02658|pernah diperlihatkan Saksi Deni Maulana dan Saksi Yudhi Kurniawan;
02659|48. Bahwa selama Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno
02660|dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  bekerja  di  Negara  Jepang  tidak
02661|mendapatkan  gaji  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  oleh  Saksi  Yudhi
02662|Kurniawan dimana gaji yang akan diterima yaitu sebesar Rp22.000.000,00
02663|(dua puluh dua juta rupiah) bersih per bulan namun faktanya mendapatkan
02664|upah/ gaji apabila bekerja namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan
02665|upah/ gaji dan Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno,
02666|Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad tidak mengetahui berapa upah/ gaji dalam
02667|sehari bekerja namun total uang yang diterima selama bekerja di Jepang
02668|yaitu sebesar 25 MAN atau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
02669|rupiah) lalu dipotong dengan pinjaman kepada Nakazima Shinjing sebesar
02670|10 MAN atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang
02671|dapat dibawa pulang ke Indonesia selama bekerja 3 (tiga) bulan di Jepang
02672|yaitu  sebesar  15  MAN  atau  sebesar  Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta
02673|rupiah);
02674|49. Bahwa selama Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno
02675|dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  di  Negara  Jepang,  Saksi  Yudhi
02676|Kurniawan tidak pernah mendapatkan komplain terkait pembayaran gaji/
02677|upah;
02678|50. Bahwa kemudian menjelang masa visa habis Saksi Hariyadi Bin Darno,
02679|Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad dipulangkan
02680|lalu  dijanjikan  untuk  diberangkatkan  kembali  namun  karena  adanya
02681|
02682|pandemic Covid-19 maka tidak ada kejelasan informasi sampai akhirnya
02683|bulan April 2023 Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan,
02684|Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad mendapatkan informasi bahwa salah satu
02685|peserta  pelatihan  Bahasa  atas  nama  Abdul  Aziz  yang  juga  dijanjikan
02686|berangkat bekerja ke Negara Jepang oleh Saksi Deni Maulana pulang dan
02687|menerangkan tidak ada kepastian kapan diberangkatkan bekerja ke Negara
02688|Jepang;
02689|51. Bahwa kemudian pada tahun 2021 legalitas yang dimiliki oleh LPK Momiji
02690|Gakkou, antara lain: 
02691|a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1245000362099, tanggal 29 Maret
02692|2021 yang diterbitkan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat;
02693|b. Izin Usaha, yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2021 berikut lampiran; 
02694|c. Akta pendirian No. 4 tanggal 30 Juli 2021;
02695|d. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  AHU-
02696|0020608.AH.01.04.Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan
02697|Hukum  Yayasan  Momiji  Gakkou,  tanggal  01  September  2021  berikut
02698|lampiran;
02699|52. Bahwa Akibat yang Saksi Hanan Bin Kamdi alami atas kejadian tersebut
02700|Saksi Hanan Bin Kamdi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar
02701|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan: 
02702|-  Biaya pelatihan Bahasa Jepang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan
02703|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02704|- Biaya  pembuatan  dokumen  Rp14.500.000,00  (empat  belas  juta  lima
02705|ratus ribu rupiah);
02706|- Biaya  pelunasan  proses  berangkat  bekerja  ke  Negara  Jepang
02707|Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
02708|- Pembuatan paspor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
02709|- Biaya sendiri untuk kontrakan, kehidupan sehari-hari, biaya pulang pergi
02710|dari Lampung ke Bandung selama menunggu proses berangkat ke Negara
02711|Jepang dan perlengkapan untuk berangkat ke Negara Jepang dengan total
02712|kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
02713|- Pelatihan bahasa di Yayasan Mirai Nusantara 7.850.000,00 (tujuh juta
02714|delapan ratus lima pulih ribu rupiah);
02715|dan kerugian sampai saat ini tidak diberangkatkan Kembali oleh Terdakwa
02716|untuk bekerja ke luar negeri;
02717|53. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang Saksi Hariyadi Bin
02718|Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
02719|
02720|54. Bahwa  dalam  proses  keberangkatan  ke  Negara  Jepang,  Saksi  Taufik
02721|Sholeh  Bin  Ahmad  sudah  habis  sekitar  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta
02722|rupiah)  sedangkan  kekurangannya  dibayarkan  terlebih  dahulu  oleh
02723|Terdakwa;
02724|55. Bahwa  uang  milik  Hariyadi  sudah  Terdakwa  kembalikan  sebesar
02725|Rp30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah),  dan  uang  Saksi  Irvanudin  Bin
02726|Kusniawan  sebesar  Rp24.000.000,00  (dua  puluh  empat  juta  rupiah),
02727|sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad belum Terdakwa kembalikan
02728|uangnya;
02729|56. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02730|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02731|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, adapun
02732|Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan kerja yang
02733|diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar Negeri
02734|oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Perusahaan atau instansi pemerintah
02735|atau Lembaga Pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur
02736|dan atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang
02737|dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau  keahlian  tertentu.
02738|Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02739|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02740|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, adapun
02741|penyelenggara  pemagangan  di  luar  negeri  terdiri  dari:  LPK  Swasta,
02742|Perusahaan, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan;
02743|57. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02744|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Pelatihan kerja diselenggarakan
02745|oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja
02746|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02747|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
02748|dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan" Berdasarkan
02749|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02750|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/N/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02751|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
02752|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Tata
02753|Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun
02754|Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi
02755|pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan
02756|untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
02757|
02758|58. Bahwa  yang  dimaksud  LPK  Swasta  yaitu  LPK  badan  hukum  atau
02759|perorangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang
02760|Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tersebut  diatas.
02761|Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17
02762|Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga
02763|Pelatihan  Kerja,  untuk  mendapatkan  izin  LPK,  LPK  Swasta  harus
02764|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  kepala  dinas
02765|kabupaten/kota, dengan melampirkan:
02766|a. Fotokopi akta dan Keputusan pengesahan pendirian atau perubahan
02767|sebagai badan hukum yang di sahkan oleh instansi yang berwenang;
02768|b. Daftar  riwayat  hidup  penanggung  jawab  LPK  yang  tercantum  dalam
02769|akta yang dilengkapi oleh identitas diri dan pas poto;
02770|c. Fotokopi NPWP atas nama Lembaga;
02771|d. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan pra sarana
02772|kantor dan pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun;
02773|e. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
02774|f. Profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  LPK  yang
02775|tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat: 
02776|• Struktur organisasi dan uraian tugas. 
02777|• Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertipikat kompetensi dan tenaga
02778|pelatihan.
02779|• Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 tahun. 
02780|• Program  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  akan
02781|diselenggarakan.
02782|• Kapasitas pelatihan per tahun,
02783|• Daftar  sarana  dan  pra  sarana  pelatihan  sesuai  dengan  program
02784|pelatihan yang akan diselenggarakan;
02785|59. Bahwa LPK swasta tidak berhak membawa atau memberangkatkan Warga
02786|Negara Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia,
02787|adapun  dasarnya  yaitu  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
02788|tentang  Ketenagakerjaan  dimana  Pelatihan  Kerja  diselenggarakan  dan
02789|diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan,  dan  mengembangkan
02790|kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan
02791|kesejahteraan sehingga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta)
02792|hanya diselenggarakan dan diarahkan untuk pelatihan kerja bukan sebagai
02793|Lembaga  yang  dapat  membawa  atau  memberangkatkan  Warga  Negara
02794|Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
02795|
02796|60. Bahwa LPK Swasta dapat menyelenggarakan pemagangan ke Luar Negeri
02797|berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat (1) dan
02798|Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik
02799|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02800|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02801|61. Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02802|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02803|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02804|62. Bahwa LPK Swasta yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri
02805|harus  memenuhi  persyaratan:  Memiliki  izin  LPK  yang  masih  berlaku,
02806|memiliki  program  pemagangan,  mendapatkan  izin  penyelenggaraan
02807|pemagangan dari Direktur Jenderal;
02808|63. Bahwa Program pemagangan diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
02809|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
02810|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
02811|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02812|a. Pasal 17:
02813|1) Penyelenggara pemagangan wajib memiliki program pemagangan;
02814|2) Program  pemagangan  bagi  LPK  swasta  sekurang-kurangnya  harus
02815|memuat: 
02816|a) nama pelatihan pemagangan;
02817|b) tujuan dan sasaran program pemagangan;
02818|c) program kejuruan; 
02819|d) pelaksanaan program pemagangan;
02820|e) tindak lanjut pasca pemagangan.
02821|3) Program  kejuruan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c,
02822|sekurang-kurangnya memuat:
02823|a) persyaratan peserta;
02824|b) tingkat dan kualifikasi kompetensi yang akan dicapai; 
02825|c) kurikulum dan silabi; 
02826|d) jadual pelaksanaan program; 
02827|e) perangkat lunak yang dipergunakan; 
02828|f) perangkat keras yang dipergunakan; 
02829|g) instruktur dan tenaga kepelatihan; 
02830|h) sistem dan metoda pelatihan; 
02831|i) persyaratan kelulusan;
02832|j) sertifikasi kompetensi;
02833|
02834|k) perjanjian pemagangan; 
02835|l) sarana  dan  prasarana,  instruktur,  dan  tenaga  kepelatihan  serta
02836|workshop sesuai dengan kejuruan.
02837|4) Pelaksanaan program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
02838|(2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
02839|a) nama, alamat LPK dan penanggung jawab program;
02840|b) nama, alamat perusahaan tempat pemagangan, dan penanggung jawab
02841|program; 
02842|c) monitoring dan evaluasi; 
02843|d) pelaporan. 
02844|5) Tindak lanjut pasca pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
02845|huruf e, antara lain meliputi: 
02846|a) penempatan dalam negeri; 
02847|b) penempatan luar negeri; 
02848|c) usaha mandiri;
02849|6) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k,
02850|sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak antara lain:
02851|a) uang saku dan transport bagi peserta pemagangan;
02852|b) perlindungan  bagi  peserta  pemagangan  antara  lain  :  asuransi
02853|kecelakaan,  kesehatan,  kematian,  fasilitas  keselamatan  dan  kesehatan
02854|kerja;
02855|c) pembiayaan program magang;
02856|d) penyelesaian perselisihan;
02857|7) Dalam  hal  LPK  swasta  tidak  memiliki  persyaratan  sebagaimana
02858|dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  I,  maka  LPK  swasta  tersebut  harus
02859|bekerjasama dengan LPK lain yang sesuai dengan kejuruan pemagangan
02860|yang akan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
02861|8) Program pemagangan bagi perusahaan dan/atau instansi pemerintah
02862|dan/atau lembaga pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
02863|dan/atau  instansi  pemerintah  dan/atau  Lembaga  pendidikan  yang
02864|bersangkutan;
02865|b.  Pasal 18: 
02866|1) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana  dimaksud  dalam
02867|Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang utuh dan
02868|berkelanjutan;
02869|
02870|2) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana  dimaksud  dalam
02871|Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) harus mendapat rekomendasi dari
02872|instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi;
02873|c. Pasal  19  Penyelenggara  pemagangan  tidak  diperbolehkan
02874|mengikutsertakan  kembali  peserta  pemagangan  untuk  program
02875|pemagangan yang sama;
02876|64. Bahwa  Warga  Negara  Indonesia  yang  menjadi  peserta  Pemagangan
02877|berbeda dengan Pekerja Migran Indonesia. Adapun pemagangan di luar
02878|negeri telah diatur sebagaimana penjelasan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
02879|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
02880|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri
02881|tersebut diatas dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri
02882|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:
02883|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
02884|Pemagangan di Luar Negeri, yang dimaksud Pemagangan di Luar Negeri
02885|adalah  bagian dari  system pelatihan  kerja yang  diselenggarakan secara
02886|utuh dan terpadu di Indonesia  dan di Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan
02887|Kerja atau Perusahaan atau instansi pemerintah atau Lembaga Pendidikan
02888|dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih
02889|berpengalaman,  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka
02890|menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran
02891|Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017
02892|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana berdasarkan Pasal
02893|1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02894|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02895|adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
02896|melakukan  pe/kerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
02897|Indonesia;
02898|65. Bahwa tidak ada batasan waktu yang dibutuhkan dari persiapan dokumen
02899|hingga berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja menggunakan Visa
02900|Kerja,  selama  calon  Pekerja  telah  memenuhi  persyaratan  pelaksanaan
02901|penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang telah memiliki Perjanjian
02902|Kerja, Passpor  dan  Visa Kerja sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22
02903|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
02904|2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekeria  l  Migran  Indonesia  maka
02905|Perusahaan  Penempaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PI)  wajib
02906|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia.  Dapat  Terdakwa
02907|
02908|jelaskan bahwa untuk memiliki perjanjian kerja, passport dan Visa Kerja
02909|sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22  Peraturan  Menteri
02910|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata
02911|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut harus melalui tahapan
02912|sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri
02913|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata
02914|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
02915|a. pemberian informasi;
02916|b. pendaftaran;
02917|c. seleksi;
02918|d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
02919|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02920|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02921|g. pengurusan Visa Kerja; 
02922|h. OPP; 
02923|i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan 
02924|j. pemberangkatan.
02925|66. Bahwa seseorang dengan Visa Kunjungan (Temporary Visitor) tidak dapat
02926|melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai berikut :
02927|Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017
02928|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, yang dimaksud  dengan
02929|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang
02930|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
02931|luar wiiayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
02932|Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
02933|Migran Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara
02934|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  di  Luar
02935|wilayah  Republik  Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah
02936|dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana
02937|ketentuan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18
02938|Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, untuk dapat
02939|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki
02940|dokumen berupa Visa Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan
02941|(Temporary Visitor) tidak dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai
02942|Kuli Bangunan;
02943|
02944|Menimbang  bahwa untuk  mempersingkat  uraian  dalam  putusan  ini