01519|diberikan kepada KOSIM (DPS) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
01520|sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah merupakan komisi untuk
01521|Terdakwa,  selanjutnya  setelah  Terdakwa  menerima  uang  tersebut  Terdakwa
01522|langsung  memberikan  uang  tunai  kepada  KOSIM  sebesar  Rp.9.000.000,00
01523|(sembilan  juta  rupiah),  dimana  kemudian  pada  bulan  April  2023  Terdakwa
01524|menerima kabar dari ELLA FIERZA MAULANA MOHAMAD OHORELLA (ALM)
01525|Alias ELA kalau WARTI dapat diterbangkan minggu depan, yang kemudian pada
01526|hari yang telah ditentukan lalu Terdakwa menjemput WARTI dirumah WARTI yang
01527|beralamat  di  Desa  Krangkeng  Blok  Kubur  Rt.  003/001  Kec  Krangkeng  Kab
01528|Indramayu  dengan  menggunakan  sepeda  motor  honda  grand  legenda  warna
01529|
01530|hitam dan Terdakwa langsung membonceng WARTI ke cirebon menuju rumah
01531|ELLA FIERZA MAULANA MOHAMAD OHORELLA (ALM) ALIAS ELA tersebut,
01532|dimana sesampainya Terdakwa dan WARTI di rumah ELLA FIERZA MAULANA
01533|MOHAMAD OHORELLA (ALM) ALIAS ELA lalu Terdakwa menyerahkan WARTI
01534|kepada  ELLA FIERZA MAULANA MOHAMAD  OHORELLA (ALM)  ALIAS  ELA
01535|yang  beralamat  di  kasepuhan  Cirebon  untuk  selanjutnya  diterbangkan  ke
01536|Malaysia sebagai pembantu rumah tangga;
01537|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam perkara
01538|ini,  diketahui  pula  bahwa  WARTI  akhirnya  pulang  dari  Malaysia  oleh  karena
01539|WARTI sakit dan pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa kepadanya tidak sesuai
01540|dengan keadaan yang sebenarnya, dimana sampai kemudian WARTI pulang ke
01541|Indonesia tersebut terjadi pada tahun 2024 setelah WARTI bekerja selama 2
01542|(dua) tahun di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga yang diberangkatkan
01543|oleh Terdakwa tersebut, dimana WARTI mengabarkan kepada keluarga bahwa
01544|dirinya  ingin  pulang  ke  Negara  Indonesia  karena  pada  saat  bekerja  korban
01545|WARTI hanya mendapatkan gaji Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan dari
01546|yang dijanjikan korban WARTI akan mendapatkan gaji Rp. 5.000.000 (lima juta
01547|rupiah)  perbulan  selain  itu  korban  WARTI  ketika  ingin  menelepon  atau
01548|berkomunikasi dengan orangtuanya atau keluarganya tidak diperbolehkan oleh
01549|majikannya sehingga korban WARTI sering bersembunyi ketika menelepon atau
01550|berkomunikasi dengan orangtuanya dan keluarganya akibatnya membuat korban
01551|WARTI tidak betah dan sempat kabur dari rumah majikannya dan pada saat
01552|korban  WARTI kabur  dari  rumah  majikannya  tersebut korban WARTI , namun
01553|karena Saksi RASTA Bin TARSINA tidak memiliki biaya untuk kepulangannya jadi
01554|WARTI hanya bisa pasrah tetap tinggal di Negara Malaysia, yang kemudian salah
01555|satu tetangga WARTI memberitahu kepada Saksi RASTA Bin TARSINA untuk
01556|meminta  bantuan  kepada  PATAH  yang  mana  PATAH  dikenal  bisa  membantu
01557|kepulangan PMI yang berada di luar negeri, kemudian istri Saksi RASTA Bin
01558|TARSINA (Saksi  TANIROH)  datang  ke  rumah  PATAH  dan  meminta  bantuan,
01559|kemudian  PATAH  membantu  kepulangan  WARTI  dengan  cara  menghubungi
01560|saudaranya yang berada di Malaysia yaitu SUWUD, namun pada saat itu Saksi
01561|SUWUD menalangi uang pembelian tiket sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta
01562|lima ratus ribu rupiah), yang akhirnya SUWUD meminjamkan uang kepada Saksi
01563|RASTA Bin TARSINA untuk pembelian tiket kepulangan WARTI tersebut, dimana
01564|untuk melunasi hutang kepada SUWUD akhirnya Saksi RASTA Bin TARSINA
01565|menjual  kambing  dan  gabah  Saksi  RASTA  Bin  TARSINA  namun  hanya
01566|mendapatkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
01567|dan telah diserahkan kepada istri SUWUD dan masih kurang Rp 3.000.000,00
01568|
01569|(tiga juta rupiah), yang kemudian  pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024
01570|sekira pukul 15.00 WIB melalui Bandara Kertajati–Majalengka, WARTI pulang ke
01571|rumahnya  di  Desa  Krangkeng  Blok  Kubur  Rt.  003/001  Kec  Krangkeng  Kab
01572|Indramayu dari  Malaysia  dan  WARTI  sudah  menunjukan  tanda-tanda  tidak
01573|normal atau memiliki gangguan kejiwaan  hingga mengalami perawatan di RSUD
01574|Kabupaten Indramayu ,  dimana  setelah kepulangan WARTI, Saksi  RASTA Bin
01575|TARSINA menjual kambing peliharaan Saksi RASTA Bin TARSINA dan gabah
01576|milik Saksi RASTA Bin TARSINA dan mendapatkan uang sebesar Rp 7.500 000,-
01577|(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada isteri SUWUD sebagai
01578|pengganti tiket namun uang tersebut masih kurang sebesar Rp. 3.000.000, lagi
01579|yang harus Saksi RASTA Bin TARSINA bayarkan nanti belakangan;
01580|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, diketahui
01581|pula  bahwa  WARTI  tidak  terdaftar  sebagai  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01582|(CPMI),  tidak  terdaftar  pada  Sistem  Kartu  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (KTLN
01583|BP2PMI), tidak terdaftar pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
01584|(SISTOKLN) dan paspor  atas nama  WARTI  dengan nomor paspor : C8945549
01585|tidak terdaftar di SISTOKLN, sehingga keselamatan WARTI menjadi terancam
01586|akibat  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan  yang  dialaminya  akibat
01587|perbuatan  Terdakwa  demi  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial  yang
01588|diperoleh Terdakwa, dimana dalam perkara ini diketahui pula bahwa Terdakwa
01589|tidaklah pula memiliki Surat Ijin Prekrutan (SIP) dari Badan Perlindungan Pekerja
01590|Migran Indonesia (BP2MI) dan ijin dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
01591|(PJTKI) dan Terdakwa tidak terdaftar pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
01592|Indramayu untuk merekrut, memperkerjakan dan memberangkatkan WARTI ke
01593|Malaysia sebagai pembantu rumah tangga;
01594|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, diketahui
01595|pula bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang fee atau uang keuntungan hasil
01596|merekrut  WARTI  sebagai  CPMI  sebesar  Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)
01597|sebagai upah dari ELLA FIERZA MAULANA MOHAMAD OHORELLA (ALM) Alias
01598|ELA yang merupakan perwakilan PT. SAKINAH yang beralamat di bekasi yang
01599|sering memproses CPMI seperti WARTI untuk pekerjaan keluar negeri;
01600|Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  perundang-undangan,  pemerintah
01601|dapat mengirimkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke luar
01602|negeri asalkan pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja tersebut sesuai dengan
01603|undang – undang no 18 tahun 2017 tentang penempatan tenaga kerja Migran
01604|Indonesia di perbolehkan penempatan di Negara Malaysia untuk bekerja di sector
01605|Informal dan Formal, yang dalam perkara ini WARTI bekerja pada sektor informal
01606|sebagai  pembantu  rumah  tangga. dimana  dalam  perkara  ini, ternyata  proses
01607|
01608|pemberangkatan WARTI untuk bekerja di Negara Malaysia dengan menggunakan
01609|JP (Journey Performed Visa) yang hanya berlaku 6 bulan yang mana seharusnya
01610|diperuntukkan untuk  pemberangkatan wisata/turis dan bukanlah untuk bekerja
01611|secara sah sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia sebagaimana isyarat
01612|dari peraturan perundang-undangan tersebut;
01613|Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini ,
01614|diketahui  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  telah  mengakibatkan  WARTI
01615|tersebut tereksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  tepatnya  di
01616|Malaysia  untuk  dijadikan  budak,  dimana  akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut
01617|WARTI tidak hanya dirugikan secara materil maupun non materilnya, namun dari
01618|Surat  Keterangan  dari  RSUD  Kabupaten  Indramayu,  tanggal  10  Maret  2025
01619|bahwa WARTI adalah  pasien di poli  jiwa  RSUD Indramayu sejak tanggal  13
01620|Desember  2024  sampai  dengan  sekarang  dengan  nomor  medical  record
01621|2262751 akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
01622|Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
01623|atas, maka dengan demikian unsur  “ Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01624|wilayah negara Republik Indonesia ”, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini
01625|menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;
01626|Ad. 4.     Unsur Setiap   korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya  
01627|berhak memperoleh restitusi  ;  
01628|Menimbang bahwa oleh sebagaimana kaidah Pasal 182 ayat (3), dan 4
01629|KUHAP, maka Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada
01630|Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
01631|Menimbang bahwa unsur keempat ini merupakan kaidah hukum yang
01632|mengatur keadaan causa akibat adanya perbuatan materil oleh subjek hukum
01633|pelaku;
01634|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
01635|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01636|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01637|ahli warisnya;
01638|Menimbang bahwa Kaidah Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun
01639|2007  tentang   Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, mengatur
01640|bahwa Restitusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian
01641|atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk
01642|tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang
01643|diderita  korban  sebagai  akibat  perdagangan  orang;  yang  diberikan  dan
01644|dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak
01645|pidana perdagangan orang;
01646|
01647|Menimbang  bahwa  unsur  keempat  ini  disusun  dengan  konstruksi
01648|alternatif  yaitu  hak  memperoleh  restitusi  kepada  Setiap  korban  tindak  pidana
01649|perdagangan  orang  atau  hak  memperoleh  restitusi  kepada  ahli  waris  korban
01650|tindak pidana perdagangan orang;
01651|Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Setiap
01652|korban tindak pidana perdagangan orang in casu dikualifikasikan kepada subjek
01653|hukum yakni WARTI;
01654|Menimbang bahwa  in casu  Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban
01655|Republik  Indonesia  Nomor  A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III  Tahun  2025  tentang
01656|Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 Maret 2025  dan  Surat Lembaga Perlindungan
01657|Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-1748/4.1.IP/LPSK/03/2025
01658|tanggal 19 Maret 2025  telah mengeluarkan surat tentang penghitungan besar
01659|biaya yang diderita WARTI pada pokoknya adalah  Rp. 25.000.000,- (dua puluh
01660|lima  juta  rupiah)  yang  diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat
01661|diajukan dalam penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK;
01662|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan
01663|pula memperhatikan Surat-surat dari  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01664|Republik Indonesia dengan biaya restitusi yang diperolehj atas nama WARTI Rp.
01665|25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut,  maka unsur “ Setiap korban
01666|tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh
01667|restitusi’ ini telah pula terpenuhi secara sah;
01668|Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam
01669|Nota Pembelaannya telah memuat permohonan untuk keringanan hukuman atas
01670|diri  Terdakwa, maka  Majelis  Hakim  setelah  mempertimbangkan  tentang  berat
01671|ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berpendapat sudah
01672|sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dinilai proporsional akibat penderitaan
01673|yang  dialami  WARTI  maupun  terhadap  perasaan  hati  masyarakat  dengan
01674|didasarkan  kepada  asas  keadilan  hukum,  asas  kepastian  hukum  dan  asas
01675|kemanfaatan hukum, sehingga mengenai permoh onan Terdakwa tersebut akan
01676|dipertimbangkan  dalam keadaan yang meringankan bagi  Terdakwa  dan  melalui
01677|penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan;
01678|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  seluruh  unsur-unsur
01679|diatas,  setelah  Majelis  Hakim  mengkaji  pengertian  dan  uraian  unsur-unsur
01680|tersebut dihubungkan  dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa,  dan keterangan
01681|terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam
01682|pemeriksaan  persidangan  maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  uraian
01683|unsur-unsur dari  Dakwaan Pertama, Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI
01684|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01685|
01686|Orang (TPPO) tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dari
01687|pemeriksaan  persidangan  dan  telah  terpenuhi  secara  sah  menurut  hukum ,
01688|sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan
01689|terhadap  diri  maupun  perbuatan  Terdakwa  tersebut,  maka  Terdakwa,  serta
01690|ditambah  keyakinan  Majelis  Hakim,  dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan
01691|tindak  pidana  “ Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
01692|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01693|Republik Indonesia, korban berhak memperoleh Restitusi ” dan oleh karena itu
01694|Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  sesuai  dengan  perbuatan  Terdakwa   yang
01695|telah terbukti itu;
01696|Menimbang, bahwa  oleh karena  dakwaan pertama  Pasal 4 Jo. Pasal 48
01697|Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01698|Perdagangan  Orang  (TPPO) telah  terpenuhi dan terbukti  sebagaimana  telah
01699|dipertimbangkan  di  atas,  maka  sebagaimana  bentuk  dakwaan  yang  bersifat
01700|alternatif, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;  
01701|Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara
01702|ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang
01703|yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga
01704|tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun
01705|alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu
01706|sudah  selayaknya  dan  seadilnya  apabila  Terdakwa  bertanggung  jawab  atas
01707|kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP  Jo. Pasal 193
01708|Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana;
01709|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara
01710|akumulasi  memuat  pidana  denda,  dengan  pidana  denda  paling  sedikit
01711|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
01712|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka terhadap Terdakwa haruslah
01713|pula dijatuhi pidana denda;
01714|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
01715|hal  hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai
01716|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  maka  Terdakwa  harus
01717|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01718|Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
01719|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01720|Orang,  selain  adanya  pidana  pokok  berupa  pidana  penjara,  dalam  undang-
01721|undang  ini  ditentukan  pula  adanya  denda  sejumlah  uang,  sehingga  karena
01722|Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  didakwakan
01723|kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula
01724|
01725|untuk membayar denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang
01726|tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sesuai dengan ketentuan dalam
01727|pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01728|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila denda tidak dapat
01729|dibayar  oleh  Terdakwa  maka  terhadap  Terdakwa  dijatuhi  kurungan  pengganti
01730|denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;
01731|Menimbang  bahwa  sebagaimana  kaidah  Pasal  50  Undang-Undang
01732|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01733|Perdagangan Orang, mengatur pada Ayat:
01734|(1) Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  restitusi  kepada  pihak  korban  tidak
01735|dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam
01736|Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut
01737|kepada pengadilan;
01738|(2) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan  surat
01739|peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi
01740|kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
01741|(3) Dalam  hal  surat  peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak
01742|dilaksanakan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan
01743|memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana
01744|dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
01745|(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana
01746|kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun; 
01747|Menimbang, b ahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum telah memuat
01748|pengajuan Restitusi akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban
01749|WARTI  dirugikan ,  sehingga  meminta  perlindungan  kepada  Lembaga
01750|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  yang  mana  berdasarkan  penilaian
01751|Restitusi oleh LPSK berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01752|Republik  Indonesia  Nomor  A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III  Tahun  2025  tentang
01753|Penilaian  Ganti  Rugi  tanggal  17  Maret  2025  maupun  Surat  Lembaga
01754|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-
01755|1748/4.1.IP/LPSK/03/2025  tanggal  19  Maret  2025  tersebut,  maka  penilaian
01756|restitusi  tersebut adalah  sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
01757|yang  diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat  diajukan  dalam
01758|penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK;   
01759|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  tersebut,  setelah  Majelis
01760|Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan
01761|dihubungan  dengan  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01762|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01763|
01764|Orang dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
01765|Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
01766|Perlindungan Terdakwa dan Korban,  maka menurut Majelis Hakim korban yang
01767|bernama  WARTI  cukup  berhak  untuk  mendapatkan  Restitusi  karena  telah
01768|mengalami  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  disebabkan  akibat  dari
01769|perbuatan Terdakwa, sehingga karena itu Permohonan Restitusi tersebut layak
01770|dan patut untuk dikabulkan;