01159|Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
01160|- Bahwa  Terdakwa I Harianto belum membayar Saksi untuk mengantarkan
01161|orang yang tidak Saksi kenali tersebut ke Hotel Bunga Muda;
01162|- Bahwa Saksi  sudah mengantarkan orang yang tidak Saksi kenali tersebut
01163|sebanyak  3  (tiga)  orang  dan  pada  saat  Saksi  kembali  untuk  menjemput
01164|sisanya, Saksi dan Terdakwa I Harianto bersama 5 (lima) orang yang belum
01165|Saksi antar diamankan oleh petugas Kepolisian;
01166|- Bahwa k endaraan yang Saksi gunakan untuk mengantar orang yang tidak
01167|Saksi kenali tersebut yaitu mobil milik bos ditempat Saksi bekerja di Toko
01168|Desa Mekar;
01169|
01170|- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan orang yang tidak Saksi kenali tersebut
01171|sebanyak 3 (tiga) orang, Terdakwa I Harianto ikut tetapi memakai sepeda
01172|motor sendiri;
01173|- Bahwa Terdakwa I  Harianto hanya mengatakan “tolong antarkan keluarga
01174|saya, nanti langsung saja ke Pelabuhan”;
01175|Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat  menyatakan
01176|benar dan tidak keberatan;
01177|9. WELSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01178|- Bahwa  saksi  diperiksa  dipersidangan  sehubungan  dengan  permasalahan
01179|sopir Saksi diamankan petugas Kepolisian dikarenakan menjadi sopir untuk
01180|mengantar orang yang ia tidak kenal;
01181|- Bahwa Saksi pemilik dari mobil tersebut yang digunakan oleh saudara Rian;
01182|- Bahwa STNK berada di dalam mobil dan mobil tersebut masih di tahan di
01183|Kantor Kejaksaan sedangkan BPKB masih di Liasing karena mobil tersebut
01184|masih tahap cicilan;
01185|- Bahwa kendaraan yang Saksi miliki bermerk Suzuki Karimun dengan nomor
01186|polisi KU 1671 GI;
01187|- Bahwa Saksi tidak memiliki kendaraan lain selain kendaraan yang digunakan
01188|saudara Rian;
01189|- Bahwa  saudara  Rian  yang  membawa  mobil  Saksi  karena  untuk  mencari
01190|angkutan atau penumpang;
01191|- Bahwa saudara Rian sempat meminta izin kepada Saksi yang mengatakan
01192|“Bos ada angkutan dari Pelabuhan”;
01193|- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dijemput pada saat itu;
01194|Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat  menyatakan
01195|benar dan tidak keberatan;
01196|
01197|Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
01198|1. Dr. AHMAD SOFIAN, S.H..M.A Bin  HUSNY , yang dibacakan di persidangan
01199|pada pokoknya sebagai berikut:
01200|- Bahwa  dalam  memberikan  keterangan,  saksi  telah  mendapat  Surat
01201|Penunjukan  dari  KAMPUS  BINUS  dengan  surat  Nomor  :
01202|231/HoD.BL/XI/2024  tanggal  20  November  2024  perihal  penunjukan  Ahli
01203|berdasarkan  surat  permohonan  dari  Penyidik  Nomor
01204|B/2142/XI/Res.1.15/2024/Reskrim tanggal 15 November 2024;
01205|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan Keahlian di bidang Hukum Pidana terkait
01206|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01207|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-Undang
01208|
01209|Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01210|Migran Indonesia;
01211|- Bahwa Ahil seringkali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai AHLI
01212|Hukum Pidana baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan mengenal
01213|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  207  tentang
01214|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-Undang
01215|Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01216|Migran Indonesia;
01217|- Bahwa dapat ahli jelaskan :
01218|a. Perlu  diketahui  apa  pengertian  "PERDAGANGAN  ORANG".
01219|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
01220|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang
01221|dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01222|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  utang  atau
01223|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh penjeratan orang
01224|yang memegang kendali atas orang lain terseb persetujuan dari negara
01225|maupun antar  negara, untuk tujuan  ut, baik  yang dilakukan  di  dalam
01226|tereksploitasi  diatur  dengan  pasal  1  angka  eksploitasi  atau
01227|mengakibatkan orang Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
01228|b. Pengertian  TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN  ORANG  adalah
01229|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang
01230|ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
01231|2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari Tindak Pidana
01232|Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang
01233|masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
01234|c. Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara
01235|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01236|pemenuhan  unsur  Tindak  pidana  perdagangan  ang  cukup  dipenuhi  1
01237|(satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
01238|d. Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01239|Perdagangan  Orang  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia  PBB  1948
01240|yang memuat hak-hak setiap Orang manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi
01241|Manusia  tidak  secara  tegas  berkaitan  dengan  perdagangan  orang,
01242|khususnya  anak,  tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang
01243|menegaskan  setiap  individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara
01244|mendasar terbebas dari trafiking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini
01245|berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual,
01246|perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak;
01247|
01248|e. Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01249|langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban
01250|sebagaimana berikut :
01251|1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
01252|Hak Asasi Manusia;
01253|2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
01254|Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi
01255|Terhadap Wanita;
01256|3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang
01257|Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
01258|Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
01259|Merendahkan Martabat Manusiawi;
01260|4) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  1998
01261|tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat
01262|dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01263|5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang
01264|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja
01265|Paksa;
01266|6) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang
01267|Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  Usia  Minimum
01268|untuk Diperbolehkan Bekerja;
01269|7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang
01270|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 1 mengenai Diskriminasi dalam
01271|Pekerjaan dan Jabatan);
01272|8) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang
01273|Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa;
01274|9) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang
01275|Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan
01276|untuk Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang Sama;
01277|10)Bahwa  penting  pula  memperhatikan  ketentuan  dalam  dokumen
01278|Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Transnational
01279|Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
01280|Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai komitmen
01281|Pemerintah  Indonesia  yang  telah  ikut  menandatangai  Konvensi
01282|Palermo  2000.  Pasal  3  Protokol  Palermo  mengatur  bahwa
01283|Persetujuan  dari  seorang  korban  perdagangan  manusia  atas
01284|eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a)
01285|pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam
01286|
01287|sub ayat (a) digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi
01288|tersebut;  selanjutnya  di  pasal  3  (c)  Perekrutan,  pengiriman,
01289|pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk
01290|tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia"
01291|meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam
01292|sub ayat (a) pasal ini;
01293|11)Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang
01294|pengesahan konvensi internasional Mengenai perlindungan hak-Hak
01295|Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya;
01296|12)Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang
01297|Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indoensia  di  Luar
01298|Negeri;
01299|13)Undang  -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006
01300|Perlindungan Saksi dan Korban;
01301|- Bahwa  dapat Ahli  jelaskan  unsur-unsur  dari  Tindak  Pidana  Perdagangan
01302|Orang (PTPPO) terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri
01303|dari beberapa unsur adalah sebagai berikut :
01304|ELEMEN UTAMA I :
01305|TINDAKAN (Proses
01306|Movement)
01307|ELEMEN UTAMA II :
01308|CARA (Means)
01309|ELEMEN  UTAMA  III  :
01310|TUJUAN
01311|Perekrutan;
01312|Pengangkutan;
01313|Pengampuan;
01314|Pengiriman;
01315|Pemindahan atau;
01316|Penerimaan seseorang.
01317|Ancaman kekerasan;
01318|Penggunaan
01319|kekerasan;
01320|Penculikan;
01321|Penyekapan;
01322|Pemalsuan;
01323|Penipuan;
01324|Penyalahgunaan
01325|kekuasaan atau;
01326|Penyalahgunaan
01327|posisi rentan;
01328|Penjeratan utang
01329|atau;
01330|Memberi bayaran
01331|atau manfaat
01332|sehingga
01333|memperoleh
01334|persetujuan dari
01335|a. Mengeskploitas
01336|i orang
01337|tersebut;
01338|b. Di wilayah
01339|negara RI atau
01340|antar negara
01341|(delik formil);
01342|c. Mengakibatkan
01343|orang
01344|tereksploitasi
01345|(delik materiil);
01346|
01347|orang yang
01348|memegang atas
01349|orang lain baik
01350|dilakukan didalam
01351|Negara
01352|maupun antar
01353|Negara.
