01764|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01765|Indonesia”;
01766|- Bahwa  Berdasarkan  pasal  1  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik
01767|Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01768|Indonesia,  Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia
01769|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
01770|diluar wilayah Republik Indonesia.
01771|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01772|Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran
01773|Indonesia ke luar negeri terdiri atas : 
01774|a. Badan; 
01775|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau 
01776|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01777|
01778|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01779|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01780|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01781|kepadanya;
01782|Menimbang,  bahwa  Terdakwa   telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01783|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01784|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01785|alternatif  kedua primair  sebagaimana diatur dalam  Pasal 81 Juncto Pasal 69
01786|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01787|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI
01788|Nomor  6  tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
01789|Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
01790|Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
01791|yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
01792|1. Orang Perseorangan 
01793|2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01794|dimaksud dalam pasal 69 
01795|3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;
01796|
01797|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01798|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01799|Ad.1. Unsur Orang Perseorangan
01800|Menimbang,  bahwa menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  19  Undang-
01801|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01802|menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan
01803|atau korporasi;
01804|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengertian  Orang  Perseorangan  di
01805|atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan
01806|ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan
01807|“Orang  Perseorangan”  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  orang  selaku  subjek
01808|hukum pidana dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu Puryanta als
01809|Jimmy als Frans yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani
01810|serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan
01811|ini;
01812|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  seorang
01813|Terdakwa  di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa  dimana Terdakwa
01814|Puryanta als Jimmy als Frans  telah mengakui dan membenarkan identitas yang
01815|dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh
01816|para saksi, serta Terdakwa  juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat
01817|dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.
01818|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa
01819|tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian
01820|unsur setiap orang telah terpenuhi.
01821| Ad.2.  Unsur  Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran
01822|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
01823|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01824|menurut  ketentuan  pasal  1  angka  2  UU  No.  18  Tahun  2017  tentang
01825|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia
01826|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01827|luar wilayah Republik Indonesia;
01828|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang
01829|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyebutkan  bahwa  orang
01830|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
01831|sedangkan arti kata dilarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
01832|tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;
01833|
01834|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
01835|menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01836|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang  perseorangan
01837|dan/atau korporasi;
01838|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 59  Undang-Undang
01839|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01840|menyebutkan bahwa:
01841|1. Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01842|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01843|2. SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat  dialihkan  dan
01844|dipindahtangankan kepada pihak lain;
01845|3. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan negara
01846|tujuan penempatan.
01847|4. Untuk  mendapatkan  SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
01848|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen:
01849|a. Perjanjian Kerja Sama penempatan;
01850|b. surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
01851|c. rancangan Perjanjian Penempatan; dan
01852|d. rancangan Perjanjian Kerja
01853|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di
01854|persidangan bahwa berawal tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa  berkomunikasi
01855|dengan   MEGA (DPO)  untuk melakukan pengurusan terhadap 2 (Dua) orang
01856|Calon  PMI  atas  nama  SURATI  dan  MADE  SUCIATI  untuk  berangkat  dan
01857|bekerja  ke  Negara  Malaysia  melalui  Kota  Batam,  selanjutnya  Terdakwa
01858|dikirimkan tiket pesawat dua Calon PMI tersebut, lalu pada tanggal 14 Januari
01859|2024 Terdakwa meminta foto wajah dan nomor telfon Calon PMI tersebut untuk
01860|Terdakwa  lakukan  pengurusan  berangkat  dan  bekerja  di  Negara  Malaysia.
01861|Dimana  tanggal 14 Januari 2024 sekria pukul 12.05 menggunakan Pesawat
01862|Super Air Jet dua orang Calon PMI tersebut berangkat ke Kota Batam melalui
01863|Bandara  Soekarno  Hatta  Jakarta,  setibanya  di  Bandara  Hang  Nadim  Kota
01864|Batam  Terdakwa  menghubungi  salah  dua  orang  Calon  PMI  tersebut  untuk
01865|Terdakwa arahkan menuju Penginapan Kusuma Jaya Syariah Lubuk Baja Kota
01866|Batam, Terdakwa juga mengirimkan nomor S aksi INDRA SAFTAMA Als QATAR
01867|Bin  SULISMAN  kepada  dua  orang  Calon  PMI  tersebut,  dimana  Terdakwa
01868|mengatakan  kepada  kedua  orang  Calon  PMI  tersebut  bahwa  nomor  Saksi
01869|INDRA  SAFTAMA  Als  QATAR  Bin  SULISMAN  merupakan  pengurus  yang
01870|
01871|bekerjasama  dengan  Terdakwa  yang  akan  memberangkatkan  Calon  PMI
01872|tersebut  ke  Negara  Malaysia,  selanjutnya  dua  calon  PMI  tersebut  tiba  di
01873|Penginapan  Kusuma  Jaya  Syariah  Lubuk  Baja  Kota  Batam  dan  ditampung
01874|sementara di penginapan tersebut sebelum diberangkatkan pada tanggal 15
01875|Januari 2024 melalui Pelabuhan Ferry Internasional Harbourbay Kota Batam
01876|secara non procedural, dimana   yang membantu Terdakwa dalam melakukan
01877|pengurusan dua orang Calon PMI tersebut selama di Kota Batam adalah Saksi
01878|INDRA SAFTAMA Als QATAR Bin SULISMAN;
01879|Menimbang,  bahwa p ada tanggal  14  Januari  2024  S aksi KEVIN
01880|WIDJAJA, SH juga menghubungi Terdakwa melalui telfon untuk memberitahu
01881|bahwa  ada 4 (empat) orang calon PMI yang akan diberangkatkan ke Negara
01882|Malaysia  melalui  Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta  menuju  Kota Batam
01883|sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia melalui Pelabuhan Internasional
01884|Harbourbay Kota Batam, selanjutnya Saksi KEVIN WIDJAJA, SH mengirimkan
01885|foto tiket pesawat tujuan Jakarta – Batam atas nama S aksi SURATI, S aksi
01886|DEWI WIDIYANTI, Saksi OON NURASIAH, dan Saksi  CUCU KOMALA;
01887|Menimbang, bahwa kemudian  pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa
01888|berkomunikasi  dengan  Saksi  INDRA SAFTAMA Als  QATAR  Bin  SULISMAN
01889|terkait pembelian tiket kapal tujuan Negara Malaysia yang dimana Terdakwa
01890|yang memberikan biaya tiket kapal tersebut kepada S aksi INDRA SAFTAMA Als
01891|QATAR Bin SULISMAN dan Sdr INDRA SAFTAMA Als QATAR Bin SULISMAN
01892|lah yang  akan  membelikan tiket kapal tujuan ke Negara Malaysia tersebut di
01893|Pelabuhan dan dibagikan kepada S aksi SURATI dan S aksi MADE SUCIATI,
01894|namun pada saat Saksi SURATI dan Saksi MADE SUCIATI mencoba berangkat
01895|melalui  imgrasi  Pelabuhan  Harbourbay  Kota  Batam  dua  orang  Calon  PMI
01896|tersebut dilakukan penolakan oleh Pihak Imigrasi;
01897|Menimbang, bahwa  dimana   pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa
01898|juga  berkomunikasi  dengan  Saksi KEVIN  WIDJAJA,  SH  dalam  melakukan
01899|pengurusan  terhadap  empat  orang  Calon  PMI  yang  berangkat  dari  Jakarta
01900|menuju Kota Batam sebelum diberangkatkan juga ke Negara Malaysia. Pada
01901|tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.30 empat orang Calon PMI atas nama
01902|Saksi NENI, S aksi DEWI WIDIYANTI, Saksi OON NURASIAH, Saksi CUCU
01903|KOMALA tiba di Kota Batam dan kemudian Terdakwa arahkan juga menuju
01904|Penginapan  Kusuma  Jaya  Syariah  Lubuk  Baja  Kota  Batam  dan  Terdakwa
01905|berikan juga nomor S aksi INDRA SAFTAMA Als QATAR Bin SULISMAN yang
01906|merupakan pengurus yang berada di Kota Batam, untuk keempat orang calon
01907|
01908|PMI atas nama S aksi NENI, S aksi DEWI WIDIYANTI, S aksi OON NURASIAH,
01909|Saksi CUCU KOMALA pada saat itu masih berada di Penginapan Kusuma Jaya
01910|Syariah Lubuk Baja Kota Batam dan sudah dibelikan tiket ferry tujuan Malaysia
01911|yang dibelikan oleh S aksi INDRA SAFTMA Als QATAR Bin SULISMAN namun
01912|belum  dibagikan  kepada  keempat  Calon  PMI  tersebut  dan  tiket  kapal  ferry
01913|tersebut  masih  berada  pada  S aksi INDRA  SAFTAMA  Als  QATAR  Bin
01914|SULISMAN;
01915|Menimbang, bahwa  Terdakwa mengetahui bahwa S aksi SURATI dan
01916|Saksi MADE SUCIATI tidak jadi berangkat karena ditolak imigrasi, Terdakwa
01917|jelaskan  bahwa  Terdakwa  mengetahui  informasi  tersebut  dari  Saksi INDRA
01918|SAFTAMA Als  QATAR  Bin  SULISMAN  dan  Calon  PMI  tersebut,  Terdakwa
01919|mengatakan   untuk  4  (empat) orang  Calon  PMI  tersebut  juga  Terdakwa
01920|hubungin dan juga belum berangkat ke Negara Malaysia dan masih berada di
01921|Penginapan Kusuma Jaya Syariah Lubuk Baja Kota Batam. Terdakwa jelaskan
01922|awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa terhadap Sdr INDRA SAFTAMA Als
01923|QATAR Bin SULISMAN dan 6 orang Calon PMI tersebut diamankan oleh pihak
01924|kepolisian Polda Kepri, namun Terdakwa dapat mengetahui bahwa terhadap Sdr
01925|INDRA SAFTAMA Als QATAR Bin SULISMAN dan 6 orang Calon PMI tersebut
01926|sudah amankan karena nomor handphone para Calon PMI sudah tidak aktif;
01927|Menimbang, bahwa  dimana  saksi Pirngadi, saksi Fali Hardianyah dan
01928|saksi Febi Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan keempatnya  anggota subdit 4
01929|Ditreskrimum Polda Kepri yang sebelumnya menerima informasi bahwa ada
01930|beberapa orang yang diduga calon PMI yang akan diberangkatkan ke negara
01931|Malaysia  selanjutnya  saksi  Pirngadi, saksi  Fadli  Hardianyah  dan  saksi  Febi
01932|Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan  anggota tim subdit 4 Ditreskrimum
01933|Polda  Kepri  kemudian  melakukan  rangkaian  penyelidikan  untuk  mengetahui
01934|apakah benar informasi tersebut dan apakah benar  terdapat peristiwa pidana,
01935|saat saksi Pirngadi, saksi Fadli Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi Gerri
01936|Handoko  Siahaan  dan   anggota  tim  subdit  4  Ditreskrimum  Polda  Kepri
01937|melakukan penyelidikan tersebut sekira pukul 11.00 wib saksi Pirngadi, saksi
01938|Fadli Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan
01939|anggota tim subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri meilhat 2 (dua) orangh wanita
01940|yang diduga PMI illegal terlihat mencurigakan dan saksi Pirngadi, saksi Fadli
01941|Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan  anggota
01942|tim subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri langsung  mengamankan 2 (Dua) orang
01943|
01944|perempuan yang diduga sebagai calon PMI yang akan berangkat ke negara
01945|Malaysia melalui pelabuhan international harbour bay kecamatan Batu ampar -
01946|Kota  batam  setelah  saksi  Pirngadi,  saksi  Fadli  Hardianyah  dan  saksi  Febi
01947|Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan  anggota tim subdit 4 Ditreskrimum
01948|Polda Kepri melakukan serangkain interogasi terhadap 2 (dua) orang OMI illegal
01949|tersebut,  kemudian  saksi  Pirngadi,  saksi  Fadli  Hardianyah  dan  saksi  Febi
01950|Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan  anggota tim subdit 4 Ditreskrimum
01951|Polda Kepri saksi Pirngadi, saksi Fadli Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi
01952|Gerri Handoko Siahaan dan  anggota tim subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri
01953|melakukan  pengembangan  dan  kemudian  mendatangi  penginapan  Wijaya
01954|Kusuama sebagai tempat penampungan PMI illegal dan saat itu pada pukul
01955|16.00 wib saksi Pirngadi, saksi Fadli Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi
01956|Gerri Handoko Siahaan dan  anggota tim subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri
01957|berhasil mengamankan  saksi Indra Saftama  yang di duga sebagai pengurus
01958|PMI di penginapan Syariah kusuma Jaya, selanjutnya saksi Pirngadi, saksi Fadli
01959|Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan  anggota
01960|tim subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian mengamankan saksi Indra
01961|Saftama, 4 (empat) orang korban berikut  barang bukti dibawa ke kantor subdit
01962|4 Ditreskrimum Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan/Penyidikan;
01963|Menimbang, bahwa  selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap
01964|saksi  Indra  Saftama  diperoleh  infomasi  bahwa  pengiriman  4  (empat)  orang
01965|pekerja Migran Ilegal tersebut dilakukan oleh saksi  ANWAR WIJAYA dan  saksi
01966|KEVIN WIJAYA, SH, dan berdasarkan informasi tersebut saksi Pirngadi, saksi
01967|Fadli Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan
01968|anggota tim subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri pada hari Senin tanggal 22
01969|Januari 2024 berangkat dari Kota Batam menuju Tangerang-Banten, kemudian
01970|setelah tiba di Tangerang Banten dan dilakukan rangkaian penyelidikan Anggota
01971|Subdit  4  Ditreskrimum  Polda  Kepri  berhasil  mengamankan  saksi   ANWAR
01972|WIJAYA dan  saksi  KEVIN WIJAYA, SH , pada hari Selasa tanggal 23 Januari
01973|2024 sekira pukul 12.00 WIB di Perumahan suvarna sutera cluster chiara no.23
01974|kec. Sindang jaya kab. Tangerang  Banten, selanjutnya diduga  saksi   ANWAR
01975|WIJAYA dan  saksi KEVIN WIJAYA, SH, beserta barang bukti dibawa ke Polsek
01976|Rajeg Kab. Tangerang Banten untuk dimintai keterangan dan saat dilakukan
01977|interogasi  saksi   ANWAR WIJAYA dan  saksi  KEVIN WIJAYA, SH ,  keduanya
01978|
01979|menerangkan  bahwa  peran  saksi   ANWAR  WIJAYA ,   yang  melakukan
01980|koordinasi dan menerima uang pengurusan dari agent yang berada di negara
01981|Malaysia yang bernama T omy. Kemudian saksi KEVIN WIJAYA, SH  juga yang
01982|melakukan pemesanan tiket terhadap calon PMI yang akan diberangkatkan ke
01983|negara Malaysia. Sedangkan peran saksi  ANWAR WIJAYA adalah  melakukan
01984|koordinasi  dengan  pengurus  yang  bernama  SAHRONI  dan  memberikan
01985|beberapa  masukan  dalam  menghadapi  pekerjaan  selama  berada  di  negara
01986|Malaysia,  atas   keterangan  tersebut  tersebut  saksi  Pirngadi,  saksi  Fadli
01987|Hardianyah dan saksi Febi Sulistia, saksi Gerri Handoko Siahaan dan  anggota
01988|tim subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa I dan
01989|Terdakwa II  beserta barang bukti untuk dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan
01990|proses hukum lebih lanjut;
01991|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik
01992|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran ”Orang
01993|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
01994|Menimbang, bahwa  b erdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang
01995|Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01996|Indonesia,  Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia
01997|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
01998|diluar wilayah Republik Indonesia;
01999|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik
02000|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja
02001|Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas : 
02002|d. Badan; 
02003|e. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau 
02004|f. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
02005|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
02006|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan  tersebut di atas,
02007|Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa  sebagaimana
02008|diuraikan di atas, menurut hukum  patut dikwalifikasi sebagai  “ menempatkan
02009|pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa ada izin resmi atau
02010|tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran
02011|Indonesia) dari  Menteri  Ketenagakerjaan”  sedangkan  perbuatan  tersebut
02012|merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  sebagaimana
02013|
02014|ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017
02015|tentang  Perlindungan  pekerja  Migran  Indonesia ,  sehingga  unsur  “ Yang
02016|melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud
02017|dalam Pasal 69”, telah terpenuhi ;
02018|Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;
02019|Menimbang,  bahwa  dalam  ilmu  hukum  pidana  unsur  ini  juga  biasa
02020|disebut  unsur  “secara  bersama-sama  atau  Turut  Serta”  dan  berdasarkan
02021|ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai
02022|orang  yang  melakukan  peristiwa  pidana  :  orang  yang  melakukan,  yang
02023|menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;
02024|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan,  apakah
02025|perbuatan Terdakwa  adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh
02026|melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?
02027|Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian
02028|unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materi il
02029|Terdakwa  seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap
02030|telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama
02031|lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
02032|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di
02033|atas  Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa
02034|dalam perkara a quo ,  menurut hukum, patut dipandang  sebagai “orang yang
02035|turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan,