01219|masih berusia 9  Tahun  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 1 Angka 1
01220|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang
01221|Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
01222|Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban  sudah
01223|memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Anak;
01224|- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB
01225|bertempat  di  Desa  Simanampang,  Kecamatan  Pahae  Julu,  Kabupaten
01226|Tapanuli Utara tepatnya di ladang milik orangtua Anak Korban, Anak telah
01227|memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban. Majelis Hakim
01228|berpendapat  perbuatan  anak  yang  memasukkan  alat  kelaminnya  ke  alat
01229|kelamin  Anak  Korban  telah  memenuhi  makna  persetubuhan,  dan  oleh
01230|karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Anak  telah  melakukan
01231|persetubuhan dengan Anak Korban;
01232|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  Majelis  Hakim  berkesimpulan
01233|sebelum  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban,  Anak  menarik
01234|tangan Anak Korban secara paksa dikarenakan Anak Korban menolak ajakan
01235|anak  untuk  mencari  sialahuarhuar.  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
01236|anak  yang  menarik  tangan  Anak  Korban  secara  paksa  adalah  tindakan
01237|kekerasan  dikarenakan  perbuatan  anak  yang  menggunakan  kekuatannya
01238|untuk  menarik  paksa  tangan  tangan  Anak  Korban  Lola  Wilona  menurut
01239|Majelis Hakim telah menyakiti Anak Korban baik secara fisik dan emosional;
01240|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  Majelis  Hakim  berkesimpulan
01241|sebelum  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban,  Anak  telah
01242|memaksa  untuk  membuka  baju  Anak  Korban  dan  Anak  Korban  telah
01243|mengatakan  kepada  Anak,  Agar  Anak  jangan  memasukkan  kemaluannya
01244|kedalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi Anak diam sambil menggoyang-
01245|goyangkan  pantatnya  hingga  kemudian  Anak  Korban  menangis  karena
01246|kesakitan.  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan  Anak  yang  memaksa
01247|membuka baju Anak Korban dan tetap memasukkan kemaluannya kedalam
01248|kemaluan Anak Korban sekalipun Anak Korban telah mengatakan kepada
01249|Anak, Agar Anak jangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak
01250|Korban, adalah perbuatan memaksa Majelis Hakim berpendapat demikian
01251|dikarenakan Anak Korban sejak awal tidak menginginkan Anak membuka
01252|bajunya  dan  Anak  Korban  sudah  mengatakan  kepada  Anak,  Agar  Anak
01253|jangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Selain
01254|itu  Majelis  Hakim  berpendapat  perkataan  anak  korban  tersebut  sudah
01255|semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Anak Korban
01256|Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01257|
01258|tidak  menginginkan  perbuatan  Anak  yang  memasukkan  kemaluannya
01259|kedalam kemaluan Anak Korban;
01260|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
01261|maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  telah  terbukti  melakukan
01262|perbuatan dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan
01263|dengannya;
01264|Menimbang bahwa didalam persidangan Anak memberikan keterangan
01265|bahwa Anak tidak ada  Memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak
01266|Korban;
01267|Menimbang bahwa terhadap  keterangan Anak tersebut Majelis Hakim
01268|akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01269|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Nomor
01270|440/1408/III/2025  tanggal  15 Maret 2025, yang   ditandatangani oleh Dokter
01271|Pemeriksa dr. Fransiska Lumbantobing, SpOG, pada daerah bibir kemaluan
01272|dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban mengalami luka lecet berwarna
01273|kemerahan  yang  dimana  luka  lecet  tersebut  disebabkan  oleh
01274|kekerasan/trauma/ruda  paksa  tumpul  yang  masih  baru  terjadi  pada  daerah
01275|kemaluan;
01276|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  dr.  Eka  Fransiskan
01277|Timoria,  Sp.OG,   bentuk-bentuk  atau  tanda  terjadinya  suatu  persetubuhan
01278|adalah dijumpai luka lecet disekitar vagina, robekan selaput atau robek selaput
01279|dara  tergantung  ukuran  penis  dan  lebar  liang  vagina,  dijumpai  atau  tidak
01280|dijumpai cairan ejakulasi;
01281|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  Et  Repertum  tersebut
01282|diatas serta dihubungkan dengan keterangan Ahli tersebut, maka Majelis Hakim
01283|berpendapat dan berkeyakinan bahwa luka lecet pada daerah bibir kemaluan
01284|dalam  dan  bibir  kemaluan  luar  Anak  Korban  disebabkan  oleh
01285|kekerasan/trauma/ruda  paksa  tumpul,  yang  dimana  luka  lecet  tersebut
01286|mengindikasikan  bahwa  Anak  Korban  telah  mengalami  persetubuhan,
01287|dikarenakan  luka  lecet  disekitaran  Vagina  merupakan  salah  satu  indikasi
01288|adanya persetubuhan sebagaimana keterangan Ahli dr. Eka Fransiskan Timoria,
01289|Sp.OG;
01290|Menimbang bahwa atas adanya sangkalan dari Anak yang menyatakan
01291|tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Majelis
01292|hakim  pertimbangkan  sebagai  berikut,  jika  memang  Anak  tidak  ada
01293|Memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban pada tanggal 13
01294|Maret 2025 atau waktu yang menjadi  tempus delicti  atau waktu kejadian dari
01295|Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01296|
01297|Perkara ini, maka seharusnya Hasil Visum Et Repertum yang dibuat sangat
01298|berdekatan dengan waktu kejadian perkara yaitu tanggal 15 Maret 2025, pada
01299|daerah bibir kemaluan dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban tidak akan
01300|ditemukan  luka  lecet berwarna  kemerahan,  namun  ternyata  Hasil  Visum  Et
01301|Repertum yang dibuat sangat berdekatan dengan waktu kejadian perkara yaitu
01302|tanggal 15 Maret 2025 menemukan hasil bahwa pada daerah bibir kemaluan
01303|dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban mengalami luka lecet berwarna
01304|kemerahan  yang  dimana  luka  lecet  tersebut  disebabkan  oleh
01305|kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul ;
01306|Menimbang  bahwa,  Anak  setelah  adanya  tanggapan  dari  Penuntut
01307|Umum, atas pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Anak, yang mana
01308|Anak  dalam  persidangan  menyampaikan  bahwa  anak  hanya  menggesek-
01309|gesekkan alat kelamin nya ke alat kelamin Anak Korban, Menurut Majelis Hakim
01310|merupakan ketidakkonsistenan Anak terhadap sangkalan Anak, bahwa dirinya
01311|tidak ada memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin korban;
01312|Menimbang  bahwa, berdasarkan  pertimbangan  tersebut diatas maka
01313|Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Anak telah memasukkan alat kelamin
01314|Anak ke Alat Kelamin Anak Korban, dan oleh karenanya keterangan Anak yang
01315|menerangkan  bahwa  Anak  tidak  memasukkan  Alat  kelamin  Anak  ke  Alat
01316|Kelamin Anak Korban tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
01317|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis
01318|Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  Melakukan  Kekerasan  atau  ancaman
01319|Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
01320|orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;
01321|Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan, apakah  Anak didalam
01322|perkara  ini  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atau  tidak,  maka
01323|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta  di
01324|persidangan perbuatan  Anak yang dengan kekerasan memaksa anak untuk
01325|melakukan persetubuhan dengannya  telah dilakukan  dengan kesalahan atau
01326|tidak;
01327|Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana, bentuk Kesalahan
01328|dapat dibagi 2 yaitu Kesengajaan dan kelalaian;
01329|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur bentuk kesalahan
01330|yang  paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah
01331|kesengajaan;
01332|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
01333|kesengajaan yaitu:
01334|Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01335|
01336|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01337|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
01338|zekerheid of noodzakelijkheid);
01339|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
01340|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01341|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan
01342|yang paling tepat untuk dipertimbangkan didalam perkara aquo adalah Sengaja
01343|sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01344|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud
01345|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01346|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01347|untuk  mencapai  akibat  tertentu  dari  perbuatan  tersebut.  Dengan  kata  lain,
01348|pelaku  benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang
01349|dilarang oleh hukum tersebut;
01350|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01351|memaksa  Anak  Korban  ke  perladangan  setelah  itu  Anak  memaksa  untuk
01352|membuka  baju  Anak  Korban,  setelah  itu  anak  memaksa  memasukkan  alat
01353|kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban;
01354|Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut diatas jika dihubungkan
01355|dengan makna sengaja sebagai maksud sebagaimana yang telah Majelis Hakim
01356|uraikan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  sudah
01357|memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud opzet
01358|als oogmerk, dikarenakan Majelis Hakim berpendapat perbuatan anak tersebut
01359|telah mencerminkan bahwa sejak awal Anak telah memiliki niat dan memiliki
01360|tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
01361|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut diatas, maka
01362|Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang melakukan perbuatan
01363|dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
01364|telah dilakukan dengan kesalahan;
01365|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 76D UU RI
01366|No.17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
01367|Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23
01368|Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak Menjadi Undang-Undang Jo  UU RI
01369|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi
01370|dan  perbuatan  anak  telah  dilakukan  dengan  kesalahan,  maka  Anak  harus
01371|dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
01372|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
01373|Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01374|
01375|Menimbang,  bahwa  didalam  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
01376|Hukum menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:
01377|1. Anak  tidak  terbukti  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban
01378|dikarenakan hasil visum et repertum yang dikeluarkan bukan dikeluarkan
01379|oleh dokter forensik melainkan Dokter umum dan Dokter kandungan biasa;
01380|2. Bahwa  penyelesaian  perkara  ini  harus  diselesaikan  menggunakan
01381|pendekatan keadilan restoratif;
01382|3. Bahwa Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
01383|4. Bahwa Saksi yang berada dilokasi kejadian merupakan seorang Anak
01384|yang masih berusia 4 Tahun sehingga secara hukum dan psikologis belum
01385|memiliki kemampuan untuk memahami secara utuh apa yang dilihat maupun
01386|menjelaskan peristiwa tersebut dengan benar;
01387|Menimbang bahwa Terhadap pokok pembelaan Anak tersebut diatas
01388|maka  Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01389|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 1, Majelis Hakim berpendapat
01390|bahwa keahlian dokter obgyn (obstetri dan ginekologi) yang memungkinkan
01391|dan membenarkan secara hukum serta medis untuk mengeluarkan visum et
01392|repertum dalam kasus kekerasan seksual dikarenakan dokter obgyn (obstetri
01393|dan ginekologi) mampu mendeteksi adanya trauma fisik pada alat kelamin
01394|(seperti luka, lecet, robekan selaput dara). Selain itu Majelis Hakim didalam
01395|menyimpulkan  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak
01396|Korban,  tidak  hanya  berdasarkan  Hasil  visum  et  repertum  namun  juga
01397|berdasarkan  keterangan  saksi,  sehingga  Majelis  Hakim  didalam
01398|menyimpulkan  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak
01399|Korban  telah  memenuhi  ketentuan  2  minimum  alat  bukti  yang  sah
01400|sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  183  KUHAP.  Berdasarkan  uraian
01401|tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Pembelaan Anak  di
01402|Poin 1 harus ditolak;
01403|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 2, Majelis Hakim berpendapat
01404|bahwa  terhadap  perkara  anak  ini  tidak  dapat  diselesaikan  melalui
01405|pendekatan  keadilan  restoratif  dengan  pertimbangan  yang  akan  Majelis
01406|Hakim  uraikan  secara  lengkap  dan  Komprehensip  ketika  Majelis  Hakim
01407|mempertimbangkan pidana Apa yang akan Majelis Hakim Jatuhkan terhadap
01408|Anak. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
01409|Pokok Pembelaan Anak di Poin 2 harus ditolak;
01410|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 3, Majelis Hakim berpendapat
01411|justru  didalam  persidangan  Anak  berbelit-belit  didalam  memberikan
01412|Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01413|
01414|keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut
01415|maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Pembelaan Anak di Poin 3
01416|harus ditolak;
01417|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 4, Majelis Hakim berpendapat
01418|bahwa Anak Saksitelah memenuhi kriteria sebagai anak saksi sebagaimana
01419|yang  diatur  dalam  pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01420|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu
01421|didalam  memberikan  keterangan  Anak  Saksitidak  diambil  sumpah  atau
01422|janjinya sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf A KUHAP.
01423|Dikarenakan didalam memberikan keterangan di persidangan Anak  Saksi
01424|Leonardo  Hosea  Siregar  tidak  diambil  sumpah  atau  janjinya,  maka
01425|berdasarkan pasal 185 Ayat 7 KUHAP keterangan  Anak  Saksi Leonardo
01426|Hosea Siregar  memang bukan merupakan alat bukti, namun keterangan
01427|Anak Saksidapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain
01428|jika keterangannya bersesuaian dengan Saksi yang diambil sumpah atau
01429|janjinya.  Bahwa  didalam  persidangan  menurut  Majelis  Hakim  keterangan
01430|Anak Saksibersesuaian dengan keterangan saksi yang diambil janjinya yaitu
01431|Saksi  I,  Saksi  II,  dan  Saksi  III,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat
01432|keterangan Anak Saksidapat mendukung pembuktian didalam perkara aquo.
01433|Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok
01434|Pembelaan Anak di Poin 4 harus ditolak;
01435|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka
01436|Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota pembelaan Anak dan atau Penasihat
01437|Hukum Anak harus ditolak seluruhnya;
01438|Menimbang bahwa didalam persidangan orangtua Anak memohon agar
01439|Majelis  Hakim  memberikan  hukuman  yang  seringan-ringannya  demi
01440|kepentingan terbaik untuk Anak;
01441|Menimbang  bahwa  terhadap  tanggapan  orangtua  tersebut,  Majelis
01442|Hakim akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik
01443|untuk Anak;
01444|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01445|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01446|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak
01447|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01448|pidana; 
01449|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01450|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01451|Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01452|
01453|bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan
01454|Keadilan Restoratif;
01455|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01456|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01457|Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
01458|pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk
01459|bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
01460|kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01461|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01462|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01463|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01464|orangtua Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01465|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01466|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01467|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01468|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01469|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01470|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01471|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01472|pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem
01473|Peradilan Pidana Anak;
01474|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01475|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
01476|sebelum  menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan
01477|penelitian  kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan  sehubungan
01478|dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas
01479|bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari
01480|Pembimbing Kemasyarakatan;
01481|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01482|Penelitian Kemasyarakatan untuk  Sidang Pengadilan Anak  oleh  Pembimbing
01483|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar Anak dijatuhi
01484|Pidana pelayanan Masyarakat;
01485|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim tidak
01486|sependapat dengan Rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan
01487|pertimbangan sebagai berikut:
01488|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01489|
01490|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban,
01491|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Pelayanan Masyarakat
01492|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban ;
01493|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01494|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01495|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01496|remedium).
01497|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01498|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01499|dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
01500|membahayakan masyarakat;