00728|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00729|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00730|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
00731|
00732|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00733|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00734|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00735|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00736|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00737|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00738|putusan.mahkamahagung.go.id
00739|membawa korban ke Puskesmas menggunakan sepeda motor dan akhirnya
00740|korban meninggal dunia;
00741|- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, korban mengalami luka terbuka
00742|pada  bagian  perut  kiri  belakang  dengan  keluarnya  organ  tubuh  akibat
00743|kekerasan tajam dan trauma tumpul;
00744|- Bahwa korban lahir di Brebes, tanggal 5 Agustus 2010;
00745|- Bahwa tujuan tawuran tersebut selain untuk membuat konten juga untuk
00746|eksistensi kelompok serta menunjukkan dominasi antar kelompok;
00747|- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan keluarga
00748|Anak, dengan pemberian santunan sebesar Rp35.000.000, namun proses
00749|hukum tetap dilanjutkan;
00750|- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak
00751|mengulanginya lagi;
00752|- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
00753|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka
00754|segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat
00755|dalam putusan ini; 
00756|
00757|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00758|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00759|Anak  dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
00760|kepadanya;
00761|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00762|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal  80 ayat (3) juncto Pasal 76C
00763|UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
00764|Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan
00765|yang terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1
00766|Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
00767|Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UU RI No. 1 Tahun 2026
00768|tentang Penyesuai Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00769|1. Setiap orang;
00770|2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00771|atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan
00772|mati;
00773|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00774|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00775|Ad.1. unsur setiap orang;
00776|Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbs
00777|Disclaimer
00778|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00779|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00780|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00781|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
00782|
00783|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00784|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00785|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00786|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00787|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00788|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00789|putusan.mahkamahagung.go.id
00790|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  16  Undang-Undang
00791|Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23
00792|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang”
00793|adalah orang perseorangan atau korporasi;
00794|Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “setiap orang” dalam Pasal
00795|76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang a quo menunjuk pada setiap subjek
00796|hukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa membedakan usia, sepanjang dapat
00797|dimintai pertanggungjawaban pidana;
00798|Menimbang,  bahwa  meskipun  dakwaan  tidak  menjunctokan  dengan
00799|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00800|hal  tersebut  tidak  mempengaruhi  pembuktian  unsur  “setiap  orang”,  karena
00801|undang-undang  tersebut  tidak  mengatur  unsur  delik,  melainkan  tata  cara
00802|pemeriksaan dan pemidanaan terhadap Anak;
00803|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Anak  terbukti  merupakan
00804|Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
00805|angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun status tersebut tidak
00806|mengubah  pengertian  “setiap  orang”,  melainkan  hanya  berimplikasi  pada
00807|penerapan ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut;
00808|Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah
00809|menghadapkan Anak sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dan tidak
00810|ada  orang  lain  lagi  kecuali  ia  Anak  yang  uraian  identitasnya  dalam  Surat
00811|Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak di persidangan, sehingga
00812|tidak terdapat kekeliruan  (error in persona)  terhadap orang yang dihadapkan
00813|sebagai Anak dalam perkara ini dan di persidangan diketahui Anak lahir pada
00814|tanggal  2  Juni  2010  sehingga  dari  hal  tersebut  diketahui  pada  saat  tindak
00815|pidana yang didakwakan dilakukan yaitu tanggal 30 Maret 2026, sekira pukul
00816|17.30 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2026,
00817|Anak  tersebut telah berumur lebih  dari  12  (dua belas)  tahun  namun  belum
00818|mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
00819|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Anak  sebagai  orang
00820|perseorangan yang mampu bertanggung jawab secara pidana termasuk dalam
00821|pengertian “setiap orang”, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara
00822|sah dan meyakinkan menurut hukum;
00823|Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
00824|melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
00825|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah
00826|satu sub unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan pelaku, maka unsur tersebut
00827|Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbs
00828|Disclaimer
00829|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00830|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00831|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00832|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
00833|
00834|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00835|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00836|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00837|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00838|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00839|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00840|putusan.mahkamahagung.go.id
00841|dinilai  telah  terbukti,  sehingga  terhadap  sub  unsur  selebihnya  tidak  perlu
00842|dipertimbangkan lagi; 
00843|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “dilarang”  adalah  suatu
00844|perintah  yang  dalam  hal  ini  ditentukan  oleh  undang-undang  untuk  tidak
00845|melakukan  suatu  tindakan,  “menempatkan”  adalah  menaruh,  meletakkan,
00846|memasang (di), “membiarkan” adalah tidak melakukan tindakan pencegahan
00847|padahal:pelaku mengetahui adanya risiko kekerasan, dan memiliki kewajiban
00848|hukum  atau  faktual  untuk  bertindak,  “melakukan”  adalah  pelaku  secara
00849|langsung melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dan ini adalah pelaku
00850|utama (pleger), “Menyuruh melakukan” adalah pelaku tidak melakukan sendiri,
00851|tetapi memerintahkan atau menyuruh orang lain melakukan kekerasan  (doen
00852|pleger) dan yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” adalah perbuatan
00853|dilakukan bersama-sama dengan orang lain (medepleger);
00854|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang
00855|Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00856|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan
00857|“kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya
00858|kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual  dan/atau
00859|penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau
00860|perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
00861|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak”, Pasal 1 angka 1
00862|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
00863|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa
00864|anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
00865|anak  yang  masih  dalam  kandungan  dan  yang  dimaksud  dengan  “Yang
00866|mengakibatkan mati” adalah akibat (delik materiil) berupa kematian korban;
00867|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
00868|persidangan  bahwa  pada  tanggal  30  Maret 2026,  di  Jalingkut Brebes  telah
00869|terjadi tawuran dua lawan dua antara kelompok KARBAK 73 dan DOSQ 30
00870|yang telah direncanakan sebelumnya oleh kelompok KARBAK 73 dan DOSQ 30
00871|melalui media sosial. Bahwa kemudian Anak ditunjuk oleh Saksi 4 yaitu selaku
00872|penggagas dan pengatur sebagai salah satu pelaku duel dan secara aktif ikut
00873|serta dalam tawuran tersebut. Bahwa dalam duel tersebut Anak menggunakan
00874|senjata tajam jenis corbek dan melakukan penyerangan terhadap korban yang
00875|juga  menggunakan  senjata  tajam  dan  ketika  terjadi  saling  serang,  Anak
00876|mengenai  bagian  perut  korban  dengan  senjata  tajam,  yang  mengakibatkan
00877|korban tidak sadarkan diri yang akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana
00878|Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbs
00879|Disclaimer
00880|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00881|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00882|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00883|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
00884|
00885|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00886|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00887|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00888|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00889|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00890|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00891|putusan.mahkamahagung.go.id
00892|diperkuat dengan Visum et Repertum yang menyatakan adanya luka terbuka
00893|pada bagian perut akibat kekerasan tajam; 
00894|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Akta  Kelahiran  nomor
00895|AL.657.0211xxx diketahui Korban Korban, lahir pada tanggal xx Agustus 2010
00896|sehingga dari hal tersebut diketahui pada saat kejadian korban masih berusia di
00897|bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk kategori Anak;
00898|Menimbang, bahwa  dari  rangkaian  peristiwa tersebut, Majelis Hakim
00899|berpendapat bahwa Anak telah secara langsung melakukan kekerasan terhadap
00900|korban yang masih berstatus Anak dengan menggunakan senjata tajam, yang
00901|secara nyata menimbulkan luka serius pada bagian vital tubuh korban;
00902|Menimbang,  bahwa  luka  pada  bagian  perut  yang  dialami  korban
00903|sebagaimana  dibuktikan  melalui  Visum  et Repertum  merupakan  luka  akibat
00904|kekerasan tajam yang secara medis bersifat fatal, sehingga secara logis dan
00905|yuridis mempunyai hubungan sebab-akibat langsung dengan kematian korban;
00906|Menimbang,  bahwa  tidak  ditemukan  adanya  fakta  lain  yang  dapat
00907|memutus hubungan sebab-akibat tersebut, sehingga kematian korban sebagai
00908|akibat langsung dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
00909|Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi
00910|sub  unsur  “melakukan  kekerasan  terhadap  Anak  dan  mengakibatkan  mati”
00911|sehingga keseluruhan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan
00912|menurut hukum;
00913|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3)
00914|juncto Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23
00915|Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  mengalami
00916|beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016
00917|tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU
00918|RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
00919|juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuai Pidana telah terpenuhi,
00920|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00921|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal
00922|penuntut umum;
00923|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00924|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00925|baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
00926|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00927|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00928|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00929|Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbs
00930|Disclaimer
00931|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00932|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00933|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00934|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
00935|
00936|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00937|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00938|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00939|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00940|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00941|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00942|putusan.mahkamahagung.go.id
00943|Menimbang, bahwa setelah Anak dinyatakan terbukti secara sah dan
00944|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap
00945|Anak  yang  mengakibatkan  mati”,  Majelis  Hakim  selanjutnya  akan
00946|mempertimbangkan mengenai jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan
00947|kepada Anak;
00948|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  haruslah
00949|mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi
00950|masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis
00951|wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
00952|yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5
00953|ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
00954|Kekuasaan Kehakiman;
00955|Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk
00956|menjatuhkan  berat ringannya  hukuman  terhadap Anak  sehingga  tidak boleh
00957|terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti
00958|perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang
00959|siapa  sebagai  Anak,  maka  untuk  menentukan  hukuman  apa  atau  berat
00960|ringannya  hukuman  yang  dijatuhkan,  sudah  selayaknya  Majelis  Hakim
00961|memperhatikan  perasaan  keadilan  masyarakat  (sosial  Justice)  dan
00962|memperhatikan moral si pelaku (moral Justice);
00963|Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo  merupakan  perkara  yang
00964|disidangkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana Anak, dimana di satu
00965|sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban
00966|pidana dan sisi lain Anak adalah sebagai korban atau obyek dalam proses
00967|peradilan pidana Anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada
00968|asas  perlindungan  Anak  yaitu  “kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak”
00969|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang RI nomor 35
00970|Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002
00971|tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 butir d Undang-undang Nomor 11 Tahun
00972|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00973|Menimbang,  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
00974|berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00975|Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa
00976|pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak,
00977|terpenuhinya  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dengan  memperhatikan
00978|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan
00979|Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbs
00980|Disclaimer
00981|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00982|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00983|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00984|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
00985|
00986|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00987|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00988|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00989|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00990|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00991|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00992|putusan.mahkamahagung.go.id
00993|dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir  (ultimum  remedium),  serta
00994|penghindaran pembalasan;
00995|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penuntut  Umum  telah  menuntut
00996|Anak pada pokoknya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
00997|bulan di LPKA Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan sedangkan
00998|Anak melalui Advokatnya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena :
00999|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
01000|mengulanginya;
01001|- Anak masih muda,  masih ingin melanjutkan sekolah dan berhak atas
01002|masa depan yang lebih baik;
01003|- Sudah  ada  perdamaian  dengan  korban  dan  telah  memberikan
01004|kompensasi kepada keluarga korban sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh
01005|lima juta rupiah);
01006|- Anak belum pernah dihukum;