00993|tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”;
00994|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
00995|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00996|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  sehingga  oleh  karena  itu  Anak  harus
00997|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00998|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00999|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01000|Menimbang, bahwa menurut Hakim rumusan Pasal 71 Undang-undang
01001|Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan
01002|guidance ofsentencing, dimana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum,
01003|maka undang-undang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat
01004|diterapkan  pada  Anak  tersebut,  yaitu  berupa  penjatuhan  pidana  atau
01005|pengenaan tindakan, sehingga ketentuan dalam pasal 71 tersebut merupakan
01006|batasan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  berkaitan  dengan  penerapan
01007|pemidanaan dalam perkara a quo;
01008|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  dihubungkan  dengan
01009|perbuatan yang dilakukan Anak dihubungkan dengan nota pembelaan yang
01010|disampaikan  oleh  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  hanya
01011|memintakan keringanan hukuman untuk Anak;
01012|
01013|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  terhadap  Anak bukanlah
01014|dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan Anak  akan  tetapi  harus
01015|dianggap  sebagai  pembinaan,  sebagai  upaya  penyadaran  kembali  serta
01016|sebagai pembelajaran agar  Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang
01017|salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat
01018|menjadi  pribadi yang  sadar dan taat terhadap  aturan hukum  selaku warga
01019|masyarakat yang baik,  bahwa perbuatan Anak bukan hanya berdampak bagi
01020|diri Anak sendiri tetapi juga bagi Anak Korban dan keluarganya serta ketertiban
01021|dan keteraturan kehidupan bermasyarakat. Perlu pula diingat bahwa  tujuan
01022|pemidanaan  bukanlah  semata-mata  sebagai  sarana  balas  dendam  atas
01023|kesalahan, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah
01024|laku, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi
01025|keseimbangan  antara  kepentingan  Anak  maupun  kepentingan  masyarakat.
01026|Bahwa dilihat dari segi umur Anak, sesungguhnya Anak mampu membedakan
01027|perbuatan  yang  benar  menyadari  akibatnya  dan  perbuatan  yang  dilakukan
01028|Anak sudah melebihi perilaku normal Anak-Anak pada umumnya;
01029|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dikenakan  pidana  penjara
01030|sehingga  untuk  melaksanakan  proses  pemidanaan  kepada  Anak  harus
01031|dibedakan  dengan  orang  dewasa  berdasarkan  Pasal  85  ayat  (1)  Undang-
01032|Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana
01033|Anak harus menjalani putusan pemidanaan pada Lembaga Pembinaan Khusus
01034|Anak (LPKA) Provinsi yang mana di Provinsi Riau terdapat di Kota Pekanbaru;
01035|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01036|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01037|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01038|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01039|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01040|berada dalam tahanan;
01041|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) helai baju
01042|kaos lengan panjang warna hitam merah dan 1 (satu) helai celana panjang
01043|warna hitam merah, yang merupakan seragam sekolah Anak Korban dan Anak
01044|Korban masih membutuhkan seragam tersebut untuk bersekolah, maka Hakim
01045|berpendapat terhadap barang bukti tersebut harulah dinyatakan dikembalikan
01046|kepada Anak Korban;
01047|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai tanktop
01048|(singlet wanita) warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1
01049|(satu) helai bra (BH) warna coklat dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru
01050|
01051|dongker, yang telah disita dari Anak Korban dan telah selesai dipergunakan
01052|untuk pembuktian dalam perkara ini maka Hakim berpendapat terhadap barang
01053|bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
01054|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang kehidupan
01055|Anak,  keadaan  sosial  dan  ekonominya,  serta  mempertimbangkan  pengaruh
01056|pemidanaan  terhadap  masa  depan  Anak,  Hakim  berpendapat  bahwa
01057|pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat proporsional, edukatif, dan tidak
01058|berlebihan, sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata
01059|bersifat pembalasan, oleh karena itu, dengan berlandaskan pada Pasal 54 ayat
01060|(1) KUHP Nasional, Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana yang dijatuhkan
01061|dalam putusan ini telah setimpal dan adil, mencerminkan keseimbangan antara
01062|kepentingan hukum, rasa keadilan masyarakat, serta kepentingan rehabilitasi
01063|Terdakwa, sehingga dapat dipahami dan diterima baik oleh masyarakat maupun
01064|oleh Anak sendiri.
01065|Menimbang,  bahwa  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01066|melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Dalam
01067|menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01068|bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01069|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk
01070|merendahkan martabat manusia. Pasal 51  Undang-Undang Nomor  1  Tahun
01071|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, pemidanaan
01072|bertujuan mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma
01073|hukum  demi  pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat,  memasyarakatkan
01074|terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi
01075|orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat
01076|Tindak Pidana, memulihkan  keseimbangan, serta mendatangkan  rasa  arnan
01077|dan  damai  dalam  masyarakat,  dan  menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan
01078|membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
01079|Menimbang,  bahwa  ketentuan  pidana  di  dalam  Pasal  473  ayat  (4)
01080|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01081|Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
01082|yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana
01083|denda paling banyak kategori VII. Dan Pasal 473 ayat (10) KUHP Nasional,
01084|merupakan pemberantan yaitu pidananya dapat ditambah l/3 (satu per tiga).
01085|Dalam  hal  ini,  setelah  memperhatikan  tujuan  pemidanaan  tersebut,  Hakim
01086|memilih menjatuhkan satu jenis pidana yaitu pidana penjara yang lamanya akan
01087|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
01088|
01089|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak,  maka
01090|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01091|meringankan Anak;
01092|Keadaan  yang  memberatkan:
01093|- Perbuatan  Anak  merusak  kehidupan  pribadi  dan  tumbuh  kembang  Anak
01094|Korban, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan
01095|ketertiban masyarakat;
01096|Keadaan yang meringankan:
01097|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01098|- Anak belum pernah dihukum;
01099|- Anak  masih  sangat  muda  dan  patut  diberikan  kesempatan  untuk
01100|memperbaiki diri;
01101|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01102|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01103|Memperhatikan,  Pasal  473  ayat  (1)  jo Pasal  473  Ayat  (4)  Undang-
01104|Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01105|yang  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
01106|Penyesuaian  Pidana  jo Undang-Undang  RI  Nomor  11  tahun  2012  tentang
01107|Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
01108|Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
01109|Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan
01110|lain yang bersangkutan;
01111|
01112|MENGADILI:
01113|1. Menyatakan  Anak  tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01114|bersalah  melakukan  tindak  pidana,  “ Perkosaan  Terhadap  Anak ”,
01115|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01116|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01117|selama  2  (dua)  tahun  dan  6  (Enam)  bulan  di  Lembaga  Pembinaan
01118|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
01119|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01120|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01121|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
01122|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01123| 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam merah;
01124| 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merah;
01125|Dikembalikan kepada Anak Korban  ;
01126|
01127| 1 (satu) helai tanktop (singlet wanita) warna putih;
01128| 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
01129| 1 (satu) helai bra (BH) warna coklat;
01130| 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
01131|Dirampas untuk dimusnahkan;
01132|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
01133|(dua ribu rupiah);
01134|
01135|Kamis
01136|
01137|21 Mei 2026
01138|
01139|2026
01140|
01141|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026,  oleh
01142|Rifdah  Juniarti  Hasmi,  S.H.,M.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri
01143|Rengat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
01144|
01145|Tulus Maruli Manalu, S.H.
01146|
01147|      Panitera Pengganti, Hakim,
01148|   Tulus Maruli Manalu, S.H. Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H.