04080|g. Menurut PP 59 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 tentang Pelindungan
04081|administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pelindungan
04082|Sebelum Bekerja), paling sedikit meliputi :
04083|1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
04084|2) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
04085|h. Menurut PP 59 Tahun 2021 Paragraf 2 tentang Kelengkapan dan
04086|keabsahan Dokumen Penempatan, pada pasal 5 :
04087|
04088|- Ayat (1) menjelaskan tentang Dokumen penempatan sesuai
04089|pada UU 18 tahun 2017;
04090|- Ayat (2) bahwa BP2MI atau pejabat fungsional pengantar
04091|kerja  atau  petugas  yang  ditunjuk  oleh  dinas  yang
04092|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
04093|ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi  kelengkapan  dan
04094|keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud
04095|pada ayat 1.
04096|8. Sesuai  dengan  pasal  49  UU   No   18   Tahun   2017   Pelaksana
04097|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas :
04098|a. Badan.
04099|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
04100|c. Perusahaan  yang  menempatkan Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
04101|kepentingan perusahaan sendiri
04102|9. Kewajiban   yang   harus   dipenuhi  oleh  Perusahaan  Penempatan
04103|Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) baik kepada pemerintah dan CPMI
04104|yang akan disalurkan/ditempatkan ke Luar Negeri adalah :
04105|a) Sesuai dengan Pasal 52 UU No 18 tahun 2017 P3MI mempunyai
04106|tugas dan tanggung jawab:
04107|1. Mencari peluang kerja.
04108|2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia 
04109|3. Menyelesaikan  permasalahan  pekerja  migran  Indonesia  yang
04110|ditempatkannya.
04111|b) Pasal 86 PP 59 Tahun 2021 :
04112|1. Tugas  P3MI  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04113|sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  84  huruf  b  memastikan
04114|perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.
04115|2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada pemberi
04116|kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di negara tujuan.
04117|3. Dalam  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
04118|dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
04119|a. Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia
04120|pada dinas.
04121|b. Melaporkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
04122|diberangkatkan  dan  dipulangkan  kepada  atase
04123|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
04124|ditunjuk.
04125|c. Melakukan seleksi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau
04126|LTSA Pekerja Migran Indonesia.
04127|
04128|d. menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesiayang  telah
04129|memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen  sebelum
04130|bekerja.
04131|e. Melaporkan  hasil  monitoring  terhadap  Pekerja  Migran
04132|Indonesia yang ditempatkan.
04133|f. Menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran  Indonesia
04134|yang ditempatkan.
04135|g. Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
04136|jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan
04137|dan/atau ketentuan perundang-undangan.
04138|h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara
04139|tertentu yang dinyatakan tertutup.
04140|i. Memulangkan  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  hal
04141|berakhirnya  perjanjian  kerja,  pemutusan  hubungan  kerja,
04142|meninggal  dunia,  mengalami  kecelakaan  kerja,  dan/atau
04143|sakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat  menjalankan
04144|pekerjaannya,  dan/atau  sebab  lain  yang  menimbulkan
04145|kerugian Pekerja Migran Indonesia.
04146|j. Memiliki SP2MI dalam menempatkan Calon Pekerja Migran
04147|Indonesia.
04148|k. Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran
04149|Indonesia dalam OPP .
04150|10. Sesuai dengan pasal 51 dan 59 UU No 18 tahun 2017 Perusahaan
04151|yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
04152|Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan
04153|wajib memiliki SP2MI
04154|a. Sesuai  dengan  UU  No  18  tahun  2017  pasal  57  ayat  1  bahwa
04155|SIP3MI  diberikan  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  dan  dapat
04156|diperpanjang  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  setelah  mendapat
04157|rekomendasi dari Badan 
04158|b. Sesuai  Peraturan  BP2MI  No 03  tahun  2020 tentang Tata Cara
04159|Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI pada pasal
04160|10 bahwa SIP2MI berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1
04161|kali untuk jangka waktu 3 bulan
04162|11. Untuk  orang  yang  statusnya  tidak  /  bukan  karyawan  di  Perusahan
04163|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan orang tersebut jug a
04164|tidak memiliki surat penunjukan dari Perusahan Penempatan Pekerja
04165|Migran  Indonesia  (P3MI)  tidak  memiliki  hak  untuk  menempatkan
04166|
04167|Penempatan  Pekerja  Migran  (PMI)  untuk  bekerja  di  Luar  Negeri
04168|sebagaimana  Pasal  69  UU  No  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04169|Pekerja Migran Indonesia, orang/perseorangan dilarang melaksanakan
04170|penempatan PMI.
04171|12. Seorang  petugas  rekrut/petugas  lapangan  (PL)  tidak  diperbolehkan
04172|melakukan proses sendiri terhadap PMI untuk dilakukan penempatan ke
04173|luar  negeri  untuk  bekerja  tanpa  melalui  kantor  P3MI  karena
04174|bertentangan dengan pasal 69 UU No 18 tahun 2017 bahwa Orang
04175|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
04176|Indonesia  dan  berdasarkan  pasal  49  bahwa  Pelaksana  penempatan
04177|PMI ke luar negeri terdiri atas:
04178|a. Badan; 
04179|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau 
04180|c. perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
04181|kepentingan perusahaan sendiri.
04182|13. Isi  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
04183|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Orang  perseorangan
04184|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
04185|14. Isi  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
04186|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
04187|Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
04188|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
04189|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
04190|Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
04191|15. Pemberlakuan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017
04192|Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 80 Undang-
04193|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
04194|Indonesia  merujuk  pasa  asas  lex  specialist  derogate  lex  generalis,
04195|dimana aturan yang bersifat khusus menyimpangi aturan yang bersifat
04196|umum.  Namun  aturan  yang  bersifat  umum  tetap  dicantumkan  pada
04197|perumusan unsur-unsur perbuatan materiilnya, sepanjang aturan yang
04198|lebih  umum  tersebut  masih  dinyatakan  berlaku  atau  tidak  dicabut
04199|keberlakuannya.
04200|- Bahwa definisi dan pengertian Pasal 2 Pasal 4 dan Pasal 10 Tindak
04201|Pidana  Perdagangan  Orang  di  Undang-undang  Republik  Indonesia
04202|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
04203|Perdagangan Orang meliputi: 
04204|
04205|1. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat
04206|(1)  yang  dapat  menyebabkan  atau  belum  menyebabkan  terjadinya
04207|eksploitasi  yang  disebut  dalam  satu  pasal.  Perbuatan-perbuatan
04208|tersebut sebagaimana  disebutkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal  5,
04209|Pasal 6, dan Pasal 12. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat
04210|(1), maka pasal-pasal yang telah disebutkan (Pasal 3, Pasal 4, Pasal
04211|5, Pasal 6, dan Pasal 12) memiliki dua kemungkinan terkait dengan
04212|eksploitasi  seperti  halnya  Pasal  2  ayat  (1).  Penegas  adanya
04213|kemungkinan terjadi atau belum terjadinya eksploitasi adalah Pasal 2
04214|ayat  (2).  Maksudnya  adalah  apabila  telah  terjadi  eksploitasi,  maka
04215|perbuatan yang disebut dalam pasal-pasal tersebut telah dapat disebut
04216|dengan tindak pidana yang mengakibatkan adanya eksploitasi. Namun
04217|apabila belum terjadi proses eksploitasi korban, maka perbuatan yang
04218|disebutkan dalam  pasal-pasal  tersebut terbatas  pada tindak  pidana
04219|perdangan orang tanpa adanya eksploitasi. 
04220|2. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat
04221|(1)  yang  belum  menyebabkan  terjadinya  eksploitasi.
04222|Perbuatanperbuatan tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 9,
04223|Pasal  10,  dan  Pasal  11.  Pada  Pasal  9,  penegas  belum  adanya
04224|eksploitasi adalah adanya kalimat “dan tindak pidana tersebut tidak
04225|terjadi”. Pasal 10 ditegaskan dengan adanya kalimat “Setiap orang
04226|yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
04227|pidana  perdagangan  orang”.  Sedangkan  penegas  Pasal  11  adalah
04228|batasan  perbuatan  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut,  yakni
04229|“merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat”.
04230|Ruang lingkup pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang
04231|dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan
04232|Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
04233|a. Aspek tindak pidana perdangan orang. 
04234|Ini diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Republik
04235|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
04236|Pidana  Perdagangan  Orang  ini  mengatur  ketentuan-ketentuan
04237|pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan
04238|Orang baik itu pidana penjara 47 maupun pidana denda. Bagi para
04239|pelaku  human  trafficking  yang  melakukan  Tindak  Pidana
04240|Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi,
04241|dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai
04242|dari  percobaan,  pemanfaatan,  pengiriman  bahkan  korporasi
04243|terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  akan  dijatuhkan
04244|
04245|pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600
04246|juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling
04247|lama seumur hidup; 
04248|b. Aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan
04249|Orang.  Aspek  ini  mengatur  tentang  adanya  orang-orang  yang
04250|berusaha  menghalangi,  mencegah,  merintangi  dan  bahkan
04251|mengagalkan  suatu  penyidikan  dan  persidangan  pengadilan
04252|terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek
04253|ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi
04254|yang  dimana  tindak  pidana  itu  mendukung  Tindak  Pidana
04255|Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai
04256|dengan  Pasal  27  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
04257|tahun  2007  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
04258|Orang;
04259|c. Aspek  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidanng
04260|pengadilan. Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan
04261|dan pemeriksaan di siding pengadilan dalam perkara Tindak Pidana
04262|Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti,
04263|saksi dan korban aspek ini 48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan
04264|Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007
04265|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
04266|d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal 56 –
04267|57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia
04268|Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana
04269|Perdagangan Orang. 
04270|e. Aspek kerjasama international dan peran serta masyarakat. Aspek
04271|ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang
04272|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan
04273|Tindak Pidana Perdagangan Orang.
04274|Pasal  69  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017
04275|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  melarang  adanya
04276|orang  perseorangan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
04277|Indonesia  yang  meliputi  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
04278|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dengan
04279|sanksi  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda
04280|paling  banyak  Rpf  5.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah)
04281|sebagaimana diatir oleh Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia
04282|No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04283|
04284|Pasal  71  melarang  setiap  perbuatan  mengalihkan  atau
04285|memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain atau mengalihkan atau
04286|memindahtangankan SIP2MI kepada pihak iain dengan sanksi pidana
04287|penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak
04288|Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  sebagaimana  diatur  oleh
04289|Pasal 85 huruf b dan huruf c Undang-undang Republik Indonesia No.
04290|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04291|- Bahwa  pengertian  peristiwa  pidana  yang  juga  disebut  tindak  pidana
04292|(delict) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan atau
04293|rangkaian  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Dalam
04294|bahasa Belanda disebut strafbaar feit yang sebenarnya merupakan istilah
04295|resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
04296|yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia.  Hukum  pidana  di  negara  Anglo
04297|Saxon  memakai  istilah  offense  atau  criminal  act  untuk  maksud  yang
04298|sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Nederland,
04299|maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit, terdiri
04300|dari 3 (tiga) kata, yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk, kata ”starf”
04301|artinya  pidana,  ”baar”  artinya  dapat  atau  boleh  dan  ”feit”  adalah
04302|perbuatan.  Dalam  kaitanya  dengan  istilah  starfbaar  feit  secara  utuh,
04303|ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim
04304|hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama
04305|dengan recht. Untuk kata “baar” ada 2 (dua) istilah yang digunakan yakni
04306|boleh  dan  dapat.  Sedangkan  untuk  kata  feit  digunakan  empat  istilah
04307|yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Mengenai Peristiwa
04308|Pidana  atau  Tindak  Pidana  menurut  terjemahan  kedalam  bahasa
04309|Indonesia terdapat beberapa pengertian yakni: 
04310|1. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai
04311|hukuman  pidana.  Pelaku  ini  dapat  dikatakan  merupakan  (subjek)
04312|tindak pidana;
04313|2. Menurut  Vos,  Yaitu  suatu  kelakuan  menusia  yang  oleh  peraturan
04314|perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang
04315|pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana; 
04316|3. Menurut Rusli Effendy, Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan
04317|yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang
04318|melanggar larangan tersebut. 
04319|Dengan demikian istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik,
04320|yang redaksi artinya adalah stafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana atau
04321|delik di atas bermakna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana
04322|
04323|dan  disertai  dengan  ancaman  atau  hukuman  bagi  siapa  saja  yang
04324|melanggar larangan tersebut. 
04325|Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur
04326|lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang
04327|ditimbulkan karenanya. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai
04328|peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, meliputi:
04329|1. Unsur Objektif, suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan
04330|hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan
04331|ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di
04332|sini adalah tindakannya, terdiri dari: 
04333|• Perbuatan manusia. 
04334|• Diancam dengan pidana. 
04335|• Bersifat melawan hukum. 
04336|2. Unsur  Subjektif,  Yaitu  perbuatan  seseorang  yang  berakibat  tidak
04337|dikehendaki  oleh  undang-undang.  Sifat  unsur  ini  mengutamakan
04338|adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari: 
04339|• Adanya Kesalahan. 
04340|• Orang yang mampu bertanggung jawab. 
04341|3. Dilihat  dari  unsur-unsur  pidana  ini,  maka  suatu  perbuatan  yang
04342|dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat
04343|dinyatakan sebagai peristiwa pidana. 
04344|4. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu  peristiwa  pidana
04345|ialah sebagai berikut: 
04346|• Harus ada suatu perbuatan, 
04347|Maksudnya,  memang  benar-benar  ada  suatu  kegiatan  yang
04348|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat
04349|sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang
04350|lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 
04351|• Perbuatan  itu  harus  sesuai  dengan  apa  yang  dilukiskan  dalam
04352|ketentuan hukum. 
04353|Artinya  perbuatan  sebagai  suatu  peristiwa  hukum  memenuhi  isi
04354|ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu pelakunya memang
04355|benar-benar  jerah  berbuat  seperti  yang  terjadi.  Pelaku  wajib
04356|mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan
04357|itu.  Berkenaan  dengan  syarat  ini,  hendaknya  dapat  dibedakan
04358|bahwa  ada  suatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipersalahkan.
04359|Pelakunya  pun  tidak  perlu  mempertanggungjawabkan. Perbuatan
04360|yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh
04361|
04362|seseorang  atau  beberapa  orang  dalam  melaksanakan  tugas,
04363|membela  diri  dari  ancaman  orang  lain  yang  mengganggu
04364|keselamatannya dan dalam keadaan darurat. 
04365|• Harus  terbukti  adanya  kesalahan  yang  dapat
04366|dipertanggungjawabkan.  Maksudnya  bahwa  perbuatan  yang
04367|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan
04368|sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. 
04369|• Harus berlawanan dengan hukum. 
04370|Artinya,  suatu  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum
04371|dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan
04372|aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya
04373|kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  larangan  atau
04374|keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat
04375|sanksi ancaman hukumannya. Ancaman  hukuman itu  dinyatakan
04376|secara  tegas  berupa  maksimal  hukumannya  yang  harus
04377|dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan
04378|tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu,