00959|sebagai niat jahat,  mens rea itu adalah motif tetapi menekankan kepada
00960|motivasi,  kesengajaan  itu,  jadi  bukan  mengapa  orang  melakukan  suatu
00961|perbuatan itu tetapi mengapa anda melakukan perbuatan itu, karena itu di
00962|dalam hukum pidana perbuatan yang dapat dipidana dan dapat dimintakan
00963|pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan. Jadi unsur kesalahan
00964|atau  kesengajaan  itu  menekankan  kepada  ”will” untuk  melakukan  suatu
00965|perbuatan sehingga motif itu tidak menjadi elemen delik untuk dibuktikan dalam
00966|persidangan karena ia akan terlihat dari motivasi melakukan perbuatan itu
00967|kenapa,  berarti  ada  kehendak  dan  ada  pengetahuan  dari  si  petindak
00968|bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia
00969|tetap melakukan perbuatan itu. Jadi sengaja dengan maksud itu, itu yang
00970|paling  ringan  untuk  membuktikannya.  Jadi  antara  motivasi,  tindakan  dan
00971|perbuatan itu memang menjadi maksud dari si petindak itu sendiri;
00972|- Bahwa motif memang dia tidak menjadi unsur, tetapi itu dapat digunakan untuk
00973|menambah keyakinan;
00974|- Bahwa  kesengajaan  itu  kita  membuktikan  apa  yang  menjadi  bestandeel
00975|deliknya, kalau dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai
00976|sengaja dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai
00977|dengan ketiganya;
00978|- Bahwa karena di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS secara tegas
00979|dirumuskan ”dengan maksud”, maka harus dimaknai sengaja yang dimaksud
00980|di situ adalah sengaja dengan maksud, sebagai maksud dengan akibat yang
00981|dikehendaki, tapi harkat dan martabat manusia itu, wanita itu mengukurnya itu
00982|kan kita susah, nah makanya tadi fungsi pencelaan itu maksudnya di dalam diri
00983|si petindak itu sudah mengetahui sebagai orang yang normal dan orang yang
00984|dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
00985|- Bahwa menurut Ahli apabila ada seorang perempuan mengendarai sepeda
00986|lewat seorang pemuda dia tidak ada maksud untuk merendahkan harkat dan
00987|martabat  perempuan  itu,  tapi  karena  iseng-iseng  atau  usil  ia  pegang
00988|perempuan  tersebut,  karena  iseng-iseng  itulah  ia  dengan  maksud
00989|merendahkan martabat, seharusnya tidak pantas dilakukan;
00990|- Bahwa Ahli teringat waktu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang
00991|dikatakan itu berarti dikehendaki motif dengan motivasi, hal itu beda, kalau tadi
00992|disebutkan hanya iseng-iseng itu hanya ia dan Tuhan yang tahu, kita tidak
00993|dapat  mengukurnya  apakah  iseng-iseng  atau  dengan  maksud,  tetapi
00994|
00995|perbuatan  itu lah yang  dikatakan kalau  kita mengambil ilmu dari Utrecht
00996|mengatakan bahwa ada yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum
00997|materiil yang kita adopsi adalah hukum yang menurut hukum masyarakat dia
00998|diformalisikan di dalam hukum pidana itu sendiri, inilah yang dikatakan dengan
00999|perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  yang  subjektif  dengan  perbuatan
01000|melawan hukum dalam arti yang objektif, dan itu diakomodir di dalam Putusan
01001|Mahkamah Konstitusi, jadi itulah ukurannya, kalau alibi itu biasa, tapi secara
01002|ukuran secara umum nilai-nilai yang hidup itu, perbuatan itu adalah perbuatan
01003|tercela  karena  fungsi  pidana  ada  fungsi  pencelaan  atas  kesalahan  yang
01004|dilakukan oleh si petindak. Jadi takarannya ada suatu perbuatan, perbuatan
01005|tersebut sudah dapat diprediksi oleh si petindak bahwa perbuatan tersebut
01006|adalah perbuatan yang tidak pantas karena ia orang normal, beda kalau orang
01007|yang abnormal. Di dalam hukum pidana itu penafsirannya itu harus ketat,
01008|makanya di dalam hukum pidana itu nonanalogi, itulah prinsip dasar asas lex
01009|certa, lex stricta dan asas lex scripta atau juga dikatakan noela poena sine
01010|praevia;
01011|- Bahwa  di dalam pembuktikan kita mengenal apa yang dinamakan  direct
01012|evidence dan  circumstansial  evidence,  Ahli  pernah  mempraktikan
01013|circumstansial evidence dalam kasus PC dan RR waktu itu;
01014|- Bahwa  circumstansial evidence itu adalah bukti tidak langsung, ini secara
01015|eksplisit  diatur  di  dalam  ketentuan  Undang-Undang  TPKS,  secara  tegas
01016|Undang-Undang TPKS mengatur hal itu, pertama apa yang dimaksud dengan
01017|Saksi, Saksi di dalam ketentuan umumnya itu disebutkan Saksi bukan hanya
01018|orang yang melihat, mengalami atau mendengar terhadap suatu peristiwa
01019|tindak  pidana  kekerasan  seksual  tetapi  saksi  juga  adalah  orang  yang
01020|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun tidak ia lihat,
01021|ia tidak dengar, ia tidak alami, dengan syarat berhubungan dengan tindak
01022|pidana kekerasan seksual tersebut. Bahwa ini hampir sama juga dengan
01023|testimonium de auditu sepanjang ia bersesuaian menandakan adanya tindak
01024|pidana, bersesuaian menandakan adanya suatu keadaan atau kejadian;
01025|- Bahwa di dalam ketentuan Alat Bukti, Bab IV , Bagian Kedua Undang-Undang
01026|TPKS, Pasal 25, di situ dinyatakan berkaitan dengan pembuktian keterangan
01027|Saksi atau korban sudah cukup untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana
01028|jika didukung atau ada satu alat bukti dan Hakim memperoleh keyakinan
01029|bahwa telah ada tindak pidana dan T erdakwa lah yang bersalah melakukan
01030|perbuatan itu, berarti di dalam normanya satu Saksi Korban saja sudah satu
01031|alat bukti;
01032|
01033|- Bahwa kita mengejar minimal dua alat bukti sebagaimana yang disebutkan di
01034|dalam Pasal 183 KUHAP , nah ini saja keterangan korban saja sudah satu alat
01035|bukti jika ditambah dengan alat bukti lainnya, dari bukti yang ada Hakim
01036|memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu betul terjadi dan T erdakwa lah
01037|yang melakukannya, bukan keyakinan Hakim baru alat bukti. Itu ayat (1), yang
01038|menarik lagi di ayat (3) huruf a-nya menyatakan menegaskan dalam hal
01039|perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  hanya  ditemukan  atau  hanya
01040|didasarkan pada keterangan korban saja, disyaratkan juga menjadi alat bukti
01041|dalam hal adanya keterangan misalnya orang yang memberikan keterangan
01042|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun ia tidak
01043|dengar, walaupun ia tidak lihat, walaupun ia tidak alami tetapi berhubungan
01044|dengan tindak pidana yang terjadi, berarti ini adalah circumstansial evidence,
01045|karena kejahatan seksualitas ia pasti akan terselubung;
01046|- Bahwa  sebetulnya  di dalam  KUHAP itu mengatur juga berkaitan dengan
01047|circumstansial evidence tetapi secara implisit.
01048|- Bahwa kalau dilihat lagi di Pasal 25 ayat (3) huruf b Undang-Undang TPKS,
01049|pada ayat (3) huruf b tersebut dijelaskan Saksi yang menerangkan berdiri
01050|sendiri tetapi dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya sedemikian
01051|rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau adanya suatu
01052|keadaan terhadap tindak pidana itu sendiri, pernyataan Saksi yang berdiri
01053|sendiri tetapi merupakan satu kesatuan berkaitan antara yang satu dengan
01054|yang lain ada hubungannya menandakan kejadian atau tindak pidana itu dapat
01055|dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti petunjuk, ini
01056|hampir sama dengan  kettingbewijs yang diatur di KUHAP , tetapi di dalam
01057|Undang-Undang TPKS dinyatakan secara eksplisit karena karakteristik tindak
01058|pidana kekerasan seksual jarang orang yang melihatnya, makanya saksi-saksi
01059|walaupun ia tidak melihat tetapi ada korelasinya, bersesuaian inilah yang
01060|dikatakan dengan pripsip kettingbewijs itu;
01061|- Bahwa di dalam Pasal 185 KUHAP satu saksi bukan saksi harus didukung
01062|dengan  alat  bukti  lainnya  seperti  surat  dan  sebagainya,  tetapi  di  dalam
01063|Undang-Undang TPKS secara tegas atau secara eksplisit dinyatakan bisa
01064|Saksi yang tidak melihat tetapi ada suatu keadaan bisa dia dikualifikasi sebagai
01065|Saksi dan bisa juga dikualifikasi sebagai petunjuk;
01066|- Bahwa petunjuk itu adalah persesuaian antara kejadian, peristiwa maupun
01067|keadaan antara yang satu dengan yang lain yang menandakan telah terjadinya
01068|tindak pidana dan T erdakwalah yang melakukannya;
01069|
01070|- Bahwa sehubungan dengan petunjuk, Penuntut Umum yang menghadirkan
01071|tetapi Hakim yang menilai berkaitan dengan alat bukti petunjuk itu, maksudnya
01072|yang menilai berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya, apakah ia masuk alat
01073|bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan, tetapi petunjuk merupakan alat
01074|bukti, bisa Penuntut Umum mengajukan itu tetapi Hakim yang menilai apakah
01075|bukti petunjuk tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi, bersesuaian
01076|dengan  surat,  bersesuaian  dengan  keterangan  T erdakwa.  Ini  lah  yang
01077|dinamakan prinsip yang dikatakan due process model;
01078|- Bahwa prinsip due process model itu mengacu kepada asas persumption of
01079|innocence, bukan dalam konteks asas crime control model yang didasarkan
01080|pada  persumption of guilt, maka Penuntut Umum dan Penyidik didasarkan
01081|pada  persumption  of  guilt,  tetapi  Hakim  akan  berpijak  pada  prinsip  due
01082|process model didasarkan kepada  persumption of innocence, mereka unjuk
01083|bukti Hakim yang akan menilai berkiatan dengan kekuatan pembuktian dan
01084|nilai  pembuktian  dari  apa  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  tersebut
01085|termasuk ada hak T erdakwa untuk menghadirkan Penasihat Hukum untuk
01086|melawan itu;
01087|- Bahwa dulu di Pengadilan Negeri Medan, mungkin kasusnya lebih ekstrim dari
01088|perkara ini, kalau ingat dulu pernah ditemukan mayat di dalam goni di sungai,
01089|itu mohon maaf anaknya adalah cacat mental dan saat itu tidak ada satupun
01090|saksi yang melihat siapa yang memperkosa dalam keadaan hidup karena
01091|berdasarkan visum perbuatan tersebut terjadi masih dalam keadaan hidup,
01092|memang saat itu terjadi perdebatan dengan pengacara T erdakwa ternyata hal
01093|itu bisa dipatahkan bahwa ada yang membawa yang bersangkutan tersebut ke
01094|suatu tempat walaupun tempat itu bukan tempat kejadian, makanya adanya
01095|circumstansial evidence ini dari keterangan-keterangan walaupun tidak melihat
01096|secara langsung tetapi memiliki hubungan dengan suatu kejadian atau suatu
01097|keadaan menandakan telah terjadinya tindak pidana dan T erdakwalah yang
01098|melakukannya,  sehingga  pada  saat  itu  syukur  alhamdulillah  Hakim
01099|berkeyakinan  T erdakwa  yang  bersangkutan  sebagai  pelakunya,  karena
01100|karakteristik pelaku ia pasti akan menghilangkan bukti dan ada alibi;
01101|- Bahwa  dalam  masalah  tindak  pidana  kejahatan  seksual  biasanya  hanya
01102|T erdakwa dan Korban yang mengetahuinya dan biasanya sering T erdakwa
01103|beralibi membantah itu, itulah tadi dikatakan secara eksplisit Undang-Undang
01104|TPKS mengatur tentang itu, yang meskipun kejadian tersebut hanya diperoleh
01105|dari  keterangan  Korban  tetapi  ada  saksi-saksi  yang  walaupun  ia  tidak
01106|melihatnya tetapi ada hubungannya;
01107|
01108|- Bahwa di dalam Undang-Undang TPKS dikatakan juga keterangan Ahli dapat
01109|digunakan untuk membuktikan tindak pidana itu;
01110|- Bahwa misalnya dalam suatu perkara tindak pidana kejahatan seksual, hanya
01111|Korban yang menerangkan adanya perbuatan T erdakwa sedangkan Saksi
01112|yang  lain  tidak  ada  dan  hanya  ada  keterangan  Ahli  namun  hanya
01113|menerangkan tentang aspek hukum pidana, menurut Ahli terhadap fakta-fakta
01114|Ahli kan mempunyai ukuran, ukuran itu bukan hanya dari unsur delik tetapi
01115|maksud dari rumusan delik pidana itu sendiri, maka ahli dengan keahliannya
01116|akan melihat, pertama berkaitan dengan norma, kedua berkaitan dengan asas,
01117|ini yang menjadi ukuran ahli dalam menilai terhadap suatu keterangan yang
01118|lain;
01119|- Bahwa kalau Undang-Undang TPKS menyatakan keterangan Ahli tersebut
01120|bisa jadi alat bukti, maksud Undang-Undang TPKS itu karena itu ada urutan,
01121|tidak di awal ia sebut keterangan Ahli. Karena undang-undang itu kan ada
01122|batang tubuh ada hierarkikal. Maka menurut Ahli maksud Undang-Undang
01123|TPKS itu setelah ada keterangan Korban, keterangan Saksi yang tidak melihat
01124|plus ditambah keterangan Ahli;
01125|- Bahwa sebetulnya mengenai keterangan Ahli pidana, Ahli pandang ia adalah
01126|untuk  menambah  keyakinan  Hakim,  tapi  kalau  kita  lihat  undang-undang
01127|keterangan ahli itu apa misalnya keterangan ahli berkaitan dengan forensik,
01128|kalau  secara  ekstrim  hal  itu  menurut  Ahli  bisa.  Ini  pernah  diputus  oleh
01129|Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu orang banyak salah
01130|persepsi mengenai bukti yang sah, ada yang dinamakan bukti permulaan, bukti
01131|permulaan yang cukup, bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup kalau
01132|dulu  laporan  (LP)  dengan  keterangan  Saksi  Korban  sudah  cukup,  beda
01133|dengan Hakim, kalau Hakim kan bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu ia
01134|akan mengacu kepada kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP minimal dua alat
01135|bukti, yang kemudian apakah itu alat bukti yang benar itu adalah porsinya
01136|Hakim. Kalau ekstrim ya seperti itu, dua alat bukti yaitu keterangan Saksi dan
01137|keterangan Ahli;
01138|- Bahwa maksud dari Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang TPKS yang
01139|menegaskan barang bukti kemudian dapat dinilai statusnya menjadi alat bukti
01140|menurut  Ahli  adalah  karena  barang  bukti  itu  adalah  dimaksud  instrumen
01141|melakukan tindak pidana, atau juga hasil dari suatu tindak pidana. Kalau
01142|selama ini di dalam KUHAP disebutkan secara tegas apa saja yang disebut
01143|sebagai alat bukti yang sah tidak menyatakan barang bukti, sehingga banyak
01144|orang menarik barang bukti dijadikan sebagai alat bukti bisa dia nanti masuk
01145|
01146|bukan hanya petunjuk tetapi bisa juga surat, malah sekarang lie detector sudah
01147|ditarik menjadi alat buti petunjuk. Jadi konteksnya itu tadi, barang bukti tersebut
01148|secara eksplisit ditegaskan barang bukti tersebut menjadi alat bukti, padahal di
01149|dalam KUHAP itu barang bukti itu ditariknya misalnya bisa nanti keterangan
01150|ahli, bisa nanti dia masuk kepada bukti surat;
01151|- Bahwa misalnya  ada  barang  bukti  sepeda  motor  yang  digunakan  untuk
01152|melakukan kejahatan, berkaitan dengan ketentuan barang bukti dapat dinilai
01153|sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, menurut Ahli harus dihubungkan dengan
01154|alat bukti lainnya. Kalau dalam Undang-Undang TPKS ia menjadi instrumen,
01155|instrumen dia menjadi alat bukti;
01156|- Bahwa seandainya ada kasus, Korban menerangkan ada kejadian, kemudian
01157|ada orang yang menerangkan ia melihat kejadian tersebut namun ia tidak
01158|disumpah karena secara umur dia belum cukup umur untuk disumpah, yang
01159|kalau berdasarkan KUHAP keterangan Saksi tersebut hanya dapat dijadikan
01160|petunjuk, menurut Ahli kondisi seperti ini bisa kita maknai atau bisa kita nilai
01161|sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 25 Undang-Undang TPKS tadi
01162|meskipun Saksi selain korban tersebut tidak disumpah karena Pasal 25 ayat
01163|(3) Undang-Undang TPKS jelas sudah menyatakan itu, di situ dinyatakan
01164|walapun Saksi yang tidak disumpah,  dengan itu sudah terpenehuinya asas
01165|geen straf zonder schuld sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 183
01166|KUHAP dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP;
01167|- Bahwa mengenai apakah pengertian yang disebutkan di dalam ketentuan
01168|Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang TPKS bisa disamakan dengan apa yang
01169|dimaksud dengan Saksi Alibi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01170|65/PUU-VIII/2010, seperti yang Ahli maksud ini masuk ke dalam kualifikasi
01171|testimonium de auditu, karena selama ini karena melihat karekteristik dari
01172|kejahatan pelecehan seksual ada kekosongan norma di dalam KUHAP itu
01173|sendiri maka lahirlah Undang-Undang TPKS yang menyatakan itu secara
01174|eksplisit,  maka  bisa  Ahli  katakan  senada  dengan  Putusan  Mahkamah
01175|Konstitusi  itu. Jadi  bagaimana  dengan  keberadaan  saksi  testimonium  de
01176|auditu, konteksnya di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b
01177|itu  berorientasi  kepada  saksi  testimonium  de  auditu.  Di  ayat  (1)-nya  itu
01178|disebutkan secara tegas ”tentang adanya tindak pidana dan T erdakwa lah
01179|yang bersalah”, kemudian di ayat (3) hururf b-nya menyatakan saksi-saksi itu
01180|membenarkan suatu kejadian atau keadaan saja;
01181|- Bahwa  sehubungan  dengan  adanya  dua  pemikiran  berkaitan  dengan
01182|pembuktian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 25 Undang-Undang
01183|
01184|TPKS  dimana  pendapat  yang  pertama  menyebutkan  ketentuan  tersebut
01185|merupakan  perluasan  untuk  pembuktian  khusus  untuk  perkara  kejahatan
01186|seksual karena dibagian awal dari Undang-Undang tersebut disebutkan juga
01187|yang  dimaksud  dengan  kekerasan  seksual  tersebut  termasuk  kekerasan
01188|seksual yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain sehingga
01189|ada beberapa yang kemudian menggunakan ketentuan Pasal 25 Undang-
01190|Undang TPKS tersebut  dalam perkara yang tidak menggunakan atau yang
01191|tidak  terbukti  Undang-Undang  TPKS,  misalnya  terbuktinya  KUHP  atau
01192|Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada pendapat yang kedua yang
01193|menyatakan  ini  sifatnya  spesifik  yang  menyatakan  ketentuan  Pasal  25
01194|Undang-Undang TPKS tersebut untuk tindak pidana yang disebut di dalam
01195|Undang-Undang TPKS, menurut Ahli, Ahli diajarkan oleh Prof. Arief Sidharta,
01196|kita di dalam memahami norma, kalau paham legalistis, aliran prositivisme
01197|pasti ia menyatakan tidak bisa, apa yang dinyatakan oleh Undang-Undang itu
01198|lah yang bisa dilakukan, kemudian aliran progresif yang dikemukan oleh Prof.
01199|Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  itu  perlu,  undang-udang  lain  tidak
01200|masalah karena dengan pemahaman dalam hukum pidana pembuktian itu
01201|hukum  itu  berkembang,  jadi  tidak  saklek.  Jadi  perkembangan  hukum  ini
01202|menjadi masalah yang harus kita akomodir. Prinsip dasarnya apakah hukum
01203|mengikuti  perkembangan  masyarakat  atau  masyarakat  mengikuti
01204|perkembangan hukum, maka ada aliran hukum yang bernama aliran hukum
01205|integratif,  aliran  tersebut  mengatakan  ini  ada  kebutuhan  hukum,  adanya
01206|kekosongan hukum, kalau adanya kekosongan hukum masa kita membentuk
01207|hukum yang baru, nah ada hukum-hukum yang lain yang dapat dijadikan
01208|perluasan. Kita harus melihat konteks kalau kami sebut, nucleus dengan
01209|plasma. Karakteristik kejahatan itu kalau misalnya pelecehan seksual hampir
01210|sama-sama ia bisa masuk ke dalam undang-undang misalnya pornografi, atau
01211|undang-undang perlindungan anak, KUHP dan sebagainya, maka seandainya
01212|undang-undangnya tidak diatur rumusnya di dalam hukum pidana itu adalah
01213|kita jangan kalah dengan pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan semakin
01214|canggih  karena  kita  anggap  hukum  kita  tertinggal  akhirnya  tidak  sampai
01215|kesana. Untuk itulah aliran progresif mengejar itu untuk keluar dari kekakuan
01216|hukum itu. Kemudian Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
01217|juga  mengatur  berkaitan  dengan  rechtvinding karena  hakim  juga  sumber
01218|hukum berupa yurisprudensi. Jadi menurut Ahli  tergantung kita menganut
01219|pendapat yang mana;
01220|- Bahwa  mengenai ketentuan restitusi dan kompensasi dalam perkara yang
01221|
01222|T erdakwanya  didakwa  dengan  Undang-Undang  TPKS,  pertama  Ahli
01223|menjelaskan tentang aliran dulu, ada yang namanya aliran klasik, aliran klasik
01224|itu menekankan bahwa hukum pidana itu berorientasi kepada penghukuman,
01225|kemudian  ada  aliran  modern  berorientasi  kepada  perbaikan.  Kemudian
01226|konteks  keadilannya  berbeda-beda,  pertama  keadilan  restributif,  keadilan
01227|restitutif,  kemudian  ada  restorative  justice,  lalu  ada  keadilan  transformal.
01228|Kemudian kita akan melihat, karena ia termasuk ke dalam kualifikasi delik pasti
01229|disertai  dengan  ancaman  pidana,  ancaman  pidana  pasti  menyertainya,
01230|biasanya  ancaman  pidana  itu  ditambah  dengan  denda.  Kalau  berkaitan
01231|dengan restitusi, rehabilitasi  dan  sebagainya  itu  konteksnya  bukan  dalam
01232|pemidanaan tapi konteksnya menyelesaikan di luar daripada sistem peradilan
01233|pidana. Jadi  setiap  tahapan boleh. Misalnya  Majelis  Hakim  menyarankan
01234|kepada Korban, kalau Korban juga tidak mau maka dia akan mengedepankan
01235|sanksi pidana untuk itu karena sudah ditawarkan. Ini memang perkembangan
01236|hukum, itulah progresif itu;
01237|- Bahwa mengenai penghitungan restitusi dalam perkara tindak pidana kekersan
01238|seksual, kalau Ahli melihatnya kaitannya dengan rasionalitas, nanti Hakim akan
01239|menilai  berkaitan  dengan  kompensasi  yang  diajukannya  itu,  biasanya
01240|kompensasi yang diajukan tersebut tidak mungkin rendah, nantinya Hakim
01241|secara  arif  dan  bijaksana  akan  menilai  rasionalitas  berkaitan  dengan
01242|kompensasi itu, yang penting Majelis Hakim sudah menyarankan tentang itu.
01243|Berarti kita sudah mengacu kepada sistem pemidanaan yang bersifat alternatif;
01244|- Bahwa kalau mengenai Saksi a de charge, T erdakwa mempunyai hak ingkar
01245|dan ia mempunyai hak juga untuk menghadirkan saksi yang meringankan dia.
01246|T etapi berkaitan dengan penilaian oleh Hakim, berkaitan dengan saksi yang
01247|meringankan tersebut tetap Hakim akan menilainya apakah relevan atau tidak,