16006|
16007|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
16008|penyalahgunaan  kekuasaan,  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,
16009|atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh
16010|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,
16011|untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara
16012|Republik  Indonesia yang  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  dan
16013|mengakibatkan matinya korban;
16014|Menimbang, bahwa diantara unsur membantu dengan percobaan dalam
16015|melakukan perbuatan materil unsur ini, yang hal mana merupakan unsur yang
16016|bersifat  alternatif  ditandai  dengan  penggunaan  frasa  “atau”,  artinya  apabila
16017|dalam pertimbangan salah satu unsur diatas terbukti atas perbuatan Terdakwa
16018|maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi;
16019|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  selanjutnya  akan
16020|dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dalam perbuatan materil unsur a
16021|quo termasuk  pembantuan  atau  percobaan,  yang  dari  hal  tersebut  Majelis
16022|Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai arti dan maksud dari setiap
16023|perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur a quo, dimana untuk unsur
16024|membantu atau percobaan  tidak terdapat pengertian khusus dalam Undang-
16025|Undang Khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang,
16026|sehingga Majelis Hakim akan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
16027|untuk  menjabarkan  mengenai  arti  dan  maksud  dari  pembantuan  atau
16028|percobaan;
16029| Menimbang,  bahwa  “delik  percobaan” diatur  dalam  Pasal  53  Kitab
16030|Undang-Undang Hukum Pidana;
16031|Menimbang,  bahwa  pengertian  “percobaan” menurut  arti  sehari-hari,
16032|yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,
16033|atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya
16034|percobaan pada kejahatan dapat dihukum,  harus  memenuhi  syarat-syarat
16035|sebagai berikut :
16036|a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,
16037|b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
16038|c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena
16039|terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam
16040|kemauan penjahat itu sendiri.
16041|Drs. P .A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH., dalam bukunya
16042|“Hukum Pidana Indonesia”, mengutip beberapa kutipan sebagai berikut :
16043|
16044|- Untuk selesainya kejahatan ini diperlukan tindakan dari orang lain selain
16045|dari si pelaku. Apabila perbuatan dari si pelaku itu tidak disusul oleh lain-
16046|lain  tindakan,  maka  di  situ  terdapat  suatu  “permulaan  tindakan
16047|pelaksanaan”,  dan  bilamana  kejahatan  yang  dimaksudkan  itu  tidak
16048|selesai disebabkan pihak yang lain tidak mau melaksanakan perbuatan
16049|yang diharapkan si pelaku, maka di situ terdapat suatu percobaan  ;
16050|Menimbang, bahwa sementara Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum
16051|Pidana disebutkan bahwasanya dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka
16052|yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka
16053|yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
16054|kejahatan;
16055|Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik
16056|Indonesia  Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
16057|Perdagangan  Orang, “Perekrutan”  diartikan  sebagai “tindakan  yang  meliputi
16058|mengajak,  mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari
16059|keluarga  atau  komunitasnya”,  sedangkan  pengertian  “Pengiriman” dijelaskan
16060|dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No mor 21 Tahun
16061|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  sebagai
16062|“tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan  seseorang  dari  satu  tempat
16063|ketempat lain”;
16064|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengartikan apa yang dimaksud
16065|kekerasan, maka Majelis Hakim merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum
16066|Pidana  yang  dimaksud  dengan  “melakukan  kekerasan”  artinya  :
16067|“mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang  tidak
16068|sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,
16069|menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan  “melakukan kekerasan”
16070|menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah : “membuat orang
16071|jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar
16072|akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi
16073|akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga
16074|sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun” . Orang
16075|yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;
16076|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik
16077|Indonesia  Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
16078|Perdagangan  Orang,  telah  pula  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan
16079|Eksploitasi  sebagai  “tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang
16080|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
16081|
16082|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
16083|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
16084|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
16085|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
16086|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”;
16087|Menimbang, bahwa unsur dalam delik pasal yang dimaksudkan dalam
16088|unsur a  quo  bersifat  alternatif  dan  kemudian  penjabaran  tiap-tiap  butir
16089|didalamnya  juga  bersifat  alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  tidak  perlu
16090|membuktikan seluruh butir yang ada namun cukup menemukan butir mana yang
16091|kiranya  paling  tepat  ketika  disandingkan  dengan  fakta  yang  terungkap  di
16092|persidangan;
16093|Menimbang,  bahwa  dalam  materi  pembelaannya  Penasihat  Hukum
16094|Terdakwa menyampaikan  pada  pokoknya  tidak  ada  keterkaitan  ataupun
16095|keterlibatan  Terdakwa  dalam  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut
16096|Umum  dalam  dakwaannya,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  unsur-unsur
16097|tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum tidak terpenuhi dan atau
16098|tidak terbukti;
16099|Menimbang, bahwa sementara disisi lain Penuntut Umum dalam analisa
16100|fakta  Tuntutan  Pidananya  menyebutkan  pada  pokoknya  Terdakwa  bersama-
16101|sama  dengan  Saksi  Terang  Ukur  Sembiring,  Jurnalista  Surbakti,  Suparman
16102|Perangin-angin dan Rajisman Ginting alias Rajes Ginting telah bersama-sama
16103|melakukan delik, dimana Terdakwa menyiapkan sarana dengan membangun sel
16104|kerangkeng untuk selanjutnya para korban dieksploitasi tanpa upah mulai dari
16105|memanen sawit, mencacah sawit, mengirim  sawit serta mengelas peralatan
16106|produksi/pengolahan Sawit Milik PT. DRP;
16107|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum  Terdakwa
16108|dan  terhadap  Tuntutan  Pidana  Penuntut  Umum  dimaksud,  Majelis  Hakim
16109|berpendapat untuk menilai keterangan beberapa orang Saksi sebagai alat bukti
16110|yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan
16111|tersebut.  Sehingga  keterangan-keterangan  itu  dapat  membentuk  keterangan
16112|yang  membenarkan  adanya  suatu  kejadian  atau  keadaan  tertentu.  Dengan
16113|demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan
16114|Saksi, dan persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
16115|Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta yang antara Penuntut Umum
16116|dengan Penasihat Hukum Terdakwa saling bertolak belakang tersebut, maka
16117|Majelis  Hakim  berdasarkan fakta hukum dipersidangan berpendapat sebagai
16118|berikut:
16119|
16120|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan  telah
16121|ternyata benar  di  Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec amatan Kuala
16122|Kabupaten Langkat  telah  berdiri  tempat  pembinaan  khusus  narkotika  atau
16123|dikenal dengan nama rehabilitasi dan sekarang ini dikenal dengan istilah kereng
16124|atau kerangkeng, yang mana tempat pembinaan tersebut berdiri diatas tanah
16125|milik  orang  tua  Terdakwa  yang  dibangun  oleh  Ketua  PAC  (Pimpinan  Anak
16126|Cabang)  PP  (Pemuda  Pancasila) Kecamatan  Kuala  yaitu  saudara  Taruna
16127|Perangin-Angin, yang mana pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua
16128|MPC (Majelis Pimpinan Cabang) PP (Pemuda Pancasila) Kabupaten Langkat;
16129|Menimbang, bahwa pada awalnya tempat pembinaan tersebut berdiri di
16130|sebelah rumah Terdakwa, akan tetapi setelah  saudara  Taruna Perangin-angin
16131|mendapat  izin  dari  orang  tua  Terdakwa,  maka  tempat  pembinaan  tersebut
16132|dipindahkan kebelakang rumah Terdakwa, tepatnya di area kebun kelapa sawit
16133|milik orang tua Terdakwa;
16134|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  persesuaian  keterangan  Terdakwa,
16135|Saksi ade charge Faisal Ramadhan Hasibuan dan Saksi ade charge Mahdalia
16136|Sitepu dalam perkara a quo diketahui bahwa pada awalnya Ketua PP (Pemuda
16137|Pancasila)  Sumatera  Utara  Anuar  Shah  Alias  Aweng  memerintahkan  untuk
16138|memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara, lalu Saksi Terbit Rencana
16139|Peranging-angin selaku Ketua MPC PP Kabupaten Langkat setelah menerima
16140|instruksi tersebut memanggil seluruh pengurus PAC PP di Kabupaten Langkat
16141|untuk menjalankan instruksi tersebut , namun  pengurus PAC PP di Kabupaten
16142|Langkat  setelah  diberitahukan perihal instruksi  tersebut  menyatakan  tidak
16143|sanggup dikarenakan  PAC  PP tidak memiliki anggaran untuk merealisasikan
16144|instruksi tersebut , dan hanya Ketua PAC PP Kecamatan Kuala yaitu saudara
16145|Taruna Perangin-Angin yang menyatakan sanggup , kemudian berdirilah tempat
16146|pembinaan tersebut  di  Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec amatan
16147|Kuala  Kabupaten Langkat ,  dimana  tempat  pembinaan  tersebut di  Dusun  I
16148|Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec amatan Kuala Kab upaten Langkat terdiri
16149|dari 2 (dua) Kereng tempat warga binaan berkumpul yang dilengkapi dengan
16150|teralis  besi  menyerupai  sel/kereng/kerengkeng,  ruangan  Pembina/Kalapas,
16151|dapur, Kolam dan kebun kelapa sawit yang mengelilinginya;
16152|Menimbang, bahwa fakta sebagaimana tersebut diatas bersesuaian pula
16153|dengan  bukti  Putusan  Pidana  Nomor  469/Pid.Sus/2022/PN  Stb Atas  nama
16154|Terdakwa I Terang Ukur Sembiring, Terdakwa II Junalista Surbakti, Terdakwa III
16155|Suparman Perangin-Angin dan Terdakwa IV Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting
16156|(yang telah berkekuatan Hukum Tetap);
16157|
16158|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah pula ternyata
16159|benar  pada  tempat  tersebut  Saksi  Terang  Ukur  Sembiring  Alias  Terang,
16160|bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng, Saksi Junalista Surbakti, bertugas
16161|sebagai Kalapas/pengelola kereng, Saksi Suparman Peranginangin, bertugas
16162|sebagai Kalapas/pengelola kereng, dan  Saksi Rajisman  Ginting  Alias  Rajes
16163|Ginting,  sebagai  penjemput masyarakat calon anak kereng untuk dilakukan
16164|pembinaan  di  sel/kereng/kerangkeng dimaksud,  dimana  sebelum  menjadi
16165|warga  binaan  di  tempat  pembinaan  tersebut,  harus  menandatangi  surat
16166|pernyataan, begitu juga selesai menjalankan pembinaan harus menandatangani
16167|surat pernyataan ataupun Surat Keterangan Kepala Desa;
16168|Menimbang,  bahwa  selama  berada  ditempat  tersebut  warga  binaan
16169|diminta oleh Saksi Terang Ukur Sembiring yang juga merupakan Kepala Sortasi
16170|pabrik kelapa sawit PT. Dewa Rencana Perangin-angin (PT.DRP) dengan tujuan
16171|untuk  pembinaan  keterampilan dan pengembangan skill warga  binaan yang
16172|adapun waktu bekerja warga binaan tersebut adalah dari pukul 08.00 WIB –
16173|13.00 WIB, kemudian kembali ke kereng untuk makan siang dan istirahat, lalu
16174|pukul 14.00 WIB – 18.00 WIB kembali bekerja, yang mana kebanyakan warga
16175|binaan  pekerja  dibagian  sortasi  buah  tanpa  mendapat  upah  dan  selama
16176|pelaksanaan  tempat  pembinaan  dimaksud  sudah  ada  warga  binaan  yang
16177|meninggal dunia diantaranya Abdul Sidik Isnur alias Bedul dan Sarianto Ginting;
16178|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pesesuaian  keterangan  Saksi-Saksi
16179|yang merupakan anak binaan, dipersidangan telah ternyata bahwasanya anak
16180|binaan dimaksud  mendapatkan kekerasan selama berada dalam pembinaan,
16181|diantaranya  yaitu:  Saksi  Sofhan  Rafiq,  mengalami  kekerasan  dimana  Saksi
16182|Terang  Ukur yang menyuruh  Saksi untuk bekerja di ladang, ada anggotanya
16183|yang  bernama  Rajes,  untuk  melakukan  yang  tidak  terpuji,  Saksi  disuruh
16184|bersetubuh dan  Saksi  disuruh  sodomi  dan  oral,  Saksi  Bambang  Sumantri,
16185|mengalami  kekerasan  dimana  Saksi  dipukul  dengan  menggunakan  selang
16186|warna  kuning  oleh  Saksi  Terang  Ukur,  Saksi  Heru  Pratama  Gurusinga,
16187|mengalami kekerasan dengan dipukul dengan menggunakan selang dan caring,
16188|Saksi Edo Syahputra Tarigan, mengalami kekerasan dengan dicambuk dengan
16189|menggunakan  selang  oleh  Terang Ukur,  Saksi  Suherman  alias  Herman,
16190|mengalami kekerasan dengan  dicambuk, jenggot Saksi juga pernah dibakar
16191|oleh Teguh lalu Saksi diludahi oleh Teguh, terus kaki Saksi ditetesi plastik yang
16192|dibakar, Saksi Yanen Sembiring, mengalami kekerasan dengan  dicambuk dan
16193|Saksi  juga  sering  dipukuli  oleh  saudara  Terang  dan  saudaraMarkup,  Saksi
16194|Satria  Sembiring  Depari, mengalami  kekerasan dengan  cara  Saksi dianiaya
16195|
16196|ketika tiba di lokasi tersebut dan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang
16197|mencambuk Saksi di punggung menggunakan selang kompressor sebanyak 20
16198|(dua  puluh)  kali,  Saksi  Setiawan  Waruwu,  mengalami  kekerasan  dipukul
16199|menggunakan suatu alat yakni selang kompressor berwarna orange  oleh Saksi
16200|Terang Ukur, Saksi Budiharta Sinulingga, mengalami kekerasan dengan cara
16201|dicambuk dengan menggunakan selang dan Saksi Trinanda Ginting, mengalami
16202|kekerasan  dipukul  dengan  mata  dilakban,  yang  dari  fakta  mana  telah
16203|membuktikan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-Saksi tersebut
16204|sebagai anak binaan;
16205|Menimbang, bahwa selain kekerasan fisik sebagaimana dimaksud diatas
16206|anak binaan ditempat ada yang meninggal dunia diantaranya: yaitu Sarianto
16207|Ginting  (Vide  Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Stb Atas nama Terdakwa
16208| Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti alias Gubsar) dan Abdul
16209|Sidik Isnur alias Bedul  (Vide  Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Stb  atas
16210|nama  Terdakwa  I.  Hermanto  Sitepu  Alias  Atok  dan  Terdakwa  II.  Iskandar
16211|Sembiring Alias Kandar) putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
16212|Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta dipersidangan telah pula
16213|ternyata benar  bahwasanya  anak  binaan  selama  berada  ditempat  tersebut
16214|warga binaan diminta oleh Saksi Terang Ukur Sembiring yang juga merupakan
16215|Kepala  Sortasi  pabrik  kelapa  sawit  PT.  Dewa  Rencana  Perangin-angin
16216|(PT.DRP)  dengan  alasan  untuk  tujuan  pembinaan  ket erampilan  dan
16217|pengembangan skill warga binaan yang  adapun waktu bekerja warga binaan
16218|tersebut adalah dari pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB, kemudian kembali ke kereng
16219|untuk makan siang dan istirahat, lalu pukul 14.00 WIB – 18.00 WIB kembali
16220|bekerja, yang mana kebanyakan warga binaan pekerja di bagian sortasi buah
16221|tanpa mendapat upah, yang hal mana menurut hemat Majelis Hakim adalah
16222|juga merupakan bentuk kekerasan secara psikologis dalam artian sebagaimana
16223|yang Majelis Hakim sebutkan dimuka kekerasan tidak hanya berarti kekerasan
16224|secara  fisik,  namun  juga  merupakan  bentuk  kekerasan  apabila  membuat
16225|seseorang tidak berdaya untuk menolak dan melakukan perlawanan terhadap
16226|apa yang dilakukan ataupun diperintahkan oleh Terdakwa (Vide Pasal 89 Kitab
16227|Undang-Undang Hukum Pidana);
16228|Menimbang, bahwa dari apa yang Majelis nilai dan pertimbangkan diatas
16229|pula  pada  dasarnya  telah  senyatanya adanya  perbuatan  membantu  dalam
16230|perekrutan dan penerimaan  seseorang dengan  cara  penggunaan kekerasan
16231|dan penyekapan dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban dalam bentuk
16232|dengan  atau  tanpa  persetujuan  orang-orang  dimaksud,  karena  fakta  hukum
16233|
16234|dipersidangan  telah  ternyata benar  para  korban  dimaksud  masuk  ketempat
16235|tersebut untuk tujuan rehabilitasi atas kecanduan narkotika, yang tempat mana
16236|pada kenyataannya bukan dan tidak memenuhi kriteria untuk itu, sebaliknya
16237|anak binaan dipekerjakan tanpa mendapat upah;
16238|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai aspek yuridis
16239|keterkaitan fakta-fakta dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara  a quo karena
16240|yang  terpenting  untuk  menilai  kerterlibatan  Terdakwa  dalam  perkara
16241|a quo adalah menilai bagaimana peranan Terdakwa atas terjadi tindak pidana,
16242|karena jika berpedoman kepada penentuan kesalahan karena bentuk kesalahan
16243|itu sendiri pada dasarnya berbentuk suatu kesengajaan  (dolus) atau kelalaian
16244|(culpa) karena Terdakwa didakwa dalam perkara a quo dalam kapasitasnya
16245|sebagai  perseorangan  sebagaimana  yang  telah  Majelis  nyatakan  terpenuhi
16246|dalam pembuktian sub unsur pertama a quo;
16247|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
16248|Hakim tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut umum
16249|dalam Analisa yuridis unsur setiap orang dalam tuntutan pidananya pada point 9
16250|halaman  104  yang  menyatakan  pada  pokoknya  “mengingat  dakwaan  dan
16251|tuntutan a quo ialah terhadap Terdakwa selaku direksi (2014-2019), pengendali
16252|efektif  (2019-2022)  serta  pemegang  saham  pengendali  disamping  sebagai
16253|beneficial owner PT. DRP”  dan point 10  “dakwaan dan tuntutan a quo yang
16254|menetapkan Terdakwa selaku pengendali efektif PT. DRP sebagai Terdakwa
16255|Tunggal” karena dalam faktanya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara
16256|a quo Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai in person bukan sebagai
16257|korporasi  ataupun  pengurus,  dimana  terhadap  korporasi  dalam  praktek
16258|pembuatan  Surat  Dakwaan  korporasi  berpedoman  kepada  Peraturan
16259|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
16260|Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, tepatnya Pasal 12 yang
16261|menyebutkan:  “(1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan
16262|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  (2)  Bentuk  surat
16263|dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal
16264|143  ayat (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP) dengan
16265|penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut: a. nama Korporasi, tempat,
16266|tanggal  pendirian  dan/atau  nomor  anggaran  dasar/akta  pendirian/peraturan/
16267|dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan
16268|Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang
16269|mewakili;  dan  b.  uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai  tindak
16270|pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana
16271|itu dilakukan;
16272|
16273|Menimbang,  bahwa  menurut  hemat  Majelis  Hakim  pula  jika  konteks