01544|- Bahwa seorang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) haruslah terdaftar
01545|di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang
01546|Ketenagakerjaan  atau  dalam  hal  ini  Disnaker  domisili  asal  Korban
01547|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
01548|18  Tahun  2017,  sementara  Korban  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01549|diproses oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tanpa
01550|melalui  pendaftaran  sehingga  statusnya  tidak  terdaftar  di  Sistem
01551|Pendataan Pekerja Migran Indonesia milik pemerintah dengan demikian
01552|
01553|Korban Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak terlindungi dengan baik oleh
01554|Pemerintah;
01555|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  melakukan
01556|proses  melalui  PT Amalah,  sepengetahuan  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,
01557|M.H.,  PT  tersebut  tidak  terdapat  dalam  daftar  P3MI,  sehingga
01558|keberadaannya  patut  diduga  ilegal  dan  dengan  kondisi  tersebut  maka
01559|dapat dipastikan bahwa PT Amalah tidak memiliki SIP2MI yang menjadi
01560|syarat untuk melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
01561|padahal  keberadaan  SIP2MI  sifatnya  wajib,  tanpa  SIP2MI  maka  P3MI
01562|dilarang melakukan penempatan, sebagaimana Pasal 72 huruf c Undang-
01563|Undang Nomor 18 Tahun 2017;
01564|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma juga melakukan
01565|kegiatan rekrut tanpa alas hak yang benar, terbukti pada kronologis yaitu
01566|pengakuan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang tidak
01567|memiliki  surat  tugas  atau  perikatan  dengan  P3MI/PPTKIS.  Dengan
01568|demikian  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01569|menjalankan  kegiatannya  secara  orang-perseorangan  yang  mana  telah
01570|dilarang orang perseorangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja
01571|Migran Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang
01572|Nomor 18 Tahun 2017;
01573|- Bahwa  berkaitan  dengan  pidana  perdagangan  orang, bahwa  Terdakwa
01574|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma telah  memenuhi unsur pidana
01575|perdagangan orang yaitu :
01576|- Unsur Proses (Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,
01577|Pemindahan dan Penerimaan seseorang).
01578|a. Bahwa tindakan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01579|telah  memenuhi  unsur  perekrutan  yang  dimulai  dengan  adanya
01580|keinginan  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo bekerja  diluar
01581|negeri  yang  kemudian  direspon  dengan  kesanggupan  untuk
01582|melakukan  proses  serta  meminta  dokumen  Saksi  Korban  Wayem
01583|Binti  (Alm)  Taryo dan  menjalani  beberapa  proses  tahapan  yang
01584|difasilitasi oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01585|selain itu pada kronologis juga telah diakui oleh Terdakwa Nurbaety
01586|Alias Beti Binti (Alm) Sukarma bahwa telah merekrut  Saksi Korban
01587|Wayem Binti (Alm) Taryo;
01588|b. Bahwa  Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  telah diangkut oleh
01589|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma berpindah-pindah
01590|
01591|untuk  memenuhi  tahapan  proses  yang  diinginkan  oleh  Terdakwa
01592|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  untuk  memenuhi  proses
01593|dengan tujuan ditempatkan bekerja di luar negeri dengan demikian
01594|unsur pengangkutan telah terpenuhi;
01595|c. Bahwa sesuai dengan keterangan, Saksi Korban Wayem Binti (Alm)
01596|Taryo telah ditampung di Jakarta bersama dengan 6 (enam) orang
01597|perempuan lainnya yang juga Calon Pekerja Migran Indonesia sejak
01598|tanggal 19 Juli 2022 hingga keberangkatan di tanggal 20 Juli 2022,
01599|dengan demikian unsur penampungan telah terpenuhi;
01600|d. Bahwa tanggal 20 Juli 2022 Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo
01601|bersama 6 (enam) orang lainnya diantar oleh 2 (dua) orang yang
01602|tidak dikenal dibawa ke Bandara Sukarno-Hatta untuk diterbangkan
01603|menuju Irak menggunakan pesawat Srilanka Air, dengan demikian
01604|telah terjadi pengiriman, maka unsur pengiriman telah terpenuhi;
01605|e. Bahwa tanggal 21 Juli 2022 Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo
01606|tiba di Irak dan dijemput oleh agency dan menginap selama 3 (hari),
01607|setelah itu tanggal 24 Juli 2022  Saksi Korban Wayem Binti (Alm)
01608|Taryo ditempatkan di majikan pertama, atas fakta dijemputnya oleh
01609|agency dan juga penempatan Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo
01610|pada Majikan maka telah terjadi penerimaan seseorang dalam hal ini
01611|agency  dan  majikan,  sehingga  unsur  penerimaan  seseorang
01612|terpenuhi;
01613|- Unsur  Cara  (Ancaman  Kekerasan,  Penggunaan  Kekerasan,
01614|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01615|Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan,  Penjeratan  Utang  atau  Memberi
01616|Bayaran atau Manfaat);
01617|a. Bahwa Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  adalah seorang yang
01618|sedang  membutuhkan  pekerjaan  dan  penghasilan  untuk
01619|penghidupannya, sementara itu Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
01620|(Alm)  Sukarma  adalah  pihak  yang  memiliki  pengalaman  dalam
01621|menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkonfirmasi dalam
01622|keterangan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang
01623|juga  menawarkan  Saksi  Korban   Wayem  Binti  (Alm)  Taryo untuk
01624|bekerja di Singapura dan memiliki jaringan dengan perusahaan yaitu
01625|PT Amalah  yang  dapat memfasilitasi  penempatan  Pekerja  Migran
01626|Indonesia. Relasi kuasa diantara keduanya terjadi tidak seimbang
01627|sebab Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo dalam Kondisi Rentan
01628|
01629|karena  kebutuhan  hidup  dan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  (Alm)
01630|Sukarma  memiliki  jalur  untuk  menempatkan  bekerja,  dengan
01631|demikian  terjadi  Penyalahgunaan  Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan
01632|pada pihak-pihak tersebut, dengan demikian unsur Penyalahgunaan
01633|Kekuasaan atau Posisi Rentan telah terpenuhi;
01634|b. Bahwa  atas  diprosesnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo,
01635|Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo telah  dijanjikan  sejumlah
01636|manfaat yaitu gaji yang dijanjikan sejumlah 1.300 QR atau sejumlah
01637|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)/bulan,  pemberian  fee sejumlah
01638|Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  dari  Terdakwa  Nurbaety
01639|Alias Beti Binti Sukarma maka unsur Penjeratan Utang atau Memberi
01640|Bayaran atau Manfaat telah terpenuhi;
01641|- Unsur Tujuan (Eksploitasi atau mengakibatkan orang Tereksploitasi);
01642|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01643|mendapatkan  keuntungan  materiil  atas  dikirimnya  Korban  Saksi
01644|Wayem Binti (Alm) Taryo  oleh Terdakwa Nurbaety  Alias Beti Binti
01645|(Alm) Sukarma ke luar negeri. Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
01646|(Alm) Sukarma mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00
01647|(tiga juta rupiah);
01648|- Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah
01649|menjelaskan pengertian eksploitasi, yaitu  :
01650|“ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01651|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01652|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01653|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01654|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01655|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01656|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01657|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01658|Bahwa dengan berhasilnya Korban  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
01659|diberangkatkan oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma dan
01660|bekerja  untuk  majikan  di  Irak  mengakibatkan  Terdakwa  Nurbaety
01661|Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  memperoleh  keuntungan  materiil,
01662|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01663|tereksploitasi telah terpenuhi;
01664|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan
01665|dalam pembuktian TPPO pada perkara ini maka Terdakwa Nurbaety Alias
01666|
01667|Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  terbukti  telah  melakukan  Tindak  Pidana
01668|Perdagangan Orang terhadap Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo;
01669|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01670|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01671|Pasal 49 :
01672|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
01673|- Badan;
01674|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01675|- Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01676|kepentingan Perusahaan sendiri;
01677|Pasal 51: 
01678|Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja migran
01679|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01680|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri;
01681|Pasal 59 : 
01682|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01683|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01684|- Pasal 5 : 
01685|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01686|memenuhi persyaratan :
01687|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01688|- Memiliki Kompetensi;
01689|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01690|- Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01691|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01692|Pasal 13 : 
01693|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01694|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01695|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah wajib
01696|melampirkan  foto copy buku nikah;
01697|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
01698|diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01699|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01700|- Surat Keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01701|psikologi;
01702|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01703|- Visa kerja;
01704|
01705|- Perjanjian Penempatan pekerja migran Indonesia dan
01706|- Perjanjian kerja;
01707|Pasal 7 : 
01708|Perlindungan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran
01709|Indonesia meliputi :
01710|- Perlindungan sebelum bekerja;
01711|- Perlindungan selama bekerja;
01712|- Perlindungan setelah bekerja;
01713|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
01714|Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01715|Migran Indonesia :
01716|         Pasal 6 : 
01717|Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui:
01718|- Sebelum bekerja;
01719|- Selama bekerja dan
01720|- Setelah bekerja;
01721|Pasal 7 : 
01722|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
01723|dilakukan melalui :
01724|- Pemberitan Informasi;
01725|- Pendaftaran;
01726|- Seleksi;
01727|- Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
01728|- Penandatanganan perjanjian penempatan;
01729|- Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
01730|- Pengurusan Visa kerja;
01731|- OPP;
01732|- Penandatanganan Perjanjian Kerja dan
01733|- Pemberangkatan;
01734|Paragraf 3. Selama bekerja;
01735|Pasal 24 : 
01736|(1). Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01737|b  dimulai  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  tiba  di  negara  tujuan
01738|penempatan;
01739|(2). Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
01740|melaporkan kedatangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat
01741|
01742|Dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui
01743|Mitra Usaha P3MI;
01744|(3). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01745|di negara tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan
01746|keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama  berada  di  negara
01747|tujuan penempatan;
01748|Pasal 25 : 
01749|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
01750|negara tujuan penempatan melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran
01751|Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan;
01752|        Pasal 26 :
01753|(1). Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01754|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
01755|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
01756|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan;
01757|(2). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01758|wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada
01759|ayat (1);
01760|Paragraf 4. Setelah bekerja;
01761|(1). Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01762|c dimulai sejak  pekerja migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia;
01763|(2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
01764|ayat  (1)  bermasalah  berdasarkan  laporan  dari  Atase   Ketenaga
01765|kerjaan  atau  pejabat dinas  luar  negeri  yang  ditunjuk  oleh  Kepala
01766|perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi Pekerja Migran
01767|Indonesia di Debarkasi Indonesia;
01768|- Bahwa Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota
01769|Erbil  Negara  Kurdistan  of  Irak  tidak  mempunyai  peraturan  perundang-
01770|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian
01771|tertulis  antara  pemerintah  Negara  Irak  dengan  pemerintah  Republik
01772|Indonesia,  dan/atau  tidak  memiliki  sistem  Jaminan  sosial  dan/atau
01773|asuransi yang melindungi pekerja asing;
01774|- Bahwa pada saat proses penempatan Saksi Korban Wayem Binti (Alm)
01775|Taryo ke Negara Kurdistan of Irak terjadi, Indonesia masih menerapkan
01776|moratorium atau penghentian sementara terhadap penempatan Pekerja
01777|Migran Indonesia di negara di kawasan Timur Tengah untuk pengguna
01778|perseorangan  yang  mana  termasuk  didalamnya  adalah  Irak,  pekerja
01779|
01780|rumah  tangga  bekerja  pada  perseorangan  sehingga  termasuk  yang
01781|dilarang.  Hal  ini  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Ketenaga  Kerjaan
01782|Nomor  260  Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
01783|Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di
01784|Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
01785|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01786|Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01787|Pasal 13 : 
01788|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01789|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01790|- Surat  Keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01791|melampirkan fotocopy buku nikah;
01792|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang
01793|diketahui oleh Kepala Desa /Lurah;
01794|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01795|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01796|psikologi;
01797|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01798|- Visa kerja;
01799|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01800|- Perjanjian kerja;
01801|- Dan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  291
01802|Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penempatan  dan
01803|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Irak melalui Sistem
01804|penempatan satu kanal.
01805|Pasal 69 :
01806|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01807|Indonesia;
01808|- Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris (berkas terpisah) dan Terdakwa
01809|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak  diperbolehkan
01810|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi
01811|Wayem Binti (Alm) Taryo bukan melalui Pemerintah dan bukan melalui
01812|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01813|- Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Terdakwa Nurbaety Alias
01814|Beti Binti (Alm) Sukarma tidak mempunyai SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan
01815|Pekerja Migran Indoensia) sehingga tidak diperbolehkan menempatkan
01816|
01817|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai Pekerja Migran Indonesia ke
01818|Irak;
01819|Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01820|Idris  dan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  dapat
01821|dikategorikan  telah  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang
01822|berlaku  sebagaimana  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01823|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01824|Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01825|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01826|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
01827|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
01828|Pasal 4 : 
01829|Setiap orang  yang  membawa warga negara  Indonesia ke  luar  wilayah
01830|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01831|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01832|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01833|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
01834|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
01835|- Bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
01836|Pekerja Migran Indonesia :
01837|Pasal 81 : 
01838|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01839|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01840|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01841|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01842|Pasal 83 : 
01843|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01844|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01845|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01846|(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima
01847|belas miliar rupiah);
01848|Pasal 68 : 
01849|Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi