01545|dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada
01546|setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya
01547|dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  menggunakan
01548|istilah "dengan maksud", "mengetahui', "yang diketahuinya", "padahal
01549|diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui";
01550|  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pasal  yang  didakwakan  dalam
01551|perkara a quo secara tegas memuat unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim
01552|wajib menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan
01553|yang didakwakan kepada Terdakwa;
01554|
01555|  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,
01556|selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  unsur  kesengajaan  dalam
01557|perkara  a  quo dengan  pertimbangan  hukum  yang  telah  termuat  di  dalam
01558|penjelasan  unsur  Ad.  2 yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan
01559|menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,
01560|menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  yang  dalam
01561|bentuk tanaman ,  unsur  dengan pertimbangan adanya unsur kesengajaan di
01562|atas terhadap  dasar pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, dengan
01563|bentuk adanya kesalahan berupa kesengajaan ( dolus), maka Terdakwa harus
01564|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01565|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01566|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01567|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
01568|Pasal 204 KUHAP, terhadap tindak pidana yang memenuhi ketentuan dalam
01569|pasal tersebut dapat diajukan upaya keadilan restoratif, tetapi setelah Majelis
01570|Hakim  memeriksa  ketentuan  upaya  keadilan  restoratif  dengan  persyaratan
01571|dalam perundang-undangan, maka ketentuan upaya keadilan restoratif tidak
01572|dapat  diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut karena  termasuk  tindak
01573|pidana yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif;
01574|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01575|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01576|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
01577|Pasal  205  dan  Pasal  234  KUHAP,  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan
01578|Terdakwa  dapat  diajukan  pengakuan  bersalah  (plea  bargain)  dan  acara
01579|pemeriksaan  perkara  menjadi  acara  pemeriksaan  singkat.  Setelah  Majelis
01580|Hakim memeriksa ketentuan pengakuan bersalah dengan persyaratan dalam
01581|perundang-undangan,  maka  ketentuan  pengakuan  bersalah  tidak  dapat
01582|diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut  karena  tidak  memenuhi
01583|persyaratan yang diatur;
01584|  Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01585|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  telah
01586|dirumuskan  pedoman  pemidanaan  tepatnya diatur  dalam  Pasal 54 ayat (1)
01587|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01588|Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pedoman pemidanaan tersebut
01589|terdiri dari 11 (sebelas) kriteria, yakni:
01590|1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01591|2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01592|
01593|3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01594|4. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
01595|direncanakan;
01596|5. Cara melakukan Tindak Pidana;
01597|6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01598|7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak
01599|Pidana;
01600|8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01601|9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01602|10.Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
01603|11.Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01604|  Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut akan Majelis Hakim
01605|pertimbangkan sebagai berikut;
01606|  Menimbang, bahwa untuk pidana denda berdasarkan Undang-Undang
01607|RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal II ayat (5)
01608|huruf  a  terkait  persoalan:  Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  selain
01609|Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum
01610|Pidana  yang  memuat  ancaman  pidana  penjara  dan  pidana  denda  secara
01611|bersamaan,  maka  pidana  denda  jika  tidak  dibayarkan  dalam  jangka  waktu
01612|tertentu  dan  harta  kekayaan  tidak  mencukupi  untuk  disita.  Pidana  denda
01613|tersebut diganti dengan pidana penjara dengan merujuk pada lampiran pada
01614|Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01615|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dalam
01616|persidangan,  Anak membeli narkotika jenis sabu di mana maksud dan tujuan
01617|Anak membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman Anak
01618|yang bernama FILI. Bahwa  Sdr. FILI adalah teman Anak yang sebenarnya
01619|memberikan Anak uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada
01620|Anak untuk membeli sabu kepada Anak SaksI. Oleh karena itu, menurut Majelis
01621|Hakim hal yang perlu dipertimbangkan dari Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional
01622|yakni, pada motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak
01623|pidana, dan  cara melakukan Tindak Pidana, Terdakwa melakukan perbuatan
01624|tersebut  secara  sadar  dan  atas  perbuatannya  Terdakwa  mengakui
01625|perbuatannya;
01626|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
01627|alasan-alasan  yang  dapat  menghapuskan  Anak  dari  pertanggungjawaban
01628|pidana  baik  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf,  maka  Hakim
01629|berpendapat Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01630|
01631|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kriteria  yang  dikembangkan  oleh
01632|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01633|Anak,  batasan  usia  anak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana
01634|adalah dibatasi pada rentang usia 12-18 tahun. Dengan demikian, Anak yang
01635|berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  tahun  tetapi
01636|belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
01637|Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dalam pemeriksaan identitas
01638|dalam persidangan, yang membuktikan Anak masih berusia di bawah 18 tahun
01639|tapi sudah di atas usia 12 tahun saat melakukan perbuatan yang didakwakan
01640|dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;
01641|Menimbang,  bahwa  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,  maka
01642|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01643|Menimbang,  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak, maka
01644|Hakim mempertimbangkan sebagaimana berpedoman pada Undang-Undang
01645|RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
01646|Terhadap Anak dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan kepada Anak yang
01647|melakukan  tindak  pidana  sampai  dengan  usia  14  (empat belas)  tahun  dan
01648|Pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana diatas usia 14 (empat belas)
01649|tahun;
01650|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor
01651|11 Tahun 2012 bentuk Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak, yakni
01652|berupa pengembalian kepada Orang Tua/Wali, penyerahan kepada seseorang,
01653|perawatan  di  rumah  sakit  jiwa,  perawatan  di  LPKS,  kewajiban  mengikuti
01654|pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  atau
01655|badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat
01656|tindak pidana. Bentuk Pidana terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 Undang-
01657|Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, yakni pidana pokok yang terdiri atas pidana
01658|peringatan,  pidana  dengan  syarat  (pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan
01659|masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga
01660|dan  penjara.  Sedangkan  untuk  pidana  tambahan  berupa  perampasan
01661|keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;
01662|Menimbang,  bahwa  Hakim  akan  mempertimbangkan  jenis
01663|hukuman  pada  anak  dengan  mempertimbangkan  tuntutan  Penuntut
01664|Umum, laporan litmas dari Bapas, pembelaan/permohonan Anak dan Penasihat
01665|Hukum Anak, dan tanggapan dari Orang Tua Anak;
01666|Menimbang,  bahwa  Anak  D oleh  Penuntut  Umum  dituntut  dengan
01667|pidana  penjara  selama 6  (enam)  bulan  dan  pelatihan  kerja  di  Dinas
01668|
01669|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan durasi selama
01670|1 kali Program Pelatihan Kerja;
01671|Menimbang,  bahwa  rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian
01672|Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak adalah hasil dari
01673|Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I
01674|Pontianak, Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian
01675|kemasyarakatan an.  Anak  D  Nomor  Register  I. B.21/02/2026 yang
01676|merekomendasikan Anak untuk diberikan pidana pokok ,  yakni  pidana dengan
01677|syarat  pembinaan  di  luar  lembaga, yaitu  mengikuti  terapi  akibat
01678|penyalahgunaan narkotika di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Geratak di Desa
01679|Parit Raja,  Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
01680|Barat sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b Angka (1) dan Pasal 75 ayat (1)
01681|huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
01682|Sistem Peradilan Pidana Anak;
01683|Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 21 Mei
01684|2026 yang disampaikan secara tertulis pada persidangan , yang pada pokoknya
01685|memohon  kepada  Hakim  yang  mengadili  perkara  ini  untuk  memberikan
01686|hukuman yang seringan -ringannya kepada Anak dengan pertimbangan bahwa
01687|Penasihat Hukum tidak menyangkal dengan perbuatan yang dilakukan Anak.
01688|Tetapi  dalam  menjatuhkan  putusan  bagi  Anak  prinsip  yang  utama  adalah
01689|kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak  dan  pidana  penjara  sebagai  pilihan
01690|terakhir;
01691|Menimbang, bahwa Anak dalam permohonan secara tertulis meminta
01692|diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
01693|Menimbang,  bahwa  Anak  menyampaikan  dalam  persidangan  bahwa
01694|sampai membeli  dan  mengkonsumsi  narkotika  karena faktor pergaulan dari
01695|lingkungan  tempat tinggal anak. Anak mengakui  menyesal telah melakukan
01696|kesalahan tersebut;
01697|Menimbang,  bahwa  setelah  mempertimbangkan  fakta-fakta  dalam
01698|persidangan dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, Hakim
01699|akan mempertimbangkan bentuk hukuman yang dianggap paling adil bagi Anak
01700|berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Litmas;
01701|Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang dijatuhkan
01702|sesuai pasal yang didakwakan. Tetapi dalam peradilan anak lamanya jangka
01703|waktu  pemidanaan  paling  lama  tidak  boleh  lebih  lama  dari  setengah  masa
01704|pidana  maksimal  kecuali  yang  memuat  ancaman  pidana  mati  atau  penjara
01705|seumur hidup. Di mana terhadap Anak maksimal dijatuhkan 10 tahun penjara.
01706|
01707|Mengenai  lamanya  dan  bentuk  hukuman  yang  dijatuhkan,  akan  ditentukan
01708|dalam amar putusan ini;
01709|  Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek-aspek sebagaimana
01710|diuraikan di atas serta dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi
01711|Anak,  Hakim  memandang  terhadap  Anak  perlu  dijatuhi  pidana  yang  dapat
01712|menumbuhkan  perilaku  dan  sikap  batin  yang  lebih  berhati-hati  atas  setiap
01713|perbuatannya yang dilakukannya serta menghindari pergaulan negatif, yakni
01714|dengan pidana dengan syarat umum dan syarat khusus;
01715|Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana dengan syarat umum
01716|dan syarat khusus, Hakim berpendapat bahwa Anak akan belajar untuk berhati-
01717|hati dalam memperhatikan setiap perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh
01718|Anak  tetapi  justru  tidak  dilakukannya  serta  menghindari  pergaulan  negatif,
01719|sehingga Anak akan lebih berhati-hati untuk berperilaku selama berada dalam
01720|pembinaan ketika menjalani pidana dengan syarat tersebut;
01721|Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di
01722|atas,  maka  agar  tetap  mendekatkan  Anak  pada  lingkungan  keluarga  Anak
01723|sehingga  orang  tua  atau  keluarga  Anak  masih  tetap  memiliki  kontrol  dan
01724|mampu  melakukan  pengawasan  kepada  Anak  yang  bertujuan  untuk
01725|menghindarkan  Anak  dari  melakukan  tindakan  serupa  akibat  pengaruh
01726|pergaulan  dan  kurangnya  pengawasan,  maka  Hakim  berpendapat  untuk
01727|menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Kantor
01728|Desa Air Upas, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2
01729|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01730|yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01731|Menimbang,  bahwa  mengenai  lamanya  pidana  penjara  akan  Hakim
01732|sebutkan dalam amar putusan ini, namun sebagaimana telah dipertimbangkan
01733|sebelumnya, Hakim akan menjatuhkan pidana dengan syarat umum dan syarat
01734|khusus sehingga pidana penjara tidak perlu dijalani oleh Anak, Hakim akan
01735|mempertimbangkan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur Pasal
01736|73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01737|Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01738|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim akan menjatuhkan syarat
01739|umum bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani
01740|masa pidana dengan syarat yakni dengan jangka waktu sebagaimana akan
01741|disebutkan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat
01742|(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01743|Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa syarat khusus adalah untuk
01744|
01745|melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan ini
01746|dengan tetap memerhatikan kebebasan Anak;
01747|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-
01748|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
01749|pada pokoknya menyebutkan bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih
01750|lama dari pada masa pidana dengan syarat umum;
01751|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-
01752|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
01753|pada pokoknya menyebutkan bahwa selama menjalani masa pidana dengan
01754|syarat,  Penuntut  Umum  melakukan  pengawasan  dan  Pembimbing
01755|Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan
01756|yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan
01757|tersebut;
01758|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  Hakim  anak
01759|memandang adil apabila Anak diputus sesuai dengan amar putusan di  bawah
01760|ini;
01761|Menimbang, bahwa Anak menyatakan dalam persidangan ingin kembali
01762|menempuh  pendidikan.  Terhadap  keinginan  Anak  tersebut,  pendidikan  bagi
01763|Anak adalah hak anak yang tidak boleh diabaikan. Selama Anak menjalani
01764|pemidanaan,  Anak  tetap  mendapatkan  hak  untuk  melanjutkan  pendidikan
01765|dengan program pendidikan Paket B, di mana Anak akan melalui ujian akhir
01766|Paket B. Namun tertunda karena Anak sedang menjalani proses persidangan;
01767|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Anak  selain  diancam  dengan  pidana
01768|penjara akan tetapi juga diancam dengan pidana denda, maka sesuai dengan
01769|Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan
01770|kerja  sebagaimana  dalam  tuntutan  Penuntut  Umum  kepada  Anak  di  Dinas
01771|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang;
01772|  Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01773|penangkapan dan  penahanan yang sah, apabila dalam masa pidana dengan
01774|syarat, Anak kembali melakukan tindak pidana, maka terhadap pidana yang
01775|dijatuhkan  kepada  Anak  selama  masa  pidana  dengan  syarat  ini  akan
01776|dikurangkan  seluruhnya  dengan  masa  penahanan  sementara  yang  telah
01777|dijalani Anak;
01778|Menimbang, oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat dan
01779|Anak  saat  ini  masih  ditahan  dalam  tahanan  Rutan,  maka  terhadap  Anak
01780|haruslah diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan Rutan seketika
01781|setelah putusan ini diucapkan;
01782|
01783|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:
01784| Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
01785|  Terhadap barang bukti tersebut merupakan objek yang digunakan Anak
01786|dalam  melakukan  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  barang  bukti  tersebut
01787|dirampas untuk Negara;
01788|  Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:
01789| 1  (satu)  unit  handphone  merek  ITEL  warna  silver  Nomor  IMEI  1:
01790|1355472871857266 dan IMEI 2: 1355472879939314
01791|Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Anak
01792|dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Oleh
01793|karena itu, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01794|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
01795|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01796|keadaan yang meringankan dari diri Anak;
01797|Keadaan yang memberatkan:
01798|- Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemberantasan narkotika dan
01799|obat-obatan terlarang;
01800|  Keadaan yang meringankan:
01801|-  Anak masih berusia muda dan memiliki kesempatan memperbaiki diri;
01802|-  Anak mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
01803|-  Anak belum pernah dihukum;
01804|Menimbang,  bahwa  karena  Anak  dijatuhi  pidana,  maka  haruslah
01805|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01806|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  pada  prinsipnya  bukanlah
01807|merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan  Anak, melainkan
01808|bertujuan  untuk  membina  dan mendidik  agar  Anak tersebut  menyadari dan
01809|menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang
01810|baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat
01811|lainnya  agar  anggota  masyarakat  diharapkan  tidak  melakukan  perbuatan
01812|pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;
01813|Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap
01814|dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari  Anak dipersidangan
01815|menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
01816|perbuatan yang dilakukannya, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang
01817|akan dijatuhkan terhadap  diri  Anak telah cukup adil, manusiawi, proposional,
01818|setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah
01819|dilakukan Anak;
01820|
01821|Memperhatikan,  Pasal 114  ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
01822|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo
01823|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01824|Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01825|1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Undang-Undang  Republik
01826|Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  dan
01827|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab
01828|Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana serta peraturan perundang-undangan