01777|agar perbuatan eksploitasi ini dapat terpenuhi. Apabila salah satu kualifikasi saja
01778|terbukti,  asalkan  dilakukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil
01779|maupun immateriil, maka telah termasuk dalam perbuatan eksploitasi sesuai
01780|dengan pengertian dalam UndangUndang ini;
01781|Menimbang  bahwa  karena  dibujuk  rayu  oleh  TERDAKWA untuk
01782|menjual  keperawanannya,  maka  Anak  Korban  dibawa  TERDAKWA  untuk
01783|menginap  di  rumah  kontrakan   SAKSI  5  (diadili  dalam  berkas  terpisah).
01784|Kemudian,  keesokan  harinya,  pada  tanggal  29  November  2024,  tanpa
01785|sepengetahuan SAKSI  1  (ibu  kandung  Anak  Korban) dan SAKSI  2  (ayah
01786|Hal. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
01787|
01788|kandung Anak Korban), Anak Korban bersama Saksi  Fitri Hasnawati Alias
01789|Petong Binti Hasan Basri (diadili dalam berkas terpisah), Sdri. Teman SAKSI
01790|5, dan Sdri. (DPO) berangkat ke Bireuen dan menginap di kamar yang SAKSI 5
01791|(diadili  dalam  berkas  terpisah)  sewa  pada  Hotel pada  Kabupaten  Bireuen.
01792|Malamnya, di parkiran Supermarket pada Kabupaten Bireuen, lakilaki yang tidak
01793|diketahui  namanya  yang  ditemui  di  Aceh  Tengah  tempo  hari,  menawarkan
01794|kembali  jika  ke  Medan  akan  diberikan  bayaran  sejumlah  Rp10.000.000,00
01795|(sepuluh juta rupiah) atau jika hanya di Bireuen diberikan bayaran sejumlah
01796|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja. Oleh karena Anak Korban menolak pergi
01797|ke Medan, maka diputuskan hanya di Bireuen saja, sehingga laki laki tersebut
01798|mentransfer  uang  sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  ke SAKSI  5
01799|(diadili dalam berkas terpisah) serta memperlihatkan bukti transfer tersebut ke
01800|SAKSI 5 (diadili dalam berkas terpisah) dan laki laki tersebut datang ke kamar
01801|yang disewa oleh SAKSI 5 (diadili dalam berkas terpisah) pada pukul 03.00 WIB
01802|untuk menyetubuhi Anak Korban;
01803|Menimbang bahwa pukul 03.00 WIB, laki laki tersebut masuk ke kamar
01804|yang  telah disewa oleh SAKSI 5  (diadili dalam berkas terpisah) . Kemudian
01805|SAKSI  5 (diadili  dalam  berkas  terpisah),  Sdri.  Teman  SAKSI  5,  dan  Sdri.
01806|(DPO) bersembunyi di  kamar  mandi. Selanjutnya, laki laki tersebut langsung
01807|melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban  sebanyak  dua  kali  hingga
01808|mengeluarkan sperma di dalam Anak Korban. Oleh karena perbuatan tersebut,
01809|Anak Korban menangis dan merasa kesakitan;
01810|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  et  repertum dari  Dinas
01811|Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru tanggal 15 Januari
01812|2025 yang ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada
01813|Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil
01814|pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban,  diperoleh  hasil  pemeriksaan  Anak
01815|perempuan berumur 16 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara
01816|robek pada arah jam 4, 6, 8, 12 kesan luka lama. Jalan lahir dapat dilalui 1 jari
01817|longgar;
01818|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1104-
01819|LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh
01820|Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun
01821|pada  saat  kejadian,  sehingga  TERDAKWA tidak  dapat  berlindung  dibalik
01822|anggapan bahwa tindakannya dilakukan atas persetujuan Anak Korban. Hal ini
01823|karena orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum
01824|cakap hukum dan tidak dapat memahami konsekuensi dari perbuatan yang ia
01825|Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
01826|
01827|lakukan. Malah seharusnya TERDAKWA yang sudah dewasa dan merupakan
01828|sepupu  Anak  Korban  melindungi  Anakk  Korban  dari  kejahatan  yang  ada  di
01829|sekitarnya, membimbing  Anak  Korban  agar  menjadi  anak  yang  baik, bukan
01830|menjerumuskan Anak Korban ke lingkaran perdagangan orang dan memperoleh
01831|keuntungan dari tindakan yang  TERDAKWA lakukan terhadap Anak Korban
01832|tersebut;
01833|Menimbang bahwa akibat perbuatan  TERDAKWA, masa depan Anak
01834|Korban telah hancur serta Anak Korban merasa takut, malu, dan mengalami
01835|adjustment disorder , yaitu kondisi yang terjadi akibat syok psikologis, karena
01836|Anak Korban pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan
01837|bersifat  traumatis  sehingga  memicu  timbulnya  stres  akut.  Hal  tersebut
01838|menimbulkan  reaksi  emosional  negatif  yang  kuat  dan  dapat  berkembang
01839|menjadi gangguan kecemasan;
01840|Menimbang  bahwa  atas  perbuatan  TERDAKWA yang  menawarkan
01841|Anak Korban untuk dijual oleh  SAKSI 5 (diadili dalam berkas terpisah) kepada
01842|laki-laki  agar  disetubuhi  di  Bireuen  tersebut,  TERDAKWA mendapatkan
01843|keuntungan materiil berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
