00929|Immatun  (Istri  saksi  Abdurrahman)  yang  bekerja  di  Malayasia  harus
00930|merasakan berpindah-pindah tempat kerja karena ada razia, ditahan dan
00931|akhirnya dideportasi;
00932|8. Bahwa  saksi  Satina  Alias  B.  Us,  aksi  Misyani  Alias  B.  Is  dan  Sdr.
00933|Immatun (Istri saksi Abdurrahman) tidak pernah mengikuti pelatihan kerja;
00934|9. Bahwa semua biaya keberangatan mulai dari biaya pembuatan paspor,
00935|transprortasi,  tiket  pesawat,  tiket  travel  saksi  Satina  Alias  B.  Us,  saksi
00936|Misyani Alias B. Is dan Sdr. Immatun (Istri saksi Abdurrahman) ditanggung
00937|oleh Terdakwa dengan perjanjian potong gaji;
00938|10. Bahwa  Terdakwa  memperoleh keuntungan  sebesar  Rp1.500.000, 00
00939|(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000 ,00 (dua juta rupiah)
00940|per orang, untuk memberangkatkan saksi Satini Alias B . Us, saksi Misyani
00941|Alias B. Is dan Sdr. Immatun (Istri saksi Abdurrahman) berangkat bekerja ke
00942|Malaysia;
00943|11. Bahwa  Terdakwa   selaku   orang   perseorangan   tidak   dibenarkan
00944|menempatkan  pekerja  migran  Indonesia  untuk  bekerja  diluar  negeri
00945|tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI (surat izin perusahaan
00946|penempatan pekerja migran Indonesia);
00947|
00948|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00949|apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
00950|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00951|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00952|dengan  dakwaan  yang  berbentuk  gabungan  yaitu  alternatif-subsideiritas,
00953|sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memerhatikan  fakta  tersebut  di  atas
00954|mempertimbangkan  terlebih  dahulu  dakwaan  alternatif  kedua  Primair
00955|sebagaimana diatur dalam  Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik
00956|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00957|Indonesia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
00958|1. Orang perseorangan
00959|Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bdw
00960|
00961|2. Yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00962|dimaksud dalam Pasal 69
00963|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00964|mempertimbangkan sebagai berikut:
00965|Ad. 1 Orang perseorangan
00966|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang perseorangan“
00967|adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan
00968|kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan sesuai
00969|dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00970|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan
00971|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00972|menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00973|Menimbang bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal
00974|ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya
00975|menunjuk pada diri individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih
00976|lanjut  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  dengan  memperhatikan  identitas
00977|Terdakwa,  kemudian  keterangan  Saksi-saksi  maupun  keterangan  Terdakwa,
00978|maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki
00979|bernama  M.  ALI  AKBAR  Alias  ALI  Bin  ALM  MUKADDAS  sebagaimana
00980|tersebut di atas;
00981|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur orang
00982|perseorangan telah terbukti ada pada diri Terdakwa;
00983|Menimbang  bahwa  apakah  Terdakwa  sebagai  pelaku  tersebut  juga
00984|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dakwaan,  harus  ada  keterkaitan
00985|dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;
00986|Ad.2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia  sebagaimana
00987|dimaksud dalam Pasal 69
00988|Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih
00989|dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :
00990|- Bahwa   yang   dimaksud   dengan   “dilarang”   menurut   ketentuan
00991|Undang- undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang
00992|ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan
00993|disertai sanksi/ancaman berupa  pidana tertentu  bagi  barang siapa yang
00994|melanggar  larangan  tersebut,  tanpa  memandang  perbuatan  tersebut
00995|disengaja ataupun tidak;
00996|Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bdw
00997|
00998|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00999|setiap  Warga  Negara   Indonesia   yang    akan,  sedang  atau   telah
01000|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01001|Indonesia;
01002|Menimbang bahwa  berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  Majelis
01003|Hakim  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan
01004|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”  adalah  larangan  untuk  melakukan
01005|kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah
01006|melakukan   pekerjaan   dengan   menerima   upah   di   luar   wilayah   Republik
01007|Indonesia;
01008|Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis
01009|Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan
01010|yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan pekerja migran
01011|di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini;
01012|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  dan  keadaan-keadaan  seperti
01013|telah diuraikan di atas ternyata sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
01014|Terdakwa telah menawarkan pada saksi Satina Alias B. Us, Saksi Misyani Alias
01015|B. Is  dan Sdr. Immatun (Istri saksi Abdurrahman) untuk mejadi PMI (Pekerja
01016|Migran Indonesia) dengan bekerja di Malaysia sebagai ART (Asisten Rumah
01017|Tangga) dan bekerja di restoran atau villa;
01018|Bahwa untuk membantu memberangkatkan saksi  Satina Alias B. Us
01019|terlebih  dahulu  Terdakwa  meminta KTP untuk  pengurusan  paspor di Kantor
01020|Imigrasi Jember, sedangkan untuk saksi Misyani Alias B. Is dan Sdr. Immatun
01021|(Istri saksi Abdurrahman) karena sudah memiliki paspor sebelumnya hingga
01022|Terdakwa hanya akan menguruskan visanya saja. Visa yang diuruskan oleh
01023|Terdakwa  adalah  visa  kunjungan  dengan  pilihan  negara  adalah  negara
01024|Malaysia;
01025|Bahwa kemudian setelah Terdakwa menghubungi rekannya di Malaysia,
01026|dan  setelah  menemukan  calon  majikan  baik saksi  Satina  Alias B. Us  saksi
01027|Misyani Alias B. Is dan Sdr. Immatun (Istri saksi Abdurrahman). Dimana saksi
01028|Satina Alias B. Us diberangkatkan dengan menggunakan travel mobil travel dan
01029|berangkat menuju Bandara Juanda Surabaya, dari Surabaya saksi Satina Alias
01030|B. Us terbang menggunakan pesawat menuju ke Batam, setibanya di Batam
01031|saksi Satina Alias B. Us ditampung di sebuah penampungan selama 1 (satu)
01032|malam  kemudian  pagi  harinya  saksi  Satina  Alias  B.  Us  nyebrang  ke  Johor
01033|Malaysia  menggunakan  kapal  laut  dan  diturunkan  di  tepi  pantai  (bukan
01034|pelabuhan), sesampainya di Johor saksi Satina Alias B. Us dijemput oleh agen
01035|Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bdw
01036|
01037|Malaysia dan langsung dibawa ke Juragan saksi Satina Alias B. Us di kota
01038|Selayang  Malaysia,  sedangkan  untuk  Saksi  Misyani  Alias  B.  Is  dan  Sdr.
01039|Immatun (Istri saksi Abdurrahman) pemberangkatan ke Malaysia dengan cara
01040|dijemput  oleh  Terdakwa  menggunakan  mobil  travel  dan  berangkat  menuju
01041|Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya dari Surabaya saksi Misyani Alias B. Is
01042|dan  Sdr. Immatun  (Istri saksi  Abdurrahman)  terbang menggunakan pesawat
01043|menuju  ke  Medan,  setibanya  di  Medan  saksi  Misyani  Alias  B.  Is  dan  Sdr.
01044|Immatun  (Istri  saksi  Abdurrahman)  ditampung  di  sebuh  penampungan  dan
01045|menyeberang ke Malaysia menggunakan kapal laut dan pada saat di tengah
01046|laut dipindahkan ke perahu kecil dan diturunkan di laut yang mana untuk sampai
01047|ke tepi pantai saat itu harus jalan kaki ke tengah-tengah kebun kelapa sawit dan
01048|dijemput  oleh  agen  dari  Malaysia  dibawa  dengan  menggunakan  mobil  ke
01049|daerah Petalin Jaya (Malaysia);
01050|Bahwa selama saksi Satina Alias B. Us, saksi Misyani Alias B. Is dan
01051|Sdr. Immatun (Istri saksi Abdurrahman) yang bekerja di Malayasia karena tidak
01052|mengunakan visa kerja maka harus menghindari razia dengan cara berpindah-
01053|pindah kerja hingga sampai merasakan ditahan dan pada akhirnya dideportasi;
01054|Bahwa  Terdakwa  memperoleh  keuntungan  sebesar  Rp1.500.000,00
01055|(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per
01056|orang, untuk memberangkatkan saksi Satini Alias B. Us, saksi Misyani Alias B.
01057|Is dan Sdr. Immatun (Istri saksi Abdurrahman) berangkat bekerja ke Malaysia;
01058|Bahwa   Terdakwa    selaku    orang    perseorangan    yang  tidak
01059|dibenarkan menempatkan  pekerja  migran  Indonesia  untuk  bekerja  diluar
01060|negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI (surat izin perusahaan
01061|penempatan pekerja migran Indonesia);
01062|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
01063|Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan
01064|bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan
01065|dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01066|Perlindungan  pekerja  Migran  Indonesia,  sehingga  unsur  “Dilarang
01067|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi;
01068|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 81 Jo. Pasal
01069|69  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01070|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01071|dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01072|dalam dakwaan Kedua Primair;
01073|Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bdw
01074|
01075|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti
01076|maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01077|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01078|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01079|pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta
01080|Terdakwamampu  bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan
01081|bersalah dan dijatuhi pidana;
01082|Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan
01083|melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana
01084|yang di jatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah
01085|bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak
01086|mengulangi  perbuatannya  kelak  setelah  selesai  menjalani  pidana  yang
01087|dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;
01088|Menimbang bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 81 UU RI No.18
01089|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, selain hukuman
01090|pidana  penjara juga  memuat denda,  maka  berdasarkan ketentuan  tersebut,
01091|maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan
01092|ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;
01093|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01094|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01095|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01096|dijatuhkan;
01097|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01098|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01099|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01100|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01101|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01102|           Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) unit Handphone Oppp
01103|Reno 8 shimmer black imei1 : 868250060633056 imei2 : 868250060633049 ,
01104|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  serta mempunyai  nilai
01105|ekonomis,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01106|negara;
01107|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah Paspor dengan
01108|nomor C4629493  dan  1 (satu) lembar copian bukti transfer ,  yang telah disita
01109|dari saksi Misyani Alias B. Is  maka dikembalikan kepada  saksi Misyani Alias B.
01110|Is;
01111|Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bdw
01112|
01113|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01114|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01115|yang meringankan Terdakwa;
01116|Keadaan  yang  memberatkan:
01117|- Perbuatan     Terdakwa     menghambat     program     pemerintah
01118|dalam perlindungan pekerja migran;
01119|Keadaan yang meringankan:
01120|- Terdakwa   menyesali   perbuatanya   dan   berjanji   tidak   akan
01121|mengulangi perbuatannya kembali;
01122|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
01123|- Terdakwa belum pernah dihukum
01124|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01125|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01126|Mengingat  Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia
01127|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia dan
01128|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01129|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01130|
01131|MENGADILI:
01132|1. Menyatakan  Terdakwa  M.  Ali  Akbar  Alias  Ali  Bin  (alm)  Mukaddas
01133|tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01134|tindak  pidana perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01135|Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
01136|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01137|penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01138|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
01139|denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama  3
01140|(tiga) bulan;
01141|3.  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01142|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01143|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01144|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01145|- 1  (satu)  unit  Handphone  Oppp o Reno  8  shimmer  black  imei1  :
01146|868250060633056 imei2 : 868250060633049;
01147|Dirampas untuk Negara.
01148|- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor C4629493;
01149|- 1 (satu) lembar copian bukti transfer
01150|Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bdw
01151|
01152|Dikembalikan kepada saksi Misyani Alias B. Is.
01153|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01154|Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
01155|
01156|Senin
01157|
01158|30 Juni 2025
01159|
01160|2025
01161|
01162|Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh  Ezra Sulaiman,
01163|S.H., M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.,  dan
01164|Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
01165|
01166|Budiyono,S.H.
01167|
01168|Hakim Anggota,   Hakim Ketua,
01169|
01170|I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.          Ezra Sulaiman, S.H., M.H.
01171|Sylvia Nanda Putri, S.H.
01172|Panitera Pengganti,
01173|                                                     Budiyono, S.H.