02944|71) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02945|SELA AGUSTIN ANGGRAINI, NIK: 3505104508060001, alamat Dusun
02946|Tegalrejo,  RT.  003  RW.  011,  Desa  Sawentar,  Kecamatan  Kanigoro,
02947|Kabupaten Blitar;
02948|72) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02949|THERESIA  SUNARMI,  NIK:  3505084203780003,  alamat  Dusun
02950|Kalidahu, RT. 19 RW. 08, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten
02951|Blitar;
02952|73) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02953|YENI, NIK: 3505106204000002, alamat Lingkungan Jajar, RT. 005 RW.
02954|006, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
02955|74) 1  (satu)  bendel  copy Perjanjian  Penempatan  an. YULIATIN,  NIK:
02956|3505154807850002,  alamat  Dusun  Sukosewu,  RT.  01  RW. 08,  Desa
02957|Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan pekerjaan
02958|Caregiver Zhongxin Human Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka
02959|Putra dengan negara tujuan penempatan Taiwan;
02960|barang bukti tersebut adalah bukti untuk melakukan tindak pidana namun
02961|atas permintaan dari Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut tetap
02962|terlampir dalam berkas perkara, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
02963|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
02964|beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
02965|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02966|mengajukan  pembelaan  tertanggal  3  Juni  2025,  yang  pada  pokoknya
02967|mengajukan permohonan keringanan hukuman,  Majelis Hakim menilai oleh
02968|karena  seluruh  unsur  dalam  dakwaan  alternatif pertama  Penuntut Umum
02969|telah terpenuhi dalam diri Terdakwa namun oleh karena di persidangan tidak
02970|ditemukan  bukti  yang  menerangkan  bahwa  CPMI dan  PMI  yang  telah
02971|berangkat ke luar negeri  tersebut telah diberangkatkan melalui Terdakwa,
02972|terkait dengan penandatanganan kontrak, pemberangkatan dan penempatan
02973|Tenaga  Kerja  Indonesia  bukanlah  tanggung  jawab  Terdakwa  karena
02974|Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan akses soal hal tersebut, dengan
02975|kata lain Terdakwa hanya sebagai Petugas Lapangan (PL), dalam hal ini
02976|justru Sdri. LAILA NURHANA Als. LALA dan Sdri. SITI FATIMAH Als. Eyel
02977|yang  mengaku  seorang  Agency  Singapura  adalah  orang  yang  berperan
02978|
02979|penting menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri namun sayangnya
02980|Penyidik Polres Blitar tidak optimal melakukan pengembangan perkara dan
02981|hanya  menjerat  Petugas  Lapangan  (berkaitan  dengan  penandatanganan
02982|kontrak  dan  proses  penempatan  Tenaga  Kerja  bukan  domain  Terdakwa
02983|melainkan  peran  dari  Sdri.  LAILA NURHANA Als.  LALA dan  Sdri.  SITI
02984|FATIMAH Als. Eyel), Terdakwa tidak mengetahui berkaitan pemotongan gaji
02985|maupun kontrak kerja dari Saksi THERESIA SUNARMI serta Terdakwa tidak
02986|pernah  menerima  uang  dari  pemotongan  gaji  tersebut,  berkaitan  dengan
02987|pemotongan gaji tersebut merupakan kesepakatan maupun perjanjian antara
02988|Saksi THERESIA SUNARMI, Saksi YULIATIN, Saksi PRISILIA DEWI Binti
02989|SISWANTO  dan  Saksi  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  Sdri.  LAILA
02990|NURHANA Als.  LALA maupun  Sdri.  SITI  FATIMAH  Als.  Eyel,  Terdakwa
02991|bukanlah  pelaku  yang  menyuruh  melakukan  tindak  pidana  (doenpleger)
02992|dalam hal ini melakukan pemberangkatan untuk penempatan tenaga kerja
02993|migran  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI,  Saksi  YULIATIN,  Saksi
02994|PRISILIA DEWI Binti SISWANTO dan Saksi SELA AGUSTIN ANGGRAINI,
02995|yang  diketahui  dalam  faktanya  adalah  Saksi  THERESIA SUNARMI  yang
02996|secara nyata mendatangi Terdakwa untuk mencari info persyaratan untuk
02997|menjadi Tenaga Kerja Wanita yang oleh Terdakwa kemudian dibantu proses
02998|administrasi  dan  cek  Kesehatan,  akan  tetapi  yang  memproses  maupun
02999|pemberangkatan, kontrak kerja dan tempat kerja  (job desk)  di luar negeri
03000|(Singapura)  adalah  Sdri.  LAILA  NURHANA  Als.  LALA  dan  Sdri.  SITI
03001|FATIMAH  Als.  Eyel  (yang  sayangnya  Penyidik  Polres  Blitar  tidak  optimal
03002|melakukan pengembangan perkara  a quo ) dalam hal ini Terdakwa hanya
03003|sebatas  perantara  informasi  maupun  perbantuan  untuk  kelengkapan
03004|dokumen – dokumen tersebut (Medepleger) serta Terdakwa bukanlah aktor
03005|intelektual  dari  pemberangkatan  Saksi  THERESIA  SUNARMI,  Saksi
03006|YULIATIN,  Saksi  PRISILIA  DEWI  Binti  SISWANTO  dan  Saksi  SELA
03007|AGUSTIN ANGGRAINI, dari 4 (empat) Calon Tenaga Kerja Indonesia, satu
03008|orang  yaitu  THERESIA SUNARMI  telah  terbukti  bekerja  dan  kembali  ke
03009|Indonesia  dalam  keadaan  sehat,  sedangkan  3  (tiga)  orang  lainnya  yaitu
03010|YULIATIN, PRISILIA DEWI Binti SISWANTO, SELA AGUSTIN ANGGRAINI
03011|sejatinya kepada Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal percobaan tindak
03012|pidana membantu penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia karenanya
03013|ketiga  orang  tersebut  belum  sempat  diberangkatkan  (masih  di  Blitar),
03014|perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membantu para
03015|pencari kerja ditengah sulitnya lapangan pekerjaan, Terdakwa adalah tulang
03016|
03017|punggung  keluarga, Terdakwa  terus  terang  mengakui  perbuatannya  serta
03018|mengaku  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya,
03019|sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat
03020|dikabulkan,  selanjutnya  untuk  alasan  peringanan  seperti  hukuman  pada
03021|Terdakwa  bukanlah  dimaksud  untuk  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan
03022|Terdakwa  melainkan  sebagai  pembinaan  dan  pembelajaran  agar  menjadi
03023|pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata –
03024|mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat
03025|kembali kedalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal -
03026|hal  tersebut  sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan
03027|hukuman atas kesalahan Terdakwa;
03028|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Tuntutan  Pidananya
03029|meminta  kepada  Majelis  Hakim  agar  terdakwa  dijatuhi  Pidana  Penjara
03030|Selama  5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
03031|dimana terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa keberatan
03032|dalam  pembelaannya  bahwa  tuntutan  tersebut  sangat  berat  dan  tidak
03033|mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, bahwa tuntutan pidana yang
03034|dituntutkan kepada diri Terdakwa dirasa sangatlah berat, penjatuhan vonis
03035|pidana  haruslah  sesuai  dengan  tingkat  /  derajat  kesalahan  dan
03036|penghukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan filosofi pemidanaan
03037|modern  yaitu  penjatuhan  hukuman  vonis  pidana  bukan  sebagai  sebuah
03038|pembalasan (vergeldingstheorien) tetapi lebih bersifat edukatif, korektif dan
03039|preventif sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku seseorang agar bisa
03040|kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik (sebagaimana teori
03041|retributive), juga meminta agar Pengadilan Negeri Blitar menjaga konsistensi
03042|putusan agar tidak terjadi disparitas putusan,  maka kini sampailah kepada
03043|berapa lamanya hukuman   ( sentencing atau staftoemeting  ) yang dianggap
03044|paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan
03045|kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan
03046|yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah
03047|cukup  memadai  ataukah  dipandang  terlalu  berat,  ataukah  masih  kurang
03048|sepadan  dengan  kesalahan  terdakwa,  maka  untuk  menjawab  pertanyaan
03049|tersebut  di  sini  merupakan  kewajiban  Majelis  untuk  mempertimbangkan
03050|segala sesuatunya selain dari aspek  yuridis yang telah dikemukakan di atas,
03051|salah  satunya  yaitu  aspek  policy/filsafat pemidanaan  guna  melahirkan
03052|keadilan  dan   menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan
03053|(sentencing of disparity ), dan aspek model Sistem Peradilan   Pidana yang
03054|
03055|ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis
03056|perlu  uraikan  dan  jelaskan  dalam  rangka  sebagai  pertanggungjawaban
03057|Majelis  kepada  Masyarakat,  Ilmu  Hukum  itu  sendiri,  rasa  keadilan  dan
03058|kepastian  hukum, Negara  dan  Bangsa  serta  Demi  Keadilan  Berdasarkan
03059|Ketuhanan Yang Maha Esa ;
03060|              Menimbang, bahwa policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan
03061|keadilan  dan   menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan
03062|(sentencing of disparity ), yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada
03063|dasarnya  pidana dijatuhkan semata  -  mata bukan   bersifat pembalasan
03064|sebagaimana diintrodusir TEORI RETRIBUTIF akan tetapi pidana dijatuhkan
03065|hendaknya  juga  berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau
03066|pemulihan dan kegunaan bagi  diri si pelaku tindak pidana sebagaimana
03067|hakekat  TEORI  REHABILITASI,   TEORI  DETTERENCE   dan   DOEL
03068|THEORIE.   Konkretnya   pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai
03069|TEORI RETRIBUTIF, TEORI REHABILITASI,  TEORI DETTERENCE  dan
03070|DOEL  THEORIE  sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal
03071|dengan terminologi   ‘FILSAFAT INTEGRATIF’.  Pada asasnya secara global
03072|dan  representatif   aspek   POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN   hendaknya
03073|melahirkan  keadilan  dan  menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal
03074|pemidanaan ( sentencing of disparity  ) antara pelaku tindak pidana dengan
03075|pelaku  lainnya  yang  kapasitas  peran  dalam  tindak  pidana,  karakter  dan
03076|motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen.  Dari dimensi
03077|demikian  ini  maka  walaupun  setiap  perkara  bersifat  kasuistik  hendaknya
03078|sedapat  mungkin  menurut  hukum  pidana  modern  tidak  terjadi  disparitas
03079|dalam pemidanaan ( Sentencing of disparity )  sehingga dalam penegakan
03080|hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa
03081|lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa perkara identik telah diadili
03082|oleh Pengadilan Negeri  Blitar  akan tetapi  justru telah  mendapat tuntutan
03083|pidana yang berbeda antara satu pelaku  dengan pelaku lainnya oleh satu
03084|lembaga Penuntut  dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
03085|Blitar  maka  untuk  itu  Majelis  berpendirian  putusan  yang  akan  dijatuhkan
03086|tidaklah membangun dimensi adanya disparitas dalam hal pemidanaan ;
03087|Menimbang,  bahwa  dari  aspek  model  Sistem  Peradilan    Pidana
03088|yang  ideal  bagi  Indonesia  maka  hendaknya  dianut   ASPEK  MODEL
03089|KESEIMBANGAN  KEPENTINGAN  ATAU  “DAAD-DADER  STRAFRECHT”,
03090|bukanlah mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan orientasi  CRIME
03091|CONTROL MODEL (CCM), DUE PROCESS  MODEL (DPM)  atau FAMILY
03092|MODEL. Pada asasnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H. dalam bukunya :
03093|
03094|“KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA”, halaman  4 maka  CRIME CONTROL
03095|MODEL tidak  cocok  karena  model  ini  berpandangan  tindakan  bersifat
03096|represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana,
03097|DUE PROCESS MODEL tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat
03098|“anti-authoritarian  values”,  sedangkan  MODEL  FAMILY  atau  “FAMILY
03099|MODEL” dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu “ offender oriented”
03100|sehingga korban relatif kurang diperhatikan secara serius.  Oleh karena itu,
03101|dengan  dimensi  yang  demikian  Majelis  menyadari   sepenuhnya  model
03102|hukum  pidana  INDONESIA   yang  dianut  seperti  halnya  model  hukum
03103|BELANDA  yang  bersifat  “dader-strafrecht  oriented”  atau  orientasi  pada
03104|pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem
03105|model AMERIKA hakekatnya relatif kurang memadai sehingga  Majelis Hakim
03106|dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum ( rechtsvinding) dengan
03107|melakukan  penjatuhan  pidana  berdasarkan  model  “ DAAD-DADER
03108|STRAFRECHT”, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada
03109|adanya  keseimbangan  kepentingan  i.c.  putusan  pemidanaan  Majelis  ini
03110|sanksinya  berorientasi  kepada   perlindungan  kepentingan   NEGARA,
03111|KEPENTINGAN MASYARAKAT, KEPENTINGAN INDIVIDU, KEPENTINGAN
03112|PELAKU TINDAK PIDANA DAN KEPENTINGAN KORBAN KEJAHATAN ;
03113|Menimbang,  bahwa  dengan  bertitik  tolak  aspek  sebagaimana
03114|tersebut  di  atas  maka  Majelis  berpendirian  bahwa  tindak  pidana  yang
03115|dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut
03116|bukanlah  merupakan  pembalasan  sesuai  dengan  TEORI  RETRIBUTIF
03117|melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF  atau
03118|lebih  tegas  lagi  pidana  dijatuhkan  bukan  untuk   menurunkan  martabat
03119|seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf
03120|agar  tidak  melakukan  perbuatan  tersebut  lagi  sesuai  TEORI/FILSAFAT
03121|INTEGRATIF  dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;
03122|Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis  dan  aspek
03123|policy/filsafat pemidanaan  guna  melahirkan  keadilan  dan   menghindari
03124|adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek
03125|model Sistem Peradilan   Pidana yang ideal bagi INDONESIA maka majelis
03126|berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat
03127|dan untuk itu  tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas
03128|diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini
03129|menurut  hemat  majelis  telah  cukup  adil,  memadai,  argumentatif  dan
03130|manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;
03131|
03132|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri
03133|Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP , maka
03134|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang
03135|meringankan;
03136|- Perbuatan Terdakwa tidak melindungi pekerja Migran Indonesia dari
03137|perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,
03138|kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia,
03139|serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
03140|Keadaan yang meringankan:
03141|- Terdakwa belum pernah di hukum;
03142|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
03143|mengulangi lagi;
03144|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
03145|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
03146|pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal
03147|222 KUHAP , Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara
03148|(gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
03149|
03150|MENGADILI:
03151|1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO Bin SUYANI terbukti secara sah
03152|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak
03153|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia“;
03154|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
03155|pidana  penjara  1  (satu) Tahun  dan  7 (tujuh)  Bulan dan pidana  denda
03156|sebesar               Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan
03157|ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
03158|pidana kurungan selama                  3 (tiga) bulan;
03159|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa
03160|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03161|
03162|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03163|5. Menetapkan barang bukti berupa:
03164|- 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor E6188502 atas nama
03165|THERESIA SUNARMI;
03166|- 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 82708723 atas nama THERESIA
03167|SUNARMI tanggal 25 Juni 2024;
03168|- 1  (satu)  bendel  fotokopi  Surat  Tanda  Tamat  Belajar  atas  nama
03169|THERESIA SUNARMI;
03170|- 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 09902015 atas nama YULIATIN
03171|tanggal 04 November 2024;
03172|- 1  (satu)  bendel  asuransi  jiwa  "Singlife"  Singapore,  the  insured
03173|person: YULIATIN;
03174|dikembalikan kepada Saksi YULIATIN;
03175|- 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82808582  atas  nama  SELA
03176|AGUSTIN ANGGRAINI tanggal 11 November 2024;
03177|- 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor: E8972284 atas nama
03178|SELA AGUSTIN ANGGRAINI;
03179|- 1  (satu)  buah  KTP asli  atas  nama  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
03180|dengan NIK: 3505104508060001;
03181|- 1 (satu) lembar Ijazah asli SMP tahun pelajaran 2020 / 2021 atas
03182|nama  SELA  AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  No.  DN-05/D-
03183|SMP/K13/1404589;
03184|- 1  (satu)  lembar  fotokopi  Kartu  Keluarga  dengan  No.  KK.:
03185|3505100110060535, atas nama Kepala Keluarga SUKAMTO;
03186|- 1  (satu)  lembar  Akta  Kelahiran  an.  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
03187|dengan Nomor Akta: 3572CLT2506200800551;
03188|- 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
03189|Name Of MDW: SELA AGUSTIN ANGGRAINI (MDM2071);
03190|dikembalikan kepada Saksi SELA AGUSTIN ANGGRAINI;
03191|- 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82800018  atas  nama  YENI
03192|YULIANA tanggal 29 Oktober 2024;
03193|- 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
03194|Name Of MDW: YENI YULIANA;
03195|- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Nomor:
03196|421.3/783/101.6.11.7/2024  atas  nama  YENI  YULIANA  tanggal  30
03197|September 2024;