00435|- Bahwa sejak bulan September 2024 T erdakwa mulai mengekploitasi seksual
00436|saksi melalui Open BO;
00437|- Bahwa benar T erdakwa juga pernah menyetubuhi saksi;
00438|- Bahwa peran T erdakwa dan Sdr. Sdr.RIAN RAMDANI bin TOPANG DAENG
00439|BUANG adalah mencarikan tamu untuk open BO atau melakukan hubungan
00440|badan di Her Mandiri Guest House;
00441|- Bahwa  Rp.450.000,-  yang  diterima  oleh  anak  korban  (YULIANA
00442|SALSABILA) dari Open BO.
00443|- Bahwa  dari Rp.450.000,- Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- yang
00444|diterima oleh T erdakwa.
00445|- Bahwa T erdakwa yang membuka kamar di Her Mandiri Guest House;
00446|- Bahwa dalam satu hari saksi 2 sampaidengan 3 kali mendapat Open BO.
00447|T erhadap keterangan Saksi, T erdakwa memberikan pendapat keterangan
00448|Saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;
00449|
00450|Menimbang bahwa T erdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
00451|yang pada pokoknya sebagai berikut:
00452|- Bahwa  T erdakwa  tahu  dihadapkan  ke  persidangan  karena  terkait
00453|Perdagangan  orang  atau  secara  ekonomi  atau  seksual  terhadap  anak  dan
00454|persetubuhan anak dibawah umur atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah
00455|umur;
00456|- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024
00457|sekitar jam 01.00 Wita, di Her Mandiri Guest House ,Jl.Syarifuddin Yoes No.88
00458|Sepinggan Kec.Balikpapan Selatan;
00459|Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Bpp
00460|
00461|- Bahwa peran T erdakwa dan Sdr. Sdr.RIAN RAMDANI bin TOPANG DAENG
00462|BUANG adalah mencarikan tamu untuk open BO atau melakukan hubungan
00463|badan di Her Mandiri Guest House;
00464|- Bahwa yang diterima oleh saksi korban (YULIANA SALSABILA) dari Open
00465|BO adalah sebesar Rp.450.000,-;
00466|- T erdakwa yang menentukan tarif untuk Open BO yang diterima oleh saksi
00467|korban (YULIANA SALSABILA);
00468|- Bahwa dari Rp.450.000,- Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- yang
00469|diterima oleh T erdakwa;
00470|- Bahwa T erdakwa yang membuka kamar di Her Mandiri Guest House;
00471|- Bahwa benar T erdakwa pacaran dengan saksi korban;
00472|- Bahwa T erdakwa dua kali menyetubuhi saksi korban;
00473|- Bahwa T erdakwa tahu kalau umur saksi korban 14 tahun Ketika T erdakwa
00474|melakukan eksploitasi seksual kepada saksi korban;
00475|- Bahwa dengan mengunakan media Michat T erdakwa menawarkan saksi
00476|korban sebagai Open BO);
00477|
00478|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti  sebagai
00479|berikut:
00480|1. 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy A04e berwama hitam dengan nomor
00481|serial  R9RTB05R78N  serta  nomor  imei  1:  352129771329910  dan  imei  II:
00482|352507721329918;
00483|2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y28 berwama oranye senja dengan
00484|nomor imei I: 869281077135917 dan imei II: 869281077135909;
00485|3. 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy A14 5G berwarna hitam dengan nomor
00486|serial  R9CW301SZEP  serta  nomor  imei  1:  351998830958435  dan  imei  II:
00487|359538360961219;
00488|4. Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang
00489|Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. 
00490|
00491|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00492|bersesuaian, keterangan T erdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang
00493|bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00494|- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam
00495|01.00 Wita, di  Guest House Her Mandiri jalan Syarifudin yoes Kec.  Balikpapan
00496|Selatan kota Balikpapan;
00497|Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Bpp
00498|
00499|- Bahwa peran T erdakwa dan Sdr. Sdr.RIAN RAMDANI bin TOPANG DAENG
00500|BUANG  membantu  Anak  Korban  mencarikan  pelanggan  untuk  open  BO
00501|(melakukan hubungan badan) di Guest House Her Mandiri mengunakan media
00502|Michat;
00503|- Bahwa T erdakwa yang menentukan tarif untuk Open BO yang diterima oleh
00504|Saksi Korban dan T erdakwa yang membuka kamar di Her Mandiri Guest House;
00505|- Bahwa pembayaran jasa open BO tersebut sebesar Rp. 450.000,00 (empat
00506|ratus lima puluh ribu rupiah);
00507|- Bahwa dari Rp.450.000,00 Pembayaran jasa open BO tersebut, T erdakwa
00508|mendapatkan Rp.50.000,00 sampai dengan Rp.100.000,00;
00509|- Bahwa T erdakwa yang memesan kamar di Her Mandiri Guest House;
00510|- Bahwa Saksi Korban berumur 14 tahun umur dan T erdakwa tahu kalau umur
00511|saksi korban 14 tahun Ketika T erdakwa melakukan eksploitasi seksual kepada
00512|saksi korban;
00513|- Bahwa T erdakwa berpacaran dengan saksi korban dan pernah menyetubuhi
00514|saksi korban;
00515|- Bahwa dalam satu hari Anak Korban mendapatkan 2 sampai dengan 3 kali
00516|Open BO;
00517|
00518|Menimbang bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00519|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
00520|fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua
00521|sebagaimana diatur dalam 76I Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 T ahun 2014 tentang
00522|Perubahan atas UU RI Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI
00523|Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
00524|Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002
00525|tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00526|1. Setiap orang;
00527|2. Dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,
00528|atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap
00529|Anak;
00530|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00531|mempertimbangkan sebagai berikut:
00532|Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;
00533|Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata
00534|“Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994
00535|tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja
00536|yang harus dijadikan terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek
00537|Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Bpp
00538|
00539|hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini
00540|dikarenakan  setiap  orang  dianggap  mampu  melakukan  tindakan  hukum  kecuali
00541|undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki,
00542|Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai
00543|dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut
00544|berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai
00545|diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah
00546|T erdakwa  Adeh  Junaidi  Bin  (Alm)  Sengsong  merupakan  orang  yang  dimaksud
00547|sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
00548|Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa
00549|seseorang yang bernama Adeh Junaidi Bin (Alm) Sengsong dengan identitas telah di
00550|bacakan lengkap di depan persidangan;
00551|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan  keterangan
00552|T erdakwa  sendiri  di  persidangan  didapati  fakta  bahwa  dalam  perkara  ini  yang
00553|diajukan di persidangan adalah Adeh Junaidi Bin (Alm) Sengsong dan bukan orang
00554|lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana T erdakwa
00555|telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan
00556|berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas T erdakwa yang didakwa
00557|melakukan perbuatan pidana adalah Adeh Junaidi Bin (Alm) Sengsong sehingga
00558|T erdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan
00559|pidana;
00560|Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, T erdakwa
00561|berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak
00562|manapun juga, oleh karenanya terhadap diri T erdakwa haruslah dianggap mampu
00563|bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut;
00564|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka
00565|dengan demikian Unsur "Setiap Orang” telah telah  terbukti secara sah menurut
00566|hukum;
00567|Ad.2.  Unsur  “dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh
00568|melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi
00569|dan/atau seksual terhadap anak”;
00570|Menimbang yang dimaksud dengan dilarang adalah suatu perbuatan yang
00571|disamping  bertentangan  dengan  Undang-Undang  juga  bertentangan  dengan
00572|kewajiban hukum pelaku atau menghalangi orang untuk melakukan sesuatu atau
00573|memerintahkan supaya sesuatu tidak dilakukan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu
00574|menyimpulkan terlebih dahulu terkait perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang
00575|berdasarkan sub-unsur ini;
00576|Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Bpp
00577|
00578|Menimbang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam sub-unsur ini adalah
00579|“menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  meyuruh  melakukan,  atau  turut  serta
00580|melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau sexsual terhadap anak”.
00581|Menimbang bahwa eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap
00582|Anak tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu
00583|keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi;
00584|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  secara  ekonomi
00585|sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 66 UU RI No. 35 T ahun 2014
00586|T entang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  T entang
00587|Perlindungan  Anak adalah  tindakan dengan  atau  tanpa persetujuan Anak  yang
00588|menjadi  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
00589|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
00590|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan
00591|hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
00592|memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan
00593|keuntungan materiil.
