01386|terbukti di persidangan serta asas kehati-hatian dalam penerapan kualifikasi
01387|tindak  pidana,  Hakim  sependapat  dengan  Penuntut Umum  bahwa  dakwaan
01388|yang  lebih  sesuai  dengan  keadaan  dan  kualitas  perbuatan  Anak  adalah
01389|dakwaan alternatif kedua;
01390|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena seluruh
01391|unsur dalam Pasal 415 huruf b KUHP Jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP Jo. Undang-
01392|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah
01393|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
01394|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kedua
01395|Penuntut Umum;
01396|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang
01397|dilakukan  oleh  Anak,  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  Anak  dapat
01398|dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana
01399|untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa
01400|melakukan Tindak Pidana tersebut adalah orang yang tidak dalam keadaan
01401|sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap cakap
01402|dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;
01403|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  diperoleh  di  persidangan  tidak
01404|ditemukan  hal-hal  yang  merupakan  alasan  penghapus  pidana,  baik  alasan
01405|pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak, maka sudah selayaknya dan
01406|seadilnya  pada  Anak  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  pidana  sesuai
01407|dengan kesalahannya;
01408|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara
01409|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab,
01410|maka sudah sepatutnya Anak dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah
01411|dijatuhi pidana;
01412|Menimbang,  bahwa  terhadap  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan
01413|terhadap Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut.
01414|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1)
01415|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
01416|Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan  bahwa  terhadap  Anak  hanya  dapat
01417|dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;
01418|Menimbang, bahwa  dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan,
01419|maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus
01420|pula  memperhatikan  ketentuan  yang  berlaku,  khususnya  yang  menyangkut
01421|kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  mengingat  Anak  berdasarkan  fakta  yang
01422|
01423|terungkap  di  persidangan  bahwa  Anak  pada  saat  melakukan  perbuatannya
01424|pertama kali berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak wajib
01425|dipertimbangkan dalam penjatuhan hukumannya demi kepentingan terbaik buat
01426|anak itu sendiri;
01427|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  perkara,  Hakim
01428|akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan
01429|dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01430|Pamekasan;
01431|Menimbang,  bahwa  dalam  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan
01432|tersebut,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01433|Pamekasan  merekomendasikan  Anak  untuk  menjalani  Pembinaan  Dalam
01434|Lembaga;
01435|Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
01436|Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut,  Hakim  akan  mempertimbangkan
01437|sebagai berikut.
01438|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang
01439|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Pidana
01440|Pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak
01441|tidak membahayakan masyarakat;
01442|Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum pidana, tolak ukur suatu
01443|perbuatan dianggap membahayakan masyarakat umumnya dinilai berdasarkan
01444|dampaknya terhadap kepentingan umum dan individu dalam masyarakat;
01445|Menimbang, bahwa bagi masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuat
01446|terhadap  nilai  agama  dan  mengedepankan  nilai  kehormatan  keluarga  dan
01447|sosial, apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban merupakan pelanggaran
01448|terhadap  norma  moral  dan  etika  yang  mendalam  sehingga  perbuatan  Anak
01449|tersebut tidak hanya melanggar kewajiban untuk menjaga kehormatan, bukan
01450|hanya  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  bagi  keluarga  dan  komunitas  secara
01451|keseluruhan  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  Anak  membahayakan
01452|masyarakat;
01453|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
01454|berpendapat bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga bukanlah hal yang
01455|tepat  dan  proporsional  untuk  diberikan  kepada  Anak  dan  dengan  demikian,
01456|Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  pada  Laporan  Penelitian
01457|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  agar  Anak  dijatuhkan
01458|pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga;
01459|
01460|Menimbang,  bahwa  selain  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari
01461|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan
01462|kepada  orang  tua  dan  pendamping  Anak  untuk  mengemukakan  hal  yang
01463|bermanfaat  bagi  Anak  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  60  ayat  (1)
01464|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01465|Menimbang,  bahwa  terkait hal  yang  dikemukakan  oleh  AYAH  ANAK
01466|selaku orang tua laki-laki Anak, IBU ANAK selaku orang tua perempuan Anak,
01467|Evi Zuliana, S.Pd., selaku Petugas Pendamping ABH Dinsos PPPA Kabupaten
01468|Sampang dan permohonan dari Advokat Anak secara lisan yang masing-masing
01469|pada pokoknya menyatakan Anak mohon diberikan keringanan hukuman, maka
01470|terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang
01471|memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;
01472|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara terhadap Anak
01473|yang dituntut oleh Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai
01474|berikut.
