01230|Nomor  65/PUU-VIII/2010 yang  bersifat final  dan  mengikat, terkait  makna
01231|Saksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01232|Hukum  Acara  Pidana  telah  terdapat  perluasan,  hal  mana  menurut
01233|Mahkamah  arti  penting  Saksi  bukan  terletak  pada  apakah  dia  melihat,
01234|mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada
01235|relevansi  kesaksiannya  dengan  perkara  pidana  yang  sedang  diproses,
01236|sehingga  keterangan  Saksi  dalam  suatu  perkara  tindak  pidana  dapat
01237|dipergunakan  sepanjang  terdapat  relevansi  dengan  perkara  pidana
01238|dimaksud  dan  dalam  perkara  ini  Hakim  berpendapat  keterangan  Saksi
01239|Rostina  (nenek  Anak  korban)  dan  Saksi  Muttiara  Zulfahmi  telah  relevan
01240|dengan apa yang terungkap di Persidangan, oleh karena itu dalil pembelaan
01241|Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;
01242|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal -
01243|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01244|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01245|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01246|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggungjawab
01247|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi penjatuhan
01248|pidana kepada Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi
01249|Anak, bahwa Anak masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga
01250|menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada  Anak  seperti  yang  akan
01251|disebutkan dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik dan adil
01252|tidak saja kepada Anak tersebut, namun juga adil bagi orang tua dan adil
01253|bagi masyarakat;
01254|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E
01255|UU  RI  No.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
01256|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang
01257|Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
01258|
01259|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain memuat ketentuan
01260|pidana  penjara,  juga  memuat  ketentuan  pidana  denda  yang  bersifat
01261|kumulatif, maka Anak juga harus dijatuhi pidana denda;
01262|Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (3) Undang - undang No mor
01263|11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa
01264|apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan
01265|denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01266|Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (2) Undang - undang No mor
01267|11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa
01268|Pidana  pelatihan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan
01269|paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
01270|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  hasil  Litmas terhadap
01271|Anak, yang  memberikan  rekomendasi  agar  Anak  diberi  sanksi  berupa
01272|tindakan  yaitu  Anak  dikembalikan  Ke  Orangtua  (AKOT),  namun  setelah
01273|menilai  seluruh  fakta  dipersidangan  Hakim  berpendapat  lain  dengan
01274|pertimbangan  Perbuatan  Anak  sangat  bertentangan  dengan  nilai -  nilai
01275|agama dan nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat.
01276|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  21  huruf  a  walaupun
01277|mengutamakan  pengembalian  Anak  kepada  orangtua/wali  namun  dalam
01278|pasal 70 menjelaskan bahwa memberikan kewenangan kepada Hakim untuk
01279|menjatuhkan Tindakan apabila dinilai lebih tepat untuk memberikan efek jera
01280|yang  proposional  memastikan  perubahan  perilaku  anak  dan  melindungi
01281|Masyarakat  dari  potensi  residivisme,  sehingga  Hakim  berpendapat  lebih
01282|tepat  apabila  Anak  menjatuhkan  Tindakan  berupa  Pelatihan  Kerja  di
01283|BRSAMPK  (Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan
01284|Khusus) Makassar.
01285|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01286|persidangan berupa : 1 (satu) pasang baju anak berwarna kuning bergambar
01287|paweranger,  yang  telah  disita  secara  sah  menurut  hukum,  maka
01288|dikembalikan kepada Anak korban melalui orangtuanya saksi MUTTIARA
01289|ZULFAHMI;
01290|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri  Anak, maka
01291|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan
01292|keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh
01293|ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang  - Undang Hukum Acara
01294|Pidana, yaitu sebagai berikut :
01295|Keadaan   yang memberatkan:
01296|
01297|- Perbuatan  Anak bertentangan  dengan  nilai -  nilai  agama  dan  nilai
01298|kesusilaan yang hidup di masyarakat;
01299|Keadaan  yang meringankan:
01300|- Anak belum pernah dipidana;
01301|Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri
01302|Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas
01303|rasa  benci,  melainkan  sebagai  tindakan  hukum  yang  bersifat  mendidik
01304|(edukatif),  yang  termasuk  didalamnya  mendidik  masyarakat  secara
01305|keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan
01306|masyarakat,  oleh  karena  itu  Hakim berpendapat  pidana  yang  dijatuhkan
01307|terhadap diri Anak telah dipandang tepat dan adil;
01308|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
01309|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01310|Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17
01311|tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
01312|Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01313|2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
01314|2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01315|Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  serta   peraturan
01316|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01317|
01318|MENGADILI:
01319|1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
01320|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membujuk  Anak  melakukan
01321|perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
01322|2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa Tindakan Pelatihan Kerja di
01323|BRSAMPK  (Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan
01324|Khusus)  Makassar selama 10 (sepuluh)  bulan  dan  Pengganti Denda
01325|Pelatihan Kerja selama 2 (dua) Bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi
01326|Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Makassar;
01327|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01328|- 1 (satu) pasang baju anak berwarna kuning bergambar poweranger;
01329|Dikembalikan  kepada  Anak  korban  melalui  orangtuanya  saksi
01330|MUTTIARA ZULFAHMI;
01331|4. Membebankan  kepada  Anak membayar  biaya  perkara  sejumlah
01332|Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);
01333|
01334|Kamis
01335|
01336|8  Mei 2025
01337|
01338|2025
01339|
01340|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8  Mei 2025 , oleh
01341|Fita Juwiati, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, dan
01342|
01343|Muhtar,S.H
01344|
01345|   Panitera Pengganti,      Hakim,
01346|       Muhtar, S.H.                                                  Fita Juwiati, S.H., M.H