01657|Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
01658|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
01659|1. MenyatakanTerdakwa Siti Komsiyatin  telah terbukti secara sah dan
01660|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “merencanakan  atau
01661|melakukan  permufakatan  jahat untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang,
01662|melanggar  pertama  Pasal 2  Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang  – Undang
01663|Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun 2007 Tentang  Pemberantasan
01664|Tindak Pidana Perdagangan Orang”,  sebagaimana dalam  dakwaan
01665|alternatif pertama Penuntut Umum;
01666|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Siti  Komsiyatin  dengan
01667|pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang
01668|telah dijalani;
01669|3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
01670|juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
01671|4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
01672|5. Menyatakan barang bukti berupa:
01673|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
01674|Nomor Rekening: 0901642507;
01675|dikembalikan kepada Terdakwa;
01676|6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar
01677|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01678|Setelah  mendengar  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang
01679|pada  pokoknya  sependapat  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Akan  tetapi,
01680|Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan
01681|beratnya  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  Terdakwa
01682|sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2025;
01683|Berdasarkan  uraian  Pledoi  /  Nota  Pembelaan  tersebut  di  atas
01684|Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada
01685|Yang  Mulia  Majelis  Hakim  untuk  memberikan  keringanan  hukuman  yang
01686|seringan – ringannya, bersama ini pula perkenankanlah Penasihat Hukum
01687|Terdakwa  menyampaikan  hal  –  hal  sebagai  pertimbangan  Majelis  Hakim
01688|untuk meringankan vonis Terdakwa, antara lain:
01689|Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01690|
01691|- Terdakwa  sopan  dalam  persidangan  dan  mengakui  terus  terang
01692|perbuatannya;
01693|- Terdakwa  sangat menyesali  perbuatannya  dan  berjanji tidak  akan
01694|mengulangi perbuatannya lagi;
01695|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01696|- Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi pribadi
01697|yang lebih baik selama menjalani masa hukuman;
01698|Dan apabila  Majelis Hakim  berpendapat lain  mohon  kiranya mengambil
01699|tindakan  yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya serta  tetap
01700|menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;
01701|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
01702|Penasihat  Hukum  Terdakwa yang  pada  pokoknya  tetap  sebagaimana
01703|didalam tuntutannya;
01704|
01705|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti
01706|sebagai berikut:
01707|1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
01708|Nomor Rekening: 0901642507;
01709|Barang  bukti  tersebut  telah  disita  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang
01710|berlaku  dan  Terdakwa  maupun  saksi  –  saksi  telah  membenarkannya
01711|sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam
01712|perkara ini;
01713|
01714|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi ,
01715|keterangah Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti
01716|yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
01717|berikut:
01718|- Bahwa benar, Terdakwa bersama Saksi Budiono, Saksi Aril Wibisono
01719|dan Saksi Yayuk Puji Rahayu, telah memberangkatkan Saksi Korban Nur
01720|Anggraeni sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;
01721|- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban
01722|Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK
01723|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01724|- Bahwa benar, Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
01725|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia
01726|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01727|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01728|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01729|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01730|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01731|lima ratus ribu rupiah);
01732|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01733|Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Saksi Yayuk Puji Rahayu
01734|Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01735|
01736|dan Saksi Aril Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung
01737|untuk Medical Check Up;
01738|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01739|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.
01740|Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan maksud untuk
01741|membuat paspor dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban
01742|Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk membuat paspor;
01743|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01744|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan  Saksi  Siswanto  datang  ke  rumah
01745|Terdakwa yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh Saksi
01746|Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi Korban
01747|Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat lalu turun
01748|di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur Anggraeni
01749|dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal, lalu diantar ke Pelabuhan
01750|Batam dan orang tersebut menyuruh Saksi Korban Nur Anggraeni naik
01751|Kapal Feri;
01752|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01753|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01754|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01755|mendapatkan gaji dari majikan;
01756|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01757|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01758|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01759|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01760|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01761|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01762|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01763|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01764|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01765|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01766|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01767|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01768|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01769|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01770|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01771|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01772|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01773|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01774|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01775|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01776|Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01777|
01778|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01779|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01780|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01781|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01782|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01783|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01784|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01785|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01786|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01787|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01788|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01789|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01790|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01791|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01792|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01793|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01794|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01795|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01796|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01797|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01798|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01799|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01800|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01801|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01802|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01803|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01804|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01805|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01806|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01807|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01808|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01809|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01810|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01811|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01812|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01813|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01814|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
01815|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01816|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
01817|Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01818|
01819|Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan
01820|memastikan  Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01821|selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga
01822|ikut  menerima  uang  yang  diberikan  Saksi  Siti  Komsiyatin,  Saksi  Siti
01823|Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di
01824|Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
01825|Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Malaysia,  Terdakwa
01826|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
01827|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
01828|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
01829|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
01830|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
01831|seterusnya ke Malaysia;
01832|- Bahwa  benar,  Terdakwa,  Saksi  Budiono,  Saksi  Aril  Wibisono  dan
01833|Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV
01834|serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01835|Indonesia (SIP3MI);
01836|
01837|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01838|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01839|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01840|kepadanya;
01841|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01842|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01843|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01844|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01845|Perdagangan Orang; atau
01846|2. Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01847|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01848|Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
01849|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01850|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01851|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01852|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01853|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01854|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01855|sebagai berikut:
01856|1. Orang perseorangan;
01857|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01858|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01859|Migran Indonesia;
01860|Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01861|
01862|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01863|mempertimbangkan sebagai berikut:
01864|Ad. 1. Orang perseorangan;
01865|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01866|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01867|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01868|orang perseorangan atau korporasi;
01869|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01870|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
01871|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
01872|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
01873|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
01874|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
01875|jawaban pidana;
01876|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
01877|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
01878|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
01879|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
01880|perkara  a quo  menunjuk kepada diri Terdakwa Siti Komsiyatin sendiri dan
01881|bukan  orang  lain,  dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah
01882|terpenuhi dalam diri Terdakwa;
01883|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
01884|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01885|Pekerja Migran Indonesia;
01886|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
01887|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
01888|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
01889|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
01890|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
01891|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
01892|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
01893|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
01894|penganjur  –  penganjurnya  (uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
01895|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
01896|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
01897|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
01898|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
01899|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
01900|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
01901|Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01902|
01903|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
01904|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
01905|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
01906|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
01907|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
01908|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
01909|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
01910|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
01911|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
01912|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
01913|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
01914|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
01915|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
01916|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
01917|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
01918|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
01919|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
01920|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
01921|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
01922|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
01923|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
01924|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
01925|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
01926|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
01927|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
01928|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
01929|Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau
01930|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
01931|Indonesia dan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja