02103|harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;
02104|Menimbang bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga)
02105|tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:
02106|- Kesengajaan  sebagai  maksud,  yaitu  merupakan  kehendak  atau  tujuan
02107|yang diinginkan oleh si pembuat;
02108|- Kesengajaan  sebagai  kepastian,  yaitu  merupakan  keinsyafan  dari  si
02109|pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
02110|
02111|- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si
02112|pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;
02113|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis, perbuatan Anak
02114|didahului dengan niat yang pada akhirnya diwujudkan dalam suatu perbuatan
02115|berupa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi XXX Alias XXX
02116|dan Korban XXX (Almarhum) dan menyebabkan luka-luka, yang mana perbuatan
02117|Anak tersebut termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan, serta
02118|tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
02119|pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa
02120|mampu  bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan
02121|dijatuhi pidana
02122|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Undang-
02123|Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU
02124|SPPA),  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berkonflik
02125|dengan hukum sebagaimana halnya dalam perkara a quo;
02126|Menimbang bahwa menurut Pasal 2 huruf d UU SPPA, sistem peradilan
02127|pidana  anak  harus  dilandasi  oleh  prinsip  kepentingan  terbaik  anak,  serta
02128|bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  anak  dari  segala  bentuk
02129|perlakukan yang merugikan tumbuh kembangnya;
02130|Menimbang  bahwa  Pasal  3  UU  SPPA  menegaskan  tujuan  sistem
02131|peradilan pidana anak, yaitu:
02132|1. Melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum
02133|2. Menjamin  bahwa  Anak  yang  bergadapan  dengan  hukum  diperlakukan
02134|secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan anak seusianya;
02135|3. Mencegah Anak dari perampasan kemerdekaan;
02136|4. Mendorong Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
02137|5. Melakukan intervensi yang positif terhadap Anak tanpa labelling;
02138|6. Menghindarkan Anak dari proses peradilan pidana;
02139|7. Mencegah Anak mengulangi tindak pidana;
02140|8. Menjamin tumbuh kemabnag Anak secara optimal;
02141|9. Memperkuat peran serta masyarakat; dan
02142|10.Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;
02143|Menimbang  bahwa  penahanan  terhadap  Anak  hanya  dapat  dilakukan
02144|sebagai  bentuk  upaya  terakhir  (ultimum  remedium)  dan  untuk  jangka  waktu
02145|sesingkat-singkatnya,  dengan  pertimbangan  bahwa  tujuan  pemidanaan  anak
02146|lebih bersifat edukatif, bukan cenderung represif yang kontra produktif terhadap
02147|perkembangan anak;
02148|
02149|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  85  ayat  (1)  Undang-undang
02150|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “anak
02151|yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
02152|(LPKA);”
02153|Menimbang, bahwa oleh karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri
02154|Serui  belum  terdapat  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  maka
02155|berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
02156|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  “apabila  di  dalam  suatu
02157|daerah  belum  terdapat  LPKA,  Anak  dapat  ditempatkan  di  Lembaga
02158|Pemasyarakatan  yang  penempatannya  terpisah  dari  orang  dewasa,”  maka
02159|terhadap Anak akan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan yang akan
02160|ditentukan dalam amar putusan ini;
02161|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02162|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02163|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02164|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02165|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
02166|dalam tahanan;
02167|Menimbang  bahwa  dalam  menjatuhkkan  pidana  Hakim  wajib
02168|mempertimbangkan:
02169|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02170|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
02171|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02172|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
02173|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02174|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
02175|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  Tindak
02176|Pidana;
02177|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
02178|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
02179|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
02180|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat
02181|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim
02182|perlu  untuk  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan
02183|maupun keadaan yang meringankan pada diri Anak;
02184|Keadaan yang memberatkan:
02185|
02186|- Perbuatan Anak telah menimbulkan luka pada Saksi XXX Alias XXX dan
02187|Korban XXX (Almarhum);
02188|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
02189|Keadaan yang meringankan:
02190|- Anak belum pernah memiliki catatan hukum atau residivis;
02191|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan
02192|perbuatan pidana;
02193|- Anak merupakan masa depan bangsa serta memiliki masa depan yang
02194|cerah;
02195|- Keluarga Anak berjanji untuk melakukan pengawasan dan pembinaan
02196|kepada Anak lebih baik lagi;
02197|- Telah dibuatnya Surat pernyataan antara keluarga anak dengan keluarga
02198|Korban  XXX  (Almarhum)  untuk  memberikan  uang  duka  sejumlah  Rp
02199|300.000.000,00 (tiga ratus jura rupiah) dan baru terbayarkan sejumlah Rp
02200|3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02201|    Menimbang bahwa oleh karena  Anak dijatuhi hukuman  maka haruslah
02202|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02203|Memperhatikan,  Pasal  262  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
02204|2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang  Nomor 11 Tahun
02205|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  20
02206|Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan
02207|lain yang bersangkutan;
02208|MENGADILI:
02209|1. Menyatakan Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02210|melakukan  tindak  pidana  Melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang
02211|menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut
02212|Umum;
02213|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
02214|selama 10 (sepuluh) bulan;
02215|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02216|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02217|4. Menyatakan Anak tetap ditahan;
02218|5. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
02219|5.000,00 (lima ribu rupiah);
02220|
02221|Senin
02222|
02223|20
02224|
02225|2026
02226|
02227|Demikianlah  diputuskan  pada  hari  Senin  tanggal  20  April  2026  oleh
02228|Diokhrisna Bayu Nugroho, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan
02229|Negeri Serui, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
02230|
02231|H. Jauhari  Seri, S.H.
02232|
02233|    Panitera Pengganti,       Hakim,
02234|     Jauhari Seri, S.H.            Diokhrisna Bayu Nugroho, S.H.