01582|Hal. 43 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01583|Paraf
01584|KM A1 A2
01585|
01586| Pemufakatan  Jahat (Samenspanning)  dianggap  ada  apabila  sudah
01587|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01588|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01589|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01590|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Setiap orang
01591|yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01592|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01593|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01594|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01595|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01596|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01597|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01598|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01599| Setiap Orang: Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01600|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01601|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01602| Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01603|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01604|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01605| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01606|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01607|ini;
01608| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01609|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01610|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01611|- Bahwa eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu pada
01612|Pasal  1  angka  7  eksplotasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
01613|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
01614|kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01615|penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,
01616|atau secara melawan hukum memindagka atau mentransplantasi organ
01617|dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
01618|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materill
01619|maupun immaterial;
01620|Hal. 44 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01621|Paraf
01622|KM A1 A2
01623|
01624|- Bahwa Setelah Ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01625|yang  ada,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  Saudara  ULUL  ALBAB
01626|merupakan  korban  perdagangan  orang  dengan  modus  pengiriman
01627|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
01628|- Bahwa  perbuatan  dari  Saudara  ABDUS  SYAHID  Als  ANGKEP,dkk
01629|merupakan  perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  dengan
01630|cara  merekrut  korban,  dengan  menawarkan  korban  serta  mengiming-
01631|imingi memberangkatkan bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke
01632|negara Australia melalui Perusahaan resmi sehingga korban bersedia dan
01633|menyerahkan  uang  pendaftaran  yang  selanjutnya  para  tersangka
01634|melakukan  kegiatan  pemindahan  dilanjutkan  dengan  kegiatan
01635|penampungan;
01636|- Bahwa  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  tersangka  maka  seseorang
01637|haruslah memenuhi unsur pasal yang disetidaknya dibuktikan dengan dua
01638|alat  bukti  yang  sah.  dari  keterangan  penyidik  maka  Saudar  ABDUS
01639|SYAHID  Als  ANGKEP,dkk  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  tersangka
01640|karena memenuhi unsur pasal yakni:
01641|Perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  sebagai
01642|berikut：
01643|a. Proses
01644|- Merekrut korban;
01645|- Memindahkan korban dari Lombok menuju Jakarta;
01646|- Melakukan Penampungan selama korban di Jakarta;
01647|b. Cara
01648|Melakukan Penipuan dengan janji akan dipekerjakan ke negara Australia
01649|menggunakan perusahaan resmi pada sektor perkebunan dengan gaji
01650|yang akan diterima sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
01651|c. Tujuan
01652|Tujuan dari TPPO dalam peristiwa hukum yang dipaparkan dalam BAP
01653|ini  telah  terpenuhi  yakni  bahwa  korban  selama  dalam  penampungan
01654|telah mengeluarkan uang untuk biaya makannya sendiri, tidak mendapat
01655|pelatihan  atau  persiapan  apapun  untuk  saat  dijanjikan  Tersangka
01656|Saudara ABDUS SYAHID, dkk bekerja ke negara Australia. Hal ini juga
01657|dapat  mengakibatkan  korban  teresplotasi  apabila  korban  benar
01658|diberangkatkan tanpa keahlian;
01659|Ahli  Samsul  Hidayat,  S.H.,  M.H.  dibawah  sumpah  memberikan
01660|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01661|- Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2007.5
01662|Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 21
01663|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01664|maka  pengertian  atau  definisi  perdagangan  orang  adalah:  “Tindakan
01665|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
01666|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01667|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01668|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01669|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01670|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01671|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01672|atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01673|- Bahwa  berbeda  halnya  pengertian  perdagangan  orang  sebagaimana
01674|diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor:  21  Tahun  2007  tentang
01675|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Kitab  Undang-
01676|Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur perdagangan
01677|orang dalam Pasal 297 dan 324, yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan
01678|perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana
01679|penjara  paling  lama  enam  tahun.”  (Pasal  297  KUHP). “  Barangsiapa
01680|dengan  biaya  sendiri  atau  biaya  orang  lain  menjalankan  perniagaan
01681|budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja
01682|turut  serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  salah  satu
01683|perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama
01684|dua belas tahun.” (Pasal 324 KUHP);
01685|- Bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3 (tiga) yaitu
01686|unsur  Proses,  unsur  Cara  dan  Tujuan  Eksploitasi,  hal  tersebut  dapat
01687|dijelaskan sebagai berikut:
01688| Proses:  tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01689|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
01690| Cara:  dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01691|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01692|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan       utang atau Memberi
01693|Hal. 59 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01694|Paraf
01695|KM A1 A2
01696|
01697|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
01698|yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
01699| Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01700|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  Pelacuran,  Kerja  atau
01701|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01702|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
01703|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01704|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01705|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01706|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01707|- Bahwa TPPO dalam bentuk membawa ke Luar negeri diatur dalam Pasal
01708|4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01709|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa:  ”Setiap  orang  yang
01710|membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01711|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01712|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01713|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01714|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01715|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
01716|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01717|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01718| Setiap Orang : Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01719|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01720|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01721| Yang membawa Warga Negara Indonesia : Jadi yang dibawa adalah
01722|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01723|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01724| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01725|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01726|ini;
01727| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01728|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01729|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01730| Sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
01731|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan
01732|Hal. 60 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01733|Paraf
01734|KM A1 A2
01735|
01736|atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
01737|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
01738|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
01739|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindagka
01740|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01741|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01742|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01743|- Bahwa pembantuan dan percobaan melakukan TPPO diatur dalam Pasal
01744|10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01745|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa  :  ”Setiap  orang  yang
01746|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
01747|perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
01748|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01749|- Bahwa kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain.
01750|Jadi pengertian Yang membantu tetap mengacu pada Pasal 56 KUHP
01751|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
01752|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01753|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
01754|Pembantuan dilakukan pada waktu atau sebelum tindak pidana dilakukan;
01755|- Bahwa Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah berniat melakukan
01756|perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan permulaan tapi tidak
01757|selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya Pasal 11 UU RI
01758|No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01759|Orang  adalah:  ”Setiap  orang  yang  merencanakan  atau  melakukan
01760|permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
01761|dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana
01762|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01763|- Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01764|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01765| Merencanakan: Membuat rencana;
01766| Pemufakatan  Jahat  (samenspanning)  dianggap  ada  apabila  sudah
01767|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01768|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01769|- Bahwa sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau
01770|lebih untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01771|Hal. 61 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01772|Paraf
01773|KM A1 A2
01774|
01775|- Bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  26  disebutkan  Persetujuan  korban
01776|perdagangan  orang  tidak  menghilangkan  penuntutan  tindak  pidana
01777|perdagangan orang.
01778|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor:
01779|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01780|Orang, maka yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti
01781|kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang telah
01782|berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang
01783|diderita  korban  atau ahli  warisnya. Lebih lanjut Pasal  48 menegaskan
01784|bahwa korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa
01785|ganti kerugian atas:
01786| Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01787| Penderitaan;
01788| Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan atau;
01789| Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
01790|Yang  dimaksud  “kerugian  lain”  dalam  hal  ini  misalnya  adalah
01791|kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau
01792|biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan
01793|penghasilan yang dijanjikan pelaku;
01794|- Bahwa berdasarkan dakwaan terhadap para terdakwa sebagaimana di
01795|maksud dalam pasal 81 undang-undang PPMI Nomor : 18 tahun 2017
01796|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  yang  berbunyi  orang
01797|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01798|sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 di pidana dengan pidana penjara
01799|paling lama 10 tahun, dan yang dimaksud pada pasal 69 adalah orang
01800|perseorangan  di  larang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01801|Indonesia. Adapun unsur – unsur yang terdapat didalam Pasal 2 Undang-
01802|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01803|Pemberantasan  Tindak  Pidana  perdagangan  orang  atau  Pasal  81  jo.
01804|Pasal  69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017
01805|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, adalah sebagai berikut:
01806| Orang  perseorangan,  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
01807|adalah setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang
01808|mampu  bertanggungjawab  (toerekenbaarheid) atas  segala
01809|perbuatannya;
01810|Hal. 62 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01811|Paraf
01812|KM A1 A2
01813|
01814| Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01815|bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-
01816|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
01817|ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan
01818|disertai  sanksi/ancaman  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa
01819|yang  melanggar  larangan  tersebut,  bahwa  yang  dimaksud  dengan
01820|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia
01821|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
01822|upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud
01823|dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada pasal 1
01824|angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
01825|2021  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang
01826|merumuskan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah
01827|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01828|Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum
01829|bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01830|- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas muncul Pertanyaannya sebagai
01831|berikut:
01832| Ketika para terdakwa mengatas namakan perusahaan atau PT yang
01833|merekrut tenaga Pekerja Migran Indonesia, yang dimana PT tersebut
01834|tidak memiliki izin atau job kerja sesuai yang di janjikan kepada para
01835|korban  atau  pelapor,  apakah  bisa  di  nyatakan  merekrut  orang
01836|perseorangan sebagaimana yang di maksud pasal 69 Undang-undang
01837|PPMI? perbuatan para terdakwa mengatas namakan PT PT tersebut
01838|tidak  memiliki  izin  atau  job  kerja  sesuai  yang  di  janjikan  kepada
01839|seseorang  tidak  dapat  dinyatakan  merekrut  orang  perseorangan
01840|sebagaimana yang di maksud pasal 69 Undang-undang PPMI karena
01841|rekrutmen  tersebut  atas  nama  PT,  maka  PT  lah  yang
01842|bertanggunjawan,  namun  jika  PT  tersebut  hanya  dicatut  namanya
01843|maka  perbuatan  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana
01844|penipuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 378 KUHP;
01845| para  terdakwa  yang  merekrut,  menjanjikan  untuk  melakukan
01846|penempatan  pekerja  migran  ke  luar  negeri  tanpa  mengikuti
01847|prosedur/mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang PPMI
01848|Jo peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan
01849|Hal. 63 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01850|Paraf
01851|KM A1 A2
01852|
01853|Pelindungan Pekerja  Migran Indonesia. Yang tertuang pada pasal 1
01854|ayat (1) undang-undang PPMI dan PP 59 pasal 1 ayat (1) Jo pasal 1
01855|ayat  (3).  Pasal  1  ayat  (1)  yang  berbunyi  Calon  Pekerja  Migran
01856|Indonesia  adalah  setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi
01857|syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan
01858|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota  yang bertanggung
01859|jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  UU  PPMI.  Pasal  1  ayat  (1)
01860|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
01861|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01862|Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01863|bekerja, dan setelah bekerja. Pasal 1 ayat (3) Pelindungan Sebelum
01864|Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan
01865|sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
01866| Sedangkan  para  korban  atau  pelapor  belum  terdaftar  dan  belum
01867|diberangkatkan,  apakah  sudah  terpenuhi  unsur  penempatannya?
01868|Perbuatan  terdakwa  belum  memenuhi  unsur  penempatan,  karena