01952|kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut
01953|maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan,
01954|dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat
01955|seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang
01956|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia
01957|mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan
01958|kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik
01959|oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;
01960|Menimbang, bahwa karena  Terdakwa berada dalam tahanan selama ini
01961|berdasarkan  perintah  penahanan  yang  sah,  maka  penahanan  tersebut
01962|dinyatakan  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  lamanya  tahanan  yang  telah
01963|
01964|dijalankan  oleh  Terdakwa tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  masa
01965|penangkapan dan penahanan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada
01966|Terdakwa (Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHAP);
01967|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  segala  sesuatu  yang  telah
01968|dipertimbangkan di  atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan
01969|terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa
01970|keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek
01971|jera,  namun  juga  memberikan  prevensi  umum  dan  prevensi  khusus  bagi
01972|Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana
01973|dimaksud  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang
01974|Pemasyarakatan,  maka  Majelis  Hakim  memandang  adil  dan  patut  apabila
01975|Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan
01976|dibawah ini;
01977|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
01978|sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya
01979|perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i
01980|KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar
01981|biaya  perkara  (gerechtskosten) yang  besarnya  akan  ditentukan  dalam  amar
01982|putusan ini;
01983|Memperhatikan,  Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor  21
01984|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01985|(TPPO) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01986|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:
01987|
01988|M E N G A D I L I
01989|1. Menyatakan  Terdakwa Suwanda Amir Sati Bin (alm) Sati , telah terbukti
01990|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa
01991|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01992|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, korban
01993|atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh  Restitusi ”,  sebagaimana  dalam
01994|dakwaan alternatif pertama;
01995|2. Menjatuhkan  pidana kepada  Terdakwa  tersebut oleh karena itu dengan
01996|pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01997|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01998|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu)
01999|bulan;
02000|3. Mengabulkan  permohonan  Restitusi  dari  korban  WARTI  yang  diwakili
02001|Saksi RASTA Bin TARSINA selaku orangtua untuk menerima biaya Restitusi
02002|sebesar  Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dari  Terdakwa
02003|
02004|SUWANDA AMIR SATI Bin SATI, sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan
02005|Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III
02006|Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 Maret 2025  maupun
02007|Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor:
02008|R-1748/4.1.IP/LPSK/03/2025  tanggal  19  Maret  2025,  yang  telah
02009|diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat  diajukan  dalam
02010|penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK, yang harus dibayar Terdakwa
02011|dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  putusan  ini  telah
02012|memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  apabila  Terdakwa  tidak  mampu
02013|membayar  Restitusi  tersebut,  maka  Pengadilan  Negeri  memerintahkan
02014|Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana secara adil dan
02015|melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi  pembayaran  Restitusi
02016|tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana
02017|dikenakan pidana kurungan pengganti selama 1 (Satu) bulan;
02018|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02019|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02020|5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
02021|6. Menetapkan barang bukti berupa :
02022|5.1. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Paspor  Nomor  :  C8945549  an
02023|WARTI  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Imigrasi  Bandung  tgl  1  April
02024|2022;
02025|5.2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjalanan Laksana Paspor
02026|No: XE449716 AN WARTI yang dikeluarkan oleh KJRI PENANG pada
02027|tgl 27 feb 2024;
02028|5.3. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Kartu  Keluarga  dengan  No.
02029|3212090206096510 kepala keluarga an RASTA;
02030|5.4. 1 (satu) lembar Surat Izin Suami/Orang Tua an WARTI;
02031|5.5. 3 (tiga) lembar Surat dari Kantor Imigrasi Malaysia dengan
02032|no: IM.101/B3-E/PRM/142/2024;
02033|5.6. 2  (dua)  lembar  tiket  penerbangan  dengan  tujuan  Kuala
02034|Lumpur - Kertajati an WARTI;
02035|5.7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an SUWANDA AMIR SATI,
02036|nik : 3212090404790002;
02037|5.8. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Kartu  Keluarga  an  SUWANDA
02038|AMIR SATI No 3213090206097978;
02039|Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
02040|7. Membebankan biaya perkara k epada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
02041|ribu rupiah);
02042|
02043|Kamis
02044|
02045|31 Juli 2025
02046|
02047|2025
02048|
02049|Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh Gabe Dorris MBS,
02050|S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.  dan Raditya Yuri
02051|Purba, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
02052|
02053|Benedictus  Hapsoro  Surya  Wijaya,  S.H.,  M.H.
02054|
02055|           Hakim-Hakim Anggota,                                       Hakim Ketua Majelis,
02056|         Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.                Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.
02057|        Raditya Yuri Purba, S.H.,M.H.
02058|
02059|            Panitera Pengganti,
02060|         Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H.