01339|bertanggung  jawab,  dengan  catatan  memang  telah  diketahui  jika  tidak
01340|memenuhi  persyaratan  tetapi  tetap  di  loloskan,  misalnya  merubah  tahun
01341|kelahiran atau menerima suatu imbalan, maka jelas terdapat mens rea atau
01342|sikap  batin  jahat  yang  artinya  bisa  saja  seluruh  pelaku  bersama-sama
01343|memiliki niat jahat dan bisa saja satu orang saja yang berniat jahat dan
01344|memutuskan;
01345|
01346|- Bahwa jika pelaku pidana berjumlah lebih dari satu orang, tetapi pelaku
01347|yang  disangkakan  hanya  sendiri,  maka  hal  tersebut  tetap  saja  tidak
01348|menyebabkan batalnya dakwaan dan pelaku yang diajukan sendiri itu tetap
01349|dapat dihukum pidana. Namun, tetap saja bahwa perlu ditemukan dalam
01350|suatu tindak pidana tersebut apakah ada 2 alat bukti yang menunjukkan dan
01351|membuktikan  kesalahannya  serta  dapat  meyakinkan  hakim  yang
01352|menyatakan Terdakwa tersebut melakukan tindakan yang memenuhi semua
01353|unsur;
01354|- Bahwa jika memang terdapat banyak pelaku tetapi kemudian hanya
01355|dihadirkan satu pelaku dan tidak dijunctokan Pasal 55 KUHP, maka dalam
01356|pertimbangan hakim dapat dituliskan “Terdakwa bersama yang lainnya dapat
01357|diproses dalam berkas persidangan yang lainnya”, sehingga meskipun tidak
01358|dijunctokan  Pasal  55  KUHP  tidak  akan  membatalkan  dakwaan  selama
01359|Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana tersebut berdasarkan 2 alat
01360|bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa pelaku tidak bertindak sendirian;
01361|- Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 3 (tiga)
01362|tujuan  utama,  yaitu:  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfatan
01363|hukum.  Didalam  pelaksanaannya  akan  selalu  ada  perdebatan,  seperti
01364|misalnya jika memilih keadilan, maka semua orang dipidana sesuai dengan
01365|perbuatannya, tetapi dari segi kewajaran hukum tentu tidak bisa seperti itu,
01366|jika  ada  orang  mencuri  becak  dan  orang  mencuri  mobil,  tentu  berbeda
01367|kualitas kriminalnya. Bahwa hukum telah menentukan ketika terjadi suatu
01368|perdebatan seperti itu, maka tujuan hukum adalah keadilan hukum bukan
01369|kepastian hukum. Bahwa demi keadilan hukum, seseorang dapat dilepaskan
01370|dari suatu kesalahan, sehingga tujuan akhir dalam perkara tersebut adalah
01371|keadilan. Oleh karena itu, setiap kasus dapat berbeda hasil putusannya;
01372|- Bahwa  roh utama atau tujuan utama sistem peradilan pidana adalah
01373|keadilan  hukum.  Sehingga,  jika  hal  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan,
01374|maka  Hakim  berdasarkan  keyakinannya  dalam  konteks  keadilan  dapat
01375|memutuskan jika pelaku tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawaban
01376|sendiri.  Namun,  dalam  konteks  kepastian  hukum,  apabila  seseorang
01377|melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, kemudian
01378|orang  lain  tersebut  tidak  dipidana,  maka  tidak  menghapuskan  perbuatan
01379|melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang dihadapkan sendirian itu,
01380|karena  perbuatan  materiil  nya  terpenuhi  dengan  2  (dua)  alat  bukti  dan
01381|
01382|keyakinan hakim sesuai fakta persidangan. Tetapi, hal ini kembali menjadi
01383|kebijaksanaan  hakim  dalam  menentukan  apakah  lebih  mengedepankan
01384|keadilan hukum atau kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara;
01385|- Bahwa yang dimaksud sebagai Penyelenggara Negara dalam Undang-
01386|Undang Tipikor, meliputi gubernur, menteri, presiden, walikota, serta pejabat
01387|yang mengurus wilayah strategis negara termasuk pegawai imigrasi;
01388|- Bahwa mengenai Pasal 56 ke-2 KUHP itu adalah aturan terkait orang
01389|yang membantu terjadinya tindak pidana. Perbedaan  medepleger,  pleger,
01390|dan  doen pleger  adalah  medepleger  yaitu pelaku tindak pidana yang ikut
01391|melakukan satu atau dua unsur tindak pidana, misalnya Ahli mencuri barang
01392|didalam rumah orang, Ahli bertindak untuk membuka pintu dan teman lain
01393|yang  mengambil  barang,  maka  teman  yang  mengambil  barang  tersebut
01394|dipidana sebagai pelaku utama tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan
01395|Ahli dipidana sebagai pelaku penyertaan karena menyelesaikan salah satu
01396|unsur pidana yaitu menyebabkan dapat diambilnya barang tersebut, bahwa
01397|ada perbuatan materiil yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi;
01398|- Bahwa  terkait  pelaku  pembantuan,  misalnya  ada  seseorang  mau
01399|mencuri rumah kemudian Ahli pinjami obeng, maka Ahli tidak terlibat tetapi
01400|Ahli  mengetahui  jika  obeng  tersebut  memang  akan  digunakan  untuk
01401|melakukan pencurian. Terdapat 2 (dua) unsur  medepleger, yang pertama
01402|unsur  subyektif  yaitu  pelaku  menginginkan  tindak  pidana  itu  terjadi,
01403|kemudian  pelaku  pembantuan  memiliki  tujuan  membantu  untuk
01404|menyelesaikan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur kedua yaitu unsur
01405|obyektif,  dimana  pelaku  melakukan  tindakan  untuk  membantu
01406|menyelesaikan tindak pidana tersebut;
01407|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-1 KUHP adalah membantu saat terjadinya
01408|tindak pidana, seperti misalnya seseorang bertugas menjaga pintu depan
01409|dan orang lainnya masuk kerumah tersebut untuk mencuri atau cukup hanya
01410|memberikan sarana atau kesempatan atau info keterangan seperti misalnya
01411|informasi “itu rumahnya Pak Priyo kosong, kamu masuk saja, Saya yang
01412|jaga”  nah  tindakan  seperti  ini  adalah  tindakan  pelaku  pembantu  tindak
01413|pidana.  Bahwa  didalam  kasus  seperti  ini,  jika  ada  kesepakatan  ada
01414|pemalsuan  syarat-syarat  di  imigrasi  yang  diloloskan  maka  tindakan  ini
01415|bukanlah  pembantuan  melainkan  penyertaan  tindak  pidana.  Seperti
01416|contohnya  kasus  korupsi  di  Kota  Malang  yang  dilakukan  oleh  beberapa
01417|
01418|orang  termasuk  Sutiaji,  namun  beliau  tidak  dipidanakan.  Tetapi,  didalam
01419|pertimbangan  putusan  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan
01420|“Terdakwa bersama-sama Sutiaji menyerahkan uang itu”;
01421|- Bahwa  jika  perspektif  yang  dikedepankan  adalah  kepastian  hukum,
01422|maka tidak dimasukannya juncto Pasal 55 KUHP bukanlah alasan pembenar
01423|yang dapat menghapuskan tindak pidana pelaku materiil tersebut. Tetapi, jika
01424|persepektif  keadilan  yang  dikedepankan,  maka  seluruh  pelaku  harus
01425|dilibatkan dengan memerintahkan jaksa untuk memperoses dalam berkas
01426|perkara yang lain;
01427|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, jika tidak ada kesengajaan yang
01428|dilakukan oleh Pelaku maka tidak dapat dipidana dengan pasal tersebut.
01429|Karena kesengajaan tersebut berarti mengetahui dan menghendaki tindak
01430|pidana  tersebut  terjadi.  Seperti  contohnya,  jika  ada  seorang  pelaku
01431|menunggu didepan rumah dan pelaku lainnya mengambil barang maka itulah
01432|yang  dapat  dipidanakan  dengan  pasal  ini.  Namun,  akan  berbeda  ketika
01433|seorang pelaku hanya mengatakan rumah tersebut kosong karena pemilik
01434|rumah sedang berada diluar, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan
01435|karena tidak ada niat. Jika tidak ada kesengajaan dalam diri pelaku, maka
01436|tidak  memenuhi  unsur  subyektif  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP,
01437|sehingga  tidak  dapat  dipidana  dengan  pasal  tersebut.  Dalam  teori
01438|pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) teori besar yaitu teori conditio
01439|sine qua non  (semua pelaku menyebabkan terjadinya tindak pidana akan
01440|dipidana meskipun tidak terdapat niat jahat) dan teori  adequate causality
01441|(pelaku yang dipidana adalah pelaku utama saja yang memiliki sikap batin
01442|jahat);
01443|- Bahwa Instansi imigrasi tidak memiliki wewenang untuk menempatkan
01444|Pekerja Migran Indonesia, yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker;
01445|- Bahwa  suatu  kekuasaan  akan  menimbulkan  wewenang.
01446|Penyalahgunaan  kekuasaan  adalah  merujuk  pada  kewenangan  karena
01447|pelaksanaan kekuasaan itu sendiri adalah dengan kewenangan, sehingga,
01448|penyalahgunaan  kekuasaan  itu  akan  menimbulkan  penyalahgunaan
01449|wewenang;
01450|- Bahwa  melakukan tindakan sesuai SOP adalah bukan suatu tindakan
01451|menyalahgunakan wewenang;
01452|
01453|- Bahwa  tindakan  menyalahgunakan  wewenang  terbagi  menjadi  dua,
01454|yang pertama adalah tidak menjalankan wewenang sama sekali dan yang
01455|kedua adalah melakukan tindakan melebihi kewenangannya;
01456|- Bahwa  unsur-unsur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Tindak  Pidana
01457|Perdagangan Orang : pertama adalah setiap penyelenggara negara yang
01458|artinya pelaku harus seorang penyelenggara negara yang mana termasuk
01459|petugas  imigrasi.  Kedua  adalah  menyalahgunakan  kekuasaan  yang
01460|mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang  artinya
01461|penyalahgunaan kekuasaan tersebut apakah mengakibatkan terjadi tindak
01462|pidana perdagangan orang atau tidak;
01463|- Bahwa yang bertanggung jawab  bila kejahatan dilakukan oleh institusi
01464|adalah  siapa  yang  mempunyai  kewenangan  atau  yang  mengambil
01465|keputusan, misalnya direktur utama, bupati, walikota;
01466|- Bahwa bila manipulasi oleh pemohon dan tidak ada pengetahuan dari
01467|petugas  imigrasi,  maka  pemohon  itulah  yang  harus  bertanggung  jawab.
01468|Namun  jika  ada  kerjasama,  kesepakatan  dan  imbalan,  maka  dapat
01469|dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang;
01470|- Bahwa  didalam Pasal 184 KUHAP telah menyatakan jika satu Saksi
01471|bukanlah Saksi atau biasa disebut dengan  unus testis nullus testis . Tetapi,
01472|satu keterangan Saksi tersebut dapat menjadi bukti sepanjang ada alat bukti
01473|yang lain. Sehingga, jika tidak ada alat bukti yang lain, maka tidak bisa
01474|dijadikan  sebagai  bukti.  Dalam  suatu  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01475|maka harus dibuktikan dan dihadirkan seluruh pelakunya untuk membuktikan
01476|perbuatan materiil yang didakwakan. Sehingga, jika perbuatan materiilnya
01477|adalah  menempatkan,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  siapa  yang
01478|menempatkan secara tidak sah. Kemudian jika perbuatan materiilnya adalah
01479|eksploitasi,  maka  siapa  yang  mengeksploitasi  perlu  dihadirkan  dan
01480|dibuktikan.  Lalu,  jika  perbuatan  materiilnya  adalah  mengirimkan  ke  luar
01481|negeri,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  bukti  pengiriman  dan
01482|permintaan pengirimannya seperti apa;
01483|Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak
01484|tahu;
01485|2. HENDRA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya me mberikan
01486|pendapat sebagai berikut:
01487|
01488|- Bahwa Ahli bekerja di Dirjen Imigrasi bagian Lalu Lintas Keimigrasian.
01489|Namun, saat ini Ahli telah dimutasi ke bagian pengawasan dan tindakan;
01490|- Bahwa berdasarkan berita acara, Ahli memberikan sedikit gambaran
01491|terhadap perkara Terdakwa adalah jika tidak ada yang menyalahi prosedur
01492|dan  undang-undang  keimigrasian,  maka  Ahli  merasa  Terdakwa  telah
01493|menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
01494|- Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat proses pengecekan imigrasi
01495|di terminal keberangkatan bandara  adalah  paspor,  boarding pass , masuk
01496|dalam daftar cekal atau tidak;
01497|- Bahwa bila pada saat pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP
01498|yang ada, maka boleh diberangkatkan ke luar negeri;
01499|- Bahwa  petugas  imigrasi  tidak  bisa  memberhentikan  perjalanan
01500|seseorang ke luar negeri bila dalam pemeriksaannya sudah sesuai dengan
01501|SOP;
01502|- Bahwa  terkait  penerbitan  Paspor,  berdasarkan  Peraturan  Menteri
01503|Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tahun  2022,  maka
01504|semuanya  melalui  E-paspor  atau  aplikasi  paspor  dan  itu  ada  SOP  nya
01505|masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara singkat, pengambilan
01506|geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
01507|- Bahwa  terkait  alur  pemeriksaan  keimigrasian  seluruhnya  adalah
01508|berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
01509|Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan
01510|Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Undang-Undang
01511|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
01512|- Bahwa  Dokumen  yang  dibutuhkan  adalah  fotokopi  KTP,  KK,  akte
01513|kelahiran/ijazah/buku  nikah  dan  terkait pembuatan  paspor  biasanya  pada
01514|saat proses wawancara atau klarifikasi dokumen, biasanya diminta berkas
01515|asli dan pada saat memasukkan berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan
01516|berkas asli untuk diverifikasi;
01517|- Bahwa  terkait keberangkatan WNI ke luar negeri, maka berkas yang
01518|diperlihatkan kepada petugas bandara adalah paspor, kemudian jika paspor
01519|masih  memiliki  masa  berlaku  yang  panjang  serta  paspor  tersebut  tidak
01520|terdapat indikasi palsu, maka kemudian akan dilakukan pengecekan tiket
01521|atau boarding pass secara singkat akan dilakukan pengecekan terkait tujuan
01522|yang akan dituju negara mana, kemudian petugas akan memeriksa ke dalam
01523|
01524|sistem imigrasi apakah penumpang tersebut terdaftar dalam daftar cegah
01525|dan cekal atau tidak;
01526|- Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti apakah
01527|pemohon suami- istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia tertera sendiri
01528|di Kartu Keluarga, kemudian wawancara singkat tujuan kemana, dan benar
01529|atau tidak dokumen yang diajukan kemudian tujuannya untuk wisata atau
01530|kerja;
01531|- Bahwa terkait pembuatan paspor tidak ada batas umur dan anak-anak
01532|juga bisa membuat paspor;
01533|- Bahwa  jika tujuannya bekerja sekarang tidak ada dokumen tambahan
01534|yang diminta oleh petugas imigrasi, demikian pula untuk umroh, dahulu ada
01535|persyaratan seperti rekomendasi dari Kementrian Agama, tetapi sekarang
01536|sudah tidak ada;
01537|- Bahwa di SOP imigrasi setelah wawancara biasanya 4 hari kerja sudah
01538|selesai paspornya;
01539|- Bahwa Tidak ada ketentuan wilayah hukum pembuatan paspor, seluruh
01540|WNI bisa melakukan pembuatan paspor di semua kantor imigrasi di seluruh
01541|Indonesia;
01542|- Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli  adalah
01543|wajib pada saat verifikasi;
01544|- Bahwa  apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja saat
01545|pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak sah dan tidak
01546|bisa di terbitkan;
01547|- Bahwa  paraf petugas imigrasi dalam paspor tersebut hal yang  tidak
01548|wajib;
01549|- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk keberangkatan WNI ke luar
01550|negeri  di kantor  imigrasi  bandara  adalah pertama, masa berlaku  paspor,
01551|kedua,  tujuan  tiket  kemana,  ketiga,  penumpang  masuk  dalam  daftar
01552|pencekalan untuk ke luar negeri atau tidak;
01553|- Bahwa  pada  klasifikasi  tingkat  bawah,  selain  petugas  counter dan
01554|petugas  bandara,  ada  juga  Kasi  Seksi  Pemeriksaan  dan  diatasnya  ada
01555|Kepala Seksi Pemeriksaan. Di Bandara Ngurah Rai ada kepala pertama dan
01556|kepala seksi pemeriksaan serta biasanya ada 1 sampai 4 seksi. Kemudian,
01557|ada tingkatan tertinggi yaitu kepala bidang pemeriksaan imigrasi;
01558|
01559|- Bahwa ketika ada permasalahan di kantor pemeriksaan imigrasi, maka
01560|secara  berjenjang  sebelum  sampai  laporan  kepada  kepala  seksi
01561|pemeriksaan, biasanya di Bandara ada petugas supervisor, setelah itu dari
01562|supervisor kepada kepala seksi dan kemudian kepada kepala bidang;
01563|- Bahwa terkait pengambilan keputusan suatu permasalahan di Bandara,
01564|biasanya  tergantung  daripada  tingkatan  masalah  itu  sendiri.  Bahwa  jika
01565|permasalahan tersebut masih bisa diputuskan oleh bagian  counter, maka
01566|boleh diputuskan oleh seksi  counter, jika tidak bisa maka akan diputuskan
01567|oleh  supervisor,  lalu  lanjut  ke  bagian  atas  seterusnya  sampai  kepada
01568|tingkatan  kepala  bidang.  Pada  dasarnya  Pejabat  Imigrasi  pada  bagian
01569|tempat  pemeriksaan  imigrasi  sebenarnya  memiliki  kewenangan  untuk
01570|memutuskan sendiri apabila petugas ragu, terdapat masalah atau ditemukan
01571|keraguan maka bisa memutuskan;
01572|- Bahwa  sebenarnya perlakuan di setiap tempat pemeriksaan imigrasi
01573|berbeda dan sebenarnya tidak ada aturan untuk kekhususan penyediaan
01574|counter imigrasi, tidak ada perlakukan khusus pada  counter angka berapa,
01575|pemeriksaan  seperti  apa,  perlakuan  seperti  apa,  sehingga  seluruhnya
01576|tergantung pada kebutuhan. Bahwa ketika ada pejabat melintas dan ternyata
01577|saat itu antrian pemeriksaan banyak di jalur WNI atau ramai, maka bisa
01578|dilakukan pemeriksaan menggunakan jalur WNA;
01579|- Bahwa  terkait  fast track  sudah Saksi lampirkan dalam BAP, jika yang
01580|berlaku adalah fast track dari jalur WNI yang milik Garuda Indonesia karena
01581|memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) karena sepengetahuan Saksi yang
01582|memiliki kerja sama hanya dengan Garuda;
01583|- Bahwa SOP terkait fast track di tiap tempat pemeriksaan pasti berbeda;
01584|- Bahwa  apabila  fast track  dilakukan tanpa ada PKS (Perjanjian Kerja
01585|Sama) Saksi kurang mengetahui bagaimana dan terkait fast track, tidak akan
01586|bisa dipertanggungjawabkan;
01587|- Bahwa  perlakuan spesial untuk penumpang bandara di suatu waktu
01588|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01589|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01590|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01591|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01592|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01593|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01594|
01595|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01596|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01597|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01598|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01599|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01600|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01601|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01602|muncul adalah  tanda  berwarna hijau pada  sistem  memiliki arti  tidak ada
01603|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01604|Terhadap  pendapat Ahli  tersebut ,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01605|bahwa pendapat Ahli benar;
01606|3. TITIS WULANDARI,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  me mberikan
01607|pendapat sebagai berikut:
01608|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  BP2MI  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01609|Indonesia) sejak bulan Juli tahun 2022, Ahli menjabat sebagai Kepala BP3MI
01610|(Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia)  Provinsi  Jawa
01611|Timur yang berkedudukan di Jl. Bendul Mrisi No 2 Jagir Kec. Wonokromo
01612|Kota. Surabaya;
01613|- Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja  Migran
01614|Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Pasal 5
01615|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
01616|Indonesia,  yang  mana  persyaratan  tersebut  diantaranya  adalah  memiliki
01617|kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia
01618|minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan keterangan
01619|sehat  dari  pelayanan  kesehatan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  jaminan
01620|sosial dan dokumen lainnya;
01621|- Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang
01622|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran Indonesia telah
01623|diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Paspor,
01624|Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian
01625|Kerja;
01626|- Bahwa  sesuai  undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  boleh
01627|menempatkan Pekerja Migran Indonesia, yang diantaranya adalah Badan
01628|Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan system penempatan
01629|Government to Government (G to G)  atau Government to Private (G to P) ,
01630|
01631|Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah mendapat izin dari BP2MI,
01632|dan Untuk Kepentingan Usaha Sendiri (UKPS) untuk keperluan tempat kerja