00499|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00500|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00501|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00502|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00503|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00504|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00505|karena melakukan  penempatan pekerja  migran  Indonesia tanpa melalui
00506|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi pada hari Sabtu
00507|tanggal 9 November 2024 sekira pukul 17.45 WIB di jalan keluar Bandara
00508|Supadio Pontianak Kalimantan Barat;
00509|- Bahwa T erdakwa  yang  mengurus  tiket  keberangkatan  dan
00510|memesan mobil travel dari bandara ke perbatasan Indonesia-Malaysia dan
00511|T erdakwa juga yang membawa rombongan calon pekerja migran Indonesia
00512|yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut dari Bandara Praya Lombok
00513|kemudian  transit  di  Surabaya  lalu  setelah  dari  Surabaya  melanjutkan
00514|penerbangan ke Bandara Supadio Kalimantan Barat kemudian akan masuk
00515|
00516|ke Negara Malaysia melalui jalan tikus di Kabupaten Sambas Kalimantan
00517|Barat;
00518|- Bahwa saat  itu  ada  8  (delapan)  orang  calon  pekerja  migran
00519|Indonesia yaitu Saudara Haris Sofian, Saudara Muhammad Rizal, Saudara
00520|Nurman,  Saudara  Akbar  Sultan,  Saudara  Halpi,  Saudara  Dani  Ahmad,
00521|Saudara Sudirman, dan Saudara Riawan yang berasal dari Nusa T enggara
00522|Barat yang akan berangkat bekerja di kebun sawit di Negara Malaysia
00523|tempat T erdakwa bekerja dengan upah yang akan diterima oleh masing-
00524|masing calon pekerja migran Indonesia tersebut sebesar 1.000 (seribu)
00525|ringgit sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) ringgit;
00526|- Bahwa awalnya  pada  hari  Jumat  tanggal  1  November  2024
00527|T erdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan keberangkatan ke Bandara
00528|Supadio Kalimantan Barat untuk T erdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya
00529|yang akan ikut bekerja di Negara Malaysia tersebut, kemudian T erdakwa
00530|menyuruh 8 (delapan) orang tersebut untuk berkumpul di Bandara Lombok
00531|sebelum pukul 10.00 WIB di tanggal 9 November 2024 dan setelah kami
00532|lepas landas dari Bandara Lombok sekira pukul 14.00 WIB lalu tiba di
00533|Bandara Supadio sekira pukul 17.30 WIB, kemudian kami menunggu bagasi
00534|dan setelah itu langsung naik ke mobil travel yang dikendarai oleh seorang
00535|supir yaitu Saudara Dedek yang T erdakwa hubungi pada hari Jumat tanggal
00536|1  November  2025  untuk  membawa  kami  ke  batas  Negara  Indonesia-
00537|Malaysia dengan biaya sewa mobil travel tersebut sebesar Rp3.500.000,00
00538|(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Seluas Kabupaten Sambas, lalu pada saat
00539|di jalan keluar Bandara Supadio anggota Kepolisian Resor Kubu Raya Polda
00540|Kalimantan Barat memberhentikan dan membawa kami ke Polsek Kawasan
00541|Bandara  Supadio,  setelah  dilakukan  interogasi  singkat  kemudian  kami
00542|dibawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
00543|- Bahwa T erdakwa sudah 2 (dua) kali membawa calon pekerja migran
00544|Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia;
00545|- Bahwa T erdakwa  tidak  ada memiliki  ijin  untuk membawa  calon
00546|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00547|- Bahwa T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00548|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00549|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00550|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00551|Kartu T anda Penduduk (KTP) saja;
00552|
00553|- Bahwa biaya  yang  T erdakwa  minta  dari  masing-masing  calon
00554|pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut adalah
00555|sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian
00556|untuk membeli tiket pesawat, biaya travel dari bandara ke batas Malaysia,
00557|membeli tikar, dan kebutuhan makan di Negara Malaysia;
00558|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja sebagai mandor
00559|di  kebun  kelapa  sawit  di  Negera  Malaysia  dijanjikan  akan  diberikan
00560|pekerjaan  yang  ringan  jika  T erdakwa  membawa  calon  pekerja  migran
00561|Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut;
00562|- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar yang ikut
00563|diamankan bersama dengan T erdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar Boarding
00564|Pass Lion Air atas nama Junaidi, Haris Sofian, Muhammad Rizal, Nurman,
00565|Akbar Sultan, Halpi, Dani Ahmad, Sudirman, Riawan dan 1 (satu) buah
00566|handphone Vivo;
00567|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh
00568|instansi  yang  berwenang  terkait  rencana  membawa  kesemua  orang
00569|tersebut;
00570|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00571|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00572|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00573|negeri;
00574| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00575|T erdakwa  ialah  membantu  kesemua  orang  tersebut  dalam  rangka  penempatan
00576|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00577|Pekerja Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai izin resmi, adapun diri
00578|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00579|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00580|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00581|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00582|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00583|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00584|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00585|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00586|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00587|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00588|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00589|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00590|
00591|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00592|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00593|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00594|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00595|unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00596|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00597|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00598|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah
00599|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00600|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00601|tunggal Penuntut Umum;
00602|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00603|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00604|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00605|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00606|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00607|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00608|Menimbang, bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00609|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00610|T erdakwa, baik alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun alasan  pembenar
00611|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00612|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00613|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00614|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00615|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
00616|bijaksana mengenai hal  tersebut berdasarkan  asas keadilan bagi  diri  T erdakwa
00617|sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00618|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00619|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00620|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00621|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00622|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00623|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00624|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00625|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00626|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00627|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00628|
00629|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00630|masyarakat;
00631|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00632|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan
00633|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00634|suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan
00635|yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00636|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00637|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00638|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00639|keadaan T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00640|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00641|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00642|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00643|dari pidana yang dijatuhkan;
00644|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00645|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
00646|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
00647|tahanan;
00648|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00649|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00650|direlevansikan  kepatutan  yang  berdasar  menurut  hukum  atas  tiap  barang  bukti
00651|tersebut;
00652|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
00653|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00654|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00655|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00656|Keadaan yang memberatkan:
00657|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00658|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00659|Keadaan yang meringankan:
00660|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00661|mengulanginya lagi;
00662|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00663|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00664|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00665|
00666|Memperhatikan, Pasal  81  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00667|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00668|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00669|bersangkutan;
00670|
00671|MENGADILI:
00672|1. Menyatakan T erdakwa Junaidi alias Jun alias Bejo bin Junaidi Akbar
00673|(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak
00674|pidana orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00675|Migran Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00676|2. Menjatuhkan pidana kepada  T erdakwa oleh  karena  itu  dengan pidana
00677|penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
00678|ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
00679|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00680|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00681|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00682|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00683|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00684|1)  9 (sembilan) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama Junaidi,
00685|Haris Sofian. Muhammad Rizal, Nurman, Akbar Sultan, Halpi, Dani Ahmad,
00686|Sudirman, Riawa;
00687|tetap terlampir dalam berkas perkara;
00688|2) 1 (satu) buah handphone Vivo;
00689|dimusnahkan;
00690|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00691|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00692|
00693|Selasa
00694|
00695|17
00696|
00697|2025
00698|
00699|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh kami,
00700|Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H.,
00701|M.H.  dan Abdurrahman  Masdiana,  S.H.,  M.H.,  M.Han.  masing-masing  sebagai
00702|Hakim Anggota,  Putusan tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
00703|
00704|Juwairiah, S.H.
00705|
00706|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00707|
00708|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
00709|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00710|Panitera Pengganti
00711|Juwairiah, S.H.