03198|Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Gandusari,
03199|Kabupaten Blitar;
03200|69) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03201|YULIATIN, NIK: 3505154807850002, alamat Dusun Sukosewu, RT. 01
03202|RW. 08, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
03203|
03204|70) 1  (satu)  lembar  tangkapan  layar  /  screenshots  Perjanjian
03205|Penempatan  an.  YULIATIN,  NIK:  3505154807850002,  alamat  Dusun
03206|Sukosewu.  RT.  01  RW.  08,  Desa  Sukosewu,  Kecamatan  Gandusari,
03207|Kabupaten  Blitar,  dengan  pekerjaan  Caregiver  Zhongxin  Human
03208|Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka Putra;
03209|71) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03210|SELA AGUSTIN ANGGRAINI, NIK: 3505104508060001, alamat Dusun
03211|Tegalrejo,  RT.  003  RW.  011,  Desa  Sawentar,  Kecamatan  Kanigoro,
03212|Kabupaten Blitar;
03213|72) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03214|THERESIA  SUNARMI,  NIK:  3505084203780003,  alamat  Dusun
03215|Kalidahu, RT. 19 RW. 08, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten
03216|Blitar;
03217|73) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03218|YENI, NIK: 3505106204000002, alamat Lingkungan Jajar, RT. 005 RW.
03219|006, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
03220|74) 1  (satu)  bendel  copy Perjanjian  Penempatan  an. YULIATIN,  NIK:
03221|3505154807850002,  alamat  Dusun  Sukosewu,  RT.  01  RW. 08,  Desa
03222|Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan pekerjaan
03223|Caregiver Zhongxin Human Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka
03224|Putra dengan negara tujuan penempatan Taiwan;
03225|barang bukti tersebut adalah bukti untuk melakukan tindak pidana namun
03226|atas permintaan dari Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut tetap
03227|terlampir dalam berkas perkara, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
03228|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
03229|beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
03230|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
03231|mengajukan  pembelaan  tertanggal  3  Juni  2025,  yang  pada  pokoknya
03232|mengajukan permohonan keringanan hukuman,  Majelis Hakim menilai oleh
03233|karena  seluruh  unsur  dalam  dakwaan  alternatif pertama  Penuntut Umum
03234|telah terpenuhi dalam diri Terdakwa namun oleh karena di persidangan tidak
03235|ditemukan  bukti  yang  menerangkan  bahwa  CPMI dan  PMI  yang  telah
03236|berangkat ke luar negeri  tersebut telah diberangkatkan melalui Terdakwa,
03237|terkait dengan penandatanganan kontrak, pemberangkatan dan penempatan
03238|Tenaga  Kerja  Indonesia  bukanlah  tanggung  jawab  Terdakwa  karena
03239|Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan akses soal hal tersebut, dengan
03240|kata lain Terdakwa hanya sebagai Petugas Lapangan (PL), dalam hal ini
03241|justru Sdri. LAILA NURHANA Als. LALA dan Sdri. SITI FATIMAH Als. Eyel
03242|yang  mengaku  seorang  Agency  Singapura  adalah  orang  yang  berperan
03243|
03244|penting menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri namun sayangnya
03245|Penyidik Polres Blitar tidak optimal melakukan pengembangan perkara dan
03246|hanya  menjerat  Petugas  Lapangan  (berkaitan  dengan  penandatanganan
03247|kontrak  dan  proses  penempatan  Tenaga  Kerja  bukan  domain  Terdakwa
03248|melainkan  peran  dari  Sdri.  LAILA NURHANA Als.  LALA dan  Sdri.  SITI
03249|FATIMAH Als. Eyel), Terdakwa tidak mengetahui berkaitan pemotongan gaji
03250|maupun kontrak kerja dari Saksi THERESIA SUNARMI serta Terdakwa tidak
03251|pernah  menerima  uang  dari  pemotongan  gaji  tersebut,  berkaitan  dengan
03252|pemotongan gaji tersebut merupakan kesepakatan maupun perjanjian antara
03253|Saksi THERESIA SUNARMI, Saksi YULIATIN, Saksi PRISILIA DEWI Binti
03254|SISWANTO  dan  Saksi  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  Sdri.  LAILA
03255|NURHANA Als.  LALA maupun  Sdri.  SITI  FATIMAH  Als.  Eyel,  Terdakwa
03256|bukanlah  pelaku  yang  menyuruh  melakukan  tindak  pidana  (doenpleger)
03257|dalam hal ini melakukan pemberangkatan untuk penempatan tenaga kerja
03258|migran  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI,  Saksi  YULIATIN,  Saksi
03259|PRISILIA DEWI Binti SISWANTO dan Saksi SELA AGUSTIN ANGGRAINI,
03260|yang  diketahui  dalam  faktanya  adalah  Saksi  THERESIA SUNARMI  yang
03261|secara nyata mendatangi Terdakwa untuk mencari info persyaratan untuk
03262|menjadi Tenaga Kerja Wanita yang oleh Terdakwa kemudian dibantu proses
03263|administrasi  dan  cek  Kesehatan,  akan  tetapi  yang  memproses  maupun
03264|pemberangkatan, kontrak kerja dan tempat kerja  (job desk)  di luar negeri
03265|(Singapura)  adalah  Sdri.  LAILA  NURHANA  Als.  LALA  dan  Sdri.  SITI
03266|FATIMAH  Als.  Eyel  (yang  sayangnya  Penyidik  Polres  Blitar  tidak  optimal
03267|melakukan pengembangan perkara  a quo ) dalam hal ini Terdakwa hanya
03268|sebatas  perantara  informasi  maupun  perbantuan  untuk  kelengkapan
03269|dokumen – dokumen tersebut (Medepleger) serta Terdakwa bukanlah aktor
03270|intelektual  dari  pemberangkatan  Saksi  THERESIA  SUNARMI,  Saksi
03271|YULIATIN,  Saksi  PRISILIA  DEWI  Binti  SISWANTO  dan  Saksi  SELA
03272|AGUSTIN ANGGRAINI, dari 4 (empat) Calon Tenaga Kerja Indonesia, satu
03273|orang  yaitu  THERESIA SUNARMI  telah  terbukti  bekerja  dan  kembali  ke
03274|Indonesia  dalam  keadaan  sehat,  sedangkan  3  (tiga)  orang  lainnya  yaitu
03275|YULIATIN, PRISILIA DEWI Binti SISWANTO, SELA AGUSTIN ANGGRAINI
03276|sejatinya kepada Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal percobaan tindak
03277|pidana membantu penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia karenanya
03278|ketiga  orang  tersebut  belum  sempat  diberangkatkan  (masih  di  Blitar),
03279|perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membantu para
03280|pencari kerja ditengah sulitnya lapangan pekerjaan, Terdakwa adalah tulang
03281|
03282|punggung  keluarga, Terdakwa  terus  terang  mengakui  perbuatannya  serta
03283|mengaku  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya,
03284|sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat
03285|dikabulkan,  selanjutnya  untuk  alasan  peringanan  seperti  hukuman  pada
03286|Terdakwa  bukanlah  dimaksud  untuk  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan
03287|Terdakwa  melainkan  sebagai  pembinaan  dan  pembelajaran  agar  menjadi
03288|pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata –
03289|mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat
03290|kembali kedalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal -
03291|hal  tersebut  sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan
03292|hukuman atas kesalahan Terdakwa;
03293|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Tuntutan  Pidananya
03294|meminta  kepada  Majelis  Hakim  agar  terdakwa  dijatuhi  Pidana  Penjara
03295|Selama  5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
03296|dimana terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa keberatan
03297|dalam  pembelaannya  bahwa  tuntutan  tersebut  sangat  berat  dan  tidak
03298|mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, bahwa tuntutan pidana yang
03299|dituntutkan kepada diri Terdakwa dirasa sangatlah berat, penjatuhan vonis
03300|pidana  haruslah  sesuai  dengan  tingkat  /  derajat  kesalahan  dan
03301|penghukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan filosofi pemidanaan
03302|modern  yaitu  penjatuhan  hukuman  vonis  pidana  bukan  sebagai  sebuah
03303|pembalasan (vergeldingstheorien) tetapi lebih bersifat edukatif, korektif dan
03304|preventif sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku seseorang agar bisa
03305|kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik (sebagaimana teori
03306|retributive), juga meminta agar Pengadilan Negeri Blitar menjaga konsistensi
03307|putusan agar tidak terjadi disparitas putusan,  maka kini sampailah kepada
03308|berapa lamanya hukuman   ( sentencing atau staftoemeting  ) yang dianggap
03309|paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan
03310|kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan
03311|yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah
03312|cukup  memadai  ataukah  dipandang  terlalu  berat,  ataukah  masih  kurang
03313|sepadan  dengan  kesalahan  terdakwa,  maka  untuk  menjawab  pertanyaan
03314|tersebut  di  sini  merupakan  kewajiban  Majelis  untuk  mempertimbangkan
03315|segala sesuatunya selain dari aspek  yuridis yang telah dikemukakan di atas,
03316|salah  satunya  yaitu  aspek  policy/filsafat pemidanaan  guna  melahirkan
03317|keadilan  dan   menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan
03318|(sentencing of disparity ), dan aspek model Sistem Peradilan   Pidana yang
03319|
03320|ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis
03321|perlu  uraikan  dan  jelaskan  dalam  rangka  sebagai  pertanggungjawaban
03322|Majelis  kepada  Masyarakat,  Ilmu  Hukum  itu  sendiri,  rasa  keadilan  dan
03323|kepastian  hukum, Negara  dan  Bangsa  serta  Demi  Keadilan  Berdasarkan
03324|Ketuhanan Yang Maha Esa ;
03325|              Menimbang, bahwa policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan
03326|keadilan  dan   menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan
03327|(sentencing of disparity ), yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada
03328|dasarnya  pidana dijatuhkan semata  -  mata bukan   bersifat pembalasan
03329|sebagaimana diintrodusir TEORI RETRIBUTIF akan tetapi pidana dijatuhkan
03330|hendaknya  juga  berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau
03331|pemulihan dan kegunaan bagi  diri si pelaku tindak pidana sebagaimana
03332|hakekat  TEORI  REHABILITASI,   TEORI  DETTERENCE   dan   DOEL
03333|THEORIE.   Konkretnya   pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai
03334|TEORI RETRIBUTIF, TEORI REHABILITASI,  TEORI DETTERENCE  dan
03335|DOEL  THEORIE  sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal
03336|dengan terminologi   ‘FILSAFAT INTEGRATIF’.  Pada asasnya secara global
03337|dan  representatif   aspek   POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN   hendaknya
03338|melahirkan  keadilan  dan  menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal
03339|pemidanaan ( sentencing of disparity  ) antara pelaku tindak pidana dengan
03340|pelaku  lainnya  yang  kapasitas  peran  dalam  tindak  pidana,  karakter  dan
03341|motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen.  Dari dimensi
03342|demikian  ini  maka  walaupun  setiap  perkara  bersifat  kasuistik  hendaknya
03343|sedapat  mungkin  menurut  hukum  pidana  modern  tidak  terjadi  disparitas
03344|dalam pemidanaan ( Sentencing of disparity )  sehingga dalam penegakan
03345|hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa
03346|lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa perkara identik telah diadili
03347|oleh Pengadilan Negeri  Blitar  akan tetapi  justru telah  mendapat tuntutan
03348|pidana yang berbeda antara satu pelaku  dengan pelaku lainnya oleh satu
03349|lembaga Penuntut  dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
03350|Blitar  maka  untuk  itu  Majelis  berpendirian  putusan  yang  akan  dijatuhkan
03351|tidaklah membangun dimensi adanya disparitas dalam hal pemidanaan ;
03352|Menimbang,  bahwa  dari  aspek  model  Sistem  Peradilan    Pidana
03353|yang  ideal  bagi  Indonesia  maka  hendaknya  dianut   ASPEK  MODEL
03354|KESEIMBANGAN  KEPENTINGAN  ATAU  “DAAD-DADER  STRAFRECHT”,
03355|bukanlah mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan orientasi  CRIME
03356|CONTROL MODEL (CCM), DUE PROCESS  MODEL (DPM)  atau FAMILY
03357|MODEL. Pada asasnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H. dalam bukunya :
03358|
03359|“KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA”, halaman  4 maka  CRIME CONTROL
03360|MODEL tidak  cocok  karena  model  ini  berpandangan  tindakan  bersifat
03361|represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana,
03362|DUE PROCESS MODEL tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat
03363|“anti-authoritarian  values”,  sedangkan  MODEL  FAMILY  atau  “FAMILY
03364|MODEL” dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu “ offender oriented”
03365|sehingga korban relatif kurang diperhatikan secara serius.  Oleh karena itu,
03366|dengan  dimensi  yang  demikian  Majelis  menyadari   sepenuhnya  model
03367|hukum  pidana  INDONESIA   yang  dianut  seperti  halnya  model  hukum
03368|BELANDA  yang  bersifat  “dader-strafrecht  oriented”  atau  orientasi  pada
03369|pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem
03370|model AMERIKA hakekatnya relatif kurang memadai sehingga  Majelis Hakim
03371|dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum ( rechtsvinding) dengan
03372|melakukan  penjatuhan  pidana  berdasarkan  model  “ DAAD-DADER
03373|STRAFRECHT”, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada
03374|adanya  keseimbangan  kepentingan  i.c.  putusan  pemidanaan  Majelis  ini
03375|sanksinya  berorientasi  kepada   perlindungan  kepentingan   NEGARA,
03376|KEPENTINGAN MASYARAKAT, KEPENTINGAN INDIVIDU, KEPENTINGAN
03377|PELAKU TINDAK PIDANA DAN KEPENTINGAN KORBAN KEJAHATAN ;
03378|Menimbang,  bahwa  dengan  bertitik  tolak  aspek  sebagaimana
