01221|Maret 2025 atau waktu yang menjadi tempus delicti atau waktu kejadian dari
01222|Perkara ini Anak Korban masih berusia 9 Tahun. Oleh kerena Anak Korban
01223|Hal. 33 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01224|
01225|masih berusia 9  Tahun  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 1 Angka 1
01226|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang
01227|Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
01228|Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban  sudah
01229|memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Anak;
01230|- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB
01231|bertempat  di  Desa  Simanampang,  Kecamatan  Pahae  Julu,  Kabupaten
01232|Tapanuli Utara tepatnya di ladang milik orangtua Anak Korban, Anak telah
01233|memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban. Majelis Hakim
01234|berpendapat  perbuatan  anak  yang  memasukkan  alat  kelaminnya  ke  alat
01235|kelamin  Anak  Korban  telah  memenuhi  makna  persetubuhan,  dan  oleh
01236|karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Anak  telah  melakukan
01237|persetubuhan dengan Anak Korban;
01238|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  Majelis  Hakim  berkesimpulan
01239|sebelum  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban,  Anak  menarik
01240|tangan Anak Korban secara paksa dikarenakan Anak Korban menolak ajakan
01241|anak  untuk  mencari  sialahuarhuar.  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
01242|anak  yang  menarik  tangan  Anak  Korban  secara  paksa  adalah  tindakan
01243|kekerasan  dikarenakan  perbuatan  anak  yang  menggunakan  kekuatannya
01244|untuk  menarik  paksa  tangan  tangan  Anak  Korban  Lola  Wilona  menurut
01245|Majelis Hakim telah menyakiti Anak Korban baik secara fisik dan emosional;
01246|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  Majelis  Hakim  berkesimpulan
01247|sebelum  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban,  Anak  telah
01248|memaksa  untuk  membuka  baju  Anak  Korban  dan  Anak  Korban  telah
01249|mengatakan  kepada  Anak,  Agar  Anak  jangan  memasukkan  kemaluannya
01250|kedalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi Anak diam sambil menggoyang-
01251|goyangkan  pantatnya  hingga  kemudian  Anak  Korban  menangis  karena
01252|kesakitan.  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan  Anak  yang  memaksa
01253|membuka baju Anak Korban dan tetap memasukkan kemaluannya kedalam
01254|kemaluan Anak Korban sekalipun Anak Korban telah mengatakan kepada
01255|Anak, Agar Anak jangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak
01256|Korban, adalah perbuatan memaksa Majelis Hakim berpendapat demikian
01257|dikarenakan Anak Korban sejak awal tidak menginginkan Anak membuka
01258|bajunya  dan  Anak  Korban  sudah  mengatakan  kepada  Anak,  Agar  Anak
01259|jangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Selain
01260|itu  Majelis  Hakim  berpendapat  perkataan  anak  korban  tersebut  sudah
01261|semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Anak Korban
01262|Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01263|
01264|tidak  menginginkan  perbuatan  Anak  yang  memasukkan  kemaluannya
01265|kedalam kemaluan Anak Korban;
01266|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
01267|maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  telah  terbukti  melakukan
01268|perbuatan dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan
01269|dengannya;
01270|Menimbang bahwa didalam persidangan Anak memberikan keterangan
01271|bahwa Anak tidak ada  Memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak
01272|Korban;
01273|Menimbang bahwa terhadap  keterangan Anak tersebut Majelis Hakim
01274|akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01275|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Nomor
01276|440/1408/III/2025  tanggal  15 Maret 2025, yang   ditandatangani oleh Dokter
01277|Pemeriksa dr. Fransiska Lumbantobing, SpOG, pada daerah bibir kemaluan
01278|dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban mengalami luka lecet berwarna
01279|kemerahan  yang  dimana  luka  lecet  tersebut  disebabkan  oleh
01280|kekerasan/trauma/ruda  paksa  tumpul  yang  masih  baru  terjadi  pada  daerah
01281|kemaluan;
01282|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  dr.  Eka  Fransiskan
01283|Timoria,  Sp.OG,   bentuk-bentuk  atau  tanda  terjadinya  suatu  persetubuhan
01284|adalah dijumpai luka lecet disekitar vagina, robekan selaput atau robek selaput
01285|dara  tergantung  ukuran  penis  dan  lebar  liang  vagina,  dijumpai  atau  tidak
01286|dijumpai cairan ejakulasi;
01287|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  Et  Repertum  tersebut
01288|diatas serta dihubungkan dengan keterangan Ahli tersebut, maka Majelis Hakim
01289|berpendapat dan berkeyakinan bahwa luka lecet pada daerah bibir kemaluan
01290|dalam  dan  bibir  kemaluan  luar  Anak  Korban  disebabkan  oleh
01291|kekerasan/trauma/ruda  paksa  tumpul,  yang  dimana  luka  lecet  tersebut
01292|mengindikasikan  bahwa  Anak  Korban  telah  mengalami  persetubuhan,
01293|dikarenakan  luka  lecet  disekitaran  Vagina  merupakan  salah  satu  indikasi
01294|adanya persetubuhan sebagaimana keterangan Ahli dr. Eka Fransiskan Timoria,
01295|Sp.OG;
01296|Menimbang bahwa atas adanya sangkalan dari Anak yang menyatakan
01297|tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Majelis
01298|hakim  pertimbangkan  sebagai  berikut,  jika  memang  Anak  tidak  ada
01299|Memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban pada tanggal 13
01300|Maret 2025 atau waktu yang menjadi  tempus delicti  atau waktu kejadian dari
01301|Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01302|
01303|Perkara ini, maka seharusnya Hasil Visum Et Repertum yang dibuat sangat
01304|berdekatan dengan waktu kejadian perkara yaitu tanggal 15 Maret 2025, pada
01305|daerah bibir kemaluan dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban tidak akan
01306|ditemukan  luka  lecet berwarna  kemerahan,  namun  ternyata  Hasil  Visum  Et
01307|Repertum yang dibuat sangat berdekatan dengan waktu kejadian perkara yaitu
01308|tanggal 15 Maret 2025 menemukan hasil bahwa pada daerah bibir kemaluan
01309|dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban mengalami luka lecet berwarna
01310|kemerahan  yang  dimana  luka  lecet  tersebut  disebabkan  oleh
01311|kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul ;
01312|Menimbang  bahwa,  Anak  setelah  adanya  tanggapan  dari  Penuntut
01313|Umum, atas pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Anak, yang mana
01314|Anak  dalam  persidangan  menyampaikan  bahwa  anak  hanya  menggesek-
01315|gesekkan alat kelamin nya ke alat kelamin Anak Korban, Menurut Majelis Hakim
01316|merupakan ketidakkonsistenan Anak terhadap sangkalan Anak, bahwa dirinya
01317|tidak ada memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin korban;
01318|Menimbang  bahwa, berdasarkan  pertimbangan  tersebut diatas maka
01319|Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Anak telah memasukkan alat kelamin
01320|Anak ke Alat Kelamin Anak Korban, dan oleh karenanya keterangan Anak yang
01321|menerangkan  bahwa  Anak  tidak  memasukkan  Alat  kelamin  Anak  ke  Alat
01322|Kelamin Anak Korban tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
01323|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis
01324|Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  Melakukan  Kekerasan  atau  ancaman
01325|Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
01326|orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;
01327|Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan, apakah  Anak didalam
01328|perkara  ini  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atau  tidak,  maka
01329|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta  di
01330|persidangan perbuatan  Anak yang dengan kekerasan memaksa anak untuk
01331|melakukan persetubuhan dengannya  telah dilakukan  dengan kesalahan atau
01332|tidak;
01333|Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana, bentuk Kesalahan
01334|dapat dibagi 2 yaitu Kesengajaan dan kelalaian;
01335|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur bentuk kesalahan
01336|yang  paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah
01337|kesengajaan;
01338|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
01339|kesengajaan yaitu:
01340|Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01341|
01342|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01343|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
01344|zekerheid of noodzakelijkheid);
01345|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
01346|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01347|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan
01348|yang paling tepat untuk dipertimbangkan didalam perkara aquo adalah Sengaja
01349|sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01350|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud
01351|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01352|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01353|untuk  mencapai  akibat  tertentu  dari  perbuatan  tersebut.  Dengan  kata  lain,
01354|pelaku  benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang
01355|dilarang oleh hukum tersebut;
01356|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01357|memaksa  Anak  Korban  ke  perladangan  setelah  itu  Anak  memaksa  untuk
01358|membuka  baju  Anak  Korban,  setelah  itu  anak  memaksa  memasukkan  alat
01359|kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban;
01360|Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut diatas jika dihubungkan
01361|dengan makna sengaja sebagai maksud sebagaimana yang telah Majelis Hakim
01362|uraikan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  sudah
01363|memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud opzet
01364|als oogmerk, dikarenakan Majelis Hakim berpendapat perbuatan anak tersebut
01365|telah mencerminkan bahwa sejak awal Anak telah memiliki niat dan memiliki
01366|tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
01367|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut diatas, maka
01368|Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang melakukan perbuatan
01369|dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
01370|telah dilakukan dengan kesalahan;
01371|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 76D UU RI
01372|No.17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
01373|Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23
01374|Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak Menjadi Undang-Undang Jo  UU RI
01375|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi
01376|dan  perbuatan  anak  telah  dilakukan  dengan  kesalahan,  maka  Anak  harus
01377|dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
01378|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
01379|Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01380|
01381|Menimbang,  bahwa  didalam  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
01382|Hukum menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:
01383|1. Anak  tidak  terbukti  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban
01384|dikarenakan hasil visum et repertum yang dikeluarkan bukan dikeluarkan
01385|oleh dokter forensik melainkan Dokter umum dan Dokter kandungan biasa;
01386|2. Bahwa  penyelesaian  perkara  ini  harus  diselesaikan  menggunakan
01387|pendekatan keadilan restoratif;
01388|3. Bahwa Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
01389|4. Bahwa Saksi yang berada dilokasi kejadian merupakan seorang Anak
01390|yang masih berusia 4 Tahun sehingga secara hukum dan psikologis belum
01391|memiliki kemampuan untuk memahami secara utuh apa yang dilihat maupun
01392|menjelaskan peristiwa tersebut dengan benar;
01393|Menimbang bahwa Terhadap pokok pembelaan Anak tersebut diatas
01394|maka  Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01395|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 1, Majelis Hakim berpendapat
01396|bahwa keahlian dokter obgyn (obstetri dan ginekologi) yang memungkinkan
01397|dan membenarkan secara hukum serta medis untuk mengeluarkan visum et
01398|repertum dalam kasus kekerasan seksual dikarenakan dokter obgyn (obstetri
01399|dan ginekologi) mampu mendeteksi adanya trauma fisik pada alat kelamin
01400|(seperti luka, lecet, robekan selaput dara). Selain itu Majelis Hakim didalam
01401|menyimpulkan  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak
01402|Korban,  tidak  hanya  berdasarkan  Hasil  visum  et  repertum  namun  juga
01403|berdasarkan  keterangan  saksi,  sehingga  Majelis  Hakim  didalam
01404|menyimpulkan  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak
01405|Korban  telah  memenuhi  ketentuan  2  minimum  alat  bukti  yang  sah
01406|sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  183  KUHAP.  Berdasarkan  uraian
01407|tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Pembelaan Anak  di
01408|Poin 1 harus ditolak;
01409|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 2, Majelis Hakim berpendapat
01410|bahwa  terhadap  perkara  anak  ini  tidak  dapat  diselesaikan  melalui
01411|pendekatan  keadilan  restoratif  dengan  pertimbangan  yang  akan  Majelis
01412|Hakim  uraikan  secara  lengkap  dan  Komprehensip  ketika  Majelis  Hakim
01413|mempertimbangkan pidana Apa yang akan Majelis Hakim Jatuhkan terhadap
01414|Anak. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
01415|Pokok Pembelaan Anak di Poin 2 harus ditolak;
01416|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 3, Majelis Hakim berpendapat
01417|justru  didalam  persidangan  Anak  berbelit-belit  didalam  memberikan
01418|Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01419|
01420|keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut
01421|maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Pembelaan Anak di Poin 3
01422|harus ditolak;
01423|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 4, Majelis Hakim berpendapat
01424|bahwa Anak Saksitelah memenuhi kriteria sebagai anak saksi sebagaimana
01425|yang  diatur  dalam  pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01426|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu
01427|didalam  memberikan  keterangan  Anak  Saksitidak  diambil  sumpah  atau
01428|janjinya sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf A KUHAP.
01429|Dikarenakan didalam memberikan keterangan di persidangan Anak  Saksi
01430|Leonardo  Hosea  Siregar  tidak  diambil  sumpah  atau  janjinya,  maka
01431|berdasarkan pasal 185 Ayat 7 KUHAP keterangan  Anak  Saksi Leonardo
01432|Hosea Siregar  memang bukan merupakan alat bukti, namun keterangan
01433|Anak Saksidapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain
01434|jika keterangannya bersesuaian dengan Saksi yang diambil sumpah atau
01435|janjinya.  Bahwa  didalam  persidangan  menurut  Majelis  Hakim  keterangan
01436|Anak Saksibersesuaian dengan keterangan saksi yang diambil janjinya yaitu
01437|Saksi  I,  Saksi  II,  dan  Saksi  III,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat
01438|keterangan Anak Saksidapat mendukung pembuktian didalam perkara aquo.
01439|Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok
01440|Pembelaan Anak di Poin 4 harus ditolak;
01441|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka
01442|Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota pembelaan Anak dan atau Penasihat
01443|Hukum Anak harus ditolak seluruhnya;
01444|Menimbang bahwa didalam persidangan orangtua Anak memohon agar
01445|Majelis  Hakim  memberikan  hukuman  yang  seringan-ringannya  demi
01446|kepentingan terbaik untuk Anak;
01447|Menimbang  bahwa  terhadap  tanggapan  orangtua  tersebut,  Majelis
01448|Hakim akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik
01449|untuk Anak;
01450|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01451|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01452|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak
01453|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01454|pidana;
01455|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01456|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01457|Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01458|
01459|bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan
01460|Keadilan Restoratif;
01461|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01462|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01463|Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
01464|pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk
01465|bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
01466|kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01467|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01468|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01469|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01470|orangtua Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01471|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01472|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01473|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01474|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01475|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01476|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01477|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01478|pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem
01479|Peradilan Pidana Anak;
01480|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01481|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
01482|sebelum  menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan
01483|penelitian  kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan  sehubungan
01484|dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas
01485|bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari
01486|Pembimbing Kemasyarakatan;
01487|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01488|Penelitian Kemasyarakatan untuk  Sidang Pengadilan Anak  oleh  Pembimbing
01489|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar Anak dijatuhi
01490|Pidana pelayanan Masyarakat;
01491|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim tidak
01492|sependapat dengan Rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan
01493|pertimbangan sebagai berikut:
01494|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01495|
01496|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban,
01497|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Pelayanan Masyarakat
01498|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban ;
01499|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01500|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01501|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum