01250|syarat batas usia. Terhadap pertanyaan -pertanyaan tersebut, Terdakwa 
01251|justru memberikan jawaban “bisa, nanti biar saya yang urus surat -suratnya, 
01252|yang penting Anak Korban  mau berangkat, kalau lewat saya cepat, 
01253|seminggu sudah bisa langsung berangkat.”  Dari perkataan yang 
01254|disampaikan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa 
01255|persetujuan orang tua saksi maupun kehendak Anak Korban sendiri pada 
01256|hakikatnya lahir dari bujukan, jaminan, dan keyakinan yang dibangun oleh 
01257|Terdakwa. Seandainya pada saat itu Terdakwa dengan jujur 
01258|menyampaikan bahwa Anak Korban  belum memenuhi syarat usia untuk 
01259|dapat bekerja di luar negeri, maka jelas tidak mungkin Anak Korban akan 
01260|tetap berangkat. Apalagi, terbukti dalam fakta persidangan bahwa sekalipun 
01261|telah diyakinkan oleh Terdakwa mengenai kemudahan keberangkatan, 
01262|Anak Korban  tidak serta -merta langsung memberikan persetujuan. Oleh 
01263|karena itu, adalah tidak logis apabila dikatakan  bahwa keberangkatan Anak 
01264|
01265|Hal.34 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu 
01266| KM A1 A2 
01267|Paraf  
01268|
01269|Korban lahir dari kehendak bebas dirinya maupun orang tuanya, melainkan 
01270|merupakan akibat langsung dari bujukan Terdakwa sendiri; 
01271|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis 
01272|Hakim berpendapat bahwa dalil  pertama pembelaan yang diajukan oleh 
01273|Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum  dan harus dikesampingkan , karena 
01274|fakta-fakta persidangan justru menunjukkan adanya keterlibatan aktif Terdakwa 
01275|dalam keberangkatan Anak Korban ke luar negeri secara ilegal; 
01276|Menimbang bahwa terhadap dalil kedua pembelaan Terdakwa tersebut, 
01277|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; 
01278|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis 
01279|Hakim dalam pertimbangan terhadap dalil pertama pembelaan Terdakwa,  yaitu 
01280|bahwa Terdakwa sejak  awal telah mengetahui jika Anak Korban  masih di 
01281|bawah umur  ketika hendak diberangkatkan  dan usianya tersebut tidak 
01282|memenuhi syarat untuk dapat bekerja di luar negeri , namun Terdakwa tetap 
01283|menawarkan, me yakinkan, bahkan memfasilitasi keberangkatan awal Anak 
01284|Korban ke Bogor untuk kemudian diberangkatkan ke luar negeri sebagai tenaga 
01285|kerja. Fakta ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Terdakwa sepenuhnya 
01286|menyadari sejak awal bahwa keberangkatan Anak Korban  akan dilakukan 
01287|dengan cara yang ilegal dan bertentangan dengan hukum; 
01288|Menimbang bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak 
01289|mengetahui adanya pemalsuan identitas dalam paspor Anak Korban  sama 
01290|sekali tidak dapat diterima. Hal tersebut justru memperlihatkan adanya upaya 
01291|Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dengan 
01292|menimpakan seluruh kesalahan kepada pihak lain, yakni Diki Santika dan agen 
01293|di Jakarta. Padahal, berdasarkan fakta hukum, dokumen identitas Anak Korban 
01294|yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun tersebut diserahkan langsung oleh 
01295|Anak Korban kepada Terdakwa. Dengan demikian, sangatlah tidak masuk akal 
01296|apabila Terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya manipulasi atau 
01297|penggunaan identitas orang lain dalam pengurusan keberangkatan Anak 
01298|Korban ke luar negeri , karena sejak awal Terd akwa sendiri sudah mengetahui 
01299|ketidaksesuaian umur Anak Korban  dengan syarat minimal keberangkatan 
01300|tenaga kerja ke luar negeri; 
01301|Menimbang pula bahwa justru karena mengetahui keterbatasan usia 
01302|dan legalitas tersebut, Terdakwa tetap berani menjanjikan dan me yakinkan 
01303|Anak Korban  serta orang tuanya bahwa segala urusan administrasi dan 
01304|dokumen akan dapat diurus olehnya, dengan kata -kata “bisa, nanti biar saya 
01305|yang urus surat -suratnya, yang penting Anak Korban  (Anak Korban ) mau 
01306|
01307|Hal.35 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu 
01308| KM A1 A2 
01309|Paraf  
01310|
01311|berangkat.” Dengan kata lain, pernyataan Te rdakwa itu sendiri merupakan 
01312|pengakuan implisit bahwa ia menyadari adanya permasalahan hukum yang 
01313|harus diakali melalui cara -cara ilegal, namun tetap berani menjaminnya demi 
01314|keuntungan pribadinya, yaitu imbalan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Diki 
01315|Santika kepadanya; 
01316|Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut , maka dalil 
01317|pembelaan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak mengetahui terkait 
01318|pengurusan paspor Anak Korban harus dinilai sebagai alasan yang dibuat -buat 
01319|dan tidak beralasan hukum. Sebab, sa ngat bertentangan dengan logika hukum 
01320|apabila Terdakwa yang sejak awal mengetahui jika Anak Korban  tidak 
01321|memenuhi syarat usia untuk dapat bekerja di luar negeri , lantas mengatakan  
01322|jika ia  tidak mengetahui adanya penggunaan cara-cara yang ilegal dalam 
01323|memberangkatkan Anak Korban ke luar negeri; 
01324|Menimbang bahwa d engan demikian, jelaslah bahwa Terdakwa bukan 
01325|hanya sekadar mengetahui, tetapi juga menjadi aktor yang secara langsung 
01326|turut serta membuka jalan dikirimkannya Anak Korban  ke luar negeri untuk 
01327|dipekerjakan secara ilegal. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika dalil 
01328|pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus  
01329|dikesampingkan; 
01330|Menimbang bahwa terhadap dalil ketiga pembelaan Terdakwa tersebut, 
01331|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; 
01332|Menimbang bahwa dalil  ketiga pembelaan Terdakwa tersebut sama 
01333|sekali tidak relevan, karena persoalan utama bukan terletak pada negara tujuan, 
01334|apakah Arab Saudi atau Suriah, melainkan pada fakta hukum bahwa Anak 
01335|Korban saat itu masih di bawah umur dan d iberangkatkan melalui cara yang 
01336|jelas-jelas ilegal untuk menjadi tenaga kerja  yang akhirnya menyebabkan Anak 
01337|Korban tereksploitasi. Sebab  undang-undang secara tegas melarang 
01338|pengiriman tenaga kerja anak  ke luar negeri  dalam bentuk apapun , tanpa 
01339|memandang k e negara mana ia akan ditempatkan. Oleh karena itu, Majelis 
01340|Hakim berpendapat jika dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan 
01341|hukum dan harus dikesampingkan; 
01342|Menimbang bahwa terhadap dalil keempat pembelaan Terdakwa 
01343|tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; 
01344|Menimbang bahwa Terdakwa pada pokoknya mendalilkan jika  telah 
01345|terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban  dan juga keluarga 
01346|Anak Korban . Untuk membuktikan adanya perdamaian tersebut, Terdakwa 
01347|telah mengajukan bukti  surat berupa Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juni 
01348|
01349|Hal.36 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu 
01350| KM A1 A2 
01351|Paraf  
01352|
01353|2025 dengan lampiran 2 (dua) lembar cetak foto  dan juga saksi Sri Rohayu 
01354|Ningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar jika 
01355|Terdakwa dan Anak Korban  telah melakukan perdamaian sebagaimana 
01356|dinyatakan dala m Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juni 2025 . Terhadap 
01357|dalil adanya perdamaian dan alat bukti yang menguatkannya tersebut, Majelis 
01358|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; 
01359|Menimbang bahwa benar jika di persidangan pun telah nyata  bagi 
01360|Majelis Hakim  bahwa Anak Korban  dan keluarga Anak Korban , dalam hal ini 
01361|saksi 1 selaku ibu Anak Korban telah memaafkan Terdakwa secara langsung di 
01362|persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian 
01363|dan pemberian maaf tersebut tidak serta -merta mengh apuskan 
01364|pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Sebab, tujuan utama keadilan restoratif 
01365|(restorative justice ) adalah memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan 
01366|masyarakat, bukan menghapuskan pertanggungjawaban pidana . Sebab, 
01367|hukum pidana tidak dapat dijadi kan alat tawar -menawar yang dikesampingkan 
01368|hanya karena adanya alasan subjektif dari pelaku ataupun kesediaan korban 
01369|untuk memaafkan . H ukum pidana mengandung kepentingan publik yang jauh 
01370|lebih luas, yaitu menjaga ketertiban umum, memberikan rasa aman bagi 
01371|masyarakat luas, memberi efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang , dan 
01372|sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial  agar tatanan dan ketertiban 
01373|umum berjalan ideal . Sehingga a pabila dalil pembelaan Terdakwa yang 
01374|mendasarkan pada perdamaian tersebut diterima, maka sama saja meniadakan 
01375|fungsi hukum pidana sebagai benteng perlindungan masyarakat; 
01376|Menimbang bahwa apabila merujuk pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah 
01377|Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana 
01378|Berdasarkan Keadilan Restor atif, jelas bahwa perkara a quo  tidak memenuhi 
01379|kualifikasi penerapan keadilan restoratif. Tidak semua tindak pidana dapat 
01380|diselesaikan dengan mekanisme restorative justice , karena apabila demikian 
01381|maka keberadaan hukum pidana akan kehilangan esensinya sebagai instrumen 
01382|yang memberi  keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat, terlebih  
01383|terhadap kejahatan-kejahatan berat . Bahkan  PERMA tersebut secara tegas 
01384|menentukan pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui 
01385|keadilan restoratif, antara lain:  
01386|- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian 
01387|Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 
01388|rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; 
01389|- Tindak pidana merupakan delik aduan; 
01390|
01391|Hal.37 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu 
01392| KM A1 A2 
01393|Paraf  
01394|
01395|- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara 
01396|dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; 
01397|- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau 
01398|- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan; 
01399|Pertanyaan logis yang muncul “apabila memang semua perkara pidana dapat 
01400|begitu saja diselesaikan hanya melalui perdamaian ”, maka untuk apa 
01401|pembentuk regulasi menentukan syarat-syarat dan pembatasan yang demikian 
01402|ketat dalam PERMA tersebut? Adanya syarat dan pe mbatasan itu dengan 
01403|sendirinya menunjukkan bahwa restorative justice bukanlah instrumen universal 
01404|yang dapat dipakai pada semua jenis tindak pidana, melainkan pengecualian 
01405|terbatas untuk perkara -perkara yang tidak menimbulkan gangguan atau 
01406|dampak yang signifikan terhadap kepentingan umum; 
01407|Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 
01408|tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang, yang 
01409|oleh undang -undang ditempatkan sebagai tindak pidana yang bersifat serius, 
01410|hal ini terce rmin dari pengaturan pasalnya yang  secara tegas menentukan 
01411|minimum khusus ancaman pidana bagi pelaku, sehingga batas pemidanaan 
01412|tersebut bersifat limitatif dan tidak dapat disimpangi oleh alasan perdamaian 
01413|maupun pemaafan oleh  korban. Apabila Majelis Hakim  mengesampingkan 
01414|batasan tersebut hanya karena adanya perdamaian, maka hal itu berarti 
01415|mengabaikan kehendak pembentuk undang -undang sekaligus mereduksi 
01416|wibawa hukum pidana; 
01417|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , Majelis 
01418|Hakim berkesimpu lan bahwa dalil pembelaan Terdakwa mengenai adanya 
01419|perdamaian harus dikesampingkan. Namun, fakta adanya perdamaian dan 
01420|telah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban beserta keluarganya 
01421|tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan  sebagai keadaan yang mer ingankan 
01422|dalam penjatuhan pidana ( strafmaat), dengan tetap memperhatikan 
01423|kepentingan hukum yang lebih besar; 
01424|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas 
01425|maka Majelis Hakim menolak dalil -dalil pembelaan yang disampaikan oleh 
01426|Terdakwa m elalui Penasihat Hukumnya tersebut, kecuali terhadap adanya 
01427|perdamaian, yang tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan 
01428|yang meringankan dalam penjatuhan pidana; 
01429|Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana dituntut 
01430|oleh Penuntut Umum, M ajelis Hakim berpendapat bahwa penentuan berat -
01431|ringannya pidana harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati -hatian. 
01432|
01433|Hal.38 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu 
01434| KM A1 A2 
01435|Paraf  
01436|
01437|Pertimbangan tersebut harus mencakup seluruh aspek yang relevan, yakni 
01438|keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan, akibat tindak pi dana 
01439|terhadap korban, keluarganya, dan masyarakat, dampak penjatuhan pidana 
01440|bagi diri Terdakwa serta keluarganya, serta sejauh mana pidana yang 
01441|dijatuhkan mampu mencapai tujuan dan manfaat pemidanaan. Dengan 
01442|demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan bena r-benar mencerminkan 
01443|keadilan yang proporsional, tidak hanya bagi Terdakwa, tetapi juga bagi korban 
01444|dan masyarakat luas; 
01445|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti 
01446|melakukan tindak pidana pengiriman anak ke luar negeri yang mengakibatka n 
01447|anak tersebut tereksploitasi , yang merupakan salah satu bentuk dari tindak 
01448|pidana perdagangan orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) 
01449|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
01450|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Anak Korban  selaku 
01451|korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak  untuk 
01452|memperoleh restitusi; 
01453|Menimbang bahwa mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi 
01454|tersebut, oleh karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
01455|1 Tahu n 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian 
01456|Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana ditentukan bahwa 
01457|Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah Pengadilan 
01458|yang mengadili pelaku tindak pidana, maka Majeli s Hakim telah 
01459|memberitahukan hak tersebut kepada Anak Korban maupun keluarganya pada 
01460|saat yang bersangkutan hadir memberikan kesaksian di persidangan , namun 
01461|karena selama proses persidangan tidak terdapat permohonan  restitusi yang 
01462|diajukan, baik secara lan gsung, melalui tuntutan Penuntut Umum, maupun 
01463|dilampirkan dalam  berkas perkara, maka Majelis Hakim tidak dapat 
01464|mempertimbangkan pemberian restitusi tersebut lebih lanjut; 
01465|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
01466|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
01467|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta 
01468|Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa  harus dinyatakan 
01469|bersalah dan dijatuhi pidana; 
01470|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang te rbukti 
01471|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi 
01472|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana 
01473|denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara atau kurungan; 
01474|
01475|Hal.39 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu 
01476| KM A1 A2 
01477|Paraf  
01478|
01479|Menimbang bahwa dalam perkara ini ter hadap Terdakwa telah 
01480|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan 
01481|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
01482|dijatuhkan; 
01483|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan 
01484|terhadap Terdakwa dilandasi  alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
01485|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
01486|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
01487|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01488|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pasp or warna 
01489|hijau atas nama Meliana Putri  dengan nomor C2309317 dan 1 (satu) lembar 
01490|printout foto tiket pesawat atas nama Putri Meliana  yang telah dipergunakan 
01491|untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk 
01492|mengulangi kejahatan , maka perl u diteta pkan agar barang bukti tersebut 
01493|dimusnahkan; 
01494|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 
01495|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
01496|yang meringankan Terdakwa; 
01497|Keadaan yang memberatkan: 
01498|- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Anak Korban; 
01499|Keadaan yang meringankan: 
01500|- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban; 
01501|- Terdakwa belum pernah dihukum; 
01502|- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang harus dinafkahi; 
01503|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka 
01504|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara; 
01505|Mengingat Pasal  6 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21 
01506|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
01507|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 19 81 tentang Hukum 
01508|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
01509|
01510|MENGADILI: 
01511|1. Menyatakan Terdakwa  Sukrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan 
01512|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengiriman 
01513|anak ke luar negeri y ang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi”  
01514|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 
01515|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu dengan pidana 
01516|penjara selama 4 (empat) tahun  dan pidana denda sejumlah 
01517|
01518|Hal.40 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu 
01519| KM A1 A2 
01520|Paraf  
01521|
01522|Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana 
01523|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 
01524|(tiga) bulan; 
01525|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
01526|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01527|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
01528|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
01529|- 1 (satu) buah paspor warna hijau atas nama Meliana Putri dengan nomor 
01530|C2309317;  
01531|- 1 (satu) lembar printout foto tiket pesawat atas nama Putri Meliana; 
01532|Dimusnahkan; 
01533|6. Membebankan kepada Terdakwa  membayar biaya  perkara sejumlah 
01534|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 
01535|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 
01536|Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 , oleh  Arod Fandy, 
01537|S.H. sebagai Hakim Ketua, Axl Randisatyo Harsono, S.H.  dan Paksi Erlangga, 
01538|S.H., masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang 
01539|terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025,  oleh Hakim 
01540|Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
01541|Syamsudin, S.H. Panitera Pengga nti pada Pengadilan Negeri  Dompu, serta 
01542|dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi 
01543|Penasihat Hukumnya. 
01544|
01545|Senin
01546|
01547|25
01548|
01549|2025
01550|
01551|Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 , oleh  Arod Fandy, 
01552|S.H. sebagai Hakim Ketua, Axl Randisatyo Harsono, S.H.  dan Paksi Erlangga, 
01553|S.H., masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang 
01554|
01555|Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
01556|Syamsudin, S.H. Panitera Pengga nti pada Pengadilan Negeri  Dompu, serta 
01557|dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi 
01558|Penasihat Hukumnya. 
01559|
01560|Hakim-hakim Anggota, 
01561|Ttd.