01625|sah-kan sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan Protokol Persatuan Bangsa-
01626|Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak
01627|Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang sebelumnya
01628|dikenal  sebagai  Protokol  Palermo,  yang  telah  ditandatangani  oleh  Pemerintah
01629|Indonesia. UU TPPO pada Bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 7 memberikan
01630|pengertian ”Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01631|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01632|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01633|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01634|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
01635|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01636|Halaman 38 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01637|Paraf
01638|K
01639|M
01640|H
01641|A
01642|
01643|I
01644|H
01645|A
01646|
01647|I
01648|I
01649|
01650|maupun  immateriil”.  Pada  UU  TPPO,  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  eksploitasi
01651|maka  persetujuan  korban  tidak  menjadi  hal  penting,  melainkan  berdasarkan
01652|pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang,
01653|maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya
01654|tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:
01655|1. Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara
01656|alami  atau  didesain,  yang  meliputi:  meliputi  perekrutan,  pengangkutan,
01657|penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
01658|2. Unsur CARA. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk
01659|menjamin  proses  dapat  terlaksana,  yang  meliputi:  ancaman,  kekerasan,
01660|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,  penyekapan,  penipuan,
01661|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01662|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang
01663|yang memegang kendali;
01664|3. Unsur  TUJUAN.  Sesuatu  yang  nantinya  akan  tercapai  dan  atau
01665|terwujud  sebagai  akibat  dari  tindakan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan
01666|orang  yang  meliputi  eksploitasi  orang  atau  mengakibatkan  orang
01667|tereksploitasi  dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-
01668|UndangTindak Pidana Perdagangan Orang.
01669|Menimbang bahwa, sedangkan,  UU TPPA dirancang dan di-sah-kan untuk
01670|menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak  agar  mereka  dapat  hidup,  tumbuh  dan
01671|berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
01672|kemanusiaan. UU TPPA pada bagian Penjelasan di Pasal 66 menjelaskan y ang
01673|dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa
01674|persetujuan  Anak  yang  menjadi  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
01675|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01676|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
01677|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
01678|atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  Anak  oleh  pihak  lain  untuk
01679|mendapatkan keuntungan materiil” dan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara
01680|Halaman 39 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01681|Paraf
01682|K
01683|M
01684|H
01685|A
01686|
01687|I
01688|H
01689|A
01690|
01691|I
01692|I
01693|
01694|seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh
01695|lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
01696|semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”. Dasar pembuktian yang paling utama
01697|adalah  usia  korban, belum  ber-usia  18  tahun  atau  telah  ber-usia  18  tahun  dan
01698|perbuatan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan organ tubuh seksual atau
01699|organ tubuh;
01700|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan
01701|alternatif  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  yang  menurut
01702|Majelis  Hakim  paling  sesuai  dengan  fakta  hukum  dan  yang  lebih  tepat  serta
01703|dianggap paling memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut diatas
01704|yaitu Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01705|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat
01706|(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01707|1. Unsur “Setiap orang”;
01708|2. Unsur  “Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01709|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01710|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01711|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01712|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
01713|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  mengakibatkan  orang  ter-
01714|eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”;
01715|3. Unsur “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”;
01716|4. Unsur “Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut”;
01717|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  Dakwaan
01718|Ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
01719|Unsur Kesatu : “Setiap Orang”;
01720|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “setiap  orang”  ialah
01721|menunjuk kepada manusia/orang/ natuurlijke person, yakni  setiap orang ( een eider )
01722|atau siapa saja pelaku ( dader) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat
01723|Halaman 40 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01724|Paraf
01725|K
01726|M
01727|H
01728|A
01729|
01730|I
01731|H
01732|A
01733|
01734|I
01735|I
01736|
01737|bertanggungjawab  menurut  hukum  atas  segala  perbuatannya  dan  apabila
01738|perbuatannya  tersebut  memenuhi  seluruh  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  yang
01739|didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku , atau
01740|barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban
01741|dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang
01742|telah dilakukannya;
01743|Menimbang,  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  dimana  Terdakwa  dengan
01744|identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas
01745|pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai
01746|identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa
01747|yaitu TERDAKWA adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;
01748|Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal
01749|budi  dan  pikirannya  selama  persidangan  dapat  menjawab  dengan  baik  semua
01750|pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  baik oleh  Majelis  Hakim  maupun Penuntut
01751|Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan
01752|perbuatannya. Maka dengan demikian unsur ke-Satu telah terpenuhi;
01753|Unsur Ke dua : “ Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01754|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01755|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
01756|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01757|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
01758|walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
01759|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
01760|di wilayah negara Republik Indonesia”;
01761|Menimbang bahwa dalam dokumen UNODC (United Nations Office on Drags
01762|and  Crime)  Checklist  Criminalization  of  Trafficking  under  the  Protocol  dimuat
01763|pembagian  unsur  dari  kriminalisasi  perdagangan  orang  yang  bersifat  alternatif-
01764|kumulatif, yaitu:
01765|A. Acts/Perbuatan Yang Dilakukan: 
01766|i. Recruitment/Perekrutan
01767|Halaman 41 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01768|Paraf
01769|K
01770|M
01771|H
01772|A
01773|
01774|I
01775|H
01776|A
01777|
01778|I
01779|I
01780|
01781|ii. Transportation/Pengangkutan
01782|iii. Transfer/Pemindahan
01783|iv. Harbouring/Penyembunyian
01784|v. Receipt Of Persons/Penerimaan
01785|B. Means/Cara/ Bagaimana Dilakukan:
01786|i. Use Of Force/Penggunaan Kekerasan/Tenaga
01787|ii. Threat  Of  The  Use  Of  Force /Ancaman  Penggunaan
01788|Kekerasan/Tenaga
01789|iii. Other Forms Of Coercion/Bentuk Paksaan Lain
01790|iv. Abduction/Penculikan
01791|v. Fraud/Penipuan
01792|vi. Deception/Tipu Muslihat
01793|vii. Abuse  Of  Power  Or  Of  A  Position  Of
01794|Vulnerability/Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan;
01795|viii. Giving  Or  Receiving  Payments  Or  Benefits  To  Achieve  The
01796|Consent  Of  A  Person  Having  Control  Over  Another/Memberi  Atau
01797|Menerima Pembayaran Atau Manfaat Untuk Memperoleh Persetujuan
01798|Orang Yang Memiliki Kendali Terhadap Orang Lain
01799|C. Purpose/Tujuan/Mengapa Dilakukan:
01800|i. Prostitution/Prostitusi
01801|ii. Other  Forms  Of  Sexual  Exploitation/Bentuk  Lain  Eksploitasi
01802|Seksual
01803|iii. Forced Labour Or Services/Kerja Atau Pelayanan Paksa
01804|iv. Slavery/Perbudakan
01805|v. Practices Similar To Slavery/Praktik Mirip Perbudakan
01806|vi. Servitude/Penghambaan
01807|vii. Removal Of Organs/Penghilangan Organ
01808|Menimbang bahwa  pembagian unsur dari UNODC tersebut diatas bersifat
01809|alternatif-kumulatif;
01810|Menimbang bahwa dalam unsur “ perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01811|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”  adalah sub-unsur mengenai
01812|Halaman 42 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01813|Paraf
01814|K
01815|M
01816|H
01817|A
01818|
01819|I
01820|H
01821|A
01822|
01823|I
01824|I
01825|
01826|Tindakan yang Dilakukan, bersifat alternatif karena adanya kata penghubung “ATAU”
01827|sehingga  apabila salah  satu  sub-unsur  telah terpenuhi oleh  perbuatan Terdakwa
01828|maka  unsur  ini  patut  dinyatakan  telah  terpenuhi.  Demikian  dengan  “ancaman
01829|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01830|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
01831|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01832|memegang kendali atas orang lain” juga  adalah sub-unsur mengenai Cara Yang
01833|Digunakan,  bersifat  alternatif  karena  adanya  kata  penghubung  “ATAU”  sehingga
01834|apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur
01835|ini patut dinyatakan telah terpenuhi.
01836|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  diketahui  pada  hari Jumat tanggal 1
01837|November 2024 sekitar Jam 20.00 WITA di KOS yang disewa dan ditempati oleh SAKSI VI
01838|NUSI   yang  terletak  di  Kabupaten  Gorontalo,  dilakukan  penangkapan  terhadap
01839|T erdakwa TERDAKWA, SAKSI VI , SAKSI VII , SAKSI VII , SAKSI V , TEMAN V  dan
01840|Saksi  Korban  SAKSI KORBAN  oleh  SAKSI  II bersama  Tim  dari  Resmob  Polda
01841|Gorontalo dan  dibawa  ke  Polda  Gorontalo  berdasarkan  informasi  mengenai  adanya
01842|penjualan orang menggunakan aplikasi MiChat untuk berhubungan seksual;
01843|Menimbang  bahwa  selain  dilakukan  penangkapan  juga  ditemukan  sejumlah
01844|barang dari KOS yaitu: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A15 warna
01845|biru metalik; 1 (satu) buah anak kunci warna silver bertuliskan GRT; 1 (satu) dus
01846|kondom merek Fiesta rasa Stroberi isi 3 (tiga) buah; 1 (satu) buah selimut bercorak
01847|gambar doraemon; 1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GG; 1 (satu) buah sprei
01848|berwarna hijau bergambar bunga-bunga;  1 (satu) buah handphone merek Samsung
01849|A54 warna silver;  1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A14 warna
01850|silver; 1 (satu) buah handphone merek infinix Hot 9 play warna ungu;  1 (satu) buah
01851|handphone  merek  Realme  C53  warna  hitam  metalik; 3  (tiga)  lembar  uang
01852|Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu
01853|rupiah); 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);  1 (satu) buah
01854|handphone merek Tecno Spark 20C warna putih metalik , seluruhnya adalah barang-
01855|Halaman 43 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01856|Paraf
01857|K
01858|M
01859|H
01860|A
01861|
01862|I
01863|H
01864|A
01865|
01866|I
01867|I
01868|
01869|barang dari dalam KOS . Terdakwa menggunakan handphone  merek Realme C53
01870|warna hitam metalik;
01871|Menimbang bahwa cara T erdakwa mendapatkan tamu untuk Saksi Korban  yaitu
01872|dalam aplikasi MiChat, dalam akun Terdakwa, dipajang foto Saksi Korban  kemudian
01873|orang-orang  yang  memiliki  aplikasi  MiChat  dapat  melihat  foto  Saksi  Korban  ,
01874|terutama yang jaraknya dekat dengan keberadaan akun MiChat berisi foto  Saksi
01875|Korban  . Dari situ maka pemilik akun MiChat lainnya dapat berkomunikasi dengan
01876|akun Terdakwa yang biasanya dimulai dengan pertanyaan mengenai harga, siapa
01877|yang difoto itu dan lokasi. Setelah sepakat maka akan dikirimkan lokasi yaitu KOS,
01878|kemudian tamu datang dan dilayani oleh Saksi Korban  berhubungan seksual lalu tamu
01879|memberikan uang bayaran dan uang bayaran itu Saksi Korban  berikan kepada SAKSI VI;
01880|Menimbang bahwa Saksi Korban   adalah seorang perempuan yang berusia
01881|18 tahun, tidak memiliki penghasilan dan enggan tinggal dirumah orang tuanya yaitu
01882|Saksi UCUN sehingga tentu Saksi Korban  memerlukan tempat tinggal selain dirumah
01883|Saksi UCUN dan keadaan Saksi Korban  tersebut diketahui oleh SAKSI VI dan T erdakwa
01884|yang juga menyadari kos yang disewa SAKSI VI dapat ditinggali oleh Saksi Korban  dan
01885|kamar tempat SAKSI VI melayani tamu juga dapat digunakan oleh  Saksi  Korban  .
01886|T erdakwa bersama SAKSI VI dan juga SAKSI VII, SAKSI VII, TEMAN V, atau SAKSI V
01887|secara bersama-sama, atas persetujuan SAKSI VI selaku penyewa KOS, mencarikan
01888|tamu-tamu untuk Saksi Korban  layani berhubungan seksual dan mendapatkan bayaran
01889|atas layanan itu. Bayaran yang didapatkan oleh Saksi Korban  diberikan kepada SAKSI VI
01890|untuk memenuhi seluruh kebutuhan Saksi Korban  seperti makan, minum, listrik, air, alat
01891|kontrasepsi, kosmetik, piknik dan lain sebagainya. Dan, terhadap T erdakwa, SAKSI VI,
01892|SAKSI VII, SAKSI V, SAKSI VII, TEMAN  V  yang  berhasil mendapatkan tamu  yang
01893|membayar  Saksi Korban   maka SAKSI VI berikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima
01894|puluh ribu rupiah) sebagai upah mendapatkan tamu;
01895|Menimbang bahwa  dengan adanya Saksi Korban   yang tinggal di KOS maka
01896|T erdakwa,  SAKSI  VI,  SAKSI  VII,  SAKSI  V,  SAKSI  VII,  TEMAN  V  mendapatkan
01897|keuntungan  dan  memiliki  sumber  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.
01898|Keadaan  Saksi  Korban   yang  rentan  menjadi  kesempatan  bagi  T erdakwa  secara
01899|Halaman 44 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01900|Paraf
01901|K
01902|M
01903|H
01904|A
01905|
01906|I
01907|H
01908|A
01909|
01910|I
01911|I
01912|
01913|melawan  hukum  memanfaatkan  tubuh  Saksi  Korban   untuk  mendapatkan
01914|keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01915|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
01916|undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01917|Orang,  yang  dimaksud  dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
01918|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
01919|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
01920|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan
01921|hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01922|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01923|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01924|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  penampungan
01925|dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi
01926|Saksi Korban  di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur kedua
01927|ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;
01928|Unsur Ketiga : “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”;
01929|Menimbang  bahwa unsur  Ketiga ini  adalah  unsur  yang  bersifat  alternatif
01930|sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka unsur ini patut dinyatakan
01931|terbukti;
01932|Menimbang bahwa  kata “permufakatan jahat”, Undang-Undang Nomor 21
01933|Tahun 2007 tidak memberi definisi. Dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, kata
01934|“permufakatan  jahat”  (samenspanning)  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  88  KUHP
01935|menyatakan ”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah
01936|sepakat akan melakukan kejahatan”;
01937|Menimbang bahwa unsur ketiga dari dakwaan kedua merupakan unsur untuk
01938|memperjelas unsur kedua dakwaan kedua, yaitu apakah  perekrutan,  pengangkutan,
01939|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
01940|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01941|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau
01942|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
01943|Halaman 45 dari 51 halaman    Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01944|Paraf
01945|K
01946|M
01947|H
01948|A
01949|