00761|No. 854K/Pid/1993 tanggal 30 Oktober 1984 dengan kaidah hukum
00762|“Seorang laki-laki yang  berada bersama  seorang perempuan dalam
00763|satu kamar, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah
00764|bersetubuh dengan wanita itu”.
00765|Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, menurut pendapat ahli
00766|Prof. Dr. SUPANTO, SH.,MH yang menyatakan bahwa pemaknaan dari
00767|
00768|perzinahan  tidak  bisa  hanya  berpatokan  pada  pasal  KUHP  yang
00769|merupakan  peninggalan  zaman  Belanda  yang  kurang  dinamis  dan
00770|tidak  sesuai  perkembangan  zaman  saat  ini,  sehingga  harus
00771|disesuaikan dengan petunjuk dan penafsiran yang berkembang sesuai
00772|kultur masyarakat, moral dan lingkungan terjadinya dugaan tindak
00773|pidana tersebut ;
00774|Menimbang,  bahwa  pembuktian  terhadap  zinah  (overspel)
00775|memang menuntut kompleksitas panalaran dan logika hukum guna
00776|memenuhi fungsi hukum sebagaimana  pendapat Prof. Dr. Soerjono
00777|Soekanto,  SH.,MA  fungsi  hukum  adalah  sebagai  alat  untuk
00778|melaksanakan  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan
00779|bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan
00780|sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.
00781|Ahli hukum lainnya yaitu J.S. Roucek berpandangan dalam kaitannya
00782|dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (a tool of social control),
00783|bahwa mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control)
00784|ialah  segala  sesuatu  yang  dijalankan  untuk  melaksanakan  proses
00785|yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik,
00786|mengajak atau bukan memaksa para warga agar menyesuaikan diri
00787|dengan  kebiasaan-kebiasaan  dan  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat
00788|yang  bersangkutan  (Vide  hal.  71  buku  “Menguak  Tabir  Hukum”,
00789|Karangan Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH, Ghalia Indonesia, 2011) ;
00790|Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan
00791|diatas  tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
00792|masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai
00793|kota santri (agamis). Sehingga jikalau perbuatan tersebut dibiarkan
00794|terus menerus bukan tidak mungkin akan mengganggu keseimbangan
00795|tatanan masyarakat yang akhirnya menimbulkan kekacauan  (chaos)
00796|atau konfilk (conflict) antar individu sebagai anggota masyarakat ;
00797|Menimbang, bahwa frasa  padahal diketahuinya  merupakan
00798|unsur  mental  yang  bersemayam  didalam  pikiran  seseorang  (Mens
00799|Rea).  Unsur  ini  mensyaratkan  bahwa  terdakwa  harus  mempunyai
00800|pengetahuan pada saat melakukan perbuatan zinah tersebut, bahwa
00801|pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya, dengan demikian maka unsur
00802|ini haruslah dilakukan dengan sengaja (opzetelijk delichten);
00803|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menyatakan  “Pada
00804|waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan
00805|
00806|dengan  satu  orang  perempuan  saja;  seorang  perempuan  hanya
00807|dengan satu orang lelaki saja” ;
00808|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menekankan pada
00809|asas perkawinan yang bersifat monogami, dimana seorang pria hanya
00810|boleh menikah dengan seorang wanita, demikian juga seorang wanita
00811|hanya boleh menikah dengan seorang pria.
00812|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
00813|terdakwa saat  turut  melakukan perbuatan zinah,  yang tidak  terikat
00814|hubungan perkawinan  atau cerai mati dengan suaminya,  sehingga
00815|dengan demikian ketentuan pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi diri
00816|terdakwa  dan oleh karenanya  unsur hukum  “Unsur  Perempuan yang
00817|telah kawin melakukan perzinahan , Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW
00818|berlaku bagi dirinya”, telah terpenuhi juga;
00819|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut
00820|pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00821|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 284 ayat (1)
00822|Ke-1 huruf b KUHP  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00823|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00824|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00825|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dalam  nota
00826|pembelaannya, yang pada pokoknya:
00827|1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00828|Terdakwa untuk seluruhnya;
00829|2. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00830|Terdakwa untuk seluruhnya;
00831|3. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00832|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
00833|4. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00834|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00835|5. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00836|Ayat (4) KUHAP;
00837|6. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00838|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00839|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHP;
00840|7. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00841|8. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00842|9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00843|
00844|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00845|tersebut,  Penuntut  Umum  telah  memberikan  tanggapan  (Replik)  yang  pada
00846|pokoknya  mohon  agar  Majelis  Hakim  Menolak  Pledoi  Penasihat  Hukum
00847|Terdakwa untuk seluruhnya dan Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
00848|Menimbang,  bahwa  terhadap  tanggapan  (Replik)  Penuntut  Umum
00849|tersebut,  Penasihat  Hukum  Terdakwa telah  memberikan  tanggapan  (Duplik)
00850|yang pada pokoknya sebagai berikut :
00851|1. Menolak  Tanggapan  Penuntut  Umum  atas  Nota  pembelaan  (Pledoi)
00852|kami yang diajukan pada tanggal 27 februari 2024 oleh Penuntut Umum
00853|atas Terdakwa ******************** (Alm) untuk seluruhnya;
00854|2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00855|Terdakwa untuk seluruhnya;
00856|3. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00857|Terdakwa untuk seluruhnya;
00858|4. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00859|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 13 Desember 2023;
00860|5. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00861|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00862|6. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00863|Ayat (4) KUHAP;
00864|7. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00865|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00866|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 1B KUHP;
00867|8. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00868|9. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00869|10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00870|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00871|tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
00872|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1)
00873|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Dalam hal terdakwa
00874|atau  penasihat  hukum  mengajukan  keberatan  bahwa  pengadilan  tidak
00875|berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat
00876|dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut
00877|umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan
00878|tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”, akan tetapi fakta hukum di
00879|persidangan  ternyata  terdakwa  dan  atau  penasihat  hukumnya  tidak
00880|menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  dakwaan
00881|Penuntut Umum tersebut;
00882|
00883|Menimbang,  bahwa  pada  prinsipnya  dasar  pemeriksaan  terhadap
00884|Terdakwa di persidangan adalah berdasarkan pada surat dakwaan  Penuntut
00885|Umum  dan  pada  kebenaran  pembuktian  materiil  atas  perbuatan  yang
00886|didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian apabila
00887|dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00888|meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas, kemudian apabila dakwaan
00889|yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak
00890|merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa  diputus  lepas  dari  segala
00891|tuntutan  hukum,  dan  apabila  dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa
00892|terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;
00893|Menimbang,  bahwa  mengenai  nota  pembelaan  Penasehat
00894|Hukum  terdakwa  ******************** bahwa  mengenai  perbuatan  yang
00895|dituduhkan  (zinah/persetubuhan)  kepada  terdakwa  ********************
00896|dalam  perkara  ini,  menurut  hemat  Majelis  Hakim  tidak  beralasan
00897|hukum  karena  tidak  sesuai  dengan  kaedah  hukum  dan  praktek
00898|peradilan  serta  Yurisprudensi.  Sangatlah  tidak  mungkin  apabila
00899|perbuatan persetubuhan dalam kwalifikasi ”zinah” itu ada saksi yang
00900|melihat sendiri atau menyaksikan ”persetubuhan”, oleh karena itulah
00901|baik  dalam  praktek  peradilan,  Yurisprudensi  maupun  doktrin  Ilmu
00902|Hukum pada pokoknya  terdapat kaedah hukum yang menyatakan
00903|bahwa adalah sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi yang melihat
00904|sendiri waktu perzinahan tersebut terjadi, oleh karena apabila seorang
00905|pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri tidur bersama dalam
00906|satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur maka untuk
00907|perbuatan perzinahan telah terdapat satu persangkaan hakim (lihat
00908|Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya
00909|Hukum Acara Perdata dalam T eori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju,
00910|Bandung, tahun 1995, halaman 77-78), dengan demikian maka nota
00911|pembelaan ini harus dikesampingkan;
00912|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  unsur-unsur  hukum  dalam
00913|dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis
00914|Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana
00915|dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah
00916|orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut
00917|Umum,   maka  dengan  demikian  terdakwa  ********************,  telah
00918|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah
00919|melakukan  tindak  pidana  ”zina”  sebagaimana  dalam  dakwaan
00920|Penuntut Umum;
00921|
00922|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
00923|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum
00924|Terdakwa tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;
00925|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00926|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
00927|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00928|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00929|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00930|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00931|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  tidak ditahan dan menurut
00932|pendapat  Majelis  Hakim  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  perlu
00933|memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
00934|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00935|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00936|yang meringankan Terdakwa;
00937|Keadaan yang  memberatkan:
00938|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00939|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai dan norma agama
00940|yang hidup dalam masyarakat;
00941|Keadaan yang meringankan:
00942|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00943|Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah
00944|merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan
00945|pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta
00946|pembinaan  atas  diri  Terdakwa  pada  khususnya  dan  masyarakat  luas  pada
00947|umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat
00948|tidak meniru perbuatan Terdakwa;
00949|Menimbang,  bahwa  berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas,
00950|Majelis  Hakim  berpendapat   bahwa  pidana   yang  akan  dijatuhkan  kepada
00951|Terdakwa sebagaimana tercantum dalam  amar putusan  dibawah ini dipandang
00952|adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
00953|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
00954|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00955|Memperhatikan,  Pasal  284  ayat  (1)  Ke-1  huruf  b  KUHP,  Undang-
00956|Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
00957|
00958|undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara
00959|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00960|
00961|MENGADILI:
00962|1. Menyatakan Terdakwa ******************** tersebut diatas, terbukti secara
00963|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “Zina” sebagaimana
00964|dalam dakwaan Tunggal;
00965|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
00966|penjara selama 4 (empat) Bulan;
00967|3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
00968|4. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00969|Rp5.000,00  (lima ribu rupiah);
00970|
00971|Jum’at
00972|
00973|15 Maret 2024
00974|
00975|2024
00976|
00977|Nurindah Pramulia, S.H.. M H.,sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H.. M H.,
00978|dan  Faqihna Fiddin, S.H.. M H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
00979|
00980|oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta
00981|
00982|Hakim-hakim Anggota,
00983|Indra Cahyadi, S.H.. MH.,
00984|Faqihna Fiddin, S.H.. MH.,
00985|Hakim Ketua,
00986|Nurindah Pramulia, S.H.. MH.,
00987|Panitera Pengganti,