00739|di  persidangan  tersebut  Hakim  dalam  penjatuhan  putusan  ini  juga  akan
00740|mendasari  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  54  KUHP
00741|Nasional dengan pertimbangan sebagai berikut;
00742|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  Nasional
00743|menyebutkan bahwa:
00744|“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
00745|a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
00746|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
00747|c. sikap batin pelaku tindak pidana;
00748|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
00749|direncanakan;
00750|
00751|e. cara melakukan tindak pidana;
00752|f.sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
00753|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu tindak
00754|pidana;
00755|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
00756|i.pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
00757|j.pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
00758|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;”
00759|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00760|Nasional  yang  menyebutkan  “Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,
00761|atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian
00762|dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
00763|mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan
00764|kemanusiaan”;
00765|Menimbang,  bahwa  selain  aspek  yuridis,  hakim  juga  harus
00766|mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya, Dimana Aspek filosofis
00767|berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama
00768|hukum. Hakim  menilai  apakah  putusan  yang  diambil  mencerminkan  keadilan
00769|substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini,
00770|hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera,
00771|tetapi  juga  berorientasi  pada  pembinaan  dan  perbaikan  perilaku  Anak
00772|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  sehingga  setelah  menjalani  hukuman,
00773|sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang
00774|baik. Dan Hakim juga harus mempertimbangkan Aspek sosiologis juga menjadi
00775|bagian  penting  dalam  pertimbangan  hakim.  Aspek  ini  mengharuskan  hakim
00776|memperhatikan  nilai-nilai  budaya,  kebiasaan,  dan  kebutuhan  Masyarakat  di
00777|mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat
00778|bagi  masyarakat  serta  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  di
00779|masyarakat.  Pertimbangan  sosiologis  juga  meliputi  analisis  terhadap  latar
00780|belakang sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), motif melakukan tindak
00781|pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga putusan
00782|hakim  benar-benar  mencerminkan  kemanfaatan  dan  dapat  diterima  oleh
00783|masyarakat luas;
00784|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang No.
00785|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  tindakan yang
00786|dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
00787|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
00788|
00789|b. penyerahan kepada seseorang;
00790|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00791|d. perawatan di LPKS;
00792|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
00793|oleh pemerintah atau badan swasta;
00794|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
00795|g. perbaikan akibat tindak pidana
00796|Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional
00797|dalam  hukum  positif  (ius  constitutum atas  pemberlakukan  Undang-undang
00798|Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
00799|Pidana  atau  KUHP (Baru))  dikenal  sebagai  pemaafan  hakim atau  rechterlijk
00800|pardon atau  judicial  pardon yang  merupakan  hal  baru  dalam  pemberlakuan
00801|KUHP (Baru);
00802|Menimbang, bahwa pemaafan hakim atau rechterlijk pardon atau judicial
00803|pardon merupakan pengampunan yang diberikan oleh hakim kepada seseorang
00804|yang  telah  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana,  sebagai  bentuk
00805|kebijaksanaan  hakim  untuk  memberikan  kesempatan  kedua,  kepada  pelaku
00806|tindak  pidana  yang  menunjukkan  penyesalan  dan  kemauan  memperbaiki
00807|perilakunya, yang jika diterapkan dalam putusan hakim maka dapat dikatakan
00808|sebagai putusan pemaafan hakim.
00809|Menimbang, bahwa putusan pemaafan hakim ini merupakan kewenangan
00810|yang  dimiliki  oleh  hakim  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dalam
00811|melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili dan memutus
00812|perkara dengan terbatas pada syarat-syarat dan ketentuan penerapan putusan
00813|pemaafaan hakim yang berkeadilan dan bertanggungjawab;
00814|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim didasarkan
00815|pada asas yaitu:
00816|a. keadilan dan kemanusiaan, yakni penempatan nilai keadilan dan martabat
00817|manusia  sebagai  dasar  memastikan  pemidanaan  tidak  bersifat  represif
00818|semata;
00819|b. proporsionalitas,  yakni  keseimbangan  antara  tingkat  kesalahan,  sifat
00820|ringan tindak pidana, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan;
00821|c. pemidanaan sebagai upaya terakhir, yakni pidana dan tindakan sebagai
00822|upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai tanpa pemidanaan;
00823|d. individualisasi  pidana,  yakni  memperhatikan  keadaan  ringannya
00824|perbuatan, keadaan pribadi pelaku dan/atau keadaan pada waktu dilakukan
00825|tindak pidana serta yang terjadi kemudian;
00826|
00827|e. kepastian hukum dan akuntabilitas, yakni pemaafan hanya dapat diberikan
00828|melalui putusan hakim yang terbuka, disertai pertimbangan hukum yang jelas
00829|dan dapat dipertanggungjawabkan;
00830|f. kemanfaatan,  yakni  putusan  pemaafan  hakim  harus  mendatangkan
00831|kemanfaatan yang lebih besar daripada penjatuhan pidana atau tindakan;
00832|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  amanat  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00833|Nasional  tersebut  di  atas,  dalam  menentukan  ringannya  perbuatan,  Hakim
00834|mendasarkan pada Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang berisi
00835|keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, yang
00836|secara utuh pasal tersebut berbunyi:
00837|“Dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
00838|Pasal  51  sampai  dengan  Pasal  54,  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak
00839|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
00840|a) terdakwa adalah anak;
00841|b) terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
00842|c) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
00843|d) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
00844|e) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
00845|f) terdakwa  tidak  menyadari  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  akan
00846|menimbulkan kerugian yang besar;
00847|g) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
00848|h) korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak
00849|pidana tersebut;
00850|i) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak
00851|mungkin terulang lagi;
00852|j) kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan
00853|melakukan tindak pidana yang lain;
00854|k) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa
00855|atau keluarganya;
00856|l) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil
00857|untuk diri terdakwa;
00858|m)penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat
00859|tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
00860|n) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
00861|o) tindak pidana terjadi karena kealpaan;”
00862|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  juga  akan  dipertimbangkan  keadaan
00863|pribadi pelaku, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00864|
00865|a. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00866|b. Latar  belakang  mental  dan  intelektual  pelaku  Tindak  Pidana  untuk
00867|menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan
00868|atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau
00869|c. Bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan;
00870|Menimbang, bahwa lebih lanjut akan mempertimbangkan keadaan pada
00871|saat dan  setelah  terjadinya  tindak  pidana, Hakim  mempertimbangkan  hal-hal
00872|sebagai berikut:
00873|a. Keadaan lingkungan yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional
00874|pada saat melakukan tindak pidana;
00875|b. Tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri;
00876|c. Terdakwa meminta maaf kepada korban/keluarganya;
00877|d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa; dan/atau
00878|e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana
00879|(memperbaiki  barang  yang  rusak,  membayar  ganti  kerugian,  membiayai
00880|pengobatan, dsb.);
00881|Keseluruhan hal-hal yang dipersyaratkan dalam penerapaan putusan pemaafan
00882|hakim tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan pedoman pemidanaan
00883|sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional dan apabila terpenuhi maka
00884|akan  dipertimbangkan  lebih  lanjut  pemberlakuan  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00885|Nasional, dengan masing-masing pertimbangan sebagai berikut;
00886|Menimbang,  bahwa  terhadap  pertimbangan  perihal  bentuk  kesalahan
00887|pelaku Tindak Pidana, motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin
00888|pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak
00889|direncanakan,  cara  melakukan  Tindak  Pidana,  sikap  dan  tindakan  pelaku
00890|sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan
00891|ekonomi pelalu Tindak Pidana, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
00892|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
00893|uraian unsur pasal diketahui bahwa  awalnya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx pada hari
00894|Sabtu  tanggal  31  Januari  2026  sekitar  pukul  18:00  WIB,  sedang  di  warkop
00895|bersama Sdr. Dianta lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx ditelfon teman ngopi di Kota
00896|Bekasi dan sesampainya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dijalan Perjuangan sekira jam
00897|23.00 WIB dan sekira jam 23.00 Wib, ternyata sudah banyak yang berkumpul,
00898|disana ABH sedang ngopi lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dan  Kelompoknya yang
00899|bernama “Komplek43badboys” mendapatkan pesan singkat dari Instagram yang
00900|kelompok bernama “Tomgank” untuk bersiteru atau tawuran dengan kelompok
00901|“Kaliabangdukuh_official”,
00902|
00903|Menimbang, bahwa ABH Xxxxxxxxxxxxxxx mendapatkan ajakan tersebut
00904|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I , saat itu
00905|ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit  sedangkan  Anak
00906|Saksi anak II dan Anak Saksi anak I  tidak membawa senjata tajam, lalu sekira
00907|jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx
00908|tetap diwarung kopi kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026 sekitar
00909|pukul 01.00 Wib ada beberapa orang datang kembali ke tempat tonkrongan di
00910|Kota  Bekasi  dan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx sudah  melihat  beberapa  orang
00911|membawa senjata tajam celurit sebanyak 2 (dua) buah dan stik golf sebanyak 1
00912|(satu)  buah  lalu  sekitar  pukul  02.30  Wib  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx bersama
00913|kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx
00914|bersama kelompoknya dikejar warga sekitar dan berhasil diamankan;
00915|Menimbang, bahwa meskipun niat dari Anak Berhadapan dengan Hukum
00916|(ABH) awalnya dalah ngopi bareng temannya, akan tetapi kemudian menerima
00917|ajakan  temannya  untuk  tawuran  akan  tetapi  tawuran  tersebut  tidak  terjadi
00918|sehingga  tidak  ada  korban  dalam  perkara  ini,  sehingga  Anak  Berhadapan
00919|dengan Hukum (ABH) hanya menguasai atau memiliki senjata tajam tanpa ijin;
00920|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP Nasional yang mengatur
00921|bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan saat mengadili perkara
00922|pidana,  dan  jika  terdapat  pertentangan  antara  keduanya,  hakim  harus
00923|mengutamakan  keadilan.  Hadirnya  KUHP  Nasional  mempertegas  bahwa
00924|hukuman pidana terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip bahwa anak
00925|tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.
00926|Hal ini sejalan dengan Pasal 51 huruf d KUHP Nasional yang menyatakan bahwa
00927|tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan
00928|membebaskan terpidana dari rasa bersalah.
00929|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal
00930|riwayat  hidup,  keadaan  sosial  dan  keadaan  ekonomi  Terdakwa,  dengan
00931|pertimbangan sebagai berikut:
00932|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  diketahui  bahwa  ABH
00933|Xxxxxxxxxxxxxxx  telah  ditinggal  mati  oleh  ibunya,  sementara  ayahnya  tidak
00934|diketahui  keberadaanya  sehingga  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  tinggal  bersama
00935|neneknya  dan  tetap  mendapatkan  pendidikan  dasar,  karena  ABH
00936|Xxxxxxxxxxxxxxx  sejak  kelas  I SMP tidak  sekolah  lagi,  dan  saat  ini  bekerja
00937|serabutan untuk membantu biaya hidup dan ekonomi neneknya, sehingga ABH
00938|Xxxxxxxxxxxxxxx dipaksa bekerja sementara seyogyanya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx
00939|harus menikmati masa-masa anak/remaja;
00940|
00941|Menimbang,  bahwa  karakter  anak  di  Indonesia  (usia  14-17  tahun)
00942|merupakan  masa  transisi  krusial  yang  ditandai  dengan  pencarian  identitas,
00943|otonomi, dan pubertas fisik. Sehingga mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu
00944|tinggi, senang bersosialisasi, terpengaruh media sosial, serta mulai menghadapi
00945|tantangan sosial dan akademis yang lebih kompleks, maka sebagaimana budaya
00946|kearifan lokal masyarakat Indonesia yaitu individu yang 1. Religius, 2. Jujur, 3.
00947|Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja Keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa
00948|Ingin Tahu, 10. Semangat Kebangsaan, 11. Cinta Tanah Air, 12. Menghargai
00949|Prestasi, 13. Bersahabat/Komunikatif, 14. Cinta Damai, 15. Gemar Membaca, 16.
00950|Peduli Lingkungan, 17. Peduli Sosial dan 18. Tanggung Jawab, sehingga karena
00951|perbuatan tawuran belum terjadi serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
00952|diajak  oleh  teman-temannya  atau  pengaruh  dari  pergaulan  sehingga  ABH
00953|Xxxxxxxxxxxxxxx  ditangkap  dan  menyerahkan  diri  sebagai  bentuk
00954|pertanggungjawaban atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
00955|Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pengaruh pidana terhadap masa
00956|depan Terdakwa, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat ,
00957|Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
00958|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  konsideran dan  penjelasan  dalam
00959|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
00960|undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menyebutkan bahwa karakter daad-
00961|dader strafrecht  atau  filsafat hukum pidana yang berfokus pada pelaku ( dader)
00962|dan perbuatannya ( daad), di mana kejahatan dinilai dari kombinasi perbuatan
00963|lahiriah (actus reus) dan niat jahat ( mens rea) pelaku, serta mempertimbangkan
00964|aspek-aspek pribadi pelaku (riwayat hidup, keadaan sosial/ekonomi, dll.) serta
00965|dalam  menentukan  pidana,  menciptakan  sistem  yang  lebih  humanis  dan
00966|individualis daripada sekadar fokus pada perbuatan saja, yang ternyata filsafat
00967|hukum  tersebut  dalam  KUHP  Nasional dianggap  lebih  manusiawi  secara
00968|sistemik.  Atas  dasar  pemikiran  tersebut  dihubungkan  dengan  keadaan  Anak
00969|Berhadapan  dengan Hukum (ABH)  dalam  perkara  a quo , penjatuhan pidana
00970|maupun tindakan justru malah tidak sesuai dengan cita hukum itu sendiri, hal
00971|tersebut bukan tanpa alasan mengingat terjadinya tindak pidana dalam perkara a
00972|quo dipicu oleh pergaulan dari teman-teman Anak Berhadapan dengan Hukum
00973|(ABH) sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) salah dalam pergaulan,
00974|bahwa  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menyesali perbuatannya
00975|telah  pula  meminta  maaf  kepada  neneknya  didepan  persidangan  dan  dalam
00976|perkara ini tidak ada korban yang dirugikan, disatu sisi Anak Berhadapan dengan
00977|
00978|Hukum (ABH) masih muda dan masih dapat merubah sikap dan perbuatannya
00979|untuk masa depan yang lebih baik;
00980|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  pernyataan  yang  dibuat  dan
00981|ditanda  tangani  Farida  (nenek)  dan  Dasuki  Supriyadi  (paman)  ABH
00982|Xxxxxxxxxxxxxxx  yang  menyatakan  memohon  agar  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  di
00983|kembalikan kepada keluarga karena akan di sekolahkan di sekolah atau pondok
00984|pesantren. Maka  oleh karena  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx masih muda dan masih
00985|dapat merubah sikap dan prilakunya;
00986|Menimbang, bahwa  menurut Hakim  permohonan  dari  Nenek  ataupun
00987|Wali  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  dapat  dikabulkan,  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan
00988|utama  penjatuhan  pidana  bagi  anak  harus  bersifat  Edukatif  dan  Rehabilitatif
00989|dengan tujuan membina, mendidik, dan membimbing anak agar tidak mengulangi
00990|perbuatannya,  serta  memperbaiki  mental  dan  perkembangan  psikososialnya,
00991|bersifat Perlindungan Anak dengan tujuan Memastikan kepentingan terbaik bagi
00992|anak  (the  best  interest  of  the  child)  tetap  diutamakan,  menghindari  dampak
00993|negatif pemenjaraan, dan melindungi masa depan anak dan bersifat Ultimum
00994|Remedium dimana Penjara adalah jalan terakhir. Sanksi pidana diarahkan pada
00995|alternatif  lain  yang  lebih  mendidik  seperti  tindakan,  peringatan,  atau  pidana
00996|dengan syarat. Dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemeriksaan
00997|persidangan  dimana  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  awalnya  telah
00998|dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara tersebut merupakan bagian
00999|dari proses pembinaan dan pembelajaran bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
01000|(ABH) agar menyadari dan menginsyafi perbuatannya untuk lebih berhati-hati
01001|dan setelah Hakim menilai rasa penderitaan  Anak Berhadapan dengan Hukum
01002|(ABH)  atas penahanan tersebut sudah cukup dan proporsional dengan berat
01003|ringannya kesalahan dan dampak yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan
01004|Hukum (ABH) artinya konflik hukum dan keadilan sudah tuntas dan selesai serta
01005|telah terwujud harmonisasi keadaan dan rasa keadilan serta pemulihan keadaan,
01006|dan apabila  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  masih dikenakan pidana
01007|maupun tindakan dalam putusan ini maka perspektif cita hukum berupa keadilan,
01008|kemanfaatan dan kepastian menjadi sudah tidak relevan lagi, tidak adil dalam
01009|sudut  pandang  putusan  secara  kemanusiaan  maupun  pertanggungjawaban
01010|putusan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  tidak  ada  manfaat  lagi  baik  untuk
01011|pembinaan individu  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  sendiri maupun
01012|secara sosiolegal (tertib hukum masyarakat), serta tidak ada kepastian secara
01013|proporsional atau keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dihadapan
01014|hukum itu sendiri, sehingga penjatuhan pidana maupun tindakan dalam perkara
01015|
01016|a quo  terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan
01017|pengaruh pidana terhadap masa depan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01018|dinilai lebih besar mudharatnya (dampak negatif) dari pada manfaatnya (dampak
01019|positif), artinya penjatuhan pidana sedapat mungkin menghindarkan penderitaan
01020|hukum  terhadap  manusia  atau  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  jika