarana  kesehatan
02879|yang  memenuhi  syarat  dan  menjadi  rujukan  untuk  pemeriksaan  CPMI
02880|berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di wilayah
02881|Kabupaten  Blitar  terdapat  1  (satu)  Rumah  Sakit  Medika  Utama  di  Jalan
02882|Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur, sebagaimana fakta
02883|yang  terungkap  di  persidangan  diketahui  bahwa  Klinik  Ar  Rahman  yang
02884|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar merupakan sarana kesehatan
02885|yang tidak memenuhi syarat dan bukan menjadi rujukan untuk pemeriksaan
02886|CPMI, berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di
02887|wilayah Kabupaten Blitar;
02888|Menimbang,  bahwa  untuk  dokumen  berupa  Paspor  milik  CPMI
02889|tersebut dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi masing – masing CPMI
02890|dan untuk biaya pengurusan Paspor ditanggung oleh Terdakwa, namun di
02891|persidangan  Saksi  THERESIA  SUNARMI  menerangkan  pada  pokoknya
02892|untuk pengurusan Paspor Saksi THERESIA SUNARMI diwawancara dengan
02893|ditanya untuk pergi kemana dan Saksi THERESIA SUNARMI mengatakan
02894|akan berkunjung ke keluarga Saksi THERESIA SUNARMI di Malaysia atas
02895|arahan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi PRISILIA DEWI dan Saksi SELA
02896|AGUSTIN  ANGGRAINI  menerangkan  bahwa  sudah  dibuatkan  Paspor  di
02897|Kantor Imigrasi Kediri oleh Terdakwa namun sampai saat ini saksi – saksi
02898|belum memegang atau bahkan melihat Paspor miliknya dan Paspor tersebut
02899|masih  dibawa  oleh  Terdakwa  untuk  pembuatan  Visa,  selanjutnya  Saksi
02900|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan) menjelaskan saat
02901|tiba di Bandara, Saksi YULIATIN ditemui oleh dua orang laki – laki yang tidak
02902|dikenal yang memandu Saksi YULIATIN nantinya saat pemeriksaan Imigrasi
02903|dengan  mengatakan  bahwa  nanti  apabila  ditanya  oleh  Petugas  Imigrasi,
02904|Saksi YULIATIN mengatakan jika ke Singapura dalam rangka wisata bukan
02905|sebagai PMI, sebagaimana penjelasan Ahli GANJAR ARDIANSYAH, bahwa
02906|
02907|maksud dilakukan kroscek terkait dengan wawancara mengenai negara yang
02908|akan dituju dan lama perjalanan, karena merupakan hak setiap warga negara
02909|untuk berkunjung ke luar negeri dan lama perjalanannya, namun apabila
02910|ditemukan kemudian hari berdasarkan Pasal 126 huruf (c) Undang – Undang
02911|Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai
02912|peruntukan pada saat wawancara permohonan Paspor maka bisa dikenakan
02913|sangsi  pidana  dan  denda  dan  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  hasil
02914|wawancara  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  atau  petugas  memiliki
02915|kecurigaan maka petugas akan meminta dokumen pendukung lainnya untuk
02916|dilengkapi oleh pemohon Paspor dan hasil wawancara tersebut dituangkan
02917|ke  dalam  sistem  Keimigrasian,  sebagaimana  fakta  yang  terungkap  di
02918|persidangan diketahui bahwa CPMI dan PMI yang diberangkatkan melalui
02919|Terdakwa dalam pengurusan  Paspor tidak dilakukan pembekalan (Orientasi
02920|Pra Pemberangkatan – OPP) sebelum pemberangkatan;
02921|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02922|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02923|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
02924|haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
02925|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif pertama
02926|Penuntut Umum;
02927|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02928|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02929|Menimbang,  bahwa  dari  kenyataan  yang  diperoleh  selama
02930|persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal
02931|yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak
02932|termasuk dalam Pasal 44 KUHP , Pasal 48 KUHP , Pasal 49 KUHP, Pasal 50
02933|KUHP , Pasal 51  Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau
02934|alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
02935|perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan
02936|kepadanya;
02937|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung
02938|jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif /
02939|actus  reus /  perbuatan  pidana,  maupun  syarat  subjektif  /  mens  rea /
02940|pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah
02941|atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu
02942|berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193  Ayat (1) KUHAP ,
02943|Terdakwa harus dijatuhi pidana;
02944|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang  –
02945|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
02946|
02947|Pekerja Migran Indonesia selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok
02948|berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda
02949|yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02950|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah
02951|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan
02952|Pasal  22  Ayat  (4)  KUHAP  Jo  Pasal  33  Ayat  (1)  KUHP,  maka  masa
02953|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02954|pidana yang dijatuhkan;
02955|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
02956|terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan
02957|Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu
02958|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02959|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02960|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02961|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02962|1) 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor E6188502 atas nama
02963|THERESIA SUNARMI;
02964|2) 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 82708723 atas nama THERESIA
02965|SUNARMI tanggal 25 Juni 2024;
02966|3) 1  (satu)  bendel  fotokopi  Surat  Tanda  Tamat  Belajar  atas  nama
02967|THERESIA SUNARMI;
02968|4) 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 09902015 atas nama YULIATIN
02969|tanggal 04 November 2024;
02970|5) 1  (satu)  bendel  asuransi  jiwa  "Singlife"  Singapore,  the  insured
02971|person: YULIATIN;
02972|barang bukti tersebut adalah milik Saksi YULIATIN yang digunakan sebagai
02973|persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2)
02974|KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan
02975|hukum dikembalikan kepada Saksi YULIATIN;
02976|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
02977|dipertimbangkan sebagai berikut:
02978|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02979|6) 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82808582  atas  nama  SELA
02980|AGUSTIN ANGGRAINI tanggal 11 November 2024;
02981|7) 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor: E8972284 atas nama
02982|SELA AGUSTIN ANGGRAINI;
02983|8) 1  (satu)  buah  KTP asli  atas  nama  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
02984|dengan NIK: 3505104508060001;
02985|9) 1 (satu) lembar Ijazah asli SMP tahun pelajaran 2020 / 2021 atas
02986|nama  SELA  AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  No.  DN-05/D-
02987|SMP/K13/1404589;
02988|10) 1  (satu)  lembar  fotokopi  Kartu  Keluarga  dengan  No.  KK.:
02989|3505100110060535, atas nama Kepala Keluarga SUKAMTO;
02990|
02991|11) 1  (satu)  lembar  Akta  Kelahiran  an.  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
02992|dengan Nomor Akta: 3572CLT2506200800551;
02993|12) 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
02994|Name Of MDW: SELA AGUSTIN ANGGRAINI (MDM2071);
02995|barang bukti tersebut adalah milik Saksi SELA AGUSTIN ANGGRAINI yang
02996|digunakan  sebagai  persyaratan  menjadi  CPMI,  dihubungkan  dengan
02997|ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah
02998|sepatutnya  dan  beralasan  hukum  dikembalikan  kepada  Saksi  SELA
02999|AGUSTIN ANGGRAINI;
03000|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
03001|dipertimbangkan sebagai berikut:
03002|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03003|13) 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82800018  atas  nama  YENI
03004|YULIANA tanggal 29 Oktober 2024;
03005|14) 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
03006|Name Of MDW: YENI YULIANA;
03007|15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Nomor:
03008|421.3/783/101.6.11.7/2024  atas  nama  YENI  YULIANA  tanggal  30
03009|September 2024;
03010|16) 1  (satu)  lembar  Kartu  Keluarga  asli  no.  3505102202110001  atas
03011|nama Kepala Keluarga HAVID UBAIDILLAH;
03012|17) 1 (satu) buah KTP asli an. YENI YULIANA, NIK: 3505106204000002;
03013|18) 1  (satu)  lembar  fotokopi  Akta  Kelahiran  YENI  YULIANA dengan
03014|Nomor Akta Kelahiran: 9726/TP/VIII/Tahun/2005;
03015|19) 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran Paspor atas nama YENI
03016|YULIANA;
03017|barang  bukti  tersebut  adalah  milik  Sdri.  YENI  YULIANA yang  digunakan
03018|sebagai persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
03019|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
03020|beralasan hukum dikembalikan kepada Sdri. YENI YULIANA;
03021|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
03022|dipertimbangkan sebagai berikut:
03023|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03024|20) 1 (satu) bendel work permit No. 0 82801510 atas nama PRISILIA
03025|DEWI tanggal 30 Oktober 2024;
03026|21) 1 (satu) lembar MAID EMPLOYMENT PTE LTD / Kontrak Kerja atas
03027|nama PRISILIA DEWI;
03028|22) 1 (satu) buah buku Paspor an. PRISILIA DEWI no. E8778914;
03029|barang bukti tersebut adalah milik Saksi PRISILIA DEWI yang digunakan
03030|sebagai persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
03031|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
03032|beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi PRISILIA DEWI;
03033|
03034|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan