00958|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus 
00959|menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika 
00960|perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula 
00961|tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. 
00962|- Bahwa Konklusi: 
00963|Ada atau tidak adanya akibat yang ditimbulkan dari delik ini, pelaku tindak pidana 
00964|perdagangan orang tetap dipidana. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya jenis delik 
00965|formil dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00966|Perdagangan Orang. 
00967|
00968|- Bahwa Dalam teori pidana, suatu tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu 
00969|unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang 
00970|pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika 
00971|melakukan tindak pidana). Demikian pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 
00972|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur 
00973|subjektif dan unsur objektif, yang akan ahli uraikan berikut ini: 
00974|a. Setiap orang; 
00975| Unsur setiap orang diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang berkaitan dengan 
00976|subjek hukum orang sebagai pelaku. Frasa “barang siapa” dalam KUHP merujuk 
00977|kepada orang perseorangan, sedangkan frasa “setiap orang” dalam beberapa 
00978|undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang 
00979|perseorangan” atau “korporasi”. Demikian pula makna “setiap orang” menurut 
00980|Pasal 1 angka 4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 
00981|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “orang 
00982|perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. 
00983|b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
00984|pemindahan, atau penerimaan seseorang; 
00985| Unsur ini oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu 
00986|actus reus (perbuatan yang melanggar undang -undang pidana). Secara 
00987|sederhana unsur ini merupakan bentuk perbuatan pidanannya yang diatur dalam 
00988|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
00989|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara makna, UU ini tidak 
00990|memberikan definisi lebih lanjut dalam pasal batang tubuh UU maupun dalam 
00991|penjelasan UU terhadap  frasa perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
00992|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Sebagai dasar untuk memberikan 
00993|definisi terhadap frasa tersebut, maka ahli menggunakan penafsiran hukum 
00994|gramatikal yakni penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Penafsiran ini berusaha 
00995|menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara 
00996|menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-
00997|hari. Di sini, penafsiran dapat menggunakan kamus hukum atau Kamus Besar 
00998|Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan. 
00999| Bertitiktolak dari penjelasan tersebut, untuk mengartikan makna frasa perekrutan, 
01000|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, maka 
01001|ahli menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan, yakni 
01002|sebagai berikut: 
01003|1) Perekrutan adalah proses,perbuatan merekrut. 
01004|
01005|2) Pengangkutan adalah a). proses, cara, perbuatan mengangkut; 2). usaha 
01006|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu 
01007|tempat ke tempat lain. 
01008|3) Penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung; penadahan; 
01009|penyambutan. 
01010|4) Pengiriman adalah proses, cara, perbuatan mengirimkan. 
01011|5) Pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan. 
01012|6) Penerimaan adalah sambutan. Arti lainnya dari penerimaan adalah besarnya 
01013|uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa. 
01014|- Bahwa Konsklusi: 
01015|Memperhatikan bentuk actus reus atau perbuatan pidananya, karena terdapat frasa 
01016|“atau” dalam rumusan unsur ini, maka salah satu saja perbuatan pidananya telah 
01017|dilakukan oleh pelaku sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua perbuatan 
01018|dalam rumusan unsur ini. 
01019|- Bahwa Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
01020|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 
01021|atau memberi bayaran atau manfaat 
01022|- Bahwa Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur 
01023|subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
01024|dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung 
01025|di dalam hatinya. Dalam ajaran hukum pidana unsur ini dikenal dengan istilah mens rea 
01026|atau sikap batin atau niat jahat. Dalam keluarga civil law, “niat jahat” berada dalam doktrin 
01027|kesalahan (schuld). Terkait dengan unsur kesalahan dalam tindak pidana dibedakan 
01028|kedalam dua corak, yakni yang bercorak kesengajaan dan bercorak kelalaian (kealfaan). 
01029|Memperhatikan unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini 
01030|adalah bercorak kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit deng an 
01031|menggunakan frasa "dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan 
01032|frasa “dengan ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai 
01033|bagian dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang 
01034|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk: 
01035|1) dengan ancaman kekerasan, 
01036|2) dengan penggunaan kekerasan, 
01037|3) dengan penculikan, 
01038|4) dengan penyekapan, 
01039|5) dengan pemalsuan, 
01040|6) dengan penipuan, 
01041|7) dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
01042|
01043|8) dengan penjeratan utang; atau 
01044|9) dengan memberi bayaran atau manfaat. Konsklusi: 
01045|- Bahwa  Memperhatikan bentuk kesengajaan tersebut, karena terdapat frasa “atau” dalam 
01046|rumusan unsur ini, maka salah satu saja bentuk mens rea atau niat jahat pelaku yang 
01047|dilakukan secara sengaja sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua bentuk 
01048|kesengajaan dalam rumusan unsur ini. 
