01876|Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada
01877|di Tarakan mulai dari biaya Buruh Angkut barang-barang mereka hingga
01878|membeli tiket Speed Boat mereka menuju ke Kabupaten Malinau dan
01879|uang tersebut akan diganti oleh Saudara Heri setelah Saksi Martinus
01880|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan
01881|Saksi Fabianus Sabon Bura tiba di Kabupaten Malinau;
01882|Bahwa orang yang mengatur rute keberangkatan Saksi Martinus
01883|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan
01884|Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  dari  Kota  Tarakan  menuju  ke  Negara
01885|Malaysia yaitu Saudara Heri, karena Terdakwa mendapat perintah dari
01886|Saudara Heri untuk mengantur keberangkatan Saksi Martinus Kopong
01887|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01888|Fabianus Sabon Bura mulai dari Pelabuhan Kapal Malundung Tarakan
01889|menuju Pelabuhan Speed Boat SDF Tarakan selanjutnya berganti orang
01890|lain  lagi  yang  menjemput  mereka  ketika  mereka  tiba  di  Kabupaten
01891|Malinau;
01892|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan b ahwa
01893|yang  menyuruh  Terdakwa  untuk  menjemput  Saksi  Martinus  Kopong
01894|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01895|Fabianus  Sabon  Bura  adalah  Saudara  Heri  (Daftar  Pencarian  Saksi)
01896|yang  berada  di  Malaysia  yang  berkomunikasi  menggunakan  nomor
01897|berkode negara Malaysia, sehingga Majelis Hakim mendapati petunjuk
01898|bahwa  Saudara  Heri  merupakan  orang  yang  berdomisili  di  negara
01899|Malaysia;
01900|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Terdakwa  yang
01901|menerangkan bahwa Terdakwa disuruh  Saudara Heri  untuk menjemput
01902|
01903|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01904|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  serta  mengkoordinir
01905|pembiayaan Saksi  Martinus  Kopong  Hada, Saksi  Thomas  Ola  Helan,
01906|Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada
01907|di Tarakan mulai dari biaya Buruh Angkut barang-barang mereka hingga
01908|membeli tiket Speed Boat mereka menuju ke Kabupaten Malinau yang
01909|masih wilayah Negara Indonesia, terhadap keterangan Terdakwa apabila
01910|dikaitkan petunjuk bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah orang yang
01911|berdomisili  di  negara  Malaysia,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
01912|Terdakwa mengetahui bahwa orang yang dijemput Terdakwa yaitu Saksi
01913|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus
01914|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura tujuan akhirnya adalah negara
01915|Malaysia;
01916|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  diatas
01917|dikaitkan  dengan  perbuatan  Terdakwa   menjemput  Saksi  Martinus
01918|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan
01919|Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  serta  mengkoordinir  pembiayaan  Saksi
01920|Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus
01921|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan mulai
01922|dari biaya Buruh Angkut barang-barang mereka  hingga  membeli tiket
01923|Speed  Boat  mereka  menuju  ke  Kabupaten  Malinau  atas  suruhan
01924|Saudara Heri dan tujuan akhirnya adalah negara Malaysia akan tetapi
01925|tidak terlaksana akibat diamankan oleh pihak kepolisian, Majelis Hakim
01926|berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dapat  dikategorikan  yang
01927|membantu percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar
01928|wilayah negara Republik Indonesia;
01929|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan
01930|hukum  tersebut  diatas  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa
01931|merupakan yang membantu percobaan untuk membawa warga negara
01932|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia, sehingga terhadap
01933|unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;
01934|Ad. 3. Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01935|Republik Indonesia;
01936|Menimbang bahwa pengertian eksploitasi berdasarkan Undang-
01937|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
01938|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan
01939|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas
01940|
01941|pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01942|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
01943|organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01944|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
01945|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01946|keuntungan baik materiil maupun immateriil
01947|Menimbang  bahwa  keuntungan  materiil  dalam  kaitannya  dalam
01948|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  keuntungan  yang  berupa
01949|materi  atau  hal-hal  yang  bisa  dihitung  atau  dinilai  secara  keuangan
01950|sedangkan  immateriil  adalah  dapat  memperoleh  kepercayaan  dan
01951|reputasi yang baik di kalangan dunia Tindak Perdagangan Orang, seperti
01952|reputasi sebagai orang yang sukses atau berpengaruh;
01953|Menimbang  bahwa  berdasarkan  unsur  Ad.2  yang  telah
01954|dipertimbangkan  sebelumnya  bahwa  perbuatan  Terdakwa  yang
01955|menjemput  serta  mengkoordinir  pembiayaan  Saksi  Martinus  Kopong
01956|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01957|Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan mulai dari biaya Buruh
01958|Angkut barang-barang mereka hingga membeli tiket Speed Boat mereka
01959|menuju ke Kabupaten Malinau dan pada akhirnya sampai ke Negara
01960|Malaysia dengan maksud untuk bekerja sebagai penjaga kebun durian
01961|yang  mana  dapat  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola
01962|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura
01963|menyetujui  pekerjaan  itu  sedangkan  tidak  dilengkapi  dokumen
01964|persyaratan pekerja di luar negeri dapat dikategorikan tindakan dengan
01965|persetujuan  korban  yang  meliputi  kerja  dan  apakah  perbuatan  Para
01966|Terdakwa  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
01967|Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01968|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa
01969|perjanjian upah yang diterima Terdakwa dari Terdakwa yang menjemput
01970|serta mengkoordinir  pembiayaan Saksi  Martinus  Kopong Hada, Saksi
01971|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon
01972|Bura selama berada di Tarakan mulai dari biaya Buruh Angkut barang-
01973|barang  mereka  hingga  membeli  tiket Speed  Boat  mereka  menuju  ke
01974|Kabupaten Malinau  sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu
01975|rupiah) untuk per orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
01976|Terdakwa mendapatkan keuntungan materiil;
01977|
01978|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut
01979|diatas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dapat
01980|dikategorikan dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01981|Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan dapat
01982|dibuktikan menurut hukum;
01983|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 4
01984|UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01985|Orang  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01986|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01987|dalam dakwaan alternatif kesatu;
01988|Menimbang,  bahwa  terhadap  uraian  pembelaan  Penasihat  Hukum
01989|Terdakwa yang  sampai  pada pokoknya  menyatakan  Terdakwa, tidak terbukti
01990|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
01991|dalam dakwaan Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa tersebut oleh
01992|karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim
01993|tidak sependapat karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam dakwaan
01994|alternatif pertama Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi
01995|dan  dapat  dibuktikan  menurut  hukum  sehingga  perbuatan  Terdakwa  tetap
01996|mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;
01997|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
01998|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01999|melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan
02000|pembenar  atau  alasan  pemaaf, oleh  karenanya  Majelis  Hakim berpendapat
02001|bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  harus  dipertanggung  jawabkan
02002|kepadanya;
02003|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02004|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
02005|terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
02006|Menimbang  bahwa  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim,  tidak  dapat
02007|dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.
02008|berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
02009|Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat
02010|tersebut  diatas,  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  terdapat  perbedaan
02011|pendapat (dissenting opinion) mengenai penafsiran/ pertimbangan uraian unsur
02012|dari dakwaan Penuntut Umum, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa
02013|
02014|rumusan  pasal  dari  dakwaan  Penuntut  Umum  tidak  terbukti  sebagaiamana
02015|perbuatan terdakwa ;
02016|Menimbang,  bahwa  perbedaan  pendapat  tersebut  diuraikan  sebagai
02017|berikut:
02018|Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
02019|alteratif yakni:
02020|- Dakwaan  pertama  “yang  membantu  atau  melakukan  percobaan,
02021|membawa  warga  negara  indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
02022|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  diluar  wilayah  negara
02023|Republik Indonesia” sebagaimana dalam pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI
02024|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02025|Perdagangan Orang ;
02026|- Dakwaan  kedua  “orang  perseorangan  yang  melakukan  penempatan
02027|pekerja migran indonesia sebagaiamana dalam pasal 6, jika niat untuk itu
02028|telah ternyata dari adanya permulaan pelaksaanaan dan tidak selesainya
02029|pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya
02030|sendiri” sebagaimana dalam pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18
02031|Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53
02032|ayat (1) KUHP ;
02033|- Dakwaan  ketiga  “dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  ekerja
02034|migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
02035|dimaksud dalam pasal  68 yang jika niat untuk  itu  telah  ternyata dari
02036|adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu,
02037|bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”
02038|sebagaimana dalam pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
02039|Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53 ayat (1) KUHP
02040|;
02041|Menimbang, bahwa Hakim Anggota I mempertimbangkan uraian unsur
02042|pasal dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:
02043|Menimbang,  bahwa  Membantu  melakukan  (pembantuan)  berarti
02044|memberikan bantuan atau dukungan yang sengaja kepada pelaku utama dalam
02045|melakukan  tindak  pidana,  kehendak  orang  yang  membantu  hanyalah  untuk
02046|membantu pelaku utama mencapai tujuannya dengan cara memebrikan sarana,
02047|kesempatan  atau  keterangan  lainnya,  sedangkan Melakukan  percobaan
02048|(poging)  berarti  niat  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  telah  nyata  dengan
02049|permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaannya tidak selesai, bukan karena
02050|kehendak pelaku sendiri
02051|
02052|Menimbang, bahwa yang dimaksud membawa warga negara Indonesia
02053|keluar  wilayah  negara  Republik  Indoneia  adalah  suatu  tindakan  yang
02054|mengangkut, memindahkan seseorang dari wilayah negara Indonesia keluar
02055|wilayah  negara  Indonesia  yang  mana  seserorang  tersebut  berada  didalam
02056|kekuasaan atau dalam tanggung jawab yang membawa dengan maksud dan
02057|tujuan tertentu atau mengiringi atau memimpin seseorang kesuatu tempat ;
02058|Menimbang,  bahwa  pengertian  eksploitasi  adalah  pemanfaatan,
02059|tindakan yang merugikan  orang lain atau  tindakan mengambil keuntungan dari
02060|seseorang  atau  sekelompok  orang  secara  egois  untuk  mendapatkan
02061|keuntungan  dari  mereka  yang  menimbulkan  ketidakadilan  dan  penindasan
02062|terhadapindividu ;
02063|Menimbang,  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
02064|tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
02065|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang
02066|bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan,  sedangkan   Pekerja  Migran
02067|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
02068|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
02069|Indonesia
02070|Menimbang, bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
02071|suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
02072|kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  yang
02073|pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak
02074|asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja
02075|dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional ;
02076|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
02077|persidangan:
02078|- Bahwa  pada  tanggal  07  November  2024  Terdakwa  di  hubungi  oleh
02079|saudara  HERI  (Daftar  Pencarian  Saksi)  untuk  mengurus  transpotasi
02080|Martinus Kopong, Thomas Ola Helan, Martinus Penana, Fabianus Sabon
02081|Pura ;
02082|- Bahwa  terdakwa  meminta  HERI  (DPS)  upah  sebesar  Rp.  250.000,-
02083|perorang untuk mengurus keberangkatan selama berada di Tarakan dan
02084|untuk biaya Buruh Angkut barang-barang, hingga menuju ke Pelabuhan
02085|Speed Boat yang mengantarkan menuju ke Kabupaten Malinau
02086|- pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 12.45 WITA ke 4
02087|(empat) orang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur telah sampai di
02088|Pelabuhan Malundung Tarakan ;
02089|
02090|- Bahwa 4 (empat) orang tersebut telah dijemput oleh terdakwa dan akan
02091|diantarkan ke Malinau ;
02092|- Bahwa  terdakwa  merupakan  pemilik  usaha  transportasi  yakni  travel
02093|dalam kota yang telah memiliki ijin usaha dan ijin usaha milik terdakwa
02094|tersebut masih berlaku ;
02095|- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan sdr. Heri (DPS) tersebut hanya
02096|sebatas  menjemput  dan  mengantarkan  ke  pelabuhan  Tarakan
02097|berdasarkan adanya usaha travel yang dimiliki oleh terdakwa ;
02098|- Bahwa terdakwa dengan adanya usaha travel tidak menolak adanya
02099|suatu peluang yang menghasilkan uang ;
02100|- Bahwa terdakwa menerima hasil dari usaha travel yang dilakukan oleh
02101|terdakwa ;
02102|- Bahwa  terdakwa  tidak  mengetahui  bagaimana  tindak  lanjut keempat
02103|orang tersebut setelah diatar oleh terdakwa ke pelabuhan ;
02104|- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan keempat orang tersebut akan
02105|berangkat bekerja atau untuk kepentingan lainnya, terdakwa tidak ada
02106|menanyakan identitas ataupun legalitas keempat orang tersebut untuk
02107|bekerja disuatu tempat ;
02108|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta-fakta  hukum  yang
02109|dihubungkan dengan penafsiran pengertian/ defenisi dari uraian-uraian unsur
02110|pasal  dari  dakwaan  Penuntut  Umum,  perbuatan  terdakwa  tidak  dapat
02111|dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  sebagaimana  diuraikan  oleh  Penuntut
02112|Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;
02113|Menimbang,  bahwa  perbuatan  terdakwa  tidak  ada  melakukan  suatu
02114|tindakan atau perbuatan yang memberikan bantuan ataupun dukungan baik
02115|secara materill ataupun moril keada keempat orang tersebut, keempat orang
02116|tersebut hanya melihat  kesempatan adanya peluang yang menghasilkan uang
02117|yang  mana  terdakwa  selaku  pegusaha  travel  bersedia  untuk  mengangkut,
02118|mengantar sesuai dengan pesanan orang yang membutuhkan jasa travel ;
02119|Menimbang,  bahwa  apabila  para  pengusaha  jasa  pengangkutan
02120|dimintai  pertangungjawaban  atas  setiap  apa  yang  diangkut  akan  menjadi
02121|permasalahan hukum yang baru yang mana penanganan permasalahan hukum
02122|tersebut tidak dibarengi dengan tindakan yang baik dan benar ;
02123|Menimbang,  bahwa   berdasarkan  fakta-fakta  hukum  keempat  orang
02124|tersebut  tidak  terdaftar  atau  bukan  sebagai  pekerja  migran  yang  akan
02125|diberangkatkan keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Penuntut
02126|
02127|Umum pada persidangan tidak  membuktikan keempat orang tersebut sebagai
02128|pekerja migran ;
02129|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
02130|Hakim Anggota I berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan
02131|hal-hal sebagai berikut:
02132|1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak
02133|pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
02134|2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;
02135|3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
02136|harkat serta martabatnya ;
02137|4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang
02138|berhak sebagaimana asal peyitaannya ;
02139|5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
02140|Menimbang,  bahwa  meskipun  Majelis  Hakim  telah  berupaya  secara
02141|bersungguhsungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun
02142|hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14
02143|ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
02144|maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim
02145|maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa
02146|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
02147|sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
02148| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02149|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02150|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02151|dijatuhkan;
02152|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02153|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02154|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02155|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02156|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02157|           Menimbang  bahwa  barang  bukti berupa  1  (satu)  unit  HP  merk
02158|SAMSUNG GALAXY A52 warna hitam dengan no IMEI1: 357294611545151
02159|IMEI  2:  359599941545152  dan  NO.  HP  08125817711,  dan  1  (satu)  unit
02160|Handphone  mrk  OPPO  A38  warna  hitam  dengan  Nomor  IMEI  1
02161|861800066084436 IMEI 2 861800066084428  yang  telah dipergunakan untuk
02162|
02163|melakukan  kejahatan  dan  atau merupakan  hasil  dari  kejahatan  serta
02164|mempunyai nilai ekonomis ,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut