01091|oleh petugas Imigrasi. Saat itu Saksi bersama rekan – rekan dicurigai oleh
01092|petugas  Imigrasi  bandara.  Saksi  ditanya  “Kamu  ini  mau  berangkat  ke
01093|Kamboja, saya tau kamu dan teman teman kamu mau dijual ke Kamboja,
01094|lebih baik bekerja di negeri sendiri daripada kerja di negara orang meskipun
01095|gajinya besar” kemudian Saksi menjawab “Saya tidak mau ke Kamboja, saya
01096|mau liburan ke Vietnam dan ke Thailand”. Petugas Imigrasi menjawab “Kamu
01097|
01098|itu  jangan  berbohong  mumpung  masih  disini,  nanti  kalau  sudah  sampai
01099|dinegara  orang,  kamu  nanti  akan  ribet  persoalaannya,  termasuk
01100|keselamatan kamu dan teman teman kamu”. Lalu Saksi menjawab “Ya pak,
01101|saya mau ke Kamboja, saya mau bekerja dan mau bayar hutang”. Petugas
01102|Imigrasi menjawab “Sekarang peraturan untuk bekerja di Kamboja, Vietnam
01103|dan Thailand, pemerintah tidak ada kontrak kerja dengan negara tersebut”.
01104|Selanjutnya  karena  tidak  boleh  berangkat,  akhirnya  Saksi  menyuruh  istri
01105|saksi  IID  ASTUTIK  PUJI  RAHAYU  untuk  menghubungi  AMADINA
01106|PRISSELLA PUTRI.  Selanjutnya  AMADINA PRISSELLA PUTRI  meminta
01107|video  call kepada  istri  Saksi,  akan  tetapi  oleh  petugas  Imigrasi  tidak
01108|diperbolehkan  video call . Selanjutnya HP istri saksi diambil oleh Petugas
01109|Imigrasi  dan  Petugas  Imigrasi  memarahinya.  Selanjutnya  kami  diperintah
01110|oleh petugas Imigrasi untuk duduk didepan ruang khusus;
01111|- Bahwa Saksi selanjutnya berusaha menghubungi AMADINA PRISELLA
01112|dan beberapa saat kemudian  Saksi dan rombongan diarahkan ke sebuah
01113|ruangan  dan sekitar 30 (tiga  puluh)  menit Saksi dijelaskan  oleh  petugas
01114|imigrasi bahwa kami di hanya prank, lalu Saksi akhirnya bisa menuju pintu
01115|keberangkatan;
01116|- Bahwa  Saksi  sebelumnya  bersama  rekan-rekan  berangkat  menuju
01117|bandara I Gusti Ngurah Rai diantar oleh AMADINA PRISSELLA PUTRI;
01118|- Bahwa pada saat di bandara tidak bertemu dengan Terdakwa dan baru
01119|bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada persidangan ini;
01120|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa  memberikan pendapat keterangan
01121|Saksi benar;
01122|6. Saksi  YULIANTO BIMA NEGARA  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01123|menerangkan sebagai berikut:
01124|- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala seksi pemeriksaan IV di Bidang
01125|Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah
01126|Rai sejak Januari 2023 sampai sekarang;
01127|- Bahwa  Saksi  dihadirkan  dipersidangan  ini  terkait  dengan  adanya
01128|perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipersangkakan
01129|terhadap Terdakwa;
01130|- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan apapun;
01131|
01132|- Bahwa  Saksi  bertanggung  jawab  di  unit  tersebut  sebagai  Kasi
01133|Pemeriksa  yang  melakukan  pemeriksaan  orang  yang  masuk  dan  keluar
01134|dalam wilayah Indonesia;
01135|- Bahwa Saksi menjelaskan p emeriksaan terhadap warga negara yang
01136|akan keluar negeri meliputi pemeriksaan paspor, pemeriksaan dari daftar
01137|CEKAL (cegah  dan tangkal), dan pemeriksaan terkait masuk atau tidaknya
01138|ke dalam daftar manifest;
01139|- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada pelanggaran SOP selama
01140|Saksi bertugas sampai saat ini;
01141|- Bahwa Saksi menjelaskan Fast track adalah istilah yang dipergunakan
01142|oleh petugas Imigrasi bandara saja. Terkait dengan proses, prosedur dan
01143|jalurnya tetap melalui pemeriksaan sesuai SOP;
01144|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  SOP  fast  track  tida k ada , namun
01145|penggunaannya kondisional, semisal antrian WNA penuh maka bisa dipindah
01146|ke jalur fast track dan fast track juga dapat dilalui oleh crew airlines;
01147|- Bahwa Saksi menerangkan atasan Saksi adalah Terdakwa;
01148|- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat siapa saja yang bertugas pada
01149|tanggal 16 April 2023;
01150|- Bahwa  Saksi  menerangkan  biasanya  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu
01151|Terdakwa tidak berdinas;
01152|- Bahwa Saksi menjelaskan untuk jam kerja petugas Imigrasi di bandara I
01153|Gusti Ngurah Rai ada 4 (empat)  shift, yaitu pertama dimulai pukul 06.00
01154|WITA sampai dengan jam 14.00 WITA, kedua pukul 14.00 WITA sampai
01155|dengan pukul 22.00 WITA, ketiga pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul
01156|06.00 WITA, dan keempat libur;
01157|- Bahwa  petugas  yang  ditugaskan  p ada  setiap  shiftnya  berjumlah  40
01158|petugas di terminal keberangkatan dan 40 petugas di terminal kedatangan;
01159|- Bahwa sepengetahuan  Saksi tidak ada maslah pada tanggal 16 April
01160|2023;
01161|- Bahwa  alasan  yang  bisa  melarang  WNI  ke  luar  negeri  yaitu  jika
01162|penumpang  tersebut  masuk  ke  dalam  daftar  cekal  atau  merupakan
01163|penumpang yang namanya menyerupai salah satu orang dalam daftar cekal,
01164|dan  jika  ada  kecurigaan  terkait  kepemilikan  keabsahan  paspor  milik
01165|penumpang. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum
01166|dan HAM No. 44 Tahun 2018;
01167|
01168|- Bahwa  fast track  tidak bisa dipergunakan untuk orang meloloskan diri
01169|dari pemeriksaan imigrasi di bandara;
01170|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa  memberikan pendapat keterangan
01171|Saksi benar;
01172|7. Saksi  MUHAMMAD  LUTHFI  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01173|menerangkan sebagai berikut:
01174|- Bahwa Saksi  bekerja sebagai Petugas TPI Seksi Pemeriksaan 4 di
01175|counter bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sejak Januari 2022;
01176|- Bahwa  Saksi  dihadirkan  dipersidangan  ini  terkait  dengan  adanya
01177|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  disangkakan
01178|terhadap Terdakwa;
01179|- Bahwa Saksi tidak mengetahui AHMAD ZAINI;
01180|- Bahwa Saksi menjelaskan ada jalur WNI dan WNA di bandara;
01181|- Bahwa  Saksi  menerangkan  semua  diperlakukan  sama  saat
01182|pemeriksaan;
01183|- Bahwa Saksi menerangkan ada cek imigrasi dan daftar CEKAL terkait
01184|pemberangkatan WNI dan WNA;
01185|- Bahwa  Saksi menerangkan  untuk  kasus  yang  ada  biasanya  karena
01186|masa paspor yang kurang dari 6 (enam) bulan;
01187|- Bahwa Saksi  pada tanggal 16 April 2023 ditempatkan di counter WNI
01188|bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
01189|- Bahwa  Saksi  menerangkan  tidak  pernah  melakukan  penahanan
01190|terhadap WNI yang mau ke luar negeri pada tanggal 16 April 2023
01191|- Bahwa  Saksi  menerangkan  tidak  pernah  berkomunikasi  dengan
01192|Terdakwa karena Saksi bertugas dibagian counter pemeriksaan sedangkan
01193|Terdakwa merupakan Kepala Bidang;
01194|- Bahwa Saksi menjelaskan fast track merupakan jalur cepat yang dapat
01195|dipergunakan bila ada permohonan bersurat dan juga bisa diperuntukkan
01196|bagi  pejabat  negara  atau  juga  bisa  dipergunakan  bila  ada  event
01197|internasional;
01198|- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat ada kejadian apa di tanggal 16
01199|April 2023;
01200|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat keterangan
01201|Saksi benar;
01202|
01203|8. Saksi  FIRDAUS  RAHMAN  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01204|menerangkan sebagai berikut:
01205|- Bahwa Saksi bekerja sebagai Jabatan Fungsional Umum Pengelolaan
01206|Data  Keimigrasian  pada  Seksi  Pemeriksaan  IV  di  Bidang  Pemeriksaan
01207|Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai;
01208|- Bahwa  Saksi  dihadirkan  dipersidangan  ini  terkait  dengan  adanya
01209|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  disangkakan
01210|terhadap Terdakwa;
01211|- Bahwa Saksi  tidak mengetahui terkait perkara, Saksi hanya dimintai
01212|keterangan terkait SOP pemeriksaan;
01213|- Bahwa  Saksi  menerangkan  pada  tanggal  16  April  2023  tidak  ada
01214|kejadian di bandara I Gusti Ngurah Rai;
01215|- Bahwa Saksi menerangkan jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;
01216|- Bahwa  Saksi  menerangkan  tidak  pernah  melihat  AHMAD  ZAINI
01217|diberangkatkan dari bandara I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 16 April 2023;
01218|- Bahwa  Saksi  menerangkan  tidak  ada  permasalahan  terkait  parpor
01219|penumpang  pada  tanggal  16  April  2023,  karena  bila  ada  permasalahan
01220|pemeriksaan paspor pada komputer akan menunjukkan warna merah yang
01221|artinya paspor penumpang bermasalah sedangkan bila menunjukkan warna
01222|hijau artinya paspor penumpang tersebut tidak bermasalah;
01223|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat keterangan
01224|
01225|Menimbang, bahwa  Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
01226|berikut:
01227|1. Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S. ,  dibawah sumpah pada pokoknya
01228|memberikan pendapat sebagai berikut:
01229|- Bahwa  Ahli  sejak  tahun  2004  sampai  dengan  saat  ini  seringkali
01230|memberikan pendaat dalam berbagai perkara baik ditingkat penyidikan dan
01231|pengadilan, baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ahli
01232|memiliki  sertifikasi  sebagai  Dosen  Hukum  Pidana  dari  Dirjen  Dikti
01233|Kemendikbud RI Tahun 2009;
01234|- Bahwa  hal-hal  yang  perlu  dilindungi  terkait  pekerja  migran  adalah
01235|mengenai  syarat-syarat  pekerja  migran,  penempatan  pekerja  migran,
01236|perjanjian  kerja  dan  tindak  pidana pengiriman  pekerja migran yang tidak
01237|
01238|memenuhi  persyaratan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  18
01239|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01240|- Bahwa  pihak-pihak  yang  perlu  memperhatikan  perlindungan  pekerja
01241|migran  indonesia  adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia,  bisa  Direktorat
01242|Jendral  Imigrasi  dari  Kemenkumham,  selain  itu  juga  termasuk  Dinas
01243|Ketenagakerjaan;
01244|- Bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  pekerja  Indonesia  yang
01245|bekerja di luar negeri, sehingga imigrasi akan berkaitan dengan persyaratan
01246|pengiriman tenaga kerja dan pemenuhan perjanjian kerja;
01247|- Bahwa  persyaratan  imigrasi  yang  dimaksud  adalah  contohnya
01248|dokumen-dokumen  pekerja migran yang diatur dalam  Pasal  5  Undang  –
01249|Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01250|yang mana harus memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar
01251|dan  memiliki  nomor  kepesertaan  jaminan  sosial,  dan  memiliki  dokumen
01252|lengkap yang dipersyaratkan;
01253|- Bahwa  lingkup  kewenangan  dari  instansi  imigrasi  adalah  terkait
01254|dokumen lengkap yang dipersyaratkan inilah yang merupakan kewenangan
01255|imigrasi;
01256|- Bahwa selain instansi Imigrasi, Kementrian Luar Negeri juga berkaitan
01257|dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian juga Kepolisian
01258|Republik  Indonesia  karena  menyangkut  tindak  pidana  yang  merupakan
01259|wilayah Kepolisian;
01260|- Bahwa  jika  ada  peristiwa  seperti  dalam  perkara  ini,  maka  bentuk
01261|pertanggung jawabannya misalnya dapat dilihat pasal 81 Undang - Undang
01262|18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01263|mengatakan “orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
01264|Migran Indonesia padahal tidak boleh” maka ini merupakan kewenangan dari
01265|kepolisian.  Kemudian  Imigrasi  bertugas  melakukan  pengecekan  pada
01266|perizinannya, dan Disnaker bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjiannya.
01267|Akan  tetapi  dalam  proses  pertangungjawaban  pidananya  adalah
01268|kewenangan kepolisian;
01269|- Bahwa  tanggung  jawab  pemerintah  adalah  ketika  penyelenggara
01270|tersebut  meloloskan  orang-orang  yang  bekerja  sebagai  Pekerja  Migran
01271|Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut telah diatur secara
01272|jelas didalam Pasal 70 UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang
01273|
01274|pada  pokoknya  mengatakan  “setiap  pejabat  dilarang  memberangkatakan
01275|Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan
01276|dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”
01277|- Bahwa  jika  ada  penyelenggara  negara  yang  mengurusi  tentang
01278|perijinan Pekerja Migran Indonesia baik Disnaker ataupun Imigrasi, dimana
01279|mengeluarkan  ijin-ijin  yang  tidak  jelas  misalnya  seperti  paspor  yang
01280|dipalsukan  atau  umurnya  yang  dinaikkan, hal  tersebut  merupakan  tindak
01281|pidana dalam Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
01282|Pekerja Migran Indonesia;
01283|- Bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat  dilakukan  oleh  orang
01284|perorangan,namun, jika pidana dilakukan oleh Institusi maka sama dengan
01285|pidana korporasi, maka tanggung jawab pidananya adalah  liability without
01286|fault  artinya  bertanggung  jawab  tanpa  kesalahan,  misalnya  Direktur
01287|perusahaan  membiarkan  anak  buahnya  melakukan  pelanggaran  izin
01288|pertambangan  dan  hasil  pertambangan  masuk  kedalam  perusahaan.
01289|Dengan demikian, yang dituntut pidana adalah Direktur Utamanya, hal ini
01290|berdasarkan  Perma  Nomor  13  Tahun  2016.  Instansi  pemerintahan  juga
01291|merupakan  korporasi,  misal  pimpinan  suatu  instansi  membiarkan  anak
01292|buahnya sampai terjadinya pidana, maka yang pertama berdasarkan teori
01293|agregasi,  pimpinan  bisa  dimintai  pertanggung  jawaban,  yang  kedua  teori
01294|delegasi, tergantung kasus per kasusnya apakah individu yang melakukan
01295|kesalahan.  Bila  institusi  maka  pimpinan  beserta  jajarannya  bisa  dimintai
01296|pertanggung jawaban;
01297|- Bahwa dalam perkara ini adalah terkait dengan petugas imigrasi yang
01298|menerbitkan paspor yang tidak memenuhi persyaratan. Bahwa terkait hal ini,
01299|Ahli berpendapat jika tindakannya tersebut melanggar Pasal 70 Undang –
01300|Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01301|dimana  didalam  undang  –  undang  tersebut,  tindak  pidananya  dapat
01302|dikenakan kepada orang perseorangan dan pejabatnya itu sendiri. Seperti
01303|kasus di Sidoarjo, dimana ada seseorang yang memberangkatkan Pekerja
01304|Migran Indonesia tanpa izin;
01305|- Bahwa seingat Ahli dalam perkara ini, pelaku materilnya adalah petugas
01306|Keimigrasian;
01307|- Bahwa  jika  terjadi  suatu  kelalaian  administrasi  yang  mengakibatkan
01308|terjadinya suatu tindak pidana, terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana
01309|
01310|dan telah diatur secara khusus, maka tidak hanya sanksi administrasi tetapi
01311|juga  sanksi  pidana.  Misalnya,  penyalahgunaan  wewenang  yang
01312|menimbulkan  kerugian  keuangan  negara,  hal  ini  jelas  merupakan  tindak
01313|pidana korupsi yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
01314|Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, dalam perkara ini yang terjadi adalah
01315|pelaku mengeluarkan paspor palsu, kemudian ada unsur kesengajaan disitu,
01316|dimana pelaku mengetahui jika si pembuat paspor belum cukup umur untuk
01317|diberangkatkan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  tindakan  tersebut
01318|telah  jelas  diatur  dalam  Undang  –  Undang  No.  18  Tahun  2017  tentang
01319|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dimana  “setiap  orang  dilarang
01320|mengirimkan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan” sehingga
01321|pelaku tidak hanya dihukum secara administrasi tetapi juga terkena sanksi
01322|pidana;
01323|- Bahwa  jika  yang  dimaksud  adalah  pelaku  tidak  mengetahui  aturan
01324|tersebut, ketidaktahuan itu tidak menghapuskan kesalahannya karena ketika
01325|suatu aturan diundangkan maka semua orang dianggap mengetahui aturan
01326|tersebut, kecuali jika pelaku menerima informasi palsu. Namun, hal tersebut
01327|menjadi tidak mungkin karena petugas imigrasi selalu berhadapan dengan
01328|pembuat paspor, jadi tidak mungkin ada unsur tidak mengetahui;
01329|- Bahwa jika dalam setiap tahap pembuatan paspor tersebut, para pihak
01330|sepakat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  maka  itulah
01331|yang melanggar aturan dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan.
01332|Hal ini memenuhi unsur pidana ketika para pejabat imigrasi sepakat untuk
01333|meloloskan,  padahal  diketahui  jika  tidak  memenuhi  persyaratan.  Maka,
01334|dalam  konteks  ini  terdapat  mens  rea  atau  kesepakatan  pikiran  untuk
01335|bersama-sama melakukan tindak pidana, maka Pasal 55 KUHPnya harus
01336|dibuktikan. Tetapi jika tidak ada kesepakatan dan masing-masing bekerja
01337|sendiri, maka orang pemutus terakhir yg meloloskan itulah orang yang harus
01338|bertanggung  jawab,  dengan  catatan  memang  telah  diketahui  jika  tidak
01339|memenuhi  persyaratan  tetapi  tetap  di  loloskan,  misalnya  merubah  tahun
01340|kelahiran atau menerima suatu imbalan, maka jelas terdapat mens rea atau
01341|sikap  batin  jahat  yang  artinya  bisa  saja  seluruh  pelaku  bersama-sama
01342|memiliki niat jahat dan bisa saja satu orang saja yang berniat jahat dan
01343|memutuskan;
01344|
01345|- Bahwa jika pelaku pidana berjumlah lebih dari satu orang, tetapi pelaku
01346|yang  disangkakan  hanya  sendiri,  maka  hal  tersebut  tetap  saja  tidak
01347|menyebabkan batalnya dakwaan dan pelaku yang diajukan sendiri itu tetap
01348|dapat dihukum pidana. Namun, tetap saja bahwa perlu ditemukan dalam
01349|suatu tindak pidana tersebut apakah ada 2 alat bukti yang menunjukkan dan
01350|membuktikan  kesalahannya  serta  dapat  meyakinkan  hakim  yang
01351|menyatakan Terdakwa tersebut melakukan tindakan yang memenuhi semua
01352|unsur;
01353|- Bahwa jika memang terdapat banyak pelaku tetapi kemudian hanya
01354|dihadirkan satu pelaku dan tidak dijunctokan Pasal 55 KUHP, maka dalam
01355|pertimbangan hakim dapat dituliskan “Terdakwa bersama yang lainnya dapat
01356|diproses dalam berkas persidangan yang lainnya”, sehingga meskipun tidak
01357|dijunctokan  Pasal  55  KUHP  tidak  akan  membatalkan  dakwaan  selama
01358|Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana tersebut berdasarkan 2 alat
01359|bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa pelaku tidak bertindak sendirian;
01360|- Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 3 (tiga)
01361|tujuan  utama,  yaitu:  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfatan
01362|hukum.  Didalam  pelaksanaannya  akan  selalu  ada  perdebatan,  seperti
01363|misalnya jika memilih keadilan, maka semua orang dipidana sesuai dengan
01364|perbuatannya, tetapi dari segi kewajaran hukum tentu tidak bisa seperti itu,
01365|jika  ada  orang  mencuri  becak  dan  orang  mencuri  mobil,  tentu  berbeda
01366|kualitas kriminalnya. Bahwa hukum telah menentukan ketika terjadi suatu
01367|perdebatan seperti itu, maka tujuan hukum adalah keadilan hukum bukan
01368|kepastian hukum. Bahwa demi keadilan hukum, seseorang dapat dilepaskan
01369|dari suatu kesalahan, sehingga tujuan akhir dalam perkara tersebut adalah
01370|keadilan. Oleh karena itu, setiap kasus dapat berbeda hasil putusannya;
01371|- Bahwa  roh utama atau tujuan utama sistem peradilan pidana adalah
01372|keadilan  hukum.  Sehingga,  jika  hal  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan,
01373|maka  Hakim  berdasarkan  keyakinannya  dalam  konteks  keadilan  dapat
01374|memutuskan jika pelaku tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawaban
01375|sendiri.  Namun,  dalam  konteks  kepastian  hukum,  apabila  seseorang
01376|melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, kemudian
01377|orang  lain  tersebut  tidak  dipidana,  maka  tidak  menghapuskan  perbuatan
01378|melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang dihadapkan sendirian itu,