01824|- Bahwa pramusaji mendapat premi dari uang booking luar sebesar
01825|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01826|- Bahwa tidak ada batasan jumlah tamu yang harus dilayani pramusaji;
01827|- Bahwa pramusaji boleh men olak bookingan tamu jika pramusaji tersebut
01828|masih melayani tamu yang lain;
01829|- Bahwa pramusaji diperbolehkan untuk berhenti bekerja dari Cafe meskipun
01830|masih punya utang ke Terdakwa;
01831|- Bahwa tidak pernah ada pramusaji yang kabur dari Cafe;
01832|- Bahwa petugas Dinas Kes ehatan melakukan tes darah kepada semua
01833|pramusaji untuk mengecek HIV/AIDS;
01834|- Bahwa tidak pernah ada pramusaji yang hamil;
01835|- Bahwa tidak pernah ada pramusaji yang melakukan aborsi;
01836|- Bahwa pramusaji biasa melakukan booking luar untuk mendapatkan tip
01837|tambahan dari tamu;
01838|- Bahwa ada bonus gaji untuk pramusaji yang mendapatkan gaji tertinggi,
01839|selain itu juga ada hadiah untuk pramusaji yang berulang tahun;
01840|- Bahwa alasan Saksi memilih pekerjaan ini karena pada saat itu Saksi tidak
01841|memiliki pekerjaan, dan harus membantu membiayai kebutuhan keluarga;
01842|Terhadap keterangan Saksi,  Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
01843|dan tidak keberatan;
01844|
01845|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
01846|berikut;
01847|
01848|Saksi Ahli dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya
01849|sebagai berikut:
01850|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat terkait dengan tindak
01851|pidana perdagangan orang (TPPO) untuk perkara lain;
01852|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang -Undang
01853|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Or ang,
01854|pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
01855|penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
01856|dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01857|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pe njeratan utang
01858|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan
01859|dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
01860|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01861|atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
01862|- Bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama
01863|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:
01864|- Elemen Utama I Proses:
01865|- Perekrutan;
01866|- Pengangkutan;
01867|- Penampungan;
01868|- Pengiriman;
01869|- Penerimaan seseorang;
01870|- Elemen Utama II Cara (Means):
01871|- Ancaman kekerasan;
01872|- Penggunaan kekerasan;
01873|- Penculikan;
01874|- Penyekapan;
01875|- Pemalsuan;
01876|- Penipuan;
01877|- Penyalahgunaan kekuasaan atau;
01878|- Penyalahgunaan posisi rentan;
01879|- Penjeratan utang atau;
01880|- Memberi bayaran atau manfaat;
01881|- sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01882|atas orang lain;
01883|- Elemen Utama III Tujuan:
01884|- Mengeksploitasi orang tersebut (delik formil);
01885|
01886|- di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara;
01887|- Mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01888|- Bahwa unsur-unsur pada masing -masing Elemen Utama merupakan unsur
01889|alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan
01890|orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing Elemen Utama;
01891|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang -Undang
01892|Nomor 21 Tahun 200 7 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01893|eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01894|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01895|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
01896|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01897|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01898|memanfaatkan tenaga atau kemampuan yang berupa penindasan
01899|pemerasan dan pemanfataan fisik, seksual, tenaga dan atau k emampuan
01900|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01901|maupun immateriil;
01902|- Bahwa peristiwa seseorang direkrut dan dipindahkan dari satu tempat ke
01903|tempat lain, yang perekrutannya baik dilakukan secara langsung atau
01904|melalui orang lain a tau pengumuman di media sosial tersebut telah
01905|memenuhi unsur Elemen Utama I Proses. Karena di dalam peristiwa
01906|tersebut terdapat unsur perekrutan, pengangkutan, dan pemindahan
01907|seseorang. Selanjutnya Ahli juga menjelaskan bahwa kondisi saat pemberi
01908|kerja memberikan utang kepada penerima kerja untuk biaya pembelian tiket
01909|atau untuk diberikan kepada keluarganya tersebut sudah memenuhi unsur
01910|Elemen Utama II Cara (Means). Karena di dalam peristiwa tersebut terdapat
01911|unsur penyalahgunaan posisi rentan dan penjerata n utang. Kemudian Ahli
01912|menjabarkan bahwa relasi antara pemberi kerja dan penerima kerja
01913|menurut hukum itu bersifat koordinatif, tetapi secara sosial relasi antara
01914|pemberi kerja dan penerima kerja selalu bersifat subordinasi, dimana
01915|pemberi kerja selalu leb ih berkuasa atas penerima kerja. Sehingga dalam
01916|konteks peristiwa di atas, pemberi kerja telah menyalahgunakan kuasanya
01917|untuk memanfaatkan kondisi/keadaan penerima kerja yang sedang
01918|membutuhkan pekerjaan (posisi rentan) dengan cara penjeratan utang
01919|dengan tujuan agar pemberi kerja memperoleh persetujuan untuk
01920|memegang kendali atas penerima kerja tersebut;
01921|- Bahwa peristiwa seseorang direkrut untuk melayani tamu, menuangkan
01922|minum untuk tamu, dan duduk minum bersama tamu, maka menurut Ahli
01923|
01924|perbuatan tersebut su dah mengakibatkan orang tereksploitasi (delik
01925|materiil). Karena perbuatan tersebut sudah memanfaatkan tenaga atau
01926|kemampuan seseorang baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan
01927|orang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan materiil atau
01928|imateriil;
01929|- Bahwa jika salah satu unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses
01930|dan Elemen Utama II Cara (Means) sudah terpenuhi, maka perbuatan
01931|tersebut dianggap sudah memenuhi Elemen Utama III Tujuan yaitu untuk
01932|mengeksploitasi orang (delik formil). Karena perbua tan tersebut dianggap
01933|selesai setelah perbuatan yang dilarang oleh undang -undang tersebut telah
01934|dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya. Selanjutnya jika  salah satu
01935|unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II
01936|Cara (Means) terpenuhi disertai dengan mengakibatkan seseorang
01937|tereksploitasi, maka perbuatan tersebut memenuhi Elemen Utama III Tujuan
01938|yaitu mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil). Karena perbuatan
01939|tersebut dianggap selesai setelah timbulnya akibat yang dilarang ol eh
01940|undang-undang tersebut;
01941|- Bahwa perbedaan eksploitasi pada KUHP dengan Undang -Undang Nomor
01942|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
01943|sebagai berikut:
01944|- Eksploitasi pada KUHP hanya berfokus pada akibat, sedangkan
01945|eksploitasi pada Undang -Undang TPPO berfokus pada perbuatan dan
01946|akibat;
01947|- Pada KUHP adanya persetujuan korban eksploitasi dapat
01948|menghilangkan penuntutan pidana, sedangkan pada Undang -Udang
01949|TPPO adanya persetujuan korban tidak dapat menghilangkan
01950|penuntutan pidana;
01951|- Eksploitasi pada KU HP hanya berfokus pada praktek pelacuran,
01952|sedangkan eksploitasi pada Undang -Undang TPPO berfokus pada
01953|praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pelaku demi
01954|mendapatkan keuntungan;
01955|- Bahwa untuk menentukan sebuah tempat usaha melakukan eksploitasi atau
01956|tidak, yaitu dengan cara pertama menentukan apakah salah satu unsur dari
01957|masing-masing Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II Cara (Means)
01958|sudah terpenuhi atau tidak. Selanjutnya menentukan apakah ada praktek
01959|penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh  pemberi kerja kepada
01960|karyawannya atau tidak. Misalnya pemberi kerja ada melakukan perekrutan
01961|
01962|dengan iming -iming gaji besar (janji palsu) dan/atau dengan penjeratan
01963|utang, kemudian karyawannya dipaksa untuk melayani tamu, jam kerja yang
01964|tidak jelas, adanya  penyekapan, tidak ada perjanjian kerja, bahkan kadang
01965|kala pemberi kerja mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur,
01966|atau hal-hal lain yang mengakibatkan karyawannya tereksploitasi;
01967|- Bahwa bentuk eksploitasi itu tidak harus perbuatan seksual, karena ma sing-
01968|masing peristiwa tindak pidana perdagangan orang itu memiliki karakteristik
01969|yang berbeda -beda, sehingga bentuk eksploitasinya pun bisa berbeda -
01970|beda;
01971|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 Undang -Undang Nomor
01972|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidan a Perdagangan Orang, persetujuan
01973|korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana
01974|perdagangan orang. Sehingga meskipun korban setuju diberangkatkan,
01975|atau setuju mengambil utang/panjar, atau setuju untuk dipekerjakan, atau
01976|setuju untuk k erja di luar jam kerja, tidak akan menghapus tindak pidana
01977|yang dilakukan oleh pelaku. Karena relasi antara pemberi kerja dan
01978|penerima kerja secara sosial itu bersifat subordinasi, dimana posisi
01979|penerima kerja menjadi lebih rentan. Sehingga apapun yang dim inta oleh
01980|pemberi kerja tidak akan ditolak oleh penerima kerja tersebut meskipun ia
01981|akan menghadapi bahaya atau ancaman kekerasan atau kematian. Bahkan
01982|ada keadaan dimana penerima kerja tidak sadar dirinya dieksploitasi
01983|sehingga penerima kerja tersebut mer asa nyaman dan tidak merasa
01984|diekseploitasi. Kondisi tersebutlah yang menjadikan adanya persetujuan
01985|dari korban tidak menghilangkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
01986|perdagangan orang;
01987|- Bahwa hukum acara pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
01988|Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap mengacu pada Kitab Undang -
01989|Undang Hukum Acara Pidana, kecuali yang diatur sendiri dalam undang -
01990|undang tersebut.  Salah satunya terkait kekhususan pembuktian yaitu
01991|keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membukti kan bahwa
01992|terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya;
01993|- Bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak
01994|mendapatkan restitusi. Pengertian restitusi adalah pembayaran ganti
01995|kerugian yang dibebankan kepada pelaku berd asarkan putusan pengadilan
01996|yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau imateriil yang
01997|diderita oleh korban. Restitusi itu sendiri merupakan hak untuk memulihkan
01998|rasa sakit atau kerugian yang diderita oleh korban baik secara materiil dan
01999|
02000|atau imateriil.  Restitusi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3
02001|Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap
02002|Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Sedangkan untuk
02003|teknis tata cara permohonan restitusi diatur di dalam Peraturan Mahkamah
02004|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
02005|Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
02006|Namun perlu dipahami bahwa permohonan restitusi itu tidak mengurangi
02007|hukuman, namun dapat menjadi baha n pertimbangan Majelis Hakim dalam
02008|menjatuhkan putusan;
02009|- Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu termasuk ke dalam delik biasa
02010|bukan delik aduan, sehingga kepolisian atas inisiatif sendiri dapat
02011|melakukan pemeriksaan/penyelidikan ke sebuah tempat usaha ya ng diduga
02012|melakukan tindak pidana perdagangan orang tanpa walaupun tidak ada
02013|aduan/laporan dari korbannya;
02014|- Bahwa tidak semua tempat karaoke yang mempekerjakan pramusaji itu
02015|harus diproses hukum, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah ada
02016|indikasi tindak pidana perdagangan orang atau tidak;
02017|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 Undang -Undang Nomor
02018|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan
02019|korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana
02020|perdagangan orang. Oleh karena itu keterangan saksi dipersidangan yang
02021|menyatakan tidak merasa dieksploitasi tersebut tidak akan menghilangkan
02022|penuntutan terhadap terdakwa;
02023|- Bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan
02024|dalam tindak pidana perdaganga n orang adalah seseorang dengan posisi
02025|dominan/potensial menggunakan kuasanya untuk memanfaatkan orang lain
02026|yang posisinya lebih rendah (posisi rentan) dengan cara mengancam,
02027|penipuan, penjeratan utang, janji palsu ataupun cara lain yang dilarang oleh
02028|undang-undang yang berdampak tereksploitasinya orang dengan posisi
02029|rentan tersebut;
02030|- Bahwa makna perekrutan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah
02031|proses pencarian dan perekrutan seseorang dengan cara -cara yang sejak
02032|awal ditujukan untuk dieksploitasi. Bi asanya pelaku melakukan perekrutan
02033|dengan cara memberikan iming -iming gaji besar atau imbalan uang atau
02034|pemberian panjar/utang kepada pekerja atau keluarganya. Selain itu
02035|biasanya proses perekrutannya dilakukan melalui media sosial atau dari
02036|orang-orang terdekat;
02037|
02038|- Bahwa untuk membuktikan tujuan dieksploitasi dilakukan dengan cara
02039|melihat unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses dan Elemen
02040|Utama II Cara (Means). Apabila salah satu unsur pada masing -masing
02041|Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II Cara ( Means) sudah
02042|terpenuhi, maka perbuatan tersebut dianggap sudah memenuhi Elemen
02043|Utama III Tujuan yaitu untuk mengeksploitasi orang (delik formil) tanpa
02044|harus dibuktikan bahwa seseorang sudah menjadi korban eksploitasi;
02045|- Bahwa menurut pendapat Ahli, pelaku ti ndak pidana perdagangan orang
02046|dapat dipidana apabila salah satu unsur dari masing -masing elemen utama
02047|terpenuhi;
02048|- Bahwa untuk menentukan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup
02049|hanya melihat salah satu elemen utama saja, tetapi harus melihat seluruh
02050|elemen utamanya. Karena setiap elemen utama merupakan satu kesatuan
02051|yang tidak lepas dari elemen yang lain;
02052|- Bahwa karakteristik setiap perkara tindak pidana perdagangan orang
02053|berbeda-beda, sehingga masing -masing unsur elemen utamanya pun juga
02054|bisa berbeda tergantung dari kasusnya;
02055|- Bahwa hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang
02056|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang antara
02057|lain penandatanganan Statuta Palermo, meningkatnya kasus perdagangan
02058|orang baik di dalam negeri maupun d i luar negeri, banyaknya korban
02059|perempuan, serta lemahnya penegakan hukum kasus perdagangan orang
02060|di Indonesia;
02061|- Bahwa eksploitasi dalam ketenagakerjaan didasari oleh kesepakatan dan
02062|persetujuan yang saling menguntungkan dalam perjanjian kerja antara
02063|pekerja dengan pemberi kerja. Sedangkan eksploitasi pada tindak pidana
02064|perdagangan orang didasari paksaan atau ancaman atau penipuan atau
02065|penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan untuk
02066|memperoleh keuntungan dari penderitaan orang lain. Selain i tu hak -hak
02067|pekerja dalam ketenagakerjaan dijamin oleh undang -undang seperti hak
02068|upah, hak cuti, upah lembur, hak memperoleh jaminan kesehatan, kontrak
02069|kerja jelas, serta hak lainnya. Sedangkan hak -hak pekerja dalam tindak
02070|pidana perdagangan orang tidak dja min seperti hak upah tidak jelas, tidak
02071|ada upah lembur, tidak ada hak cuti, tidak ada jaminan kesehatan, kontrak
02072|kerja tidak jelas/tidak ada;
02073|- Bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
02074|bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja sesuai
02075|
02076|dengan perjanjian kerja atau kesepakatan tertulis atau peraturan
02077|perundang-undangan. Untuk besaran upah yang diterima oleh pekerja tidak
02078|harus mengikuti upah minumum regional (UMR) karena tergantung dari
02079|jenis pekerjaannya, selama tida k bertentangan dengan peraturan
02080|perundang-undangan yang berlaku;
02081|- Bahwa perbedaan utama Undang -Undang Ketenagakerjaan dengan
02082|Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang terletak pada
02083|tujuannya. Undang -Undang Ketenagakerjaan dengan dibuat untuk tujuan
02084|mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.
02085|Sedangkan Undang -Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat
02086|untuk tujuan pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Selain itu
02087|perekrutan dalam Undang -Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang
02088|bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang demi memperoleh keuntungan
02089|dengan cara paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan,
02090|penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, dan lain -lain. Sedangkan
02091|perekrutan dalam Undang -Undang Ketenagakerjaan bukan bertuj uan untuk
02092|mengeksploitasi seseorang. Perbedaan lain terletak pada aspek sanksi
02093|hukumnya, dalam ketenagakerjaan setiap perselisihan antara pemberi kerja
02094|dengan pekerja diselesaikan melalui hukum perdata atau Pengadilan
02095|Hubungan Industrial (sanksi administra tif atau sanksi denda). Sedangkan
02096|dalam tindak pidana perdagangan orang, pelaku dapat dijerat dengan
02097|hukuman pidana karena pelaku dianggap melakukan pelanggaran hak asasi
02098|manusia;
02099|- Bahwa Pasal 30 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak
02100|Pidana Perdagangan Orang tidak serta merta menyatakan pelaku otomatis
02101|bersalah. Dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal asas presumption
02102|of innoncence  sehingga untuk menyatakan seseorang bersalah harus
02103|melalui proses persidangan yang sah dan putusan pengadilan. Al asan
02104|mengapa dalam Pasal 30 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007
02105|keterangan seorang saksi korban cukup untuk membuktikan terdakwa
02106|bersalah apabila disertai satu alat bukti yang sah dikarenakan sulitnya
02107|mengungkapkan korban tindak pidana perdagangan orang. Nam un
02108|demikian kredibilitas keterangan korban sebagai keterangan saksi serta
02109|penilaian alat bukti lainnya tetap dinilai berdasarkan keyakinan hakim;
02110|- Bahwa proses perekrutan dalam tindak pidana perdagangan orang
02111|biasanya melibatkan lebih dari satu orang pelaku;
02112|
02113|- Bahwa bentuk posisi rentan antara lain perbedaan status usia, status
02114|ekonomi, status pendidikan, sedang terjerat utang, atau keadaan lain yang
02115|mengakibatkan seseorang berada diposisi yang tidak memiliki pilihan lain
02116|sehingga lebih mudah dieksplotasi oleh  pelaku tindak pidana perdagangan
02117|orang;
02118|- Bahwa pekerja menurut Undang -Undang Ketenagakerjaan harus
02119|melaksanakan pekerjaannya secara profesional, mengutamakan
02120|keselamatan, serta melakukan tindakan yang sesuai hukum;
02121|- Bahwa Undang -Undang Ketenagakerjaan melar ang pekerja untuk
02122|melakukan pekerjaan yang dilarang hukum termasuk norma kesusilaan;
02123|
02124|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
02125|keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
02126|- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena masalah tindak
02127|pidana perdagangan orang;
02128|- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana perdagangan orang karena
02129|salah satu pekerja Terdakwa yaitu Saksi Korban masuk ke dalam kamar Cafe
02130|bersama dengan Saksi A Charge 4;
02131|- Bahwa Cafe pertama kali dibuka sekitar bulan Februari 2021;
02132|- Bahwa pemilik Cafe adalah Saksi A Charge 2;
02133|- Bahwa Terdakwa pernah melihat Surat Izin Usaha Cafe;
02134|- Bahwa Surat Izin Usaha Cafe dibuat atas nama Saksi A Charge 2;
02135|- Bahwa Saksi A Charge 2  mengajukan Surat Izin Usaha Cafe pada tahun
02136|2021;
02137|- Bahwa Terdakwa tidak ada pegang jabatan apapun di Cafe, hanya sebagai
02138|istri dari pemilik;
02139|- Bahwa setiap kebijakan di Cafe dibuat oleh Saksi A Charge 2;
02140|- Bahwa Saksi A Charge 2 ditahan sejak Januari tahun 2025;
02141|- Bahwa yang mengelola Cafe sejak Saksi A Charge 2  ditahan adalah
02142|Terdakwa;
02143|
02144|- Bahwa Terdakwa ikut mengetahui pengelolaan Cafe;
02145|- Bahwa pramusaji yang pertama kali bekerja di Cafe adalah Saksi Korban ,
02146|Saksi A Charge 1, Saudari S, Saudari L, Saudari S, dan Saudari A;
02147|- Bahwa sekitar tahun 2021, awalnya Terdakwa pulang ke Makassar,
02148|kemudian Saksi Korban, Saksi A Charge 1 , Saudari S, Saudari L, Saudari S,
02149|dan Saudari A datang ke rumah Terdakwa untuk melamar pekerjaan. Lalu
02150|Terdakwa sempat menanyakan darimana mereka tahu Terdakwa ada buka
02151|lowongan pekerjaan. Dan Saksi Korban menjawab tahu informasi lowongan
02152|pekerjaan dari postingan facebook temannya. Kemudian Terdakwa
02153|menjelaskan bahwa Terdakwa baru buka tempat karaoke di Dobo, lalu
02154|Terdakwa juga menjelaskan tentang jenis pekerjaan yang dicari. Namun saat
02155|itu Saksi Korban  menjawab bahwa ia sudah tahu tentang pekerjaannya
02156|karena sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai pramusaji. Setelah itu
02157|Terdakwa mengecek KTP dan Kartu Keluarga mer eka masing-masing. Lalu
02158|Terdakwa berkata “Saya ini mau pulang ke Dobo, kalau mau serius bekerja,
02159|besok datang temui saya di pelabuhan. Nanti ongkos tiket saya kasih” .