01987|izin  tinggalnya  untuk  bekerja  berupa  visa  kerja  (Legal  Stay)  sesuai
01988|dengan batas waktu perjanjian kerjanya. Permasalahannya muncul ketika
01989|pekerja Migran Indonesia telah menyelesaikan kontrak kerjanya sesuai
01990|dengan jangka waktu kontrak serta izin tinggalnya telah habis, namun
01991|majikan/perusahaan tetap mempekerjakan pekerjanya tanpa memberikan
01992|kontrak kerja yang baru. Hal ini mengakibatkan izin tinggal pekerja tidak
01993|dapat diperpanjang dikarenakan perpanjangan izin tinggal hanya dapat
01994|dilakukan ketika kontrak kerja pekerjanya masih berlaku. Pekerja yang
01995|izin tinggalnya sudah habis karna ketebatasan kontrak kerja namun tetap
01996|berada  di  negara  penempatan  menyebabkan  mereka  rentan  menjadi
01997|ilegal (Vulnerable llegal). Kata "rentan" disini dimaksudkan bahwa, besar
01998|kemungkinan pekerja yang jadi ilegal dengan kategori ini terjadi tanpa
01999|pekerja  sadari.  Pengguna  dalam  hal  ini  majikanlah  yang  sebenarnya
02000|menjadikan  pekerja  ilegal  dikarenakan  majikan  tidak  menginginkan
02001|diterbitkannya kontrak kerja yang baru sebagai persyaratan perpanjangan
02002|izin  tinggal  untuk  bekerja.  Hal  ini  dikarenakan  salan  satu  persyaratan
02003|perpanjangan kontrak kerja mewajibkan majikan untuk memberikan gaji
02004|
02005|lebih baik daripada kontrak kerja pertama ditambah lagi majikan wajib
02006|membayarkan pajak pekerja asing yang menambah beban pengeluaran
02007|majikan;
02008|2. Ahli  Eko  Heru  Misgiyanto,  S.Pd  Bin  Sumijan yang  dibacakan  di
02009|persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
02010|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun
02011|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
02012|dimaksud  dengan  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,
02013|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
02014|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
02015|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
02016|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
02017|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
02018|tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun anta negara, untuk
02019|tujuan  ekspolitasi  atau  mengakibatkan  orang  terekspolitasi.  Berdasarkan
02020|Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02021|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adapun yang dimaksud
02022|dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
02023|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
02024|ditentukan dalam Undang-Undang ini;
02025|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun
02026|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
02027|dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
02028|korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
02029|pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
02030|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara
02031|melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau
02032|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
02033|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
02034|- Bahwa K erjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang
02035|dalam bidang ketenagakerjaan yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership
02036|Agreement (IJEPA) tentang penempatan tenaga kerja dan skema Technical
02037|Intern Train Program (TITP) atau pemagangan;
02038|- Bahwa b erdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
02039|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/V/2008 tentang
02040|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri,
02041|adapun Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
02042|
02043|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
02044|Negeri  oleh  Lembaga  Pelatihan  Kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
02045|pemerintah atau Lembaga Pendidikan dibawah bimbingan dan pengawasan
02046|instruktur  dan  atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses
02047|produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau
02048|keahlian tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
02049|Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  : PER.08/MEN/V/2008
02050|tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar
02051|Negeri, adapun penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari :
02052|1.LPK Swasta;
02053|2.Perusahaan; 
02054|3.Instansi Pemerintah;
02055|4.Lembaga Pendidikan.
02056|Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
02057|tentang  Ketenagakerjaan  berbunyi  "Pelatihan  kerja  diselenggarakan  oleh
02058|lembaga  pelatihan  kerja  pemerintah  dan/atau  lembaga  pelatihan  kerja
02059|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02060|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
02061|dapat  berbentuk  badan  hukum  Indonesia  atau  perorangan"  Berdasarkan
02062|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02063|Indonesia Nomor : PER.08/MEN/N/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02064|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
02065|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
02066|Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun  Lembaga
02067|Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah,
02068|badan  hukum  atau  perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk
02069|menyelenggarakan pelatihan kerja;
02070|Adapun  yang  dimaksud  LPK  Swasta  yaitu  LPK  badan  nukum  atau
02071|perorangan yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor
02072|13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas. Berdasarkan Pasal
02073|5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
02074|Tata  Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  untuk
02075|mendapatkan izin LPK, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara
02076|tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan :
02077|1.Fotocopy akta dan Keputusan pengesahan pendirian atau perubahan
02078|sebagai badan hukum yang di sahkan oleh instansi yang berwenang,
02079|
02080|2.Daftar  riwayat  hidup  penanggung  jawab  LPK  yang  tercantum  dalam
02081|akta yang dilengkapi oleh identitas diri dan pas poto. 
02082|3.Foto copy NPWP atas nama Lembaga.
02083|4.Fotocopy  tanda  bukti  kepemilikan  atau  sewa  atas  sarana  dan  pra
02084|sarana kantor dan pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun.
02085|5.Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.
02086|6.Profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  LPK  yang
02087|tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat: 
02088|7.Struktur organisasi dan uraian tugas. 
02089|8.Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertipikat kompetensi dan tenaga
02090|pelatihan.
02091|9.Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 tahun. 
02092|10. Program  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  akan
02093|diselenggarakan.
02094|11. Kapasitas pelatihan per tahun,
02095|12. Daftar sarana dan pra sarana pelatihan sesuai dengan program
02096|pelatihan yang akan diselenggarakan;
02097|- Bahwa  LPK  swasta  tidak  berhak  membawa  atau  memberangkatkan
02098|Warga  Negara  Indonesia  untuk  bekerja  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
02099|Indonesia, adapun dasarnya yaitu Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun
02100|2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Pelatihan Kerja diselenggarakan dan
02101|diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan,  dan  mengembangkan
02102|kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan
02103|kesejahteraan  sehingga  Lembaga  Pelatihan  Kerja  Swasta  (LPK  Swasta)
02104|hanya diselenggarakan dan diarahkan untuk pelatihan kerja bukan sebagai
02105|Lembaga  yang  dapat  membawa  atau  memberangkatkan  Warga  Negara
02106|Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
02107|- Bahwa  LPK  Swasta  dapat  menyelenggarakan  pemagangan  ke  Luar
02108|Negeri berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat
02109|(1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02110|Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
02111|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02112|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02113|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02114|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, bahwa
02115|LPK  Swasta  yang  menyelenggarakan  pemagangan  di  luar  negeri  harus
02116|memenuhi persyaratan:
02117|
02118|1.Memiliki izin LPK yang masih berlaku,
02119|2.Memiliki program pemagangan,
02120|3.Mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur Jenderal.
02121|4.Warga Negara Indonesia yang menjadi peserta Pemagangan berbeda
02122|dengan Pekerja Migran Indonesia.
02123|Adapun  pemagangan  di  luar  negeri  telah  diatur  sebagaimana  penjelasan
02124|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
02125|Nomor  :  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
02126|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  tersebut  diatas  dimana
02127|berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02128|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02129|Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri,  yang
02130|dimaksud Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
02131|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia  dan di
02132|Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Perusahaan atau instansi
02133|pemerintah atau Lembaga Pendidikan dibawah bimbingan dan pengawasan
02134|instruktur  dan  atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses
02135|produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau
02136|keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam
02137|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02138|Indonesia dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
02139|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud
02140|dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia
02141|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
02142|di luar wilayah Republik Indonesia;
02143|- Bahwa  tidak  ada  batasan  waktu  yang  dibutuhkan  dari  persiapan
02144|dokumen  hingga  berangkat  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  bekerja
02145|menggunakan Visa Kerja, selama calon Pekerja telah memenuhi persyaratan
02146|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang telah memiliki
02147|Perjanjian  Kerja,  Passpor  dan  Visa  Kerja  sebagaimana  tercantum  dalam
02148|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
02149|Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekeria l Migran Indonesia maka
02150|Perusahaan  Penempaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PI)  wajib
02151|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.  Bahwa untuk memiliki
02152|perjanjian  kerja,  passport  dan  Visa  Kerja  sebagaimana  tercantum  dalam
02153|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
02154|Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02155|
02156|tersebut  harus  melalui  tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud
02157|dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
02158|Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran
02159|Indonesia, yaitu :
02160|1.pemberian informasi;
02161|2.pendaftaran;
02162|3.seleksi;
02163|4.pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
02164|5.penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02165|6.pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02166|7.pengurusan Visa Kerja; 
02167|8.OPP; 
02168|9.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan 
02169|10. pemberangkatan.
02170|- Bahwa  seseorang  dengan  Visa  Kunjungan  (Temporary  Visitor)  tidak
02171|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai
02172|berikut berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02173|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  dimaksud  dengan
02174|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan,
02175|sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar
02176|wiiayah  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2
02177|Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02178|Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia
02179|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan di Luar wilayah Republik
02180|Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah  dikategorikan  sebagai
02181|Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf
02182|f  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  18  Tahun  2017  tentang
02183|pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,  untuk  dapat  ditempatkan  di  luar
02184|negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen berupa Visa
02185|Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan (Temporary Visitor) tidak
02186|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai Kuli Bangunan.
02187|
02188|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
02189|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02190|- Bahwa  Terdakwa  bekerja sebagai  pengajar  di  LPK  milik  Terdakwa
02191|sendiri;
02192|- Bahwa  LPK  Terdakwa adalah  MOMIJI  GAKKOU  yang  hanya
02193|mengajarkan Bahasa Jepang;
02194|- Bahwa Terdakwa mengenal  sdr. Hariyadi dan Sdr. Taufik kenal sejak
02195|tahun  2014  karena  kedua  orang  tersebut  adalah  tetangga  Terdakwa di
02196|Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sedangkan dengan sdr.
02197|
02198|Irvanudin sejak tahun 2018 yang  Terdakwa kenal saat belajar dan me njadi
02199|siswa Terdakwa di LPK Momiji Gakkou;
02200|- Bahwa ketiga orang tersebut menjadi siswa di LPK MOMIJI GAKKOU
02201|NUSANTARA sejak tahun 2018 yaitu awal Sdr. HARYADI belajar dan menjadi
02202|siswa  di  LPK  MOMIJI  GAKKOU  NUSANTARA :  Sekira  bulan  Juli  2018,
02203|Terdakwa dihubungi  oleh  Sdr.  HARYADI  via  telpon  dengan  tujuan  ingin
02204|mendaftar  proses  Magang  di  Negara  Jepang.  Beberapa  hari  kemudian
02205|Terdakwa pulang ke Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur bersama isteri
02206|Terdakwa dengan tujuan kerumah orang tua. Saat di Kec. Purbolinggo Kab.
02207|Lampung  Timur  Terdakwa sempat  bertemu  dengan  Sdr.  HARYADI  dan
02208|menjelaskan  bagaimana  proses  Magang  di  Negara  Jepang.  Sekira  bulan
02209|September  2018,  Sdr.  HARYADI  Terdakwa minta  untuk  datang  ke  LPK
02210|MOMIJI GAKKOU NUSANTARA yang beralamat di Kp. Rancalongong Rt/Rw
02211|002/011 Desa/Kel. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung Provinsi
02212|Jawa Barat dengan tujuan untuk belajar;
02213|- Bahwa awalnya Sdr. TAUFIK belajar dan menjadi siswa di LPK MOMIJI
02214|GAKKOU NUSANTARA :  Sekira bulan November 2018, Terdakwa dihubungi
02215|oleh Sdr. TAUFIK via telpon dengan tujuan ingin mendaftar proses Magang di
02216|Negara Jepang. Kemudian  Terdakwa minta Sdr. TAUFIK untuk datang ke
02217|LPK MOMIJI GAKKOU NUSANTARA yang beralamat di Kp. Rancalongong
02218|Rt/Rw 002/011 Desa/Kel. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung
02219|Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk belajar;
02220|- Bahwa sedangkan awalnya Sdr. IRVANUDIN belajar dan menjadi siswa
02221|di LPK MOMIJI GAKKOU NUSANTARA :  Sekira bulan Juli 2018, Terdakwa
02222|dihubungi oleh Sdr. IRVANUDIN via telpon dengan tujuan ingin mendaftar
02223|proses Magang di Negara Jepang. Beberapa hari kemudian Terdakwa pulang
02224|ke Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur bersama isteri  Terdakwa dengan
02225|tujuan kerumah orang tua. Saat di Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur
02226|Terdakwa sempat  bertemu  dengan  Sdr.  IRVANUDIN  dan  menjelaskan
02227|bagaimana proses Magang di Negara Jepang. Sekira bulan September 2018,
02228|Sdr. IRVANUDIN  Terdakwa minta untuk datang ke LPK MOMIJI GAKKOU
02229|NUSANTARA yang beralamat di Kp. Rancalongong Rt/Rw 002/011 Desa/Kel.
02230|Solokan  Jeruk  Kec.  Solokan  Jeruk  Kab.  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat
02231|dengan tujuan untuk belajar;
02232|- Bahwa LPK MOMIJI GAKKOU adalah milik Terdakwa yang didirikan dan
02233|beroperasi pada tahun 2018. Adapun legalitas yang dimiliki oleh LPK MOMIJI
02234|GAKKOU NUSANTARA milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Rancalongong
02235|
02236|Rt/Rw 002/011 Desa/Kel. Solokan Jeruk Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung
02237|Provinsi Jawa Barat sejak berdiri dan beroperasi tahun 2018 tersebut yaitu
02238|Surat  Keterangan  Domisili  Nomor  :  146/01/DS/IX/2018,  tanggal  21
02239|September 2018 kemudian pada tahun 2021 legalitas yang dimiliki oleh LPK
02240|MOMIJI GAKKOU NUSANTARA, antara lain : 
02241|1.Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  Nomor  :  1245000362099,  tanggal  29
02242|Maret 2021  yang diterbitkan  Pemerintah Kab. Bandung Provinsi  Jawa
02243|Barat, 
02244|2.Izin Usaha, yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2021 berikut lampiran, 
02245|3.Akta pendirian No. 4 tanggal 30 Juli 2021.
02246|4.Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  AHU-
02247|0020608.AH.01.04.Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan
02248|Hukum Yayasan MOMIJI GAKKOU NUSANTARA, tanggal 01 September
02249|2021 berikut lampiran;
02250|- Bahwa t ujuan  Terdakwa mendirikan LPK Momiji Gakkou ad alah untuk
02251|memberikan  pelatihan  bahas  jepang  dan  memberikan  peluang  kepada
02252|teman-teman yang ingin bekerja dalam bentuk magang di negara jepang;
02253|- Bahwa LPK Momiji Gakkou hanya memberikan pelatihan bahasa jepang
02254|dan bukan untuk memberangkatkan bekerja dalam bentuk magang di Negara
02255|Jepang;
02256|- Bahwa yang berangkat tiga orang tersebut adalah Sanding Organization
02257|(SO) yang dalam hal ini adalah saksi Yudhi Kurniawan;
02258|- Bahwa yang  memproses  pembuatan  Paspor  dan  Visa  adalah  Saksi