00538|hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Anak 
00539|adalah seseorang yang bernama Anak yang identitas lengkapnya 
00540|sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini. Adapun dalam 
00541|persidangan, Anak membenarkan identitasnya tersebut, demikian halnya 
00542|dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan 
00543|bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, 
00544|sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada kesalahan mengenai sub jek 
00545|hukum (error in persona) dalam perkara a quo; 
00546|Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan 
00547|mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat 
00548|dakwaan dengan Anak yang dihadapkan di persidangan, maka Majelis 
00549|Hakim menilai bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah 
00550|menurut hukum; 
00551|Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau 
00552|turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak; 
00553|Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua 
00554|ini tersusun secara berurutan  dan mengandung pengertian alternatif 
00555|
00556|artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak 
00557|perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup 
00558|kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih 
00559|alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan; 
00560|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan 
00561|kekerasan dalam pasal ini yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan fisik 
00562|yang menyebabkan kesengsaraan bagi fisik, psikis atau seksual bagi 
00563|orang lain; 
00564|Menimbang bahwa dalam pasal ini dikhususkan perbuatan 
00565|kekerasan tersebut ditujukan kepada Anak , sehingga berdasarkan 
00566|Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
00567|2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 
00568|tentang Perlindungan Anak, maka yang menjadi Korban haruslah 
00569|berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun; 
00570|Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di 
00571|persidangan, telah terjadi perkelahian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 
00572|2025 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Teman Anak Korban  yang 
00573|beralamat di Kabupaten Lebong  sehingga menyebabkan Anak 
00574|Korbanterluka di bagian kepala; 
00575|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 
00576|1707-LT-05102017-0032 tanggal 05 Oktober 2017 oleh Drs. Budi 
00577|Setiawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
00578|Lebong, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Penanjung Panjang pada 
00579|tanggal 01 September 2010 sehingga Anak Korbanpada tanggal 18 Juni 
00580|2025 tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan; 
00581|Menimbang bahwa peristiwa bermula pada tanggal 15 Juni 
00582|2025 sekitar pukul 20.00 WIB ketika diadakannya tournament game 
00583|online di Kabupaten Lebong dan hasil dari tournament tersebut adalah 
00584|tim Anak Korban  mendapatkan juara tiga mengalahkan tim Anak. 
00585|Dikarenakan tim Anak Korban  mendapatkan juara dan mengejek tim 
00586|Anak, hal tersebut menyebabkan teman Anak tidak senang dan 
00587|memukul teman dari Anak Korban; 
00588|Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2025 sekitar 
00589|pukul 20.00 WIB Anak Korban  bersama temannya bertemu dengan 
00590|Anak yang juga sedang bersama temannya di Jalan Simpang Tiga, 
00591|Desa Semelako II. Karena Anak Korban tidak senang temannya di pukul 
00592|pada saat tournament game kemarin, maka Anak Korban  memukul 
00593|
00594|Anak di jalan tersebut, dan terjadilah pukul -memukul antara Anak 
00595|Korban dengan Anak; 
00596|Menimbang bahwa setelah peristiwa pukul -memukul tersebut, 
00597|Anak Korban  pergi dari Jalan Simpang Tiga  dan mengunjungi rumah 
00598|Teman Anak Korban . Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, 
00599|Anak datang bersama temannya yaitu Anak Saksi III , Anak Saksi, dan 
00600|Anak Saksi II  dan memukuli Anak Korban  dan temannya di rumah 
00601|Teman Anak Korban tersebut; 
00602|Menimbang bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak 
00603|Korban adalah Anak Saksi III  dan Anak. Anak Saksi III  memukul Anak 
00604|Korban menggunakan tangan dan sapu lantai, sedangkan Anak 
00605|memukul Anak Korban menggunakan tangan, kemudian pada saat 
00606|Anak Korban terjatuh ke lantai, Anak melempar batu bata ke arah Anak 
00607|Korban; 
00608|Menimbang bahwa perkelahian antara Anak Korban  bersama 
00609|Anak berhenti ketika orang tua Teman Anak Korban  sebagai pemilik 
00610|rumah datang dan melerai pertengkaran tersebut; 
00611|Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak dan temannya, Anak 
00612|Korban mengalami luka di bagian kepala lalu dibawa ke bidan praktik 
00613|mandiri milik Saksi Halida STr Keb binti Ruswan Ali dan dari 
00614|pengobatan tersebut luka Anak Korban mendapatkan 13 (tiga belas) 
00615|jahitan; 
00616|Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor RH 
00617|539/VER/VII/2025/RSUD Nomor RM 05 24 17 yang ditandatangani 
00618|pada tanggal 03 Juli 2025 yang diperiksa dan ditandatangani dengan 
00619|sumpah jabatan oleh dr. Rahmawati M.Ked For Sp. FM., diperoleh 
00620|kesimpulan telah diperiksa Anak Korban , laki -laki, usia empat belas 
00621|tahun bahwa ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala panjang 
00622|empat centimeter, lebar nol koma tiga centimeter jarak dari garis tengah 
00623|tubuh tiga centimeter, jarak dari telinga kiri tiga  belas centimeter pada 
00624|penekanan tidak nyeri; 
00625|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di  atas, 
00626|perbuatan Anak yaitu memukul Anak Korban hingga terjatuh kemudian 
00627|saat Anak Korban terjatuh, Anak melempar batu bata ke arah kepala 
00628|Anak Korban, sehingga menyebabkan Anak Korban terluka di bagian 
00629|kepala dan harus mendapatkan 13 (tiga belas) jahitan, yang mana pada 
00630|saat kejadian tersebut Anak Korban  masih berusia 14 (empat belas) 
00631|
00632|tahun 9 (sembilan) bulan,  maka Majelis Hakim menilai unsur 
00633|“melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terbukti secara sah 
00634|menurut hukum dalam perbuatan Anak; 
00635|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. 
00636|Pasal 76 C Undang -undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
00637|Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 
00638|Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan 
00639|Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
00640|Perubahan Kedua Atas Undang -Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
00641|Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang Jo. Undang -Undang No 1 Tahun 
00642|2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 
00643|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan 
00644|telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
00645|dakwaan tunggal Penuntut Umum; 
00646|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
00647|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
00648|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak 
00649|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
00650|pidana; 
00651|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka 
00652|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
00653|Menimbang bahwa  sebelum menjatuhkan  pidana terhadap Anak, 
00654|Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
00655|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar 
00656|Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan di Lembaga Pembinaan 
00657|Khusus Anak (LPKA) Bengkulu; 
00658|Menimbang bahwa Anak melalui Advokatnya  mengajukan pembelaan 
00659|secara lisan  yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan pidana 
00660|pengawasan atau Pembinaan di Luar Lembaga  karena Anak masih mau 
00661|melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di 
00662|Kabupaten Lebong  yang saat ini anak masih aktif berstatus sebagai pelajar 
00663|kelas 1 (satu) ; 
00664|Menimbang bahwa ibu dari Anak telah menyampaikan harapannya dan 
00665|masih sanggup membina serta mendidik Anak, namun menyerahkan kepada 
00666|Majelis Hakim mengenai hukuman yang adil bagi Anak; 
00667|Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang 
00668|dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda atas nama Zulfitri Ali Akbar 
00669|
00670|pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu dengan Nomor Register 
00671|160/I.A/XI/2025, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar anak 
00672|dijatuhkan pidana dengan syarat, yaitu berupa kewajiban mengikuti pembinaan 
00673|oleh Balai Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 73 ayat (4) Undang -Undang 
00674|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana; 
00675|Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
00676|Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menentukan 
00677|Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan 
00678|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54; 
00679|Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 51 KUHP disebutkan tujuan 
00680|dari pemidanaan ialah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
00681|menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, 
00682|memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar 
00683|menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan 
00684|akibat tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan 
00685|rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan 
00686|dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana; 
00687|Menimbang bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut, dalam 
00688|menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim 
00689|wajib berpedoman pada Pasal 54 KUHP. Pasal 54 KUHP mengatur 11 
00690|(sebelas) pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan dalam pengenaan 
00691|pidana terhadap Anak. Kesebelas faktor tersebut disusun dalam bentuk 
00692|kumulatif alternatif, sehingga Majelis dapat memilih satu atau lebih faktor dalam 
00693|mempertimbangkan pemidanaan; 
00694|Menimbang bahwa melihat bentuk kesalahan, motif , tujuan melakukan 
00695|pidana, dan cara Anak melakukan tindak pidana  sebagaimana telah Majelis 
00696|Hakim uraikan pada unsur-unsur dalam membuktikan kesalahan pada diri Anak, 
00697|dan sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan 
00698|oleh Anak karena Anak dipukul dan diprovokasi terlebih dahulu, yang mana 
00699|walaupun perbuatan balasan dari Anak tersebut merupakan perbuatan yang 
00700|dilarang, namun Anak tidak memiliki niat untuk terlebih dahulu melukai Anak 
00701|Korban; 
00702|Menimbang bahwa melihat sikap dan tindakan Anak sesudah 
00703|melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menilai Anak menunjukkan sikap 
00704|menyesal dengan cara kooperatif di persidangan walaupun tidak dilakukan 
00705|penahanan terhadap Anak, dan Anak menunjukkan keinginan yang kuat untuk 
00706|melanjutkan sekolah; 
00707|
00708|Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pidana 
00709|yang akan dijatuhkan terhadap Anak haruslah proporsional, berorientasi pada 
00710|nilai-nilai keadilan restoratif, sekaligus memberi ruang bagi Anak untuk 
00711|memperbaiki diri, melaksanakan kembali tanggung jawabnya terhadap keluarga, 
00712|serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat; 
00713|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, pembelaan yang 
00714|diajukan oleh Anak melalui Advokatnya,  harapan orang tua, Hasil Penelitian 
00715|Kemasyarakatan, dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP maka  Majelis Hakim 
00716|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00717|Menimbang b ahwa Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 
00718|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menganut pendekatan restorative 
00719|justice di mana lebih menekankan pada pertanggungjawaban yang diselesaikan 
00720|secara kekeluargaan untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, 
00721|mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat serta lebih mengaktifkan 
00722|peran serta anggota masyarakat dalam upaya pemulihan. Oleh sebab itu 
00723|penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya ultimum remedium 
00724|yang baru dijatuhkan Hakim apabila situasi dan kondisinya sudah tidak 
00725|memungkinkan lagi bagi Hakim untuk menjatuhkan jenis pidana pokok lainnya; 
00726|Menimbang bahwa di  persidangan pertama  telah diupayakan diversi 
00727|terhadap keluarga Anak dan keluarga Anak Korban namun para pihak tidak 
00728|sepakat melaksanakan diversi . Meskipun demikan Majelis Hakim tetap 
00729|mengedepankan pemulihan ke keadaan semu la dengan cara pendekatan  
00730|keadilan restoratif, namun perdamaian tersebut juga tidak tercapai dikarenakan 
00731|tidak terdapat kesepakatan antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak 
00732|perihal uang damai. Hal ini dikarenakan keluarga Anak Korban meminta uang 
00733|damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dipersidangan ibu 
00734|Anak korban juga menyampaikan bahwa biaya pengobatan yang telah 
00735|dikeluarkan dari pengobatan jahitan di kepala sampai kontrol lanjutan adalah 
00736|total sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) . Selanjutnya 
00737|keluarga Anak menyampaikan hanya mampu memberikan uang bantuan 
00738|sebagai permintaan maaf  sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 
00739|(satu) ekor kambing kepada keluarga Anak Korban, dan keluarga Anak 
00740|sebelumnya juga telah membantu biaya rontgen kepala Anak Korban di RSUD 
00741|sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , k emudian Ibu dari Anak juga 
00742|ada menjenguk keadaan Anak Korban  setelah peristiwa perkelahian terjadi , 
00743|sehingga hal ini menunjukkan orang tua dari Anak berusaha ikut bertanggung 
00744|jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya dan dengan ini selaras 
00745|
00746|dengan pernyataan ibu dari Anak yang mengatakan bahwa masih sanggup 
00747|untuk mendidik dan membina Anak agar harapannya tidak mengulangi kembali 
00748|perbuatannya; 
00749|Menimbang bahwa tanpa membenarkan apa yang dilakukan oleh Anak, 
00750|akan tetapi  perkara ini masuk ke persidangan awalnya disebabkan oleh 
00751|perkelahian masing-masing teman dari Anak dan Anak Korban tanpa awalnya 
00752|melibatkan Anak dan Anak Korban. Namun kemudian Anak Korban tersulut dan 
00753|Anak Korban yang pertama kali memulai perkelahian  serta melakukan 
00754|kekerasan terhadap Anak , sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Anak 
00755|bukan dilakukan secara acak ataup un ia memperoleh kesenangan dalam 
00756|melakukan ha l tersebut, melainkan Anak  kurang mendapatkan edukasi 
00757|mengenai regulasi emosi yang baik yang menyebabkan Anak membalas 
00758|kekerasan tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum; 
00759|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut  di atas, 
00760|maka Majelis Hakim  sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai 
00761|bentuk kesalahan yang terbukti dalam perbuatan Anak, sedangkan mengenai 
00762|bentuk pertanggungjawaban Anak , Majelis Hakim sependapat dengan 
00763|rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar anak dijatuhkan pidana 
00764|dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga kepada Anak; 
00765|Menimbang bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
00766|menganut asas kepentingan terbaik bagi Anak sehingga pidana dengan syarat 
00767|yaitu berupa pembinaan di luar lembaga adalah pidana yang paling tepat 
00768|diberikan kepada Anak, mengingat Anak harus menyelesaikan pendidikannya , 
00769|serta di persidangan Anak menunjukkan keinginan yang kuat untuk bersekolah 
00770|dan Anak juga harus memahami serta menyesali bahwa perbuatannya adalah 
00771|salah sehingga selama menjalani pidana dengan syarat diharapkan Anak tetap 
00772|dapat menggapai masa depannya sekaligus juga menyadari dan menyesali 
00773|agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang;  
00774|Menimbang bahwa pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar 
00775|lembaga dipilih karena di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei 
00776|merupakan cakupan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu yang sanggup 
00777|untuk melakukan pembinaan terhadap Anak, dengan harapan pembinaan ini 
00778|dapat berlangsung sebagaimana mestinya dan dapat membina Anak menjadi 
00779|lebih baik ke depannya; 
00780|Menimbang bahwa pidana dengan syarat ditentukan oleh Undang -
00781|Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dijatuhkan dengan syarat umum 
00782|yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa 
00783|
00784|pidana dengan syarat, dan syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak 
00785|melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan tetap 
00786|memperhatikan kebebasan Anak; 
00787|Menimbang bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat 
00788|(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
00789|Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim menetapkan agar Anak wajib 
00790|menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di 
00791|Kabupaten Lebong, hal ini juga bersesuaian dengan keinginan Anak yang masih 
00792|ingin bersekolah. Kemudian Majelis Hakim memandang perlu menetapkan 
00793|pemberlakuan larangan jam keluar malam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan 
00794|pukul 05.00 WIB, mengingat tindak pidana ini dilakukan di malam hari, sehingga 
00795|harapannya dapat menjadi upaya pre ventif agar tidak terjadi pengulangan di 
00796|masa depan dan melatih Anak tidak lagi pergi keluar malam. Majelis Hakim juga 
00797|memandang perlu menetapkan agar Anak wajib mengikuti segala bentuk ibadah 
00798|di Masjid Nurul Iman di Kabupaten Lebong demi peningkatan sisi spiritual Anak 
00799|yang Majelis Hakim nilai di persidangan masih perlu ditingkatkan . Serta Anak 
00800|diwajibkan harus mengikuti program pembinaan, konseling dan pembimbingan 
00801|oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu; 
00802|Menimbang bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat 
00803|patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang -undang Republik 
00804|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu 
00805|masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan 
00806|syarat umum, yang menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat 
00807|dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di 
00808|persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak; 
00809|Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana diatur di dalam Surat 
00810|Edaran Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 2017 angka 7 huruf b, disebutkan 
00811|tentang keharusan pencantuman sebagaimana Pasal 73 ayat (7) Undang-
00812|undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
00813|Pidana Anak  tentang pidana bersyarat, maka diperintahkan kepada Penuntut 
00814|Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan 
00815|melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat; 
00816|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka 
00817|perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan  yang memberatkan dan yang 
00818|meringankan Anak; 
00819|Keadaan  yang  memberatkan: 
00820|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat; 
00821|
00822|- Antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tidak ada perdamaian; 
00823|Keadaan yang meringankan: 
00824|- Anak belum pernah dihukum; 
00825|- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya; 
00826|- Anak dan keluarga Anak memiliki niat untuk menyelesaikan perkara secara 
00827|kekeluargaan, namun tidak diterima oleh Keluarga Korban; 
00828|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah 
00829|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
00830|Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang -undang RI 
00831|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang RI Nomor 23 
00832|Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 
00833|2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
00834|Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang RI 
00835|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang 
00836|Jo. Undang -Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. 
00837|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  
00838|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang -Undang Hukum 
00839|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  
00840|