02294|SELA AGUSTIN ANGGRAINI, NIK: 3505104508060001, alamat Dusun
02295|Tegalrejo,  RT.  003  RW.  011,  Desa  Sawentar,  Kecamatan  Kanigoro,
02296|Kabupaten Blitar;
02297|72) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02298|THERESIA  SUNARMI,  NIK:  3505084203780003,  alamat  Dusun
02299|Kalidahu, RT. 19 RW. 08, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten
02300|Blitar;
02301|73) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
02302|YENI, NIK: 3505106204000002, alamat Lingkungan Jajar, RT. 005 RW.
02303|006, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
02304|74) 1  (satu)  bendel  copy Perjanjian  Penempatan  an. YULIATIN,  NIK:
02305|3505154807850002,  alamat  Dusun  Sukosewu,  RT.  01  RW. 08,  Desa
02306|Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan pekerjaan
02307|Caregiver Zhongxin Human Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka
02308|Putra dengan negara tujuan penempatan Taiwan;
02309|Barang  bukti  tersebut  telah  disita  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang
02310|berlaku  dan  Terdakwa  maupun  saksi – saksi telah  membenarkannya
02311|sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam
02312|perkara ini;
02313|
02314|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi  dan
02315|keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti
02316|yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
02317|berikut:
02318|- Bahwa benar, Terdakwa bekerja dalam bidang Lembaga Pelatihan
02319|Kerja  "SINAR  PUTRA  PANJALU"  yang  beralamat  di  Jl.  Kota  Baru,
02320|Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
02321|- Bahwa  benar,  LPK  "SINAR  PUTRA  PANJALU"  bergerak  dalam
02322|kegiatan pelatihan Bahasa Jepang untuk Calon Pekerja Migran Indonesia
02323|
02324|(CPMI)  dan  sebagai  tempat  pengujian  dalam  penerbitan  sertifikat
02325|kompetensi;
02326|- Bahwa  benar,  pada  saat  Saksi  Petugas  diantaranya  yaitu  Saksi
02327|KOKO SETYO W., S.H., melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang
02328|beralamat  di  Lingkungan  Banjarjo,  Kelurahan  Kanigoro,  Kecamatan
02329|Kanigoro,  Kabupaten  Blitar,  telah  mendapati  adanya  4  (empat)  orang
02330|CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri dengan tujuan Singapura dan
02331|Hongkong,  diantaranya  atas  nama  PRISILIA  DEWI,  SELA  AGUSTIN,
02332|AGUSTIN MELIANTRIS dan SISKA ANGGRAENI;
02333|- Bahwa  benar,  berdasarkan  barang  bukti  berupa  dokumen  yang
02334|ditemukan di tempat Terdakwa, diketahui ada 3 (tiga) orang yang telah
02335|diberangkatkan oleh Terdakwa ke Singapura, yaitu atas nama THERESIA
02336|SUNARMI, YULIATIN dan YENI YULIANA, yang mana 2 (dua) orang PMI
02337|diantaranya  atas  nama  THERESIA  SUNARMI  dan  YULIATIN  sudah
02338|dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada  permasalahan  di  Singapura,
02339|sedangkan  PMI  atas  nama  YENI  YULIANI  saat  ini  masih  bekerja  di
02340|Singapura;
02341|- Bahwa  benar,  syarat  yang  diminta  oleh  Terdakwa  untuk  dapat
02342|diberangkatkan dan ditempatkan sebagai PMI ke Singapura yaitu: sehat
02343|jasmani rohani  (Medical Check Up)  dan menyerahkan dokumen pribadi
02344|berupa Surat Nikah, KK, KTP , ljazah, Akta Lahir;
02345|- Bahwa benar, saksi – saksi diantaranya Saksi THERESIA SUNARMI,
02346|Saksi  PRISILIA DEWI,  Saksi  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI  dan  Saksi
02347|YULIATIN  (keterangan  dibacakan  di  depan  persidangan),  sebelum
02348|diberangkatkan  sebagai  PMI  oleh  Terdakwa,  telah  melakukan  Medical
02349|Check Up  di Laboratorium Klinik Ar Rahman yang beralmat di Jl. Imam
02350|Bonjol No. 17 Kota Blitar;
02351|- Bahwa benar, untuk dokumen berupa Paspor milik CPMI tersebut
02352|dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi masing – masing CPMI dan
02353|untuk biaya pengurusan Paspor ditanggung oleh Terdakwa;
02354|- Bahwa  benar,  saksi  –  saksi  yang  merupakan  CPMI  yang
02355|diberangkatkan  oleh  Terdakwa  tersebut  tidak  mempunyai  sertifikat
02356|pelatihan  kerja,  tidak  melakukan  pendaftaran  ke  Disnaker  setempat
02357|ataupun memiliki lD PMI;
02358|- Bahwa  benar,  untuk  menjadi  CPMI  ke  Singapura  dengan
02359|keberangkatan  melalui  Terdakwa  tersebut  tidak  dipungut  biaya  namun
02360|pembayarannya akan dipotong melalui gaji apabila PMI sudah bekerja di
02361|Singapura;
02362|- Bahwa  benar,  proses  penempatan  CPMI  ke  luar  negeri  yang
02363|dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya:
02364|
02365|1) Terdakwa  selaku  pemilik  LPK  "SINAR  PUTRA PANJALU"
02366|hanya berwenang melakukan pelatihan saja terhadap CPMI dan tidak
02367|diperbolehkan menerima pendaftaran maupun penempatan CPMI ke
02368|luar negeri;
02369|2) Dalam proses penempatan yang dilakukan oleh Terdakwa,
02370|tidak  dilakukan  pendaftaran  dan  pengunggahan  dokumen  melalui
02371|Disnaker;
02372|3) Proses  pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  tempat  yang
02373|tidak direkomendasikan oleh Disnaker;
02374|4) Tidak  dilakukan  pelatihan  kerja  sehingga  tidak  memiliki
02375|sertifikat kompetensi;
02376|5) Tidak dilakukan pendaftaran di SISKOP2Ml sehingga tidak
02377|mendapatkan ID PMI;
02378|6) Terhadap  CPMI  tidak  dilakukan  pendaftaran  kepesertaan
02379|Jaminan Sosial / BPJS Ketenagakerjaan;
02380|7) Pengurusan  Paspor  tidak  sesuai  dengan  ketentuan; Tídak
02381|dilakukan  pembekalan  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan  –  OPP)
02382|sebelum pemberangkatan;
02383|- Bahwa benar, akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh Terdakwa
02384|tanpa  melalui  proses  sesuai  dengan  ketentuan,  maka  terhadap  PMI
02385|tersebut tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar
02386|negeri, seperti halnya terhadap Saksi THERESIA SUNARMI dan Saksi
02387|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan), saat mengalami
02388|permasalahan di Singapura maka pihak keluarga yang harus menanggung
02389|biaya kepulangan dan tidak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah;
02390|- Bahwa  benar,  sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,
02391|S.Psi., M.M., sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
02392|18 Tahun 2017 Pasał 51  "Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan
02393|Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa
02394|SIP3MI dari  Menteri" dan  Pasal  59  "Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02395|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
02396|SIP2MI";
02397|- Bahwa benar, sebagaimana penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO,
02398|sesuai dengan Pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18
02399|Tahun 2017, pelaksana penempatan PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu: 1)
02400|Badan, 2) P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan
02401|3) Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan
02402|sendiri, yang artinya orang perseorangan yang tidak termasuk kedalam
02403|kategori Pasal 49 tersebut maka dilarang menjadi pelaksana penempatan
02404|PMI;
02405|
02406|- Bahwa benar, sebagaimana penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO,
02407|bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  hanya  dapat  melakukan
02408|verifikasi  dan  melihat  data  link  Siap  Kerja  atas  warga  /  CPMI  yang
02409|beralamat  di  wilayah  Administrasi  Kabupaten  Blitar  saja,  selanjutnya
02410|setelah dilakukan  pengecekan data  pada link  Siap Kerja, ditemukan 2
02411|(dua) data saja yaitu atas nama:
02412|1) AGUSTIN  MELIANTRIS,  NIK:  3572024508980002,  alamat
02413|Dusun  Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan
02414|Gandusari,  Kabupaten  Blitar,  dengan  keterangan  terverifikasi  pada
02415|Siap Kerja pengajuan sebagai CPMI;
02416|2) THERESIA  SUNARMI  Binti  KATΙΜΑΝ,  NIK:
02417|3505084203780003, alamat Dusun Kalidahu, RT. 19 RW. 08, Desa
02418|Ngeni, Kecamatan  Wonotirto,  Kabupaten  Blitar,  dengan  keterangan
02419|terverifikasi pada Siap Kerja pengajuan sebagai CPMI;
02420|- Bahwa  benar,  sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,
02421|S.Psi., M.M., bahwa syarat suatu sarana kesehatan untuk dapat menjadi
02422|lokasì sarana kesehatan rujukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi
02423|untuk  CPMI  yang  akan  melakukan  Medical  Check  Up merujuk  ke
02424|Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013
02425|Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Pemeriksaan  Kesehatan  Calon
02426|Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik
02427|Indonesia  Nomor  hk.02.02/B/614/2022  Tentang  Pemeriksaan  Psikologi
02428|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia,  selanjutnya  sarana  kesehatan  yang
02429|memenuhi  syarat  dan  menjadi  rujukan  untuk  pemeriksaan  CPMI
02430|berdasarkan  data  di  SISKOP2MI  sarana  kesehatan  yang  berada  di
02431|wilayah Kabupaten Blitar terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Medika Utama di
02432|Jalan Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur;
02433|- Bahwa benar, sebagaimana penjelasan Ahli GANJAR ARDIANSYAH,
02434|bahwa maksud dilakukan kroscek terkait dengan wawancara mengenai
02435|negara  yang  akan  dituju  dan  lama  perjalanan, karena  merupakan  hak
02436|setiap  warga  negara  untuk  berkunjung  ke  luar  negeri  dan  lama
02437|perjalanannya,  namun  apabila  ditemukan  kemudian  hari  berdasarkan
02438|Pasal 126 huruf (c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
02439|2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai peruntukan pada saat wawancara
02440|permohonan Paspor maka bisa dikenakan sangsi pidana dan denda dan
02441|apabila terdapat ketidaksesuaian hasil wawancara yang disampaikan oleh
02442|Pemohon atau petugas memiliki kecurigaan maka petugas akan meminta
02443|
02444|dokumen pendukung lainnya untuk dilengkapi oleh pemohon Paspor dan
02445|hasil wawancara tersebut dituangkan ke dalam sistem Keimigrasian;
02446|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02447|
02448|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
02449|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02450|kepadanya;
02451|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
02452|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02453|memperhatikan  fakta  –  fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung
02454|dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69
02455|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
02456|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  unsur  –  unsurnya  adalah
02457|sebagai berikut:
02458|1. Orang perseorangan;
02459|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02460|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
02461|mempertimbangkan sebagai berikut:
02462|Ad. 1. Orang perseorangan;
02463|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang  –
02464|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
02465|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan orang perseorangan antara
02466|lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
02467|Pekerja Migran Indonesia;
02468|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
02469|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "yang berkaitan dengan
02470|orang secara pribadi" yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk
02471|persoon dan  bukan  merupakan  badan  hukum  atau  recht  persoon.  Maka
02472|berdasarkan hal tersebut diatas orang perseorangan pengertiannya dapat
02473|dipersamakan dengan "barangsiapa";
02474|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung
02475|Republik  Indonesia  Nomor:  1398  K/Pid/1994  tanggal  30  Juni  1995,
02476|menyatakan  bahwa  kata  “barangsiapa”  identik  dengan  terminologi  kata
02477|“setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /
02478|dader. Selain itu, barangsiapa adalah merujuk sebagai suatu subyek hukum,
02479|pendukung  hak  dan  kewajiban,  yaitu  orang  yang  diajukan  ke  depan
02480|persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri;
02481|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi  serta
02482|keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa
02483|adalah orang perseorangan atau individu yang didakwa dalam perkara ini
02484|yaitu Terdakwa SUPRIYONO Bin SUYANI dengan identitasnya sebagaimana
02485|
02486|yang  tertera  dalam  Surat  Dakwaan  No.  Reg.  Perkara:   PDM
02487|-51/M.5.48/Etl.2/03/2025,  tanggal  17  Maret  2025  dan  Terdakwa  telah
02488|membenarkannya;
02489|Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa merupakan
02490|calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan
02491|Pekerja Migran Indonesia dan mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai
02492|pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan – alasan yang
02493|dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan
02494|lebih  lanjut  berdasarkan  fakta  –  fakta  di  persidangan  mengenai  pokok
02495|perkaranya  dan  mengenai  diri  Terdakwa. Oleh  karena  itu, terkait dengan
02496|unsur orang perseorangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu
02497|dibuktikan  apakah  Terdakwa  memang  merupakan  orang  yang  dimaksud
02498|sebagai  Terdakwa  dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  seperti  halnya
02499|unsur “barangsiapa” dalam KUHP;
02500|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
02501|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  "Orang  perseorangan"  telah
02502|terpenuhi;
02503|Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02504|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
02505|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
02506|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
02507|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
02508|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
02509|Indonesia dan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
02510|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
02511|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
02512|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
02513|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
02514|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
02515|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
02516|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02517|kepentingan perusahaan sendiri;
02518|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
02519|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02520|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02521|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
02522|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi,
02523|keterangan  Ahli  yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa,
02524|dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh
02525|
02526|fakta  bahwa  Terdakwa  bekerja  dalam  bidang  Lembaga  Pelatihan  Kerja
02527|"SINAR  PUTRA PANJALU"  yang  beralamat  di  Jl.  Kota  Baru,  Kelurahan
02528|Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana LPK "SINAR
02529|PUTRA PANJALU" bergerak dalam kegiatan pelatihan Bahasa Jepang untuk
02530|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan sebagai tempat pengujian dalam
02531|penerbitan sertifikat kompetensi namun LPK "SINAR PUTRA PANJALU" tidak
02532|diperbolehkan  menerima  pendaftaran  maupun  penempatan  CPMI  ke  luar
02533|negeri,  selanjutnya  pada  saat Saksi  KOKO SETYO  W., S.H., melakukan
02534|penyelidikan  di  sebuah  rumah  yang  beralamat  di  Lingkungan  Banjarjo,
02535|Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mendapati
02536|adanya 4 (empat) orang CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri dengan
02537|tujuan Singapura dan Hongkong, diantaranya atas nama PRISILIA DEWI,
02538|SELA  AGUSTIN,  AGUSTIN  MELIANTRIS  dan  SISKA  ANGGRAENI,
02539|kemudian dari dokumen yang ditemukan di tempat Terdakwa, diketahui ada 3
02540|(tiga)  orang  yang  telah  diberangkatkan  oleh  Terdakwa  ke  Singapura,
02541|diantaranya  atas  nama  THERESIA  SUNARMI,  YULIATIN  dan  YENI
02542|YULIANA, yang mana 2 (dua) orang PMI diantaranya atas nama THERESIA
02543|SUNARMI  dan  YULIATIN  sudah  dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada
02544|permasalahan di Singapura, sedangkan PMI atas nama YENI YULIANI saat
02545|ini masih bekerja di Singapura, akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh
02546|Terdakwa tanpa melalui proses sesuai dengan ketentuan, maka terhadap
02547|PMI tersebut tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar
02548|negeri,  seperti  halnya  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI  dan  Saksi
02549|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan), saat mengalami
02550|permasalahan di Singapura maka pihak keluarga yang harus menanggung
02551|biaya  kepulangan  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari  Pemerintah,
02552|sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  sesuai
02553|dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasał
02554|51  "Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02555|Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri"
02556|dan Pasal 59 "Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
02557|melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki  SIP2MI",  sebagaimana  pula
02558|penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO, sesuai dengan Pasal 49 Undang –
02559|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pelaksana penempatan
02560|PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu:
02561|1) Badan;
02562|2) P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia); dan
02563|
02564|3) 3)  Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  kepentingan
02565|perusahaan  sendiri,  yang  artinya  orang  perseorangan  yang  tidak
02566|termasuk  kedalam  kategori  Pasal  49  tersebut  maka  dilarang  menjadi
02567|pelaksana penempatan PMI;