01440|terdakwa JONI dan kemudian Saudari NABILA (DPO) menghubungi terdakwa dan
01441|menawarkan kepada Terdakwa JONI SAPUTRA ada seorang perempuan yang ingin
01442|bekerja sebagai pemandu lagu / LC (loady Companion) di karaoke milik Terdakwa JONI
01443|SAPUTRA Bin SUBHAN melalui telpon dengan berkata kepada Terdakwa JONI “Ini ada
01444|anak mau kerja…“ dan Terdakwa JONI menjawab “Iya kirim fotonya dulu…“ yang
01445|selanjutnya Saudari NABILA (DPO) mengirimkan foto perempuan tersebut kepada
01446|Terdakwa JONI melalui pesan Whatssap. Setelah Terdakwa JONI melihat foto saksi
01447|RISTIANA SUHARTINI tersebut, Terdakwa JONI menyetujui. Bahwa setelah memberi
01448|persetujuan, dan saksi RISTIANA meminta untuk diberi ongkos keberangkatan terlebih
01449|
01450|dahulu dan untuk memberi uang keluarganya. Setelah terjadi percakapan tersebut, saksi
01451|LYSSA MARYANI Als CACA menghubungi saudari NABILA (DPO) terkait dengan rencana
01452|keberangkatan saksi RISTIANA, dan Saksi Korban menyanggupi dan siap berangkat pada
01453|hari itu juga, selanjutnya pada sekitar hari Jumat tanggal 29 November 2024, Terdakwa
01454|mengirimkan uang sebesar Rp.6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu
01455|rupiah) kepada Saksi Korban melalui Saudari NABILA. Selanjutnya saksi LYSSA MARYANI
01456|Als CACA menjemput saksi RISTIANA untuk berangkat kerumah saksi LYSSA MARYANI
01457|Als CACA untuk menunggu jemputan, tidak berapa lama kemudian saudari NABIL (DPO)
01458|mengirimkan Bording Pass (keberangkatan menggunakan pesawat) kepada saksi LYSSA
01459|MARYANI Als CACA dan selajutnya saudari NABILA mengirimkan uang pinjaman atau
01460|hutang kepada Saksi Korban sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah selesai
01461|persiapan, saksi LYSSA MARYANI Als CACA dan Saksi Korban berangkat menuju
01462|Bandara Soekarna-Hatta Jakarta, dan Saksi Korban masuk kedalam bandara untuk check
01463|in keberangkatan dari Jakarta menuju Pangkalan Bun KALTENG, saksi LYSSA MARYANI
01464|Als CACA meninggalkan bandara untuk kembali kerumahnya, karena pada saat itu saksi
01465|LYSSA MARYANI Als CACA hanya untuk mengantar Saksi Korban saja. Bahwa
01466|selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa JONI menjemput Saksi Korban di
01467|Bandara Pangkalanbun Kab. Kotawaringin Barat dan pada saat itu Saksi Korban dalam
01468|keadaan sakit habis kecelakaan, kemudian Terdakwa JONI membawa Saksi RISTIANA
01469|SUHARTIINI ke tempat karaoke MAK NDUT milik Terdakwa JONI tersebut untuk Terdakwa
01470|JONI beri obat dan merawatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Saksi
01471|Korban sudah mulai bekerja sebagai pemandu lagu / LC (lady companion) di karaoke MAK
01472|NDUT milik Terdakwa  hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
01473| Menimbang, Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana
01474|perdagangan orang dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01475|Perdagangan Orang, maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil
01476|adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan
01477|cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan
01478|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan
01479|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01480|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
01481|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- gunaan kekuasaan
01482|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
01483|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
01484|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini,
01485|kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa
01486|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01487|
01488|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya  unsur-unsur perbuatan yang sudah
01489|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya
01490|tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu
01491|selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan;
01492| Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk membuktikan telah nyata ada daya
01493|paksa yang dialami oleh Saksi Korban untuk melakukan sesuatu hal itu tidak terletak pada
01494|pihak penyedia ataupun pemberi jasa pelayanan tetapi melainkan kepada pelaku pelaksana
01495|jasa tersebut dalam hal ini yang menjadi penyedia atau pemberi fasilitas jasa pelayanan
01496|open BO adalah terdakwa dan pelaksana jasa layanan Open BO itu adalah Saksi Korban;
01497| Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban  dipersidangan
01498|menegaskan Bahwa alasan Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau
01499|berhubungan badan / bersetubuh dengan pelanggan café oleh karena untuk menutupi
01500|utang-utang yang dimiliki oleh saksi Ristiana kepada Terdakwa oleh karena Saksi Korban
01501|memiliki Hutang sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu
01502|rupiah), ditambah biaya teravel pangkalan bun ke tempat kerja Saksi Korban sebesar Rp.
01503|500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pembelian sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus
01504|ribu rupiah), jadi total keseluruhan hutang yang harus Saksi Korban tanggung sebesar Rp.
01505|7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) , sehingga atas dasar hal
01506|tersebut cukup menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban
01507|untuk melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh
01508|dengan tamu ataupun pengunjung tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan
01509|secara ikhlas oleh Saksi Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan
01510|oleh Saksi Korban yang tidak langsung membuat Saksi Korban tergerak agar supaya
01511|menyelesaikan utang-utang miliknya kepada Terdakwa dengan melakukan OPEN BO
01512|(OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi Korban tersebut;
01513| Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Terdakwa dipersidangan yang
01514|menegaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengancam ataupun memaksa
01515|Saksi Korban untuk melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan /
01516|bersetubuh dengan Saksi Korban tersebut namun terjadinya hal tersebut atas keinginan
01517|Saksi Korban sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01518|- Bahwa pada dasarnya apabila merujuk salah satu unsur pada perkara aquo dalam
01519|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01520|Tindak Pidana Perdagangan Orang menyangkut “Yang melakukan perekrutan,
01521|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
01522|seseorang” tersebut Majelis Hakim menilai Unsur ini oleh undang -undang
01523|diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang
01524|melanggar undang-undang pidana). Secara sederhana unsur ini merupakan bentuk
01525|
01526|perbuatan pidanannya yang diatur dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No.
01527|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam
01528|hal ini Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang artinya unsur-unsur ini
01529|yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan
01530|termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya atau
01531|dikenal dengan istilah mens rea atau sikap batin atau niat jahat, Memperhatikan
01532|unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini adalah bercorak
01533|kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit dengan menggunakan frasa
01534|"dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan frasa “dengan
01535|ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai bagian
01536|dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang
01537|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk dengan ancaman kekerasan, dengan
01538|penggunaan kekerasan, dengan penculikan, dengan penyekapan, dengan
01539|pemalsuan, dengan penipuan, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01540|rentan, dengan penjeratan utang; atau dengan memberi bayaran atau manfaat;
01541|- Bahwa Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
01542|orang lain, namun hal tersebut tidak serta merta dijadikan dasar tidak terpenuhinya
01543|kesalahan Terdakwa sebagaimana kualifikasi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
01544|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  oleh karena
01545|Makna usnur ini yakni walaupun pelaku berdalih telah memperoleh persetujuan dari
01546|orang yang dipekerjakan secara seksual, maka dalih tersebut tidak serta merta
01547|menghapus sifat pidananya. Artinya, ada atau tidak adanya persetujuan dari orang
01548|yang dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, manakala perbuatan perekrutan,
01549|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
01550|seseorang telah terjadi, maka pelaku dapat dipidana sebagai bentuk
01551|pertanggungjawaban pidananya.
01552|- Bahwa pada dasarnya rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21
01553|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01554|menegaskan adanya tindakan eksploitasi atas diri korban itu tidak semata-mata
01555|dengan cara memaksa ataupun mengancam seseorang melainkan hal tersebut bisa
01556|saja terjadi dengan adanya persetujuan sendiri dari korban namun bertentangan
01557|dengan sikap bathin dari korban;
01558|- Bahwa patut disadari yang harus dibuktikan dengan adanya peran Terdakwa yang
01559|membuat sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut secara tidak langsung
01560|melakukan sesuatu hal denga n bertentangan hati nuraninya  yang mendorong
01561|seseorang secara tidak langsung untuk berbuat sesuatu;
01562|
01563|- Bahwa merujuk pada keterangan Saksi Korban yang menegaskan Bahwa alasan
01564|Saksi Korban melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan /
01565|bersetubuh dengan pelanggan café oleh karena untuk menutupi utang-utang yang
01566|dimiliki oleh Saksi Korban kepada Terdakwa cukup menjadi persangkaan Majelis
01567|Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban untuk melakukan OPEN BO (OPEN
01568|BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan tamu ataupun pengunjung
01569|tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan secara ikhlas oleh Saksi
01570|Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan oleh Saksi
01571|Korban yang didapatkan secara tidak langsung tersebut lah oleh karena adanya
01572|kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya membuat Saksi Korban tergerak agar
01573|supaya melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan /
01574|bersetubuh dengan keungtungannya Saksi Korban dapat segera melunasi hutang-
01575|hutang miliknya kepada Terdakwa;
01576|- Berdasarkan dalil bantahan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat Foto
01577|copy surat Kesepakatan perdamaian antara Saksi Korban dengan Lina Kusuma
01578|tanggal 24 April 2025 beserta la mpirannya (Vide Bukti T -1), Fotocopy Bukti
01579|percakapan beserta lampirannya,(vide bukti T-2) dan Flasdisk terkait bukti rekaman,
01580|(Vide bukti T -3) tersebut menurut hemat Majellis Hakim tidak cukup dapat
01581|memberikan gambaran bahwa tidak adanya tindakan yang mengarah pada unsur
01582|bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan daya upaya paksa baik langsung
01583|ataupun tidak langsung kepada Saksi Korban untuk baik melakukan ataupun tidak
01584|melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh
01585|dengan Saksi Korban tersebut;
01586| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
01587|berpendapat bahwa unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, dan Penerimaan
01588|Seseorang dengan Penjeratan Utang dengan Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang
01589|Memegang Kendali Atas Orang Lain dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut telah
01590|terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
01591| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur
01592|tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
01593|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti
01594|maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01595|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota
01596|Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa;
01597|Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca serta mempelajari nota
01598|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim menilai yang
01599|menjadi dalil pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yakni kurang sempurnanya
01600|
01601|pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena seluruh keterangan saksi-saksi
01602|tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak
01603|pidana perdagangan orang hanya pelanggaran tanpa izin mendirikan tempat hiburan
01604|berupa “CAFE MAK DHUT” yang juga sama -sama menyedia PEMANDU LAGU/LADY
01605|COMPANION (LC) yang DIDUGA TANPA IZIN dan atau ADA IZIN CAFE KARAOKE
01606|“PRINCESS” KAB. SUKAMARA, yang terletak di Jalan Tjilik Riwut, Natai Sedawak, Kec.
01607|Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang letaknya tidak jauh dari Kantor
01608|Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukamara dan Polres Sukamara;
01609|Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan
01610|sebagai berikut:
01611|- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perundang -undangan yang berlaku
01612|bahwasanya kebenaran yang hendak dicapai dalam perkara pidana adalah
01613|kebenaran Materil, dalam hal ini adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
01614|petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dapat menguatkan dalil-dalil baik yang
01615|diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP);
01616|- Bahwa terkait bantahan didalam Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa
01617|mengenai tidak terdapat alat bukti surat yang membuktikan bahwa Terdakwa telah
01618|melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang hanya pelanggaran tanpa
01619|izin mendirikan tempat hiburan berupa “CAFE MAK DHUT” yang juga sama-sama
01620|menyedia PEMANDU LAGU/LADY COMPANION (LC) yang DIDUGA TANPA IZIN
01621|dan atau ADA IZIN CAFE KARAOKE “PRINCESS” KAB. SUKAMARA, yang terletak
01622|di Jalan Tjilik Riwut, Natai Sedawak, Kec. Sukamara, Kabupaten Sukamara,
01623|Kalimantan Tengah, yang letaknya tidak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri
01624|Kabupaten Sukamara dan Polres Sukamara , Majelis Hakim akan
01625|mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada dasarnya secara nyata Terdakwa
01626|telah merekrut dan mempekerjakan saksi korban ditempat karoke milik Terdakwa hal
01627|mana alasan Saksi Korban  melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau
01628|berhubungan badan / bersetubuh  dengan pelanggan café oleh k arena untuk
01629|menutupi utang-utang yang dimiliki oleh saksi Ristiana kepada Terdakwa oleh
01630|karena Saksi Korban memiliki Hutang sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan
01631|ratus delapan puluh ribu rupiah), ditambah biaya teravel pangkalan bun ke tempat
01632|kerja Saksi Korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pembelian
01633|sprey sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan hutang
01634|yang harus Saksi Korban tanggung sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus
01635|delapan puluh ribu  rupiah), sehingga atas dasar hal tersebut cukup menjadi
01636|persangkaan Majelis Hakim bahwasannya tindakan Saksi Korban untuk melakukan
01637|OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan tamu
01638|
01639|ataupun pengunjung tempat karoke terdakwa tidak sepenuhnya dikerjakan secara
01640|ikhlas oleh Saksi Korban namun oleh karena adanya tekanan psikis yang dirasakan
01641|oleh Saksi Korban yang tidak langsung membuat Saksi Korban tergerak agar
01642|supaya menyelesaikan utang-utang miliknya kepada Terdakwa dengan melakukan
01643|OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi
01644|Korban tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan tidak
01645|adanya tindakan ancaman langsung oleh Terdakwa melainkan kegiatan tersebut
01646|atas keinginan sendiri oleh saksi korban sampai dengan adanya kesepakatan damai
01647|antara Terdakwa dengan saksi korban maka hal tersebut menurut hemat Majelis
01648|Hakim tidak dapat dijadikan tidak terpenuhinya unsur perbuatan Tindak Pidana
01649|Perdagangan Orang selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan oleh
01650|Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membantah atau membuktikan sebaliknya
01651|terkait adanya kegiatan Open BO yang dilakukan oleh saksi korban dengan alasan
01652|adanya terkait utang yang dimiliki oleh saksi korban kepada Terdakwa dan selama
01653|dipersidangan oleh Terdakwa maupun penasihat hukum tidak membantah dan hal
01654|tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup hanya dengan mendalilkan didalam nota
01655|pembelaan ataupun bantahan terdakwa melainkan harus dibuktikan dengan saksi,
01656|ahli maupun surat ya ng dapat membantah hal tersebut dan hal tersebut telah
01657|dipertimbangkan secara lengkap didalam pertimbangan sebelumnya;
01658|- Bahwa selain itu didalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga oleh
01659|Terdakwa telah melampirkan terkait bukti-bukti surat hasil screen shout whatsapp,
01660|kesepakatan damai, flashdisk ataupun lampiran-lampiran perkara-perkara yang
01661|memiliki kualifikasi perkara yang sama menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa
01662|terkait adanya pemidanaan yang dispari tas, atas hal tersebut Majelis Hakim
01663|berpandangan bahwa Disparitas putusan dalam pidana mengacu pada perbedaan
01664|dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk kasus -kasus serupa, Hal ini
01665|menurut Majelis Hakim bisa terjadi karena berbagai faktor yaitu Faktor-faktor yang
01666|Mempengaruhi Disparitas Putusan, Faktor Internal Hakim berupa Kepribadian,
01667|latar belakang, pengalaman, dan keyakinan hakim dapat mempengaruhi
01668|pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, Faktor Eksternal yaitu terdiri dari
01669|Undang-undang berupa  Terkadang, undang-undang itu sendiri dapat memberikan
01670|kebebasan interpretasi yang luas bagi hakim, yang dapat menyebabkan perbedaan
01671|putusan, Faktor Sosial dan Ekonomi:  berupa Keadaan sosial dan ekonomi
01672|terdakwa, serta dampak kejahatan terhadap korban, juga dapat menjadi
01673|pertimbangan hakim dan Faktor Sistem Hukum: berupa Sistem peradilan yang
01674|kompleks dan kurangnya pedoman yang jelas dalam penjatuhan pidana juga dapat
01675|berkontribusi pada disparitas;
01676|
01677|- Bahwa selain itu setelah Majelis Hakim merujuk pada perkara-perkara yang dijadikan
01678|lampiran dalam Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya
01679|setelah Majelis Hakim melihat telah nyata ternyata perkara-perkara tersebut tidak
01680|dasar putusan dalam penjatuhan pidananya tersebut berbeda -beda termasuk
01681|pertimbangan hakim tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta
01682|perbedaan dalam penafsiran hukum, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim hal
01683|tersebut tidak dapat dijadikan adanya tindakan disparitas putusan;
01684|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka
01685|Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum
01686|Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;
01687|Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan
01688|terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01689|- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (speciale preventie)
01690|yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak
01691|melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan
01692|kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan
01693|tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
01694|- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka
01695|dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh
01696|Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada
01697|Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan
01698|kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya
01699|dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
01700|- bahwa merujuk pada surat dakwaa n penuntut umum yang mendakwa Terdakwa
01701|dengan dakwaan alternatif hal mana berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim
01702|dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang -Undang
01703|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01704|Perdagangan Orang, hal mana menegaskan didalam ketentuan tersebut diatur
01705|dengan ancaman pidana penjara Minimal 3 (tiga) tahun dan Maksimal 15 (lima) belas
01706|tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00,-(seratus dua puluh juta
01707|rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00,-(enam ratus juta rupiah) maka apabila
01708|mengacu pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku maka terhadap
01709|penjatuhan pidana bagi terdakwa seharusnya menjatuhkan pidana antara hukuman
01710|minimum dan maksimum yang d iancamkan dalam pasal pidana bersangkutan
01711|sehingga berdasarkan ketentuan Hukum tersebut Majelis Hakim berpandangan terkait
01712|dengan penjatuhan pidana bagi Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi
01713|Terdakwa dan saksi korban;
01714|
01715|- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan
01716|Terdakwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada
01717|pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di
01718|dalam penegakan hukum ;
01719|- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa