01146|Kurnia Lestari  hanya  diberikan gaji selama 13  (tiga belas)  bulan saja,
01147|selain itu  Saksi Maesarani Kurnia Lestari  mengalami kekerasan fisik
01148|dari majikannya  selama bekerja,  dan  Saksi Maesarani Kurnia Lestari
01149|pernah mengalami  percobaan  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh
01150|majikannya;
01151|- Bahwa  Saksi Maesarani  Kurnia Lestari diberikan visa  ziarah
01152|oleh  Terdakwa  bukan  visa  kerja  sehingga  Saksi  Maesarani  Kurnia
01153|Lestari pernah dipenjara oleh Kepolisian selama 1 (satu) bulan karena
01154|dianggap telah  over stay ,  Saksi Maesarani Kurnia Lestari  juga  tidak
01155|diberikan  perlindungan  selama  bekerja  dirumah  majikannya sesuai
01156|dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
01157|- Bahwa  s etelah  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
01158|memberitahukan tentang kejadian yang dialami oleh  Saksi Maesarani
01159|Kurnia Lestari tersebut kepada Saksi,  kemudian Saksi melaporkan hal
01160|tersebut kepada Terdakwa selaku sponsor, akan tetapi Terdakwa tidak
01161|mau merespon permintaan  Saksi Maesarani Kurnia Lestari,  sehingga
01162|pada  tanggal  03  Juli  2024, Saksi  menghubungi  hotline  Badan
01163|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP3MI) perihal  meminta
01164|bantuan  untuk  memulangkan  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran
01165|Indonesia  (BP3MI)  dan  Saksi disuruh  membuat surat  aduan  secara
01166|resmi di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
01167|Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01168|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01169|Disclaimer
01170|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01171|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01172|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01173|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
01174|
01175|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01176|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01177|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01178|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01179|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01180|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01181|putusan.mahkamahagung.go.id
01182|Nusa  Tenggara  Barat,  selanjutnya  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
01183|dipulangkan ke Indonesia;
01184|- Bahwa Saksi Maesarani Kurnia Lestari  tidak memiliki  kontrak
01185|kerja  pada  saat  direkrut  oleh  Terdakwa  menjadi  Pekerja  Migran
01186|Indonesia ke Negara Arab Saudi;
01187|- Bahwa Lina sekarang berada dirumah;
01188|- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  Lina  yang  memperkenalkan
01189|Saksi Maesarani Kurnia Lestari kepada Terdakwa selaku sponsor;
01190|Terhadap  keterangan  Saksi, Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01191|keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
01192|
01193|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01194|berikut: 
01195|1. Ahli  Asyib  Yulianto,  S.Kom.,  yang  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01196|menerangkan sebagai berikut:
01197|- Bahwa  dalam  persidangan  ini,  Ahli  memberikan  pendapat
01198|mengenai mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
01199|negeri dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
01200|- Bahwa  Ahli  bekerja  sebagai  Kepala  Balai  Pelayanan
01201|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Nusa  Tenggara  Barat  sejak
01202|tahun  2023,  adapun  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Ahli  selaku
01203|Pimpinan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa
01204|Tenggara  Barat adalah  menjalankan  tugas  dan  fungsi  Badan
01205|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI); 
01206|- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
01207|atas,  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP3MI)
01208|menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
01209| Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
01210| Penyebarluasan  informasi  di  bidang  penempatan  dan
01211|pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
01212| Pelaksanaan  pemetaan  suplai  dan  pendayagunaan  hasil
01213|pemetaan peluang kerja luar negeri;
01214| Pelaksanaan  rekrutmen  dan  seleksi  Calon  Pekerja  Migran
01215|Indonesia  yang  ditempatkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01216|Migran Indonesia;
01217| Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
01218| Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi Calon
01219|Pekerja  Migran  Indonesia;  pelaksanaan  pengawasan  pelayanan
01220|Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01221|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01222|Disclaimer
01223|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01224|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01225|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01226|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
01227|
01228|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01229|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01230|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01231|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01232|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01233|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01234|putusan.mahkamahagung.go.id
01235|jaminan  sosial  Pekerja  Migran  Indonesia;  pemberian  bahan
01236|rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan surat
01237|izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; pemberian
01238|bahan  rekomendasi  pengenaan  sanksi  administratif  bagi
01239|perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan
01240|yang  menempatkan  calon  pekerja  migran  Indonesia  untuk
01241|kepentingan perusahaan sendiri;
01242| Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan
01243|dan  pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  lembaga
01244|penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
01245| Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan
01246|pemenuhan  hak  calon  pekerja  migran  Indonesia/Pekerja  Migran
01247|Indonesia secara terpadu;
01248| Pelaksanaan  pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  selama
01249|bekerja  di  negara  tujuan  penempatan  berkoordinasi  dengan
01250|Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputian teknis terkait;
01251| Pencegahan  dan  penanganan  Calon  Pekerja  Migran
01252|Indonesia/pekerjamigran Indonesia yang akan ditempatkan secara
01253|non prosedural;
01254| Pelaksanaan pemulangan Pekerja Migran Indonesia terkendala
01255|serta  pelaksanaan  fasilitasi,  rehabilitasi,  dan  reintegrasi  purna
01256|Pekerja  Migran  Indonesia;  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi
01257|purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
01258| Perekaman dan pengolahan data penempatan dan pelindungan
01259|Pekerja Migran Indonesia;
01260| Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan  program
01261|dan anggaran; 
01262| Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
01263|- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
01264|Pembinaan   Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
01265|Kerja Nomor: 3/211/PK.02.01/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Belas
01266|atas  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan   Penempatan  Tenaga
01267|Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Nomor:
01268|3/20888/PK.02.02/IV/2020  tentang  Penempatan  Negara  tujuan
01269|Penempatan  tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  masa
01270|adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan pada 23 Juni 2022 bahwa
01271|Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan penempatan
01272|Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01273|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01274|Disclaimer
01275|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01276|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01277|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01278|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
01279|
01280|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01281|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01282|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01283|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01284|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01285|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01286|putusan.mahkamahagung.go.id
01287|dengan  sektor/jenis  pekerjaan  semua  sektor  pada  pemberi  kerja
01288|berbadan  hukum,  kecuali  sektor  rumah   tangga/domestik.  Adapun
01289|skema  penempatan  yang  digunakan  adalah  Penempatan  oleh
01290|Perusahaan  Penempatan  PMI  (P  to  P)  dan  Pekerja  Migran
01291|Perseorangan  (bekerja  keluar  negeri  tanpa  melalui  pelaksana
01292|penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada
01293|setiap sektor). Penempatan PMI melalui SPSK (Sistem Penempatan
01294|Satu Kanal) belum terbuka dan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal
01295|Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
01296|Kerja  Nomor:  B-3/7331/PK.02.03/I/2024  tanggal  12  Januari  2024,
01297|perihal  pemberitahuan  penutupan  sementara  penempatan  PMI
01298|Program SPSK Arab Saudi bahwa proses perekrutan dan penempatan
01299|diberhentikan sementara sejak tanggal 14 Januari 2024;
01300|- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga
01301|Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
01302|Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di
01303|Negara-Negara Kawasan Timur Tengah adalah sebagai berikut; Arab
01304|Saudi,  Aljazair,  Bahrain,  Irak,  Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,
01305|Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni
01306|Emirates Arab, Yaman, dan Yordania;
01307|- Bahwa  perekrutan  dan  penempatan  yang  dilakukan  oleh
01308|Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur penempatan Pekerja
01309|Migran Indonesia dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 18
01310|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 69
01311|yang menyatakan bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan
01312|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan
01313|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01314|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01315|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
01316|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan tindakan
01317|Terdakwa yang telah memberangkatkan Saksi Korban ke Arab Saudi
01318|tersebut  adalah  salah  karena  menurut  Keputusan  Direktur  Jenderal
01319|Pembinaan   Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
01320|Kerja Nomor: 3/211/PK.02.01/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Belas
01321|atas  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan   Penempatan  Tenaga
01322|Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Nomor:
01323|3/20888/PK.02.02/IV/2020  tentang  Penempatan  Negara  tujuan
01324|Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01325|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01326|Disclaimer
01327|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01328|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01329|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01330|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
01331|
01332|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01333|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01334|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01335|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01336|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01337|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01338|putusan.mahkamahagung.go.id
01339|Penempatan  tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  masa
01340|adaptasi kebiasaan baru, Negara Arab Saudi merupakan salah satu
01341|Negara  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  melaksanakan  penempatan
01342|Pekerja Migran Indonesia untuk sektor/jenis pekerjaan rumah tangga
01343|karena berdasarkan aturan tersebut Negara Arab Saudi terbuka untuk
01344|sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan untuk perekrutan dan
01345|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Negara  Arab  Saudi
01346|dibenarkan  dan  diperbolehkan  sepanjang  mengikuti  prosedur
01347|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  sesuai  dengan  aturan
01348|yang berlaku;
01349|- Bahwa apabila perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap
01350|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  dilakukan  secara
01351|perseorangan, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Republik
01352|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01353|Indonesia sebagaimana Pasal 69 yaitu Orang perseorangan dilarang
01354|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud
01355|orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01356|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
01357|Indonesia ke luar negeri;
01358|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01359|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01360|bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
01361|adalah:
01362|o Badan yaitu Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan
01363|dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah
01364|dengan  Pemerintah  Negara  pemberi  kerja  Pekerja  Migran
01365|Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di Negara tujuan
01366|penempatan;
01367|o Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01368|yaitu  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
01369|Pekerja Migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat
01370|Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia)  dari
01371|Menteri,  sedangkan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01372|Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
01373|SIP2MI  (Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia)  dari
01374|Kepala Badan;
01375|Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01376|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01377|Disclaimer
01378|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01379|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01380|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01381|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
01382|
01383|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01384|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01385|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01386|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01387|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01388|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01389|putusan.mahkamahagung.go.id
01390|o Perusahaan  yang  akan  menempatkan  Pekerja  Migran
01391|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan perusahaan
01392|wajib bertanggung jawab terhadap Pelindungan pekerjanya yang
01393|ditempatkan  diluar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri
01394|tersebut;
01395|- Bahwa  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik
01396|Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Pelindungan
01397|Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 huruf 1 bahwa Penempatan Pekerja
01398|Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
01399|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01400|dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja.
01401|Adapun  skema  penempatan  yang  dimaksud  adalah  Goverment  to
01402|Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya  dilakukan  oleh  BP2MI,
01403|Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan oleh
01404|BP2MI, Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
01405|P3MI, Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan
01406|ijin oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Mandiri
01407|dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang mengurus
01408|sendiri dan  dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna berbadan
01409|hukum  yang  ada  di  luar  negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
01410|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
01411|dokumen  perjalanan  luar  negeri  lainnya  dan  skema  penempatan
01412|tersebut berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata
01413|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2 dan Peraturan
01414|Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2020,  Pasal  3  tentang  Tata  Cara
01415|Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI;
01416|- Bahwa prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran
01417|Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01418|Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
01419| Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
01420|memiliki Job Order (JO)/Demanlater yang berisikan kontrak kerja,
01421|jenis  pekerjaan,  sistem  penggajian,  sistem  pekerjaan,  identitas
01422|pengguna Job Order (JO). Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI
01423|Negara Penempatan yang dituangkan dalan Surat Izin Perekrutan
01424|(SIP).  Selanjutnya  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01425|Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara  online  ke  BP2MI  untuk
01426|Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01427|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01428|Disclaimer
01429|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas