01136|Wahyu Yuha Ilahi, sebagai guru FMD (Fisik, Mental dan Disiplin) ;
01137|Hal. 47 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01138|Paraf
01139|
01140|- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  Struktur  Organisasi  dari  SMK
01141|Karya Adi Husada, yang Saksi ketahui bahwa WAHYU SUTANTRI, S.Si.
01142|selaku kepala sekolah di SMK Karya Adi Husada;
01143|- Bahwa  struktur organisasi pada LKP (Lembaga Kursus Pelatihan)
01144|WAHYU YUHA ILAHI yang beralamat di Jln. KH. Mansyur 4, Dasan Sari,
01145|RT/RW:004/038, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram  Paling
01146|atas itu ada Pembina, lalu dibawahnya Dinas Pendidikan Kota Mataram,
01147|selanjutnya  dibawahnya  ada  Pimpinan  yang  bernama  WAHYU
01148|SUTANTRI, S.Si., Bendahara MARWAN HAKIM suami Wahyu Sutrantri,
01149|Sekretaris PUTRI AYU WANDIRA anak dari Wahyu Sutantri, Administrasi
01150|DIVA  RETNO  M  yang  Saksi  tidak  kenal,  Kepala  Marketing  IDA
01151|PUSRAWATI yang Saksi ketahui bahwa saudari IDA merupakan pegawai
01152|yang sudah berhenti di bulan September 2024, JR. CAREGIVER (perwat
01153|lansia) bernama ILAM NEGARE yang Saksi ketahui bahwa bendahara
01154|SMK Adi Husada selanjutnya yang terakhir JR. Bahasa Jepang yang
01155|bernama BUSTAM IJASWANDI (sudah berhenti sejak September 2024)
01156|dan LUKMANUL HAKIM yang Saksi tidak kenal;
01157|- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kalau LKP Wahyu Yuha Ilahi
01158|memiliki surat ijin atau tidak untuk menyelenggarakan pelatihan ke luar
01159|negeri ;
01160|- Bahwa  Saksi  diberikan  gaji  di  LKP Wahyu  Yuha  Ilahi  sebesar
01161|Rp.750.000,-  dan  di  SMK  Karya  Adi  Husada  sebesar  Rp160.000,00
01162|setiap bulannya ;
01163|- Bahwa s aat saksi masuk kerja Calon Pekerja Migran Indoensia
01164|tersebut sudah berada di LKP sebanyak 16 orang yaitu :
01165|1. HULWATUL FITRIATI beralamat Kota Mataram;
01166|2. DIANITA SARI beralamat Lembar, Kab.Lombok Barat; ALIA
01167|SEFTIANA SALMI berlamat Punia, Kota Mataram;
01168|3. HILDAYATUN beralamat di Berembeng, Kab.Lombok Barat;
01169|4. M. KHUWELID beralamat di Ampenan, Kota Mataram;
01170|5. ARI  NUGROHO  P.  berlamat  di  Puyung,  Kab.Lombok
01171|Tengah;
01172|6. EMA LISTIANI beralamat di Narmada, Kab.Lombok Barat;
01173|7. WIWIN RODIAN SAPUTRA beralamat di Kayangan, KLU;
01174|Hal. 48 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01175|Paraf
01176|
01177|8. RIDO  ALFARIZI  beralamat  di  Mantang,  Kab.Lombok
01178|Tengah;
01179|9. NURUL PAJRI beralamat di Praya Tengah, Kab. Lombok
01180|Tengah;
01181|10. ABDUL AZIM beralamat di Lingsar, Kab.Lombok Barat;
01182|11. MASRUR  WATHONI beralamat  di  Janaptia,  Kab.Lombok
01183|Tengah;
01184|12. LALU HAYKAL M.RASYIDI beralamat di Sandubaya, Kota
01185|Mataram;
01186|13. JEFRI  SUPRIYANTO  beralamat  di  Lembar,  Kab.Lombok
01187|Barat;
01188|14. SEPTIAN  DWI  ARIYANDI  beralamat  di  Gangga,
01189|Kab.Lombok Utara;
01190|15. AHMAD ALKADRI beralamat di Ampenan, Kota Mataram;
01191|16. RIDHO beralamat di Seganteng, Kota Mataram
01192|- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak LKP Wahyu Yuha Ilahi pada
01193|saat merekrut orang menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara
01194|Jepang adalah sebagai berikut:
01195|a) Kartu Tanda Penduduk;
01196|b) Kartu Keluarga:
01197|c) Akte Kelahiran;
01198|d) Ijazah SD sampai dengan SMA
01199|- Bahwa  selain dokumen pendaftaran yang Saksi sebutkan diatas LKP
01200|Wahyu  Yuha  Ilahi ada  juga meminta  uang  pendaftaran  sebesar Rp.
01201|40.000.000,00 dengan perincian bahwa Rp. 15.000.000, 00  untuk biaya
01202|pelatihan dan Rp. 25.000.000,00 untuk biaya Job di perusahaan ;
01203|- Bahwa  mereka  membeli  sendiri  makanan,  tetapi  apabila  bu  Wahyu
01204|membuat makanan mereka juga di berikan ;
01205|- Bahwa  Saksi pernah mendengar mereka mengeluh karena di janjikan
01206|berangkat ke Jepang tetapi belum juga berangkat ;
01207|- Bahwa  Saksi bertemu dengan Terdakwa Sumaidi hanya 1 kali  saja ;
01208|Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;
01209|Hal. 49 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01210|Paraf
01211|
01212|8. Saksi MARWAN HAKIM ALIAS PAK MARWAN  dibawah sumpah  pada
01213|pokoknya menerangkan  sebagai berikut:
01214|- Bahwa sebelumnya  Saksi  pernah di periksa oleh penyidik sebagai Saksi
01215|berkaitan dengan perkara ini;
01216|- Bahwa saat saya memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam
01217|Berita Acara Pemeriksaan ;
01218|- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
01219|- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa
01220|adanya paksaan;
01221|- Bahwa  Saksi dengan  Wahyu Sutantri,S.Si Alias Bu Wahyu   merupakan
01222|suami istri ;
01223|- Bahwa  Saksi  sebagai  bendahara  pada  LKP.  Wahyu  yuha  Mataram
01224|adalah  Lembaga  yang  bergerak  di  bidang  Pendidikan  meliputi  Kursus
01225|Bahasa Jepang dan Caregiver (perawat Lansia) yang berkedudukan di Jalan
01226|KH. Mansyur Dasan Sari  Gang Garuda No. 2 Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan
01227|Kota Mataram;
01228|- Bahwa Struktur dari LKP. Wahyuyyuha Mataram adalah sebagai berikut:
01229|- Pimpinan : Wahyu Sutantri,S.Si;
01230|- Sekertaris : Putri Ayu Wandira;
01231|- Bendahara : Marwan Hakim;
01232|- Administrasi : Divia Retno M;
01233|- Kepala Marketing :Ida Pusrawati,S.Pd;
01234|- Jurusan Caregiver : Ilham Negare,  AYU;
01235|-  Jurusan Bahasa Jepang : Lukmanul Hakim;
01236|- Bahwa  perijinan operasional yang dimiliki oleh  Lembaga Kursus Pelatihan
01237|(LKP). Wahyuyyuha Mataram perijinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
01238|Pendidikan  Kota  Mataram  berupa  Izin  Menyelenggarakan  Kursus
01239|Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PPAUD
01240|PNF) Nomor: 421.9/1480/Disdik.B2/IV/2022, Mataram 25 April 2022 dan Izin
01241|Menyelenggarakan  Kursus  Pembinaan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan
01242|Pendidikan  Non  Formal  (PPAUD  PNF)  Nomor:
01243|421.9/1480/Disdik.B2/IV/2022, Mataram 25 April 2022;
01244|- Bahwa  Lembaga  Kursus  Pelatihan  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  tidak
01245|melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses Pemagangan
01246|Hal. 50 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01247|Paraf
01248|
01249|di Luar Negeri, tetapi hanya membuka kursus Bahasa Jepang dan Perawat
01250|Lansia ( Care Giver) ;
01251|- Bahwa  peserta  Pendidikan  Bahasa  Jepang  yang  berada  di  LKP.
01252|Wahyuyyuha Mataram berasal dari Kab/Kota yang ada di NTB berjumlah
01253|sekitar 128 orang, sekitar 100 orang telah berangkat ke Negara Jepang,
01254|sedangkan 28 orang masih belum bisa berangkat ;
01255|Persyaratan untuk menjadi peserta didik di LKP. Wahyuyyuha Mataram
01256|adalah :
01257|1. Lulus Pra Medikal;
01258|2. Ijasah awal sampai Ijasah terakhir;
01259|3. Kartu Keluarga;
01260|4. Kartu Tanda Penduduk;
01261|5. Akta Lahir;
01262|6. Pas Photo;
01263|- Bahwa Biaya kursus pada LKP. Wahyuyyuha Mataram besarnya antara
01264|Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 dan biaya untuk Interview ke LPK
01265|adalah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) serta biaya
01266|paspor/medical Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
01267|- Bahwa cara LKP. Wahyuyyuha Mataram untuk mendapatkan peserta didik
01268|adalah  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  di  masyarakat  dan  dengan
01269|melibatkan bagian marketing;
01270|- Bahwa LKP Wahyuyyuha Mataram beroperasional sejak bulan April 2022
01271|sebagaimana izin menyelengggara kursus ;
01272|- Bahwa jumlah peserta didik di LKP. Wahyuyyuha Mataram adalah sekitar
01273|31 (tiga puluh satu) Siswa, 28 (dua puluh delapan) siswa  telah didaftarkan
01274|di LPK. PT RSei milik Sumaedy Effendy yang beralamat  di Lombok Timur,
01275|sedangkan 3 (tiga) orang merupakan siswa baru ;
01276|- Bahwa  yang mendaftarkan peserta didik yang ada di  LKP. Wahyuyyuha
01277|Mataram ke LPK. PT Rsei yaitu istri Saksi Wahyu Sutantri dimana dalam
01278|prosesnya Sumaedy Effendy Alias Edy datang ke Kantor LKP.Wahyuyuha
01279|Mataram.  dalam  hal  pendaftaran  peserta  didik  wajib  membayar  biaya
01280|Interview/Beli  Job  sebesar  Rp.  25.000.000,00  (Dua  Puluh  Lima  Juta
01281|Rupiah);
01282|Hal. 51 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01283|Paraf
01284|
01285|- Bahwa  Saksi  sebagai  bendahara  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  yang
01286|menerima uang sebagai biaya Interview/Beli Job di LPK. PT Rsei sebesar
01287|Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari peserta didik;
01288|- Bahwa setelah Saksi menerima uang sebagai biaya Interview/Beli Job di
01289|LPK. PT Rsei sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
01290|dari peserta didik yang ada di LKP. Wahyuyyuha Mataram kemudian Saksi
01291|membuatkan Kwitansinya dan selanjutnya Saksi serahkan seluruh uang
01292|tersebut  kepada  Wahyu  Sutantri  sebagai  kepala  LKP  Wahyuyyuha
01293|Mataram ;
01294|- Bahwa proses penyerahan uang sebagai biaya Interview/Beli Job di LPK.
01295|PT Rsei sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari
01296|peserta  didik  kepada  pihak  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  dilakukan
01297|tergantung peserta didik, ada yang langsung lunas ada juga yang bertahap
01298|yakni sebanyak 2 kali;
01299|- Bahwa yang menyerahkan uang berasal dari siswa didik kepada pihak   ke
01300|LPK. PT RSei yaitu Wahyu Sutantri, jumlah uang yang diserahkan kepada
01301|pihak LPK PT. Rsei yaitu Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
01302|perorang;
01303|- Bahwa  dari  27  orang  peserta  didik  di  gabungkan  berjumlah  Rp
01304|580.000.000,- ( lima ratus delapan puluh juta rupiah ;
01305|- Bahwa   jumlah  keseluruhan yang  di terima dari  peserta didik  Menurut
01306|penyidik sejumlah Rp 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah )
01307|Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;
01308|9. Saksi GALIH SANTIKA FADILAKUSUMAH S.S dibawah sumpah  pada
01309|
01310|Menimbang bahwa Penuntut Umum  telah mengajukan Keterangan Ahli
01311|yang pada pokoknya sebagai berikut :
01312|1.   Ahli H. KADARUSNA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
01313|sebagai berikut :
01314|- Bahwa  sebelumnya  Ahli pernah  di  periksa  oleh  penyidik  sebagai  Saksi
01315|berkaitan dengan perkara ini;
01316|Hal. 69 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01317|Paraf
01318|
01319|- Bahwa   saat   Ahli   memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam
01320|Berita Acara Pemeriksaan ;
01321|- Bahwa  keterangan  Ahli  dalam  Berita  Acara  Penyidik  benar dan  Ahli
01322|memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
01323|- Bahwa  Ahli  mengerti  bahwa  berdasarkan  Surat Kepolisian  Daerah  NTB
01324|Nomor:  B/5710/X/RES.1.15/2024/Ditreskrimum,  tanggal  25  Oktober  2024
01325|perihal Bantuan permintaan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak
01326|pidana Perdagangan Orang dan atau  Orang Perorangan menempatkan
01327|Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
01328|- Bahwa Riwayat pendidikan  Ahli  adalah sebagai berikut :
01329|a. Tahun  1991 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.2 Apitaik;
01330|b. Tahun  1993  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  SMPN  1
01331|Pringgabaya:
01332|c. Tahun 1995 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 1 Selong:
01333|d. Tahun  2001  Tamat dan Lulus Pendidikan  Strata  1 Jurusan
01334|Hukum pada Universitas Mataram
01335|- Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
01336|a. Kepala sub bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD
01337|Kabupaten Lombok Utara (2016-2019);
01338|b. Kepala sub bagian  Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
01339|Hukum  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Lombok  Utara  (2019-
01340|2021);
01341|c. Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  Dinas  Penanaman  Modal
01342|Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Ketenagakerjaan
01343|Kabupaten Lombok Utara (2021-2024);
01344|d. Penelaah  teknis  kebijakan  pada  Bidang  Penempatan  dan
01345|Perluasan kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi
01346|Nusa Tenggara Barat:
01347|- Bahwa adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah sebagai  berikut:
01348|a. Penyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang
01349|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01350|b. Penyusunan  bahan  Perumusan  kebijakan  di  bidang
01351|penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01352|c. Penyusunan  bahan  pelaksanaan  di  Bidang  Penempatan
01353|tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01354|d. Penyusunan  bahan  norma  standad  prosedur  dan  criteria
01355|dibidang  Penempatan  tenaga  Kerja  dan  Perluasan
01356|Hal. 70 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01357|Paraf
01358|
01359|Kesempatan Kerja;
01360|e. Pelaskanaan  koordinasi  pelayanan  pengelolaan  informasi
01361|pasar kerja dalam satu daerah Kabupaten;
01362|f. Pelaksanaan penyebar luasan informasi pasar kerja kepada
01363|perusahaan.
01364|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)
01365|berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
01366|Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
01367|Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja  menerangkan  bahwa  LPK
01368|(Lembaga  Pelatihan Kerja) adalah Instansi  pemerintah, badan  hukum
01369|atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
01370|pelatihan kerja.;
01371|- Bahwa Pada Peraturan tersebut juga mengatur bahwa  LPK (Lembaga
01372|Pelatihan  Kerja)  dibagi  menjadi  3(tiga)  yaitu  LPK  Swasta,  LPK
01373|Pemerintah dan LPK Perusahaan;
01374|- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01375|Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan
01376|Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
01377|Ketenagakerjaan,  pada  lampiran  ( Persyaratan  Umum  Usaha )
01378|disebutkan syarat-syarat dalam mendirikan LPK adalah sebagai berikut:
01379| Melampirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  sertifikat  Standar
01380|Usaha dari OSS;
01381| Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha
01382|pelatihan kerja, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas
01383|sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja dengan melampirkan
01384|profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  usaha
01385|pelatihan kerja yang memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas;
01386|Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertifikat  kompetensi  dan
01387|tenaga  pelatihan;  serta  Program  kerja  usaha  pelatihan  kerja  dan
01388|rencana pembiayaan selama 3 tahun;
01389|- Bahwa  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
01390|Ketenagakerjaan  sebagai  Adapun  tata  cara  tahapan  verifikasi
01391|berdasarkan  Permenaker  Nomor  6 tahun  20 21 tentang  Penetapan
01392|Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara berikut :
01393|Hal. 71 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01394|Paraf
01395|
01396|a. Dinas  Kabupaten/Kota  melakukan  verifikasi  kelengkapan
01397|dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan
01398|lengkap;
01399|b. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
01400|dokumen dengan kondisi rill dilapangan;
01401|c. Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan  notifikasi  hasil
01402|verifikasi kepada DPMTSP melalui sistem OSS;
01403|d. Berdasarkan  Verifikasi,  Dinas  Kabupaten/Kota
01404|menyampaikan  notifikasi  ke  sistem  OSS  Berupa  :  Memenuhi
01405|Persyaratan atau Tidak Memenuhi Persyratan;
01406|e. Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan,
01407|sistem  OSS  mencamtumkan  keterangan  bahwa  Sertifikat  telah
01408|diverifikasi;
01409|f.Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, sistem
01410|OSS  menyampaikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan
01411|pemenuhan persyaratan sertifikat standar;
01412|Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak
01413|memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat standar
01414|yang belum diverifikasi
01415|Berdasarkan  Permenaker  6  Tahun  2021  Penetapan  Standar
01416|Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada  Penyelenggara  Perizinan
01417|Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor  Ketenagakerjaan  :  Lembaga
01418|Pelatihan  Kerja  mempunyai  tugas  antara  lain  memberikan
01419|pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi Skiling, Up-
01420|Skiling dan Re-Skiling, Memberikan Pelayanan Konsultasi Pelatihan
01421|dan  Memberikan  layanan  penyusunan  program  pelatihan  yang
01422|sesuai kebutuhan konsumen;
01423|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
01424|nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan