01927|menghapus sifat melawan hukum dari tindakan Para Anak, sebab hukum menilai
01928|bukan hanya motif internal pelaku, tetapi terutama dampaknya terhadap korban dan
01929|pelanggaran terhadap kebebasan seksual korban;
01930|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat
01931|keadaan tidak berdaya Anak Korban telah nyata dimanfaatkan oleh Para Anak
01932|sebagai  sarana  untuk  melakukan  perbuatan  cabul,  sehingga  unsur  memaksa
01933|dan/atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban memperoleh
01934|dasar pembuktian yang kuat menurut hukum;
01935|Menimbang bahwa Hakim juga menilai adanya upaya perdamaian antara
01936|Para Anak dan keluarganya dengan Anak Korban dan keluarganya sebagaimana
01937|Surat Perjanjian Damai bulan Februari 2025 yang ditandatangani oleh pihak keluarga
01938|Anak Korban dan pihak keluarga Para Anak yang pada pokoknya para orang tua
01939|masing-masing Anak sepakat berdamai, pihak keluarga Anak Korban menyatakan
01940|telah memaafkan perbuatan Para Anak, terhadap adanya surat tersebut menurut
01941|hemat  Hakim  bukan  sebagai  alasan  untuk  menghilangkan  pertanggungjawaban
01942|pidana bagi Para Anak, karena Para Anak secara yuridis dikategorikan sebagai subjek
01943|hukum dilindungi selayaknya anak berhadapan hukum, namun secara psikologis dan
01944|biologis sudah memasuki fase kedewasaan, sehingga patut dipertimbangkan sebagai
01945|keadaan meringankan sebagai penyesalan, itikad baik dan pemulihan hubungan
01946|sosial antara pelaku dan korban;
01947|Menimbang  bahwa  selaras  dengan  rekomendasi  dari  Pembimbing
01948|Kemasyarakatan  pada  pokoknya  merekomendasikan  agar  masing-masing  Anak
01949|dijatuhi Tindakan berupa berupa pengawasan oleh orang tua atau wali, jika mengacu
01950|pada  Pasal  113  Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  T ahun  2023  tentang  Kitab
01951|Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbw
01952|
01953|Undang-Undang  Hukum  Pidana  menentukan  anak  berhadapan  dengan  hukum
01954|dalam hal ini anak pelaku di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana
01955|hanya dapat dikenai Tindakan, selanjutnya Pasal 115 huruf b angka 3 Undang-
01956|Undang  Nomor  1  T ahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
01957|menentukan pidana terhadap anak yang berumur di atas 14 (empat) belas dapat
01958|dijatuhkan  pidana  pokok  berupa  pidana  dengan  syarat  berupa  pengawasan,
01959|selanjutnya Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3  juncto Pasal 73 Undang-Undang
01960|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa
01961|pidana dengan syarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang secara abstrak
01962|layak dijatuhkan tidak melebihi 2 (dua) tahun, sehingga norma ini dimaksudkan bagi
01963|perkara yang meskipun terbukti bersalah, namun masih dimungkinkan penanganan
01964|melalui pendekatan non-kustodial, selain itu pidana dengan syarat ada syarat umum,
01965|yakni Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan, dan syarat
01966|khusus, yaitu kewajiban melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang
01967|ditetapkan  Hakim  sesuai  kebutuhan  pembinaan,  sepanjang  tidak  merampas
01968|kebebasan Anak secara berlebihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
01969|dengan  keterlibatan  Penuntut  Umum  sebagai  pengawas  dan  Pembimbing
01970|Kemasyarakatan sebagai Pembina tanpa mengurangi kewajiban belajar 9 (sembilan)
01971|tahun;
01972|Menimbang  bahwa  terhadap  rekomendasi  pembimbing  kemasyarakatan
01973|kepada Para Anak termasuk kategori tindakan yang mana tidak tepat karena Para
01974|Anak berada dalam rentang umur di atas 14 (empat belas) tahun sehingga tidak tepat
01975|jika harus dilakukan pengawasan hanya oleh orang tua atau wali, justru adanya
01976|ancaman  pidana  maksimum  berdasarkan  pasal  yang  didakwakan  adalah  9
01977|(sembilan) tahun jika dikurangi ½ (satu per dua) maka terhadap Para Anak maka
01978|maksimum pidana penjaranya adalah 4 tahun dan 6 (enam) bulan, akan tetapi
01979|ancaman maksimum pidana penjara tersebut bukanlah pidana penjara konkrit yang
01980|dijatuhkan Hakim dalam perkara a quo, setelah Hakim mempertimbangkan seluruh
01981|keadaan  faktual  yang  menyertai  perbuatan  dan  pribadi  Para  Anak  tersebut,
01982|selanjutnya terhadap sanksi terhadap Para Anak berupa pidana penjara yang layak
01983|tidak harus dijatuhkan pidana melebihi 2 (dua) tahun atau ½ (satu per dua) ancaman
01984|maksimum pidana penjara sehingga dapat dimungkinkan pidana dengan syarat.
01985|Dengan  demikian  Hakim  cukup  sependapat  bahwa  acuan  pemidanaan  dalam
01986|perkara  a  quo sudah  bersifat  restoratif  dan  rehabilitatif  semata-mata  demi
01987|kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana penjara tidak dijadikan  primum
01988|remidium karena rentan stigmatisasi dan menghambat masa depan Para Anak;
01989|Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbw
01990|
01991|Menimbang bahwa penjatuhan pidana mengenal pidana pokok yaitu pidana
01992|dengan  syarat berupa pengawasan dan  tindakan  berupa  pengembalian kepada
01993|orang tua/wali, dalam perkara  a quo Hakim berpendapat tujuan pembinaan Para
01994|Anak lebih tepat dicapai melalui satu rezim sanksi yang terpadu, yakni pidana dengan
01995|syarat berupa pengawasan, dengan penempatan Para Anak dalam pengasuhan
01996|orang  tua  masing-masing  di  bawah  bimbingan  Balai  Pemasyarakatan  dan
01997|pengawasan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak diperlukan penjatuhan tindakan
01998|secara terpisah
01999|Menimbang  bahwa  rekomendasi  tersebut  patut  dinilai  sebagai  bentuk
02000|keseimbangan  antara  pertanggungjawaban  hukum  dan  kepentingan  tumbuh
02001|kembang Para Anak karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah namun keluarga
02002|diberikan ruang untuk mengambil proses pembinaan bagi Para Anak, artinya ada
02003|mekanisme monitoring yang bersinergi antara negara, keluarga dan masyarakat
02004|kepada Para Anak yang bersifat preventif, edukatif dan korektif;
02005| Menimbang bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan tuntutan
02006|Penuntut  Umum  sepanjang  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sekaligus
02007|mengakomodir  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  agar  selaras  dengan
02008|ketentuan undang-undang;
02009|Menimbang  bahwa  mengenai  pemidanaan  yang  telah  dipertimbangkan
02010|menurut Hakim sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam
02011|amar putusan ini;
02012|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya
02013|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02014|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab,
02015|maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02016|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tidak dilakukan penangkapan dan
02017|penahanan,  serta Hakim menilai Para Anak lebih tepat dijatuhkan pidana dengan
02018|syarat berupa pengawasan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi
02019|Pembimbing Kemasyarakatan, maka Para Anak tidak perlu dikenakan penahanan
02020|dan tetap berada dalam pengasuhan orang tua masing-masing di bawah bimbingan
02021|serta pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar;
02022|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut
02023|Umum berupa:
02024|1 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
02025|2 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam;
02026|3 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
02027|4 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua;
02028|Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbw
02029|
02030|5 1 (satu) potong celana pendek warna kuning bergaris biru muda;
02031|6 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu;
02032|7 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris hijau;
02033|8 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
02034|9 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergaris kuning.
02035|diketahui adalah milik Para Anak dan Anak Korban, menurut Hakim berpotensi
02036|menimbulkan trauma maka sudah sepatutnya dimusnahkan sehingga tidak dapat
02037|dipergunakan kembali;
02038|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu
02039|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
02040|Anak;
02041|Keadaan  yang  memberatkan:
02042|- Perbuatan Para Anak bertentangan dengan norma hukum, kaidah agama, dan
02043|nilai-nilai moral serta nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;
02044|- Perbuatan Para Anak merusak masa depan Anak Korban;
02045|Keadaan yang meringankan:
02046|- Ada upaya perdamaian yang disepakati antara pihak Para Anak dan pihak Anak
02047|Korban;
02048|- Para Anak masih berusia muda dan masa depannya masih panjang;
02049|- Para Anak masih membutuhkan perhatian, pembinaan dan pengawasan dari
02050|orang tuanya;
02051|- Para Anak bersikap kooperatif di persidangan dan belum pernah dihukum;
02052|Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang
02053|Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan rumusan  tentang biaya perkara,
02054|maka berdasarkan Pasal 273 Ayat (1) juncto Pasal 348 Undang-Undang Nomor 20
02055|T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masing-masing
02056|Anak yang dibebani untuk membayar biaya perkara, namun karena Para Anak
02057|bukanlah seorang individu yang berpenghasilan dan hanya memperoleh uang dari
02058|orang tuanya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing orang
02059|tuanya, sehingga dengan demikian Hakim berpandangan bahwa dalam perkara ini
02060|biaya perkara dibebankan kepada orang tua masing-masing Anak;
02061|Mengingat, Pasal  76 E Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014 tentang
02062|Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
02063|Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-
02064|Undang Hukum Pidana, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang
02065|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
02066|Penyesuaian Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang
02067|Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbw
02068|
02069|Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab
02070|Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain
02071|yang bersangkutan;
02072|
02073|MENGADILI:
02074|1. Menyatakan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV tersebut di atas, terbukti
02075|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta
02076|melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara memaksa” sebagaimana
02077|dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
02078|2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Anak oleh karena itu dengan pidana
02079|dengan syarat berupa pengawasan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
02080|dengan ketentuan sebagai berikut:
02081|a. Menetapkan agar Para Anak dikembalikan kepada orang tua masing-masing
02082|untuk dilakukan pengasuhan, pembinaan dan pengawasan;
02083|b. Menetapkan Para Anak di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II
02084|Sumbawa Besar selama masa pengawasan;
02085|c. Menetapkan  kewajiban  Para  Anak  untuk  melapor  kepada  Pembimbing
02086|Kemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Sumbawa  Besar
02087|setiap 1 (satu) bulan sekali;
02088|d. Menetapkan selama menjalani pidana dengan syarat tersebut, Para Anak
02089|tetap berada di bawah pengawasan Penuntut Umum;
02090|3. Menetapkan Para Anak tidak ditahan;
02091|4. Menetapkan barang bukti berupa:
02092|1) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
02093|2) 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam;
02094|3) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
02095|4) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua;
02096|5) 1 (satu) potong celana pendek warna kuning bergaris biru muda;
02097|6) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu;
02098|7) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris warna hijau;
02099|8) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
02100|9) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergaris warna kuning;
02101|Dimusnahkan;
02102|5. Membebankan kepada orang tua Para Anak untuk membayar biaya perkara
02103|masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02104|
02105|Kamis
02106|
02107|30 April 2026
02108|
02109|2026
02110|
02111|Arvan As’ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.
02112|
02113|Muhammad Arifuad, S.H.
02114|
02115|Panitera Pengganti,
02116|ttd
02117|Muhammad Arifuad, S.H.
02118|Hakim,
02119|ttd
02120|Arvan As’ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.