01533|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01534|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01535|kepadanya;
01536|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  182  ayat  (4) Kitab  Undang-
01537|Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dasar  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah
01538|dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang
01539|terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut
01540|adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah
01541|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
01542|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01543|dengan dakwaan berbentuk gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan
01544|subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum akan
01545|memilih  langsung  dan  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  kesatu
01546|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
01547|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01548|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum
01549|Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01550|1. Setiap Orang;
01551|2. Percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01552|Republik Indonesia;
01553|3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik
01554|Indonesia;
01555|4. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  yang  turut  serta
01556|melakukan;
01557|Menimbang,  bahwa terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01558|mempertimbangkan sebagai berikut:
01559|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;
01560|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “setiap  orang” menurut
01561|undang-undang adalah setiap orang  (subyek hukum)  sebagai pendukung hak
01562|dan  kewajiban  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  perbuatan
01563|(toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada
01564|setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;
01565|
01566|Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan
01567|mempertimbangkan sebagai berikut:
01568|- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan
01569|seorang laki-laki yang bernama ROSIN ALS BAH BIN ALM. GANI , dengan
01570|segala  identitasnya  sebagaimana  tertera  dalam  surat  dakwaan  Penuntut
01571|Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
01572|- Bahwa  orang  tersebut  dihadapkan  sebagai  Terdakwa,  yang  diduga
01573|melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi  surat  dakwaan Penuntut
01574|Umum;
01575|- Bahwa  selama  proses  persidangan,  Terdakwa  dapat  mengikutinya
01576|dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan
01577|lancar tanpa mengalami hambatan;
01578|- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas
01579|perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa
01580|Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan
01581|tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
01582|Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan hukum
01583|tersebut di atas, Majelis Hakim ber pendapat bahwa unsur “setiap orang” telah
01584|terpenuhi;
01585|Ad.2.  Unsur “ Percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah
01586|Negara Republik Indonesia”;
01587|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ataupun poging
01588|sebagaimana dimaknai di dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01589|Pidana  ialah  adanya  niat  untuk  melakukan  kejahatan  dengan  telah
01590|dilaksanakannya  permulaan  pelaksanaan,  namun  tidak  selesai  dilaksanakan
01591|bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
01592|Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena
01593|Terdakwa  telah  mengkoordinir  Saksi  RIDWAN,  Saksi  FIONAL,  dan  Saksi
01594|MUHAMMAD  HAIRI  untuk  keberangkatan  Saksi  Korban  MUHAMMAD  TIO
01595|RESTIA dari Pelabuhan  Domestik  Karimun  menuju Pantai Teluk  Paku yang
01596|untuk  selanjutnya  akan  Terdakwa  berangkatkan  menuju  Negara  Malaysia.
01597|Adapun  cara  Terdakwa  membawa  dan  memberangkatkan  Saksi  Korban
01598|MUHAMMAD TIO RESTIA menuju Negara Malaysia yaitu ketika Saksi Korban
01599|MUHAMMAD TIO RESTIA telah tiba di Pelabuhan Domestik Karimun, Terdakwa
01600|menyuruh  Saksi  RIDWAN  dan  Saksi  MUHAMMAD  HAIRI  untuk  menjemput
01601|Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di Pelabuhan Domestik Karimun untuk
01602|selanjutnya dibawa menuju ke Pantai Teluk Paku dan rencananya dari Pantai
01603|
01604|Teluk Paku, Terdakwa akan membawa Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA
01605|menuju  Negara  Malaysia  dengan  menggunakan  speedboat  yang  Terdakwa
01606|nahkodai sendiri;
01607|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  akan  menerima  upah  sejumlah
01608|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  jika  berhasil  membawa  Saksi  Korban
01609|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  menuju  Negara  Malaysia  dan  Terdakwa  masih
01610|menerima  upah  sejumlah  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dari  BANG
01611|PENDEK sedangkan sisanya akan dibayarkan oleh BANG PENDEK setelah
01612|orang tersebut berhasil dibawa ke Negara Malaysia;
01613|Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa seorang Warga Negara
01614|Indonesia yaitu Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA ke Negara Malaysia
01615|yang merupakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan
01616|permulaan  perbuatannya  yaitu  dalam  hal  menjemput  Saksi  Korban
01617|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  dari  Pelabuhan  Domestik  Karimun  dan  sudah
01618|sempat  diantarkan  ke  Pantai  Teluk  Paku  yang  mana  rencananya  untuk
01619|berangkat ke Malaysia akan dilakukan melalui perjalanan laut menggunakan
01620|speedboat yang akan dinahkodai Terdakwa, namun perbuatan membawa dan
01621|memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Negara Malaysia tersebut tidak
01622|selesai dikarenakan pihak kepolisian sudah mengikuti kegiatan Terdakwa dan
01623|melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta kawanannya yaitu Saksi
01624|RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi MUHAMMAD HAIRI;
01625|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa
01626|perbuatan Terdakwa dalam mengkoordinir Saksi RIDWAN, Saksi FIONAL, dan
01627|Saksi MUHAMMAD HAIRI untuk mengantar jemput Saksi Korban MUHAMMAD
01628|TIO  RESTIA untuk  diberangkatkan  dan  dibawa  ke  Negara  Malaysia  tanpa
01629|menggunakan prosedur dan dokumen yang resmi, senyatanya Terdakwa sudah
01630|mengetahui  bahwa  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  membawa  seorang  Warga
01631|Negara  Indonesia  ke  Negara  Malaysia,  namun  terhenti  dikarenakan  bukan
01632|kehendak dari Terdakwa namun akibat diamankan dan ditangkap oleh petugas
01633|kepolisian,  telah  dapat  dikatakan  percobaan  membawa  Warga  Negara
01634|Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur
01635|ini telah terpenuhi;
01636|Ad.3.  Unsur  “Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara
01637|Republik Indonesia”;
01638|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang
01639|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01640|Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah
01641|
01642|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
01643|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01644|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01645|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01646|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01647|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01648|immaterial;
01649|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01650|Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara
01651|menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik
01652|Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu
01653|unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
01654|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
01655|di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
01656|yang terkandung di dalamnya;
01657|Menimbang, bahwa berdasarkan niatan dan persetujuan dari Korban
01658|yaitu  Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA untuk bekerja di Malaysia, maka
01659|pekerjaan  yang  meliputi  namun  tidak  terbatas  pada  pemanfaatan  fisik  dan
01660|tenaga dari  Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di luar Negara Indonesia,
01661|yaitu Negara Malaysia dengan memberikan keuntungan bagi segelintir orang
01662|yaitu  Terdakwa  yang  berkepentingan  ialah  termasuk  ke  dalam  kegiatan
01663|eksploitasi di luar wilayah Indonesia dimana Terdakwa mendapatkan upah dari
01664|BANG PENDEK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana upah bersih
01665|yang  T erdakwa  dapat  sejumlah  Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  sedangkan
01666|Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  T erdakwa  berikan  sebagai  upah  untuk  Saksi
01667|RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi MUHAMMAD HAIRI . Namun T erdakwa baru
01668|menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
01669|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01670|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01671|Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01672|melakukan”;
01673|Menimbang, bahwa ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana
01674|penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
01675|mengklasifikasi pelaku penyertaan berikut:
01676|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01677|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01678|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01679|
01680|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01681|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01682|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01683|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01684|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader);
01685|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01686|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01687|- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu
01688|ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
01689|berupa tindak pidana; dan
01690|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan
01691|tindak pidana.
01692|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  perbuatannya,  senyatanya
01693|terdapat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa
01694|berperan  mengkoordinir  Saksi  RIDWAN,  Saksi  FIONAL,  dan  Saksi
01695|MUHAMMAD HAIRI untuk mengantar jemput Saksi Korban MUHAMMAD TIO
01696|RESTIA untuk diberangkatkan dan dibawa ke Negara Malaysia dan Terdakwa
01697|juga yang akan langsung membawa Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA
01698|dari Pantai Teluk Paku Karimun menuju Negara Malaysia dengan menggunakan
01699|speedboat  Terdakwa.  Sedangkan  Saksi  FIONAL adalah  selaku  supir  yang
01700|membawa mobil rental dari rumah kontrakan menuju Pantai Teluk Paku , peran
01701|Saksi RIDWAN dan Saksi MUHAMMAD HAIRI adalah menjemput Saksi Korban
01702|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  dari  Pelabuhan  Domestik  Karimun  serta
01703|mengantarkannya  ke  Pantai  Teluk  Paku  untuk  diantar  ke  Terdakwa  yang
01704|kemudian Terdakwa memberangkatkannya ke Negara Malaysia;
01705|Menimbang,  bahwa  peran  Terdakwa  tidak  dapat  berdiri  sendiri
01706|melainkan harus dilakukan dengan kerjasama secara sadar dari Terdakwa dan
01707|rekan-rekan Terdakwa yang lain yaitu Saksi RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi
01708|MUHAMMAD HAIRI  untuk mencapai hasil maka dengan demikian unsur turut
01709|serta  melakukan  telah  terpenuhi  di  dalam  hal  ini,  sehingga  unsur  ini  pun
01710|terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
01711|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01712|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01713|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01714|mempertimbangkan sebagai berikut;
01715|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01716|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01717|
01718|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang
01719|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01720|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01721|ahli warisnya;
01722|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  sejak  pembacaan  surat
01723|dakwaan sampai dengan Putusan diucapkan permohonan restitusi tidak pernah
01724|diajukan di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak
01725|korban di persidangan;
01726|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01727|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01728|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut Majelis
01729|Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01730|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01731|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01732|Undang-Undang tersebut;
01733|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 10
01734|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01735|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01736|KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
01737|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01738|dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01739|Menimbang, bahwa terhadap dakwaan gabungan Penuntut Umum yaitu
01740|gabungan antara dakwaan  alternatif dan  dakwaan subsideritas, dikarenakan
01741|telah terbukti dakwaan alternatif  kesatu , maka terhadap dakwaan subsideritas
01742|primair dan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;
01743|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01744|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
01745|kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau
01746|keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang
01747|dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam
01748|melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan mampu bertanggung
01749|jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana
01750|yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;
01751|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01752|yang  pada  pokoknya  memohon  keringanan  hukuman,  Majelis  Hakim  telah
01753|memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah
01754|sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan mempertimbangkan
01755|
01756|berat  ringannya  peran  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dalam  tindak  pidana
01757|tersebut;
01758|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
01759|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, di samping itu Majelis
01760|Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan
01761|dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat  (4) Kitab Undang-
01762|Undang  Hukum  Acara  Pidana  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut
01763|haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01764|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri
01765|Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang di jalaninya disamping itu
01766|Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa
01767|dari  tahanan  maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (2) huruf  b  Kitab  Undang-
01768|Undang  Hukum Acara Pidana  perlu  ditetapkan  agar Terdakwa tetap  berada
01769|dalam tahanan;
01770|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01771|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
01772|Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni Pidana Penjara dan Pidana
01773|Denda, maka juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan
01774|dalam  amar  putusan  ini  sehingga  diharapkan  bahwa  Terdakwa  mampu
01775|membayar pidana denda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim  dengan
01776|ketentuan  bila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  terhadap  Terdakwa  akan
01777|dikenakan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan  dinyatakan  dalam  amar
01778|putusan di bawah ini;
01779|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01780|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01781|- 1 (satu) unit speedboat tanpa nama berwarna biru bermesin tempel
01782|merk Yamaha 1x40 PK;
01783|Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan Terdakwa
01784|sebagai  alat  transportasi  dalam  melakukan  tindak  pidana  dan  dikarenakan
01785|masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01786|dirampas untuk Negara;
01787|- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model Ta-1465 berwarna hitam
01788|dengan nomor imei 359813357796369, imei 2 359813357796377 beserta 1
01789|(satu)  buah  kartu  handphone  celcomdigi  (malaysia)  dengan  nomor
01790|896019231288869650;
01791|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  telah  dipergunakan  untuk
01792|melakukan  tindak  pidana  dan  dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk
01793|
01794|mengulangi tindak pidana serta agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan
01795|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01796|- 1  (satu)  buah buku  tabungan  Bank Negara Indonesia (BNI)  dengan
01797|nomor rekening 1810469316 atas nama NORMALA;
01798|- 1  (satu)  buah  kartu  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  Bank  Negara
01799|Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5264220511616777;
01800|Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saudara NORMALA
01801|yang  merupakan  istri  Terdakwa  dan  terhadap  barang  bukti  tersebut  masih
01802|diperlukan oleh pemiliknya maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01803|dikembalikan kepada Saudara NORMALA Binti MOHAMMAD melalui Terdakwa;
01804|Menimbang,  bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
01805|maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
01806|Pidana  terhadap  diri  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  namun  sebelumnya
01807|perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:
01808|Keadaan yang memberatkan:
01809|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01810|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01811|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;