01266|maka Hakim berpendapat perbuatan Anak terbukti dilakukan secara bersama-
01267|sama dengan Saksi Siska/Ibu Anak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap
01268|di persidangan, kemudian terhadap permohonan bahwa orang tua Anak masih
01269|sanggup untuk mendidik Anak dan Anak Masih bersekolah, Hakim berpendapat
01270|setiap  putusan  yang  akan  dijatuhkan  pasti  akan  didasarkan  pada  upaya
01271|pemenuhan  rasa  keadilan  baik  bagi  Anak,  maupun  bagi  masyarakat  pada
01272|umumnya dan bagi korban pada khususnya, selain itu Hakim juga berpendapat
01273|filosofi  tujuan  pidana  yang  dijatuhkan  adalah  tidak  semata-mata  untuk
01274|menghukum Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu
01275|dengan jenis pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak dapat merenungkan dan
01276|menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya sembari mengembangkan diri
01277|
01278|dan potensinya, sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki diri dan tidak
01279|mengulangi lagi perbuatannya;
01280|Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan, Hakim tidak
01281|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01282|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak
01283|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01284|pidana  atau  dikenai  tindakan  atas  kesalahannya  tersebut  sebagaimana
01285|ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01286|Peradilan Pidana Anak Pidana;
01287|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut
01288|agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan.
01289|Hakim berpendapat, adapun hal yang dijadikan sebagai hal yang meringankan
01290|adalah Antara Anak dan korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir).
01291|Anak melalui Penasihat Hukum dalam permohonannya memohon agar dijatuhi
01292|hukuman yang seringan-ringannya karena Anak masih bersekolah, dan ingin
01293|melanjutkan  sekolah.  Terhadap  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  sebagai
01294|berikut:
01295|Menimbang bahwa pada dasarnya spirit dari Undang-undang Nomor 11
01296|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada
01297|upaya-upaya  aktif  dari  Penegak  Hukum  untuk  mengutamakan  pendekatan
01298|keadilan restoratif dan hal ini merupakan kewajiban. Keadilan restoratif disini
01299|adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
01300|keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama
01301|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01302|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01303|Menimbang  bahwa  selanjutnya  mengenai  pemidanaan  yang  akan
01304|dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
01305|Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan
01306|Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Anak, sedangkan mengenai jenis
01307|pidana atau tindakan dan lamanya pidana atau tindakan atas diri Anak akan
01308|ditentukan Hakim dalam pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan atau
01309|tindakan yang dikenakan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan
01310|pertimbangan sebagai berikut;
01311|Menimbang bahwa pasal yang terbukti ialah Pasal  170 Ayat (1) Kitab
01312|Undang-undang  Hukum  Pidana  Jo  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang
01313|Sistem Peradilan Pidana Anak, memuat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun
01314|6 (enam) bulan, Namun, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (3) UU
01315|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pidana
01316|menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak
01317|
01318|paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan
01319|terhadap orang dewasa dan dalam hal Anak dijatuhi pidana denda maka pidana
01320|denda diganti dengan pelatihan kerja;
01321|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor
01322|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  mewajibkan  Hakim
01323|dalam mengadili perkara Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
01324|Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024, tentang
01325|Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Hakim
01326|dalam  perkara  Anak,  wajib  mengupayakan  proses  penyelesaian  perkara
01327|berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara Anak yang Diversinya tidak
01328|berhasil, yang difokuskan pada pemulihan kerugian, pemenuhan rasa keadilan,
01329|serta terciptanya hubungan yang harmonis antara para pihak;
01330|Menimbang  bahwa  terhadap dakwaan Penuntut Umum, oleh  karena
01331|Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak
01332|mengajukan  keberatan  dan  dalam  perkara  a  quo  Hakim  berwenang
01333|menerapkan pedoman mengadili perkara pidana in casu berdasarkan Keadilan
01334|Restoratif sebagaimana  Pasal 6 Perma tersebut, kemudian perkara  in casu
01335|juga memenuhi kualifikasi perkara yang wajib diupayakan Diversi, meskipun
01336|Hakim sudah mengupayakan diversi namun tidak tercapai kesepakatan antara
01337|Anak dan Korban. Sebagaimana diatur dalam Perma 1 Tahun 2024 tentang
01338|Pedoman Mengadili  Perkara  Pidana Berdasarkan  Keadilan Restoratif Hakim
01339|dapat mengupayakan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap perkara anak
01340|yang diversinya tidak berhasil maka Hakim juga mengupayakan pendekatan
01341|Keadilan Restoratif sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun
01342|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01343|Menimbang  bahwa  selama  persidangan,  telah  tercapai  perdamaian
01344|antara  orangtua  Anak  dan  Korban  sebagaimana  termuat  dalam  Surat
01345|Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25 November 2025 yang ditandatangani
01346|oleh orang tua Anak dan Korban;
01347|Menimbang  bahwa  selanjutnya  untuk  menjatuhkan  pidana  atau
01348|mengenakan  tindakan  kepada  Anak,  maka  Hakim  akan  mempertimbangkan
01349|beberapa hal demi dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of
01350|the child ), dan hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan,
01351|namun  untuk  membentuk  ulang  Anak  agar  dapat  memperbaiki  dirinya  dari
01352|kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang
01353|baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani
01354|masa hukumannya;
01355|Menimbang bahwa dalam menerapkan sanksi hukuman terhadap Anak,
01356|Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan
01357|
01358|oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bengkulu
01359|yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi
01360|anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
01361|- Perkembangan Klien Anak sejak lahir sampai melakukan tindak pidana,
01362|kronologis tindak pidana klien anak dan pasal yang dikenakan ke klien anak
01363|dengan  ancaman  hukuman  dibawah  7  (tujuh)  tahun  penjara  sedangkan
01364|klien anak lebih cocok untuk dikembalikan ke orangtua;
01365|- Klien anak telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana dan
01366|telah menyesali perbuatannya;
01367|- Perbuatan klien tidak menimbulkan cidera serius pada korban;
01368|- Keluarga klien anak bersedia mendidik dan membina klien anak kembali;
01369|Menimbang bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-
01370|undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01371|menegaskan  Anak  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan
01372|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, kemudian menurut Pasal 81
01373|ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
01374|Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya
01375|digunakan sebagai upaya terakhir;
01376|Menimbang  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
01377|berdasarkan asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik
01378|bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat Anak, kelangsungan  hidup  dan
01379|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional
01380|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  serta
01381|penghindaran pembalasan;
01382|Menimbang bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga
01383|harkat dan  martabat Anak, dimana  Anak  berhak mendapatkan  perlindungan
01384|khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu
01385|Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi
01386|pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan
01387|sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;
01388|Menimbang  bahwa  Pasal  79  ayat  (1)  Undang-undang  Republik
01389|Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01390|menentukan  pidana  pembatasan  kebebasan  diberlakukan  dalam  hal  Anak
01391|melakukan tindak pidana berat.  Selanjutnya Pasal 81 ayat (1) Undang-undang
01392|Republik Indonesia Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana
01393|Anak menentukan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
01394|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Kemudian Pasal 81 ayat (5)
01395|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
01396|
01397|Peradilan  Pidana  Anak  menegaskan  pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya
01398|digunakan sebagai upaya terakhir
01399|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini,  Hakim  mempertimbangkan
01400|kondisi yang melatarbelakangi Anak dalam  melakukan tindak pidana adalah
01401|dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga yang kurang
01402|memperhatikan tingkah laku Anak, Anak mudah tersulut emosi sehingga tidak
01403|berpikir  panjang  tentang  akibat  yang  akan  dialami  atas  perbuatan  yang
01404|dilakukannya memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari, hal ini menurut
01405|Hakim menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang
01406|dilakukan  Anak  dimana  Anak  masih  bersekolah  dan  seharusnya
01407|mengembangkan bakat dan minatnya namun malah ikut dalam pertengkaran
01408|yang  dilakukan  oleh  orang  tua  Anak,  dimana  seharusnya  Anak  dapat
01409|meningkatkan  kecerdasan  kognitif  maupun  kecerdasan  emosi  Anak  dalam
01410|mengelola masalah dan pengambilan keputusan dalam bersikap;
01411|Menimbang bahwa Hakim berpendapat sifat, keadaan dan perbuatan
01412|Anak  menunjukkan  tingkat  keseriusan  yang  belum  dapat  dikategorikan
01413|membahayakan masyarakat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
01414|- Perbuatan  Anak  melakukan  tindak  pidana  dilatarbelakangi  oleh  rasa
01415|emosi  dikarenakan  melihat  Ibunya  sedang  cekcok  dengan  Korban  dan
01416|merasa harus membela orang tuanya kemudian membalasnya;
01417|- Emosi  Anak  yang  tidak  stabil  berdasarkan  hasil  peneltian
01418|kemasyarakatan;
01419|Menimbang  bahwa  dalam  hasil  penelitian  kemasyarakatan  diketahui
01420|bahwa  kondisi  orang  tua  anak  dinilai  masih  mampu  untuk  bisa  melakukan
01421|pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Anak,  bahwa  Anak  memerlukan
01422|pembinaan  dan  pembimbingan  di  luar  lembaga  secara  komprehensif  agar
01423|nantinya  Anak  diharapkan  sudah  dapat  berpikir  matang  dalam  setiap
01424|perbuatannya dan tidak terjerumus lagi dalam perbuatan tindak pidana;
01425|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Hakim
01426|sependapat  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  bahwa  pembinaan  dinilai
01427|tepat sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa proses yang dijalani
01428|oleh  Anak  selama  pemeriksaan  dari  tingkat  penyidikan  hingga  persidangan,
01429|sudah cukup menjadi pembelajaraan bagi Anak serta membuat Anak jera untuk
01430|tidak mengulangi perbuatan pidana. Selain itu, oleh karena berdasarkan fakta
01431|yang terungkap di persidangan bahwa korban sudah memaafkan tindakan anak
01432|sevagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Anak dan
01433|Korban dan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana yang
01434|baru pertama kali dilakukan oleh Anak, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak
01435|
01436|pantas  untuk  diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki  dirinya  tanpa  harus
01437|menjalani  pidana  penjara.  Namun  demikian  terhadap  Anak  tetap  perlu
01438|dijatuhkan hukuman yang mendidik dan dapat menjaga agar Anak tidak akan
01439|mengulangi  perbuatan  pidana  lagi.  maka  dengan  mengacu  pada  asas
01440|restorative  justice  dan  asas  ultimum  remedium  yang  dianut dalam  Undang-
01441|undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim
01442|berpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adil
01443|untuk dijatuhkan terhadap Anak yaitu pidana dengan syarat sebagaimana diatur
01444|dalam  Pasal  71  ayat (1)  huruf b angka 2 juncto  Pasal 73 juncto  Pasal 76
01445|Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01446|yang bentuk dan lamanya  pelayanan  masyarakat  dengan syarat  umum  dan
01447|syarat  khusus sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;
01448|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-undang
01449|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Pidana
01450|pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana dengan maksud untuk mendidik
01451|Anak  dengan  meningkatkan  kepeduliannya  pada  kegiatan  kemasyarakatan
01452|yang positif, adapun dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun
01453|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diatur   apabila  Anak  tidak
01454|memenuhi  seluruh  atau  sebagian  kewajiban  dalam  menjalankan  pidana
01455|pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dalam hal ini
01456|Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)  dapat  mengusulkan  kepada  Hakim
01457|untuk  memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana
01458|pelayanan  masyarakat  yang  dikenakan  terhadapnya  dan  lamanya  pidana
01459|pelayanan masyarakat yang  akan dijalani oleh Anak tercantum  dalam  amar
01460|Putusan ini;
01461|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (7)  dan  (8)  Undang-
01462|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama
01463|menjalani  masa  pidana  dengan  syarat,  Penuntut  Umum  melakukan
01464|pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar
01465|Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani
01466|pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud, Anak harus tetap mengikuti wajib
01467|belajar 9 (sembilan) tahun;
01468|Menimbang  bahwa  selain  uraian  pertimbangan  tersebut  Hakim  juga
01469|berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana dengan
01470|syarat adalah bentuk pidana yang paling layak dan setimpal dengan perbuatan
01471|Anak dan keadaan diri Anak, dimana diharapkan dengan dijatuhkannya pidana
01472|dengan syarat tersebut pelaksanaannya benar-benar  dapat  dipahami  dan
01473|dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Anak,  oleh  Jaksa selaku pelaksana
01474|
01475|Putusan  Pengadilan,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  selaku  pembimbing
01476|Anak agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
01477|Menimbang bahwa pidana  dengan  syarat  sebagaimana  diatur dalam
01478|Pasal  71  ayat  (1)  juncto  Pasal  73  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012
01479|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari sisi pelaksanaannya pada dasarnya
01480|memiliki karakteristik yang sama dengan pidana percobaan sebagaimana diatur
01481|dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu
01482|membatasi kegiatan Anak selama dalam masa pidana bersyarat itu agar Anak
01483|tidak  melakukan  suatu  tindak  pidana  apapun juga atau melanggar syarat
01484|yang telah ditentukan oleh Hakim, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan
01485|Anak dapat memperbaiki sikap dan serta laku perbuatannya, dengan harapan
01486|apabila  Anak  berhasil  melewati  masa  pidana  dengan  syarat tersebut,  maka
01487|pidana  penjara  yang  telah  dijatuhkan  kepadanya  sebelumnya  tidak  perlu
01488|dijalankan lagi;
01489|Menimbang bahwa  dalam penjelasan Pasal 76 UU SPPA disebutkan
01490|bahwa  yang  dimaksud  dengan  “pelayanan  masyarakat”  adalah  kegiatan
01491|membantu  pekerjaan  di  lembaga  pemerintah  atau  lembaga  kesejahteraan
01492|sosial.  Adapun  dalam  perkara  ini  Hakim  berpendapat  bentuk  kegiatan
01493|pelayanan masyarakat yang akan dijalankan oleh anak adalah kegiatan yang
01494|disesuaikan  dengan  keadaan  Anak  dan  lingkungan  masyarakat  sekitar
01495|lingkungan Anak sesuai dengan maksud pidana pelayanan masyarakat yakni
01496|mendidik  Anak  dengan  meningkatkan  kepeduliannya  pada  kegiatan
01497|kemasyarakatan yang positif.  Adapun kegiatan tersebut adalah kewajiban anak
01498|untuk  memberikan  pelayanan  kepada  Masjid/Mushola  di  lingkungan  tempat
01499|tinggal Anak dikarenakan Anak beragama Islam, selain itu Hakim berpendapat
01500|dengan  memposisikan  Masjid/Mushola  selain  sebagai  tempat  ibadah,  tetapi
01501|juga merupakan tempat pengajaran, pendidikan Islam dan pengembangan ilmu
01502|sehingga Anak diharapkan dapat menyesali perbuatannya dan menjadi pribadi
01503|yang  lebih  baik  serta  dapat  bermanfaat  bagi  keluarga,  masyarakat  sekitar
01504|lingkungan tempat tinggal Anak serta bagi bangsa dan Negara;
01505|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang
01506|Hukum  Pidana  tentang pidana percobaan  mengatur pidana  yang  dijatuhkan
01507|tidak  perlu  dijalani  kecuali  apabila  di  kemudian  hari  ada  putusan  yang
01508|menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan
01509|perbuatan yang dapat dipidana serta dengan memperhatikan ketentuan dalam
01510|Pasal 71 ayat (1) huruf b juncto Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01511|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01512|
01513|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  tidak  ditahan  dan  menurut
01514|pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01515|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01516|untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) jilbab warna hijau, 1 (satu)
01517|baju lengan  pendek warna hijau dengan motif warna  putih, 1  (satu)  celana
01518|training warna biru dan warna merah dengan tulisan urban di bagian depan, 1
01519|(satu) Celana Panjang warna coklat muda (Barang Bukti/Benda sitaan Disita
01520|dalam perkara an. Leni Marlina)  yang masih diperlukan sebagai barang bukti
01521|dalam perkara perkara an. Leni Marlina , maka dikembalikan kepada  Penuntut
01522|Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
01523|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak
01524|berdasarkan  ketentuan  Pasal  197  Ayat  (1)  huruf  f  KUHAP  maka  perlu
01525|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01526|meringankan Anak;
01527|Keadaan  yang  memberatkan:
01528|- Perbuatan Anak membuat Korban mengalami lecet;
01529|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01530|Keadaan yang meringankan:
01531|- Anak  berterus-terang  dan  kooperatif  selama  persidangan  sehingga
01532|mempermudah jalannya persidangan;
01533|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
01534|- Anak belum pernah dihukum;
01535|- Anak masih bersekolah;
01536|- Anak masih memiliki kesempatan meraih dan menata masa depan yang
01537|lebih baik;
01538|- Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Anak, orang tua Anak dan
01539|Korban;
01540|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah
01541|secara  sah  dan  meyakinkan  serta  dijatuhi  pidana,  maka  sesuai  dengan
01542|ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus
01543|dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam
01544|amar putusan;
01545|
01546|MENGADILI:
01547|1. Menyatakan  Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01548|melakukan  tindak  pidana  "dengan  terang-terangan  dan  tenaga  bersama
01549|
01550|melakukan  kekerasan  terhadap  orang"  sebagaimana  dalam  dakwaan