00729|hukum namun dengan memperhatikan dimensi kemanusiaan dan kepentingan
00730|terbaik  bagi  Anak,  tetap  menegakkan  hukum  namun  dalam  bentuk  yang
00731|memberi ruang harapan kepada Anak, mendidik Anak tanpa mencabut masa
00732|depannya serta menempatkan sisi kemanusiaan sebagai pusat pertimbangan;
00733|                               Halaman 18 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00734|
00735|Menimbang, bahwa penerapan pidana bersyarat dengan syarat khusus
00736|berupa  kewajiban  melanjutkan  pendidikan  adalah  bentuk  pemidanaan  yang
00737|bersifat edukatif, korektif, preventif, dan menjunjung keadilan, karena di satu sisi
00738|Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun di sisi lain
00739|diberikan  kesempatan  untuk  tumbuh,  memperbaiki  diri  dan  menata  masa
00740|depan.  Dengan  tetap  berada  di  bawah  pengawasan  dan  tanggung  jawab
00741|keluarga  serta  sistem  pendidikan,  Anak  diharapkan  dapat  kembali  menjadi
00742|bagian dari masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab;
00743|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (5) Undang
00744|Undang  RI.  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,
00745|ditegaskan bahwa masa menjalani syarat khusus lebih lama dari masa pidana
00746|dengan syarat umum sehingga Majelis Hakim akan menetapkan masa pidana
00747|dengan syarat umum, dimana dalam jangka waktu tersebut Anak tidak boleh
00748|melakukan  tindak  pidana  apa  pun.  Selanjutnya,  Majelis  Hakim  juga  akan
00749|menetapkan  syarat  khusus  berupa  kewajiban  bagi  Anak  melaporkan  dan
00750|memberitahukan jadwal kegiatan serta pembelajaran Anak di sekolah kepada
00751|Penuntut  Umum.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  Anak  dapat
00752|menyelesaikan pendidikan formalnya dengan baik sekurang-kurangnya sampai
00753|lulus  SMK.  atau  sederajat  sebagai  wujud  pemenuhan  hak  pendidikan  dan
00754|bagian dari proses pembinaan jangka panjang;
00755|Menimbang, bahwa penetapan syarat khusus berupa kewajiban bagi
00756|Anak untuk secara rutin melaporkan dan memberitahukan kepada Penuntut
00757|Umum  terkait jadwal  kegiatan  serta  materi  pembelajaran  yang  diikutinya  di
00758|sekolah,  dipandang  sebagai  bentuk  kontrol  yang  konstruktif  sekaligus
00759|mendukung  keberlanjutan  pendidikan  Anak.  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
00760|ketentuan ini sejalan dengan semangat wajib belajar yang menjadi kebijakan
00761|nasional saat ini serta relevan mengingat Anak saat ini masih duduk di bangku
00762|SMK.  dan  belum  menyelesaikan  pendidikannya.  Dengan  adanya  kewajiban
00763|tersebut, proses pendidikan Anak tetap dapat berjalan secara terarah namun
00764|tetap berada dalam pengawasan hukum sebagai bagian dari upaya pembinaan.
00765|Ketentuan ini juga telah memenuhi prinsip bahwa syarat khusus dalam pidana
00766|dengan syarat harus lebih lama dari syarat umum sebagaimana diatur dalam
00767|Pasal 73 Ayat (5) Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
00768|Peradilan Pidana;
00769|Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian,  Majelis  Hakim  tetap
00770|memperhatikan ketentuan dalam Pasal 73 Ayat (6) Undang Undang RI. Nomor
00771|11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,  yang  menetapkan  batas
00772|                               Halaman 19 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00773|
00774|maksimum  masa  pidana  dengan  syarat  selama  3  (tiga)  tahun  sehingga
00775|ketentuan syarat umum dan syarat khusus tersebut akan dituangkan dalam
00776|amar putusan secara proporsional dan terukur. Penetapan ini bertujuan agar
00777|pembinaan terhadap Anak dapat berlangsung tanpa mengganggu hak-haknya
00778|untuk  tumbuh,  belajar,  dan  berintegrasi  kembali  dalam  masyarakat  secara
00779|positif serta menjauhkan Anak dari risiko pengulangan tindak pidana;
00780|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana
00781|dengan syarat berupa pengawasan dengan syarat umum dan khusus maka
00782|haruslah diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan
00783|terhadap  pelaksanaan  pidana  tersebut  dan  kepada  Pembimbing
00784|Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak dapat memenuhi
00785|persyaratan baik syarat umum maupun khusus yang telah ditetapkan dalam
00786|amar putusan ini;
00787|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  77  Undang-Undang  RI.
00788|Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana  mengatur  “Dalam  hal
00789|terpidana  (Anak)  selama  menjalani  pidana  pengawasan  melanggar  syarat
00790|umum, pidana pengawasan dicabut dan terpidana menjalani pidana penjara
00791|karena pelanggaran syarat umum”;
00792|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
00793|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00794|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB. asli SPM.
00795|dan 1 (satu) unit SPM., yang disita dari saksi kesatu  dan Terdakwa maka akan
00796|dikembalikan kepada saksi kesatu;
00797|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) unit SPM., yang telah
00798|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka
00799|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00800|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka
00801|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00802|meringankan Anak;
00803|Keadaan yang memberatkan:
00804|- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
00805|Keadaan yang meringankan:
00806|- Anak  mengakui  terus  terang  perbuatannya  sehingga  memperlancar
00807|proses jalannya persidangan;
00808|- Anak belum pernah dihukum;
00809|- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;
00810|                               Halaman 20 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00811|
00812|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00813|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00814|Mengingat, Pasal 477 Ayat (1) Huruf E dan Huruf G KUHP. Jo. Undang-
00815|Undang  RI.  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00816|Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana  dan
00817|Undang-Undang  RI.  Nomor  20  Tahun  2025  Tentang  Kitab  Undang-Undang
00818|Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan  Perundang-Undangan  lain  yang
00819|bersangkutan;
00820|
00821|MENGADILI :
00822|1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
00823|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  Dalam  Keadaan
00824|Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
00825|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00826|penjara  selama  4  (empat)  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
00827|(LPKA) Kelas I Kutoarjo;
00828|3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika Anak di
00829|kemudian hari tidak melaksanakan syarat umum dan syarat kusus yang
00830|telah  ditetapkan  sebelum  masa  pidana  pengawasan  tersebut  berakhir
00831|dengan syarat:
00832|- Syarat umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi
00833|selama  menjalankan  pidana  pengawasan  dalam  waktu  selama  4
00834|(empat) bulan;
00835|- Syarat khusus : Anak diwajibkan untuk melapor sebanyak 1
00836|(satu)  kali  setiap  minggunya  dan  menyampaikan  kepada  Penuntut
00837|Umum mengenai jadwal kegiatan serta pembelajaran apa saja yang
00838|diperoleh Anak di sekolahnya selama menjalankan pidana pengawasan
00839|dalam waktu selama 6 (enam) bulan;
00840|5. Memerintahkan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  melakukan  pengawasan
00841|terhadap Anak agar melaksanakan pidana tersebut dan selanjutnya kepada
00842|Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  melakukan  pembimbingan  selama
00843|Anak menjalani pidana pengawasan agar Anak memenuhi syarat umum
00844|dan syarat khusus yang telah ditetapkan;
00845|6. Menetapkan barang bukti berupa:
00846|a. 1 (satu) buah BPKB. asli SPM.;
00847|b.
00848| 1 (satu) unit SPM.;
00849|Dikembalikan kepada saksi kesatu;
00850|a. 1 (satu) unit SPM.;
00851|                               Halaman 21 Dari 22 Halaman Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2026/PN Krg
00852|
00853|Dirampas untuk negara;
00854|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
00855|2.000,00 (dua ribu rupiah);
00856|
00857|Senin
00858|
00859|11  April  2026
00860|
00861|2026
00862|
00863|Demikianlah diputuskan dalam musyawara h Majelis Hakim Pengadilan
00864|Negeri  Karanganyar  pada  hari  Senin tanggal  11  April  2026 oleh  Rachmad
00865|Firmansyah, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua,  Heru Karyono, S.H  dan Widana
00866|Anggara Putra, S.H. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
00867|
00868|Sri Mulyani, S.H.
00869|
00870|            Hakim-Hakim Anggota,                                       Hakim Ketua,
00871|                Heru Karyono, S.H.                            Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.
00872|
00873|    Widana Anggara Putra, S.H. M. Hum.
00874|Panitera Pengganti,
00875|Sri Mulyani, S.H.