01935|Terdakwa untuk melayani melakukan hubungan  badan  tersebut yaitu saya 
01936|langsung menghubungi saudara BAGAS RIZKI PUTRA dan memberitahukan 
01937|terkait hal tersebut yang kemudian saudara BAGAS RIZKI PUTRA bersama 
01938|dengan Tim Satgas TPPO yang lain mengamankan Terdakwa sehubungan 
01939|dengan menyuruh dan menawarkan perempuan kepada seorang laki – laki untuk 
01940|melakukan hubungan badan tersebut dengan membayarkan sejumlah uang; 
01941|- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penawaran perempuan kepada 
01942|saudara Hendri Saputra yaitu dengan cara berdasarkan bukti percakapan 
01943|whatsapp, cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengirimkan foto – foto 
01944|perempuan kepada seorang laki – laki yang memesan perempuan kepadanya 
01945|dengan tujuan akan diajak untuk melakukan hubungan badan, setelah seorang 
01946|laki – laki tersebut menentukan pilihan kemudian Terdakwa dan seorang laki – 
01947|laki tersebut mengatur harga terkait dengan perempuan yang dipilih untuk 
01948|melayani hubungan badan tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dan 
01949|dilakukan pembayaran oleh seorang laki – laki tersebut kemudian Terdakwa 
01950|menjemput dan mengantarkan seorang perempuan tersebut ke sebuah Hotel 
01951|yang telah ditentukan dan kemudian saudara pergi dari hotel tersebut untuk 
01952|menunggu menjemput kembali perempuan yang diantarkan tersebut ke hotel 
01953|setelah melayani laki – laki yang memesannya tersebut melakukan berhubungan 
01954|badan; 
01955|- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan 
01956|perbuatannya; 
01957|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar 
01958|dan tidak keberatan; 
01959|Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Keterangan 
01960|Ahli Dr. Kiki Kristanto,S.H.,M.H.,C.LA.,C.C.D.,C.Med di bawah sumpah pada pokoknya 
01961|menerangkan sebagai berikut: 
01962|- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam Bidang Hukum Pidana karena pendidikan dan 
01963|pekerjaan ahli menekuni dan berkenaan dengan Bidang ilmu tersebut. Adapun dasar 
01964|keahlian ahli, yakni: 
01965|a. Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Acara 
01966|Pidana Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 
01967|80/UN24/KP/2012 tentang Penetapan Jabatan Akademik/ Fungsional, diangkat 
01968|sebagai Asisten Ahli dalam bidang ilmu Hukum Acara Pidana; 
01969|
01970|b. Ahli pernah mengikuti Pe latihan Internasional Criminal Investigative Training 
01971|Assistance Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor 
01972|Tahun 2014; 
01973|c. Ahli pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hukum Pidana pada Fakultas 
01974|Hukum Universitas Palangka Raya (2012-2015); 
01975|d. Ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 
01976|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas Hukum 
01977|Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016; 
01978|e. Penataran Nasional MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana Indonesia) Tahun 
01979|2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di 
01980|Masa Pandemi Covid 19” pada tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama 
01981|22,5 Jam Penataran. 
01982|f. Aktif sebagai peserta dalam Kegiatan seminar yang bertemakan Hukum Pidana: 
01983|1) National Seminar Series Criminal Law and Criminology Tahun 2020, Tema: 
01984|Kebijakan Pembebasan Narapidana, yang diselenggarakan Masyarakat 
01985|Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki); 
01986|2) Online Discussion and Sharing Sessions Assosiasi Pengajar V iktimologi 
01987|Indonesia, Tahun 2020; 
01988|3) Seminar Diseminasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 
01989|Tahun 2020, diselenggaran oleh KPK dan Pusat Edukasi Anti Korupsi Fakultas 
01990|Hukum Universitas Sriwijaya; 
01991|4) National Webinar 2020 Interactive Dialogue and Question – Answer on 
01992|Criminal Law, Tema: Pencegahan Korupsi dalam Penanggulangan Bencana 
01993|Non Alam Covid 19, diselenggaran oleh Forhum (Forum Masyarakat Hukum) 
01994|Jogjakarta; 
01995|5) Webinar dengan Tema: Permasalahan-permasalahan Hukum Pidana dan 
01996|Kebijakan Hukum Pidana di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal, 
01997|diselenggaran oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 
01998|Jenderal Soedirman dan Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi 
01999|Indonesia). 
02000|6) Kuliah Umum Bidang Hukum Pidana Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., Tema: 
02001|Penguatan Asas Legalitas dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 
02002|diselenggarakan oleh Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan 
02003|Ageng Tirtayasa, Tahun 2020; 
02004|7) Workshop Pengajaran Hukum Pidana dan Launching Bukum Hukum Pidana: 
02005|Suatu Pengantar, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan 
02006|
02007|Kriminologi Indonesia bekerjsama dengan Fakultas Hukum Universitas 
02008|Indonesia, RajaGrafindo Persada, Tahun 2020; 
02009|8) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#4: Korupsi Bantuan 
02010|Sosial, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi 
02011|Indonesia, Tahun 2020; 
02012|9) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#5: Kejahatan Siber 
02013|Dimasa Covid 19 dan Penanganannya, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum 
02014|Pidana dan Kriminologi Indonesia, Tahun 2020. 
02015|- Bahwa : 
02016|a. Riwayat Pendidikan Ahli : 
02017|1) SD Negeri Palangka 21 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1995. 
02018|2) SMP Negeri 3 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1998. 
02019|3) SMU Negeri 4 Kota Palangka Raya, lulus tahun 2001. 
02020|4) S1 Ilmu Hukum Fakul tas Hukum Universitas Palangka Raya, lulus 
02021|tahun 2005. 
02022|5) S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya lulus 
02023|tahun 2009. 
02024|6) S3 Doktor Bidang Hukum Pidana pada Program Doktor Ilmu Hukum 
02025|Universitas Brawijaya, Malang lulus tahun 2020. 
02026|b. Sertifikat Kompetensi Ahli: 
02027|1) Certified Legal Audit (C.L.A); 
02028|2) Certified Contract Drafter (C.C.D); 
02029|3) Certified Mediator (C.MED). 
02030|c. Pendidikan dan Pelatihan Ahli: 
02031|1) Pelatihan Internasional Criminal Investigative Training Assistance 
02032|Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor 
02033|Tahun 2014; 
02034|2) Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 
02035|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas 
02036|Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016; 
02037|3) Penataran Nasional MAHUPIKI (Masy arakat Hukum Pidana 
02038|Indonesia) Tahun 2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik 
02039|Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid 19” pada 
02040|tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama 22,5 Jam 
02041|Penataran; 
02042|4) Pelatihan Hukum: Perancangan Kontrak Internasional; 
02043|5) Pelatihan Hukum: Kejahatan Siber atau Cyber Crime; 
02044|
02045|6) Pelatihan Kepailitan/PKPU: Strategi Permohonan Kepailitan Dan 
02046|Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
02047|7) Pelatihan Hukum: Konsultan Hukum Perbankan; 
02048|8) Pelatihan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana; 
02049|9) Pelatihan Hukum: Praperadilan; 
02050|10) Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 
02051|11) Pelatihan Hukum: Profesi Likuidator; 
02052|12) Pelatihan Hukum: Tindak Pidana Pencucian Uang; 
02053|13) Pelatihan Hukum Asuransi; 
02054|14) Pelatihan Hukum Pertambangan; 
02055|15) Pelatihan Hukum Pertanahan; 
02056|16) Pelatihan Hukum Penanganan Perkara PKPU. 
02057|d. Riwayat Pekerjaan Ahli: 
02058|1) Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 diangkat sebagai Calon 
02059|Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Golongan Ruang IIIb 
02060|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor: 
02061|21942/A.4/KP/2010; 
02062|2) Terhitung mulai tanggal 01 November 2011 diangkat sebagai 
02063|Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Palangka Raya 
02064|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 
02065|483/UN24/KP/2011, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I/IIIb; 
02066|3) Terhitung mulai tanggal 01 April 2012 diangkat dalam Jabatan 
02067|Fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Hukum 
02068|Acara Pidana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 
02069|Kebudayaan Nomor: 80/UN24/KP/2012; 
02070|4) Terhitung mulai tanggal 01 Aptil 2014 Kenaikan 
02071|Pangkat/Golongan: Penata/IIIc berdasarkan Keputusan Menteri 
02072|Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor: 
02073|137789/A4.3/KP/2014; 
02074|5) Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 berdasarkan Penetapan 
02075|Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor: 72/UN24/KP/2016 
02076|dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang 
02077|III/d, dalam Jabatan Lektor; 
02078|6) Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 Kenaikan 
02079|Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I/IIId berdasarkan Keputusan 
02080|Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 
02081|88054/A2.3/KP/2016. 
02082|
02083|- Bahwa Ahli Mengutip pendapat Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-
02084|dasar dan aturan- aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan 
02085|ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan  dengan hukum dan 
02086|mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. 
02087|Sedangkan Simons, hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-
02088|larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa 
02089|(pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang 
02090|menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan -aturan 
02091|untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Dari penjelasan 
02092|tersebut, dapat dikonklusikan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan asas-
02093|asas, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang 
02094|dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya (tindak 
02095|pidana), syarat-syarat untuk dapat memintai pertanggung- jawaban pidana terhadap 
02096|orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
02097|(pertanggungjawaban pidana), serta tentang jenis-jenis dan jumlah sanksi pidana 
02098|yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan 
02099|diancam dengan pidana yang memenuhi persyaratan untuk dipertanggug- jawabkan 
02100|dalam Hukum Pidana (pemidanaan). 
02101|- Bahwa Aspek pembahasan hukum pidana, yakni: 
02102|a) lus Poenale (hukum pidana materil); 
02103| Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana 
02104|serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif 
02105|(hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam 
02106|dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu 
02107|hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan 
02108|pidana lainnya di luar KUHP. 
02109|b) lus Poeniendi (hak memidana/hukum pidana formil); 
02110|Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang 
02111|yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut 
02112|cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan 
02113|pertanggung- jawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan 
02114|realisasi hukum pidana substantif materil, yaitu Hukum Acara Pidana yang 
02115|dimuat dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan Hukum 
02116|Acara Pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHAP. Hak-hak negara 
02117|tersebut meliputi: 
02118|1) Hak untuk mengancam hukuman; 
02119|2) Hak untuk menjatuhkan hukuman; 
02120|
02121|3) Hak untuk melaksanakan hukuman. 
02122|Dengan demikian aspek pembahasaan hukum pidana meliputi: 
02123|a. Masalah tindak pidana; 
02124|b. Masalah pertanggungjawaban pidana; dan 
02125|c. Masalah pidana dan pemidanaan. 
02126|- Bahwa Hukum Pidana bersumber pada undang -undang, baik kodifikasi (KUHP) 
02127|maupun non kodifikasi (UU di luar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP) 
02128|artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum 
02129|(Pasal 1- 103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal 
02130|449-669). 
02131|- Bahwa Delik pidana: 
02132| Kata delik berasal dari bahasa latin dellictum. Dalam Hukum Pidana Belanda, delik 
02133|dikenal dengan istilah Straafbar Feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik 
02134|diartikan sebagai "perbuatan yg dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
02135|pelanggaran terhadap undang-undang. 
02136|- Bahwa Untuk memahami pengertian delik, maka perlu memahami unsur-unsur delik, 
02137|yaitu: 
02138|a. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan: Harus ada suatu perbuatan atau 
02139|serangkaian tindakan tertentu. 
02140|b. Bertentangan dengan peraturan perundan-undangan: Perbuatan tersebut dilarang di 
02141|dalam peraturan perundang-undangan. 
02142|c. Dapat dikenakan sanksi: Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur 
02143|sanksi bagi yang melanggarnya. 
02144|Jadi, secara garis besar dapat dipahami bahwa pengertian delik adalah suatu 
02145|perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 
02146|perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi. 
02147|- Bahwa Diantara beragamnya jenis delik, terdapat jenis delik formil dan delik materil, yang 
02148|dapar ahli jelaskan sebagai berikut: 
02149|a. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan/perbuatan yang 
02150|dilarang. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara 
02151|tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan 
02152|dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan 
02153|selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, 
02154|tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari 
02155|perbuatan. 
02156|b. Delik material adalah delik yang menitikberatkan pada akibatnya yang timbul karena 
02157|tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya 
02158|
02159|(voltooid). Perumusan dengan cara materil maksud-nya ialah yang menjadi pokok 
02160|larangan tindak pidana ialah pada menimbul-kan akibat tertentu, disebut dengan 
02161|akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada 
02162|menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu 
02163|tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, 
02164|maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud 
02165|perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang 
02166|dilarang telah timbul atau belum. 
02167|- Bahwa Hukum positif di Indoensia yang mengatur pemberantasan tindak pidana 
02168|perdagangan orang yakni Undang -Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
02169|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 
02170|Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720. Ruang lingkup materi 
02171|pembahasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 te ntang Pemberantasan 
02172|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni: 
02173|a. Bentuk tindak pidana perdagangan orang; 
02174|b. Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, 
02175|yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan 
02176|saksi. 
02177|c. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap 
02178|penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk 
02179|hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang 
02180|sebagai ganti kerugian bagi korban; 
02181|d. Mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta 
02182|reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang 
02183|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan 
02184|orang. 
02185|- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
02186|Pidana Perdagangan Orang secara sistematika, terdiri dari beberapa Bab, yakni: 
02187|a. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1); 
02188|b. Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – Pasal 18); 
02189|c. Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan 
02190|Orang (Pasal 19 – Pasal 27); 
02191|d. Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Pasal 28 
02192|– Pasal 42); 
02193|e. Bab V Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 – Pasal 55); 
02194|f. Bab VI Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 – Pasal 58); 
02195|
02196|g. Bab VII Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 - Pasal 
02197|63); 
02198|h. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 64); 
02199|i. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 65 – Pasal 67). 
02200|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang 
02201|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02202|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
02203|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
02204|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
02205|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
02206|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
02207|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 
02208|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. 
02209|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
02210|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
02211|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang 
02212|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. 
02213|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
02214|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
02215|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, 
02216|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. 
02217|- Bahwa Makna Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 4 Undang -Undang Republik 
02218|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02219|Perdagangan Orang adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan 
02220|tindak pidana perdagangan orang”. 
02221|- Bahwa Makna Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia 
02222|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
02223|adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
02224|masih dalam kandungan”. 
02225|- Bahwa Makna Ekspl oitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik 
02226|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02227|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
02228|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan