00534|maka Terdakwa harus dinyatakan bersal ah dan Kitab Undang -Undang  Hukum
00535|Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi  pidana;
00536|Menimbang, bahwa Pasa l 6 huruf b  Undang -Undang Republik
00537|Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,
00538|menganut ancaman pidana alternatif yang dapat bersifat kumulatif yaitu pertama
00539|pidana penjara dan/atau denda maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi hanya
00540|pidana penjara atau hanya pidana denda atau yang kedua bersifat kumulatif
00541|yaitu dijatuhi pidana penjara dan denda, sehingga apabila Terdakwa tidak
00542|mampu membayar denda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-
00543|Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
00544|Kekerasan Seksual,  apabila terpidana tidak membayar pidana denda dalam
00545|jangka waktu yang ditentukan, maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana
00546|dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai
00547|dengan putusan pengadilan, dan apabila penyitaan dan pelelangan harta
00548|kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan
00549|untuk dilaksanak an, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana
00550|penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;
00551|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang -Undang
00552|Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
00553|Seksual d isebutkan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana
00554|lainnya menurut ketentuan Undang -Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya
00555|Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan
00556|
00557|pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sehi ngga dalam perkara a quo, oleh
00558|karena ancaman pidananya merupakan pidana penjara lebih dari 4 (empat)
00559|tahun, maka Majelis Hakim diberikan kewajiban untuk menetapkan besarnya
00560|restitusi;
00561|Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berkewajiban untuk
00562|menetapkan b esarnya restitusi, namun untuk dapat menentukan besarnya
00563|restitusi Majelis Hakim baru dapat menentukan apabila sudah ada pengajuan
00564|dari pihak korban yang telah dinilai oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi
00565|dan Korban) yang kemudian diajukan melalui tuntuta n Penuntut Umum, dengan
00566|demikan oleh karena dari pihak korban menyatakan tidak mengajukan
00567|permohonan restitusi, sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak dapat
00568|menetapkan besaran restitusi terhadap korban maupun keluarga korban;
00569|Menimbang, bahwa se belum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu
00570|Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu
00571|didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis)
00572|namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan b agi
00573|Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan
00574|unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak
00575|semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang
00576|atau kepastian hukum melainkan haru s dapat menjiwai nilai -nilai yang
00577|berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum
00578|yakni kepastian hukum dan keadilan;
00579|Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan
00580|pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian
00581|nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan
00582|agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi
00583|di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk
00584|pembelajaran dan penyadaran;
00585|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
00586|dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah, maka mas a penangkapan
00587|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang
00588|dijatuhkan ;
00589|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
00590|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00591|Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
00592|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00593|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
00594|
00595|- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak -kotak list merah
00596|putih hitam;
00597|- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
00598|- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
00599|- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
00600|- 1 (satu) helai kain sarung berwarna cokelat;
00601|- 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;
00602|Barang bukti mana telah disita dari saksi korban  Enih  dan Terdakwa dan
00603|dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi saksi korban Enih maka perlu
00604|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
00605|Menimbang, bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
00606|maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00607|yang meringankan  Terdakwa;
00608|Keadaan  yang  memberatkan:
00609|- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban;
00610|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;
00611|Keadaan yang meringankan:
00612|-  Terdakwa belum pernah dihukum;
00613|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
00614|lagi;
00615|     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka
00616|haruslah dibebani pu la untuk membayar biaya perkara;
00617|Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022
00618|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
00619|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain
00620|yang bersangkutan ;
00621|
00622|MENGADILI:
00623|1. Menyatakan Terdakwa Encup Bin Jajang , terbukti secara sah dan
00624|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “Melakukan per buatan
00625|seksual secara fisik yan g ditujukan terhadap organ reproduksi dengan
00626|maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya se cara
00627|melawan hukum di luar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan
00628|alternatif kesatu Penuntut Umum;
00629|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
00630|penjara selama 7 (tujuh) tahun  4 (empat) bulan;
00631|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
00632|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00633|
00634|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00635|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00636|- 1 (satu) helai baju kemeja leng an panjang motif kotak -kotak list merah
00637|putih hitam;
00638|- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
00639|- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
00640|- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
00641|- 1 (satu) helai kain sarung berwarna cokelat;
00642|- 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;
00643|Dirampas untuk dimusnahkan;
00644|6. Menetapkan kepada  terdakwa untuk  membayar biaya perkara sejumlah
00645|Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).
00646|
00647|Senin
00648|
00649|26 Desember 2022
00650|
00651|2022
00652|
00653|Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Shinta Nike
00654|Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang
00655|
00656|Rendra, S.H.
00657|
00658|         Hakim Anggota,              Hakim Ketua,
00659|
00660|Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.  Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.
00661|
00662|Novia Nanda Pertiwi, S.H.
00663|
00664|Panitera Pengganti,
00665|
00666|Rendra, S.H.