00499|melakukan pengecekan dan wawancara. Sesampainya saksi dan team
00500|di rumah Terdakwa, saksi dan team bertemu dengan saksi Desty Dwi
00501|Rahmandayani dan Terdakwa, kemudian saksi dan team bertanya
00502|kepada Terdakwa perihal Terdakwa telah melakukan perekrutan calon
00503|tenaga kerja yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri, di
00504|rumah Terdakwa ada calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan
00505|untuk bekerja ke luar negeri dan Terdakwa memiliki izin perekrutan dan
00506|pengiriman calon tenaga kerja yang akan diberangka tkan untuk bekerja
00507|ke luar negeri;
00508|- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan
00509|perekrutan calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan untuk bekerja
00510|ke luar negeri dan calon tenaga kerja yang berada di rumah Terdakwa
00511|adalah saksi Yuni Rah mawati, kemudian saksi dan team meminta
00512|Terdakwa untuk memanggil saksi Yuni Rahmawati dan dari hasil
00513|wawancara saksi Yuni Rahmawati, saksi Yuni Rahmawati menjelaskan
00514|jika dirinya dijanjikan oleh Terdakwa akan berangkat bekerja ke luar
00515|negeri pada tanggal 2 1 Februari 2024 dan akan mendapatkan kontrak
00516|selama 2 (dua) tahun, serta gaji senilai Rp5.400.000,00 (lima juta
00517|empat ratus ribu rupiah) perbulan, akhirnya saksi Yuni Rahmawati
00518|tertarik dan mau diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja
00519|sebagai Asisten Rumah Tangga;
00520|- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa proses perekrutan calon
00521|tenaga kerja yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri
00522|tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan proses pemberangkatannya
00523|tidak secara resmi, sehingga saksi dan t eam langsung mengamankan
00524|saksi Yuni Rahmawati, setelah itu saksi dan team meminta Terdakwa
00525|untuk datang ke Polda Lampung dalam rangka klarifikasi berkaitan
00526|peristiwa yang terjadi, namun dikarenakan Terdakwa tidak ada yang
00527|bisa mengantar, akhirnya Terdakwa ikut naik ke Mobil saksi dan team
00528|untuk berangkat ke Polda Lampung;
00529|- Bahwa sesampainya di Polda Lampung, saksi dan team melakukan
00530|klarifikasi dan pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa, lalu
00531|saksi dan team melakukan pengecekan dokumen. Kemudian sete lah
00532|saksi dan team mendapatkan alat bukti yang cukup, akhirnya saksi dan
00533|team menetapkan Terdakwa;
00534|
00535|halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00536|
00537|- Bahwa pada saat pertama kalinya saksi dan team bertemu dengan
00538|saksi Yuni Rahmawati, saksi dan team tidak melihat adanya bekas
00539|kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yuni
00540|Rahmawati dan juga pada saat saksi dan team melakukan interogasi
00541|terhadap sak si Yuni Rahmawati, saksi Yuni Rahmawati menerangkan
00542|bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi Yuni
00543|Rahmawati agar mau bekerja di luar negeri, bahkan awalnya saksi Yuni
00544|Rahmawati yang mencari tau siapa orang yang dapat membantu saksi
00545|Yuni Rahm awati untuk bekerja ke luar negeri, hingga akhirnya saksi
00546|Yuni Rahmawati mendapatkan rekomendasi dari Saudari Fitri bahwa
00547|Terdakwa dapat membantu terkait hal tersebut;
00548|- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
00549|- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
00550|membenarkan dan tidak keberatan;
00551|2. Yuni Rahmawati Binti (Alm) Gitanto , dibawah sumpah pada pokoknya
00552|menerangkan sebagai berikut :
00553|- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang
00554|berikan adalah benar;
00555|- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran
00556|Indonesia kepada saksi, sehingga saksi tertarik untuk bekerja di negara
00557|Malaysia, awal mulanya saksi menghubungi teman saksi yang bernama
00558|Saudari Fitri untuk meminta tolong dikenalkan dengan Agen yang bisa
00559|memberangkatkan Terdakwa ke luar negeri dengan tujuan bekerja
00560|sebagai Asisten Rumah Tangga. Kemudian saksi diberikan nomor HP
00561|Terdakwa selaku Agen yang bisa memberangkatkan dan
00562|mempekerjakan orang di luar negeri, lalu saksi menghubungi Terdakwa
00563|melalui WA, yang m ana di dalam percakapan WA tersebut, saksi
00564|menanyakan kepada Terdakwa bagaimana sistem perekrutan dan
00565|pemberangkatan untuk bekerja sebagai ART di luar negeri, lalu
00566|Terdakwa menjawab jika sistem perekrutan dan pemberangkatan
00567|melalui dirinya akan cepat dan s aksi dijanjikan akan mendapatkan gaji
00568|sebesar Rp5.400.000, 00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) perbulan
00569|jika bekerja sebagai ART di negara Malaysia dan keluarga saksi akan
00570|diberikan uang saku senilai Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah), namun
00571|sampai dengan  pihak Kepolisian Polda Lampung mengamankan
00572|Terdakwa, Terdakwa belum memberikan uang saku senilai
00573|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi;
00574|
00575|halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00576|
00577|- Bahwa awal mulanya saksi direkrut oleh Terdakwa pada tanggal 10
00578|Februari 2025 untuk didaftarkan men jadi CPMI dengan negara tujuan
00579|Malaysia, kemudian pada tanggal 13 Februari 2025, saksi dibawa oleh
00580|Terdakwa untuk melakukan Medical Cek Up di klinik Assallam dan
00581|pada saat saksi melakukan Medical Cek Up tersebut, Terdakwa tidak
00582|memberikan rekom id kepada s aksi sebagai syarat untuk melakukan
00583|Medical Cek Up. Selanjutnya saksi dibawa kembali ke rumah Terdakwa
00584|untuk menunggu keberangkatan bekerja ke Malysia pada hari Kamis
00585|tanggal 20 Februari 2025;
00586|- Bahwa dokumen yang diminta oleh Terdakwa untuk kelengkapan
00587|pemberkasan saksi bekerja di Malaysia adalah Kartu Keluarga, Kartu
00588|Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran;
00589|- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa untuk menunggu
00590|keberangkatan ke Malaysia, ada 3 (tiga) orang CPMI lainnya yang di
00591|rekrut dan ditampung oleh Terdakwa di rumahnya, antara lain yaitu
00592|Saudari Elis (domisili Cirebon), Saudari Kumala (domisili Serang) dan
00593|Saudari Hikmah (domisili Kudus);
00594|- Bahwa yang saksi ketahui mengenai ketiga CPMI itu adalah Saudari
00595|Elis akan diberangkatkan  oleh Terdakwa ke negara Malaysia, namun
00596|Saudari Elis mengundurkan diri, namun saksi tidak mengetahui terkait
00597|alasannya, Saudari Kumala telah diberangkatkan oleh Terdakwa ke
00598|negara Malaysia dan bekerja sebagai pengurus jompo, namun untuk
00599|selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kabar berita dari Saudari
00600|Kumala dan Saudari Hikmah akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke
00601|negara Malysia, namun tujuan bekerjanya saksi tidak mengetahuinya,
00602|yang saksi ketahui bahwa Saudari Hikmah sedang dalam proses
00603|pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi;
00604|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan terkait seperti apa proses
00605|pemberangkatan ke negara Malaysia yang akan saksi jalankan, namun
00606|saksi mendapatkan informasi dari Saudari Kumala melalui HP, bahwa
00607|alur pemberangkatan tersebut dimulai dari Lampung ke Jakarta, setelah
00608|itu lanjut ke Pekan Baru, lalu dari Pekan Baru ke Dumai, setelah dari
00609|Dumai barulah berangkat ke Johor, namun saksi tidak mengetahui alat
00610|transportasi apa yang digunakan;
00611|- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di Malysia, namun saksi
00612|mendapatkan link dari Agen yang lain, dengan proses pemberangkatan
00613|
00614|halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00615|
00616|yang berbeda, yaitu dari Lampung ke Jakarta, setelah itu langsung ke
00617|Negara Malyasia;
00618|- Bahwa selama s aksi ditampung di rumah Terdakwa, saksi juga tidak
00619|pernah diberikan pembekalan atau Sertifikat Kelayakan untuk bekerja di
00620|luar negeri;
00621|- Bahwa dari awal saksi mengenal Terdakwa, sampai dengan saksi
00622|diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Saksi tidak pernah mengenal,
00623|berkomunikasi atau bertemu Saudari Rusmina (DPO) sekalipun dan
00624|juga Terdakwa tidak pernah membicarakan terkait Saudari Rusmina
00625|(DPO) kepada saksi, Saksi tidak pernah d iajak oleh Terdakwa ke
00626|Perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebagai Agen CPMI dan Saksi
00627|tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengikuti pembekalan
00628|terlebih dahulu sebelum berangkat ke negara Malaysia;
00629|- Bahwa sebelum saksi membuat Paspor di Kantor I migrasi Kotabumi,
00630|Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membuat Surat
00631|Permohonan bekerja di Malaysia, Terdakwa hanya memerintahkan
00632|saksi untuk mengatakan kepada Petugas di Kantor Imigrasi tersebut,
00633|bahwa saksi hanya ingin membuat Paspor sebagai P elancong dan
00634|Terdakwa mengatakan terkait Visa akan dibuatkan oleh majikan saksi
00635|nantinya;
00636|- Bahwa sebelum saksi diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi tidak
00637|mengetahui bahwa proses perekrutan, penampungan dan
00638|pemberangkatan melalui Terdakwa, dilakukan seca ra non procedural
00639|dan saksi tidak pernah dibawa ke Perusahaan atau Yayasan tempat
00640|Terdakwa bekerja;
00641|- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
00642|- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
00643|membenarkan dan tidak keberatan;
00644|
00645|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
00646|berikut
00647|4. Ahmad Robby,S.I.Kom Bin Rafiudin , dibawah sumpah pada pokoknya
00648|menerangkan sebagai berikut :
00649|- Bahwa Ahli diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang
00650|berikan adalah benar;
00651|- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli, Sejak tahun 2015, Ahli diangkat
00652|menjadi PNS di KPPMI/BP2MI;
00653|- Bahwa tupoksi dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran
00654|Indonesia (BP3MI) Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3
00655|peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6
00656|tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan
00657|Perlindungan Pekerja Migran Indoensia adalah :
00658|A. Penyusuan rencana, program dan anggaran.
00659|B. Penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan perlindungan
00660|pekerja migran Indonesia.
00661|C. Pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan
00662|peluang kerja ke luar negeri.
00663|D. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Calon Pekerja Migran
00664|Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Perlindungan Pekerja
00665|Migran Indonesia.
00666|E. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia.
00667|F. Pelaksanaan fasilitas orientasi pra pemberangkatan bagi CPMI.
00668|G. Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial PMI.
00669|H. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan
00670|perpanjangan Surat Izin Perusahaan penempatan pekerja migran
00671|Indonesia dan pengenaan sanksi administratif bagi Perusahaan
00672|Penempatan PMI dan Perusahaan yang menempatkan CPMI untuk
00673|kepentingan Perusahaan sendiri.
00674|I. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan
00675|perlindungan pekerja migran Indoensia oleh Lemabaga
00676|Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan.
00677|J. Pelaksanaan l ayanan pengaduan, penyelesaian masalah dan
00678|pemenuhan hak CPMI / PMI secara terpadu.
00679|K. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indoensia selama
00680|
00681|halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00682|
00683|bekerja di negara tujuan penempatan dengan cara berkoordinasi
00684|dengan perwakilan R.I melalui kedeputian teknis terkait.
00685|L. Pencegahan dan penanganan CPMI / PMI yang akan ditempatkan
00686|secara non prosedural.
00687|M. Pelaksanaan pemulangan PMI yang terkendala, serta pelaksanaan
00688|fasilitas, rehabilitasi dan reintegtrasi purna pekerja migran
00689|Indonesia.
00690|N. Pemberdayaan sosial ekonomi purna PMI dan keluarganya.
00691|O. Perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan
00692|PMI.
00693|P. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
00694|anggaran.
00695|Q. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
00696|- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh CPMI yang akan bekerja ke
00697|luar negeri berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU R.I Nomor 18 tahun
00698|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah :
00699|A. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
00700|B. Memiliki kompetensi.
00701|C. Sehat jasmani dan rohani.
00702|D. Terdaftar dn memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.
00703|E. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00704|Selain itu berdasarkan Pasal 13 UU R.I Nomor 18 tahun 2017 tentang
00705|perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, CPMI waj ib
00706|memiliki dokumen yang meliputi :
00707|A. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
00708|dengan melampirkan fotocopy buku nikah.
00709|B. Surat keterangan izin suami istri, izin orang tua atau izin wali yang
00710|diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.
00711|C. Sertifikat Kompetensi Kerja.
00712|D. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
00713|dan psikologi.
00714|E. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
00715|F. Visa kerja.
00716|G. Perjanjian penempatan PMI.
00717|H. Perjanjian kerja.
00718|- Bahwa tahapan untuk d apat menjadi CPMI berdasarkan Peraturan
00719|Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara
00720|
00721|halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00722|
00723|Penempatan PMI adalah :
00724|Pasal 6 :
00725|Pelaksanaan penempatan PMI, dilaksanakan melalui tahapan :
00726|A. Sebelum bekerja.
00727|B. Selama bekerja.
00728|C. Setelah bekerja.
00729|Pasal 7 :
00730| Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
00731|a, dilakukan melalui :
00732|A. Pemberian Informasi.
00733|B. Pendaftaran.
00734|C. Seleksi.
00735|D. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
00736|E. Penandatanganan perjanjian penempatan.
00737|F. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial.
00738|G. Pengurusan visa kerja.
00739|H. OPP.
00740|I. Penandatanganan Perjanjian Kerja.
00741|J. Pemberangkatan.
00742|- Bahwa salah satu syarat bagi PMI untuk dapat bekerja di luar negeri
00743|adalah memiliki kompetensi (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5
00744|huruf b UU  No.18 tahun 2017), kompetensi sebagaimana diamksud
00745|dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh
00746|Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sesuai dengan jabatan dan
00747|bidang pekerjaannya. Sehingga dalam hal diketahui bahwa CPMI
00748|belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri, baik dari segi bahasa
00749|maupun keterampilan yang belum mumpuni, maka peningkatan
00750|kompetensi dapat ditempuh dengan mengikutsertakan CPMI dalam
00751|pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan
00752|Kerja Lu ar Negeri (BLKLN) milik Pemerintah Swasta. Kegiatan
00753|pelatihan tersebut, bertujuan untuk memberi, memperoleh,
00754|meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas,
00755|disiplin, sikap dan etos kerja, pada tingkat keterampilan dan keahlian
00756|tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
00757|- Bahwa resiko yang akan dialami jika WNI ditempatkan bekerja ke luar
00758|negeri tanpa melewati prosedur yang sesuai dengan ketentuan
00759|Peraturan Perundang – Undangan, yaitu :
00760|
00761|halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00762|
00763|a. Pekerja Migran Indonesia berada di luar radar perlindungan dari
00764|pemerintah, hal ini dikarenakan ketika pemberangkatan PMI
00765|dilakukan tanpa pernah terdata di Pemerintah, maka usaha -usaha
00766|untuk memberikan pelindungan kepada PMI menjad sulit dilakukan
00767|dikarenakan minimnya informasi terkait data diri dan data
00768|ketenagakerjaan dari PMI yang diberangkatkan.
00769|b. Potensi eksploitasi sangat besar terjadi dikarenakan minimnya
00770|instrumen perlindungan PMI berupa ketiadaan kontrak kerja yang
00771|menjadi dasar ditunaikannya hak peke rja migran Indonesia,
00772|ketidakpastian waktu keberangkatan, pembebanan biaya
00773|penempatan melebihi batas ketentuan karena penempatan yang
00774|dilakukan tidak didasari pada Perjanjian Penempatan yang
00775|disahkan oleh Pejabat Di Dinas Tenaga Kerja Sesuai Domisili Calon
00776|PMI dan Pekerja Migran berpotensi dapat menjadi korban dari
00777|tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
00778|c. Minimnya Pengetahuan Calon Pekerja Migran Indonesia tentang
00779|informasi terkait lowongan pekerjaan, prosedur penempatan serta
00780|kondisi kerja luar negeri se hinga calon pekerja migran Indonesia
00781|menjadi target korban Pergadangan Orang serta penipuan peluang
00782|kerja luar negeri dari sponsor/calo tidak pernah memberikan
00783|informasi yang utuh bahkan informasi yang keliru terkait negara
00784|penempatan.
00785|d. Pekerja Migran Indonesia tidak terdaftar di dalam program Jaminan
00786|Sosial Ketenagakerjaan. resiko-resiko sakit akibat kecelakaan kerja
00787|serta kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian tidak dapat
00788|dicover oleh Pemerintah.
00789|e. Pekerja Migran tidak mendapat perlindungan di nega ra
00790|penempatan, berpontensi terhadap perlakuan yang tidak manusiawi
00791|di negara penempatan, serta resiko tertangkap oleh aparat
00792|keamanan negara penempatan karena melakukan pelanggaran
00793|keimigrasian, ditahan dan dipulangkan/deportasi.
00794|- Bahwa sesuai kronologi m engenai Tindak Pidana yang telah dilakukan
00795|oleh Terdakwa, bahwa sistem perekrutan CPMI yang telah dilakukan
00796|oleh Terdakwa, tidak memenuhi prosedur penempatan PMI
00797|berdasarkan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
00798|Pasal 49 “ Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
00799|negeri”, terdiri atas :
00800|
00801|halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00802|
00803|1. Badan.
00804|2. Perusahaan penempatan PMI.
00805|3. Perusahaan yang menempatan PMI untuk kepentingan
00806|Perusahaan sendiri.
00807| Berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dalam kronologis tinda k
00808|pidana yang dilakukan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah Badan,
00809|Perusahaan Penempatan PMI atau Perusahaan yang menempatkan
00810|PMI untuk kepentingan Perusahaan sendiri, melainkan calo atau
00811|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan PMI.
00812|- Bahwa berdasarkan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI :
00813|Pasal 69 :
00814|- Orang perorangan, dilarang melaksanakan penempatan PMI.
00815|- Orang perorangan dalam ketentuan ini antara lain calo, individu
00816|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan PMI.
00817|- Bahwa saksi Yuni Rahmawati sebagai CPMI, sebelum melakukan
00818|medical chek up, harus mempunyai recom id yang dikeluarkan oleh
00819|Disnaker dan juga saksi Yuni Rahmawati  sebelum diberangkatkan ke
00820|Malaysia, harus mengantongi Sertifikat Kompetensi dan melaksanakan
00821|pembekalan kerja dari Badan / Perusahaan yang mempunyai
00822|wewenang sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia
00823|ke luar negeri.
00824|- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Tugas Merekrut yang
00825|dikeluarkan oleh P3MI.
00826|- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat
00827|membenarkan dan tidak keberatan;
00828|
00829|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
00830|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00831|- Bahwa Terdakwa diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa
00832|yang berikan adalah benar;
00833|- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan
00834|Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan
00835|Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Perlindungan Pekerja Migran
00836|Indonesia;
00837|- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau
00838|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  terhadap korban atas nama Yuni
00839|Rahmawati Binti (Alm) Gitanto;
00840|
00841|halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.
00842|
00843|- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai Agen untuk membantu