02452|2021 yang diterbitkan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat;
02453|b. Izin Usaha, yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2021 berikut lampiran;
02454|c. Akta pendirian No. 4 tanggal 30 Juli 2021;
02455|d. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  AHU-
02456|0020608.AH.01.04.Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan
02457|Hukum  Yayasan  Momiji  Gakkou,  tanggal  01  September  2021  berikut
02458|lampiran;
02459|52. Bahwa Akibat yang Saksi Hanan Bin Kamdi alami atas kejadian tersebut
02460|Saksi Hanan Bin Kamdi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar
02461|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan:
02462|-  Biaya pelatihan Bahasa Jepang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan
02463|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02464|- Biaya  pembuatan  dokumen  Rp14.500.000,00  (empat  belas  juta  lima
02465|ratus ribu rupiah);
02466|- Biaya  pelunasan  proses  berangkat  bekerja  ke  Negara  Jepang
02467|Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
02468|- Pembuatan paspor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
02469|- Biaya sendiri untuk kontrakan, kehidupan sehari-hari, biaya pulang pergi
02470|dari Lampung ke Bandung selama menunggu proses berangkat ke Negara
02471|Jepang dan perlengkapan untuk berangkat ke Negara Jepang dengan total
02472|kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
02473|- Pelatihan bahasa di Yayasan Mirai Nusantara 7.850.000,00 (tujuh juta
02474|delapan ratus lima pulih ribu rupiah);
02475|dan kerugian sampai saat ini tidak diberangkatkan Kembali oleh Terdakwa
02476|untuk bekerja ke luar negeri;
02477|
02478|53. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang Saksi Hariyadi Bin
02479|Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
02480|
02481|54. Bahwa  dalam  proses  keberangkatan  ke  Negara  Jepang,  Saksi  Taufik
02482|Sholeh  Bin  Ahmad  sudah  habis  sekitar  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta
02483|rupiah)  sedangkan  kekurangannya  dibayarkan  terlebih  dahulu  oleh
02484|Terdakwa;
02485|55. Bahwa  uang  milik  Hariyadi  sudah  Terdakwa  kembalikan  sebesar
02486|Rp30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah),  dan  uang  Saksi  Irvanudin  Bin
02487|Kusniawan  sebesar  Rp24.000.000,00  (dua  puluh  empat  juta  rupiah),
02488|sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad belum Terdakwa kembalikan
02489|uangnya;
02490|56. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02491|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02492|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, adapun
02493|Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan kerja yang
02494|diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar Negeri
02495|oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Perusahaan atau instansi pemerintah
02496|atau Lembaga Pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur
02497|dan atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang
02498|dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau  keahlian  tertentu.
02499|Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02500|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02501|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, adapun
02502|penyelenggara  pemagangan  di  luar  negeri  terdiri  dari:  LPK  Swasta,
02503|Perusahaan, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan;
02504|57. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02505|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Pelatihan kerja diselenggarakan
02506|oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja
02507|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02508|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
02509|dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan" Berdasarkan
02510|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02511|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/N/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02512|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
02513|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Tata
02514|Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun
02515|Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi
02516|pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan
02517|untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
02518|
02519|58. Bahwa  yang  dimaksud  LPK  Swasta  yaitu  LPK  badan  hukum  atau
02520|perorangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang
02521|Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tersebut  diatas.
02522|Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17
02523|Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga
02524|Pelatihan  Kerja,  untuk  mendapatkan  izin  LPK,  LPK  Swasta  harus
02525|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  kepala  dinas
02526|kabupaten/kota, dengan melampirkan:
02527|a. Fotokopi akta dan Keputusan pengesahan pendirian atau perubahan
02528|sebagai badan hukum yang di sahkan oleh instansi yang berwenang;
02529|b. Daftar  riwayat  hidup  penanggung  jawab  LPK  yang  tercantum  dalam
02530|akta yang dilengkapi oleh identitas diri dan pas poto;
02531|c. Fotokopi NPWP atas nama Lembaga;
02532|d. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan pra sarana
02533|kantor dan pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun;
02534|e. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
02535|f. Profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  LPK  yang
02536|tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
02537|• Struktur organisasi dan uraian tugas.
02538|• Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertipikat kompetensi dan tenaga
02539|pelatihan.
02540|• Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 tahun.
02541|• Program  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  akan
02542|diselenggarakan.
02543|• Kapasitas pelatihan per tahun,
02544|• Daftar  sarana  dan  pra  sarana  pelatihan  sesuai  dengan  program
02545|pelatihan yang akan diselenggarakan;
02546|59. Bahwa LPK swasta tidak berhak membawa atau memberangkatkan Warga
02547|Negara Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia,
02548|adapun  dasarnya  yaitu  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
02549|tentang  Ketenagakerjaan  dimana  Pelatihan  Kerja  diselenggarakan  dan
02550|diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan,  dan  mengembangkan
02551|kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan
02552|kesejahteraan sehingga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta)
02553|hanya diselenggarakan dan diarahkan untuk pelatihan kerja bukan sebagai
02554|Lembaga  yang  dapat  membawa  atau  memberangkatkan  Warga  Negara
02555|Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
02556|
02557|60. Bahwa LPK Swasta dapat menyelenggarakan pemagangan ke Luar Negeri
02558|berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat (1) dan
02559|Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik
02560|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02561|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02562|61. Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02563|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02564|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02565|62. Bahwa LPK Swasta yang menyelenggarakan pemagangan di luar negeri
02566|harus  memenuhi  persyaratan:  Memiliki  izin  LPK  yang  masih  berlaku,
02567|memiliki  program  pemagangan,  mendapatkan  izin  penyelenggaraan
02568|pemagangan dari Direktur Jenderal;
02569|63. Bahwa Program pemagangan diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
02570|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
02571|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
02572|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02573|a. Pasal 17:
02574|1) Penyelenggara pemagangan wajib memiliki program pemagangan;
02575|2) Program  pemagangan  bagi  LPK  swasta  sekurang-kurangnya  harus
02576|memuat:
02577|a) nama pelatihan pemagangan;
02578|b) tujuan dan sasaran program pemagangan;
02579|c) program kejuruan;
02580|d) pelaksanaan program pemagangan;
02581|e) tindak lanjut pasca pemagangan.
02582|3) Program  kejuruan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c,
02583|sekurang-kurangnya memuat:
02584|a) persyaratan peserta;
02585|b) tingkat dan kualifikasi kompetensi yang akan dicapai;
02586|c) kurikulum dan silabi;
02587|d) jadual pelaksanaan program;
02588|e) perangkat lunak yang dipergunakan;
02589|f) perangkat keras yang dipergunakan;
02590|g) instruktur dan tenaga kepelatihan;
02591|h) sistem dan metoda pelatihan;
02592|i) persyaratan kelulusan;
02593|j) sertifikasi kompetensi;
02594|
02595|k) perjanjian pemagangan;
02596|l) sarana  dan  prasarana,  instruktur,  dan  tenaga  kepelatihan  serta
02597|workshop sesuai dengan kejuruan.
02598|4) Pelaksanaan program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
02599|(2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
02600|a) nama, alamat LPK dan penanggung jawab program;
02601|b) nama, alamat perusahaan tempat pemagangan, dan penanggung jawab
02602|program;
02603|c) monitoring dan evaluasi;
02604|d) pelaporan.
02605|5) Tindak lanjut pasca pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
02606|huruf e, antara lain meliputi:
02607|a) penempatan dalam negeri;
02608|b) penempatan luar negeri;
02609|c) usaha mandiri;
02610|6) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k,
02611|sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak antara lain:
02612|a) uang saku dan transport bagi peserta pemagangan;
02613|b) perlindungan  bagi  peserta  pemagangan  antara  lain  :  asuransi
02614|kecelakaan,  kesehatan,  kematian,  fasilitas  keselamatan  dan  kesehatan
02615|kerja;
02616|c) pembiayaan program magang;
02617|d) penyelesaian perselisihan;
02618|7) Dalam  hal  LPK  swasta  tidak  memiliki  persyaratan  sebagaimana
02619|dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  I,  maka  LPK  swasta  tersebut  harus
02620|bekerjasama dengan LPK lain yang sesuai dengan kejuruan pemagangan
02621|yang akan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
02622|8) Program pemagangan bagi perusahaan dan/atau instansi pemerintah
02623|dan/atau lembaga pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
02624|dan/atau  instansi  pemerintah  dan/atau  Lembaga  pendidikan  yang
02625|bersangkutan;
02626|b.  Pasal 18:
02627|1) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana  dimaksud  dalam
02628|Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang utuh dan
02629|berkelanjutan;
02630|
02631|2) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana  dimaksud  dalam
02632|Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) harus mendapat rekomendasi dari
02633|instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi;
02634|c. Pasal  19  Penyelenggara  pemagangan  tidak  diperbolehkan
02635|mengikutsertakan  kembali  peserta  pemagangan  untuk  program
02636|pemagangan yang sama;
02637|64. Bahwa  Warga  Negara  Indonesia  yang  menjadi  peserta  Pemagangan
02638|berbeda dengan Pekerja Migran Indonesia. Adapun pemagangan di luar
02639|negeri telah diatur sebagaimana penjelasan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
02640|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
02641|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri
02642|tersebut diatas dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri
02643|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:
02644|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
02645|Pemagangan di Luar Negeri, yang dimaksud Pemagangan di Luar Negeri
02646|adalah  bagian dari  system pelatihan  kerja yang  diselenggarakan secara
02647|utuh dan terpadu di Indonesia  dan di Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan
02648|Kerja atau Perusahaan atau instansi pemerintah atau Lembaga Pendidikan
02649|dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih
02650|berpengalaman,  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka
02651|menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran
02652|Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017
02653|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana berdasarkan Pasal
02654|1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02655|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02656|adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
02657|melakukan  pe/kerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
02658|Indonesia;
02659|65. Bahwa tidak ada batasan waktu yang dibutuhkan dari persiapan dokumen
02660|hingga berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja menggunakan Visa
02661|Kerja,  selama  calon  Pekerja  telah  memenuhi  persyaratan  pelaksanaan
02662|penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang telah memiliki Perjanjian
02663|Kerja, Passpor  dan  Visa Kerja sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22
02664|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
02665|2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekeria  l  Migran  Indonesia  maka
02666|Perusahaan  Penempaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PI)  wajib
02667|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia.  Dapat  Terdakwa
02668|
02669|jelaskan bahwa untuk memiliki perjanjian kerja, passport dan Visa Kerja
02670|sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22  Peraturan  Menteri
02671|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata
02672|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut harus melalui tahapan
02673|sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri
02674|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata
02675|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
02676|a. pemberian informasi;
02677|b. pendaftaran;
02678|c. seleksi;
02679|d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
02680|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02681|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02682|g. pengurusan Visa Kerja;
02683|h. OPP;
02684|i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
02685|j. pemberangkatan.
02686|66. Bahwa seseorang dengan Visa Kunjungan (Temporary Visitor) tidak dapat
02687|melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai berikut :
02688|Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017
02689|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, yang dimaksud  dengan
02690|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang
02691|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
02692|luar wiiayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
02693|Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
02694|Migran Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara
02695|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  di  Luar
02696|wilayah  Republik  Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah
02697|dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana
02698|ketentuan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18
02699|Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, untuk dapat
02700|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki
02701|dokumen berupa Visa Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan
02702|(Temporary Visitor) tidak dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai
02703|Kuli Bangunan;
02704|Menimbang  bahwa untuk  mempersingkat  uraian  dalam  putusan  ini
02705|maka  segala  sesuatu  yang  terjadi  selama  persidangan  yang  telah  termuat
02706|
02707|dalam  Berita  Acara  Persidangan  dianggap  telah  termasuk  dan  telah
02708|dipertimbangkan dalam putusan ini;
02709|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02710|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02711|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02712|kepadanya;
02713|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02714|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02715|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02716|alternatif ketiga  sebagaimana diatur dalam  Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5
02717|huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02718|Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
02719|(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
02720|1. Setiap Orang;
02721|2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02722|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02723|huruf b sampai dengan huruf e;
02724|3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
02725|perbuatan;
02726|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02727|mempertimbangkan sebagai berikut:
02728|Ad.1. Setiap Orang;
02729|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan
02730|Pasal 1 angka 19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02731|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah orang perseorangan
02732|dan/ atau korporasi;
02733|Menimbang  bahwa  orang  perseorangan  dan/  atau  korporasi  itu
02734|merupakan subyek hukum;
02735|Menimbang  bahwa  setiap  subyek  hukum  di  Indonesia  dipandang
02736|memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  mana  untuk  melaksanakan  hak  dan
02737|kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia
02738|sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-
02739|Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  dalam
02740|menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada
02741|pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
02742|mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
02743|orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
02744|
02745|moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu
02746|masyarakat demokratis;
02747|Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh