00753|mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak Korban dan Keluarga Anak Korban yang
00754|telah dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
00755|Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum
00756|Laporan Sosial atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Ida Yanti, S.Sos., Pekerja
00757|Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dengan
00758|hasil assesment bahwa Anak Korban mengalami trauma secara psikologis, merasa
00759|malu dalam pergaulan sosial sehari-hari baik di lingkungan tempat tinggal maupun di
00760|sekolah,  serta  Anak  Korban  merasa  kurang  percaya  diri  mengenai  penerimaan
00761|lingkungan terhadap diri Anak Korban;
00762|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Laporan Sosial  tersebut Pekerja  Sosial
00763|Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan saran agar
00764|terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
00765|Perlindungan Anak No.35 T ahun 2014 yaitu berupa pidana penjara paling singkat 5
00766|(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5 (lima)
00767|Miliar rupiah;
00768|Menimbang bahwa Advokat Anak dalam nota pembelaannya menyatakan
00769|bahwa Saksi Hj Dengku dan  Saksi II selaku orang tua dan Nenek dari Anak Korban
00770|memiliki  kepentingan  materiil  terhadap  perkara  dan  meragukan  objektifitas
00771|keterangan yang telah disampaikan oleh Para Saksi tersebut;
00772|Menimbang bahwa terhadap pernyataan tersebut Hakim berpendapat bahwa
00773|kepentingan materiil berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana
00774|kepada korban atau keluarga korban merupakan hak korban dan keluarga korban
00775|yang dijamin oleh Undang-Undang melalui Mekanisme Keadilan Restoratif yang
00776|Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slr
00777|
00778|dalam perkara a quo yang kepentingan materiil yang dimaksud oleh Advokat Anak
00779|berdasarkan  fakta  di  persidangan  bukanlah  berasal  dari  pernyataan  yang
00780|disampaikan oleh Saksi  Saksi I  dan  Saksi II , melainkan berdasarkan keterangan
00781|Saksi III dan  Saksi IV yang berupaya untuk berdamai dengan Keluarga Anak Korban,
00782|dan uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah adalah syarat yang diajukan oleh
00783|Kapolsek Kayuadi, sehingga terhadap Pembelaan Advokat Anak yang menyatakan
00784|Para Saksi tersebut memiliki kepentingan Materiil haruslah dinyatakan ditolak;
00785|Menimbang bahwa Advokat Anak dalam nota pembelaannya menyatakan
00786|bahwa Anak tidak pernah mengakui perbuatannya mulai dari tingkat Penyidikan
00787|hingga tuntutan pidana terhadap Anak dibacakan di persidangan, maka terhadap
00788|Pernyataan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam hukum pidana dikenal asas
00789|Hak untuk mengingkari oleh seorang pelaku tindak pidana dan hak untuk diam (Right
00790|To  Silence),  sehingga  sikap  Anak  yang  menyangkal  seluruh  perbuatan  yang
00791|didakwakan kepadanya adalah hak ingkar yang merupakan Hak Asasi setiap orang
00792|dalam  persidangan,  namun  setiap  orang  yang  menyangkal  perbuatan  yang
00793|didakwakan kepadanya memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak
00794|bersalah yang dalam perkara a quo, baik Anak maupun Advokat Anak tidak dapat
00795|membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak
00796|terbukti;
00797|Menimbang bahwa Advokat Anak dalam nota pembelaannya menyatakan
00798|bahwa  berdasarkan  asas  in dubio pro reo  setiap keraguan yang  timbul dalam
00799|pembuktian haruslah diputuskan demi kepentingan Anak, maka terhadap pernyataan
00800|tersebut Hakim menilai bahwa tidak ada keraguan dari Penuntut Umum dalam
00801|membuktikan seluruh dakwaannya, hal tersebut dibuktikan dengan Duplik yang telah
00802|dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2026 dalam sidang yang
00803|tertutup untuk umum dan Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya;
00804|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  terhadap
00805|petitum primair Advokat Anak yang menuntut agar Anak dinyatakan tidak terbukti
00806|secara sah dan meyakinkan bersalah, membebaskan Anak dari seluruh dakwaan,
00807|memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak Anak dalam
00808|kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, serta membebankan biaya
00809|perkara kepada Negara haruslah dinyatakan ditolak;
00810|Menimbang bahwa Anak dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa
00811|cairan sperma yang dibuang di sprei harusnya oleh Penuntut Umum mengajukan
00812|sprei tersebut sebagai barang bukti di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dalam
00813|perkara  pidana  beban  pembuktian  merupakan  tanggungjawab  Penuntut  Umum
00814|secara ex officio berdasarkan asas Dominus Litis, sehingga diajukan atau tidaknya
00815|Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slr
00816|
00817|suatu barang bukti kepersidangan merupakan kewenangan penuh yang diberikan
00818|oleh Undang-Undang kepada Penuntut Umum;
00819|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak, Hakim harus
00820|berpedoman pada konsideran Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014 huruf c, yang
00821|menyatakan bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-
00822|cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib
00823|dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang  mengakibatkan
00824|terjadinya pelanggaran hak asasi manusia” yang dalam perkara  a quo  nilai-nilai
00825|tersebut bukan saja berlaku terhadap Anak Korban sebagai Anak yang Berhadapan
00826|Dengan Hukum, melainkan berlaku pula untuk Anak sebagai Anak yang Berkonflik
00827|Dengan Hukum;
00828|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim tetap
00829|harus memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 T ahun
00830|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Anak dijatuhi
00831|pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan
00832|masyarakat”, sehingga terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum agar
00833|terhadap  anak  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA Maros  tidaklah  relevan  untuk
00834|diterapkan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan keadaan pribadi Anak
00835|tidak membahayakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar;
00836|Menimbang bahwa ketika Anak dihadapkan di persidangan, Anak masih
00837|duduk dibangku kelas satu Sekolah Menengah Atas, sehingga penjatuhan pidana
00838|terhadap  Anak  haruslah  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  untuk
00839|melanjutkan pendidikannya yang berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor 35
00840|tahun  2014  huruf  (b)  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas
00841|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta berhak atas perlindungan dari
00842|kekerasan dan diskriminasi” adalah nilai yang harus dipedomani oleh Hakim dalam
00843|menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak, sehingga penjatuhan pidana di dalam
00844|lembaga  dengan  harapan  agar  Anak  mendapatkan  pembinaan,  pembimbingan,
00845|pengawasan, pendidikan, serta program pelatihan khusus untuk pengembangan diri
00846|anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang
00847|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keputusan yang
00848|adil dan tepat bagi Anak yang akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;
00849|Menimbang bahwa di persidangan, Hakim telah memberitahukan kepada
00850|Keluarga Anak Korban akan hak untuk mengajukan permohonan restitusi sebelum
00851|Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya atau setelah Putusan Pengadilan
00852|berkekuatan hukum tetap, namun hingga saat putusan ini diucapkan baik Anak
00853|Korban maupun Keluarga Anak Korban belum mengajukan permohonan restitusi;
00854|Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slr
00855|
00856|Menimbang bahwa oleh karena pidana berupa pembinaan dalam lembaga
00857|merupakan salah satu bentuk pembatasan kebebasan terhadap Anak, sehingga
00858|sudah sepatutnya menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
00859|Menimbang bahwa dalam perkara  a quo terhadap Anak telah dikenakan
00860|penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
00861|pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dengan memperhatikan ketentuan pasal 108
00862|ayat (10) Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
00863|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
00864|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00865|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster bercorak
00866|berwarna putih dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam segitiga
00867|berwarna dusty rose, merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada
00868|saat  terjadinya  tindak  pidana,  yang  apabila  dikembalikan  kepada  Anak  Korban
00869|maupun  Keluarga  Anak  Korban  dapat  menimbulkan  trauma  secara  psikologis
00870|terhadap diri Anak Korban maupun Keluarga Anak Korban, maka terhadap barang
00871|bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;
00872|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix
00873|Smart 8 Pro berwarna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Anak
00874|dan  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak,  maka  dengan
00875|memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 T ahun
00876|2025 tentang T ata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan
00877|Anak yang mewajibkan peran orang tua dalam mengawasi dan memantau anak
00878|dalam berkomunikasi dengan menggunakan media sosial, maka terhadap barang
00879|bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada orang tua Anak yaitu
00880|Saksi Ediyanto Bin Massiara;
00881|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
00882|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00883|dari Anak;
00884|Keadaan yang memberatkan:
00885|- Perbuatan Anak menimbulkan trauma secara psikologis terhadap Anak Korban;
00886|- Perbuatan  Anak  merugikan  Keluarga  Anak  Korban  dalam  hubungan  sosial
00887|maupun status sosial dalam masyarakat adat Kabupaten Kepulauan Selayar;
00888|- Selama  persidangan  Anak  tidak  mengakui  seluruh  perbuatannya  dan
00889|menyangkal isi dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
00890|- Selama pemeriksaan di persidangan Anak tidak berkata jujur meskipun Hakim
00891|telah menunjukkan kepada Anak bahwa Anak memberikan keterangan yang
00892|dilandasi oleh Kebohongan;
00893|Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slr
00894|
00895|Keadaan yang meringankan:
00896|- Anak masih duduk dibangku kelas satu Sekolah Menengah Atas dan masih
00897|memiliki masa depan yang panjang;
00898|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00899|untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara  a quo akan ditanggung oleh
00900|Orang Tua anak;
00901|Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU No.17 tahun 2016 T entang Penetapan
00902|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 T entang
00903|Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 T entang Perlindungan Anak jo.
00904|Pasal 473 ayat (4) UU Nomor 1 tahun 2023 T entang Kitab Undang-Undang Hukum
00905|Pidana jo. Pasal VII angka 44 UU Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
00906|Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta
00907|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00908|
00909|MENGADILI:
00910|1. Menyatakan Anak  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00911|tindak  pidana  “persetubuhan  terhadap  anak”  sebagaimana  dalam  dakwaan
00912|alternatif kedua Penuntut Umum;
00913|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  oleh  karena  itu  dengan  Pembinaan  di
00914|“Lembaga  Penyelenggara  Kesejahteraan Sosial  (LPKS)”  Sentra  Pangurangi
00915|T akalar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
00916|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak
00917|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00918|4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
00919|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00920|- 1 (satu) lembar baju daster bercorak berwarna putih;
00921|- 1 (satu) lembar celana dalam segitiga berwarna dusty rose;
00922|Dimusnahkan;
00923|- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 8 Pro berwarna hitam;
00924|Dikembalikan kepada orang tua anak yaitu Saksi a de charge;
00925|6. Membebankan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
00926|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00927|
00928|Selasa
00929|
00930|26 Mei 2026
00931|
00932|2026
00933|
00934|Eka Wijaya
00935|Silalahi, S.H., M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Selayar
00936|
00937|Haspa, S.H.
00938|
00939|Hakim,
00940|Ttd
00941|Eka Wijaya Silalahi, S.H., M.H.
00942|Panitera Pengganti,
00943|Ttd
00944|Haspa, S.H.,