01387|"menawarkan". Jika ditinjau dari posisi rentan yang didefinisikan sebagai
01388|kondisi di mana seseorang berada dalam situasi sulit, seperti tekanan
01389|ekonomi, sosial, atau psikologis, yang membuatnya sulit menolak suatu
01390|tawaran,  dalam  kasus  ini,  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman  Robet
01391|menyatakan  dirinya  bersedia  melayani  karena  kebutuhan  uang.
01392|Kebutuhan  finansial  yang  mendesak  secara  hukum  dapat  dianggap
01393|sebagai bentuk posisi rentan, meskipun tidak ada pemaksaan langsung
01394|dari Terdakwa;
01395|Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai pihak yang
01396|mengatur  dan  memfasilitasi  layanan  seksual  dengan  cara
01397|menghubungkan  pelanggan  dengan  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman
01398|Robet, yang mana dari fakta persidangan diketahui bahwa Devi Puspita
01399|Sari  binti  Maman  Robet  adalah  kakak  kandung  Terdakwa.  Melalui
01400|komunikasi yang dilakukan via media sosial dan aplikasi pesan instan,
01401|Terdakwa mengirimkan foto Devi Puspita Sari binti Maman Robet kepada
01402|calon  pelanggan,  menyepakati  tarif,  dan  menerima  pembayaran  dari
01403|pelanggan.  Semua  bukti  ini  mengindikasikan  bahwa  Terdakwa  telah
01404|secara aktif terlibat dalam mengorganisir kegiatan tersebut dengan tujuan
01405|memperoleh keuntungan;
01406|Bahwa  mengenai  keterlibatan  Terdakwa  dalam  transaksi  dan
01407|eksploitasi  seksual  terungkap  dari  tindakan  Terdakwa  yang  menerima
01408|pembayaran dari pelanggan atas jasa seksual yang disediakan oleh Devi
01409|Halaman 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01410|
01411|Puspita Sari binti Maman Robet, yang mana hal ini menunjukkan adanya
01412|keterlibatan langsung dalam tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa
01413|bukan hanya sebagai pihak yang mengatur dan memfasilitasi, namun
01414|juga  sebagai pihak  yang menerima hasil dari  transaksi  tersebut, baik
01415|dalam bentuk uang yang diberikan langsung oleh pelanggan maupun
01416|komisi yang disimpan oleh Terdakwa. Peran aktif ini memperkuat dugaan
01417|bahwa Terdakwa bertindak sebagai pihak yang mengeksploitasi orang
01418|lain untuk tujuan ekonomis;
01419|Bahwa dalam keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Terdakwa
01420|menetapkan  tarif  untuk  layanan  seksual  yang  disediakan  oleh  Devi
01421|Puspita Sari binti Maman Robet, yang berkisar antara Rp1.000.000,00
01422|(satu  juta  rupiah)  hingga  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu
01423|rupiah). Terdakwa menerima sebagian uang tersebut sebagai keuntungan
01424|pribadi,  yang  diperoleh  dari  setiap  transaksi.  Fakta  ini  menunjukkan
01425|adanya  pembagian  hasil  yang  jelas  antara  Terdakwa  dan  Korban,  di
01426|mana Terdakwa memperoleh bagian dari hasil tarif layanan jasa seksual
01427|yang dilakukan oleh Devi Puspita Sari binti Maman Robet;
01428|Bahwa dari bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian, seperti
01429|ponsel, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta
01430|pakaian  dalam  yang  digunakan  oleh  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman
01431|Robet,  menguatkan  fakta  bahwa  Terdakwa  berperan  dalam  transaksi
01432|yang berujung pada  eksploitasi seksual. Ponsel  yang  digunakan  oleh
01433|Terdakwa dan  Korban untuk  berkomunikasi tentang  transaksi  menjadi
01434|bukti penting yang mengonfirmasi keterlibatan Terdakwa dalam proses
01435|negosiasi dan pengaturan layanan seksual. Selain itu, uang tunai yang
01436|ditemukan merupakan bukti langsung dari hasil transaksi yang dilakukan
01437|oleh Terdakwa;
01438|Bahwa keterangan saksi-saksi, seperti Angga Wijaya dan Muhamad
01439|Abdullah, juga mendukung fakta bahwa Terdakwa berperan aktif dalam
01440|tindak pidana ini. Angga Wijaya bin (alm.)  Jahidi, sebagai sopir yang
01441|Halaman 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01442|
01443|mengantar Terdakwa dan Devi Puspita Sari binti Maman Robet ke hotel,
01444|mengonfirmasi  bahwa  Terdakwa  dan  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman
01445|Robet  pergi  ke  Hotel  Swiss-Belinn  berdasarkan  pengaturan  yang
01446|dilakukan  oleh  Terdakwa.  Saksi  lain,  yakni  Muhamad  Abdullah,  S.H.,
01447|mengonfirmasi  bahwa  ia  bertransaksi  dengan  Terdakwa  untuk
01448|mendapatkan layanan seksual dari Devi Puspita Sari binti Maman Robet.
01449|Keterangan-keterangan saksi ini semakin menguatkan posisi Terdakwa
01450|sebagai  pihak  yang  mengorganisir  dan  mengatur  perbuatan
01451|sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;
01452|Bahwa  meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  adanya
01453|kekerasan  fisik  atau  ancaman  langsung,  dapat  diasumsikan  bahwa
01454|Terdakwa memanfaatkan posisi rentan Devi Puspita Sari sebagai pekerja
01455|seks komersial untuk terus menariknya ke dalam lingkaran eksploitasi.
01456|Terdakwa dapat dikatakan telah mengatur dan mengendalikan kegiatan
01457|prostitusi tersebut, mengarahkan Devi Puspita Sari binti Maman Robet
01458|kepada pelanggan, serta  memfasilitasi transaksi seksual. Tindakan ini
01459|sejalan dengan adanya penyalahgunaan posisi rentan dari Devi Puspita
01460|Sari binti Maman Robet yang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi
01461|atau tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah Terdakwa untuk
01462|mendapatkan uang;
01463|Bahwa mens rea dari Terdakwa dalam hal ini adalah motif ekonomi
01464|yang jelas, yang tercermin dari pengaturannya dalam memperoleh komisi
01465|dari setiap transaksi yang terjadi. Dari keterangan saksi dan bukti yang
01466|ada,  Terdakwa  menerima  Rp300.000,00  dari  tarif  yang  dibayar  oleh
01467|pelanggan (Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)). Hal ini
01468|menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk meraup keuntungan
01469|finansial dari eksploitasi seksual Devi Puspita Sari binti Maman Robet.
01470|Tindakan  menerima  pembayaran  dan  memfasilitasi  transaksi  ini
01471|menunjukkan adanya kesadaran penuh bahwa kegiatan tersebut adalah
01472|bentuk eksploitasi terhadap perempuan, yang merupakan ciri khas tindak
01473|Halaman 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01474|
01475|pidana perdagangan orang. Hal ini juga didukung oleh fakta berdasarkan
01476|keterangan  Saksi  Mamah  alias  Momo  binti  Abdurachman  yang
01477|mengungkapkan  adanya  pembagian  hasil  antara  Mamah  alias  Momo
01478|binti Abdurachman dan Terdakwa, yang mana hal tersebut menunjukkan
01479|bahwa  Terdakwa  memanfaatkan  situasi  tersebut  untuk  memperoleh
01480|keuntungan  finansial  (Rp700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah)  dan
01481|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam dua kejadian terpisah);
01482|Bahwa Terdakwa juga menggunakan teknologi ( i.c. ponsel) untuk
01483|memfasilitasi  komunikasi  dan  negosiasi  terkait  layanan  seksual,  yang
01484|semakin memperjelas niat jahat Terdakwa dalam mendalangi aktivitas
01485|tersebut. Ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan
01486|dan  mengatur  tarif,  serta  untuk  mengirim  foto  Devi  Puspita  Sari  binti
01487|Maman  Robet,  mengindikasikan  adanya  pola  sistematis  dalam
01488|menjalankan praktik  ini. Hal  ini  tidak hanya  menunjukkan  keterlibatan
01489|langsung Terdakwa dalam eksploitasi seksual, tetapi juga upaya untuk
01490|mempermudah  proses  transaksi  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan
01491|keuntungan pribadi;
01492|Bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur eksploitasi yang relevan
01493|adalah tindakan Terdakwa memanfaatkan kemampuan orang lain untuk
01494|memberikan  layanan  seksual  kepada  laki-laki  dengan  mengambil
01495|keuntungan langsung dari aktivitas tersebut (dalam bentuk monetari atau
01496|uang).  Artiya,  tindakan  Terdakwa  dalam  hal  ini  adalah  memperoleh
01497|keuntungan finansial dari aktivitas yang dilakukan oleh Devi Puspita Sari
01498|binti Maman Robet dan wanita lain di luar diri Devi Puspita Sari binti
01499|Maman Robet atau dapat juga dikatakan bahwa Terdakwa mendapatkan
01500|uang sebagai komisi dari aktivitas seksual Devi Puspita Sari binti Maman
01501|Robet dan wanita lain di luar diri Devi Puspita Sari binti Maman Robet.
01502|Dengan kata lain, meskipun Devi Puspita Sari binti Maman Robet atau
01503|wanita lain di luar diri Devi Puspita Sari binti Maman Robet yang juga
01504|turut melakukan aktivitas serupa dengan Devi Puspita Sari binti Maman
01505|Halaman 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01506|
01507|Robet  setuju  melakukan  layanan  seksual,  tindakan  Terdakwa  tetap
01508|dianggap sebagai eksploitasi karena Terdakwa mengambil keuntungan
01509|dari  situasi  rentan  atau  kebutuhan  ekonomi  Devi  Puspita  Sari  binti
01510|Maman Robet dan wanita lain dimaksud;
01511|Bahwa penyalahgunaan posisi rentan tidak  dapat dipungkiri  pada
01512|akhirnya  atau  pada  gilirannya  kelak  dapat  menimbulkan  manipulasi
01513|psikologis, yang mana bahkan jika Devi Puspita Sari binti Maman Robet
01514|dan  wanita  lain  yang  pernah  melakukan  hal  yang  sama  dengan  Devi
01515|Puspita Sari binti Maman Robet setuju terlibat dalam eksploitasi seksual
01516|karena  alasan  ekonomi,  mereka  sering  kali  mengalami  manipulasi
01517|psikologis, seperti rasa takut, rasa malu, atau ketergantungan emosional
01518|pada Terdakwa. Terdakwa mungkin memperkuat perasaan ketergantungan
01519|ini melalui pengaruh yang mendalam, menjadikan Devi Puspita Sari binti
01520|Maman  Robet dan  wanita  lain  dimaksud  merasa  bahwa  mereka  tidak
01521|dapat melarikan diri atau menghentikan aktivitas tersebut;
01522|Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus ini
01523|mencerminkan  adanya  niat  yang  sangat  jahat,  yaitu  niat  untuk
01524|mengeksploitasi  orang  lain  demi  keuntungan  pribadi.  Dalam  hal  ini,
01525|Terdakwa mengatur dan memfasilitasi eksploitasi seksual terhadap kakak
01526|kandungnya sendiri, Devi Puspita Sari binti Maman Robet. Niatan untuk
01527|memperoleh keuntungan finansial dari tindakan yang sangat merugikan
01528|Korban menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya melibatkan dirinya
01529|dalam transaksi tersebut, tetapi juga mempergunakan orang terdekatnya
01530|dalam praktik yang secara eksplisit merendahkan martabat manusia;
01531|Bahwa  dalam  konteks  budaya  ketimuran,  khususnya  dalam
01532|masyarakat  Indonesia,  keluarga  memiliki  peran  yang  sangat  penting
01533|sebagai  lembaga  moral  dan  sosial  yang  menjaga  kehormatan  dan
01534|martabat individu. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa — yang
01535|melibatkan pengaturan eksploitasi seksual terhadap kakak kandungnya
01536|—  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  norma-norma  adat  yang
01537|menekankan pada saling menghormati dan menjaga martabat keluarga;
01538|Bahwa  adat  ketimuran  mengajarkan  bahwa  hubungan  keluarga
01539|Halaman 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01540|
01541|seharusnya  didasarkan  pada  saling  mendukung,  kasih  sayang,  dan
01542|perlindungan terhadap anggota keluarga. Dalam hal ini, Terdakwa justru
01543|menggunakan  hubungan  keluarga  tersebut  untuk  keuntungan  pribadi
01544|yang  mengarah  pada  perbuatan  yang  merusak  dan  mengancam
01545|keselamatan fisik dan mental korban. Posisi sebagai adik kandung, yang
01546|seharusnya  melindungi  dan  menjaga  kakak,  malah  digunakan  untuk
01547|memperburuk kondisi dan membiarkan korban terjebak dalam eksploitasi
01548|seksual;
01549|Menimbang bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan
01550|bukti  yang  terungkap  dalam  perkara  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa
01551|Terdakwa  telah  memenuhi  semua  unsur  yang  diperlukan  untuk
01552|dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana perdagangan
01553|orang.  Terdakwa  bertindak  dengan  kesadaran  dan  kehendak  untuk
01554|mengeksploitasi  orang  lain,  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan
01555|materi  melalui  pengaturan  layanan  seksual.  Oleh  karena  itu,  Majelis
01556|Hakim  mempertimbangkan  hal  ini  dalam  menjatuhkan  putusan  yang
01557|sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan
01558|menjamin keadilan bagi korban serta masyarakat;
01559|Bahwa  dalam  hal  ini,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa
01560|dapat  dikategorikan  sebagai  melawan  hukum  secara  materiil,  karena
01561|perbuatan  yang  dilakukan  telah  menyebabkan  akibat yang  merugikan
01562|dan  bertentangan  dengan  kepentingan  hukum  yang  dilindungi  oleh
01563|undang-undang,  yakni  perdagangan  orang  dengan  tujuan  eksploitasi
01564|seksual. Meskipun dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekerasan
01565|fisik atau ancaman langsung terhadap Korban, perbuatan Terdakwa yang
01566|mengatur,  memfasilitasi,  dan  memperoleh  keuntungan  dari  eksploitasi
01567|seksual  Korban  tetap  dapat  dianggap  bertentangan  dengan  norma
01568|hukum  yang  melarang  perdagangan  orang.  Akibat  dari  perbuatan
01569|Terdakwa adalah eksploitasi seksual yang merugikan Korban secara fisik,
01570|mental, dan sosial, serta mencederai martabat manusia sebagai individu
01571|Halaman 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01572|
01573|yang  dilindungi  hak-haknya  oleh  hukum.  Dengan  demikian,  meskipun
01574|tidak  ada  bentuk  kekerasan  fisik  atau  ancaman  eksplisit,  perbuatan
01575|Terdakwa tetap memenuhi unsur melawan hukum secara materiil karena
01576|menghasilkan  dampak  eksploitasi  yang  merugikan  Korban,  yang
01577|bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  ada.  Selanjutnya,  terkait
01578|melawan  hukum  secara  formil,  perbuatan  Terdakwa  jelas  melanggar
01579|ketentuan  hukum  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  21
01580|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01581|yang mengatur bahwa segala bentuk perdagangan orang, baik secara
01582|langsung maupun tidak langsung, merupakan tindak pidana. Tindakan
01583|Terdakwa  yang  memfasilitasi  transaksi  seksual  untuk  mendapatkan
01584|keuntungan  dari  eksploitasi  korban,  serta  menerima  pembayaran  dari
01585|pelanggan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan formil
01586|tersebut. Tindakannya tidak hanya melanggar norma etika dan moral,
01587|tetapi  juga  melanggar  ketentuan  hukum  yang  secara  tegas  mengatur
01588|tentang  larangan  perdagangan  orang,  termasuk  dengan  tujuan
01589|eksploitasi  seksual,  yang  jelas  melanggar  prinsip-prinsip  hukum  yang
01590|berlaku di Indonesia;
01591|Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  unsur  ini  telah
01592|terpenuhi;
01593|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  ayat  (1)
01594|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01595|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01596|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01597|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01598|Menimbang  bahwa  selanjutnya,  mengenai  permohonan  keringanan
01599|hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
01600|mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan
01601|perbuatan Terdakwa. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor,
01602|baik yang bersifat subjektif maupun objektif, yang dapat mempengaruhi putusan
01603|Halaman 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01604|
01605|mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan;
01606|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01607|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01608|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01609|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01610|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
01611|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01612|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
01613|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01614|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01615|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01616|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01617|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01618|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01619|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01620|˗ 1  (satu)  unit  handphone merek  Oppo  F9  warna  merah  dengan  IMEI  1
01621|(864091049484896)  dan  IMEI  2  (864091049484888)  dengan  nomor  SIM
01622|Card 081927146519;
01623|˗ 1  (satu)  unit  handphone merk  iPhone  X  warna  putih  dengan  IMEI
01624|(359406089553214);
01625|˗ 1  (satu)  buah  handphone merek  Oppo  A31  warna  hitam  dengan  IMEI 1
01626|(862829044815263);
01627|ketiga  handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dan/atau korban untuk
01628|berkomunikasi, mengatur, dan memfasilitasi transaksi yang berkaitan dengan
01629|eksploitasi  seksual,  yang  merupakan  tindak  pidana  perdagangan  orang.
01630|Handphone tersebut berfungsi sebagai sarana dalam melakukan komunikasi
01631|yang mengarah pada perbuatan pidana, sehingga menjadi barang bukti yang
01632|tidak lagi memiliki nilai guna kecuali sebagai alat untuk tindak pidana. Oleh
01633|karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang bukti berupa
01634|handphone tersebut  perlu  dirampas  untuk  dimusnahkan  agar  tidak
01635|Halaman 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01636|
01637|disalahgunakan lagi dan untuk memastikan bahwa alat tersebut tidak digunakan
01638|lagi dalam kegiatan ilegal;
01639|˗ 1 (satu) buah lingerie;
01640|˗ 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
01641|kedua barang bukti ini berhubungan langsung dengan tindak pidana eksploitasi
01642|seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban. Sebagai barang yang
01643|digunakan dalam kegiatan eksploitasi tersebut,  lingerie dan celana dalam ini
01644|tidak lagi memiliki nilai fungsional selain sebagai barang bukti dari perbuatan
01645|pidana. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti
01646|tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan agar tidak jatuh ke tangan yang
01647|salah dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan;
01648|˗ Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
01649|merupakan uang yang ditemukan merupakan hasil dari transaksi yang dilakukan
01650|oleh  Terdakwa  dalam  rangka  mengeksploitasi  Korban.  Sebagian  dari  uang
01651|tersebut  diterima  oleh  Terdakwa  sebagai  keuntungan  dari  tindak  pidana
01652|perdagangan  orang.  Sebagai  hasil  dari  tindak  pidana  yang  bertentangan
01653|dengan hukum, uang tersebut perlu dirampas untuk negara, sesuai dengan
01654|ketentuan  hukum  yang  berlaku,  sebagai  bagian  dari  pengembalian  kepada
01655|negara atas keuntungan yang diperoleh dari perbuatan ilegal;
01656|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01657|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01658|meringankan Terdakwa;
01659|Keadaan yang memberatkan:
01660|- Terdakwa  memiliki  peran  sentral  dalam  mengatur  dan  memfasilitasi
01661|perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual, dengan menghubungkan
01662|pelanggan dengan korban (kakak kandungnya). Tindakannya menunjukkan
01663|bahwa Terdakwa bukan sekadar pihak yang terlibat secara pasif, tetapi juga
01664|bertindak  sebagai  penggerak  utama  dari  tindak  pidana  ini,  yang
01665|memperburuk dampak bagi Korban;