01526|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01527|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01528|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01529|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01530|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana
01531|Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01532|
01533|terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari
01534|Tindak  Pidana  yang  dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak
01535|mencapai  hasil,  atau  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan
01536|karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01537|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01538|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01539|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01540|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01541|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01542|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01543|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01544|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01545|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01546|alternatif kedua; 
01547|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01548|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01549|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01550|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01551|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01552|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01553|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01554|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01555|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01556|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01557|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01558|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01559|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01560|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01561|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 11
01562|November 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01563|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01564|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01565|ini;
01566|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01567|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01568|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01569|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01570|Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01571|
01572|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01573|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01574|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01575|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01576|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01577|pidana  Penuntut  Umum  tersebut,  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut
01578|berawal  ketika  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Non  Prosedural  menemui
01579|Terdakwa yang saat itu oleh Saksi Rahman Tammu bersama dengan istrinya
01580|yang  berkeinginan  agar  Saksi  Rahman  Tammu,  Sdri.  Dahlia,  Sdr.Nawir,
01581|Sdri.Nurliah, dan Sdr. Ismail untuk bekerja bersama-sama dengan Terdakwa di
01582|tempat Terdakwa bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di daerah
01583|Pitas, Sabah, Negara Malaysia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan
01584|tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan
01585|kesadaran oleh Saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah,
01586|dan  Sdr.  Ismail  (Calon  Pekerja  Migran  Indonesia)  dan  tanpa  ada  tekanan
01587|dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01588|Migran  yang  berangkat  bersama-sama  dari  daerah  asal  menuju  Negara
01589|Malaysia  dilakukan  tanpa  tujuan  eksploitasi  ataupun  tanpa  mengakibatkan
01590|orang tereksploitasi oleh Terdakwa;
01591|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
01592|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
01593|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
01594|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
01595|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,
01596|Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa yang bersama-
01597|sama sebagai penghubung antara Sdr. Jescob dengan ke 6 (enam) orang Calon
01598|Pekerja Migran Indonesia non prosedural dan sebagai penghubung antara Sdr.
01599|Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
01600|serta 4 (empat) orang anak , dan Terdakwa bersama-sama ke 6 (enam) orang
01601|Calon Pekerja Migran Indonesia  serta 4 (empat) orang anak  berangkat dari
01602|daerah asal menuju Negara Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan
01603|yang  sah  baik  berupa  paspor  dan  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  terkait
01604|Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang
01605|untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia  sehingga penjatuhan
01606|pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah
01607|ini telah dipandang adil dan tepat;  
01608|Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01609|
01610|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
01611|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
01612|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
01613|dalam keadaan yang meringankan;
01614|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo. Pasal  69
01615|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01616|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
01617|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
01618|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda; 
01619|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
01620|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
01621|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01622|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01623|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01624|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
01625|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
01626|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
01627|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
01628|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
01629|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
01630|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
01631|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01632|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
01633|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01634|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
01635|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01636|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
01637|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
01638|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
01639|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
01640|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
01641|2) Besaran ancaman pidana denda;
01642|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
01643|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
01644|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
01645|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
01646|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01647|Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01648|
01649|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
01650|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
01651|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
01652|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
01653|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa; 
01654|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
01655|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
01656|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
01657|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
01658|secara nyata”;
01659|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
01660|Terdakwa sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal
01661|ini Terdakwa sedang tidak bekerja dan Terdakwa beserta ke 6 (enam) Calon
01662|Pekerja Migran Indonesia lainnya hendak akan bekerja namun tanpa proses
01663|pemenuhan  dokumen  persyaratan  sehingga  diamankan  oleh  petugas
01664|kepolisian,  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  untuk
01665|membayar pidana denda serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sistem
01666|peradilan yang adil seharusnya memastikan bahwa seseorang tidak dipaksa
01667|membayar  denda  diluar  kemampuannya  yang  dapat  memperburuk  kondisi
01668|ekonomi Terdakwa;
01669|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
01670|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
01671|dalam amar putusan dibawah ini;
01672|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
01673|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
01674|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
01675|dipertimbangkan: 
01676|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01677|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
01678|Pidana;
01679|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01680|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
01681|direncanakan atau tidak direncanakan;
01682|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
01683|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
01684|melakukan Tindak Pidana;
01685|Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01686|
01687|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01688|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
01689|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
01690|pelaku Tindak Pidana;
01691|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
01692|atau keluarga Korban;
01693|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
01694|Korban; dan/ atau
01695|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
01696|dalam masyarakat;
01697|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
01698|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
01699|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
01700|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
01701|Terdakwa telah menjadi penghubung antara Sdr. Jescob dan Sdr. Rizal untuk
01702|bersama-sama memberangkatkan Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01703|Migran  Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya
01704|dengan kehendak sendiri dan kesadaran penuh hendak bekerja di Serikat LPL
01705|Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia  melalui jalur
01706|tidak  resmi  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  persyaratan  terkait
01707|pekerja migran Indonesia;
01708|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  telah  memiliki  perencanaan
01709|terlebih dahulu dengan mempersiapkan rute pemberangkatan yang akan dilalui
01710|oleh Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
01711|(empat) orang anak dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju
01712|Negara Malaysia. Setibanya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara,
01713|akan  diberangkatkan  oleh  Sdr.  Bahar  menuju  daerah  Sebatik  Kabupaten
01714|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan  diberangkatkan  lagi
01715|menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi
01716|dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya
01717|di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal;
01718|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dilatarbelakangi
01719|karena Terdakwa sebelumnya telah berhasil bekerja di  Serikat LPL Enterprise
01720|yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia secara ilegal sehingga
01721|Terdakwa  hendak  melakukannya  kembali  bersama-sama  dengan  6  (enam)
01722|Calon  Pekerja  Migran  lainnya  tanpa  ada  melakukan  pengajuan/ proses
01723|pengurusan dokumen kepada pihak terkait;
01724|Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01725|
01726|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
01727|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
01728|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk: 
01729|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
01730|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
01731|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
01732|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
01733|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
01734|memulihkan  keseimbangan, serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
01735|dalam masyarakat; dan 
01736|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
01737|terpidana.
01738|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang
01739|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  bahwa
01740|tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22
01741|Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki diri Terdakwa,
01742|agar  ketika  Terdakwa  telah  selesai  menjalani  pemidanaannya,  Terdakwa
01743|mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
01744|pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
01745|hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab,
01746|dan  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan.  Selain  itu  sistem
01747|pemasyarakatan  juga  bertujuan  agar  memberikan  pelindungan  kepada
01748|masyarakat  dari  pengulangan  tindak  pidana,  maka  dari  itu  perlu  untuk
01749|memberikan  sanksi  pidana  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  terhadap
01750|Terdakwa;
01751|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap
01752|Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas
01753|dendam  yang  diikuti  dengan  penjeraan,  melainkan  lebih  ditekankan  pada
01754|pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa
01755|akan  dapat  merenung  untuk  menyadari  kesalahannya  secara  mendalam,
01756|sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
01757|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
01758|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
01759|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
01760|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
01761|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
01762|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
01763|Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01764|
01765|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
01766|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
01767|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
01768|pidana yang dijatuhkan;
01769|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01770|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
01771|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01772|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01773|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01774|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01775| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
01776|Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2
01777|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
01778|"Jufrizah";
01779| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
01780|Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2
01781|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
01782|"Hajerah".
01783|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan  serta mempunyai nilai
01784|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01785|negara;
01786|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01787| 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
01788|Nomor  SERI  60e5e2e0.  Kemudian  Nomor  IMEI  1  862121071782552.
01789|dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-
01790|0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";
01791|adalah merupakan milik saksi Rahman Tammu Bin Tammu (Alm), maka
01792|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahman
01793|Tammu Bin Tammu (Alm);
01794|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01795|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01796|yang meringankan Terdakwa;
01797|Keadaan  yang  memberatkan: