00497|kelompok Gang “Tomgank” sampai di Kota Bekasi,  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx
00498|bersama kelompoknya dikejar warga sekitar dan berhasil diamankan;
00499|- Bahwa saat itu melintas anggota Tim Presisi Polisi Polres Metro Bekasi
00500|Kota  yang  sedang  melakukan  Operasi  Cipta  Kondisi  (Patroli)  di  Wilayah
00501|Hukum  Polres  Metro  Bekasi  Kota  langsung  mengamankan  ABH
00502|Xxxxxxxxxxxxxxx  yang kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam
00503|berbentuk clurit Panjang 1,5 (satu koma lima) meter dengan gagang kayu
00504|berwarna coklat;
00505|- Bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  dalam  menguasai,  membawa  maupun
00506|menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk clurit
00507|Panjang 1,5 (satu koma lima) meter dengan gagang kayu berwarna coklat
00508|tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata
00509|tajam tersebut rencananya akan digunakan untuk tawuran dimana tidak ada
00510|hubungannya dengan pekerjaan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx sehari-hari;
00511|- Bahwa  maksud  dan  tujuan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  membawa  senjata
00512|tajam tersebut untuk digunakan menyerang atau melukai lawan dalam aksi
00513|tawuran dan tujuannya agar pihak lawan luka dan kalah. Namun senjata
00514|tajam yang dibawa tersebut belum sempat digunakan untuk melukai korban,
00515|karena keburu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx  diamankan oleh warga.
00516|- Bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  tidak  pernah  melakukan  perbuatan
00517|melanggar hukum sebelumnya;
00518|
00519|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00520|berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  ABH dapat  dinyatakan  telah
00521|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00522|Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00523|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 307 ayat (1) Undang-Undang
00524|Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP  Nasional,  yang  unsur-unsurnya  adalah
00525|sebagai berikut :
00526|
00527|1. Unsur setiap orang;
00528|2. Unsur  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba
00529|memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,
00530|membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam
00531|miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
00532|mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata  pemukul,  senjata  penikam,
00533|atau senjata penusuk;
00534|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00535|mempertimbangkan sebagai berikut:
00536|Ad.1. Unsur setiap orang;
00537|Menimbang bahwa unsur “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik
00538|atau  delik  inti  (bestandeel  delict)  yang  harus  dibuktikan, namun  tetap  harus
00539|terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari
00540|pasal yang didakwakan (element delict);
00541|Menimbang bahwa Hakim Anak berpendapat, walaupun unsur “setiap
00542|orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti ( bestandeel delict ), melainkan
00543|sebagai unsur dari pasal yang didakwakan ( element delict), namun tetap harus
00544|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan
00545|mengenai orang yang dimaksud (error in persona);
00546|Menimbang bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang
00547|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
00548|Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00549|Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud  dengan  ”setiap  orang”  adalah  orang
00550|perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat
00551|diminta  pertanggungjawaban  dalam  segala  tindakannya  dalam  melakukan
00552|perbuatan  yang  diancam  pidana  dengan  undang-undang,  yang  dilakukan
00553|seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
00554|Menimbang  bahwa  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
00555|Sistem Peradilan Pidana Anak, mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus
00556|dimiliki Pelaku yaitu  berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang
00557|Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
00558|Anak, yang dimaksud dengan ”Anak  yang berkonflik dengan hukum”  adalah
00559|anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18
00560|(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
00561|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  laporan  penelitian
00562|kemasyarakatan  Bapas  Kelas  II  Bekasi,  telah  nyata  bahwasannya  ABH
00563|
00564|Xxxxxxxxxxxxxxx dalam perkara ini berumur 16 tahun  itu berarti disebut  Anak
00565|Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak yang berkonflik dengan hukum;
00566|Menimbang  bahwa di  dalam  persidangan  telah  dihadirkan  ABH
00567|Xxxxxxxxxxxxxxx, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak
00568|pidana  memiliki ataupun menguasai senjata tajam  dan didalam pemeriksaan
00569|persidangan  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx  menyatakan dirinya dalam keadaan sehat
00570|jasmani dan rohani ,  dapat menjawab  semua  pertanyaan yang diajukan oleh
00571|Hakim  Anak, Penuntut  Umum  dan  Penasihat  Hukum,  serta  membenarkan
00572|identitasnya  yang  tertera  didalam  dakwaan, yang  dibacakan  di persidangan,
00573|sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;
00574|Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut
00575|hukum;
00576|Menimbang  bahwa  walaupun  unsur  “setiap  orang”  sudah  terpenuhi
00577|menurut  hukum,  namun  tetap  harus  dihubungkan  dengan  unsur  delik  inti
00578|(bestandeel  delict)  atau  unsur  perbuatan  Anak lainnya,  apakah  perbuatan
00579|tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;
00580|Ad.2. Unsur m emasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
00581|memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,
00582|menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau
00583|mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut,
00584|menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari
00585|Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata
00586|penusuk;
00587|Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative yaitu apabila salah
00588|satu  komponen  dalam  unsur  ini  telah  terpenuhi,  maka  dianggap  telah
00589|membuktikan seluruh unsur yang dimaksud;
00590|Menimbang,  bahwa  senjata  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk
00591|melukai,  membunuh,  atau  menghancurkan  suatu  benda.  Senjata  dapat
00592|digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk
00593|mengancam  dan  melindungi.  Apapun  yang  dapat  digunakan  untuk  merusak
00594|(bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata;
00595|Menimbang, bahwa pengertian senjata tajam adalah senjata penikam,
00596|senjata  penusuk,  dan  senjata  pemukul,  tidak  termasuk  barang-barang  yang
00597|nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga,
00598|atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan
00599|barang pusaka, atau barang kuno, atau senjata, barang Ajaib;
00600|
00601|Menimbang, bahwa ABH Xxxxxxxxxxxxxxx diamankan pada hari Minggu
00602|tanggal 01 Januari 2026 sekira jam 02.45 wib di Kota Bekasi, saat itu saksi
00603|Hukum diamankan bersama dengan saksi Saksi anak II dan Anak Saksi anak I
00604|oleh Warga sekitar;
00605|Menimbang,  bahwa  awalnya  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  pada  hari  Sabtu
00606|tanggal 31 Januari 2026 sekitar pukul 18:00 WIB, sedang di warkop bersama
00607|Sdr. Dianta lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx ditelfon teman ngopi di Kota Bekasi dan
00608|sesampainya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dijalan Perjuangan sekira jam 23.00 WIB
00609|dan sekira jam 23.00 Wib, ternyata sudah banyak yang berkumpul, disana ABH
00610|sedang  ngopi  lalu  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  dan  Kelompoknya  yang  bernama
00611|“Komplek43badboys” mendapatkan pesan singkat dari Instagram yang kelompok
00612|bernama  “Tomgank”  untuk  bersiteru  atau  tawuran  dengan  kelompok
00613|“Kaliabangdukuh_official”,
00614|Menimbang, bahwa ABH Xxxxxxxxxxxxxxx mendapatkan ajakan tersebut
00615|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I , saat itu
00616|ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit  sedangkan  Anak
00617|Saksi anak II dan Anak Saksi anak I  tidak membawa senjata tajam, lalu sekira
00618|jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx
00619|tetap diwarung kopi;
00620|Menimbang,  bahwa  kemudian  pada  hari  Minggu  tanggal  01  Februari
00621|2026 sekitar pukul 01.00 Wib ada beberapa orang datang kembali ke tempat
00622|tonkrongan di Kota Bekasi dan  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx sudah melihat beberapa
00623|orang  membawa  senjata  tajam  celurit  sebanyak  2  (dua)  buah  dan  stik  golf
00624|sebanyak  1  (satu)  buah  lalu  sekitar  pukul  02.30  Wib  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx
00625|bersama  kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH
00626|Xxxxxxxxxxxxxxx  bersama  kelompoknya  dikejar  warga  sekitar  dan  berhasil
00627|diamankan;
00628|Menimbang, bahwa saat itu melintas anggota Tim Presisi Polisi Polres
00629|Metro Bekasi Kota yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi (Patroli) di
00630|Wilayah  Hukum  Polres  Metro  Bekasi  Kota  langsung  mengamankan  ABH
00631|Xxxxxxxxxxxxxxx  yang  kedapatan  membawa  1  (satu)  buah  senjata  tajam
00632|berbentuk  clurit  Panjang  1,5  (satu  koma  lima)  meter  dengan  gagang  kayu
00633|berwarna coklat, dimana  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx  dalam menguasai, membawa
00634|maupun menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk
00635|clurit Panjang 1,5 (satu koma lima) meter dengan gagang kayu berwarna coklat
00636|tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam
00637|
00638|tersebut  rencananya  akan  digunakan  untuk  tawuran  dimana  tidak  ada
00639|hubungannya dengan pekerjaan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx sehari-hari;
00640|Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx
00641|membawa  senjata  tajam  tersebut  untuk  digunakan  menyerang  atau  melukai
00642|lawan  dalam  aksi  tawuran  dan  tujuannya  agar  pihak  lawan  luka  dan  kalah.
00643|Namun  senjata  tajam  yang  dibawa  tersebut  belum  sempat  digunakan  untuk
00644|melukai korban, karena keburu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx  diamankan oleh warga;
00645|Menimbang,  bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  tidak  pernah  melakukan
00646|perbuatan melanggar hukum sebelumnya;
00647|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00648|unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata senjata penusuk telah
00649|terpenuhi menurut hukum;
00650|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 307 ayat (1)
00651|Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah terpenuhi,
00652|maka  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  haruslah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00653|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  membawa,  mempunyai  persediaan
00654|padanya  sesuatu  senjata  pemukul,  senjata  penikam,  atau  senjata  penusuk
00655|sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal  tersebut  sebagaimana
00656|didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;
00657|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang
00658|dilakukan  oleh  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) ,  Hakim  akan
00659|mempertimbangkan  apakah  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  dapat
00660|dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;
00661|Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika
00662|sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya
00663|dengan  melakukan  tindak  pidana  maka  seseorang  dapat  diminta
00664|pertanggungjawaban;
00665|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  teori  pemisahan  tindak  pidana  dan
00666|pertanggungjawaban  pidana,  maka  tindak  pidana  merupakan  sesuatu  yang
00667|bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya
00668|tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;
00669|Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada
00670|pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari
00671|pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang
00672|juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;
00673|Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku,
00674|yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan
00675|
00676|untuk  dapat  dicelanya  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  hanya  dapat
00677|dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata
00678|lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan
00679|batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya
00680|ia  dapat  membeda-bedakan  perbuatan  mana  yang  boleh  dilakukan  dan
00681|perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;
00682|Menimbang,  bahwa  kemampuan  pelaku  tindak  pidana  untuk
00683|membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
00684|menyebabkan  yang  bersangkutan  dapat  dipertanggungjawabkan  ketika
00685|melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya
00686|yang  sehat  dapat  membimbing  kehendaknya  untuk  menyesuaikan  yang
00687|ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang
00688|ditentukan oleh hukum;
00689|Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim menilai  ABH
00690|mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai
00691|menurut hukum  maupun  yang melawan hukum  dan mempunyai  kemampuan
00692|untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya
00693|perbuatan yang dilakukan;
00694|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
00695|yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00696|pembenar dan atau alasan pemaaf,  maka Anak Berhadapan dengan Hukum
00697|(ABH) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00698|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis
00699|hukuman mana yang tepat untuk kepentingan terbaik Anak Berhadapan dengan
00700|Hukum (ABH) sebagai berikut:
00701|Menimbang, bahwa  kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak
00702|dapat disamakan dengan tindakan yang dilakukan oleh anak/remaja (juvenile
00703|delinquency). Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara sifat dan bentuk
00704|perbuatan anak dengan perbuatan orang dewasa. Penanganan terhadap anak
00705|bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri.
00706|Menimbang,  bahwa  didalam  UU  Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP
00707|Nasional,  pemidanaan  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana
00708|dengan  menegakkan  norma  hukum  serta  melindungi  dan  mengayomi
00709|masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik
00710|yang timbul akibat tindak pidana serta menciptakan rasa aman dan damai di
00711|tengah Masyarakat;
00712|
00713|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012
00714|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  mengatur  jenis-jenis  sanksi
00715|pidana pokok dan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik
00716|dengan hukum sebagai berikut:
00717|1. Pidana Pokok:
00718|a. Pidana peringatan;
00719|b. Pidana dengan syarat:
00720|- Pembinaan di luar Lembaga;
00721|- Pelayanan Masyarakat;
00722|- Pengawasan.
00723|c. Pelatihan kerja;
00724|d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
00725|e. Penjara;
00726|Menimbang, bahwa selanjutnya selain merujuk kepada Pasal 115 KUHP
00727|Nasional menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu
00728|pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana
00729|kerja sosial.
00730|Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas,
00731|disamping  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) telah  terbukti
00732|secara  sah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal
00733|penuntut umum, Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang
00734|ada pada diri  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  serta Hakim juga tidak
00735|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum
00736|dari perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , baik menurut undang-
00737|undang, doktrin, maupun yurisprudensi.
00738|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap
00739|di  persidangan  tersebut  Hakim  dalam  penjatuhan  putusan  ini  juga  akan
00740|mendasari  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  54  KUHP
00741|Nasional dengan pertimbangan sebagai berikut;
00742|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  Nasional
00743|menyebutkan bahwa:
00744|“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
00745|a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
00746|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
00747|c. sikap batin pelaku tindak pidana;
00748|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
00749|direncanakan;
00750|
00751|e. cara melakukan tindak pidana;
00752|f.sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
00753|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu tindak
00754|pidana;
00755|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
00756|i.pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
00757|j.pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
00758|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;”
00759|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (2)  KUHP
00760|Nasional  yang  menyebutkan  “Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,
00761|atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian
00762|dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
00763|mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan
00764|kemanusiaan”;
00765|Menimbang,  bahwa  selain  aspek  yuridis,  hakim  juga  harus
00766|mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya, Dimana Aspek filosofis
00767|berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama
00768|hukum. Hakim  menilai  apakah  putusan  yang  diambil  mencerminkan  keadilan
00769|substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini,
00770|hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera,
00771|tetapi  juga  berorientasi  pada  pembinaan  dan  perbaikan  perilaku  Anak
00772|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  sehingga  setelah  menjalani  hukuman,
00773|sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang
00774|baik. Dan Hakim juga harus mempertimbangkan Aspek sosiologis juga menjadi
00775|bagian  penting  dalam  pertimbangan  hakim.  Aspek  ini  mengharuskan  hakim
00776|memperhatikan  nilai-nilai  budaya,  kebiasaan,  dan  kebutuhan  Masyarakat  di
00777|mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat
00778|bagi  masyarakat  serta  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  di
00779|masyarakat.  Pertimbangan  sosiologis  juga  meliputi  analisis  terhadap  latar
00780|belakang sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), motif melakukan tindak
00781|pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga putusan
00782|hakim  benar-benar  mencerminkan  kemanfaatan  dan  dapat  diterima  oleh
00783|masyarakat luas;
00784|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang No.