00976|tidak menuntut apapun terkait permasalahan hukum yang dijalani oleh pihak
00977|pertama baik di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan apabila pihak pertama
00978|mencabut semua laporan polisi pihak pertama kepada pihak kedua di Kepolisian
00979|Resort Liwa Lampung Barat dengan nomor laporan LP/B-19/III/x/SPKT/POLRES
00980|LAMPUNG  BARAT/POLDA LAMPUNG  tertanggal  4  Maret  x,  pihak  pertama
00981|bersedia  menanggung  biaya  terkait  pencabutan  laporan  polisi  dan  terkait
00982|permasalahan hukum yang dilaporkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama,
00983|pihak  pertama maupun keluarganya  tidak  akan menggangu kehidupan  pihak
00984|kedua  dikemudian  hari,  pihak  pertama  tidak  akan  mengganggu  gugat  atau
00985|menuntut hak-hak atas rumah beserta isinya yang ditempati pihak kedua, pihak
00986|pertama dan pihak kedua sepakat untuk membesarkan anak dan mendidik anak
00987|hasil perkawinan antara pihak pertama dan pihak kedua;
00988|Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah produk dari
00989|keadilan restoratif yang terjadi di persidangan seperti perkara ini. Jikalau system
00990|peradilan  pidana  anak  bermuara  pada  penetapan  diversi  yang  mengalihkan
00991|proses  peradilan  ke  luar  proses  peradilan,  bagaimana  dengan  muara  dari
00992|keadilan restoratif selain peradilan anak. Hal ini penting karena untuk perkara
00993|selain peradilan anak khususnya bagi keadilan restoratif yang terjadi di dalam
00994|persidangan belum terdapat kesatuan pendapat. Apakah sama dengan system
00995|peradilan anak dengan menerbitkan penetapan diversi bagi perkara yang dapat
00996|diselesaikan  sebelum  dakwaan  dibacakan  ataukah  tetap  mengikuti  proses
00997|hukum  acara  sampai  dengan  penjatuhan  putusan.  Terhadap  hal  ini  Majelis
00998|berpendapat proses hukum acara haruslah tetap dilaksanakan secara tuntas dan
00999|menyeluruh dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai bahan  pertimbangan
01000|di dalam putusan;
01001|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01002|
01003|Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban
01004|Saksi Korbanyang melibatkan keluarga/masyarakat kedua belah  pihak adalah
01005|penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative;
01006|Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat penyelesaian perkara
01007|melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban ( victim justice),
01008|kepentingan  Terdakwa  dengan  melibatkan  saksi-saksi,  Majelis  berpendapat
01009|Terdakwa  untuk  dijatuhi  pidana  bersyarat  atau  pengawasan  sebab  dengan
01010|adanya perdamaian dengan korban, dalam hal ini Majelis menempatkan sanksi
01011|pidana  penjara  sebagai  upaya  terakhir  “The  Last  Resort”  atau  ultimum
01012|remedium,  karena  pertikaian  antara  Terdakwa  dengan  korban  dapat
01013|terselesaikan  secara  bermartabat  dengan  menjatuhi  Terdakwa  dengan
01014|pemidanaan penjara bersyarat atau pengawasan, oleh karena itu Majelis Hakim
01015|tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait lamanya pemidanaan.
01016|Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana hanya dilakukan
01017|apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban
01018|dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana
01019|penjara  malah  dapat  menimbulkan  masalah  baru  antara  korban  dengan
01020|Terdakwa akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan, selain karena
01021|tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik aduan,  sesuai
01022|dengan  Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
01023|Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Pidana  berdasarkan
01024|Keadilan Restoratif dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa
01025|Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik
01026|pengaduannya  sepanjang  masih  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan
01027|undang-undang dan ayat  (2) Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana
01028|yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap
01029|terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani  di  depan  Hakim, sehingga
01030|Hakim  berwenang  menyatakan  penuntutan  gugur  atau  tidak  dapat  diterima.
01031|Menimbang  bahwa  oleh  karena  perdamain  tersebut  terjadi  pada  saat  akan
01032|dilakukan Penuntutan oleh Penuntut Umum, maka berdsarakan nilai nilai yang di
01033|amanatkan dalam Restoratif Justice haruslah menyentuh bagi kedua belah pihak
01034|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01035|
01036|yang  mempunyai  itikad  baik  untuk  saling  berdamai,  meskupin  dipersdiangan
01037|telah  dinyatakan  terbukti  tindak  pidananya,  oleh  karenanya  jika  penuntutan
01038|penuntut umum gugur atau tidak dapat diterima dikarenakan proses pengaduan
01039|ditingkat  kepolisian  dan  dalam  perjanjian  perdaimaian  baru  terjadi  ditingkat
01040|pengadilan,  sehingga  kesepakatan  penarikan  pengaduan  Majelis  Hakim
01041|berpendapat dapat dilakukan pada saat ditiingkat kepolisian;
01042|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan
01043|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman
01044|Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tentang Kesepakatan
01045|perdamaian  dan/atau  kesediaan  Terdakwa  untuk  bertanggung  jawab  atas
01046|kerugian  dan/atau  kebutuhan  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana  menjadi
01047|alasan  yang  meringankan  hukuman  dan/atau  menjadi  pertimbangan  untuk
01048|menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan , karena pada hakekatnya keadilan
01049|restoratif tersebut adalah dasar bagi Terdakwa untuk dimaafkan;
01050|Menimbang, bahwa dengan memutus Terdakwa dengan pidana bersyarat
01051|atau pengawasan, Majelis Hakim hendak menyatakan bahwa Penuntut Umum
01052|telah  mampu  membuktikan  dakwaannya  karena  keadilan  restoratif  ini  dapat
01053|terselenggara  berkat  sumbangsih  dan  bantuan  Penuntut  Umum  yang  begitu
01054|besar untuk mendorong Terdakwa dan korban untuk berdamai;
01055|Menimbang, bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab
01056|dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana
01057|yang setimpal dengan kesalahannya tersebut yakni dengan pidana bersyarat
01058|atau pengawasan;
01059|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat  atau
01060|pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat
01061|khusus untuk menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap
01062|Terdakwa dan/atau menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan
01063|Korban serta memulihkan kerugian Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 19
01064|Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang
01065|Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
01066|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01067|
01068|Menimbang, bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat/pengawasan,
01069|Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk
01070|menjatuhkan  alternatif  pemidanaan  selain  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa
01071|dan/atau   menjamin  terpenuhinya  kesepakatan  antara  Terdakwa  dan  Korban
01072|serta memulihkan kerugian Korban.  Syarat umum dalam penjatuhan pidana
01073|bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal tindak pidana yang dilakukan dapat
01074|diberikan  pidana  bersyarat/pengawasan  dan  Terdakwa  layak  untuk  dipidana
01075|dengan pidana bersyarat atau pengawasan dan  Terdakwa telah melaksanakan
01076|seluruh  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Mahkamah
01077|Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili
01078|Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa
01079|sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam
01080|Pasal  10  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  syarat  khusus  dalam  penjatuhan  pidana
01081|bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah
01082|mencapai  kesepakatan  dengan  Korban  namun  belum  melaksanakan  seluruh
01083|atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat
01084|mencapai  kesepakatan  perdamaian  dan  berdasarkan  ayat  (5)  Syarat  umum
01085|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dijatuhkan  untuk  paling  lama  3  (tiga)
01086|tahun. Berdasarkan ayat (6) Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian
01087|dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim
01088|dapat  mengacu  kepada  sebagian  atau  seluruh  isi  kesepakatan  yang  belum
01089|dilaksanakan oleh Terdakwa;
01090|Menimbang, bahwa terhadap isi surat perdamaian yang telah disepakati
01091|oleh Terdakwa S, W dan saksi Korban telah disepakati dan dijalankan seluruhnya
01092|oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana bersyarat
01093|umum terhadap diri Terdakwa;
01094|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01095|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01096|alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  oleh  karena  itu  Terdakwa  harus
01097|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01098|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01099|
01100|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa  mampu bertanggung jawab,
01101|maka harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana  bersyarat  dengan
01102|pendekatan keadilan restorative justice;
01103|Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan  Terdakwa tidak
01104|dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk
01105|dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka
01106|perlu ditetapkan agar terdakwa untuk tetap tidak berada dalam tahanan;
01107|Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  jenis  dan  lamanya  dipidana
01108|terhadap  diri  Terdakwa,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01109|kepentingan yang terbaik dan adil untuk para pihak dan masyarakat dengan
01110|pendekatan keadilan restoratif;
01111|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya
01112|akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan
01113|perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
01114|Keadaan yang memberatkan:
01115|- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan;
01116|- Perbuatan Terdakwa tidak  mencerminkan hal  yang baik sebagai Wakil  Rakyat
01117|Lampung Barat.
01118|Keadaan yang meringankan:
01119|- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan perkara berlangsung;
01120|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01121|- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang membutuhkan
01122|kasih sayang;
01123|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01124|- Sudah adanya perdamaian.
01125|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01126|tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk  menjatuhkan pidana
01127|bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yangakan dijatuhkan tersebut, tidak
01128|perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian  hari ada perintah lain dalam putusan
01129|Hakim,  karena  Terdakwa dipersalahkan  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau
01130|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01131|
01132|tidak  memenuhi syarat  yang  ditentukan  dalam  suatu  masa  percobaan  yang
01133|ditentukan telah berakhir;
01134|
01135|MENGADILI:
01136|1. Menyatakan  Terdakwa  W,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01137|bersalah  melakukan  tindak  pidana  Perzinahan,  sebagaimana  dakwaan
01138|tunggal Penuntut Umum;
01139|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  W  tersebut  oleh  karena  itu
01140|dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
01141|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01142|
01143|3. Menetapkan  pidana  bersyarat  tersebut  tidak  perlu  dijalankan,  kecuali
01144|apabila  dikemudian  hari  ada  perintah  lain  dalam  putusan  Hakim,  bahwa
01145|Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah
01146|bersalah melakukan suatu tindak pidana;
01147|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01148|- 1 (satu) buah baju tidur Panjang warna pink;
01149|- 1 (satu) buah celana Panjang warna pink;
01150|- 2 (dua) buah celana dalam warana cream;
01151|- 1 (buah) sprei warna hijau;
01152|  Dikembalikan kepada Terdakwa W;
01153|- 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan no: 222/33/X/2014 tanggal
01154|17 Oktober 2014.
01155|  Dikembalikan kepada Saksi Korban
01156|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  W  untuk  membayar  biaya  perkara
01157|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
01158|
01159|Senin
01160|
01161|26
01162|
01163|x
01164|
01165|Yudith
01166|Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman , S. H., M.
01167|H., dan  Indri Muharani, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
01168|
01169|Lidia Pantau , S. H. , Panitera Pengganti
01170|
01171|Hakim Anggota,
01172|Nur Kastwarani Suherman, S. H.M. H.
01173|Hakim Ketua,
01174|Yudith Wirawan, S.H., M.H.
01175|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01176|
01177|Indri Muharani, S. H.
01178|Panitera Pengganti,
01179|Lidia Pantau, S. H.