01641|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01642|Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
01643|Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah
01644|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang
01645|masih dalam kandungan. Definisi Anak juga sama dengan di dalam Undang-
01646|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal
01647|1 angka 5;
01648|Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01649|
01650|Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 Tentang
01651|Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4 berbunyi ” Anak yang Menjadi
01652|Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang
01653|belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
01654|mental, dan/atau kerugian ekonXXX yang disebabkan oleh tindak pidana”;
01655|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01656|persidangan menunjukkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
01657|lahir di XXXXX tanggal XXXXXXXXX. Mengingat peristiwa persetubuhan terjadi
01658|pada  tanggal  26-XXXXXXXXXXXX,  maka  pada  saat  kejadian  Anak  Korban
01659|masih berusia 16 tahun (kurang dari 18 tahun). Status hukum Anak Korban ini
01660|diperkuat  oleh  Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu  Keluarga  Anak
01661|Korban. Dengan demikian, Hakim berpendapat secara yuridis formal Korban
01662|berstatus sebagai Anak;
01663|Menimbang, bahwa perbuatan ANAKdan pelaku lainnya yang dilakukan
01664|terhadap  Korban  Anak  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  Prinsip  Hak
01665|Asasi Manusia, khususnya hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
01666|mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini dijamin
01667|dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara spesifik
01668|dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);
01669|Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak pada CRC, wajib
01670|menjamin  hak-hak  Anak.  Pasal-pasal  Konvensi  yang  dilanggar  secara
01671|fundamental oleh perbuatan Anak meliputi:
01672|- Pasal  3  Ayat  (1):  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  ( The  Best
01673|Interest of the Child) telah diabaikan;
01674|- Pasal  19  Ayat  (1):  Hak  Anak  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk
01675|kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk, atau eksploitasi,
01676|termasuk kekerasan seksual;
01677|- Pasal 34: Hak Anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan
01678|penyalahgunaan seksual;
01679|Menimbang, bahwa ditinjau dari Teori Hukum Pidana Perlindungan Anak,
01680|perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Anak di bawah umur mengandung
01681|unsur  pemberatan  ( aggravating  factor)  secara  melekat.  Hal  ini  disebabkan
01682|Korban  Anak  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  ( vulnerable  group)  yang
01683|membutuhkan  perlindungan  ekstra  dari  Negara,  sehingga  setiap  perbuatan
01684|pidana yang menyasar kelompok ini harus dihukum lebih berat;
01685|Menimbang, bahwa dalam perspektif Teori Kriminologi dan Viktimologi,
01686|status korban sebagai Anak menempatkannya pada kategori Korban Rentan
01687|Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01688|
01689|(Vulnerable  Victim). Kerentanan ini  tidak hanya bersifat fisik dan psikologis,
01690|tetapi  juga  struktural  dan  sosial,  yang  diperparah  oleh  riwayat  kekerasan
01691|seksual sebelumnya serta struktur keluarga yang terganggu, Perbuatan Anak
01692|memanfaatkan secara sadar atau tidak sadar kerentanan bawaan Anak Korban;
01693|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, termasuk
01694|bukti otentik yang menegaskan usia Korban, Hakim berkeyakinan bahwa unsur
01695|“Dilakukan terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
01696|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut
01697|di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh
01698|unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu dalam dari
01699|Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01700|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,
01701|maka haruslah dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
01702|Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
01703|Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan ( geen
01704|straf zonder schuld ) dan asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum
01705|Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan
01706|pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Anak, maka
01707|Anak harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;
01708|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dapat
01709|menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
01710|kepadanya, baik oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Anak,
01711|sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Hakim bahwa
01712|Anak mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang
01713|dilakukannya;
01714|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  telah  terpenuhi  semua  syarat
01715|pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/ actus reus yang
01716|dilakukan Anak dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens
01717|rea, terlebih lagi Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan
01718|pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51
01719|Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Anak atas perbuatan pidana
01720|yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah
01721|sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
01722|tersebut;
01723|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-
01724|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01725|Peradilan  Pidana  Anak,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian
01726|Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01727|
01728|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01729|putusan perkara, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil
01730|Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II
01731|Watampone dengan Nomor Register Litmas: XXXXXXXXXXXatas nama Anak
01732|tanggal  XXXXXXXXXXX  yang  dibuat  oleh  XXXXXXXXXXXJabatan  selaku
01733|Pembimbing  Kemasyarakatan  Muda,  yang  mana  Laporan  Penelitian
01734|Kemasyarakatan  tersebut  dalam  kesimpulan  dan  rekomendasinya  pada
01735|pokoknya sebagai berikut:
01736|Kesimpulan:
01737|1) Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah
01738|benar, Klien Anak juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan
01739|yang  melawan  hukum  dan  bisa  dijatuhi  sanksi  pidana.  Klien  Anak  telah
01740|menyesali  perbuatanannya. Klien Anak  berharap dapat diberi  keringanan
01741|hukuman karena klien baru pertama melakukannya;
01742|2) Melatar belangkangi atas tindak pidana yang dilakukan oleh ANAKyaitu
01743|pengaruh  klien  Anak  sering  melihat film  Porno  (Dewasa)  di  Handphone,
01744|pengaruh teman-teman sebayannya dan tidak bisa menahan nafsu birahinya
01745|sehingga  klien  melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  istri  kepada
01746|korban;
01747|3) Dari  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  Pembimbing  Kemasyarakatan
01748|terhadap klien Anak dimana klien Anak masih bersatus pelajar dan memeiliki
01749|bakat yang baik untuk perkembangan Anak dan klien Anak melakukan tidak
01750|pidana  tersebut  tanpa  ada  paksaan  antara  kedua  belah  pihak  sehingga
01751|sebagai pembimbing kemasyarakatan melihat potensi dan latar belakang
01752|Anak dengan ini merekomendasikan berupa Pembinaan dalam Lembaga di
01753|Balai  Rehabilitas  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus
01754|(BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  Selama  3  (Tiga)  Bulan,  sebagaimana
01755|dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  RI  No.
01756|XXXXXXXXX 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01757|Rekomendasi:
01758|- Dari  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  Pembimbing  Kemasyarakatan
01759|terhadap klien Anak dimana klien Anak masih bersatus pelajar dan memeiliki
01760|bakat yang baik untuk perkembangan Anak dan klien Anak melakukan tidak
01761|pidana  tersebut  tanpa  ada  paksaan  antara  kedua  belah  pihak  sehingga
01762|sebagai pembimbing kemasyarakatan melihat potensi dan latar belakang
01763|Anak dengan ini merekomendasikan berupa Pembinaan dalam Lembaga di
01764|Balai  Rehabilitas  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus
01765|Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01766|
01767|(BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  Selama  3  (Tiga)  Bulan,  sebagaimana
01768|dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  RI  No.
01769|XXXXXXXXX 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01770|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian
01771|Kemasyarakatan  serta  rekomendasi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan
01772|tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang putusan yang
01773|akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif, dan rehabilitatif
01774|terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat
01775|memperbaiki  dirinya.  Hukuman  juga  mengandung  fungsi  penjeraan  pada
01776|masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan  Anak, maupun penjeraan
01777|pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
01778|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01779|Kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas, Hakim tidak sependapat dikarenakan
01780|Anak melakukan tindak pidana yang begitu keji, dan merendahkan harkat dan
01781|martabat  Anak  Korban  serta  membuat keresahan  di  Masyarakat  khususnya
01782|Masyarakat Kabupaten Soppeng, hal itu membuat ketakutan yang berlebih bagi
01783|orang tua yang memiliki Anak Perempuan karena adanya rasa tidak aman bagi
01784|kelompok rentan terkhusus Anak, oleh karena itu Hakim berpandangan bahwa
01785|alangkah baiknya Anak dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01786|karena  memiliki  program  yang  tentunya  dapat memberikan  rasa  aman  bagi
01787|Anak Korban, Masyarakat dan Anak itu sendiri, karena dalam LPKA Anak dapat
01788|diberikan pendidikan formal, program keagamaan, dan pelatihan softskill untuk
01789|menunjang bagi Anak saat setelah menjalani hukuman di LPKA;
01790|Menimbang,  bahwa  asas  penting  dalam  hukum  pidana  yaitu  bahwa
01791|tujuan pemidanaan tidak semata  mata sebagai  tindakan balas dendam dari
01792|pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu
01793|bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang
01794|sama lagi dikemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk
01795|pembelajaran dan penyadaran;
01796|Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim
01797|ungkapkan  bahwa  Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  selalu  didasarkan
01798|kepada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  unsur  (yuridis)  namun
01799|agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak,
01800|Negara, dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur
01801|filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata mata
01802|hanya  bertitik  tolak  pada  permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau
01803|kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang
01804|Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01805|
01806|serta  rasa  keadilan  di  masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni
01807|kepastian hukum dan keadilan;
01808|Menimbang,  bahwa  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak
01809|(Convention  on  the  Rights  of  the  Child/CRC)  melalui  Keputusan  Presiden
01810|Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya
01811|mengikat dan wajib diterapkan, dalam CRC ditegaskan:
01812|1) Pasal 19 ayat (1) CRC menyatakan bahwa Negara Pihak wajib
01813|mengambil langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang
01814|tepat untuk melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun
01815|mental,  penganiayaan,  penelantaran,  eksploitasi,  termasuk  kekerasan
01816|seksual.
01817|2) Pasal 34 CRC menegaskan bahwa Negara Pihak wajib melindungi
01818|Anak dari semua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual, termasuk
01819|pemaksaan  Anak  untuk  melakukan  kegiatan  seksual  yang  melanggar
01820|hukum.
01821|Menimbang, bahwa prinsip utama dari CRC adalah kepentingan terbaik
01822|bagi Anak ( the best interest of the child ) sebagaimana termuat dalam Pasal 3
01823|ayat  (1)  CRC,  yang  mengamanatkan  agar  dalam  semua  tindakan  yang
01824|menyangkut  Anak,  baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan,  lembaga
01825|administratif  maupun  legislatif,  kepentingan  terbaik  Anak  harus  menjadi
01826|pertimbangan utama;
01827|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  internasional  tersebut,
01828|jelaslah  bahwa  Anak  korban  tindak  pidana  asusila  atau  persetubuhan  tidak
01829|hanya  dilihat  sebagai  objek  perkara,  melainkan  harus  diposisikan  sebagai
01830|subjek yang memiliki hak-hak fundamental untuk mendapatkan perlindungan,
01831|pemulihan, dan pemenuhan rasa keadilan, serta kehadiran negara diwajibkan
01832|untuk memberikan dan memenuhi hal tersebut kepada Anak Korban;
01833|Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal
01834|6 huruf c  Juncto  Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01835|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
01836|yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
01837|dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
01838|dan ditambah 1/3 (sepertiga) karena dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
01839|dengan  bersekutu  dan  dilakukan  terhadap  Anak  maka  ancaman  pidana
01840|maksimal menjadi 16 (enam belas) tahun penjara;
01841|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  Anak  selain  dijatuhi  pidana
01842|penjara juga dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana
01843|Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01844|
01845|denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3)
01846|Undang-Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01847|Anak yang berbunyi “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif
01848|berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, yang
01849|besarnya jumlah denda berikut lamanya pelatihan kerja pengganti denda akan
01850|disebutkan dalam amar putusan ini;
01851|Menimbang, bahwa mencermati isi, jiwa dan landasan yuridis Undang-
01852|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01853|Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan
01854|rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan
01855|ancaman  sanksi  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  perbedaan
01856|sanksi  tersebut  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-
01857|Undang Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tersebut yang mengatur
01858|bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu
01859|perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa,  hal
01860|tersebut  untuk  lebih  melindungi  dan  mengayXXX  Anak  agar  dapat
01861|menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang,  memberi  kesempatan
01862|kepada Anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung
01863|jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;
01864|Menimbang,  bahwa  salah  satu  asas  dalam  melaksanakan  sistem
01865|peradilan pidana Anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik baik
01866|bagi Anak, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang
01867|Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01868|Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak
01869|adalah  segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan
01870|kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak,  oleh  karenanya  Hakim
01871|berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan
01872|tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak
01873|melainkan  sebagai  upaya  pembelajaran  bagi  Anak  agar  dapat  memperbaiki
01874|sikap dan perilakunya di masa depan;
01875|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  Ayat  (1)  Undang-Undang
01876|Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01877|Anak,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan,
01878|Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal
01879|yang bermanfaat bagi Anak, yang mana orang tua Anak menyatakan agar Anak
01880|diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan karena Anak masih
01881|ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-citanya;
01882|Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01883|
01884|Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum memohon
01885|kepada Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap ANAKberupa pidana penjara
01886|selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dan Pelatihan Kerja 6 (enam) bulan di
01887|Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
01888|Makassar, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01889|Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
01890|Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  pidana  tersebut,  Anak  berikut
01891|Penasihat  Hukumnya  mengajukan  pembelaan  ( pledoi)  secara  lisan  pada
01892|pokoknya Anak sudah mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya
01893|dan memohon keringanan hukuman, Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban
01894|akan tetapi berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi Anak masih
01895|terlalu  berat  maka  oleh  karena  itu  kami  selaku  Penasihat  Hukum  Anak
01896|mengajukan permohonan keringanan hukuman, Anak mengakui perbuatannya,
01897|menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01898|Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh
01899|Penuntut  Umum  tersebut  dan  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Anak  berikut
01900|Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya
01901|sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
01902|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  pidana  tersebut,  Hakim
01903|sependapat  dengan  Tuntutan  pidana  Penuntut  Umum,  sebatas  pada  telah
01904|terbuktinya Anak melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak sepakat dengan
01905|lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan;
01906|Menimbang,  bahwa  pada  akhirnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak
01907|harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Anak, namun tentunya penjatuhan
01908|pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh
01909|Hakim dapat memperbaiki perilaku Anak di masa depan dan menjadi pelajaran
01910|bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Anak lakukan;
01911|Menimbang,  bahwa Hakim berpandangan penjatuhan pidana terhadap
01912|Anak  yang  setimpal  sesuai  dengan  perbuatan  Anak  dan  demi  kepentingan
01913|terbaik  bagi  Anak  yaitu  pidana  penjara  di  LPKA  agar  Anak  mendapatkan
01914|pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak yang
01915|lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka ditetapkan
01916|agar Anak ditempatkan di LPKA Maros dengan lamanya waktu yang ditentukan
01917|dalam amar putusan;
01918|Menimbang,  bahwa  selain  tujuan  pemidanaan  untuk  memperbaiki