01845|Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  menyetujui  pekerjaan  itu
01846|sedangkan tidak dilengkapi dokumen persyaratan pekerja di luar negeri
01847|dapat dikategorikan tindakan dengan persetujuan korban yang meliputi
01848|kerja dan apakah perbuatan Terdakwa mendapatkan keuntungan baik
01849|materiil  maupun  immaterial  Majelis  Hakim  akan  memmpertimbangkan
01850|sebagai berikut:
01851|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa
01852|perbuatan Terdakwa membantu mencarikan orang yang bisa membantu
01853|memberangkatkan  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi  Thomas  Ola
01854|Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus  Sabon  Bura  ke
01855|Negara  Malaysia tersebut  memang  tidak  memberikan  keuntungan
01856|materiil namun perbuatan Terdakwa disisi lain memberikan keuntungan
01857|yang  tidak  bisa  diukur  secara  langsung  dengan  uang,  tetapi  tetap
01858|memberikan nilai bagi seseorang, seperti kehormatan, kedamaian, atau
01859|
01860|kepuasan batin,  sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
01861|mendapatkan keuntungan immaterial;
01862|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut
01863|diatas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dapat
01864|dikategorikan dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01865|Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan dapat
01866|dibuktikan menurut hukum;
01867|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 4
01868|UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01869|Orang telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01870|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01871|dalam dakwaan alternatif kesatu; 
01872|Menimbang,  bahwa  terhadap  uraian  pembelaan  Penasihat  Hukum
01873|Terdakwa yang  sampai  pada pokoknya  menyatakan  Terdakwa, tidak terbukti
01874|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
01875|dalam dakwaan Penuntut Umum serta membebaskan terdakwa tersebut oleh
01876|karena itu dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim
01877|tidak sependapat karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam dakwaan
01878|alternatif pertama Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi
01879|dan  dapat  dibuktikan  menurut  hukum  sehingga  perbuatan  Terdakwa  tetap
01880|mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;
01881|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
01882|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01883|melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan
01884|pembenar  atau  alasan  pemaaf, oleh  karenanya  Majelis  Hakim berpendapat
01885|bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  harus  dipertanggung  jawabkan
01886|kepadanya; 
01887|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01888|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
01889|terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
01890|Menimbang  bahwa  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim,  tidak  dapat
01891|dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Anwar W.M. Sagala, S.H., M.H.
01892|berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
01893|Mengenai  penafsiran/  pertimbangan  uraian  unsur  dari  dakwaan  Penuntut
01894|Umum,  bahwa  Hakim  Anggota  I  berpendapat  bahwa  rumusan  pasal  dari
01895|dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana perbuatan terdakwa;
01896|
01897|Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alteratif
01898|yakni pada dakwaan pertama, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana:
01899|- Dakwaan  pertama  “yang  membantu  atau  melakukan  percobaan,
01900|membawa  warga  negara  indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
01901|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  diluar  wilayah  negara
01902|Republik  Indonesia”  sebagaimana  dalam  pasal  4  Jo.  Pasal  10  UU  RI
01903|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01904|Perdagangan Orang ; 
01905|- Dakwaan  kedua  “orang  perseorangan  yang  melakukan  penempatan
01906|pekerja migran indonesia sebagaiamana dalam pasal 6, jika niat untuk itu
01907|telah ternyata dari adanya permulaan pelaksaanaan dan tidak selesainya
01908|pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya
01909|sendiri” sebagaimana dalam pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
01910|2017 Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53 ayat (1)
01911|KUHP ;
01912|- Dakwaan  ketiga  “dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  ekerja
01913|migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
01914|dimaksud  dalam  pasal  68  yang  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari
01915|adanya  permulaan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,
01916|bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”
01917|sebagaimana dalam pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01918|Tentang Perlindungan pekerja migran Indoesia Jo. Paal 53 ayat (1) KUHP;
01919|Menimbang bahwa Hakim Anggota I mempertimbangkan uraian unsur
01920|pasal dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:
01921|Menimbang  bahwa  Membantu  melakukan  (pembantuan)  berarti
01922|memberikan bantuan atau dukungan yang sengaja kepada pelaku utama dalam
01923|melakukan  tindak  pidana,  kehendak  orang  yang  membantu  hanyalah  untuk
01924|membantu pelaku utama mencapai tujuannya dengan cara memebrikan sarana,
01925|kesempatan  atau  keterangan  lainnya,  sedangkan Melakukan  percobaan
01926|(poging)  berarti  niat  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  telah  nyata  dengan
01927|permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaannya tidak selesai, bukan karena
01928|kehendak pelaku sendiri;
01929|Menimbang bahwa yang dimaksud membawa warga negara Indonesia
01930|keluar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  adalah  suatu  tindakan  yang
01931|mengangkut, memindahkan seseorang dari wilayah negara Indonesia keluar
01932|wilayah  negara  Indonesia  yang  mana  seserorang  tersebut  berada  didalam
01933|
01934|kekuasaan atau dalam tanggung jawab yang membawa dengan maksud dan
01935|tujuan tertentu atau mengiringi atau memimpin seseorang kesuatu tempat;
01936|Menimbang  bahwa  pengertian  eksploitasi  adalah  pemanfaatan,
01937|tindakan yang merugikan  orang lain atau  tindakan mengambil keuntungan dari
01938|seseorang  atau  sekelompok  orang  secara  egois  untuk  mendapatkan
01939|keuntungan  dari  mereka  yang  menimbulkan  ketidakadilan  dan  penindasan
01940|terhadap individu;
01941|Menimbang  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
01942|tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
01943|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang
01944|bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan,  sedangkan   Pekerja  Migran
01945|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01946|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
01947|Indonesia; 
01948|Menimbang bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
01949|suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
01950|kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  yang
01951|pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak
01952|asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja
01953|dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
01954|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
01955|persidangan:
01956|- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November pukul 12.45 WITA telah
01957|ditemukan 4 (empat) orang korban berasal dari provinsi Nusa Tenggara
01958|Timur di depan Pelabuhan Malundung;
01959|- Bahwa  4  (empat)  orang  yang  berangkat  dari  Nusa  Tenggara  Timur
01960|tersebut yakni Martinus Kopog, Thomas Ola Helan, Martinus Penana,
01961|Fabianus Sabon Pura;
01962|- Bahwa 4 (empat) orang tersebut dibiayai oleh Saudara HERI (DPO)
01963|untuk biaya transportasi keberangkatan keempat korban namun Ketika
01964|natinya sudah bekerja biaya tersebut akan dipotong gaji dari para korban;
01965|- Bahwa Saudara HERI (DPO) tersebut tidak diketahui apakah sebagai
01966|orang  yang  menampung  empat  orang  tersebut  atau  hanya  sebagai
01967|penyalur saja;
01968|- Bahwa 4 (empat) orang tersebut berangkat ke Malaysia atas kemauan
01969|korban sendiri;
01970|
01971|- Bahwa mengenai dokumen-dokumen persyaratan untuk bekerja di luar
01972|negeri  seperti  Visa,  Pasport,  BPJS  Ketengakerjaan  ataupun  atauran
01973|lainya,  keempat  korban  tersebut  tidak  dapat  menunjukan  dokumen
01974|persyaratan untuk berangkat atau bekerja ke Malaysia;
01975|- Bahwa keempat orang tersebut berangkat dari provinsi Nusa Tenggara
01976|Timur di depan Pelabuhan Malundung Tarakan yang masih dalam suatu
01977|wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;
01978|- Bahwa keempat orang tersebut setelah berangkat dari Nusa Tenggara
01979|Timur ke Tarakan masih tinggal dan berada di Tarakan dan belum ada
01980|tiket perjalanan  menuju  Malasya  yang  mana  keempat orang  tersebut
01981|belum memiliki jadwal maupun agenda keberangkatan menuju Malaysia ;
01982|- Bahwa terdakwa memiliki Paspor dan juga  terdakwa sudah pernah
01983|bekerja di Malaysia;
01984|- Bahwa  terdakwa  tidak  ada  menjanjikan  suatu  pekerjaan  ataupun
01985|mengiming-iming sesuatu kepada keempat orang tersebut;
01986|- Bahwa  terdakwa  dan  juga  saksi  Maria  Fatima  yang  berangkat  ke
01987|Malasya  melalui  jalur  imigrasi  yang  mana  terdakwa  maupun  isteri
01988|terdakwa memiliki paspor yang masih berlaku;
01989|- Bahwa setelah sampai di Tarakan dari Nusa Tenggara Timur, terdakwa
01990|beserta saksi Maria Fatima dan keempat orang tersebut tidak secara
01991|bersamaan berangkat ke Malaysia, berangkat secara terpisah ;
01992|- Bahwa  terdakwa  tidak  mengetahui  siapa  yang  akan  menampung,
01993|menerima keempat orang tersebut bekerja di Malaysia, terdakwa tidak
01994|ada mengajak ;  
01995|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta-fakta  hukum  yang
01996|dihubungkan dengan penafsiran pengertian/ defenisi dari uraian-uraian unsur
01997|pasal  dari  dakwaan  Penuntut  Umum,  perbuatan  terdakwa  tidak  dapat
01998|dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  sebagaimana  diuraikan  oleh  Penuntut
01999|Umum dalam surat dakwaannya tersebut;
02000|Menimbang  bahwa  perbuatan  terdakwa  tidak  ada  melakukan  suatu
02001|tindakan atau perbuatan yang memberikan bantuan ataupun dukungan baik
02002|secara materill ataupun moril keada keempat orang tersebut, keempat orang
02003|tersebut  hanya  melihat   kesempatan  adanya  peluang  berangkat  bekerja  di
02004|Malaysia yang melihat kepulangan terdakwa ke Nusa Tenggara Timur dan akan
02005|berangkat lagi ke Malaysia;
02006|Menimbang bahwa kebiasaan di masyarakat indonesia yang melihat
02007|seseorang yang berangkat/ merantau keluar kota maupun keluar negeri menjadi
02008|
02009|suatu motifasi untuk ikut juga tanpa mengetahui bagaimana proses maupun
02010|bagaimana  cara  keberangkatanya  sehingga  banyak   yang  menjadi
02011|permasalahan hukum yang baru yang mana penanganan permasalahan hukum
02012|tersebut tidak dibarengi dengan tindakan yang baik dan benar ;
02013|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  keempat  orang
02014|tersebut  tidak  terdaftar  atau  bukan  sebagai  pekerja  migran  yang  akan
02015|diberangkatkan keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Penuntut
02016|Umum pada persidangan tidak  membuktikan keempat orang tersebut sebagai
02017|pekerja migran;
02018|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
02019|Hakim Anggota I berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan
02020|hal-hal sebagai berikut:
02021|1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak 
02022|pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
02023|2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan 
02024|harkat serta martabatnya ;
02025|3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang 
02026|berhak sebagaimana asal peyitaannya ;
02027|4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
02028|Menimbang  bahwa  meskipun  Majelis  Hakim  telah  berupaya  secara
02029|bersungguhsungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun
02030|hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14
02031|ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
02032|maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim
02033|maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa
02034|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
02035|sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
02036|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02037|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02038|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02039|dijatuhkan; 
02040|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02041|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02042|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02043|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02044|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
02045|
02046|           Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX
02047|SMART  9  warna  hijau  dengan  no  IMEI1:  356721780879525  IMEI2:
02048|356721780879533  No  HP  082211898103 yang  telah  dipergunakan  untuk
02049|melakukan  kejahatan  dan  atau merupakan  hasil  dari  kejahatan  serta
02050|mempunyai nilai ekonomis ,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
02051|dirampas untuk negara; 
02052|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buku paspor
02053|an  YOSEP  RAINTOBY  dengan  no.  Paspor  E0519550,  Mejelis  Hakim
02054|berpendapat bahwa paspor merupakan salah satu identitas diri yang melekat
02055|terhadap seseorang yang merupakan dokumen resmi dan juga tidaklah ada
02056|hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dokumen
02057|tersebut juga asli adanya sehingga juga bukan diperoleh dari kejahatan, maka
02058|sudah seharusnyalah perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
02059|kepada Terdakwa;
02060|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
02061|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
02062|yang meringankan Terdakwa;
02063|Keadaan  yang  memberatkan:
02064|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
02065|pemberantasan perdagangan orang;
02066|Keadaan yang meringankan:
02067|- Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
02068|mengulanginya lagi;
02069|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02070|    Menimbang bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa
02071|selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang
02072|bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi
02073|pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
02074|Menimban, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
02075|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;    
02076|Memperhatikan,  Pasal 10 Jo Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang
02077|
02078|MENGADILI:
02079|1. Menyatakan  Terdakwa  Yosep Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong
02080|(alm)  tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02081|
02082|melakukan tindak pidana “ Membantu Percobaan Untuk Membawa Warga
02083|Negara  Indonesia  Ke  Luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  Dengan
02084|Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”
02085|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; 
02086|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02087|penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.120.000.000,00
02088|(seratus dua puluh juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut
02089|tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
02090|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02091|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
02092|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
02093|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02094|- 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 9 warna hijau dengan no IMEI1:
02095|356721780879525 IMEI2: 356721780879533 No HP 082211898103
02096|Dirampas untuk negara;
02097|- 1  (satu)  buku  paspor  an  YOSEP  RAINTOBY  dengan  no.  Paspor
02098|E0519550
02099|Dikembalikan kepada Terdakwa;  
02100|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-
02101|masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);  
02102|
02103|Kamis
02104|
02105|5
02106|
02107|2025
02108|
02109|Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Dr.
02110|Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.,
02111|dan Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
02112|
02113|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 12 Juni
02114|2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
02115|oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,
02116|serta  dihadiri  oleh  Yekti  Widhy  Wisesaningsih,  S.H.,  Penuntut  Umum  dan
02117|
02118|Hakim Anggota,           Hakim Ketua,
02119|Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.                            Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.
02120|Alfianus Rumondor, S.H., M.H.