01973|perbuatan (medeplegen) dimana ada dua pihak  atau lebih yang terlibat dalam
01974|suatu tindak pidana yang mana kumpulan tindakan dari dua pihak atau lebih
01975|tersebut akhirnya  memenuhi  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana. Bahwa
01976|Terdakwa dalam perkara a quo Turut serta melakukan perbuatan sebagaimana
01977|yang pada fakta persidangan ;
01978|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  Pekerja Migran Indonesia
01979|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01980|Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01981|
01982|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01983|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01984|luar wilayah Republik Indonesia;
01985|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01986|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01987|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01988|a. Badan;
01989|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01990|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01991|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01992| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01993|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01994|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01995|persyaratan:
01996|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01997|b. Memiliki kompetensi;
01998|c. Sehat jasmani dan rohani;
01999|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
02000|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
02001|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
02002|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
02003|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
02004|dokumen yang meliputi:
02005|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
02006|melampirkan fotokopi buku nikah;
02007|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
02008|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
02009|c. Sertifikat kompetensi kerja;
02010|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
02011|kesehatan dan psikologi;
02012|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02013|f. Visa kerja;
02014|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
02015|h. Perjanjian Kerja;
02016|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
02017|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
02018|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02019|Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02020|
02021|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02022|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
02023|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
02024|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
02025|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
02026|Terdakwa Baso Bin Jusmain  telah  di amankan oleh Petugas kepolisian pada
02027|hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 23.00  WITA  bertempat di
02028|Depan  Pelabuhan Nusantara, Pare -pare yang  terletak  di Jalan  Andi Cammi
02029|Kelurahan Mallustasi, Kecamatan Ujung  Kota , Pare -pare  Provinsi Sulawesai
02030|Selatan;
02031|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  ditangkap  karena  memfasilitasi
02032|penjemputan dan pembelian tiket 5 (lima) orang WNI agar bisa berangkat dari
02033|kampung halaman sampai bisa berada di daerah Nunukan yang mana dari
02034|Nunukan ke negara Malaysia akan difasilitasi oleh Ilham Rahmat (dilakukan
02035|penuntutan terpisah) dimana 5 (lima) orang WNI dengan rincian 2 (dua) orang
02036|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang
02037|perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak  rencananya  akan  bekerja  ke
02038|Malaysia  melalui  jalur  tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  di
02039|syaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
02040|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02041|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02042|(satu) orang perempuan dewasa dan  2  (dua) orang  anak atas nama  Saksi
02043|Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur anak Rival
02044|Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal Kabupaten
02045|Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  tujuan  berangkat  ke  negara
02046|Malaysia;
02047|Menimbang, bahwa  benar 5 (lima) orang WNI tersebut berangkat dari
02048|Bulukumba  menuju  Pelabuhan  Pare  pare  menggunakan  Mobil  Travel  yang
02049|dijemput oleh sadara Rombe atas perintah dari Terdakwa sedangkan Terdakwa
02050|atas perintah dari saudari Rismawati kemudian dari Pare-pare menuju Nunukan
02051|diberangkatkan menggunakan Kapal KM. PANTOKRATOR;
02052|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02053|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02054|(satu)  orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak  hanya  sampai  di
02055|daerah Nunukan tidak jadi berangkat/ menyebrang ke Malaysia karena terlebih
02056|dahulu digagalkan oleh petugas kepolisian;
02057|Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02058|
02059|Menimbang,  bahwa  benar  yang  membiayai  keberangkatan  5  (lima)
02060|orang WNI tersebut menuju ke Malaysia adalah saudara Asri Als Mandor Asri
02061|dan rencananya akan diganti pada saat Saksi Riswandi dan saudara Herman
02062|ketika sudah bekerja nantinya;
02063|Menimbang, bahwa biaya 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02064|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02065|(satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak sejumlah RM. 1.750,-
02066|atau sekitar Rp. 6.650.000,- untuk 1 orang dewasa dengan total keseluruhan
02067|senjumlah RM. 5.250,- atau sekitar Rp. 19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan
02068|untuk anak tidak dibebankan biaya dan belum dibayar oleh Saksi Riswandi dan
02069|saudara Herman kepada Mandor Asri;
02070|Menimbang, bahwa  benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput
02071|tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja namun tepatnya
02072|bekerja dimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
02073|Menimbang, bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan
02074|dari saudara Asri Als Mandor Asri;
02075|Menimbang,  bahwa  benar  keuntungan  Terdakwa  jika  berhasil
02076|memfasilitasi keberangkatan  5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02077|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02078|(satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak akan dibayar oleh
02079|saudari Rismawati sejumlah Rp. 200.000,-;
02080|Menimbang, bahwa  benar peranan dari Terdakwa Baso Bin Jusmain
02081|adalah  orang  yang  di  perintahkan  oleh  saudari  Rismawati  Als  Ris  untuk
02082|menjemput ke 5 (lima) orang WNI dengan rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja
02083|Migran Indonesia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
02084|tersebut dari Kampunya di Kecamatan Gantarang menuju Pelabuhan Nusantara
02085|Pare-pare kemudian membelikan Tiket kapal ke 5 orang CPMI tersebut agar
02086|sampai di Kabupaten Nunukan kemudian di Lanjutkan di Jemput oleh Saksi
02087|Ilham (dilakukan penuntutan terpisah)  yang nantinya akan menuju ke Negara
02088|Malaysia melalui jalur ilegall, yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia
02089|akan tetapi belum sempat terlaksana karena digagalkan oleh aparat Kepolisian
02090|RI;
02091|Menimbang, bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari
02092|Rismawati  tidak  memilik  ijin  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran
02093|Indonesia dari Indonesia menuju Malaysia;
02094|Menimbang,  bahwa  2 (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02095|tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan
02096|Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02097|
02098|perundang-undangan  untuk  bekerja  di  luar  wilayah  NKRI  diantaranya  surat
02099|keterangan kesehatan dari fasilitas kesehatan tidak memiliki nomor kepesertaan
02100|jaminan sosial sebagai salah satu syarat akan bekerja diluar negeri serta Calon
02101|Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dukumen perjanjian kerja;
02102|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02103|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan penempatan pekerja
02104|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
02105|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
02106|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
02107|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
02108|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02109|kehendaknya sendiri;
02110|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
02111|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
02112|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
02113|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
02114|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
02115|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
02116|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
02117|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
02118|tindak pidana yang dituju;
02119|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
02120|yakni  memberangkatkan  5  (lima)  orang  WNI Tersebut ,  yang  mana  tidak
02121|selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa
02122|sendiri melainkan karena Terdakwa  dan  5 (lima) orang WNI  tersebut  dengan
02123|rincian  2 (orang) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di
02124|Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak atas nama
02125|Saksi Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur
02126|anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal
02127|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  dengan tujuan berangkat ke
02128|negara Malaysia telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada
02129|hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00  WITA bertempat di Jalan Sungai
02130|Sembilan, Kelurahan  Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten
02131|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
02132|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02133|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi
02134|jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak
02135|Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02136|
02137|Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
02138|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02139|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
02140|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
02141|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02142|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
02143|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
02144|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
02145|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
02146|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
02147|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02148|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
02149|alternatif kedua;
02150|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02151|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
02152|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02153|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02154|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
02155|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
02156|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim
02157|pertimbangkan sebagai berikut:
02158|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
02159|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
02160|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
02161|pidana Penuntut Umum, oleh karena  sebagaimana yang terungkap pada fakta
02162|persidangan bahwa rangkaian kejadian peristiwa dalam perkara in casu berawal
02163|dari  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin  Rasyide  (Alm) Calon  Pekerja  Migran
02164|Indonesia non prosedural  menghubungi saudara Sudi (kakak Saksi) yang saat
02165|ini bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di Negara Malaysia, lalu
02166|menanyakan  apakah  masih  ada  lowongan  pekerjaan  untuk  Saksi  Saksi
02167|Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur di tempat
02168|saudara  Sudi  bekerja,  lalu  saudara  Sudi  memberitahukan  bahwa  kebetulan
02169|perusahaan  sawit  tempat  saudara  Sudi  sedang  membutuhkan  karyawan,
02170|setelah itu saudara Sudi mengirimkan nomor WhatsApp milik saudara Asri Als
02171|Mandor  Asri  (Daftar  Pencarian  Saksi)  agar  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin
02172|Rasyide (Alm) bisa berkomunukasi langsung dengan saudara Asri Als Mandor
02173|Asri. Tidak lama kemudian terjadilah komunikasi antara Saksi Riswandi dengan
02174|Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02175|
02176|saudara Asri Als Mandor Asri  terkait keberangkatan. Bahwa perbuatan yang
02177|dilakukan oleh Terdakwa tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan
02178|orang tereksploitasi oleh Terdakwa;
02179|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
02180|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
02181|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
02182|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
02183|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan lamanya pemidanaan kepada
02184|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman
02185|pemidanaan yang dikaitkan dengan perkara  a quo  sebagaimana yang akan
02186|termuat dalam amar putusan di bawah ini yang telah dipandang adil dan tepat;
02187|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
02188|pokoknya  hanya  memohon  keringanan  hukuman,  dengan  segala  alasannya
02189|maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus melaikan Majelis Hakim akan
02190|pertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan keadaan memberatkan dan
02191|keadaan yang meringankan;
02192|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo.  Pasal  69
02193|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02194|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
02195|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
02196|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;
02197|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
02198|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
02199|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
02200|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
02201|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
02202|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
02203|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
02204|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
02205|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
02206|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
02207|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
02208|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
02209|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02210|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
02211|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02212|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
02213|Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02214|
02215|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02216|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
02217|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
02218|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02219|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02220|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02221|2) Besaran ancaman pidana denda;
02222|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02223|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02224|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02225|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02226|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02227|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02228|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02229|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02230|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02231|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
02232|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02233|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  berbunyi  “Dalam
02234|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02235|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02236|secara nyata”;
02237|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02238|Terdakwa  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  yang  mana  waktu  bekerja  dan
02239|pengahasilan  Terdakwa  tidak  menentu  dan  dalam  perkara  a  quo  Terdakwa
02240|Terdakwa akan mendaptkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
02241|rupiah) dari saudari Rismawati dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan secara
02242|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02243|mempertimbangkan  pula  bahwa  sistem  peradilan  yang  adil  seharusnya
02244|memastikan  bahwa  seseorang  tidak  dipaksa  membayar  denda  diluar
02245|kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02246|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02247|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
02248|dalam amar putusan dibawah ini;