01354|- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagaimana unsur sebelumnya yaitu Tindakan,
01355|cara dan tujuan sebagaimana berikut :
01356|Unsur Keterangan Contoh
01357|Perbuatan Merekrut Merekrut Perempuan dengan
01358|janji pekerjaan di luar negeri
01359|Mengangkut Mengangkut orang ke lokasi
01360|Tertentu dengan tujuan
01361|eksploitasi.
01362|Menyembunyikan Menyembunyikan
01363|Korban di tempat yang sulit
01364|dijangkau.
01365|Mengirim Mengirim korban
01366|ke luar negeri tanpa dokumen
01367|resmi
01368|Memindahkan Memindahkan korban antar
01369|daerah atau antar negara
01370|untuk eksploitasi.
01371|Menampung Menampung Korban di
01372|penampungan ilegal untuk
01373|dijual.
01374|Menerima orang Menerima korban dari pihak
01375|lain untuk tujuan eksploitasi.
01376|Cara Dilakukan dengan
01377|salah Satu metode
01378|berikut:
01379|Ancaman
01380|kekerasan atau
01381|penggunaan
01382|kekerasan.
01383|Mengancam korban jika tidak
01384|mau ikut bekerja.
01385|Penculikan,
01386|penipuan, atau
01387|penyalahgunaan
01388|Membujuk korban dengan
01389|janji palsu atau
01390|memanfaatkan posisinya
01391|
01392|kekuasaan. yang rentan
01393|Pemberian atau
01394|penerimaan
01395|Pembayaran atau
01396|keuntungan Untuk
01397|mendapatkan
01398|persetujuan dari
01399|orang yang
01400|memiliki
01401|kekuasaan atas
01402|orang lain
01403|Membayar orang tua untuk
01404|membawa anak mereka ke
01405|luar negeri untuk bekerja
01406|Pemalsuan,
01407|penyesatan,
01408|atau
01409|penyalahgunaan
01410|posisi
01411|rentan.
01412|Memalsukan dokumen
01413|korban agar dapat
01414|dijual untuk eksploitasi.
01415|Tujuan Dilakukan dengan
01416|maksud
01417|Untuk eksploitasi,
01418|termasuk:
01419|Eksploitasi
01420|seksual.
01421|Menjadikan korban sebagai
01422|pekerja seks komersial.
01423|Perbudakan atau
01424|praktik
01425|serupa
01426|perbudakan.
01427|Menempatkan korban dalam
01428|kerja paksa tanpa upah atau
01429|kebebasan.
01430|Pengambilan
01431|organ tubuh.
01432|Menjual organ tubuh korban
01433|Secara ilegal.
01434|Pemaksaan kerja
01435|atau kerja
01436|paksa.
01437|Memaksa korban bekerja di
01438|Lingkungan berbahaya
01439|Tanpa kontrak yang sah.
01440|Khusus Anak Jika korban adalah
01441|anak (di
01442|Bawah 18 tahun)
01443|unsur cara
01444|Tidak diperlukan,
01445|Anak-anak dijadikan pekerja
01446|Rumah tangga tanpa
01447|persetujuan sah dari orang tua
01448|
01449|cukup
01450|Terbukti ada
01451|perbuatan dan
01452|Tujuan eksploitasi
01453|untuk
01454|Dikategorikan
01455|sebagai TPPO
01456|Sanksi hukum Berdasarkan UU
01457|No. 21 th.
01458|2007:
01459|Pidana penjara:
01460|min. 3 tahun,
01461|maks. 15 tahun
01462|Denda: minimal Rp
01463|120 jt
01464|Maks. Rp 600 jt.
01465|- Bahwa unsur Pasal 10 UU no 12 tahun 2007 :
01466|Unsur subjektif Unsur Objektif Penjelasan
01467|Setiap orang Penjelasan Orang per orang,
01468|kelompok orang, korporasi
01469|yang punya keinsyafan atau
01470|kehendak atau keinginan
01471|Terdakwa II Nebayut Tefa Alias
01472|Sandi
01473|Membawa WNI Artinya yang dibawa adalah
01474|Warga Negara Indonesia
01475|Ke luar Indonesia Melintasi teritorial Indonesia,
01476|keluar wilayah Indonesia
01477|Dengan maksud
01478|eksploitasi
01479|Para pelaku punyai keinginan
01480|jahat
01481|untuk mengeksploitasi para
01482|korban. Eksploitasi belum
01483|terjadi, namun ada indikasi
01484|para korban akan mengalami
01485|eksploitasi. Untuk mengetahui
01486|niat jahat bahwa para korban
01487|(WNI) hendak dieksploitasi bisa
01488|dilihat dari cara-cara yang
01489|dilakukan misalnya pemalsuan
01490|
01491|dokumen, bujuk rayu, tipu
01492|muslihat, atau cara-cara illegal
01493|lainnya, misalnya masuk ke
01494|wilayah negara lain tanpa
01495|dokumen yang sah.
01496|- Bahwa Jika mengacu unsur-unsur di atas, dikaitkan dengan keterangan para
01497|saksi dan saksi korban, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II
01498|Nebayut Tefa Alias Sandi Ada bukti bahwa tujuan pengiriman Helena dkk. ke
01499|Malaysia adalah untuk eksploitasi (kerja paksa, perbudakan, atau lainnya).
01500|Dapat  dibuktikan  bahwa  pemberian  manfaat  (uang)  kepada  Terdakwa  II
01501|Nebayut Tefa Alias Sandi merupakan bagian dari rencana untuk memfasilitasi
01502|tindak  pidana  TPPO.  Namun, jika  tidak  ada  bukti  eksploitasi  atau  tujuan
01503|ilegal,  perbuatan  Terdakwa  II  Nebayut  Tefa  Alias  Sandi  dapat  dianggap
01504|sebatas perantara biasa tanpa niat atau tentang tindak pidana TPPO. Hal ini
01505|harus dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut terhadap motif, tujuan, dan
01506|kondisi  Helena  dk.  setelah  sampai  di  Malaysia.  Demikian  perbuatan
01507|Terdakwa II Nebayut Tefa Alias Sandi telah memenuhi unsur bersama-sama
01508|melakukan Tindak Pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
01509|negara dengan maksud dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
01510|Jo Pasal 10 telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana perdagangan
01511|orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2007 tentang
01512|Tindak Pidana Perdagangan Orang Sehingga Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU
01513|No 21 Tahun 2007 dapat diterapkan;
01514|- Bahwa jika mengacu  unsur-unsur pasal  yang  diuraikan  di atas, dikaitkan
01515|dengan  keterangan  para  saksi  dan  saksi  korban,  maka  perbuatan  yang
01516|dilakukan oleh Terdakwa II Nebayut Tefa Alias Sandi Ada bukti bahwa tujuan
01517|pengiriman Helena dkk. ke Malaysia adalah untuk eksploitasi (kerja paksa,
01518|perbudakan,  atau  lainnya).  Dapat  dibuktikan  bahwa  pemberian  manfaat
01519|(uang) kepada Terdakwa II Nebayut Tefa Alias Sandi merupakan bagian dari
01520|rencana untuk memfasilitasi tindak pidana TPPO. Namun, jika tidak ada bukti
01521|eksploitasi atau tujuan ilegal, perbuatan Terdakwa II Nebayut Tefa Alias Sandi
01522|dapat  dianggap  sebatas  perantara  biasa  tanpa  niat  atau  pengetahuan
01523|tentang  TPPO.  Hal  ini  harus  dipastikan  melalui  penyelidikan  lebih  lanjut
01524|terhadap motif, tujuan, dan kondisi Helena dkk., setelah sampai di Malaysia.
01525|Demikian perbuatan Terdakwa II Nebayut Tefa Alias Sandi telah memenuhi
01526|unsur  bersama-sama  melakukan  Tindak  Pidana  membawa  warga  negara
01527|Indonesia ke luar wilayah negara dengan maksud dieksploitasi sebagaimana
01528|
01529|dimaksud  dalam  Pasal  4  Jo  Pasal  10  telah  memenuhi  unsur  melakukan
01530|tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU
01531|No. 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga
01532|Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 dapat diterapkan.;
01533|- Bahwa Terdakwa I Harianto alias Anto dapat dikenakan Pasal 10 Jo Pasal 4
01534|U  No.  21  Tahun  2007,  karena  ia  berperan  dalam  rangkaian  perbuatan