00105|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terlebih dahulu, sebagai berikut Menimbang bahwa ketentuan Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: "Setiap orang yang membantu atau melakukan petcobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan ancaman bagi setiap orang agar tidak melakukan peran berupa pembantuan atau percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tenÉng Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang bahwa untuk menilai apakah peran Terdakwa adalah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim perlu memperoleh keyakinan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen yang mengikuti "membantu atau melakukan percobaan" dalam unsur ini; Menimbang bahwa elemen selanjutnya dalam unsur ini mengenai tindak pidana perdagangan orang', Majelis Hakim merujuk pada pengertian umum mengenai perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal I Angka I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan yakni: "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penenmaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memben bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang Menimbang bahwa berdasarkan pengertian umum mengenai perdagangan orang tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan unsur ini dengan pendekatan komponen proses, komponen cara, dan kornponen tujuan yang melekat pada Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul "Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Or-and' (Justitia Avila Veda, etal, 2021 : 3), sebagai berikut 33 dan 43 Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 33 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00106|
00107|Menimbang bahwa komponen proses sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan bagaimana Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan. Komponen proses dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Membawa warga negara In±nesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia komponen proses dalam pengertian umum perdagangan orang sebagaimana tersebut di atas dapat -meliputi: (1) Perekrutan; (2) -Pengangkutan; (3) Penampungan; (4) Pengiriman; (5) Pemindahan; atau (6) Penerimaan seseorang. Maka berdasarkan •hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dapat didahului dengan 6 (enam) kriteria komponen proses dalam pengertian umum perdagangan orang di atas baik secara kumulatif maupun alternatif, Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang terbukti di persidangan, yaitu: — Bahwa sekira pertengahan 'bulan Oktober 2024, Sdr. Yunus (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menawarkan kerja di Malaysia untuk kerja sawit dengan gaji lebih dari RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai cara dan prosedur keberangkatan ke Malaysia, selanjumya Terdakwa mengajak Sdr. Yunus (DPO) terhadap Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan menjanjikan pekerjaan bagus; Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, setelah uang untuk membeli tiket pesawat terkumpul, Terdakwa memesan tiket Pesawat Lion Air tujuan Pontianak dengan waktu keberangkatan 2 November 2024; Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes, berangkat dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Pontianak, Kalimantan Barat, dan tiba di Pontianak, Kalimantan Barat sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa dan 5 (lima) orang tersebut dijemput Oleh Sdr. Bambang selaku travel yang disuruh Oleh Sdr. Yunus (DPO) untuk membawa mereka ke rumah Sdr. Yunus (DPO) dan Saksi Rosalia di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona Jalur I No. B-9, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara sekira pukul 17.00 WIB; Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengajak 5 (lima) orang korban untuk bekerja di flaman 34 dan 43 Putusan Nomor 183Pid.sus2025PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 34 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00108|
00109|Malaysia dan kemudian mengantarkan 5 (lima) orang korban tersebut dari Kupang ke Pontianak telah memenuhi komponen proses perdagangan orang berupa perekrutan dan pemindahan, sebelum rencana akan dibawa Oleh Terdakwa dengan jemputan Sdr. Yunus (DPO) untuk berangkat ke Malaysia; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komponen cara, komponen cara sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah cara-cara untuk melakukan komponen proses demi mencapai komponen tujuan. Mengacu pada pengertian umum perdagangan orang, komponen cara dapat mencakup: (1) Ancaman kekerasan; (2) Penggunaan kekerasan; (3) Penculikan; (4) Penyekapan; (5) Pemalsuan; (6) Penipuan; (7) Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; atau (8) Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat Komponen cara dapat dilakukan secara kumulatif maupun secara altematif•, Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yakni: Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan gaji yang akan didapat maupun menjelaskan cara bekerja di Malaysia seperti apa, sehingga membuat tertarik kelima orang tersebut dan menyetujui ajakan Terdakwa tersebut; — Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan dan membuktikan kebenaran upah atau gaji di kebun sawit milik perusahaan Malaysia yang sebelumnya dinyatakan Oleh Sdr. Yunus (DPO) lebih dari RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) tersebut — Bahwa Terdakwa dalam menawarkan dan meyakinkan Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk bekerja di Malaysia tersebut, tidak dilengkapi dan tidak ada dokumen pekerjaan, tidak ada kontrak kerja, tidak ada pelatihan yang formal di Balai Laihan Kerja atau tempat pelatihan Iainnya yang terverifikasi Oleh Pemerintah, tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri, tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan dan tidak memegang sendiri dokumen perjalanannya, karena akan dibuatkan Oleh Sdr. Yunus (DPO); Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, setelah uang untuk membeli tiket pesawat terkumpul, Terdakwa memesan tiket Pesawat Lion Air tujuan Pontianak dengan waktu keberangkatan 2 November 2024; Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam melakukan perekrutan dan pemindahan terhadap Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes, adalah dengan tidak menyebutkan secara jelas kepada 5 (lima) orang korban tersebut akan 'Paman 35 dan 43 183,Pd.SusQ025PNPtk DiS Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 35 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00110|
00111|bekerja di perusahaan apa, gaji yang didapatkan, maupun persyaratan yang harus disiapkan, sebagai komponen cara berupa penipuan; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komponen tujuan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian komponen proses dan komponen cara. Komponen tujuan berdasat*an rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "... dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia . Menimbang bahwa komponen tujuan tidak dapat dilepaskan dari pengertian umum mengenai eksploitasi dalam Pasal I angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut: "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa petsetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang Oleh pihak Iain untuk mendapatkan keuntungan baik matehil maupun immaterial'; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yakni: — Bahwa Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes ditawari Oleh Terdakwa untuk bekerja di sebuah perkebunan sawit di Malaysia, tanpa mengetahui apa nama perusahaan perkebunan sawit tersebut, berapa upah yang diterima, maupun persyaratan yang harus disiapkan; — Bahwa 5 (lima) korban tersebut tidak pemah melakukan negosiasi kerja dengan perusahaan di Malaysia, tidak memiliki dokumen pekerjaan, tidak ada kontrak kerja, tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi Oleh Pemerintah, dan tdak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri; Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengharapkan keuntungan atas pemberangkatan Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes ke Malaysia untuk bekerja sebagai pekerja sawit di perusahaan di Malaysia; 36 dan 43 Putusan Nomor 183Pid.Sus2025PN Ptk Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 36 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00112|
00113|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah petunjuk dari komponen tujuan untuk eksploitasi warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, meskipun komponen tujuan dalam perkara ini sendiri sendiri belum terjadi; Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai komponen tujuan sebagaimana tersebut di atas merupakan akibat dari komponen proses dan komponen cara dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Oleh karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah delik formil, maka Majelis Hakim menilai bahwa komponen proses dan komponen cara yang melekat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilakukan Oleh Terdakwa; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen proses dan komponen cara yang melekat pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang bahwa Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memberikan definisi tersendiri mengenai percobaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim akan mengutip definisi umum dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah temyata dan adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan katena kehendaknya sendid'; Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (I) KUHP di atas, syarat dari percobaan tindak pidana sebagaimana dikutip dari buku "Hukum Pidana" (Didik Endro Purwoleksono, 2014: 54), antara lain: a. Harus ada rencana (voomemen); b. Rencana itu harus terwujud dengan suatu permulaan perbuatan; dan c. Pelaksanaan perbuatan, yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak bergantung pada si pelaku; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah mernenuhi komponen proses dan cara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim menilai Taman 37 dan 43 PutusanNomor 14 Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 37 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00114|
00115|syarat percobaan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b tersebut di atas telah terpenuhi, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan sebagaimana huruf c tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Yunus (DPO) menghubungi Saksi Rosalia melalui sambungan telepon dan berbicara pula pada Terdakwa, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes agar bersiap-siap karena akan dijemput pada malam hari dan akan berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal, namun sekira pukul 12.00 WIB, Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rosalia di rumah Saksi Rosalia yang berada di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona Jalur 1 No. B-9, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa, Saksi Rosalia, dan Sdr. Yunus (DPO) untuk membawa 5 (lima) orang korban warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak selesai bukan karena Terdakwa menghentikan perbuatan itu, melainkan karena Terdakwa dan Saksi Rosalia ditangkap Oleh Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak, Oleh karena itu memenuhi elemen percobaan dalam Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka unsur "Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekspbitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" telah Terpenuhi Oleh Perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbu&n"; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini yang secara umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 55 KUHP; Menimbang bahwa terhadap unsur dari Delik Penyertaan ini, ancaman pidana antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu "kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang tutut seda melakukan perbuatan itu, dihukum", sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci Iagi kriteria keturutsertaan itu; 38 dan 43 183Pid.SusQ025PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 38 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00116|
00117|Menimbang bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai sama-sama melakukan perbuatan sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu; Menimbang bahwa menurut Moeljatno dalam buku "Hukum Pidana Delik- Delik Penyertaad' (1983: 84), di dalam MvT (Memorie van Toelichting) dibedakan antara turut serta sebagai orang yang turut serta melakukan (Madedadeö adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feif), sedangkan pembantu (medeplichtige) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (min ofmeerafdende hulp vedeent) dan hal itu ditentukan Oleh Sifat dari perbuatan itu sehingga bersifat subjektif, Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan yakni: seseorang yang turut serta mempunyai kerjasama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana, sedangkan pembantuan hanya pada orang yang melakukan peranan yang tidak penting atau melakukan peranan yang dapat dimungkinkan terjadinya sebuah tindakan pidana Oleh pelaku lain; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu: — Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober 2024, Sdr. Yunus (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menawarkan kerja di Malaysia untuk kerja sawit dengan gaji lebih dari RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai cara dan prosedur keberangkatan ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yunus (DPO) terhadap Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan menjanjikan pekerjaan bagus; Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, setelah uang untuk membeli tiket pesawat terkumpul, Terdakwa memesan tiket Pesawat Lion Air tujuan Pontianak dengan waktu keberangkatan 2 November 2024; — Bahwa Terdakwa dalam menawarkan dan meyakinkan Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk bekerja di Malaysia tersebut, tidak dilengkapi dan tidak ada dokumen pekerjaan, tidak ada kontrak kerja, tidak ada pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan Iainnya yang terverifikasi Oleh Pemerintah, tidak memperoleh pelatihan 39 dan 183.Pid.Sus2025PNPtk Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 39 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00118|
00119|bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri, tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan dan tidak memegang sendiri dokumen perjalanannya, karena akan dibuatkan Oleh Sdr. Yunus (DPO); Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Yunus (DPO) melalui sambungan telepon dengan Saksi Rosalia juga berkomunikasi Terdakwa, dimana Sdr. Yunus (DPO) memberi perintah kepada Terdakwa agar Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk bersiap-siap karena pada malam hari akan dijemput dan diberangkatkan ke Malaysia lewat jalur ilegal; Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah turut serta melakukan, Oleh karena peran Terdakwa dalam merekrut dan memindahkan 5 (lima) orang korban adalah peranan yang cukup penting dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang turut Serta Melakukan Perbuatan" telah Terpenuhi Oleh Perbuatan Terdakwa, Menimbang bahwa Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-l KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga djatuhi pidana berupa denda besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang bahwa Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; 40 dan 43 PutusanNomor183Pid.SusQ025PNPtk DiS Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 40 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00120|
00121|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa Oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara; Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dkenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oleh Penuntut IJmum di persidangan sebagairnana tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 182Pid.SusÆ025/PN Pff( atas nama Terdakwa ROSALIA Alias ROSA Anak SAMSIDI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut IJmum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut; Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: — Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Keadaan yang meringankan: — Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; — Terdakwa belum pemah dihukum; Menimbang bahwa Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 4 Juncto Pasal IO Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (I) ke-l KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan Iain yang bersangkutan, Faman 41 dan 43 Putusan Nomor 183Pid.Sus2025PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 41 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00122|