03622|h. Menurut PP 59 Tahun 2021 Paragraf 2 tentang Kelengkapan dan
03623|keabsahan Dokumen Penempatan, pada pasal 5 :
03624|
03625|- Ayat (1) menjelaskan tentang Dokumen penempatan sesuai
03626|pada UU 18 tahun 2017;
03627|- Ayat (2) bahwa BP2MI atau pejabat fungsional pengantar
03628|kerja  atau  petugas  yang  ditunjuk  oleh  dinas  yang
03629|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
03630|ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi  kelengkapan  dan
03631|keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud
03632|pada ayat 1.
03633|8. Sesuai  dengan  pasal  49  UU   No   18   Tahun   2017   Pelaksana
03634|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas :
03635|a. Badan.
03636|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
03637|c. Perusahaan  yang  menempatkan Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
03638|kepentingan perusahaan sendiri
03639|9. Kewajiban   yang   harus   dipenuhi  oleh  Perusahaan  Penempatan
03640|Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) baik kepada pemerintah dan CPMI
03641|yang akan disalurkan/ditempatkan ke Luar Negeri adalah :
03642|a) Sesuai dengan Pasal 52 UU No 18 tahun 2017 P3MI mempunyai
03643|tugas dan tanggung jawab:
03644|1. Mencari peluang kerja.
03645|2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia
03646|3. Menyelesaikan  permasalahan  pekerja  migran  Indonesia  yang
03647|ditempatkannya.
03648|b) Pasal 86 PP 59 Tahun 2021 :
03649|1. Tugas  P3MI  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
03650|sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  84  huruf  b  memastikan
03651|perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.
03652|2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada pemberi
03653|kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di negara tujuan.
03654|3. Dalam  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
03655|dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
03656|a. Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia
03657|pada dinas.
03658|b. Melaporkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
03659|diberangkatkan  dan  dipulangkan  kepada  atase
03660|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
03661|ditunjuk.
03662|c. Melakukan seleksi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau
03663|LTSA Pekerja Migran Indonesia.
03664|
03665|d. menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesiayang  telah
03666|memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen  sebelum
03667|bekerja.
03668|e. Melaporkan  hasil  monitoring  terhadap  Pekerja  Migran
03669|Indonesia yang ditempatkan.
03670|f. Menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran  Indonesia
03671|yang ditempatkan.
03672|g. Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
03673|jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan
03674|dan/atau ketentuan perundang-undangan.
03675|h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara
03676|tertentu yang dinyatakan tertutup.
03677|i. Memulangkan  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  hal
03678|berakhirnya  perjanjian  kerja,  pemutusan  hubungan  kerja,
03679|meninggal  dunia,  mengalami  kecelakaan  kerja,  dan/atau
03680|sakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat  menjalankan
03681|pekerjaannya,  dan/atau  sebab  lain  yang  menimbulkan
03682|kerugian Pekerja Migran Indonesia.
03683|j. Memiliki SP2MI dalam menempatkan Calon Pekerja Migran
03684|Indonesia.
03685|k. Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran
03686|Indonesia dalam OPP .
03687|10. Sesuai dengan pasal 51 dan 59 UU No 18 tahun 2017 Perusahaan
03688|yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
03689|Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan
03690|wajib memiliki SP2MI
03691|a. Sesuai  dengan  UU  No  18  tahun  2017  pasal  57  ayat  1  bahwa
03692|SIP3MI  diberikan  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  dan  dapat
03693|diperpanjang  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  setelah  mendapat
03694|rekomendasi dari Badan
03695|b. Sesuai  Peraturan  BP2MI  No 03  tahun  2020 tentang Tata Cara
03696|Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI pada pasal
03697|10 bahwa SIP2MI berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1
03698|kali untuk jangka waktu 3 bulan
03699|11. Untuk  orang  yang  statusnya  tidak  /  bukan  karyawan  di  Perusahan
03700|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan orang tersebut jug a
03701|tidak memiliki surat penunjukan dari Perusahan Penempatan Pekerja
03702|Migran  Indonesia  (P3MI)  tidak  memiliki  hak  untuk  menempatkan
03703|
03704|Penempatan  Pekerja  Migran  (PMI)  untuk  bekerja  di  Luar  Negeri
03705|sebagaimana  Pasal  69  UU  No  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
03706|Pekerja Migran Indonesia, orang/perseorangan dilarang melaksanakan
03707|penempatan PMI.
