01225|zekerheid of noodzakelijkheid);
01226|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
01227|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01228|Menimbang bahwa Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan yang paling
01229|tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja  sebagai
01230|maksud (opzet als oogmerk);
01231|Hal. 28 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01232|
01233|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Sengaja  sebagai  maksud
01234|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01235|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01236|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
01237|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
01238|oleh hukum tersebut;
01239|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai
01240|berikut:
01241|- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak
01242|Korban adalah untuk melampiaskan nafsu Anak;
01243|- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak
01244|Korban adalah dikarenakan Anak sudah sering menonton film porno (bokep)
01245|sehingga Anak penasaran bagaimana rasanya  melakukan persetubuhan;
01246|- Bahwa Awalnya Anak hendak mencari sinyal kearah kuburan lalu Anak
01247|melihat ada Anak Korban sedang bermain diatas kuburan yang bertingkat.
01248|Kemudian Anak mendatangi Anak Korban ke tingkat dua kuburan tersebut dan
01249|Anak bertanya kepadanya “kelas berapa kau?” lalu Anak Korban menjawab
01250|“kelas 1”. Kemudian Anak Korban turun kebawah dan Anak melompat dari
01251|belakang kuburan tersebut;
01252|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  diatas
01253|dihubungkan dengan makna sengaja sebagai maksud yang telah Majelis Hakim
01254|uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak
01255|yang melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak untuk bersetubuh
01256|dengannya sudah  memenuhi  salah  satu  bentuk  kesengajaan  yaitu  sengaja
01257|sebagai  maksud  opzet  als  oogmerk. Majelis  Hakim  berpendapat  demikian
01258|dengan pertimbangan sebagai berikut:
01259|- Fakta  bahwa  Anak  sering  menonton  film  porno  sehingga  timbul  rasa
01260|penasaran  mengenai  "rasa  melakukan  persetubuhan"  membuktikan  bahwa
01261|pikiran Anak telah terisi dengan gambaran spesifik mengenai persetubuhan
01262|sebelum peristiwa terjadi;
01263|- Keterangan  Anak  bahwa  maksud  dan  tujuannya  melakukan  perbuatan
01264|tersebut  adalah  semata-mata  untuk  "melampiaskan  nafsu"  menegaskan
01265|bahwa persetubuhan bukanlah akibat sampingan melainkan tujuan utama dari
01266|tindakannya;
01267|- Bahwa  tindakan  Anak  mendatangi  Anak  Korban  di  area  kuburan,
01268|melakukan  interaksi  verbal,  hingga  melakukan  pengejaran  (melompat  dari
01269|Hal. 29 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01270|
01271|belakang  kuburan)  menunjukkan  adanya  rencana  sesaat  ( planned  intent)
01272|untuk merealisasikan rasa penasarannya tersebut;
01273|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
01274|Majelis Hakim berpendapat bahwa  Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah
01275|dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal
01276|36 KUHP Nasional, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat dimintai
01277|pertanggungjawaban Pidana;
01278|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
01279|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik
01280|dalam  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
01281|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01282|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka
01283|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01284|Menimbang bahwa pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional mengatur dalam
01285|pemidanaan wajib dipertimbangkan:
01286|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01287|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01288|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01289|d. tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
01290|e. cara melakukan Tindak Pidana;
01291|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01292|g. riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelalu  Tindak
01293|Pidana;
01294|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01295|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01296|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
01297|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01298|Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026
01299|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 mengatur “Pasal
01300|54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut
01301|baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat dalam putusan dengan
01302|menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan
01303|keadaan yang memberatkan”;
01304|Menimbang bahwa didalam fakta persidangan menurut Majelis Hakim
01305|telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
01306|Hal. 30 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01307|
01308|a. Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
01309|Anak untuk bersetubuh dengannya;
01310|b. Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
01311|memaksa  Anak  Korban  untuk  bersetubuh  dengannya .  Majelis  Hakim
01312|berpendapat  demikian  dikarenakan  Anak  sejak  awal  memiliki  niat  dan
01313|berencana untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan
01314|Anak telah menonton Film porno, dan niat itu telah dilaksanakan dengan
01315|perbuatan anak yang mendatangi Anak Korban di area kuburan, melakukan
01316|interaksi  verbal,  hingga  melakukan  pengejaran  (melompat  dari  belakang
01317|kuburan);
01318|c. Anak menyesali perbuatannya;
01319|Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 54 ayat (1)
01320|KUHP  Nasional  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2026
01321|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Majelis Hakim
01322|akan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya sebagai
01323|hal  yang  memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  sebelum  menjatuhkan
01324|pemidanaan terhadap Anak;
01325|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01326|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01327|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
01328|Restoratif;
01329|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01330|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01331|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
01332|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
01333|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01334|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01335|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01336|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01337|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01338|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01339|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01340|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01341|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01342|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01343|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01344|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01345|Hal. 31 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01346|
01347|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01348|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
01349|Pidana Anak;
01350|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
01351|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
01352|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
01353|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
01354|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
01355|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01356|Kemasyarakatan;
01357|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01358|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
01359|Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Agar Anak hukuman
01360|seringan-ringannya  namun  cukup  memberi  efek  jera  dengan  tetap
01361|memperhatikan usia dan kondisi mental Klien;
01362|Menimbang  bahwa  terhadap  Rekomendasi  yang  disampaikan   oleh
01363|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akan
01364|memberikan putusan yang adil dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik
01365|bagi  anak  dengan  tetap  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01366|persidangan;
01367|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
01368|Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01369|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
01370|- Bahwa  belum  ada  perdamaian  antara  Keluarga  Anak  Korban  Anak
01371|Korban, sehingga Menurut Majelis Hakim belum terjadi pemulihan keadaan
01372|didalam perkara aquo.
01373|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
01374|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
01375|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
01376|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
01377|memberikan keadilan yang bagi Anak Korban Anak Korbandan keluarga Anak
01378|Korban Anak Korban;
01379|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01380|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01381|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01382|remedium).
01383|Hal. 32 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01384|
01385|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01386|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01387|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01388|membahayakan masyarakat;
01389|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01390|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01391|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01392|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01393|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01394|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01395|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01396|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01397|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01398|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01399|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01400|melakukan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01401|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01402|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01403|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01404|pendidikan Formal;
01405|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01406|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01407|serta bertanggung jawab;
01408|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan  telah
01409|terbukti  Anak  memiliki  kebiasaan  menonton  film  porno,  sehingga  Majelis
01410|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga Anak
01411|mampus menghilangkan kebiasaan menonton film porno;
01412|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01413|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01414|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01415|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01416|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
01417|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01418|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01419|untuk masa depan anak.
01420|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01421|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01422|Hal. 33 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01423|
01424|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01425|Anak tersebut;
01426|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01427|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01428|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
01429|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01430|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01431|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01432|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01433|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01434|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01435|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01436|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
01437|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
01438|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
01439|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
01440|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
01441|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
01442|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
01443|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
01444|sebagai generasi penerus bangsa;
01445|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01446|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01447|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01448|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01449|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01450|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01451|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01452|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
01453|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
01454|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
01455|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
01456|diperhatikan;
01457|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal
01458|473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 44 UU
01459|RI  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana ,  Pidana  Penjara  dan
01460|Pidana  denda  bersifat  alternatif,  artinya  jika  seseorang  terbukti  melakukan
01461|Hal. 34 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01462|
01463|perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap seseorang
01464|tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau pidana denda;
01465|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01466|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01467|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
01468|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01469|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-
01470|Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, maka
01471|pada pokoknya terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda;
01472|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01473|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01474|Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01475|KUHP jo Pasal VII angka 44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01476|Pidana,  maka  seharusnya  terhadap  anak  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  atau
01477|pidana denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana
01478|denda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak hanya dapat dijatuhi
01479|pidana penjara;
01480|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
01481|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
01482|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01483|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01484|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01485|tahanan;
01486|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01487|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01488|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) potong gaun warna
01489|kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink, 1 (satu)
01490|potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK Gilvan Kniel, 1
01491|(satu) potong celana pendek warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah
01492|pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban saat terjadinya peristiwa
01493|persetubuhan didalam perkara aquo, sehingga agar barang bukti tersebut tidak
01494|menimbulkan trauma bagi Anak Korban  Anak Korban dan barang bukti tersebut
01495|tidak  dipergunakan  lagi  oleh  Anak,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
01496|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01497|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01498|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01499|meringankan Anak;
01500|Hal. 35 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01501|
01502|Keadaan  yang  memberatkan:
01503|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  Korban  Anak  Korban  menjadi
01504|pemalu  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Laporan  Sosial  Perkembangan
01505|Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Anak Korbanyang
01506|dibuat oleh Muslim Choir Harahap.S.Sos tanggal 12 Februari 2026;
01507|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01508|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, dan
01509|Orangtua Anak Korban;
01510|- Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
01511|Anak Korban untuk bersetubuh dengannya
01512|- Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
01513|memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;
01514|Keadaan yang meringankan:
01515|- Anak belum pernah dihukum;
01516|- Anak Menyesali perbuatannya;
01517|- Anak masih bersekolah;
01518|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah