01439|perbuatan Anak yang telah membawa  1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau
01440|dengan panjang kurang lebih 30 cm dan Anak tidak mempunyai izin dari pihak
01441|yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, yang dalam hal ini
01442|pisau tersebut memenuhi pengertian sebagai benda dengan ujung runcing dan
01443|tajam, yang berfungsi menusuk atau melukai sehingga dengan demikian unsur
01444|‘secara tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk‘   telah terpenuhi ada
01445|pada perbuatan Anak;
01446|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 307 Ayat (1)
01447|KUHP telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan  terbukti secara sah dan
01448|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal
01449|Penuntut Umum;
01450|Menimbang bahwa karena Advokat Anak telah menyatakan sependapat
01451|dengan tuntutan Penuntut Umum dan Hakim telah pula mempertimbangkan dan
01452|menyatakan  bahwa  Pasal  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut  terbukti  pula,
01453|namun mengenai permohonan keringanan hukuman, selanjutnya Hakim akan
01454|mempertimbangkannya  dengan  memperhatikan  keadaan-keadaan  yang
01455|memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana terurai
01456|dalam putusan ini;
01457|
01458|Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang
01459|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dalam
01460|pengambilan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian
01461|Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  I  Palembang
01462|tanggal 23 Januari 2026 yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada
01463|pokoknya sebagai berikut:
01464|Kesimpulan:
01465|- Klien anak meresahkan masyarakat sekitar lingkungan klien;
01466|- Ada rasa bersalah dan penyesalan pada diri klien dan klien sanggup
01467|untuk bertanggungjawab atas perbuatan klien
01468|- Klien anak masih memerlukan pendidikan dan pengawasan yang lebih
01469|intensif;
01470|Rekomendasi:
01471|Berdasarkan  Kesimpulan  dan  hasil  sidang  Tim  Pengamat
01472|Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari
01473|Senin,  tanggal  27  April  2026,  merekomendasikan  agar  klien  Anak  dijatuhi
01474|berupa  pidana  pokok  dan  ditempatkan  di  LPKA Kelas  1  Palembang  untuk
01475|mendapatkan Pembinaan  sesuai dengan ketentuan pasal 71 Ayat (1) huruf e
01476|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01477|Menimbang bahwa telah didengar pendapat dan harapan orang tua Anak
01478|atas nama Ibu Jamilah yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan
01479|keringanan hukuman dan berharap agar Anak bisa memperbaiki diri menjadi
01480|lebih baik;
01481|Menimbang  bahwa  dengan  mencermati  Undang-Undang  Nomor  11
01482|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung
01483|maksud bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan
01484|ancaman  sanksi  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  perbedaan
01485|sanksi  tersebut  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  81  Ayat  (2)  Undang-
01486|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yang mengatur bahwa pidana penjara
01487|yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum
01488|ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa,  hal  tersebut  untuk  lebih
01489|melindungi dan mengayomi Anak agar dapat menyongsong masa depannya
01490|yang masih panjang, memberi kesempatan kepada Anak memperoleh jati diri
01491|untuk  menjadi  manusia  yang  bertanggung  jawab  dan  berguna  bagi  diri,
01492|keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
01493|Menimbang  bahwa  salah  satu  asas  dalam  melaksanakan  sistem
01494|peradilan pidana anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi
01495|
01496|anak, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor
01497|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan:  “yang
01498|dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan
01499|keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh
01500|kembang  Anak”,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  dalam
01501|menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah
01502|bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai
01503|upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya
01504|di masa depan;
01505|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  Ayat  (1)  Undang-Undang
01506|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01507|Anak,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan,
01508|Majelis  Hakim  telah  memberikan  kesempatan  kepada  Orang  Tua  untuk
01509|mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;
01510|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas
01511|Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari  hasil Laporan Penelitian
01512|Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang yang
01513|pada pokoknya agar diusulkan untuk dapat diberikan pidana pokok berdasarkan
01514|Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01515|Sistem Peradilan Pidana Anak, karena menurut Hakim perbuatan Anak tersebut
01516|tergolong  meresahkan,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  79  Ayat  (1)  Undang-
01517|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga
01518|pidana yang tepat bagi Anak menurut Majelis Hakim adalah pidana penjara di
01519|LPKA;
01520|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang
01521|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Anak  yang
01522|berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam perkara ini hanya dapat dijatuhi
01523|pidana atau dikenai tindakan. Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain
01524|memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku
01525|tindak  pidana  maupun  oleh  anggota  masyarakat  lainnya  sebagai  upaya
01526|preventif, juga sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki
01527|sikap dan perilakunya di masa depan;
01528|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  81  Undang-
01529|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01530|Ayat (1)
01531|Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak
01532|akan membahayakan masyarakat.
01533|
01534|Ayat (2)
01535|Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu
01536|perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
01537|Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang
01538|Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa  “Hak yang diperoleh Anak
01539|selama  ditempatkan  di  LPKA  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-
01540|Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu
01541|diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai
01542|pertumbuhan  dan  perkembangan  Anak,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial”
01543|sehingga  Hakim  berpendapat  jika  terhadap  Anak  masih  dapat  melanjutkan
01544|sekolahnya meskipun Anak ditahan di LPKA;
01545|Menimbang  bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas Majelis
01546|Hakim berkesimpulan, terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada
01547|Anak  menurut  Hakim  sudah  sesuai  dengan  rasa  keadilan  serta  telah  pula
01548|mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
01549|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  Anak,  hukuman  penjara  pada
01550|dasarnya merupakan pilihan terakhir guna kepentingan terbaik bagi anak yang
01551|diharapkan ke depannya Anak memiliki keterampilan dan berubah menjadi lebih
01552|baik, namun demikian, sebagaimana pertimbangan Hakim di atas, dalam hal ini
01553|selain  mempertimbangkan latar  belakang  Anak  pada saat melakukan tindak
01554|pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak dari perbuatan Anak
01555|terhadap  korban, keselamatan  Anak  jika  anak  kembali  ke  masyarakat serta
01556|dikhawatirkan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat oleh karena itu
01557|Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang terbaik yang diterapkan kepada
01558|Anak  adalah  pidana  penjara  di  LPKA yang  lamanya  sebagaimana  termuat
01559|dalam amar putusan;
01560|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01561|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana,
01562|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak haruslah
01563|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01564|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01565|haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01566|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01567|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01568|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01569|
01570|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01571|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01572|berada dalam tahanan;
01573|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01574|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01575|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01576|- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau yang bersarungkan kayu
01577|berukir  warna  coklat  bergagang  kayu  berukir  warna  coklat  dengan
01578|panjang kurang lebih 30 cm;
01579|karena  digunakan  melakukan  tindak  pidana  maka  perlu  ditetapkan  agar
01580|barang bukti tersebut dimusnahkan;
01581|- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol BG
01582|5017 KAN Nomor rangka: MH1JFV115JK808142 Nomor mesin : JFV1E-
01583|1813507;
01584|adalah kendaraan bermotor hasil tindak pidana dan merupakan milik dari
01585|pemegang STNK atas nama Agus Irawan sebagaimana bukti print Out foto
01586|STNK  yang  diperlihatkan  dipersidangan,  dimaka  perlu  ditetapkan  agar
01587|barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
01588|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01589|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01590|meringankan Anak;
01591|Keadaan yang memberatkan:
01592|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01593|Keadaan yang meringankan:
01594|- Anak mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;
01595|- Anak belum pernah dihukum;
01596|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
01597|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01598|Mengingat  Pasal  307  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01599|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
01600|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
01601|dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta
01602|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01603|
01604|MENGADILI:
01605|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01606|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “membawa  sesuatu  senjata  penusuk”
01607|sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01608|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01609|selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Anak tersebut ditempatkan di
01610|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
01611|3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01612|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01613|4. Memerintahkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
01614|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01615|- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau yang bersarungkan kayu
01616|berukir  warna  coklat  bergagang  kayu  berukir  warna  coklat  dengan
01617|panjang kurang lebih 30 cm;
01618|dimusnahkan;
01619|- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol BG
01620|5017 KAN Nomor rangka: MH1JFV115JK808142 Nomor mesin : JFV1E-
01621|1813507;
01622|dikembalikan kepada yang berhak (Pemegang STNK / BPKB);
01623|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01624|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01625|
01626|Rabu
01627|
01628|20 Mei 2026
01629|
01630|2026
01631|
01632|Dedy Agung Prasetyo, S.H.
01633|
01634|Irma Yulaini, S.H.
01635|
01636|Panitera Pengganti,     Hakim,
01637| Irma Yuliani, S.H.                                               Dedy Agung Prasetyo, S.H.