01569|berdasarkan  Perma  Nomor  13  Tahun  2016.  Instansi  pemerintahan  juga
01570|merupakan  korporasi,  misal  pimpinan  suatu  instansi  membiarkan  anak
01571|buahnya sampai terjadinya pidana, maka yang pertama berdasarkan teori
01572|agregasi,  pimpinan  bisa  dimintai  pertanggung  jawaban,  yang  kedua  teori
01573|delegasi, tergantung kasus per kasusnya apakah individu yang melakukan
01574|kesalahan.  Bila  institusi  maka  pimpinan  beserta  jajarannya  bisa  dimintai
01575|pertanggung jawaban;
01576|- Bahwa sepengetahuan Ahli, perkara ini adalah terkait dengan petugas
01577|imigrasi yang menerbitkan paspor yang tidak memenuhi persyaratan. Bahwa
01578|terkait hal ini, Ahli berpendapat jika tindakannya tersebut melanggar Pasal 70
01579|Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01580|Indonesia,  dimana  didalam  undang  –  undang  tersebut,  tindak  pidananya
01581|dapat  dikenakan  kepada  orang  perseorangan  dan  pejabatnya  itu  sendiri.
01582|Bahwa jika yang dimaksud adalah pelaku tidak mengetahui aturan tersebut,
01583|ketidaktahuan  itu  tidak  menghapuskan  kesalahannya  karena  ketika  suatu
01584|aturan  diundangkan  maka  semua  orang  dianggap  mengetahui  aturan
01585|tersebut, kecuali jika pelaku menerima informasi palsu. Namun, hal tersebut
01586|
01587|menjadi tidak mungkin karena petugas imigrasi selalu berhadapan dengan
01588|pembuat paspor, jadi tidak mungkin ada unsur tidak mengetahui;
01589|- Bahwa jika dalam setiap tahap pembuatan paspor tersebut, para pihak
01590|sepakat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  maka  itulah
01591|yang melanggar aturan dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan.
01592|Hal ini memenuhi unsur pidana ketika para pejabat imigrasi sepakat untuk
01593|meloloskan, padahal diketahui jika tidak memenuhi persyaratan. Maka, dalam
01594|konteks ini terdapat mens rea atau kesepakatan pikiran untuk bersama-sama
01595|melakukan tindak pidana, maka Pasal 55 KUHPnya harus dibuktikan. Tetapi
01596|jika tidak ada kesepakatan dan masing-masing bekerja sendiri, maka orang
01597|pemutus terakhir yg meloloskan itulah orang yang harus bertanggung jawab,
01598|dengan catatan memang telah diketahui jika tidak memenuhi persyaratan
01599|tetapi tetap di loloskan, misalnya merubah tahun kelahiran atau menerima
01600|suatu imbalan, maka jelas terdapat  mens rea  atau sikap batin jahat yang
01601|artinya bisa saja seluruh pelaku bersama-sama memiliki niat jahat dan bisa
01602|saja satu orang saja yang berniat jahat dan memutuskan;
01603|- Bahwa jika pelaku pidana berjumlah lebih dari satu orang, tetapi pelaku
01604|yang  disangkakan  hanya  sendiri,  maka  hal  tersebut  tetap  saja  tidak
01605|menyebabkan batalnya dakwaan dan pelaku yang diajukan sendiri itu tetap
01606|dapat dihukum  pidana. Namun, tetap  saja bahwa perlu ditemukan dalam
01607|suatu tindak pidana tersebut apakah ada 2 alat bukti yang menunjukkan dan
01608|membuktikan kesalahannya serta dapat meyakinkan hakim yang menyatakan
01609|Terdakwa tersebut melakukan tindakan yang memenuhi semua unsur;
01610|- Bahwa  jika memang terdapat banyak  pelaku  tetapi kemudian hanya
01611|dihadirkan satu pelaku dan tidak dijunctokan Pasal 55 KUHP, maka dalam
01612|pertimbangan hakim dapat dituliskan “Terdakwa bersama yang lainnya dapat
01613|diproses dalam berkas persidangan yang lainnya”, sehingga meskipun tidak
01614|dijunctokan  Pasal  55  KUHP  tidak  akan  membatalkan  dakwaan  selama
01615|Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana tersebut berdasarkan 2 alat
01616|bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa pelaku tidak bertindak sendirian;
01617|- Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 3 (tiga)
01618|tujuan  utama,  yaitu:  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfatan
01619|hukum.  Didalam  pelaksanaannya  akan  selalu  ada  perdebatan,  seperti
01620|misalnya jika memilih keadilan, maka semua orang dipidana sesuai dengan
01621|perbuatannya, tetapi dari segi kewajaran hukum tentu tidak bisa seperti itu,
01622|jika  ada  orang  mencuri  becak  dan  orang  mencuri  mobil,  tentu  berbeda
01623|
01624|kualitas kriminalnya. Bahwa hukum telah menentukan ketika terjadi suatu
01625|perdebatan seperti itu, maka tujuan hukum adalah keadilan hukum bukan
01626|kepastian hukum. Bahwa demi keadilan hukum, seseorang dapat dilepaskan
01627|dari suatu kesalahan, sehingga tujuan akhir dalam perkara tersebut adalah
01628|keadilan. Oleh karena itu, setiap kasus dapat berbeda hasil putusannya;
01629|- Bahwa  roh utama atau tujuan utama sistem peradilan pidana adalah
01630|keadilan  hukum.  Sehingga,  jika  hal  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan,
01631|maka  Hakim  berdasarkan  keyakinannya  dalam  konteks  keadilan  dapat
01632|memutuskan  jika  pelaku  tersebut  tidak  dapat  dituntut  pertanggujawaban
01633|sendiri.  Namun,  dalam  konteks  kepastian  hukum,  apabila  seseorang
01634|melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, kemudian
01635|orang  lain  tersebut  tidak  dipidana,  maka  tidak  menghapuskan  perbuatan
01636|melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang dihadapkan sendirian itu,
01637|karena  perbuatan  materiil  nya  terpenuhi  dengan  2  (dua)  alat  bukti  dan
01638|keyakinan hakim sesuai fakta persidangan. Tetapi, hal ini kembali menjadi
01639|kebijaksanaan  hakim  dalam  menentukan  apakah  lebih  mengedepankan
01640|keadilan hukum atau kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara;
01641|- Bahwa  mengenai Pasal 56 ke-2 KUHP itu adalah aturan terkait orang
01642|yang  membantu  terjadinya  tindak pidana. Perbedaan  medepleger,  pleger,
01643|dan  doen pleger  adalah  medepleger  yaitu pelaku tindak pidana yang ikut
01644|melakukan satu atau dua unsur tindak pidana, misalnya Ahli mencuri barang
01645|didalam rumah orang, Ahli bertindak untuk membuka pintu dan teman lain
01646|yang  mengambil  barang,  maka  teman  yang  mengambil  barang  tersebut
01647|dipidana sebagai pelaku utama tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan
01648|Ahli dipidana sebagai pelaku penyertaan karena menyelesaikan salah satu
01649|unsur pidana yaitu menyebabkan dapat diambilnya barang tersebut, bahwa
01650|ada perbuatan materiil yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi;
01651|- Bahwa  terkait  pelaku  pembantuan,  misalnya  ada  seseorang  mau
01652|mencuri rumah kemudian Ahli pinjami obeng, maka Ahli tidak terlibat tetapi
01653|Ahli  mengetahui  jika  obeng  tersebut  memang  akan  digunakan  untuk
01654|melakukan  pencurian. Terdapat 2 (dua) unsur  medepleger, yang pertama
01655|unsur subyektif yaitu pelaku menginginkan tindak pidana itu terjadi, kemudian
01656|pelaku pembantuan memiliki tujuan membantu untuk menyelesaikan tindak
01657|pidana tersebut. Sedangkan unsur kedua yaitu unsur obyektif, dimana pelaku
01658|melakukan tindakan untuk membantu menyelesaikan tindak pidana tersebut;
01659|
01660|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-1 KUHP adalah membantu saat terjadinya
01661|tindak pidana, seperti misalnya seseorang bertugas menjaga pintu depan dan
01662|orang  lainnya  masuk  kerumah  tersebut  untuk  mencuri  atau  cukup  hanya
01663|memberikan sarana atau kesempatan atau info keterangan seperti misalnya
01664|informasi “itu rumahnya Pak Priyo kosong, kamu masuk saja, Saya yang
01665|jaga”  nah  tindakan  seperti  ini  adalah  tindakan  pelaku  pembantu  tindak
01666|pidana.  Bahwa  didalam  kasus  seperti  ini,  jika  ada  kesepakatan  ada
01667|pemalsuan  syarat-syarat  di  imigrasi  yang  diloloskan  maka  tindakan  ini
01668|bukanlah  pembantuan  melainkan  penyertaan  tindak  pidana.  Seperti
01669|contohnya kasus korupsi di Kota Malang yang dilakukan oleh beberapa orang
01670|termasuk  Sutiaji,  namun  beliau  tidak  dipidanakan.  Tetapi,  didalam
01671|pertimbangan  putusan  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan
01672|“Terdakwa bersama-sama Sutiaji menyerahkan uang itu”;
01673|- Bahwa  jika  perspektif  yang  dikedepankan  adalah  kepastian  hukum,
01674|maka tidak dimasukannya juncto Pasal 55 KUHP bukanlah alasan pembenar
01675|yang dapat menghapuskan tindak pidana pelaku materiil tersebut. Tetapi, jika
01676|persepektif  keadilan  yang  dikedepankan,  maka  seluruh  pelaku  harus
01677|dilibatkan dengan memerintahkan jaksa untuk memperoses dalam berkas
01678|perkara yang lain;
01679|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, jika tidak ada kesengajaan yang
01680|dilakukan oleh  Pelaku  maka  tidak  dapat dipidana dengan pasal tersebut.
01681|Karena kesengajaan tersebut berarti mengetahui dan menghendaki tindak
01682|pidana  tersebut  terjadi.  Seperti  contohnya,  jika  ada  seorang  pelaku
01683|menunggu didepan rumah dan pelaku lainnya mengambil barang maka itulah
01684|yang  dapat  dipidanakan  dengan  pasal  ini.  Namun,  akan  berbeda  ketika
01685|seorang pelaku hanya mengatakan rumah tersebut kosong karena pemilik
01686|rumah sedang berada diluar, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan
01687|karena tidak ada niat. Jika tidak ada kesengajaan dalam diri pelaku, maka
01688|tidak  memenuhi  unsur  subyektif  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP,
01689|sehingga  tidak  dapat  dipidana  dengan  pasal  tersebut.  Dalam  teori
01690|pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) teori besar yaitu teori conditio
01691|sine qua non  (semua pelaku menyebabkan terjadinya tindak pidana akan
01692|dipidana meskipun tidak terdapat niat jahat) dan teori  adequate causality
01693|(pelaku yang dipidana adalah pelaku utama saja yang memiliki sikap batin
01694|jahat);
01695|
01696|- Bahwa  Instansi imigrasi tidak memiliki wewenang untuk menempatkan
01697|Pekerja Migran Indonesia, yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker;
01698|- Bahwa  Suatu  kekuasaan  akan  menimbulkan  wewenang.
01699|Penyalahgunaan  kekuasaan  adalah  merujuk  pada  kewenangan  karena
01700|pelaksanaan kekuasaan itu sendiri adalah dengan kewenangan, sehingga,
01701|penyalahgunaan  kekuasaan  itu  akan  menimbulkan  penyalahgunaan
01702|wewenang;
01703|- Bahwa  melakukan tindakan sesuai SOP adalah bukan suatu tindakan
01704|menyalahgunakan wewenang;
01705|- Bahwa  tindakan  menyalahgunakan  wewenang  terbagi  menjadi  dua,
01706|yang pertama adalah tidak menjalankan wewenang sama sekali dan yang
01707|kedua adalah melakukan tindakan melebihi kewenangannya;
01708|- Bahwa  yang bertanggung jawab  bila kejahatan dilakukan oleh institusi
01709|adalah  siapa  yang  mempunyai  kewenangan  atau  yang  mengambil
01710|keputusan, misalnya direktur utama, bupati, walikota;
01711|- Bahwa bila manipulasi oleh pemohon dan tidak ada pengetahuan dari
01712|petugas  imigrasi,  maka  pemohon  itulah  yang  harus  bertanggung  jawab.
01713|Namun  jika  ada  kerjasama,  kesepakatan  dan  imbalan,  maka  dapat
01714|dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang;
01715|- Bahwa  didalam Pasal 184 KUHAP telah menyatakan jika satu Saksi
01716|bukanlah Saksi atau biasa disebut dengan  unus testis nullus testis . Tetapi,
01717|satu keterangan Saksi tersebut dapat menjadi bukti sepanjang ada alat bukti
01718|yang  lain.  Sehingga, jika  tidak  ada  alat bukti  yang  lain, maka  tidak  bisa
01719|dijadikan  sebagai  bukti.  Dalam  suatu  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01720|maka harus dibuktikan dan dihadirkan seluruh pelakunya untuk membuktikan
01721|perbuatan materiil yang didakwakan. Sehingga, jika perbuatan materiilnya
01722|adalah  menempatkan,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  siapa  yang
01723|menempatkan secara tidak sah. Kemudian jika perbuatan materiilnya adalah
01724|eksploitasi,  maka  siapa  yang  mengeksploitasi  perlu  dihadirkan  dan
01725|dibuktikan.  Lalu,  jika  perbuatan  materiilnya  adalah  mengirimkan  ke  luar
01726|negeri,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  bukti  pengiriman  dan
01727|permintaan pengirimannya seperti apa;
01728|Terhadap  keterangan  Ahli,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01729|memberikan tanggapan terhadap Keterangan Ahli.
01730|2. HENDRA  KURNIAWAN ,  d ibawah  sumpah  pada  pokoknya
01731|menerangkan sebagai berikut:
01732|
01733|- Bahwa Ahli bekerja di Dirjen Imigrasi bagian Lalu Lintas Keimigrasian.
01734|Namun, saat ini Ahli telah dimutasi ke bagian pengawasan dan tindakan;
01735|- Bahwa berdasarkan berita acara, Ahli memberikan sedikit gambaran
01736|terhadap perkara Terdakwa adalah jika tidak ada yang menyalahi prosedur
01737|dan  undang-undang  keimigrasian,  maka  Ahli  merasa  Terdakwa  telah
01738|menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
01739|- Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat proses pengecekan imigrasi
01740|di terminal keberangkatan bandara adalah Paspor, boarding pass, masuk ke
01741|dalam daftar cekal atau tidak;
01742|- Bahwa bila pada saat pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP
01743|yang ada, maka boleh diberangkatkan ke luar negeri;
01744|- Bahwa  petugas  imigrasi  tidak  bisa  memberhentikan  perjalanan
01745|seseorang ke luar negeri bila dalam pemeriksaannya sudah sesuai dengan
01746|SOP;
01747|- Bahwa  terkait  penerbitan  Paspor,  berdasarkan  Peraturan  Menteri
01748|Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tahun  2022,  maka
01749|semuanya  melalui  E-paspor  atau  aplikasi  paspor  dan  itu  ada  SOP  nya
01750|masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara singkat, pengambilan
01751|geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
01752|- Bahwa  terkait  alur  pemeriksaan  keimigrasian  seluruhnya  adalah
01753|berdasarkan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik
01754|Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan
01755|Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Undang-Undang
01756|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
01757|- Bahwa Dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan paspor adalah
01758|fotokopi KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/buku nikah dan terkait pembuatan
01759|paspor  biasanya  pada  saat  proses  wawancara  atau  klarifikasi  dokumen,
01760|biasanya diminta berkas asli dan pada saat memasukkan berkas ke loket itu
01761|juga perlu diperlihatkan berkas asli untuk diverifikasi;
01762|- Bahwa  terkait keberangkatan WNI ke luar negeri, maka berkas yang
01763|diperlihatkan kepada petugas bandara adalah paspor, kemudian jika paspor
01764|masih  memiliki  masa  berlaku  yang  panjang  serta  paspor  tersebut  tidak
01765|terdapat indikasi  palsu, maka kemudian akan  dilakukan pengecekan tiket
01766|atau boarding pass secara singkat akan dilakukan pengecekan terkait tujuan
01767|yang akan dituju negara mana, kemudian petugas akan memeriksa ke dalam
01768|
01769|sistem imigrasi apakah penumpang tersebut terdaftar dalam daftar cegah dan
01770|cekal atau tidak;
01771|- Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti apakah
01772|pemohon suami istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia tertera sendiri di
01773|Kartu  Keluarga,  kemudian  wawancara  singkat  tujuan  kemana,  dan  benar
01774|atau tidak dokumen yang diajukan kemudian tujuannya untuk wisata atau
01775|kerja;
01776|- Bahwa terkait pembuatan paspor tidak ada batas umur dan anak-anak
01777|juga bisa membuat paspor;
01778|- Bahwa  jika tujuannya bekerja sekarang tidak ada dokumen tambahan
01779|yang diminta oleh petugas imigrasi, demikian pula untuk umroh, dahulu ada
01780|persyaratan seperti rekomendasi dari Kementrian Agama, tetapi sekarang
01781|sudah tidak ada;
01782|- Bahwa di SOP imigrasi setelah wawancara biasanya 4 hari kerja sudah
01783|selesai paspornya;
01784|- Bahwa Tidak ada ketentuan wilayah hukum pembuatan paspor, seluruh
01785|WNI bisa melakukan pembuatan paspor di semua kantor imigrasi di seluruh
01786|Indonesia;
01787|- Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli  adalah
01788|wajib pada saat verifikasi;
01789|- Bahwa  apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja saat
01790|pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak sah dan tidak
01791|bisa di terbitkan;
01792|- Bahwa  paraf petugas imigrasi dalam paspor tersebut hal yang  tidak
01793|wajib;
01794|- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk keberangkatan WNI ke luar
01795|negeri  di  kantor  imigrasi  bandara  adalah  pertama,  masa  berlaku  paspor,
01796|kedua,  tujuan  tiket  kemana,  ketiga,  penumpang  masuk  dalam  daftar
01797|pencekalan untuk ke luar negeri atau tidak;
01798|- Bahwa  pada  klasifikasi  tingkat  bawah,  selain  petugas  counter dan
01799|petugas  bandara,  ada  juga  Kasi  Seksi  Pemeriksaan  dan  diatasnya  ada
01800|Kepala Seksi Pemeriksaan. Di Bandara Ngurah Rai ada kepala pertama dan
01801|kepala seksi pemeriksaan serta biasanya ada 1 sampai 4 seksi. Kemudian,
01802|ada tingkatan tertinggi yaitu kepala bidang pemeriksaan imigrasi;
01803|- Bahwa ketika ada permasalahan di kantor pemeriksaan imigrasi, maka
01804|secara  berjenjang  sebelum  sampai  laporan  kepada  kepala  seksi
01805|
01806|pemeriksaan, biasanya di Bandara ada petugas supervisor, setelah itu dari
01807|supervisor kepada kepala seksi dan kemudian kepada kepala bidang;
01808|- Bahwa terkait pengambilan keputusan suatu permasalahan di Bandara,
01809|biasanya  tergantung  daripada  tingkatan  masalah  itu  sendiri.  Bahwa  jika
01810|permasalahan tersebut masih bisa diputuskan oleh bagian  counter, maka
01811|boleh diputuskan oleh seksi  counter, jika tidak bisa maka akan diputuskan
01812|oleh  supervisor,  lalu  lanjut  ke  bagian  atas  seterusnya  sampai  kepada
01813|tingkatan kepala bidang. Pada dasarnya Pejabat Imigrasi pada bagian tempat
01814|pemeriksaan imigrasi sebenarnya memiliki kewenangan untuk memutuskan
01815|sendiri apabila petugas ragu, terdapat masalah atau ditemukan keraguan
01816|maka bisa memutuskan;
01817|- Bahwa  sebenarnya perlakuan di setiap tempat pemeriksaan imigrasi
01818|berbeda  dan  sebenarnya  tidak ada aturan  untuk  kekhususan penyediaan
01819|counter imigrasi, tidak ada perlakukan khusus pada  counter angka berapa,
01820|pemeriksaan  seperti  apa,  perlakuan  seperti  apa,  sehingga  seluruhnya
01821|tergantung pada kebutuhan. Bahwa ketika ada pejabat melintas dan ternyata
01822|saat itu antrian pemeriksaan banyak di jalur WNI atau ramai, maka bisa
01823|dilakukan pemeriksaan menggunakan jalur WNA;
01824|- Bahwa  terkait  fast track  sudah Saksi lampirkan dalam BAP, jika yang
01825|berlaku adalah fast track dari jalur WNI yang milik Garuda Indonesia karena
01826|memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) karena sepengetahuan Saksi yang
01827|memiliki kerja sama hanya dengan Garuda;
01828|- Bahwa SOP terkait fast track di tiap tempat pemeriksaan pasti berbeda;
01829|- Bahwa  apabila  fast track  dilakukan tanpa ada PKS (Perjanjian Kerja
01830|Sama) Saksi kurang mengetahui bagaimana dan terkait fast track, tidak akan
01831|bisa dipertanggungjawabkan;
01832|- Bahwa  perlakuan spesial untuk penumpang  bandara di suatu waktu
01833|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01834|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01835|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01836|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01837|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01838|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01839|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01840|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01841|
01842|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01843|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01844|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01845|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01846|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01847|muncul  adalah  tanda  berwarna  hijau  pada  sistem  memiliki  arti  tidak  ada
01848|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01849|Terhadap  keterangan  Ahli,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01850|membenarkan Keterangan Ahli.
01851|3. TITIS WULANDARI,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
01852|sebagai berikut:
01853|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  BP2MI  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01854|Indonesia) sejak bulan Juli tahun 2022, Ahli menjabat sebagai Kepala BP3MI
01855|(Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia)  Provinsi  Jawa
01856|Timur yang berkedudukan di Jl. Bendul Mrisi No 2 Jagir Kec. Wonokromo
01857|Kota. Surabaya;
01858|- Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja  Migran