00923|orang tenaga kerja diberikan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
00924|rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
00925|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00926|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00927|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan  dana yang diberikan kepada terdakwa
00928|tersebut di  atas  dipakai  untuk  membeli  tiket,  untuk  membuat paspor,  untuk
00929|diberikan kepada handle di bandara, untuk cek kesehatan, untuk stamp Visa,
00930|untuk diberikan kepada TKW;
00931|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00932|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00933|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00934|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00935|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00936|sebagai handle di bandara;
00937|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00938|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00939|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00940|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00941|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00942|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00943|terpenuhi;
00944|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam Pasal
00945|81  Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00946|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1
00947|KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi
00948|dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang
00949|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum
00950|tersebut,  maka  dengan  demikian  terdakwa  harus  dinyatakan  telah  terbukti
00951|secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
00952|sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
00953|
00954|Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa
00955|dapat  dinyatakan  bersalah  dan  mampu  mempertanggungjawabkan
00956|perbuatannya di depan hukum;
00957|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00958|berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu
00959|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari
00960|tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti
00961|jalannya  sidang,  di  samping  itu  tidak  ternyata  pula  di  persidangan  bahwa
00962|Terdakwa  mempunyai  alasan  pemaaf  dan/atau  alasan  pembenar  untuk
00963|melakukan  perbuatan  a  quo yang  dapat  meniadakan  pertanggungjawaban
00964|pidana pada dirinya;
00965|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00966|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00967|Menimbang bahwa berdasarkan  Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-undang
00968|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00969|Indonesia menganut  sistem  kumulatif  dalam  penjatuhan  pidana  kepada
00970|terdakwa  yaitu  disamping  pidana  penjara  juga  pidana  denda  yang  harus
00971|dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00972|yang diatur dalam Undang-undang tersebut;
00973|Menimbang  bahwa  mengenai  pidana  kurungan  pengganti  denda,  jika
00974|terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan,
00975|hal ini tidak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00976|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, s ehingga
00977|dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  harus  mempedomani  dari  ketentuan
00978|umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal
00979|30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, ia
00980|diganti dengan pidana kurungan;
00981|Menimbang  bahwa  mengenai  permohonan  yang  dimohonkan  oleh
00982|Terdakwa melalui Penasihat Hukum sebagaimana terdapat dalam nota pledoi
00983|yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim
00984|mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang
00985|memberatkan  dan  meringankan,  dengan  mendasarkan  pada  prinsip  bahwa
00986|pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah
00987|ini dipandang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau
00988|disebut  juga  dengan  prinsip  proporsionalitas  sebagai  prinsip  dasar  yang
00989|menpukulin  bahwa  pemidanaan  yang  diberikan  sesuai  dengan  tingkat
00990|
00991|kesalahan  dan  kejahatan  dengan  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari
00992|Terdakwa sebagai pelaku kejahatan;
00993| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00994|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00995|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00996|dijatuhkan;
00997|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00998|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00999|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01000|Menimbang  bahwa  mengenai  barang  bukti  Majelis  akan
01001|mempertimbangkan sebagai berikut:
01002|Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada
01003|Pasal  46  ayat (1)  KUHAP M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  pembahasan
01004|permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  berpendapat  bahwa  Pengadilan
01005|berwenang:
01006|1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa
01007|benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda
01008|tersebut;
01009|2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
01010|3. Menjatuhkan  putusan  yang  memerintahkan  pemusnahan  atau  perusakan
01011|benda sitaan;
01012|4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi
01013|sebagai barang bukti dalam perkara lain;
01014|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP
01015|menyebutkan  “barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
01016|kejahatan  atau  sengaaja  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dapat
01017|dirampas;
01018|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  39  KUHAP  R.  Soesilo
01019|menguraikan  bahwa  barang  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan
01020|dapat  dirampas  sepanjang  barang  tersebut  adalah  barang-barang  milik
01021|Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh
01022|dirampas;
01023|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  b  KUHAP
01024|menyatakan  “yang  dapat  dikenakan  penyitaan  adalah  benda  yang  telah
01025|dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk
01026|mempersiapkannya;
01027|
01028|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01029|berupa:
01030|- 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi: A 1368 FY berikut
01031|kunci kontak;
01032|- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi: A 1368
01033|FY;
01034|Oleh karena barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan BPKB
01035|Nomor: P-01202321, maka dikembalikan kepada yang paling berhak;
01036|- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam;
01037|oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan
01038|dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
01039|Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah
01040|merupakan  balas  dendam,  akan  tetapi  semata-mata  hanya  pelajaran  bagi
01041|Terdakwa  agar  selama  menjalani  pidananya  tersebut,  Terdakwa  dapat
01042|merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana
01043|yang  dapat  dijatuhi  pidana,  dengan  harapan  setelah  selesai  melaksanakan
01044|pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan
01045|mengulangi  perbuatannya  lagi  sehingga  dengan  mengingat  tuntutan  pidana
01046|yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang
01047|meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang
01048|akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi
01049|rasa keadilan;
01050|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01051|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01052|yang meringankan Terdakwa;
01053|Keadaan yang memberatkan:
01054|- Perbuatan Terdakwa  dapat  menimbulkan  masalah  bagi  Pekerja  Migran
01055|Indonesia di Luar Negeri;
01056|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01057|Keadaan yang meringankan:
01058|- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
01059|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01060|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01061|   Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan
01062|akan  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa  tidak  mengajukan  permohonan  agar
01063|dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222
01064|
01065|ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara
01066|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
01067|Memperhatikan  ketentuan  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-undang
01068|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01069|Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
01070|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
01071|yang bersangkutan;
01072|
01073|MENGADILI:
01074|1. Menyatakan  terdakwa Saeful Azis Bin (Almarhum) Sayuti  telah terbukti
01075|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta
01076|tanpa izin  melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara per
01077|orangan” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
01078|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana
01079|penjara  selama  7  (tujuh)  bulan dan  denda  sejumlah  Rp10.000.000,00
01080|(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
01081|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
01082|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01083|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01084|4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01085|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01086|  Dirampas untuk dimusnahkan ;
01087|6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  Rp5.000,00 (lima
01088|ribu rupiah).
01089|Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
01090|Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami,
01091|Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H.
01092|dan  Hendri  Irawan,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01093|diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Kamis,  tanggal  6
01094|Februari  2025 oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota
01095|tersebut,  dibantu  oleh  Agus  Sadikin,  S.H.,  M.H.  Panitera  Pengganti  pada
01096|- 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi : A 1368 FY berikut
01097|kunci kontak;
01098|- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi : A 1368
01099|FY;
01100|Dikembalikan pada terdakwa Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti.
01101|- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A33 5G warna hitam;
01102|
01103|
01104|Senin
01105|
01106|3 Februari 2025
01107|
01108|2025
01109|
01110|Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H.
01111|dan  Hendri  Irawan,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota
01112|
01113|Agus Sadikin, S.H., M.H.
01114|
01115|Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
01116|Ttd Ttd
01117|Aswin Arief, S.H., M.H.                                  Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.
01118|Ttd
01119|Hendri Irawan, S.H.
01120|Panitera Pengganti,
01121|          Ttd
01122|                               Agus Sadikin, S.H., M.H.