00709|Indonesia Nomor 201 tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
00710|Ketenagakerjaan  Nomor  294  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan
00711|Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan
00712|Baru, negara Taiwan merupakan negara tujuan penempatan. Penempatan
00713|untuk negara tujuan Taiwan menggunakan skema:
00714|   Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
00715|Indonesia (P to P) : Skema penempatan P to P dapat dilakukan untuk
00716|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  Perusahaan  berbadan
00717|hukum  (Perusahaan  yang  terdaftar  pada  otoritas  setempat)  atau
00718|pemberi kerja perseorangan/sektor rumah tangga;
00719|   Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan:  Pekerja  Migran
00720|Indonesia Perseorangan merupakan Pekerja Migran Indonesia yang
00721|akan  bekerja  tanpa  melalui  pelaksana  penempatan  dan  tidak
00722|dipekerjakan pada jabatan terendah pada setiap sektor.
00723| Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Skema Special
00724|Placement Program To Taiwan (SP2T). 
00725| Bahwa  BP3MI  Nusa  Tenggara  Barat  memiliki  data-data  mengenai
00726|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
00727|Data  tersebut  dapat  diakses  oleh  publik  melalui
00728|Paraf
00729|
00730|https://siskop2mi.bp2mi.go.id. Terkait ijin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan
00731|Penempatan  Pekerja Migran Indonesia) yang  dikeluarkan  Kementerian
00732|Tenaga  Kerja  R.I,  dan  SIP2MI  (Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
00733|Indonesia)  yang  dikeluarkan  Kepala  BP2MI,  dan  izin  cabang  yang
00734|dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  NTB  bagi  P3MI  yang  kantor
00735|pusatnya  berkedudukan  di  luar  wilayah  Provinsi  NTB  dan  yang  akan
00736|merekrut calon PMI di wilayah Provinsi NTB, wajib mendirikan Kantor
00737|Cabang P3Ml di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan
00738|Peraturan  Gubernur  No.  39  tahun  2019,  tentang  Tata  Cara  Pendirian
00739|Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00740| Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
00741|Tahun  2017  pasal  69  orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
00742|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00743| Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18
00744|tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  banwa
00745|pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah :
00746|a. Badan; 
00747|Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia  oleh Badan dilakukan atas
00748|dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah
00749|Negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja
00750|berbadan hukum dinegara tujuan penempatan; 
00751|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ;
00752|Perusahaan  yang  akan  menjadi  perusahaan  Penempatan  Pekerja
00753|Migran  Indonesia  wajib  mendapatkan  izin  SIP3MI  (Surat  Izin
00754|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia)  dari  menteri
00755|sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang
00756|akan melaksanakan penempatan wajib memiliki.
00757|c. SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia); 
00758|Perusahaan  yang  akan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
00759|untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri.  Perusahaan  wajib
00760|bertanggung  jawab  terhada  Pelindungan  pekerjanya  yang
00761|ditempatkan diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. 
00762| Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021
00763|tentan Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 huruf
00764|1  bahwa   Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan
00765|Paraf
00766|
00767|pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00768|dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama
00769|bekerja, dan setelah bekerja. Adapun skema penempatan yang dimaksud
00770|adalah :  
00771|a. Berdasarkan  PP  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara
00772|Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Pasal 3. 
00773|1) Goverment  to  Government  (G  to  G)  yang  penempatannya
00774|dilakukan oleh P2MI. 
00775|2) Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan
00776|oleh BP2MI
00777|b. Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata
00778|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2. 
00779|1) Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
00780|P3MI. 
00781|2) Untuk kepentingan perusahan sendiri (UKPS) yang diberikan ijin
00782|oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 
00783| Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  tidak  sesuai  dengan
00784|mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia, karena tidak sesuai
00785|dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00786|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69
00787|menyebutkan Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan
00788|Pekerja Migran Indonesia;
00789| Bahwa dalam kasus ini  Saksi  Suparman Alias Upeng Dan Saksi Faiz
00790|Faisol untuk bekerja di luar negeri atau di negara Taiwan tersebut tidak
00791|terdaftar sebagai seorang Pekerja Migran Indonesia secara legal atau
00792|secara procedural;
00793| Bahwa  syarat  bekerja  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  harus  di
00794|lengkapi dengan BPSJ, mempunyai tujuan kerja dan kontrak kerja yang
00795|jelas sebelum berangkat, adanya pelatihan kerja; 
00796| Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan pekerja
00797|migran Indonesia secara legal;
00798| Bahwa  Terdakwa  sudah  melanggar  UU  Pelindungan  Pekerja  Migran
00799|Indonesia  karena  Terdakwa  memberangkatkan  Saksi  korban
00800|menggunakan Visa pelancong bukan Visa kerja;
00801|Paraf
00802|
00803| Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam ketentuan
00804|tersebut antara lain Calo atau Individu yang tidak memiliki kewenangan
00805|untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Pasal  81  yang
00806|menyatakan  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
00807|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69
00808|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan
00809|dendapaling banyak Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah);
00810|Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
00811|2. Ahli  Dr.  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H  dibawah  sumpah  yang  pada
00812|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00813| Bahwa  makna  tindak  pidana  perdagangan  orang,  berdasarkan
00814|pengetahuan  yang  Ahli  miliki  sebagaimana  mengacu  pada  Undang-
00815|Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana
00816|perdagangan orang bahwa:  
00817|Pasal  1  (1):  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  Perekrutan,
00818|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau
00819|Penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  Kekerasan,  Penculikan,
00820|Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekerasan  atau
00821|Posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,
00822|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
00823|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
00824|antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
00825|tereksploitasi.  
00826|Pasal 1 (2): Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan
00827|atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana
00828|yang  ditentukan  dalam  UU  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00829|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.  
00830| Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3(tiga)
00831|yaitu unsur Proses, unsur Cara dan Tujuan Eksploitasi, hal tersebut dapat
00832|dijelaskan sebagai berikut :    
00833|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
00834|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang.  
00835|b. Cara : Dengan ancaman kekerasan, Penggunaan kekerasan,
00836|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
00837|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan       utang atau Memberi
00838|Paraf
00839|
00840|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
00841|yang memegang kendali atas orang lain tersebut.  
00842|c. Tujuan  Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
00843|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
00844|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00845|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
00846|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
00847|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
00848|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
00849|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial. 
00850|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:  
00851|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
00852|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
00853|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
00854|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
00855|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
00856|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
00857|menimbulkan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
00858|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
00859|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
00860|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.   
00861|d. Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara
00862|dan Tujuan adalah unsur kumulataif sementara bagian bagian dalam
00863|unsur itu adalah unsur alternatif.  
00864| Bahwa menurut keilmuan Ahli bahwa yang dikatakan sebagai korban
00865|adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,  Mental,  Fisik,
00866|Seksual  dan  atau  Sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya  tindak  pidana
00867|perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21 Tahun 2007;
00868| Bahwa  ciri-ciri  dari  Perdagangan  Orang  dalam  Konteks  Migrasi
00869|Ketenagakerjaan adalah : 
00870|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;  
00871|b. Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa
00872|dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta  penampungan  tanpa
00873|batas waktu yang jelas; 
00874|c. Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja 
00875|Paraf
00876|
00877|d. Perekrutan dibawah umum (-18 tahun) dokumen dipalsukan;  
00878|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;  
00879|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);  
00880|g. Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;  
00881|h. Ditempatkan oleh perorangan, bukan PPPMI yang memiliki izin
00882|dari Menteri tenaga Kerja;  
00883|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;  
00884|j. Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
00885|walaupun tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;  
00886|k. Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah
00887|(Over Charging).  
00888| Bahwa  mendengar  dan  memperhatikan  kronologis  kejadian  yang
00889|disampaikan  oleh  Penyidik,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  Saksi
00890|Suparman dan Saksi Faiz Faishol merupakan korban perdagangan orang
00891|dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
00892| Bahwa  berdasarkan  kronologis  kejadian  sebagaimana  terungkap  di
00893|dalam persidangan, maka perbuatanTerdakwa Reni Riawati Alias Reni
00894|merupakan  perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  dengan
00895|cara  merekrut  korban,  dengan  cara  menawarkan  korban  serta
00896|mengiming-imingi  akan  memberangkatkan  bekerja  menjadi  Pekerja
00897|Migran Indonesia ke negara Taiwan dengan gaji sejumlah  Rp15.000.000,-
00898|(lima  belas  juta  rupiah)  perbulan  sehingga  korban  bersedia  dan
00899|menyerahkan uang pendaftaran yang selanjutnya Terdakwa melakukan
00900|kegiatan  pemindahan  ke  Luar  Negeri  dengan  menggunakan  Visa
00901|pelancong yang bukan untuk bekerja;
00902| Bahwa  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  Terdakwa  maka  seseorang
00903|haruslah memenuhi unsur pasal yang disetidaknya dibuktikan dengan dua
00904|alat bukti yang sah, dari keterangan penyidik maka Terdakwa Reni Riawati
00905|Alias Reni sudah dapat dikatakan sebagai Terdakwa karena memenuhi
00906|unsur pasal yakni : Perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan
00907|cara sebagai berikut: 
00908|a. Proses
00909|1) Merekrut korban; 
00910|Paraf
00911|
00912|2) Memindahkan korban dari Lombok menuju Jakarta, kemudian
00913|dari Jakarta menuju Taiwan, dari Taiwan menuju Jepang hingga
00914|akhirnya korban di deportasi. 
00915|b. Cara
00916|Melakukan  Penipuan  dengan  janji  akan  dipekerjakan  ke  negara
00917|Taiwan  menggunakan  visa  pelancong  pada  sektor  perkebunan
00918|dengan gaji yang akan diterima sebesar Rp.15.000.000(lima belas
00919|juta rupiah); 
00920|c. Tujuan
00921|Tujuan dari TPPO dalam peristiwa hukum yang dipaparkan didepan
00922|persidangan telah terpenuhi yakni bahwa korban merasa dirugikan
00923|karena telah mengeluarkan uang untuk biaya pemberangkatan namun
00924|korban tidak mendapatkan sesuai apa yang dijanjikan oleh Terdakwa,
00925|tidak mendapat pelatihan atau persiapan apapun pada saat dijanjikan
00926|Terdakwa  bekerja ke negara Taiwan. Terdakwa pastilah mengetahui
00927|bahwa  memberangkatkan  korban  tanpa  memberikan  ketrampilan,
00928|tanpa Perjanjian Kerja, tanpa Asuransi Perlindungan dan Kesehatan
00929|dapat mengakibatkan korban tereksploitasi. 
00930|Secara lebih khusus perbuatan yang dilakukan oleh  Terdakwa Reni
00931|Riawati memenuhi unsur pasal 11 jo pasal 4 UU TPPO dapat saya
00932|uraikan sebagai berikut : Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa
00933|Reni Riawati membawa warga negara Indonesia, Yang dibawa adalah
00934|warga  negara  Indonesia  yakni  Saksi  Suparman  dan  Saksi  Faiz
00935|Faishol.  Dalam  hal  kata  membawa  Terdakwa  Reni  Riawati   yang
00936|bekerja  sama  dengan  Beni  Chang  telah  merekrut  dan  mengantar
00937|korban sampai bandara Ke luar Wilayah negara Republik Indonsia :
00938|Negara  yang  di  tuju  adalah  Jepang;  Dengan  maksud  untuk
00939|diekspolitasi : Unsur ini  terpenuhi karena tidak perlu sampai korban
00940|terekplotasi, pelaku sudah megetahui bahwa berangkat ke luar ngeri
00941|tanpa  pelatihan,  kontrak  keja,  jaminan  sosial  dapat  menyebabkan
00942|korban tereksploitasi.
00943|Pasal 11 UU TPPO berbunyi sebagai berikut : 
00944|Setiap  orang  yang  merencanakan  atau  melakukan  permufakatan
00945|jahat untuk  melakukan tindak pidana  perdagangan  orang  dipidana
00946|Paraf
00947|
00948|dengan pidana yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud
00949|dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. 
00950| Bahwa jika Terdakwa telah merencanakan untuk membawa korban ke
00951|luar  negeri  dan  hal  itu  diluar  prosedur  sehingga  dapat  menyebabkan
00952|korban tereksploitasi. Walaupun korban tidak sampai tereksploitasi di luar
00953|negeri  karena  dideportasi,  tapi  pelaku  sudah  memenuhi  unsur
00954|merencanakan;
00955|Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;
00956|
00957|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00958|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00959| Bahwa  Terdakwa  memberangkatkan  Saksi  Suparman  Suhari  Alias
00960|Upeng, Saksi Faiz Faishol Alias Faiz, dan Kamarudin ke luar negeri;
00961| Bahwa Terdakwa hanya merekomendasikan orang-orang tersebut untuk
00962|diberangkatkan  sebagai  Pelancong  dan  para  korban  mengetahui  bahwa
00963|mereka berangkat sebagai Pelancong;
00964| Bahwa Saksi Faiz Faishol Alias Faiz membuat paspor sendiri; 
00965| Bahwa awalnya orang tua korban datang ke rumah Terdakwa, meminta
00966|tolong agar anaknya bisa diproseskan untuk berangkat ke Taiwan, Saksi
00967|kemudian menjelaskan jangan lewat visa Pelancong karena resikonya tinggi,
00968|kalau resmi bisa menunggu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan baru berangkat,
00969|tapi karena orang tuanya takut anaknya terkena pergaulan bebas sehingga
00970|ingin  agar  anaknya  cepat  berangkat  yang  kalau  bisa  memakai  visa
00971|Pelancong;
00972| Bahwa tujuan para korban tersebut berangkat ke luar negeri adalah
00973|untuk bekerja, karena hal tersebut merupakan keinginan Para Korban sendiri
00974|sehingga Terdakwa mau memberangkatkan;
00975| Bahwa  para  korban  ada  mengeluarkan  biaya  untuk  mengurus
00976|keberangkatan  dan  ada  kuitansinya,  biaya  tersebut  dipergunakan  untuk
00977|mengurus Paspor, Tiket dan Visa;
00978| Bahwa  Terdakwa  hanya  menerima  uang  tersebut,  selanjutnya  uang
00979|tersebut Terdakwa transfer kepada Beni Wijaya, Beni Wijaya yang mengurus
00980|Tiket dan Visa para korban;
00981| Bahwa dari uang yang Terdakwa terima dari para korban, Terdakwa
00982|akan mendapat keuntungan se jumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per
00983|kepala (per orang) kalau yang bersangkutan sudah sampai di negara tujuan;
00984|Paraf
00985|
00986| Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan sejumlah  Rp3.000.000,-
00987|(Tiga juta rupiah) tersebut, karena para korban belum tiba di negara tujuan;
00988| Bahwa  ada  uang  yang  mengendap  di  rekening  Terdakwa  sejumlah
00989|Rp8.000.000,-  (Delapan  juta  rupiah),  uang  tersebut  merupakan  uang
00990|pengembalian ke korban, karena sebelumnya ada perjanjian kalau korban
00991|mental, uangnya akan dikembalikan ke korban, yang sampai saat ini uang
00992|tersebut masih di rekening Terdakwa, belum Terdakwa kembalikan kepada
00993|korban; 
00994| Bahwa Terdakwa tetap merekomendasikan korban berangkat dengan
00995|visa Pelancong dengan tujuan untuk bekerja;
00996| Bahwa  Terdakwa  merekomendasikan  keberangkatan  para  korban
00997|karena teman Terdakwa yang bernama Beni Wijaya memiliki travel resmi;
00998| Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menggunakan visa Pelancong
00999|ke  luar  negeri  tidak  boleh  bekerja  di  luar  negeri,  Terdakwa  menyadari
01000|kesalahan Terdakwa; 
01001| Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberangkatkan orang ke luar
01002|negeri secara resmi;
01003| Bahwa prosedur memberangkatkan orang ke luar negeri secara resmi
01004|adalah yang pertama medical check-up, apabila lulus kemudian diberikan
01005|pembekalan, diajarkan Bahasa setempat, dan kemudian setelah ada Job
01006|order dari agency di Taiwan baru tenaga kerja diberangkatkan;
01007| Bahwa untuk para korban belum ada job order nya; 
01008| Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
01009| Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;