02128|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02129|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
02130|
02131|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02132|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02133|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02134|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02135|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02136|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02137|putusan.mahkamahagung.go.id
02138|Menimbang,  bahwa  unsur  dalam  dakwaan  subsidair  pada  dasarnya
02139|sama dengan unsur dalam dakwaan primair karena merupakan pemberatan dari
02140|Pasal  262  Ayat  (2)  KUHP,  kecuali  unsur  ”mengakibatkan  luka  berat”  pada
02141|dakwaan primair tidak terdapat di dalam dakwaan subsidair. Oleh karena itu,
02142|terhadap unsur ”setiap orang”, ”dengan terang-terangan atau dimuka umum”
02143|dan unsur ” Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau
02144|barang”  di  dalam  dakwaan  subsidair,  karena  unsur  tersebut  telah
02145|dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan dakwaan
02146|primair, maka terhadap unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan ulang dan
02147|secara  mutatis  mutandis segala  sesuatu  yang  telah  dipertimbangkan  oleh
02148|Majelis  Hakim  pada  saat  mempertimbangkan  unsur  ”setiap  orang”,  ”dengan
02149|terang-terangan  atau  dimuka  umum”  dan  unsur  ”  Dengan  tenaga  bersama
02150|melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ” di dalam dakwaan primair
02151|berlaku  juga  atau  diambil  alih  juga  untuk  mempertimbangkan  unsur  ”setiap
02152|orang”,  ”dengan  terang-terangan  atau  dimuka  umum”  dan  unsur  ” Dengan
02153|tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ” di dalam
02154|dakwaan subsidair;
02155|Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ”setiap orang”,
02156|”dengan  terang-terangan  atau  dimuka  umum”  dan  unsur  ” Dengan  tenaga
02157|bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ” di dalam dakwaan
02158|primair, ketiga unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan ini unsur
02159|”setiap  orang”,  ”dengan  terang-terangan  atau  dimuka  umum”  dan  unsur
02160|”Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ” di
02161|dalam dakwaan subsidair telah dinyatakan terbukti;
02162|Menimbang,  bahwa  untuk  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02163|mempertimbangkan unsur keempat yaitu unsur ”mengakibatkan luka”;
02164|Ad.4. Mengakibatkan luka;
02165|Menimbang,  bahwa   dalam  Pasal  262  Ayat  (2)  dirumuskan  secara
02166|materiil artinya harus ada akibat dari perbuatan yang disebutkan dalam Pasal
02167|262 Ayat (1) KUHP;
02168|Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ketiga ” Dengan
02169|tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” Majelis
02170|Hakim telah berpendirian bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para
02171|Anak telah mengakibatkan penderitaan fisik;
02172|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  perbuatan  Para  Anak  telah
02173|mengakibatkan Saksi Muhammad Khairul Khanam menderita luka terbuka pada
02174|ujung  bibir,  dagu  bawah,  punggung  dan  perut  kanan  dan  kelainan  yang
02175|Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02176|Disclaimer
02177|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02178|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02179|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02180|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
02181|
02182|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02183|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02184|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02185|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02186|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02187|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02188|putusan.mahkamahagung.go.id
02189|diakibatkan oleh benda tajam yang mengakibatkan adanya kebocoran udara
02190|pada rongga organ berongga di dalam perut sehingga ditemukan udara bebas
02191|di dalam perut;
02192|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  di  atas,  telah  nyata  adanya
02193|akibat luka yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Anak, sehingga Majelis Hakim
02194|berpendapat unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi;
02195|Menimbang,  bahwa  untuk  dapat  dinyatakan  kesalahan  Para  Anak
02196|terbukti serta apakah Para Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,
02197|maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam Tindak
02198|Pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) KUHP;
02199|Menimbang,  bahwa  di  dalam  Memorie  van  Toelichting (MvT)  telah
02200|diartikan  ”opzettelijk  plegen  van  een  misdrijf”  atau  ”kesengajaan  melakukan
02201|suatu kejahatan” sebagai ”het teweegbregen van verboden handeling willens en
02202|wetens” atau sebagai ”melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki
02203|dan  diketahui”.  Selanjutnya  di  dalam  praktek  peradilan,  seperti  tercermin  di
02204|dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan ” willens” atau ”menghendaki” itu
02205|diartikan  sebagai  ”kehendak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu”
02206|sedangkan  ”wetens”  atau  ”mengetahui”  diartikan  sebagai  ”mengetahui  atau
02207|dapat  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  dapat  menimbulkan  akibat
02208|sebagaimana  yang  dikehendaki”.  (Bandingkan  dengan:  PAF  Lamintang,
02209|DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal.
02210|281  dan  287).  Oleh  karena  itu  untuk  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan
02211|“dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan
02212|tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;
02213|Menimbang,  bahwa  Para  Anak  pada  saat di  muka  umum  melakukan
02214|kekerasan terhadap Saksi Muhammad Khairul Khanam, Para Anak memang
02215|menghendaki  perbuatan  tersebut  dilakukan  dan  mengetahui  bahwa  akibat
02216|perbuatan tersebut dapat mengakibatkan luka kepada Saksi Muhammad Khairul
02217|Khanam,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendirian  perbuatan  Para  Anak  telah
02218|memenuhi unsur kesengajaan;
02219|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 262 ayat (2)
02220|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka
02221|Para  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02222|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
02223|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02224|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
02225|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para
02226|Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02227|Disclaimer
02228|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02229|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02230|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02231|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
02232|
02233|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02234|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02235|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02236|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02237|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02238|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02239|putusan.mahkamahagung.go.id
02240|Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah
02241|dan dijatuhi pidana;
02242|Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut
02243|agar  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Para  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan
02244|Hukum yaitu :
02245|a. Menjatuhkan pidana terhadap  Anak Pelaku I  dengan  pidana penjara
02246|selama 8 (delapan) bulan  dikurangi selama Anak Pelaku I berada dalam
02247|tahanan, dengan perintah agar  Anak Pelaku I  ditahan atau tetap berada
02248|dalam tahanan;
02249|b. Menjatuhkan pidana terhadap  Anak Pelaku II  dengan  pidana penjara
02250|selama  1 (satu) tahun  dikurangi selama  Anak Pelaku II  berada dalam
02251|tahanan, dengan perintah agar  Anak Pelaku II  ditahan atau tetap berada
02252|dalam tahanan;
02253|c. Menjatuhkan pidana terhadap  Anak Pelaku III  dengan  pidana penjara
02254|selama  6 (enam) bulan  dikurangi selama  Anak Pelaku III  berada dalam
02255|tahanan, dengan perintah agar Anak Pelaku III  ditahan atau tetap berada
02256|dalam tahanan.
02257|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaannya  Advokat,  memohon  agar
02258|menjatuhkan Pidana Pengawasan terhadap  anak pelaku I, Anak Pelaku II dan
02259|Anak Pelaku III masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
02260|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut Majelis
02261|Hakim  mempertimbangkannya  sekaligus  mengenai  berat-ringannya  sesuai
02262|dengan Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagai berikut;
02263|Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Para Anak sesudah melakukan
02264|tindak  pidana,  nampak  adanya  penyesalan  dan  berjanji  tidak  akan  terjerat
02265|dengan perbuatan kekerasan lagi;
02266|Menimbang,  bahwa  pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  anak
02267|berkonflik hukum apabila terlalu berat atau terlalu lama pemidanaannya akan
02268|membuat Para Anak putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolahnya;
02269|Menimbang, Perbuatan Para Anak telah mengakibatkan luka bagi Saksi
02270|Muhammad  Khairul  Khanam,  dan  telah  merugikan  korban  secara  materiil
02271|karena membutuhkan biaya pengobatan;
02272|Menimbang, bahwa derajat kesalahan Para Anak berbeda-beda dalam
02273|melakukan perbuatan Tindak Pidana tersebut yakni:
02274|- Anak  I  memukul  Saksi  Muhammad  Khairul  Khanam  dengan
02275|menggunakan tangan  kanan  sebanyak 2 (dua) kali  pada  bagian kepala
02276|Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02277|Disclaimer
02278|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02279|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02280|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02281|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
02282|
02283|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02284|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02285|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02286|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02287|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02288|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02289|putusan.mahkamahagung.go.id
02290|dengan menggunakan  knuckle, dan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali
02291|pada bagian punggung dengan tangan kosong;
02292|- Anak  III  melakukan  pemukulan  terhadap  Saksi  Muhammad  Khairul
02293|Khanam pada bagian wajah, kepala bagian atas, kepala bagian belakang,
02294|serta dada dengan menggunakan tangan kosong
02295|- Bahwa Anak II melakukan penusukan terhadap Saksi Muhammad Khairul
02296|Khanam pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang
02297|menyebabkan Saksi Korban Muhammad Khairul Khanam harus dioperasi;
02298|Menimbang,  bahwa  antara  Para  Anak  dan  Korban  sudah  ada
02299|permaafan di persidangan;
02300|Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan
02301|tindakan terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
02302|- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02303|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan,  ”Anak  hanya  dapat  dijatuhi
02304|pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
02305|ini”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14
02306|(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
02307|- Bahwa dalam perkara a quo, karena Para Anak telah berusia lebih dari
02308|14 (empat belas) tahun, maka terhadap Para anak dapat dijatuhi baik itu
02309|pidana maupun tindakan;
02310|- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02311|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan,  ”Pidana  pembatasan
02312|kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat
02313|atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”; 
02314|- Bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) UU SPPA, mengatur bahwa Anak dijatuhi
02315|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
02316|membahayakan masyarakat.;
02317|- Bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA, menyatakan bahwa Pidana
02318|penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua)
02319|dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
02320|- Bahwa Pasal 262 Ayat (2) KUHP, ancaman maksimal pidana penjaranya
02321|adalah 7 (tujuh) tahun, sehingga maksimal yang dapat dikenakan adalah 3
02322|(tiga) tahun 6 (enam) bulan;
02323|- Bahwa  di  dalam  persidangan,  Berdasarkan  sidang  Tim  Pengamat
02324|Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Amuntai, merekomendasikan
02325|kepada  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berupa
02326|pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada 71 ayat (1) huruf
02327|Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02328|Disclaimer
02329|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02330|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02331|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02332|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
02333|
02334|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02335|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02336|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02337|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02338|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02339|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02340|putusan.mahkamahagung.go.id
02341|(d) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),
02342|pembinaan  dalam  lembaga  minimal  selama  3  (Tiga)  Bulan di  PPRSAR
02343|Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan;
02344|- Bahwa dengan memperhatikan: 
02345|a. Usia anak yang masih usia sekolah;
02346|b. Bentuk kesalahan Para Anak yang melakukan kekerasan karena
02347|dipicu oleh pertengkaran antara Saksi M. Angga dan Anak Saksi V;
02348|c. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;
02349|Serta  mempertimbangkan  aspek  keadilan  dan  kemanusiaan,  baik
02350|menyangkut diri Anak mupun korban dan masarakat pada umumnya, serta
02351|memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari
02352|Pembimbing Kemasyarakatan pada  Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II
02353|Amuntai, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Advokat Para
02354|Anak dan rekomendasi BAPAS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
02355|pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara.;
02356|Menimbang,  bahwa  pidana  pada  dasarnya  merupakan  suatu
02357|penderitaan  yang  sengaja  diberikan  oleh  negara  terhadap  individu  yang
02358|melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum.  Kendati  demikian,  pemidanaan
02359|adalah  suatu  pendidikan  moral  terhadap  pelaku  yang  telah  melakukan
02360|kejahatan  dengan  maksud  tidak  mengulangi  kejahatannya.  (Bandingkan
02361|dengan:  Eddy  O.S.  Hiariej ,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cetakan  ke-5,
02362|Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
02363|Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in
02364|se  atau  mala  prohibita yang  merupakan  serangan  terhadap  harmoni  sosial
02365|masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan ”luka”
02366|berupa  disharmoni  sosial pada  masyarakat.  Makin  tinggi  kualitas  kejahatan
02367|makin  tinggi  pula  kualitas  disharmoni  sosial  yang  ditimbulkannya  pada
02368|masyarakat. Hukuman  (pidana)  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan
02369|haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang
02370|terganggu  akibat dari  kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada  manakala
02371|harmoni  sosial  telah  dipulihkan.  Artinya,  yang  membutuhkan  upaya-upaya
02372|restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni  sosialnya terganggu
02373|oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian,  hukuman (pidana) adalah upaya
02374|untuk  merestorasi  disharmoni  sosial  itu.  Karena  alasan  ini  Immanuel  Kant
02375|pernah berkata, ”Bahkan  jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk
02376|membubarkan dirinya  sendiri  pun  ...  pembunuh  terakhir  yang  meringkuk  di
02377|dalam penjara harus dieksekusi” (” even if a civil society resolved to dissolve
02378|Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Amt
02379|Disclaimer
02380|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02381|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02382|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02383|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
02384|
02385|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02386|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02387|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02388|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02389|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02390|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02391|putusan.mahkamahagung.go.id
02392|itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed ”) (Bandingkan
02393|dengan:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/PUU-V/2007  tanggal  23
02394|Oktober 2007, hal. 407);
02395|Menimbang,  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri  bukanlah
02396|semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai
02397|upaya  edukatif  agar  dikemudian  hari  Anak  dapat  memperbaiki  perilakunya,
02398|menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan
02399|perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai