01457|Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
01458|pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk
01459|bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
01460|kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01461|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01462|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01463|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01464|orangtua Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01465|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01466|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01467|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01468|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01469|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01470|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01471|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01472|pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem
01473|Peradilan Pidana Anak;
01474|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01475|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
01476|sebelum  menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan
01477|penelitian  kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan  sehubungan
01478|dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas
01479|bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari
01480|Pembimbing Kemasyarakatan;
01481|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01482|Penelitian Kemasyarakatan untuk  Sidang Pengadilan Anak  oleh  Pembimbing
01483|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar Anak dijatuhi
01484|Pidana pelayanan Masyarakat;
01485|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim tidak
01486|sependapat dengan Rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan
01487|pertimbangan sebagai berikut:
01488|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01489|
01490|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban,
01491|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Pelayanan Masyarakat
01492|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban ;
01493|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01494|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01495|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01496|remedium).
01497|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01498|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01499|dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
01500|membahayakan masyarakat;
01501|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01502|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01503|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01504|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim
01505|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01506|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01507|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01508|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01509|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01510|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01511|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01512|melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01513|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01514|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01515|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01516|pendidikan Formal;
01517|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01518|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01519|serta bertanggung jawab;
01520|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01521|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01522|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01523|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01524|memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak dan bukan semata-mata
01525|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01526|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01527|
01528|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01529|untuk masa depan anak.
01530|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01531|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01532|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01533|Anak tersebut; 
01534|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01535|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01536|perbuatan anak, Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana
01537|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01538|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01539|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01540|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01541|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01542|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01543|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
01544|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan
01545|bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
01546|manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan
01547|hukum yang juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial ( law as a tool of
01548|social engineering ) haruslah memperhatikan terpenuhinya nilai-nilai keadilan,
01549|kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,
01550|korban, maupun masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi
01551|negara  yang  juga  memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial
01552|terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
01553|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01554|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01555|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01556|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01557|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01558|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01559|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01560|masyarakat, dengan membebankan kewajiban pembinaan bagi institusi yang
01561|menangani  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  tidak  dapat
01562|dipungkiri  terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh
01563|sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi tugas bagi institusi pemerintah
01564|agar diperhatikan;
01565|Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01566|
01567|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal  76D Jo Pasal 81 ayat
01568|(1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang
01569|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01570|2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
01571|Tentang  Perlindungan  Anak,  Pidana  Penjara  dan  Pidana  bersifat  kumulatif,
01572|artinya jika seseorang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam
01573|pasal  tersebut  maka  terhadap  seseorang  tersebut  harus  dijatuhi  hukuman
01574|pidana penjara dan pidana denda;
01575|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01576|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01577|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
01578|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01579|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01580|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01581|76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
01582|2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
01583|Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
01584|23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka seharusnya terhadap anak
01585|harus dijatuhi pidana penjara dan denda, akan tetapi oleh karena terhadap anak
01586|tidak dapat dijatuhi pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan
01587|kerja sebagaimana yang diatur oleh pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor 11
01588|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01589|Menimbang,  bahwa  terhadap  Anak  telah  dilakukan  penahanan  yang
01590|sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01591|dijatuhkan;
01592|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01593|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01594|tahanan;
01595|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01596|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01597|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  potong  baju  kaus
01598|lengan  pendek  warna  merah  muda,  1  (satu)  potong  celana  pendek  warna
01599|merah,  1  (satu)  potong  celana  dalam  warna  cokelat,  1  (satu)  potong  kaus
01600|kutang  warna  putih,  berdasarkan  fakta  persidangan  adalah  pakaian  yang
01601|dipakai oleh Anak Korban pada saat Anak memaksa melakukan persetubuhan
01602|dengan Anak Korban, sehingga agar barang bukti tersebut tidak menimbulkan
01603|Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01604|
01605|trauma  bagi Anak Korban, maka  Majelis  Hakim berpendapat bahwa  barang
01606|bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01607|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01608|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01609|meringankan Anak;
01610|Keadaan  yang  memberatkan:
01611|- Anak tidak mengakui perbuatannya;
01612|- Perbuatan Anak mengakibakan Anak Korban mengalami trauma, menjadi
01613|pemalu, serta menjadi Penakut sebagaimana yang termuat dalam Laporan
01614|Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak
01615|Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap.S.Sos tanggal 14 Mei 2025;
01616|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01617|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban,
01618|dan Orangtua Anak Korban;
01619|Keadaan yang meringankan:
01620|- Anak belum pernah dihukum;
01621|- Anak masih bersekolah;
01622|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01623|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01624|Memperhatikan,  Pasal  76D  Jo  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01625|Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan
01626|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang
01627|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
01628|Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01629|2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak dan Undang-Undang Nomor 8
01630|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
01631|lain yang bersangkutan; 
01632|
01633|                MENGADILI:
01634|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01635|bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk
01636|melakukan  persetubuhan  dengannya”  sebagaimana  dalam  dakwaan
01637|alternatif pertama; 
01638|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak dengan pidana
01639|penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan
01640|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama 4 (empat)
01641|Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dengan
01642|ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01643|Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01644|
01645|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
01646|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01647|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01648|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01649|petikan putusan ini juga kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai
01650|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01651|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01652|- 1 (satu) potong baju kaus lengan pendek warna merah muda;
01653|- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
01654|- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
01655|- 1 (satu) potong kaus kutang warna putih  
01656|Dimusnahkan
01657|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01658|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01659|
01660|Kamis
01661|
01662|9 Oktober 2025
01663|
01664|2025
01665|
01666|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01667|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 oleh kami,
01668|Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Melati
01669|Pakpahan, S.H., Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., masing-masing sebagai
01670|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01671|Jumat  tanggal  10  Oktober  2025  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para
01672|Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanda Fajelius Hasibuan, S.H., Panitera
01673|Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum
01674|pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan  Anak dengan didampingi Penasihat
01675|
01676|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
01677|
01678|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01679|Diana Melati Pakpahan, S.H.              Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.
01680|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.     
01681|Panitera Pengganti,
01682|Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01683|
01684|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.