03242|memenuhi  syarat  dan  menjadi  rujukan  untuk  pemeriksaan  CPMI
03243|berdasarkan  data  di  SISKOP2MI  sarana  kesehatan  yang  berada  di
03244|wilayah Kabupaten Blitar terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Medika Utama di
03245|Jalan Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur;
03246|- Bahwa benar, sebagaimana penjelasan Ahli GANJAR ARDIANSYAH,
03247|bahwa maksud dilakukan kroscek terkait dengan wawancara mengenai
03248|negara  yang  akan  dituju  dan  lama  perjalanan, karena  merupakan  hak
03249|setiap  warga  negara  untuk  berkunjung  ke  luar  negeri  dan  lama
03250|perjalanannya,  namun  apabila  ditemukan  kemudian  hari  berdasarkan
03251|Pasal 126 huruf (c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
03252|2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai peruntukan pada saat wawancara
03253|permohonan Paspor maka bisa dikenakan sangsi pidana dan denda dan
03254|apabila terdapat ketidaksesuaian hasil wawancara yang disampaikan oleh
03255|Pemohon atau petugas memiliki kecurigaan maka petugas akan meminta
03256|Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03257|Disclaimer
03258|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03259|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03260|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03261|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
03262|
03263|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03264|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03265|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03266|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03267|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03268|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03269|putusan.mahkamahagung.go.id
03270|dokumen pendukung lainnya untuk dilengkapi oleh pemohon Paspor dan
03271|hasil wawancara tersebut dituangkan ke dalam sistem Keimigrasian;
03272|
03273|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
03274|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
03275|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
03276|kepadanya;
03277|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
03278|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
03279|memperhatikan  fakta  –  fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung
03280|dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69
03281|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
03282|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  unsur  –  unsurnya  adalah
03283|sebagai berikut:
03284|1. Orang perseorangan;
03285|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
03286|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
03287|mempertimbangkan sebagai berikut:
03288|Ad. 1. Orang perseorangan;
03289|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang  –
03290|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
03291|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan orang perseorangan antara
03292|lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
03293|Pekerja Migran Indonesia;
03294|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
03295|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "yang berkaitan dengan
03296|orang secara pribadi" yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk
03297|persoon dan  bukan  merupakan  badan  hukum  atau  recht  persoon.  Maka
03298|berdasarkan hal tersebut diatas orang perseorangan pengertiannya dapat
03299|dipersamakan dengan "barangsiapa";
03300|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung
03301|Republik  Indonesia  Nomor:  1398  K/Pid/1994  tanggal  30  Juni  1995,
03302|menyatakan  bahwa  kata  “barangsiapa”  identik  dengan  terminologi  kata
03303|“setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /
03304|dader. Selain itu, barangsiapa adalah merujuk sebagai suatu subyek hukum,
03305|pendukung  hak  dan  kewajiban,  yaitu  orang  yang  diajukan  ke  depan
03306|persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri;
03307|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi  serta
03308|keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa
03309|adalah orang perseorangan atau individu yang didakwa dalam perkara ini
03310|yaitu Terdakwa SUPRIYONO Bin SUYANI dengan identitasnya sebagaimana
03311|Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03312|Disclaimer
03313|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03314|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03315|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03316|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
03317|
03318|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03319|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03320|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03321|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03322|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03323|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03324|putusan.mahkamahagung.go.id
03325|yang  tertera  dalam  Surat  Dakwaan  No.  Reg.  Perkara:   PDM
03326|-51/M.5.48/Etl.2/03/2025,  tanggal  17  Maret  2025  dan  Terdakwa  telah
03327|membenarkannya;
03328|Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa merupakan
03329|calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan
03330|Pekerja Migran Indonesia dan mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai
03331|pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan – alasan yang
03332|dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan
03333|lebih  lanjut  berdasarkan  fakta  –  fakta  di  persidangan  mengenai  pokok
03334|perkaranya  dan  mengenai  diri  Terdakwa. Oleh  karena  itu, terkait dengan
03335|unsur orang perseorangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu
03336|dibuktikan  apakah  Terdakwa  memang  merupakan  orang  yang  dimaksud
03337|sebagai  Terdakwa  dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  seperti  halnya
03338|unsur “barangsiapa” dalam KUHP;
03339|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
03340|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  "Orang  perseorangan"  telah
03341|terpenuhi;
03342|Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
03343|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
03344|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
03345|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
03346|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
03347|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
03348|Indonesia dan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
03349|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
03350|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
03351|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
03352|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
03353|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
03354|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
03355|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
03356|kepentingan perusahaan sendiri;
03357|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
03358|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
03359|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
03360|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
03361|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi,
03362|keterangan  Ahli  yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa,
03363|dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh
03364|Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03365|Disclaimer
03366|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03367|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03368|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03369|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
03370|
03371|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03372|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03373|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03374|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03375|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03376|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03377|putusan.mahkamahagung.go.id
03378|fakta  bahwa  Terdakwa  bekerja  dalam  bidang  Lembaga  Pelatihan  Kerja
03379|"SINAR  PUTRA PANJALU"  yang  beralamat  di  Jl.  Kota  Baru,  Kelurahan
03380|Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana LPK "SINAR
03381|PUTRA PANJALU" bergerak dalam kegiatan pelatihan Bahasa Jepang untuk
03382|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan sebagai tempat pengujian dalam
03383|penerbitan sertifikat kompetensi namun LPK "SINAR PUTRA PANJALU" tidak
03384|diperbolehkan  menerima  pendaftaran  maupun  penempatan  CPMI  ke  luar
03385|negeri,  selanjutnya  pada  saat Saksi  KOKO SETYO  W., S.H., melakukan
03386|penyelidikan  di  sebuah  rumah  yang  beralamat  di  Lingkungan  Banjarjo,
03387|Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mendapati
03388|adanya 4 (empat) orang CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri dengan
03389|tujuan Singapura dan Hongkong, diantaranya atas nama PRISILIA DEWI,
03390|SELA  AGUSTIN,  AGUSTIN  MELIANTRIS  dan  SISKA  ANGGRAENI,
03391|kemudian dari dokumen yang ditemukan di tempat Terdakwa, diketahui ada 3
03392|(tiga)  orang  yang  telah  diberangkatkan  oleh  Terdakwa  ke  Singapura,
03393|diantaranya  atas  nama  THERESIA  SUNARMI,  YULIATIN  dan  YENI
03394|YULIANA, yang mana 2 (dua) orang PMI diantaranya atas nama THERESIA
03395|SUNARMI  dan  YULIATIN  sudah  dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada
03396|permasalahan di Singapura, sedangkan PMI atas nama YENI YULIANI saat
03397|ini masih bekerja di Singapura, akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh
03398|Terdakwa tanpa melalui proses sesuai dengan ketentuan, maka terhadap
03399|PMI tersebut tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar
03400|negeri,  seperti  halnya  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI  dan  Saksi
03401|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan), saat mengalami
03402|permasalahan di Singapura maka pihak keluarga yang harus menanggung
03403|biaya  kepulangan  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari  Pemerintah,
03404|sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  sesuai
03405|dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasał
03406|51  "Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
03407|Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri"
03408|dan Pasal 59 "Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
03409|melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki  SIP2MI",  sebagaimana  pula
03410|penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO, sesuai dengan Pasal 49 Undang –
03411|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pelaksana penempatan
03412|PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu: 
03413|1) Badan;
03414|2) P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia); dan 
03415|Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03416|Disclaimer
03417|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03418|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03419|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03420|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
03421|