01844|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,
01845|rangkaian  tindakantindakan  TERDAKWA tersebut  telah  termasuk  dalam
01846|perbuatan  eksploitasi  sesuai  dengan  pengertian  dalam  UndangUndang
01847|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
01848|Pidana Perdagangan Orang;
01849|Menimbang bahwa tindakan eksploitasi tersebut dilakukan sejak dari
01850|Aceh Tengah hingga sampai ke Bireuen yang merupakan wilayah dalam Negara
01851|Republik Indonesia, maka unsur ini telah terpenuhi;
01852|Ad.5. Unsur Jika Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2,
01853|Pasal 3, dan Pasal 4 Dilakukan Terhadap Anak;
01854|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Republik
01855|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01856|Perdagangan Orang disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
01857|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
01858|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akte  Kelahiran  Nomor
01859|1104-LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
01860|Aceh Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
01861|lahir pada tanggal 21 Agustus 2009. Saat tindak pidana perkara a quo terjadi,
01862|yaitu pada bulan November 2024, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas)
01863|Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
01864|
01865|tahun. Oleh karena itu, Anak Korban masuk ke dalam kategori anak dalam
01866|UndangUndang ini, sehingga unsur “ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
01867|dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;
01868|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo.
01869|Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
01870|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
01871|TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01872|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
01873|pertama;
01874|Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum TERDAKWA yang
01875|memohon  agar  TERDAKWA diringankan  Hukumannya  dari  tuntutan  hukum
01876|yang diajukan Penuntut Umum karena  TERDAKWA merasa tuntutan tersebut
01877|terlalu  berat.  TERDAKWA pun  merasa  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan
01878|mengulanginya  perbuatannya  lagi.  Sementara  Penuntut  Umum  dapat
01879|membuktikan  bahwa  perbuatan  TERDAKWA merupakan  perbuatan  tindak
01880|pidana perdagangan orang terhadap anak. Akan tetapi dalam hal penjatuhan
01881|hukuman, Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;
01882|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal
01883|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01884|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  TERDAKWA harus
01885|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01886|Menimbang  bahwa  oleh  karena  TERDAKWA mampu  bertanggung
01887|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01888|Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya  penjatuhan  pidana  bukanlah  bersifat
01889|pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas
01890|lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat TERDAKWA.
01891|Tetapi  penjatuhan  pidana  adalah  bersifat  edukatif,  konstruktif,  dan  motivatif
01892|dengan harapan agar  TERDAKWA tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak
01893|setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana
01894|juga  merupakan  tindakan  preventif  agar  masyarakat  lainnya  agar  tidak
01895|melakukan tindak pidana yang sama;
01896|Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang
01897|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
01898|Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01899|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01900|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,
01901|mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus
01902|Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
01903|
01904|yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan
01905|ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang
01906|dilakukan.  Selanjutnya,  Penuntut  umum  memberitahukan  kepada  korban
01907|tentang  haknya  untuk  mengajukan
01908|restitusi.  Penuntut  Umum  memuat  permohonan  restitusi  tersebut  di  dalam
01909|dakwaannya. Kemudian, Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang
01910|diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan
01911|tuntutan;
01912|Menimbang  bahwa  oleh  karena  sampai  dengan  agenda  sidang
01913|pembacaan  tuntutan,  Penuntut  Umum  tidak  juga  mengajukan  permohonan
01914|restitusi yang merupakan hak Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat
01915|mempertimbangkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  Anak  Korban  dan
01916|Keluarganya seperti yang dilampirkan di dalam Berkas Perkara dari Penyidik.
01917|Namun, hal ini tidak menghilangkan hak Anak Korban untuk mengajukan sendiri
01918|gugatan  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim
01919|berpendapat agar Anak Korban dan/atau keluarga mengajukan permohonan
01920|restitusi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak Korban dan/atau
01921|keluarganya mengetahui putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
01922|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  TERDAKWA selama  telah
01923|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01924|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01925|dijatuhkan;
01926|Menimbang bahwa oleh karena  TERDAKWA ditahan dan penahanan
01927|terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01928|TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
01929|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01930|1. 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna  Startrail
01931|Black beserta  kotak  dan  1  (satu)  lembar  bon/  faktur  pembelian
01932|Handphone;
01933|2. 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  coklat  bertulisan
01934|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
01935|3. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “HIIL”;
01936|4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih tanpa merek;
01937|5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “BEDDA”;
01938|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01939|Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang tunai seratus ribu
01940|rupiah  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  1  (satu)  unit
01941|Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
01942|
01943|Handphone merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan
01944|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
01945|bukti tersebut dirampas untuk negara;
01946|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA,  maka
01947|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01948|meringankan TERDAKWA, yaitu:
01949|Keadaan yang memberatkan:
01950| TERDAKWA merupakan sepupu Anak Korban yang seharusnya
01951|melindungi Anak Korban, tetapi malah menjerumuskan Anak Korban ke
01952|lingkaran perdagangan orang;
01953| Perbuatan  TERDAKWA menghancurkan  masa  depan  dan
01954|menimbulkan  trauma  serta  rasa  malu  bagi  Anak  Korban  dan
01955|keluarganya;
01956| Perbuatan  TERDAKWA merupakan  tindakan  yang
01957|bertentangan
01958|dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  melanggar  hak  asasi
01959|manusia;
01960| Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat Aceh Tengah
01961|karena  tidak  sesuai  dengan  adat  istiadat  di  Provinsi  Aceh  yang
01962|menjunjung tinggi syariat Islam;
01963|Keadaan yang meringankan:
01964| TERDAKWA menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
01965|perbuatannya;
01966| TERDAKWA berterus  terang  dan  mengakui  semua
01967|perbuatannya;
01968| TERDAKWA belum pernah dihukum;
01969|Menimbang bahwa oleh  karena  TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah
01970|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01971|Mengingat  Pasal  2  ayat  (1)  jo.  Pasal  17  UndangUndang  Republik
01972|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01973|Perdagangan Orang, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
01974|tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
01975|Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
01976|dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana serta
01977|peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;
01978|
01979|MENGADILI:
01980|Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
01981|
01982|1. Menyatakan  TERDAKWA tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
01983|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang
01984|terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
01985|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA oleh  karena  itu  dengan
01986|pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah
01987|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01988|tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
01989|bulan;
01990|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
01991|dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01992|4. Menyatakan agar TERDAKWA tetap ditahan;
01993|5. Menyatakan barang bukti berupa:
01994| 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna
01995|Startrail Black beserta kotak dan 1 (satu) lembar bon/ faktur pembelian
01996|Handphone;
01997| 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bertulisan
01998|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
01999| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02000|“HIIL”;
02001| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  tanpa
02002|merek;
02003| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02004|“BEDDA”;
02005|dirampas untuk dimusnahkan;
02006| 5  (lima)  lembar  uang  tunai  seratus  ribu  rupiah  sejumlah
02007|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
02008| 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
02009|dirampas untuk negara;
02010|6. Menetapkan  agar  TERDAKWA membayar  biaya  perkara  sejumlah
02011|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02012|
02013|Senin,
02014|
02015|1 September 2025,
02016|
02017|2025,
02018|
02019|Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan
02020|Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, Rahma
02021|Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua,  Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. , dan
02022|Anisa Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
02023|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025
02024|oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
02025|Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02026|
02027|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
02028|Takengon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon
02029|dan TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum;
02030|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02031|dto. dto.
02032|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02033|dto.
02034|Anisa Rahman, S.H.
02035|
02036|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.
02037|
02038|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02039|dto. dto.
02040|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02041|dto.
02042|Anisa Rahman, S.H.
02043|Panitera Pengganti,
02044|dto.
02045|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.