01550|yaitu  sebesar  15  MAN  atau  sebesar  Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta
01551|rupiah);
01552|
01553|- Bahwa selama di Negara Jepang jarang mendapatkan pekerjaan dari
01554|Nakazima  Shinjing  dikarenakan  cuaca  bahwa  dalam  satu  minggu  pernah
01555|hanya bekerja selama satu hari sehingga sangat kekurangan biaya selama di
01556|Jepang dan hanya mengandalkan pinjaman kepada Nakazima Shinjing untuk
01557|kebutuhan sehari-hari;
01558|- Terhadap  keterangan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad,  Terdakwa
01559|memberikan  pendapat  bahwa  keterangan  tersebut  benar  dan  tidak
01560|keberatan;
01561|5. Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01562|menerangkan sebagai berikut:
01563|- Bahwa dihadapkan di persidangan sebagai saksi terkait keberangkatan
01564|Saksi Irvanudin Bin Kusniawan bekerja ke Negara Jepang;
01565|- Bahwa setahu Saksi Abdul Aziz Bin Rohim kejadian yang dialami oleh
01566|Saksi Irvanudin Bin Kusniawan pada tanggal 20 Maret 2018 sampai bulan
01567|April  2023  di  rumah  orang  tua  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan  yang
01568|beralamatkan  di  Ds.  Tegal  Yoso,  Kecamatan  Purbolinggo,  Kabupaten
01569|Lampung Timur;
01570|- Bahwa Saksi Abdul Aziz Bin Rohim mengetahui sendiri karna Saksi
01571|Abdul Aziz Bin Rohim sejak bulan Januari 2019 bersama-sama dengan Saksi
01572|Irvanudin  Bin  Kusniawan  mengikuti  seluruh  proses  untuk  bekerja  ke  luar
01573|negeri dengan negara tujuan Jepang melalui Saksi Yudhi Kurniawan dan
01574|Terdakwa  Yusuf  dan  dapat  Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim  terangkan  yang
01575|dimaksud bersama-sama dalam hal ini yaitu Saksi Abdul Aziz Bin Rohim
01576|dengan  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan  berada  di  bawah  naungan  LPK
01577|MOMIJI  GAKKOU  milik  Terdakwa  Yusuf  yang  telah  menjanjikan  dapat
01578|memberangkatkan Saksi Irvanudin Bin Kusniawan maupun Saksi Abdul Aziz
01579|Bin Rohim untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan Jepang. Selain
01580|itu, Saksi Abdul Aziz Bin Rohim mengetahui secara langsung proses Saksi
01581|Irvanudin Bin Kusniawan saat mengikuti tahapan-tahapan yang diminta oleh
01582|Terdakwa  Yusuf  dimulai  dari  pembuatan  paspor,  pembuatan  visa  sampai
01583|Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan  diberangkatkan  bersama  dengan  Saksi
01584|Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ke negara Jepang
01585|untuk bekerja hingga akhirnya dalam waktu 3 (tiga) bulan kembali lagi ke
01586|negara Indonesia. Kemudian Saksi Abdul Aziz Bin Rohim juga mengetahui
01587|bahwa  Terdakwa  Yusuf  telah  memberangkatkan  Saksi  Irvanudin  Bin
01588|Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad
01589|melalui Saksi Yudhi Kurniawan selaku dari LPK KOUGAS karena Saksi Abdul
01590|
01591|Aziz Bin Rohim juga salah satu peserta yang mengikuti proses bekerja ke
01592|luar negeri dengan negara tujuan  Jepang  yang diarahkan  oleh Terdakwa
01593|Yusuf  ke  Saksi  Yudhi  Kurniawan  namun  sampai  saat  ini  tidak  pernah
01594|diberangkatkan;
01595|- Bahwa sepengetahuan Saksi Abdul Aziz Bin Rohim, Saksi Irvanudin Bin
01596|Kusniawan diekrut oleh Terdakwa Yusuf untuk bekerja ke luar negeri dengan
01597|negara  tujuan  Jepang  sejak  tahun  2018,  kemudian  Saksi  Irvanudin  Bin
01598|Kusniawan  bersama  dengan  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik
01599|Sholeh Bin Ahmad diberikan pelatihan Bahasa Jepang oleh Terdakwa Yusuf
01600|selanjutnya Terdakwa Yusuf membuka di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
01601|dengan nama MOMIJI GAKKOU yang berlokasi di Kampung Rancalongong,
01602|Desa  Solokan  Jeruk,  Kecamatan  Solokan  Jeruk,  Kabupaten  Bandung
01603|Provinsi Jawa Barat dengan siswa Angkatan pertama yaitu Saksi Irvanudin
01604|Bin  Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin
01605|Ahmad. Saat Saksi Abdul Aziz Bin Rohim masuk ke LPK MOMIJI GAKKOU
01606|milik Terdakwa Yusuf tersebut yaitu bulan Januari 2019, Saksi Abdul Aziz Bin
01607|Rohim bertemu dengan Saksi Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh
01608|Bin  Ahmad  sedangkan  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan  telah  dialihkan
01609|Terdakwa Yusuf ke Mirai Nusantara. Selang beberapa lama, datang Saksi
01610|Irvanudin Bin Kusniawan yang diketahui kembali ke LPK MOMIJI GAKKOU
01611|karena Terdakwa Yusuf menjanjikan segera memberangkatkannya bekerja ke
01612|negara Jepang melalui Saksi Yudhi Kurniawan dari LPK KOUGAS. Sejak
01613|saat  itu  Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim  mengetahui  Saksi  Irvanudin  Bin
01614|Kusniawan mengikuti proses-proses untuk keberangkatan bekerja ke negara
01615|Jepang seperti pembuatan paspor, pembuatan visa lalu pada bulan Agustus
01616|2019 Saksi Irvanudin Bin Kusniawan bersama dengan Saksi Hariyadi Bin
01617|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad diberangkatkan oleh Terdakwa
01618|Yusuf  melalui  Saksi  Yudhi  Kurniawan  untuk  bekerja  di  negara  Jepang.
01619|Kemudian sekira 3 (tiga) bulan setelah keberangkatan tersebut, Saksi Abdul
01620|Aziz Bin Rohim melihat Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin
01621|Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  kembali  ke  LPK  MOMIJI
01622|GAKKOU;
01623|- Bahwa selanjutnya, Saksi Abdul Aziz Bin Rohim juga mengetahui saat
01624|Terdakwa Yusuf dan Saksi Yudhi Kurniawan menjanjikan Saksi Irvanudin Bin
01625|Kusniawan  dan  rekan-rekannya  untuk  diberangkatkan  bekerja  ke  negara
01626|Jepang kembali. Saksi Abdul Aziz Bin Rohim yang juga masih dalam proses
01627|bekerja  ke  negara  Jepang  melalui  Terdakwa  Yusuf  dan  Saksi  Yudhi
01628|
01629|Kurniawan,  beberapa  kali  dipanggil  untuk  hadir  baik  ke  LPK  MOMIJI
01630|GAKKOU  maupun  ke  LPK  KOUGAS  milik  Saksi  Yudhi  Kurniawan  yang
01631|berada di JI. Lestari Kebon Sari Gang Sekolahan, No. 3, Desa Rejo Sari
01632|Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
01633|sampai akhirnya pada bulan April 2023 Saksi Abdul Aziz Bin Rohim yang
01634|sedang berada di kediaman Saksi Yudhi Kurniawan tersebut memutuskan
01635|untuk kembali ke rumah di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung
01636|Timur dengan alasan tidak adanya kejelasan dari pihak Terdakwa Yusuf dan
01637|Saksi Yudhi Kurniawan perihal keberangkatan Saksi Abdul Aziz Bin Rohim
01638|bekerja ke Negara Jepang. Setiba di rumah, Saksi Abdul Aziz Bin Rohim pun
01639|memberitahukan kepada Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin
01640|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bahwa proses pemberangkatan
01641|kembali bekerja ke negara Jepang melalui Terdakwa Yusuf dan Saksi Yudhi
01642|Kurniawan tidak pernah ada kepastian sampai akhirnya Saksi Irvanudin Bin
01643|Kusniawan memutuskan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
01644|- Bahwa  Sepengetahuan  Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim  LPK  MOMIJI
01645|GAKKOU milik Terdakwa Yusuf baru didirikan dan saat itu belum memiliki ijin
01646|untuk  melakukan  pelatihan  Bahasa  jepang  sebagai  bagian  dari  proses
01647|pemberangkatan bekerja ke Negara Jepang;
01648|- Bahwa  Berdasarkan  keterangan  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan,
01649|adapun alasan dikembalikan setelah tiga bulan bekerja di Negara Jepang
01650|karena visa yang digunakan oleh Saksi Irvanudin Bin Kusniawan adalah visa
01651|kunjungan dengan masa visa hanya 90 (Sembilan puluh) hari atau tiga bulan;
01652|- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvanudin Bin Kusniawan setelah
01653|Kembali dari Negara Jepang, dirinya bekerja di bidang Kontruksi selama tiga
01654|bulan di Negara Jepang namun untuk upah yang diterima Saksi Abdul Aziz
01655|Bin Rohim tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi Irvanudin Bin Kusniawan
01656|hanya menerangkan upahnya tidak sesuai dengan janji yang disampaikan
01657|oleh Saksi Yudhi Kurniawan dan Terdakwa Yusuf sebelum Saksi Irvanudin
01658|Bin Kusniawan berangkat bekerja ke Negara Jepang;
01659|- Bahwa  sepengetahuan  Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim  dan  juga
01660|berdasarkan keterangan dari Saksi Irvanudin Bin Kusniawan bahwa Saksi
01661|Irvanudin Bin Kusniawan tidak pernah menandatangani kontrak kerja apapun
01662|untuk  bekerja  di  Negara  Jepang  selama  tiga  bulan  tersebut.  Adapun
01663|dokumen  yang  dilengkapi  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan  untuk  bekerja
01664|selama tiga bulan di Negara Jepang melalui Saksi Yudhi Kurniawan dan
01665|
01666|Terdakwa Yusuf hanya paspor dan visa tanpa adanya kelengkapan dokumen
01667|lainnya;
01668|- Bahwa  setahu  Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim,  Saksi  Irvanudin  Bin
01669|Kusniawan tidak pernah diberangkatkan Kembali oleh Saksi Yudhi Kurniawan
01670|maupun Terdakwa Yusuf untuk bekerja ke Negara Jepang;
01671|- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, biaya
01672|yang telah dikeluarkannya untuk proses bekerja ke Negara Jepang melalui
01673|Terdakwa Yusuf dan Saksi Yudhi Kurniawan yaitu sebesar Rp56.000.000,00
01674|(lima puluh enam juta rupiah);
01675|- Bahwa  setahu  Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim,  Saksi  Irvanudin  Bin
01676|Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad
01677|tidak pernah diberangkatkan kembali untuk bekerja ke Negara Jepang oleh
01678|Saksi Yudhi Kurniawan dan Terdakwa Yusuf;
01679|- Bahwa LPK MOMIJI GAKKOU milik Terdakwa Yusuf tidak memiliki ijin
01680|saat memberikan pelatihan Bahasa kepada kami dikarenakan baru dalam
01681|proses pendirian;
01682|- Terhadap  keterangan  Saksi  Abdul  Aziz  Bin  Rohim,  Terdakwa
01683|memberikan  pendapat  Terdakwa tidak  pernah  menyampaikan  kalau  gaji
01684|bekerja di Jepang mencapai Rp20.000.000,00 sampai Rp25.000.000;
01685|- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi Abdul Aziz Bin Rohim tetap pada
01686|keterangannya;
01687|
01688|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01689|berikut:
01690|1. Ahli Muhammad Meidi, S.H. Bin Antoni  yang dibacakan di persidangan
01691|pada pokoknya sebagai berikut:
01692|- Bahwa  berdasarkan  ketentutan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
01693|Indonesia  nomor  18  Tahun  2017  tentang  perlindungan  pekerja  migran
01694|Indonesia persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
01695|1.Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun,
01696|2.Memiliki kompetensi,
01697|3.Sehat jasmani dan rohani,
01698|4.Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial,
01699|5.Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01700|6.Selain itu berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia
01701|nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia,
01702|untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon pekerja migran Indonesia
01703|wajib memiki dokumen yang meliputi:
01704|a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01705|dengan lampirkan fotokopi buku nikah,
01706|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin
01707|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah,
01708|c. Sertifikat kompetensi kerja,
01709|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01710|Kesehatan dan psikologi,
01711|e. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat,
01712|f. Visa Kerja,
01713|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia,
01714|h. Perjanjian Kerja.
01715|- Bahwa  terkait  trend  serta  pola  pemberangkatan  Pekerja  Migran
01716|Indonesia secara unprosedural terdiri dalam 3 kategori:
01717|1.legal  Entry-llegal  Stay,  yang  dimaksud  kategori  ini  adalah  bahwa
01718|Pekerja Migran Indonesia yang masuk dan tinggal serta bekerja di luar
01719|wilayah  Indonesia/luar  negeri  tanpa  dilengkapi  dokumen  sama  sekali.
01720|llegal  Entry  ini  menandakan  bahwa  izin  masuknya  ke  negara  tujuan
01721|penempatan  sudah  ilegal  dikarenakan  tidak  menggunakan  paspor
01722|sebagai  dokumen  yang  dipersyaratkan  untuk  masuk  ke  negara  lain.
01723|
01724|Ketika  izin  masuknya  saja  tidak  resmi  maka  bisa  dipastikan  Pekerja
01725|Migran  Indonesia  tersebut  tidak  memiliki  izin  tinggal  (llegal  Stay).
01726|Pemberangkatan Pekerja Migran Kategori ini banyak terjadi di wilayah
01727|Indonesia yang berbatas darat dengan negara penempatan contohnya di
01728|wilayah Malaysia Timur.
01729|2.legal  Entry-llegal  Stay,  yang  dimaksud  kategori  ini  adalah  bahwa
01730|Pekerja Migran Indonesia bekerja ke luar wilayah negara Indonesia hanya
01731|dilengkapi dokumen paspor sebagai izin masuk ke negara tujuan (Legal
01732|Entry), namun melakukan penyalahgunaan izin tinggal untuk bekerja di
01733|negara tujuan penempatan (llegal Stay). Penyalahgunaan izin tinggal ini
01734|mayoritas  dilakukan  dengan  menggunakan  visa  kunjungan,  visa
01735|pelancong, visa sementara, visa ziarah, atau memanfaatkan bebas visa
01736|negara-negara  tertentu.  Pemberangkatan  Pekerja  Migran  Kategori  ini
01737|banyak terjadi di negara-negara seperti Malaysia bagian Barat, Singapura
01738|Brunei, Jepang, Taiwan, Hongkong, Australia, Polandia, Turki, dll.
01739|3.Legal  Entry-Legal  Stay  Vulnerable  llegal,  yang  dimaksud  dengan
01740|kategori  ini  adalah  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  bekerja  ke  luar
01741|wilayah Indonesia telah dilengkapi dokumen persyaratan sebagai yang
01742|ditentukan  oleh  negara  tujuan  penempatan.  la  bisa  menunjukan  izin
01743|masuknya berupa dokumen paspor (Legal Entry) dan iapun melengkapi
01744|izin  tinggalnya  untuk  bekerja  berupa  visa  kerja  (Legal  Stay)  sesuai
01745|dengan batas waktu perjanjian kerjanya. Permasalahannya muncul ketika
01746|pekerja Migran Indonesia telah menyelesaikan kontrak kerjanya sesuai
01747|dengan jangka waktu kontrak serta izin tinggalnya telah habis, namun
01748|majikan/perusahaan tetap mempekerjakan pekerjanya tanpa memberikan
01749|kontrak kerja yang baru. Hal ini mengakibatkan izin tinggal pekerja tidak
01750|dapat diperpanjang dikarenakan perpanjangan izin tinggal hanya dapat
01751|dilakukan ketika kontrak kerja pekerjanya masih berlaku. Pekerja yang
01752|izin tinggalnya sudah habis karna ketebatasan kontrak kerja namun tetap
01753|berada  di  negara  penempatan  menyebabkan  mereka  rentan  menjadi
01754|ilegal (Vulnerable llegal). Kata "rentan" disini dimaksudkan bahwa, besar
01755|kemungkinan pekerja yang jadi ilegal dengan kategori ini terjadi tanpa
01756|pekerja  sadari.  Pengguna  dalam  hal  ini  majikanlah  yang  sebenarnya
01757|menjadikan  pekerja  ilegal  dikarenakan  majikan  tidak  menginginkan
01758|diterbitkannya kontrak kerja yang baru sebagai persyaratan perpanjangan
01759|izin  tinggal  untuk  bekerja.  Hal  ini  dikarenakan  salan  satu  persyaratan
01760|perpanjangan kontrak kerja mewajibkan majikan untuk memberikan gaji
01761|
01762|lebih baik daripada kontrak kerja pertama ditambah lagi majikan wajib
01763|membayarkan pajak pekerja asing yang menambah beban pengeluaran
01764|majikan;
01765|2. Ahli  Eko  Heru  Misgiyanto,  S.Pd  Bin  Sumijan yang  dibacakan  di
01766|persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
01767|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun
01768|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
01769|dimaksud  dengan  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,
01770|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01771|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
01772|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01773|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01774|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
01775|tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun anta negara, untuk
01776|tujuan  ekspolitasi  atau  mengakibatkan  orang  terekspolitasi.  Berdasarkan
01777|Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01778|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adapun yang dimaksud
01779|dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
01780|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
01781|ditentukan dalam Undang-Undang ini;
01782|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun
01783|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
01784|dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
01785|korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01786|pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
01787|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara
01788|melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau
01789|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01790|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01791|- Bahwa K erjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang
01792|dalam bidang ketenagakerjaan yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership
01793|Agreement (IJEPA) tentang penempatan tenaga kerja dan skema Technical
01794|Intern Train Program (TITP) atau pemagangan;
01795|- Bahwa b erdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
01796|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/V/2008 tentang
01797|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri,
01798|adapun Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
01799|
01800|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
01801|Negeri  oleh  Lembaga  Pelatihan  Kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
01802|pemerintah atau Lembaga Pendidikan dibawah bimbingan dan pengawasan
01803|instruktur  dan  atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,  dalam  proses
01804|produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  atau
01805|keahlian tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
01806|Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  : PER.08/MEN/V/2008
01807|tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar
01808|Negeri, adapun penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari :
01809|1.LPK Swasta;
01810|2.Perusahaan;
01811|3.Instansi Pemerintah;
01812|4.Lembaga Pendidikan.
01813|Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
01814|tentang  Ketenagakerjaan  berbunyi  "Pelatihan  kerja  diselenggarakan  oleh
01815|lembaga  pelatihan  kerja  pemerintah  dan/atau  lembaga  pelatihan  kerja
01816|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
01817|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
01818|dapat  berbentuk  badan  hukum  Indonesia  atau  perorangan"  Berdasarkan
01819|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
01820|Indonesia Nomor : PER.08/MEN/N/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
01821|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
01822|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
01823|Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun  Lembaga
01824|Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah,