01686|menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari
01687|saksi Rahman;
01688|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  telah  mengatur  pemberangkatan  saksi
01689|Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari daerah
01690|asal  sampai  tiba  di  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  atas
01691|petunjuk  dari  Sdr.  Rizal.  Saksi  Jufri  Sangkala  dan  Sdri.  Hajrah  tiba  di
01692|Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dijemput oleh Jabal (DPO)
01693|yang  merupakan  supir  Terdakwa  dengan  menumpangi  mobil  Terdakwa.
01694|Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi
01695|Jufri Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu
01696|saksi  Jufri  Sangkala  bersama-sama  dengan  Terdakwa  berangkat  menuju
01697|Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01698|- Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  12  Juli  2025,  saksi  Jufri  Sangkala
01699|bersama  Sdri.  Hajrah  tiba  di  Pelabuhan  Nusantara  Kota  Parepare  dan
01700|bertemu dengan saksi Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang
01701|juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
01702|Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi. Saat
01703|itu  Sdr.  Rahman  membayar  dirinya  dan  Sdri.  Dahlia,  kedua  anaknya,
01704|sedangkan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail
01705|meminjam uang dari saksi Jufri Sangkala; 
01706|- Bahwa  setelah  melakukan pembayaran kepada  Terdakwa, kemudian
01707|Terdakwa mengarahkan saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang
01708|lainnya  untuk  mengikuti  salah  seorang  buruh  pelabuhan  yang  menuntun
01709|untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket
01710|kapal laut telah diakomodir oleh Terdakwa;
01711|- Bahwa  pada  hari  Senin  tanggal  14  Juli  2025,  saksi  Jufri  Sangkala
01712|beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  tiba  di  Pelabuhan  Tunon  Taka
01713|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  diarahkan  oleh  Sdr.  Rizal
01714|untuk turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari
01715|Sdr.  Rizal  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan  menjemput  di
01716|Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01717|Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01718|
01719|- Bahwa  selanjutnya  sekira  pukul  10.00  wita  pada  saat  Sdr.  Rizal
01720|sementara  mengatur  Sdr.  Bahar  untuk  menjemput,  saksi  Jufri  Sangkala
01721|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh aparat Kepolisan RI
01722|karena  berencana  akan  diberangkatkan  menuju  Negara  Malaysia  melalui
01723|jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan saksi Jufri Sangkala dan ke 6
01724|(enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut akan
01725|dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan
01726|terkait pekerja migran Indonesia;
01727|- Bahwa biaya pemberangkatan dari daerah asal ke Pare-Pare hingga
01728|menuju  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah  dibayarkan
01729|kepada  Terdakwa, dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah
01730|Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari
01731|Nunukan hingga lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas,
01732|Sabah, Negara Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang
01733|dibayarkan;
01734|- Bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh saksi Jufri Sangkala
01735|dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta  4 (empat)
01736|orang anak yang mengikuti orangtuanya  menuju lokasi perusahaan tempat
01737|akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah
01738|Sebatik  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan
01739|diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara  Malaysia
01740|memalui  jalur  ilegal  / tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen
01741|terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara
01742|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju
01743|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01744|Malaysia;
01745|- Bahwa saksi Jufri Sangkala akan bekerja sebagai mandor kebun yang
01746|bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung hasil panen
01747|buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit agar
01748|mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr.
01749|Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri.
01750|Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun
01751|hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar
01752|yang sudah tinggi;
01753|- Bahwa  keuntungan  Terdakwa  yang  telah  diterima  sebagai  biaya
01754|pengurusan adalah senilai Rp. 665.000 (enam ratus enam puluh ima ribu
01755|rupiah);
01756|Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01757|
01758|- Bahwa  saksi  Jufri  Sangkala  dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja
01759|Migran Indonesia serta  4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya ,
01760|tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor dan tidak
01761|memiliki  dokumen-dokumen  terkait  Pekerja  Migran  Indonesia  serta
01762|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01763|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang untuk
01764|memberangkatkan / menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk
01765|bekerja di luar negeri; 
01766|
01767|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01768|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat
01769|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01770|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01771|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01772|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01773|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor
01774|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
01775|Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01776|Menimbang,  bahwa  saat  perkara  ini  diputus  telah  berlaku  ketentuan
01777|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01778|Pidana  dan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-undang
01779|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01780|menyatakan  “Dalam  hal  terdapat  perubahan  peraturan  perundang-undangan
01781|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01782|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01783|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01784|Menimbang, bahwa mengenai Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01785|dalam proses peradilan, saat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
01786|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  maka
01787|sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  618  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023
01788|tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  “Pada  saat
01789|Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01790|peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang
01791|yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka
01792|atau Terdakwa”;
01793|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
01794|1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025,
01795|menjelaskan bahwa dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih
01796|Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01797|
01798|menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan
01799|ketentuan pidana yang baru. Dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama
01800|lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru;
01801|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
01802|Pidana mengatur tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana, sebagaimana telah
01803|dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1
01804|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan Pasal 53
01805|ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  mengatur  tentang
01806|Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01807|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01808|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01809|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01810|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01811|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01812|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01813|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01814|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana telah dicabut dengan
01815|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01816|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :  
01817|1. Orang perseorangan;
01818|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01819|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01820|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01821|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01822|dimaksud dalam Pasal 69;
01823|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01824|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01825|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01826|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01827|mata atas kehendaknya sendiri;
01828|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01829|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01830|Ad.1. Orang Perseorangan;
01831|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01832|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01833|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01834|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01835|Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01836|
01837|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01838|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01839|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01840|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01841|ANDI  ARIFUDDIN  Als  BALLONG  Bin  SAKKIRANG  (Alm) ke hadapan
01842|persidangan,  berdasarkan  identitas  yang  termuat  didalam  surat  dakwaan
01843|Penuntut  Umum  bersesuaian  dengan  keterangan  saksi-saksi  dan Terdakwa
01844|membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah
01845|orang yang sebenarnya; 
01846|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01847|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01848|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01849|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01850|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01851|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01852|dimaksud dalam Pasal 69;
01853|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01854|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01855|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01856|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01857|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01858|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01859|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01860|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01861|mededader (turut serta melakukan);
01862|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01863|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01864|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01865|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01866|lain  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, turut  serta  melakukan  tindak
01867|pidana. Pasal 20 huruf b  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01868|Undang-undang  Hukum  Pidana merupakan  bentuk  dari  doen  plegen atau
01869|menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang
01870|disuruh,  dalam  rumusan  ini  yang  disuruh  dapat  berupa  alat  tertentu  yang
01871|menjadi  perantara  atau  alat  atau  perpanjangan  tangan  dari  pelaku  untuk
01872|melakukan suatu tindak pidana;
01873|Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01874|
01875| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01876|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01877|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01878|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01879|luar wilayah Republik Indonesia;
01880|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01881|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  pelaksana
01882|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: 
01883|a. Badan; 
01884|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau 
01885|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01886|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01887| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01888|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01889|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01890|persyaratan:
01891|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01892|b. Memiliki kompetensi;
01893|c. Sehat jasmani dan rohani;
01894|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 
01895|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01896|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01897|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  untuk  dapat
01898|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01899|dokumen yang meliputi:
01900|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01901|melampirkan fotokopi buku nikah; 
01902|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01903|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
01904|c. Sertifikat kompetensi kerja; 
01905|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01906|kesehatan dan psikologi; 
01907|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01908|f. Visa kerja; 
01909|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01910|kerja;
01911|h. Perjanjian Kerja;
01912|Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01913|
01914|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01915|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01916|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01917|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01918|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01919|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01920|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01921|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01922|Terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Sanjani Bin Ilham dan saksi Iqbal Muharrar
01923|karena Terdakwa  telah  memfasilitasi pemberangkatan  Calon Pekerja  Migran
01924|Indonesia dengan melakukan penjemputan dari daerah asal Kabupaten Maros
01925|Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi  Sulawesi
01926|Selatan  menuju  Kota  Pare-Pare atas  perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian
01927|saksi),  untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01928|Kalimantan Utara;
01929|Menimbang, bahwa  Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26
01930|Agustus  2025  sekira  pukul  10.00  Wita  bertempat  di  rumah  Terdakwa  yang
01931|beralamat  di  Dusun  Saukeng  Rt.  001  /  Rw.  002  Desa  Singa,  Kecamatan
01932|Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
01933|Menimbang,  b ahwa  penangkapan  terhadap  Terdakwa  adalah
01934|pengembangan  setelah  dilakukannya  penangkapan  terhadap  saksi  Jufri
01935|Sangkala  pada  hari  Senin  tanggal  14  Juli  2025,  sekira  pukul  10.00  Wita
01936|bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan
01937|Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01938|Utara;
01939|Menimbang,  b ahwa  Terdakwa  mengetahui  Calon  Pekerja  Migran
01940|Indonesia yang akan diberangkatkan sejumlah  7 (tujuh) orang Calon Pekerja
01941|Migran  Indonesia  Dewasa  yaitu  saksi  Jufri  Sangkala,  Sdri.  Hajrah,  saksi
01942|Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail akan diberangkatkan
01943|ke  Malaysia  karena  adanya  permintaan  dari  Sdr.Rizal  di  Malaysia  melalui
01944|Whatsapp (WA) yang disebut Terdakwa sebagai “Bos Malaysia”, serta termasuk
01945|4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01946|Menimbang, b ahwa sebelumnya saksi Jufri Sangkala dengan istrinya
01947|Sdri.  Hajrah  bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang
01948|berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu
01949|tanggal  05  Juli  2025  sedang  cuti,  bertemu  dengan  saksi  Rahman  dan
01950|Sdri.Dahlia  datang  ke  rumah  saksi  Jufri  Sangkala  di  Kabupaten  Bantaeng
01951|Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01952|
01953|Provinsi  Sulawesi  Selatan  meminta  kepada  saksi  Jufri  Sangkala  agar  saksi