01180|seksual  berdasarkan  faktor  risiko  pada  level  individual  (usia  Anak,  jenis
01181|kelamin  perempuan,  riwayat  kekerasan  seksual  sebelumnya,  kerentanan
01182|kesehatan  mental,  self-esteem rendah),  level  keluarga  (struktur  keluarga
01183|Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01184|
01185|terganggu, pemantauan orang tua minimal, kehangatan emosional rendah),
01186|dan level komunitas-sosial (isolasi sosial, kerentanan ekonXXX, pendidikan
01187|seksual terbatas); Ditemukan dampak psikologis yang signifikan pada Anak
01188|Korban  berupa  gejala  Gangguan  Stres  Akut  (ASD)  dengan  pola  dan
01189|keparahan yang konsisten dengan Gangguan Stres Pascatrauma Kompleks
01190|(Complex  Post-traumatic  Stress  Disorder),  mencakup  kesulitan  regulasi
01191|emosi, citra diri negatif, masalah interpersonal yang persisten, ideasi bunuh
01192|diri, dan hendaya fungsional yang berat. C-PTSD pada Anak Korban adalah
01193|hasil kumulatif dari paparan trauma  berulang: riwayat kekerasan seksual
01194|pada  usia  XXXXXXXXX,  ditambah  trauma  berat  dari  peristiwa  26-
01195|XXXXXXXXXXXyang melibatkan enam pelaku secara bergiliran;
01196|17.Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna merah
01197|maroon, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar
01198|celana dalam berwarna pink dusty, 1 (satu) lembar bra berwarna peach, dan
01199|1  (satu)  lembar  seprei  berwarna  coklat  motif  bunga  adalah  benda  yang
01200|berkaitan langsung dengan kejadian;
01201|18.Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor XXXXXXXXXXXrangka BT2 W A/T,
01202|nomor polisi XXXXXXXXmilik Saksi III digunakan oleh ANAKdan Anak Saksi
01203|untuk menjemput Anak Korban dari Kos SOPPENG ke Kos.
01204|19.Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
01205|20.Bahwa  Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
01206|mengulanginya lagi;
01207|
01208|Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu
01209|tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  haruslah  memenuhi  seluruh
01210|unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01211|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
01212|apakah  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Anak  dapat  dinyatakan
01213|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
01214|Umum;
01215|Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut umum ke muka
01216|persidangan  dengan  dakwaan  yang  disusun  secara  alternatif  subsidiaritas,
01217|yaitu: Dakwaan Pertama Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g
01218|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
01219|Pidana Kekerasan Seksual atau Kedua Primair Pasal 76 D Undang-Undang
01220|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang
01221|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  Juncto  Pasal 81 Ayat (3) Undang-
01222|Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
01223|Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01224|
01225|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
01226|Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
01227|Menjadi Undang-Undang, Subsidair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
01228|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
01229|Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
01230|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,
01231|Lebih  Subsidair  Pasal  76  D  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35
01232|Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
01233|Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
01234|2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
01235|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
01236|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
01237|Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif
01238|adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan ( the
01239|one  that  substitute  for  another)  dalam  arti  bahwa  jenis  dakwaan  alternatif
01240|dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang
01241|satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan,
01242|peraturan  hukum  pidana  mAnakah  yang  akan  diterapkan  oleh  Hakim  atas
01243|perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;
01244|Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim diberikan
01245|pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan
01246|kepada Anak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;
01247|Menimbang,  bahwa  menurut  dogmatik  hukum  pidana  positif,  maka
01248|untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana,
01249|perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang
01250|didakwakan kepadanya;
01251|Menimbang,  bahwa  di  dalam  praktiknya  terdapat  beberapa  teknik
01252|pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah
01253|dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan di dalam perkara  a quo , Penuntut
01254|Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Anak terbukti bersalah
01255|melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama,
01256|yaitu  Pasal 6 huruf c  Juncto  Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang
01257|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01258|Seksual dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah
01259|memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap
01260|berkas  perkara  a  quo,  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,
01261|khususnya  keterangan  Para  Saksi  yang  masing-masing  telah  memberikan
01262|Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01263|
01264|keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Anak, maka dalam hal
01265|ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan
01266|Alternatif  Pertama  yang  berbentuk  Tunggal  agar  dipertanggungjawabkan
01267|kepada Anak;
01268|Menimbang,  bahwa  Dakwaan  Alternatif  Pertama  berbentuk  Tunggal
01269|maka menurut tertib hukum acara Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
01270|Dakwaan  Alternatif  Pertama,  dan  apabila  Dakwaan  Alternatif  Pertama  tidak
01271|terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yang
01272|berbentuk  subsidiaritas,  oleh  karena  itu  Hakim  akan  terlebih  dahulu
01273|mempertimbangkan  Dakwaan  Alternatif  Pertama  sebagaimana  diatur  dalam
01274|Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01275|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
01276|yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01277|1. Setiap Orang; 
01278|2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa
01279|yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan
01280|kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau
01281|dengan  penyesatan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
01282|membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau
01283|dengan orang lain;
01284|3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
01285|4. Dilakukan terhadap Anak;
01286|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
01287|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01288|Ad.1. Unsur Setiap Orang;
01289|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Setiap  Orang”  secara
01290|historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada
01291|kemampuan  bertanggung  jawab  kecuali  secara  tegas  undang-undang
01292|menentukan lain;
01293|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang
01294|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
01295|Seksual yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
01296|korporasi;
01297|Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16
01298|Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  terakhir  telah  diubah
01299|dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
01300|menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;
01301|Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01302|
01303|Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini
01304|maka  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  ( toerekenings  Vaanbaarheid)
01305|tidak  perlu  dibuktikan  lagi  oleh  karena  subyek  hukum  melekat  erat dengan
01306|kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam  MemorieVan
01307|Toelichting (MvT).
01308|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  di  persidangan  telah
01309|menghadapkan Anak bernama Anak, yang bersangkutan telah membenarkan
01310|identitasnya  sesuai  surat  dakwaan  dan  juga  dari  keterangan  Saksi-Saksi
01311|ternyata  merujuk  kepada  orang  yang  sama  yaitu  Anak,  sehingga  dengan
01312|demikian Anak merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut
01313|Umum  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan  Nomor  Reg.  Perkara:
01314|XXXXXXXXXXXXXXXXXtanggal  XXXXXXXXXXXXXXXX,  sehingga  tidak  ada
01315|kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang diajukan sebagai Anak dalam
01316|proses peradilan perkara ini;
01317|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Saksi  di  depan
01318|persidangan, keterangan Anak, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat
01319|dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Anak
01320|terhadap  pemeriksaan  identitasnya  pada  sidang  pertama  sebagaimana
01321|termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran
01322|Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili
01323|di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri  Watansoppeng  adalah  ANAKmaka
01324|jelaslah  sudah  pengertian  “Setiap  Orang”  yang  dimaksud  dalam  aspek  ini
01325|adalah pada ANAKyang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri
01326|Watansoppeng;
01327|Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah
01328|terpenuhi;
01329|Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau
01330|perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau
01331|memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau  ketergantungan
01332|seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang
01333|itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau
01334|perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
01335|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternative  limitative atau
01336|alternative  element,  yang  maksudnya  adalah  perbuatan  tersebut  tidak
01337|semuanya  harus  terbukti,  namun  dengan  terbuktinya  salah  satu  perbuatan
01338|maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Hakim dapat memilih
01339|unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara a quo;
01340|Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01341|
01342|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  “menyalahgunakan  kedudukan,
01343|wewenang, kepercayaan, atau perbawa”, Hakim menilai bahwa yang dimaksud
01344|dengan  menyalahgunakan  adalah  setiap  tindakan  menggunakan  suatu
01345|kedudukan, relasi kuasa, pengaruh, atau otoritas secara tidak semestinya untuk
01346|memperoleh  keuntungan  atau  melakukan  kontrol  terhadap  pihak  lain.
01347|Kedudukan atau perbawa ini dapat timbul dari jabatan formal, status sosial,
01348|relasi  senioritas,  hubungan  emosional,  relasi  guru–murid,  atasan–bawahan,
01349|pengasuh–Anak, maupun hubungan yang secara faktual menciptakan pengaruh
01350|dXXXnan. Dalam doktrin hukum pidana, penyalahgunaan wewenang termasuk
01351|bentuk  abuse of power  yang menciptakan kondisi adanya pihak superior dan
01352|adanya pihak inferior;
01353|Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
01354|Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 angka 9 menjelaskan Relasi Kuasa
01355|adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan
01356|status  sosial,  budaya,  pengetahuan,  pendidikan  dan/atau  ekonXXX  yang
01357|menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks
01358|relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;
01359|Menimbang,  bahwa  unsur  kepercayaan  merujuk  pada  hubungan  di
01360|mana korban menaruh keyakinan terhadap pelaku karena adanya kedekatan,
01361|bimbingan, atau relasi yang menempatkan pelaku sebagai figur yang dipandang
01362|aman  serta dapat dipercaya. Dalam  perspektif psikologi  perkembangan dan
01363|viktimologi, Anak atau individu rentan umumnya cenderung patuh terhadap figur
01364|dewasa yang dipercayainya sehingga penyalahgunaan hubungan kepercayaan
01365|dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan psikologis yang serius karena
01366|terjadi melalui mekanisme betrayal of trust (penghianatan kepercayaan);
01367|Menimbang, bahwa unsur perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau
01368|hubungan keadaan menyangkut tindakan pelaku yang memanfaatkan dXXXnasi
01369|psikologis atau manipulasi situasional untuk memengaruhi korban. Tipu muslihat
01370|didefinisikan  sebagai  perbuatan  menipu,  memalsukan  keadaan,  atau
01371|menampilkan sesuatu seolah-olah benar sehingga korban tergerak melakukan
01372|perbuatan  yang  merugikan  dirinya.  Sedangkan  hubungan  keadaan  adalah
01373|keadaan sosial, emosional, atau faktual yang membuat korban berada dalam
01374|posisi  tidak  bebas,  misalnya  hubungan  ketergantungan,  keterpaksaan,  rasa
01375|takut, atau posisi di bawah pengawasan pelaku. Dalam teori  coercive control ,
01376|dXXXnasi psikologis ini dapat menurunkan kemampuan korban untuk menolak
01377|atau mengambil keputusan secara bebas;
01378|Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01379|
01380|Menimbang, bahwa unsur memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan,
01381|atau ketergantungan seseorang berarti pelaku menyadari kondisi korban yang
01382|secara  faktual  lemah  dan  menggunakan kondisi  tersebut untuk  kepentingan
01383|seksualnya.  Kerentanan  ( vulnerability)  menurut  teori  viktimologi  mencakup
01384|kondisi usia, kedewasaan psikologis, ketergantungan ekonXXX, keterbatasan
01385|kognitif, serta posisi subordinat. Ketidaksetaraan ( inequality) dapat timbul dari
01386|relasi kuasa, perbedaan usia yang jauh, serta ketimpangan sosial. Sementara
01387|ketergantungan  ( dependency)  adalah  kondisi  ketika  korban  membutuhkan
01388|pelaku untuk pengasuhan, pendidikan, bimbingan, perlindungan, atau bantuan
01389|material sehingga ia sulit menolak. Hakim memandang bahwa pemanfaatan
01390|kerentanan korban merupakan bentuk eksploitasi, yang secara prinsip hukum
01391|bertentangan dengan asas perlindungan terhadap yang lemah ( parens patriae)
01392|dan asas non-eksploitasi;
01393|Menimbang,  bahwa  pengertian  memaksa  adalah  suatu  perbuatan
01394|sedemikian rupa sehingga menimbulkan orang lain merasa takut yang mana
01395|pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh korban;
01396|Menimbang,  bahwa  unsur  memaksa  atau  dengan  penyesatan
01397|menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan
01398|persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  menunjukkan  adanya  tindakan  yang
01399|menghilangkan  kehendak  bebas  korban.  Pemaksaan  tidak  hanya  berarti
01400|kekerasan  fisik,  tetapi  termasuk  tekanan  verbal,  ancaman  implisit  maupun
01401|eksplisit, dXXXnasi psikologis, misrepresentasi fakta, atau tindakan manipulatif
01402|yang  menyebabkan  korban  tidak  memiliki  pilihan  selain  patuh.  Dalam  teori
01403|kehendak (wilsleer), suatu persetujuan dianggap tidak sah apabila diberikan di
01404|bawah  tekanan,  ancaman,  atau  penipuan.  Penyesatan  ( misleading)  adalah
01405|tindakan memberikan informasi yang salah, menutupi fakta, atau menciptakan
01406|persepsi yang memengaruhi keputusan korban. Dalam praktik hukum pidana
01407|modern, termasuk perspektif gender equality, segala bentuk hubungan seksual
01408|yang diperoleh melalui tekanan non-fisik tetap dikategorikan sebagai kekerasan
01409|karena menghilangkan otonXXX tubuh korban;
01410|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah
01411|peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa
01412|dijalankan untuk mendapat Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk
01413|kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;
01414|Menimbang,  bahwa  unsur  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul
01415|mencakup seluruh tindakan bernuansa seksual yang dilakukan dengan atau
01416|terhadap korban tanpa dasar persetujuan yang bebas. Perbuatan cabul tidak
01417|Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01418|
01419|mensyaratkan penetrasi, tetapi setiap tindakan pemuas nafsu, sentuhan intim,
01420|atau tindakan seksual lainnya yang melanggar kesusilaan. Dalam konteks Anak
01421|atau individu rentan, persetujuan hukum (legal consent) dianggap tidak mungkin
01422|ada  karena  ketidakmatangan  psikologis  dan  ketergantungan  korban. Hal  ini
01423|sejalan dengan asas perlindungan Anak serta prinsip dalam Convention on the
01424|Rights of the Child (CRC) bahwa setiap tindakan seksual terhadap Anak selalu
01425|merupakan eksploitasi;
01426|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  unsur  tersebut,  Hakim
01427|berpendapat bahwa tindak pidana ini tidak hanya dinilai dari adanya kekerasan
01428|fisik dalam bentuk persetubuhan terhadap korban, tetapi dari keseluruhan pola
01429|relasi  kuasa,  manipulasi,  tekanan  psikologis,  dan  penyalahgunaan  posisi
01430|dXXXnan  yang  menyebabkan  korban  tidak  lagi  memiliki  kebebasan  untuk
01431|menolak. Pendekatan ini sejalan dengan teori integral protection , yang menilai
01432|kekerasan  seksual  sebagai  kejahatan  terhadap  martabat,  otonXXX,  dan
01433|integritas  psikis  korban.  Oleh  karena  itu,  terpenuhinya  hubungan
01434|ketergantungan, ketidaksetaraan, dan kerentanan merupakan indikator objektif
01435|bahwa korban berada pada posisi yang tidak bebas sehingga setiap tindakan
01436|pelaku yang menggerakkan atau membuat korban membiarkan perbuatan cabul
01437|terjadi,  harus  dianggap  memenuhi  unsur  delik  sebagaimana  dimaksud  oleh
01438|undang-undang;
01439|Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini
01440|telah mencermati seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari
01441|keterangan Anak Saksi, Para Saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Anak,
01442|alat bukti surat (Visum et Repertum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis), maupun
01443|barang bukti, guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
01444|oleh Penuntut Umum;
01445|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perbuatan  ANAKHakim
01446|memfokuskan  pembuktian  pada  frasa  " memanfaatkan  kerentanan"  dan
01447|”memaksa atau membiarkan dilakukan persetubuhan ". Frasa ini ditujukan pada
01448|pemanfaatan ketidakseimbangan relasi kuasa atau kondisi kelemahan Korban
01449|untuk mencapai tujuan persetubuhan;
01450|Menimbang,  Bahwa  telah  terjadi  peristiwa  persetubuhan  yang
01451|melibatkan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan lima
01452|pelaku  yaitu  SAKSI  IV,  Anak  Saksi,  SAKSI  V,  SAKSI  VI,  dan  SAKSI  VII,
01453|persetubuhan terjadi pada rentang waktu Hari Minggu, tanggal XXXXXXXXX