01174|terhadap unsur dalam TPPO.
01175|Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan
01176|orang sebagai:“...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirima
01177|n, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, peng
01178|gunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgu
01179|naan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran ata
01180|u manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kend
01181|ali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
01182|negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
01183|Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TP
01184|PO, yakni:
01185|1. Proses
01186|Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Contoh dari prose
01187|s adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerima
01188|an orang.
01189| Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, me
01190|misahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
01191| Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang d
01192|ari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).
01193|Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses tel
01194|ah terpenuhi.
01195|2. Cara
01196|Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. C
01197|ontoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipua
01198|n, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian
01199|
01200|atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujua
01201|n dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.
01202|3. Tujuan
01203|Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. D
01204|alam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan seba
01205|gai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban.
01206|Dan  dengan  dikaitkan  dengan  unsur  pasal  yang  dibuktikan  oleh
01207|Penuntut Umum yakni Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentan
01208|g Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni:
01209|“yang membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara I
01210|ndonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diek
01211|sploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
01212|Bahwa terhadap pasal tersebut mengandung delik formil, yang mana
01213|suatu tindak pidana Delik formil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPP
01214|O) adalah perbuatan pidana yang dianggap selesai dan melanggar hukum deng
01215|an terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan aki
01216|bat yang terjadi. Ini berarti cukup dengan adanya tindakan yang melanggar huk
01217|um, bukan akibat dari tindakan tersebut, untuk dianggap sebagai tindak pidana
01218|perdagangan orang.
01219|Selanjutnya terhadap dalil/pembelaan tersebut,  Penunutut Umum akan
01220|memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, mengenai dapa
01221|t atau tidak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan
01222|dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.
01223|Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau crimina
01224|l liability. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal huk
01225|um melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yan
01226|g dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, Da
01227|lam pertanggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dimintakan pertanggun
01228|gjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur. Seseorang tidak dapat dih
01229|ukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut mun
01230|cul setelah adanya perbuatan pidana. Selain itu, aturan-aturan hukum pidana ju
01231|ga tidak berlaku surut.
01232|Dalam hukum pidana, sebuah tindak pidana dibentuk oleh 2 unsur penti
01233|ng yaitu:
01234|a. Unsur objektif/fisik yaitu actus reus Actus reus merupakan perbuatan ya
01235|ng melanggar undang-undang pidana.
01236|
01237|b. Unsur subjektif/mental yaitu mens rea Mens rea merupakan sikap batin
01238|pelaku ketika melakukan tindak pidana.
01239|Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena ia telah melakukan
01240|perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jad
01241|i, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan peru
01242|ndang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provisio
01243|n), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk pemidanaan. Hal ini karen
01244|a adanya sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat mel
01245|akukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan huk
01246|um tersebut. Untuk itu, pemenuhan actus reus dan mens area dalam cara dan p
01247|roses tindak pidana merupakan hal yang penting.
01248|Ada dua unsur Pertanggungjawaban Pidana untuk menentukan apakah
01249|seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi:
01250|a. Adanya suatu tindak pidana Tindak pidana telah dirumuskan dalam pera
01251|turan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk hukum positif. Tindak pid
01252|ana dapat berupa perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.
01253|b. Unsur kesalahan Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan
01254|yang terdapat pada jiwa pelaku.
01255|Selain itu merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 21/2007 mengatur beber
01256|apa bentuk TPPO, yakni TPPO yang dilakukan oleh individu dan TPPO yang dil
01257|akukan oleh korporasi. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang t
01258|erlibat dari TPPO dapat disebut sebagai pelaku dan wajib mempertanggungjawa
01259|bkan perbuatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Secar
01260|a umum, pelaku TPPO dapat digolongkan menjadi pelaku individu dan pelaku k
01261|orporasi. Bahwa Penuntut Umum akan fokus menjelaskan bahwa Seorang indivi
01262|du dapat menjadi pelaku TPPO ketika dirinya terlibat kegiatan TPPO baik dalam
01263|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau pener
01264|imaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculi
01265|kan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posi
01266|si rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mem
01267|peroleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tuju
01268|an mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Seora
01269|ng individu disebut pelaku bukan hanya karena menjual korban secara langsung
01270|kepada pembeli. Namun, siapa saja yang membantu proses tindak pidana terse
01271|but dan kemudian menerima keuntungan, maka dirinya dapat disebut pula pelak
01272|u TPPO.
