02296|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02297|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02298|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02299|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02300|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02301|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02302|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02303|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02304|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02305|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02306|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02307|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02308|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02309|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02310|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02311|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02312|Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, Saksi Aril Wibosono,
02313|Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono menerangkan pada pokoknya Saksi
02314|Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar serta memastikan
02315|Medical Check Up Saksi Korban Nur Anggraeni selesai dan dapat digunakan
02316|untuk  keberangkatan  ke  Malaysia,  Terdakwa  berperan  ikut  Saksi  Aril
02317|Wibisono mengantar dan memastikan Medical Check Up  Saksi Korban Nur
02318|Anggraeni selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia
02319|dan  juga  ikut menerima  uang  yang  diberikan  oleh  Saksi  Siti  Komsiyatin,
02320|Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang
02321|berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Saksi Korban
02322|Nur  Anggraeni  bisa  berangkat  ke  Malaysia  dan  Saksi  Budiono  berperan
02323|sebagai yang mengantarkan ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor
02324|Saksi Korban Nur Anggraeni sampai selesai dan mengantar Saksi Korban
02325|Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni
02326|bisa berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia, Terdakwa menerima
02327|uang  sejumlah  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta  rupiah)  dari  Saksi  Siti
02328|Komsiyatin  dan  membagi  uang  tersebut  kepada  Saksi  Aril  Wibisono,
02329|Terdakwa, Saksi Aril Wibisono, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono tidak
02330|Hal. 77 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02331|
02332|memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin
02333|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  menurut
02334|pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Aril
02335|Wibisono,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  yang  telah
02336|memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia dengan peran
02337|masing  –  masing  tanpa  prosedur  yang  sah  menurut  undang  –  undang,
02338|sehingga  terhadap  unsur  kedua  tersebut telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02339|meyakinkan menurut hukum;
02340|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02341|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02342|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02343|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02344|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02345|dakwaan alternatif ketiga;
02346|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02347|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02348|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02349|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02350|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02351|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02352|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02353|harus pula dijatuhi pidana;
02354|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02355|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02356|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02357|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02358|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02359|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02360|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02361|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02362|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02363|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02364|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02365|pidana yang dijatuhkan;
02366|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02367|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02368|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02369|Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02370|
02371|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02372|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02373|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02374|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02375|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02376|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02377|- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih,
02378|Imei 1: 352160554137774, Imei 2: 352320694137774;
02379|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02380|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02381|untuk negara;  
02382|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02383|- 1 (satu) lembar kertas berisikan biodata atas nama Nur Anggraeni;
02384|- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;
02385|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02386|tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02387|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02388|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya  perbuatan  Terdakwa  tidak
02389|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
02390|sebagaimana  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  namun  jika  Majelis  Hakim
02391|berpendapat  lain  dan  menilai  Terdakwa  mengetahui  maksud  dan  tujuan
02392|pengantaran Saksi Korban Nur Anggraeni ke rumah Saksi Siti Komsiyatin
02393|seperti apa yang dimaksud, mohon kiranya Majelis Hakim menilai bahwa
02394|perbuatan  Terdakwa  masuk  katagori  perbantuan  saja  dan  karena  amat
02395|terang benderang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena suruhan
02396|suami siri belaka yang tidak kuasa ditentang melainkan hanya ketaatan yang
02397|bercampur dengan ketakutan akan marahnya suami. Mohon Majelis Hakim
02398|berkenan menghukum seringan – ringannya , atas pembelaan dari Penasihat
02399|Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena seluruh unsur
02400|dalam dakwaan alternatif  ketiga  Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri
02401|Terdakwa sehingga  dengan  demikian  pembelaan  Penasihat  Hukum
02402|Terdakwa  dinyatakan ditolak , selanjutnya untuk alasan peringanan seperti
02403|hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk sebagai pembalasan
02404|atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran
02405|agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana
02406|bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan  melainkan  untuk  pemulihan
02407|Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam  masyarakat,  maka  Majelis  Hakim
02408|akan  memasukkan  hal  –  hal  tersebut  sebagai  alasan  –  alasan  untuk
02409|memberikan  keringanan  hukuman  atas  kesalahan  Terdakwa,  kemudian
02410|Majelis Hakim menilai terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat
02411|Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02412|
02413|Hukum Terdakwa tersebut yang perlu dipahami bahwa Terdakwa merupakan
02414|seorang  perempuan  yang  sudah  lanjut  usia  (lansia)  sebagaimana  yang
02415|dianjurkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
02416|Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan
02417|Berhadapan Dengan Hukum, dihimbau dalam penanganan perkara dalam
02418|perkara  gender harus  ada  pengecualian  dengan  tujuan  agar  didalam
02419|menjatuhkan  pidana  terhadap  kaum  gender memiliki  kemanfaatan  dan
02420|keadilan yang hidup, kemudian Majelis menilai dengan sudah lanjut usianya
02421|Terdakwa  sudah  seharusnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Terdakwa  lebih
02422|mengutamakan azas kemanfaatan, maka berdasarkan pertimbangan hukum
02423|tersebut diatas sudah seharusnya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa
02424|tersebut untuk dikabulkan;
02425|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02426|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02427|yang meringankan Terdakwa;
02428|Keadaan yang memberatkan:
02429|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02430|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02431|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02432|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02433|Keadaan yang meringankan:
02434|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02435|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02436|mengulangi lagi;
02437|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02438|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02439|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02440|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02441|ditentukan dalam amar putusan ini;
02442|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02443|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02444|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02445|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02446|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02447|
02448|MENGADILI:
02449|1. Menyatakan Terdakwa Yayuk Puji Rahayu, terbukti secara sah dan
02450|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  tanpa  hak
02451|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana
02452|dalam dakwaan alternatif ketiga;
02453|Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02454|
02455|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02456|pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02457|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02458|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
02459|(satu) bulan;
02460|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02461|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02462|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02463|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02464|- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih,
02465|Imei 1: 352160554137774, Imei 2: 352320694137774;
02466|dirampas untuk negara;
02467|- 1 (satu) lembar kertas berisikan biodata atas nama Nur Anggraeni;
02468|- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;
02469|dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02470|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02471|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02472|
02473|Jum’at
02474|
02475|18
02476|
02477|2025
02478|
02479|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02480|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02481|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02482|
02483|Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti
02484|pada  Pengadilan  Negeri  Blitar,  serta  dihadiri  oleh  Muhammad  Alfin,  S.H.,
02485|M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. 
02486|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02487|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02488|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02489|Panitera Pengganti,
02490|Endro Asmono, S.H., M.H.
02491|
02492|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02493|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02494|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.