02167|tagihan pembayaran, setelah itu Saksi DORIS WAHYU BULAN langsung 
02168|membayar di Loket tersebut sebesar Rp1.125.000.00,00 (satu juta seratus dua 
02169|puluh lima ribu rupiah) per orang, dan visa diterbitkan tanggal 8 November 2024, 
02170|selanjutnya pada hari yang sama Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS 
02171|WAHYU BULAN bersama - sama ke Kantor kedutaan Taiwan untuk mengambil 
02172|Visa tersebut. Keesokan harinya tanggal 09 November 2024 Saksi BRAMASTA 
02173|ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN mengirimkan tujuh visa termasuk 
02174|milik Saksi SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi ADRIAN BOYS kepada Terdakwa 
02175|M. VINDY NADA NANTA melalui travel gunung harta tujuan Bali; 
02176|Bahwa setelah Visa diterima oleh Terdakwa M. VINDY NADA NANTA, 
02177|visa tersebut akan dipergunakan untuk memberangkatkan Saksi korban SUSAN 
02178|SUSANTI ADU dan Saksi korban ADRIAN BOYS, namun pada tanggal 13 
02179|November 2024, pukul 01.00 Wita Terdakwa M. VINDY NADA NANTA pada saat 
02180|akan memberangkatkan Saksi korban SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi korban 
02181|ADRIAN BOYS beserta 6 (enam) orang lainya Terdakwa M. VINDY NADA 
02182|NANTA, Saksi DORIS WAHYU BULAN dan Saksi BRAMASTA ADINDA 
02183|ditangkap oleh Saksi DEVINSON DANGGA DEWA beserta Tim Penyidik 
02184|Ditreskrimum Polda NTT; 
02185|Bahwa uang yang dipakai untuk mengirim Saksi Korban Susan Susanti 
02186|Adu dan Saksi Korban Adrian Boys ke Taiwan adalah dengan menggunakan 
02187|uang dari PT. MAPAN JOYO SENTOSA yang digunakan oleh M. VINDI NADA 
02188|NANTA atas persetujuan dari Saksi RULLY BUDIONO yang m erupakan 
02189|Komisaris Utama PT. Mapan Joyo Sentosa yang bergerak di bidang Pelatihan 
02190|Kerja Pekerjaan Domestik Swasta (LPK); 
02191|Bahwa dalam pekerjaannya M. VINDY NADA NANTA menjanjikan Saksi 
02192|BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN memperoleh gaji 
02193|sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah); 
02194|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dapat 
02195|disimpulkan bahwa Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU 
02196|
02197|Hal 62 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02198|
02199|BULAN yang atas permintaan dari  Terdakwa M. VINDY NADA NANTA yang 
02200|menjanjikan gaji sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), kemudian 
02201|membantu Terdakwa M. VINDY NADA NANTA untuk melakukan pemalsuan 
02202|dokumen atau surat, berupa transkrip nilai, certificate of student status dan surat 
02203|berbahasa Taiwan a.n SUSAN SUSANTI ADU dan ADRIAN BOYS, juga 
02204|memalsukan tanda tangan Direktur Politeknik Sahid Assoc Prof. Dr.  DERINTA 
02205|ENTAS pada MoU tertangal 03 Juli 2024; 
02206|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah yang dilakukan 
02207|oleh M. VINDY NADA NANTA adalah merupakan tindak pidana perdagangan 
02208|orang? Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta -fakta 
02209|hukum tersebut, perbuatan Terdakwa M. VINDY NADA NANTA yang secara aktif 
02210|menyuruh Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN untuk 
02211|melakukan pemalsuan surat atau dokumen, selanjutnya secara aktif melakukan 
02212|perekrutan, penerimaan serta mempersiapkan pengiriman Saksi Korban Susan 
02213|Susanti Adu dan Saksi K orban Adrian Boys ke Taiwan, kemudian mengirimkan  
02214|atau memberangkatkan  para Saksi Korban dengan tujuan ke Taiwan namun 
02215|sebelum berhasil memberangkatkan para Saksi Korban ke tujuan, Saksi 
02216|BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN  ditangkap oleh Tim 
02217|Penyidik Ditreskrimum Polda NTT; 
02218|Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah yang 
02219|dilakukan Terdakwa M. VINDY NADA NANTA merupakan penyalahgunaan 
02220|posisi rentan untuk tujuan eksploitasi? Terdakwa telah merekrut dan menerima 
02221|Saksi Korban Susan Susanti Adu dan Saksi Korban Adrian Boys , dengan 
02222|pemalsuan, kemudian memberangkatkan para Korban yang belum memiliki 
02223|keterampilan yang cukup tersebut ke Taiwan untuk bekerja, tindakan M. VINDY 
02224|NADA NANTA tersebut  jelas telah memanfaatkan “ posisi rentan ” dari para 
02225|Korban, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, bersesuaian 
02226|dengan kriteria eksploitasi dalam hal ini, adalah tindakan dengan persetujuan 
02227|korban ( Saksi Korban Susan Susanti Adu dan Saksi Korban Adrian Boys ) 
02228|tersebut adalah memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak 
02229|lain untuk mendapatkan keuntungan materiil; 
02230|Menimbang, bahwa karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa M. VINDY 
02231|NADA NANTA telah memenuhi  unsur perekrutan, penerimaan seseorang 
02232|dengan pemalsuan serta penyalahgunaan posisi rentan, maka  Terdakwa M. 
02233|VINDY NADA NANTA dengan dengan demikian telah melakukan tindak pidana 
02234|
02235|Hal 63 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02236|
02237|perdagangan orang, dan Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU 
02238|BULAN dalam hal ini, yang memberikan pembantuan kepada M. VINDY NADA 
02239|NANTA dalam penyediaan dokumen palsu, yang telah memberikan kemudahan 
02240|bagi M. VINDY NADA NANTA  untuk melakukan eksploitasi, Saksi BRAMASTA 
02241|ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN  dengan demikian telah memenuhi 
02242|unsur yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, 
02243|sedangkan terhadap Terdakwa M. VINDY NADA NANTA  karena tidak berhasil 
02244|memberangkatkan para Korban ke T aiwan, maka Terdakwa M. VINDY NADA 
02245|NANTA telah mencoba melakukan kejahatan, dimana niat untuk itu telah nyata 
02246|dari adanya permulaan untuk memberangkatkan para Korban ke Taiwan, namun 
02247|dalam pelaksanaan tidak selesai, bukan semata -mata di sebabkan karena 
02248|kehendaknya sendiri namun karena adanya pen angkapan dari Tim Penyidik 
02249|Ditreskrimum Polda NTT , sehingga dengan demikian unsur ad. 2  terhadap 
02250|Terdakwa, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 
02251|perdagangan orang, telah terpenuhi; 
02252|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari Pasal 10 Undang -
02253|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02254|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah 
02255|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
02256|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; 
02257|Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis akan menanggapi 
02258|Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim 
02259|akan mempertimbangkan perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum, yang 
02260|menuntut Terdakwa dengan Pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 
02261|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana 
02262|dalam Surat Dakwaan Pertama; 
02263|Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur Pasal 4 Undang -
02264|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02265|Perdagangan Orang, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi, karena para korban 
02266|tidak berhasil diberangkatkan ke luar negeri, sehingga dalam hal ini perbuatan 
02267|yang dapat memenuhi un sur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar 
02268|wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana Pasal 4 Undang -Undang 
02269|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO belumlah terpenuhi, sedangkan yang dapat 
02270|terpenuhi menurut Majelis Hakim adalah perbuatan Terdakwa yang melakukan 
02271|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang; 
02272|
02273|Hal 64 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02274|
02275|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pembelaan 
02276|dari Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya, dimana mengenai pembelaan 
02277|yang mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan yang 
02278|diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan o rang, Majelis 
02279|mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam 
02280|pertimbangan unsur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
02281|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa terbukti keseluruhan 
02282|unsur dalam Pasal tersebut, oleh ka renanya pembelaan Terdakwa dan atau 
02283|Penasehat Hukumnya tersebut yang menyatakan tidak terbukti melakukan 
02284|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, 
02285|haruslah dinyatakan ditolak; 
02286|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketiadaan niat jahat, Majelis 
02287|tidak sependapat, mengingat sebagai orang yang telah dewasa, Terdakwa tentu 
02288|paham, bahwa menyuruh orang lain untuk melakukan pemalsuan dokumen tentu 
02289|akan merugikan orang/ pihak lain, pleidoi mana haruslah ditolak; 
02290|Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur Pasal 10 Undang-Undang 
02291|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
02292|Orang, maka harus ditolak pula pembelaan bahwa  tidak terdapat unsur 
02293|eksploitasi, serta ditolak pembelaan bahwa terdakwa tidak memperoleh 
02294|keuntungan pribadi, karena terbukti ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa, 
02295|selanjutnya mengenai pembelaan bahwa Pasal 10 dan 11 hanya dapat 
02296|dikenakan jika terdapat korporasi atau perbuatan berulang, yang menurut 
02297|Terdakwa dan atau Penasehat H ukumnya tidak terbukti haruslah dinyatakan 
02298|ditolak pula; 
02299|Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi para Terdakwa, 
02300|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa program dari para 
02301|Terdakwa sebenarnya memiliki tujuan sangat baik, namun seharusnya 
02302|diwujudkan dengan cara yang baik pula, bukan dengan memalsuk an atau 
02303|memanipulasi dokumen, sertifikat, atau kualifikasi tertentu yang berkaitan 
02304|dengan keterampilan seseorang yang menunjukkan kemampuan seseorang, hal 
02305|mana tentu sangat merugikan pihak penerbit yang sah dari dokumen -dokumen 
02306|tersebut, serta sangat memba hayakan keselamatan para korban dalam 
02307|melakukan pekerjaannya nanti baik didalam apalagi diluar negeri, sehingga 
02308|penting untuk melihat konteks pemalsuan atau memanipulasi dokumen yang 
02309|dilakukan, apabila dilakukan untuk tujuan mengirimkan orang untuk bekerja baik 
02310|
02311|Hal 65 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02312|
02313|dalam maupun duluar negeri, dan apabila para pelaku mendapat keuntungan 
02314|untuk itu, maka akan terjerat dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan TPPO; 
02315|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan 
02316|tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan 
02317|Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak terbukti 
02318|Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; 
02319|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang pada 
02320|pokoknya memohon keringanan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan 
02321|dengan pertimbangan mengenai berat ringannya kesalahan Terdakwa; 
02322|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
02323|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, 
02324|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
02325|mempertanggungjawabkan perbuatannya ; 
02326|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, 
02327|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; 
02328|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta 
02329|kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) 
02330|tahun, dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya dan 
02331|pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
02332|subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 
02333|Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan 
02334|berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira -kira sepadan untuk 
02335|dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, 
02336|apakah permintaan penuntut umum tersebut te lah cukup memadai ataukah di 
02337|pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan 
02338|Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan 
02339|mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah 
02340|dikemukakan di atas ; 
02341|Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana 
02342|tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika 
02343|mempunyai kesalahan ; 
02344|Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak 
02345|pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih 
02346|memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk 
02347|
02348|Hal 66 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02349|
02350|menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya 
02351|tersebut ; 
02352|Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan 
02353|dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan 
02354|antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai 
02355|subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi 
02356|terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak 
02357|pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai 
02358|aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesuda h ia 
02359|melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis 
02360|Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi 
02361|terhadapnya ; 
02362|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 10 Undang-
02363|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02364|Perdagangan Orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
02365|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana de nda paling sedikit 
02366|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
02367|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); 
02368|Menimbang, bahwa hampir selalu tindak pidana perdagangan orang 
02369|dilakukan oleh seseorang dengan dalih membantu korbannya untuk bekerja, 
02370|bahwa benar hampir selalu tindak pidana perdagangan orang juga atas niat dari 
02371|korban sendiri yang karena kebutuhan akibat keinginan besar para korban untuk 
02372|memperoleh pekerjaan, tergiur oleh janji – janji akan gaji atau penghasilan untuk 
02373|kemudian menerima tawaran para pelaku perdagangan orang dengan dalih 
02374|membantu para korbannya tersebut ; 
02375|Menimbang, bahwa selanjutnya karena faktor kebutuhan atau “posisi 
02376|rentan” dari korban itulah yang kemudian dimanfaatkan dan disalahgunakan 
02377|sebagai dalih oleh para pelaku untuk meng -eksploitasi para korbannya yang 
02378|tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena itulah 
02379|perihal kemampuan dan keterampilan hampir selalu merupakan faktor yang tidak 
02380|esensial; 
02381|Menimbang, bahwa ciri/ pola yang dapat dipersamakan antara 
02382|“membantu” para korbannya yang sering dijadikan dalih para pelaku, dengan 
02383|“mengeksploitiasi” seperti dimaksud oleh Undang - Undang, adalah sebagai 
02384|berikut : 
02385|
02386|Hal 67 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02387|
02388|1. Ketidakpedulian terhadap tujuan akhir atau hasil akhir dimana serta 
02389|bagaimana korban akan diperkerjakan atau diperlakukan ditempatnya 
02390|bekerja, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu 
02391|tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara p asti bagaimana 
02392|nantinya ia akan mampu untuk terampil bekerja ditempat kerjanya; 
02393|2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan 
02394|mengenai “fee” atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah 
02395|tujuan utama, sehingga skill/ atau keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh 
02396|korban tidak diperhitungkan dengan seksama ; 
02397|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa 
02398|adalah telah melakukan percobaan untuk mengirimkan atau memberangkatkan 
02399|para korban yang dengan demikian Terdakwa telah memanfaatkan posisi rentan 
02400|dari para Korban, dengan tidak begitu memperdulikan aspek keterampilan dari 
02401|Korban, terbukti surat serta dokumen yang menjadi syarat kemampuan dan 
02402|keterampilan justru dipalsukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim 
02403|melihat bahwa dipersidangan Terdakwa telah m enunjukkan penyesalan karena 
02404|kesalahannya tersebut, dan selanjutnya tetaplah menurut Majelis Hakim, 
02405|perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, mengingat tingginya jumlah 
02406|korban “Perdagangan Orang” di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Terdakwa tidak 
02407|seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki 
02408|pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya 
02409|tersebut ; 
02410|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka 
02411|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
02412|meringankan Terdakwa; 
02413|Keadaan yang memberatkan : 
02414|• Perbuatan Terdakwa merugikan para Korban serta pihak terkait lainnya; 
02415|Keadaan yang meringankan : 
02416|• Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji 
02417|tidak akan mengulanginya lagi ; 
02418|• Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang memiliki istri serta 
02419|anak yang masih berusia 2 (dua) tahun; 
02420|Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari -hari 
02421|banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu 
02422|Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 
02423|
02424|Hal 68 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02425|
02426|haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan 
02427|pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi 
02428|bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan 
02429|perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya 
02430|untuk tidak melakukan hal yang sama ;  
02431|Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan 
02432|bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan 
02433|disparitas antar perkara,  aspek keadilan masyarakat serta kemampuan 
02434|Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan 
02435|tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum 
02436|yang menuntut 8 (delapan) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
02437|yang telah dijalaninya dan pidana denda masing -masing sebesar 
02438|Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan , 
02439|dirasakan cukup berat apabila disepadankan dengan kesalahan yang 
02440|dilakukannya ; 
02441|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
02442|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat 
02443|(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung 
02444|Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa 
02445|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 
02446|pidana yang dijatuhkan ;  
02447|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 
02448|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup  maka berdasarkan ketentuan 
02449|Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada 
02450|dalam tahanan ; 
02451|Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa 
02452|dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
02453|hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan