04651|mendapatkan korban baru.
04652|2) “pengangkutan”, tidak diberikan batasan pengertiannya dalam
04653|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04654|PTPPO.  Dalam  hal  ini  arti  “pengangkutan”  dapat  ditelusuri
04655|pengertiannya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam
04656|ilmu  hukum  dikenal  sebagai  salah  satu  bentuk  penafsiran,
04657|yaitu  penafsiran  tata  bahasa  (grammatise  interpretatie)
04658|sebagaimana yang dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai,
04659|“menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti
04660|perkataan-perkataannya  menurut  adat  bahasa  yang  umum
04661|atau yang teknis”. Pengertian “pengangkutan” dapat ditemukan
04662|dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  yang  berarti  “usaha
04663|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang
04664|dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain”.  Dengan  demikian,
04665|sehubungan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang,
04666|perbuatan  pengangkutan  berarti  memindahkan  korban
04667|perdagangan  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain.  3)
04668|“penampungan” juga tidak diberikan batas pengertian dalam
04669|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04670|PTPPO,   oleh  karena  itu  artinya  dapat  dilihat  dalam
04671|penggunaan sehari-hari, di mana dalam Kamus Besar Bahasa
04672|Indonesia  untuk  kata  “tampung”  diberikan  arti  antara  lain
04673|
04674|sebagai  “menerima  dan  mengurus  (anak  yatim  piatu,  anak
04675|putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya)”.Dengan demikian,
04676|bukan pelaku sendiri yang melakukan perekrutan, melainkan
04677|pelaku hanya menerima korban perdagangan orang dari pihak
04678|lain.
04679|3) “pengiriman”  diberikan  batasan  pengertian  dalam  Pasal  1
04680|angka  10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04681|PTPPO, pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau
04682|melabuhkan  seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.
04683|Dengan pelaku yang melakukan perbuatan pengiriman korban
04684|perdagangan orang dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin
04685|saja  ia  bukan  orang  yang  melakukan  perekrutan,
04686|pengangkutan,  dan/atau  penampungan,  melainkan  semata-
04687|mata  melakukan  perbuatan  pengiriman,  yaitu  seperti
04688|membawa para korban perdagangan orang ke suatu tempat
04689|seperti pelabuhan laut, untuk dikirim ke tempat lain.
04690|4) “pemindahan” tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal
04691|1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
04692|oleh  karena  itu  artinya  dapat  ditelusuri  dalam  penggunaan
04693|sehari-hari,  antara  lain  mencarinya  dalam  Kamus  Besar
04694|Bahasa  Indonesia.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
04695|kata “pindah” diberi arti sebagai “beralih atau bertukar tempat”,
04696|sedangkan  “pemindahan”  berarti  “proses,  cara,  perbuatan
04697|memindahkan”. Dengan demikian, pelaku telah memindahkan
04698|para  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dari  satu
04699|tempat ke tempat lain, sekalipun tempat pemindahan itu bukan
04700|merupakan tujuan  akhir bagi para  korban tersebut. Dengan
04701|demikian, pelaku mungkin saja bukan orang yang melakukan
04702|perekrutan,  penampungan,  ataupun  pengiriman  (ke  tempat
04703|tujuan akhir), melainkan hanya memindahkan para korban dari
04704|suatu lokasi ke lokasi lain yang bukan merupakan tujuan akhir.
04705|5) “penerimaan” tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1
04706|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.
04707|Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap kata “terima”
04708|diberikan  arti  sebagai  “mendapat  (memperoleh)  sesuatu”.
04709|Dengan  demikian,  pelaku  munbgkin  saja  bukan  yang
04710|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampunan,
04711|pengiriman, dan/atau pemindahan, melainkan berada di pihak
04712|
04713|lain,  yaitu  sebagai  yang  menerima  pengiriman  para  korban
04714|perdagangan orang. Kata “seseorang” dalam unsur menunjuk
04715|pada  korban  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.
04716|Pengertian korban, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
04717|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO., adalah “seseorang
04718|yang  mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,
04719|ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana
04720|perdagangan orang”. Terkait dengan korban pada pasal ini, jika
04721|korbannya  adalah  Anak,  maka  menurut  Pasal  17  Undang-
04722|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  ancaman
04723|pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga).  Dengan  demikian  jika
04724|pidana dalam Pasal 2 adalah pidana penjara paling singkat 3
04725|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
04726|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
04727|rupiah). dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
04728|rupiah), akan menjadi pidana penjara paling singkat 4 tahun
04729|dan  paling  lama  20  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
04730|Rp.160.000.000,-  dan  paling  banyak  Rp.  900.000.000,-.
04731|Pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
04732|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  adalah  seseorang
04733|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
04734|yang masih dalam kandungan. Jadi, seseorang, baik laki-laki
04735|maupun perempuan, yang belum berusia 18 (delapan belas)
04736|tahun termasuk ke dalam pengertian Anak menurut Undang-
04737|Undang Perdagangan Orang.
04738|6) Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
04739|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
04740|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
04741|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat.  Unsur  ini
04742|merupakan  cara-cara  dalam  melakukan  perbuatan  materiel.
04743|Untuk  pengertian  istilah-istilah  ini,  tidak  dapat  digunakan
04744|keterangan  dalam  KUHP ,  sebab  dalam  Pasal  103  KUHP
04745|dikatakan ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII
04746|buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh
04747|ketentuan  perundang-undangan  lainnya  diancam  dengan
04748|pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ini
04749|berarti yang berlaku yang berlaku untuk undangundang di luar
04750|
04751|KUHP  hanyalah  Buku  I  Bab  I  sampai  dengan  BAB  VIII,
04752|sedangkan BAB IX yang berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang
04753|Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang” dan Buku II (Kejahatan)
04754|sert Buku III (Pelanggaran) tidak berlaku untuk undang-undang
04755|di luar KUHPi Sehubungan dengan itu pembentuk Undang-
04756|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO itu sendiri telah
04757|memberikan  penafsiran  telah  beberapa  dari  istilah  yang
04758|berkenaan  dengan  cara  melakukan  perbuatan  materiel
04759|tersebut.  Cara-cara  tersebut  diberikan  keterangan  sebagai
04760|berikut:
04761|a. “Ancaman kekerasan”, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-
04762|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  adalah
04763|“setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,
04764|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
04765|atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa
04766|takut  atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang”.
04767|Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dengan ancaman
04768|kekerasan berarti kekerasan itu sendiri belum dilaksanakan,
04769|melainkan baru ancaman. Kata “ancam”, menurut Kamus
04770|Besar  Bahasa  Indonesia”,  berarti  “menyatakan  maksud
04771|(niat,  rencana)  untuk  melakukan  sesuatu  yg  merugikan,
04772|menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”.
04773|Jadi,  yang  dilakukan  baru  pernyataan  maksud  (niat,
04774|rencana)  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,  simbol,  atau
04775|gerakan tubuh yang menimbulkan rasa takut.
04776|b. “Penggunaan  kekerasan”  berarti  kekerasan  itu  telah
04777|dilaksanakan.,  Pengertian  “kekerasan”,  menurut  Pasal  1
04778|angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
04779|PTPPO adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum,
04780|dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
04781|psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau
04782|menimbulkan  terampasnya  kemerdekaan  seseorang”.
04783|Contohnya, pelaku sebagai orang yang tidak berhak telah
04784|mengurung korban dalam suatu ruangan/
04785|c. “Penculikan”  tidak  diberikan  penjelasan  dalam  Undang-
04786|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Dalam hal
04787|ini  arti  penculikan  dapat  dicari  pengertiannya  dalam
04788|penggunaan bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara
04789|
04790|lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus
04791|Besar Bahasa Indonesia terhadap culik diberi arti, “mencuri
04792|atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (dibunuh,
04793|dijadikan sandera)”. Cara ini antara lain dengan melarikan
04794|korban di luar kehendak korban dengan maksud si pelaku
04795|untuk menjadikan korban sebagai objek dalam perdagangan
04796|orang.
04797|d. “Penyekapan”,  yang  tidak  diberikan  batasan  arti  dalam
04798|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
04799|sehingga  pengertiannya  perlu  dicari  dari  sumber  seperti
04800|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sebagai  penerapan
04801|penafsiran  tata  bahasa.  Menurut  Kamus  Besaer  Bahasa
04802|Indonesia  kata  “sekap”  berarti  “mengurung  (menutup,
04803|memingit)  di  kamar  dan  sebagainya”.  Dengan  demikian,
04804|perbuatan  penyekapan  ini  mirip  dengan  perbuatan
04805|penculikan.
04806|e. “Pemalsuan” juga tidak diberikan batasan pengertian dalam
04807|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04808|PTPPO, oleh karenanya dapat diberikan tafsiran yang luas
04809|dimana  pelaku  melakukan  perbutan  pemalsuan,  seperti
04810|pemalsuan  identitas  misalnya  pelaku  menyatakan  dirinya
04811|adalah  petugas  pencari  tenaga  kerja  yang  sah,  atau
04812|pemalsuan  keadaan,  misalnya  dengan  memberikan
04813|gambaran yang tidak benar mengenai rencana tempat kerja
04814|korban. Unsur pemalsuan dapat ditelusuri melalui Pasal 263
04815|KUHP  yang  melarang  setiap  perbuatan  membuat  surat
04816|palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan
04817|sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
04818|diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan
04819|maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
04820|surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
04821|f. “Penipuan” juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal
04822|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO,
04823|sehingga dapat dilakukan penafsiran tata bahasa. Menurut
04824|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “tipu”  berarti  “perbuatan
04825|atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan
04826|maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari
04827|untung”.  Dengan  demikian,  perbuatan  penipuan  ini  mirip
04828|
04829|dengan  perbuatan  pemalsuan  (identitas  atau  keadaan).
04830|Unsur  penipuan  juga  diatur  oleh  Pasal  378  KUHP  yang
04831|memberikan  makna  penipuan  sebagai  setiap  perbuatan
04832|yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
04833|orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
04834|palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
04835|rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk
04836|menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya
04837|memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.
04838|g. “Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: juga tidak
04839|diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang
04840|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. “Penyalahgunaan
04841|kekuasaan”  merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  luas
04842|seperti misalnya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan
04843|yang  menyalahgunakan  kekuasaan,  contohnya  pelaku
04844|memanfaatkan pejabat desa untuk mempengaruhi korban
04845|dan  orang  tua/wali  korban.  Sedangkan  “posisi  rentan”
04846|mencakup peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam
04847|keadaan yang miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk
04848|menjadi korban perdagangan orang.
04849|h. “Penjeratan utang” tidak diberikan batasan arti dalam Pasal
04850|1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dari kata
04851|penjeratan utang dapat mudah dipahami bahwa korban atau
04852|orangtua/walinya telah memiliki hutang yang tidak sanggup
04853|mengembalikan  pinjaman  karenanya  mudah  menyerah
04854|mengukuti  kemauan  pelaku  tidank  pidana  perdagangan
04855|orang.
04856|i. “Memberi  bayaran  atau  manfaat”  juga  tidak  diberikan
04857|batasan  arti  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21
04858|Tahun 2007 tentang PTPPO tetapi unsur ini dapat mudah
04859|dipahami,  yaitu  korban  atau  orang  tua/wali  korban  telah
04860|menerima  pembayaran  berupa  sejumlahuang  atau
04861|mendapat  manfaat  misalnya  mendapatkan
04862|perbaikan/pembangunan  rumah.  Dengan  cara  ini  maka
04863|korban  dan  orang  tua/wali  sulit  menolak  kehendak  dari
04864|pelaku tindak pidana perdagangan orang.
04865|f. Walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
04866|kendali atas orang lain tersebut.
