01458|Keadilan Restoratif;
01459|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01460|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01461|Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
01462|pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk
01463|bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
01464|kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01465|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01466|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01467|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01468|orangtua Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01469|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01470|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01471|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01472|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01473|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01474|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01475|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01476|pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem
01477|Peradilan Pidana Anak;
01478|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01479|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
01480|sebelum  menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan
01481|penelitian  kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan  sehubungan
01482|dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas
01483|bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari
01484|Pembimbing Kemasyarakatan;
01485|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01486|Penelitian Kemasyarakatan untuk  Sidang Pengadilan Anak  oleh  Pembimbing
01487|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar Anak dijatuhi
01488|Pidana pelayanan Masyarakat;
01489|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim tidak
01490|sependapat dengan Rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan
01491|pertimbangan sebagai berikut:
01492|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01493|
01494|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban,
01495|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Pelayanan Masyarakat
01496|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban ;
01497|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01498|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01499|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01500|remedium).
01501|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01502|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01503|dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
01504|membahayakan masyarakat;
01505|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01506|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01507|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01508|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim
01509|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01510|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01511|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01512|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01513|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01514|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01515|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01516|melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01517|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01518|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01519|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01520|pendidikan Formal;
01521|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01522|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01523|serta bertanggung jawab;
01524|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01525|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01526|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01527|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01528|memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak dan bukan semata-mata
01529|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01530|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01531|
01532|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01533|untuk masa depan anak.
01534|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01535|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01536|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01537|Anak tersebut;
01538|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01539|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01540|perbuatan anak, Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana
01541|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01542|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01543|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01544|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01545|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01546|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01547|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
01548|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan
01549|bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
01550|manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan
01551|hukum yang juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial ( law as a tool of
01552|social engineering ) haruslah memperhatikan terpenuhinya nilai-nilai keadilan,
01553|kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,
01554|korban, maupun masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi
01555|negara  yang  juga  memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial
01556|terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
01557|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01558|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01559|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01560|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01561|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01562|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01563|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01564|masyarakat, dengan membebankan kewajiban pembinaan bagi institusi yang
01565|menangani  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  tidak  dapat
01566|dipungkiri  terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh
01567|sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi tugas bagi institusi pemerintah
01568|agar diperhatikan;
01569|Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01570|
01571|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal  76D Jo Pasal 81 ayat
01572|(1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang
01573|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01574|2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
01575|Tentang  Perlindungan  Anak,  Pidana  Penjara  dan  Pidana  bersifat  kumulatif,
01576|artinya jika seseorang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam
01577|pasal  tersebut  maka  terhadap  seseorang  tersebut  harus  dijatuhi  hukuman
01578|pidana penjara dan pidana denda;
01579|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01580|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01581|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
01582|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01583|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01584|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01585|76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
01586|2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
01587|Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
01588|23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka seharusnya terhadap anak
01589|harus dijatuhi pidana penjara dan denda, akan tetapi oleh karena terhadap anak
01590|tidak dapat dijatuhi pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan
01591|kerja sebagaimana yang diatur oleh pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor 11
01592|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01593|Menimbang,  bahwa  terhadap  Anak  telah  dilakukan  penahanan  yang
01594|sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01595|dijatuhkan;
01596|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01597|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01598|tahanan;
01599|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01600|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01601|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  potong  baju  kaus
01602|lengan  pendek  warna  merah  muda,  1  (satu)  potong  celana  pendek  warna
01603|merah,  1  (satu)  potong  celana  dalam  warna  cokelat,  1  (satu)  potong  kaus
01604|kutang  warna  putih,  berdasarkan  fakta  persidangan  adalah  pakaian  yang
01605|dipakai oleh Anak Korban pada saat Anak memaksa melakukan persetubuhan
01606|dengan Anak Korban, sehingga agar barang bukti tersebut tidak menimbulkan
01607|Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01608|
01609|trauma  bagi Anak Korban, maka  Majelis  Hakim berpendapat bahwa  barang
01610|bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01611|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01612|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01613|meringankan Anak;
01614|Keadaan  yang  memberatkan:
01615|- Anak tidak mengakui perbuatannya;
01616|- Perbuatan Anak mengakibakan Anak Korban mengalami trauma, menjadi
01617|pemalu, serta menjadi Penakut sebagaimana yang termuat dalam Laporan
01618|Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak
01619|Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap.S.Sos tanggal 14 Mei 2025;
01620|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01621|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban,
01622|dan Orangtua Anak Korban;
01623|Keadaan yang meringankan:
01624|- Anak belum pernah dihukum;
01625|- Anak masih bersekolah;
01626|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01627|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01628|Memperhatikan,  Pasal  76D  Jo  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01629|Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan
01630|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang
01631|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
01632|Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01633|2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak dan Undang-Undang Nomor 8
01634|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
01635|lain yang bersangkutan;
01636|
01637|                MENGADILI:
01638|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01639|bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk
01640|melakukan  persetubuhan  dengannya”  sebagaimana  dalam  dakwaan
01641|alternatif pertama;
01642|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak dengan pidana
01643|penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan
01644|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dan pelatihan kerja selama 4 (empat)
01645|Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan dengan
01646|ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
01647|Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01648|
01649|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
01650|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01651|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01652|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01653|petikan putusan ini juga kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai
01654|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01655|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01656|- 1 (satu) potong baju kaus lengan pendek warna merah muda;
01657|- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
01658|- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;
01659|- 1 (satu) potong kaus kutang warna putih
01660|Dimusnahkan
01661|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01662|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01663|
01664|Kamis
01665|
01666|9 Oktober 2025
01667|
01668|2025
01669|
01670|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01671|Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanda Fajelius Hasibuan, S.H., Panitera
01672|
01673|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
01674|
01675|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01676|Diana Melati Pakpahan, S.H.              Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.
01677|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
01678|Panitera Pengganti,
01679|Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01680|
01681|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.