02062|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02063|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02064|dakwaan alternatif kedua;
02065|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02066|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02067|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02068|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02069|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02070|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02071|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02072|harus pula dijatuhi pidana;
02073|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02074|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02075|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02076|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02077|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02078|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02079|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02080|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02081|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02082|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02083|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02084|pidana yang dijatuhkan;
02085|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02086|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02087|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02088|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02089|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02090|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02091|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02092|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02093|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02094|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
02095|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
02096|Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02097|
02098|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02099|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02100|untuk negara;
02101|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02102|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya  berdasarkan  dakwaan  dan
02103|tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut pidana penjara 6 (enam)
02104|tahun  dikurangi  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  dan  pidana  denda
02105|sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
02106|kurungan, sangatlah berat sekali, tanpa mempertimbangkan peran utama,
02107|peran pembantu dan peran ikut serta kalau dilihat fakta hukum sangat jelas
02108|Terdakwa  Budiono  hanya  berperan  sebagai  pembantu  yang  menjalankan
02109|tugasnya  sehari  –  hari  tanpa  memahami  perbuatannya,  Jaksa  Penuntut
02110|Umum  dalam  surat  tuntutannya,  telah  mengemukakan  pertimbangan  –
02111|pertimbangan  dalam  melakukan  tuntutan  pidana,  tentang  hal  –  hal  yang
02112|memberatkan dan hal – hal yang meringankan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum
02113|tidak mengabaikan fakta hukum bahwa Terdakwa Budiono hanya berperan
02114|sebagai pembantu, Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan hal –
02115|hal  yang  meringankan  Terdakwa  yaitu  Terdakwa  belum  pernah  dihukum,
02116|Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan,
02117|berjanji  tidak  akan  mengulanginya  lagi  dan  selama  dalam  persidangan
02118|Terdakwa kooperatif serta berperilaku sangat sopan, atas pembelaan dari
02119|Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  oleh  karena
02120|seluruh  unsur  dalam  dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut  Umum  telah
02121|terpenuhi  dalam  diri  Terdakwa  sehingga  dengan  demikian  pembelaan
02122|Penasihat  Hukum  Terdakwa  dinyatakan  ditolak,  selanjutnya  untuk  alasan
02123|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02124|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02125|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02126|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02127|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02128|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal  tersebut
02129|sebagai  alasan  –  alasan  untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02130|kesalahan Terdakwa;
02131|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02132|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02133|yang meringankan Terdakwa;
02134|Keadaan yang memberatkan:
02135|Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02136|
02137|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02138|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02139|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02140|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02141|Keadaan yang meringankan:
02142|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02143|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02144|mengulangi lagi;
02145|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02146|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02147|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02148|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02149|ditentukan dalam amar putusan ini;
02150|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02151|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02152|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02153|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02154|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02155|
02156|MENGADILI:
02157|1. Menyatakan Terdakwa Budiono, terbukti secara sah dan meyakinkan
02158|bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak melaksanakan
02159|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana  dalam  dakwaan
02160|alternatif kedua;
02161|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02162|pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02163|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02164|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
02165|(satu) bulan;
02166|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02167|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02168|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02169|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02170|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
02171|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
02172|dirampas untuk negara;
02173|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02174|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02175|
02176|Jum’at
02177|
02178|18 Juli 2025
02179|
02180|2025
02181|
02182|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02183|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02184|Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02185|
02186|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02187|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
02188|
02189|Endro Asmono, S.H., M.H.
02190|
02191|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02192|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02193|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02194|Panitera Pengganti,
02195|Endro Asmono, S.H., M.H.