03708|12. Seorang  petugas  rekrut/petugas  lapangan  (PL)  tidak  diperbolehkan
03709|melakukan proses sendiri terhadap PMI untuk dilakukan penempatan ke
03710|luar  negeri  untuk  bekerja  tanpa  melalui  kantor  P3MI  karena
03711|bertentangan dengan pasal 69 UU No 18 tahun 2017 bahwa Orang
03712|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
03713|Indonesia  dan  berdasarkan  pasal  49  bahwa  Pelaksana  penempatan
03714|PMI ke luar negeri terdiri atas:
03715|a. Badan;
03716|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
03717|c. perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
03718|kepentingan perusahaan sendiri.
03719|13. Isi  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
03720|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Orang  perseorangan
03721|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
03722|14. Isi  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
03723|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
03724|Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
03725|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
03726|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
03727|Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
03728|15. Pemberlakuan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017
03729|Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 80 Undang-
03730|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
03731|Indonesia  merujuk  pasa  asas  lex  specialist  derogate  lex  generalis,
03732|dimana aturan yang bersifat khusus menyimpangi aturan yang bersifat
03733|umum.  Namun  aturan  yang  bersifat  umum  tetap  dicantumkan  pada
03734|perumusan unsur-unsur perbuatan materiilnya, sepanjang aturan yang
03735|lebih  umum  tersebut  masih  dinyatakan  berlaku  atau  tidak  dicabut
03736|keberlakuannya.
03737|- Bahwa definisi dan pengertian Pasal 2 Pasal 4 dan Pasal 10 Tindak
03738|Pidana  Perdagangan  Orang  di  Undang-undang  Republik  Indonesia
03739|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
03740|Perdagangan Orang meliputi:
03741|
03742|1. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat
03743|(1)  yang  dapat  menyebabkan  atau  belum  menyebabkan  terjadinya
03744|eksploitasi  yang  disebut  dalam  satu  pasal.  Perbuatan-perbuatan
03745|tersebut sebagaimana  disebutkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal  5,
03746|Pasal 6, dan Pasal 12. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat
03747|(1), maka pasal-pasal yang telah disebutkan (Pasal 3, Pasal 4, Pasal
03748|5, Pasal 6, dan Pasal 12) memiliki dua kemungkinan terkait dengan
03749|eksploitasi  seperti  halnya  Pasal  2  ayat  (1).  Penegas  adanya
03750|kemungkinan terjadi atau belum terjadinya eksploitasi adalah Pasal 2
03751|ayat  (2).  Maksudnya  adalah  apabila  telah  terjadi  eksploitasi,  maka
03752|perbuatan yang disebut dalam pasal-pasal tersebut telah dapat disebut
03753|dengan tindak pidana yang mengakibatkan adanya eksploitasi. Namun
03754|apabila belum terjadi proses eksploitasi korban, maka perbuatan yang
03755|disebutkan dalam  pasal-pasal  tersebut terbatas  pada tindak  pidana
03756|perdangan orang tanpa adanya eksploitasi.
03757|2. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat
03758|(1)  yang  belum  menyebabkan  terjadinya  eksploitasi.
03759|Perbuatanperbuatan tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 9,
03760|Pasal  10,  dan  Pasal  11.  Pada  Pasal  9,  penegas  belum  adanya
03761|eksploitasi adalah adanya kalimat “dan tindak pidana tersebut tidak
03762|terjadi”. Pasal 10 ditegaskan dengan adanya kalimat “Setiap orang
03763|yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
03764|pidana  perdagangan  orang”.  Sedangkan  penegas  Pasal  11  adalah
03765|batasan  perbuatan  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut,  yakni
03766|“merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat”.
03767|Ruang lingkup pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang
03768|dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan
03769|Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
03770|a. Aspek tindak pidana perdangan orang.
03771|Ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Republik
03772|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
03773|Pidana  Perdagangan  Orang  ini  mengatur  ketentuan-ketentuan
03774|pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan
03775|Orang baik itu pidana penjara 47 maupun pidana denda. Bagi para
03776|pelaku  human  trafficking  yang  melakukan  Tindak  Pidana
03777|Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi,
03778|dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai
03779|dari  percobaan,  pemanfaatan,  pengiriman  bahkan  korporasi
03780|terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  akan  dijatuhkan
03781|
03782|pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600
03783|juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling
03784|lama seumur hidup;
03785|b. Aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan
03786|Orang.  Aspek  ini  mengatur  tentang  adanya  orang-orang  yang
03787|berusaha  menghalangi,  mencegah,  merintangi  dan  bahkan
03788|mengagalkan  suatu  penyidikan  dan  persidangan  pengadilan
03789|terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek
03790|ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi
03791|yang  dimana  tindak  pidana  itu  mendukung  Tindak  Pidana
03792|Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai
03793|dengan  Pasal  27  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
03794|tahun  2007  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
03795|Orang;
03796|c. Aspek  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidanng
03797|pengadilan. Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan
03798|dan pemeriksaan di siding pengadilan dalam perkara Tindak Pidana
03799|Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti,
03800|saksi dan korban aspek ini 48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan
03801|Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007
03802|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
03803|d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal 56 –
03804|57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia
03805|Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana
03806|Perdagangan Orang.
03807|e. Aspek kerjasama international dan peran serta masyarakat. Aspek
03808|ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang
03809|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan
03810|Tindak Pidana Perdagangan Orang.
03811|Pasal  69  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017
03812|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  melarang  adanya
03813|orang  perseorangan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
03814|Indonesia  yang  meliputi  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
03815|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dengan
03816|sanksi  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda
03817|paling  banyak  Rpf  5.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah)
03818|sebagaimana diatir oleh Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia
03819|No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
03820|
03821|Pasal  71  melarang  setiap  perbuatan  mengalihkan  atau
03822|memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain atau mengalihkan atau
03823|memindahtangankan SIP2MI kepada pihak iain dengan sanksi pidana
03824|penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak
03825|Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  sebagaimana  diatur  oleh
03826|Pasal 85 huruf b dan huruf c Undang-undang Republik Indonesia No.
03827|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
03828|- Bahwa  pengertian  peristiwa  pidana  yang  juga  disebut  tindak  pidana
03829|(delict) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan atau
03830|rangkaian  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Dalam
03831|bahasa Belanda disebut strafbaar feit yang sebenarnya merupakan istilah
03832|resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
03833|yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia.  Hukum  pidana  di  negara  Anglo
03834|Saxon  memakai  istilah  offense  atau  criminal  act  untuk  maksud  yang
03835|sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Nederland,
03836|maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit, terdiri
03837|dari 3 (tiga) kata, yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk, kata ”starf”
03838|artinya  pidana,  ”baar”  artinya  dapat  atau  boleh  dan  ”feit”  adalah
03839|perbuatan.  Dalam  kaitanya  dengan  istilah  starfbaar  feit  secara  utuh,
03840|ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim
03841|hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama
03842|dengan recht. Untuk kata “baar” ada 2 (dua) istilah yang digunakan yakni
03843|boleh  dan  dapat.  Sedangkan  untuk  kata  feit  digunakan  empat  istilah
03844|yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Mengenai Peristiwa
03845|Pidana  atau  Tindak  Pidana  menurut  terjemahan  kedalam  bahasa
03846|Indonesia terdapat beberapa pengertian yakni:
03847|1. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai
03848|hukuman  pidana.  Pelaku  ini  dapat  dikatakan  merupakan  (subjek)
03849|tindak pidana;
03850|2. Menurut  Vos,  Yaitu  suatu  kelakuan  menusia  yang  oleh  peraturan
03851|perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang
03852|pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana;
03853|3. Menurut Rusli Effendy, Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan
03854|yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang
03855|melanggar larangan tersebut.
03856|Dengan demikian istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik,
03857|yang redaksi artinya adalah stafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana atau
03858|delik di atas bermakna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana
03859|
03860|dan  disertai  dengan  ancaman  atau  hukuman  bagi  siapa  saja  yang
03861|melanggar larangan tersebut.
03862|Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur
03863|lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang
03864|ditimbulkan karenanya. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai
03865|peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, meliputi:
03866|1. Unsur Objektif, suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan
03867|hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan
03868|ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di
03869|sini adalah tindakannya, terdiri dari:
03870|• Perbuatan manusia.
03871|• Diancam dengan pidana.
03872|• Bersifat melawan hukum.
03873|2. Unsur  Subjektif,  Yaitu  perbuatan  seseorang  yang  berakibat  tidak
03874|dikehendaki  oleh  undang-undang.  Sifat  unsur  ini  mengutamakan
03875|adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari:
03876|• Adanya Kesalahan.
03877|• Orang yang mampu bertanggung jawab.
03878|3. Dilihat  dari  unsur-unsur  pidana  ini,  maka  suatu  perbuatan  yang
03879|dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat
03880|dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
03881|4. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu  peristiwa  pidana
03882|ialah sebagai berikut:
03883|• Harus ada suatu perbuatan,
03884|Maksudnya,  memang  benar-benar  ada  suatu  kegiatan  yang
03885|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat
03886|sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang
03887|lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
03888|• Perbuatan  itu  harus  sesuai  dengan  apa  yang  dilukiskan  dalam
03889|ketentuan hukum.
03890|Artinya  perbuatan  sebagai  suatu  peristiwa  hukum  memenuhi  isi
03891|ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu pelakunya memang
03892|benar-benar  jerah  berbuat  seperti  yang  terjadi.  Pelaku  wajib
03893|mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan
03894|itu.  Berkenaan  dengan  syarat  ini,  hendaknya  dapat  dibedakan
03895|bahwa  ada  suatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipersalahkan.
03896|Pelakunya  pun  tidak  perlu  mempertanggungjawabkan. Perbuatan
03897|yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh
03898|
03899|seseorang  atau  beberapa  orang  dalam  melaksanakan  tugas,
03900|membela  diri  dari  ancaman  orang  lain  yang  mengganggu
03901|keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
03902|• Harus  terbukti  adanya  kesalahan  yang  dapat
03903|dipertanggungjawabkan.  Maksudnya  bahwa  perbuatan  yang
03904|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan
03905|sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
03906|• Harus berlawanan dengan hukum.
03907|Artinya,  suatu  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum
03908|dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan
03909|aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya
03910|kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  larangan  atau
03911|keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat
03912|sanksi ancaman hukumannya. Ancaman  hukuman itu  dinyatakan
03913|secara  tegas  berupa  maksimal  hukumannya  yang  harus
03914|dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan
03915|tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu,
03916|dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman
03917|tertentu.  Mempertimbangkan  tentang  makna  peristiwa  pidana  di
03918|atas,  maka  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  termasuk
03919|peristiwa pidana.
03920|- Bahwa dalam hal terdapat suatu PT. yang bergerak dibidang penyaluran
03921|tenaga  kerja  Indonesia  dan  kemudian  dalam  perjalanannya  diketahui