01588|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01589|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01590|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01591|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01592|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01593|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01594|
01595|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01596|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01597|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01598|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01599|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01600|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01601|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01602|muncul adalah  tanda  berwarna hijau pada  sistem  memiliki arti  tidak ada
01603|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01604|Terhadap  pendapat Ahli  tersebut ,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01605|bahwa pendapat Ahli benar;
01606|3. TITIS WULANDARI,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  me mberikan
01607|pendapat sebagai berikut:
01608|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  BP2MI  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01609|Indonesia) sejak bulan Juli tahun 2022, Ahli menjabat sebagai Kepala BP3MI
01610|(Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia)  Provinsi  Jawa
01611|Timur yang berkedudukan di Jl. Bendul Mrisi No 2 Jagir Kec. Wonokromo
01612|Kota. Surabaya;
01613|- Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja  Migran
01614|Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Pasal 5
01615|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
01616|Indonesia,  yang  mana  persyaratan  tersebut  diantaranya  adalah  memiliki
01617|kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia
01618|minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan keterangan
01619|sehat  dari  pelayanan  kesehatan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  jaminan
01620|sosial dan dokumen lainnya;
01621|- Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang
01622|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran Indonesia telah
01623|diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Paspor,
01624|Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian
01625|Kerja;
01626|- Bahwa  sesuai  undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  boleh
01627|menempatkan Pekerja Migran Indonesia, yang diantaranya adalah Badan
01628|Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan system penempatan
01629|Government to Government (G to G)  atau Government to Private (G to P) ,
01630|
01631|Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah mendapat izin dari BP2MI,
01632|dan Untuk Kepentingan Usaha Sendiri (UKPS) untuk keperluan tempat kerja
01633|itu sendiri, seperti misalnya terdapat perusahaan indonesia yang memiliki
01634|proyek  di  Abu-Dhabi,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  memperkerjakan
01635|pegawai perusahaan tersebut ke Abu-Dhabi;
01636|- Bahwa  selain 3 (tiga) lembaga tersebut diatas tidak boleh melakukan
01637|penempatan PMI;
01638|- Bahwa  ketika  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01639|dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS, maka
01640|penempatan tersebut melanggar Pasal 69 Undang - Undang Perlindungan
01641|Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang perorangan dilarang
01642|melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan/atau  misalnya
01643|dokumen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia tidak lengkap, maka hal
01644|tersebut  juga  telah  melanggar  Pasal  68  Undang  -  Undang  Perlindungan
01645|Pekerja Migran Indonesia yang mana mengatur terkait setiap Warga Negara
01646|Indonesia  (WNI)  yang  akan  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01647|berangkat  dengan  memenuhi  beberapa  dokumen  yang  dipersyaratkan
01648|sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja
01649|Migran Indonesia;
01650|- Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak  melalui
01651|prosedur yang telah dipersyaratkan, maka perlindungannya adalah dilindungi
01652|sebagai  WNI dan  bukan sebagai  Pekerja Migran Indonesia. Bahwa  para
01653|korban akan dilindungi oleh negara tetapi kedudukannya sebagai WNI bukan
01654|sebagai Pekerja Migran Indonesia dan pihak yang bertanggung jawab adalah
01655|negara;
01656|- Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa melalui
01657|prosedur  yang  dipersyaratkan  dan  terjadi  suatu  masalah,  maka  ketika
01658|masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia
01659|(KBRI) atau perwakilan kantor-kantor lainnya di Indonesia, nantinya Negara
01660|melalui  Kementerian  Luar  Negeri  akan  berkoordinasi  untuk  tindak  lanjut
01661|permasalahan tersebut dan memulangkan WNI tersebut ke Indonesia;
01662|- Bahwa  berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah Ahli
01663|terima dan baca dari Jaksa Penuntut Umum dikatakan bahwa Terdakwa telah
01664|melakukan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia tanpa prosedur, kemudian
01665|
01666|menggunakan  skema  perekrutan  yang  tidak  diatur  dan  menawarkan
01667|pekerjaan yang tidak termasuk dalam daftar pekerjaan yang telah diatur;
01668|- Bahwa  semua  yang  turut  membantu  baik  orang  perseorangan  bisa
01669|dimintai pertanggung jawaban pidana;
01670|- Bahwa terkait kewenangan memberangkatkan penumpang yang mana
01671|merupakan Petugas Imigrasi yang bekerja di bandara, menurut Ahli pihak
01672|BP2MI atau P3MI tidak akan ikut campur terkait hal tersebut;
01673|- Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia  adalah warga negara
01674|Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah serta memenuhi
01675|persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
01676|- Bahwa yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01677|adalah negara-negara yang memiliki kerja sama untuk membutuhkan pekerja
01678|dari Indonesia;
01679|- Bahwa  orang  perseorangan  tidak  diperbolehkan  melakukan
01680|penempatan atau memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
01681|- Bahwa syarat minimal usia calon Pekerja Migran Indonesia adalah 18
01682|tahun, terkait batasan usia maksimal Pekerja Migran Indonesia tergantung
01683|pada jabatan yang diminta, negara yang meminta Pekerja Migran Indonesia
01684|dan pemberi kerja itu sendiri dimana sesuai permintaan pemberi kerja;
01685|- Bahwa apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi prosedur
01686|seperti adanya ketidaksesuaian usia pada paspor dan KTPnya, maka hal
01687|tersebut merupakan mal dokumentasi;
01688|- Bahwa  sebelum  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  berangkat  untuk
01689|bekerja  ke  luar  negeri,  maka  semua  dokumen  persyaratan  harus  sudah
01690|upload dokumen-dokumen seperti Paspor, Visa, Sertifikat Kompetensi dan
01691|lainnya ke dalam sistem;
01692|- Bahwa  peran Imigrasi dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia
01693|adalah mengeluarkan Paspor;
01694|- Bahwa apabila ada orang yang mau bekerja ke luar negeri, maka orang
01695|tersebut  harus  memasuki  website  visa  kerja  milik  Kementerian
01696|Ketenagakerjaan dan di website tersebut orang itu dapat memilih negara
01697|tujuan, memilih tempat penempatan jika orang itu ingin menggunakan skema
01698|keberangkatan  Person  to  Person,  setelah  itu  orang  tersebut  harus
01699|melakukan  upload  sertifikat keahlian  sesuai  pekerjaan  yang  diminta  atau
01700|disediakan oleh emitten yang mana dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
01701|
01702|Kemudian, orang tersebut harus mengupload dokumen kontrak kerja dan
01703|dokumen  lain.  Setelah  seluruh  dokumen  lengkap,  orang  tersebut  akan
01704|mendapatkan nomor id CPMI dari dinas ketegakerjaan setempat. Kemudian
01705|data tersebut akan ditarik ke BP2MI, sehingga BP2MI mengetahui jika orang
01706|tersebut akan bekerja sebagai apa dan apa pekerjaannya, lalu perusahaan
01707|penerima pekerja akan mengajukan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)
01708|kepada  BP2MI.  Selanjutnya,  BP2MI  akan  melakukan  pengecekan  atau
01709|verifikasi dokumen terkait Paspor, Visa Kerja, dan Kontrak Kerja sehinga jika
01710|seluruh  dokumen  sesuai,  orang  tersebut  akan  mendapatkan  jadwal  pra-
01711|keberangkatan dan orang tersebut dapat bekerja. Bahwa proses tersebut
01712|adalah proses dengan menggunakan skema Person to Person, tetapi proses
01713|tersebut juga tidak jauh beda dengan skema Goverment to Govenrment atau
01714|yang lainnya. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, dokumen akan masuk ke
01715|dalam  sistem  BP2MI  dan  dapat  dilakukan  pengecekan  telah  terdaftar
01716|sebagai Pekerja Migran Indonesia atau tidak. Setelah dokumen-dokumen
01717|yang dipersyaratkan dilakukan verifikasi, maka akan muncul IPMI atau data
01718|jika  orang  tersebut  telah  masuk  ke  dalam  data  BP2MI  sebagai  Pekerja
01719|Migran Indonesia;
01720|- Bahwa  jika  prosedur  yang  seharusnya  tidak  dilakukan,  maka  dapat
01721|dikatakan sebagai Pekerja Migran Indonesia illegal, dan tidak ada data di
01722|BP2MI maka dapat dikatakan sebagai PMI yang illegal;
01723|- Bahwa  peran  BP2MI  ada,  ketika  para  Pekerja  Migran  Indonesia
01724|tersebut mengalami masalah yang terjadi di tempat kerja mereka, seperti
01725|PMI  mengalami  pelecehan  seksual,  kekerasan,  gaji  tidak  dibayar  dan
01726|sebagainya,  tetapi  selama  tidak  ada  pengaduan  BP2MI  tidak  memiliki
01727|kewenangan untuk bertindak. Selama tidak ada pengaduan, maka BP3MI
01728|tidak akan memiliki data dan tidak akan mengetahui bagaimana keadaan
01729|Pekerja Migran Indonesia;
01730|- Bahwa  terkait Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekerasan
01731|atau  permasalahan  lainnya  di  luar  negeri,  mereka  dapat  melaporkan
01732|permasalahan  tersebut  kepada  siapapun  termasuk  BP2MI,  Kepolisian,
01733|Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya, karena bagaimanapun nantinya
01734|seluruh  lembaga  kementerian  akan  berkoordinasi  untuk  menindaklanjuti
01735|laporan tersebut;
01736|
01737|- Bahwa  sesuai  Pasal  81  Undang  –  Undang  Perlindungan  Pekerja
01738|Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  orang  perorangan  yang  memberikan
01739|kesempatan untuk seseorang berangkat menjadi PMI tanpa prosedur dan
01740|dokumen yang sesuai, maka siapapun orang tersebut masuk ke dalam unsur
01741|“orang perorangan” dalam pasal ini. Terkait jika dokumen dan persyaratan
01742|seseorang lengkap kemudian diberangkatkan ke luar negeri menjadi Pekerja
01743|Migran Indonesia lalu apakah orang tersebut masuk ke dalam unsur “orang
01744|perorangan” dalam Pasal 81 Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran
01745|Indonesia  atau  tidak,  menurut  ahli  hal  tersebut  merupakan  kewenangan
01746|Pekerja Imigrasi terkait membolehkan atau tidak memberangkatkan;
01747|Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak
01748|tahu.
01749|
01750|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01751|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01752|- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan
01753|Imigrasi (TPI) Bandara Ngurah Rai Bali sejak tahun Januari 2023;
01754|- Bahwa  Terdakwa  memiliki  tugas  yaitu  melakukan  pengkoordinasian,
01755|pengawasan, evaluasi dan pelaporan perlintasan ke imigrasian;
01756|- Bahwa Terdakwa menjelaskan struktur organisasi di Bandara Ngurah
01757|Rai terdiri dari yang pertama adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus,
01758|kemudian dibawahnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Bidang TPI, Kepala
01759|Bidang Pengawas Orang Asing, Kepala Bidang Lalu Lintas Keimigrasian dan
01760|Tata Usaha. Struktur dibawah Terdakwa terdapat Kasi Bidang Alpha, Kasi
01761|Bidang Bravo yang membawahi Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki tugas
01762|yang sama yaitu mengurus keberangkatan dan kedatangan WNI dan WNA di
01763|Bandara Ngurah Rai;
01764|- Bahwa Terdakwa menerangkan semua keberangkatan dan kedatangan
01765|WNI dan WNA di Bandara Ngurah Rai melalui Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4;
01766|- Bahwa  Terdakwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023  berada
01767|dirumah;
01768|- Bahwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023  ada  orang  yang
01769|menghubungi Terdakwa yaitu DEDY VILLIPUS;
01770|- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa kenal dengan DEDY
01771|VILLIPUS adalah ketika Terdakwa sedang bertugas di Jember pada tahun
01772|2022. sebelumnya  Terdakwa  bertugas  pada  Kantor  Imigrasi  Cirebon  dan
01773|
01774|kemudian pindah ke Kantor Imigrasi Jember. pada saat bertugas di Jember,
01775|Terdakwa bertempat tinggal di rumah dinas. Setelah itu, dikarenakan rumah
01776|dinas membutuhkan renovasi, akhirnya Terdakwa mencoba untuk bertanya
01777|bagaimana mencari tukang kepada salah satu pegawai Imigrasi Jember dan
01778|disarankan  untuk  mencoba  menghubungi  DEDY  VILLIPUS.  Kemudian,
01779|Terdakwa mencoba menghubungi DEDY VILLIPUS untuk dicarikan tukang
01780|dan DEDY VILLIPUS membantu Terdakwa untuk mencarikan tukang guna
01781|memperbaiki rumah dinas Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga pernah minta
01782|bantuan DEDY VILLIPUS untuk dicarikan Asisten rumah Tangga/ pembantu.
01783|- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh DEDY VILLIPUS, dengan mengatakan
01784|“bang  saya  minta  tolong  ada  teman  saya  mau  berangkat”,  lalu  DEDY
01785|VILIPUS  juga  mengatakan  “tolong  antrian  saja  bang”  kepada  Terdakwa,
01786|kemudian Terdakwa jawab “oh iya silahkan, coba cari saja nanti counter yang
01787|kosong”;
01788|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  DEDY  VILLIPUS  menghubungi
01789|Terdakwa sekitar siang hari atau sore hari;
01790|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  DEDDY  VILLIPUS  menghubungi
01791|Terdakwa  lagi pada malam  harinya  dan  mengatakan “bang  terima  kasih,
01792|orangnya sudah berangkat”, lalu Terdakwa jawab “baik, silahkan”;
01793|- Bahwa Terdakwa menerangkan ada 6 orang yang diberangkatkan oleh
01794|DEDY VILLIPUS ke Malaysia;
01795|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada kendala atau tidak pada
01796|saat keberangkatan teman DEDY VILLIPUS tersebut
01797|- Bahwa Terdakwa kemudian sempat dihubungi oleh DEDY VILLIPUS
01798|untuk mengucapkan “terima kasih” kepada Terdakwa dan mengatakan “bang,
01799|ijin ini ada uang kopi-kopi”;
01800|- Bahwa  Terdakwa  selanjutnya menerima transferan  uang di  rekening
01801|Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
01802|oleh DEDY VILLIPUS;
01803|- Bahwa  Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara  DEDY VILIPUS
01804|mengetahui nomor rekening Terdakwa, namun sejak Terdakwa bertugas di
01805|Jember  Terdakwa sering  transfer  DEDY VILLIPUS  karena  minta  bantuan
01806|mencarikan  tukang  untuk  renovasi  rumah  dinas  &  mencarikan  pembantu
01807|rumah tangga;
01808|
01809|- Bahwa Terdakwa menerangkan DEDY VILLIPUS bekerja sebagai biro
01810|jasa paspor;
01811|- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nominal angka untuk ditransfer
01812|oleh DEDY VILLIPUS;
01813|- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima transferan uang
01814|dari DEDY VILLIPUS;
01815|- Bahwa Terdakwa menerangkan DEDY VILLIPUS sendiri yang mencari
01816|counter yang kosong;
01817|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  tidak  mengetahui  mengapa  DEDY
01818|VILLIPUS memberi uang kopi-kopi kepada Terdakwa;
01819|- Bahwa  Terdakwa  menjelaskan  tentang  Sistem  Keimigrasian  SIMKIM
01820|dimana  ketika  Sistem  Keimigrasian  menunjukkan  hasil  scan  Paspor
01821|berwarna hijau, maka berarti tidak ada masalah terhadap penerbangan yang
01822|dilakukan dan Penumpang tidak masuk ke dalam daftar cekal;
01823|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  tidak  mengenal  dengan  6  orang
01824|(korban) yang akan diberangkatkan ke luar negeri;
01825|- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023
01826|sedang berada di rumah;
01827|- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke guest house atau villa;
01828|- Bahwa Terdakwa menjelaskan suatu sebab terjadinya kasus penolakan
01829|berdasarkan Permenkumham biasanya adalah disebabkan Paspor memiliki
01830|masa berlaku kurang dari 6 (enam) bulan, dimana ketika Paspor memiliki
01831|masa berlaku kurang dari 6 (enam) bulan, maka keberangkatan Penumpang
01832|tersebut akan langsung di tolak Petugas. Setelah itu, Petugas Imigrasi akan
01833|membuat Laporan Kejadian (LK) yang akan langsung diserahkan kepada
01834|Terdakwa,  kemudian  Terdakwa  membuat  atensi  pimpinan  yang  akan
01835|Terdakwa serahkan kepada Kepala Kantor, sehingga siapapun penumpang
01836|yang ditolak keberangkatannya akan ada berkas penolakannya;
01837|- Bahwa  Terdakwa  menjelaskan  ketika  seorang  penumpang  ditolak
01838|keberangkatannya,  maka  SIMKIM  akan  menunjukan  warna  merah  dan
01839|tertulis expired date;
01840|- Bahwa  Terdakwa  menjelaskan  penyebab  seseorang  tidak  bisa
01841|berangkat atau mengalami penolakan keberangkatan oleh petugas imigrasi
01842|selain masa berlaku paspornya yang kurang dari 6 (enam) bulan bisa juga
01843|
01844|karena perbedaan antara identitas paspor dengan penumpang yang akan
01845|berangkat;
01846|- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika penumpang termasuk ke dalam
01847|daftar  cekal,  maka  Petugas  Imigrasi  dapat  menolak  pemberangkatan
01848|penumpang tersebut;
01849|- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua pejabat imigrasi mulai dari bawah
01850|yaitu petugas counter berturut–turut keatas mempunyai kewenangan untuk
01851|melakukan penolakan;
01852|- Bahwa  Terdakwa  mengetahui  ada  transferan  dari  DEDY  VILLIPUS
01853|sekitar jam 22.00 WITA;
01854|- Bahwa  Terdalwa  menerangkan  tidak  pernah  menghubungi  DEDY
01855|VILLIPUS terkait 6 (enam) orang tersebut sudah berangkat atau tidak;
01856|
01857|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01858|berikut:
01859|- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening
01860|0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN;
01861|- 1  (satu)  lembar  salinan  Surat  Keputusan  Sekretaris  Jendral
01862|Departemen  Hukum  dan  HAM  RI  dengan  nomor
01863|A2.2840/KP.04.01.Tahun 2005, tanggal 09 Juni 2005, mengetahui Kepala
01864|bagian tata usaha Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas
01865|nama  SUTOYO,  S.Sos,  MM.  NIP  196707141991031001  dan  Cap
01866|Stempel tanda tangan;
01867|- 1  (satu)  lembar  salinan  Surat  Keputusan  Sekretaris  Jendral
01868|Departemen Hukum dan HAM RI dengan nomor A2-338.KP.04.02. tahun
01869|2006, tanggal 02 Maret 2006, mengetahui Kepala bagian tata  usaha
01870|Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas nama SUTOYO,
01871|S.Sos, MM. NIP 196707141991031001 dan Cap Stempel tanda tangan;
01872|- 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Kutipan  Akta  Kelahiran  nomor  :
01873|7365/B/DISP/JT/1989, tanggal 30 Nopember 1989.
01874|
01875|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01876|berikut:
01877|- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening
01878|0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN;
01879|- 1  (satu)  lembar  salinan  Surat  Keputusan  Sekretaris  Jendral
01880|Departemen  Hukum  dan  HAM  RI  dengan  nomor