01313|sudah terlanjur ada di luar negeri, sementara Diki Santika (DPO)
01314|menyampaikan bahwa penempatan ditentukan oleh atasannya;
01315|4. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak
01316|Korban beserta orang tuanya. Terdakwa dan Anak Korban  yang
01317|masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat telah
01318|saling memaafkan serta memperbaiki kembali hubungan
01319|kekeluargaan yang sebelumnya sempat renggang. Bahkan di
01320|persidangan, Anak Korban  selaku keponakan telah memaafkan
01321|Terdakwa selaku pamannya, serta menyampaikan harapan agar
01322|Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan;
01323|Menimbang bahwa untuk melengkapi pertimbangan dal am putusan ini,
01324|maka terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa  tersebut,
01325|Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, namun Majelis Hakim terlebih
01326|
01327|Hal.33 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01328| KM A1 A2
01329|Paraf
01330|
01331|dahulu akan mempertimbangkan satu per satu dalil -dalil pembelaan yang
01332|diajukan oleh Terdakwa dengan uraian sebagai berikut;
01333|Menimbang bahwa terhadap dalil pertama pembelaan Terdakwa
01334|tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01335|- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sendiri
01336|mengakui adanya perjanjian dengan Diki Santika , dimana untuk setiap
01337|orang yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri melalui Diki Santika,
01338|Terdakwa akan menerima imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta
01339|rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi Terdakwa bukan semata-mata
01340|menolong, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
01341|- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa pada saat itu Anak
01342|Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan menurut
01343|pengetahuan Terdakwa  sendiri sebagaimana diterangkannya di
01344|persidangan, usia minimal untuk dapa t bekerja ke luar negeri adalah 20
01345|(dua puluh) tahun. Dengan demikian, Terdakwa sejak awal  menyadari
01346|bahwa keberangkatan Anak Korban  tidak memenuhi syarat hukum ,
01347|sehingga Anak Korban akan diberangkatkan secara ilegal, karena menurut
01348|pengetahuan Terdakwa se ndiri, Anak Korban  tidak memenuhi batas
01349|minimal usia untuk dapat bekerja di luar negeri;
01350|- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan juga menunjukkan  jika
01351|Terdakwa secara berulang kali meyakinkan Anak Korban dan orang tuanya
01352|agar tetap bersedia berangkat ke luar negeri, sekalipun telah muncul
01353|pertanyaan dari Anak Korban , saksi 1, maupun saksi Murni mengenai
01354|syarat batas usia. Terhadap pertanyaan -pertanyaan tersebut, Terdakwa
01355|justru memberikan jawaban “bisa, nanti biar saya yang urus surat -suratnya,
01356|yang penting Anak Korban  mau berangkat, kalau lewat saya cepat,
01357|seminggu sudah bisa langsung berangkat.”  Dari perkataan yang
01358|disampaikan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa
01359|persetujuan orang tua saksi maupun kehendak Anak Korban sendiri pada
01360|hakikatnya lahir dari bujukan, jaminan, dan keyakinan yang dibangun oleh
01361|Terdakwa. Seandainya pada saat itu Terdakwa dengan jujur
01362|menyampaikan bahwa Anak Korban  belum memenuhi syarat usia untuk
01363|dapat bekerja di luar negeri, maka jelas tidak mungkin Anak Korban akan
01364|tetap berangkat. Apalagi, terbukti dalam fakta persidangan bahwa sekalipun
01365|telah diyakinkan oleh Terdakwa mengenai kemudahan keberangkatan,
01366|Anak Korban  tidak serta -merta langsung memberikan persetujuan. Oleh
01367|karena itu, adalah tidak logis apabila dikatakan  bahwa keberangkatan Anak
01368|
01369|Hal.34 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01370| KM A1 A2
01371|Paraf
01372|
01373|Korban lahir dari kehendak bebas dirinya maupun orang tuanya, melainkan
01374|merupakan akibat langsung dari bujukan Terdakwa sendiri;
01375|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01376|Hakim berpendapat bahwa dalil  pertama pembelaan yang diajukan oleh
01377|Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum  dan harus dikesampingkan , karena
01378|fakta-fakta persidangan justru menunjukkan adanya keterlibatan aktif Terdakwa
01379|dalam keberangkatan Anak Korban ke luar negeri secara ilegal;
01380|Menimbang bahwa terhadap dalil kedua pembelaan Terdakwa tersebut,
01381|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;
01382|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis
01383|Hakim dalam pertimbangan terhadap dalil pertama pembelaan Terdakwa,  yaitu
01384|bahwa Terdakwa sejak  awal telah mengetahui jika Anak Korban  masih di
01385|bawah umur  ketika hendak diberangkatkan  dan usianya tersebut tidak
01386|memenuhi syarat untuk dapat bekerja di luar negeri , namun Terdakwa tetap
01387|menawarkan, me yakinkan, bahkan memfasilitasi keberangkatan awal Anak
01388|Korban ke Bogor untuk kemudian diberangkatkan ke luar negeri sebagai tenaga
01389|kerja. Fakta ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Terdakwa sepenuhnya
01390|menyadari sejak awal bahwa keberangkatan Anak Korban  akan dilakukan
01391|dengan cara yang ilegal dan bertentangan dengan hukum;
01392|Menimbang bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak
01393|mengetahui adanya pemalsuan identitas dalam paspor Anak Korban  sama
01394|sekali tidak dapat diterima. Hal tersebut justru memperlihatkan adanya upaya
01395|Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dengan
01396|menimpakan seluruh kesalahan kepada pihak lain, yakni Diki Santika dan agen
01397|di Jakarta. Padahal, berdasarkan fakta hukum, dokumen identitas Anak Korban
01398|yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun tersebut diserahkan langsung oleh
01399|Anak Korban kepada Terdakwa. Dengan demikian, sangatlah tidak masuk akal
01400|apabila Terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya manipulasi atau
01401|penggunaan identitas orang lain dalam pengurusan keberangkatan Anak
01402|Korban ke luar negeri , karena sejak awal Terd akwa sendiri sudah mengetahui
01403|ketidaksesuaian umur Anak Korban  dengan syarat minimal keberangkatan
01404|tenaga kerja ke luar negeri;
01405|Menimbang pula bahwa justru karena mengetahui keterbatasan usia
01406|dan legalitas tersebut, Terdakwa tetap berani menjanjikan dan me yakinkan
01407|Anak Korban  serta orang tuanya bahwa segala urusan administrasi dan
01408|dokumen akan dapat diurus olehnya, dengan kata -kata “bisa, nanti biar saya
01409|yang urus surat -suratnya, yang penting Anak Korban  (Anak Korban ) mau
01410|
01411|Hal.35 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01412| KM A1 A2
01413|Paraf
01414|
01415|berangkat.” Dengan kata lain, pernyataan Te rdakwa itu sendiri merupakan
01416|pengakuan implisit bahwa ia menyadari adanya permasalahan hukum yang
01417|harus diakali melalui cara -cara ilegal, namun tetap berani menjaminnya demi
01418|keuntungan pribadinya, yaitu imbalan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Diki
01419|Santika kepadanya;
01420|Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut , maka dalil
01421|pembelaan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak mengetahui terkait
01422|pengurusan paspor Anak Korban harus dinilai sebagai alasan yang dibuat -buat
01423|dan tidak beralasan hukum. Sebab, sa ngat bertentangan dengan logika hukum
01424|apabila Terdakwa yang sejak awal mengetahui jika Anak Korban  tidak
01425|memenuhi syarat usia untuk dapat bekerja di luar negeri , lantas mengatakan
01426|jika ia  tidak mengetahui adanya penggunaan cara-cara yang ilegal dalam
01427|memberangkatkan Anak Korban ke luar negeri;
01428|Menimbang bahwa d engan demikian, jelaslah bahwa Terdakwa bukan
01429|hanya sekadar mengetahui, tetapi juga menjadi aktor yang secara langsung
01430|turut serta membuka jalan dikirimkannya Anak Korban  ke luar negeri untuk
01431|dipekerjakan secara ilegal. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika dalil
01432|pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus
01433|dikesampingkan;
01434|Menimbang bahwa terhadap dalil ketiga pembelaan Terdakwa tersebut,
01435|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;
01436|Menimbang bahwa dalil  ketiga pembelaan Terdakwa tersebut sama
01437|sekali tidak relevan, karena persoalan utama bukan terletak pada negara tujuan,
01438|apakah Arab Saudi atau Suriah, melainkan pada fakta hukum bahwa Anak
01439|Korban saat itu masih di bawah umur dan d iberangkatkan melalui cara yang
01440|jelas-jelas ilegal untuk menjadi tenaga kerja  yang akhirnya menyebabkan Anak
01441|Korban tereksploitasi. Sebab  undang-undang secara tegas melarang
01442|pengiriman tenaga kerja anak  ke luar negeri  dalam bentuk apapun , tanpa
01443|memandang k e negara mana ia akan ditempatkan. Oleh karena itu, Majelis
01444|Hakim berpendapat jika dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan
01445|hukum dan harus dikesampingkan;
01446|Menimbang bahwa terhadap dalil keempat pembelaan Terdakwa
01447|tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;
01448|Menimbang bahwa Terdakwa pada pokoknya mendalilkan jika  telah
01449|terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban  dan juga keluarga
01450|Anak Korban . Untuk membuktikan adanya perdamaian tersebut, Terdakwa
01451|telah mengajukan bukti  surat berupa Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juni
01452|
01453|Hal.36 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01454| KM A1 A2
01455|Paraf
01456|
01457|2025 dengan lampiran 2 (dua) lembar cetak foto  dan juga saksi Sri Rohayu
01458|Ningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar jika
01459|Terdakwa dan Anak Korban  telah melakukan perdamaian sebagaimana
01460|dinyatakan dala m Surat Pernyataan Damai tanggal 23 Juni 2025 . Terhadap
01461|dalil adanya perdamaian dan alat bukti yang menguatkannya tersebut, Majelis
01462|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
01463|Menimbang bahwa benar jika di persidangan pun telah nyata  bagi
01464|Majelis Hakim  bahwa Anak Korban  dan keluarga Anak Korban , dalam hal ini
01465|saksi 1 selaku ibu Anak Korban telah memaafkan Terdakwa secara langsung di
01466|persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian
01467|dan pemberian maaf tersebut tidak serta -merta mengh apuskan
01468|pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Sebab, tujuan utama keadilan restoratif
01469|(restorative justice ) adalah memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan
01470|masyarakat, bukan menghapuskan pertanggungjawaban pidana . Sebab,
01471|hukum pidana tidak dapat dijadi kan alat tawar -menawar yang dikesampingkan
01472|hanya karena adanya alasan subjektif dari pelaku ataupun kesediaan korban
01473|untuk memaafkan . H ukum pidana mengandung kepentingan publik yang jauh
01474|lebih luas, yaitu menjaga ketertiban umum, memberikan rasa aman bagi
01475|masyarakat luas, memberi efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang , dan
01476|sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial  agar tatanan dan ketertiban
01477|umum berjalan ideal . Sehingga a pabila dalil pembelaan Terdakwa yang
01478|mendasarkan pada perdamaian tersebut diterima, maka sama saja meniadakan
01479|fungsi hukum pidana sebagai benteng perlindungan masyarakat;
01480|Menimbang bahwa apabila merujuk pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah
01481|Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana
01482|Berdasarkan Keadilan Restor atif, jelas bahwa perkara a quo  tidak memenuhi
01483|kualifikasi penerapan keadilan restoratif. Tidak semua tindak pidana dapat
01484|diselesaikan dengan mekanisme restorative justice , karena apabila demikian
01485|maka keberadaan hukum pidana akan kehilangan esensinya sebagai instrumen
01486|yang memberi  keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat, terlebih
01487|terhadap kejahatan-kejahatan berat . Bahkan  PERMA tersebut secara tegas
01488|menentukan pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui
01489|keadilan restoratif, antara lain:
01490|- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian
01491|Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
01492|rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
01493|- Tindak pidana merupakan delik aduan;
01494|
01495|Hal.37 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01496| KM A1 A2
01497|Paraf
01498|
01499|- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara
01500|dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
01501|- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
01502|- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;
01503|Pertanyaan logis yang muncul “apabila memang semua perkara pidana dapat
01504|begitu saja diselesaikan hanya melalui perdamaian ”, maka untuk apa
01505|pembentuk regulasi menentukan syarat-syarat dan pembatasan yang demikian
01506|ketat dalam PERMA tersebut? Adanya syarat dan pe mbatasan itu dengan
01507|sendirinya menunjukkan bahwa restorative justice bukanlah instrumen universal
01508|yang dapat dipakai pada semua jenis tindak pidana, melainkan pengecualian
01509|terbatas untuk perkara -perkara yang tidak menimbulkan gangguan atau
01510|dampak yang signifikan terhadap kepentingan umum;
01511|Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
01512|tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang, yang
01513|oleh undang -undang ditempatkan sebagai tindak pidana yang bersifat serius,
01514|hal ini terce rmin dari pengaturan pasalnya yang  secara tegas menentukan
01515|minimum khusus ancaman pidana bagi pelaku, sehingga batas pemidanaan
01516|tersebut bersifat limitatif dan tidak dapat disimpangi oleh alasan perdamaian
01517|maupun pemaafan oleh  korban. Apabila Majelis Hakim  mengesampingkan
01518|batasan tersebut hanya karena adanya perdamaian, maka hal itu berarti
01519|mengabaikan kehendak pembentuk undang -undang sekaligus mereduksi
01520|wibawa hukum pidana;
01521|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , Majelis
01522|Hakim berkesimpu lan bahwa dalil pembelaan Terdakwa mengenai adanya
01523|perdamaian harus dikesampingkan. Namun, fakta adanya perdamaian dan
01524|telah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban beserta keluarganya
01525|tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan  sebagai keadaan yang mer ingankan
01526|dalam penjatuhan pidana ( strafmaat), dengan tetap memperhatikan
01527|kepentingan hukum yang lebih besar;
01528|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas
01529|maka Majelis Hakim menolak dalil -dalil pembelaan yang disampaikan oleh
01530|Terdakwa m elalui Penasihat Hukumnya tersebut, kecuali terhadap adanya
01531|perdamaian, yang tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan
01532|yang meringankan dalam penjatuhan pidana;
01533|Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana dituntut
01534|oleh Penuntut Umum, M ajelis Hakim berpendapat bahwa penentuan berat -
01535|ringannya pidana harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati -hatian.
01536|
01537|Hal.38 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01538| KM A1 A2
01539|Paraf
01540|
01541|Pertimbangan tersebut harus mencakup seluruh aspek yang relevan, yakni
01542|keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan, akibat tindak pi dana
01543|terhadap korban, keluarganya, dan masyarakat, dampak penjatuhan pidana
01544|bagi diri Terdakwa serta keluarganya, serta sejauh mana pidana yang
01545|dijatuhkan mampu mencapai tujuan dan manfaat pemidanaan. Dengan
01546|demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan bena r-benar mencerminkan
01547|keadilan yang proporsional, tidak hanya bagi Terdakwa, tetapi juga bagi korban
01548|dan masyarakat luas;
01549|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti
01550|melakukan tindak pidana pengiriman anak ke luar negeri yang mengakibatka n
01551|anak tersebut tereksploitasi , yang merupakan salah satu bentuk dari tindak
01552|pidana perdagangan orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1)
01553|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01554|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Anak Korban  selaku
01555|korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak  untuk
01556|memperoleh restitusi;
01557|Menimbang bahwa mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi
01558|tersebut, oleh karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01559|1 Tahu n 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian
01560|Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana ditentukan bahwa
01561|Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah Pengadilan
01562|yang mengadili pelaku tindak pidana, maka Majeli s Hakim telah
01563|memberitahukan hak tersebut kepada Anak Korban maupun keluarganya pada
01564|saat yang bersangkutan hadir memberikan kesaksian di persidangan , namun
01565|karena selama proses persidangan tidak terdapat permohonan  restitusi yang
01566|diajukan, baik secara lan gsung, melalui tuntutan Penuntut Umum, maupun
01567|dilampirkan dalam  berkas perkara, maka Majelis Hakim tidak dapat
01568|mempertimbangkan pemberian restitusi tersebut lebih lanjut;
01569|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
01570|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01571|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta
01572|Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa  harus dinyatakan
01573|bersalah dan dijatuhi pidana;
01574|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang te rbukti
01575|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
01576|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
01577|denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara atau kurungan;
01578|
01579|Hal.39 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01580| KM A1 A2
01581|Paraf
01582|
01583|Menimbang bahwa dalam perkara ini ter hadap Terdakwa telah
01584|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01585|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01586|dijatuhkan;
01587|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
01588|terhadap Terdakwa dilandasi  alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01589|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01590|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01591|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01592|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pasp or warna
01593|hijau atas nama Meliana Putri  dengan nomor C2309317 dan 1 (satu) lembar
01594|printout foto tiket pesawat atas nama Putri Meliana  yang telah dipergunakan
01595|untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk
01596|mengulangi kejahatan , maka perl u diteta pkan agar barang bukti tersebut
01597|dimusnahkan;
01598|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
01599|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01600|yang meringankan Terdakwa;
01601|Keadaan yang memberatkan:
01602|- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Anak Korban;
01603|Keadaan yang meringankan:
01604|- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
01605|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01606|- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang harus dinafkahi;
01607|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
01608|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01609|Mengingat Pasal  6 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21
01610|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
01611|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 19 81 tentang Hukum
01612|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01613|
01614|MENGADILI:
01615|1. Menyatakan Terdakwa  Sukrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan
01616|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengiriman
01617|anak ke luar negeri y ang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi”
01618|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01619|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu dengan pidana
01620|penjara selama 4 (empat) tahun  dan pidana denda sejumlah
01621|
01622|Hal.40 dari 41 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Dpu
01623| KM A1 A2
01624|Paraf
01625|
01626|Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana
01627|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
01628|(tiga) bulan;
01629|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01630|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01631|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01632|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01633|- 1 (satu) buah paspor warna hijau atas nama Meliana Putri dengan nomor
01634|C2309317;
01635|- 1 (satu) lembar printout foto tiket pesawat atas nama Putri Meliana;
01636|Dimusnahkan;
01637|6. Membebankan kepada Terdakwa  membayar biaya  perkara sejumlah