00496|sebelum pukul 10.00 WIB di tanggal 9 November 2024 dan setelah kami
00497|lepas landas dari Bandara Lombok sekira pukul 14.00 WIB lalu tiba di
00498|Bandara Supadio sekira pukul 17.30 WIB, kemudian kami menunggu bagasi
00499|dan setelah itu langsung naik ke mobil travel yang dikendarai oleh seorang
00500|supir yaitu Saudara Dedek yang T erdakwa hubungi pada hari Jumat tanggal
00501|1  November  2025  untuk  membawa  kami  ke  batas  Negara  Indonesia-
00502|Malaysia dengan biaya sewa mobil travel tersebut sebesar Rp3.500.000,00
00503|(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Seluas Kabupaten Sambas, lalu pada saat
00504|di jalan keluar Bandara Supadio anggota Kepolisian Resor Kubu Raya Polda
00505|Kalimantan Barat memberhentikan dan membawa kami ke Polsek Kawasan
00506|Bandara  Supadio,  setelah  dilakukan  interogasi  singkat  kemudian  kami
00507|dibawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
00508|- Bahwa T erdakwa sudah 2 (dua) kali membawa calon pekerja migran
00509|Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia;
00510|- Bahwa T erdakwa  tidak  ada memiliki  ijin  untuk membawa  calon
00511|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00512|- Bahwa T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00513|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00514|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00515|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00516|Kartu T anda Penduduk (KTP) saja;
00517|
00518|- Bahwa biaya  yang  T erdakwa  minta  dari  masing-masing  calon
00519|pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut adalah
00520|sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian
00521|untuk membeli tiket pesawat, biaya travel dari bandara ke batas Malaysia,
00522|membeli tikar, dan kebutuhan makan di Negara Malaysia;
00523|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja sebagai mandor
00524|di  kebun  kelapa  sawit  di  Negera  Malaysia  dijanjikan  akan  diberikan
00525|pekerjaan  yang  ringan  jika  T erdakwa  membawa  calon  pekerja  migran
00526|Indonesia untuk bekerja di Negara Malaysia tersebut;
00527|- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar yang ikut
00528|diamankan bersama dengan T erdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar Boarding
00529|Pass Lion Air atas nama Junaidi, Haris Sofian, Muhammad Rizal, Nurman,
00530|Akbar Sultan, Halpi, Dani Ahmad, Sudirman, Riawan dan 1 (satu) buah
00531|handphone Vivo;
00532|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh
00533|instansi  yang  berwenang  terkait  rencana  membawa  kesemua  orang
00534|tersebut;
00535|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00536|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00537|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00538|negeri;
00539| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00540|T erdakwa  ialah  membantu  kesemua  orang  tersebut  dalam  rangka  penempatan
00541|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00542|Pekerja Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai izin resmi, adapun diri
00543|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00544|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00545|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00546|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00547|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00548|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00549|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00550|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00551|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00552|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00553|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00554|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00555|
00556|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00557|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00558|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00559|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00560|unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00561|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00562|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00563|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah
00564|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00565|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00566|tunggal Penuntut Umum;
00567|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00568|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00569|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00570|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00571|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00572|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00573|Menimbang, bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00574|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00575|T erdakwa, baik alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun alasan  pembenar
00576|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00577|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00578|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00579|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00580|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
00581|bijaksana mengenai hal  tersebut berdasarkan  asas keadilan bagi  diri  T erdakwa
00582|sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00583|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00584|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00585|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00586|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00587|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00588|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00589|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00590|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00591|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00592|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00593|
00594|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00595|masyarakat;
00596|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00597|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan
00598|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00599|suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan
00600|yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00601|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00602|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00603|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00604|keadaan T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00605|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00606|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00607|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00608|dari pidana yang dijatuhkan; 
00609|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00610|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
00611|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
00612|tahanan;
00613|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00614|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00615|direlevansikan  kepatutan  yang  berdasar  menurut  hukum  atas  tiap  barang  bukti
00616|tersebut;
00617|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
00618|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00619|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00620|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00621|Keadaan yang memberatkan:
00622|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00623|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00624|Keadaan yang meringankan:
00625|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00626|mengulanginya lagi;
00627|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00628|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00629|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00630|
00631|Memperhatikan, Pasal  81  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00632|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00633|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00634|bersangkutan;
00635|
00636|MENGADILI:
00637|1. Menyatakan T erdakwa Junaidi alias Jun alias Bejo bin Junaidi Akbar
00638|(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak
00639|pidana orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00640|Migran Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00641|2. Menjatuhkan pidana kepada  T erdakwa oleh  karena  itu  dengan pidana
00642|penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
00643|ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
00644|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00645|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00646|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00647|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00648|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00649|1)  9 (sembilan) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama Junaidi,
00650|Haris Sofian. Muhammad Rizal, Nurman, Akbar Sultan, Halpi, Dani Ahmad,
00651|Sudirman, Riawa;
00652|tetap terlampir dalam berkas perkara;
00653|2) 1 (satu) buah handphone Vivo;
00654|dimusnahkan;
00655|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00656|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00657|
00658|Selasa
00659|
00660|17
00661|
00662|2025
00663|
00664|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh kami,
00665|Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H.,
00666|M.H.  dan Abdurrahman  Masdiana,  S.H.,  M.H.,  M.Han.  masing-masing  sebagai
00667|
00668|tersebut dan  Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah,
00669|dihadiri Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
00670|Negeri Mempawah dan T erdakwa didampingi penasihat hukumnya.
00671|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00672|
00673|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
00674|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00675|Panitera Pengganti
00676|Juwairiah, S.H.
00677|
00678|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00679|
00680|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
00681|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00682|Panitera Pengganti
00683|Juwairiah, S.H.