04498|melepas mahasiswa dengan surat masuk dan Surat keluar kepada instansi
04499|ketika anak itu selesai dikembalikan ke fakultas;
04500|- Bahwa Magang di Fakultas Hukum berbeda dengan Kuliah Kerja Nyata
04501|(KKN), magang tidak menghilangkan kewajiban KKN, kalau KKN itu UPT
04502|KKN ada di universitas. Kalau magang itu kepada fakultas berbeda beda
04503|kurikulumnya. Berbeda magang anak teknik dengan magang anak Hukum.
04504|Output luaran dari magang dan KKN tersebut adalah legal skill karena di
04505|fakultas hukum kita berbeda dengan eksak yang menjadi labor. Misalnya
04506|labor kimia, fisika. Kami kita punya laboratorium hukum yang didalamnya
04507|mengasah hukum acara praktek, legal drafting, legal kontrak, sehingga
04508|anak ini ketika tamat dia bisa sebagai user di stakeholder dapat diterima
04509|Baik;
04510|- Bahwa Kajian kenapa kampus memilih satu negara, atau misalnya kalau
04511|ada fakultas  hukum, kenapa  memberikan  kesempatan  magang  kepada
04512|mereka  di  pengadilan  atau  di  kejaksaan  artinya  pihak  kampus  sudah
04513|mengkaji apa manfaat yang akan kita peroleh pada output keluarannya.
04514|Bahkan sekarang kementerian tidak hanya sekedar MOU atau PKS. Harus
04515|
04516|ada laporan implementasi Dari PKS dan MOU tersebut. Jadi kerjasama
04517|menjadi bagian salah satu yang harus ditingkatkan yang menjadi output
04518|perguruan tinggi untuk meningkatkan skills mahasiswanya;
04519|- Bahwa  Prinsip-prinsip  hukum  pidana  yang  sudah  disesuaikan  dengan
04520|KUHP nasional. Jadi ada perbedaan antara KUHP baru dengan KUHP
04521|yang masih berlaku dengan KUHP yang baru. Prinsip-prinsip di dalam
04522|ketentuan umum itu harus clear terlebih dahulu dalam satu perbuatannya.
04523|Apa yang dimaksudkan? Jadi ketika kita mengacu kepada materi pokok
04524|dalam  hukum  pidana,  tindak  pidana,  kemudian  pertanggungjawaban
04525|pidana dan pemidanaan, maka itu harus jelas terlebih dahulu apa yang
04526|akan. Ketika kita mengatakan misalnya ini sebagai suatu perbuatan atau
04527|masuk  kepada  ranah  yang  dilarang  atau  ranah  yang  memang
04528|diperbolehkan, untuk delik omisi dan delik komisi dalam hukum pidana
04529|memang tidak terlepas dari ada aturan hukum yang baik (legalitas);
04530|- Bahwa Keadaan tertentu dalam buku yang ahli tulis tersebut dalam artian
04531|Fokus salah satunya ada Covid. yang mana dalam keadaan tertentu ia
04532|sebagai elemen paling menentukan delik intinya. elemen delik yang dalam
04533|hal ini dia bisa sebagai pemberat pidana, bisa sebagai peringan pidana.
04534|Intinya, ketika suatu keadaan yang tidak biasa atau darurat, maka berlaku
04535|juga hukum darurat. Itu yang dimaksud dengan keadaan tertentu;
04536|- Bahwa Jadi kalau mengkaitkan dengan prinsip tersebut, kita tahu bahwa
04537|hukum pidana itu adalah last resort (ultimum remidum). contoh Undang-
04538|Undang  Lingkungan  Hidup  itu  dicantumkan  primum  remediun.  Jadi
04539|pemulihan keadaan semula kerusakan lingkungan itu bukanlah restorative.
04540|Kalau restoratif kan pemulihan, tapi justru di undang undang lingkungan
04541|hidup itu sebagai pidana tambahan. sedangkan kalau pada posisi hukum
04542|pidana  menjaga  sebagai  ultimum  remedium  ada  di  dalam  KUHP atau
04543|undang undang khusus di luar KUHP ada undang undang. Pidana atau
04544|undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana. salah satu
04545|cirinya adalah Ketika undang undang administrasi 3 bab sebelum penutup
04546|dan bab peralihan ada ketentuan pidana. di atas Ketentuan pidana itu
04547|selalu ada sanksi administratif atau sanksi mekanisme penyelesaian di luar
04548|pengadilan  keperdataan.  Nah,  maka  pidana  itu  dia  sebagai  the  last
04549|reasort.  Ketika  selesai  dengan  penyelsaian  administrasi  ataupun  di
04550|keperdataan, maka tidak bisa lagi diterapkan pidana. misalnya teguran
04551|lisan/tertulis  tidak  diindahkan  maka  dijatuhkan  pidana  pencabutan  izin.
04552|
04553|Pencabutan izin adalah pidana Pokok, pencabutan izin bagi perusahaan
04554|Artinya sama pidana mati bagi orang perorangan;
04555|- Bahwa Pencabutan izin bagi badan itu adalah pidana pokok. Tetapi kalau
04556|ini  sudah  terlaksana  atau  adanya  mekanisme  penyelesaian  di  luar
04557|pengadilan  dengan  perdamaian,  mediasi  ataupun  dalam  hal  karena
04558|perusahaan itu cenderung dia ingin melakukan arbitrase, tidak ingin masuk
04559|ke dalam pengadilan disamping proses yang panjang memakan waktu,
04560|kemudian  juga  tingkat  kepercayaan  publik,  dan  itu  dia  hitung  sebagai
04561|kerugian  yang  jauh  lebih  besar.  Immaterial  dibandingkan  kerugian
04562|materialnya. Maka tidak boleh aturan tersebut langsung melompat kepada
04563|hukum pidana ketika dia sudah selesai di administrasi atau di perdata.
04564|tidak terbuka ruang difilter pidana baik itu benar atau salah;
04565|- Bahwa Eksploitasi itu ada apabila ada pelaku mendapatkan keuntungan
04566|yang tadi Ahli jelaskan sebelumnya, dan memuat unsur melawan hukum di
04567|dalamnya;
04568|- Bahwa  Suatu  perbuatan  itu  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang
04569|melanggar ketentuan pidana atau dalam artian unsur tindak pidana ya ada
04570|unsur  subyektifnya,  kemudian  ada  kesalahannya.  Kemudian  terkait
04571|dengan  pertanggungjawaban  pidananya.  Kemudian  tempat,  waktu
04572|melakukan  dan  keadaan  tertentu.  Nah,  kalau  tadi  dikatakan  dengan
04573|modus, berarti kan itu. Tujuan, dalam artian bentuk untuk mencapai tujuan.
04574|Nah, kita punya pengetahuan, teori, kehendak dan pengetahuan William
04575|dan Wright. Dan itu mutlak harus. Secara keseluruhan terbukti bahwa si
04576|pelaku punya kehendak dalam melakukan tindak pidana tersebut dan dia
04577|punya pengetahuan atas akibat yang dilakukan dari tindak pidana tersebut;
04578|- Bahwa  Kehendak  melakukan  tindak  pidana,  apabila  Dikaitkan  dengan
04579|tindak pidana. maksudnya adalah seseorang yang hendak menjual orang
04580|itu, orang tersebut secara pribadi memperoleh keuntungan dari orang yang
04581|Dia jual Karena tadi tindak pidana perdagangan orang. Trafiking TPPO ini
04582|adalah eksploitasi. Dia bisa juga dikatakan sebagai bentuk modern slavery.
04583|Perbudakan secara modern artinya menggunakan yang dinamakan tadi
04584|perdagangan.  Orang  mengeksploitasi  orang  untuk  tujuan  eksploitasi
04585|tersebut mendapatkan keuntungan, maka di situ harus ada eksploitasi atau
04586|tidak di situ untuk korban tindak pidana perdagangan orang;
04587|- Bahwa Dalam Pasal 55 ayat 1 kesatu ini diperlukan pertemuan niat jahat
04588|antara para pelaku ini untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
04589|konteksnya mensrea dan aktus reus itu mutlak harus ada ketika diyakini
04590|
04591|bahwa  dia  sebagai  pelaku.  Mensrea/  niat  jahat  dan  ketercelaanya
04592|kemudian perbuatan mana yang punya kausalitas hubungan akibat dari
04593|awal sampai dengan terlaksananya tindak pidana tersebut. kalau dikaitkan
04594|dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 itu berkaitan dengan tuntutan yang ada: ada
04595|dia  menyuruh  melakukan  dan  turut serta  melakukan.  Maka  ketika  ada
04596|didakwakan atau pengenaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, maka
04597|harus dijelaskan didetailkan. Misalnya pelaku A 55 ayat 1 ke 1 apa peran
04598|melakukan,  menyuruh,  melakukan  atau  turut  serta  melakukan.  Apabila
04599|dalam surat dakwaan itu tidak ditentukan apa perannya, surat dakwaan
04600|menjadi kabur karena peranan 55 ayat 1 saat ini tidak tidak akan mungkin
04601|1 orang, karena kalau turut serta sudah pasti lebih dari 1 ya tidak akan
04602|mungkin 1 orang 2 orang atau lebih dari itu sebagai melakukan menyuruh
04603|melakukan aku turut serta melakukan. Harus dibedakan ketika pelakunya
04604|lebih  dari  dua,  satu,  dua  dan  tiga,  maka  satu  peranannya  atau  dua
04605|peranannya  apa?  Tiga  peranannya  apa  dia  bisa  sama?  Bisa  berbeda
04606|beda.  Karena  itu  konsekuensi  akibat  hukumnya  pada  ancaman
04607|pemidanaan nanti;
04608|- Bahwa Penerapan Pasal 48 UU TPPO adalah ultimum remedium hukum
04609|pidana  yang  ahli  sampaikan  di  awal.  ultimum  remedium  itu  langsung
04610|pidana di akhir. Pandangan Ahli dalam hukum pidana dan acara pidana
04611|nya ketika dia  menjuntokan Pasal  48  TPPU  tentang restitusi. Restitusi
04612|hanya bisa diberikan Tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada ahli
04613|waris. Pendefinisian korban adalah korban tindak pidana. maka, apabila
04614|terbukti  tindak  pidana  yang  didakwakan  tadi  kemudian  dalam  putusan
04615|hakim terbukti itu harus dicantumkan sebagai pembayaran restitusi. Tapi
04616|apabila yang dimaksud dengan restitusi itu terkait dengan kerugian materil
04617|dan imateril, Hal hal yang lain di dalam Pasal 48 tersebut Dia sebagai
04618|restitusi korban tindak pidana, maka harus didudukkan kembali. Kalau di
04619|keperdataan  ada  kompensasi  namanya,  maka  kalau  ini  ranah  perdata
04620|tidak bisa disambungkan ke ranah pidana. Kalau dia sudah diselesaikan
04621|secara kekeluargaan, tidak masuk pidana;
04622|- Bahwa  Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  itu  dia  extraordinary.
04623|Artinya Dalam artian bagaimana korban tindak pidana perdagangan dalam
04624|Undang undang tindak Pidana perdagangan orang itu ada 10 kategori
04625|tindak  pidana  yang  bisa  kita  jelaskan  dari  ketentuan  dari  pasal  2  nya
04626|sampai dengan selanjutnya. Korban tindak pidana perdagangan orang itu
04627|punya  ciri  khas  yang  berbeda  beda.  Artinya  karena  extraordinary,  Dia
04628|
04629|bukanlah korban tindak pidana secara umum, melainkan secara khusus
04630|misalnya ketika dia terkena eksploitasi seksual, artinya dia mendapatkan
04631|eksploitasi secara seksual. Ahli juga pernah dimintakan pendapat terkait
04632|ada  kasus  pornografi  asusila  yang  dalam  hal  ini  mucikari,  tapi  juga
04633|dibenturkan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  korbannya
04634|adalah anak artinya Kita tidak bisa juga mengatakan itu Saksi itu korban
04635|atau pelaku. Tapi memang ketika dia dikumpulkan ternyata ditemukan dia
04636|dieksploitasi. Artinya, ada orang yang mengambil manfaat atas eksploitasi
04637|tubuh  seksualnya.  maka  itulah  posisi  ketika  dia  sebagai  korban  tindak
04638|pidana perdagangan. Kita lahir dalam hal undang undang perlindungan
04639|Saksi  dan  Korban.  Itu  juga  membawa  konsekuensi  lahirnya  Lembaga
04640|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi ada perlindungan terhadap
04641|Saksi dugaan ketika dia menjadi korban dari tindak pidana. Misalnya, dia
04642|dipulihkan  mental  jiwanya,  kemudian  diletakkan  di  rumah.  Aman  tidak
04643|dipertemukan  dengan  pelaku.  Persidangan  bersifat  terpisah.  Ketika  dia
04644|dihadirkan sebagai Saksi korban. kemudian yang penting dalam hukum
04645|pidana, pemulihan terhadap Saksi ini harus tuntas. Harus tuntas Karena
04646|bukan tidak mungkin ketika negara abai terhadap perlindungan Saksi dia
04647|akan  berpotensi  menjadi  calon  pelaku  di  masa  depan.  Contoh  kasus
04648|asusila sodomi, pencabulan ketika di tracking riwayat. Kenapa dalam ilmu
04649|kriminologi  seseorang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  faktor
04650|lingkungan  keluarga  ataupun  ekonomi,  Ternyata  di  masa  lampau  dia
04651|pernah menjadi korban. Nah, itulah dalam perspektif hukum pidana kita.
04652|Kuhp yang masih berlaku itu masih pada hal pokoknya tindak pidana,
04653|pertanggungjawaban,  pidana  pidana  dan  pemidanaan.  Tapi  KUHP  kita
04654|yang baru yang akan melakukan 2026 itu sudah mulai menempatkan ada
04655|posisi korban dalam sistem peradilan pidana jadi artinya disamping ketika
04656|negara dalam hal Jaksa Penuntut umum mewakili korban untuk menuntut
04657|seseorang yang melakukan tindak pidana, dia juga diberikan hak dalam
04658|memulihkan apa kerugian yang dideritanya. Jadi sejalan sambil dengan
04659|proses  hukumnya  berjalan  kepada  situasi  ini  menjadi  tanggung  jawab
04660|negara sehingga korban ini harus tuntas sampai dengan undang undang
04661|perlindungan Saksi dan Korban sampai dengan penukaran identitas KTP
04662|itu dimungkinkan maka ia tidak lagi menjadi hutang negara ketika dimasa
04663|yang akan datang. Pelaku ternyata adalah korban yang dulu belum selesai
04664|di pulihkan oleh negara;
04665|
04666|- Bahwa Dalam hukum pidana itu pembatasannya pada melawan hukum.
04667|Artinya, ketika seseorang keluar dari satu wilayah teritorial kita Indonesia
04668|kepada  negara  lain,  itu  dengan  izin  terkait  dengan  administrasinya.
04669|kemudian  misalnya  seperti  akan  berlibur  misalnya,  akan  ada  suatu
04670|konferensi  itu  berbeda  izin  yang  diberikan.  Contohnya  seperti  ini  di
04671|Universitas  Andalas.  salah  satu  konsekuensi  kita  menteri  yang  lama
04672|Nadiem Makarim Bidang 1 Rektor Wakil Rektor 1 bidang akademik itu
04673|mempunyai program MBKM ASEAN. Artinya, MBKM itu Tidak hanya sektor
04674|studi, dunia usaha, dunia industri yang ada di skala perusahaan Karena
04675|beda  beda  penilaian  poinnya,  Salah  satunya  dia  bisa  pergi  magang
04676|dengan adanya kerjasama MoU dengan universitas yang lain. kemarin
04677|rektor baru memperpanjang MoU dengan Gifu University di Jepang. selain
04678|itu juga ada kredit learning, Mahasiswa kita bertukar. Universitas lain atau
04679|bisa  juga  ada  dalam  bentuk  double  degree. Artinya  tiga  tahun  di  sini,
04680|kemudian  satu  tahun  di  luar  negeri.  Sekarang  kita  punya  ISMA
04681|International Student Mobility Activity. Artinya, ISMA itu dibiayai oleh Dikti
04682|ada full funding, ada co funding artinya bahwa program tersebut ketika dia
04683|menjadi koordinator dari dunia pendidikan yang akan meningkatkan, maka
04684|itu masuk ke dalam hal yang memang diatur dalam regulasi itu;
04685|- Bahwa Kata eksploitasi itu harus dibuktikan, dalam hukum pidana terkait
04686|dengan wilayah kehendak dan pengetahuan, itu mutlak harus ada di dalam
04687|pemuktian kesalahan dari unsur subjektif dari Pidana;
04688|- Bahwa Ahli mengajar hukum pidana khusus dalam materi pidana-pidanaan
04689|orang,  kita  meminta  setiap  mahasiswa  itu  punya  keputusan,  mencari
04690|keputusan,  menganalisa  keputusan,  sehingga  kita  kaya  atas  isu-isu
04691|analisa hukum pidana orang. Bagaimana perbedaan bentuk dakwaan itu
04692|punya  konsekuensi  berbeda-beda?  Ketika  dia  dakwaan  subsidiaritas,
04693|dakwaan primer harus dibuktikan. Ketika salah satu unsur tidak terbukti,
04694|maka  tidak  punya  paling  sulit  pembuktiannya  dan  juga  dengan  acara
04695|pidana  yang  lebih  keras  biasanya.  Tapi  kalau  dakwaan  alternatif,  dia
04696|adalah  memilih. Tapi  kalau  Ahli  bisa  menilai  dalam  artian  konteks  Ahli
04697|sebagai akademisi, tidak pada konteks menilai dakwaan, tindak pidana
04698|pedagangan orang itu sesuatu yang kompleks. Dia extraordinary, artinya
04699|tindakan juga harus ekstra, ancaman pidananya juga lebih berat dibanding
04700|yang  lain,  dan  dia  juga  ada  penjatuhan  pidana  denda.  Maka,
04701|kekompleksitasan dari tindak pidana pedagangan orang itu harus secara
04702|kali, harus dibuktikan dalam bentuk perbuatannya, apakah terpenuhi atau
04703|
04704|tidak.  Tidak  bisa  dipakai  istilahnya  secara  satu  jaga-satu.  Harus
04705|didudukkan,  pasal  didakwaan,  harus  dibuktikan  secara  cermat,  teliti,
04706|sehingga dakwaan itu tidak bersifat kabur. Atau kalau sudah lewat dari
04707|esensi,  itu  dia  terbukti  atau  tidak  dakwaan  yang  dibuktikan  di  dalam
04708|persidangan;
04709|- Bahwa Ada yang dinamakan dengan jurisprudensi, artinya pada perkara
04710|yang  sama,  yang  ada  kemiripan  objeknya,  kemudian  ada  hakim  wajib
04711|untuk  melakukan  penemuan  hukum.  Legal  Reasoning.  Dalam  artian,
04712|ketika pada satu kasus itu tidak boleh ada penyamaan dari kasus yang
04713|lain,  karena  kasus  itu  berbeda-beda.  Dalam  artian,  ketika  untuk  satu
04714|perkara itu harus secara pembuktian apa yang ada di persidangan, maka
04715|berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, berdasarkan pasal 185 KUHAP
04716|ditambah dengan fakta persidangan terbukti atau tidak, dan perbuatannya
04717|melawan hukum secara pidana atau tidak;
04718|- Bahwa  Seperngetahuan  ahli  belum  ada  putusan  pengadilan  yang
04719|memutus perkara perdagangan orang terkait magang ini;
04720|- Bahwa Terkait covid merupakan keadaan tertentu itu, kita tidak pernah
04721|terbayang ketika COVID-19 2020 sampai 2023, selesainya ada namanya
04722|PSBB, PPKM, atau yang lain-lain pembatasan-pembatasanan. Tapi dalam
04723|hal ini kita melihat pada dia terjadi bencana secara masak. Tidak hanya
04724|nasional,  tapi  internasional.  Tapi  kalau  dikonteksikan  kepada  hukum
04725|pidana, misalnya kita punya pencurian atau pada malam hari, huru-hara,
04726|keadaan  longsor,  bencana  alam,  maksudnya  ada  sifat  pemberat
04727|kesecelaan pada saat bencana itu dilakukan. Bagaimana dengan COVID-
04728|19, itu tadi yang Ahli katakan, kebetulan penelitian Ahli berkaitan dengan
04729|dasar  pemberat  pidana,  yang  salah  satunya  puunjinya  adalah  pada
04730|keadaan tertentu  COVID-19. Kalau Ahli  bisa berpendapat ketika  kasus
04731|korupsi jual batubara mentri sosial, itu bantuan COVID menurut Ahli itu
04732|layak  untuk  mencapai  keadaan tertentu, artinya  dia sebagai  pemberat.
04733|Kesecelaan pada pembuatan bencana bukan melihat bencana alam atau
04734|bencana non-alam. Yang kita atur adalah, yang masih ada dalam aturan
04735|adalah bencana alam. Maka disitulah butuh adanya penelitian hukum oleh
04736|Hakim,  bahwa  sifat  kesecelaan  bencana  alam  yang  dipandang  bukan
04737|tentang alam ataupun non-alam, karena selama ini kita tidak kenal dengan
04738|bencana  non-alam,  baik  sifat  kesecelaan.  Kemudian  bagaimana  itu
04739|sebagai pemberat pidana? Korupsi dalam keadaan tertentu seperti yang
04740|panggil oleh Ahli. Bagaimana dia sebagai peringan? Ketika ada kasus, kita
04741|
04742|mendengar  ada  Jaksa  melakukan  restorative  justice,  kepada  kelas
04743|pencurian, bapak-bapak yang mencuri handphone. Karena tuntutan anak
04744|sekolah  yang  harus  satu  anak  satu  kelas  itu  representatif  handphone
04745|adalah sebagai satu tong. Maka anak-anak lebih dari satu atau dua tidak
04746|punya  handphone  untuk  kepentingan  Google  Meet  atau  Zoom  atau
04747|teknologi, dia mencuri semata-mata untuk itu. Maka itu juga dipandang
04748|sebagai  hal  yang  meringan.  Jadi  disitulah  bentuk  keadaan  sebagai
04749|elementery delit, bukan berstandar delit atau delikan;
04750|- Bahwa  COVID-19  itu  bisa  meringankan  pendanaan  dalam  hal  ketika
04751|misalnya,  dalam  COVID-19  itu  tidak  boleh  dilakukan,  kita  tidak  boleh
04752|mobilitas sosial secara massal. Itu kita tidak kenal ketika misalnya kenapa
04753|bepergian  ke  luar  negeri  diatur,  kenapa  keluar  dari  luar  negeri  harus
04754|dikarantina. Dalam waktu 40 hari, kemudian untuk, sorry, dalam waktu 2
04755|minggu, kemudian ada ketentuan pidanan. Artinya lagi-lagi ada ketentuan
04756|pidana.  Bagaimana  tentang  COVID-19  tersebut?  Kita  harus  melihat
04757|bencana, bencana dunia ya, namanya pandemi. Ketika lumpuh semua
04758|ekonomi  yang  paling  wisata,  kemudian  semua  kementerian  harus  ada
04759|refocusing  anggaran  untuk  20%  kepada  pemulihan,  semua  penelitian
04760|berbasis kepada COVID-19. Artinya kita butuh secara cepat sesuatu yang
04761|tidak pernah kita bayangkan, kita harus berdamai dan beradaptasi dengan
04762|daerah tersebut. Sehingga berlaku lah tadi ketika misalnya ada wagah
04763|negara Indonesia atau wagah negara asing yang keisolir, dalam artian
04764|keisolir, keisolasi, tidak bisa pulang karena memang ketentuan berlaku
04765|pada negara tersebut. Tidak ada izin kembang, misalnya harus dengan
04766|ujian, harus dengan vaksin. Kita dulu vaksin 1 kali tidak cukup, vaksin 2
04767|kali sampai ada juga vaksin 3 kali. Harus ada setiap kembang itu positif
04768|negatifnya.  Nah  itu  memang  ketentuan  penerbangan.  Ketika  dia
04769|kemaslahatan umum, hukum publik yang berbicara;
04770|- Bahwa Pertama, Setiap tahun Perguruan Tinggi diperiksa oleh inspektorat.
04771|maka  itu  secara  berkelanjutan  (Continue)  dilakukan.  Kedua,  Ketika
04772|kebutuhan tinggi melaksanakan kegiatannya, Yang salah satunya adalah
04773|magang sebagai bagian dari kurikulum dan peningkatan skill mahasiswa.
04774|Maka harus dilihat pihak pertama adalah kebutuhan tinggi Pihak kedua,
04775|siapa  yang  akan  menerima  anak  magang.  mahasiswa  yang  akan
04776|melakukan magang. Hal serupa juga terjadi di fakultas hukum magang