03379|tersebut  di  atas  maka  Majelis  berpendirian  bahwa  tindak  pidana  yang
03380|dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut
03381|bukanlah  merupakan  pembalasan  sesuai  dengan  TEORI  RETRIBUTIF
03382|melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF  atau
03383|lebih  tegas  lagi  pidana  dijatuhkan  bukan  untuk   menurunkan  martabat
03384|seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf
03385|agar  tidak  melakukan  perbuatan  tersebut  lagi  sesuai  TEORI/FILSAFAT
03386|INTEGRATIF  dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;
03387|Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis  dan  aspek
03388|policy/filsafat pemidanaan  guna  melahirkan  keadilan  dan   menghindari
03389|adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek
03390|model Sistem Peradilan   Pidana yang ideal bagi INDONESIA maka majelis
03391|berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat
03392|dan untuk itu  tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas
03393|diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini
03394|menurut  hemat  majelis  telah  cukup  adil,  memadai,  argumentatif  dan
03395|manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;
03396|
03397|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri
03398|Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP , maka
03399|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang
03400|meringankan;
03401|- Perbuatan Terdakwa tidak melindungi pekerja Migran Indonesia dari
03402|perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,
03403|kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia,
03404|serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
03405|Keadaan yang meringankan:
03406|- Terdakwa belum pernah di hukum;
03407|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
03408|mengulangi lagi;
03409|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
03410|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
03411|pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal
03412|222 KUHAP , Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara
03413|(gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
03414|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
03415|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
03416|Indonesia dan Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
03417|Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang  – undangan lain
03418|yang bersangkutan;
03419|
03420|MENGADILI:
03421|1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO Bin SUYANI terbukti secara sah
03422|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak
03423|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia“;
03424|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
03425|pidana  penjara  1  (satu) Tahun  dan  7 (tujuh)  Bulan dan pidana  denda
03426|sebesar               Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan
03427|ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
03428|pidana kurungan selama                  3 (tiga) bulan;
03429|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa
03430|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03431|
03432|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03433|5. Menetapkan barang bukti berupa:
03434|- 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor E6188502 atas nama
03435|THERESIA SUNARMI;
03436|- 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 82708723 atas nama THERESIA
03437|SUNARMI tanggal 25 Juni 2024;
03438|- 1  (satu)  bendel  fotokopi  Surat  Tanda  Tamat  Belajar  atas  nama
03439|THERESIA SUNARMI;
03440|- 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 09902015 atas nama YULIATIN
03441|tanggal 04 November 2024;
03442|- 1  (satu)  bendel  asuransi  jiwa  "Singlife"  Singapore,  the  insured
03443|person: YULIATIN;
03444|dikembalikan kepada Saksi YULIATIN;
03445|- 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82808582  atas  nama  SELA
03446|AGUSTIN ANGGRAINI tanggal 11 November 2024;
03447|- 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor: E8972284 atas nama
03448|SELA AGUSTIN ANGGRAINI;
03449|- 1  (satu)  buah  KTP asli  atas  nama  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
03450|dengan NIK: 3505104508060001;
03451|- 1 (satu) lembar Ijazah asli SMP tahun pelajaran 2020 / 2021 atas
03452|nama  SELA  AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  No.  DN-05/D-
03453|SMP/K13/1404589;