01049|- Bahwa Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
01050|orang lain; 
01051|Makna usnur ini yakni walaupun pelaku berdalih telah memperoleh persetujuan dari 
01052|orang yang dipekerjakan secara seksual, maka dalih tersebut tidak serta merta 
01053|menghapus sifat pidananya. Artinya, ada atau tidak adanya persetujuan dari orang yang 
01054|dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, manakala perbuatan perekrutan, pengangkutan, 
01055|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang telah terjadi, maka 
01056|pelaku dapat dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. 
01057|- Bahwa Untuk tujuan mengeksploitasi; 
01058|Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” 
01059|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu 
01060|adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur 
01061|perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. 
01062|- Bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
01063|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
01064|pada ayat (1); 
01065|Unsur ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
01066|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artinya, manakala perbuatan yang 
01067|dilakukan pelaku telah mengakibatkan korban tereksploitasi, maka sanksi pidana yang 
01068|sama pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
01069|Pidana Perdagangan Orang yang akan diterapkan terhadap pelaku. 
01070|- Bahwa Pasal 506 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
01071|"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
01072|menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu 
01073|tahun." 
01074|  Pasal ini mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual, khususnya terhadap 
01075|perempuan, di mana seseorang mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan cabul 
01076|yang dilakukan oleh perempuan tersebut. 
01077|a. Unsur-unsur Pasal 506 KUHP: 
01078|1) "Barang siapa"; 
01079|
01080|Subjek hukum, y aitu pelaku yang memanfaatkan tindakan cabul untuk 
01081|mendapatkan keuntungan. 
01082|2) "Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita"; 
01083|Pelaku memperoleh manfaat, baik berupa uang maupun barang, dari 
01084|tindakan cabul seorang perempuan. Misalnya, bertindak sebagai mucikari 
01085|atau pengelola praktik prostitusi. 
01086|3) "Menjadikannya sebagai pencarian"; 
01087|Pelaku menjadikan perbuatan ini sebagai sumber penghidupan atau usaha 
01088|yang terus menerus. 
01089|4) "Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"; Sanksi pidana 
01090|berupa kurungan maksimal satu tahun. 
01091|b. Penerapan Pasal 506 KUHP; 
01092|Pasal ini sering digunakan untuk menindak pihak yang bertindak sebagai 
01093|mucikari dalam praktik prostitusi atau eksploitasi seksual terhadap perempuan. 
01094|Namun, perempuan yang melakukan perbuatan cabul tersebut (korban) tidak 
01095|diancam dengan pasal ini, karena fokusnya adalah kepada pihak yang 
01096|mengeksploitasi. 
01097|- Bahwa Berikut adalah penjabaran masing-masing unsur dalam Pasal 506 KUHP: 
01098|a. Barang siapa; 
01099|1) Penjelasan: 
01100|Frasa ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu siapa saja yang melakukan 
01101|tindakan sebagaimana diatur dalam pasal. Subjek tersebut bisa individu atau 
01102|kelompok, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial. 
01103|2) Aplikasi: 
01104|Pelaku tidak harus memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja formal 
01105|dengan perempuan yang dieksploitasi. Siapa pun yang mengambil 
01106|keuntungan dari tindakan cabul seorang perempuan dapat dikenakan pasal 
01107|ini. 
01108|b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita; 1)Penjelasan: 
01109| Pelaku mendapatkan manfaat ekonomi atau material dari perbuatan cabul yang 
01110|dilakukan oleh seorang perempuan. Perbuatan cabul di sini bisa berupa prostitusi 
01111|atau tindakan seksual lain yang dijadikan sumber pendapatan bagi pelaku. 
01112|2) Elemen kunci: 
01113|a) Perbuatan cabul dilakukan oleh seorang perempuan. 
01114|b) Pelaku mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. 
01115|c) Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, atau jasa. Contoh: 
01116|
01117|Seorang mucikari yang mendapatkan bayaran dari pelanggan atas jasa 
01118|yang dilakukan oleh seorang pekerja seks. 
01119|c. Menjadikannya sebagai pencarian; 
01120|1) Penjelasan: 
01121| Pelaku tidak hanya sekali memanfaatkan perbuatan cabul tersebut, 
01122|melainkan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian atau kegiatan 
01123|yang berlangsung terus menerus. 
01124|2) Aplikasi: 
01125| Frasa ini mengindikasikan sifat sistematis atau berulang dari tindakan 
01126|tersebut. Pelaku menjadikan eksploitasi perempuan sebagai cara utama 
01127|untuk mencari nafkah. 
01128|3) Contoh: 
01129|a) Seseorang yang mengelola rumah bordil. 
01130|b) Seorang mucikari yang secara rutin mengatur transaksi antara pelanggan 
01131|dan pekerja seks. 
01132|d. Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun; 
01133|1) Penjelasan: 
01134| Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana 
01135|kurungan selama 1 tahun. Hukuman ini mencerminkan bahwa perbuatan 
01136|tersebut dianggap sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP. 
01137|2) Aplikasi: 
01138| Hakim dapat memutus hukuman kurungan yang lebih ringan dari batas 
01139|maksimal tergantung pada pertimbangan kasus, termasuk niat pelaku, 
01140|dampak kepada korban, dan faktor lainnya. 
01141|Catatan: 
01142|Pasal ini menitikberatkan pada eksploitasi perempuan oleh pihak ketiga. 
01143|Perempuan yang melakukan perbuatan cabul (sebagai pekerja seks) 
01144|biasanya tidak dianggap sebagai pelaku dalam pasal ini, melainkan sebagai 
01145|korban eksploitasi. Tujuan utama pasal ini adalah melindungi perempuan dari 
01146|eksploitasi seksual sistematis oleh pihak lain. 
01147|- Bahwa ahli tidak mengenali  dan tidak ada hubungan keluarga den gan saudara 
01148|GOVINDA Bin MULYADI; 
01149|- Bahwa ahli tidak mengenali dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudari VINA 
01150|CRYSTIANTANI tersebut; 
01151|- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 12 warna Hijau 
01152|Metalik dengan nomor IMEI: 862743070452158 milik saudara GOVINDA Bin MULYADI 
01153|dapat dianggap sebagai barang bukti yang sangat menguatkan dalam pembuktian 
01154|
01155|perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 
01156|Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
01157|Orang, dengan alasan sebagai berikut: 
01158|1) Keterkaitan Barang Bukti dengan Perbuatan Tersangka; 
01159|a) Percakapan WhatsApp: 
01160| Handphone tersebut memuat perca kapan antara saudara GOVINDA Bin 
01161|MULYADI dengan saksi HENDRI SAPUTRA terkait pemesanan perempuan. 
01162|Percakapan ini mengindikasikan adanya perekrutan dan pengiriman perempuan 
01163|untuk tujuan eksploitasi seksual. 
01164|b) Foto yang Dikirim: 
01165| Pengiriman foto perempuan u ntuk dipilih oleh saksi HENDRI SAPUTRA 
01166|menunjukkan adanya langkah -langkah konkret dalam mendukung proses 
01167|perdagangan orang. 
01168|c) Bukti Transfer: 
01169| Aplikasi BCA Internet Banking di handphone tersebut memuat bukti transfer 
01170|pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- dari saksi HENDRI SAPUTRA ke rekening 
01171|GOVINDA. Hal ini membuktikan adanya transaksi komersial dalam tindakan 
01172|tersebut. 
01173|2) Unsur yang terpenuhi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007; 
01174|a) Barang bukti menunjukkan adanya penjeratan utang kepada saksi VINA 
01175|CRYSTIANTANI sebagai bentuk penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan 
01176|eksploitasi. 
01177|b) Handphone tersebut menjadi media utama dalam proses pengiriman (melalui 
01178|komunikasi untuk pengantaran perempuan ke hotel) dan penerimaan manfaat 
01179|ekonomi (melalui transaksi bank). 
01180|3) Peran Barang Bukti dalam Pembuktian; 
01181|a) Barang bukti ini merupakan bukti elektronik, yang diakui dalam Pasal 5 Ayat 
01182| (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
01183|sebagai alat bukti sah di muka hukum. 
01184|b) Bukti ini juga dapat diverifikasi melalui digital forensik untuk memastikan keaslian 
01185|data dan percakapan yang terdapat di dalam handphone tersebut. 
01186|4) Keterhubungan dengan Pasal 184 KUHAP; 
01187|Barang bukti berupa handphone ini mendukung pembuktian berdasarkan Pasal 184 
01188|KUHAP, yang mencakup: 
01189|a) Bukti Surat: 
01190| Bukti transfer di aplikasi perbankan. 
01191|b) Keterangan Ahli: 
01192|
01193| Misalnya, ahli digital forensik yang dapat memvalidasi isi handphone. 
01194|c) Keterangan Saksi: 
01195| Saksi HENDRI SAPUTRA dan VINA CRYSTIANTANI dapat mengonfirmasi 
01196|keterlibatan GOVINDA dalam proses tersebut. 
01197| Kesimpulan: 
01198|Barang bukti berupa handphone ini sangat relevan dan dapat digunakan untuk 
01199|membuktikan: 
01200|1) Tersangka GOVINDA Bin MULYADI telah melakukan tindakan perekrutan 
01201|dan pengiriman perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. 
01202|2) Adanya transaksi ekonomi sebagai keuntungan tersangka dalam rangka 
01203|perdagangan orang. 
01204|3) Posisi rentan korban akibat jeratan utang yang dimanfaatkan oleh tersangka. 
01205|Dengan demikian, handphone tersebut merupakan barang bukti yang 
01206|menguatkan pembuktian dalam perkara ini. 
01207|Screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis perkara 
01208|tersebut diatas dapat tergolong sebagai informasi elektronik dan/atau 
01209|dokumen elektronik, berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang 
01210|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 
01211|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 
01212|1) Definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik; Menurut Pasal 1 
01213|UU ITE: 
01214|a) Informasi Elektronik adalah satu atau seku mpulan data elektronik, 
01215|termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
01216|rancangan, foto, elektronik, atau sejenisnya, yang memiliki arti atau 
01217|nilai. 
01218|b) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
01219|diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
01220|digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, 
01221|ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 
01222|elektronik lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
01223|gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. 
01224|2) Analisis Terhadap Screenshot : 
01225|Merupakan hasil tangkapan layar dari komunikasi atau interaksi yang 
01226|terjadi melalui media digital, seperti percakapan WhatsApp. Ini jelas 
01227|termasuk dalam kategori Informasi Elektron ik dan dapat dianggap 
01228|sebagai Dokumen Elektronik, karena merupakan data digital yang 
01229|dihasilkan dan disimpan oleh perangkat elektronik. 
01230|
01231|3) Keabsahan Sebagai Alat Bukti; 
01232|Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
01233|Elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, 
01234|sama seperti alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, 
01235|untuk dijadikan alat bukti yang sah, keaslian dan integritas informasi atau 
01236|dokumen tersebut harus diverifikasi, misalnya melalui digital forensic. Ini 
01237|penting untuk memastikan bahwa screenshot atau foto tersebut tidak 
01238|diubah atau dimanipulasi sebelum dipresentasikan di pengadilan. 
01239|Kesimpulan: 
01240|Baik screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis 
01241|perkara tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik 
01242|dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan UU ITE, dan keduanya dapat 
01243|digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum, asalkan 
01244|keasliannya diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
01245|- Bahwa Print out dari screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis 
01246|perkara tersebut diatas, menurut ahli, dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang 
01247|sah dengan catatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
01248|Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 
01249|2016, informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk print out dari informasi 
01250|elektronik, dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, dengan syarat bahwa informasi 
01251|tersebut memenuhi ketentuan dan keotentikan yang diatur dalam hukum. 
01252|Beberapa poin penting terkait print out dari screenshot sebagai alat bukti hukum adalah 
01253|sebagai berikut: 
01254|1) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan Alat Bukti yang Sah 
01255|dalam Pasal 5 a yat (1) UU ITE, disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau 
01256|dokumen elektronik serta hasil cetaknya (print out) merupakan alat bukti hukum yang 
01257|sah. Artinya, meskipun informasi tersebut dicetak, asalnya dari sistem elektronik 
01258|menjadikannya tetap sebagai bukti yang valid. 
01259|2) Keabsahan dan Keotentikan agar print out dari screenshot tersebut dapat digunakan 
01260|sebagai bukti yang sah, perlu dipastikan bahwa informasi yang terdapat dalam 
01261|dokumen elektronik tersebut adalah otentik dan tidak dimanipulasi. Keaslian  
01262|dokumen elektronik ini dapat diverifikasi melalui berbagai metode, termasuk forensik 
01263|digital atau penelusuran metadata dari sistem elektronik aslinya. 
01264|3) Terkait Kekuatan Pembuktian Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga mengatur bahwa alat 
01265|bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah, sepanjang informasi 
01266|tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat 
01267|