00924|Menimbang, bahwa unsur ”setiap orang” ini urgensinya menunjuk kepada
00925|orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan
00926|atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan T erdakwa
00927|dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan
00928|kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
00929|Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata
00930|”setiap orang”  menunjuk kepada  manusia sebagai subyek  hukum  dan  dengan
00931|sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut
00932|kecuali undang undang menentukan lain;
00933|
00934|Menimbang, bahwa  oleh  karenanya  konsekuensi  logis  anasir  ini  maka
00935|adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap
00936|subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;
00937|Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum
00938|yang dihadapkan sebagai T erdakwa dalam perkara ini adalah Niken Umala Sari Binti
00939|Gito  yang  mana  dalam  pemeriksaan  dipersidangan  T erdakwa  tersebut  telah
00940|membenarkan  identitasnya  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  dakwaan
00941|Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “setiap
00942|orang” ini tertuju kepada T erdakwa Niken Umala Sari Binti Gito;
00943|Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur
00944|setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi
00945|menurut hukum;
00946|Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00947|atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual
00948|terhadap Anak;
00949|Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dilarang menempatkan” dalam
00950|perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan  (opzettelijke)  yang secara umum
00951|maknanya meliputi arti bahwa pelaku memang menempatkan terjadinya perbuatan
00952|melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
00953|Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang
00954|bersifat alternatif yaitu “membiarkan”, “melakukan” atau “menyuruh melakukan” dan
00955|”turut serta melakukan”;
00956|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membiarkan” adalah perlakuan
00957|seseorang atau sekelompok orang tidak mencegah terjadinya suatu kejadian yang
00958|bisa merugikan orang lain;
00959|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”melakukan”  adalah  suatu
00960|perbuatan  yang  dilakukan  sesorang  atau  sekelompok  orang  melalui  tindakan
00961|terhadap orang lain;
00962|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah
00963|perbuatan yang membantu orang lain dalam suatu hal perbuatan, dalam perkara ini
00964|dalam melakukan kejahatan yang membuat korban mengalami kerugian material
00965|maupun kerugian secara fisik;
00966|Menimbang, bahwa secara khusus  (lex specialis) yang dimaksud dengan
00967|sub unsur “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
00968|termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1
00969|angka 1 Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
00970|Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
00971|
00972|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksplotasi secara ekonomi”
00973|berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014 tentang
00974|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
00975|adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang
00976|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
00977|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
00978|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
00979|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
00980|kemampuan  Anak  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  materiil,
00981|sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala
00982|bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk
00983|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00984|pelacuran dan pencabulan;
00985|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam
00986|persidangan  melalui  keterangan  para  Saksi,  yang  dibenarkan  oleh  T erdakwa,
00987|maupun dari keterangan T erdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan
00988|alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa
00989|kejadian  bermula  sekira  bulan  November  2023  ketika  T erdakwa  mengunggah
00990|lowongan pekerjaan di Facebook milik T erdakwa dengan akun “Nikeri Warkop” untuk
00991|bekerja menjadi pegawai di Warung Kopi “Roso Kangen” milik T erdakwa dengan
00992|kalimat “Dibutuhkan T enaga Kerja Cewek 2 Orang untuk Jaga Angkringan Lokasi di
00993|Magetan Gorang-Gareng dengan Gaji 1.200, Makan dan Tidur sudah Ditanggung
00994|ada Mess Juga, Jam Kerja 19.00-02.00, Persyaratan: Jujur, Rajin Niat Bekerja, Usia
00995|17-26, Minat Hubungi 085895475737,” kemudian anak saksi I menghubungi nomor
00996|T erdakwa  melalui  pesan  singkat  whatsapp  untuk  menanyakan  dan  mendaftar,
00997|selanjutnya  T erdakwa  menjelaskan  bahwa  lowongan  pekerjaan  tersebut  masih
00998|tersedia dengan syarat rajin dan niat bekerja serta saat itu juga diinformasikan
00999|kepada anak saksi I bahwa gaji setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua
01000|ratus ribu rupiah), kemudian anak saksi I dan anak saksi I diantar oleh ayah anak
01001|saksi I ke rumah kos milik Saksi Sri Arianik yang telah disediakan oleh T erdakwa
01002|yang terletak di Sampung;
01003|Menimbang, bahwa ketika kedua Anak Saksi tersebut melamar pekerjaan
01004|ke T erdakwa, kedua Anak Saksi tidak menyerahkan Kartu T anda Penduduk (KTP)
01005|kepada T erdakwa, namun telah menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang
01006|merupakan milik orang tua kedua Anak Saksi, yang mana kedua Anak Saksi tersebut
01007|belum memiliki Kartu T anda Penduduk (KTP) dikarenakan  anak  saksi II saat itu
01008|
01009|berusia 16 (enam belas) tahun dan  anak  saksi I saat itu berusia 15 (lima belas)
01010|tahun;
01011|Menimbang, bahwa setelah dinyatakan diterima oleh T erdakwa, anak saksi I
01012|dan  anak  saksi II  mulai bekerja pada warung milik T erdakwa mulai hari Minggu
01013|tanggal 12 November 2023 yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan yang
01014|termasuk Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dan pada
01015|saat mulai bekerja kedua Anak Saksi tersebut diminta menanyakan terkait dengan
01016|pakaian yang digunakan yang saat itu dijawab oleh T erdakwa agar menggunakan
01017|pakaian sesuai dengan kenyamanan masing-masing;
01018|Menimbang, bahwa jam kerja karyawan T erdakwa tersebut mulai dari jam
01019|19.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB, yang mana tugas anak saksi I dan anak saksi
01020|II  di  warung  milik  T erdakwa adalah  membuatkan  dan  menyajikan  pesanan
01021|pembeli/pengunjung,  selain  itu  juga  menemani  pengunjung/pembeli  meminum
01022|minuman keras;
01023|Menimbang,  bahwa  selain  mendapatkan  gaji  sejumlah  Rp1.200.000,00
01024|(satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua Anak Saksi serta karyawan warung T erdakwa
01025|tersebut  mendapatkan  bonus  dari  T erdakwa  apabila  warung  ramai  dan  juga
01026|mendapatkan tip dari pengunjung/pembeli yang meminta untuk ditemani meminum
01027|minuman keras;
01028|Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul
01029|01.00  WIB  bertempat  di  warung  milik  T erdakwa  yang  berada  di  dalam  Pasar
01030|Kawedanan,  masuk  Kelurahan  Rejoso,  Kecamatan  Kawedanan,  Kabupaten
01031|Magetan, Saksi Alvian Prima dan petugas kepolisian dari Polres Magetan melakukan
01032|pengecekan ke warung tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap
01033|karyawan milik T erdakwa karena kedapatan telah melakukan kegiatan perekrutan
01034|atau mempekerjakan anak di bawah umur tanpa izin dari pihak yang berwenang;
01035|Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak saksi I dan anak saksi II mau
01036|bekerja di warung kopi T erdakwa karena ingin membantu perekonomian keluarga
01037|sementara maksud dan tujuan T erdakwa mempekerjakan  anak  saksi I dan  anak
01038|saksi II  adalah untuk mendapatkan keuntungan dari angkringan/warung kopi milik
01039|T erdakwa;
01040|Menimbang,  ahwa  kedua Anak Saksi  bekerja selama 3 (tiga) minggu di
01041|warung  milik  T erdakwa  dan  pernah  menerima  gaji  dari  T erdakwa  sejumlah
01042|Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari T erdakwa;
01043|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
01044|atas didapati fakta bahwa T erdakwa telah melakukan eksploitasi secara ekonomi
01045|terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak di bawah umur yang bernama
01046|
01047|anak  saksi I dan  anak  saksi II  di warung kopi milik T erdakwa yang beralamat di
01048|dalam Pasar Kawedanan yang termasuk dalam Kelurahan Rejoso, Kecamatan
01049|Kawedanan, Kabupaten Magetan, yang mana dengan mempekerjakan kedua Anak
01050|Saksi  di  warung  T erdakwa  tersebut  bertujuan  agar  T erdakwa  memperoleh
01051|keuntungan dari penjualan di warung tersebut, sehingga unsur dilarang melakukan,
01052|eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak, ini dinyatakan terpenuhi;
01053|Menimbang, bahwa  oleh karena perbuatan T erdakwa terbukti memenuhi
01054|seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 T ahun 2014
01055|jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang
01056|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01057|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2016 tentang
01058|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016
01059|tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
01060|Perlindungan Anak, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis
01061|Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur
01062|dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum
01063|Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak
01064|pidana yang dilakukan oleh T erdakwa, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah;
01065|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
01066|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  T erdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan
01067|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  kedua
01068|Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;
01069|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaanya  Penasihat  Hukum  T erdakwa
01070|menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan
01071|seadil-adilnya dengan alasan T erdakwa merupakan anak yang masih usia produktif
01072|dan masih memiliki masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa,
01073|T erdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta telah
01074|berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dalam permohonannya T erdakwa
01075|memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan T erdakwa masih
01076|mempunyai anak yang masih kecil dan T erdakwa menyesali perbuatannya;
01077|Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat dalam
01078|Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 T ahun 2014 jo Pasal 76 I Undang-Undang
01079|Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
01080|Nomor  23  T ahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah
01081|dengan  Undang-Undang  Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01082|Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016 tentang Perubahan
01083|Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01084|
01085|bersifat  kumulatif  ataupun  alternatif  yaitu  pidana  penjara  dalam  waktu  tertentu
01086|dan/atau pidana denda, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada
01087|T erdakwa adalah  pidana  penjara dalam  waktu tertentu dan/atau pidana denda
01088|sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  tersebut  dengan
01089|ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan,
01090|sehingga terkait dengan penjatuhan pidana ini akan ditentukan dalam amar putusan
01091|di bawah ini;
01092|Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana
01093|balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina
01094|T erdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat
01095|dan agar T erdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga
01096|bertujuan sebagai sarana prevensi umum;
01097|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
01098|penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
01099|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01100|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01101|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
01102|berada dalam tahanan;
01103|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01104|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01105|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah dress
01106|warna hitam, oleh karena di persidangan diketahui milik anak saksi I dan telah disita
01107|dari  anak  saksi  I, maka  terhadap  barang  bukti  tersebut  perlu  ditetapkan  agar
01108|dikembalikan kepada anak saksi I;
01109|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah celana
01110|pendek berbahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju warna coklat, oleh karena
01111|di persidangan diketahui milik anak saksi I dan telah disita dari anak saksi II, maka
01112|terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada  anak
01113|saksi II;
01114|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei motif
01115|warna warni, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)
01116|lembar print out buku catatan, oleh karena di persidangan diketahui milik Saksi Sri
01117|Arianik dan telah disita dari Saksi Sri Arianik, maka terhadap barang bukti tersebut
01118|perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sri Arianik;
01119|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp440.000,00
01120|(empat ratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (seratus lima
01121|puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan
01122|
01123|Nomor IMEI 1: 861008050059295 Nomor IMEI 2: 861008050059287, oleh karena
01124|merupakan hal yang berkaitan dengan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis,
01125|maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;
01126|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  lembar
01127|screenshoot lowongan pekerjaan dan 3 (tiga) lembar screenshot promosi warung,
01128|oleh  karena  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan  kejahatan,  maka  terhadap
01129|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
01130|Menimbang,  bahwa  sebelum  sampai  kepada  penjatuhan  pidana  yang
01131|pantas bagi T erdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang
01132|memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
01133|Keadaan yang memberatkan:
01134| T erdakwa telah mempekerjakan anak di bawah umur lebih dari 1 (satu) Anak;
01135|Keadaan yang meringankan:
01136| T erdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01137| T erdakwa belum pernah dihukum;
01138| T erdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan
01139|kasih sayang dan perhatian T erdakwa;
01140|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01141|pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang
01142|Hukum  Acara  Pidana  T erdakwa  juga  diharuskan  dibebani  kewajiban  untuk
01143|membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  sebagaimana  ditentukan  dalam  amar
01144|putusan ini;
01145|Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 T ahun 2014
01146|jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang
01147|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01148|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2016 tentang
01149|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016
01150|tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
01151|Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum Acara
01152|Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
01153|
01154|MENGADILI
01155|1. Menyatakan Terdakwa NIKEN UMALA SARI Binti GITO tersebut diatas telah
01156|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01157|“melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak” sebagaimana dakwaan
01158|kedua Penuntut Umum;
01159|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01160|selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
01161|
01162|rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
01163|pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01164|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  T erdakwa  dikurangkan
01165|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01166|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
01167|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01168|- 1 (satu) buah dress warna hitam;
01169|Dikembalikan kepada anak saksi I;
01170|- 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans warna biru;
01171|- 1 (satu) buah baju warna coklat;
01172|Dikembalikan kepada anak saksi II;
01173|- 1 (satu) buah sprei bermotif warna warni;
01174|- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
01175|- 1 (satu) lembar print out buku catatan;
01176|Dikembalikan kepada Saksi Sri Arianik;
01177|- Uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
01178|- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
01179|- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor IMEI 1:
01180|861008050059295 Nomor IMEI 2: 861008050059287;
01181|Dirampas untuk Negara;
01182|- 1 (satu) lembar screenshoot lowongan pekerjaan;
01183|- 3 (tiga) lembar screenshot promosi warung;
01184|Dirampas untuk dimusnahkan;
01185|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01186|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01187|
01188|Senin
01189|
01190|11 November 2024
01191|
01192|2024
01193|
01194|Magetan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Leo Sukarno, S.H.,
01195|sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari,
01196|S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
01197|
01198|Ruchoyah, S.H., M.H.
01199|
01200|Hakim-Hakim Anggota,
01201|Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.