00964|tersebut  atau  menyuruh  ANAK  SAKSI  merubah  keterangannya  dan  lain
00965|sebagainya,  pendamping  dari  ANAK  SAKSI  saat  itu  hanya  diam  dan
00966|mendampingi ANAK SAKSI saja;
00967|- Bahwa  mengenai  adanya  tertulis  ”di  Padangsidimpuan”  pada  kalimat
00968|”Demikian  Berita  Acara  Pemeriksaan  ini  dibuat  dengan  sebenarnya  atas
00969|kekuatan  sumpah  dan  jabatan  saat  sekarang  ini,  kemudian  ditutup  dan
00970|ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas di Padangsidimpuan“ di
00971|alinea terakhir pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI, Saksi
00972|menerangkan hal itu salah ketik;
00973|- Bahwa pemeriksaan yang kedua terhadap  ANAK SAKSI juga dilakukan di
00974|rumah dari ANAK SAKSI;
00975|- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan yang kedua dari ANAK SAKSI yang pada
00976|Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga tertulis “di Padangsidimpuan” juga
00977|terjadi kesalahan ketik;
00978|- Bahwa  waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI, Saksi
00979|menjadi Penyidik Pembantu di Polres T apanuli Selatan;
00980|- Bahwa  Polres  T apanuli  Selatan  tersebut  wilayah  hukumnya  termasuk
00981|Kabupaten  Padang  Lawas  Utara  dan  kantornya  memang  di  daerah
00982|Padangsidimpuan;
00983|- Bahwa memang Format Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah ada dan di
00984|format Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada bagian bawah atau akhirnya
00985|
00986|memang seperti itu, tertulis “di Padangsidimpuan” dan waktu itu tidak Saksi
00987|ubah dan itulah yang tadi Saksi maksud dengan salah ketik;
00988|- Bahwa  yang  benar  saat  kejadian  sepeda  motor  T erdakwa  dan  SAKSI
00989|KORBAN tidak berhenti;
00990|- Bahwa  mengenai adanya perbedaan keterangan  ANAK SAKSI mengenai
00991|jarak  ANAK SAKSI dengan tempat kejadian dimana di persidangan ANAK
00992|SAKSI menerangkan jika jaraknya dari tempat kejadian saat itu adalah sekitar
00993|10  (sepuluh)  meter  sedangkan  di  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaannya
00994|disebutkan jaraknya adalah sekitar 15 (lima belas) meter, Saksi menerangkan
00995|karena waktu itu ANAK SAKSI tidak bisa memastikan berapa jaraknya dengan
00996|lokasi kejadian saat kejadian tersebut terjadi, Saksi kemudian menanyakan
00997|kepada ANAK SAKSI “kira-kira ada 10 (sepuluh) meter atau 15 (lima belas)
00998|meter?”, dan saat itu barulah dia menjawab sekitar 15 (lima belas) meter,
00999|namun di dalam  Berita Acara Pemeriksaan hal  tersebut tidak dibuat jadi
01000|pertanyaan tersendiri tapi dijadikan satu kalimat dengan jawaban lainnya;
01001|- Bahwa  sehubungan  dengan  adanya  dipermasalahkan  keterangan  ANAK
01002|SAKSI yang di persidangan menyebutkan sepeda motor T erdakwa dan SAKSI
01003|KORBAN berhenti, sedangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ANAK
01004|SAKSI  tidak  ada  menceritakan  hal  tersebut,  Saksi  menerangkan  saat
01005|pemeriksaan Saksi ada menanyakan kepada ANAK SAKSI pada saat kejadian
01006|apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan berhenti atau jalan, saat itu
01007|ANAK  SAKSI  menjawab  dalam  keadaan  jalan,  namun  hal  itu  tidak  ada
01008|dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan, saat itu Saksi hanya menanyakan
01009|kepada ANAK SAKSI saat ia diperiksa di rumahnya itu;
01010|- Bahwa pada saat pemeriksaan ANAK SAKSI, Kepala Desa tidak ada di tempat
01011|pemeriksaan tersebut;
01012|Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, T erdakwa memberikan
01013|pendapat bahwa ia tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi;
01014|Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di
01015|
01016|Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di
01017|atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli
01018|yaitu  Dr. ALPI  SAHARI,  S.H., M.Hum., yang  di persidangan telah memberikan
01019|keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
01020|- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
01021|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu MTS Darul Arafah tahun 1993, SMA/MA
01022|Darul Arafah tamat tahun 1996, Fakultas Hukum UMSU tahun 2001, Program
01023|Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum di USU tahun 2003 dan Program Doktor (S3)
01024|Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran tahun 2010;
01025|
01026|- Bahwa  riwayat  pekerjaan Ahli yaitu  Dosen pada Program  Pasca Sarjana
01027|Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan
01028|saat ini, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas
01029|Muhamaddiyah Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021,
01030|Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhamaddiyah
01031|Sumatera Utara dari tahun 2021 sampai saat ini, Tim Ahli Satuan Tugas Saber
01032|Pungli UPP Sumatera Utara dari athun 2018 sampai dengan saat ini, Penguji
01033|Mahasiswa Program Magister Kerjasama NCB Polri dengan ITB Bandung dari
01034|tahun  2018  sampai dengan tahun  2020 dan  Pembimbing (Co  Promotor)
01035|Mahasiswa Program Doktror (S3) Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana UNISULA
01036|Semarang Jawa T engah;
01037|- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikasi keahlian;
01038|- Bahwa sertifikasi Ahli di bidang Ilmu Hukum, dengan Surat Keputusan yang
01039|dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran dari Kementerian Riset, T eknologi
01040|dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomornya 287/M/KPT/2016 tanggal
01041|18 Juli 2017;
01042|- Bahwa sebetulnya kalau pengalaman dalam tindak pidana seperti perkara ini
01043|Ahli  memang  sering  dihadirkan,  tetapi  berkaitan  dengan  hasil  penelitian
01044|kemudian konsentrasi Ahli berkaitan dengan kejahatan bisnis, hukum bisnis,
01045|namun  pengalaman  dalam  kasus-kasus  yang  konvensional  Ahli  bisa
01046|menjelaskan, karena Ahli juga mengajar mata kuliah pertanggungjawaban
01047|pidana;
01048|- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus, yang kasus viralnya
01049|adalah  kasus  Ferdy  Sambo  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  Ahli
01050|dihadirkan oleh Kejaksaan Agung, lalu kasusnya Kanjuruhan, kemudian yang
01051|terbaru  kasusnya  Dante,  kasus  AKBP  Achiruddin  di  Medan  dan  kasus
01052|pembunuhan  berencana  di  Langkat  ex-anggota  DPRD,  dan  untuk  kasus
01053|Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru pertama viral itu Ahli
01054|yang menjadi Ahlinya yang mungkin baru pertama di Sumatera Utara yaitu
01055|kasus yang di Pematang Siantar yang pendeta melecehkan jemaatnya yang
01056|viral, Ahli dihadirkan oleh Kejaksaan Agung;
01057|- Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2022 tentang
01058|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (TPKS),  di  dalam  Undang-Undang  ini
01059|mempunyai karakteristik tertentu karena di dalam Undang-Undang ini berkaitan
01060|dengan deliknya;
01061|- Bahwa ada kualifikasi delik yang dimaksud dengan  delicta commisonis dan
01062|delicta omissionis;
01063|- Bahwa delicta  commisonis tersebut  adalah  melakukan  perbuatan  yang
01064|
01065|dilarang sedangkan delicta omissionis adalah tidak melakukan perbuatan yang
01066|seharusnya ia lakukan;
01067|- Bahwa rumusan delicta commisonis dan  delicta omissionis termasuk nanti
01068|dengan alat bukti ini diatur secara khusus di dalam Undang-Undang TPKS
01069|yang berbeda karakteristiknya dengan tindak pidana pada umumnya, bahkan
01070|kalau  dilihat  berkaitan  dengan delicta  commisonis ,  pelecehan  seksual,
01071|kekerasan seksual, pelecehan seksual nonfisik pun diatur, artinya apa di situ
01072|gerak tubuh pun di dalam Pasal 5 Undang-Undang TPKS sudah masuk ke
01073|dalam kualifikasi perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang TPKS,
01074|gerak tubuh dan kita melihat dan lain sebagainya sudah termasuk ke dalam
01075|kualifikasi kekerasan seksual dalam konteks dalam Pasal 4 itu pelecehan
01076|seksual nonfisik;
01077|- Bahwa di Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS merumuskan kekerasan
01078|seksual yang masuk ke dalam kualifikasi pelecehan seksual secara fisik;
01079|- Bahwa yang dikatakan perbuatan seksual nonfisik misalnya kita melihat, gerak
01080|tubuh kita dalam lapangan seksualitas;
01081|- Bahwa unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS sebagai bestandeel
01082|delict  untuk memfaktakan bahwa telah terpenuhinya unsur itu adalah setiap
01083|orang yang melakukan seksualitas secara fisik yang ditujukan, kepada tubuh,
01084|keinginan  seksualitas  atau  terhadap  organ  reproduksi  dengan  maksud
01085|merendahkan harkat dan martabat orang dalam lapangan seksualitas dan
01086|kesusilaan, ini yang dimaksud dengan unsur objektif karena mengacu kepada
01087|unsur yang harus terfaktakan, dari unsur objektif tersebut akan tergambar
01088|unsur subjektif si petindak melakukan perbuatan itu, inilah yang dikatakan
01089|sebagai kesengajaan yang diobjektfikan menurut pendapat Prof. Moeljatno dan
01090|ini ada di dalam praktik pengadilan;
01091|- Bahwa unsur-unsur tersebut yang alternatifnya adalah terhadap perbuatan
01092|kekerasan seksual secara fisik itu yang mana yaitu bisa ditujukan terhadap
01093|tubuh, bisa ditujukan kepada keinginan seksual, bisa ditujukan kepada organ
01094|reproduksi,  karena  dan/atau  bisa  dia  bersifat  kumulatif  dan  bisa  bersifat
01095|alternatif, dan dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat orang dalam
01096|lapangan kesusilaan atau seksualitas;
01097|- Bahwa kesengajaan itu adalah bentuk  schulden, schulden itu adalah suatu
01098|kesalahan, karena untuk menyatakan orang bersalah dalam konteks hukum
01099|pidana geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa adanya suatu kesalahan,
01100|karena itu sering Ahli katakan walaupun ada  wederrechtelijkheid di dalam
01101|perbuatan si petindak tetapi tidak ada schulden ia tidak dapat dipidana, akan
01102|tetapi sebaliknya dalam hal ada schulden sudah dipastikan wederrechtelijkheid
01103|di dalam perbuatan;
01104|
01105|- Bahwa  kesengajaan  itu  ada  kesengajaan  dengan  maksud,  kesengajaan
01106|dengan keinsafan kepastian dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan
01107|atau dolus eventualis, tapi ada juga dolus-dolus lain seperti dolus repetinus,
01108|dolus predimitatus ini Ahli diajarkan oleh Prof. Komariah Emong Sapardjadja;
01109|- Bahwa kesengajaan itu adalah kemauan untuk melakukan perbuatan atau
01110|tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya ia lakukan, atau Prof. Romli
01111|Atmasasmita  menyebutkan  ada  perbuatan  yang  bersifat  pasif  dan  ada
01112|perbuatan yang bersifat aktif di dalam schulden itu;
01113|- Bahwa di dalam kesengajaan ada 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori
01114|pengetahuan, inilah yang dinamakan dengan willens en wetens, mengetahui
01115|dan menghendaki;
01116|- Bahwa kalau kita mengacu pada pendapatnya Prof. Moeljatno, kesengajaan itu
01117|adalah akibat yang dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan;
01118|- Bahwa  kemudian  ada  juga  yang  mengatakan  kesengajaan  itu  adalah
01119|pengetahuan  si  petindak  akan  perbuatan  itu  dan  pengetahuan  mengikuti
01120|perbuatan  itu,  artinya  apa  kita  membedakan  delik  yang  menitikberatkan
01121|kepada  akibat  dan  delik  yang  menitikberatkan  kepada  perbuatan,  inilah
01122|kualifikasi apa yang dinamakan delik formil dan delik materil, beda nanti delik-
01123|delik yang dikualifikasi oleh akibat;
01124|- Bahwa di dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS itu, dia bukan delik yang
01125|menitikberatkan  kepada  akibat  tetapi  delik  yang  menitikberatkan  kepada
01126|perbuatan, karena si petindak mengetahui bahwasanya perbuatan itu tercela
01127|tetapi  ia  tetap  melakukan  perbuatan  itu,  berarti  kesengajaan  adanya
01128|pengetahuan  si  petindak  atas  perbuatan  itu  adalah  perbuatan  tercela
01129|perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  dalam  tataran  masyarakat  dan
01130|sebagainya, karena itu sering Ahli katakan apa yang dimaksud kesalahan
01131|dalam bentuk kesengajaan, pertama pengetahuan si petindak atas perbuatan
01132|dan akibat yang dilakukan yang dirumuskan dalam delik melawan hukum,
01133|yang kedua pengetahuan si petindak bahwa perbuatannya itu bertentangan
01134|dengan nilai-nilai yang  dianut dalam  masyarakat, dan yang  ketiga bebas
01135|berkehendak,  artinya  apa  tidak  ada  alasan  pemaaf  atau  alasan  yang
01136|menghapuskan sifat melawan hukum si petindak dalam melakukan perbuatan
01137|itu, contohnya misalnya dia dalam keadaan  overmacht, dia dalam keadaan
01138|force majeure, atau dalam  keadaan pembelaan  noodweer  atau noodwer
01139|exces itu terjadi pembebasan kehendak;
01140|- Bahwa menurut Ahli delik di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS
01141|tersebut, adalah deliknya delik formil;
01142|- Bahwa  mengenai  perbedaan  antara  motif dengan  yang  diisebut  ”dengan
01143|maksud”,  motif  ini  kajiannya  adalah  kriminologi,  konteksnya  kriminologi,
01144|
01145|mengapa orang melakukan itu, apa sebagai faktor penyebab orang melakukan
01146|perbuatan itu. Di dalam hukum pidana, ia tidak menyatakan  mens rea itu
01147|sebagai niat jahat,  mens rea itu adalah motif tetapi menekankan kepada
01148|motivasi,  kesengajaan  itu,  jadi  bukan  mengapa  orang  melakukan  suatu
01149|perbuatan itu tetapi mengapa anda melakukan perbuatan itu, karena itu di
01150|dalam hukum pidana perbuatan yang dapat dipidana dan dapat dimintakan
01151|pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan. Jadi unsur kesalahan
01152|atau  kesengajaan  itu  menekankan  kepada  ”will” untuk  melakukan  suatu
01153|perbuatan sehingga motif itu tidak menjadi elemen delik untuk dibuktikan dalam
01154|persidangan karena ia akan terlihat dari motivasi melakukan perbuatan itu
01155|kenapa,  berarti  ada  kehendak  dan  ada  pengetahuan  dari  si  petindak
01156|bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia
01157|tetap melakukan perbuatan itu. Jadi sengaja dengan maksud itu, itu yang
01158|paling  ringan  untuk  membuktikannya.  Jadi  antara  motivasi,  tindakan  dan
01159|perbuatan itu memang menjadi maksud dari si petindak itu sendiri;
01160|- Bahwa motif memang dia tidak menjadi unsur, tetapi itu dapat digunakan untuk
01161|menambah keyakinan;
01162|- Bahwa  kesengajaan  itu  kita  membuktikan  apa  yang  menjadi  bestandeel
01163|deliknya, kalau dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai
01164|sengaja dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai
01165|dengan ketiganya;
01166|- Bahwa karena di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS secara tegas
01167|dirumuskan ”dengan maksud”, maka harus dimaknai sengaja yang dimaksud
01168|di situ adalah sengaja dengan maksud, sebagai maksud dengan akibat yang
01169|dikehendaki, tapi harkat dan martabat manusia itu, wanita itu mengukurnya itu
01170|kan kita susah, nah makanya tadi fungsi pencelaan itu maksudnya di dalam diri
01171|si petindak itu sudah mengetahui sebagai orang yang normal dan orang yang
01172|dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
01173|- Bahwa menurut Ahli apabila ada seorang perempuan mengendarai sepeda
01174|lewat seorang pemuda dia tidak ada maksud untuk merendahkan harkat dan
01175|martabat  perempuan  itu,  tapi  karena  iseng-iseng  atau  usil  ia  pegang
01176|perempuan  tersebut,  karena  iseng-iseng  itulah  ia  dengan  maksud
01177|merendahkan martabat, seharusnya tidak pantas dilakukan;
01178|- Bahwa Ahli teringat waktu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang
01179|dikatakan itu berarti dikehendaki motif dengan motivasi, hal itu beda, kalau tadi
01180|disebutkan hanya iseng-iseng itu hanya ia dan Tuhan yang tahu, kita tidak
01181|dapat  mengukurnya  apakah  iseng-iseng  atau  dengan  maksud,  tetapi
01182|
01183|perbuatan  itu lah yang  dikatakan kalau  kita mengambil ilmu dari Utrecht
01184|mengatakan bahwa ada yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum
01185|materiil yang kita adopsi adalah hukum yang menurut hukum masyarakat dia
01186|diformalisikan di dalam hukum pidana itu sendiri, inilah yang dikatakan dengan
01187|perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  yang  subjektif  dengan  perbuatan
01188|melawan hukum dalam arti yang objektif, dan itu diakomodir di dalam Putusan
01189|Mahkamah Konstitusi, jadi itulah ukurannya, kalau alibi itu biasa, tapi secara
01190|ukuran secara umum nilai-nilai yang hidup itu, perbuatan itu adalah perbuatan
01191|tercela  karena  fungsi  pidana  ada  fungsi  pencelaan  atas  kesalahan  yang
01192|dilakukan oleh si petindak. Jadi takarannya ada suatu perbuatan, perbuatan
