02197|menggunakan video tersebut sebagai alat untuk mengancam dan memaksa
02198|Anak Korban agar mau datang ke rumah Anak III untuk melakukan hubungan
02199|badan  pada  peristiwa  yang  ketiga,  di  mana  yang  mengeluarkan  ancaman
02200|adalah Anak II dengan menggunakan handphone Anak I;
02201|Menimbang,  bahwa  Anak  Korban  memberikan  keterangan  di
02202|persidangan bahwa setelah itu banyak nomor yang tidak Anak Korban kenal
02203|mengirimkan  pesan  ancaman  ke  Whatsapp  Anak  Korban  bahwa  akan
02204|menyebarkan  video  Anak  Korban,  lalu  pesan  tersebut  tidak  dibalas  dan
02205|nomornya  diblokir  oleh  Anak  Korban  namun  berikutnya  tetap  ada  yang
02206|mengirimkan pesan ke Whatsapp Anak Korban dengan menggunakan nomor
02207|baru sehingga Anak Korban merasa trauma dan takut, sering menangis sendiri
02208|di  kamar dan tidak mau  diajak berbicara, tidak mau makan  dan  tidak  mau
02209|minum dan akhirnya Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut ke Saksi 2
02210|selaku ibu Anak Korban;
02211|Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa
02212|dari fakta yang terungkap di persidangan, keberadaan Anak Korban di tempat
02213|terjadinya hubungan badan tersebut adalah di luar kehendak dan kemauan dari
02214|Anak  Korban,  sebab  Anak  Korban  mau  datang  ke  tempat  tersebut  karena
02215|merasa takut dengan ancaman bahwa video Anak Korban akan disebarkan, dan
02216|
02217|meskipun Para Anak hanya mengakui ancaman tersebut hanya disampaikan 1
02218|(satu) kali saja dan setelahnya Anak Korban sendiri yang menghapus video
02219|tersebut di handphone Anak I, namun hal tersebut tidak menghilangkan fakta
02220|bahwa Anak Korban merasa terancam dengan adanya video tersebut sebab
02221|setelah  itu  masih  banyak  nomor  telepon  lain  yang  tidak  dikenal  yang
02222|menghubungi Anak Korban dan mengancam akan menyebarkan video tersebut
02223|sehingga  akhirnya  Anak  Korban  mau  pergi  ke  rumah  Anak  III baik  dengan
02224|datang sendiri, dijemput oleh Anak Saksi, maupun dijemput Rifki;
02225|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  segala  tindakan  seksual  yang
02226|selanjutnya dilakukan baik oleh Para Anak maupun Rifki dan Rohil kepada Anak
02227|Korban di tempat tersebut adalah juga di luar kehendak dari Anak Korban  dan
02228|harus  ada  suatu  penyebab  berupa  suatu  paksaan  atau  kekerasan  atau
02229|ancaman  kekerasan  yang  mendahului  perbuatan  tersebut,  dengan  demikian
02230|Hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak Korban sebelumnya tidak kenal
02231|dengan Anak III, Anak IV, Anak V, maka Hakim patut untuk menilai hubungan
02232|badan tersebut yang dilakukan oleh Para Anak dan Rifki haruslah diawali oleh
02233|suatu  paksaan  dengan  kekerasan  atau  pun  ancaman  kekerasan,  dan
02234|berdasarkan  keterangan  Anak  Korban  ancaman  kekerasan  tersebut  adalah
02235|berupa Anak I, Anak II, Anak III mengancam akan menyebarkan video Anak
02236|Korban  dengan  Rifki  di  tempat  tidur  sehingga  akhirnya  menyebabkan  Anak
02237|Korban mau datang ke rumah Anak III meskipun sebelumnya Anak Korban
02238|sudah menolaknya;
02239|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
02240|Hakim berpendapat bahwa benar telah terdapat suatu perbuatan yang dilakukan
02241|oleh  Anak  I,  Anak  II,  Anak  III  kepada  Anak  Korban  sebelum  melakukan
02242|hubungan badan, yaitu Anak I, Anak II, Anak III mengancam akan menyebarkan
02243|video  Anak  Korban  dengan  Rifki  di  tempat  tidur  sehingga  akhirnya
02244|menyebabkan  Anak  Korban  mau  datang  ke  rumah  Anak  III  meskipun
02245|sebelumnya Anak Korban sudah menolaknya dan akhirnya di rumah tersebut
02246|Anak I, Anak II, Anak III melakukan hubungan badan dengan Anak Korban,
02247|begitu  pula  peristiwa  hubungan  badan  setelahnya  juga  adalah  tanpa
02248|sepersetujuan dan sekehendak Anak Korban sebab meskipun Para Anak tidak
02249|ada melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban namun keberadaan Anak
02250|Korban di rumah Anak III tersebut adalah karena didahului suatu keterpaksaan
02251|pada diri Anak Korban  yang merasa takut bahwa videonya akan disebar apabila
02252|tidak mau datang ke rumah Anak III, sehingga menyebabkan Anak Korban tetap
02253|datang ke rumah Anak III dan kemudian tidak melawan saat Para Anak yang
02254|
02255|ada di rumah tersebut menghampiri Anak Korban  dan memasukkan kelamin
02256|Para  Anak  ke  kelamin  Anak  Korban  secara  bergantian/bergiliranm  dengan
02257|demikian  Hakim  patut  untuk  berpendapat  bahwa  Para  Anak  melakukan
02258|hubungan  badan  dengan  Anak  Korban  dengan  didahului  adanya  suatu
02259|kekerasan tanpa menggunakan kekuatan fisik berupa perbuatan penyampaian
02260|ancaman  menyebarkan  video  Anak  Korban  yang  kemudian  menimbulkan
02261|penderitaan psikologis yang membuat Anak Korban menjadi tidak berdaya dan
02262|mau menuruti keinginan Para Anak untuk melakukan hubungan badan;
02263|Menimbang, bahwa dengan demikian dalil duplik Advokat Anak I, Anak
02264|II, Anak IV, Anak V bahwa unsur pasal tidak terbukti karena tidak ada kekerasan
02265|fisik adalah tidak beralasan menurut hukum karena sebagaimana Pasal 156
02266|KUHP, kekerasan tidak harus berupa kekuatan fisik melainkan meliputi juga
02267|kekerasan tanpa menggunakan kekuatan fisik, yang terpenting adalah akibat
02268|dari  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  psikis  pada
02269|korban, dan kekerasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat
02270|(1) KUHP bukan berarti harus dilakukan bersamaan dengan adanya hubungan
02271|badan  tersebut  melainkan  adanya  kekerasan  yang  mendahului  hubungan
02272|badan tersebut pun sudah dapat dikatakan memenuhi unsur “kekerasan” dalam
02273|Pasal 473 ayat (1) KUHP, dengan demikian dalil duplik Advokat Anak I, Anak II,
02274|Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;
02275|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
02276|IV, Anak V bahwa Anak Korban terlihat happy-happy saja di persidangan, Hakim
02277|berpendapat  bahwa  berdasarkan  pengamatan  Hakim  di  persidangan,  Anak
02278|Korban terlihat takut dan trauma sehingga kesulitan memberikan keterangan di
02279|persidangan  dan  harus  digali  secara  mendalam  mengenai  kronologi
02280|peristiwanya, dan hal tersebut diperkuat pula dengan proses pemeriksaan Anak
02281|Korban di persidangan yang tanpa dihadiri langsung oleh Para Anak karena
02282|Anak  Korban  merasa  takut  dengan  keberadaan  Para  Anak,  sehingga  hal
02283|tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anak Korban mengalami rasa
02284|takut dan trauma akibat peristiwa tersebut dan tidak happy-happy saja, dengan
02285|demikian dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan
02286|menurut hukum dan harus ditolak;
02287|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
02288|IV, Anak V bahwa adanya ancaman penyebaran video adalah termasuk ranah
02289|Pasal 29 UU ITE, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan
02290|tidak terbuktinya perbuatan Para Anak, dan apabila memang ada unsur pidana
02291|dari penyebaran video tersebut maka pihak-pihak yang merasa menjadi korban
02292|
02293|dapat melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dengan demikian dalil duplik
02294|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut hukum dan
02295|harus ditolak;
02296|Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan memberikan keterangan
02297|di persidangan bahwa  tujuan Para Anak melakukan hubungan badan dengan
02298|Anak Korban adalah untuk menyalurkan nafsu biologis dan karena ditawarkan
02299|oleh Rifki selaku pacar Anak Korban;
02300|Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian perbuatan Para Anak
02301|yang secara bergantian menghampiri Anak Korban di kamar rumah Anak III dan
02302|kemudian membaringkan Anak Korban dan memasukkan kelamin Anak V yang
02303|sudah  menegang  ke  kelamin  Anak  Korban  serta  melakukan  gerakan  maju-
02304|mundur  sekitar  3  (tiga)  menit  hingga  mengeluarkan  air  mani,  menunjukkan
02305|bahwa telah terjadi persetubuhan antara Para Anak dengan Anak Korban;
02306|Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum
02307|et Repertum Korban Pemerkosaan Nomor 506 dari Puskesmas Arjasa tanggal
02308|11 April 2026, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter
02309|pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama
02310|Anak  Korban,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sumenep,  28  Februari  2018,  jenis
02311|kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat  Kabupaten Sumenep , dengan
02312|Kesimpulan:  pada pemeriksaan dalam terdapat luka lecet pada bibir kemaluan
02313|bagian dalam pada arah jam tujuh dengan ukuran nol koma tiga centimeter,
02314|terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam pada arah jam sepuluh
02315|dengan ukuran nol koma dua centimeter; penyebab luka kemungkinan adanya
02316|persentuhan dengan benda tumpul;
02317|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
02318|saat melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban bukanlah istri dari Para
02319|Anak dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan Para Anak;
02320|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi 2
02321|mengenai identitas Anak Korban, dihubungkan dengan fotokopi Ijazah Sekolah
02322|Dasar  Nomor:  XXXX  tanggal  13  Juni  2024  atas  nama  Anak  Korban
02323|sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa Anak Korban
02324|lahir di Sumenep pada tanggal 28 Februari 2012, sehingga Anak Korban masih
02325|berusia  13  (tiga  belas)  tahun  4  (empat)  bulan  saat  Para  Anak melakukan
02326|perbuatan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban pada sekitar bulan
02327|Juni 2025,  dengan demikian  Anak Korban saat persetubuhan tersebut terjadi
02328|masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa  karena belum berusia 18
02329|(delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 Undang-
02330|
02331|Undang  Perlindungan  Anak  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
02332|Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
02333|Undang Nomor 17 Tahun 2016) juncto Pasal 150 KUHP;
02334|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
02335|Majelis Hakim menilai unsur “dengan Kekerasan memaksa Anak melakukan
02336|persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;
02337|Ad. 3. Unsur “Sebagai orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana;”
02338|Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 20 huruf c KUHP menyebutkan
02339|sebagai berikut, yaitu “ Yang dimaksud dengan  " turut serta melakukan Tindak
02340|Pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama
02341|secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta
02342|melakukan  Tindak  Pidana  harus  memenuhi  semua  unsur  Tindak  Pidana
02343|walaupun  semua  diancam  dengan  pidana  yang  sama.  Dalam  turut  serta
02344|melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta
02345|melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.”,
02346|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  pada
02347|pembuktian unsur kedua di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para
02348|Anak telah dengan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan
02349|dengan Para Anak;
02350|Menimbang, bahwa keberadaan unsur penyertaan sebagaimana Pasal
02351|20  KUHP  ini  adalah  untuk  memperluas  pihak-pihak  yang  dapat  dimintai
02352|pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, dan karena sebagaimana telah
02353|dipertimbangkan di pembuktian unsur kedua di atas telah terbukti bahwa Para
02354|Anak telah dengan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan
02355|dengan Para Anak, maka telah terjadi suatu penyertaan atau turut serta dalam
02356|persetubuhan  kepada  Anak  Korban,  di  mana  Para  Anak  secara  sadar  dan
02357|bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  dengan  kekerasan
02358|tersebut yang mewujudkan suatu kesatuan perbuatan, yang dilakukan secara
02359|bergiliran/bergantian dalam berbagai momen dengan perincian sebagai berikut:
02360|- Pada peristiwa pertama, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
02361|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
02362|-  Pada peristiwa kedua, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
02363|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
02364|- Pada peristiwa ketiga, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
02365|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Anak III;
02366|- Pada peristiwa keempat, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
02367|Korban adalah Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Rifki;
02368|
02369|- Pada peristiwa kelima, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
02370|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
02371|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
02372|maka  Para  Anak  telah  melakukan  perbuatan  memasukkan  kelamin  masing-
02373|masing  ke  kelamin  Anak  Korban  secara  bersama-sama  dalam  waktu  yang
02374|hampir  bersamaan  yang  dilakukan  secara  bergantian/bergiliran,  dengan
02375|demikian unsur “turut serta melakukan Tindak Pidana” telah terpenuhi pada
02376|perbuatan Para Anak;
02377|Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak I,
02378|Anak II, Anak IV, Anak V bahwa unsur “turut serta” tidak terbukti adalah tidak
02379|beralasan menurut hukum, begitu pula dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
02380|IV, Anak V bahwa Penuntut Umum sendiri dalam tuntutan maupun repliknya
02381|menyatakan unsur tersebut tidak terbukti, Hakim berpendapat bahwa analisis
02382|Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  tidak  mengikat  Hakim  melainkan  yang
02383|menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus perkara ini adalah surat dakwaan
02384|dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dan Hakim telah menyatakan
02385|di atas bahwa unsur ketiga ini telah terbukti, dengan demikian dalil pembelaan
02386|dan duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut
02387|hukum dan patut ditolak;
02388|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
02389|IV, Anak V bahwa perbuatan Para Anak lebih memenuhi unsur Pasal 479 KUHP
02390|karena dilakukan dengan dasar suka sama suka, Hakim berpendapat bahwa
02391|sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas  telah  terbukti  bahwa  perbuatan
02392|hubungan badan tersebut dilakukan Para Anak kepada Anak Korban dengan
02393|didahului  adanya  kekerasan  berupa  ancaman  penyebaran  video,  dengan
02394|demikian Anak Korban melakukan hubungan badan dengan keterpaksaan dan
02395|bukan dengan suka sama suka, selain itu Pasal 479 KUHP yang dimaksud
02396|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V bukanlah mengenai Tindak Pidana
02397|persetubuhan  terhadap  Anak  melainkan  mengenai  Tindak  Pidana  pencurian
02398|dengan kekerasan, dengan demikian tidak relevan dan dengan demikian dalil
02399|pembelaan dan duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan
02400|menurut hukum dan patut ditolak;
02401|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 473 ayat (2)
02402|huruf b juncto Pasal 20 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
02403|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah
02404|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02405|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  secara  bersama-sama
02406|
02407|melakukan  perkosaan  terhadap  Anak,  sebagaimana  didakwakan  dalam
02408|dakwaan primer;
02409|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah
02410|dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;
02411|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
02412|hal berupa alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum
02413|dari tindak pidana yang dilakukan Para Anak, dan juga tidak menemukan hal-hal
02414|berupa  alasan  pemaaf  pada  diri  Para  Anak  yang  dapat  menghapus
02415|pertanggungjawaban  pidana  Para  Anak,  maka  Para  Anak  harus
02416|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02417|Menimbang,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  tiada
02418|pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP
02419|yang mengatur bahwa “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban
02420|atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”, dan
02421|Pasal 473 ayat (2) huruf b  juncto Pasal 20 huruf c KUHP  tidak menyebutkan
02422|kesengajaan sebagai salah satu unsur, namun sebagaimana ketentuan Pasal
02423|36  ayat  (2)  KUHP  yang  mengatur  bahwa  “ Perbuatan  yang  dapat  dipidana
02424|merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak
02425|Pidana  yang  dilakukan  karena  kealpaan  dapat  dipidana  jika  secara  tegas
02426|ditentukan dalam peraturan perundang-undangan .”, maka  unsur kesengajaan
02427|dianggap telah termuat secara implisit dalam rumusan Pasal 473 ayat (2) huruf
02428|b  juncto Pasal 20 huruf c KUHP karena setiap Tindak Pidana harus selalu
02429|dianggap dilakukan dengan sengaja, dan sebagaimana fakta yang terungkap di
02430|persidangan  telah  terbukti  ada  kesengajaan  pada  diri  Para  Anak  untuk
02431|melakukan tindak pidana persetubuhan,  yang terbukti dalam perbuatan Para
02432|Anak yang melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sehat sadar dan
02433|sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  Para  Anak  menghendaki,  mengetahui,  dan
02434|menyadari  perbuatannya  dan  mengetahui  pula  bahwa  Anak  Korban  adalah
02435|anak yang masih di bawah umur dan masih bersekolah di sekolah menengah
02436|pertama (SMP), dan tergambar pula dari perbuatan Para Anak yang menyuruh
02437|Anak Korban untuk datang ke rumah Anak III, sehingga rangkaian perbuatan
02438|Para  Anak  tersebut  merupakan  salah  satu  corak  dari  kesengajaan,  dengan
02439|demikian telah terdapat kesalahan pada diri Para Anak  dan Para Anak mampu
02440|bertanggung jawab, sehingga Para Anak harus dinyatakan bersalah, dan sesuai
02441|ketentuan Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
02442|Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para
02443|Anak harus dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan;
02444|
02445|Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik
02446|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur
02447|bahwa  “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan
02448|ketentuan dalam Undang-Undang ini”;
02449|Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut,
02450|apabila Para Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02451|melakukan tindak pidana, maka sanksi/hukuman yang dijatuhkan dapat berupa
02452|pidana atau tindakan;
02453|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Para Anak
02454|dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
02455|dan diancam pidana dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c
02456|KUHP sebagaimana  dalam  dakwaan primer , dan  menuntut agar Para Anak
02457|dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
02458|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut,
02459|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V dalam pembelaannya menyatakan
02460|bahwa apabila Hakim  menyatakan Para Anak terbukti melakukan perbuatan
02461|yang didakwakan, maka mohon agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya
02462|kepada Para Anak  dan m engutamakan tindakan pembinaan dan rehabilitasi
02463|dibanding pidana penjara;
02464|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut,
02465|Advokat Anak III dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan pasal
02466|dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana sebab
02467|dinilai  terlalu  lama  untuk  menimbulkan  efek  jera  terhadap  Para  Anak  dan
02468|sebagaimana ketentuan dalam KUHP, penjara merupakan ultimatum remidium
02469|dan jika Para Anak harus dijatuhi hukuman dalam penjara maka mohon untuk
02470|dilakukan  penghukuman  sesingkat-singkatnya  dan  seringan-ringannya  dan
02471|Advokat Anak III memohon untuk dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua)
02472|tahun  dan tindakan kerja sosial;
02473|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  tuntutan  dan  pembelaan
02474|tersebut  Hakim  akan  mempertimbangkan  hukuman  yang  sesuai  dengan
02475|perbuatan Para Anak dengan didasarkan kepada asas kepentingan terbaik bagi
02476|anak, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, dengan
02477|memperhatikan  keseimbangan  kepentingan  antara  kepentingan  korban,
02478|kepentingan Para Anak, dan kepentingan negara;