04856|daad yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau
04857|sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana dader terdiri dari pleger,
04858|yang  dimaksud  dengan  pleger  adalah  “setiap  orang  yang  dengan
04859|seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah
04860|ditentukan  di  dalam  rumusan  delik  yang  disangkakan,  juga  tanpa
04861|adanya  ketentuan  pidana  yang  mengatur  masalah  deelneming  itu
04862|orang-orang tersebut masih dapat dihukum
04863|2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pada bentuk ini
04864|sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh ( doen pleger) dan yang
04865|disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan
04866|alat (instrumen) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat
04867|dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatanya itu.
04868|3. Orang  yang  turut  melakukan  (medepleger)  diartikan  sebagai
04869|bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada
04870|dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
04871|melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.
04872|Menimbang bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk
04873|menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata
04874|lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan
04875|suatu tindak pidana;
04876|Menimbang bahwa menurut Jonkers menyatakan: Ada dua syarat dari
04877|medepleger yaitu:
04878|1. Adanya rencana bersama ( gemeenschappelijk plan ), ini berarti harus
04879|ada suatu opzet  bersama untuk bertindak.
04880|2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).
04881|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka
04882|dapat  diketahui  bahwasannya  Terdakwa,  saudara  Senut  dan  Vilius  secara
04883|bersama-sama  turut  serta  melakukan  perbuatan  yang  bertindak  sebagai
04884|pelaksana  penempatan  kerja  illegal  dan  tidak  memberikan  perlindungan
04885|mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan  kesehatan  baik  mental  maupun
04886|Hal. 133 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04887|
04888|fisik kesembilan tenaga kerja sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
04889|di  PT  Borneo  Cipta  Persada  Abadi  yang  dengan  cara  mengajak,
04890|mengumpulkan, dan mendanai seluruh akomodasi  Saksi Petrus Arifin, Saksi
04891|Laurensius Raga Nong Ovi Alias Andi, Saksi Heribertus Kos Gaubito Alias Binto,
04892|Saksi Yohanes ranolius Dulo Alias Rano,  Saksi Hironimus Yan Yoli Alias Yoli,
04893|Saksi Henderikus Hendra Alias Hendra, Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan
04894|Alias  Engkis,  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka, dan  Saudara  Afrianus  Moa
04895|Lavanto untuk ditempatkan bekerja di perusahaan PT Borneo Cipta Persada
04896|Abadi  di  Kalimantan,  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen
04897|ketenagakerjaan  yang  sah  yang  disyaratkan  oleh  ketentuan  peraturan
04898|perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  memberikan  keselamatan  dan
04899|perlindungan  atas  kesehatan  kesembilan  para  pekerja  tersebut,  sehingga
04900|mengakibatkan kesembilan para tenaga kerja tersebut kelaparan dan juga salah
04901|satu tenaga kerja yang bernama Almarhum Yodimus Moan Kaka jatuh sakit
04902|dengan keadaan badan lemas, kaki dan tangan tidak bisa bergerak yang pada
04903|akhirnya  oleh  karena  Saksi  Petrus  Arifin  berinisiatif  sendiri  untuk
04904|menandatangani surat penolakan rujukan Almarhum Yodimus Moan Kaka ke
04905|Rumah  Sakit  yang  direkomendasikan  dari  PT Borneo  Cipta  Persada  Abadi
04906|sehingga Almarhum Yodimus Moan Kaka meninggal dunia di Kalimantan;
04907|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut diatas, maka
04908|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;
04909|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 186 Ayat (1)
04910|Jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
04911|13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah
04912|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
04913|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  Turut  serta  sebagai  pelaksana
04914|penempatan  kerja  tidak  memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai
04915|penempatan  tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
04916|kesehatan baik mental maupun fisik ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
04917|kombinasi alternatif Kedua Penuntut Umum;
04918|Menimbang  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum  Terdakwa
04919|mengajukan pembelaan di dalam persidangan ini, maka  selanjutnya Majelis
04920|Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh
04921|Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:
04922|Hal. 134 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04923|
04924|Menimbang bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
04925|menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan
04926|tindak pidana sebagaimana  didakwakan dalam  Dakwaan Kombinasi  Alternatif
04927|Kedua Penuntut umum dan  Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi
04928|Pembelaan  (pledoi)  dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya
04929|memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah
04930|dan  meyakinkan  menurut  hukum  melakukan  tindak  pidana  yang  di  tuntut
04931|kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun
04932|2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1
04933|KUHP sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif pertama primair dan pertama
04934|subsidair  atau melanggar dakwaan kombinasi alternatif kedua sebagaimana
04935|dakwaan dari penuntut umum, serta membebaskan Terdakwa dengan  alasan-
04936|alasan yang diuraikan dalam Nota Pembelaan yang mana dari alasan-alasan
04937|tersebut  tidak  ada  alasan  yang  termasuk  dalam  alasan  pembenar  maupun
04938|alasan pemaaf, sehingga terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum
04939|Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;
04940|Menimbang bahwa selain itu selama masa persidangan perkara a quo
04941|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga telah mengirimkan Pengajuan
04942|Permohonan  Restitusi  atas  nama  Petrus  Arifin,  Maria  Herlina  Mbhadi,
04943|Fransiskus Minggu Kurniawan, Laurensius Raga Nong Ovi, Yohanes Ranolus
04944|Dulo, Henderikus Hendra, Heronimus Yan Yoli, dan Heribertus Kos Gaubinto,
04945|serta Jaksa Penuntut Umum pun dalam surat tuntutannya juga menuntut agar
04946|Terdakwa  membayar  restitusi  untuk  Saksi  Petrus  Arifin  sejumlah
04947|Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ,  Saksi Maria
04948|Herlina  Mbhadi  sejumlah  Rp103.010.000,00  (seratus  tiga  juta  sepuluh  ribu
04949|rupiah), Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan sejumlah  Rp7.714.000,00 (tujuh
04950|juta  tujuh  ratus  empat belas  ribu  rupiah,  Saksi  Laurensius  Raga  Nong  Ovi
04951|sejumlah  Rp7.549.000,00  (tujuh  juta  lima  ratus  empat  puluh  sembilan  ribu
04952|rupiah), Saksi Yohanes Ranolus Dulo sejumlah Rp7.264.000,00 (tujuh juta dua
04953|ratus  enam  puluh  empat  ribu  rupiah),  Saksi  Henderikus  Hendra  sejumlah
04954|Rp7.564.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), Saksi
04955|Heronimus Yan Yoli sejumlah  Rp7.299.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan
04956|puluh  sembilan  ribu  rupiah),  dan  Saksi  Heribertus  Kos  Gaubinto  sejumlah
04957|Rp7.299.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
04958|Hal. 135 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04959|
04960|Menimbang bahwa atas permohonan restitusi tersebut Majelis Hakim
04961|akan mempertimbangkannya, yakni oleh karena dalam perkara a quo ternyata
04962|dakwaan penuntut umum yang terbukti adalah dakwaan kombinasi alternatif
04963|kedua yakni  Pasal 186 Ayat (1)  Jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang-
04964|Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 200 3 tentang  Ketenagakerjaan
04965|Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mana berdasarkan Pasal 2 Peraturan
04966|Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dikatakan bahwasannya tindak pidana
04967|yang dapat dimohonkan restitusi adalah t indak pidana pelanggaran Hak Asasi
04968|Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras
04969|dan etnis, Tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan
04970|dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
04971|perundang-undangan, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13
04972|tahun 2003 dan KUHP tersebut tidak diatur mengenai kewajiban pelaku tindak
04973|pidana  yang  dalam  perkara  a  quo yakni  Terdakwa  untuk  dikenakan  atau
04974|dibebankan  untuk  membayar  restitusi  kepada  korban  dari  perbuatan  yang
04975|dilakukan pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yakni Terdakwa;
04976|Menimbang  bahwa  selain  itu  setelah  Majelis  Hakim  mencermati  dari
04977|fakta-fakta  di  persidangan  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan  tindak
04978|pidananya tidak melakukannya seorang diri melainkan Terdakwa melakukannya
04979|bersama-sama dengan dua orang yang berperan sebagai orang-orang yang
04980|mencari atau merekrut para calon tenaga kerja illegal tersebut dan kedua orang
04981|tersebut pun telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang yakni saudara Senut
04982|dan  saudara  Vilius  yang  mana  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan
04983|Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012,  tentang  Menejemen
04984|Tindak  Pidana,  Pasal  17  ayat  (6)  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia
04985|Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pengertian dari
04986|“Daftar Pencarian Orang” adalah orang yang menjadi target oleh penyidik untuk
04987|dicari  karena  orang  hilang  atau  seorang  pelaku  kriminal  sehingga  sudah
04988|sepatutnya dalam perkara a quo saudara Senut dan Vilius diduga merupakan
04989|salah satu pelaku tindak pidada dalam perkara  a quo , serta selain  saudara
04990|Senut dan  saudara  Vilius  ternyata  pula  terungkap  dalam  fakta  persidangan
04991|bahwasannya  saudara  Senut  dan  saudara  Vilius  dibantu  oleh  Saksi  Petrus
04992|Arifin dan Almarhum Yodimus Moan Kaka yang berperan sebagai orang yang
04993|mencari atau merekrut serta menghimpun data-data KTP para calon tenaga
04994|kerja illegal tersebut yang berdasarkan fakta dipersidangan yakni atas bukti
04995|surat T-2 berupa Surat Menolak Rujuk Rumah Sakit oleh Petrus Arifin atas
04996|nama pasien Yodimis Moan Kaka, pada tanggal 24 Maret 2024 tersebut Saksi
04997|Hal. 136 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04998|
04999|Petrus Arifin-lah yang harus bertanggungjawab atas meninggalnya Almarhum
05000|Yodimus Moan Kaka karena Saksi Petrus Arifin tanda tangan untuk menolak
05001|rujukan  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka  agar  mendapatkan  perawatan  lebih
05002|lanjut di Rumah Sakit di Kalimantan, dan oleh karena Almarhum Yodimus Moan
05003|Kaka telah meninggal maka pertanggungjawabannya untuk dimohonkan agar
05004|dibebankan membayar restitusi pun gugur, serta pihak PT Borneo Citra Persada
05005|Abadi  juga  memiliki  peran  dalam  menerima  dan  menempatkan  para  calon
05006|tenaga kerja illegal tersebut, maka oleh karenanya saudara Senut, saudara
05007|Vilius, Saksi Petrus Arifin, dan PT Borneo Citra Persada Abadi juga seyogyanya
05008|haruslah  dimohonkan  pula  untuk  membayar  biaya  restitusi  tersebut  kepada
05009|para korban dari perkara a quo;
05010|Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan di atas Majelis Hakim
05011|berpendapat  atas  permohonan  restitusi  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
05012|Korban dan tuntutan  Jaksa Penuntut Umum atas pembebanan  restitusi atas
05013|nama  Petrus  Arifin,  Maria  Herlina  Mbhadi,  Fransiskus  Minggu  Kurniawan,
05014|Laurensius  Raga  Nong  Ovi,  Yohanes  Ranolus  Dulo,  Henderikus  Hendra,
05015|Heronimus Yan Yoli, dan Heribertus Kos Gaubinto, kepada Terdakwa tersebut
05016|haruslah dikesampingkan;
05017|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
05018|perkara ini, ternyata  Majelis  Hakim tidak menemukan  adanya alasan-alasan
05019|yang  dapat  menghapus  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan Terdakwa
05020|(wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain
05021|yang  dapat  mengecualikan  Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana
05022|(toerekend strafbaar heid ), baik alasan pembenar ( recht vaardigings gronden )
05023|maupun  alasan  pemaaf  (veront  schuldigings  gronden),  maka  Majelis  Hakim
05024|berkesimpulan  bahwa Terdakwa  haruslah  dinyatakan  bersalah  melakukan
05025|tindak  pidana  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Kombinasi  Alternatif  Kedua
05026|Penuntut Umum;
05027|Menimbang bahwa  oleh  karena Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
05028|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  serta  mampu  bertanggung
05029|jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat
05030|(1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1
05031|Tahun  2000  tertanggal  30  Juni  2000, Terdakwa  haruslah  dijatuhi  hukuman
05032|pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;
05033|Menimbang bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  186 ayat (1) Jo . Pasal  35
05034|ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
05035|tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana selain diancam
05036|Hal. 137 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05037|
05038|dengan  pidana  penjara  juga  dapat  dikenakan  dengan  pidana  denda,  maka
05039|Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan
05040|menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
05041|dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka
05042|diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  pun  akan  ditentukan  dalam
05043|amar putusan di bawah ini;
05044|Menimbang bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
05045|dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)
05046|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan  masa
05047|masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
05048|dijatuhkan;
05049|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dengan  status
05050|tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,
05051|maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
05052|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
05053|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
05054|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
05055|1)  1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 kesing berwarna hitam beserta
05056|silikon warna hitam;
05057|2) 1 (satu) buah buku tabingan Bank BRI dengan nomor rekening 7619-01-
05058|00665952-4 atas nama MARIA HERLINA MBADHI;
05059|3) 1 (satu) unit mobil pick up zusuki warna hitam dengan nomor mesin
05060|G15AID965853, nomor rangka MHYESL415EJ327692 dan TNKB EB 9296
05061|G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
05062|4) 1 (satu) buah kunci mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
05063|9296 G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
05064|5) 1 (satu) buah STNK mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
05065|9296 G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
05066|6) 8 (delapan) lembar E-Tiket (surat bukti pembayaran Tiket PELNI dicetak
05067|oleh MR2. PT.KARYA SRIKANDI).
05068|7) 2  (dua)  lembar  print  out  rekening  koran  bank  BCA dengan  nomor
05069|rekening 3141258972 atas nama MARIANA SRIKANDI PUTI SALI;
05070|8) 1  (satu)  Lembar  Laporan  Transaksi  Finansial  Keuangan  Bank  Bri
05071|dengan nomor rekening 7619-01-00665952-4 atas nama MARIA HERLINA
05072|MBADHI tanggal laporan 08 Mei 2024;
05073|yang  seluruh  barang  bukti  tersebut  statusnya  akan  ditentukan  dalam  amar
05074|putusan di bawah ini;
05075|Hal. 138 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05076|
05077|Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
05078|Nomor  48  tahun  2009  tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan:
05079|Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
05080|keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
05081|Republik  Indonesia  Nomor:  03  Tahun  1974  tertanggal  23  Nopember  1974,
05082|bahwasanya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mewajibkan  Pengadilan
05083|untuk  memberikan  alasan  (motiveringplich)  atau  pertimbangan-pertimbangan
05084|yang cukup dalam setiap putusan;
05085|Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan
05086|berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
05087|2009  Tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  dalam
05088|mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  Majelis  Hakim  wajib
05089|memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari Terdakwa,  maka  perlu
05090|dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;
05091|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
05092|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
05093|yang meringankan Terdakwa;
05094|Keadaan  yang  memberatkan:
05095|- Terdakwa adalah  tokoh masyarakat yang seharusnya memberi contoh
05096|dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat;
05097|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  yang
05098|sedang                        giat-giatnya memberantas tindak pidana  yang
05099|berkaitan dengan memperkerjakan tenaga kerja illegal;
05100|Keadaan yang meringankan:
05101|- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun atas perbuatannya;
05102|- Peran Terdakwa hanya membiayai akomodasi perjalanan para calon
05103|tenaga  kerja  guna  membantu  para  calon  tenaga  kerja  mendapatkan
05104|pekerjaan di Kalimantan;
05105|- Terdakwa belum pernah dihukum;
05106|- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
05107|Menimbang  bahwa  selain  hal-hal  yang  memberatkan  maupun
05108|meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam  menjatuhkan putusan
05109|harus  memperhatikan  pula  prinsip-prinsip  tujuan  pemidanaan  dengan
05110|mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  sesuai  dengan  kesalahan  yang
05111|dilakukan  Terdakwa,  maka  sampailah  kini  Majelis  Hakim  akan