01475|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-
01476|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01477|dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
01478|Pasal  51  sampai  dengan  Pasal  54,  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak
01479|dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah Anak;
01480|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf a Undang-
01481|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01482|Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  tindak
01483|Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
01484|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dikemukakan  pada
01485|pertimbangan sebelumnya bahwa Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah
01486|dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01487|dakwaan kedua Penuntut Umum  yaitu Pasal 415 huruf b KUHP Jo. Pasal 126
01488|ayat  (1)  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01489|Peradilan Pidana Anak yang memiliki  ancaman pidana penjara paling lama 9
01490|(sembilan)  tahun  sehingga  dengan  merujuk  Pasal  70  (2)  huruf  a  Undang-
01491|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01492|Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-
01493|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01494|tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
01495|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01496|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi
01497|
01498|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01499|membahayakan masyarakat;
01500|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01501|Kemasyarakatan  atas  Nama  ANAK  dengan  Nomor  Register  Litmas  :
01502|02/BKA/SIDANG /III/2026 yang dibuat oleh Berlian L.S. Maliza, Pembimbing
01503|Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pamekasan, pada
01504|bagian IV. KONDISI KLIEN ANAK disebutkan bahwa Anak lebih banyak belajar
01505|atas  pendampingan  dan  pendidikan  mengenai  seks  dari  teman-teman
01506|sepermainannya yang banyak membicarakan dan bercanda mengenai hal-hal
01507|yang  vulgar.  Anak  juga  mengaku  cukup  sering  melihat  video  porno  ketika
01508|berkumpul  bersama  dengan  teman-temannya.  Hal  inilah  yang  kemudian
01509|memunculkan  rasa  penasaran  sehingga  mendorong  anak  untuk
01510|mempraktekkan apa yang dilihatnya di internet dengan pacarnya;
01511|Menimbang,  bahwa  selain  itu,  sebagaimana  telah  disebutkan  di
01512|atasbahwa bagi masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuat terhadap nilai
01513|agama dan mengedepankan nilai kehormatan keluarga dan sosial, perbuatan
01514|Anak  tidak  hanya  melanggar  kewajiban  untuk  menjaga  kehormatan,  bukan
01515|hanya  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  bagi  keluarga  dan  komunitas  secara
01516|keseluruhan;
01517|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01518|keadaan dan perbuatan Anak termasuk dalam kategori keadaan dan perbuatan
01519|yang akan membahayakan masyarakat sehingga Hakim sependapat dengan
01520|Penuntut Umum bahwa pidana yang adil dan tepat untuk dikenakan kepada
01521|Anak adalah pidana penjara;
01522|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terkait  dengan  berat  ringannya
01523|hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai
01524|berikut;
01525|Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01526|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Pidana  penjara  yang  dapat
01527|dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman
01528|pidana penjara bagi orang dewasa;
01529|Menimbang, bahwa  Pasal 415 huruf b KUHP Jo. Pasal 126 ayat (1)
01530|KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01531|Pidana Anak yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
01532|tahun  sehingga  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11
01533|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat
01534|
01535|dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman
01536|pidana penjara tersebut, yaitu 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
01537|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah melihat seluruh
01538|aspek yang ada di dalam persidangan maka Hakim akan melihat perbuatan
01539|yang telah dilakukan Anak dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-
01540|Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang
01541|mengamanatkan “dalam  mempertimbangkan  berat ringannya pidana, Majelis
01542|Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” dan
01543|mempertimbangkan  pula  hal-hal  yang  menjadi  pedoman  pemidanaan
01544|sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
01545|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan
01546|hal tersebut pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak yang
01547|Hakim uraikan dalam beberapa elemen sebagai berikut:
01548|Menimbang bahwa mengingat  Anak ANAK dihadapkan terkait dengan
01549|adanya  dakwaan  atas  tindak  pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  secara
01550|berlanjut atau pencabulan yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh
01551|Anak ANAK terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, tetapi  bentuk kesalahan
01552|dan sikap batin Anak ditunjukkan dengan perbuatan Anak yaitu perbuatan Anak
01553|yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  Anak
01554|sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali persetubuhan ;
01555|Menimbang,  bahwa  terhadap  riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01556|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam
01557|Pasal 54 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01558|2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  maka  merujuk  pada
01559|Laporan  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan atas Nama  ANAK dengan Nomor
01560|Register  Litmas  :  02/BKA/SIDANG  /III/2026  yang  dibuat  oleh  Berlian  L.S.
01561|Maliza, Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II
01562|Pamekasan, pada bagian III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN
01563|ANAK C. Riwayat Tingkah Laku subbagian 3, 4, dan 5, riwayat hidup, keadaan
01564|sosial, dan keadaan ekonomi Anak adalah sebagai berikut
01565| Ketaatan Klien Anak dalam menjalani agama
01566|Saat dilakukan wawancara, Anak mengaku cukup rajin dalam menjalankan
01567|sholat Lima waktu.
01568| Kebiasaan Klien Anak yang baik
01569|Anak memiliki pribadi yang cenderung ramah dan mudah bergaul sehingga
01570|memiliki banyak teman. Hanya saja memang usia anak yang masih labil
01571|dengan  rasa  penasaran  yang  sedang  tinggi-tingginya,  didukung  oleh
01572|
01573|lingkungan  sosial  yang  kurang  baik  menyebabkan  Anak  mudah  sekali
01574|terpengaruh dan mengandalkan emosi sesaat ketika melakukan sesuatu.
01575| Kebiasaan Klien Anak yang buruk
01576|Anak memiliki kebiasaan buruk yaitu fomo (fear of missing out) sehingga
01577|Anak mudah sekali terpengaruh lingkungan sosialnya
01578|Menimbang,  bahwa  meskipun  terdapat  terdapat  perdamaian  antara
01579|keluarga Anak ANAK dan Keluarga Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana
01580|yang dikuatkan dengan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Damai tanggal 17
01581|Maret 2026 antara BAPAK ANAK KORBAN, A.Ma.Pd. selaku pihak pertama dan
01582|AYAH ANAK selaku pihak kedua, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai
01583|alasan penghapus pidana, tetapi hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan
01584|bagi Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak sebagaimana yang
01585|diamanatkan  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  huruf  j  Undang-undang  Republik
01586|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01587|Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Convention on the rights of
01588|child (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak)  sebagaimana  yang  telah  diratifikasi
01589|melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang
01590|Pengesahan Convention on the rights of child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
01591|pada  Pasal  37  huruf  b  disebutkan  bahwa  “....  The  arrest,  detention  or
01592|imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used
01593|only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”
01594|yang  apabila  dialihbahasakan  berbunyi,  “Penangkapan,  penahanan  atau
01595|pemidanaan  terhadap  seorang  anak  harus  sesuai  dengan  hukum  dan
01596|diterapkan  sebagai  upaya  terakhir  dan  untuk  jangka  waktu  terpendek  yang
01597|sesuai”;
01598|Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 2 huruf g Undang-
01599|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
01600|menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan
01601|asas pembinaan dan pembimbingan Anak yang menekankan bahwa pemberian
01602|tuntunan atau kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan
01603|Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  pelatihan  keterampilan,
01604|profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di
01605|luar proses  peradilan pidana maupun kepada  klien pemasyakatan  sehingga
01606|berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak haruslah pula
01607|dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas,  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang
01608|Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional,
01609|serta kesehatan jasmani dan rohani Anak;
01610|
01611|Menimbang,  bahwa  Hakim  memandang  bahwa  tujuan  pemidanaan
01612|bukanlah  semata-mata  sebagai  upaya  balas  dendam  akan  tetapi  lebih
01613|dititikberatkan  pada  upaya  pembinaan  dan  pembimbingan  sebagaimana
01614|dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01615|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di samping sifatnya sebagai pencegahan
01616|agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak
01617|pidana  yang  lain,  selanjutnya  diharapkan  agar  anak  dapat  menyadari
01618|kesalahannya  dan  memperbaiki  diri  sehingga  nantinya  sekembalinya  ke
01619|masyarakat  dapat  menjadi  anak  yang  baik  serta  dapat  menyongsong  hari
01620|depannya yang lebih baik, hal mana senada dengan perintah dalam Al Qur’an,
01621|kitab suci dari agama Islam yang dianut oleh Anak yang disebutkan dalam QS.
01622|Al  Furqon  (25:70-71)  bahwa  “Kecuali,  orang  yang  bertobat,  beriman,  dan
01623|beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan.
01624|Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.  Siapa  yang  bertobat  dan
01625|beramal  saleh sesungguhnya dia  bertobat kepada  Allah dengan tobat yang
01626|sebenarnya.” serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar
01627|tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;
01628|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
01629|dan  memperhatikan  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Anak  serta  demi
01630|kepentingan terbaik bagi anak, maka dipandang adil dan tepat kiranya Hakim
01631|menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara  yang  lamanya  ditentukan
01632|sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
01633|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01634|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01635|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01636|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01637|diri  Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup  serta  tidak  ada  alasan  untuk
01638|mengeluarkan  Anak  dari  tahanan,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01639|berada dalam tahanan;
01640|Menimbang, bahwa perkara a quo berkaitan dengan tindak pidana yang
01641|dapat diajukan restitusi untuk memulihkan hak-hak korban akibat dari tindak
01642|pidana sebagaimana pasal 2 jo Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI
01643|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01644|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Adapun
01645|Hakim perkara a quo telah memberitahukan kepada Anak Korban dan Saksi
01646|SAKSI yang merupakan keluarga dari Anak Korban untuk dapat memperoleh
01647|restitusi  yang  dapat  diajukan  sebelum  diajukannya  tuntutan  oleh  Penuntut
01648|
01649|Umum  ataupun  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  putusan
01650|berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 12
01651|Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
01652|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01653|Korban Tindak Pidana.
01654|Menimbang,  bahwa  meskipun  Hakim  telah  memberitahukan  kepada
01655|Anak Korban dan keluarganya dalam persidangan a quo mengenai hak untuk
01656|mendapatkan  restitusi  sebagaimana  uraian  diatas.  Namun  sampai  dengan
01657|pengajuan tuntutan oleh Penuntut Umum tidak terdapat permohonan restitusi
01658|yang diajukan oleh LPSK, Penuntut Umum ataupun Anak Korban sebagaimana
01659|ketentuan Pasal 8 Ayat 1 s.d. 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
01660|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi