00952|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00953|bersesuaian, Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan
00954|dengan  barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan  diperoleh  fakta  hukum
00955|sebagai berikut:
00956|- Bahwa benar pada tanggal 1 Sptember 2023 korban menginap di La
00957|Vista Glamping dan pada tanggal 2 September 2023 korban menuju
00958|tempat  penyewaan  skuter  dengan  nama  “Skuter  Kintamani  Official”
00959|selanjutnya korban menyewa skuter dengan harga Rp75.000,00 (tujuh
00960|puluh lima ribu rupiah) per jam nya;
00961|Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
00962|
00963|- Bahwa benar setelah korban berkeliling menggunakan skuter, korban
00964|menyewa jeep dengan harga yang disepakati sejumlah Rp350.000,00
00965|(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa sebagai sopirnya;
00966|- Bahwa  benar  setelahnya  Terdakwa  bersama  dengan  korban  pergi
00967|menuju ke tempat destinasi Black Lava dengan mengendarai mobil jeep
00968|berwarna biru dengan bertuliskan “Mount Batur Jeep Advanture”;
00969|- Bahwa benar setibanya di lokasi Terdakwa sempat memfoto korban
00970|beberapa  kali  dan  setelahnya  pada  saat  korban  melihat  hasil-hasil
00971|fotonya  Terdakwa  datang  dari  arah  belakang  dan  kemudian  meraba
00972|paha korban dengan menggunakan tangan kirinya;
00973|- Bahwa  benar  atas  peristiwa  tersebut  korban  sempat  menghubungi
00974|staff La Vista Glamping untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya
00975|korban dan Terdakwa kembali ke tempat penyewaan skuter;
00976|- Bahwa  benar  ketika  dalam  perjalanan  kembali  menuju  tempat
00977|penyewaan  skuter,  Terdakwa  sempat  memfoto  selfie  korban  dan
00978|Terdakwa,  selain  itu  Terdakwa  juga  memaksa  untuk  meminta
00979|handphone  korban  dan  menyimpan  kontak  Terdakwa  di  handphone
00980|korban;
00981|- Bahwa benar tanggal 2 September 2023 (pasca kejadian) Terdakwa
00982|sempat  menghubungi  korban  melalui  whatsapp  dan  menyampaikan
00983|permintaan maaf serta mengancam akan menyebarkan foto korban;
00984|- Bahwa benar akibat dari peristiwa yang dialaminya tersebut korban
00985|mengalami trauma psikis;
00986|- Bahwa  benar  keluarga  korban  dan  keluarga  Terdakwa  sempat
00987|melakukan mediasi terkait dengan peristiwa yang dialami korban namun
00988|tidak  berhasil  damai  karena  keluarga  korban  meminta  ganti  rugi
00989|sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
00990|- Bahwa  benar  dalam  proses  mediasi  terungkap  korban  pernah
00991|mengalami kejadian yang serupa namun berhasil damai;
00992|- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir dan bekerja di tempat
00993|penyewaan skuter; 
00994|
00995|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00996|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00997|memerhatikan  fakta  tersebut  di  atas  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
00998|dakwaan alternatif pertama Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun
00999|2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  yang  unsur-unsurnya
01000|sebagai berikut:
01001|1. Setiap orang;
01002|2. melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan
01003|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi ;
01004|3. dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang
01005|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk
01006|dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ;
01007|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01008|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01009|Ad.1. Unsur setiap orang;
01010|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12
01011|Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  yang  dimaksud
01012|dengan pengertian setiap orang adalah  orang perseorangan atau korporasi ,
01013|yang  dalam  perkara  a  quo  merujuk  pada  sub jek  hukum  orang/pribadi
01014|(natuurlijke persoon ) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas
01015|perbuatan yang dilakukannya ;
01016|Menimbang  bahwa  diawal  persidangan  Hakim  Ketua  sidang  telah
01017|menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dimana
01018|identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan
01019|Penuntut  Umum,  selain  itu  Terdakwa  sejak  awal  persidangan  hingga
01020|dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan
01021|dengan baik;
01022|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam
01023|perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  yang  dihadapkan  dalam
01024|persidangan (error in persona);
01025|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas
01026|disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak serta merta sebagai
01027|pelaku tindak pidana, karena pengertian unsur ini baru dapat beralih menjadi
01028|pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang
01029|didakwakan  kepadanya  atau  dengan  kata  lain  untuk  menyatakan  unsur  ini
01030|terbukti atau tidak terbukti masih diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap
01031|unsur-unsur lain yang mengikutinya;
01032|Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
01033|
01034|Ad.2 Unsur  melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
01035|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi ;
01036|Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternative sehingga dengan
01037|terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini pun harus dianggap telah
01038|terbukti;
01039|Menimbang bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari
01040|oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual
01041|melalui  berbagai  perbuatan,  kemudian  lebih  lanjut  pengertian  perbuatan
01042|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang
01043|didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan
01044|seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat
01045|atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain;
01046|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01047|persidangan  pada  tanggal  2  September  2023  Terdakwa  bersama  dengan
01048|korban pergi menuju ke tempat destinasi Black Lava dengan mengendarai
01049|mobil jeep berwarna biru dengan bertuliskan  “Mount Batur Jeep Advanture”
01050|dan setibanya di lokasi Terdakwa sempat memfoto korban beberapa kali dan
01051|setelahnya pada saat korban melihat hasil-hasil fotonya Terdakwa datang dari
01052|arah  belakang  dan  kemudian  meraba  paha  korban  dengan  menggunakan
01053|tangan kirinya;
01054|Menimbang bahwa setelah kejadian yang dialaminya tersebut korban
01055|sempat  menghubungi  staff  La  Vista  Glamping  untuk  meminta  pertolongan
01056|sebelum akhirnya korban dan Terdakwa kembali ke tempat penyewaan skuter;
01057|Menimbang bahwa ketika dalam perjalanan kembali menuju tempat
01058|penyewaan skuter, Terdakwa sempat memfoto selfie korban dan Terdakwa,
01059|selain  itu  Terdakwa  juga  memaksa  untuk  meminta  handphone  korban  dan
01060|menyimpan kontak Terdakwa di handphone korban. Selain itu pasca kejadian
01061|tersebut  Terdakwa  sempat  menghubungi  korban  melalui  whatsapp  dan
01062|menyampaikan permintaan maaf serta mengancam akan menyebarkan foto
01063|korban;
01064|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  Majelis
01065|Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa diklasifikasikan sebagai perbuatan
01066|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh sehingga  unsur melakukan
01067|perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan
01068|seksual, dan/atau organ reproduksi telah terpenuhi ;
01069|Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
01070|
01071|Ad.3.  Unsur  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat
01072|seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang  tidak
01073|termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ;
01074|Menimbang  bahwa  s ecara  umum  terdapat  tiga  bentuk  dolus/opzet
01075|(sengaja), yaitu:
01076|1. Sengaja  sebagai  maksud  ( opzet  als  oogmerk )  dimana  perbuatan  yang
01077|dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
01078|2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan ( opzet
01079|bij zekerheids-bewustzijn ) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang
01080|menjadi  tujuan,  tetapi  untuk  mencapai  suatu  akibat  yang  benar-benar
01081|dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam
01082|hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
01083|- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
01084|- Akibat  kedua  sebagai  akibat  yang  tidak  dikehendaki  pelaku
01085|tetapi  harus  terjadi  agar  akibat  pertama  (akibat  yang  dikehendaki)
01086|benar-benar terjadi ;
01087|3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat
01088|(dolus  eventualis/voorwadelijk  opzet/opzet  bij  mogelijkheids  bewustzijn )
01089|dimana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku  menyadari
01090|kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak  dikehendaki,
01091|namun  kesadaran  tentang  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  itu  tidak
01092|membuat  pelaku  membatalkan  niatnya  dan  ternyata  akibat  yang  tidak
01093|dituju  tersebut  benar-benar  terjadi.  Dengan  kata  lain,  pelaku  pernah
01094|berpikir  tentang  kemungkinan  terjadinya  akibat  yang  dilarang  undang-
01095|undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-
01096|benar terjadi;
01097|Menimbang  bahwa  dengan  melihat  pada  syarat  tentang  keharusan
01098|adanya suatu maksud dari pelaku untuk merendahkan harkat dan martabat
01099|seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya,  dapat  ditarik
01100|suatu kesimpulan bahwa dalam tindak pidana ini merupakan suatu opzettelijk
01101|misdriff atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;
01102|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  a  quo,  pembentuk  undang-
01103|undang  merumuskannya  dengan  kata-kata  “dengan  maksud”,  artinya
01104|pembentuk undang-undang hanya menghendaki corak kesengajaan sebagai
01105|maksud, dan tertutup kemungkinan untuk adanya corak kesengajaan sebagai
01106|kepastian maupun sebagai kemungkinan;
01107|Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
01108|
01109|Menimbang bahwa unsur terpenting dari tindak pidana yang berkaitan
01110|dengan  seksualitas  adalah  ada  atau  tidaknya  keinginan  dari  subjek  yang
01111|menerima  tindakan  yang  berkaitan  dengan  seksualitas.  Dengan  kata  lain
01112|bahwa  penolakan  terhadap  apapun  bentuk-bentuk  yang  berkaitan  dengan
01113|perhatian  yang  bersifat  seksualitas  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk
01114|pelecehan seksual meskipun hal-hal tersebut dianggap wajar oleh sebagian
01115|besar orang;
01116|Menimbang  bahwa  dengan  adanya  penolakan  terhadap  tindakan
01117|apapun yang bersifat seksualitas dari subjek yang menerimanya maka dengan
01118|sendirinya  perbuatan/tindakan  tersebut  dipandang  sebagai  perbuatan  yang
01119|merendahkan harkat dan martabat yang bersangkutan;
01120|Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu
01121|akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01122|- Bahwa  benar  atas  peristiwa  tersebut  korban  sempat  menghubungi
01123|staff  La  Vista  Glamping  untuk  meminta  pertolongan  sebelum  akhirnya
01124|korban dan Terdakwa kembali ke tempat penyewaan skuter;
01125|- Bahwa benar akibat dari peristiwa yang dialaminya tersebut korban
01126|mengalami trauma psikis;
01127|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur
01128|ad.2  maka  demi  singkatnya  putusan  ini,  Majelis  Hakim  mengambil  alih
01129|pertimbangan hukum tersebut;
01130|Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum di
01131|atas dan menekankan kepada sikap korban yang segera meminta pertolongan
01132|kepada staff La Vista Glamping serta dampak traumatis yang dialami oleh
01133|korban pasca kejadian, Majelis Hakim berpandangan pada dasarnya korban
01134|tidak  menginginkan  peristiwa  ini  terjadi  in  casu  pahanya  disentuh  oleh
01135|Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang menyentuh bagian paha korban
01136|dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud merendahkan
01137|harkat dan martabat korban sebagai seorang perempuan;
01138|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
01139|menyimpulkan  unsur  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat
01140|seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang  tidak
01141|termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat  telah terpenuhi;
01142|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 6 huruf a
01143|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
01144|Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa  dinyatakan telah terbukti secara sah
01145|Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
01146|
01147|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01148|dakwaan alternative pertama;
01149|Menimbang  bahwa  dalam  surat  tuntutannya  Penuntut  Umum  juga
01150|menuntut  agar  Terdakwa  membayar  restitusi  sejumlah  Rp61.200.000,00
01151|(enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan
01152|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0875.R/KEP/SMP-LPSK/III
01153|TAHUN 2024 tanggal 18 Maret 2024;
01154|Menimbang  bahwa  terhadap  hal  tersebut  Majelis  Hakim
01155|mempertimbangkannya sebagai berikut;
01156|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor
01157|12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang  dimaksud
01158|dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada
01159|pelaku  atau  pihak  ketiga  berdasarkan  penetapan  atau  putusan  pengadilan
01160|yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang
01161|diderita korban atau ahli warisnya;
01162|Menimbang  bahwa  dalam  undang-undang  a  quo,  komponen  biaya
01163|restitusi meliputi:
01164|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01165|b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang
01166|berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
01167|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/
01168|atau 
01169|d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai
01170|akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
01171|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan
01172|Saksi dan Korban Nomor A.0875.R/KEP/SMP-LPSK/III TAHUN 2024 tentang
01173|Penilaian Ganti Rugi tanggal 18 Maret 2024 disebutkan besaran nilai ganti
01174|kerugian yang berhak diterima sejumlah Rp61.200.000,00 (enam puluh satu
01175|juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
01176|- ganti kerugian yang dialami korban akibat penderitaan yang berkaitan
01177|langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, yang didalamnya
01178|merupakan  penilaian  berupa  proyeksi  pendampingan  psikologis  korban
01179|sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
01180|- penggantian biaya transportasi dasar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu
01181|juta lima ratus ribu rupiah);
01182|- penggantian biaya konsumsi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima
01183|ratus ribu rupiah);
01184|Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
01185|
01186|- biaya  kuasa  hukum  sejumlah  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta
01187|rupiah); 
01188|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, suatu kejahatan tidak
01189|hanya  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  hukum  pidana,  tetapi  juga
01190|merupakan  konflik  antar  individu  yang  mengakibatkan  kerugian  dipihak
01191|korban, masyarakat  dan  pelaku  itu  sendiri.  Bahwa  proses  peradilan  dalam
01192|memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai
01193|bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami
01194|bagaimana  proses  itu  berlangsung  dan  apa  yang  dihasilkan  dari  proses
01195|tersebut (equality justice means equal  treatment of victims) sehingga kaitannya
01196|dengan  hal tersebut Majelis Hakim  sependapat dengan besaran nilai  ganti
01197|kerugian yang harus dibebankan kepada Terdakwa;
01198|Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
01199|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  menyebutkan  restitusi  diberikan
01200|dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan
01201|putusan atau penetapan pengadilan diterima;
01202|Menimbang bahwa dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan
01203|pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap namun pembayaran restitusi
01204|belum juga dilakukan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan Terdakwa dan
01205|melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi ( vide Pasal 33 ayat (5));
01206|Menimbang  bahwa  dalam  hal  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita
01207|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mencukupi  biaya  restitusi,
01208|terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana
01209|pokoknya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ( vide Pasal 33
01210|ayat (7));
01211|Menimbang  bahwa  terkait  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  dan
01212|pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  berakitan  dengan  lamanya
01213|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  Majelis  Hakim
01214|mempertimbangkan sebagai berikut:
01215|Menimbang  bahwa  Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang
01216|dari posisi objektif dan bersikap objektif dalam menilai dan mempertimbangkan
01217|segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau
01218|menolak pendapat dari Penasihat Hukum/ Terdakwa maupun Penuntut Umum,
01219|sehingga  dalam  sikap  objektif  tersebut  pada  akhirnya  semua  pihak  akan
01220|menyadari  bahwa  semuanya  bermuara  untuk  mencari  kebenaran,  atau
01221|setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;
01222|Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bli
01223|
01224|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan
01225|maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak
01226|dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan
01227|kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak
01228|dengan  bekal  kesadaran  penuh  sebagai  warga  negara  yang  taat  hukum
01229|disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam
01230|menapaki  perjalanan  hidup  dengan  tidak  mengulangi  atau  melakukan
01231|perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai
01232|general preventie (pencegahan umum)  bagi masyarakat agar tidak melakukan
01233|perbuatan serupa ;
01234|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait
01235|dengan  berat/ringannya  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa
01236|adalah murni persoalan objektivitas yang memandang pada aspek keadilan
01237|bagi korban maupun Terdakwa;
01238|Menimbang  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01239|menemukan adanya hal-hal yang dapat me nghapuskan pertanggung jawaban
01240|pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta
01241|Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan