00810|membuktikan seluruh unsur yang dimaksud;
00811| Menimbang, bahwa senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk
00812|melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat
00813|digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk
00814|mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak
00815|(bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata;
00816| Menimbang, bahwa pengertian senjata tajam adalah senjata penikam,
00817|senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang -barang yang
00818|nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan r umah tangga,
00819|atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan
00820|barang pusaka, atau barang kuno, atau senjata, barang Ajaib;
00821| Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 ,
00822|dimana ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  mendapatkan pesan singkat
00823|dari chat Instagram yang melakukan janjian untuk tawuran dari pihak SMP 55 ke
00824|Instagram kepada kelompok anak yang bernama ULTRAS PERSADA dimana
00825|pemegang akun tersebut adalah ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum
00826|bersama teman-temannya kemudian ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum
00827|mengajak ABH I.  ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  dan ABH II. Anak
00828|Berhadapan dengan Hukum dan anak yang lainnya untuk tawuran;
00829| Menimbang, bahwa saat itu ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN
00830|HUKUM membawa senjata tajam jenis Celurit, ABH II. Anak Berhadapan dengan
00831|Hukum, membawa senjata tajam jenis samurai dengan gagang warna merah  dan
00832|ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum, membawa senjata tajam jenis parang
00833|atau mandau warna coklat  dengan gagang kayu , dimana senjata tajam yang
00834|dibawa oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk digunakan
00835|pada saat akan tawuran dengan anak SMP 55 Kota Bekasi, tetapi senjata tajam
00836|tersebut belum sempat digunakan oleh para anak berhadapan dengan Hukum,
00837|karena tidak jadi tawuran;
00838|
00839| Menimbang, bahwa berawal pada hari jum’at tanggal 30 Januari 2026,
00840|sekira pukul 16.15 WIB, pada saat itu saksi Saksi III hendak pulang dinas dari
00841|Polres Metro Bekasi kota menuju kearah rumah tinggal saksi Saksi III di Perum
00842|Nusa Indah Cibitung dan pada saat saksi Saksi III melintas di Bekasi Utaradekat
00843|dengan ESTADIO FUTSAL, saat itu melihat lebih kurang 15 (lima belas) orang
00844|remaja SMP m enggunakan 5 (lima) sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga)
00845|dan melihat ada seorang pelajar yang memberikan 1 (satu) buah senjata tajam
00846|jenis parang warna silver dengan gagang kayu ke orng lain di kelompok tersebut
00847|dan menuju ke Bekasi Timur  dimana saat itu saksi melihat seseorang yang
00848|menerima senjata tajam berwarna silver sebelumnya memberikan senjata tajam
00849|jenis samurai atau katana dengan gagang warna merah keseseorang yang
00850|dibonceng sambil  melajukan kendaraan bermotornya, lalu menepi di pinggir
00851|Bekasi Timur  dan pada saat mereka berhenti, kemudian saksi Saksi III
00852|menghampiri para ABH untuk turun dari motor dan saat itu para ABH kedapatan
00853|memegang 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan parang;
00854| Menimbang, bahwa saat penumpang yang dibonceng paling akhir tiba -
00855|tiba langsung melarikan diri, akan tetapi saksi berhasil mengamakan ABH I.
00856|ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  lalu me nghubungi Tim Persisi Polres
00857|Bekasi dan kemudian ABH serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;
00858| Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, ABH II. Anak Berhadapan
00859|dengan Hukum dan ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan diri
00860|ke kantor polisi  didampingi oleh orang tuanya dan kepala sekolah SMP
00861|PERSADA;
00862| Menimbang, bahwa para Anak berhadapan dengan Hukum membawa
00863|senjata tajam jenis parang, samurai dan celurit tanpa seijin pihak yang
00864|berwenang;
00865| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas  maka
00866|unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata senjata penusuk telah
00867|terpenuhi menurut hukum;
00868|Ad.3 Unsur turut serta melakukan tindak pidana;
00869| Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif dimana salah satu
00870|bagian dari unsur ini yang ter bukti ada pada perbuatan Para Anak Berhadapan
00871|dengan Hukum (ABH);
00872| Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul
00873|Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar -Komentarnya
00874|Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang dimaksud dengan “orang yang
00875|turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut
00876|
00877|melakukan” dalam arti kata “bersama -sama melakukan”. Sedikit -dikitnya harus
00878|ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
00879|melakukan (medepleger) peristiwa pidana;
00880| Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam
00881|bukunya yang berjudul Asas -Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123),
00882|mengutip pendapat Hazewinkel -Suringa, Hoge Raad Belanda yang
00883|mengemukakan dua syarat bagi ada nya turut melakukan tindak pidana, yaitu:
00884|Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan
00885|suatu kehendak bersama di antara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama
00886|melaksanakan kehendak itu. Dan berdasarkan teori subjektivitas, ad a 2 (dua)
00887|ukuran yang dipergunakan adalah kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan
00888|yang ada pada diri pelaku, sedangkan kedua adalah mengenai kepentingan dan
00889|tujuan dari pelaku;
00890| Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa (1) soal kehendak
00891|si pelaku untuk benar -benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk
00892|memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar -benar
00893|mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut
00894|berbuat atau membantu apabila pelaku utama me nghendakinya, sedangkan,
00895|ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada
00896|kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi
00897|kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.
00898| Menimbang, bahwa b erdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita
00899|simpulkan prinsip dasar dalam “turut melakukan” adalah ada kerja sama yang
00900|disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak
00901|tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
00902| Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 ,
00903|dimana ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  mendapatkan pesan singkat
00904|dari chat Instagram yang melakukan janjian untuk tawuran dari pihak SMP 55 ke
00905|Instagram kepada ke lompok anak yang bernama ULTRAS PERSADA dimana
00906|pemegang akun tersebut adalah ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum
00907|bersama teman-temannya kemudian ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum
00908|mengajak ABH I.  ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  dan ABH II. Anak
00909|Berhadapan dengan Hukum dan anak yang lainnya untuk tawuran;
00910| Menimbang, bahwa saat itu ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN
00911|HUKUM membawa senjata tajam jenis Celurit, ABH II. Anak Berhadapan dengan
00912|Hukum, membawa senjata tajam jenis samurai dengan gagang warna merah  dan
00913|ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum, membawa senjata tajam jenis parang
00914|
00915|atau mandau warna coklat dengan gagang kayu , dimana senjata tajam yang
00916|dibawa oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk digunakan
00917|pada saat akan tawuran dengan anak SMP 55 Kota Bekasi, tetapi senjata tajam
00918|tersebut belum sempat digunakan oleh para anak berhadapan dengan Hukum,
00919|karena tidak jadi tawuran;
00920| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
00921|unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;
00922| Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 307 ayat (1)
00923|Jo. Pasal 20 huruf c Undang -Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang -
00924|Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan
00925|Telah terbukti secara sah dan meya kinkan melakukan tindak pidana membawa,
00926|mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,
00927|atau senjata penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
00928|tersebut;
00929|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang
00930|dilakukan oleh Para ABH, Hakim akan mempertimbangkan apakah Para ABH
00931|dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;
00932| Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis
00933|hukuman mana yang tepat untuk kepentingan terbaik anak sebagai berikut:
00934|Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika
00935|sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya
00936|dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta
00937|pertanggungjawaban;
00938|Menimbang, bahwa berdasarkan teor i pemisahan tindak pidana dan
00939|pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang
00940|bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya
00941|tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;
00942|Menimbang, bahwa selain sy arat eksternal untuk adanya kesalahan ada
00943|pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari
00944|pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang
00945|juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;
00946|Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku,
00947|yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan
00948|untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat
00949|dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata
00950|lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan
00951|batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya
00952|
00953|ia dapat membeda -bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan
00954|perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;
00955|Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk
00956|membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
00957|menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika
00958|melakukan suatu tindak pidan a. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya
00959|yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang
00960|ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang
00961|ditentukan oleh hukum;
00962|Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan  Hakim menilai Para
00963|ABH mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang
00964|sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai
00965|kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik
00966|buruknya perbuatan yang dilakukan;
00967|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
00968|yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00969|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Berhadapan dengan
00970|Hukum (ABH) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00971| Menimbang, bahwa Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak
00972|dapat disamakan dengan tindakan yang dilakukan oleh anak/remaja (juvenile
00973|delinquency). Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara sifat dan bentuk
00974|perbuatan anak dengan perbuatan oran g dewasa. Penanganan terhadap anak
00975|bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri.
00976| Menimbang, bahwa didalam UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
00977|Nasional, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
00978|dengan menegakkan norma hukum sert a melindungi dan mengayomi
00979|masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik
00980|yang timbul akibat tindak pidana serta menciptakan rasa aman dan damai di
00981|tengah Masyarakat;
00982| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 T ahun
00983|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur jenis -jenis sanksi
00984|pidana pokok dan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik
00985|dengan hukum sebagai berikut:
00986|1. Pidana Pokok:
00987|a. Pidana peringatan;
00988|b. Pidana dengan syarat:
00989|- Pembinaan di luar Lembaga;
00990|
00991|- Pelayanan Masyarakat;
00992|- Pengawasan.
00993|c. Pelatihan kerja;
00994|d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
00995|e. Penjara;
00996| Menimbang, bahwa selanjutnya selain merujuk kepada Pasal 115 KUHP
00997|Nasional menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu
00998|pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana
00999|kerja sosial.
01000| Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas,
01001|disamping terhadap Para ABH telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana
01002|sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, Hakim telah pula
01003|memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para ABH serta
01004|Hakim juga tidak menemukan adanya hal -hal yang dapat menghilangkan sifat
01005|melawan hukum dari perbuatan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ,
01006|baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi.
01007| Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang
01008|terungkap di persidangan tersebut Hakim dalam penjatuhan putusan i ni juga
01009|akan mendasari keadaan -keadaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54
01010|KUHP Nasional dengan pertimbangan sebagai berikut;
01011|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional
01012|menyebutkan bahwa:
01013|“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
01014|a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
01015|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
01016|c. sikap batin pelaku tindak pidana;
01017|d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
01018|e. cara melakukan tindak pidana;
01019|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
01020|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu tindak pidana;
01021|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
01022|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
01023|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
01024|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;”
01025| Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP
01026|Nasional yang menyebutkan “ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku ,
01027|atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian
01028|
01029|dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
01030|mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
01031|kemanusiaan”;
01032| Menimbang, bahwa selain aspek yuridis, hakim juga harus
01033|mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya, Dimana Aspek filosofis
01034|berkaitan dengan nilai -nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama
01035|hukum. Hakim menilai apakah putusan yang diambil mencerminkan keadilan
01036|substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini,
01037|hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera,
01038|tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku Para Anak
01039|Berhadapan dengan Hukum (ABH) , sehingga setelah menjalani hukuman,
01040|sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang
01041|baik. Dan Hakim juga harus mempertimbangkan Aspek sosiologis juga menjadi
01042|bagian penting dalam pertimbangan hakim. Aspek ini mengharuskan haki m
01043|memperhatikan nilai -nilai budaya, kebiasaan, dan kebutuhan Masyarakat di
01044|mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat
01045|bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di
01046|masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga meliputi analisis terhadap latar
01047|belakang sosial Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , motif melakukan
01048|tindak pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga
01049|putusan hakim benar-benar mencerminkan kemanfaatan dan dapat diterima ol eh
01050|masyarakat luas;
01051| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang No.
01052|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tindakan yang
01053|dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
01054|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
01055|b. penyerahan kepada seseorang;
01056|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
01057|d. perawatan di LPKS;
01058|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
01059|oleh pemerintah atau badan swasta;
01060|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
01061|g. perbaikan akibat tindak pidana
01062| Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 54 ayat (2) KUHP
01063|Nasional dalam hukum positif ( ius constitutum  atas pemberlakukan Undang -
01064|undang Republik I ndonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -undang
01065|Hukum Pidana atau KUHP (Baru)) dikenal sebagai pemaafan hakim  atau
01066|
01067|rechterlijk pardon  atau judicial pardon  yang merupakan hal baru dalam
01068|pemberlakuan KUHP (Baru);
01069| Menimbang, bahwa pemaafan hakim atau rechterlijk pardon atau judicial
01070|pardon merupakan pengampunan yang diberikan oleh hakim kepada seseorang
01071|yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagai bentuk
01072|kebijaksanaan hakim untuk memberikan kesempatan kedua, kepada pelaku
01073|tindak pidan a yang menunjukkan penyesalan dan kemauan memperbaiki
01074|perilakunya, yang jika diterapkan dalam putusan hakim maka dapat dikatakan
01075|sebagai putusan pemaafan hakim.
01076| Menimbang, bahwa putusan pemaafan hakim ini merupakan
01077|kewenangan yang dimiliki oleh hakim yan g diberikan oleh undang-undang dalam
01078|melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili dan memutus
01079|perkara dengan terbatas pada syarat -syarat dan ketentuan penerapan putusan
01080|pemaafaan hakim yang berkeadilan dan bertanggungjawab;
01081|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim
01082|didasarkan pada asas yaitu:
01083|a. keadilan dan kemanusiaan, yakni penempatan nilai keadilan dan martabat
01084|manusia sebagai dasar memastikan pemidanaan tidak bersifat represif
01085|semata;
01086|b. proporsionalitas, yakni keseimbang an antara tingkat kesalahan, sifat ringan
01087|tindak pidana, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan;
01088|c. pemidanaan sebagai upaya terakhir, yakni pidana dan tindakan sebagai
01089|upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai tanpa pemidanaan;
01090|d. individualisasi p idana, yakni memperhatikan keadaan ringannya perbuatan,
01091|keadaan pribadi pelaku dan/atau keadaan pada waktu dilakukan tindak
01092|pidana serta yang terjadi kemudian;
01093|e. kepastian hukum dan akuntabilitas, yakni pemaafan hanya dapat diberikan
01094|melalui putusan hakim yang terbuka, disertai pertimbangan hukum yang jelas
01095|dan dapat dipertanggungjawabkan;
01096|f. kemanfaatan, yakni putusan pemaafan hakim harus mendatangkan
01097|kemanfaatan yang lebih besar daripada penjatuhan pidana atau tindakan;
01098|Menimbang, bahwa sebagaimana amana t Pasal 54 ayat (2) KUHP
01099|Nasional tersebut di atas, dalam menentukan ringannya perbuatan, Majelis
01100|Hakim mendasarkan pada Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang
01101|berisi keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan,
01102|yang secara utuh pasal tersebut berbunyi:
01103|
01104|“Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
01105|Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak
01106|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
01107|a) terdakwa adalah anak;
01108|b) terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
01109|c) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
01110|d) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
01111|e) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
01112|f) terdakwa tidak menyadari bahwa tind ak pidana yang dilakukan akan
01113|menimbulkan kerugian yang besar;
01114|g) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
01115|h) korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak
01116|pidana tersebut;
01117|i) tindak pidana tersebut merupa kan akibat dari suatu keadaan yang tidak
01118|mungkin terulang lagi;
01119|j) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan
01120|melakukan tindak pidana yang lain;
01121|k) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa
01122|atau keluarganya;
01123|l) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil
01124|untuk diri terdakwa;
01125|m) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak
01126|pidana yang dilakukan terdakwa;
01127|n) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
01128|o) tindak pidana terjadi karena kealpaan;”
01129| Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan di pertimbangkan keadaan