00510|telah berumur 12 (dua belas) tahun t etapi belum berumur 18 (delapan belas)
00511|tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
00512|Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” diatas, Hakim akan
00513|mempertimbangkannya sebagai berikut :
00514|- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang
00515|laki-laki yang berumur 15 (lima belas) Tahun (lahir pada tanggal 03
00516|Oktober 2010) dan bernama ANAK dengan segala identitasnya
00517|sebagamana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan
00518|bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
00519|
00520|- Bahwa ANAK tersebut di atas dihadapkan ke persidangan sebagai Anak,
00521|yang diduga me lakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan
00522|Penuntut Umum;
00523|- Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan
00524|baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar
00525|tanpa mengalami hambatan;
00526|- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat -surat yang berhubungan dengan
00527|berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan
00528|bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak
00529|dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara
00530|hukum;
00531|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut
00532|di atas, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang”
00533|telah terpenuhi;
00534|Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kalimat “ setiap orang ”
00535|ataupun “barang siapa ” belum merupakan suatu delik melainkan untuk
00536|memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa
00537|Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data -
00538|data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;
00539|Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang yang dimaksud
00540|tersebut benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah
00541|dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut
00542|dibawah ini;
00543|Ad.  2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual,
00544|menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
00545|atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
00546|Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang
00547|bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah
00548|terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;
00549|Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin
00550|dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan huk um” dibedakan dalam
00551|pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan
00552|hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar  / bertentangan dengan
00553|peraturan perundang -undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil
00554|berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang -
00555|undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap
00556|
00557|tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma -norma kehidupan
00558|sosial dalam masyarakat;
00559|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 1 angka 1  Undang-Undang
00560|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , bahwa Narkotika
00561|adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
00562|sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
00563|perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
00564|nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
00565|golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
00566|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 6 ayat  (1) Undan g-Undang
00567|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , bahwa Narkotika
00568|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
00569|a. Narkotika Golongan I;
00570|b. Narkotika Golongan II; dan
00571|c. Narkotika Golongan III.
00572|Menimbang, bahwa berdasarkan Pas al 8 ayat (2) Undang -Undang
00573|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika
00574|Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
00575|pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia
00576|laboratorium sete lah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi
00577|Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
00578|Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan
00579|dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia
00580|Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana  diuraikan di atas adalah tergolong
00581|perbuatan  melawan hukum;
00582|Menimbang, bahwa dari ketentuan -ketentuan diatas dapat disimpulkan
00583|bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang
00584|menggunakannya untuk kepentingan  pengembangan ilmu pengetahuan dan
00585|teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia  laboratorium setelah
00586|mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan  Pengawas
00587|Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;
00588|Menimbang, bahwa berdasarkan fak ta dipersidangan bahwa pada hari
00589|Sabtu tanggal 02 bulan Mei tahun 2026 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di
00590|Jalan Marendal Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kaupaten Deli Serdang
00591|Anak ditangkap para anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan
00592|karena narkotika jenis ekstacy dan dari Anak diamankan barang bukti berupa 3
00593|(tiga) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,42
00594|
00595|(satu koma empat puluh dua) gram dan uang penjualan narkotika jenis pil
00596|ekstasi senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
00597|Menimbang, bahwa  sebelumnya para Saksi Polisi yang merupakan
00598|anggota Sat Res Narkoba Polrestabes M edan telah mendapatkan laporan
00599|informasi dari masyarakat yang terpercaya yang mengatakan bahwa ada
00600|peredaran Narkotika di Jalan Marendal Desa Marendal Kecamatan Patumbak
00601|Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan informasi tersebut, para Saksi Polisi
00602|menuju lokas i yang dimaksud dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada
00603|hari Sabtu tanggal 02 Mei 2026 sekira pukul  00.15 WIB pada saat para Saksi
00604|Polisi sampai di tempat yang dituju, salah seorang Saksi Polisi langsung
00605|melakukan Under Cover Buy dengan memesan 3 (ti ga) butir pil ekstasi kepada
00606|laki-laki yang dicurigai tersebut yang selanjutnya diketahui adalah Anak.Pada
00607|hari Sabtu tanggal 02 Mei 2026 sekira pukul 00.25 WIB pada saat para Saksi
00608|Polisi menyerahkan uang pembayaran ata s pemesanan 3 (tiga) butir pil ekstasi
00609|tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak langsung
00610|mengantongi uang tersebut di saku celananya tanpa menghitung uang tersebut.
00611|Selanjutnya pada saat Anak menyerahkan 3 (tiga) butir pil diduga narkotika
00612|jenis ekstasi yang dipegang Anak di tangan kanannya kepada Saksi Polisi yang
00613|menyamar, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2026 sekira pukul 00.30 WIB para
00614|Saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak. Setelah itu para
00615|Saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap Anak dan menemukan barang
00616|bukti berupa 3 (tiga) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan
00617|berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan uang penjualan
00618|narkotika jenis pil ekstasi senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
00619|Menimbang, bahwa pada saat para Saksi Polisi menginterogasi Anak
00620|tentang darimana mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, kemudian
00621|Anak mengatakan bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut
00622|dari TEMAN ANAK  (DPO) untuk dijualnya kembali demi mendapatkan
00623|keuntungan. Atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan
00624|pengembangan dan berhasil menangkap TEMAN ANAK  di Kabupaten Deli
00625|Serdang sekitar pukul 01.00 WIB dan dari TEMAN ANAK  ditemukan barang
00626|bukti berupa 1 (satu) unit handphone android milik Anak  yang disimpannya
00627|sebagai jaminan atas 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dipesan oleh Anak. Pada
00628|saat itu TEMAN ANAK  mengaku memperoleh pil ekstasi tersebut dari
00629|seseorang bernama TEMAN ANAK (DPO) dengan sistem Kerjasama;
00630|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Anak dapatkan dari Teman
00631|Anak dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 -(dua ratus ribu
00632|
00633|rupiah)/butir, dimana Anak membeli 3 butir dikal i Rp200.000,00-(dua ratus ribu
00634|rupiah) jadi total Rp600.000,00 -(enam ratus ribu rupiah) namun belum
00635|diserahkan ke Teman Anak  dan Handphone Anak sebagai jaminan dengan
00636|tujuan untuk dijual kembali dan keuntungan yang Anak peroleh sejumlah
00637|Rp50.000,00-(lima puluh ribu rupiah);
00638|Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) butir t ablet
00639|berwarna hijau dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram ,
00640|adalah barang bukti yang disita dari Anak;
00641|Menimbang, bahwa  narkotika yang mengandung Metamfetamina
00642|terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I
00643|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
00644|Menimbang, bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari pihak yang
00645|berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;
00646|Menimbang, bahwa tentang “ menawarkan untuk dijual, menjual,
00647|membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
00648|Narkotika Golongan I” dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;
00649|Menimbang, bahwa tentang “ menawarkan untuk dijual, m enjual,
00650|membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
00651|Narkotika Golongan I ” terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif,
00652|dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh
00653|unsur dinyatakan telah terpenuhi;
00654|Menimbang, bahwa benar dalam kaitan barang bukti berupa 3 (tiga) butir
00655|tablet berwarna hijau (Metamfetamina) dengan berat netto 1,42 (satu koma
00656|empat puluh du a) gram milik ANAK (Anak), yang diperoleh dari TEMAN ANAK
00657|dimana TEMAN ANAK  memperoleh pil ekstasi tersebut dari seseorang
00658|bernama TEMAN ANAK (DPO);
00659|Menimbang, bahwa benar Anak baru kali ini menjual narkotika jenis
00660|ekstacy;
00661|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta -fakta sebagaimana
00662|diuraikan diatas, khususnya berkaitan dengan keberadaan narkotika jenis
00663|shabu-shabu tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Anak adalah berperan
00664|sebagai orang yang menjual Narkotika Golongan I;
00665|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur
00666|kedua “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
00667|membeli, men jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
00668|Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;
00669|Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat”;
00670|
00671|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah
00672|satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap
00673|terpenuhi;
00674|Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1)
00675|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
00676|yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan
00677|tidak selesainya pelaksanaan bukan semata -mata disebabkan karena
00678|kehendaknya sendiri;
00679|Menimbang, bahwa Pasal 1 (satu) angka 18 (delapan belas) Undang -
00680|Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nark otika
00681|menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah
00682|perbuatan dua orang atau lebih  yang bersekongkol atau bersepakat untuk
00683|melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,  menyuruh,
00684|menganjurkan, memfasilitasi, memberi  konsultasi, menjadi anggota suatu
00685|organisasi kejahatan  Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana
00686|Narkotika;
00687|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa  Anak
00688|memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dari TEMAN ANAK (DPO) untuk
00689|dijualnya kembali demi mendapatkan keuntungan. Atas informasi tersebut
00690|Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap
00691|TEMAN ANAK  di Kabupaten Deli Serdang  sekitar pukul 01.00 WIB dan dari
00692|TEMAN ANAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) un it handphone android
00693|milik Anak  yang disimpannya sebagai jaminan atas 3 (tiga) butir pil ekstasi
00694|yang dipesan oleh Anak. Pada saat itu TEMAN ANAK mengaku memperoleh pil
00695|ekstasi tersebut dari seseorang bernama TEMAN ANAK (DPO) dengan sistem
00696|Kerjasama;
00697|Menimbang, bahwa Anak berperan sebagai mengantar-ngantar, Teman
00698|Anak berperan sebagai mengasi tahu dan Teman Anak  berperan sebagai
00699|penyedia;
00700|Menimbang, bahwa Anak tersebut membeli 3 (tiga) butir tablet berwarna
00701|hijau (Metamfetamina) dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh du a)
00702|gram tersebut adalah dengan maksud akan Anak tersebut jual kembali kepada
00703|pembelinya
00704|Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti adanya
00705|kesepakatan antara Anak, Teman Anak  dan Teman Anak  terkait Narkotika
00706|Golongan I jenis sabu ( Metamfetamina) tersebut dan  terbukti sudah ada
00707|permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu
00708|
00709|perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anak, Teman Anak dan Teman
00710|Anak yaitu secara berseko ngkol memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I
00711|jenis sabu (Metamfetamina), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
00712|fakta-fakta hukum di atas, bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;
00713|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU
00714|RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun
00715|2009 tentang Na rkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
00716|Pidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00717|telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00718|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00719|dakwaan kesatu;
00720|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal -
00721|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00722|alasan pembenar dan atau alasan p emaaf, maka Anak harus
00723|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
00724|Menimbang, bahwa jenis pidana ( straf sort ) yang diatur dalam Pasal
00725|Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1
00726|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  menganut siste m kumulatif dengan
00727|stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat
00728|ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat
00729|ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
00730|lama 20 (dua pu luh) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah
00731|Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sejumlah
00732|Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Hakim
00733|harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penj atuhan pidana
00734|penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah
00735|ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
00736|tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
00737|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-
00738|Undang Nomor 11 tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00739|disebutkan bahwa  minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap
00740|Anak, sehingga pidana penjara yang akan dijalani oleh Anak  akan ditentukan
00741|sebagaimana dalam amar putusan ini;
00742|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-
00743|Undang Nomor 11 tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00744|disebutkan : “ Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
00745|penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;
00746|
00747|Menimbang, bahwa dengan demikian, jenis pidana ( straf sort ) yang
00748|diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Nark otika Jo
00749|UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  yang dapat dijatuhkan
00750|bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah selain dijatuhi pidana penjara
00751|juga harus dijatuhi pelatihan kerja;
00752|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti
00753|bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya
00754|tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;
00755|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
00756|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai ala san
00757|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus
00758|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00759|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka
00760|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan
00761|Undang-undang Sistem Peradil an Pidana Anak yang berlaku (Pasal 71 UU No
00762|11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA);
00763|Menimbang, bahwa agar dikatakan mampu bertanggungjawab dan
00764|dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mengacu pada
00765|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00766|(SPPA) apakah dapat diputus berupa pidana atau tindakan;
00767|1. I. Pasal 71 : Putusan Berupa Pidana :
00768|     1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
00769|a. Pidana peringatan;
00770|b. Pidana dengan syarat;
00771|• Pembinaan di luar lembaga;
00772|• Pelayanan masyarakat; atau
00773|• Pengawasan;
00774|c. Latihan kerja;
00775|d. Pembinaan dalam lembaga;
00776|e. Penjara;
00777|2. Pidana tambahan terdiri atas :
00778| Perampasan keuntungan yang diperoleh;
00779| Pemenuhan kewajiban adat;
00780|1. II. Pasal 82 : Putusan Berupa Tindakan :
00781|a. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
00782|b. Penyerahan kepada Pemerintah;
00783|c. Penyerahan kepada seseorang;
00784|
00785|d. Perawatan di rumah sakit jiwa;
00786|e. Perawatan di Lembaga;
00787|f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan f ormal dan/ atau latihan yang
00788|diadakan oleh pemerintah/badan swasta;
00789|g. Pencabutan surat izin mengemudi;
00790|h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau pemulihan;
00791|Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan
00792|Penuntut Umum dalam hal lamanya Anak  dijatuhi pidana dimana salah satu
00793|pertimbangan terbentuknya Undang -undang tentang Sistem Peradilan Pidana
00794|Anak dalam huruf a menyatakan bahwa : Anak merupakan amanah dan karunia
00795|Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
00796|seutuhnya. Menurut pendapat Hakim Anak lamanya Anak di penjara tidak
00797|membuat keadaan Anak yang telah melekat stigma menjadi seorang
00798|narapidana menjadi orang yang lebih baik karena Anak tersebut masih
00799|membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhaw atirkan
00800|kehidupan dibalik jeruji akan membuat Anak menjadi lebih buruk dari
00801|keadaannya semula. Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya
00802|yang terakhir agar Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang
00803|lebih baik dikemudian hari, denga n demikian lamanya penjatuhan pidana
00804|sebagaimana dalam amar putusan dibawah menurut Hakim Anak telah
00805|memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
00806|Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau
00807|penyelesaian terakhir atas suatu masala h, maka dalam menentukan
00808|pemidanaan menurut Memorie Wan Toelichting  harus diperhatikan keadaan