02387|staff La Vista Glamping untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya
02388|korban dan Terdakwa kembali ke tempat penyewaan skuter;
02389|- Bahwa  benar  ketika  dalam  perjalanan  kembali  menuju  tempat
02390|penyewaan  skuter,  Terdakwa  sempat  memfoto  selfie  korban  dan
02391|Terdakwa,  selain  itu  Terdakwa  juga  memaksa  untuk  meminta
02392|handphone  korban  dan  menyimpan  kontak  Terdakwa  di  handphone
02393|korban;
02394|- Bahwa benar tanggal 2 September 2023 (pasca kejadian) Terdakwa
02395|sempat  menghubungi  korban  melalui  whatsapp  dan  menyampaikan
02396|permintaan maaf serta mengancam akan menyebarkan foto korban;
02397|- Bahwa benar akibat dari peristiwa yang dialaminya tersebut korban
02398|mengalami trauma psikis;
02399|- Bahwa  benar  keluarga  korban  dan  keluarga  Terdakwa  sempat
02400|melakukan mediasi terkait dengan peristiwa yang dialami korban namun
02401|tidak  berhasil  damai  karena  keluarga  korban  meminta  ganti  rugi
02402|sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
02403|- Bahwa  benar  dalam  proses  mediasi  terungkap  korban  pernah
02404|mengalami kejadian yang serupa namun berhasil damai;
02405|- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir dan bekerja di tempat
02406|penyewaan skuter;
02407|
02408|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
02409|apakah berdasarkan fakta  hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan
02410|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
02411|Umum;
02412|Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02413|
02414|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02415|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02416|memerhatikan  fakta  tersebut  di  atas  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
02417|dakwaan alternatif pertama Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun
02418|2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  yang  unsur-unsurnya
02419|sebagai berikut:
02420|1. Setiap orang;
02421|2. melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan
02422|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi ;
02423|3. dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang
02424|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk
02425|dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ;
02426|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02427|mempertimbangkan sebagai berikut:
02428|Ad.1. Unsur setiap orang;
02429|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12
02430|Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  yang  dimaksud
02431|dengan pengertian setiap orang adalah  orang perseorangan atau korporasi ,
02432|yang  dalam  perkara  a  quo  merujuk  pada  sub jek  hukum  orang/pribadi
02433|(natuurlijke persoon ) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas
02434|perbuatan yang dilakukannya ;
02435|Menimbang  bahwa  diawal  persidangan  Hakim  Ketua  sidang  telah
02436|menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dimana
02437|identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan
02438|Penuntut  Umum,  selain  itu  Terdakwa  sejak  awal  persidangan  hingga
02439|dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan
02440|dengan baik;
02441|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam
02442|perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  yang  dihadapkan  dalam
02443|persidangan (error in persona);
02444|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas
02445|disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak serta merta sebagai
02446|pelaku tindak pidana, karena pengertian unsur ini baru dapat beralih menjadi
02447|pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang
02448|didakwakan  kepadanya  atau  dengan  kata  lain  untuk  menyatakan  unsur  ini
02449|terbukti atau tidak terbukti masih diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap
02450|unsur-unsur lain yang mengikutinya;
02451|Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02452|
02453|Ad.2 Unsur  melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
02454|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi ;
02455|Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternative sehingga dengan
02456|terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini pun harus dianggap telah
02457|terbukti;
02458|Menimbang bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari
02459|oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual
02460|melalui  berbagai  perbuatan,  kemudian  lebih  lanjut  pengertian  perbuatan
02461|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang
02462|didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan
02463|seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat
02464|atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain;
02465|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
02466|persidangan  pada  tanggal  2  September  2023  Terdakwa  bersama  dengan
02467|korban pergi menuju ke tempat destinasi Black Lava dengan mengendarai
02468|mobil jeep berwarna biru dengan bertuliskan  “Mount Batur Jeep Advanture”
02469|dan setibanya di lokasi Terdakwa sempat memfoto korban beberapa kali dan
02470|setelahnya pada saat korban melihat hasil-hasil fotonya Terdakwa datang dari
02471|arah  belakang  dan  kemudian  meraba  paha  korban  dengan  menggunakan
02472|tangan kirinya;
02473|Menimbang bahwa setelah kejadian yang dialaminya tersebut korban
02474|sempat  menghubungi  staff  La  Vista  Glamping  untuk  meminta  pertolongan
02475|sebelum akhirnya korban dan Terdakwa kembali ke tempat penyewaan skuter;
02476|Menimbang bahwa ketika dalam perjalanan kembali menuju tempat
02477|penyewaan skuter, Terdakwa sempat memfoto selfie korban dan Terdakwa,
02478|selain  itu  Terdakwa  juga  memaksa  untuk  meminta  handphone  korban  dan
02479|menyimpan kontak Terdakwa di handphone korban. Selain itu pasca kejadian
02480|tersebut  Terdakwa  sempat  menghubungi  korban  melalui  whatsapp  dan
02481|menyampaikan permintaan maaf serta mengancam akan menyebarkan foto
02482|korban;
02483|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  Majelis
02484|Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa diklasifikasikan sebagai perbuatan
02485|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh sehingga  unsur melakukan
02486|perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan
02487|seksual, dan/atau organ reproduksi telah terpenuhi ;
02488|Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02489|
02490|Ad.3.  Unsur  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat
02491|seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang  tidak
02492|termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ;
02493|Menimbang  bahwa  s ecara  umum  terdapat  tiga  bentuk  dolus/opzet
02494|(sengaja), yaitu:
02495|1. Sengaja  sebagai  maksud  ( opzet  als  oogmerk )  dimana  perbuatan  yang
02496|dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
02497|2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan ( opzet
02498|bij zekerheids-bewustzijn ) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang
02499|menjadi  tujuan,  tetapi  untuk  mencapai  suatu  akibat  yang  benar-benar
02500|dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam
02501|hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
02502|- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
02503|- Akibat  kedua  sebagai  akibat  yang  tidak  dikehendaki  pelaku
02504|tetapi  harus  terjadi  agar  akibat  pertama  (akibat  yang  dikehendaki)
02505|benar-benar terjadi ;
02506|3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat
02507|(dolus  eventualis/voorwadelijk  opzet/opzet  bij  mogelijkheids  bewustzijn )
02508|dimana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku  menyadari
02509|kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak  dikehendaki,
02510|namun  kesadaran  tentang  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  itu  tidak
02511|membuat  pelaku  membatalkan  niatnya  dan  ternyata  akibat  yang  tidak
02512|dituju  tersebut  benar-benar  terjadi.  Dengan  kata  lain,  pelaku  pernah
02513|berpikir  tentang  kemungkinan  terjadinya  akibat  yang  dilarang  undang-
02514|undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-
02515|benar terjadi;
02516|Menimbang  bahwa  dengan  melihat  pada  syarat  tentang  keharusan
02517|adanya suatu maksud dari pelaku untuk merendahkan harkat dan martabat
02518|seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya,  dapat  ditarik
02519|suatu kesimpulan bahwa dalam tindak pidana ini merupakan suatu opzettelijk
02520|misdriff atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;
02521|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  a  quo,  pembentuk  undang-
02522|undang  merumuskannya  dengan  kata-kata  “dengan  maksud”,  artinya
02523|pembentuk undang-undang hanya menghendaki corak kesengajaan sebagai
02524|maksud, dan tertutup kemungkinan untuk adanya corak kesengajaan sebagai
02525|kepastian maupun sebagai kemungkinan;
02526|Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02527|
02528|Menimbang bahwa unsur terpenting dari tindak pidana yang berkaitan
02529|dengan  seksualitas  adalah  ada  atau  tidaknya  keinginan  dari  subjek  yang
02530|menerima  tindakan  yang  berkaitan  dengan  seksualitas.  Dengan  kata  lain
02531|bahwa  penolakan  terhadap  apapun  bentuk-bentuk  yang  berkaitan  dengan
02532|perhatian  yang  bersifat  seksualitas  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk
02533|pelecehan seksual meskipun hal-hal tersebut dianggap wajar oleh sebagian
02534|besar orang;
02535|Menimbang  bahwa  dengan  adanya  penolakan  terhadap  tindakan
02536|apapun yang bersifat seksualitas dari subjek yang menerimanya maka dengan
02537|sendirinya  perbuatan/tindakan  tersebut  dipandang  sebagai  perbuatan  yang
02538|merendahkan harkat dan martabat yang bersangkutan;
02539|Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu
02540|akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
02541|- Bahwa  benar  atas  peristiwa  tersebut  korban  sempat  menghubungi
02542|staff  La  Vista  Glamping  untuk  meminta  pertolongan  sebelum  akhirnya
02543|korban dan Terdakwa kembali ke tempat penyewaan skuter;
02544|- Bahwa benar akibat dari peristiwa yang dialaminya tersebut korban
02545|mengalami trauma psikis;
02546|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur
02547|ad.2  maka  demi  singkatnya  putusan  ini,  Majelis  Hakim  mengambil  alih
02548|pertimbangan hukum tersebut;
02549|Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum di
02550|atas dan menekankan kepada sikap korban yang segera meminta pertolongan
02551|kepada staff La Vista Glamping serta dampak traumatis yang dialami oleh
02552|korban pasca kejadian, Majelis Hakim berpandangan pada dasarnya korban
02553|tidak  menginginkan  peristiwa  ini  terjadi  in  casu  pahanya  disentuh  oleh
02554|Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang menyentuh bagian paha korban
02555|dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud merendahkan
02556|harkat dan martabat korban sebagai seorang perempuan;
02557|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
02558|menyimpulkan  unsur  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat
02559|seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang  tidak
02560|termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat  telah terpenuhi;
02561|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 6 huruf a
02562|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
02563|Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa  dinyatakan telah terbukti secara sah
02564|Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02565|
02566|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
02567|dakwaan alternative pertama;
02568|Menimbang  bahwa  dalam  surat  tuntutannya  Penuntut  Umum  juga
02569|menuntut  agar  Terdakwa  membayar  restitusi  sejumlah  Rp61.200.000,00
02570|(enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan
02571|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0875.R/KEP/SMP-LPSK/III
02572|TAHUN 2024 tanggal 18 Maret 2024;
02573|Menimbang  bahwa  terhadap  hal  tersebut  Majelis  Hakim
02574|mempertimbangkannya sebagai berikut;
02575|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor
02576|12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang  dimaksud
02577|dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada
02578|pelaku  atau  pihak  ketiga  berdasarkan  penetapan  atau  putusan  pengadilan
02579|yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang
02580|diderita korban atau ahli warisnya;
02581|Menimbang  bahwa  dalam  undang-undang  a  quo,  komponen  biaya
02582|restitusi meliputi:
02583|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
02584|b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang
02585|berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
02586|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/
02587|atau
02588|d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai
02589|akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
02590|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan
02591|Saksi dan Korban Nomor A.0875.R/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2024 tentang
02592|Penilaian Ganti Rugi tanggal 18 Maret 2024 disebutkan besaran nilai ganti
02593|kerugian yang berhak diterima sejumlah Rp61.200.000,00 (enam puluh satu
02594|juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
02595|- ganti kerugian yang dialami korban akibat penderitaan yang berkaitan
02596|langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, yang didalamnya
02597|merupakan  penilaian  berupa  proyeksi  pendampingan  psikologis  korban
02598|sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
02599|- penggantian biaya transportasi dasar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu
02600|juta lima ratus ribu rupiah);
02601|- penggantian biaya konsumsi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima
02602|ratus ribu rupiah);
02603|Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02604|
02605|- biaya  kuasa  hukum  sejumlah  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta
02606|rupiah);
02607|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, suatu kejahatan tidak
02608|hanya  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana,  tetapi  juga
02609|merupakan  konflik  antar  individu  yang  mengakibatkan  kerugian  dipihak
02610|korban, masyarakat  dan  pelaku  itu  sendiri.  Bahwa  proses  peradilan  dalam
02611|memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai
02612|bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami
02613|bagaimana  proses  itu  berlangsung  dan  apa  yang  dihasilkan  dari  proses
02614|tersebut (equality justice means equal  treatment of victims) sehingga kaitannya
02615|dengan  hal tersebut Majelis Hakim  sependapat dengan besaran nilai  ganti
02616|kerugian yang harus dibebankan kepada Terdakwa;
02617|Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
02618|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  menyebutkan  restitusi  diberikan
02619|dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan
02620|putusan atau penetapan pengadilan diterima;
02621|Menimbang bahwa dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan
02622|pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap namun pembayaran restitusi
02623|belum juga dilakukan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan Terdakwa dan
02624|melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi ( vide Pasal 33 ayat (5));
02625|Menimbang  bahwa  dalam  hal  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita
02626|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mencukupi  biaya  restitusi,
02627|terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana
02628|pokoknya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ( vide Pasal 33
02629|ayat (7));
02630|Menimbang  bahwa  terkait  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  dan
02631|pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  berakitan  dengan  lamanya
02632|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  Majelis  Hakim
02633|mempertimbangkan sebagai berikut:
02634|Menimbang  bahwa  Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang
02635|dari posisi objektif dan bersikap objektif dalam menilai dan mempertimbangkan
02636|segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau
02637|menolak pendapat dari Penasihat Hukum/ Terdakwa maupun Penuntut Umum,
02638|sehingga  dalam  sikap  objektif  tersebut  pada  akhirnya  semua  pihak  akan
02639|menyadari  bahwa  semuanya  bermuara  untuk  mencari  kebenaran,  atau
02640|setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;
02641|Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
02642|
02643|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan
02644|maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak
02645|dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan
02646|kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak
02647|dengan  bekal  kesadaran  penuh  sebagai  warga  negara  yang  taat  hukum
02648|disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam
02649|menapaki  perjalanan  hidup  dengan  tidak  mengulangi  atau  melakukan
02650|perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai
02651|general preventie (pencegahan umum)  bagi masyarakat agar tidak melakukan
02652|perbuatan serupa ;
02653|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait
02654|dengan  berat/ringannya  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa
02655|adalah murni persoalan objektivitas yang memandang pada aspek keadilan
02656|bagi korban maupun Terdakwa;
02657|Menimbang  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02658|menemukan adanya hal-hal yang dapat me nghapuskan pertanggung jawaban
02659|pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta
02660|Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan
02661|bersalah dan dijatuhi pidana;
02662|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02663|dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02664|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02665|dijatuhkan;
02666|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02667|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02668|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02669|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02670|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02671|Menimbang bahwa barang bukti  berupa:
02672|- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
02673|- 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink bertulisan BROOKLYN 01;
02674|- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
02675|- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 pro max warna ungu
02676|dengan sim card telkomsel nomor -;
02677|yang telah disita dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02678|tersebut dikembalikan kepada saksi Korban;
02679|Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli