01464|salah satu dari beberapa orang yang mengikuti pelatihan di Padang yang oleh
01465|Terdakwa  akan  diberangkatkan  ke  Bulgaria  untuk  bekerja  di  sebuah  hotel
01466|sebagai waiters dengan gaji 800 lev bulgaria setara dengan Rp7.000.000,00
01467|(tujuh juta rupiah) perbulannya, namun pada saat Saksi diminta untuk membuat
01468|AK1  berupa  dokumen  pencari  kerja  yang  diurus  di  Dinas  Ketenagakerjaan
01469|Pasaman Barat, Saksi diwawancara oleh Saksi INDAH WINARNI dan diberitahu
01470|bahwa PT. INDO CRUISE SUMATERA tidak terdaftar dan tidak memiliki izin
01471|mengirimkan tenaga kerja sehingga AK1 tidak bisa diterbitkan. Saat itu Saksi
01472|tidak ada memperlihatkan dokumen apapun hanya menyebut nama perusahaan
01473|Terdakwa,  lalu  Saksi  INDAH  WINARNI  memeriksa  daftar  perusahaan-
01474|perusahaan yang memiliki izin menyalurkan tenaga kerja saat Saksi mengurus
01475|surat AK1 di Dinas Ketenagakerjaan Pasaman Barat dan ternyata tidak ada
01476|nama  perusahaan  Terdakwa.  Atas  hal  tersebut  Saksi  tidak  ingin  lagi  untuk
01477|berangkat ke luar negeri sebab perusahaan Terdakwa tidak memiliki izin dan
01478|olehnya itu Saksi meminta pengembalian biaya di Kantor BP2MI saat dimediasi
01479|namun sampai sekarang belum dikembalikan;
01480|Menimbang,  bahwa  senada  dengan  keterangan  diatas,  dalam
01481|persidangan  Saksi  INDAH  WINARNI,  S.E.  M.M  Pgl  INDAH  di  persidangan
01482|menuturkan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Februari
01483|2023, Saksi ARIF datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pasaman Barat
01484|untuk  mengurus  Kartu  AK1  atau  Kartu  Pencari  Kerja  dan  bertemu  dengan
01485|Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Pasaman  Barat  di  kantin,  lalu  ditanya  oleh
01486|Kepala Dinas mau kerja dimana dan dikarenakan Kepala Dinas tidak terlalu
01487|paham mengenai teknis dan syarat kelengkapannya maka Saksi dipanggil untuk
01488|menjelaskan kepada Saksi ARIF. Pada saat itu Saksi ARIF minta dibuatkan
01489|kartu AK1, kemudian Saksi mewawancarai Saksi ARIF dan menanyakan mau
01490|kerja  dimana,  dijawab  oleh  Saksi  ARIF  di  Bulgaria.  Kemudian  ditanyakan
01491|kepada Saksi ARIF apakah Saksi ARIF sudah memiliki paspor dan dijawab oleh
01492|Saksi ARIF bahwa ia sudah memiliki Paspor. Bahwa bagi seorang CPMI maka
01493|Dinas  Ketenagakerjaan  harus  memverifikasi  dulu  di  aplikasi  SIAP  Kerja,
01494|kemudian menerbitkan rekomendasi dan baru dibuatkan paspor sehingga dari
01495|situ  Saksi  menyadari  jika  ada  kesalahan  prosedur.  Selanjutnya  Saksi  ada
01496|menerangkan kepada Saksi ARIF jika prosedur yang dilakukan oleh Saksi ARIF
01497|
01498|terbalik, sehingga Saksi ARIF tidak lagi meminta untuk diterbitkan AK1 dan
01499|kondisi Saksi ARIF drop. Kemudian Saksi mengirimkan surat pengaduan ke
01500|BP3MI Provinsi, lalu BP3MI menghubungi Saksi melalui telepon diminta untuk
01501|datang ke Padang untuk proses Mediasi sekira pada bulan Juni 2023, dimana
01502|Saksi  dipertemukan  dengan  Terdakwa  dan  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan
01503|Provinsi yang pada saat itu diwakili oleh pengantar kerja bernama KIKI dan
01504|satunya lagi Saksi lupa. Saksi bersama dengan Saksi ARIF dan IDRAM dengan
01505|Mediator  bernama  BAYU  ARIADI,  S.Kom  yang  merupakan  KEPALA BP3MI.
01506|Mediasi berlangsung selama 1 (satu) hari dengan adanya dugaan penempatan
01507|Pekerja Migran Indonesia yang non prosedural yang dilakukan oleh PT. INDO
01508|CRUISE  SUMATERA. Tanggapan PT. INDO CRUISE  SUMATERA bahwa  ia
01509|tidak  memiliki  SIP3MI  (Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01510|Indonesia) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan SIP2MI (Surat
01511|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia), dan dinasehati oleh Kepala BP3MI
01512|bahwa harus sesuai prosedur dengan memiliki SIP3MI dan SIP2MI jika akan
01513|menjalani  usaha  penyaluran  tenaga  kerja  migran.  PT.  INDO  CRUISE
01514|SUMATERA bukan merupakan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01515|Indonesia) karena tidak terdaftar pada sistem;
01516|Menimbang,  bahwa  senada  dengan  keterangan  saksi  diatas,  dalam
01517|persidangan Saksi ARDI PUTRA PERDANA menuturkan kesaksian yang pada
01518|pokoknya bahwa Saksi yang saat ini sudah ditempatkan bekerja di luar negeri
01519|oleh  Terdakwa  tidak  bertanya  dan  tidak  mengetahui  apakah  Perusahaan
01520|Terdakwa tersebut memiliki ijin untuk memberangkatkan Pekerja ke Luar Negeri,
01521|namun akhirnya Saksi merasa di tipu oleh Terdakwa karena biaya sudah Saksi
01522|bayarkan kepada Terdakwa sebelum keberangkatan dan ternyata setelah Saksi
01523|bekerja  di  Brunei  gaji  Saksi  tetap  di  potong  untuk  membayar  biaya  oleh
01524|Terdakwa.  Saksi  tertipu  oleh  Terdakwa  karena  Perusahaan  Terdakwa  tidak
01525|terdaftar tidak ada ijin dari pihak berwenang;
01526|Menimbang, bahwa senada dengan keterangan ketiga orang saksi di
01527|atas,  Terdakwa  dalam  persidangan  memberikan  keterangan  yang  pada
01528|pokoknya  bahwa  PT.  INDO  CRUISE  yang  Terdakwa  pimpin  tersebut  telah
01529|memiliki  NIB  (nomor  induk  berusaha)  dengan  nomor  KBLI  78102  berupa
01530|aktivitas  penyeleksian  dan  penempatan  tenaga  kerja  luar  negeri,  namun
01531|Perusahaan yang Terdakwa miliki belum terdaftar di SP3MI, setelah ada yang
01532|mau berangkat ke Eropa yang bernama ARIF karena ada kontrak kerja disana,
01533|Terdakwa  terkendala  untuk  keberangkatannya. Terdakwa  tidak  mengurus  ke
01534|SP3MI karena pengurusannya biaya terlalu banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima
01535|
01536|miliar rupiah) untuk jangka 5 tahun. Terdakwa belum sejauh itu mengetahui izin
01537|dari  SP2MI  dan  SP3MI  untuk  memberangkatkan  pekerja  keluar  negeri  dan
01538|Terdakwa tidak sanggup mengurus perijinan tersebut;
01539|Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli VALERIE CHRISTIE
01540|FAISAL,  S.Pd  Pgl  VALERI  di  persidangan  diperoleh  pendapat  yang  pada
01541|pokoknya bahwa  cara menentukan perusahaan tersebut sebagai perusahaan
01542|penempatan pekerja migran Indonesia yaitu ada SIP3MI ( Surat Izin perusahaan
01543|penempatan  pekerja  migran  indonesia)  yang  dikeluarkan  oleh  kmentrian
01544|ketenagakerjaan RI dan a danya SIP2MI (Surat izin Perekrutan Pekerja Migran
01545|Indonesia)yang dikeluarkan oleh BP2M I setelah adanya SIP3MI.  Jika sebuah
01546|perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia memiliki SIP2MI maka bisa
01547|di cek melalui SIKOP2MI (Sistem Komputerrisasi Perlindungan Pekerja Migran
01548|Indonesia). Cara  pengecekan  melalui  SIKOP2MI  tersebut  adalah d engan
01549|membuka Webside siskop2mi.bp2mi.go.id.  Selanjutnya memasukan Username
01550|dan  Password yang di  miliki oleh  operator. Setelah  login ke  dalam  aplikasi
01551|kemudian klik pencarian dengan mengetik kata kunci atau perusahaan yang
01552|akan kita cari, apabila tidak ditemukan atau tidak muncul dalam aplikasi maka
01553|dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai P3MI (perusahaan
01554|penempatan pekerja Migran Indonesia) .  Ahli mengetahui PT. INDO CRUISE
01555|SUMATERA  tersebut,  yang  Ahli  ketahui  PT.  INDO  CRUISE  SUMATERA
01556|bergerak dibidang di bidang tenaga kerja dalam Negeri.  Seluruh perusahaan
01557|harus  diregister  dan  terdaftar  pada  satu  sistem  dan  bisa  diakses  apakah
01558|merupakan Perusahaan penempatan Pekerja Indonesia  sehingga dengan tidak
01559|terdaftarnya PT. INDO CRUISE SUMATERA pada SISKOP2MI, maka PT. INDO
01560|CRUISE  SUMATERA  tidak  dapat  melakukan  perekrutan  dan  Penempatan
01561|terhadap pekerja Migran Indonesia;
01562|Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap alat bukti keterangan
01563|saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa diatas maka dengan
01564|demikian Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan yang cukup jelas dan
01565|terang  bahwa  PT.  INDO  CRUISE  SUMATERA sebagai  badan  usaha  yang
01566|Terdakwa pimpin tidak memiliki SIP3MI, dan Terdakwa dalam  melaksanakan
01567|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ialah  tanpa  Surat  Izin  Perekrutan
01568|Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) , dan karenanya terhadap unsur kedua ini
01569|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01570|Ad.  3.  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01571|melakukan
01572|
01573|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung
01574|kualifikasi sebagai  deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta
01575|bersama-sama,  dimana mengenai  hal  ini  Prof.   Satochid   Kartanegara
01576|berpendapat  bahwa untuk  adanya  mededader  (turut  melakukan)  harus
01577|dipenuhi  2  (dua)  syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus
01578|ada kesadaran kerja sama;
01579|Menimbang, bahwa berdasarkan    Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
01580|dalam  putusan  Nomor  :  1395.K/Pid/1985  tanggal  24  September  1987  yang
01581|menyatakan :  “Penerapan Pasal 55 ayat  (1) ke-1 KUHP ‘turut  melakukan’,
01582|inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)”.
01583|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas  maka untuk
01584|dapat dikualifikasi sebagai  deelneming atau secara bersama-sama melakukan
01585|suatu  tindak  pidana,  harus  dipenuhi  syarat  mutlak  yaitu  adanya  keinsyafan
01586|(kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan
01587|kemungkinan timbulnya akibat tersebut;
01588|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi  ARDI  PUTRA
01589|PERDANA di persidangan diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa
01590|setelah  selesai  pelatihan  Terdakwa  Harry  Aidil  Putra  meminta  Saksi  untuk
01591|menunggu Visa kerja dan Tiket pesawat yang di urus oleh Terdakwa Harry Aidil
01592|Putra dengan membayar uang sejumlah Rp 8.500.000,00 (Delapan juta lima
01593|ratus ribu rupiah). Setelah Visa selesai Saksi diminta oleh Terdakwa Harry Aidil
01594|Putra untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan Medical check Up .
01595|Setelah selesai melakukan Medical Check Up Saksi dijemput oleh seseorang
01596|yang tidak Saksi kenal dan menanyakan apakah Saksi calon PMI ke Brunei
01597|Darussalam, Saksi mengiyakan dan kemudian Saksi dibawa ke rumahnya dan
01598|keesokan harinya Saksi diantar ke bandara Sukarno hatta sampai ke tempat
01599|Check in. Bahwa yang memberi instruksi untuk berangkat ke Brunei adalah ibu
01600|Susi, dan yang mengantar ke bandara untuk berangkat ke Brunei Suami ibu
01601|Susi;
01602|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  terhadap  Terdakwa  di
01603|persidangan  telah  diperoleh  keterangan  yang  pada  pokoknya  bahwa  dalam
01604|memberangkatkan  pekerja  migran  Indonesia  keluar  negeri  untuk  bekerja
01605|Terdakwa bekerjasama dengan seseorang yang bernama BENI yang saat ini
01606|berada di Jogjakarta, dimana Terdakwa telah menjalankan bisnis ini selama 5
01607|(lima) tahun yang lalu bekerja sama dengan relasi Terdakwa; 
01608|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti keterangan saksi dan
01609|keterangan Terdakwa diatas maka Terdakwa dan rekannya yang bernama BENI
01610|
01611|memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan
01612|sebagaimana  yang  dirumuskan  dan  telah  terpenuhi  dalam  unsur  kedua
01613|dakwaan ini dalam hubungan kerjasama yang  sedemikian lengkap, sehingga
01614|dengan demikian maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim juga telah
01615|terpenuhi secara sah menurut hukum;
01616|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur-unsur  tindak  pidana
01617|dalam Pasal 86 huruf c Jo. Pasal 72 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun
01618|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
01619|KUHP telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti
01620|yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, serta telah pula
01621|memenuhi  syarat  minimum  pembuktian  (minimum  bewijs)  sebagaimana
01622|dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan
01623|dari   bukti-bukti  yang  sah  tersebut  bahwa  Terdakwa  sebagai  orang  yang
01624|melakukan perbuatan tersebut diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah
01625|dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
01626|pidana “secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01627|Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI )”
01628|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01629|Menimbang,  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  Penasihat  Hukum
01630|Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  hukuman  yang  seringan-ringannya
01631|terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan
01632|mengenai penjatuhan hukum terhadap Terdakwa sebagai berikut;
01633|Menimbang,  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  Penasihat  Hukum
01634|Terdakwa agar  untuk  dapat  memberikan  putusan  yang  seringan-ringannya
01635|kepada diri Terdakwa  menurut Majelis Hakim lebih tepat dipandang sebagai
01636|klemensi,  sehingga  terhadap  permohonan  keringanan  hukuman  dan
01637|permohonan penjatuhan putusan yang ringan-ringannya tersebut Majelis Hakim
01638|akan menilai dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-
01639|fakta yang terungkap di persidangan, dan atas dakwaan mana yang dianggap
01640|telah terbukti dalam perkara ini. Selain itu hal yang mempengaruhi berat atau
01641|ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga merupakan
01642|hasil dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap keadaan yang memberatkan
01643|maupun keadaan yang meringankan sebagai suatu sifat, perihal, suasana atau
01644|situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak
01645|pidananya  itu  sendiri,  yang  menggambarkan  tingkat  keseriusan  tindak
01646|pidananya atau tingkat bahayanya Terdakwa;
01647|
01648|Menimbang bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
01649|suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
01650|kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  yang
01651|pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak
01652|asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja
01653|dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
01654|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak hanya melakukan
01655|tindak  pidana  sebagaimana  yang  terbukti  diatas  melainkan  juga  telah
01656|melakukan  penarikan  baya  kepada  pekerja  migran,  baik  yang  tidak  dapat
01657|diberangkatkan maupun yang sudah berhasil di berangkatkan, bahkan untuk
01658|mereka  yang  berhasil  diberangkatkan  tetap  harus  membayar  2  kali  biaya
01659|keberangkatan yakni pembayaran cash sebelum diberangkatkan dan melalui
01660|mekanisme pemotongan gaji setelah mulai bekerja dii negara tujuan sehingga
01661|pekerja migran merasa tertipu oleh Terdakwa;
01662|Menimbang, bahwa pemberangkatan pekerja migran indonesia tanpa
01663|melalui prosedur yang legal akan menjadi titik awal penderitaan pekerja migran
01664|Indonesia,  sebab  dengan  tidak  tercatatnya  mereka-mereka  yang  berangkat
01665|keluar negeri untuk mencari nafkah tidak akan mendapatkan pemantauan dan
01666|pengawasan bahkan perlindungan hukum yang maksimal dari instansi terkait
01667|sedangkan di sisi lain Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mereka
01668|yang telah diberangkatkan, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan Terdakwa
01669|yang menuturkan bahwa dari orang yang telah Terdakwa berangkatkan ada
01670|yang bermasalah di negara tujuan;
01671|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan
01672|demikian  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  Terdakwa  yang  terbukti
01673|melakukan  tindak  pidana  dalam  perkara  a  quo  haruslah  dihukum  setimpal
01674|dengan apa yang telah diperbuat sebagaimana yang tercantum dalam amar
01675|putusan ini; 
01676|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01677|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01678|pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa
01679|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01680|dijatuhi pidana;
01681|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01682|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01683|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01684|dijatuhkan;
01685|
01686|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01687|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01688|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
01689|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1
01690|(satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
01691|Indonesia  Nomor  AHU-0041737.AH.01.01  Tahun  2021  tentang  Pengesahan
01692|Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT INDO CRUISE SUMATERA, 1
01693|(satu)  lembar  Lampiran  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
01694|Republik  Indonesia  Nomor  AHU-0041737.AH.01.01  Tahun  2021  tentang
01695|Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT INDO CRUISE
01696|SUMATERA  dan  2  (dua)  lembar  Surat  Nomor  Induk  Berusaha
01697|(NIB)1237000710929  yang  di  terbitkan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman
01698|Modal tertanggal 02 Juli 2021 merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan
01699|agar dikembalikan kepada Terdakwa. Terhadap 1 (satu) rangkap Materi Pokok
01700|atau Pembelajaran, 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama ARIF ARIANTO yang
01701|dikeluarkan  INDO  CRUISE  SUMATERA yang  ditanda  tangani  oleh  HARRY
01702|AIDIL  PUTRA,  dan  1  (satu)  lembar  Sertifikat  atas  nama  RIPALDO  yang
01703|dikeluarkan  INDO  CRUISE  SUMATERA yang  ditanda  tangani  oleh  HARRY
01704|AIDIL PUTRA perlu ditetapkan agar  diserahkan kepada yang berhak melalui
01705|Saksi Korban ARIF RIANTO, sedangkan untuk 1 (satu) rangkap Surat Tawaran
01706|Kerja  dari  FRESHCO  GROUP kepada  ARDI  PUTRA PERDANA tanggal  31
01707|Agustus 2022, 2 (dua) lembar Foto Copy Paspor atas nama RIFALDO, 1 (satu)
01708|lembar  Surat  rincian  pelaksanaan  kegiatan  atas  nama  RIPALDO  yang
01709|dikeluarkan PT. INDO CRUISE SUMATERA, 1 (satu) lembar foto copy struk
01710|ATM BRI bukti pengiriman uang kepada HARRY AIDIL PUTRA, 1(satu) rangkap
01711|akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT. INDO CRUISE SUMATERA
01712|nomor  5  tanggal  28  juni  2021,  1(satu)  lembar  NPWP  dengan  nomor
01713|42.864.598.0-201.000 atas nama PT. INDO CRUISE SUMATERA TANGGAL 29
01714|juni 2021 agar dinyatakan tetap dilampirkan pada berkas perkara;
01715|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  terhadap  Terdakwa  tidaklah
01716|dimaksudkan  untuk  merendahkan  harkat  dan  martabatnya  sebagai  seorang
01717|manusia, namun melainkan agar Terdakwa dapat melakukan introspeksi diri dan
01718|guna lebih waspada terhadap tindak tanduknya dalam menjalani kehidupan,
01719|sehingga pada saat setelah menjalani masa hukuman Terdakwa dapat kembali
01720|ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik lagi dan memiliki daya tangkal
01721|terhadap  pengaruh  buruk  baik  dari  dalam  dirinya  sendiri  maupun  dari
01722|lingkungan hidup dan pergaulannya;
01723|
01724|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa
01725|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01726|yang meringankan Terdakwa;
01727|Keadaan yang memberatkan: