02676|Pelatihan Kerja  (LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar
02677|Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
02678|(Sending Organization) yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan
02679|Transmigrasi  Republik Indonesia;
02680|Hal. 72 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02681|Paraf
02682|
02683|- Bahwa Terhadap LPK yang tidak memiliki SO (Sending Organization) hanya
02684|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
02685|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
02686|Luar Negeri;
02687|- Bahwa  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri
02688|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
02689|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan  PMI  ke luar negeri  terdiri  atas
02690|:  Badan,  Perusahaan.  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
02691|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
02692|sendiri.  bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja
02693|tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
02694|ke Luar Negeri;
02695|- Bahwa  Proses Pemagangan di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang
02696|berdasarkan ketentuan umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02697|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02698|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem
02699|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia
02700|dan di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau
02701|instansi  pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02702|pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam
02703|proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai
02704|keterampilan dan keahlian tertentu ;
02705|- Bahwa b erdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02706|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02707|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02708|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02709|peserta pemagangan dalam satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan
02710|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
02711|ketenagakerjaan  Provinsi  dengan  ditembuskan  kepada  bidang
02712|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
02713|- Bahwa  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)  berdasarkan
02714|ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02715|Transmigrasi  Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
02716|Hal. 73 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02717|Paraf
02718|
02719|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
02720|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
02721|untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal
02722|ini Negara Jepang;
02723|- Bahwa b erdasarkan pasal 11 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02724|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02725|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
02726|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri;
02727|- Bahwa  LPK  Swasta  yang  akan  menyelenggarakan  pemagangan
02728|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  di
02729|Kementrian Ketenagakerjaan RI, dengan melampirkan
02730|1. Memiliki izin LPK yang masih berlaku; 
02731|2. Memiliki program pemagangan; 
02732|3. Mendapat  izin  penyelenggaraan  pemagangan  dari  Direktur
02733|Jenderal dalam hal ini adalah pihak LPK telah memiliki Mou dengan
02734|pihak  lembaga  penerima  yang  diketahui  oleh  Perwakilan  Negara
02735|Republik Indonesia di Negara Penerima;
02736|4. Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat,
02737|telepon, dan faximile; 
02738|- Bahwa permohonan yang disampaikan oleh LPK Swasta kepada Direktur
02739|Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang bertanggung
02740|jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi;
02741|- Bahwa s epengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur terkait apakah LPK
02742|(Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending Organization)
02743|dapat bekerjasama dengan LPK(Lembaga Pelatihan Kerja)   yang   memiliki
02744|SO  (Sending Organization)  belum diatur ,  hanya saja berdasarkan Pasal
02745|17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008
02746|tentang  Tata  cara  Perizinan dan  Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
02747|Negeri  adalah  dalam  hal  LPK  swasta  tidak  memiliki  persyaratan
02748|sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut
02749|tidak  memiliki  sarana  dan  prasarana,  Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan
02750|serta workshop sesuai dengan kejuruan diperbolehkan mengadakan proses
02751|pelatihan ;
02752|Hal. 74 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02753|Paraf
02754|
02755|- Bahwa p erbedaan antara Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar
02756|Negeri dengan Magang di Negara Jepang adalah Pekerja Migran Indonesia
02757|yang disebut sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
02758|atau  telah melakukan pekerjaan  di luar  wilayah  Republik  Indonesia  dan
02759|mendapatkan upah/gaji saat bekerja pada Negara penempatan. sedangkan
02760|Magang  di  Negara  Jepang  adalah  disebutkan  adalah  Warga  Negara
02761|Indonesia  yang  diberikan  kesempatan  untuk  belajar  sambil  bekerja  di
02762|Negara Jepang serta mendapatkan uang saku dari proses pembelajaran
02763|tersebut ;
02764| Terhadap keterangan ahli di benarkan oleh Terdakwa ;
02765|2.  Ahli  PRADIPTHA HIMAWAN  PUTRA,  S.H., M.H dibawah  sumpah  pada
02766|pokoknya menerangkan :
02767|- Bahwa riwayat pendidikan  dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
02768|a. Tahun  2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan
02769|Lekong; 
02770|b. Tahun  2013 Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  MTs  N  Model
02771|Selong: 
02772|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong: 
02773|d. Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
02774|Universitas Mataram; 
02775|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu
02776|Hukum Universitas Mataram. 
02777|Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut: 
02778|a. RS METRO MEDIKA;
02779|b. (2019-2021) Legal Consultant; 
02780|c. RSUD PROVINSI NTB: 
02781|(2020-2022)Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bidang PPK
02782|( Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan); 
02783|d 2022- Hingga saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
02784|di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. 
02785|Saat ini Ahli bekerja di  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas
02786|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTB. 
02787|Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah sebagai  berikut: 
02788|a. Penyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang  Penempatan
02789|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
02790|b. Penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang penempatan
02791|Hal. 75 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02792|Paraf
02793|
02794|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
02795|c. Penyusunan  bahan  pelaksanaan  di  Bidang  Penempatan  tenaga
02796|Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
02797|d. Penyusunan bahan norma standad prosedur dan criteria dibidang
02798|Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
02799|e. Pelaskanaan  koordinasi  pelayanan  pengelolaan  informasi  pasar
02800|kerja dalam satu daerah Kabupaten; 
02801|f. Pelaksanaan  penyebar  luasan  informasi  pasar  kerja  kepada
02802|perusahaan. 
02803|- Bahwa Sebelumnya Ahli pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja
02804|dan  Transmigrasi  Prov.NTB  selaku  Ahli Penempatan  Pekerja  Migran
02805|Indonesia dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari
02806|Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda  NTB  dan  Penyidik  dari  Sat  Reskrim
02807|Polresta Mataram ;
02808|- Bahwa syarat penempatan tenaga migran Pasal 31 Undang-undang No
02809|18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  dijelaskan,  PMI
02810|hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan dengan memiliki tiga
02811|syarat  yaitu  :  Mempunyai  peraturan  perundang-undangan  yang
02812|melindungi  tenaga  kerja  asing,  memiliki  perjanjian  tertulis  antara
02813|pemerintah  negara  tujuan  penempatan  dan  pemerintah  republik
02814|Indonesia, dan Memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang
02815|melindungi pekerja asing ;
02816|- Bahwa  untuk  Negara  Jepang,  sektor  penempatan  dan  pemagangan
02817|melalui Skema G to G ( Government to Government) yang melakukan
02818|pemagangan disini adalah pemerintah dalam hal ini BP2MI RI ;
02819|- Bahwa  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan  pemagangan  keluar  negeri
02820|adalah LPK yang memiliki (SO) s ending organizer yang diterbitkan oleh
02821|Kementrian Ketenagakerjaan RI ;
02822|- Bahwa berdasarkan kronologis yang diuraikan oleh pemeriksa, perbuatan
02823|WAHYU SUTANTRI Als Bu WAHYU yang telah melakukan perekrutan
02824|terhadap 17 ( tujuh belas) orang yang dijanjikan akan bekerja ke Negara
02825|Jepang  melalui  proses  pemagangan  dengan  modus  pemberangkatan
02826|melalui LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) “WAHYUYYUHA” dan LPK
02827|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”   yang  hanya  memiliki  izin
02828|Hal. 76 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02829|Paraf
02830|
02831|pendirian LPK dari Disnakertrans Kab/Kota sedangkan dalam Peraturan
02832|Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  :  PER/08/MEN/V/2008  Tahun  2008
02833|dijelaskan  dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemangagan
02834|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (1)  huruf a  hanya  dapat
02835|merekrut  peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah
02836|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
02837|dibidang  ketenagakerjaan  provinsi  dengan  tembusan  instansi  yang
02838|bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam
02839|hal  ini  LPK  yang  sudah  memiliki  SO  dan  berada  didalam  satu
02840|wilayah Provinsi  Bahwa untuk LKP WAHYYUHA dan LPK PT. RSEI
02841|hanya memiliki tugas untuk melakukan pelatihan saja;
02842|- Bahwa  biaya  biaya  pelatihan  bahasa  jepang  sudah  diatur  di  dalam
02843|Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pelatihan  Vokasi  dan
02844|Produktivitas  Nomor  :  2/2623/HK.03.01/IX/2024  Tentang  Mekanisme
02845|Penghitungan  Biaya  Pelatihan  Vokasi  Tertinggi  di  Lembaga  Pelatihan
02846|Kerja Swasta bagi CPMI dan Calon Peserta Pemagangan di Luar Negeri;
02847|- Bahwa  Untuk Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) tidak dibenarkan
02848|atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Pekerja Migran
02849|Indonesia  karena  tugas  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang
02850|tidak  memiliki  SO  hanya  sebatas  melakukan  Pelatihan  keterampilan
02851|saja;
02852|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
02853|Migran Indonesia ke luar negeri adalah : 
02854|- Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
02855|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
02856|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
02857|dan BP2MI. 
02858|- Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
02859|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02860|yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik
02861|Indonesia ;
02862|- Bahwa LPK PT RSEI ( Radar Sumaedy Effendy Indonesia ) boleh melakukan
02863|perekrutan dan pengiriman pesrta magang apabila memiliki SO ;
02864|Hal. 77 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02865|Paraf
02866|
02867|- Bahwa  oleh  karena  perekrutan  dan  pengiriman  peserta  magang  keluar
02868|Negeri  bukan  bidang  yang  ahli  tangani,  jadi  ahli  tidak  bisa  memberikan
02869|pendapat ;
02870|- Bahwa  Ahli  tidak mengetahui masalah magang ke luar negeri, yang ahli
02871|tangani adalah masalah tenaga Migran ;
02872|Terhadap keterangan Ahli di benarkan oleh Terdakwa ;
02873|3. Ahli  Dr. LAELY WULANDARI, S.H, M.H   dibawah sumpah pada pokoknya
02874|menerangkan :
02875|- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang ahli pernah jalani
02876|adalah :
02877|Riwayat pendidikan Ahli adalah : 
02878|a. Tahun  1988  tamat  dan  Lulus  pendidikan  SD N Dabasah  VI
02879|Bondowoso Jawa Timur 
02880|b. Tahun 1991 tamat dan lulus pendidikan SMPN I di Bondowoso Jawa
02881|Timur 
02882|c. Tahun  1994  tamat dan  lulus  pendidikan  SMAN   Tenggarang   di
02883|Bondowoso Jawa Timur; 
02884|d. Tahun 1999 tamat dan lulus Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Negeri
02885|Jember; 
02886|e. Tahun  2008 tamat dan lulus Program Magister Ilmu Hukum Sistem
02887|Peradilan  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro
02888|Semarang; 
02889|f. Tahun 2024 tamat dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
02890|Hukum Universitas Mataram. 
02891|Riwayat pekerjaan dan jabatan: 
02892|a. Tahun 2001 - 2016 Diangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum
02893|Universitas Jember; 
02894|b. Tahun 2008 - 2015  sampai sekarang menjadi  Ketua Pusat Kajian
02895|Perempuan dan Anak Fakultas  Hukum Universitas Jember; 
02896|c. Tahun 2016 sekarang menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas
02897|Mataram; 
02898|d. Tahun   20 17  -  2018 Menjadi  Sekretaris  Laboratorium  Hukum
02899|Fakultas Hukum Universitas Mataram; 
02900|e. Tahun  2018  -  Sekarang  menjadi  Ketua  Laboratorium  Hukum
02901|Fakultas Hukum Universitas Mataram; 
02902|Hal. 78 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02903|Paraf
02904|
02905|f. Tahun 2020 - Sekarang diangkat sebagai sekretaris bagian hukum
02906|pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram. 
02907|2.  Ahli  pernah  menangani  dalam
02908|perkara sebagai berikut: 
02909|a. Perkara Penganiayaan anak dan Pembunuhan bayi; 
02910|b. Perkara Perdagangan Orang sebagai Saksi Ahli Pidana; 
02911|c. Perkara Pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
02912|kawin lagi; 
02913|-    Bahwa  sebagai  Ahli  bidang Hukum
02914|Pidana dalam  perkara  ini  Ahli
02915|ditugaskan  Oleh  Dekan  Fakultas
02916|Hukum  Universitas  Mataram
02917|dengan  surat  tugas  Nomor:
02918|23/UN/18.F3/PT/2025,  tanggal  17
02919|Januari 2025;
02920|- Bahwa  Berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki sebagaimana
02921|mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang
02922|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa: 
02923|Pasal  1  (1):  Perdagangan  Orang adalah  tindakan  Perekrutan,
02924|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau
02925|Penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  Kekerasan,  Penculikan,
02926|Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekerasan
02927|atau  Posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau
02928|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
02929|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan   di
02930|dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
02931|mengakibatkan orang tereksploitasi
02932|Pasal  1  (2):  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang adalah  setiap
02933|tindakan atau serangkaian tindakan  yang  memenuhi unsur- unsur
02934|tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007
02935|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.  
02936|- Bahwa Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
02937|ada 3(tiga) yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi,
02938|hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :   
02939|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
02940|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang. 
02941|Hal. 79 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02942|Paraf
02943|
02944|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
02945|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
02946|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
02947|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
02948|yang memegang kendali atas orang lain tersebut. 
02949|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
02950|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
02951|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02952|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
02953|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
02954|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
02955|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02956|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial.
02957|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah: 
02958|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
02959|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
02960|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
02961|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
02962|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
02963|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
02964|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
02965|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
02966|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
02967|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.  
02968|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
02969|Tujuan  adalah  unsur  kumulataif  sementara  bagian  bagian  dalam
02970|unsur itu adalah unsur alternatif
02971|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
02972|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
02973|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.