00740|e. Penjara;
00741|Menimbang, bahwa selanjutnya selain merujuk kepada Pasal 115 KUHP
00742|Nasional menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu
00743|pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana
00744|kerja sosial.
00745|Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas,
00746|disamping  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) telah  terbukti
00747|secara  sah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal
00748|penuntut umum, Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang
00749|ada pada diri  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  serta Hakim juga tidak
00750|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum
00751|dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , baik menurut undang-
00752|undang, doktrin, maupun yurisprudensi.
00753|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap
00754|di  persidangan  tersebut  Hakim  dalam  penjatuhan  putusan  ini  juga  akan
00755|mendasari  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  54  KUHP
00756|Nasional dengan pertimbangan sebagai berikut;
00757|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  Nasional
00758|menyebutkan bahwa:
00759|“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
00760|a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
00761|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
00762|c. sikap batin pelaku tindak pidana;
00763|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
00764|direncanakan;
00765|
00766|e. cara melakukan tindak pidana;
00767|f.sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
00768|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu tindak
00769|pidana;
00770|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
00771|i.pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
00772|j.pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
00773|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;”
00774|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00775|Nasional  yang  menyebutkan  “Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,
00776|atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian
00777|dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
00778|mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan
00779|kemanusiaan”;
00780|Menimbang,  bahwa  selain  aspek  yuridis,  hakim  juga  harus
00781|mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya, Dimana Aspek filosofis
00782|berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama
00783|hukum. Hakim  menilai  apakah  putusan  yang  diambil  mencerminkan  keadilan
00784|substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini,
00785|hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera,
00786|tetapi  juga  berorientasi  pada  pembinaan  dan  perbaikan  perilaku  Anak
00787|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  sehingga  setelah  menjalani  hukuman,
00788|sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang
00789|baik. Dan Hakim juga harus mempertimbangkan Aspek sosiologis juga menjadi
00790|bagian  penting  dalam  pertimbangan  hakim.  Aspek  ini  mengharuskan  hakim
00791|memperhatikan  nilai-nilai  budaya,  kebiasaan,  dan  kebutuhan  Masyarakat  di
00792|mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat
00793|bagi  masyarakat  serta  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  di
00794|masyarakat.  Pertimbangan  sosiologis  juga  meliputi  analisis  terhadap  latar
00795|belakang sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), motif melakukan tindak
00796|pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga putusan
00797|hakim  benar-benar  mencerminkan  kemanfaatan  dan  dapat  diterima  oleh
00798|masyarakat luas;
00799|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang No.
00800|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  tindakan yang
00801|dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
00802|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
00803|
00804|b. penyerahan kepada seseorang;
00805|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00806|d. perawatan di LPKS;
00807|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
00808|oleh pemerintah atau badan swasta;
00809|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
00810|g. perbaikan akibat tindak pidana
00811|Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional
00812|dalam  hukum  positif  (ius  constitutum atas  pemberlakukan  Undang-undang
00813|Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
00814|Pidana  atau  KUHP (Baru))  dikenal  sebagai  pemaafan  hakim atau  rechterlijk
00815|pardon atau  judicial  pardon yang  merupakan  hal  baru  dalam  pemberlakuan
00816|KUHP (Baru);
00817|Menimbang, bahwa pemaafan hakim atau rechterlijk pardon atau judicial
00818|pardon merupakan pengampunan yang diberikan oleh hakim kepada seseorang
00819|yang  telah  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana,  sebagai  bentuk
00820|kebijaksanaan  hakim  untuk  memberikan  kesempatan  kedua,  kepada  pelaku
00821|tindak  pidana  yang  menunjukkan  penyesalan  dan  kemauan  memperbaiki
00822|perilakunya, yang jika diterapkan dalam putusan hakim maka dapat dikatakan
00823|sebagai putusan pemaafan hakim.
00824|Menimbang, bahwa putusan pemaafan hakim ini merupakan kewenangan
00825|yang  dimiliki  oleh  hakim  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dalam
00826|melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili dan memutus
00827|perkara dengan terbatas pada syarat-syarat dan ketentuan penerapan putusan
00828|pemaafaan hakim yang berkeadilan dan bertanggungjawab;
00829|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim didasarkan
00830|pada asas yaitu:
00831|a. keadilan dan kemanusiaan, yakni penempatan nilai keadilan dan martabat
00832|manusia  sebagai  dasar  memastikan  pemidanaan  tidak  bersifat  represif
00833|semata;
00834|b. proporsionalitas,  yakni  keseimbangan  antara  tingkat  kesalahan,  sifat
00835|ringan tindak pidana, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan;
00836|c. pemidanaan sebagai upaya terakhir, yakni pidana dan tindakan sebagai
00837|upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai tanpa pemidanaan;
00838|d. individualisasi  pidana,  yakni  memperhatikan  keadaan  ringannya
00839|perbuatan, keadaan pribadi pelaku dan/atau keadaan pada waktu dilakukan
00840|tindak pidana serta yang terjadi kemudian;
00841|
00842|e. kepastian hukum dan akuntabilitas, yakni pemaafan hanya dapat diberikan
00843|melalui putusan hakim yang terbuka, disertai pertimbangan hukum yang jelas
00844|dan dapat dipertanggungjawabkan;
00845|f. kemanfaatan,  yakni  putusan  pemaafan  hakim  harus  mendatangkan
00846|kemanfaatan yang lebih besar daripada penjatuhan pidana atau tindakan;
00847|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  amanat  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00848|Nasional  tersebut  di  atas,  dalam  menentukan  ringannya  perbuatan,  Hakim
00849|mendasarkan pada Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang berisi
00850|keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, yang
00851|secara utuh pasal tersebut berbunyi:
00852|“Dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
00853|Pasal  51  sampai  dengan  Pasal  54,  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak
00854|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
00855|a) terdakwa adalah anak;
00856|b) terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
00857|c) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
00858|d) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
00859|e) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
00860|f) terdakwa  tidak  menyadari  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  akan
00861|menimbulkan kerugian yang besar;
00862|g) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
00863|h) korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak
00864|pidana tersebut;
00865|i) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak
00866|mungkin terulang lagi;
00867|j) kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan
00868|melakukan tindak pidana yang lain;
00869|k) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa
00870|atau keluarganya;
00871|l) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil
00872|untuk diri terdakwa;
00873|m)penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat
00874|tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
00875|n) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
00876|o) tindak pidana terjadi karena kealpaan;”
00877|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  juga  akan  dipertimbangkan  keadaan
00878|pribadi pelaku, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00879|
00880|a. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00881|b. Latar  belakang  mental  dan  intelektual  pelaku  Tindak  Pidana  untuk
00882|menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan
00883|atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau
00884|c. Bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan;
00885|Menimbang, bahwa lebih lanjut akan mempertimbangkan keadaan pada
00886|saat dan  setelah  terjadinya  tindak  pidana, Hakim  mempertimbangkan  hal-hal
00887|sebagai berikut:
00888|a. Keadaan lingkungan yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional
00889|pada saat melakukan tindak pidana;
00890|b. Tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri;
00891|c. Terdakwa meminta maaf kepada korban/keluarganya;
00892|d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa; dan/atau
00893|e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana
00894|(memperbaiki  barang  yang  rusak,  membayar  ganti  kerugian,  membiayai
00895|pengobatan, dsb.);
00896|Keseluruhan hal-hal yang dipersyaratkan dalam penerapaan putusan pemaafan
00897|hakim tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan pedoman pemidanaan
00898|sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional dan apabila terpenuhi maka
00899|akan  dipertimbangkan  lebih  lanjut  pemberlakuan  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00900|Nasional, dengan masing-masing pertimbangan sebagai berikut;
00901|Menimbang,  bahwa  terhadap  pertimbangan  perihal  bentuk  kesalahan
00902|pelaku Tindak Pidana, motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin
00903|pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak
00904|direncanakan,  cara  melakukan  Tindak  Pidana,  sikap  dan  tindakan  pelaku
00905|sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan
00906|ekonomi pelalu Tindak Pidana, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
00907|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
00908|uraian unsur pasal diketahui bahwa  awalnya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx pada hari
00909|Sabtu  tanggal  31  Januari  2026  sekitar  pukul  18:00  WIB,  sedang  di  warkop
00910|bersama Sdr. Dianta lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx ditelfon teman ngopi di Kota
00911|Bekasi dan sesampainya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dijalan Perjuangan sekira jam
00912|23.00 WIB dan sekira jam 23.00 Wib, ternyata sudah banyak yang berkumpul,
00913|disana ABH sedang ngopi lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dan  Kelompoknya yang
00914|bernama “Komplek43badboys” mendapatkan pesan singkat dari Instagram yang
00915|kelompok bernama “Tomgank” untuk bersiteru atau tawuran dengan kelompok
00916|“Kaliabangdukuh_official”,
00917|
00918|Menimbang, bahwa ABH Xxxxxxxxxxxxxxx mendapatkan ajakan tersebut
00919|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I , saat itu
00920|ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit  sedangkan  Anak
00921|Saksi anak II dan Anak Saksi anak I  tidak membawa senjata tajam, lalu sekira
00922|jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx
00923|tetap diwarung kopi kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2026 sekitar
00924|pukul 01.00 Wib ada beberapa orang datang kembali ke tempat tonkrongan di
00925|Kota  Bekasi  dan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx sudah  melihat  beberapa  orang
00926|membawa senjata tajam celurit sebanyak 2 (dua) buah dan stik golf sebanyak 1
00927|(satu)  buah  lalu  sekitar  pukul  02.30  Wib  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx bersama
00928|kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx
00929|bersama kelompoknya dikejar warga sekitar dan berhasil diamankan;
00930|Menimbang, bahwa meskipun niat dari Anak Berhadapan dengan Hukum
00931|(ABH) awalnya dalah ngopi bareng temannya, akan tetapi kemudian menerima
00932|ajakan  temannya  untuk  tawuran  akan  tetapi  tawuran  tersebut  tidak  terjadi
00933|sehingga  tidak  ada  korban  dalam  perkara  ini,  sehingga  Anak  Berhadapan
00934|dengan Hukum (ABH) hanya menguasai atau memiliki senjata tajam tanpa ijin;
00935|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP Nasional yang mengatur
00936|bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan saat mengadili perkara
00937|pidana,  dan  jika  terdapat  pertentangan  antara  keduanya,  hakim  harus
00938|mengutamakan  keadilan.  Hadirnya  KUHP  Nasional  mempertegas  bahwa
00939|hukuman pidana terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip bahwa anak
00940|tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.
00941|Hal ini sejalan dengan Pasal 51 huruf d KUHP Nasional yang menyatakan bahwa
00942|tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan
00943|membebaskan terpidana dari rasa bersalah.
00944|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal
00945|riwayat  hidup,  keadaan  sosial  dan  keadaan  ekonomi  Terdakwa,  dengan
00946|pertimbangan sebagai berikut:
00947|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  diketahui  bahwa  ABH
00948|Xxxxxxxxxxxxxxx  telah  ditinggal  mati  oleh  ibunya,  sementara  ayahnya  tidak
00949|diketahui  keberadaanya  sehingga  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  tinggal  bersama
00950|neneknya  dan  tetap  mendapatkan  pendidikan  dasar,  karena  ABH
00951|Xxxxxxxxxxxxxxx  sejak  kelas  I SMP tidak  sekolah  lagi,  dan  saat  ini  bekerja
00952|serabutan untuk membantu biaya hidup dan ekonomi neneknya, sehingga ABH
00953|Xxxxxxxxxxxxxxx dipaksa bekerja sementara seyogyanya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx
00954|harus menikmati masa-masa anak/remaja;
00955|
00956|Menimbang,  bahwa  karakter  anak  di  Indonesia  (usia  14-17  tahun)
00957|merupakan  masa  transisi  krusial  yang  ditandai  dengan  pencarian  identitas,
00958|otonomi, dan pubertas fisik. Sehingga mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu
00959|tinggi, senang bersosialisasi, terpengaruh media sosial, serta mulai menghadapi
00960|tantangan sosial dan akademis yang lebih kompleks, maka sebagaimana budaya
00961|kearifan lokal masyarakat Indonesia yaitu individu yang 1. Religius, 2. Jujur, 3.
00962|Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja Keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa
00963|Ingin Tahu, 10. Semangat Kebangsaan, 11. Cinta Tanah Air, 12. Menghargai
00964|Prestasi, 13. Bersahabat/Komunikatif, 14. Cinta Damai, 15. Gemar Membaca, 16.
00965|Peduli Lingkungan, 17. Peduli Sosial dan 18. Tanggung Jawab, sehingga karena
00966|perbuatan tawuran belum terjadi serta Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
00967|diajak  oleh  teman-temannya  atau  pengaruh  dari  pergaulan  sehingga  ABH
00968|Xxxxxxxxxxxxxxx  ditangkap  dan  menyerahkan  diri  sebagai  bentuk
00969|pertanggungjawaban atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
00970|Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pengaruh pidana terhadap masa
00971|depan Terdakwa, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat ,
00972|Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
00973|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  konsideran dan  penjelasan  dalam
00974|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
00975|undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menyebutkan bahwa karakter daad-
00976|dader strafrecht  atau  filsafat hukum pidana yang berfokus pada pelaku ( dader)
00977|dan perbuatannya ( daad), di mana kejahatan dinilai dari kombinasi perbuatan
00978|lahiriah (actus reus) dan niat jahat ( mens rea) pelaku, serta mempertimbangkan
00979|aspek-aspek pribadi pelaku (riwayat hidup, keadaan sosial/ekonomi, dll.) serta
00980|dalam  menentukan  pidana,  menciptakan  sistem  yang  lebih  humanis  dan
00981|individualis daripada sekadar fokus pada perbuatan saja, yang ternyata filsafat
00982|hukum  tersebut  dalam  KUHP  Nasional dianggap  lebih  manusiawi  secara
00983|sistemik.  Atas  dasar  pemikiran  tersebut  dihubungkan  dengan  keadaan  Anak
00984|Berhadapan  dengan Hukum (ABH)  dalam  perkara  a quo , penjatuhan pidana
00985|maupun tindakan justru malah tidak sesuai dengan cita hukum itu sendiri, hal
00986|tersebut bukan tanpa alasan mengingat terjadinya tindak pidana dalam perkara a
00987|quo dipicu oleh pergaulan dari teman-teman Anak Berhadapan dengan Hukum
00988|(ABH) sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) salah dalam pergaulan,
00989|bahwa  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menyesali perbuatannya
00990|telah  pula  meminta  maaf  kepada  neneknya  didepan  persidangan  dan  dalam
00991|perkara ini tidak ada korban yang dirugikan, disatu sisi Anak Berhadapan dengan
00992|
00993|Hukum (ABH) masih muda dan masih dapat merubah sikap dan perbuatannya
00994|untuk masa depan yang lebih baik;
00995|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  pernyataan  yang  dibuat  dan
00996|ditanda  tangani  Farida  (nenek)  dan  Dasuki  Supriyadi  (paman)  ABH
00997|Xxxxxxxxxxxxxxx  yang  menyatakan  memohon  agar  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  di
00998|kembalikan kepada keluarga karena akan di sekolahkan di sekolah atau pondok
00999|pesantren. Maka  oleh karena  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx masih muda dan masih
01000|dapat merubah sikap dan prilakunya;
01001|Menimbang, bahwa  menurut Hakim  permohonan  dari  Nenek  ataupun
01002|Wali  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  dapat  dikabulkan,  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan
01003|utama  penjatuhan  pidana  bagi  anak  harus  bersifat  Edukatif  dan  Rehabilitatif
01004|dengan tujuan membina, mendidik, dan membimbing anak agar tidak mengulangi
01005|perbuatannya,  serta  memperbaiki  mental  dan  perkembangan  psikososialnya,
01006|bersifat Perlindungan Anak dengan tujuan Memastikan kepentingan terbaik bagi
01007|anak  (the  best  interest  of  the  child)  tetap  diutamakan,  menghindari  dampak
01008|negatif pemenjaraan, dan melindungi masa depan anak dan bersifat Ultimum
01009|Remedium dimana Penjara adalah jalan terakhir. Sanksi pidana diarahkan pada
01010|alternatif  lain  yang  lebih  mendidik  seperti  tindakan,  peringatan,  atau  pidana
01011|dengan syarat. Dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemeriksaan
01012|persidangan  dimana  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  awalnya  telah
01013|dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara tersebut merupakan bagian
01014|dari proses pembinaan dan pembelajaran bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
01015|(ABH) agar menyadari dan menginsyafi perbuatannya untuk lebih berhati-hati
01016|dan setelah Hakim menilai rasa penderitaan  Anak Berhadapan dengan Hukum
01017|(ABH)  atas penahanan tersebut sudah cukup dan proporsional dengan berat
01018|ringannya kesalahan dan dampak yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan
01019|Hukum (ABH) artinya konflik hukum dan keadilan sudah tuntas dan selesai serta
01020|telah terwujud harmonisasi keadaan dan rasa keadilan serta pemulihan keadaan,
01021|dan apabila  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  masih dikenakan pidana
01022|maupun tindakan dalam putusan ini maka perspektif cita hukum berupa keadilan,