00745|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Saksi  Korban  memberikan
00746|keterangan  bahwa  Anak  menarik  untuk  naik  ke  rumah  tersebut  akan  tetapi
00747|Saksi  korban  memberontak  sehingga  Anak  kembali  menarik  Saksi  korban
00748|tepatnya  di bawah  pohon  kelapa  yang  membuat  Saksi  korban  terjatuh  dan
00749|kepala  Saksi  korban  terbentur  dan  membuat  Saksi  korban  tidak  berdaya.
00750|Selanjutnya Anak  membuka baju dan celana pendek milik Saksi korban  dan
00751|Anak mulai menindih badan Saksi korban sambil mengeluarkan alat kelaminnya
00752|dan membuka paha Saksi korban kemudian Anak mengarahkan alat kelaminnya
00753|ke vagina Saksi korban  lalu memasukkannya ke dalam vagina  Saksi korban
00754|yang saat itu Anak juga memegang payudara dan menghisap payudara Saksi
00755|korban;
00756|Menimbang,  bahwa  keterangan  Saksi  Korban  tersebut  bersesuaian
00757|dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya yaitu Saksi 2 dan Saksi 3 yang selain
00758|mendengarkan cerita langsung dari Saksi korban juga di perlihatkan adanya
00759|luka memar di betis dan bokong Saksi Korban beberapa hari setelah kejadian;
00760|Menimbang,  bahwa  luka-luka  yang  dialami  Saksi  korban  juga  dapat
00761|dikonfirmasi dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa
00762|Visum  Et  Repertum Nomor:  B-22/VER/RSHAD/II/2025  tanggal  12  Februari
00763|2025,  yang ditandatangani oleh dr. Megawati Nur Fitri dan dikeluarkan oleh
00764|Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu  diterangkan bahwa pada bagian
00765|Perut,  Pinggang  dan  Bokong  tampak  luka  lecet  lama  pada  daerah  bokong
00766|ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm yang disebabkan bersentuhan dengan
00767|benda tumpul;
00768|Menimbang, bahwa berkaitan dengan terjadinya kejadian persetubuhan
00769|yang awalnya dibantah oleh Anak dan pada pemeriksaan Anak mengakuinya,
00770|hal  tersebut  bersesuaian  pula  dengan  bukti  surat  berupa  hasil  Visum  Et
00771|Repertum Nomor :  B-265/445/VER/RSHAD/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 ,
00772|atas nama Saksi Korban yang ditanda tangani oleh dr. Akhmad Taufiq, Sp.OG,
00773|dokter  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Hajja  Andi  Depu dengan  hasil
00774|pemeriksaan dalam Vagina: Vulva/Vagina tidak ada kelainan, tampak keputihan
00775|dan Luka robek lama arah jam 3, 6, 9 dan 12. Dengan kesimpulan Selaput dara
00776|(hymen) tidak utuh;
00777|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim
00778|berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  yang  telah  memaksa  Anak  untuk
00779|Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00780|
00781|melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan kemaluan Anak ke
00782|kemaluan Saksi Korban serta melakukan pelecehan berupa memegang dan
00783|menghisap payudara Saksi Korban telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan
00784|seksual  secara  fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan
00785|organ reproduksi sehingga unsur perbuatan dari delik telah terpenuhi. Bahwa
00786|perbuatan Anak yang telah melalukan perbuatan seksual secara fisik tersebut
00787|didasari oleh adanya paksaan Anak terhadap Saksi Korban yang mana Saksi
00788|Korban tidak menghendaki hal tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Korban
00789|merasa direndahkan harkat dan martabatnya, oleh karenanya unsur tujuan dari
00790|perbuatan  Anak  telah  terpenuhi.  Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
00791|tersebut maka unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
00792|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
00793|merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau
00794|kesusilaannya telah terpenuhi;
00795|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  6  huruf  a
00796|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak
00797|Pidana Kekerasan Seksual  Jo.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
00798|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah
00799|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00800|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
00801|Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak melalui Advokatnya telah
00802|mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta agar penjatuhan pidana
00803|terhadap anak sesuai dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan,
00804|maka terhadap hal tersebut akan Hakim pertimbangankan bersamaan dengan
00805|pertimbangan terhadap Laporan Hasil dari Pembimbing Kemasyarakatan;
00806|Menimbang, bahwa  dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
00807|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00808|alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  oleh  karena  itu  meskipun  Anak
00809|masih berstatus anak-anak, Anak haruslah bertanggung jawab atas perbuatan
00810|yang dilakukan;
00811|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak mampu  bertanggung  jawab,
00812|maka harus dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3
00813|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00814|Anak termasuk dalam klasifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;
00815|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam me ngambil putusan mengenai
00816|perkara  ini,  selain  mempertimbangkan  aspek  yuridis  dari  hasil  pemeriksaan
00817|persidangan  sebagaimana  tersebut  diatas , Hakim  juga  akan
00818|Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00819|
00820|mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan  Anak, lingkungan
00821|keluarga  dan  lingkungan  sosial  tempat  tinggal  Anak berdasarkan  hasil
00822|pemeriksaan  di  persidangan  maupun  hasil  penelitian  Pembimbing
00823|Kemasyarakatan; 
00824|Menimbang, bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas,
00825|akan dijadikan pertimbangan bagi  Hakim  untuk menjatuhkan pidana kepada
00826|Anak yang dirasa lebih adil demi perkembangan kejiwaan  Anak serta masa
00827|depan kehidupan Anak dan keluarganya;
00828|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
00829|Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan,  yang  pada  pokoknya  demi
00830|kepentingan terbaik bagi masa depan Anak, merekomendasikan agar dilakukan
00831|pembinaan dalam Lembaga di Yayasan Miftahul Jihad Kabupetan Majene di
00832|jalan korban 40.000 jiwa Tende, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur,
00833|Kabupaten Majene;
00834|Menimbang, terhadap rekomendasi tersebut Hakim mempertimbangkan
00835|dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan
00836|kepentingan terbaik bagi anak;
00837|Menimbang, bahwa asas keadilan berasal dari rasa keadilan dimana
00838|rasa  keadilan ini  bukan  saja memperhatikan keadilan bagi  Anak, melainkan
00839|harus  memperhatikan  rasa  keadilan  bagi  korban  dan  masyarakat.  Bahwa
00840|perbuatan Anak dalam perkara  a quo  memiliki dampak yang dapat merusak
00841|masa  depan  Saksi  Korban  dan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  berakibat
00842|merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan serta perbuatan Anak
00843|termasuk  dalam  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama  dan
00844|kesusilaan di masyarakat;
00845|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  kepastian  hukum  penjatuhan
00846|pidana kepada Anak harus berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang
00847|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam
00848|ketentuan Pasal 69 ayat (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai
00849|tindakan, selanjutnya ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun
00850|hanya dapat dikenai tindakan. Bahwa dalam perkara a quo Anak telah berusia
00851|lebih  dari  18  (delapan  belas)  tahun,  sehingga  terhadap  Anak  hanya  dapat
00852|dijatuhi pidana;
00853|Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak
00854|dan asas kemanfaatan, Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Anak akan
00855|memperhatikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dan  Anak
00856|khususnya, agar dalam penjatuhan pidana kepada Anak ini dapat bermanfaat
00857|sebagai  pembelajaran  untuk  masyarakat  atau  anak-anak  lainnya  agar  tidak
00858|Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00859|
00860|mengikuti perbuatan Anak dan juga  untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu
00861|sendiri,  agar  dijadikan  pembelajaran  untuk  tidak  mengulangi  tindak  pidana
00862|serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari;
00863|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00864|diatas,  Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  Pembimbing
00865|Kemasyarakatan  untuk  menjatuhkan  pidana  berupa  pembinaan  di  dalam
00866|lembaga, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama pidana tersebut
00867|sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
00868|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pidana  penjara
00869|terhadap Anak Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan
00870|ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara dijalani oleh
00871|anak di LPKA sampai dengan Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bahwa
00872|dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk
00873|dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak dalam Pasal
00874|23 ayat (3) menyebutkan bahwa :  “Dalam hal Anak telah mencapai umur 18
00875|(delapan belas) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak  dipindahkan
00876|ke lembaga pemasyarakatan pemuda  dengan memperhatikan kesinambungan
00877|pembinaan Anak”. Lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa :
00878|“Dalam  hal  tidak  terdapat  lembaga  pemasyarakatan  pemuda,  Anak  dapat
00879|dipindahkan  ke  lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan  rekomendasi
00880|dari Pembimbing Kemasyarakatan”;
00881|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  tersebut
00882|diatas, dalam perkara a quo Anak telah berumur lebih dari 18 (delapan belas)
00883|tahun dan tidak terdapatnya lembaga pemasyarakatan pemuda di Kabupaten
00884|Polewali Mandar, oleh karena itu pidana penjara terhadap anak perlu ditetapkan
00885|untuk  dijalani  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  Polewali  dengan  tetap
00886|memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda dan dalam hal blok tersebut
00887|tersedia, maka Anak dapat ditempatkan pada LPKA sebagaimana ketentuan
00888|dalam Pasal 23 ayat (6) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022
00889|Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap
00890|Anak yang menyebutkan : ” Dalam hal tidak terdapat blok khusus pemuda pada
00891|lembaga pemasyarakatan dewasa sebagaimana  dimaksud pada ayat (5), Anak
00892|tetap ditempatkan dalam  LPKA sampai telah mencapai umur 21 (dua puluh
00893|satu) tahun”;
00894|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
00895|cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;
00896|Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00897|
00898|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00899|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00900|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan
00901|panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju terusan Jeans warna biru yang
00902|telah disita dari Saksi Korban untuk kepentingan pembuktian, namun menurut
00903|Hakim barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma kepada
00904|Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00905|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :  1 (satu) unit sepeda motor
00906|merk Honda Sonic warna merah putih dengan nomor rangka xxxxxxxxxxxxx dan
00907|nomor mesin xxxxxxxxxx yang telah disita dari Anak dan menurut Hakim tidak
00908|memiliki keterkaitan secara langsung dengan perbuatan dari Anak, maka perlu
00909|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
00910|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak, maka
00911|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00912|meringankan Anak;
00913|Keadaan yang memberatkan:
00914|- Perbuatan Anak  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  norma
00915|kesusilaan di masyarakat;
00916|- Perbuatan  Anak  dapat  mengakibatkan  trauma  secara  fisik  maupun
00917|psikis terhadap Saksi Korban;
00918|- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan dari Saksi Korban;
00919|Keadaan yang meringankan:
00920|- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan dapat
00921|memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
00922|- Anak belum pernah dipidana;
00923|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00924|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
00925|Mengingat, Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor
00926|12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-Undang
00927|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana,
00928|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00929|dan  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang
00930|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00931|bersangkutan;
00932|
00933|MENGADILI:
00934|Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00935|
00936|1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00937|bersalah  melakukan  tindak pidana pelecehan seksual  fisik sebagaimana
00938|dalam dakwaan Penuntut Umum;
00939|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak dengan  pidana  penjara selama  2
00940|(dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Polewali;
00941|3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
00942|4. Menetapkan barang bukti berupa:
00943|- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
00944|- 1 (satu) lembar baju terusan Jeans warna biru;
00945|Dimusnahkan;
00946|- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah
00947|putih dengan nomor rangka xxxxxxxxxx dan nomor mesin xxxxxxxxxxx;
00948|Dikembalikan kepada Anak;
00949|5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00950|(lima ribu rupiah);
00951|
00952|Kamis
00953|
00954|21  Mei
00955|
00956|2026
00957|
00958|Demikian  diputuskan  pada  hari  Kamis,  tanggal  21  Mei  2026  oleh
00959|Muhammad  Taufiq  Akbar  M,  S.H.,  sebagai  Hakim  Pengadilan  Anak  Pada
00960|Pengadilan Negeri Polewali, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
00961|pada hari dan tanggal  itu  juga, dengan  dibantu  oleh Muliati, S.H., Panitera
00962|Pengganti, serta dihadiri oleh Utari Andani Putri Darmawangsa, S.H., M.Kn.
00963|Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Anak didampingi
00964|Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak.
00965|
00966|Muliati, S.H.
00967|
00968|Panitera Pengganti,
00969|Muliati, S.H.
00970|Hakim,
00971|Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.