00685|Kedua  : Melanggar pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang
00686|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 01
00687|Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun
00688|2002 Tentang Perlindungan Anak;
00689|Menimbang,  bahwa  karena  dakwaan  berbentuk  Alternative  maka
00690|Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  hukum  tersebut  di  atas  akan
00691|mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 83 Jo Pasal 76
00692|F  UU  RI  No  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00693|Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00694|
00695|Pengganti Undang Undang No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
00696|UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
00697|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  mempertimbangkan  dakwaan
00698|Kedua  ini,  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  sejak  Negara  mengesahkan
00699|Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terjadi
00700|beberapa  kali  perubahan  terhadap  beberapa  ketentuannya  seperti  Undang-
00701|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00702|23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dilanjutkan dengan terbitnya
00703|Undang Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
00704|Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua
00705|atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-
00706|Undang;
00707|Menimbang, bahwa terkait dengan pasal 83 Jo pasal 76F adanya di
00708|Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
00709|Nomor 23 tahun 2002 dan bukan berada di Undang Undang  RI No 17 Tahun
00710|2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No
00711|01 Tahun 2016 seperti dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat
00712|Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
00713|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00714|23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang Undang No 17 Tahun
00715|2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang
00716|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002
00717|Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang pada pokoknya adalah
00718|1(satu)nafas artinya perubahan Undang-Undang tersebut memperkuat jangan
00719|sampai  pelaku  dapat  lepas  dari  jerat  Undang-Undang  dan  meskipun  ada
00720|kekeliruan  Penuntut umum  dalam  menuliskan  Nomor  Undang-Undang  yang
00721|diterapkan akan tetapi tidak dapat serta merta melepaskan terdakwa dari Jerat
00722|Undang-Undang tersebut dan  selanjutnya  akan  dibuktikan apakah  terdakwa
00723|benar telah melakukan perbuatan seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut
00724|Umum,  sehingga  dakwaan  kedua  Penuntut  Umum  haruslah  dibaca
00725|menggunakan  pasal  83 Jo  Pasal  76  F UU RI No 35  Tahun 2014 Tentang
00726|Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  yang
00727|unsur-unsurnya sebagai berikut:
00728|1. Setiap Orang;
00729|2. Dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,
00730|atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan
00731|anak;
00732|Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00733|
00734|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:
00735|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  “Setiap  Orang”  adalah  menunjuk
00736|pada  Subyek  Hukum  sebagai  Terdakwa  dari  pada  suatu  delik,  yaitu  orang
00737|perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);
00738|Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek
00739|Hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas
00740|perbuatannya dihadapan hukum;
00741|Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap
00742|orang  tersebut,  adalah  menunjuk  kepada  Terdakwa  Tindak  Pidana  (Orang
00743|Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;
00744|Menimbang  bahwa  yang  diajukan   kehadapan  persidangan  sebagai
00745|pelaku  delik  (Terdakwa)  dalam  perkara  ini  adalah  “orang”  yang  bernama
00746|Terdakwa Xxxxxxx;
00747|Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan
00748|yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa,  Terdakwa Xxxxxxx  tidak
00749|berkeberatan  atas  identitas  tersebut,  sehingga  memang  Terdakwalah  yang
00750|dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana
00751|dalam perkara ini;
00752|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  keterangan  Saksi-
00753|Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya
00754|mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak
00755|terjadi  kekeliruan  orang  (error  in  persona)  dan  Terdakwa  dapat  dimintai
00756|pertanggungjawabannya;
00757|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Setiap  Orang” telah
00758|terpenuhi;
00759|Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
00760|melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  penculikan,  penjualan,
00761|dan/atau Perdagangan anak
00762|Menimbang, bahwa unsur  Anak adalah seseorang yang belum berusia
00763|18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
00764|Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 1801-LT-
00765|21072016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
00766|Sipil Kabupaten Lampung Selatan diketahui sdri Saksi 1 adalah anak kedua
00767|dari pasangan suami istri Aaaaa dan ibu Bbbbb yang lahir pada di Panglong
00768|pada tanggal 1 Juni 2007, sehingga saat kejadian masih berusia 16 (enam
00769|belas)tahun;
00770|Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00771|
00772|Menimbang, bahwa unsur  ”menempatkan, membiarkan, melakukan,
00773|menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan,
00774|dan/atau Perdagangan anak” merupakan unsur perbuatan/proses;
00775|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  tidak  mengatur  secara  jelas
00776|pengertian perdagangan anak, namun mengutip pengertian perdagangan orang
00777|yang dirumuskan dalam Undang Undang Pemberantasan Perdagangan orang
00778|disebutkan  Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkatan,
00779|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
00780|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00781|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
00782|penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
00783|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik
00784|didalam maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
00785|orang tereksploitasi;
00786|Menimbang bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang
00787|terdiri  dari  anasir-anasir  (elemen  unsur),  maka  Majelis  Hakim  akan
00788|membuktikan  anasir-anasir  mana  yang  paling  mendekati  dengan  perbuatan
00789|Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;
00790|Menimbang, bahwa dari keterangan  saksi Anak Korban  usia 16 (enam
00791|belas)tahun diketahui jika dirinya telah  dipasarkan oleh Saksi  Saksi 7, saksi
00792|Saksi 8 dan  Terdakwa Xxxxxxx  menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp
00793|untuk melayani tamu yang ditawarkan kepadanya guna berhubungan badan
00794|dan para tamu tersebut selanjutnya akan memberikan imbalan berupa uang
00795|kepada  sdri  Saksi  1  untuk  selanjutnya  uang  tersebut  oleh  sdr  Saksi  1
00796|diserahkan  kepada  terdakwa  untuk  kemudian  diserahkan  kepada  sdr  Saksi
00797|7untuk membayar hutang pembelian HP;
00798|Menimbang  bahwa  sdr  Saksi  1 untuk  melayani  tamu  yang  berhasil
00799|dicarikan oleh Terdakwa  dilakukan perjanjian untuk bertemu  di beberapa Hotel
00800|antara lain  Grand Kurnia Hostel beralamat  di Jl. Arjuna No. 49/101 Sawah Lama
00801|Kecamatan  T anjung  Karang  Timur  Kota  Bandar  Lampung,  Hotel  Grand  Praba
00802|beralamat di jalan  Wolter Monginsidi No.170 Pengajaran Kecamatan T eluk Betung
00803|Utara kota Bandar Lampung, dan di Hotel Arinas beralamat di Jalan Raden Intan no.
00804|35 gunung Sari T anjung Karang Pusat Enggal Bandar Lampung;
00805|Menimbang,  bahwa  saksi  Korban  Saksi  1  dipersidangan  mengaku  ada
00806|meminjam uang kepada sdr Saksi 7dan sebagian uang yang dipinjamnya tersebut
00807|dibelikan  1(satu)  buah  HP  Iphone  XR  akan  tetapi  hutangnya  tersebut  sudah
00808|dibayarkan kepada sdr Saksi 7melalui terdakwa Xxxxxxx dan ketika korban Saksi 1
00809|Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00810|
00811|ingin  mengakhiri  kegiatan  menerima  tamu  untuk  berhubungan  badan  terdakwa
00812|Xxxxxxx dan Saksi 7selalu menakut-nakuti korban Saksi 1 akan membongkar aibnya
00813|(bahwa Saksi 1 bekerja melayani tamu untuk berhubungan badan)kepada keluarga
00814|hingga korban Saksi 1 pada akhirnya mengikuti kemauan terdakwa untuk terus
00815|melayani tamu yang dicarikan oleh terdakwa;
00816|Menimbang,  bahwa  terdakwa  dipersidangan  mengakui  jika  dirinya  ada
00817|mencarikan tamu untuk berhubungan badan dengan korban Saksi 1 melalui media
00818|online whatsapp  dan motif terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena dirinya
00819|akan mendapatkan bagian /persenan dari uang yang didapatkan oleh korban Saksi 1
00820|dan pembayaran HP Iphone yang terdakwa miliki pun dibayarkan dari hutang yang
00821|dibayarkan korban Saksi 1 kepada saksi Saksi 7;
00822|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan terdakwa
00823|Xxxxxxx  dipersidangan  diketahui  Saksi  7  dan  terdakwa  Xxxxxxx  ada  membeli
00824|masing-masing 1(satu) buah HP IPhone 11, sedangkan  Saksi 1  ada membeli
00825|1(satu) buah HP Iphone  XR dengan total harga sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima
00826|belas juta rupiah) yang dibayarkan dari pinjaman kepada saksi Saksi 7;
00827|Menimbang,  bahwa  untuk  membayar  cicilan  hutang  dan  pembelian  HP
00828|IPhone terdakwa Xxxxxxx, saksi Saksi) dan saksi Saksi 1  dilakukan secara mencicil
00829|sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10
00830|(sepuluh) kali   dan uang untuk membayar cicilan HP Iphone  Saksi 7, terdakwa
00831|Xxxxxxx dan Saksi 1 tersebut diambilkan dari uang pembayaran tamu/pria yang
00832|berhubungan  badan  dengan  Saksi  1   sehingga  motif  terdakwa  melakukan  hal
00833|tersebut adalah karena dirinya akan mendapatkan bagian /persenan dari uang yang
00834|didapatkan oleh korban Saksi 1 untuk pembayaran HP Iphone yang terdakwa miliki ;
00835|Menimbang, bahwa jika ditarik benang merah dalam perkara ini maka terdapat
00836|anasir  “penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran”  dan  jika
00837|disambunghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 ahun 2007 tentang
00838|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Penjeratan Utang adalah
00839|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00840|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00841|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”;
00842|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut
00843|Majelis  Hakim  Unsur  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh
00844|melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau
00845|Perdagangan anak telah terpenuhi ;
00846|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 Jo Pasal 76
00847|F  Undang  Undang  RI No  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang
00848|Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00849|
00850|Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
00851|telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
00852|dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  perdagangan   anak
00853|sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
00854|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00855|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada
00856|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun
00857|pembenar,  sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa
00858|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00859|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
00860|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
00861|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
00862|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
00863|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
00864|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
00865|atas,  sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
00866|perbuatannya;
00867|Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
00868|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
00869|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
00870|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
00871|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
00872|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
00873|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
00874|hukum atas perbuatan Terdakwa;
00875|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00876|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00877|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
00878|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
00879|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
00880|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
00881|perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
00882|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
00883|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat edukatif  yaitu  instrumen
00884|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
00885|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
00886|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
00887|Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00888|
00889|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
00890|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
00891|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 22 ayat (4)  Undang-Undang
00892|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa  dalam perkara ini
00893|terhadap  Terdakwa telah dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah,
00894|maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00895|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00896|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00897|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00898|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00899|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang
00900|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan
00901|pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan
00902|menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang
00903|paling  berhak  menerima  kembali  yang  namanya  tercantum  dalam  putusan
00904|tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus
00905|dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga
00906|tidak dapat dipergunakan lagi;
00907|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00908|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00909|- 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam,
00910|- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,
00911|- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam,
00912|Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian
00913|perkara atas nama SAKSI 7 maka dikembalikan kepada Penuntut
00914|Umum untuk Dipergunakan dalam berkas perkara An. Tdw. SAKSI
00915|7;
00916|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00917|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00918|yang meringankan Terdakwa;
00919|Keadaan  yang  memberatkan:
00920|- Perbuatan terdakwa membuat trauma bagi anak;
00921|Keadaan yang meringankan:
00922|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00923|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00924|- Terdakwa  memiliki  anak  yang  masih  kecil  yang  masih  membutuhkan
00925|perawatan terdakwa sebagai ibunya;
00926|Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00927|
00928|- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
00929|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00930|dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  berdasarkan  Pasal  222  ayat  (1)
00931|KUHAP;
00932|Memperhatikan,  Pasal  83 Jo Pasal 76 F  Undang Undang RI No 35
00933|tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor
00934|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
00935|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
00936|yang bersangkutan;
00937|
00938|MENGADILI:
00939|1. Menyatakan terdakwa  XXXXXXX  tersebut diatas, terbukti secara sah dan
00940|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut  Serta  melakukan
00941|penjualan  dan  perdagangan  anak” sebagaimana  dalam  dakwaan  kedua
00942|Penuntut Umum;
00943|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00944|penjara  selama  4  (empat)  Tahun  dan  4  (empat)  bulan  dan  denda
00945|Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
00946|tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga)
00947|bulan;
00948|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00949|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00950|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00951|5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
00952|- 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam,
00953|- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,
00954|- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam,
00955| Dipergunakan dalam berkas perkara An. Tdw. SAKSI 7;
00956|6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
00957|Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
00958|
00959|Kamis
00960|