00432|makan selama dibatam,
00433|- Wakyu terdakwa ERINDA SRI WAHYUNI Als INDA Binti MUHAMMAD
00434|THAMRIN ditangkap dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
00435|a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Promax berwarna biru
00436|sierra  dengan  nomor  Imei  1  :  353324656083802  Imei  2  :
00437|353324656204804  beserta  1  (satu)  buah  kartu  handphone  Maxis
00438|(Malaysia) dengan nomor : 0172641795
00439|b. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara
00440|Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371760060790481;
00441|c. 1 (satu) buah buku Paspor dengan nomor E2259586 atas nama
00442|ERINDA SRI WAHYUNI
00443|d. 1 (satu) buah buku Paspor dengan nomor E7246761 atas nama
00444|BEBY RAHAYU PRICILLYA
00445|e. 1 (satu) buah buku Paspor dengan nomor E7246789 atas nama
00446|FRISKA ANDILLAH
00447|f. 1 (satu) buah buku Paspor dengan nomor E7246760 atas nama
00448|FARA AULIA
00449|g. Uang sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu
00450|rupiah
00451|h. 1 (satu) buah buku catatan berwarna putih coklat dengan tulisan
00452|Creative Products
00453|- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
00454|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  ”Orang
00455|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00456|Indonesia”.
00457|- Bahwa berdasarkan Pasal  68 Undang – Undang Republik Indonesia
00458|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran ”Setiap Orang
00459|Dilarang  Melaksanakan  Penempatan  Yang  Tidak  Memenuhi  Persyaratan
00460|Pekerja Migran Indonesia”.
00461|
00462|- Bahwa  Berdasarkan  pasal  1  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik
00463|Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00464|Indonesia,   Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
00465|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00466|menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
00467|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Repbulik  Indonesia
00468|Nomor  18  Tahun  2017  menerangkan  Pelaksana  penempatan  Pekerja
00469|Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
00470|a. Badan;
00471|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
00472|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
00473|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
00474|Perbuatan  ERINDA SRI  WAHYUNI  Als  INDA Binti  MUHAMMAD  THAMRIN
00475|sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  83  Juncto Pasal  68
00476|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00477|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI
00478|Nomor  6  tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
00479|Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
00480|Undang
00481|
00482|Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
00483|telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
00484|1. Saksi  Indra  Saputra  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
00485|sebagai berikut:
00486|- Bahwa  Saksi  mengetahui  dan  mengerti  sebabnya  dihadirkan
00487|kepersidangan  yaitu  sehubungan  dengan  diamankannya  4  (empat)  orang
00488|Pekerja  Migran  Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara
00489|Malaysia;
00490|- Bahwa  Saksi  merupakan  Panit  Siintelair  Subditgakkum  Ditpolairud
00491|Polda Kepri yang mengamankan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia
00492|Ilegal tersebut;
00493|- Bahwa Terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang
00494|akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut  diamankan  pada  hari
00495|Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 WIB di Hotel Nagoya Inn yang
00496|beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 20-21 Nagoya Batam Kec.
00497|Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
00498|
00499|- Bahwa Pada saat Saksi mengamankan 4 (empat) orang Pekerja Migran
00500|Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut
00501|pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 WIB di Hotel Nagoya
00502|Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 20-21 Nagoya Batam
00503|Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, turut juga diamankan
00504|Terdakwa  Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  selaku
00505|Perekrut Pengurus Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut;
00506|- Bahwa setelah ke 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal Yang
00507|akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut yang diamankan pada hari
00508|Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 wib di Hotel Nagoya Inn yang
00509|beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 20-21 Nagoya Batam Kec.
00510|Lubuk  Baja,  Kota  Batam  Provinsi  Kepulauan  Riau  tersebut  berasal  dari
00511|daerah Sumatera Utara;
00512|- Bahwa nama-nama ke 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal
00513|yang akan di kirim ke Negara Malaysia tersebut adalah:
00514|1) Saksi Korban Friska Abbdilah;
00515|2) Fara Aulia;
00516|3) Saksi Korban Beby Rahayu Pricilya;dan
00517|4) Syahputri;
00518|- Bahwa  Pada saat mengamankan ke 4 (empat) orang Pekerja Migran
00519|Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut
00520|yang diamankan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 WIB
00521|di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 20-
00522|21 Nagoya Batam Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
00523|tersebut, untuk Saksi Korban Friska Abdilah, Saksi Korban Fara Aulia, Saksi
00524|Korban Beby Rahayu Pricilya ada memiliki dokumen identitas diri berupa KTP
00525|dan Paspor dan untuk Sdri. Syahputri hanya memiliki dokumen berupa KTP;
00526|- Bahwa Kronologis diamankannya ke 4 (empat) orang Pekerja Migran
00527|Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut
00528|yang diamankan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 wib di
00529|Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 2021
00530|Nagoya Batam Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Pada
00531|hari  kamis  tanggal  6  Juni  2024  sekira  pukul  03.00  WIB,  personil
00532|Subditgakkum  Dit Polairud  Polda  Kepri  yang  mendapatkan  informasi  dari
00533|masyarakat bahwa ada Calon PMI yang telah tiba dari medan serta sudah
00534|menginap  di  salah  satu  hotel  di  nagoya  kota  batam,  kemudian  personil
00535|
00536|melakukan  pendalaman  dongan  hasil  jumlah  korban  adalah  4  (orang)
00537|perempuan yang dibawa langsung oleh pengurusnya dan sudah 2 (dua) hari
00538|menginap di hotel nagoya inn. Pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira
00539|pukul 09.50 wib personil berkoordinasi dengan pihak hotel Nagoya Inn untuk
00540|bertemu  dengan  tamu  hotel  kemudian  menemukan  adanya  4  orang
00541|perempuan yg akan berangkat ke malaysia untuk bekerja yang mana paspor
00542|3 (tiga) orang Saksi Korban dan 4 (empat) KTP di pegang oleh Terdakwa
00543|Erinda  Sri  Wahyuni  als  Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  dan  Terdakwa
00544|menyampaikan  bahwa  4  (empat)  Saksi  Korban  tersebut  akan  bekerja  ke
00545|malaysia, Terdakwa membelikan tiket pesawat keberangkatan dari medan ke
00546|batam, Terdakwa membiayai hotel dan makan selama dibatam, selanjutnya
00547|terhadap Terdakwa dan saksi dibawa ke Mako Ditpolairud polda Kepri guna
00548|proses selanjutnya;
00549|- Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa   memberikan  pendapat  tidak
00550|keberatan;
00551|2. Saksi Febriyan Ralita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
00552|sebagai berikut:
00553|- Bahwa  Saksi  mengetahui  dan  mengerti  sebabnya  dihadirkan
00554|kepersidangan  yaitu  sehubungan  dengan  diamankannya  4  (empat)  orang
00555|Pekerja  Migran  Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara
00556|Malaysia;
00557|- Bahwa  Saksi  merupakan  Panit  Siintelair  Subditgakkum  Ditpolairud
00558|Polda Kepri yang mengamankan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia
00559|Ilegal tersebut;
00560|- Bahwa Terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang
00561|akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut  diamankan  pada  hari
00562|Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 wib di Hotel Nagoya Inn yang
00563|beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 20-21 Nagoya Batam Kec.
00564|Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
00565|- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 4 (empat) orang Pekerja Migran
00566|Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut
00567|pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 WIB di Hotel Nagoya
00568|Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 20-21 Nagoya Batam
00569|Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, turut juga diamankan
00570|I  (satu)  orang  atas  nama  Erinda  Sri  Wahyuni  Als  Inda  Binti  Muhammad
00571|Thamrin selaku Perekrut Pengurus Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut;
00572|
00573|- Bahwa  setelah  dilakukan  nya  interogasi  awal  diketahui  bahwa  ke  4
00574|(empat) orang Pekerja Migran Indonesia 'legal Yang akan diberangkatkan ko
00575|Negara Malaysia tersebut yang diamankan pada hari Jumat tanggal 7 Juni
00576|2024 sekira pukul 09.50 wib di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek
00577|Bumi  Indah  Blok III Nomor  20-21  Nagoya Batam  Kec. Lubuk  Baja, Kota
00578|Batam  Provinsi  Kepulauan  Riau  tersebut  berasal  dari  daerah  Sumatera
00579|Utara;
00580|- Bahwa nama-nama ke 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal
00581|yang akan di kirim ke Negara Malaysia tersebut adalah:
00582|1) Saksi Korban Friska Abbdilah;
00583|2) Fara Aulia;
00584|3) Saksi Korban Beby Rahayu Pricilya;dan
00585|4) Syahputri;
00586|- Bahwa  Pada saat mengamankan ke 4 (empat) orang Pekerja Migran
00587|Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut
00588|yang diamankan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 wib
00589|di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 20-
00590|21 Nagoya Batam Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
00591|tersebut,  untuk  Sdri.  Friska  Abdilah, Sdri. Fara  Aulia, Sdri.  Beby  Rahayu
00592|Pricilya ada memiliki dokumen identitas diri berupa KTP dan Paspor dan
00593|untuk Sdri. Syahputri hanya memiliki dokumen berupa KTP;
00594|- Bahwa Kronologis diamankannya ke 4 (empat) orang Pekerja Migran
00595|Indonesia  Ilegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut
00596|yang diamankan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 09.50 wib di
00597|Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah Blok III Nomor 2021
00598|Nagoya Batam Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Pada
00599|hari  kamis  tanggal  6  Juni  2024  sekira  pukul  03.00  WIB,  personil
00600|Subditgakkum  Dit Polairud  Polda  Kepri  yang  mendapatkan  informasi  dari
00601|masyarakat bahwa ada Calon PMI yang telah tiba dari medan serta sudah
00602|menginap  di  salah  satu  hotel  di  nagoya  kota  batam,  kemudian  personil
00603|melakukan  pendalaman  dongan  hasil  jumlah  korban  adalah  4  (orang)
00604|perempuan yang dibawa langsung oleh pengurusnya dan sudah 2 (dua) hari
00605|menginap di hotel nagoya inn. Pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira
00606|pukul 09.50 wib personil berkoordinasi dengan pihak hotel Nagoya Inn untuk
00607|bertemu  dengan  tamu  hotel  kemudian  menemukan  adanya  4  orang
00608|perempuan yg akan berangkat ke malaysia untuk bekerja yang mana paspor
00609|
00610|3 (tiga) orang Saksi Korban dan 4 (empat) KTP di pegang oleh Terdakwa
00611|Erinda  Sri  Wahyuni  als  Inda  Binti  Muhammad  Thamrin  dan  Terdakwa
00612|menyampaikan  bahwa  4  (empat)  Saksi  Korban  tersebut  akan  bekerja  ke
00613|malaysia, Terdakwa membelikan tiket pesawat keberangkatan dari medan ke
00614|batam, Terdakwa membiayai hotel dan makan selama dibatam, selanjutnya
00615|terhadap Terdakwa dan saksi dibawa ke Mako Ditpolairud polda Kepri guna
00616|proses selanjutnya;
00617|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
00618|keberatan;
00619|
00620|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00621|berikut:
00622|1. Wahyu  Prabowo  Asmoro,  S.E.  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
00623|menerangkan sebagai berikut:
00624|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  tentang  pengertian  “Perdagangan  Orang”.
00625|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
00626|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang
00627|dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00628|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00629|memberi  bayaran  atau  manfaat,   sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
00630|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan
00631|di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
00632|mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam
00633|Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
00634|- Bahwa, pengertian TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah
00635|setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur
00636|Tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang Republik Indonesia
00637|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2) unsur-unsur dari
00638|Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)  terdiri dari 3 elemen utama
00639|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
00640|ELEMEN  UTAMA  I:
00641|TINDAKAN  (Proses
00642|/Movement)
00643|ELEMEN  UTAMA  II :
00644|CARA (Means)
00645|ELEMEN  UTAMA
00646|III:    TUJUAN
00647|a. Perekrutan
00648|b. Pengangkutan
00649|c. Penampungan
00650|d. Pengiriman
00651|e. Pemindahan atau
00652|f. Penerimaan
00653|seseorang
00654|a. Ancaman kekerasan
00655|b. Penggunaan kekerasan
00656|c. Penculikan
00657|d. Penyekapan
00658|e. Pemalsuan
00659|f. Penipuan
00660|g. Penyalahgunaan
00661|kekuasaan atau
00662|h. Penyalahgunaan posisi
00663|rentan
00664|i. Penjeratan utang atau
00665|j. Memberi bayaran atau
00666|manfaat sehingga
00667|a. Tujuan
00668|Mengeksploitasi
00669|orang tersebut
00670|b. Di wilayah Negara
00671|RI  atau  antar
00672|Negara  (delik
00673|formil)
00674|c. mengakibatkan
00675|orang
00676|tereksploitasi
00677|(delik materiil)
00678|
00679|memperoleh
00680|persetujuan dari
00681|k. orang   yang memegang
00682|kendali    atas
00683|l. orang lain baik
00684|dilakukan didalam
00685|Negara
00686|m. maupun antar Negara
00687|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara
00688|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
00689|pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu)
00690|unsur dari masing-masing elemen utama.
00691|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
00692|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
00693|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak
00694|secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi
00695|Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap  individu
00696|mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking.Pada
00697|pasal  34  dan  35  Konvensi  ini  berkaitan  langsung  dengan  penentangan
00698|terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara  seksual,  dan
00699|perdagangan anak.
00700|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
00701|langsung dan  tidak  langsung  dengan TPPO dan  pemenuhan hak  korban
00702|sebagaimana berikut:
00703|1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
00704|tentang Hak Asasi Manusia;
00705|2. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
00706|tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
00707|Terhadap Wanita;
00708|3. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
00709|tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan
00710|atau   Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
00711|Merendahkan Martabat Manusiawi;
00712|
00713|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
00714|tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan
00715|Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
00716|5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
00717|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
00718|Kerja Paksa;
00719|6. Undang - Undang RepubIik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
00720|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum
00721|untuk Diperbolehkan Bekerja;
00722|7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999
00723|tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi
00724|dalam Pekerjaan dan Jabatan);
00725|8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
00726|tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa;