04870|tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
04871|kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;
04872|Menimbang bahwa subyek hukum dalam unsur kedua bersifat alternatif,
04873|maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih sesuai dengan kausalitasnya
04874|terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; 
04875|Menimbang  bahwa  selain  itu  perbuatan  di  dalam  unsur  kedua
04876|merupakan  perbuatan  yang  bersifat  kumulatif  maka  apabila  salah  satu  sub
04877|unsur  dari  perbuatan  tersebut  terbukti  maka  unsur  kedua  dianggap  telah
04878|terpenuhi, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal
04879|kaitannya  dengan  perbuatan  Terdakwa,  maka  unsur  ini  haruslah  dipandang
04880|sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh  yang  harus  dibuktikan  secara  utuh  pula
04881|karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang
04882|lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;
04883|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang
04884|perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan-badan  lainnya  yang
04885|mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam
04886|bentuk lain;
04887|Menimbang bahwa yang dimaksud pemberi kerja sebagaimana diatur
04888|dalam Pasal 35 ayat 1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun
04889|2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pemberi kerja di dalam negeri;
04890|Menimbang  bahwa  Pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  adalah
04891|kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga
04892|tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat,
04893|dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
04894|sesuai dengan kebutuhannya;
04895|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kesejahteraan  adalah
04896|kondisi  di  mana  seseorang  merasa  hidupnya  aman,  sentosa,  dan  makmur,
04897|sedangkan yang dimaksud keselamatan dalam unsur ini adalah keselamatan
04898|kerja yang berarti kondisi aman yang dicapai saat melakukan aktivitas kerja, lalu
04899|yang  dimaksud  dengan  kesehatan  mental  maupun  fisik  adalah  kondisi
04900|emosional, psikologis, sosial, dan fisik seseorang yang normal dan sehat;
04901|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13
04902|Tahun  2003  pelaksana  penempatan  kerja  terdiri  dari  suatu  instansi
04903|pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dan
04904|Hal. 128 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04905|
04906|Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang berbadan hukum
04907|dan wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
04908|Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
04909|tentang Ketenagakerjaan serta Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang
04910|Penempatan Tenaga Kerja mengatakan  proses perekrutan calon tenaga kerja
04911|AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka,
04912|dilakukan oleh perusahaan atau lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
04913|(LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari Kementrian dan Dinas
04914|Tenaga Kerja Provinsi NTT dan untuk penempatan Tenaga Kerja Swasta di
04915|daerah luar Kabupaten Sikka, perusahaan perekrut berkoordinasi dengan Dinas
04916|untuk  proses seleksi  administrasi sesuai  persyaratan  dan wawancara  Calon
04917|Tenaga  Kerja  untuk  selanjutnya  diproses  Perjanjian  Penempatan  dan
04918|Rekomendasi  penempatan  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Tenaga
04919|Kerja  transmigrasi  Kabupaten  Sikka  dan  apabila  perusahaan  yang  mau
04920|merekrut  calon  tenaga  kerja  AKAD  (Antar  Kerja  Antar  Daerah)  di  wilayah
04921|kabupaten  Sikka  belum  bekerja  sama  dengan  Pihak  Dinas  Nakertrans
04922|Kabupaten  Sikka  perekrutan  tidak  bisa  dilakukan,  hal  tersebut  baru  dapat
04923|dilakukan apabila perusahaan dimaksud memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR)
04924|yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Propinsi  Nusa
04925|Tenggara Timur;
04926|Menimbang  bahwa  selain  itu  berdasarkan  bagian  Kedua  Pasal  18
04927|tentang  Lembaga  Penempatan  Kerja  Swasta  pada  Peraturan  Menteri
04928|Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
04929|proses  dari  perekrutan  calon  tenaga  kerja  hanya  dapat  dilakukan  oleh
04930|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau Lembaga Penempatan
04931|Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)  dan  syarat-syarat  administrasi  yang  harus
04932|dipenuhi adalah LPTKS/PWMI yakni harus memiliki:
04933| Surat Persetujuan Perekrutan (SPP) dari Kementrian Ketenagakerjaan
04934|RI;
04935| Surat  Pengantar  Rekrut  dari  Dinas  Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan
04936|Transmigrasi Provinsi NTT;
04937|serta syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon tenaga kerja
04938|dalam negeri yakni:
04939| Mempunyai keahlian atau skil tertentu;
04940| Pendidikan miniman sekolah dasar;
04941| Berbadan sehat;
04942| Direkrut oleh perusahaan tenaga kerja;
04943|Hal. 129 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04944|
04945| Usia minimal 18 tahun;
04946| Surat ijin dari istri atau suami calon tenaga kerja;
04947| Mempunyai kartu pencari kerja,
04948| Kartu Tanda Penduduk;
04949| Surat perjanjian kerja;
04950| Surat keterangan pelatihan kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja swasta
04951|dan Disposisi dari Dinas Nakertras setempat;
04952|Menimbang bahwa penempatan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua)
04953|sektor dengan syarat-syarat sebagai berikut:
04954|a) Syarat-syarat penempatan di sektor formal sebagai berikut:
04955| Harus memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan T enaga
04956|Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian T enaga Kerja dan
04957|Transmigrasi RI;
04958| Harus memilki Rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari
04959|Dinas  Koperasi,  T enaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa
04960|T enggara Timur;
04961| Harus  memiliki  rekomendasi  persetujuan  menerima  dan
04962|mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan
04963|penempatan;
04964|b) Syarat penempatan di sektor Informal seperti PRT (pekerja rumah
04965|tangga) adalah harus memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas
04966|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa T enggara Timur;
04967|Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan fakta persidangan ternyata
04968|Terdakwa,  saudara  Senut  dan  saudara  Vilius  yang  dibantu  oleh  Almarhum
04969|Yodimus  Moan  Kaka  dan  Saksi  Petrus  Arifin  tersebut  bukan  merupakan
04970|Lembaga  Penempatan  Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)  maupun  Perusahaan
04971|Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi
04972|untuk  melakukan  perekrutan  dan  pengiriman  tenaga  kerja,  sehingga  tidak
04973|mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  perekrutan  tenaga  kerja  dan
04974|penempatan  calon  tenaga  kerja  tersebut,  akan  tetapi  dalam  perkara  a  quo
04975|Terdakwa,  saudara  Senut,  dan  saudara  Vilius  yang  dibantu  oleh  Almarhum
04976|Yodimus  Moan  Kaka  dan  Saksi  Petrus  Arifin  telah  melakukan  perbuatan-
04977|perbuatan yang seolah-olah merupakan suatu Lembaga Penempatan Tenaga
04978|Kerja Swasta (LPTKS), yang mana hal ini berdasarkan fakta persidangan sejak
04979|tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 saudara Senut
04980|dan  Vilius  berhasil  mengajak  dan/atau  merekrut  Saksi  Petrus  Arifin,  Saksi
04981|Hendrikus Hendra, Almarhum Yodimus Moan Kaka, Saksi Fransiskus Minggus
04982|Hal. 130 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
04983|
04984|Kurniawan Alias Engkis, Saksi Laurensius Raga Nong Ovi Alias Andi, Saksi
04985|Yohanes Ranolius Dulo Alias Rano untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di
04986|Kalimantan, pada tanggal 1 Maret 2024 Almarhum Yodimus Moan Kaka berhasil
04987|mengajak dan/atau merekrut  Saksi Heribertus Kos Gaubinto Alias Binto , Saksi
04988|Heronimus Yan Yoli Alias Yoli  dan Saudara Afrianus Moa Lavanto Alias Vanto
04989|untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, dan pada tanggal 6
04990|Februari 2024 dan 1 Maret 2024 Saksi Petrus Arifin membantu menghimpun
04991|seluruh  KTP-KTP milik  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka,  Saksi  Petrus  Arifin,
04992|Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan, Saksi Laurensius Raga Nong Ovi, Saksi
04993|Yohanes  Ranolus  Dulo,  Saksi  Heribertus  Kos  Gaubinto  Alias  Binto,  Saksi
04994|Heronimus Yan Yoli Alias Yoli, dan Saudara Afrianus Moa Lavanto Alias Vanto
04995|untuk  selanjutnya  dikirimkan  kepada  saudara  Senut  dan  saudara  Senut
04996|meneruskan  KTP-KTP  tersebut  kepada  Terdakwa  guna  memesan  seluruh
04997|akomodasi  perjalanan  dan  konsumsi  para  calon  tenaga  kerja  tersebut  dari
04998|Maumere  sampai  ke  penempatan  kerja  di  PT Borneo  Cipta  Persada  Abadi
04999|tersebut;
05000|Menimbang  bahwa  Terdakwa,  Senut,  dan  Vilius yang  dibantu  oleh
05001|Almarhum Yodimus Moan Kaka dan Saksi Petrus Arifin tersebut  pun tidak ada
05002|mengurus surat persetujuan dari orang tua atau keluarga  para calon  tenaga
05003|kerja tersebut dengan dike tahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-
05004|dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
05005|berdasarkan  persyaratan  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri
05006|Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
05007|selain itu Terdakwa yang merupakan orang yang berperan sebagai pemberi
05008|dana a komodasi perjalanan dan konsumsi para calon tenaga kerja pun tidak
05009|ada  memberikan  perlindungan  kesejahteraan,  keselamatan,  dan  kesehatan
05010|kesembilan  para  calon  tenaga  kerja  sejak  saudara  Senut  dan  Vilius  rekrut
05011|sampai kesembilan para calon tenaga kerja sudah ditempatkan sebagai tenaga
05012|kerja di PT Borneo Cipta Persada Abadi yang mana hal ini terungkap dalam
05013|fakta persidangan yakni sejak Saksi Petrus Arifin, Saksi Laurensius Raga Nong
05014|Ovi Alias Andi, Saksi Heribertus Kos Gaubito Alias Binto, Saksi Yohanes ranolius
05015|Dulo Alias Rano, Saksi Hironimus Yan Yoli Alias Yoli, Saksi Henderikus Hendra
05016|Alias  Hendra,  Saksi  Fransiskus  Minggu  Kurniawan  Alias  Engkis,  Almarhum
05017|Yodimus  Moan  Kaka, dan  Saudara  Afrianus  Moa  Lavanto  yang  merupakan
05018|kesembilan para tenaga kerja tersebut sampai di PT Borneo Cipta Persada
05019|Abadi pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 22.00 Wita kesembilan para tenaga
05020|kerja tersebut diinapkan tidak ditempat yang layak dan tidak diberikan alas tidur
05021|Hal. 131 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05022|
05023|yang layak namun mereka hanya diinapkan di sebuah TPA (tempat penitipan
05024|anak) dengan diberikan makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari namun ada suatu
05025|kali para tenaga kerja tersebut diberikan nasi yang sudah basi, kemudian pada
05026|tanggal 19 Maret 2024 pun saat sudah ada perintah kerja dari PT Borneo Cipta
05027|Persada Abadi kesembilan para tenaga kerja tersebut hanya diantar ke sebuah
05028|pondok  dan  diperintahkan  untuk  melakukan  pembersihan  pondok  tersebut
05029|namun kesembilan para tenaga kerja tersebut tidak diberikan makan dan minum
05030|sehingga mereka pun mengambil air parit dan memasaknya untuk diminum;
05031|Menimbang bahwa oleh karena selama ditempatkan kerja di PT Borneo
05032|Cipta Persada Abadi, Saksi Petrus Arifin, Saksi Laurensius Raga Nong Ovi Alias
05033|Andi, Saksi Heribertus Kos Gaubito Alias Binto, Saksi Yohanes ranolius Dulo
05034|Alias Rano, Saksi Hironimus Yan Yoli Alias Yoli, Saksi Henderikus Hendra Alias
05035|Hendra, Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan Alias Engkis , Almarhum Yodimus
05036|Moan Kaka,  dan Saudara Afrianus Moa Lavanto  tidak diberikan tempat tidur
05037|yang layak dan aman, tidak pula diberikan makan dan minum yang layak, maka
05038|kesembilan para tenaga kerja tersebut tidak mendapatkan suatu kondisi yang
05039|aman untuk melakukan aktivitas kerja serta kesehatan secara mental dan fisik,
05040|yang mana oleh karena hal tersebut pula telah mengakibatkan kesembilan para
05041|tenaga kerja tersebut kelaparan dan juga salah satu tenaga kerja yang bernama
05042|Almarhum Yodimus Moan Kaka jatuh sakit dengan keadaan badan lemas, kaki
05043|dan tangan tidak bisa bergerak yang pada akhirnya oleh karena Saksi Petrus
05044|Arifin  berinisiatif  sendiri  untuk  menandatangani  surat  penolakan  rujukan
05045|Almarhum Yodimus Moan Kaka ke Rumah Sakit yang direkomendasikan dari PT
05046|Borneo  Cipta  Persada  Abadi  sehingga  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka
05047|meninggal dunia di Kalimantan;
05048|Menimbang  bahwa  dari  uraian  fakta  hukum  tersebut,  maka  Majelis
05049|Hakim  memperoleh  kesimpulan  bahwa  perbuatan  Terdakwa  bersama-sama
05050|dengan saudara Senut dan Vilius dapat dikategorikan perbuatan yang bertindak
05051|sebagai  pelaksana  penempatan  kerja  illegal  dan  tidak  memberikan
05052|perlindungan  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan  kesehatan  baik
05053|mental  maupun  fisik  kesembilan  tenaga  kerja  sejak  rekrutmen  sampai
05054|penempatan tenaga kerja di PT Borneo Cipta Persada Abadi yang , sehingga
05055|unsur kedua dari pasal a quo telah terpenuhi menurut hukum;
05056|Hal. 132 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05057|
05058|Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
05059|serta melakukan perbuatan;
05060|Menimbang bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat
05061|dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:
05062|1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri
05063|berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana dan dalam hal ini
05064|dapat diartikan sebagai pembuat atau dader. Dader ini berasal dari kata
05065|daad yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau
05066|sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana dader terdiri dari pleger,
05067|yang  dimaksud  dengan  pleger  adalah  “setiap  orang  yang  dengan
05068|seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah
05069|ditentukan  di  dalam  rumusan  delik  yang  disangkakan,  juga  tanpa
05070|adanya  ketentuan  pidana  yang  mengatur  masalah  deelneming  itu
05071|orang-orang tersebut masih dapat dihukum
05072|2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pada bentuk ini
05073|sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh ( doen pleger) dan yang
05074|disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan
05075|alat (instrumen) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat
05076|dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatanya itu.
05077|3. Orang  yang  turut  melakukan  (medepleger)  diartikan  sebagai
05078|bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada
05079|dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
05080|melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.
05081|Menimbang bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk
05082|menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata
05083|lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan
05084|suatu tindak pidana;
05085|Menimbang bahwa menurut Jonkers menyatakan: Ada dua syarat dari
05086|medepleger yaitu:
05087|1. Adanya rencana bersama ( gemeenschappelijk plan ), ini berarti harus
05088|ada suatu opzet  bersama untuk bertindak.
05089|2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).
05090|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka
05091|dapat  diketahui  bahwasannya  Terdakwa,  saudara  Senut  dan  Vilius  secara
05092|bersama-sama  turut  serta  melakukan  perbuatan  yang  bertindak  sebagai
05093|pelaksana  penempatan  kerja  illegal  dan  tidak  memberikan  perlindungan
05094|mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan  kesehatan  baik  mental  maupun
05095|Hal. 133 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05096|
05097|fisik kesembilan tenaga kerja sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
05098|di  PT  Borneo  Cipta  Persada  Abadi  yang  dengan  cara  mengajak,
05099|mengumpulkan, dan mendanai seluruh akomodasi  Saksi Petrus Arifin, Saksi
05100|Laurensius Raga Nong Ovi Alias Andi, Saksi Heribertus Kos Gaubito Alias Binto,
05101|Saksi Yohanes ranolius Dulo Alias Rano,  Saksi Hironimus Yan Yoli Alias Yoli,
05102|Saksi Henderikus Hendra Alias Hendra, Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan
05103|Alias  Engkis,  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka, dan  Saudara  Afrianus  Moa
05104|Lavanto untuk ditempatkan bekerja di perusahaan PT Borneo Cipta Persada
05105|Abadi  di  Kalimantan,  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen
05106|ketenagakerjaan  yang  sah  yang  disyaratkan  oleh  ketentuan  peraturan
05107|perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  memberikan  keselamatan  dan
05108|perlindungan  atas  kesehatan  kesembilan  para  pekerja  tersebut,  sehingga
05109|mengakibatkan kesembilan para tenaga kerja tersebut kelaparan dan juga salah
05110|satu tenaga kerja yang bernama Almarhum Yodimus Moan Kaka jatuh sakit
05111|dengan keadaan badan lemas, kaki dan tangan tidak bisa bergerak yang pada
05112|akhirnya  oleh  karena  Saksi  Petrus  Arifin  berinisiatif  sendiri  untuk
05113|menandatangani surat penolakan rujukan Almarhum Yodimus Moan Kaka ke
05114|Rumah  Sakit  yang  direkomendasikan  dari  PT Borneo  Cipta  Persada  Abadi
05115|sehingga Almarhum Yodimus Moan Kaka meninggal dunia di Kalimantan;
05116|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut diatas, maka
05117|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;
05118|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 186 Ayat (1)
05119|Jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
05120|13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah
05121|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
05122|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  Turut  serta  sebagai  pelaksana
05123|penempatan  kerja  tidak  memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai
05124|penempatan  tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
05125|kesehatan baik mental maupun fisik ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
05126|kombinasi alternatif Kedua Penuntut Umum;
05127|Menimbang  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum  Terdakwa
05128|mengajukan pembelaan di dalam persidangan ini, maka  selanjutnya Majelis
05129|Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh
05130|Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:
05131|Hal. 134 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05132|
05133|Menimbang bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa