01167|pulang ke rumah masing-masing dan terdakwa meminta kepada saksi korban
01168|untuk menunggu kabar keberangkatan ke Dubai;
01169|Menimbang, bahwa setelah persyaratan berupa dokumen administrasi
01170|yakni KTP, KK, buku nikah dan surat izin dari suami dan hasil medical check up
01171|serta paspor sudah selesai semua, kemudian pada bulan Januari 2023 sekitar
01172|jam 21.00 WIB, saksi korban dijemput oleh terdakwa di rumah saksi korban
01173|
01174|yang  beralamat  di  Dusun  04  Desa  Pabedilan  Wetan  RT.  015  RW.  003
01175|Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon bersama dengan seorang sopir yang
01176|merupakan orang suruhan dari terdakwa dengan menggunakan mobil travel
01177|menuju ke sebuah asrama milik Sdri. Ela di Tebet Jakarta Selatan. Kemudian
01178|setelah  mengantarkan  saksi  korban  di  Jakarta  tersebut,  Terdakwa  kembali
01179|pulang ke Cirebon sedangkan saksi korban tetap berada di asrama milik Sdri.
01180|Ela selama dua minggu;
01181|Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan
01182|dan yang turut serta melakukan perbuatan” berdasarkan uraian di atas Majelis
01183|Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan
01184|menurut hukum;
01185|A.d.3. Unsur “Yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01186|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
01187|Negara Republik Indonesia“
01188|Menimbang,  bahwa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata
01189|”membawa”  didefinisikan mengangkut atau memuat atau memindahkan atau
01190|mengirimkan.  Terkait  dengan  TPPO  maka  pengertian  dari  kata  “membawa”
01191|diterjemahkan bula sebagai ” Perekrutan” yang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
01192|Undang  TPPO  diterjemahkan  sebagai  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
01193|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
01194|komunitasnya;
01195|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  26  UUD  1945  jo.  Pasal  2
01196|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
01197|Indonesia menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
01198|Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
01199|Undang sebagai warga negara;
01200|Menimbang, bahwa unsur ”dieksploitasi” dari struktur Bahasa Indonesia
01201|menunjukan  penempatan  kata  ”di” sebelum  kata  ”eksploitasi” mengandung
01202|makna adanya  Subjek atau  Objek yang terkena ” eksploitasi” tersebut, dimana
01203|dalam unsur pasal dakwaan ini ialah Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka 7
01204|Undang-Undang TPPO mendefinisikan eksploitasi merupakan:
01205|”...tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang
01206|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan
01207|paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
01208|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
01209|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01210|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang
01211|
01212|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01213|immateriil”
01214|Menimbang,  bahwa  Perdagangan  Orang  atau  dalam  bahasa  Inggris
01215|dikenal dengan istilah Human Trafficking memiliki definisi yang sama baik dalam
01216|Undang-Undang TPPO dan Konvensi Internasional berupa Protokol Palermo
01217|dan Konvensi ASEAN yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01218|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01219|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01220|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
01221|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01222|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
01223|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01224|mengakibatkan orang tereksploitasi;
01225|Menimbang, bahwa  Pengertian  ”Perdagangan Orang”  adalah tindakan
01226|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01227|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,
01228|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
01229|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,  sehingga memperoleh
01230|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
01231|yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01232|atau mengakibatkan orang tereksploitasi  diatur dengan Pasal 1 angka 1 dalam
01233|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01234|Menimbang,  bahwa pengertian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01235|adalah setiap tindakan atau  serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
01236|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01237|Tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2);
01238|Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas
01239|maka Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 elemen utama
01240|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
01241|1. ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/Movement)
01242|a. Perekrutan;
01243|b. Pengangkutan;
01244|c. Penampungan;
01245|d. Pengiriman;
01246|e. Pemindahan;
01247|f. Penerimaan seseorang;
01248|2. ELEMEN UTAMA II  :  CARA (Mean)
01249|
01250|a. Ancaman kekerasan;
01251|b. Penggunaan kekerasan;
01252|c. Penculikan;
01253|d. Penyekapan;
01254|e. Pemalsuan;
01255|f. Penipuan;
01256|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau
01257|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01258|i. Penjeratan utang atau
01259|j. Memberi bayaran atau manfaat;
01260|3. ELEMEN UTAMA III  :  TUJUAN
01261|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01262|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil);
01263|c. Mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil)
01264|pada  masing-masing elemen  utama  (Proses,  Cara  dan  Tujuan)  merupakan
01265|unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam  pemenuhan  unsur  tindak  pidana
01266|perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu)  unsur dari masing-masing elemen
01267|utama;
01268|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di  atas  dan
01269|dihubungkan  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan  dari
01270|keterangan Saksi-saksi dipersidangan, barang bukti serta keterangan Terdakwa,
01271|diperoleh fakta  hukum bahwa  awalnya  Awalnya  sekitar  bulan  Januari  2023,
01272|Rukiyah  binti  Wakyad  menelepon  Terdakwa  untuk  menanyakan  pekerjaan
01273|sebagai  pembantu  rumah  tangga  di  luar  negeri.  Kemudian  Terdakwa
01274|menawarkan agar saksi korban bekerja di Uni Emirat Arab tepatnya di Kota
01275|Dubai dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar
01276|1.200 Dirham atau sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
01277|sampai dengan Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dan apabila  saksi  korban
01278|berminat,  maka  saksi  korban  harus  menyiapkan  persyaratannya  antara  lain
01279|fotokopi KTP, fotokopi akta lahir, surat pengantar dari desa, surat izin dari suami
01280|dan  paspor  apabila  sudah  memiliki  paspor.  Setelah  mendapatkan  tawaran
01281|tersebut,  saksi  korban  menyetujuinya.  Kemudian  pada  bulan  Januari  2023,
01282|sekira  pukul  19.30  WIB, Terdakwa  mendatangi  rumah  saksi  korban  dengan
01283|tujuan  untuk  mengecek  persyaratan  yang  diminta  sebelumnya.  Setelah
01284|terdakwa menerima persyaratan-persyaratan yang diminta tersebut, terdakwa
01285|menelepon Sdri. Ela untuk memberitahukan bahwa ada calon Pekerja Migran
01286|Indonesia yang ingin berangkat ke Dubai. Setelah terdakwa memberitahukan
01287|
01288|ada calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri, Sdri.
01289|Ela  mengirimkan  sejumlah  uang  kepada  terdakwa  untuk  keperluan  medical
01290|check up dan biaya operasional lainnya. Kemudian pada bulan Januari 2023
01291|sekira pukul  09.00 WIB, terdakwa  bersama dengan saksi  korban berangkat
01292|menuju ke Klinik Jasa Prima untuk medical check up, setelah selesai saksi
01293|korban dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan terdakwa meminta
01294|kepada saksi korban untuk menunggu kabar keberangkatan ke Dubai; Bahwa
01295|setelah persyaratan berupa dokumen administrasi yakni KTP, KK, buku nikah
01296|dan surat izin dari suami dan hasil medical check up serta paspor sudah selesai
01297|semua, kemudian pada bulan Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB, saksi korban
01298|dijemput oleh terdakwa di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun 04
01299|Desa  Pabedilan  Wetan  RT.  015  RW. 003  Kecamatan  Pabedilan  Kabupaten
01300|Cirebon  bersama  dengan  seorang  sopir  dengan  menggunakan  mobil  travel
01301|menuju ke sebuah asrama milik Sdri. Ela di Tebet Jakarta Selatan. Kemudian
01302|setelah  mengantarkan  saksi  korban  di  Jakarta  tersebut,  terdakwa  kembali
01303|pulang ke Cirebon sedangkan saksi korban tetap berada di asrama milik Sdri.
01304|Ela selama dua minggu;
01305|Menimbang, bahwa kasus ini berpotensi melanggar ketentuan Undang-
01306|Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
01307|serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
01308|Migran  Indonesia,  maka  pembuktian  unsur-unsur  formil  Tindak  Pidana
01309|Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan posisi kasusnya adalah sebagai
01310|berikut:
01311|-  Unsur  Proses (Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01312|Pemindahan dan Penerimaan orang):
01313|1. Perekrutan, adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,
01314|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
01315|(Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Bahwa tindakan
01316|Terdakwa telah memenuhi unsur perekrutan yang dimulai dengan adanya
01317|keinginan korban bekerja diluar negeri yang kemudian direspon dengan
01318|kesanggupan untuk melakukan proses serta meminta dokumen Korban
01319|dan menjalani beberapa proses tahapan yang difasilitasi oleh Terdakwa,
01320|selain itu pada kronologis juga telah diakui oleh Terdakwa bahwa telah
01321|merekrut Korban. Dengan demikian unsur Perekrutan telah terpenuhi;
01322|2. Pengangkutan, bahwa Korban telah diangkut oleh Terdakwa berpindah-
01323|pindah untuk memenuhi tahapan proses yang diinginkan oleh Terdakwa
01324|
01325|untuk memenuhi proses dengan tujuan ditempatkan bekerja di luar negeri
01326|maka unsur Pengangkutan telah terpenuhi;
01327|3. Penampungan, menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) arti dari
01328|penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung, penadahan,
01329|penyambutan. Bahwa   dalam  proses  rekruitmen  ini  dilakukan  tindakan
01330|penampungan yaitu Korban telah ditampung di asrama milik Sdri. ELA di
01331|Daerah Tebet Jakarta Timur selama  2 (dua) minggu  Dengan demikian
01332|unsur Penampungan telah terpenuhi;
01333|4. Pengiriman adalah  tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan
01334|seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  (Pasal  1  ayat 10  Undang-
01335|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  dimana  pada  tanggal  03  Maret  2023
01336|Korban  diberangkatkan  melalui  Bandara  Sukarno-Hatta  untuk
01337|diterbangkan  menuju  Dubai  menggunakan  pesawat  ETIHAD,  dengan
01338|demikian unsur Pengiriman telah terpenuhi;
01339|5. Pemindahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti
01340|proses, cara, perbuatan memindahkan. Bahwa Saksi Sinta Binti Said telah
01341|mengikuti instruksi dari Terdakwa dalam tahapan prosesnya melalui orang-
01342|orang  yang telah  dikoordinasikan oleh  Terdakwa, Pemindahan  tersebut
01343|dapat dilihat dari hal berikut:
01344|a. Pemindahan Saksi Korban Rukiyah Binti Wakyad dari Dusun 04
01345|Desa  Pabedilan  Wetan  RT  015  RW  003  Kecamatan  Pabedilan
01346|Kabupaten Cirebon  ke rumah penampungan sementara yakni sebuah
01347|asrama  milik  Sdri.  Ela  di  Tebet,  Jakarta  Selatan  dengan  dijemput
01348|seorang sopir dengan menggunakan travel;
01349|b. Pemindahan Saksi Korban Rukiyah Binti Wakyad  pada tanggal
01350|03  Maret  2023  sekira  pukul  23.00  WIB  dari  rumah  penampungan
01351|sementara dengan diantar oleh sopir menuju ke Bandara Soekarno-
01352|Hatta;
01353|c. Pemindahan Saksi Korban Rukiyah Binti Wakyad  pada tanggal
01354|04  Maret 2023  sekitar  pukul  09.00  waktu  setempat tiba  di Bandara
01355|Dubai Uni Emirat Arab dijemput oleh  ageny   bernama Sdri. NUR dan
01356|dibawa ke sebuah penampungan sementara di Dubai selama beberapa
01357|minggu;
01358|d. Pemindahan Saksi Korban  Rukiyah Binti Wakyad dari tempat
01359|penampungan sementara di Dubai dengan dijemput seseorang  yang
01360|merupakan sopir majikan dan dibawa ke rumah majikkan di Dubai yang
01361|bernama Sdr. Mubarok;
01362|
01363|6. Penerimaan  orang,  bahwa  tanggal  03  Maret  2023  Korban  tiba  di
01364|bandara  Dubai dan dijemput oleh agency Bernama Sdri. Nur kemudian
01365|dibawa ke penampungan di Dubai. Kemudian pada awal bulan April 2023
01366|Sdri. RUKIYAH Binti WAKYAD dijemput oleh sopir majikan dan dibawa ke
01367|rumah  majikan  yang  Bernama  Sdri.  MUBAROK  dan  langsung  bekerja
01368|selama 8 (delapan) bulan, atas fakta dijemputnya oleh agency dan juga
01369|penempatan  Korban  pada  Majikan  maka  telah  terjadi  penerimaan
01370|seseorang dalam hal ini agency dan majikan, sehingga unsur penerimaan
01371|seseorang terpenuhi.
01372|Atas terbuktinya unsur-unsur dalam tahapan Proses dalam TPPO maka Unsur
01373|Proses telah terpenuhi.
01374|-  Unsur  Cara (ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01375|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01376|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat):
01377|- Bahwa  Korban  adalah  seorang  yang  sedang  membutuhkan
01378|pekerjaan  dan  penghasilan  untuk  penghidupannya,  sementara  itu
01379|Terdakwa adalah pihak yang memiliki pengalaman dalam menempatkan
01380|Pekerja  Migran  Indonesia  terkonfirmasi  dalam  keterangan  Terdakwa
01381|yang menawarkan Korban untuk bekerja di Negara Uni Emirat Arab
01382|Kota Dubai Timur dan memiliki jaringan dengan Agency yang dapat
01383|memfasilitasi  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Relasi  kuasa
01384|diantara keduanya terjadi tidak seimbang sebab Korban dalam kondisi
01385|rentan  karena  kebutuhan  hidup  dan  Terdakwa  memiliki  jalur  untuk
01386|menempatkan  bekerja,  dengan  demikian  terjadi  penyalahgunaan
01387|kekuasaan  atau  posisi  rentan  pada  pihak-pihak  tersebut,  dengan
01388|demikian  unsur  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  telah
01389|terpenuhi.
01390|- Bahwa  atas  diprosesnya  Korban,  Korban  telah  dijanjikan
01391|sejumlah manfaat, pemberian fee sebesar 4 juta rupiah dari Terdakwa
01392|maka unsur penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat telah
01393|terpenuhi.
01394|Atas terbuktinya unsur-unsur dalam tahapan Cara dalam TPPO maka Unsur
01395|Cara telah terpenuhi.
01396|- Unsur Tujuan (Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi):
01397|Bahwa Tersangka telah mendapatkan keuntungan materiil atas dikirimnya
01398|Korban oleh Tersangka ke luar negeri. Tersangka mendapatkan keuntungan
01399|sebesar 4,5 juta rupiah. Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007 telah
01400|
01401|menjelaskan  pengertian  eksploitasi,  yaitu:  “Eksploitasi  adalah  tindakan
01402|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas
01403|pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
01404|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01405|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01406|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
01407|atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
01408|baik materiil maupun immaterial. Dengan berhasilnya Korban diberangkatkan
01409|oleh Tersangka dan bekerja untuk majikan di Negara Uni Emirat Arab Kota
01410|Dubai  Timur  mengakibatkan  Tersangka  memperoleh  keuntungan  materiil,
01411|dengan demikian unsur eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi
01412|telah terpenuhi.
01413|Kasus ini telah lengkap pemenuhan unsur-unsurnya dan secara materiil dapat
01414|dibuktikan  mengenai  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  tereksploitasi,
01415|dengan  demikian  Kasus  ini  termasuk  dalam  kualifikasi  tindak  pidana
01416|perdagangan orang (TPPO);
01417|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
01418|ini telah terpenuhi;
01419|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 4 Undang-
01420|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
01421|Tindak Pidana Perdagangan Orang  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP  telah
01422|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
01423|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01424|dakwaan  alternatif  Pertama,  oleh  karena  itu  untuk  dakwaan  selain  dan
01425|selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01426|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Terdakwa  dan  Penasihat
01427|Hukum  Terdakwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  hal-hal
01428|memberatkan dan meringankan;
01429|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01430|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01431|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01432|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01433|dijatuhi pidana;
01434|Menimbang ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-
01435|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
01436|Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mengatur tentang ketentuan pidana
01437|penjara juga mengatur tentang ketentuan pidana denda, yang apabila denda
01438|
01439|tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana
01440|kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;
01441|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukumnya
01442|mengajukan  pembelaan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  menyatakan
01443|Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
01444|perbuatannya  serta  mohon  putusan  yang  seringan-ringannya  dan  seadil-
01445|adilnya. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
01446|berikut;
01447|Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan
01448|kesalahan  Terdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan  kesewenang
01449|wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu
01450|sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan
01451|terhadap  diri  Terdakwa. Selain  itu,  hakikat pemidanaan  harus  merefleksikan
01452|tujuan pembinaan  dan pengajaran bagi diri  Terdakwa, yang  pada  gilirannya