01454|Instagram “decull” pada pokoknya berisi percakapan mengenai ketersediaan
01455|tembakau sintetis yang telah diracik dengan cairan spray yang mengandung
01456|narkotika  oleh  Anak;  4)  Dengan  pembeli  pada  tanggal  27  Juli  2025  pada
01457|pokoknya  berisi  percakapan  mengenai  ketersediaan  tembakau  sintetis  yang
01458|telah diracik dengan cairan spray yang mengandung narkotika oleh Anak;
01459|Menimbang  bahwa  harga  tembakau  sintetis  yang  telah  diracik  dan
01460|disemprotkan  dengan  cairan  spray  yang  mengandung  MDMB-4en  PINACA
01461|(termasuk  dalam daftar Narkotika  Golongan I)  dan  Eugenol (tidak termasuk
01462|dalam  daftar  narkotika)  beragam  mulai  dari  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu
01463|rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima
01464|puluh ribu rupiah) dengan keuntungan bersih yang didapatkan oleh Anak sekitar
01465|Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima
01466|puluh ribu rupiah);
01467|Menimbang bahwa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh
01468|ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
01469|yang ditemukan di bawah sadel motor Anak merupakan uang hasil transaksi
01470|penjualan  tembakau  sintetis  yang  telah  disemprotkan  dengan  MDMB-4en
01471|PINACA (termasuk  dalam  daftar  Narkotika  Golongan  I)  dan  Eugenol  (tidak
01472|termasuk dalam daftar narkotika);
01473|Menimbang  bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  Hakim
01474|menilai perbuatan Anak dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika
01475|jenis sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada Anak  yakni 1 (satu)
01476|sachet plastik besar berisi daun kering dengan berat netto 2,8617 (dua koma
01477|delapan enam satu tujuh) gram dan 5 (lima) sachet plastik kecil berisi daun
01478|
01479|kering dengan berat netto 1,3671 (satu koma tiga enam tujuh satu) gram positif
01480|mengandung  MDMB-4en  PINACA.  Adapun  cara  kerja  Anak  yakni  dengan
01481|memasarkan secara daring/online melalui akun instragram miliknya atas nama
01482|“69tarott” lalu pembeli melakukan pembayaran melalui transfer ke akun Dana
01483|atas  nama  HH  (yang  telah  dibeli  oleh  Anak)  yang  mana  berdasarkan  hasil
01484|pemeriksaan laboratorium forensik terhadap Handphone milik Anak   ditemukan
01485|riwayat percakapan pembelian dengan akun Instagram atas nama “Domino Do
01486|Mino”.  Selanjutnya  setelah  pembayaran  lunas  maka  Anak menyimpannya
01487|dengan sistem tempel ke lokasi tertentu lalu mengirimkan maps dan foto lokasi
01488|penyimpanan. Anak menjual tembakau sinte yang telah disemprotkan dengan
01489|cairan yang mengandung narkotika golongan I tersebut dengan beragam harga
01490|mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu
01491|rupiah)  hingga  Rp150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dengan
01492|keuntungan bersih yang didapatkan oleh Anak sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus
01493|ribu rupiah) hingga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) . Dengan
01494|demikian, Anak telah terbukti “menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
01495|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
01496|menjual  Narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  tersebut dilakukan  oleh  Anak
01497|secara tanpa hak atau melawan hukum;
01498|Menimbang bahwa  sehubungan  dengan  narkotika  jenis  MDMB-4en
01499|PINACA tersebut,  Anak  tidak  memiliki dokumen/surat  izin  dari  pihak  yang
01500|berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu
01501|pengetahuan  dan  teknologi sehingga  dengan  alasan  apapun  Anak tidaklah
01502|mempunyai  hak  untuk  memanfaatkan  narkotika  golongan  I,  maka  jelaslah
01503|perbuatan Anak  bertentangan  atau  melanggar  apa  yang  digariskan  dalam
01504|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
01505|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  diatas,  Hakim
01506|menilai elemen unsur “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”
01507|telah terpenuhi;
01508|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 ayat (1)
01509|Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto UU No. 1
01510|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah
01511|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01512|sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
01513|Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  yang  pada
01514|pokoknya  menuntut  Anak  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  memiliki,
01515|menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan
01516|
01517|tanaman  sebagaimana  dalam  Dakwaan  alternatif  kedua,  serta  pembelaan
01518|Advokat Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Anak yang
01519|menggunakan  modal  yang  berasal  dari  uang  jajan  sekolah  yang  ditabung
01520|tersebut  tidak  menunjukkan  adanya  niat  (mens  rea )  sebagai  pengedar
01521|professional  yang  mencari  keuntungan  finansial  sistemik,  maka  Hakim
01522|berpendapat bahwa perbuatan Anak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
01523|telah mencocoki rumusan unsur dalam dakwaan alternatif pertama dimana Anak
01524|membeli akun jualan atas nama “69 tarott”, membeli akun Dana temannya, serta
01525|membeli bahan- bahan seperti tembakau biasa serta cairan spray mengandung
01526|narkotika golongan I kemudian mengunggah di story Instagram “69tarott” dan
01527|menempelkan narkotika tersebut setelah pembeli melunasi pembayaran telah
01528|menunjukkan  adanya  niat/kesengajaan  dalam  diri  Anak  untuk  secara  aktif
01529|menjual  narkotika  golongan  I.  Dengan  demikian  Hakim  tetap  berkeyakinan
01530|bahwa  Anak  terbukti  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dalam  dakwaan
01531|alternatif pertama dan oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan tuntutan
01532|Penuntut  Umum.  Sedangkan  terhadap  pembelaan  Advokat  Anak  berkaitan
01533|dengan hal tersebut patut untuk dikesampingkan;
01534|Menimbang  bahwa  terhadap  pembelaan  Advokat  Anak  yang  pada
01535|pokoknya  memohon  agar  Anak  diberikan  tindakan  berupa  pengembalian
01536|kepada  orang  tua,  oleh  karena  pembelaan  tersebut  berkaitan  dengan
01537|pemidanaan maka Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam
01538|pertimbangan mengenai pemidanaan;
01539|Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
01540|2023  tentang  KUHP  mengatur  bahwa  setiap  orang  hanya  dapat  dimintai
01541|pertanggungjawaban atas tindak Pidana yang  dilakukan dengan sengaja atau
01542|karena  kealpaan.  Pengertian  “dengan  sengaja”  (dolus/opzet)  dalam  tindak
01543|pidana adalah kondisi batin pelaku yang menghendaki ( willen) dan mengetahui
01544|(weten)  perbuatannya  beserta  akibatnya,  bukan  sekadar  kebetulan  atau
01545|kelalaian;
01546|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  unsur  dakwaan  alternatif
01547|pertama  yang  telah  dinyatakan  terbukti  dalam  perbuatan  Anak  tersebut
01548|diketahui  bahwa  Anak  dalam  menjual  Narkotika  golongan  I  bukan  tanaman
01549|tersebut  dilakukan  dengan  kehendak  sendiri  dan  sadar  akan  akibat
01550|perbuatannya. Sehingga Hakim menilai Anak melakukan tindak pidana tersebut
01551|dengan sengaja. Dengan demikian Anak dapat dimintai pertanggungjawaban
01552|atas tindak pidana yang dilakukannya;
01553|
01554|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
01555|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
01556|sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  telah  terpenuhinya
01557|ketentuan alat bukti minimum ( bewijs minimum), serta Anak telah berumur lebih
01558|dari 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01559|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 40 Undang-undang Nomor 1
01560|tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  maka  Anak harus
01561|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  oleh  karena  Anak mampu
01562|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01563|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  l aporan  Penelitian
01564|Kemasyarakatan  Nomor  Register  Litmas  -  tanggal 8  Agustus  2025  yang
01565|merekomendasikan  agar  klien  Anak  sebaiknya  diberikan  tindakan  dengan
01566|menyerahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam
01567|hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan
01568|Khusus  (BRSAMPK)  Sentra  Wirajaya  Jalan  A.  Pettarani  Makassar  untuk
01569|melanjutkan  pendidikannya,  dibimbing  dan  diberi  keterampilan  demi  masa
01570|depannya, sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan menjadi bermanfaat
01571|bagi klien yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat
01572|dibawah  pengawasan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar  dengan
01573|pertimbangan Anak masih dibawah umur dan merupakan kebanggaan serta
01574|harapan orang tua, orangtua Anak masih sanggup membimbing dan memberi
01575|perhatian serta kasih sayang yang utuh kepada Anak dan lebih memperhatikan
01576|Pendidikan Anak demi masa depan Anak serta merasa sanggup memberikan
01577|pengawasan dan mengontrol pergaulan klien secara optimal agar klien Anak
01578|tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari, serta
01579|Anak  baru  pertama  kali  terlibat  tindak  pidana,  mengakui  dan  menyesali
01580|perbuatannya,  berjanji  untuk  tidak  mengulangi  lagi  serta  berjanji  untuk
01581|memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01582|Menimbang  bahwa  berdasarkan  laporan  sosial  pekerja  sosial
01583|perlindungan  Anak  yang  dikeluarkan  oleh  Pendamping  Rehabilitasi  Sosial
01584|(Pekerja Sosial) tanggal 7 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyarankan
01585|agar  Anak  diperhatikan  hak-haknya  dalam  proses  peradilan  dengan
01586|mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sehingga  tercapai  keadilan
01587|restorative  bagi  anak,  Anak  diberikan  layanan  bimbingan  psikososial  guna
01588|terciptanya  perubahan  perilaku  dan  agar  anak  tidak  lagi  mengulangi
01589|perbuatannya, Anak diberikan pembinaan di LPKS;
01590|
01591|Menimbang bahwa  terhadap rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan
01592|dan  Pendamping  Rehabilitasi  Sosial  (Pekerja  Sosial)  tersebut  dan  dikaitkan
01593|dengan  fakta  hukum  di  persidangan  maka  Hakim  terlebih  dahulu
01594|mempertimbangkan hal sebagai berikut:
01595|Menimbang  bahwa  sebagaimana  dalam  uraian  unsur  dalam
01596|pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Anak menjual tembakau sintetis
01597|yang  mengandung  narkotika  golongan  I  jenis  MDMB-4en-PINACA.  Adapun
01598|MDMB-4en-PINACA merupakan  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman karena
01599|merupakan hasil sintesis kimia yang disemprotkan pada daun tembakau. Akan tetapi,
01600|dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: - tanggal 1 Agustus
01601|2025,  melaporkan  berat  keseluruhan  tembakau  yang  mengandung  MDMB-4en-
01602|PINACA adalah sebesar 2,8617 (dua koma delapan enam satu tujuh) gram dan
01603|1,3671 (satu koma tiga enam tujuh satu) gram, tanpa memisahkan berat zat aktifnya.
01604|Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa s ubstansi yang mengandung efek
01605|narkotika adalah cairan sintetisnya, bukan daun tembakau yang menjadi pembawa.
01606|Sehingga kuantitas narkotika golongan I yang sesungguhnya dijual oleh Anak masih
01607|tergolong sedikit dan tidak terorganisir;
01608|Menimbang  bahwa  prinsip  pelindungan  hukum  terhadap  Anak
01609|sebagaimana Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child )
01610|yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan
01611|Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights
01612|of the Child  (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)  yang kemudian dijewantahkan
01613|dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01614|Anak  (SPPA)  sebagai  pengganti  dari  Undang-undang  Nomor  3  tahun  1997
01615|tentang Pengadilan Anak, bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-
01616|benar  menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap  anak  yang
01617|berhadapan dengan hukum;
01618|Menimbang bahwa Pasal 69 dan Pasal 70  Undang-undang Nomor 11
01619|tahun 2012  tentang SPPA  telah mengatur  bahwa Anak hanya dapat dijatuhi
01620|pidana atau  dikenai  tindakan  yang mana penjatuhan tindakan harus berdasar
01621|pada ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu
01622|dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian.  Pasal 81 ayat (5) Undang-
01623|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa pidana penjara
01624|terhadap  Anak  hanya  digunakan  sebagai  upaya  terakhir,  dengan  demikian
01625|seharusnya ada upaya-upaya lain terlebih dahulu terhadap Anak sebelum Hakim
01626|dapat menjatuhkan pidana penjara terhadapnya;
01627|
01628|Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01629|2009 Tentang Narkotika Juncto UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian
01630|Pidana yang telah terpenuhi dalam perbuatan  Anak diancam dengan pidana
01631|penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/
01632|atau pidana denda paling banyak kategori VI;
01633|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  berdasarkan  landasan  filosofis
01634|pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA kemudian
01635|dihubungkan pula dengan Pasal 54 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 1
01636|tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  dikaitkan
01637|dengan perkara  a quo  khususnya  untuk kepentingan terbaik bagi  Anak, maka
01638|Hakim  menilai  penjatuhan  sanksi  yang  tepat  terhadap  Anak  adalah  berupa
01639|pidana pembinaan di dalam lembaga  sebagaimana dalam  Pasal 80  Undang-
01640|undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SPPA. Hal  tersebut  dengan
01641|mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kondisi Anak
01642|maupun  keluarganya  maka  dengan  penjatuhan  pidana  pembinaan  dalam
01643|lembaga  diharapkan  Anak  dapat  memperbaiki  dirinya  mengingat  perbuatan
01644|yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan
01645|dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari
01646|orang tua yang mengakibatkan Anak melanggar undang-undang;
01647|Menimbang bahwa dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik
01648|bagi Anak maka Hakim berpendapat Anak dalam menjalani pidana pembinaan
01649|dalam lembaga untuk ditempatkan pada  Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang
01650|Memerlukan  Perlindungan  Khusus  (BRSAMPK)  Sentra  Wirajaya  untuk
01651|memberikan  pembinaan  khusus  berupa  rehabilitasi  sosial  dan  pembinaan
01652|perilaku  terkait  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika,  peningkatan
01653|kesadaran hukum, serta penguatan pengendalian diri Anak guna mencegah
01654|terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika di kemudian hari;
01655|Menimbang  bahwa  ketentuan  mengenai  Pidana  Pembinaan  dalam
01656|lembaga diatur dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
01657|tentang  SPPA menentukan  pembinaan  dalam  lembaga  dilaksanakan  paling
01658|singkat  3  (tiga)  bulan  dan  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  bulan,  maka
01659|lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;
01660|Menimbang  bahwa  kemudian  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang
01661|Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto UU No. 1 Tahun 2026 Tentang
01662|Penyesuaian Pidana juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif
01663|alternatif.  Maka  berdasarkan  Pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11
01664|Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil
01665|
01666|diancam  pidana kumulatif berupa  penjara  dan  denda, pidana  denda diganti
01667|dengan  pelatihan  kerja.  Dengan  demikian  Hakim  tidak  sependapat  dengan
01668|tuntutan  Penuntut  Umum  yang  menuntut  untuk  menjatuhkan  pidana  denda
01669|kepada Anak. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja;
01670|Menimbang bahwa penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01671|11  Tahun  2012  tentang  SPPA  mengatur  bahwa  yang  dimaksud  dengan
01672|‘lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja’ antara lain balai Latihan kerja,
01673|lembaga Pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang
01674|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan,
01675|Pendidikan, atau sosial;
01676|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada
01677|Anak  maka  Hakim  akan  mempertimbangkan  kemanfaatan  bagi  Anak,
01678|kemampuan  Anak,  serta  jenis  pelatihan  kerja,  hal  ini  juga  sebagaimana
01679|diamanatkan dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang
01680|Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian jika dihubungkan dengan  bukti
01681|A de charge berupa surat yang diajukan oleh Anak/ Advokat Anak berupa  Surat
01682|Pernyataan  PKL Nomor  -  tanggal  27  Januari  2026  atas  nama  Anak  yang
01683|dikeluarkan oleh Drs. Muhtar, MM selaku Kepala UPT SMK Negeri 1 Maros
01684|yang  menunjukkan  bahwa  Anak  sampai  dengan  putusan  ini  dibacakan
01685|seharusnya mengikuti program praktek kerja industri pada PT. Nuansa Mitra
01686|Selaras Batangase, yang berdasarkan keterangan dari  A de charge  Saksi III
01687|merupakan syarat wajib kelulusan sekolah Anak;
01688|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana pelatihan kerja
01689|maka Hakim mempertimbangkan pelatihan sesuai dengan kompetensi keahlian
01690|Anak yakni Agribisnis Perikanan Air Tawar pada SMK Negeri 1 Maros, yang
01691|mana pelatihan praktek kerja yang dilaksanakan oleh UPT SMK Negeri 1 Maros
01692|pada  PT..  Nuansa  Mitra  Selaras  Batangase  tersebut  juga  termasuk  dalam
01693|pengertian lembaga Pendidikan vokasi  sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1)
01694|huruf  a  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  68  tahun  2022  tentang  Revitalisasi
01695|Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sehingga atas dasar keberlangsungan
01696|hak Anak atas pendidikan, kelanjutan program Praktik Kerja Lapangan sebagai bagian
01697|dari pendidikan vokasi Anak, serta kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim
01698|menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Praktek Kerja Industri pada PT . Nuansa
01699|Mitra Selaras Batangase yang diselenggarakan oleh UPT . SMK Negeri 1 Maros
01700|dengan jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan;
01701|
01702|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01703|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01704|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01705|Menimbang bahwa oleh karena  pemeriksaan Anak telah selesai dan
01706|kepentingan  pemeriksaan  sudah  terpenuhi  serta  pidana  yang  dijatuhkan
01707|terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana pelatihan
01708|kerja, maka menurut Hakim tidak memerlukan tindakan penahanan, oleh karena
01709|itu terhadap Anak yang sedang dalam masa tahanan, haruslah dikerluarkan dari
01710|tahanan sejak putusan diucapkan;
01711|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01712|maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: