01150|Menimbang,  bahwa  anak  korban  ANDI  NUR  SALSABILA  PAHLEVI
01151|sempat  berencana  kabur  dari  penguasaan  Terdakwa  namun  Terdakwa
01152|mensyaratkan Anak Korban untuk membayar utang sebanyak Rp10.000.000,-
01153|( sepuluh juta rupiah ) sebagai imbalan telah membiayai keberangkatan Anak
01154|Korban dari Makassar ke Kab. Raja Ampat, biaya pembuatan KTP palsu, biaya
01155|baju-baju anak korban yang sempat dibelikan oleh Terdakwa dan juga biaya –
01156|biaya lainnya seperti tempat tinggal Anak Korban dan makan serta listrik selama
01157|Anak Korban bekerja dengan Terdakwa, dan Terdakwa  mengetahui kondisi
01158|
01159|ekonomi, usia dan atau ketidaktahuan anak korban yang lemah, Terdakwa justru
01160|memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan dengan menawarkan
01161|anak  korban  kepada  pelanggan  sebagai  pemandu  lagu  yang  juga
01162|mengakibatkan anak korban tereksploitasi;
01163|Menimbang, bahwa dengan  pertimbangan tersebut maka terhadap unsur
01164|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01165|bayaran telah terpenuhi menurut hukum;
01166|5. Unsur walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
01167|kendali atas orang lain  Tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
01168|Negara Republik Indonesaia;
01169|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01170|persidangan   menunjukkan  bahwa  Anak  korban  atas  nama  ANDI  NUR
01171|SALSABILA PAHLEVI datang sendiri kepada Terdakwa IRMAYANTI Alias MAMI
01172|ECI, untuk bekerja di laundry milik Terdakwa namun kenyataannya anak korban
01173|dipekerjakan  sebagai  pemandu  lagu  yang  pada  saat  bekerja  anak  korban
01174|dipegang-pegang  bagian  pribadinya  yakni  payudara,  lalu  berdasarkan
01175|pengakuan Anak Korban, dirinya juga sempat melayani pelanggan diluar café
01176|dengan dijajakan sebanyak 3 ( tiga ) kali dengan pelanggan yang terjadi di Hotel
01177|Riona Waisai Kabupaten Raja Ampat sampai dengan disetubuhi oleh pelanggan
01178|tersebut,  untuk  pembayaran  dari  pelanggan  selama  Anak  Korban  menjadi
01179|pemandu  lagu  dan  atau  melayani  diluar  café  (  sistem  BO  )  pembayaran
01180|dilakukan  hanya  kepada  Terdakwa  saja  yang  uangnya  tidak  atau  belum
01181|diberikan kepada Anak  Korban dengan  alasan  Anak Korban masih  memiliki
01182|hutang kepada Terdakwa yang telah membiayai transportasi dari Makassar ke
01183|Kab. Raja Ampat dan biaya – biaya lainnya seperti membeli baju – baju dan
01184|tinggal anak korban;
01185|Menimbang,  bahwa  dengan  segenap  pertimbangan  tersebut  maka
01186|terhadap  unsur  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
01187|Indonesaia telah terpenuhi menurut hukum;
01188|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut
01189|diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan
01190|alternatif  Kesatu Jaksa   Penuntut    Umum    telah   terpenuhi  dan  dengan
01191|sekurang-kurangnya 2 (dua) alat   bukti   yang   sah, dan  Majelis Hakim
01192|memperoleh  keyakinan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan
01193|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
01194|
01195|Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang  adil dan patut apabila
01196|Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; 
01197|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  terbukti  telah  melakukan
01198|tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu  Penuntut Umum
01199|dan  tidak  ada  alasan-alasan  penghapus  pidana  (straafuits-luitingsgronden)
01200|berupa alasan pembenar (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka
01201|patutlah  Terdakwa  dihukum  setimpal  dengan  perbuatannya,  akan  tetapi
01202|hukuman  yang  diberikan  kepada Terdakwa  bukanlah  sebagai  sarana  balas
01203|dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian
01204|hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu
01205|bahkan diharapkan  Terdakwa dapat memperbaiki  dirinya  dengan perbuatan-
01206|perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah
01207|dipertimbangkan  faktor-faktor  yuridis,  sosiologis  dan  philosophis  dan,serta
01208|menjunjung tinggi prinsip equality before the law  perlakuan yang sama dimata
01209|hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun
01210|tuntutan  hukum  bagi  tindak  pidana  tersebut  maka  menurut  Majelis  Hakim
01211|hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada   Terdakwa seperti tersebut
01212|dalam amar putusan ini; 
01213|Menimbang,  oleh  karena  dakwaan  alternatif  Kesatu  telah  terpenuhi
01214|maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan;
01215|Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Anak Korban melalui LPSK
01216|(Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban)  telah  mengajukan  permohonan
01217|restitusi dari Anak Korban kepada Terdakwa sebesar Rp128.201.500,- ( seratus
01218|dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus rupiah )
01219|Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut,  Terdakwa
01220|melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya
01221|agar  membebaskan  Terdakwa  dari  biaya  Restitusi  yakni  sebesar
01222|Rp128.201.500,- ( seratus dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus
01223|rupiah ),dan di bebaskan dari hukuman pengganti 6 (enam) bulan penjara;
01224|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
01225|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01226|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  7
01227|Tahun 2018 tentang Pemberian  Konpensasi, Restitusi  dan Bantuan  Kepada
01228|saksi dan Korban, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI
01229|Nomor  35 Tahun 2020, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
01230|Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;
01231|
01232|Menimbang, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi
01233|berupa:
01234|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01235|b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan
01236|langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
01237|c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01238|Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh korban,
01239|keluarga, atau kuasanya;
01240|Menimbang, bahwa Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan
01241|sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
01242|hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum
01243|putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  LPSK  dapat
01244|mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya;
01245|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  restitusi  diajukan  oleh
01246|korban  melalui  LPSK  yang  diajukan  sebelum  putusan, maka  Majelis  Hakim
01247|berkewajiban memeriksa permohonan tersebut;
01248|Menimbang, bahwa dalam permohonannya Anak korban melalui LPSK
01249|telah mengajukan besaran restitusi yang dimintakan agar dibebankan kepada
01250|Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;
01251|Menimbang,  bahwa  besaran  jumlah  restitusi  yang  dimohonkan  oleh
01252|Korban melalui LPSK berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh LPSK,
01253|Nomor  R-2858/5.2.HSKR/LPSK/06/2025,  yang  pada  pokoknya  memberikan
01254|penilaian ganti kerugian terhadap korban sebesar   Rp128.201.500,- ( seratus
01255|dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus rupiah );
01256|Menimbang,  bahwa  dalam  penilaian  restitusi,  LPSK  telah  merinci
01257|komponen dan uraian restitusi yakni:
01258|1. kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atas  penghasilan  sejumlah
01259|Rp1.317.000,00 (satu juta tiga ratus ribu tujuh belas rupiah);
01260|2. kerugian  atas  penderitaan  akibat  tindak  pidana  sejumlah
01261|Rp108.184.000,00 (serratus delapan juta serratus delapan ribu rupiah);
01262|3. Kerugian lain diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan
01263|orang Rp.18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); 
01264|Total nilai kewajaran perhitungan LPSK sebesar Rp128.201.500,00 (serratus
01265|dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu kima ratus rupiah);
01266|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31
01267|Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
01268|tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam melaksanakan tugasnya salah
01269|
01270|satu  kewenangan  LPSK  adalah  melakukan  penilaian  ganti  rugi  dalam
01271|pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi.  Dan  dalam  hal  kewenangan  LPSK
01272|sebagaimana dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan
01273|atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai
01274|sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
01275|Menimbang,  bahwa  LPSK  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan
01276|penilaian  ganti  rugi  dalam  pemberian  restitusi,  dan  berdasarkan  Laporan
01277|penilaian restitusi yang didukung oleh bukti-bukti yang menurut penilaian LPSK,
01278|telah menilian ganti kerugian terhadap pemberian restitusi yang diajukan oleh
01279|korban  dengan  jumlah  ganti  kerugian  sebagaimana  dalam  permohonannya,
01280|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh
01281|korban melalui LPSK tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;
01282|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (13) PERMA RI Nomor 1
01283|Tahun  2022  tentang  Tata  cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian
01284|Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, Dalam perkara tindak
01285|pidana  perdagangan  orang  dan  terorisme,  putusan  memuat  pula  lamanya
01286|pidana  penjara  atau kurungan  pengganti  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-
01287|Undang;
01288|Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum  Terdakwa
01289|yang  pada  pokoknya  memohon agar  membebaskan  Terdakwa  dari  biaya
01290|Restitusi yakni sebesar Rp128.201.500,- ( seratus dua puluh delapan juta dua
01291|ratus seribu lima ratus rupiah ),dan di bebaskan dari hukuman pengganti 6
01292|(enam)  bulan  penjara,  Majelis  Hakim  berpendapat  oleh  karena  telah
01293|dipertimbangkan  Majelis  Hakim  tentang  permohonan  restitusi  yang  diajukan
01294|oleh  korban  melalui  LPSK  cukup  beralasan,  yang  mana  LPSK  diberikan
01295|kewenangan  untuk  menilai  ganti  kerugian  dalam  pemberian  restitusi,  serta
01296|dalam melakukan penilaian didasarkan pada bukti-bukti dan analisa terhadap
01297|bukti-bukti tersebut, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak
01298|beralasan dan karenanya haruslah ditolak;
01299|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Terdakwa  melalui  Penasihat
01300|Hukumnya  telah  mengajukan  Pembelaan  yang  pada  pokoknya perbuatan
01301|Terdakwa  IRMAYANTI  terhadap  Anak  Korban  adalah  bukan  Perbuatan
01302|Perdagangan  orang,  namun  oleh  Karena  Majelis  Hakim  telah
01303|mempertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu dan telah terbukti maka
01304|terhadap  pembelaan  Tim  Penasihat  hukum  Terdakwa  haruslah  dinyatakan
01305|ditolak;
01306|
01307|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01308|dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01309|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01310|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
01311|terhadap   Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01312|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01313|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah Nota Kontan
01314|berwarna hijau yang berisakan daftar pembayaran tamu kepada LC, 1 (satu)
01315|buah KTP dengan identitas sebagai berikut, NIK 7371065110050003, Nama
01316|:ANDI NUR SALSABILA,Tempat/Tgl Lahir  :MATAMPA, 01 Oktober 2005, Jenis
01317|Klamin  :Perempuan, Alamat  : Matampa,  RT/RW  :  001/007,  Kel/Desa
01318|:  Matampa,  Kecamatan  :  Bungoro,  Agama  Islam,  Status  Perkawinan  :
01319|belum  Kawin,  Pekerjaan  :  Belum/Tidak  Bekerja,  Kewarga  Negaraan  :WNI
01320|Berlaku  hingga  : Seumur  Hidup,  yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan
01321|kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
01322|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01323|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
01324|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01325|meringankan Terdakwa;
01326|Keadaan yang memberatkan:
01327|- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang
01328|berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
01329|- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan anak korban
01330|rusak;
01331|Keadaan yang meringankan:
01332|- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
01333|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana,  maka
01334|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01335|Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun
01336|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-
01337|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  serta peraturan
01338|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01339|
01340|M E N G A D I L I:
01341|1. Menyatakan Terdakwa  IRMAYANTI alias MAMI ECI  tersebut, terbukti
01342|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “
01343|Perdagangan  Orang”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu
01344|Penuntut Umum;
01345|
01346|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01347|penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda 200.000.000 (dua ratus juta
01348|rupiah) Subsidair  3 (tiga) bulan kurungan;
01349|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
01350|seluruhnya dari pidana  yang dijatuhkan;
01351|4. Membebankan   Terdakwa  untuk  membayar  Restitusi  kepada  Anak
01352|Korban ANDI NUR SALSABILA PAHLEVI sesuai dengan hasil perhitungan
01353|LPSK yakni sebesar Rp128.201.500,- ( seratus dua puluh delapan juta dua
01354|ratus seribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila  restitusi tidak di
01355|bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan :
01356|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01357|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01358| 1 (satu) buah Nota Kontan berwarna hijau yang berisakan daftar
01359|pembayaran tamu kepada LC
01360| 1 (satu) buah KTP dengan identitas sebagai berikut :
01361|NIK : 7371065110050003
01362|Nama : ANDI NUR SALSABILA
01363|Tempat/Tgl Lahir : MATAMPA, 01 Oktober 2005
01364|Jenis Klamin : Perempuan
01365|Alamat : Matampa
01366|RT/RW : 001/007
01367|Kel/Dsa : Matampa
01368|Kecematan : Bungoro
01369|Agama : Islam
01370|Status Perkawinan : Belum Kawin
01371|Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
01372|Kewarganegaraan : WNI
01373|  Berlaku Hingga          : Seumur Hidup.
01374| Dimusnahkan
01375|7. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01376|Rp5.000,00,- (lima  ribu rupiah);
01377|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01378|Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh
01379|kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., Lutfi
01380|Tomu.  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam
01381|sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 oleh
01382|Hakim Ketua  dengan didampingi para  Hakim Anggota  tersebut, dibantu oleh
01383|
01384|Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta
01385|dihadiri oleh TIANA YULIA I, S.H, Penuntut Umum  dan Terdakwa didampingi
01386|Penasihat Hukumnya; 
01387|
01388|Senin
01389|
01390|1
01391|
01392|2025
01393|
01394|kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., Lutfi
01395|Tomu.  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam
01396|
01397|Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta
01398|dihadiri oleh TIANA YULIA I, S.H, Penuntut Umum  dan Terdakwa didampingi
01399|
01400|Hakim Anggota,                Hakim Ketua,
01401|Hatijah Averien Paduwi, S.H.                                                  Yajid, S.H., M.H.
01402|        Lutfi Tomu, S.H.