00982|Menimbang,  bahwa  yang  terakhir  Majelis  Hakim  akan
00983|mempertimbangkan  tujuan  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut sebagai
00984|eksploitasi  terhadap  korban  berdasarkan  fakta  hukum  sebagaimana  telah
00985|diuraikan di atas, Anak Korban dan Anak Saksi 2 berkeinginan sendiri untuk
00986|menerima jasa seksual di Bombana, dalam hal ini Terdakwa tidak melarangnya
00987|dan berdasarkan fakta hukum  Terdakwa menunggu di Penginapan Pangkep
00988|dari hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 17.00 wita hingga
00989|terjadinya penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar
00990|pukul  00.30 wita  saat  ditangkap,  dari  sore  hari  sampai  ditangkap  tersebut
00991|hanphone  Terdakwa  dipinjam  oleh  Anak  Saksi  2,  apalagi  di  perjalanan  ke
00992|Bombana maupun Ketika sampai di Penginapan Pangkep Anak Korban dan
00993|Anak Saksi 2 mengatakan akan menerima jasa seksual, dalam kurun waktu
00994|tersebut sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui mengenai hal itu;
00995|Menimbang,  meskipun  berdasarkan  fakta  hukum  tidak  ada  tindakan
00996|yang  mengarah  pada  eksploitasi  namun  dalam  mempertimbangkan  tujuan
00997|Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  berpedoman  pada  ketentuan  penjelasan
00998|Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007
00999|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan
01000|kata  “untuk  tujuan”  sebelum  frasa  “mengeskploitasi  orang  tersebut”
01001|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,
01002|yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dengan  dipenuhinya
01003|unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan
01004|akibat sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur ini telah terpenuhi dengan
01005|perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;
01006|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
01007|di  atas  Majelis  Hakim  berkesimpulan  Unsur  “Melakukan  perekrutan,
01008|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01009|
01010|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
01011|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01012|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
01013|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
01014|untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
01015|Indonesia” telah terpenuhi;
01016|Ad.3. Terhadap Anak;
01017|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang
01018|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01019|Pidana Perdagangan Orang  yang dimaksud dengan anak adalah seseorang
01020|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
01021|kandungan;
01022|Menimbang, berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korb an No:
01023|7402-LT-14042014-0037 tanggal 14 April 2014, Anak Korban masih berumur 16
01024|(enam belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai anak dan berdasarkan
01025|Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 2 No: 7402-LT-28122011-0148 tanggal 28
01026|Desember 2011, Anak Saksi 2 masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga
01027|masih tergolong sebagai anak;
01028|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut Anak  Korban
01029|dan Anak Saksi masih tergolong anak sehingga Majelis Hakim menyimpulkan
01030|Unsur “Terhadap Anak” ini telah terpenuhi;
01031|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  2 ayat (1) Jo.
01032|Pasal  17  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01033|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01034|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01035|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01036|Menimbang,  bahwa  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang
01037|diperoleh  selama  persidangan  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak
01038|menemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan  Terdakwa  dari  pertanggungan
01039|jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh
01040|karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan
01041|Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;
01042|Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
01043|jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
01044|didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu kepadanya harus dijatuhi
01045|pidana;
01046|
01047|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  pasal  dakwaan  yang
01048|dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat
01049|kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim akan mengacu
01050|pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan
01051|pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Vide Pasal 25 Undang-Undang RI
01052|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01053|Orang);
01054|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
01055|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01056|Pidana  Perdagangan  Orang  yang  dimaksud  dengan  Tindak  Pidana
01057|Perdagangan Orang adalah setiap Tindakan atau serangkaian tindakan yang
01058|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang
01059|ini;
01060|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  yang  disampaikan  oleh
01061|Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai di
01062|atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
01063|- Bahwa mengenai nama-nama saksi yang tertulis dalam pertimbangan
01064|unsur setiap orang adalah bukan nama-nama saksi sebagaimana diperiksa
01065|di persidangan Majelis Hakim berpendirian saksi-saksi adalah yang telah
01066|diperiksa di persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan, lagi pula
01067|pedoman Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara adalah dakwaan
01068|bukan tuntutan. Lebih lanjut apa yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa
01069|tersebut  menurut  Majelis  Hakim  tidak  mempengaruhi  terbuktinya  unsur
01070|dimaksud  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas  sehingga  dalil
01071|Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;
01072|- Bahwa mengenai Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban dan Anak
01073|Saksi 2 memiliki pekerjaan melayani transaksi seksual dalam fakta hukum
01074|dan pertimbangan pemenuhan unsur telah Majelis Hakim pertimbangkan
01075|bahwa sejak di dalam mobil menuju ke Bombana dan ketika sampai di
01076|penginapan Anak Korban dan Anak Saksi 2 berbicara akan melayani jasa
01077|seksual, apalagi handphone Terdakwa dipinjam Anak Saksi 2 selama di
01078|penginapan sampai ditangkap. Menurut Majelis Hakim sepatutnya Terdakwa
01079|telah  mengetahui  Anak  Korban  dan  Anak  Nadin  melayani  jasa  seksual
01080|sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
01081|- Bahwa mengenai dalil  yang mengakses akun michat dari handphone
01082|Terdakwa  yang  dipinjam  oleh  Anak  Saksi  2  dan  bukan  Terdakwa.  Hal
01083|tersebut pula telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dimana memang
01084|
01085|handphone  Terdakwa  dipinjam  oleh  Anak  Saksi  2  selama  sampai  di
01086|penginapan sampai ditangkap. Menurut Majelis Hakim sepatutnya Terdakwa
01087|telah  mengetahui  Anak  Korban  dan  Anak  Nadin  melayani  jasa  seksual
01088|sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
01089|- Bahwa mengenai dalil yang memfasilitasi untuk pelayanan jasa seksual
01090|adalah  pak  haji  pemilik  penginapan  dan  bukan  Terdakwa,  hal  tersebut
01091|menurut  Majelis  Hakim  bukan  merupakan  fakta  hukum.  Mengenai  fakta
01092|hukum dan pemenuhan unsur telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan
01093|pemenuhan usur di atas  sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut
01094|untuk dikesampingkan;
01095|- Bahwa mengenai dalil uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang
01096|diberikan Anak Korban adalah uang patungan untuk membayar makanan
01097|dan bukan pembagian dari hasil transaksi seksual, hal ini telah menjadi
01098|fakta hukum dan tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur;
01099|- Bahwa mengenai dalil Anak Korban menerima tamu pada pukul 00: 30,
01100|itupun belum sempat dibayar karena sudah digerebek oleh poilisi, menurut
01101|fakta hukum bahwa Anak Korban sempat sudah melayani pelanggan dan
01102|hal tersbut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pemenuhan unsur
01103|sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
01104|- Bahwa  pertimbangan  mengenai  barang  bukti  akan  Majelis  Hakim
01105|pertimbangkan  selanjutnya  dan  pertimbangan  tersebut  dianggap  telah
01106|menjawab pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
01107|Menimbang, bahwa dengan demikian poin-poin pembelaan Penasihat
01108|Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan oleh
01109|karenanya Majelis Hakim tetap berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara
01110|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01111|dakwaan  alternatif  kesatu  Penuntut  Umum  yang  telah  Majelis  Hakim
01112|pertimbangkan dalam pemenuhan unsur-unsur di atas;
01113|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati
01114|tuntutan  pidana  (requisitoir)  Penuntut  Umum  dan  dihubungkan  dengan
01115|pertimbangan-pertimbangan  unsur-unsur  dakwaan  di  atas,  serta  dengan
01116|mempertimbangkan  Pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa,  maka  Majelis
01117|Hakim  menyatakan  sependapat  dengan  Tuntutan  Penuntut  Umum  namun
01118|mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa seharusnya dapat lebih rendah
01119|mengingat Anak Korban dan Anak Saksi 2 sendiri yang berkehendak dan tidak
01120|tampak adanya eksploitasi, selengkapnya akan Majelis Hakim pertimbangkan
01121|nantinya sebagaimana dalam amar putusan;
01122|
01123|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01124|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01125|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01126|dijatuhkan;
01127|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01128|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01129|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01130|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01131|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01132|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu SIM nomor
01133|089513084034 yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan
01134|dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk  mengulangi  kejahatan,  maka  perlu
01135|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01136|           Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) lembar uang tunai
01137|senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai senilai
01138|Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta hukum merupakan hasil
01139|dari kejahatan serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 berwarna biru tua
01140|berdasarkan fakta hukum telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta
01141|mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01142|dirampas untuk Negara;
01143|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) unit alat komunikasi
01144|Handphone merk OPPO A15 berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu SIM nomor
01145|085191480294 yang  telah disita dan milik dari  Anak Korban Als. Pelia , maka
01146|dikembalikan kepada Anak Korban Als. Pelia;
01147| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01148|maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan
01149|dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;
01150|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01151|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01152|yang meringankan Terdakwa;
01153|Keadaan  yang  memberatkan:
01154|- Perbuatan  Terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
01155|Indonesia  yang  sedang  giat-giatnya  memberantas  tindak  pidana
01156|perdagangan orang;
01157|Keadaan yang meringankan:
01158|- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
01159|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01160|
01161|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01162|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
01163|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01164|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik
01165|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01166|Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
01167|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01168|
01169|MENGADILI:
01170|1. Menyatakan Terdakwa  AL IMRAN Bin MAGE T (Alm.) terbukti
01171|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01172|“Perdagangan Orang”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
01173|Penuntut Umum;
01174|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh
01175|karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana
01176|denda  sebesar  Rp150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)
01177|dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti
01178|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01179|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
01180|dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01181|dijatuhkan;
01182|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01183|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01184|- 1 (satu) buah kartu SIM nomor 089513084034;
01185|Dimusnahkan;
01186|- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,- (Seratus ribu
01187|rupiah);
01188|- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,- (Lima puluh ribu
01189|rupiah);
01190|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 berwarna biru tua;
01191|Dirampas untuk Negara;
01192|- 1  (satu)  unit  alat  komunikasi  Handphone  merk  OPPO  A15
01193|berwarna putih;
01194|- 1 (satu) buah kartu SIM nomor 085191480294;
01195|Dikembalikan kepada Anak Korban Als. PELIA;
01196|6. Membebankan biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sebesar
01197|Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
01198|
01199|Rabu
01200|
01201|26 Maret 2025
01202|
01203|2025
01204|
01205|Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami,
01206|Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H.,
01207|M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01208|
01209|Ahmad, S.H.
01210|
01211|          Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01212|      Ttd.        Ttd.
01213|Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.             Fudianto Setia Pramono, S.H.
01214|                   Ttd.
01215|Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.
01216|Panitera Pengganti,
01217|Ttd.
01218|Ahmad, S.H.