01273|
01274|Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  telah  terungkap  adanya  suatu
01275|kesepakatan atau permufakatan dalam melakukan tindak pidana dengan cara b
01276|erunding dan bersama-sama melaksanakan delik pidana tersebut. Syarat adany
01277|a turut melakukan tindak pidana adalah:
01278|a. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku
01279|b. Hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka
01280|c. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu
01281|Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah
01282|adanya permufakatan yang disimpulkan dari keterangan keterangan orang yang
01283|bersepakat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai p
01284|ersesuaian kehendak yang merupakan dasar dari adanya permufakatan.
01285|Permufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi
01286|bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pi
01287|dana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang secara
01288|tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana mana yang
01289|akan dilakukan. Dalam tindak pidana permufakatan jahat harus ada meeting of
01290|mind atau mens rea (guilty mind) karena permufakatan jahat itu merupakan keja
01291|hatan konspirasi sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat di antara o
01292|rang orang yang melakukan konspirasi atau permufakatan jahat tersebut. Terha
01293|dap meeting of mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan atau menimbu
01294|lkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Permufakatan jahat merupakan
01295|perbuatan (actus reus) yang membutuhkan kesalahan atau perbuatan yang dilar
01296|ang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
01297|Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penasehat Hukum  terdakwa seolah-
01298|olah  menutup  mata  mengenai  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  dalam
01299|persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 K
01300|UHAP yang mana alat bukti yakni : Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, kete
01301|rangan Tersangka/ terdakwa.
01302|Bahwa  telah  terungkap  dalam  persidangan,  terdakwa  telah
01303|diperintahkan oleh sdr.  HERI (DPS)  untuk membantu memberangkatkan para
01304|saksi ke Malaysia untuk bekerja.
01305|Bahwa  terdakwa  telah  mengetahui  bhawa  para  saksi  akan
01306|diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja, bukan untuk berlibur, yang mana
01307|telah  nyata  terungkap  bahwa  para  saksi  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen-
01308|dokumen yang sah untuk bekerja di luar wilayah Indonesia.
01309|Bahwa terdakwa pula yang mengarahkan para saksi untuk berbohong
01310|yakni memerintahkan para saksi untuk menyampaikan bahwa tujuan para saksi
01311|
01312|adalah ke Malinau padahal telah nyata dan terungkap di persidangan bahwa
01313|para saksi hendak ke Malaysia untuk bekerja.
01314|Bahwa terdakwa yang mengarahkan para saksi untuk melalui jalur ilegal
01315|untuk menuju ke Malaysia.
01316|Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terd
01317|akwa tidak dibebani kewajiban pembuktian artinya yang membuktikan kesalaha
01318|n tersangka di penyidikan adalah penyidik, dan di sidang pengadilan yang mem
01319|buktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Itu sebabnya tersangka/te
01320|rdakwa diperiksa pada kesempatan terakhir setelah bukti/ alat bukti lain diperiks
01321|a lebih dahulu. Fungsi tersangka/terdakwa diperiksa bukan untuk membuktikan i
01322|a bersalah, akan tetapi untuk memberi kesempatan baginya membela diri, antar
01323|a lain dengan memberi kesempatan untuk mengusahakan saksi-saksi, ahli atau
01324|bukti lain yang dapat menguntungkan baginya.
01325|Sehingga apa yang disampaikan Penasehat hukum adalah tidak benar
01326|dan tidak mendasar;
01327|Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
01328|Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;
01329|
01330|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01331|berikut:
01332|1) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A52 warna hitam
01333|dengan no IMEI1: 357294611545151 IMEI 2: 359599941545152 dan
01334|NO. HP 08125817711;
01335|2) 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA 1.2 G M/T dengan
01336|nopol  KU  1787  GE  dengan  warna  abu-abu  metali  no.  rangka
01337|MHKA6GJ6JMJ629488 dengan no. mesin 3NRH617531;
01338|3) 1 (satu) buah kunci mobil dengan warna hitam merk TOYOTA;
01339|4) 1 (satu) buah STNK dengan no.02039912.e nopol KU 1787 GE
01340|dengan  warna  abu-abu  metali  no.  rangka  MHKA6GJ6JMJ629488
01341|dengan no. mesin 3NRH617531.
01342|
01343|5) 1 (satu) unit Handphone mrk OPPO A38 warna hitam dengan
01344|Nomor IMEI 1 861800066084436 IMEI 2 861800066084428
01345|
01346|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
01347|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01348|- Bahwa bermula pada tanggal 07 November 2024 Terdakwa di hubungi
01349|oleh Saudara Heri (Daftar Pencarian Saksi) yang berada di Malaysia melalui
01350|Whatsapps dengan menggunakan nomor handphone +60165855589 dan
01351|meminta  Terdakwa  untuk  mengurus  transpotasi  Saksi  Martinus  Kopong
01352|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01353|Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan agar bisa berangkat ke
01354|Malaysia melalui Kabupaten Malinau dan Terdakwa menyetujui hal tersebut,
01355|kemudian Terdakwa diberikan nomor handphone 0821-4447-0929 dari salah
01356|satu penumpang yang bernama Saksi Martinus Kopong Hada;
01357|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  meminta  kepada  Saudara  Heri  (Daftar
01358|Pencarian Saksi) upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
01359|rupiah) perorang untuk mengurus keberangkatan selama berada di Tarakan
01360|dan untuk biaya buruh angkut barang-barang, hingga menuju ke Pelabuhan
01361|speedboat yang mengantarkan menuju ke Kabupaten Malinau dan janjinya
01362|uang  tersebut  akan  diganti  oleh  Saudara  Heri  (Daftar  Pencarian  Saksi)
01363|setelah para penumpang tiba di Kabupaten Malinau;
01364|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  langsung  menghubungi  Saksi  Martinus
01365|Kopong Hada melalui via chat whatsapp  menggunakan nomor handphone
01366|Terdakwa yaitu 0812 -5817-711,  lalu Terdakwa meminta nama-nama para
01367|penumpang yang akan berangkat ke Malaysia beserta nomor dek kapal
01368|serta  foto  para  penumpang, serta  Terdakwa  ada  mengatakan  “JANGAN
01369|NGOMONG PERGI KE MALAYSIA, PERGI KE MALINAU” kepada Saksi
01370|Martinus Kopong Hada serta mengarahkan Saksi Martinus Kopong Hada
01371|jika  sudah  tiba  di  Pelabuhan  Malundung  Tarakan  akan  dijemput  buruh
01372|pelabuhan nomor 63 yang bernama Saksi Tahir Tajudin di atas kapal dan
01373|berkumpul  di  Dek  4  untuk  mempermudah  mengambil  barang-barang
01374|bawaan dan mempermudah untuk melakukan penjemputan;
01375|- Bahwa  kemudian  pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024
01376|Terdakwa  dihubungi  oleh Saksi  Yosep Bala  Agan  yang memberitahukan
01377|bahwa  para  penumpang  sudah tiba di  pelabuhan  kapal malundung dan
01378|memberitahu bahwa handphone dari Saksi Martinus Kopong Hada tersebut
01379|lowbatt (batrai habis), lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Martinus Kopong
01380|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01381|
01382|Fabianus  Sabon  Bura  akan  dijemput  buruh  pelabuhan  nomor  63  yang
01383|bernama Saksi Tahir Tajudin di atas kapal;
01384|- Bahwa setelah dijemput Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas
01385|Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura berserta
01386|barang-barang bawaan, Terdakwa arahkan kepada Saksi Tahir Bin Tajudin
01387|untuk diantar menuju Warung Kopi Nanang yang posisinya tidak jauh dari
01388|Pelabuhan Kapal;
01389|- Bahwa selanjutnya pada kesempatan yang berbeda yakni  pada hari
01390|Minggu tanggal 10 November 2024, Saksi Hamka Bin Muhammad Ali, Saksi
01391|Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra Kirana Bin Sabri yang
01392|merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan mengamankan
01393|4 (empat) orang yang merupakan calon Pekerja Migran Illegal yang masing-
01394|masing bernama  Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan,
01395|Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura  di  Warung Kopi
01396|Nanang  yang terletak sekitar  40  meter  dari  Pelabuhan  Malundung Kota
01397|Tarakan setelah dilakukan introgasi singkat kepada Saksi Martinus Kopong
01398|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01399|Fabianus  Sabon  Bura  diperoleh  informasi  informasi  bahwa  Saksi  Yosep
01400|Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong (Alm) sebagai orang yang membantu
01401|mengurus  keberangakatan  dari  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi
01402|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura
01403|menuju  Malaysia,  kemudian  atas  informasi  tersebut  Saksi  Hamka  Bin
01404|Muhammad Ali,  Saksi Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra
01405|Kirana Bin Sabri langsung melakukan pencarian di atas Kapal Lambelu dan
01406|berhasil mengamankan Saksi Yosep Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong
01407|(Alm),  selanjutnya  setelah  melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  terhadap
01408|Saksi Yosep Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong (Alm), Saksi Hamka Bin
01409|Muhammad Ali,  Saksi Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra
01410|Kirana  Bin  Sabri mendapat  informasi  jika  Terdakwa  Nasrul  Amin  Bin
01411|Suryono  sebagai  orang  yang  mengurus  keberangkatan  Saksi  Martinus
01412|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01413|Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan menuju Pelabuhan Speed
01414|Kabupaten  Malinau  hingga  tujuan  akhir  perjalanan  mereka  di  Negara
01415|Malaysia,  setelah  mendapat  informasi  tersebut  Saksi  Hamka  Bin
01416|Muhammad Ali,  Saksi Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra
01417|Kirana  Bin  Sabri langsung  menuju  ke  Travel  Pandawa  dan  berhasil
01418|mengamankan Terdakwa  Nasrul Amin Bin Suryono , sehingga sleanjutnya
01419|
01420|keinginan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Illegal tersebut diatas untuk
01421|bekerja di sebagai penjaga kebun durian di Negara Malaysia Tidak Terwujud
01422|(gagal);
01423|- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Heri untuk
01424|mengurus keberangkatan Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01425|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura dari Kota
01426|Tarakan menuju Kabupaten Malinau karena Saksi Martinus Kopong Hada,
01427|Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus
01428|Sabon  Bura  sudah  terlebih  dahulu  diamankan  oleh  Pihak  Kepolisian
01429|sebelum Terdakwa menjemput mereka dari Pelabuhan Kapal Malundung
01430|menuju Pelabuhan Speed Boat SDF Tarakan.
01431|- Bahwa orang yang membiayai perjalanan Saksi Martinus Kopong Hada,
01432|Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus
01433|Sabon Bura dari Kota Tarakan ke Kabupaten Malinau hingga ke Negara
01434|Malaysia yaitu Saudara Heri, adapun Terdakwa mengkoordinir pembiayaan
01435|Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus
01436|Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan mulai
01437|dari biaya Buruh Angkut barang-barang mereka hingga membeli tiket Speed
01438|Boat mereka menuju ke Kabupaten Malinau dan uang tersebut akan diganti
01439|oleh Saudara Heri setelah Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01440|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  tiba  di
01441|Kabupaten Malinau;
01442|- Bahwa  orang  yang  mengatur  rute  keberangkatan  Saksi  Martinus
01443|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01444|Fabianus Sabon Bura dari Kota Tarakan menuju ke Negara Malaysia yaitu
01445|Saudara Heri, karena Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Heri untuk
01446|mengantur keberangkatan Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01447|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura mulai dari
01448|Pelabuhan Kapal Malundung Tarakan menuju Pelabuhan Speed Boat SDF
01449|Tarakan selanjutnya berganti orang lain lagi yang menjemput mereka ketika
01450|mereka tiba di Kabupaten Malinau;
01451|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin  yang  sah  dalam  membantu
01452|membawa warga negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
01453|Malaysia;
01454|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01455|