01594|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01595|
01596|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
01597|Tindak Pidana;
01598|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01599|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01600|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
01601|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01602|(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada
01603|waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat
01604|dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau
01605|tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi
01606|keadilan dan kemanusiaan;
01607|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian
01608|Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala
01609|sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar
01610|belakang terjadinya tindak pidana. Hakim juga dalam memutus
01611|haruslah dengan mengacu asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian
01612|hukum. Bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk menderitakan dan
01613|merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan agar dimaksudkan
01614|agar Para Anak dapat memperbaiki dirinya dengan segala
01615|perbuatannya di masa yang akan datang. Bahwa Hakim berpendapat,
01616|dalam menentukan  bentuk  pemidanaan  bagi  Para Anak,  Hakim
01617|telah  mempertimbangkan berbagai aspek terutama mengenai bentuk
01618|restorative justice  pada Para Anak, apa -apa yang lebih memudahkan
01619|bagi Para Anak dan orangtuanya, juga terhadap Korban, dengan
01620|adanya  pemidanaan  yang  tepat  bagi  Para Anak  diharapkan
01621|memberikan kepuasan  dan  menciptakan  rasa  keadilan  bagi  korban,
01622|adapun  di  dalam masyarakat  lingkungan  sekitar  tempat  tinggal
01623|Para Anak,  diharapkan  dengan penjatuhan pidana yang tepat bagi
01624|Para Anak, masyarakat menilai akibat yang diterima Para Anak sudah
01625|setimpal dengan perbuatannya;
01626|Menimbang bahwa perbuatan yang terbukti kepada Para Anak
01627|adalah berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan
01628|memberatkan. Berpedoman pada Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang
01629|No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01630|menyatakan: “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal
01631|Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai
01632|dengan kekerasan”;
01633|
01634|Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo
01635|juga sudah pernah diupayakan diversi di antara pihak Para Anak dan
01636|pihak Korban lalu dituangkan dalam  kesepakatan perdamaian,  akan
01637|tetapi dari proses pelaksanaan diversi tersebut tidak dapat
01638|dilaksanakan secara keseluruhan isi kesepakatan perdamaian tersebut
01639|sehingga dianggap gagal/tidak berhasil diversi;
01640|Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian
01641|Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak oleh Balai
01642|Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun  dengan Nomor Register
01643|Litmas LIT/SPN/19/XII/2025 tertanggal 20 April 2026 atas nama Anak I
01644|pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan
01645|“Pidana dengan syarat” berupa Pengawasan sesuai dengan Pasal 71
01646|ayat (1) huruf b ke -3 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01647|Pidana Anak, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dengan
01648|ketentuan wajib lapor selama 1 (satu) minggu 1 (satu) kali selama 3
01649|(tiga) bulan dan wajib mengikuti kegiatan bimbingan yang dilaksanakan
01650|oleh Bapas;
01651|Menimbang bahwa dalam proses persidangan, diantara pihak
01652|Anak I dengan didampingi orang tuanya dan Pihak Korban telah
01653|tercapai perdamaian dengan mengutamakan prinsip -prinsip keadilan
01654|restoratif. Dari kesepakatan perdamaian tersebut juga telah
01655|didokumentasikan baik foto maupun dokumen kesepakatan
01656|perdamaian yang ditandatangani oleh Pihak Anak I, Korban dan Hakim
01657|tertanggal 16 April 2026;
01658|Menimbang bahwa dengan demikian dalam persidangan
01659|perkara a quo, prinsip penanganan perkara pidana melalui pendekatan
01660|keadilan restoratif telah terpenuhi dengan adanya pemulihan hubungan
01661|antara Anak I dan Korban;
01662|Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 54
01663|KUHP Nasional tersebut, Hakim menilai motif dan tujuan Anak I
01664|melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara a quo adalah
01665|mengambil suatu barang dengan harapan mendapatkan uang untuk
01666|kepentingan pribadinya yang bahkan salah satunya dipergunakan untuk
01667|membeli minuman beralkohol. Namun begitu Anak I menyadari
01668|perbuatan tersebut adalah keliru/salah karena akibat perbuatan
01669|tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain  (korban).
01670|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim
01671|
01672|menilai kepada Anak I  tidak tepat untuk diterapkan Pasal 54 ayat (2)
01673|KUHP;
01674|Menimbang bahwa dengan adanya perdamaian tersebut,
01675|sesuai Pasal 204 ayat 8 KUHAP maka dengan memperhatikan hasil
01676|Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak
01677|tersebut dan adanya perdamaian tersebut Hakim berpendapat kepada
01678|Anak I beralasan hukum untuk dijatuhi pidana Pengawasan
01679|sebagaimana dimaksud pada Pasal 71  ayat (1) huruf b angka 3
01680|Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 75 dan Pasal
01681|76 KUHP. Adapun dalam pidana pengawasan tersebut, Anak I
01682|ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh
01683|Pembimbing Kemasyarakatan;
01684|Menimbang bahwa terhadap dalil Pembelaan Advokat Anak I
01685|tersebut yang memohon supaya Anak I diputus dengan putusan bebas
01686|murni adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Maksud putusan bebas
01687|sebagaimana dalam  Pasal 244 ayat (2) KUHAP adalah dalam hal
01688|Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,
01689|tindak pidana yang didakwakan  tidak terbukti secara sah dan
01690|meyakinkan, maka Anak  diputus bebas . Sedangkan dalam perkara a
01691|quo, setelah Hakim pertimbangkan unsur-unsur di atas Para Anak telah
01692|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01693|sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama tersebut;
01694|Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil
01695|penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan No. Register
01696|Litmas LIT/SPN/18/XII/2025 tertanggal 29 Desember 2025 atas nama
01697|Anak II yang memberi rekomendasi sebagai berikut: kiranya agar Klien
01698|dapat diberikan putusan berupa “Pidana Pembinaan” di Lembaga
01699|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya, sesuai Pasal 71 Ayat 1
01700|huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01701|Anak (SPPA);
01702|Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 54
01703|KUHP Nasional tersebut, Hakim menilai motif dan tujuan Anak II
01704|melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara a quo adalah
01705|mengambil suatu barang dengan harapan mendapatkan uang untuk
01706|kepentingan pribadinya yaitu membeli handphone . Namun begitu Anak
01707|II menyadari perbuatan tersebut adalah keliru/salah karena akibat
01708|
01709|perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain
01710|(korban);
01711|Menimbang bahwa di persidangan juga diperoleh fakta apabila
01712|Anak II sempat tidak hadir persidangan 2 (dua) kali meskipun telah
01713|dipanggil secara sah dan patut. Kemudian di antara Anak II dan pihak
01714|Korban belum tercapai perdamaian baik selama proses diversi maupun
01715|pada tahap pemeriksaan di persidangan. Serta memperhatikan dari
01716|hasil Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan
01717|tersebut, Hakim menilai kepada Anak II  tidak tepat untuk diterapkan
01718|Pasal 54 ayat (2) KUHP. Untuk itu Hakim berpendapat terhadap Anak II
01719|beralasan hukum untuk dijatuhi pidana Penjara;
01720|Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim sependapat dengan
01721|bentuk pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum serta
01722|rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan  terhadap Anak II
01723|yakni berupa pidana penjara dengan ketentuan khusus sesuai hukum
01724|acara pidana yang berlaku bagi Anak sebagaimana di atur dalam Pasal
01725|81 (2) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01726|Peradilan Pidana Anak. Sedangkan mengenai lokasi menjalani pidana
01727|penjara akan dipertimbangkan sebagai berikut:
01728|Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 85 (1) Undang -
01729|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01730|yang menentukan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
01731|LPKA. Dalam hal ini kemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut
01732|menjelaskan: apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA,
01733|Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang
01734|penempatannya terpisah dari orang dewasa;
01735|Menimbang bahwa dalam hal ini di Kabupaten Kotawaringin
01736|Barat sendiri sudah ada Lembaga Pemasyarakatan. Dengan
01737|memperhatikan hal tersebut, Hakim berpendapat mengenai lokasi
01738|penempatan menjalani pidana Penjara  yaitu di  Lembaga
01739|Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun dengan ketentuan terpisah
01740|dari orang dewasa;
01741|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Para Anak telah
01742|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
01743|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
01744|dari pidana yang dijatuhkan;
01745|
01746|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak  tidak ditahan dan
01747|menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka  Para Anak
01748|tidak ditahan;
01749|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
01750|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01751|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01752|1. 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone;
01753|Barang bukti tersebut adalah milik Anak I. Meskipun di sidang
01754|diketahui adalah hasil dari kejahatan akan tetapi karena Anak I
01755|sudah mengembalikan ganti rugi kepada Korban maka Hakim
01756|berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I;
01757|2. 1 (Satu) buah Handphone merek Redmi;
01758|Barang bukti tersebut adalah milik Anak II. Dalam hal ini di
01759|sidang diketahui adalah hasil dari kejahatan dan karena Anak II
01760|belum juga mengembalikan ganti rugi kepada Korban maka
01761|Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada
01762|pihak TK Islam Al- Wardah melalui Saksi Anif Rosekhah Se Binti
01763|Zaini;
01764|Menimbang bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap diri
01765|Para Anak, maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang
01766|memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
01767|Keadaan  yang  memberatkan:
01768|- Perbuatan Para Anak membuat resah di masyarakat;
01769|- Anak II sempat tidak hadir di persidangan meski sudah dipanggil;
01770|- Anak II belum ada perdamaian dengan pihak Korban;
01771|Keadaan yang meringankan:
01772|- Para Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
01773|- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
01774|- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
01775|mengulanginya dikemudian hari;
01776|- Anak I sudah sepakat berdamai dengan pihak Korban;
01777|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana
01778|maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01779|Mengingat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP (Undang -
01780|Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01781|Pidana), Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
01782|Peradilan Pidana Anak dan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2025
01783|
01784|tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01785|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01786|
01787|MENGADILI:
01788|1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah
01789|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  pencurian dalam
01790|keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan  alternatif
01791|pertama tersebut;
01792|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu  dengan pidana
01793|penjara selama 3 (tiga) Bulan dan kepada Anak II oleh karena itu
01794|dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ditempatkan di dalam
01795|Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun dengan
01796|ketentuan terpisah dari orang dewasa;
01797|3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak I
01798|dengan syarat:
01799|- Syarat umum: tidak akan melakukan tindak pidana lagi
01800|selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 4
01801|(empat) bulan;
01802|- Syarat khusus:  mengikuti kegiatan bimbingan yang
01803|dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan
01804|Bun dalam masa pidana pengawasan;
01805|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01806|Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01807|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01808|1) 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone;
01809|Dikembalikan kepada Anak I;
01810|2) 1 (Satu) buah Handphone merek Redmi;
01811|Dikembalikan kepada pihak TK Islam Al - Wardah melalui
01812|Saksi Anif Rosekhah Se Binti Zaini.
01813|6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-
01814|masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01815|
01816|Kamis
01817|
01818|7 Mei 2026
01819|
01820|2026
01821|
01822|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026
01823|oleh Pungky Wibowo, S.H.,  M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan
01824|Negeri Pangkalan Bun , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01825|
01826|umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hariyanto,
01827|
01828|Panitera Pengganti,                                  Hakim,
01829|
01830| Ttd,        Ttd,
01831|        Hariyanto   Pungky Wibowo, S.H., M.H.