00594|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  secara  seksual
00595|sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 66 UU RI No. 35 T ahun 2014
00596|T entang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  T entang
00597|Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
00598|organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
00599|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
00600|Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga
00601|dengan barang bukti terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat
00602|bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan
00603|saksi dan pengakuan T erdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya bahwa
00604|T erdakwa melakukan pemesanan dan pembayaran terhadap kamar nomor 106 pada
00605|Guest House Her Mandiri  yang digunakan Anak Korban untuk menerima tamu,
00606|menentukan tarif untuk open BO yang diterima oleh Saksi Korban, dan mencarikan
00607|pelanggan untuk open BO di Guest House Her Mandiri mengunakan aplikasi Michat;
00608|Menimbang  bahwa  T erdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan
00609|mendapatkan imbal jasa sebesar  Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupaih) sampai
00610|dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang pembayaran jasa open BO
00611|yang di peroleh Anak Korban sebesar Rp.450.000,00 per 1 (satu) orang pelanggan
00612|yang dihadirkan oleh T erdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi Korban  dalam
00613|satu hari bisa mendapatkan 2 sampai dengan 3 kali pelanggan. Selain mendapatkan
00614|imbalan jasa, T erdakwa juga memperoleh keuntungan dengan menyetubuhi Saksi
00615|Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Bpp
00616|
00617|Korban. Berdasarkan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa
00618|perbuatan T erdakwa mengandung motif eksploitasi ekonomi dan seksual;
00619|Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 6402-LT-
00620|16052016-0112 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala
00621|Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Anak Korban
00622|lahir  tanggal  1  Juli  2010  sehinga  masih  berusia  14  (empat  belas)  tahun  saat
00623|perbuatan tersebut terjadi dan mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang
00624|Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 T ahun
00625|2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang
00626|belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam
00627|kandunga.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Saksi Korban masih tergolong Anak;
00628|Menimbang  selanjutnya  dalam  Undang-undang  Nomor  11  T ahun  2012
00629|tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak
00630|pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18
00631|(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
00632|ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
00633|Menimbang  bahwa  ketika  yang  menjadi  korban  adalah  anak,  maka
00634|meskipun anak memberikan persetujuan, namun persetujuan tersebut diberikan oleh
00635|orang yang tidak cakap demi hukum. Oleh karena itu dalam proses pembuktiaan di
00636|pengadilan, persetujuan anak tidak dijadikan dasar untuk menghilangkan elemen
00637|eksploitasi secara ekonomi dan seksual pada anak. Sepanjang eksploitasi secara
00638|ekonomi dan seksual telah tejadi pada anak, maka harus dianggap persebuhan
00639|tersebut memenuhi unsur Pasal 76 I Undang-Undang RI No. 35 T ahun 2014 tentang
00640|Perubahan UU RI Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
00641|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  diatas  yang
00642|dihubungkan dengan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti serta fakta hukum
00643|maka disimpulkan bawah T erdakwa telah melakukan dan menyuruh melakukan
00644|eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak Korban yang  masih
00645|berusia 14 (empat belas) tahun saat perbuatan tersebut terjadi dengan melakukan
00646|pemesanan kamar 106 pada  Guest House Her Mandiri  dan membayar kamar
00647|tersebut untuk digunakan Anak Korban menerima dan melayani tamu, menentukan
00648|tarif  untuk open BO yang diterima oleh Anak Korban, dan mencarikan pelanggan
00649|untuk open BO di Guest House Her Mandiri dengan mengunakan aplikasi Michat
00650|yang  dari  perbuatan  tersebut  T erdakwa  memperoleh  keuntungan  sebesar
00651|Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupaih) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari
00652|uang pembayaran jasa open BO yang di peroleh Anak Korban;
00653|Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Bpp
00654|
00655|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka
00656|menurut Majelis Hakim unsur  “melakukan dan menyuruh melakukan eksploitasi
00657|secara  ekonomi  dan/atau  seksual  terhadap  Anak”  ini  telah  terbukti  secara  sah
00658|menurut hukum;
00659|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76I Jo Pasal 88 UU
00660|RI Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 T ahun 2002
00661|tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan
00662|Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
00663|atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka
00664|T erdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00665|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. 
00666|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00667|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
00668|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  T erdakwa  mampu
00669|bertanggung jawab, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
00670|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00671|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00672|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00673|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00674|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00675|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone
00676|merk Galaxy A04e berwama hitam dengan nomor serial R9RTB05R78N serta nomor
00677|imei 1: 352129771329910 dan imei II: 352507721329918, 1 (satu) unit Handphone
00678|merk VIVO Y28 berwama oranye senja dengan nomor imei I: 869281077135917 dan
00679|imei  II: 869281077135909  dan  1 (satu)  unit Handphone  merk  Galaxy  A14  5G
00680|berwarna  hitam  dengan  nomor  serial  R9CW301SZEP  serta  nomor  imei  1:
00681|351998830958435 dan imei II: 359538360961219  yang telah dipergunakan untuk
00682|melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas
00683|untuk dimusnahkan; 
00684|Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 400.000,00 (empat
00685|ratus  ribu  rupiah)  dengan  pecahan  uang  Rp.  100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)
00686|sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai
00687|nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
00688|negara; 
00689|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00690|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00691|meringankan T erdakwa;
00692|Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Bpp
00693|
00694|Keadaan yang memberatkan:
00695|- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
00696|- T erdakwa sebelumnya pernah dihukum;
00697|Keadaan yang meringankan:
00698|- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali
00699|perbuatannya;
00700|Menimbang bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah