02182|keterangan Tiara Natalia telah diserahkan ke Lidya Tambunan untuk dasar
02183|permohonan pembuatan Visa;
02184|42. Bahwa  LPK  Kougas  tidak  memiliki  hubungan  kerjasama  dengan
02185|perusahaan Nakajima;
02186|43. Bahwa  informasi  kebutuhan  tenaga  kerja  Nakajima  diketahui  dari
02187|Nakajima dan Accepting Organizer (AO)/ Kumiai yaitu PT. Minamiso yang
02188|diketahui Accepting Organizer (AO)/ Kumiai yaitu PT. Minamiso tidak valid
02189|atau  izinya  sudah  mati,  lalu  Terdakwa  konfirmasi  ke  Komatsu  selaku
02190|perwakilan dari Perusahaan Nakajima dan PT Minamiso selaku AO/Kumiai.
02191|Kemudian Komatsu mengatakan saat pemagangan di Negara Jepang A O/
02192|Kumiainya akan diganti serta tidak menggunakan PT. Minamiso;
02193|44. Bahwa Saksi Irvanudin Bin Kusniawan  bersama  Saksi Hariyadi Bin
02194|Darno, Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  dan  Bayu  di  Negara  Jepang
02195|didampingi oleh WNA yang bernama Komatsu, lalu diantar ke tempat tinggal
02196|Komatsu yang berlokasi di Osaka, selanjutnya dibawa oleh Komatsu ke
02197|sebuah apartemen yang berlokasi tidak jauh dengan berjalan kaki;
02198|45. Bahwa setiba di apartemen, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan bersama
02199|Saksi  Hariyadi  Bin  Darno, Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  dan  Bayu
02200|ditempatkan dalam satu kamar lalu diperkenalkan dengan seorang Wanita
02201|(lansia)  yang  berdasarkan  keterangan  Komatsu,  Wanita  tersebut  adalah
02202|orang tua dari Nakazima Shinjing yang akan menjadi bos Saksi Irvanudin
02203|Bin Kusniawan  bersama Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Taufik Sholeh Bin
02204|Ahmad dan Bayu atau orang yang akan memberikan pekerjaan;
02205|46. Bahwa  kemudian  keesokan  harinya  sekira  jam  07.00  WIB  datang
02206|seorang laki-laki yang mengaku anak dari Nakazima Shinjing membawa
02207|perlengkapan bekerja untuk seperti baju sepatu, helm dan sarung tangan.
02208|Kemudian  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan  bersama  Saksi  Hariyadi  Bin
02209|Darno, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad dan Bayu dibawa ke lokasi kerja dan
02210|Adapun pekerjaan selama di Negara Jepang yaitu kuli bangunan dengan
02211|Nakazima Shinjing sebagai pemborongnya;
02212|47. Bahwa  mengetahui  hal  tersebut  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan
02213|bersama Saksi Hariyadi Bin Darno,  Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad merasa
02214|tertipu karena pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan video pekerjaan
02215|yang pernah diperlihatkan Saksi Deni Maulana dan Terdakwa;
02216|
02217|48. Bahwa  selama  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin
02218|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Negara Jepang tidak
02219|mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana gaji
02220|yang  akan  diterima  yaitu  sebesar  Rp22.000.000,00  (dua  puluh  dua  juta
02221|rupiah) bersih per bulan namun faktanya mendapatkan upah/ gaji apabila
02222|bekerja namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan upah/ gaji dan Saksi
02223|Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Taufik Sholeh Bin
02224|Ahmad tidak mengetahui berapa upah/ gaji dalam sehari bekerja namun
02225|total uang yang diterima selama bekerja di Jepang yaitu sebesar 25 MAN
02226|atau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dipotong
02227|dengan pinjaman kepada Nakazima Shinjing sebesar 10 MAN atau sebesar
02228|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang dapat dibawa pulang
02229|ke Indonesia selama bekerja 3 (tiga) bulan di Jepang yaitu sebesar 15 MAN
02230|atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
02231|49. Bahwa  selama  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin
02232|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad di Negara Jepang, Terdakwa
02233|tidak pernah mendapatkan komplain terkait pembayaran gaji/ upah;
02234|50. Bahwa kemudian menjelang masa visa habis Saksi Hariyadi Bin Darno,
02235|Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad dipulangkan
02236|lalu  dijanjikan  untuk  diberangkatkan  kembali  namun  karena  adanya
02237|pandemic Covid-19 maka tidak ada kejelasan informasi sampai akhirnya
02238|bulan April 2023 Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan,
02239|Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad mendapatkan informasi bahwa salah satu
02240|peserta  pelatihan  Bahasa  atas  nama  Abdul  Aziz  yang  juga  dijanjikan
02241|berangkat bekerja ke Negara Jepang oleh Saksi Deni Maulana pulang dan
02242|menerangkan tidak ada kepastian kapan diberangkatkan bekerja ke Negara
02243|Jepang;
02244|51. Bahwa  kemudian  pada  tahun  2021  legalitas  yang  dimiliki  oleh  LPK
02245|Momiji Gakkou, antara lain:
02246|a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1245000362099, tanggal
02247|29 Maret 2021 yang diterbitkan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa
02248|Barat;
02249|b. Izin  Usaha,  yang  diterbitkan  tanggal  29  Maret  2021  berikut
02250|lampiran;
02251|c. Akta pendirian No. 4 tanggal 30 Juli 2021;
02252|d. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  AHU-
02253|0020608.AH.01.04.Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan
02254|
02255|Hukum  Yayasan  Momiji  Gakkou,  tanggal  01  September  2021  berikut
02256|lampiran;
02257|52. Bahwa Akibat yang Saksi Hanan Bin Kamdi alami atas kejadian tersebut
02258|Saksi Hanan Bin Kamdi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar
02259|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan:
02260|-  Biaya pelatihan Bahasa Jepang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan
02261|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02262|- Biaya  pembuatan  dokumen  Rp14.500.000,00  (empat  belas  juta  lima
02263|ratus ribu rupiah);
02264|- Biaya  pelunasan  proses  berangkat  bekerja  ke  Negara  Jepang
02265|Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
02266|- Pembuatan paspor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
02267|- Biaya sendiri untuk kontrakan, kehidupan sehari-hari, biaya pulang pergi
02268|dari  Lampung  ke  Bandung  selama  menunggu  proses  berangkat  ke
02269|Negara Jepang dan perlengkapan untuk berangkat ke Negara Jepang
02270|dengan total kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
02271|rupiah);
02272|- Pelatihan bahasa di Yayasan Mirai Nusantara 7.850.000,00 (tujuh juta
02273|delapan ratus lima pulih ribu rupiah);
02274|dan kerugian sampai saat ini tidak diberangkatkan Kembali oleh Saksi Deni
02275|Maulana Yusuf  untuk bekerja ke luar negeri;
02276|53. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang Saksi Hariyadi
02277|Bin Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
02278|54. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang, Saksi Taufik
02279|Sholeh  Bin  Ahmad  sudah  habis  sekitar  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta
02280|rupiah) sedangkan kekurangannya dibayarkan terlebih dahulu oleh Saksi
02281|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan;
02282|55. Bahwa uang milik Hariyadi sudah Saksi Deni Maulana Yusuf Bin Juju
02283|Setiawan kembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan
02284|uang Saksi Irvanudin Bin Kusniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh
02285|empat juta rupiah), sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad belum Saksi
02286|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan kembalikan uangnya;
02287|
02288|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02289|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat
02290|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02291|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02292|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02293|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02294|alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5
02295|huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02296|Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
02297|(1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02298|1. Setiap Orang;
02299|2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02300|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02301|huruf b sampai dengan huruf e;
02302|3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
02303|perbuatan;
02304|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02305|mempertimbangkan sebagai berikut:
02306|Ad.1. Setiap Orang;
02307|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan
02308|Pasal 1 angka 19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02309|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah orang perseorangan
02310|dan/ atau korporasi;
02311|Menimbang  bahwa  orang  perseorangan  dan/  atau  korporasi  itu
02312|merupakan subyek hukum;
02313|Menimbang  bahwa  setiap  subyek  hukum  di  Indonesia  dipandang
02314|memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  mana  untuk  melaksanakan  hak  dan
02315|kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia
02316|sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-
02317|Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  dalam
02318|menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada
02319|pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
02320|mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
02321|orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
02322|
02323|moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu
02324|masyarakat demokratis;
02325|Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh
02326|Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang
02327|tertera dalam dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut
02328|bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;
02329|Menimbang  bahwa  dengan  adanya  fakta  hukum  tersebut  maka
02330|Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  berkewarganegaraan  Indonesia
02331|yang  tunduk  pula  pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sehingga
02332|Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang
02333|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
02334|Migran  Indonesia sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  dakwaan  Penuntut
02335|Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;
02336|Ad.2.  Dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02337|Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
02338|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
02339|Menimbang  bahwa  menurut  doktrin  ilmu  Hukum  Pidana,  jika  dalam
02340|suatu  perumusan  tindak  pidana  digunakan  istilah  dengan  sengaja,  maka
02341|kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan ( opzettelijk),
02342|yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud  (oogmerk),  kesengajaan  dengan  sadar
02343|kepastian  (opzet  bij  zekerheids  of  noodzakelijkheids  bewustzijn ),  dan
02344|kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);
02345|Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok
02346|apakah  Terdakwa  memang  mempunyai  kesengajaan  ( opzettelijk)  untuk
02347|melakukan  perbuatan  dalam  pasal  yang  didakwakan  yaitu  perbuatan  untuk
02348|“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi
02349|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
02350|huruf e”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui ( met willens en
02351|wetens) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;
02352|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Prof.  Jan  Remmelink  menyatakan
02353|makna  “menghendaki”  (willens)  berarti  “berkehendak lebih  dari  semata
02354|menginginkan dan berharap ,” sedangkan makna “mengetahui” ( wetens) berarti
02355|“mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan
02356|terkandung  elemen kehendak  dan  pengetahuan atau  dapat juga  dinyatakan
02357|bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;
02358|
02359|Menimbang  bahwa  sebelum  menguraikan  apakah  Terdakwa  sengaja
02360|atau  tidak  maka  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  perbuatan
02361|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi
02362|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
02363|huruf e;
02364|Menimbang bahwa  yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02365|sebagaimana Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02366|Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
02367|warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
02368|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
02369|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Republik
02370|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02371|Indonesia, Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang
02372|bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang
02373|bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut
02374|awak kapal dan pelaut perikanan;
02375|Menimbang  bahwa  yang  tidak  termasuk  sebagai  Pekerja  Migran
02376|Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: a. warga negara Indonesia yang
02377|dikirim atau  dipekerjakan  oleh badan internasional atau oleh negara di luar
02378|wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; b. pelajar dan peserta pelatihan di
02379|luar  negeri;  c.  warga  negara  Indonesia  pengungsi  atau  pencari  suaka;  d.
02380|penanam modal; e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di
02381|Perwakilan Republik Indonesia; f. warga negara Indonesia yang bekerja pada
02382|institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan g.
02383|warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri;
02384|Menimbang  bahwa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  bagi  Pekerja
02385|Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  diatur  dalam  Pasal  5
02386|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
02387|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:
02388|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
02389|b. memiliki kompetensi;
02390|c. sehat jasmani dan rohani;
02391|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
02392|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02393|Menimbang  bahwa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  unsur  ini  adalah
02394|apabila menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan
02395|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-
02396|
02397|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
02398|Pekerja Migran Indonesia yaitu:
02399|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi
02400|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak sehat jasmani dan rohani;
02401|- apabila  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  terdaftar  dan  tidak  memiliki
02402|nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
02403|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki dokumen lengkap yang
02404|dipersyaratkan;
02405|Menimbang bahwa dokumen lengkap yang dipersyaratkan wajib dimiliki
02406|oleh Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 5 huruf e yaitu diatur dalam
02407|Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02408|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
02409|a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
02410|melampirkan fotokopi buku nikah;
02411|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
02412|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
02413|c. sertifikat kompetensi kerja;
02414|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
02415|psikologi;
02416|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02417|f. Visa Kerja;
02418|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
02419|h. Perjanjian Kerja;
02420|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  Saksi
02421|Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin
02422|Ahmad bekerja di Jepang sebagai kuli bangunan dengan Nakazima Shinjing
02423|sebagai pemborongnya mulai dari sekira 22 Agustus 2019 sampai dengan bulan
02424|November 2019 dan selama Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin
02425|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Negara Jepang tidak
02426|mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana gaji
02427|yang akan diterima yaitu sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
02428|bersih  per  bulan  namun  faktanya  mendapatkan  upah/  gaji  apabila  bekerja
02429|namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan upah/ gaji dan Saksi Irvanudin
02430|Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno,  Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad tidak
02431|mengetahui berapa upah/ gaji dalam sehari bekerja namun total uang yang
02432|diterima  selama  bekerja  di  Jepang  yaitu  sebesar  25  MAN  atau  sebesar
02433|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dipotong dengan pinjaman
02434|
02435|kepada Nakazima  Shinjing sebesar  10 MAN atau sebesar  Rp10.000.000,00
02436|(sepuluh juta rupiah) sehingga uang dapat dibawa pulang ke Indonesia selama
02437|bekerja  3  (tiga)  bulan  di  Jepang  yaitu  sebesar  15  MAN  atau  sebesar
02438|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
02439|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  Saksi  Irvanudin  Bin
02440|Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad
02441|adalah Pekerja Migran Indonesia;
02442|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan berawal dari
02443|sekira tahun 2018  Saksi Irvanudin Bin Kusniawan,  Saksi Hariyadi Bin Darno,
02444|dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ingin bekerja ke Negara Jepang melalui
02445|LPK milik Saksi Deni Maulana Yusuf bernama Momiji Gakkou namun Saksi Deni
02446|Maulana Yusuf tidak bisa memberangkatkan karena LPK Momiji Gakkou hanya
02447|lembaga  pelatihan  bahasa  Jepang  saja  dan  tidak  memiliki  izin  untuk
02448|memberangkatkan pekerja ke Jepang sehingga dikenalkan kepada Terdakwa
02449|sebagai pemilik LPK Kougas yang memiliki status  Sending Organization  (SO)
02450|yaitu  lembaga  pelatihan  kerja  yang  telah  mendapatkan  izin  resmi  dari
02451|Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengirimkan tenaga
02452|kerja atau peserta magang ke luar negeri, khususnya Jepang;
02453|Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui awalnya Saksi Deni
02454|Maulana menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan Negara tujuan Jepang
02455|melalui  proses  yang  cepat  selama  3  (tiga)  bulan  dan  dengan  syarat  yang