01519|yang diambil diawali dengan merusak engsel jendela dengan cara 
01520|dicungkil oleh Anak II yang ada di TK ISLAM AL -WARDAH dengan 
01521|menggunakan parang milik Anak I; 
01522|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim 
01523|berpendapat unsur ketiga “dengan cara merusak untuk masuk ke 
01524|tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang 
01525|diambil” dianggap telah terpenuhi; 
01526|Ad.4 Unsur secara bersama-sama dan bersekutu; 
01527|Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah pencurian 
01528|harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik 
01529|maupun psikis. Unsur bersama -sama ini dapat dihubungkan dengan 
01530|perbuatan turut serta menurut Pasal 20 KUHP; 
01531|Menimbang bahwa untuk efektifitas putusan, Hakim mengambil 
01532|alih pertimbangan pada bagian unsur kedua di atas tersebut. Dalam hal 
01533|ini diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi peristiwa Para Anak 
01534|mengambil barang tanpa ijin milik orang lain yaitu TK ISLAM AL -
01535|WARDAH berupa uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh 
01536|dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025 sekira 
01537|pukul 23.00 Wib di Jalan Kawitan I Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut 
01538|Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang 
01539|dilakukan oleh Anak I, Anak II dan Sdr. Anjak (DPO); 
01540|Menimbang bahwa sesuai kronologi, diketahui pada hari Sabtu 
01541|tanggal 29 November 2025 sekira jam. 20.30 Wib pada awalnya yang 
01542|memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Anak II yang 
01543|mengajak Sdr. Anjak (DPO) kemudian dilanjutkan mengajak Anak I. 
01544|Dalam hal ini Hakim memandang di antara Para Anak bersama dengan 
01545|Sdr. Anjak (DPO)  nampak jelas kerja sama atau saling bersepakat 
01546|untuk melakukan perbuatan tersebut hingga akhirnya maksud dan 
01547|tujuannya tercapai/terlaksana dengan ditutup pembagian jumlah uang 
01548|tunai yang diterima masing-masing pihak; 
01549|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim 
01550|berpendapat unsur keempat “secara bersama -sama dan bersekutu” 
01551|dianggap telah terpenuhi; 
01552|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 
01553|ayat (1) huruf f dan g KUHP (Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 
01554|
01555|Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana)  telah terpenuhi, maka 
01556|Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
01557|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
01558|dakwaan alternatif pertama tersebut; 
01559|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak 
01560|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan 
01561|pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau 
01562|alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka 
01563|Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
01564|Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Pidana oleh Penuntut 
01565|Umum tersebut Para Anak melalui Advokatnya mengajukan pembelaan 
01566|secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon supaya Hakim 
01567|menjatuhkan putusan pidana bebas murni terhadap Anak I  dan 
01568|menjatuhkan pidana hukuman seringan – ringannya terhadap Anak II  
01569|dengan pertimbangan -pertimbangan sebagaimana dalam nota 
01570|pembelaan tertanggal 30 April 2026  tersebut. Selanjutnya atas hal 
01571|tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya 
01572|tetap pada tuntutannya, kemudian Advokat Para  Anak menanggapi 
01573|secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula; 
01574|Menimbang bahwa mengenai berat ringannya hukuman akan 
01575|Hakim pertimbangka n lebih lanjut di bawah bersamaan dengan 
01576|pertimbangan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyakarakatan oleh 
01577|Balai Pemasyarakatan K elas II Pangkalan Bun  serta memperhatikan 
01578|keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan  kemudian oleh 
01579|Hakim akan tentukan dalam sebuah amar  dengan mempedomani 
01580|pedoman pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) 
01581|KUHP; 
01582|Menimbang bahwa dalam Pasal 54 KUHP Nasional 
01583|menentukan: 
01584|(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 
01585|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; 
01586|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 
01587|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; 
01588|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak 
01589|direncanakan; 
01590|e. cara melakukan Tindak Pidana; 
01591|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; 
01592|
01593|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku 
01594|Tindak Pidana; 
01595|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; 
01596|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; 
01597|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau 
01598|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
01599|(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada 
01600|waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat 
01601|dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau 
01602|tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi 
01603|keadilan dan kemanusiaan; 
01604|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian 
01605|Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala 
01606|sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar 
01607|belakang terjadinya tindak pidana. Hakim juga dalam memutus 
01608|haruslah dengan mengacu asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian 
01609|hukum. Bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk menderitakan dan 
01610|merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan agar dimaksudkan 
01611|agar Para Anak dapat memperbaiki dirinya dengan segala 
01612|perbuatannya di masa yang akan datang. Bahwa Hakim berpendapat, 
01613|dalam menentukan  bentuk  pemidanaan  bagi  Para Anak,  Hakim  
01614|telah  mempertimbangkan berbagai aspek terutama mengenai bentuk 
01615|restorative justice  pada Para Anak, apa -apa yang lebih memudahkan 
01616|bagi Para Anak dan orangtuanya, juga terhadap Korban, dengan  
01617|adanya  pemidanaan  yang  tepat  bagi  Para Anak  diharapkan  
01618|memberikan kepuasan  dan  menciptakan  rasa  keadilan  bagi  korban,  
01619|adapun  di  dalam masyarakat  lingkungan  sekitar  tempat  tinggal  
01620|Para Anak,  diharapkan  dengan penjatuhan pidana yang tepat bagi 
01621|Para Anak, masyarakat menilai akibat yang diterima Para Anak sudah 
01622|setimpal dengan perbuatannya; 
01623|Menimbang bahwa perbuatan yang terbukti kepada Para Anak 
01624|adalah berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan 
01625|memberatkan. Berpedoman pada Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang 
01626|No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
01627|menyatakan: “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal 
01628|Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai 
01629|dengan kekerasan”; 
01630|
01631|Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo  
01632|juga sudah pernah diupayakan diversi di antara pihak Para Anak dan 
01633|pihak Korban lalu dituangkan dalam  kesepakatan perdamaian,  akan 
01634|tetapi dari proses pelaksanaan diversi tersebut tidak dapat 
01635|dilaksanakan secara keseluruhan isi kesepakatan perdamaian tersebut 
01636|sehingga dianggap gagal/tidak berhasil diversi; 
01637|Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian 
01638|Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak oleh Balai 
01639|Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun  dengan Nomor Register 
01640|Litmas LIT/SPN/19/XII/2025 tertanggal 20 April 2026 atas nama Anak I 
01641|pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan 
01642|“Pidana dengan syarat” berupa Pengawasan sesuai dengan Pasal 71 
01643|ayat (1) huruf b ke -3 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
01644|Pidana Anak, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dengan 
01645|ketentuan wajib lapor selama 1 (satu) minggu 1 (satu) kali selama 3 
01646|(tiga) bulan dan wajib mengikuti kegiatan bimbingan yang dilaksanakan 
01647|oleh Bapas; 
01648|Menimbang bahwa dalam proses persidangan, diantara pihak 
01649|Anak I dengan didampingi orang tuanya dan Pihak Korban telah 
01650|tercapai perdamaian dengan mengutamakan prinsip -prinsip keadilan 
01651|restoratif. Dari kesepakatan perdamaian tersebut juga telah 
01652|didokumentasikan baik foto maupun dokumen kesepakatan 
01653|perdamaian yang ditandatangani oleh Pihak Anak I, Korban dan Hakim 
01654|tertanggal 16 April 2026; 
01655|Menimbang bahwa dengan demikian dalam persidangan 
01656|perkara a quo, prinsip penanganan perkara pidana melalui pendekatan 
01657|keadilan restoratif telah terpenuhi dengan adanya pemulihan hubungan 
01658|antara Anak I dan Korban; 
01659|Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 54 
01660|KUHP Nasional tersebut, Hakim menilai motif dan tujuan Anak I  
01661|melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara a quo adalah 
01662|mengambil suatu barang dengan harapan mendapatkan uang untuk 
01663|kepentingan pribadinya yang bahkan salah satunya dipergunakan untuk 
01664|membeli minuman beralkohol. Namun begitu Anak I menyadari 
01665|perbuatan tersebut adalah keliru/salah karena akibat perbuatan 
01666|tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain  (korban). 
01667|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim 
01668|
01669|menilai kepada Anak I  tidak tepat untuk diterapkan Pasal 54 ayat (2) 
01670|KUHP; 
01671|Menimbang bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, 
01672|sesuai Pasal 204 ayat 8 KUHAP maka dengan memperhatikan hasil 
01673|Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak  
01674|tersebut dan adanya perdamaian tersebut Hakim berpendapat kepada 
01675|Anak I beralasan hukum untuk dijatuhi pidana Pengawasan 
01676|sebagaimana dimaksud pada Pasal 71  ayat (1) huruf b angka 3 
01677|Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 75 dan Pasal 
01678|76 KUHP. Adapun dalam pidana pengawasan tersebut, Anak I 
01679|ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh 
01680|Pembimbing Kemasyarakatan; 
01681|Menimbang bahwa terhadap dalil Pembelaan Advokat Anak I 
01682|tersebut yang memohon supaya Anak I diputus dengan putusan bebas 
01683|murni adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Maksud putusan bebas 
01684|sebagaimana dalam  Pasal 244 ayat (2) KUHAP adalah dalam hal 
01685|Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, 
01686|tindak pidana yang didakwakan  tidak terbukti secara sah dan 
01687|meyakinkan, maka Anak  diputus bebas . Sedangkan dalam perkara a 
01688|quo, setelah Hakim pertimbangkan unsur-unsur di atas Para Anak telah 
01689|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
01690|sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama tersebut; 
01691|Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil 
01692|penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan No. Register 
01693|Litmas LIT/SPN/18/XII/2025 tertanggal 29 Desember 2025 atas nama 
01694|Anak II yang memberi rekomendasi sebagai berikut: kiranya agar Klien 
01695|dapat diberikan putusan berupa “Pidana Pembinaan” di Lembaga 
01696|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya, sesuai Pasal 71 Ayat 1 
01697|huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
01698|Anak (SPPA); 
01699|Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 54 
01700|KUHP Nasional tersebut, Hakim menilai motif dan tujuan Anak II  
01701|melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara a quo adalah 
01702|mengambil suatu barang dengan harapan mendapatkan uang untuk 
01703|kepentingan pribadinya yaitu membeli handphone . Namun begitu Anak 
01704|II menyadari perbuatan tersebut adalah keliru/salah karena akibat 
01705|
01706|perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain  
01707|(korban); 
01708|Menimbang bahwa di persidangan juga diperoleh fakta apabila 
01709|Anak II sempat tidak hadir persidangan 2 (dua) kali meskipun telah 
01710|dipanggil secara sah dan patut. Kemudian di antara Anak II dan pihak 
01711|Korban belum tercapai perdamaian baik selama proses diversi maupun 
01712|pada tahap pemeriksaan di persidangan. Serta memperhatikan dari 
01713|hasil Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan 
01714|tersebut, Hakim menilai kepada Anak II  tidak tepat untuk diterapkan 
01715|Pasal 54 ayat (2) KUHP. Untuk itu Hakim berpendapat terhadap Anak II 
01716|beralasan hukum untuk dijatuhi pidana Penjara;  
01717|Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim sependapat dengan 
01718|bentuk pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum serta 
01719|rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan  terhadap Anak II  
01720|yakni berupa pidana penjara dengan ketentuan khusus sesuai hukum 
01721|acara pidana yang berlaku bagi Anak sebagaimana di atur dalam Pasal 
01722|81 (2) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
01723|Peradilan Pidana Anak. Sedangkan mengenai lokasi menjalani pidana 
01724|penjara akan dipertimbangkan sebagai berikut: 
01725|Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 85 (1) Undang -
01726|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
01727|yang menentukan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di 
01728|LPKA. Dalam hal ini kemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut 
01729|menjelaskan: apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, 
01730|Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang 
01731|penempatannya terpisah dari orang dewasa; 
01732|Menimbang bahwa dalam hal ini di Kabupaten Kotawaringin 
01733|Barat sendiri sudah ada Lembaga Pemasyarakatan. Dengan 
01734|memperhatikan hal tersebut, Hakim berpendapat mengenai lokasi 
01735|penempatan menjalani pidana Penjara  yaitu di  Lembaga 
01736|Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun dengan ketentuan terpisah 
01737|dari orang dewasa; 
01738|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Para Anak telah 
01739|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
01740|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya 
01741|dari pidana yang dijatuhkan; 
01742|
01743|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak  tidak ditahan dan 
01744|menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka  Para Anak  
01745|tidak ditahan; 
01746|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
01747|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
01748|Menimbang bahwa barang bukti berupa:  
01749|1. 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone; 
01750|Barang bukti tersebut adalah milik Anak I. Meskipun di sidang 
01751|diketahui adalah hasil dari kejahatan akan tetapi karena Anak I 
01752|sudah mengembalikan ganti rugi kepada Korban maka Hakim 
01753|berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I; 
01754|2. 1 (Satu) buah Handphone merek Redmi; 
01755|Barang bukti tersebut adalah milik Anak II. Dalam hal ini di 
01756|sidang diketahui adalah hasil dari kejahatan dan karena Anak II 
01757|belum juga mengembalikan ganti rugi kepada Korban maka 
01758|Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada 
01759|pihak TK Islam Al- Wardah melalui Saksi Anif Rosekhah Se Binti 
01760|Zaini; 
01761|Menimbang bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap diri 
01762|Para Anak, maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
01763|memberatkan dan yang meringankan Para Anak; 
01764|Keadaan  yang  memberatkan: 
01765|- Perbuatan Para Anak membuat resah di masyarakat; 
01766|- Anak II sempat tidak hadir di persidangan meski sudah dipanggil; 
01767|- Anak II belum ada perdamaian dengan pihak Korban; 
01768|Keadaan yang meringankan: 
01769|- Para Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya; 
01770|- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan; 
01771|- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
01772|mengulanginya dikemudian hari; 
01773|- Anak I sudah sepakat berdamai dengan pihak Korban; 
01774|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana 
01775|maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
01776|Mengingat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP (Undang -
01777|Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum 
01778|Pidana), Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
01779|Peradilan Pidana Anak dan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2025 
01780|
01781|tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan 
01782|perundang-undangan lain yang bersangkutan;  
01783|
01784|MENGADILI: 
01785|1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah 
01786|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  pencurian dalam 
01787|keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan  alternatif 
01788|pertama tersebut; 
01789|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu  dengan pidana 
01790|penjara selama 3 (tiga) Bulan dan kepada Anak II oleh karena itu 
01791|dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ditempatkan di dalam 
01792|Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun dengan 
01793|ketentuan terpisah dari orang dewasa; 
01794|3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak I 
01795|dengan syarat: 
01796|- Syarat umum: tidak akan melakukan tindak pidana lagi 
01797|selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 4 
01798|(empat) bulan; 
01799|- Syarat khusus:  mengikuti kegiatan bimbingan yang 
01800|dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan 
01801|Bun dalam masa pidana pengawasan; 
01802|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
01803|Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01804|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
01805|1) 1 (Satu) buah Handphone merek Iphone; 
01806|Dikembalikan kepada Anak I; 
01807|2) 1 (Satu) buah Handphone merek Redmi; 
01808|Dikembalikan kepada pihak TK Islam Al - Wardah melalui 
01809|Saksi Anif Rosekhah Se Binti Zaini. 
01810|6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-
01811|masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 
01812|
01813|Kamis
01814|
01815|7 Mei
01816|
01817|2026
01818|
01819|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026  
01820|oleh Pungky Wibowo, S.H.,  M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan 
01821|Negeri Pangkalan Bun , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
01822|
01823|umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hariyanto, 
01824|Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun , serta 
01825|
01826|Panitera Pengganti,                                  Hakim, 
01827|
01828| Ttd,        Ttd, 
01829|        Hariyanto   Pungky Wibowo, S.H., M.H.