01412|kepada para korban, melainkan atas pengetahuan dan persetujuan dari
01413|Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban dalam perkara ini,
01414|dimana  pelayan/karyawan  ( ladies)  pada  warung  Terdakwa  selain
01415|
01416|mendampingi serta melayani tamu/pelanggan yang datang untuk minum
01417|minuman  beralkohol  jenis  bir  merek  Bintang,  juga  akan  memberikan
01418|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01419|kepada tamu/pelanggan yang meminta;
01420|4. Alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung
01421|milik  Terdakwa  adalah  karena  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2
01422|membutuhkan  uang  sedangkan  Terdakwa  dapat  memberikan
01423|kesempatan/kemudahan bagi Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk
01424|memperoleh uang. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 1 dan
01425|Saksi Korban 2 tersebut sebenarnya mencerminkan adanya suatu simbiosis
01426|mutualisme  yang  menyimpang  secara  hukum  dan  moral  dimana  berkat
01427|adanya  warung  Terdakwa  yang  memberikan  kesempatan  bagi
01428|tamu/pelanggan meminta layanan hubungan badan/hubungan seks ( praktik
01429|pelacuran/prostitusi),  maka  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  dapat
01430|memperoleh uang yang dibutuhkannya sedangkan Terdakwa sendiri akan
01431|memperoleh bagian (fee) dari layanan tersebut;
01432|5. Hal  tersebut  menunjukkan  mengenai  sikap  dan  latar  belakang  dari
01433|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  yang  mau  bekerja  sebagai
01434|pelayan/karyawan  (ladies)  pada  warung  milik  Terdakwa  dan  mau
01435|memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
01436|Walaupun telah terdapat persetujuan dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01437|2  dalam  terjadinya  tindak  pidana,  hal  tersebut  tidaklah  menghapuskan
01438|ataupun menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal
01439|tersebut hanya dapat dipakai untuk menilai derajat kesalahan Terdakwa
01440|yang mana menurut Majelis Hakim tidak dapat disamakan dengan orang-
01441|orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban
01442|yang dipaksa, dibujuk, ditekan ataupun ditipu;
01443|6. Warung  milik  Terdakwa  tentunya  tidak  dapat  memberikan  layanan
01444|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada
01445|tamu/pelanggan apabila  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 tidak mau
01446|bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa  setelah  mengetahui  jenis  layanan
01447|yang  diberikan  oleh  pelayan/karyawan  (ladies),  begitu  pula  sebaliknya,
01448|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  mungkin  dapat  memberikan
01449|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01450|kepada  tamu/pelanggan  apabila  warung  milik  Terdakwa  tidak
01451|memperbolehkan  layanan  tersebut. Hal  ini  menurut  Majelis  Hakim
01452|memperlihatkan  kalau  memang  terdapat  suatu  kesalahan  pada  diri
01453|
01454|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun terjadinya tindak pidana
01455|tersebut tidak terlepas dari andil yang diberikan oleh Saksi Korban 1 dan
01456|Saksi Korban 2 yang memang bersedia untuk melakukan hal tersebut;
01457|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis
01458|Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang sesuai dengan tuntutan dari
01459|Penuntut Umum kurang memperhatikan derajat kesalahan yang ada dalam diri
01460|Terdakwa, sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa, serta hubungan antara
01461|Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban
01462|tindak  pidana dalam  perkara  ini. Menurut Majelis Hakim  penjatuhan  pidana
01463|kepada  Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tuntutan  dari  Penuntut  Umum
01464|merupakan sesuatu yang tidak memperhatikan kalau sebenarnya kesalahan
01465|pada  diri  Terdakwa  hanyalah  “melakukan  penampungan  dan  penerimaan”
01466|orang-orang yang mau memberikan layanan  hubungan badan/hubungan seks
01467|(praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada  orang  lain  dengan  imbalan  uang.  Hal
01468|tersebut menunjukkan kalau sebenarnya sejak awal para korban memiliki hak
01469|dan  kesempatan  untuk  tidak  bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa,  namun
01470|karena para korban membutuhkan uang, maka para korban pun bersedia untuk
01471|melakukan hal tersebut tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu maupun
01472|tipu muslihat dari Terdakwa. Oleh karena itu penghukuman terhadap Terdakwa
01473|dengan waktu yang lama seakan-akan menunjukkan kalau terjadinya tindak
01474|pidana sepenuhnya atas kesalahan Terdakwa, padahal terdapat faktor-faktor
01475|lain yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi;
01476|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selain penjatuhan pidana
01477|penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun tidak memperhatikan
01478|derajat kesalahan yang ada dalam diri Terdakwa, sikap batin yang ada dalam
01479|diri Terdakwa, serta hubungan antara Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan
01480|Saksi Korban 2 yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara ini, Majelis
01481|Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  penjara  seperti  itu  juga  tidak
01482|memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai seorang ibu yang harus merawat
01483|dan  membesarkan kedua  anaknya  yang masih  belum berusia 10  (sepuluh)
01484|tahun  dimana  sejak  Terdakwa  ditangkap  saat  ini  suami  Terdakwa  sudah
01485|meninggalkan Terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab atas anak-anak.
01486|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9
01487|(sembilan) tahun  hanya berfokus pada tujuan kepastian hukum (penegakan
01488|hukum)  dan  menitikberatkan  pemidanaan  pada  tujuan  pembalasan  (teori
01489|absolut atau teori  retributive) namun tidak dapat mencerminkan tujuan hakiki
01490|dari hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan;
01491|
01492|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang telah
01493|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan
01494|tetapi  hal  tersebut  bukan  alasan  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  seberat-
01495|beratnya kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara  selama 9 (sembilan)
01496|tahun  kepada  Terdakwa  hanya  akan  mengakibatkan  penderitaan  yang
01497|berlebihan bagi Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa tanpa memperhatikan
01498|manfaat dari penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa. Oleh karena itu
01499|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah
01500|memperhatikan  derajat  kesalahan  Terdakwa  dan  peran  Terdakwa  dalam
01501|terjadinya tindak pidana, dilakukan secara manusiawi, tujuan penjatuhan pidana
01502|yang  tidak  hanya  mengejar  tujuan  pembalasan  (teori  absolut  atau  teori
01503|retributive)  kepada  Terdakwa  yang  berlebihan,  akibat  penjatuhan  pidana
01504|terhadap  masa  depan  Terdakwa, serta  memperhatikan  kemanfaatan  hukum
01505|dan keadilan bagi Terdakwa yang tidak mengesampingkan kepastian hukum;
01506|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya putusan Hakim
01507|dapat  memberikan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan  keadilan
01508|hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa
01509|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  derajat  kesalahan
01510|Terdakwa, sikap batin Terdakwa, sikap batin Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01511|2 sehingga mau bekerja pada warung milik Terdakwa , tidak adanya kekerasan,
01512|ancaman kekerasan, paksaan, bujuk rayu maupun tipu muslihat yang dilakukan
01513|oleh Terdakwa terhadap para korban, serta tidak ada upaya Terdakwa untuk
01514|secara  aktif  mempromosikan,  memasarkan,  menawarkan  ataupun  mencari
01515|tamu/pelanggan yang akan menggunakan layanan  praktik  pelacuran/prostitusi
01516|yang tersedia pada warung milik Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim
01517|selain mencerminkan  kepastian hukum, juga dapat memberikan kemanfaatan
01518|hukum, dan keadilan hukum;
01519|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, menurut
01520|hemat  Majelis  Hakim  penjatuhan  pidana  penjara  yang  paling  tepat  bagi
01521|Terdakwa adalah pidana penjara yang sesuai dengan ancaman pidana penjara
01522|minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
01523|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01524|Pidana Perdagangan Orang;
01525|Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan  Pasal 2 ayat (2) Undang-
01526|Undang  Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan
01527|Tindak Pidana Perdagangan Orang , selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya
01528|
01529|juga  dikenakan  Pidana  Denda,  maka  Pidana  Denda  yang  akan  dijatuhkan
01530|terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;
01531|Menimbang,  bahwa  Pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01532|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01533|Orang mengatur “Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka
01534|terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun ”,
01535|sehingga apabila Pidana Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap
01536|Terdakwa  dalam  amar  putusan  tersebut tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
01537|Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01538|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01539|dikenakan  penangkapan dan  penahanan yang sah, maka  berdasarkan Pasal
01540|22  ayat  (4)  KUHAP,  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
01541|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01542|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  penahanan  terhadap  Terdakwa
01543|dilandasi alasan yang cukup, maka  berdasarkan Pasal 193  ayat (2) huruf (b)
01544|KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan  agar  Terdakwa  tetap berada dalam
01545|tahanan;
01546|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01547|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01548|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap
01549|barang bukti berupa:
01550|1. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01551|2. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01552|3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01553|oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana
01554|disebutkan  diatas  merupakan  barang  bukti  yang  berkaitan  dengan  tindak
01555|pidana  (yang  melakukan penampungan dan  penerimaan  seseorang  dengan
01556|memberi bayaran yang mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara
01557|Republik  Indonesia),  serta  masih  memiliki  nilai  ekonomis,  maka  terhadap
01558|barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut menurut Majelis
01559|Hakim  harus  dirampas  untuk  negara  sebagaimana  ditentukan  dalam  amar
01560|putusan dibawah ini;
01561|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)
01562|KUHAP  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Terdakwa  maka  perlu
01563|dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada
01564|pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;
01565|Keadaan yang memberatkan:
01566|
01567|- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat para korban
01568|sebagai seorang perempuan walaupun dilakukan atas dasar persetujuan
01569|dari para korban;
01570|Keadaan yang meringankan:
01571|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01572|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01573|perbuatannya;
01574|- Terdakwa bersikap jujur, mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit
01575|dalam memberikan keterangan;
01576|- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggung jawab
01577|Terdakwa karena saat ini suami Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa
01578|dan anak-anak Terdakwa;
01579|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  222  ayat  (1)  KUHAP,  oleh
01580|karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka  Terdakwa  harus  dibebankan  untuk
01581|membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
01582|ini;
01583|Memperhatikan, Pasal 193  ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-
01584|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2)
01585|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01586|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-
01587|undangan lain yang bersangkutan;
01588|
01589|MENGADILI:
01590|1. Menyatakan  Terdakwa  Nabila  alias  Bila  alias  Ibu  Afid telah  terbukti
01591|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “yang
01592|melakukan  penampungan dan  penerimaan seseorang  dengan  memberi
01593|bayaran  yang  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  di  wilayah  negara
01594|Republik  Indonesia”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu
01595|Penuntut Umum;
01596|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01597|penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00
01598|(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar
01599|maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01600|3. Menetapkan masa  penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani
01601|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01602|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01603|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01604|
01605|(1) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
01606|rupiah);
01607|(2) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
01608|rupiah);
01609|(3) 6  (enam)  lembar  uang  pecahan  Rp100.000,00  (seratus  ribu
01610|rupiah);
01611|Dirampas untuk negara;
01612|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01613|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01614|
01615|Selasa
01616|
01617|8 Juli  2025
01618|
01619|2025
01620|
01621|Pengadilan  Negeri  Malili, pada  hari  Selasa, tanggal  8 Juli  2025,  oleh  kami,
01622|Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
01623|
01624|Andi Burhan, S.H.I.
01625|
01626|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
01627|Satrio Pradana Devanto, S.H. Hokky, S.H.
01628|Ardy Dwi Cahyono, S.H.
01629|Panitera Pengganti,
01630|Andi Burhan, S.H.I.