00962|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  rekomendasi  Penelitian
00963|Kemasyarakatan  dari  Sdr  Susilawaty  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan
00964|Muda  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan  menyatakan  bahwa  Anak
00965|direkomendasikan untuk diberikan tindak pidana dengan syarat dengan alasan
00966|
00967|Anak masih dibawah umur, Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana,
00968|Orang Tua Anak dan Keluarganya masih sanggup untuk mendidik anak, dan
00969|Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
00970|Menimbang,  bahwa  Anak  dalam  perkara  sekalipun  usianya  termasuk
00971|kategori Anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) Tahun, namun Hakim setelah
00972|memperhatikan kepribadian Anak selama mengikuti proses persidangan, Anak
00973|sudah cukup mampu untuk membedakan hal yang baik dan hal yang dapat
00974|merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, Hakim juga berpandangan
00975|bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak sudah melebihi perilaku normal
00976|Anak-Anak pada umumnya, yaitu seorang anak umur 16 (enam belas) tahun
00977|melakukan persetbuhuan dengan Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun
00978|kemudian perbuatan tersebut bukan hanya berdampak bagi diri Anak sendiri
00979|tetapi  juga  bagi  ketertiban  dan  keteraturan  kehidupan  bermasyarakat.  Anak
00980|sebagai generasi muda haruslah dibentuk kepribadian yang baik namun pada
00981|kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak mencerminkan perilaku
00982|Anak yang seharusnya menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya
00983|dilakukan oleh seorang Anak. Oleh karena itu Hakim dalam hal ini berpendapat
00984|cukup  beralasan  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  pembatasan  kebebasan
00985|berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
00986|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00987|Menimbang,  bahwa  meskipun  Anak  dijatuhi  pidana  penjara,  namun
00988|Hakim  tetap  mempertimbangkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,
00989|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
00990|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak
00991|memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,
00992|pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
00993|undangan;
00994|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam
00995|hal ini selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana
00996|Pelatihan Kerja kepada Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi
00997|Anak mengingat masa depan Anak yang masih sangat Panjang sehingga Anak
00998|pada saat setelah menjalani pidana penjara, Anak akan tetap memiliki keahlian
00999|dan dapat memperoleh penghidupan yang layak dari keahlian yang dimiliki oleh
01000|Anak berkat pelatihan kerja sehingga meskipun Anak dijatuhi pidana penjara
01001|tetap dapat meneruskan masa depannya;
01002|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  tentang
01003|pemidanaan  yang  akan  dijalani  oleh  Anak,  maka  dalam  hal  ini  Hakim
01004|
01005|mempertimbangkan  untuk  menunjuk  tempat  Anak  akan  menjalani  Pidana
01006|Penjara dan Pelatihan Kerja, yaitu Anak menjalani Pidana Penjara di Lembaga
01007|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Medan;
01008|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut
01009|anak  dengan  tuntutan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan  dan  pidana
01010|pelatihan  kerja  selama  6  (enam)  bulan,  Hakim  mempertimbangkan  sebagai
01011|berikut:
01012|Menimbang,  bahwa  antara  Keluarga  Anak  dan  Anak  telah  ada
01013|perdamaian  dengan  salah  satu  ketentuannya  adalah  Keluarga  Anak
01014|memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut
01015|sudah dilaksanakan oleh Keluarga Anak sehingga hal tersebut dapat menjadi
01016|hal yang meringankan dari lamanya pidana penjara bagi anak, sehingga Hakim
01017|tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara;
01018|Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  senada  dengan  Pasal  54  ayat  (1)
01019|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  dimana  dalam
01020|pemidanaan  Hakim  harus  mempertimbangkan  pemaafan  dari  korban  atau
01021|keluarga korban;
01022|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pidana  pelatihan  kerja  selama  6
01023|(enam) bulan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01024|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  78  ayat  (2)  Undang-Undang
01025|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
01026|bahwa Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling
01027|lama 1 (satu) tahun;
01028|Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dinyatakan bahwa Orang
01029|Tua anak sangat menyesal Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan
01030|dan  Orang  Tua  Anak  berharap  Anak  bisa  melanjutkan  sekolahnya  dan
01031|menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak;
01032|Menimbang, bahwa selain itu terdapat beberapa putusan lain baik di
01033|Pengadilan Negeri Binjai dan di Pengadilan Negeri lain yang telah berkekuatan
01034|hukum  tetap  bahkan  sampai  dengan  tingkat  kasasi  yang  menyimpangi
01035|ketentuan lamanya pidana pelatihan kerja yaitu sebagai berikut:
01036|1. Putusan  nomor  11/Pid.Sus-Anak/2025/PN  Bnj  dengala  pidana
01037|pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
01038|2. Putusan  nomor  55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk  dengala  pidana
01039|pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
01040|
01041|3. Putusan  nomor  4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk  pelatihan  kerja
01042|selama 1 (satu) bulan dan lamanya latihan kerja 2 (dua) jam sehari serta
01043|tidak dilakukan pada malam hari;
01044|4. Putusan  nomor  11/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Bnj  dengan  pidana
01045|pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, dikuatkan oleh Putusan Tingkat
01046|Banding  dengan  Putusan  nomor  2/Pid.Sus-Anak/2022/PT  MDN  dan
01047|dikuatkan kembali oleh Putusan Tingkat Kasasi dengan nomor Putusan
01048|3910K/pid.Sus/2022;
01049|Menimbang, bahwa selain itu menurut Prof Romi Atmasasmita, s istem
01050|peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan  ( network)  peradilan  yang
01051|menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
01052|materil  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.  Namun
01053|demikian  kelembagaan  substansial  ini  harus  dilihat  dalam  kerangka  atau
01054|konteks  sosial.  Sifatnya  yang  terlalu  formal  apabila  dilandasi  hanya  untuk
01055|kepentingan  kepastian  hukum  saja  akan  membawa  bencana  berupa
01056|ketidakadilan.  Dengan  demikian  demi  apa  yang  dikatakan  sebagai  precise
01057|justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi
01058|oleh  asas-asas  keadilan  yang  bersifat umum  dan  harus  diperhatikan  dalam
01059|penegakan  hukum.  Hal  tersebut  kemudian  diejawantahkan  dalam  bentuk
01060|normatif  yang  tercantum  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang
01061|Nomor Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa
01062|1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan
01063|hukum dan keadilan;
01064|2) Jika  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan sebagaimana
01065|dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum
01066|dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan;
01067|Menimbang, bahwa selain itu terdapat adagium "Het recht hink achter
01068|de feiten aan"  yang berarti "hukum selalu tertinggal atau terpincang-pincang di
01069|belakang  peristiwa".  Undang-Undang  yang  saat  ini  berlaku  untuk  sistem
01070|peradilan pidana anak adalah Undang-Undang yang disahkan tahun 2012 dan
01071|sampai dengan saat ini belum ada perubahan. Dengan keadaan yang sudah
01072|berubah  dan  dikedepankannya  kepentingan  anak  untuk  dapat  melanjutkan
01073|segera sekolahnya setelah melaksanakan pemidanaan, maka sebaiknya sudah
01074|dapat segera terdapat beberapa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang
01075|tersebut agar menyesuaikan dengan keadaan kekinian;
01076|
01077|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  secara  yuridis,
01078|soisiologis, dan filosofis diatas maka Hakim memutus lamanya pidana pelatihan
01079|kerja dibawah minimum khusus;
01080|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01081|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01082|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01083|mempertanggungjawab kan perbuatannya;
01084|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
01085|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01086|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01087|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01088|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01089|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01090|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01091|berada dalam tahanan;
01092|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01093|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01094|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
01095|- 1 (satu) buah baju berwarna putih dan memiliki tulisan DON’T BE
01096|FAST PLEASE BE FORIOUS dan memiliki gambar mobil berwarna pink ;
01097|- 1 (satu) buah celana tua dan memiliki motif bunga berwarna putih ;
01098|- 1 (satu) buah BH berwarna cream tua ;
01099|- 1 (satu) buah celana dalam berwarna burgundy
01100| yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan
01101|akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar
01102|barang bukti tersebut dimusnahkan;
01103|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
01104|- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y11 Ram 3 GB Rom 32 GB
01105|berwarna Aqua Blue ;
01106|- 1 (satu) buah pelindung Handphone berwarna pink memiliki
01107|gambar love dan memiliki tulisan Nice dan Luck
01108|- 1 (satu) buah kartu sim XL Axianta dengan nomor 0838-3711-9471
01109|;
01110| yang  telah disita dari  Anak Korban  maka dikembalikan kepada  Anak
01111|Korban  Anak Korban;
01112|
01113|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
01114|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01115|yang meringankan Terdakwa;
01116|Keadaan  yang  memberatkan:
01117|- Perbuatan Anak memberikan rasa trauma bagi Anak Korban;
01118|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
01119|Keadaan yang meringankan:
01120|- Anak tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam Persidangan;
01121|- Anak belum pernah dihukum;
01122|- Anak masih memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya;
01123|- Keluarga Anak sudah ada perdamaian secara tertulis dengan Keluarga
01124|Anak Korban;
01125|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01126|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01127|Memperhatikan Pasal 76 D  Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35
01128|Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002
01129|Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
01130|penerapan Peraturan Pemerintah  Penganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun
01131|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
01132|tentang  Perlindungan  Anak  serta  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01133|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01134|
01135|MENGADILI:
01136|1. Menyatakan  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan
01137|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  dengan sengaja
01138|membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan,  sebagaimana  dalam
01139|dakwaan alternatif pertama;
01140|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak dengan pidana penjara
01141|selama 2 (dua) bulan dan pidana  pelatihan kerja selama 2 (dua)
01142|bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan;
01143|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
01144|dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01145|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
01146|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01147|- 1 (satu) buah baju berwarna putih dan memiliki tulisan
01148|DON’T BE FAST PLEASE BE FORIOUS dan memiliki gambar
01149|mobil berwarna pink ;
01150|
01151|- 1 (satu) buah celana tua dan memiliki motif bunga berwarna
01152|putih ;
01153|- 1 (satu) buah BH berwarna cream tua ;
01154|- 1 (satu) buah celana dalam berwarna burgundy
01155|    (Dirampas untuk dimusnahkan)
01156|- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y11 Ram 3 GB Rom 32
01157|GB berwarna Aqua Blue ;
01158|- 1 (satu) buah pelindung Handphone berwarna pink memiliki
01159|gambar love dan memiliki tulisan Nice dan Luck
01160|- 1 (satu) buah kartu sim XL Axianta dengan nomor 0838-
01161|3711-9471 ;
01162| (Dikembalikan kepada Anak Korban)
01163|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara
01164|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01165|
01166|Rabu
01167|
01168|6 Mei 2026
01169|
01170|2026
01171|
01172|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 oleh Ulwan
01173|Maluf, S.H.., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
01174|Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
01175|
01176|Mufidah Ulfah, S.H., M.H
01177|
01178|Panitera Pengganti,             Hakim,
01179|Mufidah Ulfah, S.H., M.H Ulwan Maluf, S.H.., M.H.