03831|berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-
03832|Undang” dan Buku II (Kejahatan) sert Buku III (Pelanggaran) tidak
03833|berlaku untuk undang-undang di luar KUHPi Sehubungan dengan
03834|itu  pembentuk  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
03835|PTPPO itu sendiri telah memberikan penafsiran telah beberapa dari
03836|istilah yang berkenaan dengan cara melakukan perbuatan materiel
03837|tersebut. Cara-cara tersebut diberikan keterangan sebagai   berikut:
03838|a. “Ancaman  kekerasan”,  menurut  Pasal  1  angka  12  Undang-
03839|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, adalah “setiap
03840|perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,
03841|gambar,  simbol, atau  gerakan  tubuh, baik  dengan  atau  tanpa
03842|menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
03843|mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang”.  Rumusan  tersebut
03844|menunjukkan  bahwa  dengan  ancaman  kekerasan  berarti
03845|
03846|kekerasan  itu  sendiri  belum  dilaksanakan,  melainkan  baru
03847|ancaman.  Kata  “ancam”,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
03848|Indonesia”,  berarti  “menyatakan  maksud  (niat,  rencana)  untuk
03849|melakukan  sesuatu  yg  merugikan, menyulitkan, menyusahkan,
03850|atau  mencelakakan  pihak  lain”.  Jadi,  yang  dilakukan  baru
03851|pernyataan  maksud  (niat,  rencana)  berupa  ucapan,  tulisan,
03852|gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh  yang  menimbulkan  rasa
03853|takut.
03854|b. “Penggunaan  kekerasan”  berarti  kekerasan  itu  telah
03855|dilaksanakan., Pengertian “kekerasan”, menurut Pasal 1 angka
03856|11  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO
03857|adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
03858|tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
03859|menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
03860|terampasnya  kemerdekaan  seseorang”.  Contohnya,  pelaku
03861|sebagai orang yang tidak berhak telah mengurung korban dalam
03862|suatu ruangan/
03863|c. “Penculikan” tidak diberikan penjelasan dalam Undang-Undang
03864|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.  Dalam  hal  ini  arti
03865|penculikan  dapat  dicari  pengertiannya  dalam  penggunaan
03866|bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara lain dalam Kamus
03867|Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
03868|terhadap  culik  diberi  arti,  “mencuri  atau  melarikan  orang  lain
03869|dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera)”. Cara ini
03870|antara lain dengan melarikan korban di luar kehendak korban
03871|dengan  maksud  si  pelaku  untuk  menjadikan  korban  sebagai
03872|objek dalam perdagangan orang.
03873|d. “Penyekapan”, yang tidak diberikan batasan arti dalam Undang-
03874|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  sehingga
03875|pengertiannya  perlu  dicari  dari  sumber  seperti  Kamus  Besar
03876|Bahasa  Indonesia  sebagai  penerapan  penafsiran  tata  bahasa.
03877|Menurut Kamus Besaer Bahasa Indonesia kata “sekap” berarti
03878|“mengurung  (menutup,  memingit)  di  kamar  dan  sebagainya”.
03879|Dengan  demikian,  perbuatan  penyekapan  ini  mirip  dengan
03880|perbuatan penculikan.
03881|e. “Pemalsuan” juga tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal
03882|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, oleh
03883|karenanya  dapat  diberikan  tafsiran  yang  luas  dimana  pelaku
03884|melakukan  perbutan  pemalsuan,  seperti  pemalsuan  identitas
03885|misalnya  pelaku  menyatakan  dirinya  adalah  petugas  pencari
03886|
03887|tenaga  kerja  yang  sah,  atau  pemalsuan  keadaan,  misalnya
03888|dengan  memberikan  gambaran  yang  tidak  benar  mengenai
03889|rencana tempat kerja korban. Unsur pemalsuan dapat ditelusuri
03890|melalui  Pasal  263  KUHP  yang  melarang  setiap  perbuatan
03891|membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat
03892|menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,
03893|atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal
03894|dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain
03895|memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak
03896|dipalsu.
03897|f. “Penipuan” juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1
03898|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
03899|sehingga  dapat  dilakukan  penafsiran  tata  bahasa.  Menurut
03900|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “tipu”  berarti  “perbuatan  atau
03901|perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud
03902|untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung”. Dengan
03903|demikian,  perbuatan  penipuan  ini  mirip  dengan  perbuatan
03904|pemalsuan (identitas atau keadaan). Unsur penipuan juga diatur
03905|oleh  Pasal  378  KUHP  yang  memberikan  makna  penipuan
03906|sebagai  setiap  perbuatan  yang  dengan  maksud  untuk
03907|menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan
03908|hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,
03909|dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,
03910|menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu
03911|kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  rnaupun
03912|menghapuskan piutang.
03913|g. “Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: juga tidak diberi
03914|batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21
03915|Tahun  2007  tentang  PTPPO.  “Penyalahgunaan  kekuasaan”
03916|merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  luas  seperti  misalnya
03917|seorang  pejabat  yang  memiliki  kekuasaan  yang
03918|menyalahgunakan kekuasaan, contohnya pelaku memanfaatkan
03919|pejabat  desa  untuk  mempengaruhi  korban  dan  orang  tua/wali
03920|korban. Sedangkan “posisi rentan” mencakup peristiwa di mana
03921|korban dan keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga
03922|mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orang.
03923|h. “Penjeratan utang” tidak diberikan batasan arti dalam Pasal 1
03924|UndangUndang  Nomor  21  Tahun  2007,  tetapi  dari  kata
03925|
03926|penjeratan  utang  dapat  mudah  dipahami  bahwa  korban  atau
03927|orangtua/walinya  telah  memiliki  hutang  yang  tidak  sanggup
03928|mengembalikan  pinjaman  karenanya  mudah  menyerah
03929|mengukuti kemauan pelaku tidank pidana perdagangan orang.
03930|i. “Memberi bayaran atau manfaat” juga tidak diberikan batasan arti
03931|dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
03932|PTPPO tetapi unsur ini dapat mudah dipahami, yaitu korban atau
03933|orang  tua/wali  korban  telah  menerima  pembayaran  berupa
03934|sejumlahuang  atau  mendapat  manfaat  misalnya  mendapatkan
03935|perbaikan/pembangunan rumah. Dengan cara ini maka korban
03936|dan  orang  tua/wali  sulit menolak  kehendak  dari  pelaku  tindak
03937|pidana perdagangan orang.
03938|f. Walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
03939|kendali atas orang lain tersebut.
03940|g. Persetujuan  dapat  didefinisikan  sebagai  kesepakatan/perasaan
03941|berkenan dari kedua belah pihak atau lebih atas suatu hal. Adapun
03942|biasanya  untuk  bisa  memberikan  persetujuan,  seseorang  haruslah
03943|mengetahui secara menyeluruh mengenai hal yang ingin disetujuinya.
03944|Persetujuan  dapat  berbentuk  ucapan  setuju  atau  tindakan
03945|berpartisipasi pada suatu hal. Unsur ini menunjukkan persetujuan dari
03946|orang yang memegang kendali atas korban, seperti persetujuan dari
03947|orang tua,wali, ataupun orang yang mengurus si Anak sebagai korban
03948|perdagangan  orang,  bukan  merupakan  alasan  penghapus  pidana.
03949|Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang.
03950|h. Unsur  untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
03951|Republik Indonesia.
03952|Terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan, kata
03953|“untuk  tujuan”  sebelum  frasa  “mengeskploitasi  orang  tersebut”
03954|menunjukkan  tindak  pidana  perdagangan  orang  merupakan  delik
03955|formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan
03956|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak
03957|harus  menimbulkan  akibat.  Dalam  pembagian  macam-macam  delik
03958|dikenal  adanya  pembedaan  antara  delik  formal  dan  delik  material.
03959|Delik  formal  adalah  “apabila  tindak  pidana  yang  dimaksudkan
03960|dirumuskan sebagai ujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat
03961|yang  disebabkan  oleh  perbuatan  itu”,  atau  “perbuatan  yang  sudah
03962|menjadi delik selesai (voltooid delict) dengan dilakukannya perbuatan”.
03963|Contohnya  yaitu  delik  pembunuhan  (Pasal  338  KUHP), sedangkan
03964|delik materil adalah “apabila tindak pidana yang dimaksud dalam suatu
03965|ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang
03966|
03967|menyebabkan  suatu  akibat  tertentu,  tanpa  merumuskan  ujud  dari
03968|perbuatan  itu”,  atau  “delik  yang  baru  dianggap  selesai  (voltooid)
03969|dengan timbulnya akibat yang dilarang”. Tindak pidana perdagangan
03970|orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
03971|tentang  PTPPO  merupakan  delik  formal,  karena  eksploitasi  dalam
03972|rumusan  ini  belum  terjadi,  yaitu  misalnya  korban  belum  sampai
03973|dijadikan sebagai pelacuran. Eksploitasi itu baru merupakan “tujuan”
03974|dari  pelaku  tetapi  belum  terlaksana.  Tindak  pidana  dalam  bentuk
03975|selesai  nanti  dirumuskan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang
03976|Nomor  21  Tahun  2007  dimana  salah  satu  unsurnya  yaitu  “Jika
03977|perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
03978|tereksploitasi”. Dengan demikian delik dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
03979|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO ini merupakan delik
03980|materiil.
03981|- Terdapat  prinsip-prinsip  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
03982|sebagaimana diatur  oleh UU No  18 tahun 2017 tentang Pelindungan
03983|Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
03984|1. Sesuai pasal 47 UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
03985|Migran  Indonesia,  Tugas  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
03986|Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kewajiban : 
03987|a)  Melaksanakan  kebijakan  penempatan  dan  pelindungan  Pekerja
03988|Migran Indonesia : 
03989|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
03990|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
03991|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
03992|4) Pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan sosial.
03993|5) Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
03994|6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
03995|b)   Melaksanakan  penempatan  dan  pelindungan  Pekerja  Migran
03996|Indonesia  melalui  kerja  sama  antara  pemerintah  Pusat  dengan
03997|negara tujuan.
03998|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3MI  kepada  Menteri  terhadap
03999|Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
04000|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  dengan
04001|berkoordinasi  dengan  perwakilan  republik  Indonesia  di  negara
04002|tujuan penempatan.
04003|e) Melakukan  fasilitasi,  rehabilitasi,  dan  reintegrasi  purna  Pekerja
04004|Migran Indonesia.
04005|f)   Melakukan  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  purna  Pekerja
04006|Migran Indonesia.
04007|g) Tugas lain yang sesuai dengan kewenangnnya
04008|2. Dasar  Hukum   dalam  melakukan  perekrutan,  penempatan  dan
04009|
04010|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu pada
04011|Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
04012|Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
04013|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04014|3. Menurut UU 18 Tahun 2017 pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia
04015|(PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
04016|telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  diluar  wilayah
04017|negara Indonesia.
04018|4. Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)
04019|adalah  setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
04020|pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi
04021|pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dibidang
04022|ketenagakerjaan.
04023|5. Menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun 2021 Penempatan Pekerja
04024|Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
04025|calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan
04026|terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum
04027|bekerja, selama  bekerja, dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
04028|ekonomi, dan social.
04029|6. Yang dimaksud dengan Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada
04030|CPMI sebagaimana Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
04031|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia    yaitu : 
04032|a. Pelindungan  sebelum bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
04033|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
04034|pemberangkatan,Yaitu  meliputi  pelindungan  administratif  dan
04035|pelindungan teknis (pasal 4).
04036|b. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
04037|memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
04038|anggota  keluarganya  beradi  di  luar  negeri,  Yaitu  meliputi:  a)
04039|pendataan  dan  pendaftaran  oleh  Atase  ketenagakerjaan  atau
04040|pejabat  dinas  luar  negeri  yang   ditunjuk;  b)   pemantauan   dan
04041|evaluasi  terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; c)
04042|fasilitasi  pemenuhan  hak  PMI;  d)  Fasilitasi  penyelesaian  kasus
04043|ketenagakerjaan;  e)  pemberian  layanan  jasa  kekonsuleran;  f)
04044|pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum
04045|berupa  fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau
04046|Perwakilan  RI  atau  perwalian  sesuai  dengan  hukum  negara
04047|
04048|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi (pasal
04049|13) 
04050|c. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keselurahan  aktivitas  untuk
04051|membeikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di
04052|debarkasi  di  Indonesia  hingga  kembali  ke  daerah  asal  termasuk
04053|pelayanan  lanjutan  menjadi  pekerja  produktif,  Yaitu  meliputi:  a)
04054|fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak PMI
04055|yang sakit dan meninggal dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang
04056|sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e)
04057|pemberdayaan PMI dan keluarganya (pasal 21).
04058|7. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU RI No. 18 tahun 2017
04059|tentang  Pekerja  Migran  Indonesia,  bahwa  setiap  pekerja  migran
04060|indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus  memenuhi
04061|persyaratan :
04062|a. berusia minimal 18 tahun;
04063|b. memiliki kompetensi;
04064|c. sehat jasmani dan rohani;
04065|d. terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial dan;
04066|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
04067|f. Untuk poin (e) Dokumen sesuai pasal 13 UU RI No. 18 tahun 2017
04068|tentang Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
04069|1) surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
04070|melampirkan fotokopi buku nikah; 
04071|2) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
04072|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
04073|3) sertifikat kompetensi kerja; 
04074|4) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
04075|kesehatan dan psikologi;
04076|5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 
04077|6) Visa Kerja; 
04078|7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
04079|8) dan Perjanjian Kerja.
04080|g. Menurut PP 59 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 tentang Pelindungan
04081|administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pelindungan
04082|Sebelum Bekerja), paling sedikit meliputi :
04083|1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
04084|2) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
04085|h. Menurut PP 59 Tahun 2021 Paragraf 2 tentang Kelengkapan dan
04086|keabsahan Dokumen Penempatan, pada pasal 5 :
04087|
04088|- Ayat (1) menjelaskan tentang Dokumen penempatan sesuai
04089|pada UU 18 tahun 2017;
04090|- Ayat (2) bahwa BP2MI atau pejabat fungsional pengantar
04091|kerja  atau  petugas  yang  ditunjuk  oleh  dinas  yang
04092|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
04093|ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi  kelengkapan  dan
04094|keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud
04095|pada ayat 1.
04096|8. Sesuai  dengan  pasal  49  UU   No   18   Tahun   2017   Pelaksana
04097|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas :
04098|a. Badan.
04099|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
04100|c. Perusahaan  yang  menempatkan Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
04101|kepentingan perusahaan sendiri
04102|9. Kewajiban   yang   harus   dipenuhi  oleh  Perusahaan  Penempatan
04103|Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) baik kepada pemerintah dan CPMI
04104|yang akan disalurkan/ditempatkan ke Luar Negeri adalah :
04105|a) Sesuai dengan Pasal 52 UU No 18 tahun 2017 P3MI mempunyai
04106|tugas dan tanggung jawab:
04107|1. Mencari peluang kerja.
04108|2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia 
04109|3. Menyelesaikan  permasalahan  pekerja  migran  Indonesia  yang
04110|ditempatkannya.
04111|b) Pasal 86 PP 59 Tahun 2021 :
04112|1. Tugas  P3MI  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04113|sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  84  huruf  b  memastikan
04114|perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.
04115|2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada pemberi
04116|kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di negara tujuan.
04117|3. Dalam  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
04118|dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
04119|a. Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia
04120|pada dinas.
04121|b. Melaporkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
04122|diberangkatkan  dan  dipulangkan  kepada  atase
04123|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
04124|ditunjuk.
04125|c. Melakukan seleksi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau
04126|LTSA Pekerja Migran Indonesia.
04127|
04128|d. menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesiayang  telah
04129|memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen  sebelum
04130|bekerja.