00866|- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli terkait
00867|eksploitasi tenaga kerja dari Jawa lewat NTT dengan tujuan ke Australia
00868|sebanyak 26 orang calon tenaga kerja dengan cara diselundupkan pada
00869|tanggal 20 Mei tahun 2022 dan tanggal 11 Juli tahun 2022;
00870|- Bahwa  Ahli  bertugas  pada  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
00871|Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  timur  bagian  Perencanaan,
00872|Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga kerja dan
00873|Transmigrasi Provinsi NTT, pada Seksi Penempatan, Pembinaan dan
00874|Pemagangan Tenaga Kerja;
00875|- Bahwa Ahli sebagai Pengantar Kerja Ahli Madya memiliki sertifikat
00876|kompetensi di bidang ketenagakerjaan khususnya Penempatan Tenaga
00877|Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
00878|
00879|Kerja baik calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daearah (AKAD) dan
00880|Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan nomor Sertifikasi 781003359b
00881|3 0000072 2021 tanggal 29 November 2021;
00882|- Bahwa  tenaga  kerja  antar  daerah  (AKAD)  proses  pelayanan
00883|penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi dalam wilayah Negara
00884|Kesatuan Republik Indonesia;
00885|- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon AKAD dan
00886|AKAN antara lain berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin Orang tua
00887|mengetahui  Lurah/  KepalaDesa,  SKCK  (Surat  Keterangan  Catatan
00888|Kepolisian),  Surat  Perjanjian  Penempatan,  dan  Kartu  Pencari  Kerja
00889|(SIAPkerja-ID),  Sertifikat  Pelatihan  sesuai  dengan  bidang  pekerjaan
00890|calon tenaga kerja;
00891|- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
00892|Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 menyatakan pencari kerja pada Pasal
00893|28 ayat (2) Informasi Pencari Kerja minimal memuat Identitas Pencari
00894|Kerja,  keahlian  atau  sertifikat  kompetensi  yang  dimilki,  pengalaman
00895|kerja dan informasi jabatan yang dilamar serta berdasarkan Pasal 30
00896|ayat (2) pencari kerja harus memiliki akun SIAPkerja untuk mengakses
00897|informasi lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, pencari kerja terlebih
00898|dahulu mengisi profil data diri dan mendaftar sebagai pencari kerja;
00899|- Bahwa  apabila  seseorang  hendak  menjadi  tenaga  kerja  Antar
00900|Kerja Antar Daerah (AKAD) telah memenuhi persyaratan tersebut diatas
00901|dapat  memperoleh  rekomendasi  pemberangkatan  dari  dinas  yang
00902|membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon tenaga
00903|kerja  dan  apabila  perekrut atau  kordinator  umum  dari  LPTKS  maka
00904|harus memasukan surat permohonan rekomendasi pemberangkatan ke
00905|Disnakertrans dari calon tenaga kerja yang sudah direkrut agar siap
00906|diberangkatkan sesuai dengan daerah tujuan;
00907|- Bahwa  apabila  perusahaan  pengguna  jasa  tenaga  kerja/  atau
00908|LPTKS sudah mengajukan Permohonan Rekomendasi Keberangkatan
00909|dan Penempatan calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
00910|yang  dilakukan  oleh  Disnakertrans  dan  tenaga  kerja  sesuai  dengan
00911|aturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah sesuai dengan
00912|Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
00913|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang
00914|Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, yaitu melihat kembali LPTKS
00915|apakah memenuhi pasal 46 (1) Pemberi Kerja yang merekrut sendiri
00916|Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
00917|
00918|Pencari Kerja secara langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar
00919|provinsi domisili Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD dan SPR. Dan
00920|Pasal 47 (1) SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1),
00921|diterbitkan  oleh  Dinas  Provinsi  asal  Pencari  Kerja.  (2)  Untuk
00922|mendapatkan  SPR  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemberi
00923|Kerja  mengajukan  permohonan  dengan  melampirkan  salinan  SPP
00924|AKAD dalam Pasal 48:
00925|(1) Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Pencari Kerja sesuai
00926|dengan kualifikasi jabatan dapat melakukan seleksi secara mandiri
00927|atau melibatkan Pengantar Kerja.
00928|(2) Pencari Kerja yang telah lulus seleksi dan sepakat untuk bekerja
00929|wajib menandatangani perjanjian kerja.
00930|(3) Dalam hal Pemberi Kerja merekrut sendiri Pencari Kerja secara
00931|langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar provinsi domisili,
00932|Pemberi  Kerja  harus  melaksanakan  orientasi  pra  penempatan
00933|Pencari Kerja yang telah lulus seleksi.
00934|Pasal 49 (1) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra
00935|penempatan  menandatangani  perjanjian  kerja  sebelum  bekerja.  (2)
00936|Perjanjian  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan
00937|perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja yang memuat
00938|syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.  (3)  Perjanjian  kerja
00939|sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. identitas para
00940|pihak;  b. alamat  tempat  kerja;  c.  hak  dan  kewajiban  para  pihak; d.
00941|syarat-  syarat  kerja; e. besaran  upah  dan  tata  cara  pembayaran; f.
00942|tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan g. tanda tangan para
00943|pihak. Pasal 50 Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Tenaga Kerja
00944|wajib  menyampaikan  laporan  penempatan  atau  laporan  lowongan
00945|pekerjaan  yang  telah  terisi  kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan
00946|melalui SIAPkerja. Pasal 52 Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga
00947|Kerja, dapat merekrut Pencari Kerja melalui PPTKS atau P3RT. Pasal
00948|53  PPTKS  atau  P3RT  yang  akan  merekrut  Pencari  Kerja  untuk
00949|ditempatkan kepada Pemberi Kerja wajib: a. memiliki perjanjian kerja
00950|sama  penempatan;  b.  melaporkan  informasi  lowongan  pekerjaan;  c.
00951|memiliki SPP AKAD; dan d. memiliki SPR. Pasal 54 (1) Perjanjian kerja
00952|sama  penempatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53  huruf  a
00953|merupakan  perjanjian  tertulis  antara  PPTKS  atau  P3RT  dengan
00954|Pemberi  Kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam
00955|Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
00956|
00957|PTKDN. (2) Perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud
00958|pada  ayat  (1)  minimal  memuat:  a.  identitas  para  pihak;  b. hak  dan
00959|kewajiban para pihak; c. lingkup pekerjaan; d. jumlah Tenaga Kerja yang
00960|dibutuhkan e. besaran upah; f. imbalan jasa/biaya penempatan; dan g.
00961|jaminan  penempatan.  Jika  semuanya  lengkap  maka  Dinas  yang
00962|membidangi  ketenagakerjaan  kabupaten/kota  asal  tenaga  kerja
00963|mengeluarkan rekomendasi pemberangkatan yang di dahului dengan
00964|melakukan orentasi Pra Penempatann (OPP) oleh pemberi kerja atau
00965|LPTKS  bersama-sama  dengan  Dinas  Kabupaten/kota  daerah  asal
00966|tenaga kerja;
00967|- Bahwa apabila tenaga kerja tidak berkompeten dan tidak memiliki
00968|sertifikat maka wajib dilakukan pelatihan dan pelatihan tersebut bisa dari
00969|pemberi kerja dalam hal ini LPTKS bekerja sama dengan BLK (balai
00970|latihan kerja swasta) atau Balai latihan kerja pemerintah untuk melatih
00971|calon tenaga kerja sesuai bidangnya dan setelah itu barulah di terbitkan
00972|sertifikat kompetensinya dan juga di tempatkan sesuai dengan sertifikat
00973|tersebut;
00974|- Bahwa di provinsi NTT terdapat BLK (Balai Latihan Kerja) milik
00975|Pemerintah  Provinsi ada dan BLK (Balai Latihan Kerja) Swasta;
00976|- Bahwa apabila jika perusahaan pengguna/pemberi kerja langsung
00977|sudah  menyampaikan  lowongan  kerja/atau  SPP  AKAD/SPR  dan
00978|kemudian  apabila  ada  calon  tenaga  kerja  yang  sudah
00979|membekali/memiliki  sertifikat  kompetensi  maka  sudah  dinyatakan
00980|memenuhi syarat keterampilan yang ditentukan sesuai lowongan dan
00981|siap di berangkatkan, dan apabila calon tenaga kerja belum membekali
00982|sertifikat  kompetensi  untuk  mengisi  lowongan  dimaksud  maka
00983|perusahaan  pengguna/pemberi  tenaga  kerja  harus  berkomunikasi
00984|dengan BLK swasta atau pemerintah untuk melatih tenaga kerja sesuai
00985|dengan  kompetensinya  dan  selanjutnya  bisa  mendapatkan  sertifikat
00986|kompetensi  setelah  itu  bisa  mendapatkan  surat  rekomendasi
00987|pemberangkatan setelah menandatangani perjanjian penempatan calon
00988|tenaga kerja dan telah mengikuti OPP (Orentasi Pra Penempatan) yang
00989|dilakukan oleh perusahaan dan bersama-sama dengan Dinas Provinsi
00990|atau Kabupaten/Kota;
00991|- Bahwa jika semua calon tenaga kerja antar kerja antar daerah
00992|(AKAD ) yang baru direkrut belum mengikuti  pelatihan  tidak bisa di
00993|keluarkan rekomendasi pemberangkatan dikarenakan di Provinsi NTT
00994|Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
00995|
00996|terdapat  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor
00997|358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penghentian
00998|Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
00999|Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya tenaga kerja asal NTT
01000|wajib memiliki sertifikat kompetensi apabila hendak kerja keluar NTT;
01001|- Bahwa  penampungan  Perusahaan  Pengguna/Penerima  Tenaga
01002|Kerja melekat dengan Balai Latihan Kerja dikarenakan di Provinsi NTT
01003|terdapat  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor
01004|358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penghentian
01005|Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
01006|Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya tenaga kerja asal NTT
01007|wajib  memiliki  sertifikat  kompetensi  keluar  NTT  dan  wajib
01008|menyampaikan  laporan  ke  Disnakertrans  Daerah  asal  tenaga  kerja
01009|dengan  memberikan  kebebasan  tenaga  kerja  untuk  berkoordinasi
01010|dengan keluarganya dan bahkan Dinas Tenaga Kerja asalnya serta di
01011|laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja daerah tujuan penempatan dari
01012|hal tersebut dari Dinas Nakertrans kabupaten daerah asal tenaga kerja
01013|bisa melakukan monitoring.
01014|- Bahwa perusahaan pengguna/pemberi tenaga kerja yang sudah
01015|terdaftar pada kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTT :Perusahaan yang
01016|sudah terdaftar pada kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTT : terdapat
01017|Lembaga  Penyalur  Pekerja  Rumah  Tangga  (LPPRT/P3RT)  ada  23
01018|kantor cabang yaitu LPPRT/P3RT terdaftar untuk  AKAD  dan  2
01019|PPTKS/LPTKS PT. Maha Karya Indonesia Maju Lembaga Penempatan
01020|tenaga Kerja swasta (LPTKS) yaitu PT Sinar Mustika Flobamora yang
01021|terdaftar lokasi penempatan tenaga kerjanya di Kalimantan tengah dan
01022|untuk selain PT tersebut tidak ada lagi PT Pelaksanan Penempatan
01023|tenaga  kerja  yang  terdaftar  23  dan  AKAN  53  Perusahaan  di
01024|Disnakertrans Provinsi NTT;
01025|- Bahwa PT. Karya Abdi Mulia selaku perusahaan penyeleksi dan
01026|penempatan tanaga kerja yang beralamat di Jojoran 5 Timur Desa Mojo
01027|Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur tidak pernah terdaftar
01028|dan menyampaikan SPPAKAD serta mengajukan Permohonan SPR ke
01029|Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01030|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut  (SPR)  sebagai  wajib  lapor
01031|lowongan  Pekerjaan  sesuai  Pepres  Nomor  57  Tahun  2023  tentang
01032|Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01033|
01034|Wajib  Lapor  Lowongan  Pekerjaan  untuk  dilakukan  penyuluhan,
01035|pendaftran dan seleksi;
01036|- Bahwa  seseorang/badan  usaha  bisa  melakukan  perekrutan,
01037|penampungan dan pemberangkatan harus memiliki SPPAKAD terdaftar
01038|dan menyampaikan SPPAKAD serta mengajukan Permohonan SPR ke
01039|Dinas Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01040|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut  (SPR)  sebagai  wajib  lapor
01041|lowongan  Pekerjaan  sesuai  Pepres  Nomor  57  Tahun  2023  Tentang
01042|Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
01043|- Bahwa  PT Karya  Abdi  Mulia  selaku  perusahan  penyeleksi  dan
01044|penempatan tenaga kerja dalam negeri dalam melakukan perekrutan
01045|calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) tidak memiliki
01046|rekomendasi yaitu :
01047| Rekomendasi permohonan pengesahan perjanjian kerja (PK) dan
01048|Surat  Persetujuan  Penempatan  (SPP)  AKAD  dari  pemerintah
01049|Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
01050| Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangakan Tenaga
01051|Kerja Antar Kerja Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
01052|Timur;
01053| Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dari Direktorat
01054|Jenderal  Pembinaan  Penempatan  tenaga  Kerja  dan  Perluasan
01055|Kesempatan  Kerja  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik
01056|Indonesia;
01057| Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD
01058|dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
01059| Surat Pengantar Kerja dari Pemerintah Kabupaten Manggarai;
01060|seperti  yang  dijelas  diatas  oleh  penyidik  bahwa  tidak  terdaftar  dan
01061|menyampaikan  SPPAKAD  serta  mengajukan  Permohonan  SPR  ke
01062|Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01063|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut(  SPR)  sebagai  wajib  lapor
01064|lowongan Pekerjaan sesuai Pepres Nomor 57 tahun 2023 tentang wajib
01065|lapor Lowongan Pekerjaan;
01066|- Bahwa menurut Ahli, PT. KARYA ABDI MULIA dengan Direktur
01067|Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI selaku  perusahaan
01068|penyeleksi  dan  penempatan  tenaga  kerja  dalam  negeri  dengan
01069|menyuruh  Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON dan
01070|selanjutnya Terdakwa III YOHANES JEMADU ALIAS JHON  menyuruh
01071|Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01072|
01073|Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI dan Terdakwa II MARIANUS
01074|RISKI ANDUT ALIAS RISKI  untuk merekrut calon tenaga kerja antar
01075|kerja  antar  daerah  (  AKAD  )  di  kabupaten  Manggarai,  dimana
01076|direncanakan akan dikirim ke PT. ANUGERAH ABADI MULTI USAHA
01077|(  PT. AMMU  )  selaku  anak  perusahaan  dari  PT.  CILIANDRY ANKY
01078|ABADI  GRUP,  bergerak  dibidang  perkebunan  kelapa  sawit  yang
01079|beralamat di Desa Luan Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan
01080|Timur. PT. CILIANDRY ANKY ABADI GRUP dengan anak perusahaan
01081|PT.  ANUGERAH  ABADI  MULTI  USAHA  (  PT.  AMMU  )  di  duga
01082|memberikan  dukungan  berupa  anggaran  kepada  PT.  KARYA  ABDI
01083|MULIA  dengan  Direktur  saudara  BUDI  RAHMAN  sebesar  Rp.
01084|10.000.000  (  sepuluh  juta  rupiah  )  untuk  memperlancar  kegiatan
01085|perekrutan, yang di jelaskan oleh penyidik di atas PT. KARYA ABDI
01086|MULIA  Seperti  yang  saya  jelas  diatas  bahwa  terdaftar  dan
01087|menyampaikan  SPPAKAD  serta  mengajukan  Permohonan  SPR  ke
01088|Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01089|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut  (SPR)  sebagai  Wajib  Lapor
01090|Lowongan  Pekerjaan  sesuai  Pepres  Nomor  57  Tahun  2023  tentang
01091|Wajib  Lapor  Lowongan  Pekerjaan  dan  Pemenaker  Nomor  18  Tahun
01092|2024 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sedangkan jika
01093|tidak  memenuhi  persyratan  seperti  yang  Ahli  sampaikan  maka  akan
01094|memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdanganan Orang yaitu Bab 1
01095|Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1 ) dan ayat ( 2);
01096|- Bahwa  tenaga  kerja  yang  di  rekrut  dari  Provinsi  NTT  lebih
01097|tepatnya di kabupaten Manggarai kemudian berpindah ke daerah lain
01098|harus melengkapi surat ijin sesuai Perturan Menteri Ketenagakerjaan RI
01099|Nomo 18 tahun 2024 tentang penempatan tenaga Kerja dalam negeri
01100|untuk Fasilitasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
01101|ayat (2) huruf c minimal terdiri atas: a. pendaftaran; b. perekrutan; c.
01102|seleksi;  d.  penandatangan  perjanjian  penempatan;  e.  orientasi  pra
01103|penempatan;  f.  penandatanganan  perjanjian  kerja;  dan/atau  g.
01104|penempatan.  (2)  Orientasi  pra  penempatan  sebagaimana  dimaksud
01105|pada ayat (1) huruf e, minimal berisi penjelasan mengenai: a. perjanjian
01106|kerja;  b.  kondisi  lingkungan  kerja,  budaya  kerja,  dan  kebiasaan
01107|penduduk/masyarakat  di  daerah  tujuan  penempatan;  dan  c.  mental,
01108|disiplin,  dan  etos  kerja.  (3)  Orientasi  pra  penempatan  sebagaimana
01109|dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dilaksanakan  oleh  Pemberi  Kerja,
01110|Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01111|
01112|PPTKS,  P3RT,  atau  BKK.  (4)  Penyelenggaraan  orientasi  pra
01113|penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan
01114|bersama dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota. Dan
01115|ini semua terpenuhi maka dikeluarkan Rekondadi Pemberangkatan dari
01116|Dinas daerah asal tenaga kerja;
01117|- Bahwa  yang  harus  Terdakwa  IV  BUDI RAHMAN  ALIAS  BUDI
01118|lakukan  selaku  Direktur  PT.  Karya  Abdi  Mulia  selaku  perusahaan
01119|penyeleksi  dan  penempatan  tenaga  kerja  dalam  negeri  dari  awal
01120|sampai  dengan  akhir  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan
01121|yang  berlaku  untuk  melakukan  perekrutan  dan  penempatan  tenaga
01122|kerja baik Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sesuai dengan Peraturan
01123|Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2024 tentang Penempatan
01124|Tenaga Kerja Dalam Negeri Pasal 53 PPTKS atau P3RT yang akan
01125|merekrut Pencari Kerja untuk ditempatkan kepada Pemberi Kerja wajib:
01126|a. memiliki perjanjian kerja sama penempatan; b. melaporkan informasi
01127|lowongan pekerjaan; c. memiliki SPP AKAD; dan d. memiliki SPR;
01128|- Bahwa ada aturan yang  mengatur tentang  konsekuensi  hukum
01129|bagi para pelaku yang melakukan perekrutan tanpa melalui tahapan
01130|serta prosedur yakni sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.
01131|21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01132|Orang;
01133|- Bahwa sepemahaman Ahli berkaitan dengan Undang-Undang No.
01134|21  Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01135|berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang- Undang No. 21 Tahun
01136|2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni tertuang jelas
01137|bahwa dalam pasal 1 angka 1, Bab I Ketentuan Umun di sebutkan
01138|perdagangan  orang  adalah  :  Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
01139|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
01140|dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,