01723|Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam pasal ini tidak dibatasi jenis
01724|kelamin tertentu, sehingga pelaku tidak mesti laki-laki, demikian pula korban
01725|tidak mesti perempuan;
01726|Menimbang, bahwa  Anak yaitu  ANAK di persidangan oleh Penuntut
01727|Umum telah diajukan sebagai  Anak  dalam perkara ini dan atas pertanyaan
01728|Majelis  Hakim  Anak telah  membenarkan  nama  dan  identitas  lengkapnya
01729|sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam
01730|persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab
01731|semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error
01732|in persona  (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan  Anak
01733|adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
01734|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim
01735|berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan alternatif  kesatu  Penuntut Umum
01736|yaitu  unsur  ”setiap  orang”  telah  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01737|menurut hukum;
01738|Ad. 2. Unsur  “dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan
01739|memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang  dilakukan
01740|terhadap Anak”;
01741|Menimbang,  bahwa  karena  perbuatan  dalam  unsur  ini  bersifat
01742|alternatif  maka  Majelis  Hakim  akan  memilih  dan  mempertimbangkan
01743|perbuatan  yang  menurut  Majelis  Hakim  paling  sesuai  dengan  fakta  di
01744|persidangan;
01745|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1
01746|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memberikan
01747|Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01748|
01749|penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan
01750|dengan  atau tanpa menggunakan  kekuatan  fisik yang menimbulkan bahaya
01751|bagi  badan  atau  nyawa,  mengakibatkan  penderitaan  fisik,  seksual,  atau
01752|psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan
01753|atau tidak berdaya;
01754|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1
01755|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memberikan
01756|penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap
01757|perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik
01758|dengan  maupun  tanpa  menggunakan  sarana  dalam  bentuk  elektronik  atau
01759|nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan
01760|dilakukannya Kekerasan;
01761|Menimbang,  bahwa  unsur  delik  berupa  “kekerasan  atau  ancaman
01762|kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan
01763|fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan),
01764|yang  mana paksaan kejiwaan  (psychishe dwang) , tersebut sedemikian rupa
01765|sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban
01766|menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI
01767|No.552/K/PID/1994 tanggal 28 September 1994);
01768|Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim  berpendapat  yang  dimaksud
01769|perbuatan memaksa  (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang
01770|lain  dengan  menekan  kehendak  orang  tersebut  yang  bertentangan  dengan
01771|kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau
01772|sama dengan kehendaknya sendiri;
01773|Menimbang, bahwa berdasarkan  kaidah hukum yang terdapat dalam
01774|Arrest  H.R  5  Februari  1912  w.  9292  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan
01775|(vleeschelijke gemenschap) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki
01776|dan perempuan ( vereniging vande geslachts deelen van man en vrouw ) yang
01777|biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus
01778|masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani
01779|(Prof.  Dr.D.  Simons,  Ieerboek  van  het  nederlandsche  Strafrecht,  cetakan
01780|keempat, P. Noordhobb, groningen, 1923, hlm 166);
01781|Menimbang, bahwa kata “Anak”  dalam  Pasal 473 Ayat (1)  juncto  Ayat
01782|(4)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang
01783|Hukum  Pidana  juncto Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
01784|Penyesuaian  Pidana juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
01785|Sistem Peradilan Pidana Anak  bukanlah istilah biologis atau sosiologis yang
01786|Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01787|
01788|semata-mata menunjuk pada hubungan keturunan antara orang tua dan anak,
01789|melainkan  merupakan  istilah  hukum  yang  memiliki  definisi  tersendiri  dalam
01790|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01791|Pidana;
01792|Menimbang, bahwa Pasal 150  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01793|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas memberikan definisi
01794|bahwa yang dimaksud dengan a nak adalah seseorang yang belum berumur 18
01795|(delapan belas) tahun;
01796|Menimbang, bahwa definisi “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01797|150  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang
01798|Hukum Pidana  tersebut berlaku secara umum untuk seluruh ketentuan dalam
01799|Buku  Kedua Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01800|Undang Hukum Pidana , termasuk ketentuan mengenai tindak pidana terhadap
01801|tubuh yaitu yang ada di  dalam Pasal  473 Ayat (1)  juncto  Ayat (4) Undang-
01802|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01803|juncto Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana
01804|juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01805|Anak;
01806|Menimbang, bahwa persetubuhan dengan anak termasuk tindak pidana
01807|perkosaan tanpa perlu dibuktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
01808|Hal ini sejalan dengan pola perlindungan dalam hukum perlindungan anak yang
01809|mengkualifikasi  hubungan  seksual  dengan  anak  sebagai  bentuk  kejahatan
01810|seksual,  dengan  dipertegas  bahwa  “persetujuan”  anak  tidak  diakui  secara
01811|hukum dalam konteks persetubuhan (statutory rape);
01812|Menimbang,  bahwa  dalam  doktrin  perlindungan  anak  menegaskan
01813|bahwa  undang-undang  tidak  mengenal  istilah  suka  sama  suka  untuk
01814|persetubuhan  dan  pencabulan  terhadap  anak.  Posisi  anak  selalu  sebagai
01815|korban, meskipun anak sendiri yang meminta atau menyetujui hubungan badan,
01816|karena anak secara hukum dianggap belum cakap memberikan persetujuan
01817|seksual yang sah;
01818|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01819|persidangan bahwa Anak  kenal dan berpacaran dengan Anak Korban sejak
01820|bulan November tahun 2024;
01821|Menimbang,  bahwa  persetubuhan  yang  ke-1  (kesatu)  Anak  Korban
01822|dengan Anak adalah pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026, dimana kejadian
01823|tersebut bertempat di sebuah perladangan di Kabupaten Dairi, Anak Korban
01824|bersama teman Anak Korban yaitu ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 3, dan ANAK
01825|Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01826|
01827|SAKSI 2, kemudian Anak menyuruh teman Anak Korban tersebut untuk pergi
01828|dan yang tinggal di gubuk itu hanya Anak Korban dan Anak, kemudian Anak
01829|langsung  mendorong  Anak  Korban  dan  memaksa  Anak  Korban  untuk
01830|bersetubuh dengan Anak;
01831|Menimbang, bahwa keadaan gubuk tersebut hanya memiliki atap yang
01832|ditopang dengan kayu dan terbuka dimana orang-orang dari luar bisa melihat
01833|gubuk itu. Letak dan posisi gubuk itu berada di tengah perladangan jagung;
01834|Menimbang,  bahwa  Anak  ada  menghubungi  Anak  Korban  melalui
01835|WhatsApp untuk bertemu di gubuk tersebut melalui telepon;
01836|Menimbang,  bahwa  saat  itu  Anak  langsung  membuka  baju  Anak
01837|Korban, karena Anak Korban melakukan perlawanan, Anak menampar Anak
01838|Korban pada bagian pipi kanan Anak Korban dan Anak mencubit pada bagian
01839|paha Anak Korban, lalu juga Anak sebelumnya mengangkat Anak Korban dan
01840|langsung  menjatuhkan  Anak  Korban,  dan  Anak  memaksa  untuk  bersetubuh
01841|dengan Anak Korban;
01842|Menimbang, bahwa pada saat terjadinya persetubuhan pertama kalinya
01843|di gubuk itu, Anak membuka paksa baju dan celana serta celana dalam Anak
01844|Korban sehingga Anak Korban telanjang dan tidak berpakaian sama sekali, dan
01845|Anak hanya membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut;
01846|Menimbang,  bahwa  pada  saat  Anak  Korban  berteriak  dan  meminta
01847|tolong,  Anak  memukul  Anak  Korban  dan  menutup  mulut  Anak  Korban  dan
01848|mengancam  Anak  Korban  dengan  mengatakan  “diam  kau,  nanti  kubunuh
01849|bapakmu”;
01850|Menimbang,  bahwa  Anak  membuka  celana  dan  celana  dalam  Anak
01851|Korban dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, dimana
01852|kejadian  itu  agak  lama  dan  lebih  dari  10  (sepuluh)  menit  Anak  memaju
01853|mundurkan pantat (bokong) Anak;
01854|Menimbang,  bahwa  Anak  berhenti  melakukan  persetubuhan  dengan
01855|Anak  Korban  dikarenakan  Anak  sudah  merasa  puas,  hingga  mengeluarkan
01856|cairan sperma;
01857|Menimbang,  bahwa  persetubuhan  yang  ke-2  (kedua)  dilakukan  oleh
01858|Anak  pada  tanggal  11  Januari  2026  di tempat  yang  sama  yaitu  gubuk
01859|perladangan di bertempat di sebuah perladangan di Kabupaten Dairi;
01860|Menimbang,  bahwa  pada  saat  itu  Anak  menghubungi  Anak  Korban
01861|melalui  telepon  dan  memaksa  Anak  Korban  untuk  pergi  ke  gubuk  itu  lagi,
01862|dimana Anak selalu mengancam Anak Korban dengan membunuh Ayah Anak
01863|Korban jika tidak mengikuti perintah Anak, lalu Anak Korban dan teman Anak
01864|Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01865|
01866|Korban pergi ke  gubuk itu, setelah bertemu Anak langsung menyuruh teman
01867|Anak Korban yaitu ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 1 pergi dan Anak kembali
01868|mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
01869|Menimbang, b ahwa setelah Anak Korban dan Anak berada di gubuk,
01870|Anak membuka baju Anak Korban, menciumi Anak Korban dan memasukkan
01871|alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, namun lebih dari 10 (sepuluh)
01872|menit  dan  Anak  berhenti  setelah  Anak  merasa  puas, hingga  mengeluarkan
01873|cairan  sperma, kemudian  Anak  memberikan  Anak  Korban  uang  sejumlah
01874|Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Anak langsung pergi;
01875|Menimbang, bahwa terdapat bekas tamparan di wajah bagian pipi Anak
01876|Korban yang memerah;
01877|Menimbang, b ahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada
01878|Anak Korban yang ke-3 (ketiga) yaitu pada tanggal 25 Januari 2026  di  gubuk
01879|milik ANAK SAKSI 2 di Kabupaten Dairi;
01880|Menimbang, b ahwa pada saat persetubuhan yang ke-3 (ketiga) Anak
01881|Korban ditemani oleh ANAK SAKSI 3 dan ANAK SAKSI 2 . Pada saat itu Anak
01882|Korban ada dihubungi oleh Anak melalui telepon, dan mengajak Anak Korban,
01883|dan  Anak  Korban  hanya  pasrah  dan  menuruti  keinginan  Anak, dikarenakan
01884|Anak Korban trauma dengan ancaman Anak yang akan membunuh Ayah Anak
01885|Korban;
01886|Menimbang, bahwa setelah ANAK SAKSI 3 dan ANAK SAKSI 2 pergi,
01887|Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan kembali persetubuhan, dan pada
01888|saat  itu  Anak  Korban  hanya  pasrah  tidak  ada  melawan  dikarenakan  sudah
01889|trauma;
01890|Menimbang,  bahwa  adapun  cara  yang  dilakukan  oleh  Anak  adalah
01891|dengan cara menyuruh Anak Korban tidur dan menciumi bibir Anak Korban,
01892|meremas dan memasukkan Alat kelamin Anak ke Alat kelamin Anak Korban,
01893|serta menggoyang goyangkannya selama lebih dari 10 (sepuluh) menit  hingga
01894|Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma;
01895|Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) celana panjang warna biru, 1
01896|(satu) baju lengan pendek warna biru, 1 (satu) shot warna merah, 1 (satu)
01897|celana dalam warna ungu, 1 (satu) tanktop warna pink, 1 (satu) BH warna pink
01898|adalah yang Anak Korban gunakan pada saat persetubuhan yang ke-3 (ketiga);
01899|Menimbang,  bahwa  setelah  kejadian  tersebut,  terdapat  perubahan
01900|perilaku pada Anak Korban, dimana Anak Korban tidak lagi memiliki teman dan
01901|Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01902|
01903|semua teman teman Anak Korban menjauh, dan Anak Korban menyendiri dan
01904|sering nangis di kelas sekolah, dan Anak Korban takut kepada Anak . Selain itu,
01905|Anak Korban Korban sempat berada dalam kondisi linglung dan tidak mengenali
01906|Saksi, sehingga orang tua Anak Korban sempat membawa Anak Korban untuk
01907|mendapatkan  penanganan  melalui  pelayanan  doa  (TIM  DOA)  di  Berastagi,
01908|pemeriksaan ke psikiater di Kabanjahe, serta pengobatan tradisional, dan dari
01909|pemeriksaan tersebut Anak Korban diberikan obat untuk dikonsumsi selama 6
01910|(enam) bulan;
01911|Menimbang,  bahwa  berdarkan  Surat  Visum  Et  Repertum Nomor  -
01912|tanggal 5 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Dokter Benyamin Pandapotan
01913|Sihite, Sp.OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, telah
01914|dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban,  dengan  hasil  pemeriksaan
01915|sebagai berikut :
01916| Kepala : Dalam batas normal;
01917| Leher : Dalam batas normal;
01918| Perut : Dalam batas normal;
01919| Abdomen : Dalam batas normal;
01920| Ekstremitas : Dalam batas normal;
01921| Hymen : Tidak utuh, robek lama di arah jam 14, jam 10;
01922|Kesimpulan :
01923|Hymen robek benda tumpul (luka bekas lama);
01924|Menimbang, bahwa Anak Korban masih merupakan anak berdasarkan
01925|Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak
01926|Korban dan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban
01927|Pencabulan Anak terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Juara N.E. Sihite,
01928|S.T. selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi, yang mana Anak
01929|Korban lahir pada 2012, sehingga umur Anak Korban sampai perkara ini masuk
01930|ke pengadilan yaitu 14 (empat belas) tahun;
01931|Menimbang, bahwa Anak telah mengetahui bahwa Anak Korban masih
01932|merupakan anak;
01933|Menimbang,  bahwa  Anak  dan  Anak  Korban  masih  sekolah  yaitu  di
01934|bangku Sekolah Menengah Pertama;
01935|Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan
01936|oleh  Anak  terhadap  Anak  Korban  dengan  memasukkan  alat  kelamin  Anak
01937|kepada alat kelamin Anak Korban pada 3 (tiga) peristiwa yaitu pada tanggal 4
01938|Januari 2026, 11 Januari 2026, dan 25 Januari 2026 didahului dengan beberapa
01939|perbuatan seperti menampar pipi Anak Korban, mencubit paha Anak Korban,
01940|Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01941|
01942|dijatuhkan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memaksa oleh
01943|Anak  kepada  Anak  Korban,  yang  membuat  Anak  Korban  merasakan  sakit
01944|secara fisik, dan juga membuat adanya trauma secara psikologis kepada Anak
01945|Korban;
01946|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim
01947|berpendapat bahwa unsur  kedua dakwaan alternatif  kesatu  Penuntut Umum
01948|yaitu  unsur  ”dengan kekerasan  memaksa  seseorang bersetubuh  dengannya
01949|yang dilakukan terhadap Anak ” telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01950|menurut hukum;
01951|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  473 Ayat (1)
01952|juncto  Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01953|Undang Hukum Pidana  juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01954|Penyesuaian  Pidana juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
01955|Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
01956|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
01957|sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum
01958|tersebut di atas;
01959|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan/atau Advokat yang
01960|menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikannya unsur kekerasan atau ancaman
01961|kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang  dilakukan
01962|terhadap anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “kekerasan
01963|atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang
01964|dilakukan terhadap anak” sudah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sesuai
01965|dengan fakta yang ada di persidangan;
01966|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Anak  di  persidangan
01967|bahwa tidak dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak
01968|untuk dapat dilakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Anak terhadap alat
01969|kelamin  Anak  Korban,  yang  mana  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut
01970|dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa
01971|berdasarkan Pasal 240 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
01972|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menjelaskan  bahwa
01973|Keterangan Anak hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri , sehingga
01974|harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, namun tidak terdapat alat bukti lain
01975|yang mendukung keterangan dari Anak tersebut, sedangkan dengan kekerasan
01976|atau ancaman kekerasan terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan hal
01977|tersebut seperti keterangan dari Anak Korban, Saksi  SAKSI 1, dan  SAKSI 2,
01978|serta  ada  perubahan  dari  diri  Anak  Korban akibat  adanya  peristiwa  yang
01979|Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01980|
01981|dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan kekerasan yang membuat
01982|Anak Korban menjadi trauma;
01983|Menimbang, bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
01984|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  pertanggungjawaban  Anak yaitu  bahwa
01985|dalam Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01986|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1
01987|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  juncto  Undang-Undang Nomor 11
01988|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mencantumkan unsur
01989|kesalahan sebagai unsur delik;
01990|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  36  Ayat  (2)  Undang-Undang
01991|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Surat
01992|Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi
01993|KUHP 2023 dan KUHAP 2025 pada Bagian II tentang Perihal Pelaksanaan
01994|KUHP pada Nomor 3 huruf c yang menjelaskan bahwa sebuah perbuatan yang