00924|kemudian setelah itu Anak dan Anak memakai kembali celana dan celana
00925|dalam, kemudian Anak bersama Anak Korban tidur kembali di kosan tersebut;
00926|- Pada tanggal 7 April 2025, di kamar kosan, yang mana Anak menyetubuhi
00927|Anak Korban sesuai dengan cara yang sama;
00928|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak
00929|pada hari Jumat, 27 Maret 2026 mengajak Anak Korban untuk tidur di rumahnya
00930|yang beralamat di Kabupaten Dairi. Dalam perjalanan Anak  ke rumah Anak,
00931|Anak berkata “Senang nanti orang Mamak, sama Bapak sama Abangku karena
00932|kubawa Kau pulang untuk menjadi menantu” . Kemudian pada Senin 06 April
00933|2026, Anak pergi bersama Anak Korban ke Kabupaten Karo atas ide dan inisiatif
00934|Anak. Ketika sampai di Kabupaten Karo, Anak dan Anak Korban tidur di dalam
00935|satu kamar kost dan sekira Pukul 21.00 WIB saat Anak Korban tertidur, Anak
00936|membangunkan Anak Korban  dan Anak langsung  mencium bibir dan  wajah
00937|Anak Korban, dan membaringkan Anak Korban sambil Anak Korban berkata,
00938|"janganlah kita bersetubuh lagi? " dan Anak menjawab "Cuma sebentar sajanya
00939|Ayoklah".  Dimana  rangkaian  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  kualifikasi
00940|unsur “membujuk”;
00941|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak
00942|pada hari Jumat, 27 Maret 2026 di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Dairi
00943|Hlm. 26 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
00944|
00945|sekira pukul 22.30 WIB, Anak Korban mulai istirahat dan tertidur di ruang tamu
00946|rumah Anak, lalu Anak  tiba-tiba  Anak mulai mencium bibir dan wajah Anak
00947|Korban  dari  depan,  kemudian  Anak  langsung  membuka  celana  dan  celana
00948|dalam Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban menolak, dan Anak juga
00949|langsung  membuka  celana  dan  celana  dalam  nya, dan  kemudian  menindih
00950|tubuh Anak Korban dari atas, dan Anak memasukan kemaluan Anak yang sudah
00951|mengeras dengan paksa  ke  kemaluan Anak  Korban  dengan menggoyang-
00952|goyangkan  pantatnya  secara  maju  mundur  selama  kurang  lebih  10  menit,
00953|hingga  Anak  mengeluarkan  cairan  sperma  yang  dikeluarkan  Anak  di  kamar
00954|mandi.  Kemudian  pada  hari  Senin  06  April  2026  di  sebuah  kamar  kost  di
00955|Kabupaten Karo Pukul 21.00 WIB Anak membuka celana dan celana dalam
00956|Anak Korban sampai lutut dan Anak membuka celananya juga dan menindih
00957|Anak  Korban  dan  memasukkan  kemaluannya  yang  sudah  menegang  dan
00958|mengeras  dan  menggoyang-goyangkan  dengan  cara  memaju  mundurkan
00959|pantat Anak selama kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan cairan sperma
00960|Anak yang dibuang diatas perut Anak Korban;
00961|Menimbang bahwa rangkaian perbuatan tersebut juga selaras dengan
00962|bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 9 April 2026 yang dibuat dan
00963|ditandatangani oleh dokter selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum
00964|Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:
00965|- Kepala: dalam batas normal
00966|- Leher: dalam batas normal
00967|- Abdomen: dalam batas normal
00968|- Alat kelamin: Selaput Dara robekan di arah jam 04.00, jam 06.00, ada lecet di
00969|bagian kulit luar bagian bawah kelamin.
00970|Kesimpulan: Bekas trauma tumpul lama
00971|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan dan bukti surat
00972|berupa Visum et Repertum tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi kualifikasi
00973|unsur “melakukan persetubuhan dengannya”;
00974|Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 29
00975|Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Anak
00976|Korban,  lahir di Jakarta tanggal 28 Maret 2010 , sehingga saat ini  berusia 16
00977|(enam belas) tahun . Maka dari itu, Anak Korban memenuhi ketentuan “Anak
00978|Korban” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00979|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00980|Menimbang  bahwa  perbuatan  Anak  tersebut  dilakukan  ketika  Anak
00981|dalam keadaan sadar dan mengetahui serta menghendaki adanya perbuatan
00982|Hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
00983|
00984|tersebut. Sehingga syarat willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui
00985|dalam  corak  kesengajaan  telah  terpenuhi.  Sehingga  Anak  telah  memenuhi
00986|kualifikasi unsur “dengan sengaja”;
00987|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  Majelis  Hakim  berkesimpulan
00988|bahwa  unsur  “Dengan  sengaja  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan
00989|dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00990|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan alternatif
00991|kedua  Pasal 8 1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang
00992|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
00993|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00994|tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 473 ayat (4)
00995|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  juncto
00996|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00997|telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00998|sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan alternatif kedua;
00999|Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah terbukti
01000|maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01001|Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Anak dan Advokat yang pada
01002|pokoknya  memohon  putusan  yang  seadil-adilnya  dan  seringan-ringannya,
01003|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkannya  dengan  berlandaskan  pada
01004|keadaan  memberatkan  dan  meringankan  pada  diri  Anak  sehingga  Majelis
01005|Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  yang  adil  dan  proporsional  sebagaimana
01006|termaktub dalam amar putusan ini;
01007|Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
01008|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  pertanggungjawaban  Anak dimana  Anak
01009|dalam melakukan perbuatannya berada dalam keadaan sadar, mengetahui sifat
01010|dari  perbuatannya,  serta  menghendaki  akibat  dari  perbuatannya  tersebut,
01011|sehingga  perbuatan  Anak menunjukkan adanya  kesalahan  dalam  bentuk
01012|kesengajaan (dolus);
01013|Menimbang bahwa Anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun,
01014|yang dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan yang
01015|diajukan kepadanya  dengan  baik, serta  saat melakukan  tindak pidana tidak
01016|terdapat  hal  yang  menunjukkan  bahwa  Anak  dalam  keadaan  disabilitas
01017|mental/disabilitas  intelektual,  maka  Anak  memiliki  kemampuan  bertanggung
01018|jawab;
01019|Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdapat  kesalahan Anak  dalam
01020|terjadinya tindak pidana, Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta
01021|Hlm. 28 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01022|
01023|dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat
01024|menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar
01025|dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01026|pidana;
01027|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  pemidanaan  kepada  Anak,
01028|Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan
01029|sebagaimana  diatur  pada  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  dan  memperhatikan
01030|kepentingan terbaik bagi Anak sebagai berikut:
01031|Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan:
01032|a. Bentuk kesalahan pembuat tindak pidana;
01033|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
01034|c. sikap batin pembuat tindak pidana;
01035|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
01036|direncanakan;
01037|e. cara melakukan tindak pidana;
01038|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
01039|g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak
01040|pidana;
01041|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
01042|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
01043|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
01044|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
01045|Dimana indikator-indikator tersebut bersifat kumulatif-alternatif sehingga Majelis
01046|Hakim wajib memilih dan mempertimbangkan satu atau lebih dari keseluruhan
01047|faktor-faktor tersebut;
01048|Menimbang  bahwa Majelis  Hakim  selanjutnya  akan  menerapkan
01049|pedoman  pemidanaan  dengan  memilih  dan  mempertimbangkan  faktor-faktor
01050|yang relevan dan terbukti dalam fakta persidangan, sebagai berikut;
01051|Menimbang bahwa merujuk pada butir  h. pengaruh pidana terhadap
01052|masa  depan  pelaku  tindak  pidana,  berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang
01053|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwasanya
01054|sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas salah satunya
01055|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dimana Anak dalam perkara
01056|ini masih duduk di kelas X Sekolah Menengah Kejuruan. Majelis Hakim menilai
01057|bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Anak  juga  harus
01058|mempertimbangkan  peluang  Anak  untuk  tetap  melanjutkan  pendidikan
01059|formalnya;
01060|Hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01061|
01062|Menimbang  bahwa  merujuk  pada  butir  i.  pengaruh  tindak  pidana
01063|terhadap  korban  atau  keluarga  korban,  dimana  perbuatan  persetubuhan
01064|terhadap Anak Korban ini telah menimbulkan dampak fisik dan potensi dampak
01065|psikologis  Anak  Korban.  Selain  itu,  peristiwa  pidana  ini  juga  menimbulkan
01066|penderitaan emosional bagi keluarga korban;
01067|Menimbang bahwa  dalam  persidangan telah didengar Laporan Hasil
01068|Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan diberikan
01069|pidana  dengan  syarat  berupa  pelayanan  masyarakat.  Namun berdasarkan
01070|pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan  sebagaimana terurai  di atas ,
01071|Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak . Oleh karena pidana
01072|penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan, maka penjatuhan pidana
01073|penjara  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
01074|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pidana penjara yang
01075|dapat dijatuhkan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana
01076|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Maka, lamanya penjatuhan
01077|pidana penjara kepada Anak adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan
01078|ini;
01079|Menimbang  bahwa  mengenai  keterangan  orangtua  dari  Anak  yang
01080|menerangkan pada pokoknya memohon putusan yang adil dan ringan dengan
01081|beberapa alasan salah satunya Anak dan keluarganya  bersedia bertanggung
01082|jawab  dengan menikahkan  Anak dengan  Anak  Korban.  Melalui  putusan  ini,
01083|Majelis  Hakim  menilai  bahwa  menikahkan  Anak dengan  Anak  Korban  yang
01084|masih di bawah umur bukanlah solusi, melainkan bentuk pengabaian terhadap
01085|prinsip  perlindungan  anak  dan  keadilan.  Pernikahan  semacam  itu  justru
01086|berpotensi menimbulkan masalah baru berupa ketidakstabilan psikologis dan
01087|hilangnya kesempatan pendidikan;
01088|Menimbang bahwa mengenai keterangan orang tua Anak bahwa Anak
01089|masih  berusia  muda dan  masih  aktif  bersekolah,  Majelis  Hakim  akan
01090|mempertimbangkan  penjatuhan  pidana  di  LPKA  Kelas  I  Medan,  dimana
01091|berdasarkan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01092|Sistem Peradilan Pidana Anak , LPKA memiliki kewajiban menyelenggarakan
01093|pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lain
01094|kepada Anak. M aka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak
01095|yang tempatnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
01096|Menimbang bahwa di persidangan orang tua Anak Korban (selanjutnya
01097|disebut sebagai “pemohon”) telah mengajukan permohonan restitusi yang pada
01098|Hlm. 30 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01099|
01100|pokoknya pemohon memohon restitusi atas kerugian yang dialami Anak Korban
01101|dengan rincian sebagai berikut:
01102|I. Rincian Kerugian Materiil
01103|No
01104|.
01105|Tanggal/Periode Keterangan Pengeluaran Jumlah (Rp)
01106|1. 27-28  Maret
01107|2026
01108|Pencarian penuh 1 hari sampai
01109|Sopo Butar
01110|300.000,00
01111|2. 06-07 April 2026 Pencarian ke Kabupaten Karo 1.000.000,00
01112|3. 08 April 2026 Biaya  menjemput  Anak  di
01113|Polres
01114|250.000,00
01115|4. 09-16 April 2026 Biaya proses panggilan polisi 600.000
01116|5. 20 April 2026 Biaya  transportasi  untuk
01117|membuat laporan ke sekolah
01118|100.000
01119|6. - Kerugian  biaya  transportasi
01120|sekolah  (Rp15.000 x 20 hari x
01121|10 bulan)
01122|3.000.000
01123|7. - Uang  komiute  sekolah
01124|(Rp60.000 x 10 bulan)
01125|600.000
01126|8. - Pakaian  anak  dan
01127|perlengkapan sekolah
01128|800.000
01129|9. - Biaya anak ke psikiater 500.000
01130|Total kerugian materiil Rp.7.150.000
01131|II. Rincian Kerugian Imateriil
01132|Berdasarkan fakta bahwa anak telah kehilangan kesucian (keperawanan) serta
01133|mengalami trauma psikis yang mendalam, kami memohon pertimbangan atas
01134|kerugian berikut:
01135|1. Kerugian  Fisik:  Bahwa  anak  telah  mengalami  kehilangan
01136|kesucian/keperawanan  akibat  perbuatan  Terdakwa,  yang  mana  hal  ini
01137|merupakan kerugian fisik dan kehormatan yang bersifat permanen dan tidak
01138|dapat dinilai sepenuhnya dengan uang.
01139|2. Dampak  Psikis:  Trauma  berat  yang  memerlukan  pendampingan  psikiater
01140|secara berkelanjutan.
01141|3. Dampak Sosial: Beban moral yang harus ditanggung anak dan keluarga di
01142|lingkungan sosial di masa depan.
01143|Menimbang  bahwa  dalam  mempertimbangkan  permohonan  restitusi
01144|tersebut,  Majelis  Hakim  akan  mengkaji  baik  aspek  formil  maupun  materiil
01145|permohonan restitusi dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung
01146|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01147|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
01148|Hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01149|
01150|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung
01151|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01152|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana,
01153|permohonan restitusi harus memuat:
01154|a. identitas Pemohon;
01155|b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
01156|c. Uraian mengenai tindak pidana;
01157|d. Identitas terdakwa/Termohon;
01158|e. Uraian kerugian yang diderita; dan
01159|f. besaran Restitusi yang diminta.
01160|Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mencermati surat permohonan
01161|restitusi yang pemohon ajukan tidak memuat identitas pemohon, identitas Anak
01162|Korban, uraian mengenai tindak pidana, dan identitas Anak. Sehingga Majelis
01163|Hakim menilai permohonan restitusi yang diajukan pemohon tidak memenuhi
01164|aspek formalitas permohonan restitusi;
01165|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai substansi
01166|restitusi  yang  dimohonkan  oleh  pemohon.  Dalam  proses  pemeriksaan
01167|permohonan restitusi, rincian kerugian materiil dan imateriil yang diajukan oleh
01168|pemohon tidak disertakan dengan bukti dukung atas kerugian yang diderita.
01169|Pemohon mengajukan bukti berupa  Daftar Perincian Rekening Pasien Rawat
01170|Jalan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sidikalang  tanggal  09  April  2026  yang
01171|merupakan bukti biaya yang sudah dikeluarkan pemohon untuk mendapatkan
01172|pemeriksaan  visum  et  repertum.  Namun  setelah  mencermati  permohonan
01173|restitusi yang diajukan pemohon, biaya pemeriksaan  visum et repertum  tidak
01174|termuat dalam rincian kerugian baik materiil maupun imateriil yang diajukan
01175|permohonan restitusi;
01176|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana
01177|permohonan restitusi tidak memenuhi aspek formil serta rincian kerugian yang
01178|tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, maka Majelis Hakim menilai permohonan
01179|restitusi patut ditolak untuk seluruhnya;
01180|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01181|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01182|meringankan Anak;
01183|Keadaan  yang  memberatkan:
01184|- Perbuatan  Anak  berdampak  secara  fisik  dan  berpotensi  menimbulkan
01185|trauma psikologis Anak Korban;
01186|Hlm. 32 dari 35 hlm. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01187|
01188|- Perbuatan Anak menimbulkan penderitaan emosional bagi orang tua Anak
01189|Korban;
01190|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
01191|Keadaan yang meringankan:
01192|- Anak menyesali perbuatannya;
01193|- Anak belum pernah dihukum;
01194|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01195|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01196|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari  pidana penjara untuk
01197|waktu tertentu yang dijatuhkan;
01198|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01199|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01200|berada dalam tahanan;
01201|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01202|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01203|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01204|1) 1 (satu) potong kaos oblong warna putih;
01205|2) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
01206|3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
01207|4) 1 (satu) potong BH berwarna biru
01208|yang telah disita dari  Anak Korban,  namun  dalam persidangan  Anak Korban
01209|menyatakan  tidak  ingin  menerima  kembali  barang  bukti  tersebut.  Selain  itu
01210|Majelis Hakim menilai barang bukti  dikhawatirkan akan menimbulkan trauma
01211|bagi  Anak Korban , sehingga terhadap  barang bukti tersebut  perlu ditetapkan
01212|agar dimusnahkan;
01213|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka  haruslah
01214|dibebani untuk membayar biaya perkara;
01215|Mengingat  Pasal 8 1  Ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
01216|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
01217|Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01218|2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang  juncto Pasal 473