03422|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03423|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03424|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03425|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03426|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03427|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03428|putusan.mahkamahagung.go.id
03429|3) 3)  Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  kepentingan
03430|perusahaan  sendiri,  yang  artinya  orang  perseorangan  yang  tidak
03431|termasuk  kedalam  kategori  Pasal  49  tersebut  maka  dilarang  menjadi
03432|pelaksana penempatan PMI;
03433|sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa LPK
03434|"SINAR PUTRA PANJALU" tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
03435|dalam  Pasal  49,  Pasal  51  dan  Pasal  59  Undang  –  Undang  Republik
03436|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
03437|Indonesia;
03438|Menimbang, bahwa saksi – saksi yang merupakan CPMI dan PMI
03439|yang diberangkatkan melalui Terdakwa tersebut tidak mempunyai sertifikat
03440|pelatihan kerja, tidak melakukan pendaftaran ke Disnaker setempat ataupun
03441|memiliki  lD  PMI,  sebagaimana  penjelasan  Ahli  HARMONO  NUGROHO,
03442|bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  hanya  dapat  melakukan
03443|verifikasi dan melihat data link Siap Kerja atas warga / CPMI yang beralamat
03444|di wilayah Administrasi Kabupaten Blitar saja, selanjutnya setelah dilakukan
03445|pengecekan data pada link Siap Kerja, ditemukan 2 (dua) data saja yaitu atas
03446|nama:
03447|1) AGUSTIN  MELIANTRIS,  NIK:  3572024508980002,  alamat  Dusun
03448|Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Gandusari,
03449|Kabupaten  Blitar,  dengan  keterangan  terverifikasi  pada  Siap  Kerja
03450|pengajuan sebagai CPMI;
03451|2) THERESIA  SUNARMI  Binti  KATΙΜΑΝ,  NIK:  3505084203780003,
03452|alamat  Dusun  Kalidahu,  RT.  19  RW.  08,  Desa  Ngeni,  Kecamatan
03453|Wonotirto, Kabupaten Blitar, dengan keterangan terverifikasi pada Siap
03454|Kerja pengajuan sebagai CPMI;
03455|Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi –
03456|saksi sebagai CPMI tidak dilakukan pelatihan kerja sehingga tidak memiliki
03457|sertifikat  kompetensi,  saksi  –  saksi  sebagai  CPMI  tidak  dilakukan
03458|pendaftaran  di  SISKOP2Ml  sehingga  tidak  mendapatkan  ID  PMI  dan
03459|terhadap CPMI tidak dilakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial /
03460|BPJS Ketenagakerjaan;
03461|Menimbang,  bahwa  syarat  –  syarat  yang  diminta  oleh  Terdakwa
03462|untuk  dapat  diberangkatkan  dan  ditempatkan  sebagai  PMI  ke  Singapura
03463|yaitu sehat jasmani rohani (Medical Check Up)  dan menyerahkan dokumen
03464|pribadi berupa Surat Nikah, KK, KTP , ljazah, Akta Lahir, adapun saksi – saksi
03465|diantaranya Saksi THERESIA SUNARMI, Saksi PRISILIA DEWI, Saksi SELA
03466|AGUSTIN ANGGRAINI dan Saksi YULIATIN (keterangan dibacakan di depan
03467|persidangan), sebelum diberangkatkan sebagai PMI melalui Terdakwa, telah
03468|Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03469|Disclaimer
03470|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03471|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03472|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03473|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
03474|
03475|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03476|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03477|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03478|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03479|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03480|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03481|putusan.mahkamahagung.go.id
03482|melakukan  Medical  Check  Up di  Laboratorium  Klinik  Ar  Rahman  yang
03483|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar, sebagaimana penjelasan Ahli
03484|TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  bahwa  syarat  suatu  sarana  kesehatan
03485|untuk  dapat  menjadi  lokasì  sarana  kesehatan  rujukan  pemeriksaan
03486|kesehatan dan psikologi untuk CPMI yang akan melakukan Medical Check
03487|Up merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29
03488|Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
03489|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan
03490|Republik  Indonesia  Nomor  hk.02.02/B/614/2022  Tentang  Pemeriksaan
03491|Psikologi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia,  selanjutnya  sarana  kesehatan
03492|yang  memenuhi  syarat  dan  menjadi  rujukan  untuk  pemeriksaan  CPMI
03493|berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di wilayah
03494|Kabupaten  Blitar  terdapat  1  (satu)  Rumah  Sakit  Medika  Utama  di  Jalan
03495|Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur, sebagaimana fakta
03496|yang  terungkap  di  persidangan  diketahui  bahwa  Klinik  Ar  Rahman  yang
03497|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar merupakan sarana kesehatan
03498|yang tidak memenuhi syarat dan bukan menjadi rujukan untuk pemeriksaan
03499|CPMI, berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di
03500|wilayah Kabupaten Blitar;
03501|Menimbang,  bahwa  untuk  dokumen  berupa  Paspor  milik  CPMI
03502|tersebut dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi masing – masing CPMI
03503|dan untuk biaya pengurusan Paspor ditanggung oleh Terdakwa, namun di
03504|persidangan  Saksi  THERESIA  SUNARMI  menerangkan  pada  pokoknya
03505|untuk pengurusan Paspor Saksi THERESIA SUNARMI diwawancara dengan
03506|ditanya untuk pergi kemana dan Saksi THERESIA SUNARMI mengatakan
03507|akan berkunjung ke keluarga Saksi THERESIA SUNARMI di Malaysia atas
03508|arahan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi PRISILIA DEWI dan Saksi SELA