00729|kemudian memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
00730|sebanyak 6 (enam) lembar;
00731|- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Anak Korban pada saat
00732|kejadian berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan yang masih
00733|merupakan kategori anak;
00734|- Bahwa  dalam  transaksi  jasa  seksual  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,
00735|Terdakwa tidak memastikan bahwa Anak Korban Anak Korban merupakan
00736|anak atau patut menduganya anak berdasarkan ciri fisiknya;
00737|
00738|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00739|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00740|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00741|kepadanya;
00742|
00743|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00744|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00745|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00746|alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-
00747|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
00748|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah
00749|sebagai berikut:
00750|1. Setiap Orang;
00751|2. Dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,
00752|atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
00753|terhadap Anak;
00754|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00755|mempertimbangkan sebagai berikut:
00756|Ad.1 Setiap Orang;
00757|Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah
00758|orang  yang  berkedudukan  sebagai  subyek  hukum  yang  akan
00759|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dalam  perkara  ini, yaitu  seseorang
00760|yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal
00761|197  ayat  (1)  huruf  b KUHAP,  dan telah  disebutkan/diuraikan  oleh  Penuntut
00762|Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa TERDAKWA;
00763|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta  dipersidangan  berdasarkan
00764|keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa persoon yang hadir dan
00765|diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang
00766|termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga  in casu  tidak terjadi
00767|error in persona;
00768|Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Setiap orang” ini, Majelis Hakim
00769|hanya  memberikan  penegasan  mengenai  orangnya  atau  subyek  hukum
00770|sebagaimana  identitasnya  tercantum  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum,
00771|sedangkan  mengenai  pembuktian  apakah  benar  unsur  selebihnya  telah
00772|terpenuhi  oleh  perbuatan Terdakwa,  menurut  Majelis  Hakim  pembuktian
00773|mengenai hal tersebut, inhaerent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur
00774|selanjutnya;
00775|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis
00776|Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;
00777|Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00778|atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual
00779|terhadap Anak;
00780|
00781|Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  unsur  ini,  maka
00782|dipertimbangkan  terlebuh  dahulu  apakah  benar  korban  dalam  perkara  ini
00783|merupakan Anak?
00784|Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
00785|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1
00786|angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  Perubahan Kedua
00787|atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
00788|Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor ---------------
00789|Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal ------------- dan pada saat kejadian
00790|sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum berusia 16 (enam belas) tahun
00791|dan 6 (enam) bulan. Sehingga dengan demikian Anak Korban Anak Korban
00792|merupakan Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
00793|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00794|Perlindungan Anak. Maka dengan demikian sub unsur anak telah terpenuhi;
00795|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sub unsur, Apakah
00796|Terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00797|atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual
00798|terhadap Anak Korban Anak Korban?
00799|Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu bila
00800|salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah
00801|terpenuhi;
00802|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
00803|yang  dimaksud  dengan  “Menempatkan”  adalah  memberikan  tempat,
00804|membiarkan  (ommision) yaitu  tidak  berbuat  atau  tidak  melakukan  sesuatu
00805|padahal mestinya berbuat. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
00806|melakukan adalah berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang dan sebagainya),
00807|“menyuruh  melakukan”  adalah  memerintahkan  (supaya  melakukan  sesuatu)
00808|dan  “turut  serta  melakukan”  adalah  ikut  bersama-sama  (dalam  melakukan
00809|sesuatu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;
00810|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35
00811|tahun 2014 tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
00812|2002 tentang Perlindungan Anak , menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
00813|dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
00814|anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
00815|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00816|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi  atau
00817|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan
00818|
00819|tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk
00820|mendapatkan keuntungan materiil;
00821|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  dieksploitasi  secara
00822|seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
00823|tubuh  lain  dari  anak  untuk  mendapatkan  keuntungan  termasuk  tetapi  tidak
00824|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;
00825|Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian keuntungan menurut
00826|KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah mendapat untung, untung laba,
00827|kemujuran, kebahagiaan, manfaat dan faedah;
00828|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya
00829|pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.30 sewaktu Saksi
00830|Yenny akan berangkat kerja Anak Korban berpesan dengan saksi Yenny dan
00831|meminta kepada saksi Yenny dicarikan pelanggan dengan berkata  “Mak, jika
00832|nanti  ada  can  kasih  tahu  ya,  kami  butuh  uang  untuk  bayar  sewa  rumah”,
00833|selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari sekira pukul sekira pukul 01.30
00834|WIB, Terdakwa menggunakan jasa short time yang dilakukan oleh Anak Korban
00835|Anak Korban tas tawaran Saksi 4 yang dilakukan di kamar Hotel nomor 311
00836|dengan  cara  Anak  Korban  Anak  Korban  langsung  berbaring  di  kasur  dan
00837|membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan
00838|langsung  menuju  kasur, kemudian  Terdakwa  memegang  paha  Anak  Korban
00839|Anak  Korban  dan  membuka  paha  Anak  Korban  Anak  Korban  kemudian
00840|Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak
00841|Korban Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih
00842|3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban
00843|Anak Korban. Anak korban Anak Korban menerima uang jasa dari Terdakwa
00844|sejumlah  Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah),  Terdakwa  kemudian
00845|memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
00846|Menimbang,  bahwa  tujuan  Terdakwa  membayar  Anak  Korban  Anak
00847|Korban  untuk  mendapatkan  layanan  jasa  seksual  dengan  persetujuan  Anak
00848|Korban Anak Korban untuk memanfaatkan organ tubuh seksual dari anak untuk
00849|mendapatkan  keuntungan  dalam  hal  ini  berupa  kebahagiaan,  manfaat  dan
00850|faedah dalam konteks birahi seksual. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi
00851|unsur  melakukan  eksploitasi  secara  seksual  terhadap  Anak  Korban  Anak
00852|Korban;
00853|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
00854|yang menyatakan bahwa tidak terpenuhi unsur dalam Pasal 88  Jo  Pasal 76 I
00855|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
00856|
00857|atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
00858|karena unsur eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap anak tidak
00859|terpenuhi karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa usia Anak Korban masih
00860|terkategori  sebagai  Anak  dan  mendasarkan  pembelaan  Penasihat  Hukum
00861|Terdakwa, bahwa tiada pidana yang dapat dikenakan bila perbuatan tersebut
00862|dilakukan  terhadap  orang  dewasa  serta  kegiatan  prostitusi  hanya  bisa
00863|dikenakan  kepada  penyedia  jasa  dan  tidak  ada  aturan  sanksi  pidana  bagi
00864|pengguna jasa;
00865|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang demikian menurut Majelis
00866|Hakim merujuk kepada asas fiksi hukum yang bermakna bahwa ketika suatu
00867|peraturan perundang-undangan telah di undangkan maka pada saat itu setiap
00868|orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku
00869|mengikat,  sehingga  ketidaktahuan  seseorang  akan  hukum  tidak  dapat
00870|membebaskan / memaafkannya dari tuntutan hukum, dengan demikian dalam
00871|perkara  a quo  Terdakwa dianggap tahu terhadap adanya larangan eksploitasi
00872|terhadap anak khususnya eksploitasi seksual, lebih dari itu berdasarkan fakta
00873|yang  terungkap  di  persidangan  bahwa  Terdakwa  sebelum  melakukan
00874|perbuatannya tersebut, tidak terlebih dahulu menanyakan usia atau umur Anak
00875|Korban, padahal memperhatikan fisik dan keadaan tubuh Anak Korban patut
00876|diduga bahwa Anak Korban masih berusia muda sehingga terkategori sebagai
00877|Anak;
00878|Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-
00879|Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23
00880|Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen
00881|Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
00882|yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang mana di
00883|persidangan diketahui dari Bukti KTP dan Kartu Keluarga sebagai dokumen
00884|kependudukan diketahui bahwa Anak Korban terlahir pada tanggal 18 Juli 2007
00885|sehingga jelas dan nyata terkategori sebagai Anak (belum berusia 18 tahun
00886|pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban), namun
00887|Terdakwa tidak berupaya untuk mencaritahu atau setidak-tidaknya menanyakan
00888|kepada  Anak  Korban  berkaitan  dengan  usia  anak  korban  tersebut,  dengan
00889|demikian  berdasarkan  rangkaian  pertimbangan  tersebut  diatas,  pembelaan
00890|penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;
00891|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  penasihat  hukum  Terdakwa
00892|yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  prostitusi  hanya  bisa  dikenakan  kepada
00893|penyedia jasa dan tidak ada aturan sanksi pidana bagi pengguna jasa, menurut
00894|
00895|penilaian  Majelis  Hakim  bahwa  perbuatan  Terdakwa  telah  ternyata  telah
00896|memenuhi keseluruhan rumusan unsur dalam pasal  88  jo pasal 76 I Undang-
00897|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
00898|Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  rangkaian
00899|pertimbangan diatas, dengan demikian pembelaan tersebut dengan sendirinya
00900|telah terbantahkan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
00901|Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan
00902|diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur
00903|ini;
00904|Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 88  jo
00905|Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
00906|atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah
00907|terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00908|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  di  dakwakan  dalam
00909|dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
00910|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
00911|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00912|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00913|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00914|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00915|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00916|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan
00917|melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana
00918|yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah
00919|bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak
00920|mengulangi  perbuatannya  kelak  setelah  selesai  menjalani  pidana  yang
00921|dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;
00922|Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-
00923|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
00924|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ancaman pidana yang
00925|dijatuhkan adalah pidana penjara dan atau pidana denda, maka Majelis Hakim
00926|menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar
00927|oleh  Terdakwa  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  sebagaimana  diatur
00928|dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00929|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  sependapat
00930|dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut
00931|Umum, akan  tetapi  tidak sependapat dengan  lamanya  pidana  penjara yang
00932|
00933|dijatuhkan,  karena  keinginan  untuk  dieksploitasi  secara  seksual  datang  dari
00934|Anak Korban Anak Korban yang sebelumnya telah bekerja di pub hall Hotel
00935|dengan pemandu lagu dengan memalsukan Kartu Tanda Penduduk. Sehingga
00936|Majelis  Hakim  pandang  adil  dengan  penjatuhan  pidana  sebagaimana  amar
00937|putusan dibawah ini;
00938|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00939|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00940|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00941|dijatuhkan;
00942|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00943|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00944|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00945|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00946|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00947|Menimbang, bahwa berdasarkan  Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang
00948|Acara Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau
00949|bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya
00950|barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima
00951|kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut
00952|ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan
00953|negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
00954|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Kitab Undang-Undang
00955|Hukum  Pidana  barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
00956|kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat
00957|dirampas;
00958|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
00959|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam
00960|- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
00961|- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
00962|Yang  merupakan  pakaian  yang  telah  dipergunakan  oleh  Terdakwa  untuk
00963|melakukan tindak pidana, maka ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut
00964|dimusnahkan;
00965|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00966|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00967|yang meringankan Terdakwa;
00968|Keadaan yang memberatkan:
00969|
00970|- Perbuatan  Terdakwa  sangat  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00971|dalam perlindungan Anak;
00972|Keadaan yang meringankan:
00973|- Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  kooperatif  selama  proses
00974|persidangan;
00975|- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
00976|- Keinginan untuk dieksploitasi datang dari Anak Korban Anak Korban;
00977|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
00978|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00979|Memperhatikan,  Pasal  88  jo  Pasal  76  I  Undang-Undang  Nomor  35
00980|tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
00981|2002 tentang Perlindungan Anak  dan Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
00982|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
00983|bersangkutan;
00984|
00985|MENGADILI:
00986|1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan
00987|bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi secara seksual
00988|terhadap Anak”,  sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut
00989|Umum;
00990|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa tersebut  oleh karena itu  dengan
00991|pidana penjara selama  2 (dua) tahun  dan 4 (empat) bulan dan denda
00992|sejumlah  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan
00993|apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan
00994|selama 3 (tiga) bulan;
00995|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00996|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00997|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00998|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00999|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam
01000|- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
01001|- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
01002|Dimusnahkan;
01003|6. Membebankan  kepada  Terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara
01004|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01005|
01006|Kamis
01007|
01008|17 Oktober
01009|
01010|2024
01011|
01012|Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober
01013|2024, oleh kami, Gracious K.P . Perangin Angin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua,
01014|
01015|Ronal  Roges Simorangkir, S.H dan , Alfonsius  J.P Siringoringo, S.H. masing-
01016|masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01017|
01018|Syafrizal, A.Md.
01019|
01020|          Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
01021|Ronal Roges Simorangkir, S.H             Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H
01022|  Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.
01023|Panitera Pengganti,
01024|Syafrizal, A.Md.