00514|Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-
00515|Undang  Nomor  1  T ahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
00516|menyatakan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan,
00517|gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana
00518|dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas,
00519|atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan;
00520|Menimbang bahwa selanjutnya definisi daripada Anak adalah seseorang yang
00521|belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1
00522|Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00523|yang menerangkan definisi operasional dari Anak Korban Tindak Pidana, pengaturan
00524|tersebut juga senada dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23
00525|T ahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-
00526|Undang Nomor 35 T ahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
00527|T ahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah untuk kedua kali
00528|dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 T ahun
00529|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
00530|Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang (UU) Nomor
00531|17 T ahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
00532|
00533|Nomor 1 T ahun 2016 T entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
00534|T ahun 2002 T entang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur
00535|definisi operasional dari Anak dengan perluasan makna yakni  termasuk Anak yang
00536|masih dalam kandungan;
00537|Menimbang  bahwa  menurut  Arrest  Hooge  Raad 5  Februari  1912  yang
00538|dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki
00539|dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota
00540|kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga
00541|mengeluarkan  air  mani,  terhadap  definisi  tersebut  Hakim  berpendapat  bahwa
00542|persetubuhan itu tidak disyaratkan telah keluarnya air mani atau belum, melainkan suatu
00543|kegiatan dinyatakan persetubuhan cukup dengan adanya kegiatan memasukkan alat
00544|kelamin  pria  (penis)  ke  dalam  alat  kelamin  perempuan,  persetubuhan  ini  dalam
00545|ketentuan Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 sebagaimana telah
00546|diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
00547|dikategorikan  sebagai  perkosaan  dan  mengalami  perluasan  makna  yang  tadinya
00548|termasuk kategori persetubuhan itu adalah masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam
00549|alat kelamin perempuan, maka dalam Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
00550|T ahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026
00551|tentang  Penyesuaian  Pidana,  diperluas  sebagai  perkosaan  yang  bagian  dari
00552|persetubuhan yakni memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain,
00553|memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
00554|memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat
00555|kelamin atau anus orang lain;
00556|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
00557|persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, sekitar
00558|pukul 09.00 WIT , Anak Korban pergi bersama Saksi II yang merupakan Ibu Kandung
00559|Anak Korban ke sungai di Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencuci pakaian, pada
00560|saat itu diketahui Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun dan status pelajar TK,
00561|kemudian setelah Saksi II pulang ke rumah untuk menaruh pakaian, tanpa disadari
00562|Anak Korban tertinggal di sungai tersebut sendirian, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT ,
00563|Anak yang saat itu merupakan siswa kelas III SMP sedang berada di sekitar lokasi
00564|sungai dengan mengenakan seragam sekolah dan membawa tas yang di dalamnya
00565|berisi sebilah pisau, kemudian saat Anak Korban hendak pulang, Anak Korban melihat
00566|Anak  datang  ke  arah  sungai,  kemudian  Anak  menggendong  Anak  Korban  dan
00567|membawanya ke sebuah tempat sepi berupa semak-semak yang terletak tidak jauh dari
00568|sungai tersebut, kemudian setibanya di semak-semak, Anak membaringkan Anak
00569|
00570|Korban di atas rumput, membuka celana pendek berwarna pink yang dikenakan Anak
00571|Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
00572|Menimbang bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban merasa
00573|kesakitan dan hendak berteriak, namun Anak menutup mulut Anak Korban karena
00574|mendengar suara Saksi II yang sedang berteriak memanggil nama Anak Korban di
00575|sekitar sungai, selain itu Anak Korban juga memejamkan matanya karena merasa
00576|ketakutan,  selanjutnya  setelah  melakukan  perbuatan  tersebut,  Anak  memakaikan
00577|kembali celana Anak Korban, memberikan permen karet, dan membawa Anak Korban
00578|kembali ke tepi sungai, kemudian pada saat Anak Korban sedang mencuci tangan dan
00579|mukanya datanglah Saksi II yang sedang mencari-cari Anak Korban dan langsung
00580|mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
00581|Menimbang bahwa atas kehadiran dan pertanyaan Saksi II tersebut membuat
00582|Anak langsung pergi meninggalkan lokasi melewati jalan lain ke area bawah menuju
00583|Sekolah dan tidak melewati jalan pertama yang disebutkan lebih dekat ke sekolah, hal
00584|tersebut dikarenakan jalan yang pertama lewat atas itu melalui rumah Anak Korban dan
00585|Anak takut kepada Saksi II;
00586|Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekitar pukul
00587|14.00 WIT , Saksi III dan Saksi II membawa Anak Korban ke Bidan Desa untuk diperiksa
00588|akan tetapi pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena korban merasa kesakitan,  oleh
00589|karena itu maka Bidan Desa menyarankan untuk melakukan pemeriksaan/visum ke
00590|Puskesmas, selanjutnya pada tanggal 24 November 2024, Anak Korban dibawa oleh
00591|orang tuanya ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut dan dilakukan pemeriksaan
00592|medis di Puskesmas;
00593|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Hasil  Visum  Et  Repertum  Nomor:
00594|440/691/PKM-WAYALOAR/2024 tanggal 25 November 2024, ditemukan luka lecet di
00595|bibir kemaluan kiri dan kanan disertai robekan pada selaput dara di arah jam 6 dan jam
00596|11 yang disebabkan oleh trauma tumpul;
00597|Menimbang  berdasarkan  Hasil  Laporan Sosial  Anak  Berhadapan dengan
00598|Hukum (Korban) Nomor 460/80/D5/IV/2025 pada tanggal 14 April 2025 berkesesuaian
00599|dengan keterangan Saksi II dan Saksi III yakni kejadian tersebut menimbulkan trauma
00600|pada diri Anak Korban dan pendarahan pada bagian Vagina;
00601|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan
00602|Anak telah melakukan paksaan kepada Anak Korban yang masih berumur 5 (lima)
00603|tahun untuk memasukkan kelamin Anak kepada kelamin Anak Korban, yang diawali
00604|dengan menggendong anak, kemudian membawa ke tempat sepi dan menidurkan
00605|anak sampai membuat anak ketakutan dan tidak berdaya termasuk kedalam kategori
00606|
00607|melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang
00608|Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
00609|Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat
00610|bahwa  unsur  “melakukan  kekerasan,  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan
00611|dengannya” telah terpenuhi;
00612|Menimbang bahwa mengenai keterangan anak yang menyangkal bahwa anak
00613|tidak tidak pernah memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan hanya
00614|mencubit paha anak saja, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
00615|Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Anak tidak terbukti
00616|tidak hanya mendasarkan pada keterangan Anak saja, akan tetapi Hakim berpendapat
00617|perbuatan Anak terbukti atau tidak, harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
00618|persidangan, yang mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh
00619|dari keterangan Anak Korban meskipun tidak disumpah akan tetapi dapat dipergunakan
00620|sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari
00621|Saksi yang disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 Ayat (6) Undang-Undang
00622|Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian
00623|Para Saksi yang disumpah, kemudian hasil visum et repertum serta keterangan anak
00624|yang  dihubungkan  satu  dengan  yang  lainnya,  serta  pengamatan  hakim  selama
00625|persidangan dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga mendasarkan
00626|pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang meskipun dalam
00627|Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tidak dinyatakan secara tegas sebagaimana
00628|ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Kitab Undang-
00629|Undang Hukum Acara Pidana (yang lama) tapi dalam Undang-Undang Nomor 20
00630|T ahun 2025 ketentuan tersebut masih ada dalam Pasal 79 Ayat (12), Pasal 205 Ayat (3)
00631|dan  Ayat  (4),  mengenai  keputusan  Majelis  Hakim  tentang  Pengakuan  Bersalah,
00632|sehingga Hakim masih menerapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan
00633|hakim,  selain  itu  pada  sisi  yang  lainnya  juga  penyangkalan  Anak  di  dalam
00634|keterangannya tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim
00635|mengesampingkan  keterangan  anak  tersebut  dan  menyatakan  keterangan  anak
00636|tersebut tidak beralasan;
00637|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi,
00638|maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, sepanjang
00639|mengenai  tebuktinya  dakwaan  alternatif  kesatu  dan  tidak  sependapat  dengan
00640|pembelaan tertulis Advokat Anak;
00641|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang
00642|dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan
00643|
00644|atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Anak  harus
00645|dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00646|Menimbang  bahwa  setelah  mendengarkan  Tuntutan  Penuntut  Umum,
00647|Pembelaan Advokat Anak dan Permohonan lisan Anak, pendapat Orang tua Anak dan
00648|membaca  Hasil  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing
00649|Kemasyarakatan  serta  Laporan  Sosial  Perkembangan  Anak  Korban,  terhadap
00650|penjatuhan jenis pidana (strafsoort) dan penentuan berat ringannya pidana (strafmaat)
00651|yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
00652|berikut:
00653|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang
00654|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik
00655|dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur
00656|12 (dua  belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
00657|melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor
00658|8204-LT-14082019-0016 diketahui saat ini Anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun,
00659|sehingga sesuai ketentuan Pasal 69 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
00660|Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;
00661|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang
00662|Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana yang dapat
00663|dikenakan kepada Anak meliputi: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan
00664|diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan
00665|dalam lembaga, dan penjara;
00666|Menimbang bahwa pendekatan yang dipakai dalam Sistem Peradilan Pidana
00667|Anak  mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  yaitu  hukuman/pidana
00668|dimaksudkan untuk pemulihan hubungan anak dengan korban dan Masyarakat dan
00669|juga pemulihan diri anak dan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam
00670|melainkan upaya pendidikan atau pengayoman, agar Anak tidak mengulangi lagi
00671|perbuatannya dikemudian hari;
00672|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim wajib
00673|memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 T ahun 2023
00674|tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa pemidanaan
00675|harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melekat pada diri pelaku maupun
00676|dampak  perbuatannya.  Pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  haruslah  bersifat
00677|proporsional, manusiawi, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi
00678|pada keadilan restoratif; 
00679|Menimbang bahwa dalam menimbang penjatuhan pidana, Hakim tidak hanya
00680|melihat  sisi  perbuatan,  tetapi  juga  menelaah  secara  mendalam  latar  belakang
00681|
00682|kehidupan Anak sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00683|(Litmas) Bapas. Hakim menemukan sisi positif bahwa Anak merupakan pribadi yang
00684|ringan tangan dalam membantu orang tua di rumah maupun di kebun, serta masih
00685|menerima nasihat baik dari keluarganya. Namun, di sisi lain, Hakim juga mencermati
00686|adanya kerentanan pada diri Anak, di mana ia sering kali larut dalam pergaulan hingga
00687|lupa  waktu  dan  kurang  tekun  dalam  menjalankan  ibadah  agama.  Hal  ini
00688|mengindikasikan  bahwa  meskipun  peran  bimbingan  orang  tua  telah  ada, namun
00689|implementasinya belum berjalan maksimal sehingga Anak cenderung lebih dipengaruhi
00690|oleh lingkungan pergaulannya dibandingkan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah;
00691|Menimbang bahwa Hakim memandang peristiwa ini sebagai sinyal krusial bagi
00692|pentingnya penguatan edukasi seksual sejak dini dan pengawasan pendidikan agama
00693|dalam keluarga. Meskipun perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan masyarakat
00694|yang tidak dapat dibenarkan, namun Anak tetaplah tunas bangsa yang hak-haknya
00695|harus dilindungi demi masa depan yang lebih baik;
00696|Menimbang bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong berat,
00697|Hakim  berpendapat  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  merupakan  jalan  terakhir
00698|(ultimum remedium). Hakim meyakini bahwa akar permasalahan Anak terletak pada
00699|kekosongan edukasi dan lemahnya pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, guna
00700|memberikan kesempatan bagi Anak untuk meraih cita-citanya yang masih panjang,
00701|Hakim memandang perlu menjatuhkan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga pada
00702|Lembaga Wahdah Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 (dua) T ahun
00703|dengan keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan;
00704|Menimbang bahwa melalui pembinaan pada lembaga tersebut, diharapkan
00705|Anak dapat memperoleh pengawasan yang lebih terukur, membangun kebiasaan
00706|positif, dan yang terpenting adalah tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Keputusan
00707|ini diambil dengan senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan
00708|prinsip Restorative Justice. Sanksi ini diharapkan tidak hanya memulihkan perilaku Anak
00709|menjadi pribadi yang patuh hukum, tetapi juga menjadi edukasi bagi masyarakat agar
00710|senantiasa  menjauhi  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  serta  bersama-sama
00711|menjaga lingkungan pertumbuhan anak yang sehat;
00712|Menimbang bahwa dipersidangan hakim telah memberitahukan hak Anak
00713|Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum
00714|mengajukan tuntutan, namun Hak tersebut sampai pembacaan putusan ini belum
00715|diajukan oleh Anak Korban atau keluarganya, oleh karena itu hakim tetap menyarankan
00716|kepada  korban  atau  keluarga  korban  setelah  putusan pengadilan berkekuatan
00717|hukum tetap dapat mengajukan Restitusi;
00718|
00719|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00720|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00721|dari pidana yang dijatuhkan;
00722|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan dalam perkara ini terhadap
00723|Anak dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga, maka perlu ditetapkan agar Anak
00724|dikeluarkan dari tahanan dan diperintahkan untuk ditempatkan di Wahdah Islamiyah
00725|Kabupaten Halmahera Selatan;
00726|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
00727|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
00728|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna
00729|pink yang dipergunakan oleh Anak Korban setelah terjadinya tindak pidana akan tetapi
00730|masih mengalami pendarahan dan oleh karenanya terdapat bercak pendarahan akibat
00731|dari tindak pidana, yang telah disita dari Saksi II, maka dikembalikan kepada Saksi II;  
00732|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
00733|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00734|Anak;
00735|Keadaan  yang  memberatkan:
00736|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00737|- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama;
00738|Keadaan yang meringankan:
00739|- Anak belum pernah dihukum;
00740|- Anak masih sekolah;
00741|- Anak telah saling memafkan dengan orang tua Anak Korban di Persidangan;
00742|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00743|pula untuk membayar biaya perkara; 
00744|Mengingat Pasal 473 Ayat (4) Jo. Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
00745|T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah
00746|dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-
00747|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
00748|Undang Nomor  20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
00749|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00750|
00751|MENGADILI:
00752|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00753|melakukan  tindak  pidana  “Dengan  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan
00754|persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
00755|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan
00756|diluar  lembaga  berupa  kewajiban  mengikuti  program  pembimbingan  dan
00757|
00758|penyuluhan, selama 2 (dua) tahun, yang diselenggarakan di Lembaga Wahdah
00759|Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan;
00760|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya
00761|dari pidana yang dijatuhkan;
00762|4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan untuk ditempatkan pada
00763|Lembaga di Wahdah Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan;
00764|5. Menetapkan barang bukti berupa;
00765|- 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
00766|Dikembalikan kepada kepada Saksi II;
00767|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
00768|ribu rupiah);
00769|
00770|Rabu
00771|
00772|13
00773|
00774|2026
00775|
00776|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh Anggi
00777|Permana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Labuha, dan
00778|
00779|Silvani D.C. Syaranamual, S.H.
00780|
00781|Panitera Pengganti, Hakim,
00782|   Ttd.           Ttd.
00783|Silvani D.C. Syaranamual, S.H. Anggi Permana, S.H.