01142| Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  alat  bukti
01143|berupa keterangan saksi, dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan bukti
01144|surat dan barang bukti dipersidangan maka menurut Hakim  telah membuktikan
01145|kesalahan  Anak  membujuk  Anak  Korban  agar  Anak  Korban  mau  melakukan
01146|persetubuhan dengan Anak;
01147|Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka berpendapat unsur
01148|kedua “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;
01149|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo
01150|Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang
01151|Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
01152|Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
01153|Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
01154|Undang Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
01155|Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi,
01156|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01157|
01158|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif
01159|kesatu Penuntut Umum; 
01160|Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Advokat yang pada pokoknya
01161|Anak bukan pelaku utama dan pelaku utama adalah Sdr. Az dan perbuatan
01162|tersebut  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  serta  sudah  ada  upaya
01163|perdamaian dari keluarga Anak namun belum mencapai kesepakatan karena ada
01164|pihak  ketiga  dari  keluarga  Anak  Korban  yang  meminta  uang  sejumlah
01165|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi keluarga Anak tidak sanggup
01166|serta memohon keringanan hukuman;
01167|Menimbang  terhadap  pembelaan  Advokat,  Hakim  akan
01168|mempertimbangkannnya sebagi berikut : 
01169|Bahwa telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas perbuatan
01170|Anak telah terbukti dan memenuhi unsur sebagaimana dakwaan alternatif kesatu
01171|Penuntut Umum sehingga apa yang didalilkan Advokat dalam pembelaannya
01172|tidaklah beralasan hukum, karena Anak memiliki peran aktif dalam perbuatannya
01173|tersebut; 
01174| Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01175|yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01176|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
01177|perbuatannya;
01178|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01179|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01180|Menimbang bahwa menurut P asal 60  ayat (3) dan  ayat  (4) U ndang-
01181|Undang RI  No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,  Hakim
01182|wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
01183|Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan  putusan  perkara.  Dalam  hal  laporan
01184|penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka
01185|putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60
01186|ayat (4)  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana
01187|Anak;
01188|Menimbang bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal
01189|tertanggal  16 Maret  2026  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Pembimbing
01190|Kemasyarakatan  yang  bernama Djufri ,  memberikan  rekomendasi  agar  Anak
01191|dikenakan  Pidana  Penjara  dan  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus
01192|Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
01193|Menimbang  bahwa  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan
01194|pemidanaan terhadap Anak tidak hanya sekedar untuk menghukum Anak, namun
01195|
01196|demi membina dan memberikan pembelajaran kepada Anak maupun masyarakat
01197|agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  atau  tindakan  lain  setelah
01198|menjalani pemidanaan serta bahaya perbuatan Anak bagi masyarakat Kabupaten
01199|Rokan Hilir. Tidak lupa juga pemidanaan terhadap Anak juga demi kepentingan
01200|terbaik bagi Anak agar memperbaiki diri demi masa depan Anak;
01201|Menimbang  bahwa  Pasal  81  ayat  (5)  Undang-Undang  Republik
01202|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01203|mengatur:  “pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya  digunakan sebagai  upaya
01204|terakhir.” Kemudian dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
01205|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur : “Anak
01206|dijatuhi  pidana  penjara di LPKA apabila keadaan  dan  perbuatan Anak akan
01207|membahayakan masyarakat.”;
01208|Menimbang  bahwa  Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01209|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01210|mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01211|a. Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh  Anak adalah kesengajaan bukan
01212|kealpaan. Dimana awalnya  Anak dan Sdr. Az mengajak Anak Korban ke
01213|Wisma  Akasia  dan  Anak  mengetahui  kalau  melakukan  hubungan  badan
01214|dengan Anak Korban merupakan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan
01215|akibat;
01216|b. Motif dan tujuan Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban
01217|dikarenakan terpengaruh teman dan Anak sering menonton video porno;
01218|c. Sikap batin pelaku tindak pidana. Sikap batin pelaku adalah kondisi psikis,
01219|pikiran,  niat,  atau  keadaan  mental  pelaku  pada  saat  melakukan  tindak
01220|pidana, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai "mens rea" (niat jahat). Ini
01221|adalah unsur kesalahan yang menunjukkan apakah pelaku bertindak dengan
01222|kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) untuk melakukan kejahatan. Pada
01223|perkara ini Anak bertindak dengan sengaja sebagaimana pada poin a yang
01224|telah Hakim uraikan sebelumnya;
01225|d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
01226|Tindakan  Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban  dimana
01227|awalnya  Anak dan  Sdr.  Az  mengajak  Anak  Korban  ke  Wisma  Akasia
01228|sehingga  menurut  Hakim  perbuatan  Anak tersebut  dilakukan  dengan
01229|direncanakan;
01230|e. Cara  melakukan  Tindak  Pidana. Bahwa  terkait  cara  Anak  melakukan
01231|tindak pidana telah Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam rangkaian unsur
01232|sebagaimana telah terbukti diatas;
01233|
01234|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Dimana
01235|terhadap  hal  ini  Anak menyatakan  menyesali  perbuatan  yang  telah
01236|dilakukannya;
01237|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku.
01238|Berdasarkan sidang pemeriksaan identitas Anak, Anak menyampaikan kalau
01239|Anak masih bersekolah;
01240|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Umur Anak
01241|masih muda sehingga apabila Anak dijatuhi pidana maka sedikit banyak akan
01242|mempengaruhi kelangsungan hidup anggota keluarganya;
01243|i. Pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban  atau  keluarga  korban.  Anak
01244|Korban saat ini dalam kondisi hamil yang menimbulkan respons emosional
01245|berupa penyesalan, kebingungan, serta kekhawatiran mengenai masa depan
01246|dirinya;
01247|j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban;
01248|Anak Korban dan keluarganya pada dasarnya memaafkan perbuatan Anak
01249|dan keluarga Anak sudah berusaha untuk menawarkan perdamian namun
01250|Anak  korban  dan  Keluarganya  tidak  mencapai  kesepakatan  perdamaian
01251|dengan keluarga Anak;
01252|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan nilai
01253|yang  hidup  di  masyarakat, perbuatan  Anak  meresahkan  masyarakat dan
01254|menimbulkan kerugian bagi Anak Korban  ;
01255|Menimbang bahwa  sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian
01256|Kemasyarakatan  yang  telah dibuat Pembimbing  Kemasyarakatan untuk  Anak
01257|serta  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  Hakim  sependapat  dengan
01258|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum agar
01259|Anak  dijatuhi  pemidanaan  berupa  pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan
01260|Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Pekanbaru karena  perbuatan  Anak  sudah
01261|dikategorikan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
01262|Menimbang  bahwa  Hakim  berpendapat  bentuk  pemidanaan  pidana
01263|penjara kepada Anak bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan/atau
01264|nestapa bagi Anak, akan tetapi lebih dititik  beratkan sebagai upaya pembinaan
01265|terhadap  diri  Anak  karena  berdasarkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan
01266|diperkuat dengan keterangan Anak di persidangan pada pokoknya sebelumnya
01267|Anak pernah melakukan tindak pidana. Selain itu bentuk pemidanaan ini haruslah
01268|juga diartikan Negara turut hadir untuk membina Anak karena orang tua Anak
01269|yang telah diberikan kesempatan untuk membina dan menjaga Anak ternyata
01270|Hakim  menilai  belum  mampu  mengemban  amanah  tersebut.  Setelah  Anak
01271|
01272|menjalani pidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat serta menjadi pribadi
01273|yang jauh lebih baik untuk menjalani kehidupan sehingga menjadi manusia yang
01274|berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat; 
01275|Menimbang  bahwa  ancaman  dalam  dari  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-
01276|Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
01277|Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01278|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01279|23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang bersifat
01280|kumulatif  sehingga  selain  akan  dijatuhkan  hukuman  penjara,  Anak  juga
01281|dikenakan pidana denda namun oleh karena dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-
01282|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur
01283|apabila  dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan
01284|denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dalam amar
01285|putusan ini;
01286|Menimbang  bahwa  dengan  memperhatikan  pertimbangan  tersebut  di
01287|atas, ditambahkan dengan usia Anak yang masih muda, pergaulan Anak dengan
01288|teman-teman  dan  lingkungannya,  serta  dengan  mempertimbangkan  pula
01289|keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan,  maka  Hakim  berpendapat
01290|lamanya  pemidanaan  yang  dijatuhkan  sebagaimana  tertuang  dalam  amar
01291|putusan telah tepat dan bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak;
01292|Menimbang  bahwa  dalam perkara  ini  terhadap Anak telah  dikenakan
01293|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01294|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01295|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01296|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
01297|dalam tahanan;
01298|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01299|berupa:
01300|- 1 (satu) helai baju dress warna abu-abu;
01301|dalam  persidangan  diketahui  barang  bukti  tersebut  merupakan  barang  yang
01302|berkaitan dengan tindak pidana  dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis , maka
01303|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01304|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Anak,  maka
01305|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01306|meringankan Anak;
01307|Keadaan yang memberatkan:
01308|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;
01309|
01310|- Perbuatan  Anak  tidak  sejalan  dengan  upaya  Pemerintah  untuk
01311|memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak;
01312|Keadaan yang meringankan:
01313|- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
01314|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01315|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak dijatuhi  pidana maka  haruslah
01316|dibebani pula untuk membayar biaya perkara namun karena Anak belum mampu
01317|untuk membiayai hidupnya sendiri  atas dasar  prinsip perlindungan anak  dan
01318|keadilan  yang  bermartabat,  maka  biaya  perkara  tersebut  diambil  alih  dan
01319|dibebankan kepada Negara;
01320|Mengingat  Pasal  81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik
01321|Indonesia  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
01322|Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016  tentang
01323|Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
01324|2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang
01325|Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012
01326|tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2025
01327|tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01328|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01329|
01330|MENGADILI:
01331|1. Menyatakan  Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01332|bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan
01333|dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01334|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01335|selama 2 (dua) tahun di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
01336|Pekanbaru dan  Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di  Sentra Kreasi
01337|Atensi (SKA) Abiseka Pekanbaru ;
01338|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01339|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01340|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01341|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01342|a. 1 (satu) helai baju dress warna abu-abu;
01343|Dimusnahkan;
01344|6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
01345|
01346|Kamis
01347|
01348|9 April
01349|
01350|2026
01351|
01352|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026, oleh Irma
01353|Rahmahwati,  S.H,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Rokan  Hilir,  dan
01354|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
01355|
01356|Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.
01357|
01358|           Panitera Pengganti,              Hakim,
01359|Trinova Evelina Simanjuntak, S.H. Irma Rahmahwati, S.H