04964|        Menimbang bahwa   Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  telah
04965|menerima  uang  dari  28  orang  peserta  didik  yang  telah   Saksi Wahyu
04966|Sutantri Als Bu Wahyu  daftarkan ke Terdakwa dari LPK. PT R SEI Lombok
04967|Timur untuk biaya Pendidikan yaitu sejumlah Rp.201.000.000, 00 (dua ratus
04968|satu  juta  rupiah),  uang  tersebut  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu
04969|Terdakwa gunakan untuk biaya Pendidikan, biaya makan, biaya asrama dan
04970|biaya operasional dan Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  menerima uang
04971|dari 28 orang peserta didik yang telah Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
04972|daftarkan ke LPK. PT R SEI Lombok Timur untuk biaya  intervew/beli Job
04973|yaitu sejumlah Rp.700.000.000, 00 (tujuh ratus juta rupiah),  dengan  Saksi
04974|Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  mendapatkan fee Rp. 70.000.000,00 (tujuh
04975|puluh  juta  rupiah)   uang  tersebut  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu
04976|serahkan  kepada  pihak  LPK.  PT  RSEI dalam  hal  ini  Terdakwa  selaku
04977|Direktur atau pimpinan LPK. PT R SEI dan   Total keseluruhan uang yang
04978|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu terima dari 28 orang peserta didik yang
04979|telah Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  daftarkan ke LPK. PT R SEI milik
04980|Terdakwa  yang  terletak  Lombok Timur untuk biaya intervew/beli Job dan
04981|biaya pendidikan yaitu sejumlah Rp.901.000.000, 00 (sembilan ratus satu
04982|juta rupiah);
04983|          Menimbang bahwa  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  adalah
04984|Pimpinan/Ketua LKP Wahyuyyuha Mataram  yang telah mempunyai izin
04985|Menyelenggarakan  Kursus  Pembinaan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan
04986|Pendidikan  Non  Formal  (P  PAUD  PNF)  dengan  ijin  Nomor  :
04987|421.9/114.81/Disdik.B2/IV/2022 dengan jenis Pendidikan Care Giver;
04988|           Menimbang bahwa Terdakwa adalah  sebagai Direktur dari  PT
04989|Radar Sumaedy Effendy Indonesia (PT RSEI) yang bergerak dalam bidang
04990|Jasa Pengiriman Tenaga kerja ke dalam dan luar negeri ,Pembangunan,
04991|Perdagangan, Perisdustrian, Percetakan, Perbengkelan dan Pengangkutan
04992|Darat  di antaranya Jasa pengiriman/Penyaluran Tenaga Kerja dan Magang
04993|Luar negeri khususnya ke Negara Jepang sebagaimana  Akta Pendirian
04994|Perseroan  Terbatas   PT  Radar  Sumaedy  Effendy  Indonesia  Nomor  07
04995|tanggal 14 Februari 2019;
04996|Hal. 134 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04997|Paraf
04998|
04999|           Menimbang bahwa perbuatan Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
05000|yang  bekerjasama  dengan  Terdakwa  dan  Saksi  Galih  Santika   yang
05001|menawarkan kerja magang kepada Para Saksi korban yang akan mengikuti
05002|kursus di LKP wahyyuyuha Mataram dengan membayar biaya pendaftaran,
05003|beli job/ keberangkatan  dari para Saksi korban  mulai bulan Desember 2023
05004|bertempat di JL. KH. Mansyur  GG. Garuda Nomor.1 , Kel. Dasan sari, Kec.
05005|Selaparang, Kota Mataram  dan di Kota Mataram  kepada 28 (dua puluh
05006|delapan) orang dengan memberikan janji – janji akan memberangkatkan kerja
05007|magang Para Saksi Korban paling lama bulan September 2024, sehingga
05008|Para Saksi Korban menjadi  yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang
05009|kepada Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu yang jumlahnya berfariasi antara
05010|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  sampai  dengan
05011|Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)   melalui  bendahara  LKP
05012|wahyyuyuha Mataram yaitu Saksi Marwan Hakim yang merupakan suami
05013|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu namun kenyataannya Para Saksi Korban
05014|tidak  diberangkatkan  magang   ke  Jepang  sehingga  Para  Saksi  korban
05015|mengalami kerugian materil uang  yang telah disetorkan tersebut sehingga
05016|termasuk dengan cara  penipuan;
05017|          Menimbang bahwa Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu bekerjasama
05018|dengan LPK  PT RSEI dengan direkturnya Terdakwa yang perusahaanya
05019|tidak memiliki Sending Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga
05020|kerja Magang,  dan juga selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama
05021|dengan Saksi Galih Santika Fadilakusumah  dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda
05022|yang  wilayahnya  di  jawa  Barat  sehingga  walaupun  mempunyai  Sending
05023|Organisation tetapi tidak dibenarkan  beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi
05024|NTB sehingga  para Saksi Korban akhirnya tidak  diberangkatkan magang di
05025|Jepang  dan hal tersebut telah diketahui oleh  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
05026|Wahyu  karena Saksi  Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu lembaga  Kursusnya
05027|diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan  saja dan tidak dapat
05028|menjanjikan siswa  untuk magang ke Jepang apalagi  Saksi Wahyu Sutantri
05029|Als  Bu  Wahyu melalui Suaminya   Saksi  Marwan  hakim  Als  Pak Marwan
05030|selaku Bendahara  LKP  wahyyuyuha Mataram  telah mengambil uang dari
05031|Para Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan
05032|disalurkan kembali kepada Terdakwa dari PT RSEI dan perbuatan Terdakwa
05033|tersebut dapat dianggap melakukan perekrutan dengan cara penipuan ;
05034|Hal. 135 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05035|Paraf
05036|
05037|           Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Hulwatul Fitriati Als Fitri
05038|yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Saksi  Muhammad  Khualid,  yang
05039|bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Hykal M Rasidi yang bersesuaian
05040|dengan  keterangan  Saksi  Ema  Listiani   Als  Ema,  Saksi  Wiwin   Rodiyan
05041|Saputra S. Pd, Saksi Abdul Azis Als Azim, Saksi Septian Dwi Aryandi yang
05042|bersesuaian dengan keterangan Terdakwa  dan barang bukti bahwa  Saksi
05043|Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  telah menawarkan dan mengajak para Saksi
05044|Korban tersebut di atas bekerjasama dengan  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
05045|Wahyu dari LKP Wahyuyyuha Mataram bekerjasama dengan LPK  PT RSEI
05046|dengan  direkturnya  Terdakwa  yang  perusahaanya  tidak  memiliki  Sending
05047|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
05048|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
05049|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  untuk  mengikuti  kerja
05050|magang setelah mengikuti kursus bahasa jepang  di LKP milik Saksi Wahyu
05051|Sutantri  Als  Bu  Wahyu  bekerjasama  dengan  LPK   PT  RSEI  dengan
05052|direkturnya  Terdakwa  yang  perusahaanya  tidak  memiliki  Sending
05053|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
05054|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
05055|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  dimana  Saksi Wahyu
05056|Sutantri Als Bu Wahyu  dari  LKP  wahyyuyuha Mataram  dengan meminta
05057|biaya kursus dan keberangkatan   tanpa memperhatikan ketentuan hukum
05058|yang  mengatur  program  magang  di  luar  negeri  yaitu  Peraturan  Menteri
05059|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara
05060|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri  oleh  karena  itu
05061|perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan bekerjasama dengan Saksi
05062|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu dan Saksi  Galih Santika Fadilakusumah
05063|dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  termasuk kategori melakukan perekrutan
05064|sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun
05065|2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan
05066|perbuatan Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu   bersama – sama dengan
05067|Terdakwa dari LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih Santika
05068|Fadilakusumah  dari   LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  dengan  tujuan
05069|mendapatkan uang dari Para Saksi Korban  yaitu dengan Total sejumlah
05070|Rp.901.000.000,00 (sembilan  ratus  satu  juta  rupiah)  sehingga  termasuk
05071|kedalam  dengan  tujuan  eksploitasi  yaitu  eksploitasi  ekonomi  karena
05072|Hal. 136 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05073|Paraf
05074|
05075|berbentuk uang  karena uang jumlah tersebut  sampai dengan saat ini belum
05076|dikembalikan kepada Para Saksi Korban dan karena dilakukan  bertempat di
05077|LKP WAHYUYYUHA Mataram  yang beralamat di Jl KH. Mansyur Dasan sari
05078|Gang Garuda No.2 Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan, Kota Mataram dan di
05079|Kota Mataram  Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh karena itu  perbuatan
05080|tersebut masih masuk wilayah Negara Republik Indonesia  dengan demikian
05081|unsur ini telah terpenuhi;
05082|Ad.4.  Unsur  Orang  yang  merencanakan  atau  melakukan  permufakatan
05083|jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
05084|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan   merencanakan  yaitu
05085|membuat rencana ;
05086|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  permufakatan jahat  yaitu
05087|sepakatnya 2(dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana ;
05088|Menimbang bahwa untuk dapat dianggap sebagai permufakatan jahat,
05089|harus terpenuhi unsur-unsur berikut:
05090|1. Adanya dua orang atau lebih: Harus ada kesepakatan antara dua
05091|orang atau lebih;
05092|2. Adanya kesepakatan: Para pihak telah bersepakat atau bersekongkol
05093|untuk melakukan suatu kejahatan;
05094|3. Adanya tujuan melakukan tindak pidana: Kesepakatan tersebut
05095|ditujukan untuk melakukan tindak pidana;
05096|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan
05097|Orang yaitu sebagaimana ketentuan Pasal I butir 2 Undang Undang Nomor 21
05098|Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah
05099|setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
05100|pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
05101|Menimbang bahwa  yang dimaksud  dengan  Perdagangan Orang  yaitu
05102|sebagaimana ketentuan Pasal I butir 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007
05103|tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan
05104|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
05105|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
05106|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
05107|Hal. 137 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05108|Paraf
05109|
05110|atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
05111|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
05112|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
05113|untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
05114|Menimbang bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Wahyu Sutantri
05115|Als Bu Wahyu  dari LKP Wahyuyuha mataram/wahyu yuha ilahi dimana LPK  PT
05116|RSEI dengan direkturnya Terdakwa yang perusahaanya tidak memiliki Sending
05117|Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga kerja Magang,  dan juga
05118|selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama dengan Saksi Galih  Santika
05119|Fadilakusumah  dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda yang wilayahnya di Jawa Barat
05120|sehingga walaupun mempunyai Sending Organisation tetapi tidak dibenarkan
05121|beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi NTB sehingga  para Saksi Korban
05122|akhirnya  tidak   diberangkatkan  magang  di  Jepang   dan  hal  tersebut  telah
05123|diketahui oleh Terdakwa karena Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  lembaga
05124|Kursusnya diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan  saja dan
05125|tidak dapat menjanjikan siswa  untuk magang ke Jepang begitu pula dengan
05126|LPK   PT  RSEI    dan  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu   dari  LKP
05127|wahyyuyuha/wahyu yuha ilahi  Mataram telah mengambil uang tersebut di atas
05128|dari Para Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan
05129|disalurkan kembali kepada Terdakwa dari LPK PT RSEI dan oleh Terdakwa  dari
05130|LPK PT RSEI disalurkan sebagian kepada Saksi Galih Santika Fadilakusumah
05131|dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  oleh karena itu terbukti ada kerjasama antara 3
05132|pihak yaitu  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu   Terdakwa, dan Saksi Galih
05133|Santika Fadilakusumah dan adanya kesepakatan serta tujuan dalam melakukan
05134|perdagangan orang yaitu dalam perkara ini  melakukan perekrutan dengan cara
05135|penipuan  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
05136|kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi secara ekonomi (uang)
05137|dengan  pemerasan  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  atau  materi
05138|berupa  uang  dan  perbuatan   tersebut  dilakukan   wilayah  Negara  Republik
05139|Indonesia sebagaimana ketentuan  Pasal 2  Undang Undang Nomor 21 Tahun
05140|2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang oleh karena itu
05141|termasuk   melakukan  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana
05142|perdagangan orang sehingga unsur ini terpenuhi;
05143|Menimbang  bahwa  karena  di  dalam  dakwaannya  Penuntut  Umum
05144|menyertakan  ketentuan  Pasal  84  ayat  (2)  KUHAP  maka  Majelis  Hakim
05145|Hal. 138 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05146|Paraf
05147|
05148|mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu
05149|Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,
05150|berdiam  terakhir,  di tempat  ia diketemukan  atau  ditahan,  hanya  berwenang
05151|mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar
05152|saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada
05153|tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu
05154|dilakukan dan karena dalam perkara ini  sebagian besar Saksi  dan Ahli berada
05155|di Mataram dan tindak pidana terjadi di Mataram oleh karena itu beralasan
05156|hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili perkara ini ;
05157|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 11 jo Pasal 2
05158|Undang  Undang   RI No mor   21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
05159|Pidana Perdagangan Orang  telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah
05160|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah   melakukan  tindak  pidana
05161|sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
05162|Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif  pertama  telah terbukti
05163|secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim tidak perlu
05164|membuktikan  dakwaan alternatif lainnya  ;
05165|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 11 jo Pasal 2
05166|Undang  Undang   RI No mor   21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
05167|Pidana Perdagangan Orang Jo  Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka
05168|Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
05169|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut
05170|Umum;
05171|Menimbang  bahwa  pembelaan  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa
05172|Mohon untuk  Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Pasal 11 jo. Pasal
05173|4  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  TPPO.  Atau,  bila  dianggap  perlu,
05174|menjatuhkan  pidana yang lebih ringan  secara proporsional dan adil, sesuai
05175|dengan  fakta  hukum  dan  nilai  keadilanTerdakwa  tidak  pernah  berniat  untuk
05176|melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) . Pokok perkara ini hanya
05177|berisi dugaan peran administratif, bukan eksploitasi atau penyalahgunaan apa
05178|pun. Terdakwa hanya memfasilitasi wawancara peserta magang, tanpa kontrol,
05179|dominasi, atau motivasi eksploitasi, murni keinginan membantu agar para calon
05180|peserta  magang  memperoleh  kemudahan  untuk  menggapai  keinginannya,
05181|mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena telah terbukti
05182|LPK PT RSEI yang digunakan oleh Terdakwa  tidak mempunyai SO (Sending
05183|Hal. 139 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05184|Paraf
05185|
05186|Organization) dalam melakukan pengiriman tenaga Magang  ke luar negeri dan
05187|Terdakwa  mengetahui  hal  tersebut  sehingga  berupaya  bekerjasama  dengan
05188|LPK Sanusi Pusaka Sunda yang direkturnya  Saksi Galih Santika yang berada
05189|posisinya di luar Provinsi NTB  dan Terdakwa telah terbukti menerima uang fee
05190|dari Para Saksi Korban yang dikirimkan Saksi Wahyu Sutantri S.Si Alias Bu
05191|Wahyu  oleh karena itu beralasan untuk menolak dalil pembelaan dari Terdakwa
05192|ini ;
05193|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
05194|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
05195|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf, serta  Terdakwa  mampu
05196|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
05197|pidana;
05198|            Menimbang, bahwa karena dalam  Pasal 11 jo Pasal 2 Undang Undang
05199|RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05200|Orang Jo  Pasal 84 ayat (2) KUHAP,  bahwa ancaman  pidana yang dijatuhkan
05201|adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan
05202|kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa
05203|maka diganti dengan pidana kurungan;
05204|Menimbang  bahwa  dalam  tuntutannya  Penuntut  Umum  menuntut
05205|adanya  restitusi   oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  akam  mempertimbangkan
05206|restitusi tersebut ;
05207|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  Restitusi  sebagaimana
05208|ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang Undang  RI Nomor  21 Tahun 2007 Tentang
05209|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah  pembayaran ganti
05210|kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan
05211|yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang
05212|diderita korban atau ahli warisnya;
05213|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  (Lembaga  Perlindungan
05214|Saksi  dan  Korban  (LPSK)  mengajukan  Restitusi  sebagaimana  Pengajuan
05215|Restitusi  Nomor  : R - 4538/4.1.IP/LPSK/7/2025 tanggal 11 Juli 2025  yang
05216|ditujukan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  NTB   atas  permohonan  Surat
05217|permohonan restitusi kepada Ketua LPSK dari Sdr. Hulwatul Fitriati tanggal 10
05218|Juli 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya  dan Majelis
05219|Hakim  telah mempertimbangkan dan telah melakukan penilaian restitusi  serta
05220|rincian  dan  dan penghitungan kerugian oleh LPSK  terlampir, dan Majelis
05221|Hal. 140 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
05222|Paraf
05223|
05224|Hakim menilai bahwa dikarenakan diajukan melalui Penuntut Umum sehingga
05225|dalam  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1
05226|Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian