00691|mati  kami  semua  hampir  tenggelam, ada salah 1  migran yang  bisa
00692|membantu  menanggulangi  kebocoran  dan  memperbaiki  mesin,
00693|sehingga kapal kembali normal;
00694|i. Setelah kapal kembali normal, kami diarahkan untuk mengikuti
00695|pihak kepolisian untuk diamankan;
00696|- Bahwa dapat  Saksi  jelaskan  bahwa  saat  ini  pihak  kapal  yang  di
00697|amankan oleh pihak kepolisian hanya 1 (satu) orang saja yaitu sebagai koki
00698|dan yang 2 (dua) orang sebagai tekong (nahkoda) dan kwanca (mesin) saat
00699|dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian mereka melarikan diri dengan
00700|cara lompat ke laut, yang tekong (nahkoda) sudah ditemukan dalam keadaan
00701|meninggal  dunia,  yang  kwanca  saya  tidak  mengetahui  saat  ini  belum  di
00702|temukan apakah masih hidup atau meninggal dunia;
00703|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa  memberikan pendapat tidak keberatan;
00704|
00705|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00706|berikut:
00707|1. Ahli Khalida Elviera, S.Psi, pendapatnya dibacakan di persidangan pada
00708|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00709|- Bahwa  Calon  pekerja  migran  Indoensia  wajib  mendapatkan
00710|perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam UU R1 No. 18 tahun 2017
00711|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 salah satunya
00712|menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia wajib Terdaftar dan memiliki
00713|nomor  kepersertaan  dan  jaminan  sosial.  Sehingga  Pekerja  Migran
00714|
00715|Indonesia  sebelum  berangkat  wajib  mendaftakan  diri  di  BPJS
00716|Ketenagakerjaan sehingga mendapat perlindungan baik sebelum berangkat,
00717|sedang berada di negara penempatan bahkan sesudah pulang dari negara
00718|penempatan;
00719|- Bahwa yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00720|sesuai  dengan  PP  RI  Nomor  59  Tahun  2021  tentang  pelaksanaan
00721|perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang
00722|diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja Migran
00723|Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah
00724|bekerja;
00725|- Bahwa teknis perekrutan oleh P3MI dan langkah-langkah CPMI sejak
00726|awal hingga diberangkatkan secara procedural, sebagai berikut:
00727| Legalitas  dari  P3MI  (harus  PT  bukan  CV)  dengan  memiliki
00728|SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
00729|yang merupakan ijin tertulis dari Menteri; P3MI memiliki SP2MI (surat
00730|ijin perekrutan pekerja migran indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI;
00731| SIPZMI  berlaku  nasional  dan  disampaikan  ke  P3M1  secara
00732|daring melalui Sisko P2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja
00733|Migran Indonesia);
00734| Dokumen SIP2MI ditembuskan oleh PT ke disnaker kab/ kota
00735|yang berisikan lowongan kerja di luar negeri;
00736| Bahwa calon pekerja migran indonesia mendaftarkan dirinya di
00737|disnaker kab/ kota dan kemudian disnaker mendaftarkan calon pekerja
00738|migran indonesia dengan dokumen lengkap ke Sisko P2MI;
00739| Bahwa  penandatanganan  surat  perjanjian  penempatan  kerja
00740|antara PT dengan calon pekerja migran yang disaksikan disnaker kab/
00741|kota;---Dinas ketenagakerjaan kab/ kota menerbitkan surat rekomendasi
00742|pengurusan paspor calon pekerja migran Indonesia;
00743| Bahwa Pelaksanaan medical chek up pekerja migran indonesia
00744|yang  di  fasilitasi  oleh  P3MI di  tempat sarana  kesehatan  yang  telah
00745|ditentukan oleh pemerintah;
00746| Bahwa  P3MI  juga  mengurus  terkait  dengan  Perjanjian  Kerja
00747|antara CPMI dengan Pemberi Kerja melalui mitra usaha dan KBRI/KIRI
00748|di negara penempatan;
00749| BAhwa P3MI membayar asuransi BPJS calon pekerja migran
00750|Indonesia;  P3MI  menguruskan  visa  kerja  calon  pekerja  migran
00751|indonesia ke konsulat Negara Penempatan;
00752|
00753| Bahwa  apabila  dokumen  CPMI  sudah  lengkap,  maka  P3MI
00754|mengajukan  proses  OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan)  secara
00755|daring melalui Sisko P2MI ke BP3MI yang dituju;
00756| Bahwa  BP3MI  melakukan  verifikasi  kemudian  menjadwalkan
00757|kegiatan OPP dan pelaksanaan OPP selama 1 hari;
00758| Bahwa kemudian pekerja migran Indonesia melaksanakan sidik
00759|jari dan Kemudian, KP2MI menerbitkan surat keterangan OPP dan E -
00760|PMI (elektronik pekerja migran indonesia);
00761| Bahwa  kemudian  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00762|diberangkatkan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
00763|Indonesia;
00764|- Bahwa dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja
00765|migran  Indonesia  bahwa  yang  berhak  melaksanakan  dan  melakukan
00766|penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang
00767|terdiri atas:
00768| Badan;
00769| Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
00770| Perusahaan  yang  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia
00771|untuk kepentingan perusahaan sendin;
00772|Dan  seluruh  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  (P3MI)
00773|harus memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00774|(SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
00775|- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
00776|Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  Bagian  Kedua  Persyaratan,  pasal  5
00777|menjelaskan: Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar
00778|negeri harus memenuhi persyaratan:
00779| Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00780| Memiliki kompetensi;
00781| Sehat jasmani dan Rohani;
00782| Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan social;
00783| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00784|Sedangkan  Dokumen  yang  harus  dimiliki  oleh  calon  Pekerja  Migran
00785|Indonesia di dalam pasal 13 menerangkan:
00786| Surat keterangan status perkawinan;
00787| Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau
00788|lurah;
00789| Sertifikat kompetensi kerja;
00790|
00791| Surat keterangan sehat;
00792| Paspor;
00793| Visa kerja;
00794| Perjanjian penempatan kerja migran Indonesia;
00795| Perjanjian kerja;
00796|Sehingga setiap pelaksana penempatan/pengiriman sesuai dengan Pasal
00797|49 Undang Undang No. 18 tahun 2017 harus memastikan kelengkapan
00798|dokumen  dari  Calon  Pekerja  Migran  yang  akan  diberangkatkan  sesuai
00799|dengan yang dipersyaratkan;
00800|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  perekrutan  adalah  tindakan  yang
00801|meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang
00802|dari keluarga atau komunitasnya;
00803|Bahwa yang memiliki kewenangan untuk merekrut dan menempatkan PMI
00804|adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi
00805|terkalt berdasarkan pasal 49 pada UU No. 18 Tahun 2017;
00806|- Bahwa  tidak  ada  persyaratan  khusus  terhadap  sarana  yang
00807|dipergunakan sebagai alat pengangkutan/membawa Calon Pekerja Migran
00808|Indonesia.  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  boleh  mempergunakan  alat
00809|transportasi darat, laut dan udara untuk sampai ke negara tujuan asalkan
00810|telah memenuhi dokumen yang lengkap sebagaimana diatur di Pasal 5 dan
00811|Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017;
00812|- Bahwa  dapat  Ahli  jelaskan,  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
00813|Tersangka  telah  melaksanakan  proses  penempatan  Pekerja  Migran
00814|Indonesia  secara  nonprosedural  dan  bertentangan  dengan  hukum
00815|sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo Pasal 69 dan Pasal 83 Jo
00816|Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00817|Indonesia;
00818|- Bahwa sesuai dengan Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2017, Pekerja Migran
00819|Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Selanjutnya diperjelas
00820|pada Peraturan BP2M1 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
00821|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  pasal  3  ayat  1  Pekerja  Migran
00822|Indonesia  tidak  dapat  dibebani  Biaya  Penempatan.  Ayat  2  menyatakan
00823|biaya  Penempatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa:  tiket
00824|keberangkatan, tiket pulang, Visa Kerja, transportasi lokal dari daerah asal
00825|ke tempat keberangkatan di Indonesia, dll;
00826|- Bahwa kemudian pada ayat 3 menjelaskan bahwa Biaya penempatan
00827|diberlakukan untuk jenis jabatan yaitu: pengurus rumah tangga, pengasuh
00828|
00829|bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru  masak, supir  keluarga, perawat
00830|taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan,
00831|dan awak kapal perikanan migran;
00832|- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa Terdakwa sudah termasuk ke dalam
00833|unsur Orang Perseorangan atau Individu yang telah melaksanakan proses
00834|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara  nonprosedural  dan
00835|bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo
00836|Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2;
00837|- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa Terdakwa sudah termasuk ke dalam
00838|unsur Orang Perseorangan atau Individu yang telah melaksanakan proses
00839|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara  nonprosedural  dan
00840|bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo
00841|Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang
00842|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan pasal 83 dan pasal 81
00843|UU  RI  nomor  18  tahun  2017  tentang  perlindungan  migran  Indonesia,
00844|perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
00845|tahun dengan denda paling banyak sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima
00846|belas miliyar rupiah);
00847|- Bahwa kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural
00848|setelah adanya proses hukum terhadap tersangka BP3MI Sumatera Utara
00849|akan melakukan proses pemulangan CPMI ke daerah asal sesuai dengan
00850|Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 1
00851|Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia pasal
00852|2  ayat  3  bagian  b  yaitu  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  gagal
00853|berangkat;
00854|- Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Terdakwa  dapat  diminta
00855|pertanggungjawabannya secara pidana karena dengan kesadaran penuh
00856|sebelumnya  sudah  mengetahui  perahu  yang  akan  digunakan  untuk
00857|mengirim  PMI  Ilegal  ke  negara  Malaysia  dan  sebagai  pelaksana
00858|penjemputan para Calon Pekerja Migran di tanah kosong Desa Silau Laut
00859|bahkan Terdakwa juga telah menerima upah atas perbuatannya tersebut;
00860|- Bahwa tetap dapat dikenakan pidana karena terlibat dalam penempatan
00861|PMI  Ilegal  yang  tidak  sesuai  dengan  Pasal  5  UU  No.  18  Tahun  2017,
00862|Terdakwa telah terbukti melaksanakan proses pra penempatan yang tidak
00863|sesuai dengan membawa CPMI yang tidak memiliki dokumen yang lengkap
00864|ke negara Malaysia walaupun bukan sebagai pemilik perahu atau nahkoda
00865|atau  agen  yang  menghubungi  CPMI  tersebut,  sehingga  Terdakwa  telah
00866|
00867|melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 dan Pasal 83 jo Pasal 68 UU RI Nomor 18
00868|Taun 22017;
00869|Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa  memberikan pendapat tidak keberatan;
00870|2. Ahli  DR.  Edi  Yunara,  S.H.,  M.Hum,  pendapatnya  dibacakan  di
00871|persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00872|- Bahwa  Ahli  bekerja  sebagai  dosen  di  Fakultas  Hukum  Universitas
00873|Sumatera Utara terhitung sejak 1 Maret tahun 1986 s.d sekarang (39 tahun)
00874|dan  sejak  tahun  2014  menjadi  staf  pengajar  pada  Program  Studi  Ilmu
00875|Hukum  (S-2)  dan  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum
00876|Universitas  Sumatera  Utara  pada  saat  ini  menjabat  selain  Dosen/Staf
00877|Pengajar juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan
00878|Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
00879|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  sudah  pernah  diminta  keterangan  dalam
00880|berbagai perkara pidana di sejumlah instansi penegak hukum, termasuk
00881|perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Secara  khusus,
00882|keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pernah
00883|diberikan pada tahun 2011 (Trafficking dan Illegal Logging) dan 2015, serta
00884|yang terbaru pada tahun 2025 di Dit Reskrim Polda Sumatera Utara;
00885|- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan ahli sejak tahun 2007 hingga
00886|2025 dalam berbagai jenis perkara, di antaranya tindak pidana penghinaan
00887|dan  fitnah,  pers,  pemalsuan,  korupsi,  penipuan,  penggelapan,  UU  ITE,
00888|ketenagakerjaan,  lingkungan  hidup  dan  kehutanan,  serta  tindak  pidana
00889|perdagangan orang;
00890|- Bahwa Ahli jelaskan pengertian tindak pidana Perdagangan Orang atau
00891|yang disebut sebagai TPPO terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21
00892|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00893|Pasal 1 Angka 1 dan 2 yang berisi:
00894|(1) Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,
00895|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
00896|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00897|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00898|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
00899|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dan
00900|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
00901|dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan
00902|eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00903|
00904|(2) Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau
00905|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
00906|ditentukan dalam Undang-Undang ini.
00907|Dari definisi tersebut, unsur-unsur penting dari TPPO antara lain:
00908|1. Tindakan  awal  seperti  perkrutan,  pengangkutan  atau
00909|penampungan;
00910|2. Cara  atau  sarana:  kekerasan,  ancaman,  penimpuan
00911|penyalahgunaan kekuasaan, dst;
00912|3. Tujuan  akhir:  untuk  eksploitasi  berbagai  bentuk,  termasuk
00913|eksploitasi  seksual,  kerja  paksa,  perdagangan  organ  tubuh,  dan
00914|sebagainya;
00915|Artinya  TPPO  bukan  sekedar  jual  beli  orang,  melainkan  mencakup
00916|rangkaian  tindakan  kompleks  yang  bertujuan  mengeksploitasi  korban
00917|secara sistematis;
00918|- Bahwa dapat Ahli jelaskan, Pasal 4 jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007
00919|merupakan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  perbuatan  pokok
00920|perdagangan orang beserta pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak
00921|yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut.
00922|Dari ketentuan Pasal 4 tersebut, unsur-unsur hukumnya dapat dijabarkan
00923|sebagai berikut:
00924|a. Subjek Hukum (pelaku): setiap orang, artinya siapapun dapat
00925|menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang tanpa memandang
00926|status atau kedudukannya;
00927|b. Perbuatannya (actus reus): melakukan setidaknya salah satu
00928|dari  tindakan  perdagangan  orang  yaitu  perekrutan,  pengangkutan,
00929|penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
00930|c. Cara  atau  sarana:  dilakukan  dengan  ancaman  kekerasan,
00931|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  penipuan,
00932|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau
00933|pemberian bayaran/manfaat kepada pihak lain yang memegang kendali
00934|atas korban;
00935|d. Tujuan:  untuk  eksploitasi  atau  mengakibatkan  seseorang
00936|tereksploitasi. Eksploitasi disini baik eksploitasi seksual, kerja paksa,
00937|perbudakan,  pengambilan  organ  tubuh,  atau  bentuk  eksploitasi  lain
00938|yang merendahkan martabat manusia;
00939|
00940|e. Ebjek (korban): seseorang yang dalam konteks ini adalah pihak
00941|yang menjadi sasaran tindakan dan mengalami akibat eksploitasi atau
00942|kerentanan;
00943|Sementara dari Pasal 10 artinya pasal ini memperluas pertanggungjawaban
00944|pidana tidak hanya kepada pelaku utama (dader), tetapi juga mencakup:
00945| Penyuruh (doen pleger): yaitu pihak yang menyuruh orang lain
00946|untuk melakukan perbuatan;
00947| Pembantu (medepleger atau  medeplichtige)  yaitu pihak yang
00948|turut serta atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana;
00949| Pencoba (poging) yaitu pihak yang telah memulai melakukan
00950|tindak pidana namun perbuatan belum selesai atau gagal, tetapi tetap
00951|dapat dipidana;
00952|- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dan praktik peradilan, unsur proses,
00953|cara dan eksploitasi bersifat kumulatif artinya ketiganya harus terbukti untuk
00954|dapat  menyatakan  seseorang  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00955|perdagangan orang. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur
00956|tindak pidana perdagangan orang tidak terpenuhi secara sempurna. Kecuali
00957|dalam  hal  korban  adalah  anak,  unsur  cara  tidak  perlu  dibuktikan
00958|sebagaiman ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) UU TPPO;
00959|- Bahwa dapat Ahli jelaskan, sekalipun para calon pekerja migran tidak
00960|merasa dipaksa dan secara sadar memiliki keinginan untuk bekerja di luar
00961|negeri demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar, hal tersebut tidak
00962|serta  merta  menghapus  adanya  unsur  TPPO  apabila  proses
00963|keberangkatannya dilakukan secara illegal atau melalui pihak-pihak yang
00964|tidak  berwenang  serta  terdapat  tujuan  eksploitasi  dibaliknya.  Dengan
00965|demikian,  perasaan  rela  atau  kehendak  sendiri  dari  korban  tidak
00966|menghapus  sifat  melawan  hukum  karena  dalam  hukum  pidana
00967|perdagangan  orang,  persetujuan  korban  tidak  relevan  apabila  cara  dan
00968|tujuan perbuatannya bersifat melawan hukum atau eksploitatif;
00969|- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan uraian kronologis yang telah
00970|dijelaskan penyidik, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka yang
00971|membawa dan mengatur keberangkatan 29 orang Calon PMI dan WNA
00972|Bangladesh ke Malaysia tanpa dokumen resmi, dengan imbalan sejumlah
00973|uang, dapat dikategorikan sebagai TPPO sebgaimana Pasal 4 jo Pasal 10
00974|UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dimana unsur proses
00975|terpenuhi  karena kronologi  menunjukkan  adanya  tindakan  pengangkutan
00976|dan pengiriman sejumlah orang dari Pelabuhan/pasungan ke luar negeri
00977|
00978|termasuk kategori perekrutan, transportasi atau pengiriman sebagaimana
00979|UU  21/2007,  Tersangka  sebagai  ABK  kapal  berperan  langsung  dalam
00980|proses pengiriman, yang merupakan bagian dari rantai perbuatan TPPO
00981|walaupun Tersangka bukan sebagai perekrut, namun pihak yang turut serta
00982|tetap dapat dipidana sebagaimana  penyertaan. Unsur Cara diidentifikasi
00983|dari adanya penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan, dimana CPMI
00984|dijanjikan  pekerjaan  di  Malaysia  tanpa  adanya  kepastian,  kontrak  kerja,
00985|maupun dokumen resmi. Pemberian bayaran atau manfaat karena setiap
00986|CPMI  membayar  sejumlah  uang  kepada  pihak  yang  menjanjikan