01360|- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul
01361|22.00  WIB,  Saksi  DEDI  SUPRIYADI,  S.H.,  M.H.,  dan  Saksi  FIRMAN
01362|NURDIANSYAH  beserta  Anggota  Kepolisian  Unit  2  TPPO  Subdit  IV
01363|Ditreskrimum  Polda  Banten  mendatangi  kerumah  penampungan  yang
01364|dikontrak/sewa Para Terdakwa di Cluster Park Line Perumahan Citra Maja
01365|Raya Kab. Lebak Prov. Banten untuk melakukan penggeledahan dan setelah
01366|itu Para Terdakwa dan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa
01367|Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti
01368|Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti
01369|Maridah  (Alm),  serta  Saksi  Sahara  kemudian  langsung  dibawa  untuk
01370|diamankan di Polda Banten;
01371|- Bahwa Para Saksi Korban tidak memiliki sertifikat keahlian kecuali yang
01372|diterbitkan  oleh  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi,  sebagai  lembaga
01373|pemerintah yang bertugas: Menetapkan standar kompetensi kerja nasional
01374|Indonesia (SKKNI);
01375|- Bahwa  Para  Terdakwa  mengakui  dan  menyadari  bahwa  perbuatan
01376|penampungan  dan  pemberangkatan  4  (empat)  orang  CPMI  dari  daerah
01377|Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm),
01378|
01379|Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi
01380|Raodah Binti Maridah (Alm) ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arah
01381|Saudi adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada
01382|izin resmi dari pemerintah;
01383|- Bahwa Para Terdakwa  dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
01384|akan mengulanginya;
01385|
01386|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01387|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa  dapat
01388|dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  di  dakwakan
01389|Penuntut Umum;
01390|Menimbang bahwa Para Terdakwa  telah didakwa oleh Penuntut Umum
01391|dengan  dakwaan  tunggal  yaitu  melanggar  Pasal  10  Juncto  Pasal  4  Juncto
01392|Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01393|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1)
01394|ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
01395|1. Setiap orang;
01396|2. Membantu  atau  melakukan  percobaan  membawa  Warga  Negara
01397|Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud
01398|untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
01399|3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
01400|serta melakukan perbuatan;
01401|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01402|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01403|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;
01404|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”setiap  orang”  menurut
01405|ketentuan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01406|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01407|disana  disebutkan  bahwa Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau
01408|korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang , dimana dalam
01409|perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang
01410|diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak
01411|pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01412|Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan
01413|Para  Terdakwa  yang  masing-masing  bernama  Terdakwa  I  Safiq  Bin  Nur
01414|Muhammad dan Terdakwa II Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi yang setelah
01415|ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya
01416|sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
01417|
01418|Menimbang  bahwa  terhadap  Para  Terdakwa  yang  dihadapkan  ke
01419|persidangan  ini,  Saksi-Saksi  yang  hadir  di  persidangan  mengenal  dan
01420|mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa  adalah
01421|orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi
01422|mengetahui  bahwa  mereka  dihadirkan  ke  persidangan  sehubungan  dengan
01423|perkara Terdakwa  yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
01424|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
01425|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalam  perkara  ini  tidak  terjadi  error  in
01426|persona sehingga oleh karenanya unsur ”setiap orang” menurut Majelis Hakim
01427|telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
01428|Ad.2.  Unsur  “Membantu  atau  melakukan  percobaan  membawa  Warga
01429|Negara  Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia
01430|dengan  maksud  untuk  di  Eksploitasi  di  luar  wilayah  Negara
01431|Republik Indonesia”;
01432|Menimbang  bahwa  unsur  di  atas  merupakan  unsur  yang  bersifat
01433|alternatif yang mana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan
01434|yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur
01435|yang dimaksud tersebut;
01436|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur  tersebut, Penasihat  Hukum  Para
01437|Terdakwa  dan/atau  Para  Terdakwa  dalam  pembelaannya  telah  menyangkal
01438|unsur tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “Membantu atau
01439|melakukan  percobaan  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  Wilayah
01440|Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah
01441|Negara Republik Indonesia” tidak terbukti pada diri Para Terdakwa karena tidak
01442|ada peran untuk memberangkatkan para Saksi Korban untuk meninggalkan
01443|atau  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  Luar  Negeri  dengan  tujuan
01444|dieksploitasi, dan hanya mempunyai Peran untuk membantu para saksi korban
01445|membuat Passport, Vissa dan Medikal Chek up, selain itu terkait pengakuan
01446|Para  Saksi  Korban  yang  mengatakan  adanya  batasan  ketika  berada  di
01447|Perumahan Maja untuk melakukan aktifitas  sehari- hari adalah keterangan
01448|yang  tidak  dapat  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  yang  Mulia  karena
01449|terhadap  keterangan  saksi-saksi  tersebut  haruslah  dapat  dibuktikan  terlebih
01450|dahulu, namun fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti maupun saksi
01451|yang membuktikan bahwa adanya batasan-batasan untuk melakukan kegiatan
01452|sehari-hari itu benar-benar telah terjadi kepada Para Korban;
01453|
01454|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01455|dan/atau  Terdakwa  di  atas,  akan  dipertimbangkan  sekaligus  dengan
01456|pertimbangan unsur sebagai berikut;
01457|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi,  keterangan
01458|Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh
01459|fakta  hukum  bahwa  Para  Terdakwa  ditangkap  oleh  Polisi  karena  telah
01460|melakukan penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten yang antara
01461|lain adalah Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi
01462|Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm)
01463|untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arab Saudi
01464|yang  mana  hal  tersebut  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  prosedur
01465|peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei
01466|2024  di  Perumahan  Cluster  Park  Line  Citra  Maja  Raya  Kab.  Lebak  Prov.
01467|Banten. Kejadian tersebut bermula saat Para Terdakwa tidak memilki pekerjaan
01468|dan penghasilan kemudian berencana ingin pulang ke negara Terdakwa I di
01469|India,  kemudian  Para  Terdakwa  dikenalkan  dengan  Sdr.  Mr.  Ali  oleh
01470|tetangganya lalu mereka bertemu di Mall Casablanca Jakarta Selatan, setelah
01471|bertemu saat itu Sdr. Mr. Ali memberikan pekerjaan kepada Terdakwa I menjadi
01472|sopir untuk mengantar jemput CPMI dari proses pemberangkatan kerja sampai
01473|dengan penerbangan dengan dijanjikan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
01474|rupiah), Sedangkan Terdakwa II dijanjikan oleh Sdr. Mr. AlI akan diberikan uang
01475|sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang CPMI yang akan
01476|berangkat  bekerja  ke  luar  negeri  sehingga  Terdakwa  II  ditugaskan  untuk
01477|mengurus  tempat  penampungan  CPMI  dengan  menyewa  rumah  kontrakan,
01478|mengurus  medical  check  up,  paspor,  dan  sidik  jari  para  CPMI  yang  akan
01479|diberangkat;
01480|Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui
01481|Para Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2024, mendatangi  Cluster Park Line
01482|Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, untuk menyewa/kontrak
01483|rumah guna menampung CPMI, dan saat itu Para Terdakwa bertemu dengan
01484|Saksi  Sahara  selaku  satpam/security  dan  setelah  ditunjukkan  rumah  yang
01485|dapat disewa/kontrak maka Terdakwa II pun berninat untuk mengontrak rumah
01486|tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya
01487|sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa II
01488|juga meminta Saksi Sahara untuk mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan
01489|tersebut  agar  tidak  jauh-jauh  pergi  dari  rumah  kontrakan  tersebut  dengan
01490|menjanjikan kepada akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
01491|
01492|rupiah), hal itupun disetujui oleh Saksi Sahara. Kemudian atas perintah Sdr. Mr.
01493|Ali pada tanggal 19 Mei 2024 Para Terdakwa memesan taxi online ( grab) untuk
01494|menjemput 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat
01495|tersebut untuk dibawa ke daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten guna
01496|bertemu  dengan  Terdakwa  II  untuk  selanjutnya  dibawa  ke  penampungan.
01497|Selanjutnya  Para  Terdakwa  pada  hari  selasa  tanggal  21  Mei  2024  Para
01498|Terdakwa membawa pergi Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti
01499|Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti
01500|Maridah (Alm) menggunakan kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih
01501|Nopol A 1327 PT yang dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II)
01502|untuk Medical Check Up di sebuah Klinik daerah Jakarta dan selanjutnya ke
01503|Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada
01504|salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada 4 (empat)
01505|orang  CPMI  tersebut  jika  pada  saat  nanti  diwawancara  terkait  tujuan
01506|pembuatan  Paspor,  maka  Saksi  harus  menjawab  "tujuan  membuat  paspor
01507|untuk  jalan  -  jalan  ke  Singapura”,  setelah  membuat  Paspor  Terdakwa  I
01508|mengatakan bahwa 4 (empat) orang CPMI tersebut akan diberangkatkan pada
01509|Hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun,
01510|setelah itu mereka kembali ke rumah penampungan. Hingga pada hari Senin
01511|tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H.,
01512|M.H., dan Saksi FIRMAN NURDIANSYAH beserta Anggota Kepolisian Unit 2
01513|TPPO  Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda  Banten  mendatangi  kerumah
01514|penampungan  yang  dikontrak/sewa  Para  Terdakwa  di  Cluster  Park  Line
01515|Perumahan  Citra  Maja  Raya  Kab.  Lebak  Prov.  Banten  untuk  melakukan
01516|penggeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Remiwati Binti Nasar
01517|(Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid,
01518|Saksi  Raodah  Binti  Maridah  (Alm),  serta  Saksi  Sahara  kemudian  langsung
01519|dibawa untuk diamankan di Polda Banten;
01520|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan  juga
01521|diketahui  jika  Para  Terdakwa  mengakui  dan  menyadari  bahwa  perbuatan
01522|penampungan  dan  pemberangkatan  4  (empat)  orang  CPMI  dari  daerah
01523|Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm),
01524|Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi
01525|Raodah Binti Maridah (Alm) ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arah
01526|Saudi adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada
01527|izin  resmi  dari  pemerintah. Hal  tersbebut sesuai  dengan  fakta  bahwa  Para
01528|Saksi  Korban tidak  memiliki  sertifikat keahlian kecuali  yang  diterbitkan  oleh
01529|
01530|Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas:
01531|Menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI);
01532|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli,  yang  menjelaskan
01533|sesuai  Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang
01534|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01535|Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan
01536|usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
01537|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran
01538|Indonesia.  Selanjutnya  dalam  Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  18/2017
01539|dijelaskan bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01540|yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri
01541|kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan  menjadi
01542|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Demikian  juga  dalam
01543|Pasal  1  angka  17  disebutkan  bahwa  Surat  lzin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01544|Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah lzin yang diberikan oleh
01545|kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
01546|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01547|Menimbang  bahwa  selain  itu  berdasarkan  keterangan  Ahli,  menurut
01548|Pasal 4  ayat 1 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017
01549|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  meliputi: a).  Pekerja  Migran
01550|Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja  berbadan  hukum;  b).  Pekerja
01551|Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau rumah
01552|tangga; dan c). Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Kemudian  Ahli juga
01553|menjelaskan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, maka CPMI wajib memiliki
01554|dokumen yang meliputi: 1). surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
01555|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2). surat keterangan izin suami atau
01556|istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3).
01557|sertifikat  kompetensi  kerja;  4).  surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil
01558|pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 5). paspor yang diterbitkan oleh kantor
01559|imigrasi setempat; 6). Visa Kerja; 7). Perjanjian Penempatan Pekerja Migran
01560|Indonesia;
01561|Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
01562|diketahui bahwa  4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara
01563|Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi
01564|Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm)
01565|yang akan diberangkatkan ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arab
01566|Saudi tidak  dilengkapi  dengan dokumen-dokumen  yang  dipersyaratkan  oleh
01567|
01568|Pasal 4  ayat 1 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017
01569|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dijelaskan
01570|oleh  Ahli  hal  tersebut  akan  berdampak  pada terjadinya  eksploitasi  Pekerja
01571|Migran Indonesia, hal tersebut dapat dilihat bilamana sepanjang proses dan
01572|prosedur pemberangkatan CPMI keluar negeri tidak dilakukan dengan benar
01573|atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak ada izin
01574|resmi  dari  pemerintah,  maka  dapat  dipastikan  arahnya  adalah  bentuk
01575|eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diatur dalam
01576|Pasal  1  angka  7  UU  TPPO  yang  menyebutkan  bahwa  Eksploitasi  adalah
01577|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
01578|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01579|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01580|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01581|organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01582|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01583|immateriil.  Terlebih  lagi  berdasarkan  keterangan  Ahli  saat  ini  Pemerintah
01584|Indonesia  sedang  membatasi/moratorium  pengiriman  Pekerja  Migran  ke
01585|Negara-negara di Timur Tengah;
01586|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  maka
01587|terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa
01588|yang menyatakan unsur-unsur tersebut tidak terbukti adalah tidak berdasar dan
01589|hanya  mengada-ada  serta  merupakan  kesalahan  dalam  menafsirkan
01590|pengertian  dari  unsur-unsur  pasal  tersebut,  karena  kenyataanya  justru
01591|serangkaian  peran  Para  Terdakwa  telah  membuktikan  dirinya  sebagai
01592|seseorang  yang  membantu  melakukan  percobaan  agar  Para  Saksi  Korban
01593|dapat diberangkatkan keluar wilayah NKRI sebagai CPMI dengan cara yang
01594|tidak  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang
01595|berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal  4 ayat 1 Undang-Undang Republik
01596|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01597|Indonesia,  sehingga  hal  tersebut  dapat  berpotensi  terjadinya  eksploitasi
01598|terhadap  Para  Saksi  Korban.  Hal  tersebut  menurut  Majelis  Hakim  justru
01599|menunjukkan peran yang sangat penting dari sukses/berhasil atau tidaknya
01600|tindak pidana dapat terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karenanya
01601|pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dan/atau  Para  Terdakwa  sudah
01602|sepatutnya ditolak;
01603|Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Para Terdakwa
01604|yang membantu melakukan  perbuatan penampungan, pengurusan dokumen
01605|
01606|paspor,  medical  check  up,  dan  pemberangkatan  terhadap  4  (empat)  orang
01607|CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat yang antara lain adalah Saksi
01608|Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri
01609|Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menuju ke Negara Timur
01610|Tengah seperti Dubai dan Arah Saudi padahal sedang dalam masa moratorium,
01611|dan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada
01612|izin  resmi  dari  pemerintah  sehingga  berpotensi  terjadinya  eksploitasi  telah
01613|memenuhi  sub  unsur  “melakukan  percobaan  membawa  Warga  Negara
01614|Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di
01615|Eksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia”  dengan  demikian
01616|terhadap Unsur Pasal ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
01617|Ad.3. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
01618|yang turut serta melakukan perbuatan”;
01619|Menimbang bahwa berhubungan penyertaan ( deelneming), yangmana
01620|terdapat tiga jenis penyertaan yaitu pelaku ( dader), yang menyuruh melakukan
01621|(doenpleger), dan yang turut serta melakukan ( medepleger). Pelaku ( dader)