01156|ketentuan tersebut.
01157|Menimbang,  bahwa  pengaturan  mengenai  tindak  pidana
01158|perkosaan dalam Pasal 285 KUHP ini merupakan salah satu aturan
01159|hukum pidana klasik yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
01160|Pasal  ini  merupakan  turunan  dari  Wetboek  van  Strafrecht  voor
01161|Nederlandsch-Indie  (WvSNI) yang berlaku sejak tahun 1918. Pasal ini
01162|
01163|juga masih mengikuti pola dan paradigma hukum pidana kontinental
01164|Eropa lama yang masih bersifat formalistik, legalistik, dan paternalistik.
01165|Menimbang,  bahwa  balam  pasal  285  KUHP  ini,  terdapat
01166|beberapa  keterbatasan  dan  kelemahan,  antara  lain:  Subjek  hukum
01167|tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada laki-laki sebagai pelaku
01168|dan  perempuan  sebagai  korban,  sehingga  tidak  mengakui  adanya
01169|kemungkinan  korban  laki-laki  atau  pelaku  perempuan.  Objek  hukum
01170|tindak  pidana  perkosaan  hanya  terbatas  pada  persetubuhan  atau
01171|hubungan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin, sehingga
01172|tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang
01173|tidak melibatkan penetrasi.
01174|Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  motif  hukum  tindak  pidana
01175|perkosaan hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan,
01176|sehingga  tidak  mengakui  adanya  bentuk-bentuk  pemaksaan  seksual
01177|lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi
01178|ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Lingkup hukum
01179|tindak  pidana  perkosaan  hanya  terbatas  pada  hubungan  di  luar
01180|perkawinan, sehingga tidak mengakui adanya kemungkinan pemaksaan
01181|seksual dalam perkawinan.
01182|Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01183|KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, tindak pidana
01184|perkosaan  telah  diperluas  dengan  mengubah  redaksi  Pasal  285
01185|menjadi:  “Setiap  orang  yang  dengan  kekerasan  atau  ancaman
01186|kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan
01187|perbuatan  cabul  dengan  dirinya  atau  orang  lain  dipidana  karena
01188|melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas
01189|tahun.”
01190|Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, terdapat beberapa
01191|perbaikan dan penyesuaian, antara lain: Subjek hukum tindak pidana
01192|perkosaan telah diperluas dengan menggunakan kata “setiap orang”
01193|dan “orang lain”, sehingga mengakui adanya kemungkinan korban laki-
01194|laki  atau  pelaku  perempuan.  Objek  hukum  tindak  pidana  perkosaan
01195|telah diperluas dengan menggunakan kata “perbuatan cabul”, sehingga
01196|mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang tidak
01197|melibatkan penetrasi alat kelamin. Motif hukum tindak pidana perkosaan
01198|tetap  menggunakan  kata  “kekerasan  atau  ancaman  kekerasan”,
01199|sehingga belum mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual
01200|
01201|lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi
01202|ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya. Lingkup hukum tindak pidana
01203|perkosaan telah diperluas dengan menghapus kata “di luar perkawinan”,
01204|sehingga mengakui adanya kemungkinan pemaksaan seksual dalam
01205|perkawinan.
01206|Dengan  demikian,  pengaturan  mengenai  tindak  pidana
01207|perkosaan dalam UU TPKS ini merupakan suatu kemajuan hukum yang
01208|sejalan dengan UU KUHP baru dan juga dengan konvensi internasional
01209|tentang hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak.
01210|Salah satu konvensi internasional yang relevan dengan UU TPKS ini
01211|adalah  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi
01212|terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of
01213|Discrimination  against  Women/CEDAW)  yang  telah  diratifikasi  oleh
01214|Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 2 huruf f CEDAW,
01215|negara-negara pihak berkewajiban untuk: “Mengambil segala langkah
01216|yang sesuai termasuk undang-undang untuk mengubah atau mencabut
01217|undang-undang, peraturan-peraturan, adat istiadat dan praktik-praktik
01218|yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.”
01219|Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kasus ini lebih tepat
01220|untuk menerapkan Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan alasan sebagai
01221|berikut: Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih sesuai dengan realitas dan
01222|kompleksitas  fenomena  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  dalam
01223|perkara  a  quo,  yang  tidak  selalu  melibatkan  kekerasan  fisik  atau
01224|psikologis, tetapi juga dapat melibatkan penyalahgunaan posisi, otoritas,
01225|kepercayaan, atau pengaruh yang dimiliki Terdakwa terhadap korban.
01226|Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih
01227|mengakomodasi berbagai bentuk dan cara pemaksaan seksual yang
01228|dilakukan oleh pelaku, yang tidak selalu melibatkan persetubuhan atau
01229|penetrasi alat kelamin, tetapi juga dapat melibatkan perbuatan cabul
01230|atau perbuatan seksual lainnya yang dapat merendahkan harkat dan
01231|martabat korban. Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih menghormati hak dan
01232|kesejahteraan korban, yang tidak selalu terbatas pada perempuan yang
01233|tidak  memiliki  ikatan  perkawinan  dengan  pelaku,  tetapi  juga  dapat
01234|mencakup laki-laki atau perempuan yang memiliki ikatan perkawinan
01235|dengan pelaku. 
01236|Menimbang,  bahwa  motif  hukum  tindak  pidana  perkosaan
01237|hanya  terbatas  pada  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  sehingga
01238|
01239|tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang
01240|melibatkan  tipu  muslihat,  paksaan  psikologis,  eksploitasi
01241|ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya.
01242|Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  mengenai  korban  yang
01243|menganggap  Terdakwa  adalah  ayah  kandungnya  yang  baru  dapat
01244|korban  temukan  membuat  korban  mau  tinggal  bersama  di  rumah
01245|Terdakwa. Terdakwa juga memperkenalkan kepada aparat desa bahwa
01246|korban  adalah  anaknya.  Namun,  di  dalam  persidangan,  Terdakwa
01247|menyatakan sebenarnya tidak mengakui atau tidak yakin bahwa korban
01248|adalah anak kandungnya. Dari kedua kondisi tersebut diperoleh suatu
01249|bukti adanya penyalahgunaan kepercayaan, hubungan keadaan, dan
01250|pemanfaatan  kerentanan  atau  ketergantungan  korban  yang
01251|menganggap Terdakwa adalah ayah kandung korban yang selama ini
01252|korban cari;
01253|Menimbang, bahwa dengan kepercayaan yang ada pada diri
01254|korban terhadap Terdakwa yang dianggap ayah kandungnya, korban
01255|mau  bersetubuh  dengan  Terdakwa  karena  kata-kata  yang  pada
01256|pokoknya bahwa antar anggota keluarga tidak ada batasan;
01257|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa
01258|memenuhi  rumusan  menyalahgunakan  kepercayaan  dan
01259|memanfaatkan  kerentanan  korban  untuk  melakukan  persetubuhan
01260|dengannya.  Dengan  demikian  unsur  “yang  menyalahgunakan
01261|kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari
01262|tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan,
01263|ketidaksetaraan  atau  ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau
01264|dengan  penyesatan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
01265|membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya
01266|atau dengan orang lain” telah terpenuhi;
01267|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  6 huruf c
01268|Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
01269|Seksual  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01270|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01271|dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiair;
01272|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan  kesatu  subsidiair  terbukti
01273|maka dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01274|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01275|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01276|
01277|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01278|mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
01279|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01280|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01281|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum
01282|berupa  pidana  terhadap  Terdakwa  XXXXTERDAKWAXXX  dengan  pidana
01283|penjara  selama  12  (dua  belas)  TAHUN  dikurangi  selama  Terdakwa
01284|XXXXTERDAKWAXXX berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap
01285|ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
01286|Menimbang, bahwa  ancaman pidana pada Pasal 285 KUHP berbeda
01287|dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS dimana Pasal 285 KUHP disertai ancaman
01288|pidana paling penjara lama 12 (dua belas) tahun sedangkan Pasal 6 huruf c UU
01289|TPKS diancam pidana pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/
01290|atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
01291|Menimbang,  bahwa  perbuatan  yang  terbukti  menurut  Majelis  Hakim
01292|adalah Pasal 6 huruf c UU TPKS sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana
01293|penjara dan/atau denda. Kata dan/atau memiliki makna Majelis Hakim dapat
01294|menjatuhkan salah satu bentuk pemidanaan, baik penjara atau denda, maupun
01295|menjatuhkan keduanya;
01296|Menimbang,  bahwa  p idana  pada  dasarnya  merupakan  suatu
01297|penderitaan  yang  sengaja  diberikan  oleh  negara  terhadap  individu  yang
01298|melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum.  Kendati  demikian,  pemidanaan
01299|adalah  suatu  pendidikan  moral  terhadap  pelaku  yang  telah  melakukan
01300|kejahatan  dengan  maksud  tidak  mengulangi  kejahatannya.  (Bandingkan
01301|dengan:  Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cetakan  ke-5,
01302|Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
01303|Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus
01304|memperhatikan  derajat kesalahan Terdakwa. Hal  ini sesuai  dengan adigum:
01305|seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan
01306|perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang
01307|Pemidanaan  Agar  Setimpal  Dengan  Berat  Dan  Sifat  Kejahatannya  maka
01308|pemidanaan  harus  memperhatikan  derajat  kesalahan  Terdakwa  didasarkan
01309|pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa
01310|telah melakukan tindakan melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
01311|Menimbang,  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  pemidanaan,  makna
01312|keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat
01313|pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan
01314|
01315|perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak
01316|sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena
01317|hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut
01318|bukanlah  merupakan  tujuan  dari  pemidanaan.  Begitu  juga  sebaliknya  akan
01319|menjadi  tidak  adil  apabila  seorang  yang  melakukan  kejahatan  yang  derajat
01320|kesalahannya  luar  biasa  dihukum  dengan  hukuman  yang  tidak  sebanding
01321|dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;
01322|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  juga  harus  menghindari  adanya
01323|disparitas  di antara pelaku-pelaku  tindak  pidana  lainnya yang kesalahannya
01324|sejenis dengan Terdakwa;
01325|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
01326|Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai
01327|dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban , yang
01328|selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
01329|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  juga  diancam
01330|dengan pidana denda secara alternatif-kumulatif,  maka Majelis Hakim diberi
01331|kebebasan  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara,  atau  pidana  denda,  atau
01332|keduanya;
01333|Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai adalah
01334|cukup bagi Terdakwa untuk dihukum pidana penjara dan pidana denda kurang
01335|memberikan  manfaat  dan  justru  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  baru
01336|mengingat  kondisi  ekonomi  Terdakwa  yang  masih  memiliki  tanggungan
01337|keluarga;
01338|Menimbang, bahwa  tinggi  rendahnya  pidana  akan  disebutkan dalam
01339|bagian  amar  putusan  di  bawah  ini  Majelis  Hakim  nilai  telah  tepat  dan  adil
01340|dijatuhkan  kepada  Terdakwa  karena  didasarkan  pada  pertimbangan-
01341|pertimbangan  derajat  perbuatan  dan  kesalahan  Terdakwa,  keadaan  yang
01342|memberatkan dan meringankan, serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan
01343|bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan
01344|melainkan  merupakan  salah  satu  sarana  dan  upaya  untuk  mendidik  dan
01345|menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, menumbuhkan
01346|rasa  penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana,  serta
01347|mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa; 
01348|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01349|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01350|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01351|dijatuhkan;
01352|
01353|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01354|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01355|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01356|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01357|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01358|Menimbang,  bahwa  Pasal  46  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa
01359|benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau  kepada
01360|mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka
01361|yang paling berhak apabila: 
01362|a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 
01363|b. perkara  tersebut  tidak  jadi  dituntut  karena  tidak  cukup  bukti  atau
01364|ternyata tidak merupakan tindak pidana; 
01365|c. perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau
01366|perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh
01367|dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu
01368|tindak pidana;
01369|Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah
01370|diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang
01371|atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut
01372|putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk
01373|dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih
01374|diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
01375|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01376|− 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif
01377|− 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih
01378|− 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu
01379|yang telah disita secara sah, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki
01380|nilai ekonomis dan demi kemanfaatan pada korban maka barang bukti tersebut
01381|dirampas untuk dimusnahkan;
01382|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana,  maka
01383|haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;
01384|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01385|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01386|yang meringankan Terdakwa;
01387|Keadaan yang memberatkan:
01388|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01389|Keadaan yang meringankan:
01390|
01391|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01392|- Terdakwa mengakui dan bersikap kooperatif di dalam persidangan;
01393|- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
01394|Memperhatikan Pasal  6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun
01395|2022 Tentang Tindak  Pidana Kekerasan Seksual, KUHAP, serta peraturan lain
01396|
01397|MENGADILI:
01398|1. Menyatakan Terdakwa XxxxTerdakwaxxx, tidak terbukti secara sah dan
01399|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “pelecehan  seksual  fisik”
01400|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
01401|2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
01402|3. Menyatakan Terdakwa XxxxTerdakwaxxx, telah terbukti secara sah dan
01403|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “pelecehan  seksual  fisik”
01404|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiair;
01405|4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XxxxTerdakwaxxx oleh karena itu
01406|dengan pidana penjara selama 6  tahun;
01407|5. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01408|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01409|6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
01410|7. Menetapkan barang bukti berupa:
01411|- 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif;
01412|- 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih;
01413|- 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu;
01414|Dirampas untuk dimusnahkan;
01415|8. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01416|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 
01417|
01418|Senin
01419|
01420|2
01421|
01422|2023
01423|
01424|Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ryzza Dharma, S.H., Karell
01425|Mawla  Ibnu  Kamali,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01426|
01427|Muzakkir,
01428|
01429|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01430|
01431|Ryzza Dharma, S.H. Ajie Surya Prawira, S.H.
01432|Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.
01433|Panitera Pengganti,
01434|Muzakkir