00509|Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F.
00510|Lamintang dalam bukunya “Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua
00511|jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en
00512|formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa
00513|suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi
00514|unsur dalam rumusan perundang -undangan (bentuk). Sedangkan melawan
00515|hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun
00516|tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);
00517|Menimbang bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada
00518|Anak  diatur dalam Undang -Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
00519|maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus
00520|memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;
00521|Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
00522|Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk
00523|kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan
00524|dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang -Undang No. 35 Tahun 2009
00525|menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan
00526|pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika
00527|Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
00528|pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia
00529|laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi
00530|Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);
00531|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang -Undang
00532|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya
00533|dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi
00534|tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu
00535|pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang -Undang
00536|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya
00537|dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan
00538|dokter;
00539|Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan
00540|dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8
00541|Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah
00542|tergolong perbuatan melawan hukum;
00543|
00544|Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00545|
00546|Menimbang berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan
00547|hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki
00548|kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima,
00549|menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika
00550|golongan I bukan tanaman;
00551|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbang di atas maka Majelis
00552|Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan
00553|dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian
00554|unsur ketiga yang  akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;
00555|Ad.3.Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat  Menawarkan
00556|Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual
00557|Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
00558|Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa
00559|sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur
00560|terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;
00561|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1
00562|angka (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
00563|Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
00564|baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
00565|perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
00566|nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
00567|golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
00568|Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum dipersidangan
00569|bahwa anak pelaku telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres bandar
00570|Lampung pada hari Rabu tanggal 25 Maret 202 6 sekira Pukul 22 .30 WIB
00571|bertempat di Gor Bintang di J alan Onta Kel urahan Sukamenanti Kec amatan
00572|Kedaton Kota Bandar Lampung  karena jahat karena menawarkan untuk dijual
00573|Narkotika Golongan I berupa shabu bersama saksi Pandu Adjie Prasetya;
00574|Menimbang  bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026
00575|sekira Pukul 21.00 WIB anak pelaku datang kerumah anak saksi di ota Bandar
00576|Lampung dan sesampanya dirumah  anak saksi lalu anak  pelaku bertemu
00577|dengan anak saksi lalu anak saksi memberitahukan kepada anak kalau teman
00578|Anak saksi yang bernama Parit (DPO) akan membeli narkotika berupa sabu dan
00579|anak pelaku langsung menjawab “ ada“. kemudian  anak saksi menghubungi
00580|Parit (DPO)  melalui whtasapp dengan berkata  “ Rit ini ada sabu, lo dimana “
00581|dan Parit (DPO)  menajwab “ Sini anterin, gua di Gor Bintang  “. Selanjutnya
00582|sekitar Pukul 22.00 W IB anak pelaku membeli 1 (satu) plastik klip berisikan
00583|
00584|Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00585|
00586|kristal warna putih atau sabu seharga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah)
00587|kepada paman  anak saksi yaitu saksi xxxxx yang mana saksi xxxxx berada
00588|dirumah anak saksi. Bahwa setelah anak  pelaku mendapatkan 1 (satu) plastik
00589|klip berisikan kristal warna putih atau sabu oleh anak  pelaku 1 (satu) plastik klip
00590|berisikan kristal warna putih atau sabu diserahkan kepada anak saksi dan oleh
00591|anak saksi dipegang ditangan sebelah kiri yang rencananya 1 (satu) plastik klip
00592|berisikan kristal warna putih atau sabu tersebut akan dijual kepada PARIT
00593|seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian anak pelaku bersama
00594|anak saksi pergi menemui P arit (DPO) di Gor Bintang di J alan Onta Kelurahan
00595|Sukamenanti Kec amatan Kedaton kota Bandar Lampung dengan
00596|mengemudikan sepeda motor honda vario milik anak  pelaku, dan sekitar Pukul
00597|22.30 WIB anak pelaku bersama anak saksi sampai di Gor Bintang. Ketika anak
00598|pelaku bersama anak saksi sedang menunggu Parit (DPO) lalu datang anggota
00599|kepolisian Polres Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan
00600|terhadap anak pelaku dan anak saksi dan setelah dilakukan penggeledahan
00601|ditemukan barang bukti berupa  1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih
00602|atau sabu dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
00603|digenggaman tangan sebelah kiri anak saksi, sedangkan pada diri anak
00604|ditemukan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dan 1 (satu) unit
00605|sepeda motor honda Vario;
00606|Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
00607|Kriminalstik Palembang No. LAB : 1188/NNF/2026 tanggal 01 April 2026 yang di
00608|tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumaera
00609|Selatan ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc ,  berkesimpulan  Setelah
00610|dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB
00611|2019/20265/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai
00612|Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
00613|tahun 2009 tentang Narkotika.
00614|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
00615|dengan demikian ” Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat
00616|Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara
00617|Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ” telah
00618|terpenuhi;
00619|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat ( 1) Jo Pasal
00620|132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
00621|Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
00622|
00623|Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00624|
00625|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00626|dakwaan alternatif Pertama tersebut;
00627|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00628|terhadap pribadi dan atas perbuatan Anak ada alasan penghapus
00629|pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga
00630|berakibat dapat atau tidaknya Anak  mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00631| Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal
00632|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  sebagai alasan
00633|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus
00634|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00635|Menimbang bahwa telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00636|(LITMAS) atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
00637|Nomor I.C/29/III/2026 tertanggal 2 April 2026 yang ditanda tangani oleh Rinda
00638|Anggelina sebagai  Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Pudjiono
00639|Gunawan sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan merekomendasikan agar
00640|diputus pembinaan dalam lembaga dalam bentuk keikutsertaan dalam
00641|pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
00642|(LPKS) di desa Hurun Pesawaran;
00643|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata -mata
00644|untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan
00645|tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen
00646|pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
00647|dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media
00648|pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat
00649|diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;
00650|Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam
00651|menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai
00652|aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari
00653|pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek
00654|keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;
00655|Menimbang bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan
00656|sebagaimana tersebut diatas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
00657|Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta dipersidangan diketahui
00658|bahwa Anak melakukan tindak pidana dikarenakan Anak sudah putus sekolah
00659|dan tidak ada pengawasan dari orangtua/keluarga. Kondisi tersebut membuat
00660|anak kurang terarah sehingga anak bergaul dengan teman -temannya dan anak
00661|sangat mudah untuk dipengaruhi melakukan perbuatan pidana ;
00662|
00663|Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00664|
00665|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim
00666|sepanjang dalam hal bentuk pemidanaannya, sependapat dengan tuntutan
00667|Penuntut Umum dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana
00668|Hakim berpendapat bahwa upaya memulihkan, membina serta mendidik dalam
00669|rangka demi kepentingan terbaik bagi Anak, adalah dengan mengisolasi anak
00670|dari lingkungan tempat tinggal Anak, karena justru lingkungan tempat tinggal
00671|Anak (Nurture) justru berpengaruh negatif membuat Anak melakukan perbuatan
00672|pidana sehingga Hakim berpendapat dengan diisolasinya Anak dari lingkungan
00673|tempat tinggalnya tersebut, akan menjadi suatu upaya yang memulihkan Anak,
00674|selain untuk memberikan pembinaan dan/atau pendidikan yang lebih efektif
00675|untuk mengasah keterampilan Anak sebagai bekal untuk masa depannya nanti ;
00676|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan  orangtua
00677|dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa lingkungan pergaulan anak
00678|Pelaku yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana  dan orang tua anak
00679|Pelaku masih sanggup mendidik, membina dan mengawasi anak agar tidak
00680|mengulangi perbuatannya lagi;
00681|Menimbang bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan
00682|tidak terdapat hal -hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri
00683|Anak atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan
00684|pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya
00685|Anak harus dinyatakan bersalah dan kepada Anak tersebut harus dijatuhi
00686|pidana sesuai dengan kesalahannya;
00687|Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Anak telah dikenakan
00688|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Anak tersebut
00689|ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
00690|dijatuhkan;
00691|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah ditahan, maka haruslah
00692|diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
00693|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00694|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00695|Menimbang bahwa barang bukti berupa :
00696|- 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
00697|barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan
00698|dan kondisinya sudah rusak  maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti
00699|tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
00700|  Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda
00701|Vario telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti
00702|
00703|Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00704|
00705|tersebut akan  dikembalikan kepada  Anak melalui orang tua anak atas nama
00706|xxxxx;
00707|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00708|perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00709|meringankan Anak;
00710|Keadaan yang memberatkan:
00711|- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00712|Keadaan yang meringankan:
00713|-   Bahwa Anak masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang
00714|panjang;
00715|- Bahwa Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang
00716|perbuatannya;
00717|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00718|dibebani pula untuk membayar biaya perkara  yang nantinya akan dibebankan
00719|kepada orangtuanya;
00720|Memperhatikan Pasal 114 ayat ( 1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -
00721|Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-
00722|Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ,
00723|Undang-Undang nomor  1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana serta
00724|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00725|
00726|MENGADILI:
00727|1. Menyatakan Anak tersebut diatas  terbukti secara sah dan meyakinkan
00728|melakukan tindak pidana  “tanpa hak melakukan permufakatan jahat
00729|menawarkan untuk di jual Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam
00730|dakwaan Pertama;
00731|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
00732|selama 4 (empat) bulan  dan mengikuti pelatihan kerja di Lembaga
00733|Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di desa Hurun Pesawaran
00734|selama 2 (dua) Bulan;
00735|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah  dijalani Anak
00736|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00737|4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan.
00738|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00739|- 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
00740|Dimusnahkan;
00741|- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario
00742|Dikembalikan kepada Anak melalui orang tua anak atas nama xxxxx;
00743|
00744|Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00745|
00746|6. Membebankan kepada Orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah
00747|Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
00748|
00749|Kamis
00750|
00751|23 April 2026
00752|
00753|2026
00754|
00755|Eva
00756|Susiana, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang
00757|
00758|Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
00759|Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang
00760|
00761|Panitera Pengganti,             Hakim,
00762|
00763|TTD         TTD
00764|
00765|Rini Hilawati, S.H. Eva Susiana, S.H., M.H.