01193|tersebut sudah dapat diprediksi oleh si petindak bahwa perbuatan tersebut
01194|adalah perbuatan yang tidak pantas karena ia orang normal, beda kalau orang
01195|yang abnormal. Di dalam hukum pidana itu penafsirannya itu harus ketat,
01196|makanya di dalam hukum pidana itu nonanalogi, itulah prinsip dasar asas lex
01197|certa, lex stricta dan asas lex scripta atau juga dikatakan noela poena sine
01198|praevia;
01199|- Bahwa  di dalam pembuktikan kita mengenal apa yang dinamakan  direct
01200|evidence dan  circumstansial  evidence,  Ahli  pernah  mempraktikan
01201|circumstansial evidence dalam kasus PC dan RR waktu itu;
01202|- Bahwa  circumstansial evidence itu adalah bukti tidak langsung, ini secara
01203|eksplisit  diatur  di  dalam  ketentuan  Undang-Undang  TPKS,  secara  tegas
01204|Undang-Undang TPKS mengatur hal itu, pertama apa yang dimaksud dengan
01205|Saksi, Saksi di dalam ketentuan umumnya itu disebutkan Saksi bukan hanya
01206|orang yang melihat, mengalami atau mendengar terhadap suatu peristiwa
01207|tindak  pidana  kekerasan  seksual  tetapi  saksi  juga  adalah  orang  yang
01208|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun tidak ia lihat,
01209|ia tidak dengar, ia tidak alami, dengan syarat berhubungan dengan tindak
01210|pidana kekerasan seksual tersebut. Bahwa ini hampir sama juga dengan
01211|testimonium de auditu sepanjang ia bersesuaian menandakan adanya tindak
01212|pidana, bersesuaian menandakan adanya suatu keadaan atau kejadian;
01213|- Bahwa di dalam ketentuan Alat Bukti, Bab IV , Bagian Kedua Undang-Undang
01214|TPKS, Pasal 25, di situ dinyatakan berkaitan dengan pembuktian keterangan
01215|Saksi atau korban sudah cukup untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana
01216|jika didukung atau ada satu alat bukti dan Hakim memperoleh keyakinan
01217|bahwa telah ada tindak pidana dan T erdakwa lah yang bersalah melakukan
01218|perbuatan itu, berarti di dalam normanya satu Saksi Korban saja sudah satu
01219|alat bukti;
01220|
01221|- Bahwa kita mengejar minimal dua alat bukti sebagaimana yang disebutkan di
01222|dalam Pasal 183 KUHAP , nah ini saja keterangan korban saja sudah satu alat
01223|bukti jika ditambah dengan alat bukti lainnya, dari bukti yang ada Hakim
01224|memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu betul terjadi dan T erdakwa lah
01225|yang melakukannya, bukan keyakinan Hakim baru alat bukti. Itu ayat (1), yang
01226|menarik lagi di ayat (3) huruf a-nya menyatakan menegaskan dalam hal
01227|perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  hanya  ditemukan  atau  hanya
01228|didasarkan pada keterangan korban saja, disyaratkan juga menjadi alat bukti
01229|dalam hal adanya keterangan misalnya orang yang memberikan keterangan
01230|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun ia tidak
01231|dengar, walaupun ia tidak lihat, walaupun ia tidak alami tetapi berhubungan
01232|dengan tindak pidana yang terjadi, berarti ini adalah circumstansial evidence,
01233|karena kejahatan seksualitas ia pasti akan terselubung;
01234|- Bahwa  sebetulnya  di dalam  KUHAP itu mengatur juga berkaitan dengan
01235|circumstansial evidence tetapi secara implisit.
01236|- Bahwa kalau dilihat lagi di Pasal 25 ayat (3) huruf b Undang-Undang TPKS,
01237|pada ayat (3) huruf b tersebut dijelaskan Saksi yang menerangkan berdiri
01238|sendiri tetapi dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya sedemikian
01239|rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau adanya suatu
01240|keadaan terhadap tindak pidana itu sendiri, pernyataan Saksi yang berdiri
01241|sendiri tetapi merupakan satu kesatuan berkaitan antara yang satu dengan
01242|yang lain ada hubungannya menandakan kejadian atau tindak pidana itu dapat
01243|dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti petunjuk, ini
01244|hampir sama dengan  kettingbewijs yang diatur di KUHAP , tetapi di dalam
01245|Undang-Undang TPKS dinyatakan secara eksplisit karena karakteristik tindak
01246|pidana kekerasan seksual jarang orang yang melihatnya, makanya saksi-saksi
01247|walaupun ia tidak melihat tetapi ada korelasinya, bersesuaian inilah yang
01248|dikatakan dengan pripsip kettingbewijs itu;