04867|g. Persetujuan  dapat  didefinisikan  sebagai  kesepakatan/perasaan
04868|
04869|berkenan dari kedua belah pihak atau lebih atas suatu hal. Adapun
04870|biasanya untuk bisa memberikan persetujuan, seseorang haruslah
04871|mengetahui  secara  menyeluruh  mengenai  hal  yang  ingin
04872|disetujuinya.  Persetujuan  dapat  berbentuk  ucapan  setuju  atau
04873|tindakan  berpartisipasi  pada  suatu  hal.  Unsur  ini  menunjukkan
04874|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, seperti
04875|persetujuan dari orang tua,wali, ataupun orang yang mengurus si
04876|Anak sebagai korban perdagangan orang, bukan merupakan alasan
04877|penghapus  pidana.  Pelaku  tetap  dihukum  atas  tindak  pidana
04878|perdagangan orang.
04879|h. Unsur   untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
04880|negara Republik Indonesia.
04881|Terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan,
04882|kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut”
04883|menunjukkan tindak pidana  perdagangan  orang  merupakan delik
04884|formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup
04885|dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah
04886|dirumuskan,  dan  tidak  harus  menimbulkan  akibat.  Dalam
04887|pembagian macam-macam delik dikenal adanya pembedaan antara
04888|delik formal dan delik material. Delik formal adalah “apabila tindak
04889|pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya,
04890|tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu”,
04891|atau “perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (voltooid delict)
04892|dengan  dilakukannya  perbuatan”.  Contohnya  yaitu  delik
04893|pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sedangkan delik materil adalah
04894|“apabila  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  suatu  ketentuan
04895|hukum  pidana  di  situ  dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang
04896|menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari
04897|perbuatan  itu”,  atau  “delik  yang  baru  dianggap  selesai  (voltooid)
04898|dengan  timbulnya  akibat  yang  dilarang”.  Tindak  pidana
04899|perdagangan orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
04900|21  Tahun  2007  tentang  PTPPO  merupakan  delik  formal,  karena
04901|eksploitasi dalam rumusan ini belum terjadi, yaitu misalnya korban
04902|belum  sampai  dijadikan  sebagai  pelacuran.  Eksploitasi  itu  baru
04903|merupakan  “tujuan”  dari  pelaku  tetapi  belum  terlaksana.  Tindak
04904|pidana dalam bentuk selesai nanti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat
04905|(2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  dimana  salah  satu
04906|unsurnya yaitu “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
04907|
04908|(1)  mengakibatkan  orang  tereksploitasi”.  Dengan  demikian  delik
04909|dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
04910|tentang PTPPO ini merupakan delik materiil.
04911|- Terdapat  prinsip-prinsip  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
04912|sebagaimana diatur oleh UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
04913|Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
04914|1. Sesuai  pasal  47  UU  No  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04915|Pekerja  Migran  Indonesia,  Tugas  Badan  Pelindungan  Pekerja
04916|Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kewajiban :
04917|a)  Melaksanakan  kebijakan  penempatan  dan  pelindungan
04918|Pekerja Migran Indonesia :
04919|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
04920|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
04921|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
04922|4) Pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan sosial.
04923|5) Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
04924|6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
04925|b)  Melaksanakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
04926|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
04927|negara tujuan.
04928|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3MI  kepada  Menteri  terhadap
04929|Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
04930|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  dengan
04931|berkoordinasi dengan perwakilan republik Indonesia di negara
04932|tujuan penempatan.
04933|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
04934|Migran Indonesia.
04935|f)  Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja
04936|Migran Indonesia.
04937|g) Tugas lain yang sesuai dengan kewenangnnya
04938|2. Dasar Hukum  dalam melakukan perekrutan, penempatan dan
04939|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu
04940|pada  Undang  –  Undang  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang
04941|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021
04942|tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04943|3. Menurut  UU  18  Tahun  2017  pasal  1  ayat  (2)  Pekerja  Migran
04944|Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
04945|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
04946|upah diluar wilayah negara Indonesia.
04947|4. Menurut pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
04948|
04949|adalah   setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi  syarat