01997|menggunakan linting tembakau/rokok sintetis (Sinte);
01998|Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, yang
01999|mana  Anak  ditangkap  karena  tanpa  ada  izin  menguasai  15  (lima  belas)  linting
02000|berisikan daun bening (linting tembakau/rokok sintetis (Sinte))  yang mengandung
02001|MDMB-4en-PINACA dan termasuk dalam narkotika golongan I dan terbukti Anak telah
02002|menjual 5 (lima) linting berisikan daun bening (linting tembakau/rokok sintetis (Sinte))
02003|tersebut kepada orang yang tidak Anak kenal dan Anak telah mendapatkan uang hasil
02004|penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut
02005|menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka  Majelis Hakim berpendapat bahwa
02006|perbuatan  Anak  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  tanpa  hak  menjual  narkotika
02007|golongan  I  sehingga  dengan  demikian  unsur  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum
02008|menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
02009|beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” terpenuhi secara sah menurut
02010|hukum;
02011|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-
02012|Undang  Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi
02013|menurut hukum, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan
02014|meyakinkan  melakukan  tindak pidana “tanpa  hak menjual narkotika golongan  I”
02015|sebagaimana dakwaan primair;
02016|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dakwaan  primair  telah  terbukti,  maka
02017|terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;
02018|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  keringanan  hukuman  yang
02019|diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya serta pendapat/harapan orangtua Anak
02020|yang  disampaikan  dalam  persidangan  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dalam
02021|keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;
02022|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-
02023|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02024|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak  harus mempertanggungjawabkan
02025|perbuatannya;
02026|
02027|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
02028|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02029|Menimbang bahwa Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam kesimpulan dan
02030|saran  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatannya menyatakan  agar  dalam
02031|menjatuhkan hukuman terhadap Anak dapat dipertimbangkan pidana penjara  yang
02032|seringan-ringannya  sesuai  pasal  71  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Republik
02033|Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertempat di
02034|LPKA Kelas II Kendari agar mendapat pembinaan sesuai dengan usia Anak;
02035|Menimbang  bahwa  dari  hasil  Penelitian  Masyarakat  tersebut  bila
02036|dihubungkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan pendapat/harapan orang
02037|tua Anak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan
02038|sanksi terhadap Anak akan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan
02039|keseimbangan,  dan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  yang  mengacu  pada
02040|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dengan tetap menjunjung nilai-nilai
02041|aspek  yuridis,  aspek  sosiologis,  dan  aspek-aspek  yang  terdapat  dalam  norma
02042|bermasyarakat, sehingga penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim dalam amar putusan
02043|perkara ini bukanlah bersifat pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak,
02044|tetapi  dimaksudkan  agar  Anak dapat  memperbaiki  diri  sehingga  tidak  terjadi
02045|kesalahan  yang  sama  dikemudian  hari ,  dengan  demikian  Majelis  Hakim
02046|berpandangan  bahwa  terhadap  anak  akan  dijatuhi  pidana  penjara  di  Lembaga
02047|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
02048|Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-
02049|Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2009 tentang Narkotika  mengatur 2
02050|(dua) jenis pemidanaan yaitu pidana  penjara dan  pidana  denda,  namun Pasal 71
02051|ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
02052|Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam
02053|pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan
02054|kerja, maka terhadap Anak juga akan dijatuhi pidana pelatihan kerja;
02055|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
02056|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
02057|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02058|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak
02059|dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam
02060|tahanan;
02061|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02062|berupa  15 (lima belas) linting bentuk rokok sintetis yang mengandung narkotika
02063|dengan berat bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram atau berat netto 0,1859 (nol
02064|
02065|koma satu delapan lima sembilan) gram), 1 (satu) kemasan/pembungkus rokok esse
02066|punch POP berwarna kuning, 3 (tiga) buah kertas tembakau manis (papir) berwarna
02067|putih kombinasi merah kuning dengan merek surya, 1 (satu) buah sachet kosong
02068|ukuran besar berwarna bening, 1 (satu) handphone VIVO Y12S berwarna hitam
02069|dengan nomor sim card terpasang 081334604462,  merupakan barang yang tanpa
02070|hak berada dalam penguasaan Anak, serta terdapat barang-barang yang berkaitan
02071|dan digunakan oleh Anak untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran
02072|narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti
02073|tersebut diatas ditetapkan untuk dimusnahkan;
02074|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02075|berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1
02076|(satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua)
02077|lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang
02078|kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan barang yang mempunyai
02079|nilai  ekonomis, maka  terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk
02080|negara;
02081|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
02082|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
02083|Anak;
02084|Keadaan  yang  memberatkan:
02085|- Perbuatan  Anak  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
02086|pemberantasan Narkotika;
02087|Keadaan yang meringankan:
02088|- Anak menyesali perbuatannya;
02089|- Anak belum pernah dihukum;
02090|    Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
02091|pula untuk membayar biaya perkara;
02092|Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor
02093|35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum Acara
02094|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02095|
02096|MENGADILI:
02097|1. Menyatakan  Anak  DISAMARKAN  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02098|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “tanpa  hak  menjual  narkotika  golongan  I”
02099|sebagaimana dakwaan primair;
02100|
02101|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
02102|selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
02103|Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
02104|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02105|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02106|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02107|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02108|1. 15  (lima  belas)  linting  bentuk  rokok  sintetis  yang  mengandung
02109|narkotika dengan berat bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram atau berat netto
02110|0,1859 (nol koma satu delapan lima sembilan) gram);
02111|2. 1 (satu) kemasan/pembungkus rokok esse punch POP berwarna
02112|kuning;
02113|3. 3  (tiga)  buah  kertas  tembakau  manis  (papir)  berwarna  putih
02114|kombinasi merah kuning dengan merek surya;
02115|4. 1 (satu) buah sachet kosong ukuran besar berwarna bening;
02116|5. 1 (satu) handphone VIVO Y12S berwarna hitam dengan nomor sim
02117|card terpasang 081334604462;
02118|Dimusnahkan;
02119|1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu
02120|rupiah);
02121|2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu
02122|rupiah);
02123|3. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu
02124|rupiah);
02125|4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02126|Dirampas untuk negara;
02127|6. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02128|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
02129|
02130|Rabu
02131|
02132|12
02133|
02134|2025
02135|
02136|Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
02137|Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.,
02138|sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., , masing-
02139|masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
02140|pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
02141|
02142|I Ketut Hurianto, S.H.
02143|
02144|     Hakim-Hakim Anggota,                                               Hakim Ketua,
02145|                     Ttd                                                                              Ttd
02146|      Yan Agus Priadi, S.H.                                       Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.
02147|                     Ttd
02148|          Zulnia Pratiwi, S.H.
02149|Panitera Pengganti,
02150|Ttd
02151|I Ketut Hurianto, S.H.