01285|selaku Pekerja Sosial
01286|Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari
01287|Anak bernama Bapak Duhri yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
01288|- Bahwa besar harapan orangtua agar Anak diringankan hukumannya;
01289|- Bahwa orangtua anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak agar
01290|berubah ke arah yang lebih baik;
01291|Menimbang bahwa, dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian
01292|kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang memberi
01293|rekomendasi agar Anak pelaku dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01294|(LPKA) Bandung;
01295|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang
01296|bukti sebagai berikut:
01297|- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga
01298|TARYONO dengan No. 321226020609XXXX;
01299|- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 155 / UM / VI /
01300|2008;
01301|- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO
01302|- 1 (satu) lembar KTP atas nama ANAK PELAKU;
01303|- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video rekaman layar.
01304|- 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Silver.
01305|- 1 (satu) buah Pelumas merek Sutra.
01306|- 2 (dua) buah Kondom merek Sutra.
01307|- 2 (dua) butir Obat AZITHROMYCIN DIHYDRATE.
01308|
01309|Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01310|
01311|- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ILONA LAVIOLA dengan NIK:
01312|3172036001040007;
01313|- 1 (satu) unit handphone 12 Promax warna biru;
01314|- 1 (satu) unit handphone 11 Pro warna emas;
01315|- 1 (satu) unit handphone OPPO A5X warna abu-abu;
01316|- 2 (dua) buah Ring Light;
01317|- 2 (dua) potong G String;
01318|- 1 (satu) buah seperangkat Make Up;
01319|- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SATRIO BUDI PRAMONO AGUNG
01320|dengan NIK: 3172001409041004
01321|Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
01322|berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara
01323|ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Anak korban, Para Saksi
01324|dan Anak Pelaku di persidangan;
01325|Menimbang bahwa, dalam persidangan ini, Anak pelaku telah membantah
01326|sebagian dari keterangan saksi-saksi, namun oleh karena bantahan tersebut tidak
01327|didukung oleh bukti lain sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,
01328|maka terhadap bantahan anak pelaku tersebut haruslah ditolak;
01329|Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu
01330|sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di
01331|persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01332|- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekitar pukul 15.00 Wib,
01333|Anak Pelaku menghubungi Anak korban  melalui pesan WhatsApp yang pada
01334|intinya mengajak Anak korban untuk bekerja di wilayah Jakarta, lalu Anak
01335|korban sempat menanyakan terkait pekerjaan yang ditawarkan tersebut
01336|kepada Anak pelaku , kemudian Anak pelaku  menjelaskan bahwa
01337|pekerjaannya adalah melakukan “ Live Hot ” dengan gaji sebesar Rp
01338|2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta
01339|rupiah) perhari namun Anak pelaku  tidak menjelaskan secara detail terkait
01340|tugas Anak korban dalam “Live Hot” tersebut;
01341|- Bahwa kemudian Anak korban yang tergiur akan gaji yang ditawarkan oleh
01342|Anak pelaku  tersebut akhirnya  menerima tawaran tersebut dan bersedia
01343|menjadi Host Live Hot;
01344|- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2025, Anak pelaku
01345|menghubungi Anak korban dan menyuruh untuk berangkat ke wilayah Jakarta
01346|dengan menggunakan kendaraan Travel yang sudah dipesan, lalu Anak
01347|korban bersiap-siap dan meminta izin kepada Saksi Caslina selaku kakak
01348|
01349|Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01350|
01351|kandungnya untuk bekerja di wilayah Jakarta sebagai asisten rumah tangga
01352|(ART);
01353|- Bahwa tidak lama kemudian kendaraan travel pun datang menjemput, lalu
01354|Anak korban naik ke dalam kendaraan tersebut dan berangkat untuk
01355|menjemput Anak pelaku  yang sudah menunggu di pinggir jalan rumahnya;
01356|- Bahwa Anak pelaku  bersama Anak korban menuju sebuah Apartemen
01357|Mediterania Ancol Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, keduanya
01358|sampai di apartemen tersebut, dimana saat sampai di partement tersebut
01359|Anak korban disambut oleh Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak
01360|Saksiyang merupakan host live hot juga;
01361|- Bahwa kemudian Saksi Abdul Mugni Alias Bonge dan Anak
01362|Saksimengarahkan Anak korban menuju lantai 7 apartemen, lalu Anak pelaku
01363|bersama Anak korban menuju lantai tersebut hingga akhirnya bertemu dengan
01364|Saksi Ilona Laviola Alias Ilona yang mengaku sebagai koordinator pada
01365|pekerjaan hot live tersebut, saat itu Saksi Ilona Laviola Alias Ilona menjelaskan
01366|kepada Anak korban bahwa Anak korban harus melakukan hubungan badan
01367|dengan Anak pelaku  yang disiarkan secara live pada aplikasi HOT 51,
01368|kemudian membuat video trailer tanpa busana (telanjang) dan
01369|memperkenalkan diri kepada penonton live dengan sistem gaji sebesar
01370|Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, dimana video tersebut akan
01371|dikirimkan kepada Sdri. Moza (DPO) selaku pemilik dari akun HOT 51;
01372|- Bahwa Anak korban mulai bekerja pada aplikasi tersebut dari pukul 22.00 Wib
01373|sampai dengan pukul 03.00 Wib pada sebuah kamar yang telah pula
01374|disediakan beberapa alat berupa handphone, tripod, ring lihat, pakaian wanita
01375|(J-string dan tanktop), topeng/masker serta make-up;
01376|- Bahwa kemudian Sdri. Moza memberikan akun dari aplikasi ANCHORS
01377|kepada Anak pelaku  dan Anak korban dengan nama @SAMARA dan jadwal
01378|untuk melakukan live tersebut diatur oleh Sdri. Moza yang dipantau langsung
01379|oleh Saksi Ilona Laviola Alias Ilona;
01380|- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 22.00 Wib,
01381|Anak korban melakukan live host pertama kalinya atas perintah Sdri. Moza
01382|dan Saksi Ilona Laviola Alias Ilona dengan menggunakan handphone milik
01383|Anak Saksi , dimana Anak korban dituntut untuk mendapatkan penonton yang
01384|banyak hingga Anak korban mulai melakukan gerakan-gerakan seksualitas
01385|yang menarik penonton untuk membuka aplikasi Anchors pada aplikasi HOT
01386|51 tersebut dan setelah jumlah penonton sudah banyak lalu Anak korban
01387|
01388|Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01389|
01390|mengunci aplikasi tersebut, jika penonton masih mengikuti maka penonton
01391|harus membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke aplikasi tersebut;
01392|- Bahwa kemudian Anak pelaku  masuk ke dalam kamar dan mulai melakukan
01393|hubungan badan dengan Anak korban dengan berbagai macam gaya atas
01394|permintaan para penonton sampai sekitar pukul 03.00 Wib, hingga
01395|mengumpulkan minimal 30 koin dan jika tidak berhasil mengumpulkan
01396|sebanyak 30 koin tersebut maka keduanya dilarang untuk berhenti melainkan
01397|terus melakukan hubungan badan secara live untuk mencapai koin maksimal
01398|dan akhirnya Anak korban baru diberi bayaran oleh Saksi Ilona Laviola Alias
01399|Ilona pada keesokan harinya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus
01400|ribu rupiah);
01401|- Bahwa karena Anak korban merasa pekerjaannya tersebut tidak sesuai
01402|dengan perjanjian serta gaji yang diterimanya pun tidak sesuai dengan
01403|perjanjian di awal, Anak korban memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan
01404|tersebut dan akhirnya pulang ke rumahnya;
01405|- Bahwa siapa saja bisa membuka aplikasi HOT 51 tersebut dan mendownload
01406|link-nya dari berbagai media sosial sehingga video Anak korban yang sedang
01407|melakukan pekerjaan dengan cara berhubungan badan secara live dengan
01408|Anak pelaku  tersebut akhirnya tersebar, hingga kemudian pada tanggal 15
01409|Januari 2026, Saksi Caslina mendapatkan kiriman link yang berisikan video
01410|Anak korban tersebut dan link tersebut sudah tersebar sebagian melalui media
01411|sosial facebook lalu Saksi Caslina menanyakan hal tersebut kepada Anak
01412|korban dan Anak korban pun akhirnya mengakuinya bahwa dirinya telah
01413|dibohongi oleh Anak pelaku , lalu Saksi Caslina melaporkan kejadian tersebut
01414|kepada pihak Kepolisian;
01415|- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban  kemudian dilakukan
01416|pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten
01417|Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 050/1367-
01418|UMPEG/RSUD/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani
01419|oleh dr. WAHYUDI HARTONO, Sp.OG., MKK dengan kesimpulan
01420|pemeriksaan vagina tampak celah (luka lama) pada pukul 11 s/d 13, 15 s/d 16,
01421|18 s/d 17 sampai dasar hymen tidak utuh;
01422|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
01423|berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah
01424|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01425|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01426|dakwaan yang berbentuk alternatif;
01427|
01428|Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01429|
01430|Menimbang bahwa, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan
01431|Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut
01432|Umum;
01433|Menimbang bahwa, dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut mendakwa
01434|Anak dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang
01435|Pornografi Jo Pasal 407 ayat (1) KUHP Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf f
01436|Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 20 huruf C
01437|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;
01438|Menimbang bahwa, sebelum membuktikan dakwaan Penuntut Umum
01439|tersebut, perlu diingat serta dipertimbangkan pula keberlakuan Undang -Undang
01440|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya
01441|disebut KUHP Nasional), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025
01442|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  Undang-Undang Republik
01443|Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Surat Edaran
01444|Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi
01445|KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang merupakan hukum pidana formil dan materil
01446|serta memiliki implikasi terhadap perkara ini;
01447|Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 622 Ayat (1) huruf t Undang -
01448|Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
01449|menyatakan jika Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
01450|(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran
01451|Negara Republik Indonesia Nomor 4928) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
01452|Menimbang bahwa, selanjutnya dalam Pasal 622 Ayat (12) menyebutkan jika
01453|ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana Pornograli sebagaimana dimaksud pada
01454|ayat (1) huruf t mengacu Pasal 29 Undang -Undang yang bersangkutan,
01455|pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang -Undang ini (Undang-
01456|Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP);
01457|Menimbang bahwa, dalam dakwaan alternatif keduanya, Penuntut Umum
01458|telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01459|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Jo. Undang-
01460|Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana,
01461|namun dalam tuntutannya Penuntut Umum masih mendakwa Anak Pelaku dengan
01462|mengacu pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
01463|Pornografi;
01464|Menimbang bahwa, terkait dengan hal tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal
01465|53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
01466|Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, “Dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim
01467|
01468|Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01469|
01470|wajib menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 53 ayat
01471|(2) KUHP disebutkan, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana
01472|dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,
01473|hakim wajib mengutamakan keadilan”;
01474|Menimbang bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-
01475|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menyebutkan:
01476|“Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap
01477|kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum.
01478|Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan
01479|kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan
01480|terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam
01481|praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan
01482|perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian
01483|konkret.
01484|Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian
01485|hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin keadilan di atas kepastian
01486|hukum;
01487|Menimbang  bahwa, setelah mencermati surat dakwaan dan tuntutan
01488|Penuntut Umum dikaitkan dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka
01489|Hakim menilai jika apa yang tertulis dalam tuntutan pidana Penuntut Umum hanyalah
01490|merupakan kesalahan redaksional (clerical error) dimana kekeliruan tersebut hanya
01491|bersifat administratif dan tidak menyangkut substansi atau esensi dari perbuatan yang
01492|didakwakan, oleh karenanya Hakim karena jabatannya akan memperbaiki tuntutan
01493|Penuntut tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
01494|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo.
01495|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian
01496|Pidana menjadi Pasal 407 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Jo. Pasal
01497|37 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo.
01498|Pasal 20 huruf C KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01499|Penyesuaian Pidana;
01500|Menimbang bahwa, adapun unsur-unsur dari Pasal 407 Ayat (1) KUHP Jo.
01501|Pasal 4 Ayat (1) huruf f Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor
01502|44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 20 huruf C KUHP Jo. Undang-Undang
01503|Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, adalah sebagai berikut :
01504|1. Setiap orang;
01505|2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
01506|menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
01507|memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
01508|
01509|Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01510|
01511|3. Dengan melibatkan anak;
01512|4. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut serta melakukan
01513|tindak pidana;
01514|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim akan
01515|mempertimbangkan sebagai berikut:
01516|Ad.1.  Unsur “Setiap orang”;
01517|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan
01518|undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang
01519|kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud
01520|serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah
01521|dilakukannya;
01522|Menimbang bahwa, terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu
01523|dipertimbangkan ketentuan Pasal 150 KUHP yang menyebutkan Anak adalah
01524|seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, serta ketentuan Pasal 1
01525|angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01526|Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak
01527|yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
01528|tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus
01529|dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam
01530|perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
01531|(delapan belas) tahun;
01532|Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa
01533|seorang anak yang bernama Anak Pelaku dengan identitas telah dibacakan secara
01534|lengkap di depan persidangan;
01535|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran
01536|Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa
01537|Anak Pelaku yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri
01538|Indramayu, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam
01539|Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat
01540|Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh Anak Pelaku , diperoleh fakta jika Anak
01541|Pelaku lahir pada tanggal 13 Mei 2008, yang apabila dihubungkan dengan tempus
01542|delicti yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal
01543|16 November 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, maka diketahui bahwa
01544|Anak Pelaku tersebut saat melakukan perbuatan pidana masih berusia di bawah 18
01545|(delapan belas) tahun hal ini diperkuat pula dengan adanya 1 (satu) lembar KTP
01546|dengan NIK. 321226130508XXXX atas nama Anak Pelaku;
01547|
01548|Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Idm
01549|
01550|Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
01551|Hakim berpendirian unsur ”Setiap orang” telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai
01552|terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya
01553|dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya
01554|berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai
01555|diri Anak;
01556|Ad.2. Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
01557|menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
01558|memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”;
01559|Menimbang bahwa, unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah
01560|satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;
01561|Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 172 KUHP, disebutkan jika,
01562|“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak,
01563|animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai
01564|bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
01565|kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
01566|masyarakat, hal ini sejalan pula dengan definisi pornografi dalam ketentuan Pasal 1
01567|angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
01568|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di
01569|persidangan diketahui jika pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 sekitar pukul
01570|15.00 Wib, Anak Pelaku menghubungi Anak korban  melalui pesan WhatsApp yang
01571|pada intinya mengajak Anak korban untuk bekerja di wilayah Jakarta, lalu Anak
01572|korban sempat menanyakan terkait pekerjaan yang ditawarkan tersebut kepada Anak
01573|pelaku , kemudian Anak pelaku  menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah melakukan