02033|disewa oleh Terdakwa pada pukul 03.00 WIB untuk menyetubuhi Anak Korban;
02034|Menimbang bahwa pukul 03.00 WIB, laki laki tersebut masuk ke kamar
02035|yang  telah  disewa  oleh  TERDAKWA.  Kemudian  Terdakwa,  Sdri.  Teman
02036|TERDAKWA,  dan  Sdri.  (DPO) bersembunyi  di  kamar  mandi.  Selanjutnya,
02037|lakilaki  tersebut  langsung  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban
02038|sebanyak dua kali hingga mengeluarkan sperma di dalam Anak Korban. Oleh
02039|karena perbuatan tersebut, Anak Korban menangis dan merasa kesakitan;
02040|Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02041|
02042|Menimbang  bahwa  sebelum  melakukan  tindakan  tersebut,  Terdakwa
02043|menyuruh agar dilakukan suntik KB di bidan desa terhadap Anak Korban agar
02044|Anak  Korban  tersebut  tidak  hamil  setelah  disetubuhi  oleh  lakilaki  yang
02045|menyetubuhi Anak Korban di Bireuen;
02046|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  et  repertum dari  Dinas
02047|Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dengan Nomor
02048|4411.6/06/2025, tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Antoni
02049|Isma,  Sp.OG,  dokter  pemeriksa  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh
02050|Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban,
02051|diperoleh  hasil  pemeriksaan  Anak  perempuan  berumur  16  tahun  dari  hasil
02052|pemeriksaan didapatkan selaput dara robek pada arah jam 4, 6, 8, 12 kesan
02053|luka lama. Jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar;
02054|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1104-
02055|LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh
02056|Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun
02057|pada saat kejadian, sehingga Terdakwa tidak dapat berlindung dibalik anggapan
02058|bahwa tindakannya dilakukan atas persetujuan Anak Korban. Hal ini karena
02059|orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum cakap
02060|hukum dan tidak dapat memahami konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan.
02061|Malah seharusnya Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa membimbing
02062|Anak Korban agar menjadi anak yang baik, bukan menjerumuskan Anak Korban
02063|ke lingkaran perdagangan orang dan memperoleh keuntungan dari tindakan
02064|yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut;
02065|Menimbang  bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa,  masa  depan  Anak
02066|Korban telah hancur serta Anak Korban merasa takut, malu, dan mengalami
02067|adjustment disorder , yaitu kondisi yang terjadi akibat syok psikologis, karena
02068|Anak Korban pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan
02069|bersifat  traumatis  sehingga  memicu  timbulnya  stres  akut.  Hal  tersebut
02070|menimbulkan  reaksi  emosional  negatif  yang  kuat  dan  dapat  berkembang
02071|menjadi gangguan kecemasan;
02072|Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menawarkan Anak
02073|Korban  kepada  lakilaki  agar  disetubuhi  di  Bireuen  tersebut,  Terdakwa
02074|mendapatkan keuntungan materiil berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu
02075|juta rupiah);
02076|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,
02077|rangkaian tindakantindakan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam perbuatan
02078|eksploitasi sesuai dengan pengertian dalam UndangUndang Republik Indonesia
02079|Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02080|
02081|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02082|Orang;
02083|Menimbang bahwa tindakan eksploitasi tersebut dilakukan sejak dari
02084|Kabupaten Aceh Tengah hingga sampai ke Bireuen yang merupakan wilayah
02085|dalam Negara Republik Indonesia, maka unsur ini telah terpenuhi;
02086|Ad.5. Unsur Jika Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2,
02087|Pasal 3, dan Pasal 4 Dilakukan Terhadap Anak;
02088|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Republik
02089|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02090|Perdagangan Orang disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
02091|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
02092|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1104-
02093|LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh
02094|Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama  Anak Korban  lahir
02095|pada tanggal 21 Agustus 2009. Saat tindak pidana perkara a quo terjadi, yaitu
02096|pada bulan November 2024, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun.
02097|Oleh  karena  itu,  Anak  Korban  masuk  ke  dalam  kategori  anak  dalam
02098|UndangUndang ini, sehingga unsur “ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
02099|dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;
02100|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo.
02101|Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
02102|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
02103|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02104|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02105|pertama; 
02106|Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang
02107|memohon agar Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum yang
02108|diajukan  Penuntut  Umum  karena  Terdakwa  merasa  tuntutan  tersebut terlalu
02109|berat. Terdakwa pun merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya
02110|perbuatannya  lagi.  Sementara  Penuntut  Umum  dapat  membuktikan  bahwa
02111|perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana perdagangan orang
02112|terhadap  anak.  Akan  tetapi  dalam  hal  penjatuhan  hukuman,  Majelis  Hakim
02113|tentukan dalam amar putusan ini;
02114|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal
02115|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02116|Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02117|
02118|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
02119|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02120|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02121|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02122|Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya  penjatuhan  pidana  bukanlah  bersifat
02123|pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas
02124|lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa.
02125|Tetapi  penjatuhan  pidana  adalah  bersifat  edukatif,  konstruktif,  dan  motivatif
02126|dengan  harapan  agar  Terdakwa  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  kelak
02127|setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana
02128|juga  merupakan  tindakan  preventif  agar  masyarakat  lainnya  agar  tidak
02129|melakukan tindak pidana yang sama;
02130|Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang
02131|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
02132|Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02133|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
02134|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,
02135|mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus
02136|yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan
02137|ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang
02138|dilakukan.  Selanjutnya,  Penuntut  umum  memberitahukan  kepada  korban
02139|tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi.  Penuntut  Umum  memuat
02140|permohonan  restitusi  tersebut  di  dalam  dakwaannya.  Kemudian,  Penuntut
02141|Umum  menyampaikan  jumlah  kerugian  yang  diderita  korban  akibat  tindak
02142|pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan;
02143|Menimbang  bahwa  oleh  karena  sampai  dengan  agenda  sidang
02144|pembacaan  tuntutan,  Penuntut  Umum  tidak  juga  mengajukan  permohonan
02145|restitusi yang merupakan hak Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat
02146|mempertimbangkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  Anak  Korban  dan
02147|Keluarganya seperti yang dilampirkan di dalam Berkas Perkara dari Penyidik.
02148|Namun, hal ini tidak menghilangkan hak Anak Korban untuk mengajukan sendiri
02149|gugatan  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim
02150|berpendapat agar Anak Korban dan/atau keluarga mengajukan permohonan
02151|restitusi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak Korban dan/atau
02152|keluarganya mengetahui putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
02153|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  selama  telah
02154|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02155|Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02156|
02157|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02158|dijatuhkan; 
02159|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02160|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02161|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02162|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02163|1. 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna  Startrail
02164|Black beserta  kotak  dan  1  (satu)  lembar  bon/  faktur  pembelian
02165|Handphone;
02166|2. 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  coklat  bertulisan
02167|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02168|3. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “HIIL”;
02169|4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih tanpa merek;
02170|5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “BEDDA”;
02171|6. 5 (lima) lembar uang tunai seratus ribu rupiah sejumlah Rp500.000,00
02172|(lima ratus ribu rupiah);
02173|yang  masih  diperlukan  sebagai  barang  bukti  dalam  Perkara  Pidana  Nomor
02174|56/Pid.Sus/2025/PN  Tkn  atas  nama  SAKSI  5,  maka  dikembalikan  kepada
02175|Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor
02176|56/Pid.Sus/2025/PN Tkn atas nama SAKSI 5 tersebut;
02177|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
02178|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
02179|meringankan Terdakwa, yaitu:
02180|Keadaan yang memberatkan:
02181| Perbuatan  Terdakwa  menghancurkan  masa  depan  dan
02182|menimbulkan  trauma  serta  rasa  malu  bagi  Anak  Korban  dan
02183|keluarganya;
02184| Perbuatan  Terdakwa  merupakan  tindakan  yang  bertentangan
02185|dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  melanggar  hak  asasi
02186|manusia;
02187| Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat  Aceh  Tengah
02188|karena  tidak  sesuai  dengan  adat  istiadat  di  Provinsi  Aceh  yang
02189|menjunjung tinggi syariat Islam;
02190|Keadaan yang meringankan:
02191|Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02192|
02193| Terdakwa  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi
02194|perbuatannya;
02195| Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
02196| Terdakwa belum pernah dihukum;
02197| Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
02198|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
02199|
02200|MENGADILI:
02201|1. Menyatakan  TERDAKWA tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
02202|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang
02203|terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
02204|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA oleh  karena  itu  dengan
02205|pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah
02206|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02207|tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
02208|bulan;
02209|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
02210|dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02211|4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
02212|5. Menyatakan barang bukti berupa:
02213| 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna
02214|Startrail Black beserta kotak dan 1 (satu) lembar bon/ faktur pembelian
02215|Handphone;
02216| 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bertulisan
02217|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02218| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02219|“HIIL”;
02220| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  tanpa
02221|merek;
02222|Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02223|
02224| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02225|“BEDDA”;
02226| 5  (lima)  lembar  uang  tunai  seratus  ribu  rupiah  sejumlah
02227|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
02228|dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dijadikan  barang  bukti
02229|dalam  Perkara  Pidana  Nomor  56/Pid.Sus/2025/PN  Tkn  atas  nama
02230|SAKSI 5;
02231|6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02232|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02233|
02234|Senin
02235|
02236|1
02237|
02238|2025
02239|
02240|Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, Rahma
02241|Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua,  Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. , dan
02242|Anisa Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
02243|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025
02244|
02245|oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
02246|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
02247|Takengon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon
02248|
02249|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02250|dto. dto.
02251|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02252|dto.
02253|Anisa Rahman, S.H.
02254|Panitera Pengganti,
02255|dto.
02256|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.