00976|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak
00977|
00978|haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
00979|pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
00980|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
00981|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maupun meringankan
00982|penjatuhan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka
00983|Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00984|Menimbang bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana, Pembelaan Advokat
00985|Anak, Pendapat Nenek Kandung Anak, dan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian
00986|Kemasyarakatan, Hakim berpendapat pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan
00987|kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:
00988|Menimbang  bahwa  dalam  Rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian
00989|Kemasyarakatan Anak xxx diberikan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan
00990|sebagai berikut:
00991|“Selanjutnya apabila mendapat Putusan Hakim, kami Pembimbing Kemasyarakatan
00992|Bapas Kelas II Sumbawa Besar memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar
00993|klien anak dikenakan tindakan berupa pidana berupa pidana penjara dan ditempatkan
00994|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Lombok  Tengah
00995|........................................................................................................................................
00996|dan
00997|Pelatihan Kerja pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram  ”
00998|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Surat  Tuntutan  sependapat
00999|dengan rekomendasi tersebut dan meminta agar Anak dijatuhkan pidana “penjara
01000|selama 1 (satu) tahun di LPKA Mataram di Lombok Tengah dan Pelatihan kerja
01001|selama 4 (empat) bulan Pada Sentra Paramitha Mataram”;
01002|Menimbang  bahwa  setelah  mencermati  keseluruhan  fakta-fakta  yang
01003|terungkap di persidangan, Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan
01004|Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Hakim
01005|berpendapat pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun
01006|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan membawa semangat
01007|yang  menempatkan  hukum  pidana  sebagai  ultimum  remidium  atau  last  resort
01008|sebagaimana ditegaskan dalam salah satu asas yang diatur dalam Pasal 2 huruf I
01009|Undang-Undang  tersebut  yang  menyatakan  “ Perampasan  kemerdekaan  dan
01010|pemidanaan sebagai upaya terakhir”. Hal tersebut pula sebagaimana dikuatkan dalam
01011|penjelasan  umum  yang  menyatakan  “substansi  yang  paling  mendasar  dalam
01012|Undang- Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif
01013|dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
01014|peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan
01015|
01016|dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial
01017|secara wajar”;
01018|
01019|Menimbang bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan perbandingan jenis
01020|pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 3 T ahun 1997 tentang Pengadilan Anak
01021|dan Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01022|terdapat perbedaan yang mencolok mengenai semangat yang dibawa oleh Para
01023|Pembuat  Undang-Undang  yang  mana  terlihat  pidana  perampasan  kemerdekaan
01024|berupa pidana penjara di tempatkan pada posisi yang paling akhir dari pidana pokok
01025|lainnya dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini jelas menandakan Pembuat Undang-
01026|Undang  menginginkan  bahwa  penerapan  pidana  penjara  terhadap  Anak  yang
01027|Berkonflik  dengan  Hukum  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir,  jika  upaya-upaya
01028|pemidanaan pokok lainnya tidak dapat diterapkan, hal tersebut sesuai pula dengan
01029|Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01030|Pidana Anak yang menyatakan demikian;
01031|Menimbang  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  disertai  pengganti  denda
01032|berupa pelatihan kerja Hakim rasa kurang tepat. Anak dan Anak Saksi merupakan
01033|pasangan kekasih yang sepanjang kejadian persetubuhan terjadi berulang kali tidak
01034|dilandasi atas dasar paksaan maupun kekerasan melainkan secara konsensual (atas
01035|dasar rasa suka sama suka). Jarak usia antara Anak dan Anak Saksi hanya 1 (satu)
01036|tahun serta sama-sama belum memasuki usia yang matang untuk memilih (consent)
01037|menjalani hubungan layaknya orang dewasa. Penjatuhan pidana penjara secara
01038|sepihak (hanya kepada laki-laki) menimbulkan ketidakadilan sebab pada kejadian
01039|pertama meskipun dibujuk oleh Anak, Anak Saksi sendiri mengambil inisiatif serupa
01040|dengan mendominasi keadaan melalui gerakan perempuan diatas (women on top);
01041|Menimbang bahwa melihat sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan
01042|Anak  bertujuan  menanggulangi  kejahatan-kejahatan  yang  mengancam  tumbuh
01043|kembang  anak  seperti  predator  seks,  pedophilia,  pornografi  dunia  maya,  dan
01044|eksploitasi seksual anak maka telah tepat untuk memberikan ancaman pemidanaan
01045|yang  berat  dan  keras.  Namun  demikian  rumusan  pasal  tersebut  juga
01046|mengkriminalisasi dan mempersamakan kasus-kasus yang lahir atas dasar relasi
01047|konsensual usia muda (seperti pacaran). Mahkamah Agung melalui Surat Edaran
01048|Nomor 1 T ahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar telah
01049|mengeluarkan kebijakan pelonggaran sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam
01050|tindak  pidana  perlindungan  anak  dengan  pertimbangan  khusus  yaitu  adanya
01051|perdamaian, rekonsiliasi, atau perbuatan konsensual;
01052|Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana di seluruh dunia,
01053|Hakim menemukan beberapa negara bagian di Amerika Serikat (sejak tahun 2007 di
01054|
01055|Connecticut dan Indiana), Kanada, T asmania, dan Victoria telah memperkenalkan
01056|konsep Romeo & Julliet Law. Sebagaimana Indonesia, negara-negara tersebut juga
01057|memberikan ancaman hukuman yang tinggi atas kejahatan-kejahatan seksual yang
01058|mengancam hak anak atas pengembangan diri dan keamanan. Namun  Romeo &
01059|Julliet Law hadir sebagai pengecualian (close-in-age exemption) atas kasus aktivitas
01060|seksual yang bersifat konsensual tanpa tekanan atau unsur kekerasan dan dilakukan
01061|dalam perbedaan usia yang relatif dekat (antara 1-4 tahun). Pengecualian dimaksud
01062|bukan untuk membebaskan pelaku dari tindak pidana yang telah dilakukan, melainkan
01063|mencegah hukuman paling berat diterapkan;
01064|Menimbang,  bahwa  apabila  mengacu  pada  prinsip  dasar  pidana
01065|sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01066|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “pidana
01067|pembatasan kebebasan (penjara)” diberlakukan pada anak yang melakukan tindak
01068|pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, sehingga dari
01069|pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Hakim
01070|menilai bahwa Anak belum dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana berat,
01071|sehingga amat tidak patut untuk menerapkan hukuman penjara. Hal tersebut juga
01072|senada dengan aturan Beijing Rules 1985 tentang Standard Minimum Rules of The
01073|Administration of Juvenile Justice yang telah di ratifikasi dengan membentuk Undang-
01074|Undang Nomor 3 T ahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengamanatkan bahwa
01075|Anak tidak boleh menjadi sasaran hukuman badan;
01076|Menimbang bahwa Hakim khawatir jika Anak dijatuhi dengan pidana berupa
01077|penjara apalagi dengan waktu yang relatif lama, ditakutkan kehidupan sosial Anak dan
01078|masa sekolah akan terganggu, serta stigmatisasi yang akan diterima oleh Anak akan
01079|berdampak pada kehidupannya kelak di masa yang akan datang;
01080|Menimbang bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Anak,
01081|serta dengan mempertimbangkan kemanfaatan hukum, dan demi terciptanya keadilan
01082|antara kedua belah pihak, serta dari pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan
01083|yang telah dijelaskan di atas, Hakim memandang adil apabila menjatuhkan pidana
01084|pokok berupa “Pidana Dengan Syarat Pengawasan” kepada Anak;
01085|Menimbang bahwa syarat umum ini secara normatif, telah tercakup dalam
01086|lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Anak sebagaimana dalam amar
01087|putusan ini;
01088|Menimbang bahwa terkait dengan syarat khusus, Hakim menetapkan supaya
01089|Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan pada
01090|Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar. Hal ini penting sebab meskipun Anak
01091|hanya dikenakan pidana bersyarat namun tidak menghilangkan aspek tanggung
01092|
01093|jawab  Penuntut  Umum  untuk  melakukan  pengawasan  dan  Pembimbing
01094|Kemasyarakatan melakukan pembimbingan;
01095|Menimbang  bahwa  mengenai  bentuk  dan  tenggang  waktu  pelaporan,
01096|dilakukan Anak setiap 2 (dua) minggu sekali, selama tenggang waktu 1 (satu) tahun
01097|dan 10 (sepuluh) bulan, tepatnya tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan kepada
01098|Penuntut  Umum  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan
01099|Kelas  II  Sumbawa  Besar  dan  guna  mengikuti  program  pembimbingan  sesuai
01100|kebutuhan Anak dengan tujuan membentuk pribadi yang baik, taqwa dan patuh pada
01101|hukum;
01102|Menimbang bahwa Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
01103|T entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  juncto  Pasal VII angka 44 Undang-
01104|Undang  Nomor  1  T ahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  memuat  ancaman
01105|alternatif yakni Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau denda. Memperhatikan
01106|kondisi  Anak  yang  kurang  mampu  serta  sebagai  bentuk  penyesalan  sungguh-
01107|sungguh untuk bertobat atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukan kepada
01108|Korban, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut agar Anak tidak dijatuhi
01109|pidana denda;
01110|Menimbang bahwa sebagai korban tindak pidana, Anak Saksi memiliki hak
01111|untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Anak
01112|(sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  T ahun  2022  tentang  T ata  Cara
01113|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban
01114|Tindak  Pidana).  Setelah  dijelaskan  dalam  persidangan,  Anak  Saksi  tidak
01115|menggunakan  hak  tersebut.  Namun  demikian,  segala  bentuk  kerugian  yang
01116|dideritanya tidak hapus dan dapat dituntut di kemudian hari;
01117|Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan
01118|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01119|Menimbang bahwa Barang Bukti berupa:
01120|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna cream bergambar boneka;
01121|- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream bergambar boneka;
01122|- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
01123|- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-abu;
01124|merupakan barang-barang yang digunakan saat tindak pidana ini berlangsung, sebab
01125|Anak dan Anak Saksi dipersidangan tidak mau lagi menerima barang tersebut karena
01126|sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka Majelis Hakim memandang adil dan
01127|patut untuk ditetapkan barang tersebut dimusnahkan;
01128|
01129|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
01130|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
01131|Anak;
01132|Keadaan yang memberatkan:
01133|- Perbuatan Anak menyebabkan rasa malu bagi keluarga Anak Saksi;
01134|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01135|Keadaan yang meringankan:
01136|- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
01137|- Anak tidak pernah memaksa Anak Saksi dan persetubuhan dilakukan atas dasar
01138|suka sama suka;
01139|- Anak selain sebagai pelaku juga sebagai korban pergaulan bebas;
01140|- Anak kooperatif sepanjang persidangan, serta berterus terang dan mengakui
01141|segala perbuatannya;
01142|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
01143|pula untuk membayar biaya perkara;
01144|
01145|MENGADILI:
01146|1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
01147|tindak  pidana  “membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya”
01148|sebagaimana dalam Dakwaan;
01149|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
01150|(satu) tahun;
01151|3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada
01152|putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena T erpidana melakukan
01153|suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)
01154|bulan;
01155|4. Menetapkan agar Anak wajib lapor diri kepada Penuntut Umum demi kepentingan
01156|pengawasan  dan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  demi  kepentingan
01157|pembimbingan, setiap 2 (dua) minggu sekali, dengan perincian tiap minggu
01158|
01159|pertama dan ketiga setiap bulan, selama tenggang waktu 1 (satu) tahun dan 6
01160|(enam) bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
01161|5. Memerintahkan  agar  selama  menjalani  pidana  dengan  syarat  pengawasan
01162|tersebut,  Anak  ditempatkan  dibawah  pengawasan  Penuntut  Umum  pada
01163|Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dengan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan
01164|pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar;
01165|6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
01166|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna cream bergambar boneka;
01167|- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream bergambar boneka;
01168|- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
01169|- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-
01170|abu; dimusnahkan;
01171|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
01172|ribu rupiah);
01173|
01174|2026
01175|
01176|2026
01177|
01178|2026
01179|
01180|Demikianlah diputuskan pada 2026, oleh Made Mas Maha Wihardana, S.H.,
01181|sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan
01182|
01183|I Komang Lanus, S.H., M.H.
01184|
01185|Hakim,
01186|ttd.
01187|Made Mas Maha Wihardana, S.H.
01188|Panitera Pengganti,
01189|ttd.
01190|I Komang Lanus, S.H., M.H.