00507|perusahaan  penyalur  pekerja  migran  Indonesia  yang  resmi  pada  hari
00508|Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya
00509|di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya depan Hotel Qubu Resort;
00510|- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dua rekan saksi
00511|lainnya yaitu Junaidi dan Hari Suprayitno, pada hari Jumat, tanggal 22
00512|November 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, di dalam rumah tempat tinggal
00513|
00514|Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Mekar Indah Blok, Desa
00515|Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
00516|- Bahwa Terdakwa telah merekrut dan memberangkatkan empat
00517|orang, yakni Kevin, Irvan, Felix, dan Puja, untuk bekerja di luar negeri
00518|sebagai operator judi online di Kamboja, tanpa memiliki izin resmi sebagai
00519|agen penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00520|- Bahwa proses perekrutan dilakukan oleh Terdakwa melalui media
00521|sosial Facebook dengan menggunakan akun bernama “LOVELIE” yang
00522|berisi ajakan kerja ke luar negeri, kemudian direspons oleh para calon
00523|pekerja termasuk Saksi dan keluarganya;
00524|- Bahwa T erdakwa menjelaskan kepada para calon pekerja bahwa
00525|biaya untuk bekerja ke luar negeri, termasuk visa dan jalur VIP , akan
00526|ditanggung oleh pihaknya atau bos di Kamboja, dan para pekerja akan
00527|menerima  gaji  sekitar  Rp9.000.000,-  (sembilan  juta  rupiah)  per  bulan
00528|selama kontrak kerja satu tahun;
00529|- Bahwa  Terdakwa  memfasilitasi  secara  langsung  keberangkatan
00530|keempat korban, termasuk menyediakan tiket pesawat, akomodasi, serta
00531|uang makan, dan menggunakan jalur Pontianak – Jakarta – Bangkok –
00532|Kamboja, meskipun tidak memiliki izin penyalur tenaga kerja migran;
00533|- Bahwa  keberangkatan  Felix  dan  Puja  juga  difasilitasi  oleh
00534|Terdakwa  meskipun  Puja  masih  berusia  17  tahun,  setelah  awalnya
00535|dinyatakan tidak bisa berangkat namun kemudian diizinkan oleh T erdakwa
00536|tanpa prosedur yang sah;
00537|- Bahwa anak kandung Saksi, Kevin, telah tiba di Thailand namun
00538|ditolak oleh pihak imigrasi Bangkok karena dokumen yang dibawa tidak
00539|sesuai,  sehingga  Kevin  dipulangkan  ke  Jakarta,  dan  Saksi  kemudian
00540|melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
00541|- Bahwa setelah kejadian di imigrasi, T erdakwa dan Saksi dibawa ke
00542|Polres Kubu Raya untuk dimintai keterangan, dan dilakukan penangkapan
00543|terhadap  Terdakwa  oleh  tim  Reskrim  karena  diduga  melanggar  UU
00544|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00545|- Bahwa  T erdakwa  mengakui  bahwa  dana  untuk  operasional
00546|keberangkatan  pekerja,  termasuk  tiket  pesawat,  berasal  dari  pihak  di
00547|Kamboja  (disebut  sebagai  “Bos”)  dan  ditransfer  melalui  pihak  ketiga
00548|bernama Sdri Sindi untuk pembelian tiket;
00549|- Bahwa dalam pelaksanaan perekrutan dan pengiriman pekerja ke
00550|luar  negeri,  Terdakwa  bertindak  sebagai  pihak  yang  mengatur,
00551|
00552|mengorganisir, dan memfasilitasi keberangkatan tanpa melalui prosedur
00553|hukum dan perizinan yang berlaku sesuai peraturan penempatan pekerja
00554|migran Indonesia;
00555| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00556|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00557|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00558|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00559|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00560|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00561|Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja Migran
00562|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00563|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Terdakwa tidak
00564|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00565|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00566|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00567|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00568|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00569|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00570|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00571|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00572|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00573|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00574|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00575|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00576|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan
00577|T erdakwa;
00578|Menimbang, bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00579|Undang  Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00580|telah terpenuhi, maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00581|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00582|tunggal Penuntut Umum;
00583|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00584|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00585|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00586|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00587|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
00588|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00589|
00590|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00591|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00592|T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00593|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00594|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00595|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00596|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00597|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00598|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00599|T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00600|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00601|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00602|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00603|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00604|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00605|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00606|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00607|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00608|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00609|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00610|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00611|masyarakat;
00612|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00613|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan
00614|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00615|suatu  hal  yang  akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal
00616|keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan
00617|ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang
00618|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00619|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00620|keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00621|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
00622|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00623|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00624|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00625|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00626|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197
00627|
00628|ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00629|dalam tahanan;
00630|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00631|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00632|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00633|tersebut;
00634|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00635|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00636|meringankan Terdakwa  sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00637|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00638|Keadaan yang memberatkan:
00639|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
00640|melindungi pekerja migran Indoneisa;
00641|Keadaan yang meringankan:
00642|- T erdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan;
00643|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00644|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00645|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00646|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00647|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00648|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00649|bersangkutan;
00650|
00651|MENGADILI:
00652|1. Menyatakan T erdakwa Sunardi alias Ayong anak dari Len Ameng telah
00653|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang
00654|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00655|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00656|2. Menjatuhkan pidana kepada  T erdakwa oleh  karena  itu  dengan pidana
00657|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00
00658|(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00659|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00660|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00661|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00662|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00663|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00664|1) 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr; 
00665|Dikembalikan kepada Saksi Kevin;
00666|
00667|2) 2 (dua) lembar boarding pass atas nama FELIX NOVICO dan atas
00668|nama PUJA;
00669|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
00670|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00671|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00672|
00673|Kamis
00674|
00675|24
00676|
00677|2025
00678|
00679|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Kamis tanggal 24 Juli 2025, oleh Roby
00680|Hermawan Citra, S.H., M.H.  sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H.,
00681|M.H., M.Han. dan  Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim
00682|
00683|dengan dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
00684|Mempawah, dihadiri  Rizky Arlana, S.H.  Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
00685|
00686|Hakim-Hakim Anggota,
00687|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00688|Hakim Ketua,
00689|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00690|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
00691|Panitera Pengganti,
00692|Hanny Puspasari, S.H., M.H.