00752|yang palsu (tidak asli); 
00753|g. “Penipuan” yang berasal dari kata dasar ti pu artinya mengenakan tipu 
00754|muslihat, mengakali, memperdayakan; 
00755|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang -Undang 
00756|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
00757|Pidana Perdagangan Orang, disebutkan pengertian “eksploitasi” adalah 
00758|tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak 
00759|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
00760|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan secara fisik, 
00761|seksual, orga reproduksi, atau seca ra melawan hukum meindahkan atau 
00762|mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga 
00763|atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuuntungan 
00764|baik materiil maupun immateriil. Selain itu dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan 
00765|“eksploitasi seksual ” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual 
00766|atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk 
00767|tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan; 
00768|Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
00769|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
00770|Pidana Perdagangan Orang, disebutkan kata “untuk tujuan” sebelum frasa 
00771|“mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana 
00772|perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
00773|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur perbuatan yang 
00774|sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat . Dengan demikian 
00775|cukuplah dibuktikan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur 
00776|sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini untuk dapat dinyatakan 
00777|bahwa Terdakwa bersalah; 
00778|
00779|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari 
00780|keterangan Saksi -saksi, Anak Saksi dan bersesuaian dengan keterangan 
00781|Terdakwa terungkap bahwa pada hari K amis tanggal 31 Oktober 20204 sekira 
00782|pukul 13.00 WIB, Saksi Wira Angga dalam penyamarannya berkomunikasi 
00783|dengan Terdakwa melalui Aplikasi Michat dalam dalam komunikasi tersebut 
00784|Terdakwa menawarkan perempuan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus 
00785|ribu rupiah) lalu ditawar oleh Saksi Wira Angga hingga sepakat dengan harga 
00786|Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya antara Terdakwa dan 
00787|Saksi Wira Angga sepakat untuk berkomunikasi lebih lanjut dalam Aplikasi 
00788|WhatsApp yang kemudian Terdakwa menyuruh Sak si Wira Angga agar 
00789|membuka kamar di Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kelurahan Dalan 
00790|Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; 
00791|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Wira 
00792|Angga, keterangan Anak Saksi dan keteranga n Terdakwa diperoleh fakta 
00793|kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Anak Saksi dan 
00794|langsung disetujui, lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi di pinggir jalan dekat 
00795|rumah Anak Saksi untuk diantarkan ke Hotel Madina Sejahtera yang terletak di 
00796|Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing 
00797|Natal, dan setelah Terdakwa dan Anak Saksi tiba di Hotel Madina Sejahtera, 
00798|Saksi Wira Angga mengirimkan foto Kamar Nomor 27 melalui Aplikasi 
00799|WhatsApp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengant arkan Anak Saksi 
00800|ke Kamar Nomor 27 tersebut; 
00801|Menimbang, bahwa faktu hukum selanjutnya yang terungkap di 
00802|persidangan ialah setelah Anak Saksi masuk dalam Kamar Nomor 27, Saksi 
00803|Wira Angga menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu 
00804|rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi dalam 
00805|Kamar Nomor 27 tersebut dan tidak lama setelah Terdakwa pergi 
00806|meninggalkan Anak Saksi dalam kamar tersebut Saksi Okti Rotama dan 
00807|anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; 
00808|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang 
00809|dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak Saksi 
00810|setuju atas pekerjaan berupa menjual jasa prostitusi atau melayani laki -laki 
00811|yang ditawari Terdakwa dengan adanya kesepakatan Terdakwa me nyerahkan 
00812|uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan 
00813|nantinya Terdakwa akan memperoleh upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua 
00814|ratus ribu rupiah); 
00815|
00816|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian hukum yang 
00817|dipertimbangkan diatas, ma ka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa 
00818|yang sejak awal berkomunikasi dengan Saksi Wira Angga yang merupakan 
00819|anggota kepolisian yang sedang menyamar ( undercover buy ) dan diperoleh 
00820|kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengantarkan Anak Saksi dari rumahnya 
00821|ke kamar nomor 27 di Hotel Madina Sejahtera dimana Saksi Wira Angga sudah 
00822|menunggu dalam kamar tersebut untuk seolah melayaninya dan adanya 
00823|kesepakatan harga antara Saksi Wira Angga dengan Terdakwa atas perbuatan 
00824|Anak Saksi yakni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana 
00825|nantinya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus 
00826|ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus 
00827|ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa telah mewujudkan sub unsur 
00828|perekrutan dan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan 
00829|angka 10 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
00830|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan adanya kesepakatan 
00831|harga antara Saksi Wira Angga dengan Terdakwa, serta Anak Saksi menyetujui 
00832|pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa dengan upah tertentu dan pekerjaan 
00833|tersebut berkaitan dengan ekploitasi seksual Anak Saksi yang dilakikan 
00834|Terdakwa dengan perolehan upah tertentu bagi Terdakwa dari harga 
00835|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga  Rp200.000,00 (dua ratus ribu 
00836|rupiah) sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa, maka hal tersebut 
00837|mewujudkan bahwa perbuatan perekrutan dan pengiriman yang dilakukan 
00838|Terdakwa pada Anak Saksi memiliki tujuan untuk mengeksploitasi Anak Saksi; 
00839|Menimbang, ba hwa dari seluruh rangkaian fakta hukum dan uraian 
00840|pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
00841|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
00842|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan Terdakwa telah 
00843|terbukti “yang melakukan perekrutan dan pengiriman untuk tujuan 
00844|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. D engan 
00845|demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum  dan secara mutatis 
00846|mutandis unsur pertama juga terpenuhi menurut hukum; 
00847|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) 
00848|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
00849|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka 
00850|Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
00851|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 
00852|kesatu;  
00853|
00854|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
00855|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada 
00856|alasan penghapus atau peniadaan pid ana baik alasan pemaaf maupun 
00857|pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa 
00858|mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
00859|Menimbang bahwa alasan pemaaf ( schulduitsluitings gronden ) adalah 
00860|bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya meng enai sikap 
00861|batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 
00862|Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang -
00863|Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim 
00864|tidak menemukan keadaan -keadaan sebagaimana ketentuan pasal -pasal 
00865|diatas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
00866|Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar ( rechtsvaardinguns 
00867|gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal -hal lain 
00868|diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, 
00869|dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim 
00870|tidak juga menemukan fakta -fakta yang membuktikan adanya keadaan -
00871|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentu an pasal-pasal tersebut 
00872|diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari 
00873|perbuatan Terdakwa; 
00874|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab 
00875|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan 
00876|berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
00877|Hukum Acara Pidana Terdakwa (KUHAP) harus dijatuhi pidana; 
00878|Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana  yang dilakukan oleh 
00879|Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang 
00880|Republik Indon esia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
00881|Pidana Perdagangan Orang bersifat kumulatif yakni pidana penjara paling 
00882|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
00883|paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh j uta rupiah) dan paling 
00884|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) maka Majelis Hakim juga 
00885|akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut 
00886|dalam amar putusan a quo apa bila pidana denda tersebut tidak dibayar 
00887|Terdakwa maka akan di ganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
00888|tahun ( vide: Pasal 25  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
00889|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang); 
00890|
00891|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
00892|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan 
00893|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang 
00894|dijatuhkan;  
00895|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 
00896|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu dite tapkan agar 
00897|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
00898|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
00899|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
00900|            Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek 
00901|Iphone warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna Abu -abu 
00902|berbelang putih tanpa nomor polisi, dan 6 (enam) lembar uang pecahan 
00903|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  yang telah dipergunakan untuk melakukan 
00904|kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis , maka p erlu ditetapkan agar barang 
00905|bukti tersebut dirampas untuk negara; 
00906|Menimbang, bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, 
00907|maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
00908|yang meringankan Terdakwa; 
00909|Keadaan  yang  memberatkan: 
00910|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma 
00911|kesusilaan yang sangat kuat nilainya di Kabupaten Mandailing Natal; 
00912|- Terdakwa sudah memperoleh dan menikmati keuntungan atas 
00913|perbuatannya; 
00914|Keadaan yang meringankan: 
00915|- Terdakwa belum pernah dihukum; 
00916|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; 
00917|     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka 
00918|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
00919|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia 
00920|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
00921|Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
00922|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
00923|
00924|MENGADILI: 
00925|1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Btr Bin Alm Sobir Btr  telah terbukti 
00926|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang 
00927|melakukan perekrutan dan pengiriman untuk tujuan mengeksploitasi orang 
00928|
00929|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ” sebagaimana dalam 
00930|dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; 
00931|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 9 
00932|(sembilan) tahun  dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua 
00933|puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
00934|maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
00935|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
00936|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00937|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
00938|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
00939|- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam; 
00940|- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna Abu -abu berbelang 
00941|putih tanpa nomor polisi; dan 
00942|- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
00943|Dirampas untuk Negara; 
00944|6. Membebankan kepada Terdakwa  untuk membayar biaya perkara se jumlah 
00945|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 
00946|
00947|Selasa
00948|
00949|03
00950|
00951|2025
00952|
00953|oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman 
00954|Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim 
00955|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga 
00956|
00957|oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu 
00958|oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan 
00959|Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi , S.H., 
00960|Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal  dan Terdakwa 
00961|didampingi Penasihat Hukum.  
00962|
00963|Hakim Anggota, Hakim Ketua, 
00964|
00965|dto.      dto. 
00966|Norman Juntua, S.H., M.H.   Hasnul Tambunan, S.H., M.H. 
00967|
00968| dto. 
00969|Qisthi Widyastuti, S.H. 
00970|
00971|Panitera, 
00972|
00973|dto. 
00974|Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.