00764|alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Para  Anak  mampu
00765|bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00766|pidana;
00767|Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No mor 11
00768|Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak mewajibkan Hakim
00769|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri  Para Anak
00770|yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan,  saran  dan  kesimpulan
00771|Penelitian  Kemasyarakatan  dimaksud  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan
00772|bahan  masukan  bagi  Hakim  dalam  mempertimbangkan  apa  yang  layak
00773|diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang pelakunya adalah Para Anak;
00774|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Hasil  Penelitian
00775|Kemasyarakatan tersebut di atas,  Hakim dalam memutus perkara Para Anak
00776|menggunakan  Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan tersebut  sebagai
00777|dasar, juga mempertimbangkan keadaan diri Para Anak sebagaimana terurai di
00778|atas menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para
00779|Anak, namun  sebagaimana telah  dipertimbangkan  sebelumnya, Hakim akan
00780|menjatuhkan pidana kepada Para Anak berdasarkan perbuatan yang dilakukan
00781|oleh Para Anak dan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keadaan-
00782|keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan bagi Para Anak;
00783|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  sebagaimana
00784|telah terurai dalam Surat tuntutannya dan Permohonan/Pembelaan Para Anak
00785|
00786|dan  Advokatnya  sebagaimana  disampaikan  di  persidangan,  Hakim
00787|mempertimbangkan sebagai berikut:
00788|Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Para Anak ( Convention on
00789|The Right of The Child)  yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada
00790|tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
00791|dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun  1990 tanggal 25 Agustus 1990
00792|dan juga telah diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00793|tentang Perlindungan Para Anak dinyatakan Prinsip Dasar Hak-Hak Para Anak
00794|adalah:
00795|1. Nondiskriminasi;
00796|2. Kepentingan yang terbaik bagi Para Anak;
00797|3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
00798|4. Penghargaan terhadap partisipasi Para Anak;
00799|Menimbang,  bahwa  dari  prinsip  dasar  hak  Para  Anak  tersebut,
00800|memberikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak merupakan hal pokok
00801|yang  harus  diberikan  oleh  Hakim,  maka  dalam  penjatuhan  putusannya  ini,
00802|Hakim  akan  memberikan  putusan  yang  terbaik  bagi  Para  Anak  yang  tidak
00803|didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan
00804|hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Para Anak tersebut untuk
00805|masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua,
00806|masyarakat, dan pemerintah;
00807|Menimbang,  bahwa  hal  ini  sejalan  dengan  asas-asas  yang  tertuang
00808|dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00809|Para Anak tepatnya pada Pasal 2 yang menggariskan, bahwa Sistem Peradilan
00810|Pidana  Para  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  penghindaran  pembalasan
00811|sehingga dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para
00812|Anak  lebih  dikarenakan  mengutamakan  kepentingan  dan  masa  depan  Para
00813|Anak;
00814|Menimbang,  bahwa  a kan  tetapi  selain  itu  Hakim  tidak  dapat
00815|menyampingkan  pertimbangan  mengenai  akibat  yang  ditimbulkan  terhadap
00816|Korban  dan  keinginan  korban  agar  Para  Anak  dihukum  sepadan  dengan
00817|perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana yang akan disebut di amar putusan
00818|di bawah ini dirasakan lebih tepat;
00819|Menimbang,  bahwa ancaman  pidana  pada  pasal  yang  didakwakan
00820|mengatur Pasal 262 ayat (2) ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
00821|tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, berarti bagi Para Anak
00822|berlaku ancaman maksimal 3 tahun 6 bulan;
00823|
00824|Menimbang, bahwa dalam perkara  a quo  menurut ketentuan  Undang-
00825|Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak
00826|Pasal 81 ayat (1) mengatur “ Para Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila
00827|keadaan dan perbuatan Para Anak akan membahayakan masyarakat” dan ayat
00828|(2)  menjelaskan  “Pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Para  Anak
00829|paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi
00830|orang  dewasa”  sehingga  diketahui  perbuatan  Para  Anak  bukan  lagi  akan
00831|membahayakan Masyarakat, tetapi telah membahayakan korban selaku bagian
00832|dari masyarakat dan menyebabkan meresahkan Masyarakat, maka Hakim akan
00833|menjatuhkan  pidana  penjara  dengan  berpedoman  dari  peraturan  tersebut
00834|namun untuk penempatan di LPKA dirasa tidak perlu oleh karena Para Anak
00835|menunjukkan  sikap  keinginan  untuk  kembali  melanjutkan  pendidikan  serta
00836|belum terdapat LPKA di Kota Sorong, sehingga penjatuhan pidana terhadap
00837|Para Anak akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
00838|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  Anak telah
00839|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00840|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00841|dijatuhkan; 
00842|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Anak  ditahan  dan  penahanan
00843|terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00844|Para Anak tetap berada dalam tahanan;
00845|Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi
00846|hasil  rekaman  CCTV  saat  kejadian  pengeroyokan oleh  karena  merupakan
00847|bagian  dari  berkas  perkara,  ditetapkan  agar  tetap  terlampir  dalam  berkas
00848|perkara a quo;
00849|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak,
00850|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00851|yang meringankan Para Anak;
00852|Keadaan  yang  memberatkan:
00853|- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
00854|- Perbuatan  Para  Anak  merugikan  Korban  hingga  tidak  dapat
00855|melaksanakan pekerjaan sekitar 2 (dua) hari;
00856|- Para  Anak  dalam  pengaruh  minuman  keras  dalam  melakukan
00857|perbuatannya;
00858|Keadaan yang meringankan:
00859|- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
00860|- Para  Anak  telah  meminta  maaf  kepada  Korban  dan  Korban  telah
00861|memaafkan;
00862|
00863|- Para Anak belum pernah dihukum;
00864|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Para  Anak  dijatuhi  pidana  dan
00865|sebelumnya  tidak  dimohonkan  oleh  Para  Anak  tentang  pembebasan
00866|pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya
00867|perkara;
00868|Memperhatikan,  Pasal 262 ayat (2)  UU No. 1 Tahun 2023 tentang
00869|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  jo. UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012
00870|Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  Undang-undang  Nomor 20
00871|Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00872|perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
00873|
00874|M E N G A D I L I :
00875|1. Menyatakan Anak I Anak I dan Anak II Anak II tersebut diatas, terbukti
00876|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan
00877|terang-terangan  dengan  tenaga  bersama  melakukan  kekerasan  terhadap
00878|orang mengakibatkan luka  sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut
00879|Umum;
00880|2. Menjatuhkan pidana kepada  Para Anak oleh karena itu  dengan pidana
00881|penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
00882|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
00883|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00884|4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
00885|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00886|- 1 (satu) buah flashdisk berisi hasil rekaman CCTV saat kejadian
00887|pengeroyokan;
00888|tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;
00889|6. Membebankan  kepada  Para  Anak membayar  biaya  perkara  masing-
00890|masing sejumlah Rp5.000,-  (lima ribu rupiah);
00891|
00892|Senin
00893|
00894|16
00895|
00896|2026
00897|
00898|Demikianlah diputuskan pada hari  Senin, tanggal  16 Maret 2026  oleh
00899|Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
00900|Sorong, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
00901|tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada
00902|Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H., Penuntut
00903|Umum dan Para Anak, didampingi Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
00904|dan orangtua/wali Para Anak;          
00905|
00906|Sorong, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
00907|tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada
00908|Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H., Penuntut
00909|Umum dan Para Anak, didampingi Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
00910|dan orangtua/wali Para Anak;          
00911|
00912|Panitera Pengganti, Hakim,
00913|
00914|ttd ttd
00915|Welda Fifin, S.H.                                  Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.