01089|Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
01090|- bahwa  dokumen yang saksi miliki saat ini untuk berangkat dan bekerja di
01091|Negara  Singapura  sebagai  Calon  PMI  adalah  paspor  pelancong,  KTP ,
01092|INSURANCE GUARENTEE, dan IN  -  PRINCIPLE APPROVAL.
01093|- Bahwa saudara MISNO tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
01094|Migran (P3MI) yang resmi dalam melakukan proses keberangkatan terhadap
01095|saksi dan saudari TRI HARTATI sebagai Calon PMI, karena saksi dilakukan
01096|proses secara perorangan.
01097|- Bahwa yang saksi tahu saudara MISNO membantu melakukan pengurusan
01098|terhadap  saksi  dan  saudari  TRI  HARTATI  selama  berada  di  Kota  Batam
01099|sebelum diberangkatkan ke Negara Singapura.
01100|- bahwa  saksi  tidak  ada  ditempatkan  di  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  untuk
01101|mendapatkan sertifikasi keterampilan kerja.
01102|- Bahwa pada saat dilakukan proses keberangkatan dan akan diberangkatkan
01103|ke Negara Singapura sebagai Calon PMI, saksi ada dilakukan Medical Cek Up
01104|atau tes Kesehatan terlebih dahulu di sebuah Klinik di Kabupaten Malang  -  Jatim
01105|(nama klinik tidak ingat). Saksi tidak ada dilakukan tes psikology, tes kejiwaan
01106|dan tidak terdaftar/memiliki Nomor Peserta Jaminan Sosial.
01107|- Bahwa saksi tidak ada memiliki e  -  PMI (elektronik Pekerja Migran Indonesia)
01108|yang telah dijelaskan kegunaannya oleh penyidik pada saat pemeriksaan.
01109|- Bahwa   saudara  MISNO  yaitu  orang  yang  mengatur  dan  mengurus
01110|keberangkatan saksi ke Negara Singapura selama berada di Kota Batam.
01111|- Bahwa  dokumen  paspor  milik  saksi  yang  akan  saksi  gunakan  untuk
01112|berangkat ke Negara Singapura.
01113|- Bahwa  Tiket  Pesawat  Lion  Air  JT  971  atas  nama  saksi  dengan  rute
01114|penerbangan  tujuan  Juanda  Surabaya    –     Hang  Nadim  Batam  tanggal  31
01115|Oktober 2024, dan Tiket tersebut saksi beli di travelok dengan uang saksi pribadi
01116|
01117|sebesar Rp2.010.000  (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2024.
01118|Namun berdasarkan informasi saudari LIDIA bahwa uang tersebut akan di ganti
01119|oleh agensi Singapura saat saksi berhasil masuk ke Negara Singapura.
01120|- Bahwa  Tiket SINDO FERYY atas nama saksi dengan rute tujuan Batam
01121|Centre  -  Harbourfront Centre Singapura tanggal 31 Oktober 2024, dan Tiket
01122|tersebut saksi beli di konter tiket Pelabuhan Batam Centre tanggal 31 Oktober
01123|2024 sekira pukul 12.30 Wib yang dimana untuk biaya tiket tersebut diberikan
01124|oleh saudara MISNO selaku pengurus CPMI yang ada di Batam.
01125|- Bahwa  dokumen  INSURANCE  GUARENTEE  yang  dimana  dokumen
01126|tersebut dikirim oleh agency/pengurus saksi yang bernama PATRICK yang
01127|merupakan Warga Negara Singapura.
01128|- bahwa dokumen IN  -  PRINCIPLE APROVAL yang dikirimkan oleh Sdri LIDIA
01129|yang merupakan seorang pengurus asal Kabupaten Malang Jawa Timur.
01130|- Bahwa saksi tidak ada menandatangani kontrak kerja antara saksi, saudari
01131|LIDIA, saudari SUSAN, saudara PATRICK atau dengan saudara MISNO.
01132|- T erhadapa  keterangan  saksi  tersebut T erdakwa  menyatakan  tidak
01133|mengetahuinya
01134|
01135|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01136|berikut:
01137|1. Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A.  ,   keterangannya dibacakan yang pada pokoknya
01138|sebagai berikut:
01139|- Bahwa Saksi mempunyai keahlian dibidang Tindak Pidana Perdagangan
01140|Orang;
01141|- Bahwa  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
01142|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
01143|ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01144|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01145|bayaran atau manfaat,  sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
01146|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
01147|negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
01148|orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang – Undang
01149|Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007.
01150|- Bahwa  Komponen  inti  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yaitu
01151|proses,  cara  dan  tujuan,  yang  mana  masing-masing  dari  ketiga  tersebut
01152|beragam bentuk unsurnya. Misalnya untuk proses tidak hanya perekrutan, tapi
01153|juga  penampungan,  penerimaan  dan  sebagainya.  Sedangkan  untuk  cara,
01154|merupakan  caracara  melawan  hukum  untuk  mendapatkan  persetujuan
01155|seseorang,  yaitu  dengan  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  ikatan  hutang,
01156|
01157|pemalsuan, penyalahgunaan posisi rentan, dan sebagainya. Lalu kemudian,
01158|bahwa unsur tujuan eksploitasi, bahwa eksploitasi tidak harus terjadi selama
01159|proses dan cara melawan hukumnya telah ada. Lalu terdapat keberagaman
01160|bentuk eksploitasi, mulai dari kerja paksa, pelayanan paksa, eksploitasi seksual,
01161|penyeludupan manusia hingga pemindahan organ tubuh.
01162|- Bahwa  seseorang  dapat  dikriteriakan  melakukan  Tindak  Pidana
01163|Perdagangan  Orang  apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  pada  setiap
01164|perbuatan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kriteria
01165|itu meliputi adanya salah satu unsur dari proses, salah satu unsur dari cara dan
01166|salah satu unsur dari eksploitasi atau tujuan eksploitasi. Khusus untuk korban
01167|anak, maka tidak diperlukan adanya unsur cara. Kemudian juga persetujuan
01168|korban tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.
01169|- Bahwa letak perbuatan yang dilakukan oleh T ersangka Sdr MISNO Bin
01170|SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm) adalah ikut
01171|serta  melakukan percobaan pemberangaktan korban TPPO dan tersangka
01172|juga mengetahui bahwa korban tidak memiliki  dokumen yang  lengkap untuk
01173|bekerja  yaitu  visa  kerja  dan  tersangka  membantu  mempersiapkan
01174|keberangkatan  secara  illegal  untuk  dipekerjaan  yang  rentan  mengalami
01175|eksploitasi. Namun keberangkatan ke Singapura gagal, sehingga digolongkan
01176|sebagai perbuatan yang tidak selesai atau dalam doktrin hukum pidana disebut
01177|dengan percobaan melakukan tindak pidana.
01178|- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi di atas perbuatan yang dilakukan oleh
01179|saudara MISNO Bin SIRUN dan saudara RONI. S Alias RONI SURYADI Bin
01180|SABTU (Alm) digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, karena
01181|unsur proses, cara dan tujuan telah terpenuhi, meskipun eksploitasi belum
01182|terjadi, namun korban berpotensi mengalami eksploitasi.
01183|- Bahwa makna “dengan maksud untuk dieksploitasi sebagaimana tertulis
01184|pada pasal 4 UU No 21 T ahun 2007 T entang PTPPO “Setiap orang yang
01185|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
01186|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
01187|dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
01188|(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus
01189|dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
01190|rupiah)”,  prinsipnya  bahwa  pelaku  telah  memiliki  sikap  batin  jahat  untuk
01191|melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi  belum terjadi. Namun
01192|dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan
01193|saksi korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/document yang
01194|menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. Dengan
01195|
01196|maksud  juga  dapat  ditafsirkan  sebagai  sikap  batin  jahat  dengan  penuh
01197|keinsyafan  atau  kesadaran  dan  pengetahuan  bahwa  pelaku  berkehendak
01198|membawa WNI ke luar Indonesia untuik dieksploitasi diluar wilayah Indonesia.
01199|Cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya penipuan, bujuk
01200|rayu,  ancaman,  kekerasan  atau  bentuk  lain  sehingga  korban  mengikuti
01201|kehendak  pelaku  merupakan  indikasi  lain  sebagai  perwujuduan  dengan
01202|maksud. Jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin hukum pidana adalah
01203|bagian dari asas culvabilitas yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dalam
01204|mewujudkan tindak pidana. eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi
01205|dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada maksud dari pelaku
01206|untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi. Rangkaian itu meliputi
01207|rekrutmen, penampungan, memberangkatkan  WNI tanpa  dokumen  bekerja
01208|yang  sah,  tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan  Kesehatan,  tidak  ada  izin
01209|memberangkatkan T enaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
01210|- Bahwa terkait unsur “DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI” dalam
01211|perkara ini adalah Para korban dibujuk, mereka diberangkatkan tanpa dokumen
01212|kelengkapan  untuk  bekerja  yang  sah, tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan
01213|Kesehatan, dan tersangka belum punya izin memberangkatkan TKI ke luar
01214|negeri.
01215|- Bahwa saudara MISNO Bin SIRUN dan saudara RONI. S Alias RONI
01216|SURYADI Bin SABTU (Alm) dalam perkara ini telah memenuhi unsur proses,
01217|cara  dan  tujuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01218|Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01219|Pidana Perdagangan Orang;
01220|- Bahwa  membantu   melakukan  artinya  memberikan  sarana,  keterangan,
01221|informasi  untuk  memudahkan  terlaksananya  sebuah  tindaka  pidana.
01222|Sedangkan  melakukan  percobaan  artinya  adalah  niat  untuk  melakukan
01223|kejahatan telah ada, permulaan pelaksanaan juga sudah terlaksana namun
01224|tidak selesai karena bukan kehendak dari pelaku. Dalam kasus ini T ersangka
01225|Sdr  MISNO  Bin  SIRUN  mempunyai  peran  membantu  mengarahkan  para
01226|korban di kedai Kona dan memberikan uang Rp425.000 masing-masing korban
01227|untuk membeli tiket.  Sedangka Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU
01228|(Alm) membantu tiba di Pelabuhan batam maka selanjutnya  RONI Mengurus
01229|korban (Sdri TRI HARTATI dan Sdri LAILATUL FITRIYAH) agar dapat lolos dari
01230|Pemeriksaan Petugas Imigrasi yang berada di Pelabuhan Batam Center;
01231|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr MISNO Bin SIRUN dan Sdr
01232|RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm) dilakukan bersama sama,
01233|namun  kualita  perbuatan  yang  dilakukan  sebatas  pada  perbantuan  bukan
01234|
01235|sebagai aktor utama, ide untuk melaksanakan tindak pidana bukan pada diri Sdr
01236|MISNO Bin SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm)
01237|meskipun ada peran yang berbeda, karena itu kurang relevan dikaitkan dengan
01238|penyertaan (deelneming). Ada peran yang berbeda dalam mewujudkan tindak
01239|pidana perdagangan orang namun sebatas memberikan sarana, keterangan,
01240|fasiltas, sehingga ada pembagian peran yang berbeda antara keduanya. T anpa
01241|adanya  peran  keduanya  maka  tindak  pidana  sulit  dilaksanakan  namun
01242|perannya sebatas pada perbantuan. Jadi keduanya bersama sama membantu
01243|mewujukan tindak perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo
01244|Pasal  10  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  pemberasan  tindak  pidan
01245|perdagangan. Dengan demikian  Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana tidak relevan
01246|diterapkan tersangka yaitu Sdr MISNO Bin SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI
01247|SURYADI Bin SABTU (Alm).
01248|- Bahwa perbuatan tentang membantu melakukan tindak pidana perdagangan
01249|orang lebih tepat diterapkan. Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU
01250|(Alm) memenuhi unsur diterapkan pasal 56 KUHPidana,
01251|- T erhadap keterangan Ahli tersebut T erdakwa menyatakan tidak tahu;
01252|2. FARID MA’RUF , S.Ag.  ,     keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai
01253|berikut:
01254|- Bahwa Ahli     mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
01255|Migran Indonesia, karena pekerjaan ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai
01256|Direktur  Penempatan  Nonpemerintah  pada  Pemberi  Kerja  Perseorangan
01257|Direktorat  Jenderal  Penempatan  Kementrian  Pelinungan  Pekerja  Migran
01258|Indonesia;
01259|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran
01260|Indonesia Nomor 1 T ahun 2024 tentang Organisasi dan T ata Kerja Kementerian
01261|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01262|Indonesia,  Direktorat  Penempatan  Nonpemerintah  pada  Pemebri  Kerja
01263|Perseorangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
01264|kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria,  pemberian
01265|bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
01266|bidang penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan, yang
01267|menyelengarakan  fungsi sebagai berikut :
01268|a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penempatan nonpemerintah pada
01269|pemberi kerja perseorangan;
01270|b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan nonpemerintah
01271|pada pemberi kerja perseorangan;
01272|
01273|c. penyiapan  penyusunan  norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
01274|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan;
01275|d. pelaksanaan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang
01276|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan; dan
01277|e. pelaksanaan  pemantauan,  analisis,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang
01278|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan.
01279|- Bahwa  perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01280|berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang
01281|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01282|Undang-Undang  Nomor  6  T ahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01283|Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 T ahun 2022 tentang Cipta
01284|Kerja  menjadi  Undang  -  Undang,  yang  disebut  dengan  Perusahaan
01285|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum
01286|perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat
01287|untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01288|- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 18 T ahun 2017 sebagaimana telah
01289|diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  6  T ahun  2023  tentang  Penetapan
01290|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 T ahun 2022 tentang
01291|Cipta  Kerja  bahwa  jangka  waktu  ijin  usaha  Penempatan  Pekerja  Migran
01292|Indonesia tidak disebutkan dalam artian ijin usaha tersebut berlaku sepanjang
01293|P3MI tersebut masih beroperasi atau menjalankan usahanya.
01294|- Bahwa dalam UU No. 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01295|Indonesia  diatur  mengenai  larangan  dan  sanksi  pidana  bagi  setiap  orang
01296|termasuk P3MI yang menempatkan PMI secara non prosedural atau tidak
01297|memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi pidana diatur dalam pasal
01298|79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18 T ahun 2017. Sanksi terendah pidana
01299|penjara 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200 juta dan pidana penjara
01300|paling tinggi 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.15 Milyar. Misalnya,
01301|Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar
01302|dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo.
01303|Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
01304|denda paling banyak Rp. 200 juta. Pasal 81 jo Pasal 69 Orang perseorangan
01305|yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01306|dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan sanksi pidana penjara Paling lama
01307|10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar.
01308|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 59 T ahun 2021 tentang
01309|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan PMI adalah
01310|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01311|
01312|Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01313|bekerja, dan setelah bekerja.
01314|- Bahwa dalam pasal 5 UU No. 18 T ahun 2017, disebutkan bahwa Calon PMI
01315|wajib  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  yang
01316|merupakan salah satu persyaratan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan
01317|bekerja  ke  luar  negeri  dan  hal  ini  merupakan  kewajiban  dari  Perusahaan
01318|Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memfasilitasi mengikutsertakan
01319|CPMI  pada  program  Jaminan  Sosial  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS
01320|Ketenagakerjaan.
01321|- Bahwa berdasarkan pasal 83 Jo Pasal 68 UU No. 18 T ahun 2017 tentang
01322|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa Setiap Orang yang
01323|tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang
01324|dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana
01325|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling
01326|banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Persyaratan yang
01327|dimaksud dalam pasal 68 tersebut adalah mleaksanakan penempatan PMI
01328|yang tidak memenuhi/memiliki kompetensi, tidak sehat jasmani rohani dan tidak
01329|terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial.
01330|- Bahwa berdasarkan pasal 69 UU No. 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan
01331|Pekerja  Migran  Indonesia  disebtkan  bahwa  orang  perseorangan,  dilarang
01332|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pelanggaran terhadap
01333|pasal ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
01334|denda  paling  banyak  Rp  15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah)
01335|sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 UU No. 18 T ahun 2017.
01336|- Bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  telah  melakukan  Tindak  Pidana
01337|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu melakukan tindakan yang dilarang
01338|dalam ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 UU No. 18 T ahun 2017;
01339|- Bahwa berdasarkan data base Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
01340|Indonesia / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak terdapat a.n.
01341|MISNO Bin SIRUN dan RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm)
01342|memiliki P3MI.
01343|- Bahwa saudara MISNO Bin SIRUN dan RONI. S Alias RONI SURYADI Bin
01344|SABTU (Alm) merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki kewenangan
01345|untuk melaksanakan proses penempatan, dan telah melakukan suatu rangkaian
01346|tindakan untuk melaksanakan proses penempatan ke negara Singapura, hal ini
01347|dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 69 yang memiliki sanksi pidana
01348|Pasal 81, dan juga dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 68 yang
01349|
01350|memiliki sanksi pidana di Pasal 83 karena melaksanakan proses penempatan
01351|PMI yang tidak memenuhi persyaratan.
01352|- Bahwa  Tindakan yang  dilakukan tersangka  tersebut dapat dikategorikan
01353|melanggar ketentuan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 UU 18 tahun 2017 yang
01354|memiliki  sanksi  pidana  pada  Pasal  81  dan  Pasal  83, hal  ini  dikarenakan
01355|tersangka telah melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01356|tersangka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penempatan
01357|tenaga  kerja  dalam  hal  ini  PMI,  serta  telah  melakukan  kegiatan  proses
01358|penempatan untuk ke negara Singapura terhadap PMI yang tidak memenuhi
01359|persyaratan bekerja ke luar negeri.
01360|- Bahwa  untuk  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi  persyaratan
01361|sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 18 T ahun 2017, yaitu Berusia