00730|perlindungan  yang  maksimal  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana
00731|melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,
00732|yang walaupun dalam perjalanan keberlakuannya hingga sampai saat ini telah
00733|mengalami  beberapa  perubahan  sebagaimana  Penjelasan  Umum  Undang-
00734|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  pada  pokoknya
00735|menyebutkan 2 (dua) hal penting yaitu sebagai berikut:
00736|
00737|1. Bahwa  dalam  perjalanannya,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
00738|tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih
00739|adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait
00740|dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di
00741|Masyarakat,  salah  satunya  adalah  kejahatan  seksual,  memerlukan
00742|peningkatan  komitmen  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan
00743|Masyarakat  serta  semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan
00744|penyelenggaraan Perlindungan Anak;
00745|2. Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00746|Perlindungan  Anak  juga  mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan
00747|sanksi pidana  dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak , untuk
00748|memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkret  untuk
00749|memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  Anak  korban  dan/atau  Anak
00750|pelaku kejahatan;
00751|Menimbang,  bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka
00752|Hakim  sepakat  dengan  jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak
00753|adalah Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal di SLB Negeri
00754|Mentok yang beralamat di Jl. Lapangan Golf Pal. 2 Kec. Mentok, Kab. Bangka
00755|Barat,  Prov.  Kepulauan  Bangka  Belitung ,  yang  lamanya  ditentukan
00756|sebagaimana amar putusan dibawah ini;
00757|Menimbang,  bahwa  selain  itu  Penuntut  Umum  juga  menuntut
00758|Membebankan  kepada  Orang  Tua  Anak  untuk  membayar  restitusi  sejumlah
00759|Rp.30.437.000,00  (tiga  puluh  juta  empat  ratus  tiga  puluh  tujuh  ribu  rupiah)
00760|kepada Anak Korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi yang dikeluarkan
00761|oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R-
00762|3763/4.1.IP/LPSK/04/2026 tanggal 30 April 2026;
00763|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak dan orang tuanya
00764|melalui  Advokat  menyatakan  secara  lisan  dalam  pembelaannya  penolakan
00765|pembayaran  restitusi  dengan  alasan  ketidakmampuan  orangtua  Anak  untuk
00766|membayar uang restitusi sejumlah tersebut;
00767|Menimbang, bahwa orangtua (Ibu) dari Anak menerangkan Ibu Anak
00768|membesarkan  Anak  sendiri,  Ibu  Anak  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan
00769|penghasilan yang tidak menentu, dan Anak kadang ikut membantu mencari
00770|uang sebagai buruh timah dengan pamannya;
00771|Menimbang,  bahwa  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1
00772|Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
00773|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyatakan:
00774|
00775|Korban berhak memperaleh Restitusi berupa:
00776|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
00777|b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
00778|akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
00779|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
00780|d. kerugian lain yang diclerita Korban sebagai akibat tindak pidana,
00781|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang
00782|berhubungan dengan proses hukum.;
00783|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Mahkamah  Agung
00784|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
00785|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00786|menyatakan  Korban  adalah  orang,  termasuk  anak  yang  belum  berumur  18
00787|(delapan  belas)  tahun  atau  masih  dalam  kandungan,  yang  mengalami
00788|pencleritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
00789|suatu tindak pidana;
00790|Menimbang,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Anak  Korban
00791|dan keluarganya dalam perkara  a quo , berhak diwakili kepentingannya untuk
00792|mengajukan restitusi dalam tuntutan Penuntut Umum;
00793|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12
00794|Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan, d alam hal
00795|pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali;
00796|Menimbang,  bahwa  setelah  mencermati  Keputusan  Lembaga
00797|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026
00798|tentang penilaian ganti rugi, dengan nilai total Rp30.437.000,00 (tiga puluh juta
00799|empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Anak Korban, dengan rincian:
00800|1. Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan Atau Penghasilan, meliputi:
00801|A. Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh keluarga korban dampak
00802|dari peristiwa dan proses hukum yang dijalani, sebesar Rp100.000,00
00803|(seratus ribu rupiah);
00804|B. Biaya  konsumsi  yang  dikeluarkan  dampak  dari  peristiwa  dan
00805|proses hukum yang dijalani, sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima
00806|ribu rupiah);
00807|C. Kehilangan  penghasilan  akibat  proses  hukum,  sebesar
00808|Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
00809|2. Ganti Kerugian Atas Penderitaan sebagai Akibat Tindak Pidana, meliputi:
00810|A. Biaya  pemulihan  penderitaan  psikis,  sebesar  Rp23.376.000,00
00811|(dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
00812|
00813|3. Penggantian  Biaya  Medis  dan/atau  Biaya  Psikologis,  sebesar
00814|Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
00815|Menimbang,  bahwa  Pasal  8  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah  Agung
00816|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
00817|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00818|menyatakan  Penuntut  Umum  mengajukan  alat  bukti  di  persidangan  untuk
00819|membuktikan permohonan restitusi;
00820|Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada proses pembuktian
00821|mengenai  hal  tersebut,  sehingga  hak  dari  Anak,  Orang  Tua  Anak  dan
00822|Advokat untuk menanggapi permohonan restitusi  sebagaimana dibunyikan
00823|dalam  Pasal  8  ayat  (8)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022
00824|tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
00825|Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang berbunyi “Hakim memberikan
00826|kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan
00827|tanggapan  atas permohonan Restitusi dan mengajukan  alat bukti ”,  menjadi
00828|hilang,  mengingat  permohonan  Restitusi  perkara  a  quo baru  disampaikan
00829|dalam tuntutan Penuntut Umum;
00830|Menimbang,  bahwa  salah  satu  biaya  paling  besar  timbul  dari  Biaya
00831|pemulihan penderitaan psikis, sebesar Rp23.376.000,00 (dua puluh tiga juta
00832|tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan Laporan Sosial
00833|Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal
00834|4  Desember  2025  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Dini  Abell  Febiyan,
00835|S.Tr.Sos., selaku Pekerja Sosial dan A`ad Tirta Fujaka, S.Sos. I selaku Kepala
00836|Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  memberikan  rekomendasi  berupa  anak
00837|membutuhkan dukungan dan pendampingan dari keluarga dalam menghadapi
00838|proses hukum hingga selesai, anak tidak dihadapkan secara langsung dengan
00839|pelaku,  anak  merasa  takut  saat  melihat  dan  bertemu  dengan  pelaku  dan
00840|berdasarkan  Visum  et  Repertum  Psychiatricum  No.
00841|440.7.22.1/VER.XI/62/RSUD.01/2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang dibuat dan
00842|ditandatangani  oleh  dr.  Erwin  Sumardi,  Sp.KJ  selaku  Dokter  Spesialis
00843|Kedokteran  Jiwa  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason,  yang
00844|melakukan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban  dengan  kesimpulan  hasil
00845|pemeriksaan  saat ini tidak ditemukan tanda dan gejala yang cukup untuk
00846|memenuhi kriteria penegakan diagnosis gangguan psikiatri , sehingga latar
00847|belakang  dilakukannya  pemulihan  penderitaan  psikis  menjadi  hilang  dengan
00848|tidak terpenuhinya kriteria penegakan diagnosis gangguan psikiatri;
00849|
00850|Menimbang,  bahwa  sedangkan  penilaian  Proyeksi  Kebutuhan
00851|Pemulihan Psikologis dari Jasa Layanan Konsultasi Psikologi tanggal 5 Maret
00852|2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Wardiansah Putra, M.Psi
00853|Psikolog (BP-11) dalam Lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan
00854|Korban Nomor R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026, tidak dijadikan sebagai alat
00855|bukti di persidangan, tidak pula disebut dalam surat tuntutan baik sebagai
00856|bukti surat maupun alat bukti lainnya;
00857|Menimbang, bahwa kemudian mengenai  biaya  lain  yang  tidak kalah
00858|besar  berupa  Kehilangan  penghasilan  akibat  proses  hukum,  sebesar
00859|Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan bukti
00860|BP-10 dalam Lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
00861|Nomor R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026 berupa gaji harian, sedangkan dalam
00862|sidang tidak dapat dibuktikan dalam jangka waktu 24 September 2025 hingga 5
00863|Oktober 2025 apakah benar Ayah Anak Korban tidak bekerja, hal inilah yang
00864|perlu  dibuktikan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  persidangan  sebagaimana
00865|dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
00866|2022 tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi
00867|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana,  tidak  hanya  serta  merta
00868|memasukkan restitusi saat tuntutan dibacakan di persidangan;;
00869|Menimbang, bahwa  ahli hukum  Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso
00870|dalam  bukunya  “Anotasi  KUHP  Nasional”  halaman  110,  pada  pokoknya
00871|disebutkan  bahwa pertimbangan atas  kemampuan ekonomi  terdakwa dalam
00872|menjatuhkan pidana denda adalah suatu hal yang sangat penting dan harus
00873|diperhatikan hakim, dimana sistem peradilan yang adil seharusnya memastikan
00874|bahwa seseorang tidak dipaksa untuk membayar denda di luar kemampuannya
00875|yang  dapat  memperburuk  kondisi  ekonomi  dan  sosial  terdakwa.  Dengan
00876|mempertimbangkan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa  secara  nyata,
00877|hakim  dapat  menyesuaikan  besarnya  denda  agar  sesuai  dengan  kapasitas
00878|ekonomi Terdakwa sehingga hal ini dapat memastikan bahwa hukuman yang
00879|diberikan  memiliki  efek  yang  adil  dan  tidak  merugikan  Terdakwa  secara
00880|berlebihan;
00881|Menimbang  bahwa  Hakim  menilai  dengan  mendasarkan  konsep
00882|pemikiran hukum pidana saat ini dihubungkan dengan perkara a quo penentuan
00883|besaran  restitusi juga  memerlukan  ada nya bukti  nyata  yang  terang  untuk
00884|menjelaskan kemampuan ekonomi (dalam perkara a quo) orang tua Anak, yang
00885|mana apabila dihubungkan dengan bagaimana kemampuan ekonomi orang tua
00886|Anak,  ternyata  tidak  didapati  gambaran  yang  terang  dan  jelas  di  dalam
00887|
00888|persidangan karena tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum adanya harta benda
00889|yang dapat disita guna dijadikan/dijatuhkan sita jaminan pembayaran restitusi
00890|(Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana
00891|Bantuan  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual) , sedangkan  dalam
00892|persidangan  orang  tua  Anak  telah  secara  nyata  menyatakan  membesarkan
00893|Anak  sendiri,  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan  penghasilan  yang  tidak
00894|menentu, dan Anak kadang ikut membantu mencari uang sebagai buruh timah,
00895|selain itu tanpa adanya kejelasan mengenai harta orang tua Anak yang dapat
00896|digunakan  sebagai  jaminan  pembayaran  restitusi  yang  disebutkan  dalam
00897|Putusan  (dari  proses  pembuktian),  juga  menimbulkan  potensi
00898|penyalahgunaan/tindakan sewenang-wenang dalam penyitaan harta yang juga
00899|belum diketahui ada atau tidaknya,  sehingga terhadap hal ini penerapan pidana
00900|yang  beralasan  diterapkan  hanya lah  Tindakan  terhadap  Anak,  sedangkan
00901|mengenai permohonan restitusi haruslah ditolak;
00902|Menimbang bahwa berdasarkan  uraian  pertimbangan tersebut, maka
00903|pidana yang disebutkan dalam amar ini  telah memperhatikan asas keadilan
00904|yang sejalan dengan irah-irah putusan ini;
00905|
00906|MENGADILI:
00907|1. Menyatakan  Anak  tersebut diatas,  telah  terbukti secara sah dan
00908|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ melakukan  perbuatan
00909|cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  Anak ” sebagaimana  dalam
00910|dakwaan tunggal;
00911|2. Menjatuhkan  hukuman  tindakan  kepada  Anak  oleh  karena  itu
00912|berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal selama 1 (satu) tahun di
00913|SLB Negeri Mentok;
00914|3. Menetapkan barang bukti berupa:
00915| 1 (satu) helai gamis busana muslim berwarna hijau tosca;
00916| 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
00917| 1 (satu) helai kaosa dalam warna putih;
00918| 1 (satu) helai celana short warna warni bermotif Polkadot;
00919| 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty;
00920|dirampas untuk dimusnahkan;
00921|4. Membebankan  kepada  Anak membayar biaya perkara se jumlah
00922|Rp2.500,00  (dua ribu lima ratus rupiah);
00923|
00924|Kamis
00925|
00926|7 Mei 2026
00927|
00928|2026
00929|
00930|Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H.
00931|
00932|Ismarsudi, S.H .
00933|
00934|Panitera Pengganti, Hakim,
00935|    Ismarsudi, S.H Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H.