04736|Hakim,  bahwa  sifat  kesecelaan  bencana  alam  yang  dipandang  bukan
04737|tentang alam ataupun non-alam, karena selama ini kita tidak kenal dengan
04738|bencana  non-alam,  baik  sifat  kesecelaan.  Kemudian  bagaimana  itu
04739|sebagai pemberat pidana? Korupsi dalam keadaan tertentu seperti yang
04740|panggil oleh Ahli. Bagaimana dia sebagai peringan? Ketika ada kasus, kita
04741|
04742|mendengar  ada  Jaksa  melakukan  restorative  justice,  kepada  kelas
04743|pencurian, bapak-bapak yang mencuri handphone. Karena tuntutan anak
04744|sekolah  yang  harus  satu  anak  satu  kelas  itu  representatif  handphone
04745|adalah sebagai satu tong. Maka anak-anak lebih dari satu atau dua tidak
04746|punya  handphone  untuk  kepentingan  Google  Meet  atau  Zoom  atau
04747|teknologi, dia mencuri semata-mata untuk itu. Maka itu juga dipandang
04748|sebagai  hal  yang  meringan.  Jadi  disitulah  bentuk  keadaan  sebagai
04749|elementery delit, bukan berstandar delit atau delikan;
04750|- Bahwa  COVID-19  itu  bisa  meringankan  pendanaan  dalam  hal  ketika
04751|misalnya,  dalam  COVID-19  itu  tidak  boleh  dilakukan,  kita  tidak  boleh
04752|mobilitas sosial secara massal. Itu kita tidak kenal ketika misalnya kenapa
04753|bepergian  ke  luar  negeri  diatur,  kenapa  keluar  dari  luar  negeri  harus
04754|dikarantina. Dalam waktu 40 hari, kemudian untuk, sorry, dalam waktu 2
04755|minggu, kemudian ada ketentuan pidanan. Artinya lagi-lagi ada ketentuan
04756|pidana.  Bagaimana  tentang  COVID-19  tersebut?  Kita  harus  melihat
04757|bencana, bencana dunia ya, namanya pandemi. Ketika lumpuh semua
04758|ekonomi  yang  paling  wisata,  kemudian  semua  kementerian  harus  ada
04759|refocusing  anggaran  untuk  20%  kepada  pemulihan,  semua  penelitian
04760|berbasis kepada COVID-19. Artinya kita butuh secara cepat sesuatu yang
04761|tidak pernah kita bayangkan, kita harus berdamai dan beradaptasi dengan
04762|daerah tersebut. Sehingga berlaku lah tadi ketika misalnya ada wagah
04763|negara Indonesia atau wagah negara asing yang keisolir, dalam artian
04764|keisolir, keisolasi, tidak bisa pulang karena memang ketentuan berlaku
04765|pada negara tersebut. Tidak ada izin kembang, misalnya harus dengan
04766|ujian, harus dengan vaksin. Kita dulu vaksin 1 kali tidak cukup, vaksin 2
04767|kali sampai ada juga vaksin 3 kali. Harus ada setiap kembang itu positif
04768|negatifnya.  Nah  itu  memang  ketentuan  penerbangan.  Ketika  dia
04769|kemaslahatan umum, hukum publik yang berbicara;
04770|- Bahwa Pertama, Setiap tahun Perguruan Tinggi diperiksa oleh inspektorat.
04771|maka  itu  secara  berkelanjutan  (Continue)  dilakukan.  Kedua,  Ketika
04772|kebutuhan tinggi melaksanakan kegiatannya, Yang salah satunya adalah
04773|magang sebagai bagian dari kurikulum dan peningkatan skill mahasiswa.
04774|Maka harus dilihat pihak pertama adalah kebutuhan tinggi Pihak kedua,
04775|siapa  yang  akan  menerima  anak  magang.  mahasiswa  yang  akan
04776|melakukan magang. Hal serupa juga terjadi di fakultas hukum magang
04777|mandiri.  Kita  yang  akan  menerima  magang  adalah  lembaga-lembaga
04778|penduduk hukum. Kemudian jika satu hal yang tidak sesuai terjadi, maka
04779|
04780|tidak bisa diputus mata rantai dari yang pertama saja. Karena kalau tidak
04781|ada yang kedua, tidak akan terjadi kelebihan lain. Maka dia harus secara
04782|keseluruhan;
04783|- Bahwa  Terkait  dengan  55  ayat  1  KUHP:  Dia  melakukan,  sebagai
04784|executornya.  Menyuruh  melakukan  Untuk  ada  orang  di  belakang  layar
04785|Untuk melakukan. Kemudian turut serta melakukan Bagian dari tangkai
04786|yang  terakhir.  Maka  ketika  juncto  lima-lima  ayat  satu  ke  satu  ini,  dia
04787|bukanlah pasal yang rata semua harus junctokan dengan lima-lima ayat
04788|satu ke satu. Ketika pelakunya lebih dari satu orang. Maka Jaksa itu harus
04789|secara terang beneran dan menerangkan di dalam jawabannya. Tangkai
04790|yang kebetulannya seperti apa. Sehingga di antara lima-lima ayat satu ke
04791|satu. Melakukan, menyuruh melakukan, Terlihat dia pada kategori yang
04792|mana. seseorang Tidak akan bisa seluruhnya. Kemudian kalau dikaitkan
04793|lagi dengan hal terakhir. Makanya Ahli kata Tindak pidana pedagangan
04794|orang ini adalah tindak pidana yang keras, Extraordinary. Karena unsurnya
04795|spesifik,  Ilmunya  tinggi,  bentuk  orang  yang  spesifik.  Ahli  dalam
04796|Mengalakukan  anotasi  dan  eksaminasi  putusan,  Selama  15  tahun  Ahli
04797|menjadi dosen biasanya Dakwaan alternatif itu cenderung kepada tindak
04798|pidana yang tidak berat. Artinya bukan extraordinary. Karena itu umumnya
04799|bentuk  dakwaan  kalau  dalam  tindak  pidana  pedagangan  orang,  tindak
04800|pidana  korupsi, Tindak  pidana  pencucian  uang  Itu  jarang  yang  Jarang
04801|alternative  Karena  yang  ketika  dakwaan  terima  tidak  terbukti  Lebih
04802|subsidier lagi;
04803|- Bahwa Dalam pasal 55 ayat (1) kesatu ini diperlukan pertemuan niat jahat
04804|antara para pelaku ini untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
04805|konteksnya mensrea dan aktus reus itu mutlak harus ada ketika diyakini
04806|bahwa  dia  sebagai  pelaku.  Mensrea/  niat  jahat  dan  ketercelaanya
04807|kemudian perbuatan mana yang punya kausalitas hubungan akibat dari
04808|awal sampai dengan terlaksananya tindak pidana tersebut. kalau dikaitkan
04809|dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 itu berkaitan dengan tuntutan yang ada: ada
04810|dia  menyuruh  melakukan  dan  turut serta  melakukan.  Maka  ketika  ada
04811|didakwakan atau pengenaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, maka
04812|harus dijelaskan didetailkan. Misalnya pelaku A dalm Pasal 55 ayat 1 ke 1
04813|apa  perannya:   melakukan,  menyuruh,  melakukan  atau  turut  serta
04814|melakukan.  Apabila  dalam  surat  dakwaan  itu  tidak  ditentukan  apa
04815|perannya, surat dakwaan menjadi kabur karena peranan 55 ayat 1 saat ini
04816|tidak akan mungkin 1 orang, karena kalau turut serta sudah pasti lebih dari
04817|
04818|1,  tidak  akan  mungkin  1  orang  2  orang  atau  lebih  dari  itu  sebagai
04819|melakukan  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta  melakukan.  Harus
04820|dibedakan ketika pelakunya lebih dari dua, satu, dua dan tiga, maka satu
04821|peranannya atau dua dan bagaimana perannya sehingga berakibat pada
04822|konsekuensi akibat hukumnya pada ancaman pemidanaan nanti;
04823|- Bahwa Kita punya undang-undang tindak pidana pedagangan orang. Kita
04824|juga  punya  undang-undang  mutual  legal  assitant  itu  menjembatani
04825|organized crime dalam tindak pidana international. Itu menyebabkan tindak
04826|pidana  keras  nasional.  Dan  agresi  yang  khusus  kepada.  Mahkamah
04827|internasional. Tapi ketika ada subjek. Karena ini perusahaan luar negeri.
04828|Yang mana. Patut diduga juga terlibat. Kalau di dalam keperdayaan. Kan
04829|dia terus terlibat. Maka. Itu bisa melalui diplomasi ke negara. Makanya
04830|ranahnya pada pusat. Untuk Kita punya undang-undang. Bantuan hukum
04831|timbal  balik.  Pekarah  pidana  mutual  legal  assistant.  Ketika  kami  ada
04832|pekara di Indonesia. Maka kita meminta. Ketika ini pekara dari kejaksaan
04833|Agung  Kejaksaaan  Agung  itu  diuji.  Artinya.  Tidak  harus  menunggu
04834|diplomasi secara internasional. Karena itu sebuah negara. Tapi. kejaksaan
04835|Agung Indonesia. Bisa dengan lembaga eksekutif yang sama di Jepang.
04836|Kemudian  bisa  untuk  meminta.  Penyidikan  bersama.  Jadi  kita  bisa
04837|menawarkan.  Untuk  meminta.  Bantuan  penyidikan  secara  bersama.
04838|Karena  ranahnya  di  luar  negeri.  Perusahaannya  luar  negeri.  Maka  ini
04839|terkait dengan ranah. Skop internasional tadi. Maka melalui pusat kita bisa
04840|meminta itu. Karena tidak sedikit perusahaan asing. Yang juga ikut terlibat.
04841|Dijadikan terdapat dalam pekarah pidana yang ada di Indonesia;
04842|- Bahwa  Pemerintah  melalui  Kejaksaan  Agung  Bisa  meminta  Untuk
04843|melakukan penyidikan bersama. Perwakilan Kejaksaan Di luar negeri itu:
04844|Ada di Hongkong, Ada di Kuala Lumpur, Ada di Tokyo. Konteksnya Untuk
04845|diperiksa Penilaian yang Tersangka atau tidak itu Berdasarkan penyidikan;
04846|- Bahwa Dalam menggunakan Pasal 4 UU TPPO Harus dari awal tujuannya
04847|Exploitasi;
04848|- Bahwa  Untuk  menentukan  Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  memberi
04849|bayaran  dan  manfaat  memegang  kendali  harus  terwujud  dulu  jika
04850|bertujuan exploitasi. harus dilihat dasar Para Pihak apa hak dan kewajiban
04851|apabila  ada  permasalahan  apa  itikad  baiknya  sampe  mekanisme
04852|penyelesaian masalahnya, artinya perjanjian adalah hukum tertinggi. Maka
04853|itu tadi PKS ataupun MOU apa poin – poin yang diatur maka itu dari awal
04854|proses rangkaian seleksi dll itu, maka itu kewenangan kampus kemudian
04855|
04856|ada hal yang tidak sesuai yang terjadi itu ada evaluasi dan perbaikan dari
04857|MOU tersebut. Jadi emmang ada bentuk evaluasi apakah MOU ini bisa
04858|terlaksana dengan baik atau tidak, bisa diperoleh atau tidak. Kemudian
04859|untuk visa, paspor. Asuransi kesehatan. Kesehatan dari PIKOS Ditampung
04860|oleh  mahasiswa.  Jadi  kesempatan  itu.  Disepakati.  Itu  basicnya  adalah
04861|perjanjian. Di situ ranahnya keperdataan;
04862|- Bahwa Rangkaian dari urusan pidana perdagangan orang itu adalah yang
04863|utamanya  exploitasi.  seseorang  yang  tadi  ketika  dia  mendapatkan
04864|keuntungan dari orang yang dia perdagangkan modern slavery, kebudakan
04865|modern,  dalam  artian  seksual,  ekonomi,  misalnya  kerja  paksa,  atau
04866|perbudakan,  maka  keuntungan  material  ketika  dia  mendapatkan
04867|keuntungan  secara  mirip  ekonomi.  Kalau  di  material,  maka  itu  adalah
04868|keuntungan  yang  tidak  terlihat  nyata,  tapi  dia  bisa  dihitung  dengan
04869|perkiraan.  ketika  sebuah  perusahaan  itu  ada  dalam  akhir  ketika  ada
04870|kemasalahan dia lebih cenderung kepada mekanisme penyelesaian di luar
04871|pengadilan Atau dia melalui arbitrase, Karena dia akan menghitung, kalau
04872|perkara  ini  sampai  ke  pengadilan,  dia  akan  lebih  rugi  secara  imateril:
04873|Waktunya,  tenaganya,  keahlianya,  bisnisnya,  karena  harus  ada  yang
04874|mendukungnya dalam proses itu, nama baik, kepercayaan, karena dari
04875|sebuah  komunitas  perusahaan, itu  adalah  nama  baik. Maka  dia  harus
04876|menjaga itu kalau kita tidak bisa menghitung kemudian dimaterialkan. Tapi
04877|predikat dia, bisa kita buat dihitungkan ke perkiraan;
04878|- Bahwa  Asas  Univia  Priciple  diatur  dalam  hukum  pidana.  Jadi  dalam
04879|konteks UU TPPO sebagi hukum pidana maka asas itu ada didalamnya;
04880|- Bahwa Perbedaan magang dengan bekerja adalah: magang itu internship.
04881|Dia masih berstatus sebagai pelajar mahasiswa. Dan itu dia di bawah
04882|pemerintah ranah pendidikan, kita di bawah pemerintah. Sedangkan Kalau
04883|dia  bekerja,  maka  tidak  ada  anak-anak  keterikatannya  sebagai  pelajar
04884|mahasiswa ataupun student;
04885|- Bahwa Hak dan kewajiban mahasiswa peserta magang adalah Apa yang
04886|diperjanjikan,  nanti  dia  sudah  tamat,  barulah  dia  full  sebagai  pekerja
04887|employee. Ahli pernah membaca katanya di Indonesia, jamnya sekian jam
04888|dalam satu minggu atau satu hari. Ada tidak perbedaan antara jam kerja
04889|yang harus ditemui oleh pelajar pertama kan? Kalau Ahli, konteksnya pasti
04890|pada  status  awal  dia  masuk  dulu.  Kalau  dia  bekerja,  kalau  anak
04891|mahasiswa magang ke tempat misalnya seperti pengadilan ya, maka dia
04892|tidak  melaksanakan  apa  yang  secara  full  itu  pekerjasana  laksanakan.
04893|
04894|melihat bagaimana proses sidang dan lain-lain, tapi jam kerjanya misalnya
04895|jam delapan sampai juga jam lima, misalnya kalau ada magang lain-lain,
04896|atau  ada  lembur  dan  lain-lain.  Dalam  akhir  itu  dikembalikan,  akan
04897|diperjanjikan  di  dalam  perusahaan.  Ketika  status  masuknya  itu  sudah
04898|berbeda. Dia mahasiswa, dia investor, dia belum full employee;
04899|- Bahwa Ahli tidak punya pengetahuan apabila dokumen-dokumen ini tidak
04900|dipenuhi  itu  penyelenggara  magang  bisa  atau  dapat  melakukan  atau
04901|menyelenggarakan  pemagangan  itu?  pasal  21  ada  dinyatakan  bahwa
04902|penyelenggara pemagangan luar negeri berkewajiban untuk menyediakan
04903|uang  saku  dan  berhasil  sesuai  dengan  perjanjian  penyelenggara
04904|pemagangan  menyediakan  kapasitas  pelatihan  menyediakan  instruktur
04905|dan tenaga pelatihan menyediakan kapasitas keselamatan dan kesehatan
04906|kerja selama mengikuti magang menyediakan perlindungan dan segala
04907|macam mengikuti peserta pemagangan dalam kegiatan pendidikan ini kan
04908|bunyinya disini kewajiban pemagangan luar negeri itu tau gak? ada tidak
04909|aturan yang menjelaskan dana untuk penyelenggaraan segala macam ini
04910|termasuk penyelenggaraan kuasa, paspor, segala macam itu dari siapa?
04911|tapi kalau boleh Ahli bercerita tentang pengalaman manajeril di kampus
04912|sampai dengan nasional setengah dibayar oleh negara setengah dibayar
04913|oleh penyelenggara magang peserta magang jadi bergantung full funding
04914|atau co funding;
04915|- Bahwa tidak semua maladministrasi otomatis menjadi pidana. harus kita
04916|dikaitkan  letak  perdagangan  orang  di  eksploitasi.  dalam  konsep
04917|administrasi,  tidak  langsung  ke  ranah  pidana  karena  ada  bentuk
04918|pengawasan;
04919|- Bahwa Dalam hal belum ada regulasi internal dikti tentang magang luar
04920|negeri ini seharusnya dibuat surat keputusan bersama (SKB) menteri yang
04921|dibuat  perihal  magang  ini,  satu  kita  dituntut,  tidak  hanya  universitas
04922|andalas  semua  universitas  di  indonesia  dituntut  untuk  meningkatkan
04923|kegiatan internasional salah satunya kami dengan ada kegiatan masiswa
04924|satu dengan yang lain masuk dan keluar kemudian ini sudah menjadi isu di
04925|pemerintah agar dirjen pendidikan tinggi bertemu dengan dirjen imigrasi
04926|dalam hal ketika sudah ada garansi dari buah kampus maka tidak berlaku
04927|izin masuk yang seperti warga negara asing pada universitas maka itu
04928|butuh ada bentuk komitmen diantara dua pemerintah yang kegiatan yang
04929|berpisah  tapi  ketika  magang  juga  dikenal  di  kampus  apalagi  kemarin
04930|menteri Nadiem MBKM kita dituntut untuk melakukan maasiswa 60% itu
04931|
04932|MBKM , jadi bisa di dunia usaha, dunia industry. Untuk itu ada 20 SKS
04933|kompensasi  dari  SKS  MBKM,  keseluruhan  universitas  dituntut
04934|internasionalisasi, nasional menuntut internasionalisasi tapi di imigrasi di
04935|layanan  internasional  itu  strict  dan  dipersamakan  untuk  warga  negara
04936|asing yang masuk ke Indonesia. harusnya ketika sudah dapat garansi dari
04937|kampus,  contohnya  bagaimana  bisa  mahasiswa  punya  deposit  jumlah
04938|yang banyak ketika misalnya kita membuat visa Inggris, visa Amerika itu
04939|minimal 30- 40 juta. misalnya katakan MBKM ASEAN itu bebas visa 30
04940|hari,  maka  tidak  bisa  masuk  konteks  keketatan  imigrasi.  maka  butuh
04941|diskresi di tingkatan Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa menteri,
04942|kalau  tidak  ada  bagaimana?  kalau  magang,  misalnya  berapa  SKS
04943|misalnya  100  wajib  mahasiswa  itu  100  SKS  minimal,  kalau  SKS  dari
04944|persentasenya  itu  bertambah  maka  magang  bagian  pendidikan  untuk
04945|mendukung meningkatkan skills dari mahasiswa menghadapi dunia kerja
04946|bukan core bisnisnya;
04947|- Bahwa  penerapan Pasal 48 UU TPPO adalah ultimum remedium hukum
04948|pidana  yang  ahli  sampaikan  di  awal.  ultimum  remedium  itu  langsung
04949|pidana di akhir. Pandangan Ahli  dalam hukum pidana dan acara pidana
04950|nya ketika dia  menjuntokan Pasal  48  TPPU  tentang restitusi. Restitusi
04951|hanya bisa diberikan Tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada ahli
04952|waris. Pendefinisian korban adalah korban tindak pidana. maka, apabila
04953|terbukti  tindak  pidana  yang  didakwakan  tadi  kemudian  dalam  putusan
04954|hakim terbukti itu harus dicantumkan sebagai pembayaran restitusi. Tapi
04955|apabila yang dimaksud dengan restitusi itu terkait dengan kerugian materil
04956|dan imateril, Hal hal yang lain di dalam Pasal 48 tersebut Dia sebagai
04957|restitusi korban tindak pidana, maka harus didudukkan. di keperdataan
04958|ada namanya kompensasi;
04959|- Bahwa kalau ini ranah perdata tidak bisa disambungkan ke ranah pidana.
04960|Kalau dia sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tidak masuk pidana;
04961|- Bahwa  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  itu  dia  extraordinary.
04962|Artinya Dalam artian bagaimana korban tindak pidana perdagangan dalam
04963|Undang undang tindak Pidana perdagangan orang itu ada 10 kategori
04964|tindak  pidana  yang  bisa  kita  jelaskan  dari  ketentuan  dari  pasal  2  nya
04965|sampai  dengan  selanjutnya.  Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang
04966|punya  ciri  khas  yang  berbeda  beda.  karena  ia  extraordinary,  maka  ia
04967|bukanlah korban tindak pidana secara umum, melainkan secara khusus
04968|misalnya ketika dia terkena eksploitasi seksual, artinya dia mendapatkan
04969|
04970|eksploitasi secara seksual. Ahli juga pernah dimintakan pendapat terkait
04971|ada  kasus  pornografi  asusila  yang  dalam  hal  ini  mucikari,  tapi  juga
04972|dibenturkan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  korbannya
04973|adalah anak artinya Kita tidak bisa juga mengatakan itu Saksi itu korban
04974|atau pelaku. Tapi memang ketika dia dikumpulkan ternyata ditemukan dia
04975|dieksploitasi. Artinya, ada orang yang mengambil manfaat atas eksploitasi
04976|tubuh  seksualnya.  maka  itulah  posisi  ketika  dia  sebagai  korban  tindak
04977|pidana perdagangan. Kita lahir dalam hal undang undang perlindungan
04978|Saksi  dan  Korban.  Itu  juga  membawa  konsekuensi  lahirnya  Lembaga
04979|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi ada perlindungan terhadap
04980|Saksi dugaan ketika dia menjadi korban dari tindak pidana. Misalnya, dia
04981|dipulihkan  mental  jiwanya,  kemudian  diletakkan  di  rumah.  Aman  tidak
04982|dipertemukan  dengan  pelaku.  Persidangan  bersifat  terpisah.  Ketika  dia
04983|dihadirkan sebagai Saksi korban. kemudian yang penting dalam hukum
04984|pidana, pemulihan terhadap Saksi ini harus tuntas. Harus tuntas Karena
04985|bukan tidak mungkin ketika negara abai terhadap perlindungan Saksi dia
04986|akan  berpotensi  menjadi  calon  pelaku  di  masa  depan.  Contoh  kasus
04987|asusila sodomi, pencabulan ketika di tracking riwayat. Kenapa dalam ilmu
04988|kriminologi  seseorang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  faktor
04989|lingkungan  keluarga  ataupun  ekonomi,  Ternyata  di  masa  lampau  dia
04990|pernah menjadi korban. Nah, itulah dalam perspektif hukum pidana kita.
04991|Kuhp yang masih berlaku itu masih pada hal pokoknya tindak pidana,
04992|pertanggungjawaban,  pidana  pidana  dan  pemidanaan.  Tapi  KUHP  kita
04993|yang baru yang akan melakukan 2026 itu sudah mulai menempatkan ada
04994|posisi korban dalam sistem peradilan pidana jadi artinya disamping ketika
04995|negara dalam hal Jaksa Penuntut umum mewakili korban untuk menuntut
04996|seseorang yang melakukan tindak pidana, dia juga diberikan hak dalam
04997|memulihkan apa kerugian yang dideritanya. Jadi sejalan sambil dengan
04998|proses  hukumnya  berjalan  kepada  situasi  ini  menjadi  tanggung  jawab
04999|negara sehingga korban ini harus tuntas sampai dengan undang undang
05000|perlindungan Saksi dan Korban sampai dengan penukaran identitas KTP
05001|itu dimungkinkan maka ia tidak lagi menjadi hutang negara ketika dimasa
05002|yang akan datang. Pelaku ternyata adalah korban yang dulu belum selesai
05003|di pulihkan oleh negara
05004|- Bahwa  Ketentuan  unsur  Pasal  1  angka  1  Undang-  Undang  Republik
05005|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
05006|Perdagangan  Orang  bahwa  unsur  Perdagangan  Orang  adalah
05007|
05008|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  merupakan  Tindakan
05009|penyalahgunaan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu;
05010|- Bahwa  Jika  pada  suatu  kampus  melakukan  pengiriman  magang
05011|mahasiswa  ke  luar  negeri,  kemudian  sebelum  keberangkatan  tersebut