01377|Ketenagakerjaan,  pada  lampiran  ( Persyaratan  Umum  Usaha )
01378|disebutkan syarat-syarat dalam mendirikan LPK adalah sebagai berikut:
01379| Melampirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  sertifikat  Standar
01380|Usaha dari OSS;
01381| Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha
01382|pelatihan kerja, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas
01383|sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja dengan melampirkan
01384|profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  usaha
01385|pelatihan kerja yang memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas;
01386|Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertifikat  kompetensi  dan
01387|tenaga  pelatihan;  serta  Program  kerja  usaha  pelatihan  kerja  dan
01388|rencana pembiayaan selama 3 tahun;
01389|- Bahwa  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
01390|Ketenagakerjaan  sebagai  Adapun  tata  cara  tahapan  verifikasi
01391|berdasarkan  Permenaker  Nomor  6 tahun  20 21 tentang  Penetapan
01392|Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara berikut :
01393|Hal. 71 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01394|Paraf
01395|
01396|a. Dinas  Kabupaten/Kota  melakukan  verifikasi  kelengkapan
01397|dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan
01398|lengkap;
01399|b. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
01400|dokumen dengan kondisi rill dilapangan;
01401|c. Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan  notifikasi  hasil
01402|verifikasi kepada DPMTSP melalui sistem OSS;
01403|d. Berdasarkan  Verifikasi,  Dinas  Kabupaten/Kota
01404|menyampaikan  notifikasi  ke  sistem  OSS  Berupa  :  Memenuhi
01405|Persyaratan atau Tidak Memenuhi Persyratan;
01406|e. Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan,
01407|sistem  OSS  mencamtumkan  keterangan  bahwa  Sertifikat  telah
01408|diverifikasi;
01409|f.Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, sistem
01410|OSS  menyampaikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan
01411|pemenuhan persyaratan sertifikat standar;
01412|Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak
01413|memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat standar
01414|yang belum diverifikasi
01415|Berdasarkan  Permenaker  6  Tahun  2021  Penetapan  Standar
01416|Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada  Penyelenggara  Perizinan
01417|Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor  Ketenagakerjaan  :  Lembaga
01418|Pelatihan  Kerja  mempunyai  tugas  antara  lain  memberikan
01419|pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi Skiling, Up-
01420|Skiling dan Re-Skiling, Memberikan Pelayanan Konsultasi Pelatihan
01421|dan  Memberikan  layanan  penyusunan  program  pelatihan  yang
01422|sesuai kebutuhan konsumen;
01423|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
01424|nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan
01425|Magang  di  Luar  Negeri  pada  pasal  2,  menerangkan  bahwa  Lembaga
01426|Pelatihan Kerja  (LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar
01427|Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
01428|(Sending Organization) yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan
01429|Transmigrasi  Republik Indonesia;
01430|Hal. 72 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01431|Paraf
01432|
01433|- Bahwa Terhadap LPK yang tidak memiliki SO (Sending Organization) hanya
01434|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
01435|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
01436|Luar Negeri;
01437|- Bahwa  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri
01438|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
01439|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan  PMI  ke luar negeri  terdiri  atas
01440|:  Badan,  Perusahaan.  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
01441|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
01442|sendiri.  bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja
01443|tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01444|ke Luar Negeri;
01445|- Bahwa  Proses Pemagangan di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang
01446|berdasarkan ketentuan umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
01447|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
01448|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem
01449|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia
01450|dan di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau
01451|instansi  pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
01452|pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam
01453|proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai
01454|keterampilan dan keahlian tertentu ;
01455|- Bahwa b erdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
01456|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
01457|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
01458|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
01459|peserta pemagangan dalam satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan
01460|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
01461|ketenagakerjaan  Provinsi  dengan  ditembuskan  kepada  bidang
01462|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
01463|- Bahwa  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)  berdasarkan
01464|ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
01465|Transmigrasi  Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
01466|Hal. 73 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01467|Paraf
01468|
01469|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
01470|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
01471|untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal
01472|ini Negara Jepang;
01473|- Bahwa b erdasarkan pasal 11 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
01474|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
01475|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
01476|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri;
01477|- Bahwa  LPK  Swasta  yang  akan  menyelenggarakan  pemagangan
01478|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  di
01479|Kementrian Ketenagakerjaan RI, dengan melampirkan
01480|1. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
01481|2. Memiliki program pemagangan;
01482|3. Mendapat  izin  penyelenggaraan  pemagangan  dari  Direktur
01483|Jenderal dalam hal ini adalah pihak LPK telah memiliki Mou dengan
01484|pihak  lembaga  penerima  yang  diketahui  oleh  Perwakilan  Negara
01485|Republik Indonesia di Negara Penerima;
01486|4. Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat,
01487|telepon, dan faximile;
01488|- Bahwa permohonan yang disampaikan oleh LPK Swasta kepada Direktur
01489|Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang bertanggung
01490|jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi;
01491|- Bahwa s epengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur terkait apakah LPK
01492|(Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending Organization)
01493|dapat bekerjasama dengan LPK(Lembaga Pelatihan Kerja)   yang   memiliki
01494|SO  (Sending Organization)  belum diatur ,  hanya saja berdasarkan Pasal
01495|17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008
01496|tentang  Tata  cara  Perizinan dan  Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
01497|Negeri  adalah  dalam  hal  LPK  swasta  tidak  memiliki  persyaratan
01498|sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut
01499|tidak  memiliki  sarana  dan  prasarana,  Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan
01500|serta workshop sesuai dengan kejuruan diperbolehkan mengadakan proses
01501|pelatihan ;
01502|Hal. 74 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01503|Paraf
01504|
01505|- Bahwa p erbedaan antara Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar
01506|Negeri dengan Magang di Negara Jepang adalah Pekerja Migran Indonesia
01507|yang disebut sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
01508|atau  telah melakukan pekerjaan  di luar  wilayah  Republik  Indonesia  dan
01509|mendapatkan upah/gaji saat bekerja pada Negara penempatan. sedangkan
01510|Magang  di  Negara  Jepang  adalah  disebutkan  adalah  Warga  Negara
01511|Indonesia  yang  diberikan  kesempatan  untuk  belajar  sambil  bekerja  di
01512|Negara Jepang serta mendapatkan uang saku dari proses pembelajaran
01513|tersebut ;
01514| Terhadap keterangan ahli di benarkan oleh Terdakwa ;
01515|2.  Ahli  PRADIPTHA HIMAWAN  PUTRA,  S.H., M.H dibawah  sumpah  pada
01516|pokoknya menerangkan :
01517|- Bahwa riwayat pendidikan  dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
01518|a. Tahun  2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan
01519|Lekong;
01520|b. Tahun  2013 Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  MTs  N  Model
01521|Selong:
01522|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong:
01523|d. Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
01524|Universitas Mataram;
01525|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu
01526|Hukum Universitas Mataram.
01527|Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
01528|a. RS METRO MEDIKA;
01529|b. (2019-2021) Legal Consultant;
01530|c. RSUD PROVINSI NTB:
01531|(2020-2022)Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bidang PPK
01532|( Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan);
01533|d 2022- Hingga saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
01534|di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
01535|Saat ini Ahli bekerja di  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas
01536|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTB.
01537|Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah sebagai  berikut:
01538|a. Penyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang  Penempatan
01539|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01540|b. Penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang penempatan
01541|Hal. 75 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01542|Paraf
01543|
01544|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01545|c. Penyusunan  bahan  pelaksanaan  di  Bidang  Penempatan  tenaga
01546|Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01547|d. Penyusunan bahan norma standad prosedur dan criteria dibidang
01548|Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01549|e. Pelaskanaan  koordinasi  pelayanan  pengelolaan  informasi  pasar
01550|kerja dalam satu daerah Kabupaten;
01551|f. Pelaksanaan  penyebar  luasan  informasi  pasar  kerja  kepada
01552|perusahaan.
01553|- Bahwa Sebelumnya Ahli pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja
01554|dan  Transmigrasi  Prov.NTB  selaku  Ahli Penempatan  Pekerja  Migran
01555|Indonesia dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari
01556|Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda  NTB  dan  Penyidik  dari  Sat  Reskrim
01557|Polresta Mataram ;
01558|- Bahwa syarat penempatan tenaga migran Pasal 31 Undang-undang No
01559|18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  dijelaskan,  PMI
01560|hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan dengan memiliki tiga
01561|syarat  yaitu  :  Mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang
01562|melindungi  tenaga  kerja  asing,  memiliki  perjanjian  tertulis  antara
01563|pemerintah  negara  tujuan  penempatan  dan  pemerintah  republik
01564|Indonesia, dan Memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang
01565|melindungi pekerja asing ;
01566|- Bahwa  untuk  Negara  Jepang,  sektor  penempatan  dan  pemagangan
01567|melalui Skema G to G ( Government to Government) yang melakukan
01568|pemagangan disini adalah pemerintah dalam hal ini BP2MI RI ;
01569|- Bahwa  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan  pemagangan  keluar  negeri
01570|adalah LPK yang memiliki (SO) s ending organizer yang diterbitkan oleh
01571|Kementrian Ketenagakerjaan RI ;
01572|- Bahwa berdasarkan kronologis yang diuraikan oleh pemeriksa, perbuatan
01573|WAHYU SUTANTRI Als Bu WAHYU yang telah melakukan perekrutan
01574|terhadap 17 ( tujuh belas) orang yang dijanjikan akan bekerja ke Negara
01575|Jepang  melalui  proses  pemagangan  dengan  modus  pemberangkatan
01576|melalui LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) “WAHYUYYUHA” dan LPK
01577|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”   yang  hanya  memiliki  izin
01578|Hal. 76 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01579|Paraf
01580|
01581|pendirian LPK dari Disnakertrans Kab/Kota sedangkan dalam Peraturan
01582|Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  :  PER/08/MEN/V/2008  Tahun  2008
01583|dijelaskan  dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemangagan
01584|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (1)  huruf a  hanya  dapat
01585|merekrut  peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah
01586|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
01587|dibidang  ketenagakerjaan  provinsi  dengan  tembusan  instansi  yang
01588|bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam
01589|hal  ini  LPK  yang  sudah  memiliki  SO  dan  berada  didalam  satu
01590|wilayah Provinsi  Bahwa untuk LKP WAHYYUHA dan LPK PT. RSEI
01591|hanya memiliki tugas untuk melakukan pelatihan saja;
01592|- Bahwa  biaya  biaya  pelatihan  bahasa  jepang  sudah  diatur  di  dalam
01593|Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pelatihan  Vokasi  dan
01594|Produktivitas  Nomor  :  2/2623/HK.03.01/IX/2024  Tentang  Mekanisme
01595|Penghitungan  Biaya  Pelatihan  Vokasi  Tertinggi  di  Lembaga  Pelatihan
01596|Kerja Swasta bagi CPMI dan Calon Peserta Pemagangan di Luar Negeri;
01597|- Bahwa  Untuk Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) tidak dibenarkan
01598|atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Pekerja Migran
01599|Indonesia  karena  tugas  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang
01600|tidak  memiliki  SO  hanya  sebatas  melakukan  Pelatihan  keterampilan
01601|saja;
01602|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
01603|Migran Indonesia ke luar negeri adalah :
01604|- Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01605|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
01606|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
01607|dan BP2MI.
01608|- Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01609|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01610|yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik
01611|Indonesia ;
01612|- Bahwa LPK PT RSEI ( Radar Sumaedy Effendy Indonesia ) boleh melakukan
01613|perekrutan dan pengiriman pesrta magang apabila memiliki SO ;
01614|Hal. 77 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01615|Paraf
01616|
01617|- Bahwa  oleh  karena  perekrutan  dan  pengiriman  peserta  magang  keluar
01618|Negeri  bukan  bidang  yang  ahli  tangani,  jadi  ahli  tidak  bisa  memberikan
01619|pendapat ;
01620|- Bahwa  Ahli  tidak mengetahui masalah magang ke luar negeri, yang ahli
01621|tangani adalah masalah tenaga Migran ;
01622|Terhadap keterangan Ahli di benarkan oleh Terdakwa ;
01623|3. Ahli  Dr. LAELY WULANDARI, S.H, M.H   dibawah sumpah pada pokoknya
01624|menerangkan :
01625|- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang ahli pernah jalani
01626|adalah :
01627|Riwayat pendidikan Ahli adalah :
01628|a. Tahun  1988  tamat  dan  Lulus  pendidikan  SD N Dabasah  VI
01629|Bondowoso Jawa Timur
01630|b. Tahun 1991 tamat dan lulus pendidikan SMPN I di Bondowoso Jawa
01631|Timur
01632|c. Tahun  1994  tamat dan  lulus  pendidikan  SMAN   Tenggarang   di
01633|Bondowoso Jawa Timur;
01634|d. Tahun 1999 tamat dan lulus Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Negeri
01635|Jember;
01636|e. Tahun  2008 tamat dan lulus Program Magister Ilmu Hukum Sistem
01637|Peradilan  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro
01638|Semarang;
01639|f. Tahun 2024 tamat dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
01640|Hukum Universitas Mataram.
01641|Riwayat pekerjaan dan jabatan:
01642|a. Tahun 2001 - 2016 Diangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum
01643|Universitas Jember;
01644|b. Tahun 2008 - 2015  sampai sekarang menjadi  Ketua Pusat Kajian
01645|Perempuan dan Anak Fakultas  Hukum Universitas Jember;
01646|c. Tahun 2016 sekarang menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas
01647|Mataram;
01648|d. Tahun   20 17  -  2018 Menjadi  Sekretaris  Laboratorium  Hukum
01649|Fakultas Hukum Universitas Mataram;
01650|e. Tahun  2018  -  Sekarang  menjadi  Ketua  Laboratorium  Hukum
01651|Fakultas Hukum Universitas Mataram;
01652|Hal. 78 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01653|Paraf
01654|
01655|f. Tahun 2020 - Sekarang diangkat sebagai sekretaris bagian hukum
01656|pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram.
01657|2.  Ahli  pernah  menangani  dalam
01658|perkara sebagai berikut:
01659|a. Perkara Penganiayaan anak dan Pembunuhan bayi;
01660|b. Perkara Perdagangan Orang sebagai Saksi Ahli Pidana;
01661|c. Perkara Pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
01662|kawin lagi;
01663|-    Bahwa  sebagai  Ahli  bidang Hukum
01664|Pidana dalam  perkara  ini  Ahli
01665|ditugaskan  Oleh  Dekan  Fakultas
01666|Hukum  Universitas  Mataram
01667|dengan  surat  tugas  Nomor:
01668|23/UN/18.F3/PT/2025,  tanggal  17
01669|Januari 2025;
01670|- Bahwa  Berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki sebagaimana
01671|mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01672|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa:
01673|Pasal  1  (1):  Perdagangan  Orang adalah  tindakan  Perekrutan,
01674|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau
01675|Penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  Kekerasan,  Penculikan,
01676|Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekerasan
01677|atau  Posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau
01678|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01679|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan   di