04948|setelah berada di negara Jepang dan setelah menerima gaji dengan cara di
04949|Hal. 133 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04950|Paraf
04951|
04952|cicil kepada SO;
04953|        Menimbang bahwa   Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  telah
04954|menerima  uang  dari  28  orang  peserta  didik  yang  telah   Saksi Wahyu
04955|Sutantri Als Bu Wahyu  daftarkan ke Terdakwa dari LPK. PT R SEI Lombok
04956|Timur untuk biaya Pendidikan yaitu sejumlah Rp.201.000.000, 00 (dua ratus
04957|satu  juta  rupiah),  uang  tersebut  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu
04958|Terdakwa gunakan untuk biaya Pendidikan, biaya makan, biaya asrama dan
04959|biaya operasional dan Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  menerima uang
04960|dari 28 orang peserta didik yang telah Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
04961|daftarkan ke LPK. PT R SEI Lombok Timur untuk biaya  intervew/beli Job
04962|yaitu sejumlah Rp.700.000.000, 00 (tujuh ratus juta rupiah),  dengan  Saksi
04963|Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  mendapatkan fee Rp. 70.000.000,00 (tujuh
04964|puluh  juta  rupiah)   uang  tersebut  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu
04965|serahkan  kepada  pihak  LPK.  PT  RSEI dalam  hal  ini  Terdakwa  selaku
04966|Direktur atau pimpinan LPK. PT R SEI dan   Total keseluruhan uang yang
04967|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu terima dari 28 orang peserta didik yang
04968|telah Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  daftarkan ke LPK. PT R SEI milik
04969|Terdakwa  yang  terletak  Lombok Timur untuk biaya intervew/beli Job dan
04970|biaya pendidikan yaitu sejumlah Rp.901.000.000, 00 (sembilan ratus satu
04971|juta rupiah); 
04972|          Menimbang bahwa  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  adalah
04973|Pimpinan/Ketua LKP Wahyuyyuha Mataram  yang telah mempunyai izin
04974|Menyelenggarakan  Kursus  Pembinaan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan
04975|Pendidikan  Non  Formal  (P  PAUD  PNF)  dengan  ijin  Nomor  :
04976|421.9/114.81/Disdik.B2/IV/2022 dengan jenis Pendidikan Care Giver;
04977|           Menimbang bahwa Terdakwa adalah  sebagai Direktur dari  PT
04978|Radar Sumaedy Effendy Indonesia (PT RSEI) yang bergerak dalam bidang
04979|Jasa Pengiriman Tenaga kerja ke dalam dan luar negeri ,Pembangunan,
04980|Perdagangan, Perisdustrian, Percetakan, Perbengkelan dan Pengangkutan
04981|Darat  di antaranya Jasa pengiriman/Penyaluran Tenaga Kerja dan Magang
04982|Luar negeri khususnya ke Negara Jepang sebagaimana  Akta Pendirian
04983|Perseroan  Terbatas   PT  Radar  Sumaedy  Effendy  Indonesia  Nomor  07
04984|tanggal 14 Februari 2019;
04985|Hal. 134 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04986|Paraf
04987|
04988|           Menimbang bahwa perbuatan Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
04989|yang  bekerjasama  dengan  Terdakwa  dan  Saksi  Galih  Santika   yang
04990|menawarkan kerja magang kepada Para Saksi korban yang akan mengikuti
04991|kursus di LKP wahyyuyuha Mataram dengan membayar biaya pendaftaran,
04992|beli job/ keberangkatan  dari para Saksi korban  mulai bulan Desember 2023
04993|bertempat di JL. KH. Mansyur  GG. Garuda Nomor.1 , Kel. Dasan sari, Kec.
04994|Selaparang, Kota Mataram  dan di Kota Mataram  kepada 28 (dua puluh
04995|delapan) orang dengan memberikan janji – janji akan memberangkatkan kerja
04996|magang Para Saksi Korban paling lama bulan September 2024, sehingga
04997|Para Saksi Korban menjadi  yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang
04998|kepada Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu yang jumlahnya berfariasi antara
04999|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  sampai  dengan
05000|Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)   melalui  bendahara  LKP
05001|wahyyuyuha Mataram yaitu Saksi Marwan Hakim yang merupakan suami
05002|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu namun kenyataannya Para Saksi Korban
05003|tidak  diberangkatkan  magang   ke  Jepang  sehingga  Para  Saksi  korban
05004|mengalami kerugian materil uang  yang telah disetorkan tersebut sehingga
05005|termasuk dengan cara  penipuan;
05006|          Menimbang bahwa Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu bekerjasama
05007|dengan LPK  PT RSEI dengan direkturnya Terdakwa yang perusahaanya
05008|tidak memiliki Sending Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga
05009|kerja Magang,  dan juga selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama
05010|dengan Saksi Galih Santika Fadilakusumah  dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda
05011|yang  wilayahnya  di  jawa  Barat  sehingga  walaupun  mempunyai  Sending
05012|Organisation tetapi tidak dibenarkan  beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi
05013|NTB sehingga  para Saksi Korban akhirnya tidak  diberangkatkan magang di
05014|Jepang  dan hal tersebut telah diketahui oleh  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
05015|Wahyu  karena Saksi  Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu lembaga  Kursusnya
05016|diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan  saja dan tidak dapat
05017|menjanjikan siswa  untuk magang ke Jepang apalagi  Saksi Wahyu Sutantri
05018|Als  Bu  Wahyu melalui Suaminya   Saksi  Marwan  hakim  Als  Pak Marwan
05019|selaku Bendahara  LKP  wahyyuyuha Mataram  telah mengambil uang dari
05020|Para Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan
05021|disalurkan kembali kepada Terdakwa dari PT RSEI dan perbuatan Terdakwa
05022|tersebut dapat dianggap melakukan perekrutan dengan cara penipuan ;
05023|Hal. 135 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05024|Paraf
05025|
05026|           Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Hulwatul Fitriati Als Fitri
05027|yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Saksi  Muhammad  Khualid,  yang
05028|bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Hykal M Rasidi yang bersesuaian
05029|dengan  keterangan  Saksi  Ema  Listiani   Als  Ema,  Saksi  Wiwin   Rodiyan
05030|Saputra S. Pd, Saksi Abdul Azis Als Azim, Saksi Septian Dwi Aryandi yang
05031|bersesuaian dengan keterangan Terdakwa  dan barang bukti bahwa  Saksi
05032|Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  telah menawarkan dan mengajak para Saksi
05033|Korban tersebut di atas bekerjasama dengan  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
05034|Wahyu dari LKP Wahyuyyuha Mataram bekerjasama dengan LPK  PT RSEI
05035|dengan  direkturnya  Terdakwa  yang  perusahaanya  tidak  memiliki  Sending
05036|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
05037|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
05038|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  untuk  mengikuti  kerja
05039|magang setelah mengikuti kursus bahasa jepang  di LKP milik Saksi Wahyu
05040|Sutantri  Als  Bu  Wahyu  bekerjasama  dengan  LPK   PT  RSEI  dengan
05041|direkturnya  Terdakwa  yang  perusahaanya  tidak  memiliki  Sending
05042|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
05043|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
05044|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  dimana  Saksi Wahyu
05045|Sutantri Als Bu Wahyu  dari  LKP  wahyyuyuha Mataram  dengan meminta
05046|biaya kursus dan keberangkatan   tanpa memperhatikan ketentuan hukum
05047|yang  mengatur  program  magang  di  luar  negeri  yaitu  Peraturan  Menteri
05048|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara
05049|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri  oleh  karena  itu
05050|perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan bekerjasama dengan Saksi
05051|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu dan Saksi  Galih Santika Fadilakusumah
05052|dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  termasuk kategori melakukan perekrutan
05053|sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun
05054|2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan
05055|perbuatan Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu   bersama – sama dengan
05056|Terdakwa dari LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
05057|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  dengan  tujuan
05058|mendapatkan uang dari Para Saksi Korban  yaitu dengan Total sejumlah
05059|Rp.901.000.000,00 (sembilan  ratus  satu  juta  rupiah)  sehingga  termasuk
05060|kedalam  dengan  tujuan  eksploitasi  yaitu  eksploitasi  ekonomi  karena
05061|Hal. 136 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05062|Paraf
05063|
05064|berbentuk uang  karena uang jumlah tersebut  sampai dengan saat ini belum
05065|dikembalikan kepada Para Saksi Korban dan karena dilakukan  bertempat di
05066|LKP WAHYUYYUHA Mataram  yang beralamat di Jl KH. Mansyur Dasan sari
05067|Gang Garuda No.2 Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan, Kota Mataram dan di
05068|Kota Mataram  Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh karena itu  perbuatan
05069|tersebut masih masuk wilayah Negara Republik Indonesia  dengan demikian
05070|unsur ini telah terpenuhi; 
05071|Ad.4.  Unsur  Orang  yang  merencanakan  atau  melakukan  permufakatan
05072|jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
05073|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan   merencanakan  yaitu
05074|membuat rencana ;
05075|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  permufakatan jahat  yaitu
05076|sepakatnya 2(dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana ;
05077|Menimbang bahwa untuk dapat dianggap sebagai permufakatan jahat, 
05078|harus terpenuhi unsur-unsur berikut:
05079|1. Adanya dua orang atau lebih: Harus ada kesepakatan antara dua 
05080|orang atau lebih;
05081|2. Adanya kesepakatan: Para pihak telah bersepakat atau bersekongkol 
05082|untuk melakukan suatu kejahatan; 
05083|3. Adanya tujuan melakukan tindak pidana: Kesepakatan tersebut 
05084|ditujukan untuk melakukan tindak pidana;
05085|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan
05086|Orang yaitu sebagaimana ketentuan Pasal I butir 2 Undang Undang Nomor 21
05087|Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah
05088|setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
05089|pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
05090|Menimbang bahwa  yang dimaksud  dengan  Perdagangan Orang  yaitu
05091|sebagaimana ketentuan Pasal I butir 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007
05092|tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan
05093|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
05094|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
05095|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
05096|Hal. 137 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05097|Paraf
05098|
05099|atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
05100|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
05101|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
05102|untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
05103|Menimbang bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wahyu Sutantri
05104|Als Bu Wahyu  dari LKP Wahyuyuha mataram/wahyu yuha ilahi dimana LPK  PT
05105|RSEI dengan direkturnya Terdakwa yang perusahaanya tidak memiliki Sending
05106|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
05107|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih  Santika
05108|Fadilakusumah  dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda yang wilayahnya di Jawa Barat
05109|sehingga walaupun mempunyai Sending Organisation tetapi tidak dibenarkan
05110|beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi NTB sehingga  para Saksi Korban
05111|akhirnya  tidak   diberangkatkan  magang  di  Jepang   dan  hal  tersebut  telah
05112|diketahui oleh Terdakwa karena Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  lembaga
05113|Kursusnya diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan  saja dan
05114|tidak dapat menjanjikan siswa  untuk magang ke Jepang begitu pula dengan
05115|LPK   PT  RSEI    dan  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu   dari  LKP
05116|wahyyuyuha/wahyu yuha ilahi  Mataram telah mengambil uang tersebut di atas
05117|dari Para Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan
05118|disalurkan kembali kepada Terdakwa dari LPK PT RSEI dan oleh Terdakwa  dari
05119|LPK PT RSEI disalurkan sebagian kepada Saksi Galih Santika Fadilakusumah
05120|dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  oleh karena itu terbukti ada kerjasama antara 3
05121|pihak yaitu  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu   Terdakwa, dan Saksi Galih
05122|Santika Fadilakusumah dan adanya kesepakatan serta tujuan dalam melakukan
05123|perdagangan orang yaitu dalam perkara ini  melakukan perekrutan dengan cara
05124|penipuan  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
05125|kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi secara ekonomi (uang)
05126|dengan  pemerasan  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  atau  materi
05127|berupa  uang  dan  perbuatan   tersebut  dilakukan   wilayah  Negara  Republik
05128|Indonesia sebagaimana ketentuan  Pasal 2  Undang Undang Nomor 21 Tahun
05129|2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang oleh karena itu
05130|termasuk   melakukan  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana
05131|perdagangan orang sehingga unsur ini terpenuhi;
05132|Menimbang  bahwa  karena  di  dalam  dakwaannya  Penuntut  Umum
05133|menyertakan  ketentuan  Pasal  84  ayat  (2)  KUHAP  maka  Majelis  Hakim
05134|Hal. 138 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05135|Paraf
05136|
05137|mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu
05138|Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,
05139|berdiam  terakhir,  di tempat  ia diketemukan  atau  ditahan,  hanya  berwenang
05140|mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar
05141|saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada
05142|tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu
05143|dilakukan dan karena dalam perkara ini  sebagian besar Saksi  dan Ahli berada
05144|di Mataram dan tindak pidana terjadi di Mataram oleh karena itu beralasan
05145|hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili perkara ini ;
05146|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 11 jo Pasal 2
05147|Undang  Undang   RI No mor   21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
05148|Pidana Perdagangan Orang  telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah
05149|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah   melakukan  tindak  pidana
05150|sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
05151|Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif  pertama  telah terbukti
05152|secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim tidak perlu
05153|membuktikan  dakwaan alternatif lainnya  ;
05154|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 11 jo Pasal 2
05155|Undang  Undang   RI No mor   21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
05156|Pidana Perdagangan Orang Jo  Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka
05157|Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
05158|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut
05159|Umum;
05160|Menimbang  bahwa  pembelaan  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa
05161|Mohon untuk  Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Pasal 11 jo. Pasal
05162|4  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  TPPO.  Atau,  bila  dianggap  perlu,
05163|menjatuhkan  pidana yang lebih ringan  secara proporsional dan adil, sesuai
05164|dengan  fakta  hukum  dan  nilai  keadilanTerdakwa  tidak  pernah  berniat  untuk
05165|melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) . Pokok perkara ini hanya
05166|berisi dugaan peran administratif, bukan eksploitasi atau penyalahgunaan apa
05167|pun. Terdakwa hanya memfasilitasi wawancara peserta magang, tanpa kontrol,
05168|dominasi, atau motivasi eksploitasi, murni keinginan membantu agar para calon
05169|peserta  magang  memperoleh  kemudahan  untuk  menggapai  keinginannya,
05170|mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena telah terbukti
05171|LPK PT RSEI yang digunakan oleh Terdakwa  tidak mempunyai SO (Sending
05172|Hal. 139 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05173|Paraf
05174|
05175|Organization) dalam melakukan pengiriman tenaga Magang  ke luar negeri dan
05176|Terdakwa  mengetahui  hal  tersebut  sehingga  berupaya  bekerjasama  dengan
05177|LPK Sanusi Pusaka Sunda yang direkturnya  Saksi Galih Santika yang berada
05178|posisinya di luar Provinsi NTB  dan Terdakwa telah terbukti menerima uang fee
05179|dari Para Saksi Korban yang dikirimkan Saksi Wahyu Sutantri S.Si Alias Bu
05180|Wahyu  oleh karena itu beralasan untuk menolak dalil pembelaan dari Terdakwa
05181|ini ;
05182|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
05183|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
05184|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf, serta  Terdakwa  mampu
05185|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
05186|pidana;
05187|            Menimbang, bahwa karena dalam  Pasal 11 jo Pasal 2 Undang Undang
05188|RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05189|Orang Jo  Pasal 84 ayat (2) KUHAP,  bahwa ancaman  pidana yang dijatuhkan
05190|adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan
05191|kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa
05192|maka diganti dengan pidana kurungan;
05193|Menimbang  bahwa  dalam  tuntutannya  Penuntut  Umum  menuntut
05194|adanya  restitusi   oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  akam  mempertimbangkan
05195|restitusi tersebut ;
05196|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  Restitusi  sebagaimana
05197|ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang Undang  RI Nomor  21 Tahun 2007 Tentang
05198|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah  pembayaran ganti
05199|kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan
05200|yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang
05201|diderita korban atau ahli warisnya;
05202|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  (Lembaga  Perlindungan
05203|Saksi  dan  Korban  (LPSK)  mengajukan  Restitusi  sebagaimana  Pengajuan
05204|Restitusi  Nomor  : R - 4538/4.1.IP/LPSK/7/2025 tanggal 11 Juli 2025  yang
05205|ditujukan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  NTB   atas  permohonan  Surat
05206|permohonan restitusi kepada Ketua LPSK dari Sdr. Hulwatul Fitriati tanggal 10
05207|Juli 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya  dan Majelis
05208|Hakim  telah mempertimbangkan dan telah melakukan penilaian restitusi  serta
05209|rincian  dan  dan penghitungan kerugian oleh LPSK  terlampir, dan Majelis
05210|Hal. 140 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05211|Paraf