00768|tersebut, dan setelah menemukan Anak Korban selanjutnya Ayah Anak Korban
00769|membawa Anak Korban untuk pulang ke rumah, setelah itu Ayah Anak Korban
00770|
00771|menanyakan kepada Anak Korban mengapa melarikan diri dari rumah tanpa izin,
00772|akhirnya Anak Korban menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak, setelah
00773|mendengar cerita tersebut orang tua Anak Korban tidak terima dan tidak lama
00774|kemudian  sekitar  pukul  22.00  WIB  Ayah  Anak  Korban  langsung  melaporkan
00775|perbuatan Anak kepada pihak kepolisian;
00776|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Unsur
00777|“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang bersetubuh
00778|dengannya” telah terbukti;
00779|Ad.3. “Dilakukan terhadap anak”
00780|Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4
00781|Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00782|bahwasannya yang dimaksud dengan Anak dalam hal ini Anak Korban yaitu anak
00783|yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
00784|mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
00785|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  terungkap
00786|dipersidangan  ketika  persetubuhan  tersebut terjadi  umur  Anak  Korban  masih
00787|berusia  14  (empat  belas)  tahun  dan  Anak  Korban  lahir  pada  tahun  2011
00788|sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Wonogiri pada tahun
00789|2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
00790|Kabupaten Wonogiri;
00791|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan terhadap anak”
00792|telah terpenuhi;
00793|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (4) Jo
00794|Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-
00795|Undang  Hukum  Pidana  Jo  Undang-Undang  Nomor  1  T ahun  2026  tentang
00796|Penyesuaian Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00797|Peradilan  Pidana  Anak  telah  terpenuhi, maka  Anak  dinyatakan  telah  terbukti
00798|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  Tunggal
00799|Penuntut Umum;
00800|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Advokatnya yang
00801|diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman
00802|berupa  Pidana  dengan  Syarat  Pengawasan,  sebagaimana  yang  telah
00803|direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Klaten, dengan
00804|alasan-alasan bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak
00805|belum pernah dipidana sebelumnya, Anak masih berstatus sekolah, Anak bersikap
00806|sopan  dalam  persidangan,  dan  telah  ada  kesepakatan  perdamaian  antara
00807|keluarga Anak dan keluarga Anak Korban, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh
00808|
00809|karena  permohonan  Anak  dan  Advokatnya  tersebut  bukan  merupakan
00810|penyangkalan  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum  maka  permohonan  Anak
00811|tersebut merupakan suatu keadaan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam
00812|menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Anak;
00813|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan
00814|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik
00815|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf  serta  Anak  mampu
00816|bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00817|Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang
00818|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi
00819|Anak terdiri atas (i) pidana peringatan, (ii) pidana dengan syarat berupa pembinaan
00820|di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (iii) pelatihan kerja, (iv)
00821|pembinaan dalam  lembaga dan (v) penjara sedangkan tindakan yang dapat
00822|dikenakan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00823|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu (i) pengembalian
00824|kepada orang tua/ wali, (ii) penyerahan kepada seseorang, (iii) perawatan di rumah
00825|sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (v) kewajiban mengikuti pendidikan formal
00826|dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan/ atau
00827|(vi) perbaikan akibat tindak pidana;
00828|Menimbang, bahwa Hakim Anak akan mempertimbangkan pidana yang
00829|akan dijatuhkan kepada Anak;
00830|Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil
00831|Penelitian Kemasyarakatan tanggal 16 Desember 2025 dengan rekomendasi:
00832|- Berdasarkan  analisa  dan  kesimpulan  diatas  dan  dengan  memandang
00833|kepentingan  klien  anak  yang  dikaitkan  dengan  ketentuan  perundang-
00834|undangan  yang  berlaku  serta  hasil  dari  sidang  Tim  Pengamat
00835|Pemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Klaten  hari  selasa  16
00836|Desember 2025 merekomendasikan agar perkara atas nama klien Anak untuk
00837|mendapatkan Pidana Pengawasan;
00838|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar
00839|Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA
00840|(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta dengan perintah agar
00841|Anak segera ditahan;
00842|Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung Anak di persidangan telah
00843|memberikan  keterangan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  menyatakan
00844|kesanggupannya untuk mendidik, menjaga dan mengawasi Anak agar Anak tidak
00845|
00846|lagi mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya
00847|agar Anak dapat melanjutnya pendidikannya;
00848|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta  hukum,  perbuatan  Anak
00849|melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang
00850|dilakukan disebuah gubuk di area persawahan yang terletak Kabupaten Wonogiri,
00851|yang mana hal tersebut terjadi akibat dari kurangnya pengawasan dari ayah dan
00852|ibu kandung Anak, dengan demikian salah satu penyebab Anak melakukan tindak
00853|pidana  adalah  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  terhadap  Anak  yang
00854|merugikan perkembangan pribadi Anak;
00855|Menimbang,  bahwa  Memorie  Van  T oelichting  menyatakan  dalam
00856|menentukan pemidanaan maka harus memperhatikan keadaan yang obyektif dari
00857|tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan
00858|perasaan tidak nyaman terhadap Anak (rechtguterverletzung) tetapi juga treatment
00859|komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar
00860|dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi
00861|sosial  kemasyarakatannya  ke  depan  baik  bagi  Anak  dan  keluarga,  serta
00862|masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif
00863|dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;
00864|Menimbang, bahwa Hakim memandang pemidanaan terhadap anak yang
00865|berkonflik dengan hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak
00866|sebagaimana tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012
00867|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terwujudnya peradilan yang benar-
00868|benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak (the best interst for
00869|the child) yang juga sejalan dengan Article 37 Convention on The Rights of The
00870|Child yang mengadopsi kebijakan penal yang berorientasi kepada Anak dengan
00871|pendekatan restorative justice yang menekankan bahwa penghukuman Anak akan
00872|digunakan sebagai langkah terakhir dengan masa yang paling singkat dan layak
00873|sehingga tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya pemulihan kembali dan bukan
00874|semata-mata sebagai pembalasan;
00875|Menimbang,  bahwa  untuk  memberikan  jaminan  bahwa  anak  yang
00876|bermasalah dengan hukum bukan sekedar di proses hukumannya saja akan tetapi
00877|juga diberi perlindungan dan pembinaan yang seimbang agar setelah proses
00878|hukumnya  selesai  anak  dapat  kembali  ke  tengah-tengah  keluarga  dan
00879|masyarakatnya dengan membawa kesadaran mental dan kesiapan fisik yang baik
00880|guna mengukir kembali langkah terbaik bagi masa depannya;
00881|
00882|Menimbang  bahwa  Hakim  menilai  perlu  untuk  memperhatikan  dan
00883|mempertimbangkan pula keadaan-keadaan disekitar diri Anak yang menyertai
00884|bahkan mempengerahuinya terhadap perbuatan Anak;
00885|Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang
00886|dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Klaten juga keadaan-keadaan
00887|yang  timbul  dipersidangan,  nampak  bahwa  kondisi  Anak  yang  masih  belum
00888|matang secara mental sehingga Anak mudah terpengaruh dengan pergaulan dari
00889|temannya yang kurang baik, serta dipersidangan Anak dalam bertindak kurang
00890|memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya, dan Anak bertindak
00891|mengikuti  keinginannya  semata  yaitu  untuk  melakukan  persetubuhan  dengan
00892|Anak Korban tanpa memikirkan bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum
00893|mengingat anak Korban pada saat kejadian masih berusia dibawah 18 (delapan
00894|belas) tahun;
00895|Menimbang bahwa terhadap anak-anaknya selama anak belum dewasa
00896|dan masih labil pola pikirnya serta masih mudah terpengaruh pihak keluarga
00897|mengambil peranan untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik
00898|dan layak. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan dan
00899|membentuk pola-pola tingkah laku bagi anaknya;
00900|Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 T ahun
00901|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  menyebutkan  pidana  penjara
00902|terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium), hal ini
00903|selaras dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak.
00904|Pemenjaraan berdampak buruk bagi psikologis Anak, dampak tersebut antara lain
00905|bisa menjadikan Anak kehilangan percaya diri, ketakutan dan sebagainya. Ada 2
00906|(dua) dampak besar dari pemenjaraan bagi anak, pertama, dimensi sosial yaitu
00907|anak yang dipenjara beranggapan bahwa dirinya telah dibuang oleh masyarakat,
00908|resikonya  pasti  berpengaruh  pada  psikologisnya  kembali,  kedua  :  dimensi
00909|pendidikan yaitu orang yang dipenjara kemungkinan besar tidak berkesempatan
00910|melanjutkan pendidikannya, pemenjaraan juga  menyebabkan  turunnya  tingkat
00911|pendidikan secara umum di masyarakat sehingga mereka kehilangan harapan
00912|hidup dan cita-cita, belum lagi dampak ketika Anak keluar penjara dengan beban
00913|status  narapidana  di  pundaknya  akan  sangat  menyulitkan  kehidupan  Anak
00914|kedepannya,  padahal  jika  mengacu  pada  Litmas  sesungguhnya  Anak  masih
00915|memiliki nilai-nilai positif yang malah dapat dirusak jika dihukum pidana penjara
00916|dan persoalan Anak adalah pengawasan dan bimbingan orang tua yang kurang,
00917|sehingga tidak adil terhadapnya jika dipidanakan dengan penjara;
00918|
00919|Menimbang, bahwa apabila Hakim mengacu pada penyebab yang paling
00920|dekat sehingga terjadinya tindak pidana (conditio sine qua non) maka pengawasan
00921|orang tua atas kehidupan Anak yang dalam masa remaja akhir/ dewasa muda
00922|yang ternyata lebih perlu pendampingan agar tidak tersesat dalam melakukan hal-
00923|hal  yang  telah  menuntut  konsekuensi  lebih  lanjut,  juga  termasuk  tentang
00924|pemahaman dan pendalaman tentang hal-hal kehidupan dari orang tua serta etika
00925|kepada  Anak  tidak  cukup  terpenuhi,  Anak  sendiri  dalam  pergaulan  cukup
00926|dipengaruhi  oleh  orang  sekitarnya  termasuk  lingkungannya  sehingga  telah
00927|mempengaruhi kejiwaannya. Anak seharusnya tetap berada dalam pembinaan
00928|orang tua dan orang tua pada masing-masing keluarga harusnya memiliki konsep
00929|agar anak tidak lepas dari perhatian dan bimbingan orang tua. Namun ternyata hal
00930|ini yang tidak terlihat pada keluarga/ orang tua Anak karena orang tua yang
00931|berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Hakim berpendapat demi
00932|adanya  pengawasan  yang  baik  dan  melekat  atas  Anak  dan  memberikan
00933|lingkungan pergaulan dan pendidikan untuk kepentingan Anak di masa yang akan
00934|datang, Hakim menilai perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk memberikan
00935|kesempatan untuk pembelajaran dengan perhatian yang lebih khusus sehingga
00936|Hakim perlu menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rekomendasi Pembimbing
00937|Kemasyarakatan  melalui  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  yakni  pidana
00938|dengan syarat Pengawasan, namun demikian, sebagaimana dengan ketentuan
00939|Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012
00940|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana dengan
00941|syarat dapat jatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling
00942|lama  2  (dua)  tahun,  maka  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  dengan  syarat
00943|sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-
00944|Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00945|Pidana  Anak  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum,  apakah  itu
00946|pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, ataupun pengawasan, maka
00947|harus  ada  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  terhadap  Anak  yang
00948|Berkonflik dengan Hukum yang lamanya tidak melebihi atau melampaui 2 (dua)
00949|tahun;
00950|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
00951|maka Hakim dalam menentukan pemidanaan terhadap Anak tidak sependapat
00952|dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Pidana Penjara selama 1 (satu)
00953|tahun  dan  6  (enam)  bulan  karena  selain  sebagaimana  juga  yang  telah
00954|dipertimbangkan  diatas,  mengingat Anak  masih  sekolah  serta  memiliki  masa
00955|depan yang panjang dan masih dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan
00956|
00957|harapan dari kedua orangnya dimasa yang akan datang, telah ada upaya nyata
00958|dari keluarga Anak sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Pernyataan
00959|Damai tersebut, yang mana keluarga Anak telah melakukan pembayaran sejumlah
00960|uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Ayah Anak
00961|Korban sebagaimana yang telah disepakati didalam Surat Pernyataan Damai
00962|tersebut,  serta  dipersidangan  Anak  Korban  dan  Ayah  Anak  Korban  telah
00963|memaafkan Anak dan keluarga Anak atas perbuatannya meskipun keluarga Anak
00964|Korban juga menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya sebagaimana aturan
00965|yang berlaku, serta selama persidangan Anak bersifat kooperatif meskipun tidak
00966|dilakukan penahanan;
00967|Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan mengenai pidana dengan
00968|syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00969|ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Ketentuan mengenai syarat umum
00970|dan  khusus  telah  diuraikan  dalam  peraturan  tersebut. Pidana  dengan  syarat
00971|berkaitan dengan syarat umum sebenarnya telah diatur spesifik dalam Pasal 73
00972|ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00973|Anak Jo Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2022 tentang
00974|Bentuk dan T ata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak yaitu
00975|Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana
00976|dengan syarat;
00977|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor
00978|11  T ahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak Jo  Pasal  8 ayat (4)
00979|Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2022 tentang Bentuk dan T ata Cara
00980|Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak mengatur mengenai syarat
00981|khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan
00982|dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak, berkaitan
00983|dengan syarat khusus pidana pengawasan, Hakim akan memerintahkan wajib
00984|lapor bagi Anak kepada Penuntut Umum;
00985|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Pidana Dengan Syarat,
00986|maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00987|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Anak  selama  menjalani  pidana
00988|Pengawasan ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing
00989|oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
00990|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00991|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00992|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00993|- 1 (satu) potong kemeja warna coklat;
00994|
00995|- 1 (satu) kulot warna hitam;
00996|- 1 (satu) potong bra celana warna oranye;
00997|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
00998|- 1 (satu) potong baju warna hitam;
00999|Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk
01000|proses pembuktian dan dipersidangan Anak Korban menyatakan sudah tidak lagi
01001|memerlukan barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas
01002|untuk dimusnahkan;
01003|- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type Beat warna Merah Putih
01004|dengan  Nomor  Polisi  AD-4408-YI,  Nomor  Mesin  JFP1E2006544,  Nomor
01005|Rangka  MH1JFP11XFK992111  atas  nama  MARSI alamat  di  Kajon
01006|Rt.001/Rw.002,  Kelurahan/Desa  Klunggen,  Kecamatan  Slogohimo,
01007|Kabupaten Wonogiri;
01008|Oleh  karena  barang  bukti  tersebut  sudah  tidak  diperlukan  lagi  untuk  proses
01009|pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik
01010|yang sah kepada Ayah Kandung Anak;
01011|- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C31 warna silver;
01012|Oleh  karena  barang  bukti  tersebut  sudah  tidak  diperlukan  lagi  untuk  proses
01013|pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
01014|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01015|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01016|meringankan Anak;
01017|Keadaan  yang  memberatkan:
01018|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan;
01019|Keadaan yang meringankan:
01020|- Anak belum pernah dipidana;
01021|- Anak masih ada harapan untuk memperbaiki diri kedepannya;
01022|- Anak saat ini masih menempuh pendidikan;
01023|- Anak menyesali perbuatannya;
01024|- Keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban telah ada surat perdamaian;
01025|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
01026|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01027|Memperhatikan, ketentuan Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1)
01028|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01029|Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
01030|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  T ahun  2012  tentang  Sistem
01031|
01032|Peradilan  Pidana  Anak,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01033|bersangkutan dengan perkara ini; 
01034|
01035|MENGADILI:
01036|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01037|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  kekerasan  memaksa  Anak
01038|melakukan persetubuhan dengannya”;
01039|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana
01040|penjara selama 6 (enam) bulan;
01041|3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat: 
01042|- Syarat Umum : tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama
01043|menjalankan Pidana Pengawasan dalam waktu 9 (enam) bulan;
01044|- Syarat Khusus : Anak wajib melaporkan diri pada Jaksa Penuntut
01045|Umum untuk kepentingan Pengawasan sebanyak 1 (satu) kali setiap 1
01046|(satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun;
01047|4. Memerintahkan  kepada  Penuntut  Umum  melakukan  Pengawasan
01048|terhadap Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan
01049|di tempat tinggal Anak;
01050|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01051|- 1 (satu) potong kemeja warna coklat;
01052|- 1 (satu) kulot warna hitam;
01053|- 1 (satu) potong bra warna oranye;
01054|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
01055|- 1 (satu) potong baju warna hitam;
01056|Dirampas untuk dimusnahkan;
01057|- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda type Beat warna Merah
01058|Putih dengan Nomor Polisi AD-4408-YI, Nomor Mesin JFP1E2006544,