00508|bermanfaat  untuk  diterapkan  bagi  Anak  kecuali  untuk  tindak  pidana  yang
00509|bersifat serius;
00510|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  71  Undang-Undang  Republik
00511|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00512|memposisikan Pidana Penjara sebagai pilihan terakhir dengan berbagai macam
00513|opsi alternatif pemidanaan lainnya sebagai pengganti penjara dalam rangka
00514|menghindarkan Anak dijatuhi Pidana Penjara. Dalam pasal ini menerangkan jika
00515|Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
00516|a. Pidana peringatan;
00517|b. Pidana dengan syarat:
00518|1) pembinaan di luar Lembaga;
00519|2) pelayanan masyarakat, atau;
00520|3) pengawasan
00521|c. Pelatihan kerja;
00522|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
00523|
00524|e. Penjara.
00525|Menimbang bahwa semangat pembentukan Undang-Undang Republik
00526|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00527|ditujukan  guna melindungi  harkat dan martabat seorang Anak  dimana  Anak
00528|merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat
00529|dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia
00530|memberikan perlindungan khusus bagi Anak dimana salah satu asas terpenting
00531|yang diadopsi dalam undang-undang ini ialah asas kepentingan terbaik bagi
00532|Anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi  Anak adalah segala
00533|pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup
00534|dan  tumbuh  kembang  Anak  dan  setiap  penyelesaian  perkara  Anak  harus
00535|mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;
00536|Menimbang  bahwa  selama  proses  persidangan  Hakim  menilai  jika
00537|Anak telah menginsyafi perbuatannya, terlihat adanya rasa penyesalan pada diri
00538|Anak  setelah  melakukan  perbuatan  pidana  serta  Hakim  meyakini  jika  Anak
00539|masih dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta selama
00540|proses persidangan Anak di nilai mempunyai tekad yang besar untuk tetap terus
00541|melanjutkan  pendidikan  sekolahnya  yang  dibuktikan  dengan  sikap  Anak
00542|menerima hukuman apapun yang diberikan asal tidak mengganggu sekolah
00543|Anak karena Anak sejatinya tidak ingin putus sekolah. Selain itu juga setelah
00544|Hakim  mencermati  faktor-faktor  lain  yang  bersifat  non  yuridis  diantaranya
00545|kehadiran  Ayah  Kandung  Anak  yang  selalu  berada  di  sisi  Anak  sejak  awal
00546|proses Diversi hingga pada saat proses persidangan dalam mendampingi Anak
00547|dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Hakim berpendapat
00548|Ayah kandung Anak masih dapat diharapkan dalam hal mendidik Anak untuk
00549|menjadikan  Anak  yang  lebih  baik  lagi  di  kemudian  hari  sebagaimana  yang
00550|disampaikan dipersidangan tentang harapannya akan Anak sebelum Putusan
00551|dijatuhkan.  Selanjutnya  faktor  lainnya  yang  bersifat  non  yuridis  ialah  faktor
00552|lingkungan masyarakat Anak dalam hal ini pihak Kepala Dusun tempat Anak
00553|bertempat tinggal juga ikut berperan aktif dalam mencari solusi agar Anak tidak
00554|dipidana dengan menyediakan opsi-opsi tertentu berupa pinjaman uang guna
00555|membantu Anak sebagai upaya memenuhi ganti kerugian yang di derita korban
00556|meskipun pada akhirnya upaya perdamaian tidak berhasil;
00557|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta
00558|dikaitkan dengan rekomendasi LITMAS PK BAPAS, tuntutan Penuntut Umum
00559|serta prinsip kepentingan terbaik untuk Anak (the best interest of child) , dalam
00560|perkara Anak Hakim berkesimpulan untuk memilih jenis Pidana pokok berupa
00561|
00562|Pidana  dengan  syarat  pelayanan  masyarakat  sebagaimana  telah  diatur
00563|dalam Pasal 76  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
00564|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00565|Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak
00566|haruslah dilaksanakan semata-mata memberikan pembinaan bagi pribadi Anak
00567|agar setelah menjalani pidana akan lebih berhati-hati dalam bersikap, menjadi
00568|pribadi yang lebih baik serta menumbuhkan rasa tanggung jawab Anak untuk
00569|melaksanakan pemidanaan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud penebusan
00570|kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga ia dijatuhi pidana. Pemidanaan
00571|model ini telah Hakim pandang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang
00572|dijatuhkan bagi Anak akan mendidik Anak untuk tetap bertanggungjawab atas
00573|kesalahannya serta pidana ini juga dapat meningkatkan kepedulian Anak pada
00574|kegiatan kemasyarakatan yang positif dengan tetap tidak menggangu tumbuh
00575|kembangnya Anak;
00576|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7)  Undang-Undang
00577|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana
00578|Anak menjelaskan bahwa selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut
00579|Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
00580|pembimbingan  agar  Anak  menempati  persyaratan  yang  telah  di  tetapkan,
00581|sehingga untuk pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan tersebut;
00582|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  251  Ayat (1)  Undang-
00583|Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
00584|Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan
00585|pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang
00586|Hukum Pidana dan undang-undang lain dalam setiap putusan pemidanaan, dan
00587|berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
00588|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai 11
00589|(sebelas)  aspek  pedoman  pemidanaan  yang  wajib  dipertimbangkan,  maka
00590|terhadap pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1)
00591|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
00592|Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai
00593|berikut:
00594|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui
00595|Anak  telah  melakukan  tindak  pidana  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
00596|Korban  yang  di  dorong  dengan  perasaan  marah  akibat  Adik  Anak  yang
00597|diganggu Anak Korban saat sholat berjamaah dan selama proses persidangan
00598|Hakim  berpandangan  jika  Anak  telah  bersikap  kooperatif  dan  mengakui
00599|
00600|perbuatannya  sehingga  hal  tersebut  merupakan  cerminan  telah  adanya
00601|kesadaran atas perbuatan yang dilakukan Anak. Selain itu juga Hakim menilai
00602|tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak dilakukan dengan perencanaan
00603|yang  matang  maupun  tersistematis  melainkan  bersifat  seketika  dilakukan
00604|setelah melihat perlakuan Anak Korban terhadap Adik Anak. Selanjutnya Anak
00605|setelah melakukan tindak pidana tidak berupaya melarikan diri yang dibuktikan
00606|dengan adanya upaya perdamaian yang dilakukan Anak beserta orang tuanya
00607|atas tindak pidana yang dilakukannya meskipun usaha tersebut tidak berhasil
00608|karena hal-hal yang berada diluar kendali Anak serta Anak baru pertama kali
00609|melakukan  tindak  pidana  (first  offender),  sehingga  Hakim  berpendapat
00610|pertimbangan-pertimbangan  sebagaimana  tersebut  diatas  menjadi  patut  dan
00611|relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam menilai proporsionalitas pidana yang
00612|dijatuhkan  terhadap  Anak  yang  untuk  amar  lengkapnya  akan  termuat  pada
00613|bagian amar putusan ini;
00614|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
00615|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00616|meringankan Anak;
00617|Keadaan yang memberatkan:
00618|- Perbuatan Anak memberikan rasa sakit pada Anak korban;
00619|Keadaan yang meringankan:
00620|- Anak belum pernah dihukum;
00621|- Anak telah menginsyafi dan menyesali perbuatannya;
00622|- Anak masih menempuh pendidikan sekolah;
00623|- Anak telah berupaya melakukan perdamaian namun tidak berhasil;
00624|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00625|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00626|Memperhatikan,  Pasal  76  C  Jo.  Pasal  80  Ayat  (1)  Undang-Undang
00627|Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor
00628|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Jo.  Undang-Undang
00629|Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana dan Undang-undang
00630|Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
00631|undangan lain yang bersangkutan;
00632|
00633|MENGADILI:
00634|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00635|bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak”;
00636|
00637|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00638|dengan  syarat  pelayanan  masyarakat  berupa  membersihkan  tempat
00639|pengajian  pada  Dayah  Ruhul  Islam  yang  berkedudukan  di  Desa  Paloh
00640|Gadeng Kecamatan Dewantara  Kabupaten  Aceh  Utara selama  60 (enam
00641|puluh) jam dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan;
00642|3. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada
00643|waktu  yang  tidak  mengganggu  jam  sekolah  Anak, dengan  ketentuan  jika
00644|Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan
00645|pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan
00646|Pejabat  Pembina,  Hakim  Pengawas  dapat  memerintahkan  Anak  tersebut
00647|mengulangi  seluruh  atau  sebagian  pidana  pelayanan  masyarakat  yang
00648|dikenakan terhadapnya;
00649|4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan
00650|dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan terhadap
00651|Anak;
00652|5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
00653|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
00654|
00655|Selasa
00656|
00657|2
00658|
00659|2026
00660|
00661|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, oleh Adji
00662|Abdillah, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
00663|Lhoksukon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
00664|tanggal  itu  juga,  dengan  dibantu  oleh  Said  Rachmad,  S.H,  M.H.,  Panitera
00665|Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri
00666|oleh  Robby Rahditio Dharma , S.H., M.H.,  Penuntut Umum dan  Anak dengan
00667|didampingi  oleh  Penasihat  Hukumnya,  Ayah  Kandung  dan  Pembimbing
00668|Kemasyarakatan;
00669|
00670|Said Rachmad, S.H, M.H.
00671|
00672|Panitera Pengganti, Hakim,
00673|Said Rachmad, S.H, M.H. Adji Abdillah, S.H., M.H.