01745|adalah Saksi Irvanudin Bin Kusniawan;
01746|- Bahwa setahu Saksi Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan kondisi
01747|mereka berada di Jepang dalam keadaan baik-baik saja;
01748|- Bahwa Saksi Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan tidak mengetahui
01749|keadaan mereka di Negara Jepang;
01750|- Bahwa setahu Saksi Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan mereka di
01751|Negara Jepang mendapatkan upah/gaji;
01752|- Terhadap  keterangan  Saksi  Deni  Maulana  Yusuf  Bin  Juju  Setiawan,
01753|Terdakwa  membenarkan;
01754|
01755|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01756|berikut:
01757|1. Ahli Eko Heru Misgiyanto, S.Pd Bin Sumijan  di bawah sumpah pada
01758|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01759|- Bahwa ahli dihadapkan di persidangan sebagai ahli dalam perkara ini
01760|karena dimintai keterangan sesuai dengan keahlian ahli yang berhubungan
01761|tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01762|
01763|- Bahwa pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut:
01764|a. Sekolah Dasar di SDN 1 Sidomulyo Punggur Lampung Tengah lulus
01765|dan tamat tahun 1986;
01766|b. Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMP  Nasional  Punggur  Lampung
01767|Tengah lulus dan tamat tahun 1989;
01768|c. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Metro, lulus dan tamat tahun 1992;
01769|d. D3 di Institut Keguruan dan ilmu Pendidikan Jakarta, lulus dan tamat
01770|tahun 1997;
01771|e. S1  di  Fakultas  Tekhnik  Universitas  Negeri  Padang,  lulus  dan  tamat
01772|tahun 1999;
01773|- Riwayat pekerjaan ahli yaitu:
01774|a. 1994  s.d  1997  bekerja  di  Diklat  Instruktur  DIII  Cevest
01775|Bekasi;
01776|b. 1997 s.d 2000 bekerja sebagai Instruktur BLK Pasar Rebo;
01777|c. 2000  s.d  2014  bekerja  sebagai  Pegawai  Antar  Kerja
01778|Disnkaer Provinsi Lampung;
01779|d. 2014 s.d 2019 bekerja sebagai Fungsional Pengantar Kerja
01780|Disnaker Provinsi Lampung;
01781|e. 2019 s.d 2021 bekerja sebagai Kasi Penempatan Tenaga
01782|Kerja Luar Negeri Disnaker Provinsi Lampung;
01783|f. 2021  sampai  dengan  sekarang  sebagai  Pengawas
01784|Ketenagakerjaan Provinsi Lampung;
01785|- Bahwa  ahli  mempunyai  ilmu  dan  keahlian  di  bidang  Tindak  Pidana
01786|Perdagangan Orang, karena pekerjaan ahli menekuni bidang tersebut yaitu
01787|sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Selain itu, ahli juga
01788|telah  mengikuti  beberapa  Pendidikan  dan  Pelatihan  antara  lain:  Diklat
01789|Fungsional Pengantar Kerja Tahun 2014 di Pusdik Kemenaker dan Diklat
01790|Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Pusdik Kemenaker;
01791|- Bahwa  ahli  sudah  sering  memberikan  keterangan  sebagai  Ahli,
01792|Khususnya di bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan
01793|Pekerja Migran Indonesia baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan
01794|yaitu Ahli dalam Perkara Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
01795|ditangani oleh Polda Lampung;
01796|- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Pengawas Ketenagakerjaan pada
01797|Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Adapun tugas pokok ahli sebagai
01798|Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Luar Negeri;
01799|
01800|- Bahwa ahli tidak kenal dengan orang yang bernama Irvanudin yang
01801|beralamatkan  di  Dusun  IV  RT  012,  RW  007,  Ds.  Tanjung  Kesuma,
01802|Kecamatan  Purbolinggo,  Kabupaten  Lampung  Timur  dan  ahli  tidak  ada
01803|hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
01804|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun
01805|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
01806|dimaksud  dengan  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,
01807|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01808|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
01809|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01810|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01811|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
01812|tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun anta negara, untuk
01813|tujuan  ekspolitasi  atau  mengakibatkan  orang  terekspolitasi.  Berdasarkan
01814|Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01815|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adapun yang dimaksud
01816|dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
01817|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
01818|ditentukan dalam Undang-Undang ini;
01819|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun
01820|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
01821|dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
01822|korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01823|pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
01824|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara
01825|melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau
01826|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01827|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01828|- Bahwa  kerjasama Pemerintah  Indonesia dengan Pemerintah Jepang
01829|dalam bidang ketenagakerjaan yaitu Indonesia - Japan Economic Partnership
01830|Agreement (IJEPA) tentang penempatan tenaga kerja dan skema Technical
01831|Intern Train Program (TITP) atau pemagangan;
01832|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
01833|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
01834|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri,
01835|adapun Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
01836|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
01837|
01838|Negeri  oleh  Lembaga  Pelatihan  Kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
01839|pemerintah atau Lembaga Pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan
01840|instruktur  dan  atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses
01841|produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau
01842|keahlian tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
01843|Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008
01844|tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar
01845|Negeri, adapun penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari: LPK
01846|Swasta, Perusahaan, Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan;
01847|- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
01848|2003  tentang  Ketenagakerjaan  berbunyi  "Pelatihan  kerja  diselenggarakan
01849|oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja
01850|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
01851|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
01852|dapat  berbentuk  badan  hukum  Indonesia  atau  perorangan"  Berdasarkan
01853|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
01854|Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/N/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
01855|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
01856|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
01857|Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun  Lembaga
01858|Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah,
01859|badan  hukum  atau  perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk
01860|menyelenggarakan pelatihan kerja;
01861|- Bahwa  yang  dimaksud  LPK  Swasta  yaitu  LPK  badan  hukum  atau
01862|perorangan yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor
01863|13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas. Berdasarkan Pasal
01864|5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
01865|Tata  Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  untuk
01866|mendapatkan izin LPK, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara
01867|tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan:
01868|a. Fotokopi  akta  dan  Keputusan  pengesahan  pendirian  atau
01869|perubahan  sebagai  badan  hukum  yang  di  sahkan  oleh  instansi  yang
01870|berwenang;
01871|b. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum
01872|dalam akta yang dilengkapi oleh identitas diri dan pas poto;
01873|c. Fotokopi NPWP atas nama Lembaga;
01874|
01875|d. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan
01876|pra sarana kantor dan pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun;
01877|e. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
01878|f.Profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  LPK  yang
01879|tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
01880| Struktur organisasi dan uraian tugas.
01881| Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertipikat
01882|kompetensi dan tenaga pelatihan.
01883| Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3
01884|tahun.
01885| Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan
01886|diselenggarakan.
01887| Kapasitas pelatihan per tahun,
01888| Daftar sarana dan pra sarana pelatihan sesuai dengan
01889|program pelatihan yang akan diselenggarakan;
01890|- Bahwa  LPK  swasta  tidak  berhak  membawa  atau  memberangkatkan
01891|Warga  Negara  Indonesia  untuk  bekerja  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01892|Indonesia, adapun dasarnya yaitu Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun
01893|2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Pelatihan Kerja diselenggarakan dan
01894|diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan,  dan  mengembangkan
01895|kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan
01896|kesejahteraan  sehingga  Lembaga  Pelatihan  Kerja  Swasta  (LPK  Swasta)
01897|hanya diselenggarakan dan diarahkan untuk pelatihan kerja bukan sebagai
01898|Lembaga  yang  dapat  membawa  atau  memberangkatkan  Warga  Negara
01899|Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
01900|- Bahwa  LPK  Swasta  dapat  menyelenggarakan  pemagangan  ke  Luar
01901|Negeri berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat
01902|(1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
01903|Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
01904|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
01905|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
01906|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
01907|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
01908|- Bahwa  LPK  Swasta  yang  menyelenggarakan  pemagangan  di  luar
01909|negeri harus memenuhi persyaratan: Memiliki izin LPK yang masih berlaku,
01910|memiliki  program  pemagangan,  mendapatkan  izin  penyelenggaraan
01911|pemagangan dari Direktur Jenderal;
01912|
01913|- Bahwa  Program  pemagangan  diatur  dalam  Pasal  17, Pasal  18  dan
01914|Pasal  19  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik
01915|Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
01916|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
01917|a.Pasal 17:
01918|1) Penyelenggara  pemagangan  wajib  memiliki  program
01919|pemagangan;
01920|2) Program  pemagangan  bagi  LPK  swasta  sekurang-
01921|kurangnya harus memuat:
01922|a) nama pelatihan pemagangan;
01923|b) tujuan dan sasaran program pemagangan;
01924|c) program kejuruan;
01925|d) pelaksanaan program pemagangan;
01926|e) tindak lanjut pasca pemagangan.
01927|3) Program kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
01928|huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
01929|a) persyaratan peserta;
01930|b) tingkat dan kualifikasi kompetensi yang akan dicapai;
01931|c) kurikulum dan silabi;
01932|d) jadual pelaksanaan program;
01933|e) perangkat lunak yang dipergunakan;
01934|f) perangkat keras yang dipergunakan;
01935|g) instruktur dan tenaga kepelatihan;
01936|h) sistem dan metoda pelatihan;
01937|i) persyaratan kelulusan;
01938|j) sertifikasi kompetensi;
01939|k) perjanjian pemagangan;
01940|l) sarana  dan  prasarana,  instruktur,  dan  tenaga
01941|kepelatihan serta workshop sesuai dengan kejuruan.
01942|4) Pelaksanaan  program  pemagangan  sebagaimana
01943|dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
01944|a) nama, alamat LPK dan penanggung jawab program;
01945|b) nama,  alamat  perusahaan  tempat  pemagangan,  dan
01946|penanggung jawab program;
01947|c) monitoring dan evaluasi;
01948|d) pelaporan.
01949|
01950|5) Tindak  lanjut  pasca  pemagangan  sebagaimana
01951|dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain meliputi:
01952|a) penempatan dalam negeri;
01953|b) penempatan luar negeri;
01954|c) usaha mandiri;
01955|6) Perjanjian  pemagangan  sebagaimana  dimaksud  pada
01956|ayat (3) huruf k, sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para
01957|pihak antara lain:
01958|a) uang saku dan transport bagi peserta pemagangan;
01959|b) perlindungan  bagi  peserta  pemagangan  antara  lain  :
01960|asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian, fasilitas keselamatan
01961|dan kesehatan kerja;
01962|c) pembiayaan program magang;
01963|d) penyelesaian perselisihan;
01964|7) Dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana
01965|dimaksud pada  ayat (3) huruf I, maka  LPK  swasta  tersebut harus
01966|bekerjasama  dengan  LPK  lain  yang  sesuai  dengan  kejuruan
01967|pemagangan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  bentuk  perjanjian
01968|kerjasama;
01969|8) Program  pemagangan  bagi  perusahaan  dan/atau  instansi
01970|pemerintah  dan/atau  lembaga  pendidikan  disesuaikan  dengan
01971|kebutuhan  perusahaan  dan/atau  instansi  pemerintah  dan/atau
01972|Lembaga pendidikan yang bersangkutan;
01973|b. Pasal 18:
01974|1) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana
01975|dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  merupakan  satu
01976|kesatuan yang utuh dan berkelanjutan;
01977|2) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana
01978|dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (7)  harus
01979|mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang
01980|ketenagakerjaan provinsi;
01981|c.Pasal  19  Penyelenggara  pemagangan  tidak  diperbolehkan
01982|mengikutsertakan  kembali  peserta  pemagangan  untuk  program
01983|pemagangan yang sama;
01984|- Bahwa Warga Negara Indonesia yang menjadi peserta Pemagangan
01985|berbeda  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Adapun  pemagangan  di  luar
01986|negeri telah diatur sebagaimana penjelasan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
01987|
01988|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
01989|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri
01990|tersebut  diatas  dimana  berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri
01991|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:
01992|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
01993|Pemagangan di Luar Negeri, yang dimaksud Pemagangan di Luar Negeri
01994|adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh
01995|dan terpadu di Indonesia  dan di Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan Kerja
01996|atau  Perusahaan  atau  instansi  pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan
01997|dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih
01998|berpengalaman,  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka
01999|menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran
02000|Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02001|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2
02002|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02003|Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
02004|warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
02005|dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
02006|- Bahwa  tidak  ada  batasan  waktu  yang  dibutuhkan  dari  persiapan
02007|dokumen  hingga  berangkat  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  bekerja
02008|menggunakan Visa Kerja, selama calon Pekerja telah memenuhi persyaratan
02009|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang telah memiliki
02010|Perjanjian  Kerja,  Passpor  dan  Visa  Kerja  sebagaimana  tercantum  dalam
02011|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
02012|Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekeria l Migran Indonesia maka
02013|Perusahaan  Penempaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PI)  wajib
02014|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia.  Dapat  Saksi  Deni
02015|Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan  jelaskan bahwa untuk memiliki perjanjian
02016|kerja,  passport  dan  Visa  Kerja  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22
02017|Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  09  Tahun
02018|2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut
02019|harus melalui tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02020|7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
02021|2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
02022|a. pemberian informasi;
02023|b. pendaftaran;
02024|c. seleksi;
02025|
02026|d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
02027|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02028|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02029|g. pengurusan Visa Kerja;
02030|h. OPP;
02031|i.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
02032|j.pemberangkatan.
02033|- Bahwa  seseorang  dengan  Visa  Kunjungan  (Temporary  Visitor)  tidak
02034|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai
02035|berikut :
02036|Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02037|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Pekerja
02038|Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang,
02039|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah
02040|Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang
02041|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02042|tersebut  dapat  diterangkan  bahwa  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang