03372|PTPPO itu sendiri telah memberikan penafsiran telah beberapa dari
03373|istilah yang berkenaan dengan cara melakukan perbuatan materiel
03374|tersebut. Cara-cara tersebut diberikan keterangan sebagai   berikut:
03375|a. “Ancaman  kekerasan”,  menurut  Pasal  1  angka  12  Undang-
03376|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, adalah “setiap
03377|perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,
03378|gambar,  simbol, atau  gerakan  tubuh, baik  dengan  atau  tanpa
03379|menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
03380|mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang”.  Rumusan  tersebut
03381|menunjukkan  bahwa  dengan  ancaman  kekerasan  berarti
03382|
03383|kekerasan  itu  sendiri  belum  dilaksanakan,  melainkan  baru
03384|ancaman.  Kata  “ancam”,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
03385|Indonesia”,  berarti  “menyatakan  maksud  (niat,  rencana)  untuk
03386|melakukan  sesuatu  yg  merugikan, menyulitkan, menyusahkan,
03387|atau  mencelakakan  pihak  lain”.  Jadi,  yang  dilakukan  baru
03388|pernyataan  maksud  (niat,  rencana)  berupa  ucapan,  tulisan,
03389|gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh  yang  menimbulkan  rasa
03390|takut.
03391|b. “Penggunaan  kekerasan”  berarti  kekerasan  itu  telah
03392|dilaksanakan., Pengertian “kekerasan”, menurut Pasal 1 angka
03393|11  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO
03394|adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
03395|tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
03396|menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
03397|terampasnya  kemerdekaan  seseorang”.  Contohnya,  pelaku
03398|sebagai orang yang tidak berhak telah mengurung korban dalam
03399|suatu ruangan/
03400|c. “Penculikan” tidak diberikan penjelasan dalam Undang-Undang
03401|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.  Dalam  hal  ini  arti
03402|penculikan  dapat  dicari  pengertiannya  dalam  penggunaan
03403|bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara lain dalam Kamus
03404|Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
03405|terhadap  culik  diberi  arti,  “mencuri  atau  melarikan  orang  lain
03406|dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera)”. Cara ini
03407|antara lain dengan melarikan korban di luar kehendak korban
03408|dengan  maksud  si  pelaku  untuk  menjadikan  korban  sebagai
03409|objek dalam perdagangan orang.
03410|d. “Penyekapan”, yang tidak diberikan batasan arti dalam Undang-
03411|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  sehingga
03412|pengertiannya  perlu  dicari  dari  sumber  seperti  Kamus  Besar
03413|Bahasa  Indonesia  sebagai  penerapan  penafsiran  tata  bahasa.
03414|Menurut Kamus Besaer Bahasa Indonesia kata “sekap” berarti
03415|“mengurung  (menutup,  memingit)  di  kamar  dan  sebagainya”.
03416|Dengan  demikian,  perbuatan  penyekapan  ini  mirip  dengan
03417|perbuatan penculikan.
03418|e. “Pemalsuan” juga tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal
03419|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, oleh
03420|karenanya  dapat  diberikan  tafsiran  yang  luas  dimana  pelaku
03421|melakukan  perbutan  pemalsuan,  seperti  pemalsuan  identitas
03422|misalnya  pelaku  menyatakan  dirinya  adalah  petugas  pencari
03423|
03424|tenaga  kerja  yang  sah,  atau  pemalsuan  keadaan,  misalnya
03425|dengan  memberikan  gambaran  yang  tidak  benar  mengenai
03426|rencana tempat kerja korban. Unsur pemalsuan dapat ditelusuri
03427|melalui  Pasal  263  KUHP  yang  melarang  setiap  perbuatan
03428|membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat
03429|menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,
03430|atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal
03431|dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain
03432|memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak
03433|dipalsu.
03434|f. “Penipuan” juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1
03435|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
03436|sehingga  dapat  dilakukan  penafsiran  tata  bahasa.  Menurut
03437|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “tipu”  berarti  “perbuatan  atau
03438|perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud
03439|untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung”. Dengan
03440|demikian,  perbuatan  penipuan  ini  mirip  dengan  perbuatan
03441|pemalsuan (identitas atau keadaan). Unsur penipuan juga diatur
03442|oleh  Pasal  378  KUHP  yang  memberikan  makna  penipuan
03443|sebagai  setiap  perbuatan  yang  dengan  maksud  untuk
03444|menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan
03445|hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,
03446|dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,
03447|menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu
03448|kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  rnaupun
03449|menghapuskan piutang.
03450|g. “Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: juga tidak diberi
03451|batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21
03452|Tahun  2007  tentang  PTPPO.  “Penyalahgunaan  kekuasaan”
03453|merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  luas  seperti  misalnya
03454|seorang  pejabat  yang  memiliki  kekuasaan  yang
03455|menyalahgunakan kekuasaan, contohnya pelaku memanfaatkan
03456|pejabat  desa  untuk  mempengaruhi  korban  dan  orang  tua/wali
03457|korban. Sedangkan “posisi rentan” mencakup peristiwa di mana
03458|korban dan keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga
03459|mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orang.
03460|h. “Penjeratan utang” tidak diberikan batasan arti dalam Pasal 1
03461|UndangUndang  Nomor  21  Tahun  2007,  tetapi  dari  kata
03462|
03463|penjeratan  utang  dapat  mudah  dipahami  bahwa  korban  atau
03464|orangtua/walinya  telah  memiliki  hutang  yang  tidak  sanggup
03465|mengembalikan  pinjaman  karenanya  mudah  menyerah
03466|mengukuti kemauan pelaku tidank pidana perdagangan orang.
03467|i. “Memberi bayaran atau manfaat” juga tidak diberikan batasan arti
03468|dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
03469|PTPPO tetapi unsur ini dapat mudah dipahami, yaitu korban atau
03470|orang  tua/wali  korban  telah  menerima  pembayaran  berupa
03471|sejumlahuang  atau  mendapat  manfaat  misalnya  mendapatkan
03472|perbaikan/pembangunan rumah. Dengan cara ini maka korban
03473|dan  orang  tua/wali  sulit menolak  kehendak  dari  pelaku  tindak
03474|pidana perdagangan orang.
03475|f. Walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
03476|kendali atas orang lain tersebut.
03477|g. Persetujuan  dapat  didefinisikan  sebagai  kesepakatan/perasaan
03478|berkenan dari kedua belah pihak atau lebih atas suatu hal. Adapun
03479|biasanya  untuk  bisa  memberikan  persetujuan,  seseorang  haruslah
03480|mengetahui secara menyeluruh mengenai hal yang ingin disetujuinya.
03481|Persetujuan  dapat  berbentuk  ucapan  setuju  atau  tindakan
03482|berpartisipasi pada suatu hal. Unsur ini menunjukkan persetujuan dari
03483|orang yang memegang kendali atas korban, seperti persetujuan dari
03484|orang tua,wali, ataupun orang yang mengurus si Anak sebagai korban
03485|perdagangan  orang,  bukan  merupakan  alasan  penghapus  pidana.
03486|Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang.
03487|h. Unsur  untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
03488|Republik Indonesia.
03489|Terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan, kata
03490|“untuk  tujuan”  sebelum  frasa  “mengeskploitasi  orang  tersebut”
03491|menunjukkan  tindak  pidana  perdagangan  orang  merupakan  delik
03492|formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan
03493|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak
03494|harus  menimbulkan  akibat.  Dalam  pembagian  macam-macam  delik
03495|dikenal  adanya  pembedaan  antara  delik  formal  dan  delik  material.
03496|Delik  formal  adalah  “apabila  tindak  pidana  yang  dimaksudkan
03497|dirumuskan sebagai ujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat
03498|yang  disebabkan  oleh  perbuatan  itu”,  atau  “perbuatan  yang  sudah
03499|menjadi delik selesai (voltooid delict) dengan dilakukannya perbuatan”.
03500|Contohnya  yaitu  delik  pembunuhan  (Pasal  338  KUHP), sedangkan
03501|delik materil adalah “apabila tindak pidana yang dimaksud dalam suatu
03502|ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang
03503|
03504|menyebabkan  suatu  akibat  tertentu,  tanpa  merumuskan  ujud  dari
03505|perbuatan  itu”,  atau  “delik  yang  baru  dianggap  selesai  (voltooid)
03506|dengan timbulnya akibat yang dilarang”. Tindak pidana perdagangan
03507|orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
03508|tentang  PTPPO  merupakan  delik  formal,  karena  eksploitasi  dalam
03509|rumusan  ini  belum  terjadi,  yaitu  misalnya  korban  belum  sampai
03510|dijadikan sebagai pelacuran. Eksploitasi itu baru merupakan “tujuan”
03511|dari  pelaku  tetapi  belum  terlaksana.  Tindak  pidana  dalam  bentuk
03512|selesai  nanti  dirumuskan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang
03513|Nomor  21  Tahun  2007  dimana  salah  satu  unsurnya  yaitu  “Jika
03514|perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
03515|tereksploitasi”. Dengan demikian delik dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
03516|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO ini merupakan delik
03517|materiil.
03518|- Terdapat  prinsip-prinsip  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
03519|sebagaimana diatur  oleh UU No  18 tahun 2017 tentang Pelindungan
03520|Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
03521|1. Sesuai pasal 47 UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
03522|Migran  Indonesia,  Tugas  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
03523|Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kewajiban :
03524|a)  Melaksanakan  kebijakan  penempatan  dan  pelindungan  Pekerja
03525|Migran Indonesia :
03526|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
03527|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
03528|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
03529|4) Pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan sosial.
03530|5) Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
03531|6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
03532|b)   Melaksanakan  penempatan  dan  pelindungan  Pekerja  Migran
03533|Indonesia  melalui  kerja  sama  antara  pemerintah  Pusat  dengan
03534|negara tujuan.
03535|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3MI  kepada  Menteri  terhadap
03536|Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
03537|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  dengan
03538|berkoordinasi  dengan  perwakilan  republik  Indonesia  di  negara
03539|tujuan penempatan.
03540|e) Melakukan  fasilitasi,  rehabilitasi,  dan  reintegrasi  purna  Pekerja
03541|Migran Indonesia.
03542|f)   Melakukan  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  purna  Pekerja
03543|Migran Indonesia.
03544|g) Tugas lain yang sesuai dengan kewenangnnya
03545|2. Dasar  Hukum   dalam  melakukan  perekrutan,  penempatan  dan
03546|
03547|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu pada
03548|Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
03549|Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
03550|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
03551|3. Menurut UU 18 Tahun 2017 pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia
03552|(PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
03553|telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  diluar  wilayah
03554|negara Indonesia.
03555|4. Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)
03556|adalah  setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
03557|pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi
03558|pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dibidang
03559|ketenagakerjaan.
03560|5. Menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun 2021 Penempatan Pekerja
03561|Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
03562|calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan
03563|terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum
03564|bekerja, selama  bekerja, dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
03565|ekonomi, dan social.
03566|6. Yang dimaksud dengan Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada
03567|CPMI sebagaimana Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
03568|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia    yaitu :
03569|a. Pelindungan  sebelum bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
03570|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
03571|pemberangkatan,Yaitu  meliputi  pelindungan  administratif  dan
03572|pelindungan teknis (pasal 4).
03573|b. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
03574|memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
03575|anggota  keluarganya  beradi  di  luar  negeri,  Yaitu  meliputi:  a)
03576|pendataan  dan  pendaftaran  oleh  Atase  ketenagakerjaan  atau
03577|pejabat  dinas  luar  negeri  yang   ditunjuk;  b)   pemantauan   dan
03578|evaluasi  terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; c)
03579|fasilitasi  pemenuhan  hak  PMI;  d)  Fasilitasi  penyelesaian  kasus
03580|ketenagakerjaan;  e)  pemberian  layanan  jasa  kekonsuleran;  f)
03581|pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum
03582|berupa  fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau
03583|Perwakilan  RI  atau  perwalian  sesuai  dengan  hukum  negara
03584|
03585|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi (pasal
03586|13)
03587|c. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keselurahan  aktivitas  untuk
03588|membeikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di
03589|debarkasi  di  Indonesia  hingga  kembali  ke  daerah  asal  termasuk
03590|pelayanan  lanjutan  menjadi  pekerja  produktif,  Yaitu  meliputi:  a)
03591|fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak PMI
03592|yang sakit dan meninggal dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang
03593|sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e)
03594|pemberdayaan PMI dan keluarganya (pasal 21).
03595|7. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU RI No. 18 tahun 2017
03596|tentang  Pekerja  Migran  Indonesia,  bahwa  setiap  pekerja  migran
03597|indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus  memenuhi
03598|persyaratan :
03599|a. berusia minimal 18 tahun;
03600|b. memiliki kompetensi;
03601|c. sehat jasmani dan rohani;
03602|d. terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial dan;
03603|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
03604|f. Untuk poin (e) Dokumen sesuai pasal 13 UU RI No. 18 tahun 2017
03605|tentang Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
03606|1) surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
03607|melampirkan fotokopi buku nikah;
03608|2) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
03609|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
03610|3) sertifikat kompetensi kerja;
03611|4) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
03612|kesehatan dan psikologi;
03613|5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
03614|6) Visa Kerja;
03615|7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
03616|8) dan Perjanjian Kerja.
03617|g. Menurut PP 59 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 tentang Pelindungan
03618|administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pelindungan
03619|Sebelum Bekerja), paling sedikit meliputi :
03620|1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
03621|2) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
03622|h. Menurut PP 59 Tahun 2021 Paragraf 2 tentang Kelengkapan dan
03623|keabsahan Dokumen Penempatan, pada pasal 5 :
03624|
03625|- Ayat (1) menjelaskan tentang Dokumen penempatan sesuai
03626|pada UU 18 tahun 2017;
03627|- Ayat (2) bahwa BP2MI atau pejabat fungsional pengantar
03628|kerja  atau  petugas  yang  ditunjuk  oleh  dinas  yang
03629|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
03630|ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi  kelengkapan  dan
03631|keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud
03632|pada ayat 1.
03633|8. Sesuai  dengan  pasal  49  UU   No   18   Tahun   2017   Pelaksana
03634|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas :
03635|a. Badan.
03636|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
03637|c. Perusahaan  yang  menempatkan Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
03638|kepentingan perusahaan sendiri
03639|9. Kewajiban   yang   harus   dipenuhi  oleh  Perusahaan  Penempatan
03640|Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) baik kepada pemerintah dan CPMI
03641|yang akan disalurkan/ditempatkan ke Luar Negeri adalah :
03642|a) Sesuai dengan Pasal 52 UU No 18 tahun 2017 P3MI mempunyai
03643|tugas dan tanggung jawab:
03644|1. Mencari peluang kerja.
03645|2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia
03646|3. Menyelesaikan  permasalahan  pekerja  migran  Indonesia  yang
03647|ditempatkannya.
03648|b) Pasal 86 PP 59 Tahun 2021 :
03649|1. Tugas  P3MI  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
03650|sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  84  huruf  b  memastikan
03651|perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.
03652|2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada pemberi
03653|kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di negara tujuan.
03654|3. Dalam  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
03655|dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
03656|a. Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia
03657|pada dinas.
03658|b. Melaporkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
03659|diberangkatkan  dan  dipulangkan  kepada  atase
03660|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
03661|ditunjuk.
03662|c. Melakukan seleksi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau
03663|LTSA Pekerja Migran Indonesia.
03664|
03665|d. menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesiayang  telah
03666|memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen  sebelum
03667|bekerja.
03668|e. Melaporkan  hasil  monitoring  terhadap  Pekerja  Migran
03669|Indonesia yang ditempatkan.
03670|f. Menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran  Indonesia
03671|yang ditempatkan.
03672|g. Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
03673|jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan