02031|alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang
02032|dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan
02033|dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
02034|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
02035|Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang
02036|melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun
02037|hak obyektif yang melekat pada dirinya;
02038|
02039|Menimbang, bahwa peran Anak RRP  dalam proses transaksi jual beli
02040|narkotika tersebut adalah menyimpan shabu tersebut serta menjual narkotika
02041|jenis shabu tersebut ketika ada orang yang menanyakannya;
02042|Menimbang bahwa Anak RRP  menjual Narkotika jenis shabu tersebut
02043|di sekitar wilayah rumah Saudara Singgih Andi Prayoga yang berada di Dusun I
02044|Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
02045|Menimbang bahwa perbuatan Anak RRP  menjual Narkotika jenis shabu
02046|tersebut di sekitar wilayah rumah Saudara Singgih Andi Prayoga yang berada di
02047|Dusun I Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas  tanpa
02048|ada  izin  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  menjual  Narkotika  jenis  shabu
02049|tersebut serta Anak RRP  mengetahui menjaul shabu tanpa izin dilarang;
02050|Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian
02051|dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Anak RRP  tidak memiliki izin
02052|dari  pihak  yang  berwenang  (Menteri  Kesehatan)  untuk  menawarkan  untuk
02053|dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,
02054|menukar, atau menyerahkan narkotika golongan Narkotika jenis shabu tersebut,
02055|dan Anak RRP  telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang
02056|Narkotika;
02057|Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan
02058|telah terbukti benar, Anak RRP  melakukan perbuatan tersebut  bukan untuk
02059|pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  ada  ijin  dari  instansi  yang
02060|berwenang  dalam  hal  ini  departemen  yang  bertanggung  jawab  di  bidang
02061|kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
02062|Menimbang  bahwa  atas  dasar  fakta-fakta  hukum  tersebut,  Hakim
02063|berpendapat, Anak RRP  melakukan perbuatan tersebut juga tanpa memiliki hak
02064|baik subyektif maupun obyektif sehingga Anak RRP  tidak berhak / berwenang
02065|melakukan perbuatan dimaksud;
02066|Menimbang bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut
02067|Majelis  Hakim berpendapat bahwa unsur  “ Tanpa hak atau melawan hukum ”
02068|pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;
02069|Menimbang  bahwa  perbuatan  “Menawarkan  untuk  dijual,  menjual,
02070|membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau
02071|menyerahkan  Narkotika  Golongan  I” tersebut  telah  selesai  dilakukan  oleh
02072|Anak RRP  dan Saudara Singgih Andi Prayoga yang terbukti telah menyerahkan
02073|2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
02074|kepada  pembeli  dan  uang  sebanyak  Rp.  200.000,-  (dua  ratus  ribu  rupiah)
02075|diserahkan kepada Saudara Putra (DPO). Anak RRP  dan Saudara Singgih Andi
02076|
02077|Prayoga telah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dengan
02078|menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis oleh Saudara Putra (DPO).
02079|Peran Anak RRP  dalam proses transaksi jual beli narkotika tersebut adalah
02080|menyimpan shabu tersebut serta menjual narkotika jenis shabu tersebut ketika
02081|ada orang yang menanyakannya dan Anak RRP  menjual Narkotika jenis shabu
02082|tersebut di sekitar wilayah rumah Saudara Singgih Andi Prayoga yang berada di
02083|Dusun I Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tidak
02084|dapat dikategorikan sebagai “percobaan”;
02085|Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan  “Menawarkan untuk
02086|dijual, menjual ,  membeli,  menerima, menjadi perantara  dalam  jual beli ,
02087|menukar, atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I” dapat  dikategorikan
02088|sebagai  persekongkolan  dan  kesepakatan  Anak  RRP   bersama  Saudara
02089|Singgih Andi Prayoga;
02090|Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ke-2 (dua)
02091|“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi
02092|pada perbuatan Anak RRP ;
02093|Menimbang  bahwa  karena  semua  unsur  dari  Pasal  114  Ayat  (1)
02094|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
02095|yang  didakwakan  pada  dakwaan  Alternatif  Pertama,  maka  Anak  harus
02096|dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  menurut  hukum  dan  meyakinkan
02097|berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan
02098|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  Pertama,
02099|dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;
02100|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan,
02101|tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban
02102|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat
02103|melepaskan  atau  membebaskan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari
02104|tuntutan  hukum,  oleh  karenanya  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  harus
02105|dipertanggungjawabkan kepadanya;
02106|Menimbang bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak
02107|harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;
02108|Menimbang  bahwa  pada  waktu  melakukan  tindak  pidana  anak  telah
02109|berumur lebih dari  17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan namun belum
02110|genap  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  pernah  kawin,  oleh
02111|karenanya Anak adalah masih termasuk kategori Anak yang berkonflik dengan
02112|hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun
02113|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02114|
02115|Menimbang bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum  hanya
02116|dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam UU RI Nomor 11
02117|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02118|Menimbang bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak diatur
02119|dalam  UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,
02120|ditentukan dalam Pasal 71 sebagai berikut :
02121|(1) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas :
02122|a. pidana peringatan;
02123|b. pidana dengan syarat;
02124|1) Pembinaan diluar lembaga;
02125|2) Pelayanan masyarakat; atau
02126|3) Pengawasan;
02127|c. pelatihan kerja;
02128|d. pembinaan dalam lembaga; dan
02129|e. penjara.
02130|(2) pidana tambahan terdiri atas :
02131|a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
02132|b. pemenuhan kewajiban adat
02133|(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan
02134|denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
02135|(4) Pidana  yang  dijatuhkan  kepada  anak  dilarang  melanggar  harkat  dan
02136|martabat anak.
02137|(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana
02138|sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
02139|Peraturan Pemerintah.
02140|Sedangkan tindakan  yang dapat dijatuhkan terhadap anak diatur dalam Pasal
02141|82 Undang Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02142|Anak, sebagai berikut :
02143|(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak meliputi :
02144|a. mengembalikan kepada orang tua/wali;
02145|b. penyerahan kepada seseorang;
02146|c. perawatan dirumah sakit jiwa;
02147|d. perawatan di LPSK;
02148|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
02149|oleh pemerintah atau badan swasta;
02150|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
02151|g. perbaikan akibat tindak pidana.
02152|
02153|Menimbang bahwa karena perbuatan Anak terbukti merupakan tindak
02154|pidana, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam
02155|Pasal  71 Undang Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
02156|Pidana Anak  atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  82 Undang
02157|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02158|Menimbang bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan
02159|pidana ataupun tindakan terhadap  anak yang berkonflik dengan hukum  tanpa
02160|meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
02161|Menimbang  bahwa  untuk  memberikan  takaran  yang  tepat  mengenai
02162|pidana  atau  tindakan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  diri  Anak,  perlu
02163|dipertimbangkan  variabel-variabel  yang  melingkupi  penjatuhan  pidana  atau
02164|tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan
02165|atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan
02166|dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya
02167|manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di
02168|alam hampa nilai tanpa makna hakiki;
02169|Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun
02170|tindakan  harus  sebanding  dengan  bobot  kesalahan  anak  yang  berkonflik
02171|dengan  hukum.  Pemidanaan  ataupun  tindakan  yang  dijatuhkan  tidak  boleh
02172|mencerminkan  kesewenang-wenangan  tanpa  menengok  fungsi  dan  arti  dari
02173|pidana  itu  sendiri.  Pula  pemidanaan  dan  tindakan  yang  dijatuhkan  harus
02174|mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) anak
02175|yang berkonflik dengan hukum;
02176|Menimbang  bahwa  hakikat  pemidanaan  ataupun  tindakan  itu  harus
02177|merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri anak yang berkonflik
02178|dengan hukum, yang pada gilirannya anak yang berkonflik dengan hukum  bisa
02179|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul
02180|perasaan  jera  pada  diri  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum ,  yang  pada
02181|gilirannya  bisa  mencegah  orang  lain  pula  agar  tidak  melakukan  kesalahan
02182|serupa;
02183|Menimbang  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  laporan
02184|penelitian  kemasyarakatannya  No.  Register   Litmas  :  0017/AN/IV/2026
02185|merekomendasikan, agar Klien yang bernama RRP  diberi pidana pokok yaitu
02186|berupa pembinaan di luar lembaga, bertempat di Lembaga Kesejahterasaan
02187|Sosial (LKS) Rumah Asa Silampari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1)
02188|huruf b angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
02189|Pidana Anak dengan pertimbangan Tindak pidana ini merupakan pelanggaran
02190|
02191|hukum pertama yang dilakukan oleh klien anak, kondisi orang tua dinilai masih
02192|mampu  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  klien  anak,
02193|Pemerintah setempat menyatakan siap turut serta mengawasi klien anak dan
02194|Klien anak akan mendapatkan pelajaran dan bimbingan kepribadian dengan
02195|menjalani  pembinaan  di  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS)  Rumah  Asa
02196|Silampari;
02197|Menimbang bahwa dalam pembelaannya Advokat Anak telah mohonkan
02198|agar  Anak  dijatuhkan  hukuman  yang  seadil-adilnya  dan  seringan-ringannya,
02199|dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;
02200|Menimbang bahwa  pidana   penjara   bagi anak hanya dilakukan apabila
02201|sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya
02202|terakhir (vide Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
02203|Perlindungan Anak);
02204|Menimbang bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan
02205|oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak
02206|pidana  yang  meresahkan  dan  membahayakan  masyarakat  secara  global ,
02207|khususnya bagi Pengedar Narkotika;
02208|Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
02209|atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak adalah merupakan
02210|tindak pidana berat dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
02211|Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
02212|atas,  Hakim  berpendapat  pidana yang  paling tepat dijatuhkan kepada  Anak
02213|adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan berikut;
02214|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
02215|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02216|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02217|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02218|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
02219|berada dalam tahanan;
02220|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02221|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02222|Menimbang bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan 21 (dua
02223|puluh satu) bungkus plastik klip bening Narkoitka jenis sabu dengan berat Netto
02224|keseluruhan 0,936 gram, dengan sisa hasil Laboratories berat Netto menjadi
02225|0,915  gram,  1  (satu)  bungkus  rokok  merk  Bull  yang  dipergunakan  untuk
02226|melakukan  kejahatan  dan  merupakan  hasil  dari  kejahatan,  maka  perlu
02227|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
02228|
02229|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
02230|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
02231|meringankan Anak;
02232|Keadaan  yang  memberatkan:
02233|- Perbuatan  Anak  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
02234|memberantas peredaran ilegal Narkotika;
02235|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
02236|Keadaan yang meringankan:
02237| Anak bersikap sopan di persidangan;
02238| Anak berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;
02239|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
02240|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02241|Mengingat Pasal  114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35
02242|Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU
02243|No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-
02244|undangan lain yang bersangkutan;
02245|
02246|MENGADILI:
02247|1. Menyatakan  Anak  RRP   tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
02248|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Untuk
02249|Melakukan  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Dan  Melawan  Hukum  Menjual
02250|Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana didakwakan dalam
02251|dakwaan pertama;
02252|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
02253|selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
02254|3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Anak diganti dengan Pelatihan
02255|kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Musi Rawas selama 3 (tiga) bulan;
02256|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02257|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02258|5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02259|6. Menetapkan barang bukti berupa:
02260|- 2  (dua)  bungkus  plastik  klip  bening  berisikan  21  (dua  puluh  satu)
02261|bungkus  plastik  klip  bening  Narkoitka  jenis  sabu  dengan  berat  Netto
02262|keseluruhan 0,936 gram ,  dengan sisa hasil Laboratories berat Netto menjadi
02263|0,915 gram;
02264|- 1 (satu) bungkus rokok merk Bull;
02265|     Dirampas untuk dimusnakan.
02266|
02267|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02268|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02269|
02270|Rabu
02271|
02272|20
02273|
02274|2026
02275|
02276|Demikianlah  diputuskan  pada  hari  Rabu  tanggal  20  Mei  2026 oleh
02277|Denndy  Firdiansyah,  S.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Lubuk
02278|Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
02279|itu  juga,  dengan  dibantu  oleh  Yuliansyah,  SH,  Panitera  Pengganti  pada
02280|
02281|Yuliansyah,  SH
02282|
02283|       Panitera Pengganti               Hakim
02284|        Yuliansyah, S.H. Denndy Firdiansyah, S.H.