02062|Indonesia dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan
02063|UKPS,  maka  penempatan  tersebut  melanggar  Pasal  69  Undang  -
02064|Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa
02065|orang  perorangan  dilarang  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02066|Indonesia, dan/atau misalnya dokumen keberangkatan Pekerja Migran
02067|Indonesia tidak lengkap, maka hal tersebut juga telah melanggar Pasal
02068|68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana
02069|mengatur  terkait  setiap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  akan
02070|menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib berangkat dengan memenuhi
02071|
02072|beberapa  dokumen  yang  dipersyaratkan  sebagaimana  Pasal  5  dan
02073|Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02074| Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak
02075|melalui  prosedur  yang  telah  dipersyaratkan,  maka  perlindungannya
02076|adalah  dilindungi  sebagai  WNI  dan  bukan  sebagai  Pekerja  Migran
02077|Indonesia.  Bahwa  para  korban  akan  dilindungi  oleh  negara  tetapi
02078|kedudukannya sebagai WNI bukan sebagai Pekerja Migran Indonesia
02079|dan pihak yang bertanggung jawab adalah negara;
02080| Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa
02081|melalui prosedur yang dipersyaratkan dan terjadi suatu masalah, maka
02082|ketika  masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar  Republik
02083|Indonesia  (KBRI)  atau  perwakilan  kantor-kantor  lainnya  di  Indonesia,
02084|nantinya Negara melalui Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi
02085|untuk  tindak  lanjut  permasalahan  tersebut  dan  memulangkan  WNI
02086|tersebut ke Indonesia;
02087| Bahwa  peran  Imigrasi  dalam  penempatan  Pekerja  Migran
02088|Indonesia adalah mengeluarkan Paspor;
02089| Bahwa  Terdakwa  memiliki  tugas  yaitu  melakukan
02090|pengkoordinasian,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan  perlintasan
02091|keimigrasian;
02092| Bahwa struktur organisasi di Bandara Ngurah Rai terdiri dari
02093|yang pertama adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus, kemudian
02094|dibawahnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Bidang TPI, Kepala Bidang
02095|Pengawas Orang Asing, Kepala Bidang Lalu Lintas Keimigrasian dan
02096|Tata  Usaha.  Struktur  dibawah  Terdakwa  terdapat  Kasi  Bidang  Alpha,
02097|Kasi  Bidang  Bravo  yang  membawahi  Kasi  Unit  1, 2, 3, dan  4  yang
02098|memiliki  tugas  yang  sama  yaitu  mengurus  keberangkatan  dan
02099|kedatangan WNI dan WNA di Bandara Ngurah Rai;
02100| Bahwa semua keberangkatan dan kedatangan WNI dan WNA
02101|di Bandara Ngurah Rai melalui Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4;
02102| Bahwa  Terdakwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023
02103|berada  dirumah  dan  saat  itu  DEDY  VILLIPUS  ada  menghubungi
02104|Terdakwa;
02105| Bahwa Terdakwa dihubungi oleh DEDY VILLIPUS sekitar siang
02106|hari atau sore hari, dengan mengatakan “bang saya minta tolong ada
02107|
02108|teman  saya  mau  berangkat”,  lalu  DEDY  VILIPUS  juga  mengatakan
02109|“tolong antrian saja bang”, kemudian Terdakwa jawab “oh iya silahkan,
02110|coba cari saja counter yang kosong”;
02111| Bahwa selanjutnya DEDDY VILLIPUS menghubungi Terdakwa
02112|lagi pada malam harinya dan mengatakan “bang terima kasih, orangnya
02113|sudah berangkat”, lalu Terdakwa menjawab “baik, silahkan”;
02114|
02115|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02116|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
02117|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02118|kepadanya;
02119|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02120|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02121|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02122|alternatif ke  EMPAT sebagaimana diatur dalam  Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo.
02123|Pasal 5 huruf b, c, d, e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02124|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah
02125|Nomor 59 Tahun 2021 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah
02126|sebagai berikut :
02127|1. Unsur Setiap Orang;
02128|2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia
02129|yang tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02130|3.  Unsur  mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau
02131|keterangan untuk melakukan kejahatan;
02132|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02133|mempertimbangkan sebagai berikut:
02134|Ad.1. Setiap orang:
02135|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
02136|perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban
02137|atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat
02138|dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
02139|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Jaksa  Penuntut  Umum  telah
02140|mengajukan  sesorang  bernama  Antonius  Parlindungan  Sihombing ,  setelah
02141|diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan
02142|sehingga  tidak  terdapat  kesalahan  mengenai  orang  yang  dimaksud  oleh
02143|Penuntut Umum atau error in persona  serta terdakwa dapat menjawab semua
02144|
02145|pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya  dengan  baik,  oleh  karenanya  Majelis
02146|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02147|Ad.2.Dilarang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran
02148|indonesia  yang  tidak  memiliki  dokumen  lengkap  yang
02149|dipersyaratkan:
02150|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02151|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
02152|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
02153|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
02154|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02155|Republik Indonesia;
02156|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
02157|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
02158|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
02159|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02160|huruf b sampai dengan huruf e;
02161|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  5  huruf  b  sampai  dengan  huruf  e
02162|meliputi persyaratan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang akan
02163|bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
02164|1. Memiliki kompetensi;
02165|2. Sehat jasmani dan rohani;
02166|3. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
02167|4. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02168|Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b sampai
02169|dengan huruf e tersebut menegaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi
02170|setiap orang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri tanpa
02171|memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 huruf
02172|b sampai dengan huruf e;
02173|Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  larangan  kepada  setiap  orang
02174|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan
02175|yang  telah  ditentukan  maka  perbuatan  yang  dengan  sengaja  memberi
02176|kesempatan,  sarana  atau  keterangan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan
02177|merupakan suatu perbuatan yang melangar hukum secara formil;
02178|
02179|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
02180|dipersidangan berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.0
02181|0 WIB, saksi Ahmad Kalim Shidiqi, saksi  AHMAD ZAINI, IID PUJIASTUTIK
02182|PUJI RAHAYU, NASIRUDDIN, M. LATIF ALI, PERDANA YUNIARSYAH, saksi
02183|AMADINA ALS  SELLA serta  suaminya  yaitu  AGUS  RIYADHI  beserta  sopir
02184|berangkat  menuju  Bali. Sesampainya  di  sebuah  guest house  atau  villa   di
02185|daerah Jimbaran, Bali sekitar pukul 04.00 WITA. Selanjutnya pada sore harinya
02186|saksi Ahmad Kalim Shidiqi  bersama dengan AHMAD ZAINI, IID PUJIASTUTIK
02187|PUJI  RAHAYU,  NASIRUDDIN,  M.  LATIF  ALI,  PERDANA  YUNIARSYAH
02188|mendapat  brifing (pengarahan) dari AGUS RIYADHI dan saksi AMADINA als
02189|SELLA terkait proses pemberangkatan di bandara;
02190|Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar
02191|pukul 18.00 WITA saksi  Ahmad Kalim Shidiqi  bersama  dengan saksi  AHMAD
02192|ZAINI,  IID  PUJIASTUTIK  PUJI  RAHAYU,  NASIRUDDIN,  M.  LATIF  ALI,
02193|PERDANA YUNIARSYAH  berangkat  menuju  Bandara  Internasional  I  Gusti
02194|Ngurah Rai diantar oleh saksi AMADINA PRISSELLA PUTRI dan suaminya.
02195|Bahwa sesampainya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saksi Ahmad
02196|Kalim Shidiqi  bersama  dengan saksi  AHMAD ZAINI, IID PUJIASTUTIK PUJI
02197|RAHAYU,  NASIRUDDIN,  M.  LATIF  ALI,  PERDANA YUNIARSYAH  langsung
02198|menuju  terminal  keberangkatan  Internasional  Bandara  Internasional  I  Gusti
02199|Ngurah  Rai  dengan  rute  penerbangan  menuju  Bandara  Internasional  Kuala
02200|Lumpur Malaysia;
02201|Menimbang, bahwa  pemeriksaan terhadap warga negara yang akan
02202|keluar negeri meliputi pemeriksaan  paspor, pemeriksaan dari  daftar  CEKAL
02203|(cegah  dan tangkal), dan pemeriksaan terkait masuk atau tidaknya ke dalam
02204|daftar manifest;
02205|Menimbang, bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah pekerja Indonesia
02206|yang  bekerja  di  luar  negeri,  sehingga  imigrasi  akan  berkaitan  dengan
02207|persyaratan pengiriman tenaga kerja dan pemenuhan perjanjian kerja. Bahwa
02208|persyaratan imigrasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen pekerja migran
02209|yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang  –  Undang  No.  18  tahun  2017  tentang
02210|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana harus memiliki kompetensi,
02211|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan
02212|
02213|sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan terkait dokumen
02214|lengkap yang dipersyaratkan inilah yang merupakan kewenangan imigrasi;
02215|Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu dilindungi terkait pekerja migran
02216|adalah mengenai syarat-syarat pekerja migran, penempatan pekerja migran,
02217|perjanjian  kerja  dan  tindak  pidana  pengiriman  pekerja  migran  yang  tidak
02218|memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
02219|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa pihak-pihak yang
02220|perlu  memperhatikan  perlindungan  pekerja  migran  indonesia  adalah
02221|Pemerintah  Republik  Indonesia,  bisa  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dari
02222|Kemenkumham, selain itu juga termasuk Dinas Ketenagakerjaan;
02223|Menimbang, bahwa ketika seseorang akan berangkat sebagai Pekerja
02224|Migran Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai
02225|Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja
02226|Migran Indonesia, yang mana persyaratan tersebut diantaranya adalah memiliki
02227|kompetensi  yang  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat  kompetensi,  berusia
02228|minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan keterangan
02229|sehat dari pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, jaminan sosial
02230|dan dokumen lainnya telah diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran
02231|Indonesia yaitu Paspor, Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja Migran
02232|Indonesia, Perjanjian Kerja;
02233|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  diatas  saksi  AHMAD
02234|KALIM S HIDIQI,  saksi  AHMAD  ZAINI,  IID  PUJIASTUTIK  PUJI  RAHAYU,
02235|NASIRUDDIN, M. LATIF ALI, PERDANA YUNIARSYAH tidak memenuhi semua
02236|persyaratan yang diharuskan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur ini
02237|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02238|Ad. 3  Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau
02239|keterangan untuk melakukan kejahatan:
02240|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan “sengaja”  sebagaimana
02241|mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), sengaja atau disebut dengan
02242|istilah  dolus/opzet (sengaja)  diartikan  sebagai  willen  en  wetten  atau
02243|menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki
02244|
02245|diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als
02246|oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan
02247|akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);
02248|Menimbang, bahwa dalam teori hukum tentang sengaja, Majelis Hakim
02249|mengacu  kepada  t eori  pengetahuan/membayangkan  (voorstellings-theorie)
02250|yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan
02251|suatu  perbuatan  sekalipun  akibat  tersebut  tidak  dikehendaki  namun  patut
02252|diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;
02253|Menimbang, bahwa dengan mengaju kepada teori pengetahuan maka
02254|sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat  (dolus
02255|eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn) sebagaimana
02256|dimaksud  diatas  dimana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku
02257|menyadari  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  sebenarnya  tidak
02258|dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu
02259|tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak
02260|dituju tersebut benar-benar terjadi;
02261|Menimbang,  bahwa  menurut  Profesor  Simons  medeplichtigheid
02262|merupakan  suatu  onzelfandige  deelneming atau  suatu  keturutsertaan  yang
02263|tidak  berdiri  sendiri.  Bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengambil  bentuk
02264|medeplichtigheid dalam arti kesengajaan memberikan bantuan kepada orang
02265|lain untuk mempermudah orang lain melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang
02266|dapat diberikan oleh seorang  medeplichtige  didalam bentuk  medeplichtigheid
02267|dapat bersifat materil dan dapat pula bersifat intelektual;
02268|Menimbang,  bahwa  mengacau  kepada  pendapat  Profesor  Simons
02269|bahwa opzet dari seorang medeplichtigheid itu harus ditunjukan kepada semua
02270|unsur dari kejahatan, bahkan juga harus ditujukan kepada unsur-unsur yang
02271|oleh undang-undang telah tidak disyaratkan, bahwa opzet pelakunya itu harus
02272|juga ditujukan kepada unsur-unsur tersebut;
02273|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
02274|dipersidangan  setelah  check  in  saksi  Ahmad  Kalim  Shidiqi  bersama  saksi
02275|AHMAD ZAINI, IID ASTUTIK PUJI RAHAYU, NASIRUDDIN, M. LATIF ALI, dan
02276|PERDANA RIZKI YUNIARSYAH sesuai arahan dari saksi AMADINA PRISELLA
02277|langsung menuju ke loket 1 (satu) atau loket yang sepi tempat pemeriksaan
02278|petugas Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, kemudian saksi
02279|AHMAD ZAINI sambil menghubungi saksi AMADINA PRISSELLA PUTRI untuk
02280|
02281|meminta petunjuk karena tidak mengetahui arah untuk menuju loket 1 (satu)
02282|dan pada saat di loket 1 (satu)  keberangkatan luar negeri  tersebut sempat
02283|terjadi cekcok antara saksi AHMAD ZAINI dengan petugas imigrasi bandara
02284|yang tidak memperbolehkan saksi AHMAD ZAINI bersama rekan – rekan yang
02285|saat itu dicurigai oleh petugas Imigrasi bandara akan bekerja di luar negeri,
02286|dimana saat itu ditanya oleh petugas imigrasi bandara dengan mengatakan
02287|kepada saksi Ahmad Zaini “Kamu ini mau berangkat ke Kamboja, saya tau
02288|kamu dan teman teman kamu mau dijual ke Kamboja, lebih baik bekerja di
02289|negeri  sendiri  daripada  kerja  di  negara  orang  meskipun  gajinya  besar”
02290|kemudian saksi Ahmad Zaini menjawab “tidak  ke Kamboja, hanya mau liburan
02291|ke  Vietnam  dan  ke  Thailand”,  kemudian  ditanggapi  oleh  Petugas  Imigrasi
02292|dengan  mengatakan  bahwa  “Kamu  itu  jangan  berbohong  mumpung  masih
02293|disini,  nanti  kalau  sudah  sampai  dinegara  orang,  kamu  nanti  akan  ribet
02294|persoalannya, termasuk keselamatan kamu dan teman teman kamu, sekarang
02295|peraturan untuk bekerja di Kamboja, Vietnam dan Thailand, pemerintah tidak
02296|ada kontrak kerja dengan negara tersebut”;
02297|Menimbang, bahwa  karena bingung, panik dan takut perihal dilarang
02298|untuk berangkat ke luar negeri akhirnya saksi AHMAD ZAINI menelepon saksi A
02299|MADINA PRISELLA dan minta solusi.  Selanjutnya, saksi AMADINA PRISELLA
02300|menelepon saksi DEDY VILLIPUS dan dijawab oleh saksi DEDY VILLIPUS
02301|“tunggu sebentar”. Selanjutnya saksi DEDY VILLIPUS menghubungi Terdakwa
02302|dan minta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan konter yang kosong pada
02303|rombongan AHMAD ZAINI, dkk pergi ke Malaysia dan dijawab oleh Terdakwa
02304|“siap-siap”,  beberapa  saat  kemudian  Terdakwa  menghubungi  saksi  DEDY
02305|VILLIPUS dan mengatakan “sudah tidak ada kendala”;
02306|Menimbang,  bahwa  setelah  itu  saksi  AMADINA  PRISELLA
02307|menghubungi saksi AHMAD ZAINI dan dijawab “sudah di pintu keberangkatan”
02308|dan beberapa menit kemudian saksi Ahmad Zaini bersama IID ASTUTIK PUJI
02309|RAHAYU, NASIRUDDIN, M. LATIF ALI, dan PERDANA RIZKI YUNIARSYAH  d
02310|an saksi Ahmad Kalim Shidiqi  naik ke  pesawat untuk selanjutnya berangkat ke
02311|Kamboja dengan transit terlebih dahulu di Malaysia dan Vietnam;
02312|Menimbang,  bahwa  saksi  AMADINA  PRISELLA  selanjutnya
02313|memberikan imbalan kepada saksi DEDY VILLIPUS sebesar Rp. 8.000.000,00
02314|(delapan  juta  rupiah)  dengan  cara  mentransfer  ke  rekening  saksi  DEDY
02315|VILLIPUS  setelah  saksi  AHMAD  ZAINI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  saksi
02316|
02317|ACHMAD KALIM SHIDIQI, PERDANA RIZKI YUNIARSYAH, NAZIRUDDIN, dan
02318|MUHAMMAD LATIF ALI berhasil masuk pintu keberangkatan;
02319|Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim
02320|memperoleh  petunjuk  bahwa  saksi  Deddy  Vilipus  yang  awalnya  telah
02321|berkomunikasi  dengan  saksi  AMADINA  PRISELLA untuk  meminta  bantuan
02322|kepada saksi Deddy Vilipus agar membantu meloloskan saksi AHMAD ZAINI,
02323|IID ASTUTI PUJI RAHAYU, saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, PERDANA RIZKI
02324|YUNIARSYAH,  NAZIRUDDIN,  dan  MUHAMMAD  LATIF  ALI  pada  saat
02325|pemeriksaan  di  bandara  I  Gusti  Ngurah  Rai  dan   saksi  Deddy  Vilipus
02326|selanjutnya untuk mengatasi persoalan yang terjadi saat pemeriksaan pada pos
02327|Imigrasi bandara I Gusti Ngurah Rai antara saksi Ahmad Zaini dan kawan-
02328|kawan  dengan  petugas  imigrasi  bandara  I  Gusti  Ngurah  Rai  maka  setelah
02329|mendapatkan telepon dari saksi Amadina  PRISELLA yang meminta bantuan
02330|kepada  saksi  Deddy  Vilipus  untuk  selanjutnya  saksi  Deddy  Vilipus
02331|menghubungi Terdakwa agar memberikan akses kepada saksi A HMAD ZAINI,
02332|IID ASTUTI PUJI RAHAYU, saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, PERDANA RIZKI