05402|pembuat penganjur adalah:
05403|1) Penyesatan  pada  bentuk  pembuat  penyuruh  adalah
05404|penyesatan  yang  ditujukan  pada  unsur  tindak  pidana,
05405|misal  penjahat  yang  menyuruh  kuli  untuk  menurunkan
05406|sebuah kopor milik orang lain. Penyesatan pada pembuat
05407|pengajur  tidaklah  ditujukan  pada  unsur  tindak  pidana
05408|tetapi ditujukan pada unsur motif tindak pidana.
05409|2) Berbuat  sebab  tersesat  dalam  unsur  tindak  pidana,
05410|pembuatnya tidak dapat dipidana. Di sini terjadi bentuk
05411|pembuat  penyuruh  yang  dipidana  adalah  pembuat
05412|penyuruhnya. Pembuat materiilnya tidak dapat dipidana.
05413|Berbuat  karena  tersesat  dalam  hal  unsur  motif,  yang
05414|terjadi  adalah  bentuk  pembuat  penganjur,  dimana
05415|keduanya sama-sama dapat dipidana.
05416|h. Memberikan kesempatan;
05417|i. Memberikan sarana;
05418|j. Memberikan keterangan.
05419|Terbentuknya  kehendak  orang  yang  dianjurkan  (pembuat
05420|pelaksananya)  untuk  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dengan
05421|yang  dianjurkan  adalah  disebabkan  langsung  digunakannya
05422|upaya-upaya  penganjuran  oleh  si  pembuat  penganjur.  Terjadi
05423|hubungan  sebab  akibat.  Sebab  adalah  digunakan  upaya
05424|penganjuran,  dan  akibat  adalah  terbentuknya  kehendak  orang
05425|yang  dianjurkan.  Jadi  jelaslah  inisiatif  dalam  hal  penganjuran
05426|selalu  dan  pasti berasal  dari  pembuat penganjur. Hal ini  pula
05427|yang  membedakan  dengan  bentuk  pembantuan.  Pada
05428|pembantuan (Pasal 56 KUHP) inisiatif untuk mewujudkan tindak
05429|pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan dari
05430|pembuat  pembantu.  Orang  yang  dianjurkan  (pembuat
05431|pelaksanaanya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang
05432|dianjurkan. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki
05433|kemampuan bertanggung jawab.
05434|
05435|4. Pembuat Pembantu (medeplichtige)
05436|a. Sifat Pembantuan
05437|Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat accesoir).
05438|Tetapi  dilihat  dari  pertanggungjawabannya  tidak  accesoir,
05439|artinya  dipidananya  pembantu  tidak  tergantung  pada  dapat
05440|tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.
05441|b. Jenis Pembantuan
05442|1) Pada  saat  kejahatan  dilakukan,  caranya  tidak  ditentukan
05443|secara limitatif dalam undang-undang.
05444|2) Sebelum  kejahatan  dilakukan,  caranya  ditentukan  secara
05445|limitatif dalam undang-undang yaitu dengan cara memberi
05446|kesempatan, sarana, atau keterangan. Jenis pembantuan
05447|ini dengan “penganjuran” (uitlokking), perbedaannya:
05448| Pada  penganjuran:  kehendak  melakukan  kejahatan
05449|pada  pembuat  materiil  ditimbulkan  oleh  si  penganjur
05450|(ada kausalitas phikis).
05451| Pada  pembantuan:  kehendak  jahat  pada  pembuat
05452|materil sudah ada sejak semula yang tidak ditimbulkan
05453|oleh si pembantu.
05454|- Bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  kiranya  dapat  disimpulkan
05455|perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan
05456|“membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada
05457|kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-
05458|sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan
05459|dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  sedangkan  dalam
05460|“membantu  melakukan”,  kehendak  dari  orang  yang  membantu
05461|melakukan  hanyalah  untuk  membantu  pelaku  utama  mencapai
05462|tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.
05463|- Bahwa dengan demikian suatu kejadian yang diawali dengan suatu
05464|perbuatan  melawan  hukum  secara  pidana,  orang  yang  terlibat
05465|dalam perbuatan tersebut tidak bisa menuntut secara hukum secara
05466|pidana terhadap pelaku lainnya, karena sebuah peristiwa pidana
05467|akan dapat digolongkan kualifikasi atau peran dari masing-masing
05468|pelaku  tindak  pidana  yang  dimaksud  tergantung  dari  kontribusi
05469|peran dari masing-masing pesertanya, sehingga berdasarkan fakta-
05470|fakta tersebut di atas, dimana dalam hal ini perbuatan Sdri. Hermin
05471|Naning  Rahayu, dapat  disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana
05472|Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
05473|dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
05474|
05475|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang
05476|dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP3MI  kepada
05477|pihak lain atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
05478|tangankan  SIP2MI  kepihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam
05479|Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
05480|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
05481|dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05482|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05483|Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik  Indonesia
05484|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
05485|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85
05486|Jo  Pasal  71  huruf  (c)  dan  huruf  (d)  Undang-undang  Republik
05487|Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
05488|Indonesia,  meskipun  saksi  RAYIK  PURWADI  als  ROY
05489|memperkerjakan CPMI guna bekerja di Warung miliknya, dengan
05490|gaji yang layak.
05491|- Bahwa  mempertimbangkan  makna  untuk  pelaku  tindak  pidana
05492|sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP  pada
05493|keterangan Ahli  diatas, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di
05494|atas, dalam hal perbuatan Sdr. Dian Permana Putra  dan Sdr. Alti
05495|Baiquniati,  dapat  disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana
05496|Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
05497|dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
05498|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang
05499|dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP3MI  kepada
05500|pihak lain atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
05501|tangankan  SIP2MI  kepihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam
05502|Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
05503|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
05504|dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05505|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05506|Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik  Indonesia
05507|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
05508|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85
05509|Jo  Pasal  71  huruf  (c)  dan  huruf  (d)  Undang-undang  Republik
05510|Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
05511|Indonesia,  dimana  saksi  aktif  membantu  Sdri. Hermin  Naning
05512|
05513|Rahayu dalam proses  perekrutan dan penempatan  CPMI melalui
05514|PT.  Nusa  Sinar  Perkasa Cabang  Malang  untuk  ditempatkan  di
05515|negara Hongkong.
05516|2. TITIS  WULANDARI,  S.Psi,  M.M.  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05517|menerangkan sebagai berikut:
05518|- Bahwa Ahli tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap Penyidikan
05519|- Bahwa  Ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara Perkara
05520|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
05521|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
05522|- Riwayat  Pendidikan  : Pendidikan  ilmu  Psikologi  Tahun  2007  lulus  S1
05523|Jurusan Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia
05524|YAl dan Tahun 2017lulus S2 Jurusan Magister Manajemen pada Fakultas
05525|MagisterManajemen Universitas Universitas Krisnadwipayana.
05526|- Riwayat pekerjaan Ahli meliputi :
05527|- Pada tahun 2009 bekerja di BNP2TKI, dengan jabatan CPNS
05528|- Pada Feb 2022 - Juli 2022 bekerja di BP3MI Rau dengan
05529|jabatanKepala BP3MI Rlau.-
05530|- Pada Juli 2022 - Sekarang bekerja di BP3MI Jawa Timur
05531|denganjabatan Kepala BP3MI Jawa Timur
05532|- Bahwa Ahli bekerja di BP2MI sudah 16 Tahun, dan menduduki jabatan
05533|sebagai Kepala BP3MI Jawa Timur sudah 2,5 tahun
05534|- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala BP3MI Jawa
05535|Timur,dengan tugas dan tanggung jawab yakni:
05536|a. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;-
05537|b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatandan
05538|pelindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
05539|c. Penyelenggaraan  pemasyarakatan  program  penempatan
05540|danperlindungan PMI;
05541|d. Pelaksanaan  pelayanan  Orientasi  Pra  pemberangkatan  PMI  dan
05542|penerbitan e-KTKLN;
05543|e. Pelaksanaan  pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,  Lembaga
05544|penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
05545|f. Pengumpulan  data,  pemberian  layanan  informasi  serta  pembinaan
05546|sistem dan  jaringan informasi penempatan dan perlindungan PMI;
05547|g. Negara penempatan;
05548|h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon PMI melalui penempatan
05549|oleh pemerintah;-
05550|i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI ;
05551|j. Pernantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
05552|k. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
05553|l. Pelaksanaan  pemulangan  dari  debarkasi  ke  daerah  asal  bagi  PMI
05554|terkendala,Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
05555|m.Pelaksanaan  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan
05556|penempatan dan  perlindungan PMI;
05557|
05558|n. Serta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BP2MI  melalui
05559|SekretarisUtama BP2MI;
05560|Ahli  mempunyai  ilmu  dan  keahlian  dibidang  Perlindungan  Pekerja
05561|Migran    Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut.
05562|- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Pelindungan
05563|Pekerja  Migran  Indonesia  baik  pada  tahapan  penyidikan  maupun  di
05564|Pengadilan.
05565|- Bahwa  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  nomor  18  Tahun
05566|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  1  angka  5
05567|bahwasanya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya
05568|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
05569|Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan
05570|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
05571|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
05572|ekonomi, dan sosial. Pada pasal 1 angka 6, 7, dan 8 dijelaskan terkait
05573|pelindungan sebelum,selama dan setelah bekerja sebagai berikut:
05574|- Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05575|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
05576|pemberangkatan.
05577|- Pelindungan  Selama  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05578|memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
05579|anggota keluarganya berada di luar negeri.
05580|- Pelindungan  Setelah  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05581|memberikan  pelindungan  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
05582|anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
05583|daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
05584|- Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
05585|- menjamin pemenuhan dan penegakan hak asas manusia sebagai
05586|warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;dan
05587|- menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran
05588|Indonesia dan keluarganya.
05589|- Bahwa sebagaimana Permenaker Nomor 9 tahun 2019 pasal 6 tentang
05590|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui
05591|tahapan:
05592|1) Sebelum bekerja
05593|2) selama bekerja
05594|3) Setelah bekerja
05595|- Sebagaimana pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:-
05596|- Pemberian informasi (ketika ada CPMI akan mendaftar sebagai CPMI
05597|maka Dinas akan memberikan informasi terkait P3MI yang memiliki
05598|SP3MI dan SIP2MI).
05599|- Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke aplikasi siap
05600|
05601|kerja diantaranya KTP, KK, buku nikah bagi yang sudah menikah,
05602|surat  ijin  kéluarga  yang  diketahui  Kades/lurah,  surat  keterangan
05603|sehat, BPJS  Kesehatan  dan  sertifikat  Kompetensi,setelah
05604|mengunggah  dan  dilakukan  verifikasi  oleh  Disnaker,maka  CPMI
05605|dapat memilih P3MI yang dipilih untuk memproses penempatan.
05606|- Proses seleksi, poses tersebut dilaksankan oleh P3MI sesuai pilihan
05607|CPMI   dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi maka CPMI harus
05608|membuat pasport.-
05609|- Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat membantu
05610|dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk melakukan
05611|pemeriksaan kesehatan psikologi yang selanjutnya CPMI oleh P3MI
05612|didaftarkan  pada  SISKOP2MI (Sistem  Komputerisasi  Perlindungan
05613|Pekerja Migran Indonesia), yang selanjutnya diajukan ke Disnaker
05614|untuk dilakukan Verifikasi dan setelah terverifikasi maka akan muncul
05615|ID di SISKO P2MI.-
05616|- Penandatanganan  perjanjian  penempatan  antara  CPMI  dan  P3MI
05617|yang didalamnya  memuat  negara  tujuan/penempatan  agensi,
05618|besaran gaji dan jabatan pekerjaan.
05619|- Pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  P3MI  memfasilitasi
05620|pembuatan / pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan.
05621|- Pengurusan  visa  kerja,  P3MI  memfasilitasi  pengurusan  visa  kerja
05622|sesuai  peraturan  perundang-undangan  negara  tujuan  penempatan
05623|yang  artinya  ketika  WNI  untuk  menjadi  PMI  maka  wajib
05624|menggunakan visa kerja.
05625|- OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan),  P3MI  wajib  mendaftarkan
05626|P3MI dalam OPP dan melampirkan perjanjian kerja . pasport dan
05627|visa,kerja CPMI.
05628|- Penandatanganan  perjånjian  kerja  antara  CPMl  dengan  calon
05629|majikan.
05630|- Pemberangkatan CPMI.
05631|- Sebagaimana pasal 24 (tahapan selama bekerja):
05632|- Tahapan  selama  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  negara  tujuan
05633|penempatan.
05634|- PMI  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  wajib  melaporkan
05635|kedatangan kepada atas Ketenaga kerjaan atau pejabat dinas luar
05636|negeri  yang  ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melalui  mitra
05637|usaha P3MI.
05638|- Atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas yang ditunjuk di negara
05639|tujuan  penempatan  melakukan  pendataan  kedatangan  dan
05640|keberadaan PMI selama berada di negara tujuan penempatan
05641|- Pasal 26, P3MI wajib melaporkan data kepulangan dan atau data
05642|
05643|perpanjangan  perjanjian  kerja  PMI  kepada  atase  ketenagakerjaan
05644|atau pejabat dinas luar negeri. Lalu sebagaimana Pasal 27 Tahapan
05645|setelah bekerja dimulai sejak PMI tiba dideparkasi Indonesia. Dalam
05646|hal  PMI  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1  bermasalah
05647|berdasarkan laporan dari atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas
05648|Luar  Negeri  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Perwakilan  Republik
05649|Indonesia, BP2MI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia.
05650|- Persyaratan yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 5 Undang-
05651|Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Setiap Pekerja
05652|Migran Indonesia  yang akan     bekerja keluar negeri harus memenuhi
05653|persyaratan:
05654|- Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun;
05655|- Memiliki Kompetensi;-
05656|- Sehat Jasmani Dan Rohani;-
05657|- Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan
05658|- Memiliki Dokumen yang dipersyaratkan.
05659|- Kemudian dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 18 Tahun 2017
05660|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
05661|wajib memiliki dokumen yang meliputi:
05662|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yng  telah  menikah
05663|melampirkan fotokopi buku nikah-
05664|- Surat keterangan izin suami/istri, izin orangtua, atau izin wali yang
05665|diketahui  oleh kepala desa atau lurah
05666|- Sertifikat kompetensi kerja (BLK).-
05667|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
05668|dan psikologi
05669|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat-
05670|- Visa kerja
05671|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perjanjian Kerja
05672|- Bahwa  Pelatihan  bagi  tenaga  kerja  dilaksanakan  oleh  Lembaga
05673|Pelatihan Kerja yang telah memiliki izin dari Dinas yang membidangi
05674|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
05675|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi
05676|syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017
05677|adalah memiliki sertifikat kompetensi.-Setiap tenaga kerja yang akan
05678|bekerja keluar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dapat
05679|mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
05680|Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP, untuk mengikuti uji kompetensi
05681|dan mendapatkan sertifikat kompetensi dapat dilakukan dengan jalur
05682|memiliki pengalaman atau jalur telah melaksanakan pelatihan.
05683|Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
05684|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
05685|
05686|dijelaskan  oleh  penyidik,  adalah  terdapat  orang  perseorangan  yang
05687|tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penempatan PMI
05688|dan  bukan  merupakan  atau  tidak  menjadi  bagian  dari  P3MI  PT.
05689|NSP ,namun melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
05690|Unsur "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
05691|SIP3MI Kepihak Lain"  dan "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
05692|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain" dalam fakta tersebut dan
05693|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
05694|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
05695|terhadap para CPMI PT. NSP .
05696|Terkait  dengan  hal  ini  bukan  merupakan  kompetensi  Ahli  untuk
05697|menjawab.
05698|Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
05699|maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat dikenakan unsur “Orang
05700|Peseorangan"adalah Sdri.Hermin Naning Rahayu, hal ini dikarenakan
05701|dalam  fakta  yang  disampaikan  penyidik  yang  bersangkutan  bukan
05702|bagian dari P3MI PT. NSP namun melakukan proses penempatan,salah
05703|satunya adalah pembuatan paspor dan visa dan tiket keberangkatan
05704|para CPMI yang akan berangkat ke Hongkong.
05705|Kepala  Kantor  Cabang  P3MI  memiliki  kewenangan  sebagaimana
05706|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal
05707|ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
05708|2019,yang menyatakan bahwa:(2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
05709|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat
05710|P3MI.(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),