00920|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00921|Menimbang bahwa berdasarkan  Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-undang
00922|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00923|Indonesia menganut  sistem  kumulatif  dalam  penjatuhan  pidana  kepada
00924|terdakwa  yaitu  disamping  pidana  penjara  juga  pidana  denda  yang  harus
00925|dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00926|yang diatur dalam Undang-undang tersebut;  
00927|Menimbang  bahwa  mengenai  pidana  kurungan  pengganti  denda,  jika
00928|terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan,
00929|hal ini tidak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00930|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, s ehingga
00931|dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  harus  mempedomani  dari  ketentuan
00932|umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal
00933|30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, ia
00934|diganti dengan pidana kurungan;
00935|Menimbang  bahwa  mengenai  permohonan  yang  dimohonkan  oleh
00936|Terdakwa melalui Penasihat Hukum sebagaimana terdapat dalam nota pledoi
00937|yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim
00938|mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang
00939|memberatkan  dan  meringankan,  dengan  mendasarkan  pada  prinsip  bahwa
00940|pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah
00941|ini dipandang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau
00942|disebut  juga  dengan  prinsip  proporsionalitas  sebagai  prinsip  dasar  yang
00943|menpukulin  bahwa  pemidanaan  yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat
00944|
00945|kesalahan  dan  kejahatan  dengan  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari
00946|Terdakwa sebagai pelaku kejahatan;
00947| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00948|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00949|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00950|dijatuhkan; 
00951|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00952|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00953|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00954|Menimbang  bahwa  mengenai  barang  bukti  Majelis  akan
00955|mempertimbangkan sebagai berikut:
00956|Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada
00957|Pasal  46  ayat (1)  KUHAP M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  pembahasan
00958|permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  berpendapat  bahwa  Pengadilan
00959|berwenang:
00960|1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa
00961|benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda
00962|tersebut;
00963|2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
00964|3. Menjatuhkan  putusan  yang  memerintahkan  pemusnahan  atau  perusakan
00965|benda sitaan;
00966|4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi
00967|sebagai barang bukti dalam perkara lain; 
00968|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP
00969|menyebutkan  “barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
00970|kejahatan  atau  sengaaja  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dapat
00971|dirampas;
00972|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  39  KUHAP  R.  Soesilo
00973|menguraikan  bahwa  barang  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan
00974|dapat  dirampas  sepanjang  barang  tersebut  adalah  barang-barang  milik
00975|Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh
00976|dirampas;
00977|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  b  KUHAP
00978|menyatakan  “yang  dapat  dikenakan  penyitaan  adalah  benda  yang  telah
00979|dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk
00980|mempersiapkannya;
00981|
00982|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00983|berupa:
00984|- 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi: A 1368 FY berikut
00985|kunci kontak;
00986|- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi: A 1368
00987|FY;
00988|Oleh karena barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan BPKB
00989|Nomor: P-01202321, maka dikembalikan kepada yang paling berhak;
00990|- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam;
00991|oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan
00992|dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
00993|Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah
00994|merupakan  balas  dendam,  akan  tetapi  semata-mata  hanya  pelajaran  bagi
00995|Terdakwa  agar  selama  menjalani  pidananya  tersebut,  Terdakwa  dapat
00996|merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana
00997|yang  dapat  dijatuhi  pidana,  dengan  harapan  setelah  selesai  melaksanakan
00998|pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan
00999|mengulangi  perbuatannya  lagi  sehingga  dengan  mengingat  tuntutan  pidana
01000|yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang
01001|meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang
01002|akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi
01003|rasa keadilan;
01004|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01005|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01006|yang meringankan Terdakwa;
01007|Keadaan yang memberatkan:
01008|- Perbuatan Terdakwa  dapat  menimbulkan  masalah  bagi  Pekerja  Migran
01009|Indonesia di Luar Negeri;
01010|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01011|Keadaan yang meringankan:
01012|- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
01013|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01014|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01015|   Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan
01016|akan  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa  tidak  mengajukan  permohonan  agar
01017|dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222
01018|
01019|ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara
01020|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
01021|Memperhatikan  ketentuan  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-undang
01022|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01023|Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
01024|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
01025|yang bersangkutan;
01026|
01027|MENGADILI:
01028|1. Menyatakan  terdakwa Saeful Azis Bin (Almarhum) Sayuti  telah terbukti
01029|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta
01030|tanpa izin  melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara per
01031|orangan” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
01032|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana
01033|penjara  selama  7  (tujuh)  bulan dan  denda  sejumlah  Rp10.000.000,00
01034|(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
01035|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
01036|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01037|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01038|4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01039|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
01040|  Dirampas untuk dimusnahkan ;
01041|6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  Rp5.000,00 (lima
01042|ribu rupiah).
01043|
01044|Senin
01045|
01046|3
01047|
01048|2025
01049|
01050|Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami,
01051|Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H.
01052|dan  Hendri  Irawan,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01053|
01054|diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Kamis,  tanggal  6
01055|Februari  2025 oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota
01056|tersebut,  dibantu  oleh  Agus  Sadikin,  S.H.,  M.H.  Panitera  Pengganti  pada
01057|Panitera Pengganti,
01058|          Ttd
01059|                               Agus Sadikin, S.H., M.H.
01060|
01061|Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
01062|Ttd Ttd
01063|Aswin Arief, S.H., M.H.                                  Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.
01064|Ttd
01065|Hendri Irawan, S.H.
01066|Panitera Pengganti,
01067|          Ttd
01068|                               Agus Sadikin, S.H., M.H.