01750|sejumlah  RM. 1.750,- atau sekitar Rp. 6.650.000,- untuk 1 orang dewasa
01751|dengan  total  keseluruhan  senjumlah  RM.  5.250,-  atau  sekitar  Rp.
01752|19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan untuk anak tidak dibebankan biaya
01753|dan belum dibayar oleh Saksi Saksi Riswandi dan saudara Herman kepada
01754|Mandor Asri;
01755|- Bahwa benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput tersebut akan
01756|berangkat  ke  Negara  Malaysia  untuk  bekerja  namun  tepatnya  bekerja
01757|dimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
01758|- Bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan dari saudara
01759|Asri Als Mandor Asri;
01760|- Bahwa  benar  keuntungan  Terdakwa  jika  berhasil  memfasilitasi
01761|keberangkatan  5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2 (dua) orang
01762|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu)
01763|orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak akan  dibayar  oleh
01764|saudari Rismawati sejumlah Rp. 200.000,-;
01765|- Bahwa  Terdakwa  belum  pernah  terlibat  dalam  suatu  perkara  tindak
01766|pidana;
01767|- Bahwa benar peranan dari Terdakwa Baso Bin Jusmain adalah orang
01768|yang di perintahkan oleh  saudari Rismawati Als Ris untuk menjemput ke 5
01769|(lima)  orang  WNI  dengan  rincian  2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran
01770|Indonesia,  1  (satu)  orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak
01771|tersebut  dari  Kampunya  di  Kecamatan Gantarang  menuju  Pelabuhan
01772|Nusantara Parepare kemudian membelikan Tiket kapal ke 5 orang CPMI
01773|tersebut  agar  sampai  di  Kabupaten Nunukan  kemudian  di  Lanjutkan  di
01774|Jemput  oleh  Saksi  Ilham (yang  dilakukan  penuntutan  terpisah) yang
01775|nantinya akan menuju ke Negara Malaysia melalui jalur ilegall, yang mana
01776|dengan tujuan akhir adalah Malaysia akan tetapi belum sempat terlaksana
01777|karena digagalkan oleh aparat Kepolisian RI;
01778|- Bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari Rismawati
01779|tidak memilik ijin untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia
01780|dari Indonesia menuju Malaysia;
01781|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  tidak  memiliki
01782|dokumen-dokumen  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  perundang-
01783|undangan untuk bekerja di luar wilayah NKRI diantaranya  surat keterangan
01784|kesehatan  dari  fasilitas  kesehatan  tidak  memiliki  nomor  kepesertaan
01785|jaminan sosial sebagai salah satu syarat akan bekerja diluar negeri  serta
01786|Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01787|
01788|Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dukumen perjanjian
01789|kerja;
01790|
01791|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01792|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01793|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01794|kepadanya;
01795|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  di  dakwa  oleh  Penuntut  umum
01796|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehinggah Majelis Hakim dengan
01797|memperhatikan  fakta  tersebut  di  atas  mempertimbangkan  terlebih  dahuhulu
01798|dakwaan alternatif ke dua yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
01799|diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01800|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01801|KUHPidana  Jo.  Pasal  53  Ayat  (1)  KUHPidana  “orang  perseorangan,  yang
01802|melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  atau  yang  turut  serta  melakukan
01803|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
01804|jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
01805|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01806|kehendaknya sendiri”;
01807|Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini
01808|adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana  sebagaimana
01809|yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung
01810|jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim
01811|akan  mempertimbangkan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan,  dan
01812|selanjutnya  mempertimbangkan  unsur  kesalahan  dalam  rangka
01813|pertanggungjawaban pidana;
01814|Menimbang, bahwa  sehubungan  dengan  telah  diundangkan  dan
01815|diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang -
01816|Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  mencabut  dan  menggantikan  Undang-
01817|Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  Majelis
01818|Hakim berpendapat perlu menetapkan dasar hukum acara yang berlaku dalam
01819|perkara a quo dalam masa transisi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 20
01820|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai
01821|berikut:
01822|Menimbang, bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  telah  dimulai  sebelum
01823|berlakunya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01824|Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya saat ini proses persidangan masih
01825|berlangsung dan telah memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor
01826|Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01827|
01828|20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka
01829|berlaku asas Temps Regit Actum dimana hukum acara yang harus digunakan
01830|adalah hukum yang berlaku pada saat tindakan hukum dilakukan;
01831|Menimbang, bahwa dalam perkara  a quo  telah dilimpahkan dan telah
01832|diregister  pada  tanggal 15  Desember  2025  di  Pengadilan  Negeri  Nunukan,
01833|selanjutnya perkara  a quo  telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal  22
01834|Desember 2025 dimulai dari pemeriksaan identitas Terdakwa dan pembacaan
01835|dakwaan dan perkara ini masih berjalan hingga tahun 2026. Selanjutnya pada
01836|tanggal 2 Januari 2026 dimulainya pemberlakuan Undang -Undang nomor 20
01837|tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana;
01838|Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 361
01839|Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01840|Acara Pidana huruf c yang menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana yang
01841|sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya
01842|tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-
01843|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
01844|Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara
01845|Republik  Indonesia  Nomor  3209),  kecuali  untuk  proses  peninjauan  kembali
01846|berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan pertimbangan di
01847|atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tahapan  pemeriksaan  selanjutnya
01848|dalam perkara ini tetap diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan
01849|dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
01850|Menimbang, bahwa  dengan  adanya  pemberlakuan  Undang-Undang
01851|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
01852|sejak tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618
01853|Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023 yang  bersesuaian dengan  Ketentuan
01854|Peralihan  Perihal  Pelaksanaan  KUHP  dalam  SEMA Nomor  1  Tahun  2026
01855|tentang  Pedoman Implementasi  KUHP 2023  dan  KUHAP 2025, pembuktian
01856|dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01857|KUHP  kecuali  KUHP  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lama  lebih
01858|menguntungkan;
01859|Menimbang, bahwa  sesuai  dengan  Pasal 3  Ayat ( 1)  Undang-Undang
01860|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana
01861|mengatur tentang Asas  Lex Favor Reo  artinya “hukum yang menguntungkan
01862|bagi Terdakwa”, yaitu asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa jika
01863|terjadi  perubahan  peraturan  perundang-undangan  setelah  suatu  perbuatan
01864|Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01865|
01866|pidana dilakukan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan hukum yang paling
01867|meringankan atau menguntungkan bagi pelaku tindak pidana;
01868|Menimbang,  bahwa  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  dengan
01869|nomor register dakwaan PDM-41/KN.Nnk/Etl.2/11/2025 tanggal 15 Desember
01870|2025,  Penuntut  Umum  mendakwakan  Terdakwa  dengan  uraian  dakwaan
01871|sebagai berikut:
01872|PERTAMA: Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  Pidana
01873|dalam  Pasal  4  Jo.  Pasal  10  UU  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01874|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. Pasal 55 Ayat
01875|(1) Ke-1 KUHPidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta
01876|melakukan, membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara
01877|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01878|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01879|ATAU
01880|KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
01881|Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01882|Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53
01883|Ayat (1) KUHPidana “orang perseorangan, yang melakukan, yang menyuruh
01884|melakukan,  atau  yang  turut  serta  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
01885|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69,  jika  niat  untuk  itu  telah
01886|ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan
01887|itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
01888|ATAU
01889|KETIGA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
01890|Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01891|Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53
01892|Ayat (1) KUHPidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang
01893|turut  serta  melakukan,  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
01894|dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan
01895|Pekerja  Migran  Indonesia,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya
01896|permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
01897|mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
01898|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01899|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01900|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01901|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01902|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01903|Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01904|
01905|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01906|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01907|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01908|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01909|1. Orang perseorangan;
01910|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01911|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01912|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01913|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01914|dimaksud dalam Pasal 69;
01915|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01916|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01917|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01918|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01919|mata atas kehendaknya sendiri;
01920|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01921|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01922|Ad.1. Orang Perseorangan;
01923|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01924|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01925|hak dan kewajiban, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01926|Menimbang,  bahwa  subjek  hukum  dalam  tindak  pidana  mencakup
01927|manusia secara alamiah dan Korporasi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69
01928|Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01929|Indonesia  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01930|Migran Indonesia. Bahwa s esuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang
01931|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , orang
01932|perseorangan  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak
01933|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01934|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01935|Baso Bin Jusmain ke hadapan persidangan, dan setelah melalui pemeriksaan di
01936|persidangan,  ternyata  identitas  Terdakwa  sama  dengan  dakwaan  Penuntut
01937|Umum,  maka  dengan  demikian  subyek  perbuatan  pidana  yang  didakwakan
01938|dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang
01939|lain,  sehingga  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  (error  in
01940|persona) yang diajukan dalam persidangan;
01941|Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01942|
01943|Menimbang,  bahwa  selama  pemeriksaan  di  persidangan,  Terdakwa
01944|mampu  mengikuti  semua  jalannya  persidangan,  hal  ini  ditunjukkan  dengan
01945|adanya  kemampuan  dari  Terdakwa  dalam  menjawab  seluruh  pertanyaan-
01946|pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa
01947|terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sehingga Majelis Hakim
01948|menilai  bahwa  Terdakwa  adalah  subyek  hukum  yang  dapat
01949|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
01950|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01951|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01952|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01953|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01954|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01955|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01956|dimaksud dalam Pasal 69;
01957|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01958|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01959|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01960|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01961|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01962|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01963|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01964|KUHP lama, yaitu  orang yang melakukan ( plegen), yang menyuruh melakukan
01965|(doenplegen) dan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen);
01966|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01967|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01968|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01969|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01970|lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pida
01971|na.  Pasal  20  huruf  c Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01972|Undang-undang Hukum Pidana  merupakan bentuk dari  turut serta melakukan
01973|perbuatan (medeplegen) dimana ada dua pihak  atau lebih yang terlibat dalam
01974|suatu tindak pidana yang mana kumpulan tindakan dari dua pihak atau lebih
01975|tersebut akhirnya  memenuhi  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana. Bahwa
01976|Terdakwa dalam perkara a quo Turut serta melakukan perbuatan sebagaimana
01977|yang pada fakta persidangan ;
01978|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  Pekerja Migran Indonesia
01979|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01980|Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01981|
01982|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01983|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01984|luar wilayah Republik Indonesia;
01985|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01986|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01987|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01988|a. Badan;
01989|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01990|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01991|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01992| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01993|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01994|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01995|persyaratan:
01996|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01997|b. Memiliki kompetensi;
01998|c. Sehat jasmani dan rohani;
01999|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
02000|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
02001|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
02002|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
02003|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
02004|dokumen yang meliputi:
02005|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
02006|melampirkan fotokopi buku nikah;
02007|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
02008|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
02009|c. Sertifikat kompetensi kerja;
02010|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
02011|kesehatan dan psikologi;
02012|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02013|f. Visa kerja;
02014|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
02015|h. Perjanjian Kerja;
02016|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
02017|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
02018|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02019|Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02020|