01823|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01824|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01825|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
01826|
01827|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01828|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01829|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01830|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01831|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01832|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01833|putusan.mahkamahagung.go.id
01834|- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan
01835|(Medical Check Up)  di Klinik “Ar Rahman”, JI. Imam Bonjol No. 17
01836|Kota Blitar;
01837|- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan
01838|(Medical Check Up) saat itu Saksi diantar oleh Sdri. UUS;
01839|- Bahwa Saksi menjelaskan jika dilakukan pemeriksaan, diantaranya
01840|tensi, pemeriksaan darah, tes urine, X-ray, pemeriksaan mata;
01841|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  setahu  Saksi  yang  menanggung  biaya
01842|Medical Check Up tersebut adalah pihak Terdakwa;
01843|- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi ditanyai oleh resepsionis
01844|untuk  apa  pemeriksaan  tersebut  dilakukan  dan  Saksi  mengatakan
01845|sebagai persyaratan bekerja sebagai PMI ke luar negeri;
01846|- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi mendapatkan informasi dari
01847|Terdakwa bahwa hasil Medical Check Up Saksi adalah "FIT";
01848|- Bahwa Saksi menjelaskan  Medical Check Up  yang Saksi lakukan
01849|saat di Indonesia hanya satu kali di Klinik “Ar Rahman” saja;
01850|- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan pengurusan Paspor pada
01851|tanggal 11 September 2024 di Kantor Imigrasi Blitar dengan nomor
01852|Paspor E8541419 atas nama YULIATIN;
01853|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  pengurusan  Paspor  tersebut  Saksi
01854|lakukan sendiri dengan datang ke Kantor Imigrasi Blitar;
01855|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  yang  melakukan  pembayaran  dan
01856|pengambilan Paspor tersebut adalah pihak Terdakwa;
01857|- Bahwa Saksi menjelaskan Paspor tahun 2020 tersebut telah hilang,
01858|dan sudah Saksi uruskan surat keterangan dari Desa Sukosewu;
01859|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  Saksi  melakukan  interview dengan
01860|Agency  Singapura  pada  tanggal  3  November  2024  yang  mana
01861|interview dilakukan melalui  video call  saat Saksi berada  di rumah,
01862|interview tersebut  dilakukan  antara  Saksi  dengan  pihak  Agency
01863|Singapura  dan  calon  majikan  tempat  Saksi  bekerja,  kemudian
01864|keesokan  harinya  tanggal  4  November  2024,  Saksi  diinformasikan
01865|oleh Sdri. LAILA NURHANA Als. LALA bahwa Saksi diterima bekerja di
01866|calon  majikan  tersebut  dan  persiapan  untuk  melakukan  penanda
01867|tanganan Work Permit;
01868|- Bahwa Saksi menjelaskan penanda tanganan Work Permit tersebut
01869|Saksi lakukan pada tanggal 7 November 2024 di tempat Terdakwa;
01870|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  proses  pemberangkatan  Saksi  lakukan
01871|dari tempat Terdakwa untuk kemudian olehnya Saksi diantar ke travel
01872|yang  ada  di  depan  Terminal  Patria  Kota  Blitar  untuk  menuju  ke
01873|Bandara Juanda Surabaya, untuk yang membelikan tiket Saksi tidak
01874|Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
01875|Disclaimer
01876|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01877|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01878|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01879|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
01880|
01881|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01882|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01883|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01884|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01885|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01886|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01887|putusan.mahkamahagung.go.id
01888|tahu secara pasti, namun Saksi ditunjukkan oleh Terdakwa melalui
01889|Chat WhatsApp bahwa Saksi sudah dibelikan tiket pemberangkatan;
01890|- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum berangkat dengan travel, Saksi
01891|dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. YON  yang
01892|mengarahkan Saksi dan juga mengatakan bahwa nanti di bandara ada
01893|orangnya  yang  menemui  Saksi  untuk  memandu  Saksi  saat
01894|pemeriksaan di Imigrasi Bandara Juanda Surabaya;
01895|- Bahwa Saksi menjelaskan saat tiba di bandara, Saksi ditemui oleh 2
01896|(dua) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal yang memandu Saksi
01897|nantinya saat pemeriksaan Imigrasi dengan mengatakan bahwa nanti
01898|apabila Saksi ditanya oleh Petugas Imigrasi, Saksi mengatakan jika
01899|Saksi ke Singapura dalam rangka wisata bukan sebagai PMI;
01900|- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak sempat bekerja di Singapura
01901|karena pada saat Saksi tiba di Agnecy Singapura, Saksi dilakukan
01902|pemeriksaan  kesehatan  (Medical  Check  Up) ulang  dan  dinyatakan
01903|sakit,  sehingga  Saksi  tidak  memenuhi  syarat  untuk  bekerja  dan
01904|meminta  Saksi  untuk  pulang  sendiri,  kemudian  Saksi  bingung  lalu
01905|menghubungi pihak keluarga Saksi dalam hal ini kakak Saksi atas
01906|nama  Sdr.  PURWITO  dan  meminta  kakak  Saksi  untuk  menemui
01907|Terdakwa terkait dengan permasalahan tersebut;
01908|- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menemui Terdakwa, kakak Saksi
01909|mengatakan kepada Saksi bahwa harus menyiapkan uang sejumlah
01910|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya kepulangan Saksi ke
01911|Indonesia dan jika tidak ada maka Saksi tidak bisa pulang;
01912|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  dalam  mencari  uang  tersebut  oleh
01913|Terdakwa hanya diberikan waktu selama setengah hari dan apabila
01914|lewat  beberapa  hari  maka  biayanya  akan  membengkak,  sehingga
01915|dengan  berbagai  cara  kakak  Saksi  mencarikan  uang  untuk  Saksi
01916|hingga terkumpul Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian
01917|ditransfer  kepada  Sdri.  LAILA  NURHANA  Als.  LALA  berdasarkan
01918|permintaan Terdakwa;
01919|- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi sudah menghubungi Terdakwa,
01920|namun yang bersangkutan mengatakan bahwa Saksi harus meminta
01921|tolong  kepada  keluarga  Saksi  untuk  biaya  kepulangan  Saksi,
01922|sedangkan  pihak  Terdakwa  tidak  bisa  apabila  memberikan  biaya
01923|kepulangan tersebut;
01924|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  menurut  kakak  Saksi  yang  saat  itu
01925|menemui Terdakwa mengatakan bahwa Saksi harus membayar denda
01926|sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
01927|Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
01928|Disclaimer
01929|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01930|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01931|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01932|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
01933|
01934|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01935|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01936|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01937|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01938|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01939|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01940|putusan.mahkamahagung.go.id
01941|- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sempat membuat surat pernyataan
01942|atas  permintaan  Terdakwa  sesaat  sebelum  Saksi  diberangkatkan,
01943|yang mana dalam surat tersebut diantaranya berisi:
01944|a. Saksi berangkat ke luar negeri atas kemauan Saksi sendiri
01945|dan Saksi harus menyelesaikan kontrak selama 2 (dua) tahun;
01946|b. Apabila sebelum selesai kontrak Saksi minta pulang maka
01947|Saksi akan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Agency;
01948|c. Apabila Saksi mengingkari pernyataan tersebut akan dituntut
01949|secara hukum;
01950|- Bahwa Saksi menjelaskan surat pernyataan tersebut atas permintaan
01951|Terdakwa  dan  Saksi  hanya  menuruti  perkataan  Terdakwa  yang
01952|kemudian Saksi tulis sesuai dengan yang Terdakwa katakan;
01953|- Bahwa  Saksi  menjelaskan  Saksi  tidak  dilakukan  pelatihan  oleh
01954|Terdakwa dan tidak memiliki sertifikat sebelum berangkat bekerja ke
01955|Singapura;
01956|- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak dilakukan pendaftaran jaminan
01957|sosial oleh Terdakwa;
01958|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
01959|
01960|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
01961|berikut:
01962|1. Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  keterangan  dibacakan  di
01963|persidangan  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
01964|berikut:
01965|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  pada  bulan  Juli  2022  sampai  dengan
01966|sekarang  bekerja  di  BP3MI  Jawa  Timur  dengan  jabatan  sebagai
01967|Kepala BP3MI Jawa Timur;
01968|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  tugas  dan  tanggung  jawab  Ahli  sebagai
01969|Kepala BP3MI Provinsi Jawa Timur adalah:
01970|a) Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;
01971|b) Pembinaan,  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  lembaga
01972|penempatan dan perlindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
01973|c) Penyelenggaraan pemasyarakatan program penempatan dan
01974|perlindungan PMI;
01975|d) Pelaksanaan pelayanan Orientasi Pra pemberangkatan PMI
01976|dan penerbitan e-KTKLN;
01977|e) Pelaksanaan  pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,
01978|Lembaga penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
01979|f) Pengumpulan  data,  pemberian  layanan  informasi  serta
01980|pembinaan  sistem  dan  jaringan  informasi  penempatan  dan
01981|perlindungan PMI;
01982|g) Pelaksanaan  pemantauan  penempatan  dan  perlindungan
01983|PMI di negara penempatan;
01984|Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
01985|Disclaimer
01986|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01987|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01988|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01989|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
01990|
01991|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01992|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01993|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01994|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01995|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01996|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01997|putusan.mahkamahagung.go.id
01998|h) Pelaksanaan  pendaftaran  dan  seleksi  CPMI  melalui
01999|penempatan oleh pemerintah;
02000|i) Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi CPMI;
02001|j) Pemantauan  pelaksanaan  kerjasama  luar  negeri  dan
02002|promosi;
02003|k) Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
02004|l) Pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi
02005|PMI terkendala, rehabilitasi dan pemberdayaan;
02006|m) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
02007|penempatan dan perlindungan PMI;
02008|n) Bertanggung jawab kepada Kepala BP2MI melalui Sekretaris
02009|Utama BP2MI;
02010|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah
02011|setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
02012|melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara
02013|Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang
02014|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
02015|Pekerja Migran Indonesia;
02016|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  telah
02017|diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18
02018|Tahun  2017  yang  menjelaskan  bahwa  Setiap  Pekerja  Migran
02019|Indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus  memenuhi
02020|persyaratan:
02021|a) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
02022|b) memiliki kompetensi;
02023|c) sehat jasmani dan rohani;
02024|d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
02025|dan
02026|e) memiliki dokumen yang dipersyaratkan;
02027|Kemudian  dalam  Ketentuan  Pasał  13  Undang  –  Undang  Republik
02028|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 "Untuk dapat ditempatkan di luar
02029|negeri, Całon P ekerja Migran Indonesla wajib memiliki dokumen yang
02030|meliputi:
02031|a) Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah
02032|menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
02033|b) Surat keterangan izin suami / istri, izin orang tua, atau izin
02034|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
02035|c) Sertifikat kompetensi kerja (BLK);
02036|d) Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
02037|kesehatan dan psikologi;
02038|e) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
02039|f) Visa kerja;
02040|g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02041|h) Perjanjian Kerja;
02042|Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02043|Disclaimer
02044|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02045|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02046|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02047|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
02048|
02049|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02050|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02051|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02052|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02053|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02054|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02055|putusan.mahkamahagung.go.id
02056|Sesuai Pasal 13 persyaratan dokumen CPMI untuk dapat ditempatkan
02057|di luar negeri, CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:
02058|a) Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah
02059|menikah melampirkan foto copy buku nikah;
02060|b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
02061|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
02062|c) Sertifikat  kompetensi  kerja  yang  dikeluarkan  oleh  BNSP
02063|untuk sektor informal;
02064|d) Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
02065|kesehatan dan psikologi di rumah sakit / sarana kesehatan yang
02066|telah ditentukan oleh BP2MI;
02067|e) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
02068|f) Visa Kerja;
02069|g) Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  antara
02070|CPMI dengan P3MI;
02071|h) Perjanjian Kerja antara CPMI dengan całon pengguna jasa;
02072|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  dalam  Pasał  49  pelaksana  yang  dapat
02073|melakukan penempatan PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu:
02074|1) Badan;
02075|2) P3Ml (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
02076|3) Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  kepentingan
02077|perusahaan sendiri;
02078|- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Undang – Undang Republik
02079|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 P asał 51  "Perusahaan yang akan
02080|menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
02081|mendapat  izin  tertulis  berupa  SIP3MI  dari  Menteri" dan  Pasal  59
02082|"Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
02083|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI";
02084|- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Permenaker Nomor 9 Tahun
02085|2019  Pasal  6  Tentang  Pelaksanaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02086|Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
02087|1) Sebelum bekerja;
02088|2) Selama bekerja;
02089|3) Setelah bekerja;
02090|Sebagaimana Pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:
02091|1) Pemberian  informasi  (ketika  ada  CPMI  akan  mendaftar
02092|sebagai CPMI maka Dinas akan memberikan informasi terkait
02093|P3MI yang memiliki SP3MI dan SIP2MI);
02094|2) Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke Aplikasi
02095|Siap Kerja diantaranya KTP , KK, buku nikah bagi yang sudah
02096|menikah, surat ijin keluarga yang diketahui Kepala Desa / Lurah,
02097|surat  keterangan  sehat,  BPJS  Kesehatan  dan  sertifikat
02098|Kompetensi, setelah mengunggah dan dilakukan verifikasi oleh
02099|Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02100|Disclaimer
02101|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02102|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02103|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02104|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
02105|
02106|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02107|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02108|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02109|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02110|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02111|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02112|putusan.mahkamahagung.go.id
02113|Disnaker,  maka  CPMI  dapat  memilih  P3MI  yang  dipilih  untuk
02114|memproses penempatan;
02115|3) Proses  seleksi,  proses  tersebut  dilaksanakan  oleh  P3Ml
02116|sesuai pilihan CPMI dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi
02117|maka CPMI harus membuat Paspor;
02118|4) Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat
02119|membantu dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk
02120|melakukan  pemeriksaan  kesehatan  psikologi  yang  selanjutnya
02121|CPMI  oleh  P3MI  didaftarkan  pada  SISKOP2MI  (Sistem
02122|Komputerisasi  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia),  yang
02123|selanjutnya diajukan ke Disnaker untuk dilakukan verifikasi dan
02124|setelah terverifikasi maka akan muncul ID di SISKO P2MI;