03112|ALIAS DEBRI dan Terdakwa II MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS RISKI  untuk
03113|turut mencari calon tenaga kerja untuk direkrut, sehingga masing-masing Para
03114|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  selesai,  yakni  melakukan  rekrut
03115|calon tenaga kerja;
03116|           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para
03117|Terdakwa telah memenuhi unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan
03118|dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
03119|           Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1)
03120|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03121|Perdagangan  Orang  juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang
03122|Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti
03123|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
03124|ke-2 (kedua);
03125|Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03126|
03127|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
03128|nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut;
03129|Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para
03130|Terdakwa pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
03131|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  dan
03132|dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-
03133|undang  Nomor:  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
03134|Perdagangan Orang  dan  Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan
03135|dan tuntutan hukum yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum;
03136|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  nota  pembelaan/pledoi  Penasihat
03137|Hukum  Para  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  nota
03138|pembelaan tersebut mengenai pembuktian materiil ( feit materiil)  terkait tindak
03139|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa  dan  terhadap tindak pidana yang
03140|dilakukan oleh Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur
03141|di atas, maka hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
03142|Dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa
03143|tersebut patutlah dinyatakan ditolak;
03144|           Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
03145|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
03146|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, ataupun alasan penghapus
03147|pidana lainnya, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para
03148|Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
03149|           Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
03150|adalah  kumulatif  (penjara  dan  denda),  maka  kepada  Para  Terdakwa  selain
03151|dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila
03152|pidana  denda tidak  dibayar maka diganti  pidana kurungan  yang  dinyatakan
03153|dalam amar putusannya, dan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda ini
03154|Majelis  Hakim  tidak  semata-mata  mengikuti  jumlah  denda  dari  tuntutan
03155|Penuntut  Umum,  namun  juga  memperhatikan  penghasilan/pendapatan  dari
03156|Para Terdakwa, dimana pada umumnya Para Terdakwa bekerja sebagai Petani,
03157|dan pekerja lainnya yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup,
03158|sehingga Majelis Hakim  menjatuhkan hukuman denda yang jauh lebih kecil
03159|jumlahnya dari tuntutan Penuntut Umum disesuaikan dengan penghasilan yang
03160|diterima oleh Para Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;
03161|Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang
03162|telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan
03163|Penuntut  Umum,  akan  tetapi  terhadap  lamanya  pemidanaan  atau  hukuman
03164|Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03165|
03166|yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan
03167|tersendiri sebagai berikut;
03168|Menimbang, bahwa dalam KUHP yang berlaku pada saat ini tidak ada
03169|aturan  yang  mengatur  terkait  dengan  pedoman  pemidanaan,  sementara  itu
03170|pedoman  pemidanaan  ini  merupakan  panduan,  terutama  bagi  hakim  untuk
03171|digunakan  dalam  menggapai  dasar  keadilan  bagi  semua,  dan  tidak  hanya
03172|berpaku pada ketentuan perundang-undangan, karena sejatinya putusan bukan
03173|merupakan  corong  dari  undang-undang, melainkan  sebagai  corong  keadilan
03174|kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban umum;
03175|Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana
03176|menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan
03177|menurut  teori  relative  pidana  dimaksudkan,  disamping  untuk  memperbaiki
03178|keseimbangan  dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki  si  pelaku
03179|sendiri  dengan  jalan  menjatuhkan  putusan  yang  seadil-adilnya,  memberikan
03180|kesempatan  kepada  bakat-bakat  yang  diperoleh  agar  dapat  berkembang,
03181|memberikan pendidikan khusus latihan-latihan dan sebagainya;
03182|Menimbang,  bahwa  terhadap  pemidanaan  tersebut  Indonesia
03183|mengenalnya  dengan  teori  gabungan,  oleh  karena  itu  pidana  yang  akan
03184|dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  kepada  Para  Terdakwa  tersebut  tidaklah
03185|mengenai  salah  satu  teori  tersebut  diatas,  akan  tetapi  akan  berusaha
03186|menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana
03187|sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini;
03188|Menimbang,  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan
03189|haruslah  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat  yang  tidak  hanya
03190|berdasarkan  pada  pertimbangan  yuridis  saja  tetapi  juga  harus  memuat
03191|pertimbangan  sosiologisnya  yang  mengarah  pada  latar  belakang  terjadinya
03192|suatu tindak pidana dalam perkara  a quo  adalah tindak pidana perdagangan
03193|orang, majelis hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan
03194|keyakinan tersebut dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan
03195|hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan
03196|Pancasila sebagai sumber dari segala hukum;
03197|Menimbang, bahwa keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat
03198|subyektif tergantung sudut pandang orang yang menilai keadilan itu dan untuk
03199|itu  dalam  perkara  a  quo Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan  aspek
03200|keadilan dari beberapa sisi diantaranya:
03201|1. Sisi Pelaku kejahatan,
03202|2. Sisi Korban kejahatan (dalam artian dampak bagi korban kejahatan),
03203|Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03204|
03205|3. Sisi Kepentingan masyarakat pada umumnya;
03206|Menimbang,  bahwa  dari  sisi  pelaku  kejahatan,  bahwa  selama
03207|persidangan  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  catatan-catatan  kriminal  yang
03208|mungkin pernah dilakukan Para Terdakwa sebelum tindak pidana a quo, bahwa
03209|Para  Terdakwa  tampak  dengan  kepolosannya  melakukan  perbuatannya
03210|tersebut hanya terdorong faktor ekonomi dan tuntutan hidup, bahwa Majelis
03211|Hakim  menilai  lamanya  pemidanaan  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  efek
03212|negatif  pada  diri  Para  Terdakwa  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  Para
03213|Terdakwa  akan  mengenal  dan  bersosialisasi  dengan  berbagai  narapidana
03214|dengan  segala  watak  dan  karakter  serta  berbagai  catatan  kriminal  lainnya.
03215|Bahwa  hal-hal  tersebut  kiranya  perlu  mendapat  perhatian  khusus  bagi  kita
03216|semua karena hal tersebut dapat mengakibatkan Para Terdakwa yang semula
03217|adalah pribadi yang baik malah kenyataannya karena aturan yang ada terpaksa
03218|harus diisi dan dilalui dengan “kondisi-kondisi” (dalam tanda kutip) di Lembaga
03219|Pemasyarakatan. Bahwa sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat
03220|untuk membina narapidana menjadi lebih baik dan lebih berguna karya namun
03221|kenyataan  yang  berkembang  sekarang  Lembaga  Pemasyarakatan  justru
03222|berubah marwah menjadi lembaga pendidikan kejahatan artinya dari semula
03223|bukan penjahat menjadi penjahat secara utuh, dari semula penjahat amatiran
03224|berubah  menjadi  penjahat  profesional,  bahwa  hal-hal  inilah  yang  juga
03225|dikhawatirkan oleh Majelis Hakim  melihat sosok  kepribadian  Para Terdakwa
03226|yang nampak selama persidangan dibandingkan tindak pidana yang dilakukan
03227|dalam perkara a quo dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan;
03228|Menimbang, bahwa dari segi dampak yang ditimbulkan pada diri korban
03229|tindak pidana dalam perkara a quo bahwasanya para korban mendaftar untuk
03230|menjadi pekerja pada perusahaan kelapa sawit di Kalimantan secara sukarela
03231|dan para korban pada akhirnya tidak ada yang jadi berangkat untuk bekerja di
03232|Kalimantan. Selain itu selama persidangan pula, Majelis Hakim menilai bahwa
03233|saksi  korban  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  yang  biasa-biasa  saja  dan
03234|terkesan bahwa kejadian tersebut tidak menimbulkan dampak negatif apapun
03235|pada diri saksi korban serta para korban tidak ada yang dirugikan secara fisik,
03236|psikis, maupun secara materiil;
03237|Menimbang, bahwa dari sisi atau aspek kepentingan masyarakat pada
03238|umumnya,  dalam  perkara  a  quo,  Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan
03239|bahwa  perkembangan  zaman  berikut  pola  pikir  masyarakat  ternyata
03240|berkembang  cukup  dinamis  menuju  pola  pikir  modernisasi  sehingga  turut
03241|membawa perubahan sosial pula dimana struktur dan budaya masyarakat telah
03242|Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03243|
03244|mengalami  pergeseran  nilai-nilai.  Paradigma  masyarakat  terkait  kebutuhan
03245|ekonomi  yang  mengarah  pada  pelanggaran  hukum  sering  kali  timbul  dari
03246|kesenjangan ekonomi dan rasa ketidakadilan yang mendalam, yang mendorong
03247|individu untuk mencari cara cepat dan tidak sah demi memenuhi kebutuhan
03248|hidupnya;
03249|           Menimbang, bahwa searah dengan pendapat Satjipto Raharjo, bahwa
03250|oleh  karena  ancaman  pidana  Pasal  yang  terbukti  terdapat  minimum
03251|pemidanaan, maka Majelis Hakim menilai ketentuan ini perlu disimpangi untuk
03252|memberikan  rasa  keadilan  bagi  semua  pihak  dalam  perkara  ini,  serta
03253|memperhatikan tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku
03254|tindak pidana tidak semata-mata untuk membalas dendam terhadap pelakunya,
03255|namun intinya bahwa para pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan
03256|masyarakat pada umumnya tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para
03257|pelaku;
03258|          Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menelisik faktor-faktor
03259|kasuistik yang sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan antara lain keadaan
03260|atau peristiwa yang mendahului terjadinya perbuatan pidana, cara melakukan
03261|kejahatan oleh terdakwa, aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana dan
03262|faktor postfactum atau akibat yang timbul setelah terjadinya perbuatan pidana;
03263|Menimbang, bahwa apabila ditelisik secara keadaan atau peristiwa yang
03264|mendahului terjadinya perbuatan pidana, bahwa tindak pidana yang dilakukan
03265|oleh Para Terdakwa muncul akibat adanya supply dan demand (permintaan dan
03266|penawaran),  di  mana  supply  tersebut  muncul  dari  jumlah  angkatan  kerja
03267|produktif yang muncul dari demografi, dan demand yang muncul dari kebutuhan
03268|lapangan pekerjaan di bidang perkebunan sawit, dan adanya naluri manusia
03269|dalam bertahan hidup dan menghidupi keluarganya, yang dalam masyarakat
03270|modern diejawantahkan dengan bekerja guna mendapatkan upah, kemudian
03271|melihat cara melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa adalah dengan merekrut
03272|calon tenaga kerja, tanpa memperhatikan pengalaman atau keterampilan dari
03273|calon  tenaga  kerja  yang  akan  direkrut,  serta  tidak  dilengkapinya  dokumen
03274|administratif oleh Para Terdakwa dalam melakukan perekrutan tenaga kerja di
03275|luar daerahnya, kemudian dilihat aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana
03276|bahwa Para Terdakwa juga mencari keuntungan atas kegiatan perekrutan yang
03277|mereka lakukan, dan terhadap Terdakwa I  DANIEL LUMA ALIAS DEBRI  dan
03278|Terdakwa  II  MARIANUS  RISKI  ANDUT  ALIAS  RISKI bahwa  mereka  juga
03279|hendak berangkat ke Kalimantan untuk bekerja dan menghidupi keluarganya,
03280|setelahnya melihat faktor  postfactum  setelah terjadinya tindak pidana tersebut
03281|Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03282|
03283|adalah bahwa para calon tenaga kerja atau para korban pada akhirnya tidak jadi
03284|berangkat untuk bekerja di Kalimantan;
03285|Menimbang,  bahwa  tindak  pidana  ini  muncul  juga  akibat  kegagalan
03286|pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan
03287|lapangan  pekerjaan  yang  merata  sesuai  dengan  demografi  dan  komposisi
03288|penduduk,  sehingga  para  calon  pekerja  yang  merupakan  angkatan  kerja
03289|produktif, yang rentan secara ekonomi dan pendidikan, tidak terserap sebagai
03290|pekerja di daerahnya sendiri, sehingga para calon pekerja tersebut tergiur ketika
03291|mendapatkan tawaran pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut harus dilakukan
03292|di  luar  daerahnya,  kemudian  kerentanan  dari  para  calon  pekerja  ini  yang
03293|dimanfaatkan  oleh  Para  Terdakwa  untuk  mengambil  keuntungan  dengan
03294|merekrut tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur untuk dipekerjakan di Kalimantan
03295|Timur sebagai buruh sawit, namun hal ini muncul bukan semata-mata karena
03296|Para  Terdakwa  hendak  mencari  keuntungan, namun juga  karena  kegagalan
03297|pemerintah  daerah  yang  dengan  segala  kelengkapan  instrumen  dan
03298|kewenangannya  dalam  memanfaatkan  angkatan  kerja  produktif  ini  untuk
03299|berkarya di daerahnya sendiri;
03300|Menimbang,  bahwa  kegagalan  tersebut  bukan  hanya  dalam  bentuk
03301|gagalnya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi warganya, namun juga
03302|gagalnya pemerintah daerah untuk membina perusahaan-perusahaan perekrut
03303|tenaga  kerja,  membina  dan  memberikan  pelatihan  kepada  warga
03304|masyarakatnya, agar memiliki daya saing dalam dunia kerja, lebih dalam lagi hal
03305|ini merupakan kegagalan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
03306|Menimbang, bahwa apabila diambil sudut pandang yang berbeda juga,
03307|Para Terdakwa, terlepas dari sifat salahnya perbuatan, turut serta membantu
03308|pemerintah  khususnya  untuk  menyalurkan  angkatan  kerja  produktif  untuk
03309|bekerja dan menghidupi keluarganya, walaupun dilakukan dengan cara-cara
03310|yang memenuhi unsur delik dalam perkara a quo, pun dengan dipidananya Para
03311|Terdakwa, tidak malah memberikan manfaat kepada para korban karena para
03312|korban  tetap  tidak  mendapatkan  pekerjaannya,  namun  hanya  memberikan
03313|nestapa  dan  mencegah  perbuatan  yang  dilakukan  Para  Terdakwa  untuk
03314|dilakukan lagi baik oleh Para Terdakwa maupun oleh masyarakat, sehingga
03315|apabila demikian, pidana hanya menyajikan pembalasan dan pencegahan agar
03316|masyarakat tidak melakukannya, tanpa mewujudkan penyelesaian yang adil dan
03317|memulihkan keadaan yang rusak akibat tindak pidana yang melibatkan korban,
03318|pelaku, dan masyarakat;
03319|Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03320|
03321|  Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  adanya  tindak  pidana
03322|tertentu yang diatur terdapat ancaman minimum  pemidanaan salah satunya
03323|dimaksudkan  untuk  meminimalisir  adanya  disparitas  antar  putusan,  namun
03324|Majelis  Hakim  berpendapat  dalam  perkara  a  quo   menerapkan  minimum
03325|pemidanaan secara kaku  (rigid) justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi
03326|Para  Terdakwa,  memang  benar  dan  terbukti  bahwa  Para  Terdakwa  telah
03327|melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum,  namun
03328|apabila  ditarik  lebih  dalam  dan  lebih  jauh,  tindak  pidana  ini  muncul  salah
03329|satunya  karena  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  yang  paling  tidak
03330|mendekati  angkatan  kerja  produktif  yang  dimiliki  suatu  daerah  serta  tidak
03331|mampunya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan,  baik  itu  secara
03332|ekonomi  maupun  pendidikan  warga  masyarakatnya,  sehingga  menjadi  miris
03333|apabila  pidana  bukan  sebagai  ultimum  remidium,  padahal  dalam  Peraturan
03334|Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
03335|pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap
03336|perusahaan yang bidang usahanya adalah perekrutan atau penempatan tenaga
03337|kerja;
03338|           Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan hal-hal lainnya
03339|sebagaimana hal yang meringankan dalam diri Para Terdakwa, sehingga pada
03340|akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan tujuan
03341|pemidanaan  yang  menitikberatkan  kepada  pencegahan,  memasyarakatkan
03342|terpidana, menyelesaikan konflik, menumbuhkan rasa penyesalan kepada Para
03343|Terdakwa, hal tersebut dengan mengacu kepada Hasil Rapat Kerja Nasional
03344|Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat
03345|Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia T ahun 2009 yang telah disepakati di
03346|mana  untuk  pemidanaan  ancaman  pidana  minimum  dapat  dijatuhkan  oleh
03347|hakim  dengan  syarat  putusan  tersebut  harus  didukung  dengan  bukti-bukti,
03348|pertimbangan  hukum  yang  sistematis,  jelas  dan  logis  serta  penerapannya
03349|adalah bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum sehingga Para Terdakwa akan
03350|dipidana dengan menyimpangi ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1)
03351|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03352|Perdagangan Orang;
03353|          Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah
03354|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
03355|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
03356|dijatuhkan;
03357|Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03358|
03359|           Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
03360|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
03361|agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03362|           Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
03363|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03364|1. 5 (lima) lembar print out hasil rekening koran bank BCA periode bulan
03365|Januari 2025 dan bulan Februari 2025. milik saudara BUDI RAHMAN Alias
03366|BUDI;
03367|2. 1  (satu)  Jepitan  yang  berisi  4 (empat)  lembar  Surat Perjanjian  Kerja
03368|Pemanen;
03369|3. 1  (satu)  Jepitan  Surat  Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.  ANUGERAH
03370|ABADI  MULTI  USAHA  dan  Saudara  BUDI  RAHMAN  dengan  nomor
03371|061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/II/2025;
03372|4. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari GERI SANTOSO ke MAMUN
03373|PAUJI  dengan  nomor  refrensi  801358624326  dengan  jumlah  Rp.
03374|30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
03375|5. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari GERI SANTOSO ke BUDI
03376|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  798790490096  dengan  jumlah
03377|Rp.9.875.000 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
03378|6. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari GERI SANTOSO ke BUDI
03379|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  790603580702  dengan  jumlah  Rp.
03380|35.625.000 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
03381|7. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari MAMUN PAUJI ke BUDI
03382|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  1990927908  dengan  jumlah  Rp.
03383|10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
03384|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  tersebut  di  atas  diperoleh  melalui
03385|penyitaan yang sah serta  barang bukti tersebut mempunyai korelasi dengan