04837|
04838|Menimbang bahwa atas permohonan restitusi tersebut Majelis Hakim
04839|akan mempertimbangkannya, yakni oleh karena dalam perkara a quo ternyata
04840|dakwaan penuntut umum yang terbukti adalah dakwaan kombinasi alternatif
04841|kedua yakni  Pasal 186 Ayat (1)  Jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang-
04842|Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 200 3 tentang  Ketenagakerjaan
04843|Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mana berdasarkan Pasal 2 Peraturan
04844|Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dikatakan bahwasannya tindak pidana
04845|yang dapat dimohonkan restitusi adalah t indak pidana pelanggaran Hak Asasi
04846|Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras
04847|dan etnis, Tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan
04848|dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
04849|perundang-undangan, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13
04850|tahun 2003 dan KUHP tersebut tidak diatur mengenai kewajiban pelaku tindak
04851|pidana  yang  dalam  perkara  a  quo yakni  Terdakwa  untuk  dikenakan  atau
04852|dibebankan  untuk  membayar  restitusi  kepada  korban  dari  perbuatan  yang
04853|dilakukan pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yakni Terdakwa;
04854|Menimbang  bahwa  selain  itu  setelah  Majelis  Hakim  mencermati  dari
04855|fakta-fakta  di  persidangan  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan  tindak
04856|pidananya tidak melakukannya seorang diri melainkan Terdakwa melakukannya
04857|bersama-sama dengan dua orang yang berperan sebagai orang-orang yang
04858|mencari atau merekrut para calon tenaga kerja illegal tersebut dan kedua orang
04859|tersebut pun telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang yakni saudara Senut
04860|dan  saudara  Vilius  yang  mana  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan
04861|Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012,  tentang  Menejemen
04862|Tindak  Pidana,  Pasal  17  ayat  (6)  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia
04863|Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pengertian dari
04864|“Daftar Pencarian Orang” adalah orang yang menjadi target oleh penyidik untuk
04865|dicari  karena  orang  hilang  atau  seorang  pelaku  kriminal  sehingga  sudah
04866|sepatutnya dalam perkara a quo saudara Senut dan Vilius diduga merupakan
04867|salah satu pelaku tindak pidada dalam perkara  a quo , serta selain  saudara
04868|Senut dan  saudara  Vilius  ternyata  pula  terungkap  dalam  fakta  persidangan
04869|bahwasannya  saudara  Senut  dan  saudara  Vilius  dibantu  oleh  Saksi  Petrus
04870|Arifin dan Almarhum Yodimus Moan Kaka yang berperan sebagai orang yang
04871|mencari atau merekrut serta menghimpun data-data KTP para calon tenaga
04872|kerja illegal tersebut yang berdasarkan fakta dipersidangan yakni atas bukti
04873|surat T-2 berupa Surat Menolak Rujuk Rumah Sakit oleh Petrus Arifin atas
04874|nama pasien Yodimis Moan Kaka, pada tanggal 24 Maret 2024 tersebut Saksi
04875|Hal. 136 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04876|
04877|Petrus Arifin-lah yang harus bertanggungjawab atas meninggalnya Almarhum
04878|Yodimus Moan Kaka karena Saksi Petrus Arifin tanda tangan untuk menolak
04879|rujukan  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka  agar  mendapatkan  perawatan  lebih
04880|lanjut di Rumah Sakit di Kalimantan, dan oleh karena Almarhum Yodimus Moan
04881|Kaka telah meninggal maka pertanggungjawabannya untuk dimohonkan agar
04882|dibebankan membayar restitusi pun gugur, serta pihak PT Borneo Citra Persada
04883|Abadi  juga  memiliki  peran  dalam  menerima  dan  menempatkan  para  calon
04884|tenaga kerja illegal tersebut, maka oleh karenanya saudara Senut, saudara
04885|Vilius, Saksi Petrus Arifin, dan PT Borneo Citra Persada Abadi juga seyogyanya
04886|haruslah  dimohonkan  pula  untuk  membayar  biaya  restitusi  tersebut  kepada
04887|para korban dari perkara a quo;
04888|Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan di atas Majelis Hakim
04889|berpendapat  atas  permohonan  restitusi  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
04890|Korban dan tuntutan  Jaksa Penuntut Umum atas pembebanan  restitusi atas
04891|nama  Petrus  Arifin,  Maria  Herlina  Mbhadi,  Fransiskus  Minggu  Kurniawan,
04892|Laurensius  Raga  Nong  Ovi,  Yohanes  Ranolus  Dulo,  Henderikus  Hendra,
04893|Heronimus Yan Yoli, dan Heribertus Kos Gaubinto, kepada Terdakwa tersebut
04894|haruslah dikesampingkan;
04895|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
04896|perkara ini, ternyata  Majelis  Hakim tidak menemukan  adanya alasan-alasan
04897|yang  dapat  menghapus  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan Terdakwa
04898|(wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain
04899|yang  dapat  mengecualikan  Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana
04900|(toerekend strafbaar heid ), baik alasan pembenar ( recht vaardigings gronden )
04901|maupun  alasan  pemaaf  (veront  schuldigings  gronden),  maka  Majelis  Hakim
04902|berkesimpulan  bahwa Terdakwa  haruslah  dinyatakan  bersalah  melakukan
04903|tindak  pidana  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Kombinasi  Alternatif  Kedua
04904|Penuntut Umum;
04905|Menimbang bahwa  oleh  karena Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
04906|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  serta  mampu  bertanggung
04907|jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat
04908|(1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1
04909|Tahun  2000  tertanggal  30  Juni  2000, Terdakwa  haruslah  dijatuhi  hukuman
04910|pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;
04911|Menimbang bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  186 ayat (1) Jo . Pasal  35
04912|ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
04913|tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana selain diancam
04914|Hal. 137 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04915|
04916|dengan  pidana  penjara  juga  dapat  dikenakan  dengan  pidana  denda,  maka
04917|Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan
04918|menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
04919|dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka
04920|diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  pun  akan  ditentukan  dalam
04921|amar putusan di bawah ini;
04922|Menimbang bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
04923|dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)
04924|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan  masa
04925|masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
04926|dijatuhkan;
04927|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dengan  status
04928|tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,
04929|maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
04930|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
04931|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
04932|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
04933|1)  1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 kesing berwarna hitam beserta
04934|silikon warna hitam;
04935|2) 1 (satu) buah buku tabingan Bank BRI dengan nomor rekening 7619-01-
04936|00665952-4 atas nama MARIA HERLINA MBADHI;
04937|3) 1 (satu) unit mobil pick up zusuki warna hitam dengan nomor mesin
04938|G15AID965853, nomor rangka MHYESL415EJ327692 dan TNKB EB 9296
04939|G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
04940|4) 1 (satu) buah kunci mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
04941|9296 G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
04942|5) 1 (satu) buah STNK mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
04943|9296 G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
04944|6) 8 (delapan) lembar E-Tiket (surat bukti pembayaran Tiket PELNI dicetak
04945|oleh MR2. PT.KARYA SRIKANDI).
04946|7) 2  (dua)  lembar  print  out  rekening  koran  bank  BCA dengan  nomor
04947|rekening 3141258972 atas nama MARIANA SRIKANDI PUTI SALI;
04948|8) 1  (satu)  Lembar  Laporan  Transaksi  Finansial  Keuangan  Bank  Bri
04949|dengan nomor rekening 7619-01-00665952-4 atas nama MARIA HERLINA
04950|MBADHI tanggal laporan 08 Mei 2024;
04951|yang  seluruh  barang  bukti  tersebut  statusnya  akan  ditentukan  dalam  amar
04952|putusan di bawah ini;
04953|Hal. 138 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04954|
04955|Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
04956|Nomor  48  tahun  2009  tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan:
04957|Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
04958|keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
04959|Republik  Indonesia  Nomor:  03  Tahun  1974  tertanggal  23  Nopember  1974,
04960|bahwasanya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mewajibkan  Pengadilan
04961|untuk  memberikan  alasan  (motiveringplich)  atau  pertimbangan-pertimbangan
04962|yang cukup dalam setiap putusan;
04963|Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan
04964|berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
04965|2009  Tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  dalam
04966|mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  Majelis  Hakim  wajib
04967|memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari Terdakwa,  maka  perlu
04968|dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;
04969|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
04970|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
04971|yang meringankan Terdakwa;
04972|Keadaan  yang  memberatkan:
04973|- Terdakwa adalah  tokoh masyarakat yang seharusnya memberi contoh
04974|dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat;
04975|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  yang
04976|sedang                        giat-giatnya memberantas tindak pidana  yang
04977|berkaitan dengan memperkerjakan tenaga kerja illegal;
04978|Keadaan yang meringankan:
04979|- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun atas perbuatannya;
04980|- Peran Terdakwa hanya membiayai akomodasi perjalanan para calon
04981|tenaga  kerja  guna  membantu  para  calon  tenaga  kerja  mendapatkan
04982|pekerjaan di Kalimantan;
04983|- Terdakwa belum pernah dihukum;
04984|- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
04985|Menimbang  bahwa  selain  hal-hal  yang  memberatkan  maupun
04986|meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam  menjatuhkan putusan
04987|harus  memperhatikan  pula  prinsip-prinsip  tujuan  pemidanaan  dengan
04988|mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  sesuai  dengan  kesalahan  yang
04989|dilakukan  Terdakwa,  maka  sampailah  kini  Majelis  Hakim  akan
04990|Hal. 139 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04991|
04992|mempertimbangkan  berapa  lamanya  hukuman  (“ Sentencing“  atau
04993|“Straftoemeting“)  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  yang  kira-kira
04994|sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  dengan  memperhatikan
04995|tujuan  pemidanaan  yang  berlaku  pada  saat  ini,  serta  dengan
04996|mempertimbangkan  segala  sesuatunya  dari  pelbagai  aspek,  sehingga
04997|pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  dapat
04998|dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa,
04999|Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta
05000|Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
05001|Menimbang bahwa pidana penjara memiliki efek negatif diantaranya:
05002|stigmatisasi masyarakat bagi para pelaku tindak pidana, dehumanisasi, penjara
05003|dapat menjadi sarana bagi narapidana sebagai tempat belajar untuk melakukan
05004|tindak pidana yang lebih profesional lagi;
05005|  Menimbang  bahwa  salah  satu  tujuan  pemidanaan  (perampasan
05006|kemerdekaan)  adalah  pembinaan  kepada  pelaku  kejahatan  (treatment  of
05007|offenders) untuk kemudian dilakukan resosialisasi pelaku untuk dikembalikan ke
05008|masyarakat setelah dilakukan pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka
05009|harus  dipertimbangkan  juga  efek  negatif  dari  pemidanaan  terhadap  pelaku
05010|diantaranya  stigmatisasi,  dehumanisasi,  transfer  ilmu  kejahatan  selama
05011|menjalani  pemidanaan  dan  dampak  negatif  lain  yang  semestinya  dapat
05012|dihindari. Maka dengan demikian menjatuhkan pidana penjara yang tidak sesuai
05013|dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tindakan
05014|memisahkan hukum secara diametral dengan kemanfaatan yang menjadi tujuan
05015|hukum itu sendiri;
05016|Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan pada
05017|pokoknya tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar
05018|memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa, tetapi untuk
05019|mengembalikan  Terdakwa  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan
05020|bertanggungjawab.  Dengan  demikian,  pemidanaan  selain  memberikan  efek
05021|penjeraan  juga  harus  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat  edukatif  yang
05022|mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat
05023|orang  sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan
05024|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
05025|usaha penanggulangan kejahatan;
05026|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
05027|yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula
05028|dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas
05029|Hal. 140 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05030|
05031|perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar
05032|Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dikemudian hari, selain itu
05033|dengan  mempertimbangkan  bahwa  peran  dari  perbuatan  Terdakwa  yang
05034|merupakan  sebagai pemberi dana a komodasi perjalanan dan konsumsi para
05035|calon tenaga kerja dan Terdakwa  tidak secara langsung merekrut para calon
05036|tenaga  kerja  tersebut dan  juga  tidak  secara  langsung  membuat  para  calon
05037|tenaga  kerja  tersebut  tidak  mendapatkan  suatu  kondisi  yang  aman  untuk
05038|melakukan aktivitas kerja serta kesehatan secara mental dan fisik , namun hal
05039|tersebut  menurut  Majelis  Hakim  tidak  serta  merta  dapat  menjadi  alasan
05040|lepasnya  seseorang  dari  pertanggungjawaban  hukum  atas
05041|perbuatannya. Namun demikian, dalam perkara  a quo  hal ini dapat menjadi
05042|salah  satu  pertimbangan  bagi  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  berat
05043|ringannya pidana yang disesuaikan dengan tingkat peran kesalahan Terdakwa,
05044|sehingga  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya
05045|tersebut  sebenarnya  tidak  ada  mendapatkan  keuntungan  secara  materil
05046|maupun  imateriil,  oleh  karenanya  sebagaimana  telah  disampaikan  Majelis
05047|Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana seyogyanya sesuai dengan
05048|tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain tentulah
05049|lebih  banyak  memberikan  efek  negative  daripada  memberikan  kemanfaatan
05050|dalam perkara a quo apabila memberikan hukuman kepada Terdakwa apabila
05051|Terdakwa  sendiri  tidak  sepenuhnya  menginsyafi  kesalahan  apa  yang  telah
05052|dilakukannya ketika melakukan suatu perbuatan;
05053|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  yang  telah  Majelis
05054|Hakim  sampaikan  maka  Majelis  Hakim  memandang  adalah  adil  dan  patut
05055|apabila  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  yang  lamanya  akan
05056|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
05057|Menimbang  bahwa  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  dan
05058|hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas yang
05059|dihubungkan  dengan  pasal  dakwaan  yang  telah  terbukti  dalam  perkara  ini,
05060|maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran
05061|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni
05062|2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas
05063|kepatutan;
05064|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
05065|berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP,
05066|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
05067|Hal. 141 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05068|
05069|Memperhatikan  Pasal  186 ayat (1) Jo . Pasal  35 ayat ( 2)  dan ayat (3)
05070|Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2003  tentang
05071|Ketenagakerjaan Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1 Kitab  Undang-Undang  Hukum
05072|Pidana,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,
05073|Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja  dan
05074|Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-
05075|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan
05076|Kehakiman,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009
05077|Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
05078|Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain
05079|yang bersangkutan;
05080|
05081|M E N G A D I L I:
05082|1. Menyatakan  Terdakwa  YUVINUS  SOLO  Alias  JOKER telah  terbukti
05083|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” turut serta
05084|sebagai pelaksana penempatan kerja tidak memberikan perlindungan sejak
05085|rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan,
05086|keselamatan,  dan  kesehatan  baik  mental  maupun  fisik” sebagaimana
05087|didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Penuntut Umum;
05088|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa  YUVINUS SOLO Alias JOKER
05089|oleh karena itu dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana
05090|denda  sejumlah Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) ,  dengan
05091|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
05092|kurungan selama 2 (dua) bulan;
05093|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
05094|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
05095|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
05096|5. Menetapkan barang bukti berupa:
05097|- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 kesing berwarna hitam beserta
05098|silikon warna hitam;
05099|Dikembalikan kepada Saksi Mariana Srikandi Putri Sali;
05100|- 1 (satu) buah buku tabingan Bank BRI dengan nomor rekening 7619-01-
05101|00665952-4 atas nama Maria Herlina Mbadhi;