01918|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01919|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01920|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01921|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01922|Terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Sanjani Bin Ilham dan saksi Iqbal Muharrar
01923|karena Terdakwa  telah  memfasilitasi pemberangkatan  Calon Pekerja  Migran
01924|Indonesia dengan melakukan penjemputan dari daerah asal Kabupaten Maros
01925|Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi  Sulawesi
01926|Selatan  menuju  Kota  Pare-Pare atas  perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian
01927|saksi),  untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01928|Kalimantan Utara;
01929|Menimbang, bahwa  Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26
01930|Agustus  2025  sekira  pukul  10.00  Wita  bertempat  di  rumah  Terdakwa  yang
01931|beralamat  di  Dusun  Saukeng  Rt.  001  /  Rw.  002  Desa  Singa,  Kecamatan
01932|Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
01933|Menimbang,  b ahwa  penangkapan  terhadap  Terdakwa  adalah
01934|pengembangan  setelah  dilakukannya  penangkapan  terhadap  saksi  Jufri
01935|Sangkala  pada  hari  Senin  tanggal  14  Juli  2025,  sekira  pukul  10.00  Wita
01936|bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan
01937|Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01938|Utara;
01939|Menimbang,  b ahwa  Terdakwa  mengetahui  Calon  Pekerja  Migran
01940|Indonesia yang akan diberangkatkan sejumlah  7 (tujuh) orang Calon Pekerja
01941|Migran  Indonesia  Dewasa  yaitu  saksi  Jufri  Sangkala,  Sdri.  Hajrah,  saksi
01942|Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail akan diberangkatkan
01943|ke  Malaysia  karena  adanya  permintaan  dari  Sdr.Rizal  di  Malaysia  melalui
01944|Whatsapp (WA) yang disebut Terdakwa sebagai “Bos Malaysia”, serta termasuk
01945|4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01946|Menimbang, b ahwa sebelumnya saksi Jufri Sangkala dengan istrinya
01947|Sdri.  Hajrah  bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang
01948|berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu
01949|tanggal  05  Juli  2025  sedang  cuti,  bertemu  dengan  saksi  Rahman  dan
01950|Sdri.Dahlia  datang  ke  rumah  saksi  Jufri  Sangkala  di  Kabupaten  Bantaeng
01951|Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01952|
01953|Provinsi  Sulawesi  Selatan  meminta  kepada  saksi  Jufri  Sangkala  agar  saksi
01954|Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan Sdr. Ismail dapat ikut bekerja
01955|bersama di Negara Malaysia;
01956|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  langsung  menanggapi  dengan
01957|menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik  lahan  Serikat  LPL Enterprise).
01958|Selang  beberapa  saat Sdr. Rizal  (Pengurus  pemberangkatan  Calon  Pekerja
01959|Migran Indonesia) ada menghubungi saksi Jufri Sangkala dan menyampaikan
01960|bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;
01961|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Terdakwa  telah  mengatur
01962|pemberangkatan saksi Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang
01963|lainnya dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01964|Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal. Saksi Jufri Sangkala dan Sdri. Hajrah tiba di
01965|Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dijemput oleh Jabal (DPO) yang
01966|merupakan  supir  Terdakwa  dengan  menumpangi  mobil  Terdakwa.  Setelah
01967|bertemu  dengan  Terdakwa  kemudian  meminta  uang  kepada  saksi  Jufri
01968|Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi
01969|Jufri  Sangkala  bersama-sama  dengan  Terdakwa  berangkat  menuju  Kota
01970|Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01971|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025, saksi Jufri
01972|Sangkala bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan
01973|bertemu dengan saksi Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga
01974|telah  berangkat  dari  daerah  asal  Kota  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
01975|Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi. Saat itu
01976|Sdr. Rahman membayar dirinya dan Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan
01977|untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail meminjam uang
01978|dari saksi Jufri Sangkala; 
01979|Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa,
01980|kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh)
01981|orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun
01982|untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket
01983|kapal laut telah diakomodir oleh Terdakwa;
01984|Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, saksi Jufri
01985|Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka
01986|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk
01987|turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal
01988|bernama Sdr. Bahar yang rencananya akan menjemput di Pelabuhan Tunon
01989|Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01990|Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01991|
01992|Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.
01993|Rizal sementara mengatur Sdr. Bahar untuk menjemput, saksi Jufri Sangkala
01994|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh aparat Kepolisan RI
01995|karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur
01996|tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam)
01997|orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural  tersebut  akan
01998|dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  serta  persyaratan
01999|terkait pekerja migran Indonesia;
02000|Menimbang, bahwa biaya pemberangkatan dari daerah asal ke Pare-
02001|Pare  hingga  menuju  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah
02002|dibayarkan  kepada  Terdakwa,  dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah
02003|sejumlah  Rp8.600.000,00  (delapan  juta  enam  ratus  juta  rupiah), sedangkan
02004|biaya dari Nunukan hingga lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah
02005|Pitas, Sabah, Negara Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada
02006|yang dibayarkan;
02007|Menimbang, bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh saksi
02008|Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
02009|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti orangtuanya menuju lokasi  perusahaan
02010|tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju
02011|daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan
02012|diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia memalui
02013|jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga
02014|kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan
02015|dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat
02016|LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
02017|Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala akan bekerja sebagai mandor
02018|kebun yang bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung
02019|hasil panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa
02020|sawit agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir
02021|dan  Sdr.  Ismail  akan  bekerja  sebagai  buruh  panen  buah  kelapa  sawit
02022|sedangkan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai
02023|penyemprot  racun  hama,  pemungut  biji  brondolan  kelapa  sawit  dan  juga
02024|menebas rumput liar yang sudah tinggi;
02025|Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa yang telah diterima sebagai
02026|biaya pengurusan adalah senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh ima
02027|ribu rupiah);
02028|Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02029|
02030|Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon
02031|Pekerja  Migran  Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti
02032|orangtuanya, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor
02033|dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta
02034|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
02035|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin /  tidak  mempunyai
02036|wewenang  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02037|bekerja di luar negeri;
02038|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut di  atas,
02039|Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02040|yang akan diberangkatkan menuju ke  Tawau, Sabah,  Malaysia dengan tujuan
02041|untuk  bekerja , tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah  seperti  Visa  Kerja,
02042|Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  maupun  Perjanjian  Kerja,
02043|sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana
02044|ditetapkan  oleh  Pemerintah  atau  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
02045|Indonesia  atau  merupakan  perusahaan  yang  akan  menempatkan  pekerja
02046|migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa
02047|bertindak  secara  pribadi  atau  orang  perseorangan  dengan  tujuan  untuk
02048|memperoleh keuntungan,  sebagai  upah  jasa  Terdakwa  dalam  melakukan
02049|penjemputan  para calon pekerja migran  tersebut dari daerah asal Kabupaten
02050|Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi
02051|Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  untuk selanjutnya diarahkan menuju
02052|Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hingga tujuan bekerja di lokasi
02053|Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
02054|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02055|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan  penempatan pekerja
02056|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
02057|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
02058|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
02059|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
02060|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02061|kehendaknya sendiri;
02062|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
02063|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
02064|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
02065|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
02066|bukan  karena  semata-mata  atas  kehendaknya  sendiri.  Kemudian  ketentuan
02067|Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02068|
02069|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
02070|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
02071|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
02072|tindak pidana yang dituju;
02073|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  merupakan  pengembangan
02074|dari perkara atas nama saksi Jufri Sangkala, yang diketahui bahwa saksi Jufri
02075|Sangkala tidak dapat menyelesaikan pemberangkatkannya berikut ke 6 (enam)
02076|Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti
02077|orangtuanya, yang  mana  tidak  selesainya  perbuatan  tersebut  bukan  karena
02078|kehendaknya sendiri melainkan karena telah terlebih dahulu diamankan oleh
02079|petugas kepolisian  pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00
02080|Wita  bertempat  di  Pelabuhan  Tunon  taka  Nunukan  Jalan  Tien  Soeharto
02081|Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi
02082|Kalimantan Utara;
02083|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02084|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana
02085|terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari
02086|Tindak  Pidana  yang  dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak
02087|mencapai  hasil,  atau  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan
02088|karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
02089|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
02090|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02091|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
02092|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
02093|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
02094|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
02095|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
02096|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02097|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
02098|alternatif kedua; 
02099|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
02100|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
02101|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
02102|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
02103|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
02104|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
02105|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
02106|Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02107|
02108|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
02109|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
02110|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
02111|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
02112|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
02113|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
02114|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
02115|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 22
02116|Desember 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
02117|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
02118|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
02119|ini;
02120|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02121|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
02122|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02123|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02124|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
02125|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
02126|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
02127|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
02128|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
02129|pidana  Penuntut  Umum  tersebut,  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut
02130|merupakan proses pengembangan dalam perkara saksi Jufri Sangkala yang
02131|telah  diputus  dalam  register  perkara  306/Pid.Sus/2025/PN.Nnk.  Diketahui
02132|bahwa bermula ketika Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Saksi
02133|Rahman  Tammu  bersama  dengan  istrinya)  menemui  saksi  Jufri  Sangkala
02134|berkeinginan agar saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah,
02135|dan Sdr. Ismail untuk bekerja bersama-sama dengan saksi Jufri Sangkala di
02136|tempatnya bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di daerah Pitas,
02137|Sabah,  Negara  Malaysia,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
02138|tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan
02139|kesadaran oleh saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah, dan
02140|Sdr. Ismail (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan tanpa ada tekanan dilakukan
02141|oleh  saksi  Jufri  Sangkala.  Kemudian  Terdakwa  berperan  mengatur
02142|keberangkatan dari  daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
02143|dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-
02144|Pare untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
02145|Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02146|
02147|Kalimantan  Utara.  Perbuatan  Terdakwa  yang  mengatur  pemberangkatan
02148|tersebut dilakukan tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan orang
02149|tereksploitasi oleh Terdakwa;
02150|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
02151|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
02152|denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diganti dengan pidana
02153|penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari, maka akan
02154|dipertimbangkan sebagai berikut; 
02155|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,
02156|Majelis  Hakim  turut  mempertimbangkan  peran  dari  Terdakwa  yang  telah
02157|mengatur pemberangkatan dengan melakukan penjemputan ke 7 (tujuh) orang
02158|Calon  Pekerja Migran Indonesia non  prosedural dan  serta 4 (empat)  orang
02159|anak, dari daerah asal  Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari
02160|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas
02161|perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian  saksi),  dan  diarahkan  menuju  menuju
02162|Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Utara,  dengan  tujuan  bekerja  di
02163|Negara  Malaysia yang  tidak  dilengkapi  dokumen  perjalanan  yang  sah  baik
02164|berupa paspor  dan  tidak memiliki  dokumen-dokumen  terkait Pekerja Migran
02165|Indonesia  serta  tidak  memiliki  ijin  /  tidak  mempunyai  wewenang  untuk
02166|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sehingga  penjatuhan
02167|pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah
02168|ini telah dipandang adil dan tepat;  
02169|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
02170|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
02171|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
02172|dalam keadaan yang meringankan;
02173|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo. Pasal  69
02174|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02175|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan