00260|damai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
00261|
00262|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
00263|Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang
00264|bukti yang diajukan di persidangan;
00265|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
00266|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
00267|1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara
00268|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual
00269|yang diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12
00270|Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  sebagaimana
00271|dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
00272|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
00273|dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dikurangi  selama
00274|Terdakwa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  berada  dalam  tahanan  dengan
00275|perintah Terdakwa tetap ditahan;
00276|3. Menyatakan barang bukti berupa :
00277|- 1 ( Satu ) stel pakaian korban
00278|Dirampas untuk dimusnahkan
00279|4. Menetapkan agar Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX
00280|     membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);
00281|Setelah  mendengar  permohonan Terdakwa  yang  pada  pokoknya
00282|menyatakan  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00283|perbuatannya  serta  memohon  keringanan  hukuman  karena  menjadi  tulang
00284|punggung keluarga;
00285|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
00286|Terdakwa  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  tuntutannya  dan
00287|Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
00288|
00289|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00290|berikut:
00291|- 1 ( Satu ) stel pakaian korban
00292|Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah
00293|pula  diperlihatkan  kepada  Terdakwa  maupun  Saksi-saksi,  dimana  baik
00294|Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang
00295|bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai
00296|pendukung dalam pembuktian;
00297|
00298|Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan
00299|Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti
00300|yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,
00301|maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00302|- Bahwa kejadian peristiwa tindak pidana  tersebut terjadi pada hari Rabu
00303|tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Counter Handphone
00304|milik saksi korban di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
00305|
00306|- Bahwa saksi dan terdakwa saling mengenal  karena terdakwa menjaga
00307|toko gerai BRILINK di samping counter handphone milik saksi korban;
00308|- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Ketika saksi
00309|sedang membersihkan counter handphone miliknya yang akan tutup, tiba-tiba
00310|terdakwa masuk ke counter handphone milik saksi dan membekap saksi dari
00311|belakang sambil meremas payudara saksi sebanyak 1 (satu) kali dari luar
00312|bajunya, lalu saksi menendang terdakwa sambil membalikkan badannya lalu
00313|terdakwa kembali meremas payudara milik saksi sebanyak 1 (satu) kali dari
00314|luar baju, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “XXXXXXXXXXXXXXXXXX
00315|GAUSA  ANEH-ANEH”  sambil  keluar  dari  counternya  untuk  mencari
00316|pertolongan, lalu terdakwa pergi Kembali ke gerai BRILINK yang terdakwa
00317|jaga dan saksi buru-buru mengunci counternya dan pulang kerumah untuk
00318|mengadukan kejadian tersebut ke keluarganya;
00319|- Bahwa setelah sampai dirumah, saksi mengadukan kejadian terse but
00320|kepada ibu mertua dan suaminya;
00321|- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan pada Terdakwa;
00322|- Bahwa terdakwa dan keluarganya  sudah  mendatangi  keluarga saksi
00323|untuk meminta maaf;
00324|- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi;
00325|- Bahwa terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang damai
00326|sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
00327|
00328|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00329|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00330|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00331|kepadanya;
00332|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  182  ayat  (4)  dan
00333|Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
00334|(KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan
00335|dan  dalam  menjatuhkan  Putusan  haruslah  berdasarkan  pada  fakta  yang
00336|terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang
00337|sah, karenanya  Majelis  akan  mempertimbangkan  apakah  dengan  keyakinan
00338|berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah
00339|melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat
00340|Dakwaan Penuntut Umum;
00341|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00342|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00343|
00344|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00345|alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf  a Undang-Undang
00346|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00347|Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00348|1. Setiap orang;
00349|2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap
00350|tubuh,  keinginan  seksual,  dan/atau  organ  reproduksi  dengan  maksud
00351|merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  berdasarkan  seksualitas
00352|dan/atau kesusilaannya;
00353|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00354|mempertimbangkan sebagai berikut:
00355|Ad.1. Unsur Setiap orang;
00356|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang
00357|Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan defenisi tentang unsur “setiap
00358|orang” pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan  Setiap Orang adalah orang
00359|perseorangan atau korporasi . Bahwa pengertian unsur “setiap orang” haruslah
00360|merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana
00361|materiil in casu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan
00362|(naturlijke  persoon)  (vide,  Jan  Remmelink  dalam  buku  “Hukum  Pidana:
00363|Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum
00364|Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00365|Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);
00366|Menimbang, bahwa  keadaan  di  atas  beranjak  dari  konstruksi  dalam
00367|Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas societas
00368|universitas delinquere non  potest , yaitu  badan hukum  tidak bisa  melakukan
00369|perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (vide, Muladi dalam buku
00370|“Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia,”
00371|Jakarta:  The  Habibie  Center,  tahun  2002,  halaman  157).  Asas  ini  juga
00372|ditegaskan dalam penjelasan pada  Memorie  van Toelichting  Pasal 59  Kitab
00373|Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu
00374|tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia ( vide, Sudarto dalam buku
00375|“Hukum  Pidana  I,”  Cet.  Ke-2.  Semarang:  Yayasan  Sudarto,  tahun  1990,
00376|halaman 61);
00377|Menimbang, bahwa tentang unsur  Setiap Orang  yang dimaksud disini
00378|adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum  yang didakwa melakukan
00379|tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;
00380|
00381|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  orang  yang  diajukan
00382|kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu
00383|Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang  setelah  Majelis   tanyakan  identitasnya  adalah
00384|sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa
00385|Penuntut Umum  di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya
00386|sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;
00387|Menimbang,  bahwa  atas  dasar  pertimbangan  hukum  tersebut, unsur
00388|hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;
00389|Ad.2.  Unsur  Yang  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang
00390|ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
00391|dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
00392|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
00393|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  terdiri  dari  “Yang  melakukan
00394|perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan
00395|seksual, dan/atau organ reproduksi”  dengan maksud merendahkan harkat dan
00396|martabat  seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya ”
00397|yangmana perbuatan tersebut menurut Badan Legislasi DPR Ri dalam Naskah
00398|Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor…Tahun…Tentang Tindak
00399|Pidana Kekerasan yang diterbitkan di Jakarta Tahun 2021 pada halaman 8-9
00400|menjelaskan  perbuatan seksual  fisik yang ditujukan  pada keinginan seksual
00401|dan/ atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada: mencium
00402|korban,  meraba  alat  kelamin,  payudara,  atau  tubuh  korban,  colekan  atau
00403|sentuhan  di  bagian  tubuh,  Gerakan  yang  bersifat  seksual  sehingga
00404|mengakibatkan  rasa  tidak  nyaman,  tersinggung,  merasa  direndahkan
00405|martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan
00406|dan tujuan dari dilakukannya perbuatan terseut adalah merendahkan harkat dan
00407|martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, Tindakan
00408|pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa adalah
00409|perbuatan  yang  tidak  patut  dan  mengarah  kepada  seksualitas.  Tindakan
00410|tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk merendahkan harkat
00411|dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya;
00412|             Menimbang yang dimaksud “dengan maksud” adalah perbuatan
00413|tersebut dikehendaki oleh terdakwa sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan
00414|keadaan darurat, dan menginsafi atas Tindakan tersebut;
00415|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  pertimbangan  pada  unsur
00416|diketahui bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  diketahui  bahwa
00417|
00418|antara  saksi  dan  terdakwa saling  mengenal karena  terdakwa  menjaga  toko
00419|gerai  BRILINK  di  samping  counter  handphone  milik  saksi  korban dan
00420|kejadiannya pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Ketika saksi
00421|sedang membersihkan counter handphone miliknya yang akan tutup, tiba-tiba
00422|terdakwa masuk ke counter handphone milik saksi dan membekap saksi dari
00423|belakang  sambil  meremas  payudara  saksi  sebanyak  1  (satu)  kali  dari  luar
00424|bajunya, lalu saksi menendang terdakwa sambil membalikkan badannya lalu
00425|terdakwa kembali meremas payudara milik saksi sebanyak 1 (satu) kali dari luar
00426|baju,  lalu  saksi  mengatakan  kepada  terdakwa  “XXXXXXXXXXXXXXXXXX
00427|GAUSA ANEH-ANEH” sambil keluar dari counternya untuk mencari pertolongan,
00428|lalu terdakwa pergi Kembali ke gerai BRILINK yang terdakwa jaga dan saksi
00429|buru-buru  mengunci  counternya  dan  pulang  kerumah  untuk  mengadukan
00430|kejadian tersebut ke keluarganya;
00431|Menimbang  setelah  sampai  dirumah,  saksi  mengadukan  kejadian
00432|tersebut kepada ibu mertua dan suaminya  dan akibat kejadian tersebut  saksi
00433|merasa ketakutan pada Terdakwa kemudian terdakwa dan keluarganya sudah
00434|mendatangi keluarga saksi untuk meminta maaf  serta  sudah ada perdamaian
00435|antara terdakwa dan saksi , oleh karena  terdakwa melalui keluarganya telah
00436|memberikan uang damai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
00437|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  diketahui  bahwa
00438|perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan merendahkan korban yang ditujukan
00439|terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang
00440|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, sehingga  cukup alasan bagi
00441|Majelis untuk menyatakan  unsur “ Yang melakukan perbuatan seksual secara
00442|fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan/atau  organ
00443|reproduksi  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
00444|berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya”,  juga  telah  terpenuhi oleh
00445|perbuatan Terdakwa;
00446|Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi
00447|seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan  Pasal 6 huruf  a Undang-Undang
00448|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00449|Seksual;
00450|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  6  huruf  a
00451|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
00452|Pidana  Kekerasan  Seksual telah terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah
00453|
00454|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00455|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
00456|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  mengajukan  permohonan  untuk
00457|mendapatkan  keringanan  hukuman, permohonan  tersebut  bukan  merupakan
00458|suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur
00459|yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan
00460|bersalah  dan  ungkapan  bentuk  penyesalan  dari  Terdakwa,  selanjutnya
00461|mengenai  keringanan  hukuman  sebagaimana  maksud  permohonan  dari
00462|Terdakwa  tersebut  akan  dipertimbangkan  selanjutnya  dalam  keadaan  yang
00463|memberatkan dan meringankan;
00464|Menimbang  dengan  demikian  Majelis  Hakim  sependapat  dengan
00465|Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan
00466|alternatif kedua;
00467|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00468|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00469|alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
00470|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00471|Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
00472|Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  mengatur
00473|dijatuhkannya  pidana  secara  kumulatif alternatif  yaitu  pidana  penjara  paling
00474|lama 4 tahun,  dan/atau  pidana denda  paling banyak Rp 50.000.000,00 ( Lima
00475|Puluh Juta Rupiah);
00476|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat 1  Undang-Undang
00477|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00478|Seksual disebutkan bahwa jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda,
00479|terpidana  diberi  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  putusan  telah
00480|memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  untuk  membayar  denda  tersebut dan
00481|didalam ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) bulan;
00482|Menimbang bahwa didalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik
00483|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika
00484|terpidana  tidak  membayar  pidana  denda  dalam  jangka  waktu  sebagaimana
00485|dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2 ) maka, harta kekayaan atau pendapatan
00486|terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda
00487|sesuai dengan putusan pengadilan dan dipasal 64 ayat (4)  Undang-Undang
00488|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00489|Seksual disebutkan,  jika  penyitaan  dan  pelelangan  harta  kekayaan  atau
00490|
00491|pendapatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak  cukup  atau  tidak
00492|memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti
00493|dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;
00494|Menimbang,  bahwa  sejak  ditingkat  Penyidikan  hingga  perkaranya
00495|diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami
00496|Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis
00497|tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa
00498|Penahanan yang telah dijalaninya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal
00499|22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan
00500|serta  lamanya  Terdakwa  dalam  tahanan,  sudah  sepatutnya  haruslah
00501|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
00502|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dalam  perkara  ini  masih
00503|dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara
00504|yang melebihi masa penahanan yang telah dijalaninya, sedangkan Majelis tidak
00505|menemukan  alasan  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari  tahanan,  maka
00506|berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf
00507|k  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  perlu  ditetapkan
00508|terhadap Terdakwa supaya tetap ditahan;
00509|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  Kitab  Undang-
00510|undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2)  dan Pasal 194 ayat (1) Kitab
00511|Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa
00512|apabila perkara sudah diputus , maka benda yang dikenakan penyitaan sebagai
00513|barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali
00514|jika dalam Putusan, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau
00515|untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan
00516|sebagai barang bukti dalam perkara lain, karenanya barang bukti berupa:
00517|-  1 ( Satu ) Stel Pakaian Korban;
00518|Oleh  karena barang  bukti  tersebut  telah  selesai  digunakan  dalam
00519|pembuktian  perkara  a  quo  ,  terhadap  keberadaannya  tidak  terdapat
00520|kemanfaatan maka  beralasan  dan  sudah  sepatutnya  perlu  ditetapkan  agar
00521|barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
00522|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00523|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00524|yang meringankan Terdakwa;
00525|Keadaan  yang  memberatkan:
00526|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaedah agama dan
00527|
00528|     kesusilaan;
00529|Keadaan yang meringankan:
00530|- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyampaikan
00531|      penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya
00532|      lagi;
00533|-          Terdakwa belum pernah dihukum;
00534|- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
00535|    Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan
00536|dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau
00537|meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka
00538|berdasarkan  ketentuan  Pasal  222  KUHAP kepada  Terdakwa  haruslah
00539|dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan
00540|dalam amar Putusan ini;
00541|Memperhatikan,  Pasal 6 huruf  a Undang-Undang Republik Indonesia
00542|Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-
00543|undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00544|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00545|