01834|- Bahwa prosedur pengiriman pekerja migran atau TKI memiliki beberapa
01835|skema  yaitu  prosedur  dengan  skema  Person  to  Person  (P  to  P)  dan
01836|prosedur dengan skema Goverment to Goverment (G to G);
01837|- Bahwa yang biasanya terkena tindak pidana pidana perdagangan orang
01838|adalah prosedur dengan skema Person to Person (P to P);
01839|- Bahwa seharusnya setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
01840|hendak  bekerja  ke  luar  negeri  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari
01841|Disnaker setempat; 
01842|- Bahwa  rekomendasi  tersebut  berupa  rekomendasi  bahasa  dan
01843|rekomendasi dari negara tujuan dan apabila rekomendasi tersebut tidak
01844|berhasil didapatkan maka Disnaker tidak mengeluarkan rekomendasi, agar
01845|rekomendasi  tersebut  keluar  biasanya  dilakukan  beberapa  tes,  salah
01846|satunya adalah mengenai kemampuan bahasa;
01847|- Bahwa Saksi mengetahui mengenai korban perdagangan orang atas
01848|nama Saudara Andi Sanjaya yang dipulangkan dari luar negeri;
01849|- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perdagangan orang tersebut
01850|terjadi;
01851|- Bahwa  Saudara  Andi  Sanjaya  mengatakan  kepada  Saksi  bahwa
01852|Saudara Andi Sanjaya diajak oleh saudaranya untuk bekerja di luar negeri;
01853|- Bahwa tugas dari Saksi adalah memulangkan pekerja migran atau TKI
01854|ke keluarganya;
01855|- Bahwa Saksi memiliki aplikasi SIAPkerja yang berlaku secara nasional;
01856|- Bahwa tidak ada pekerja migran atau TKI atas nama Andi Sanjaya yang
01857|mendaftarkan ke kantor tempat Saksi bekerja;
01858|- Bahwa  berdasarkan  data  yang  sudah  terverifikasi  perjanjian
01859|penempatan  kerja  dalam  aplikasi  SIAPkerja  pada  Akun  Dinas  Tenaga
01860|Kerja  dan  Kabupaten  Bangka  Selatan  Provinsi  Kepulauan  Bangka
01861|Belitung,  nama  Saudara  Andi  Sanjaya  tidak  terdaftar  pada  aplikasi
01862|SIAPkerja tersebut;
01863|- Bahwa dikarenakan nama Saudara Andi Sanjaya tidak ada maka artinya
01864|Saudara Andi Sanjaya termasuk pekerja migran atau TKI illegal;
01865|- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebanyak 1 (satu) kali oleh polisi dan
01866|tidak disebutkan siapa Terdakwanya;
01867|Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01868|
01869|- Bahwa  Saksi  hanya  ditanyakan  mengenai  prosedur  yang  harus
01870|dilakukan  oleh  pekerja  migran  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  luar
01871|wilayah  Republik  Indonesia  dan  apakah  Saudara  Andi  Sanjaya  ada
01872|mendaftar di tempat kerja Saksi;
01873|- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya 1 (satu) orang pekerja migran
01874|atau TKI dari Basel sedangkan 2 (dua) orang lagi, Saksi tidak mengetahui
01875|bagaimana prosesnya;
01876|- Bahwa yang ditangani oleh Saksi sebenarnya ada 3 (tiga) orang yang
01877|menjadi  korban  perdagangan  orang  namun  yang  menjadi  objek
01878|pemeriksaan hanya 1 (satu) orang yaitu terhadap Saudara Andi Sanjaya;
01879|- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi bersama dengan
01880|tim;
01881|- Bahwa  Saksi  yang  melakukan  penjemputan  terhadap  Saudara  Andi
01882|Sanjaya lalu diantarkan kepada keluarganya;
01883|- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan terhadap
01884|Saudara Andi Sanjaya di rumahnya;
01885|- Bahwa Saksi memberikan laporan kepada Kepala Dinas hanya secara
01886|lisan saja;
01887|- Bahwa  Saudara  Andi  Sanjaya  menyampaikan  kepada  Saksi  bahwa
01888|yang mengajak Saudara Andi Sanjaya untuk bekerja ke luar negeri adalah
01889|saudaranya dan tidak ada menyebutkan nama Terdakwa atau nama Saksi
01890|Harry Rakhmadani;
01891|- Bahwa  syarat  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  berdasarkan
01892|Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindung Pekerja Migran
01893|sesuai  dengan  Pasal  5  yaitu  berusia  minimal  usia  18  Tahun,  memiliki
01894|kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor
01895|kepesertaan  Jaminan  Sosial  dan  memiliki  dokumen  lengkap  yang
01896|dipersyaratkan;
01897|- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (DPMI) wajib memiliki dokumen
01898|yang   diatur dalam pasal 13 yaitu surat keterangan status perkawinan,
01899|bagi  yang  telah  menikah  melampirkan  fotokopi  buku  nikah,  surat
01900|keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui
01901|oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan
01902|sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,  paspor
01903|yang  diterbitkan  oleh  kantor  imigrasi  setempat,  Visa  Kerja,  Perjanjian
01904|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01905|Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01906|
01907|- Bahwa Saksi hanya melakukan kunjungan ke Saudara Andi Sanjaya
01908|dan tidak melakukan kunjungan kepada 2 (dua) orang yang lain;
01909|- Bahwa Saksi tidak melakukan kunjungan kepada 2 (dua) orang yang
01910|lain karena terkendala dengan biaya operasional;
01911|- Bahwa tidak ada kaitan pemeriksaan yang dilakukan antara Saudara
01912|Andi Sanjaya dengan Terdakwa;
01913|- Bahwa  tidak  ada  MOU  antara  Indonesia,  Kamboja,  Myanmar  dan
01914|Thailand mengenai masalah tenaga kerja;
01915|- Bahwa  pengiriman  tenaga  kerja  ke  Negara  Myanmar  merupakan
01916|perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia;
01917|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa  membenarkan dan tidak keberatan;
01918|
01919|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01920|berikut:
01921|1. Mohamad  Wahyudiyantoro  di  bawah  sumpah  pada  pokoknya
01922|menerangkan sebagai berikut:
01923|- Bahwa  Ahli  dihadirkan  ke  persidangan  terkait  dengan  perdagangan
01924|orang;
01925|- Bahwa Ahli bertugas di Direktur Jenderal Imigrasi Direktur Pengawasan
01926|dan Penindakan Keimigrasian;
01927|- Bahwa  fungsi  keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan  pemerintahan
01928|negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum,
01929|keamanan  negara,  dan  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan
01930|masyarakat;
01931|- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Ketua Tim Pembinaan
01932|Penyidik;
01933|- Bahwa keimigrasian itu adalah hal ikhwal lalu lintas orang masuk ke
01934|dalam dan keluar negara;
01935|- Bahwa untuk dapat ke luar negeri, seseorang harus memiliki paspor
01936|yang masih berlaku, tiket pesawat serta tidak termasuk ke dalam daftar
01937|pencegahan dari kantor imigrasi setempat;
01938|- Bahwa  penerbitan  paspor  akan  berbeda  apabila  paspor  tersebut
01939|dipergunakan untuk liburan, untuk beribadah dan untuk bekerja;
01940|- Bahwa paspor dengan tujuan kerja memerlukan dokumen pendukung
01941|berupa surat rekomendasi dari pihak penanggung jawab seseorang yang
01942|akan berangkat ke luar negeri tersebut;
01943|- Bahwa pemohon yang membuat paspor untuk melaksanakan Umroh
01944|tidak memerlukan dokumen pendukung dari Kementrian atau Lembaga;
01945|Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01946|
01947|- Bahwa berdasarkan data permohonan pengajuan paspor yang diajukan
01948|oleh  Para  Korban,  paspor  yang  digunakan  oleh  Para  Korban  adalah
01949|paspor untuk umroh pada tahun 2024;
01950|- Bahwa Para Korban tidak pernah terdata sebagai pekerja imigran yang
01951|bekerja di luar negeri;
01952|- Bahwa paspor awal digunakan oleh Para Korban adalah paspor untuk
01953|umroh;
01954|- Bahwa  paspor  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah
01955|Republik  Indonesia  kepada  warga  negara  Indonesia  untuk  melakukan
01956|perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu sesuai
01957|dengan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
01958|Keimigrasian;
01959|- Bahwa permohonan paspor biasa dapat diajukan secara manual atau
01960|elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang
01961|diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014
01962|Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
01963|- Bahwa negara tujuan Saksi Isayadi, Saksi Muhammad Hambali, Saksi
01964|Imam Din Firdaus, Saksi Izhar Alamsyah, Saksi Diki Wahyudi dan Saksi
01965|Harry Rakhmadani untuk bekerja di luar negeri tidak pernah terdata;
01966|- Bahwa  berdasarkan  kronologi  kejadian,  jika  paspor  tidak  digunakan
01967|untuk  tujuan  Umroh  maka  bisa  dipastikan  memenuhi  unsur-unsur
01968|persangkaan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 126 huruf C Undang-
01969|Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
01970|yaitu telah menyalahgunakan isi dari dokumen keberangkatan;
01971|2. Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya
01972|menerangkan sebagai berikut:
01973|- Bahwa Ahli dihadirkan terkait dengan restitusi atas nama Saksi Harry
01974|Rakhmadani yang tertera dalam berkas Terdakwa;
01975|- Bahwa Ahli bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
01976|sejak Agustus 2023 dan menjabat sebagai Tenaga Ahli LPSK;
01977|- Bahwa tugas Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan (Biro PP) LPSK
01978|dan juga sebagai salah satu Tenaga Ahli LPSK yang diangkat sebagai
01979|Penilai Ganti Kerugian  adalah  memberikan masukan, analisis  terhadap
01980|arah  kebijakan,  penanganan  kasus  /terlindung  kepada  Pimpinan  LPSK
01981|serta  sebagai  tim  penilai  ganti  kerugian  LPSK  dan  bertangungjawab
01982|kepada 7 pimpinan/komisioner LPSK;
01983|Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01984|
01985|- Bahwa  terkait  permohonan  ganti  rugi  yang  diajukan  ke  LPSK
01986|selanjutnya  ahli  memeriksa  kelengkapan  syarat  formil  dan  materil,
01987|melakukan  fasilitasi  penghitungan  ganti  rugi  korban  tindak  pidana,
01988|mengidentifikasi  terhadap  komponen  sesuai  peraturan  perundang-
01989|undangan,  melakukan  penilaian  terhadap  ganti  kerugian  yang  di  klaim
01990|korban, membuat laporan penilaian ganti kerugian, menyampaikan pada
01991|Pimpinan  LPSK  untuk  mendapatkan  Keputusan  LPSK,  mengajukan
01992|laporan  penilaian  ganti  rugi  kepada  aparat  penegak  hukum  dan
01993|memberikan keterangan pada proses peradilan pidana apabila diperlukan;
01994|- Bahwa  dalam  rangka  menjalankan  wewenang  dan  tugas  LPSK
01995|berdasarkan Pasal 12 A huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
01996|Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
01997|Perlindungan Saksi  dan Korban  ”melakukan  penilaian ganti  rugi dalam
01998|pemberian Restitusi dan Kompensasi”;
01999|- Bahwa permohonan restitusi yang diajukan tersebut selanjutnya LPSK
02000|memeriksa  kelengkapan  permohonan  restitusi  dalam  jangka  waktu  7
02001|(tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan restitusi diterima;
02002|- Bahwa dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan dimaksud,
02003|LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi
02004|permohonan.  Pemohon  wajib  melengkapi  permohonan  dalam  jangka
02005|waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pemohon
02006|menerima pemberitahuan dari LPSK; 
02007|- Bahwa  dalam  hal  permohonan  dimaksud  dinyatakan  lengkap,  LPSK
02008|segera melakukan pemeriksaan substantif dan dalam rangka melakukan
02009|pemeriksaan  substantif  tersebut,  Pimpinan  LPSK  menunjuk  atau
02010|memberikan  disposisi  kepada  Tim  Penilai  yang  bertanggungjawab
02011|melaksanakan  penghitungan  kerugian  yang  dialami  korban  dan
02012|menentukan penilaian restitusi yang akan diajukan merujuk pada jenis-
02013|jenis  kerugian/unsur/komponen  penghitungan  yang  disebutkan  menurut
02014|peraturan perundang-undangan terkait;
02015|- Bahwa hasil penilaian yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam
02016|Laporan  Penilaian  Restitusi  yang  memuat  identitas  para  pihak,  uraian
02017|singkat tindak pidana, serta uraian kerugian korban beserta besaran nilai
02018|penggantian wajar yang telah dihitung;
02019|- Bahwa Tim melaporkan hasil penghitungan tersebut kepada Pimpinan
02020|LPSK  melalui  forum  rapat  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  (SMPL)
02021|yang  dihadiri  oleh  7  (tujuh)  Pimpinan  LPSK  untuk  memutuskan  hasil
02022|Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
02023|
02024|penilaian yang telah dilakukan berikut besaran nilai penggantian wajar atas
02025|kerugian yang dialami para korban;
02026|- Bahwa dasar hukum restitusi korban tersebut adalah sesuai dengan
02027|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
02028|Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  48  ayat  (2)  yang  berbunyi  restitusi
02029|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  ganti  rugi  kerugian  atas
02030|kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan
02031|perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita
02032|korban sebagai akibat perdagangan orang;
02033|- Bahwa pada awalnya Ahli hanya menghitung terhadap restitusi Saksi
02034|Harry  Rakhmadani  dikarenakan  terdakwa  lain  masih  dalam  tahap
02035|pengembangan;
02036|- Bahwa Ahli dalam melakukan penghitungan pada saat itu, yang menjadi
02037|pelaku baru 1 (satu) orang dan apabila ada pengembangan pelaku maka
02038|pelaku lain akan dibebankan terkait dengan biaya restitusi;
02039|- Bahwa  pengajuan  restitusi  terhadap  Saksi  Harry  Rakhmadani  dapat
02040|berlaku dan juga diterapkan pada Terdakwa;
02041|- Bahwa  Saksi  Isayadi,  Saksi  Muhammad  Hambali,  Saksi  Imam  Din
02042|Firdaus, Saksi Diki Wahyudi mengajukan restitusi sedangkan Saksi Izhar
02043|Alamsyah  dan  Saudara  Andi  Sanjaya  menyatakan  tidak  mengajukan
02044|permohonan restitusi;
02045|3. Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H., di  bawah  sumpah  pada  pokoknya
02046|menerangkan sebagai berikut:
02047|- Bahwa  Ahli  dihadirkan  ke  persidangan  terkait  dengan  perdagangan
02048|orang;
02049|- Bahwa Ahli mengetahui dari Bareskrim yang memberitahukan kepada
02050|Ahli bahwa ada penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan
02051|peruntukannya sebagai pekerja scaming di Myanmar;
02052|- Bahwa  Ahli  merupakan  PNS  dari  Kementerian  Pelindungan  Pekerja
02053|Migran Indonesia;
02054|- Bahwa  jabatan  Ahli  sebagai  Ketua  Tim  Pokja  Bantuan  Hukum,
02055|Advokasi, Penyuluhan, dan Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum;
02056|- Bahwa untuk bekerja di luar negeri maka harus memenuhi persyaratan
02057|sebagaimana Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017 yaitu berusia minimal 18
02058|(delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani,
02059|terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki
02060|dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02061|Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
02062|
02063|- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga
02064|kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
02065|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota
02066|yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
02067|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  harus  memenuhi
02068|kelengkapan syarat dokumen sebagaimana Pasal 13 UU No. 18 Tahun
02069|2017  sebagai  berikut  : surat keterangan  status  perkawinan, bagi  yang
02070|telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan
02071|izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
02072|kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat
02073|berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,  paspor  yang
02074|diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Penempatan Pekerja
02075|Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja;
02076|- Bahwa  yang  termasuk  Pekerja  Migran  Indonesia  terdiri  dari  3  (tiga)
02077|subyek yaitu Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja
02078|berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi
02079|Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut
02080|perikanan;
02081|- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 18 Tahun 2017 Pekerja Migran
02082|Indonesia  Perseorangan  adalah  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
02083|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
02084|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan hanya dapat bekerja
02085|pada pemberi kerja berbadan hukum dan segala resiko yang dapat terjadi
02086|menjadi tanggungjawab Pekerja Migran Indonesia perseorangan sesuai
02087|Pasal 63 UU No. 18 Tahun 2017;
02088|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
02089|badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh
02090|izin  tertulis  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan  pelayanan
02091|penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
02092|- Bahwa  untuk  menjalankan  fungsi  penempatan  Pekerja  Migran
02093|Indonesia  maka  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
02094|sesuai dengan isi Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02095|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU
02096|No. 18 Tahun 2017) wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan
02097|Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
02098|- Bahwa  syarat-syarat  untuk  mendapatkan  Surat  Izin  Perusahaan
02099|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah berbadan hukum
02100|Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
02101|
02102|dalam bentuk perseroan terbatas, memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga
02103|OSS, memenuhi komitmen izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
02104|Indonesia (P3MI) dan memenuhi standar kegiatan usaha penyeleksian dan
02105|penempatan  tenaga  kerja  luar  negeri/penempatan  Pekerja  Migran
02106|Indonesia;
02107|- Bahwa tahapan proses pengajuan SIP3MI dilakukan melalui Lembaga
02108|OSS, maka Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02109|(SIP3MI)  diberikan  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  dan  dapat
02110|diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapat rekomendasi
02111|dari Badan; 
02112|- Bahwa perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia juga
02113|harus memiliki Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
02114|- Bahwa yang dimaksud dengan Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran
02115|Indonesia (SIP2MI) adalah lzin yang diberikan oleh kepala Badan kepada
02116|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang
02117|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
02118|- Bahwa, mekanisme pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia telah
02119|dilakukan  secara  terkomputerisasi  melalui  Sistem  Komputerisasi
02120|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI); 
02121|- Bahwa Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diwajibkan untuk
02122|mendaftarkan  diri  melalui  Sistem  Komputerisasi  Pelindungan  Pekerja
02123|Migran Indonesia (SiskoP2MI);
02124|- Bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 1
02125|angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021
02126|Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya
02127|disebut PP No. 59 tahun 2021) adalah kegiatan pelayanan yang diberikan
02128|kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran
02129|Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah
02130|bekerja;