02880|nomor wa saya: 0852 2531 4097” selanjutnya atas postingan tersebut di atas,
02881|Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI  dan Terdakwa II MARIANUS RISKI
02882|ANDUT  ALIAS  RISKI mengomentari  postingan tersebut  dan  Terdakwa  III
02883|YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON melakukan  tindak  lanjut  atas  komentar
02884|tersebut  dengan  berkomunikasi  dengan  Terdakwa  I  DANIEL  LUMA ALIAS
02885|DEBRI dan Terdakwa II  MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS RISKI  dan dalam
02886|komunikasi  tersebut  Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON
02887|menawarkan kepada Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI dan Terdakwa II
02888|MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS RISKI apabila ada teman atau saudara yang
02889|hendak  ikut  juga  bekerja  ke  Kalimantan  maka  boleh  diajak  dengan  syarat
02890|administratif  berupa  KTP  dan  fotokopi  Kartu  Keluarga  dan  dijanjikan  upah
02891|Hal. 74 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02892|
02893|sejumlah  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  per  calon  tenaga  kerja  yang
02894|berhasil  diajak.  Kemudian  atas  informasi  tersebut  Terdakwa  II  MARIANUS
02895|RISKI  ANDUT  ALIAS  RISKI melakukan  posting ulang  di  grup  facebook
02896|“Lowongan Kerja Labuan Bajo” dan Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI
02897|mengajak dengan melakukan  posting ulang di akun  facebook  miliknya, atas
02898|postingan tersebut Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI membawa serta 5
02899|(lima) orang tenaga kerja, dan Terdakwa II  MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS
02900|RISKI membawa 2 (dua) orang tenaga kerja ke rumah Terdakwa III YOHANES
02901|JEMADU ALIAS JHON;
02902|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
02903|Hakim berkesimpulan Terdakwa I  DANIEL LUMA ALIAS DEBRI , Terdakwa II
02904|MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS RISKI , Terdakwa III  YOHANES JEMADU
02905|ALIAS JHON, dan Terdakwa IV BUDI RAHMAN ALIAS BUDI  telah melakukan
02906|tindakan mengajak dan mengumpulkan seseorang atau lebih di rumah milik
02907|Terdakwa III YOHANES JEMADU ALIAS JHON;
02908|           Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
02909|tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan perekrutan” dan
02910|karena  elemen  dalam  unsur  pasal  ini  bersifat  alternatif,  maka  dengan
02911|terpenuhinya  elemen  “melakukan  perekrutan”,  maka  unsur  pasal  ini  telah
02912|terbukti  dan  terhadap  elemen  unsur  yang  lain  tidak  akan  Majelis  Hakim
02913|pertimbangkan lagi;
02914|Ad.3. Unsur  “dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
02915|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
02916|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi
02917|bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang
02918|yang memegang kendali atas orang lain”
02919|Menimbang,  bahwa  dalam  anasir  atau  elemen  unsur  kedua  ini
02920|merupakan  unsur  cara  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  elemen  yang
02921|bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen ini terpenuhi, maka dianggap
02922|telah terpenuhi unsur ini seluruhnya tanpa perlu dibuktikan elemen lainnya;
02923|Menimbang, bahwa  karena  elemen  unsur  ini  berbentuk  alternatif dan
02924|berdasarkan  fakta  dalam  persidangan,  maka  Majelis  Hakim  akan
02925|mempertimbangkan  elemen  “penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan”
02926|terlebih dahulu;
02927|Menimbang,  bahwa  dalam  Panduan  Penanganan  Tindak  Pidana
02928|Perdagangan  orang  yang  diterbitkan  oleh  International  Organization  for
02929|Migration (IOM) dengan Kejaksaan Agung tahun 2021 dinyatakan bahwa posisi
02930|Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02931|
02932|rentan dapat berupa ekonomi, fisik, maupun emosional, yaitu situasi di mana
02933|korban tidak memiliki pilihan lain selain menerima situasi yang dialaminya;
02934|Menimbang, bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ini
02935|timbul karena faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan kegagalan pemerintah
02936|pusat  dan  daerah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  yang  salah  satunya
02937|menciptakan lapangan pekerjaan, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu
02938|untuk menimbulkan suatu relasi yang timpang, sehingga memaksa orang yang
02939|rentan secara ekonomi dan pendidikan untuk memilih pekerjaan yang lebih baik,
02940|bahkan jika pekerjaan tersebut berada di luar daerah asalnya tanpa dibekali
02941|pengetahuan  dan  keahlian,  yang  melanggengkan  kemiskinan  struktural,
02942|sehingga orang-orang yang rentan secara ekonomi tidak memiliki pilihan untuk
02943|menolak  kesempatan  tersebut,  apalagi  kesempatan  yang  muncul  tidak
02944|membutuhkan keahlian khusus;
02945|Menimbang, bahwa  fakta di dalam persidangan dan  saksi-saksi yang
02946|bersesuaian,  Para  Terdakwa  hanya  mensyaratkan  KTP dan  Kartu  Keluarga
02947|sebagai  syarat untuk  bekerja, sedangkan  Saksi  Geri  Susanto  menerangkan
02948|bahwa  ada  syarat-syarat  selain  KTP  dan  Kartu  Keluarga  yang  Saksi  Geri
02949|Susanto  sampaikan  kepada  Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI,
02950|sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Para Terdakwa untuk merekrut calon tenaga
02951|kerja, tanpa melihat latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman, dan
02952|para calon tenaga kerja atau korban ini tidak memiliki pilihan untuk menolak
02953|tawaran tersebut, karena tidak banyak kesempatan yang bisa dipilih oleh calon
02954|tenaga kerja atau para korban, sehingga posisi rentan para calon pekerja atau
02955|para korban yang rentan secara ekonomi dan pendidikan ini dimanfaatkan oleh
02956|Para Terdakwa yang memiliki akses lebih banyak terhadap informasi, dalam hal
02957|ini informasi lowongan pekerjaan;
02958|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, hemat Majelis Hakim
02959|terhadap Terdakwa I  DANIEL LUMA ALIAS DEBRI , Terdakwa II  MARIANUS
02960|RISKI ANDUT ALIAS RISKI , Terdakwa III YOHANES JEMADU ALIAS JHON ,
02961|dan  Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI  telah  melakukan
02962|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;
02963|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
02964|tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur  “penyalahgunaan kekuasaan
02965|atau posisi rentan”  dan karena elemen dalam unsur pasal ini bersifat alternatif,
02966|maka dengan terpenuhinya elemen  “penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
02967|rentan”, maka unsur pasal ini telah terbukti dan terhadap elemen unsur yang
02968|lain tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;
02969|Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02970|
02971|Ad.4. Unsur  “untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
02972|negara Republik Indonesia”;
02973|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  berdasarkan
02974|Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
02975|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan
02976|atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02977|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
02978|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
02979|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
02980|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
02981|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
02982|immateriil;
02983|Menimbang, bahwa dalam elemen dari definisi “eksploitasi” antara lain
02984|berupa:
02985|1. Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban;
02986|2. yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
02987|i. pelacuran;
02988|ii. kerja atau pelayanan paksa;
02989|iii. perbudakan atau praktik serupa perbudakan;
02990|iv. penindasan;
02991|v. pemerasan;
02992|vi. pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi; atau;
02993|vii. secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi
02994|organ dan/atau jaringan tubuh; atau
02995|viii. memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak
02996|lain;
02997|3. untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
02998|Menimbang, bahwa dalam anasir atau elemen unsur ini terdapat elemen
02999|bentuk tindakan yang merupakan elemen yang bersifat alternatif, maka apabila
03000|salah  satu  elemen  ini  terpenuhi,  maka  dianggap  telah  terpenuhi  elemen
03001|tindakan  yang  diatur  dalam  elemen  unsur  pasal  ini  sehingga  tidak  perlu
03002|dibuktikan  elemen  lainnya,  yang  akan  Majelis  Hakim  uraikan  dalam
03003|pertimbangan berikut ini;
03004|Menimbang, bahwa terdapat pola yang sering dijadikan dalih oleh para
03005|pelaku  sebagai  cara  untuk  “membantu”  calon  tenaga  kerja,  yang  ternyata
03006|adalah “mengeksploitasi” seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah
03007|sebagai berikut:
03008|Hal. 77 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03009|
03010|1. Ketidakpedulian  terhadap  tujuan  kerja  akhir,  di  mana  korban  akan
03011|dipekerjakan,  para  pelaku  cenderung  “memindahtangankan”  korban  dari
03012|satu tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti kepada
03013|siapa akhirnya korban  secara nyata  akan  bekerja, atau  setidak-tidaknya
03014|bagaimana nantinya pekerja tersebut akan mampu untuk terampil bekerja di
03015|tempat kerjanya;
03016|2. Dari tangan satu ke tangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan
03017|mengenai upah atau “ fee” atas jasa merekrut korbannya, upah atau “ fee”
03018|tersebut adalah tujuan utama dari para pelaku, sehingga keterampilan yang
03019|seharusnya  dimiliki  oleh  korban  tidak  dilihat,  atau  setidak-tidaknya
03020|diperhitungkan dengan seksama;
03021|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Para  Terdakwa
03022|melakukan  perekrutan  calon  tenaga  kerja  atau  para  korban  tanpa
03023|mempertimbangkan  apakah  para  calon  tenaga  kerja  atau  para  korban
03024|kompeten, atau setidak-tidaknya memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan
03025|yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Saksi
03026|Geri Susanto, PT AAMU telah menetapkan syarat untuk calon tenaga kerja yang
03027|akan direkrut yakni sehat jasmani dan rohani, memiliki KTP dan Kartu Keluarga,
03028|boleh yang sudah menikah atau belum, adanya surat keterangan dari desa, dan
03029|semua persyaratan tersebut merupakan tugas dari PT Karya Abadi Mulia, dan
03030|apabila  sudah  dilengkapi  maka  akan  menjadi  arsip  di  PT  AAMU,  namun
03031|Terdakwa IV BUDI RAHMAN ALIAS BUDI tidak menginformasikan hal tersebut
03032|kepada  Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON,  mengakibatkan
03033|informasi  terkait  dengan  persyaratan  tersebut  juga  tidak  diketahui  oleh
03034|Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI  dan Terdakwa II MARIANUS RISKI
03035|ANDUT ALIAS RISKI , bahkan, Para Terdakwa hanya mensyaratkan KTP dan
03036|Kartu Keluarga saja untuk bekerja, tanpa mengetahui bagaimana latar belakang
03037|kemampuan  dan  keahlian  dari  calon  tenaga  kerja  yang  direkrut  dan
03038|dipekerjakan di PT AAMU, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
03039|Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah “memanfaatkan tenaga atau
03040|kemampuan seseorang oleh pihak lain” dalam hal ini PT AAMU;
03041|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  dan  menurut
03042|hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak memperdulikan kemampuan atau
03043|keterampilan  dari  para  calon  tenaga  kerja  atau  para  korban,  yang
03044|menggerakkan  Para  Terdakwa  dalam  mencari  orang  untuk  bekerja  di
03045|Kalimantan  hanyalah  fee  atau  upah  dari  calon  tenaga  kerja  yang  berhasil
03046|mereka bawa untuk bekerja di Kalimantan, Para Terdakwa hanya mensyaratkan
03047|Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03048|
03049|KTP  dan  Kartu  Keluarga  untuk  bekerja,  tanpa  melakukan  pengecekan
03050|kesehatan  jasmani  rohani,  tanpa  melihat  latar  belakang  pendidikan,  atau
03051|setidak-tidaknya  memperhatikan  kemampuan  dan  keterampilan  para  calon
03052|pekerja atau para korban untuk mampu bekerja dalam perawatan kebun sawit,
03053|sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan,  bahwa  Para  Terdakwa   terbukti
03054|“memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  untuk  mendapatkan
03055|keuntungan materiil” berupa upah atau fee yang didapatkan dari calon tenaga
03056|kerja yang berhasil mereka kirim ke PT AAMU, walaupun para calon tenaga
03057|kerja  atau  para  korban  telah  setuju  atau  sepakat  untuk  dikirim  bekerja  di
03058|Kalimantan;
03059|Menimbang,  bahwa  dalam  penjelasan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)
03060|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03061|Perdagangan Orang kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang
03062|tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan
03063|delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dengan
03064|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
03065|menimbulkan akibat;
03066|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  Majelis  Hakim
03067|berkesimpulan bahwa belum terjadinya tindakan eksploitasi dalam perkara ini,
03068|tidak  serta  merta  mengakibatkan  unsur  ini  tidak  terpenuhi,  karenanya  Para
03069|Terdakwa seyogyanya sudah bisa menginsyafi bahwa rangkaian tindakannya
03070|merupakan tindak pidana perdagangan orang dari rangkaian perbuatan dan
03071|terpenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  eksploitasi  yang  telah  dirumuskan  oleh
03072|pembentuk undang-undang walaupun belum menimbulkan akibat yang nyata,
03073|sehingga unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
03074|Republik Indonesia”  telah sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh Para
03075|Terdakwa;
03076|Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
03077|serta melakukan perbuatan”;
03078|           Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah
03079|satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
03080|           Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penyertaan dari penerapan
03081|ketentuan  tindak  pidana  yang  didakwakan  yang  tujuan  untuk  menarik
03082|pertanggungjawaban bagi setiap orang yang terlibat dan mempunyai peranan
03083|tertentu dalam suatu tindak pidana, sekalipun perbuatan orang tersebut tidak
03084|memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari
03085|mereka  sudah  tentu  tindak  pidana  yang  dimaksudkan  tidak  akan  terjadi,
03086|Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03087|
03088|sehingga  dalam  penerapan  pemidanaan,  mereka  dianggap  sama  sebagai
03089|pelaku tindak pidana itu sendiri;
03090|         Menimbang, bahwa unsur ini terdapat alternatif yang terdiri atas :
03091|1. Pelaku (Pleger);
03092|2. Menyuruh melakukan (Doenpleger);
03093|3. Turut serta melakukan (Medepleger);
03094|         Menimbang, bahwa penyertaan unsur ini dalam perkara  a quo adalah
03095|dimaksudkan untuk pembuktian terhadap alternatif unsur “turut serta melakukan
03096|(medepleger)”, dengan pemikiran bahwa medepleger selalu terdapat lebih dari
03097|satu orang pelaku yang turut melakukan tindak pidana, yang hal juga termaktub
03098|dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  Putusan  Nomor  1395  K/Pid/1985
03099|tanggal 24 September 1987 yang menyatakan bahwa “turut melakukan” terkait
03100|inisiatif tindak pidana tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa), dengan
03101|demikian syarat medepleger adalah:
03102|1. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan adanya “ begin van uitvoering ”
03103|atau suatu permulaan pelaksanaan;
03104|2. Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
03105|3. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan
03106|secara sempurna kejahatan mereka;
03107|           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa sejak
03108|semula sama-sama melakukan perekrutan calon tenaga kerja, dengan perintah
03109|awal  dari  Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI yang  memerintahkan
03110|Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON,  kemudian  Terdakwa  III
03111|YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON mengajak  Terdakwa  I  DANIEL  LUMA
03112|ALIAS DEBRI dan Terdakwa II MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS RISKI  untuk
03113|turut mencari calon tenaga kerja untuk direkrut, sehingga masing-masing Para
03114|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  selesai,  yakni  melakukan  rekrut
03115|calon tenaga kerja;
03116|           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para
03117|Terdakwa telah memenuhi unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan
03118|dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
03119|           Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1)
03120|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03121|Perdagangan  Orang  juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang
03122|Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti
03123|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
03124|ke-2 (kedua);
03125|Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03126|
03127|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
03128|nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut;
03129|Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para
03130|Terdakwa pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
03131|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  dan
03132|dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-
03133|undang  Nomor:  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
03134|Perdagangan Orang  dan  Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan
03135|dan tuntutan hukum yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum;
03136|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  nota  pembelaan/pledoi  Penasihat
03137|Hukum  Para  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  nota
03138|pembelaan tersebut mengenai pembuktian materiil ( feit materiil)  terkait tindak
03139|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa  dan  terhadap tindak pidana yang
03140|dilakukan oleh Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur
03141|di atas, maka hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
03142|Dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa
03143|tersebut patutlah dinyatakan ditolak;
03144|           Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
03145|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
03146|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, ataupun alasan penghapus
03147|pidana lainnya, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para
03148|Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
03149|           Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
03150|adalah  kumulatif  (penjara  dan  denda),  maka  kepada  Para  Terdakwa  selain
03151|dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila
03152|pidana  denda tidak  dibayar maka diganti  pidana kurungan  yang  dinyatakan
03153|dalam amar putusannya, dan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda ini