01202|yaitu dengan nada ancaman  “awas kamu ya jangan bilang-bilang apa yang
01203|dilakuin tadi ke orang tua kamu” , dimana hal tersebut disampaikan Terdakwa
01204|berulang kali sehingga membuat saksi Korban merasa takut, merupakan bentuk
01205|kekerasan secara verbal untuk menimbulkan ketakutan secara psikis bagi saksi
01206|korban dengan harapan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh
01207|siapapun apalagi orangtua saksi korban Korban;
01208|Menimbang,  bahwa  akhirnya  akibat  perbuatan  terdakwa  yang
01209|menyetubuhi saksi korban dengan paksa menimbulkan pendarahan hebat bagi
01210|saksi korban Korbandimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Saksi
01211|2Bin (Alm) Mumu Munajat  dan saksi Saksi 3 (Saksi-saksi yang merupakan
01212|orangtua  saksi  korban)  yang  menerangkan  bahwa  saksi  korban
01213|Korbanmengalami pendarahan hebat dimana darah mengucur keluar terus dari
01214|kemaluan saksi korban hingga akhirnya korban harus dirawat di Rumah sakit
01215|dan sempat tidak sadarkan diri hingga akhirnya dirawat di Rumah sakit;
01216|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
01217|tersebut  diatas  unsur  “Yang  menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang,
01218|kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan
01219|keadaan  atau  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau
01220|ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan  penyesatan
01221|menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan
01222|persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”
01223|telah terpenuhi;
01224|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  6 Huruf c UU
01225|NO. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi,
01226|maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01227|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
01228|Pertama Penuntut Umum;
01229|Menimbang,  bahwa  terkait  pembelaan  Penasihat  Hukum/Terdakwa
01230|dalam  Nota  pembelaannya  pada  pokoknya  sependapat  dengan  pandangan
01231|Penuntut  Umum  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  bersalah  melakukan  tindak
01232|pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  dakwaan  Pertama  Penuntut  Umum,
01233|namun  keberatan  dengan  tuntutan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun,
01234|dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang
01235|kesalahannya,  serta  Terdakwa  masih  muda  dan  sekolah  serta  mempunyai
01236|harapan  masa  depan  yang  masih  Panjang  sehingga  memohon  diberikan
01237|hukuman  yang  seringan-ringannya  dan  antara  keluarga  terdakwa  dengan
01238|keluarga saksi korban Korbantelah membuat kesepakatan Perdamaian tanggal
01239|
01240|6  Agustus  2024  untuk  tidak  saling  menuntut  secara  pidana  dan  perdata,
01241|sehingga terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01242|sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;
01243|Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
01244|Pidana  Kekerasan  Seksual  pada  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  20
01245|menyebutkan  bahwa Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
01246|dibebankan  kepada  pelaku  atau  pihak  ketiga  berdasarkan  penetapan  atau
01247|putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/
01248|atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;
01249|Menimbang,  bahwa  terhadap  Surat  Kesepakatan  Perdamaian  yang
01250|diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024 yang
01251|menerangkan bahwa antara terdakwa dengan keluarga saksi korban Korban
01252|telah  terjadi  perdamaian  dimana  pihak  keluarga  terdakwa  memberikan
01253|kompensasi/  restitusi  kepada  keluarga  saksi  korban  Korbansebesar
01254|Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  pihak  keluarga  saksi  korban
01255|menerima permintaan maaf tersebut, sehingga berdasarkan surat kesepakatan
01256|perdamaian tersebut, bagi Majelis Hakim dan demi penegakan hukum sifatnya
01257|menjadi  salah  satu  hal  yang  meringankan  hukuman  bagi  terdakwa  karena
01258|sifatnya  antara  terdakwa  dengan  pihak  keluarga  saksi  korban  telah  ada
01259|pemulihan  keadaan  hubungan  secara  sosial  akan  tetapi  terhadap  kata-kata
01260|pada  point  3  Kesepakatan  Perdamaian  tersebut  sepanjang  mengenai  kata
01261|“Memberikan Kompensasi/ restitusi” Majelis Hakim memberikan koreksi tentang
01262|kata “Restitusi” karena dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
01263|Kekerasan Seksual pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20 menyebutkan
01264|bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada
01265|pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang
01266|berkekuatan  hukum  tetap,  atas  kerugian  materiel  dan/  atau  imateriel  yang
01267|diderita  Korban  atau  ahli  warisnya,  karena  pemberian  uang  tersebut  dari
01268|keluarga terdakwa kepada keluarga korban sifatnya bukan restitusi karena tidak
01269|berdasarkan  Penetapan  atau  Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum
01270|tetap;
01271|Menimbang  bahwa  oleh  karena  selama  persidangan  Majelis  Hakim
01272|tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
01273|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghapus  sifat  melawan
01274|hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara
01275|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “Menyalahgunakan
01276|kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu
01277|
01278|muslihat  atau  hubungan  keadaan  atau  memanfaatkan  kerentanan,
01279|ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan
01280|penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan
01281|dilakukan  persetubuhan  dengannya  “, sebagaimana  dalam  dakwaan
01282|Alternatif Pertama;
01283|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah
01284|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di
01285|atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana
01286|sesuai dengan perbuatannya ;
01287|Menimbang,  bahwa  selain  pidana  penjara,  maka  sesuai  dengan
01288|ketentuan dalam  UU NO. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
01289|Seksual yang menentukan penjatuhan pidana secara Alternatif dan komulatif,
01290|yaitu  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  sehingga  terhadap  Terdakwa  juga
01291|dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6 Huruf c UU
01292|NO. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , yang besarnya
01293|akan ditentukan dalam amar putusan ini ;
01294|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan
01295|maka  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh
01296|Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh
01297|karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang
01298|telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHAP beralasan bagi
01299|Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
01300|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01301|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01302|- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru bergaris putih;
01303|- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam pudar dengan merk HAIPAI;
01304|- 1  (satu)  buah  celana  dalam  warna  putih  dengan  terdapat  bekas  noda
01305|darah;
01306|Dimana  barang  bukti  tersebut  adalah milik  saksi  Korban,  maka  secara
01307|hukum dikembalikan kepada yang bersangkutan;
01308|- 1 (satu) Unit Handphone Infinix ZERO 5G warna putih dengan Nomor
01309|Imei 1 () Nomor Imei 2 ();
01310|Oleh  karena  barang bukti  tersebut merupakan alat/ sarana  yang  digunakan
01311|untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
01312|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah,
01313|maka  Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang
01314|besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;
01315|
01316|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa,
01317|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01318|yang meringankan terdakwa;
01319|Keadaan  yang  memberatkan:
01320|- Kekerasan Seksual bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan
01321|serta menggangu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya bagi
01322|korban dan keluarganya.
01323|- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma.
01324|Keadaan yang meringankan:
01325|- Terdakwa menyesali perbuatannya.
01326|- Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian.
01327|Menimbang  bahwa  disamping  keadaan  yang  memberatkan  dan
01328|meringankan diatas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan
01329|pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik
01330|agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan
01331|merubah  perilakunya  ke  jalan  yang  lebih  baik  agar  dikemudian  hari  tidak
01332|mengulangi  lagi  perbuatan  yang  dapat  dipidana,  maka  Majelis  Hakim
01333|berpendapat  bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sudah
01334|sesuai  dan  setimpal  dengan  perbuatan  Terdakwa  sehingga  oleh  karenanya
01335|dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;
01336|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01337|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01338|Memperhatikan, Pasal 6 Huruf c UU NO. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
01339|Pidana Kekerasan Seksual  dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01340|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01341|bersangkutan;
01342|
01343|MENGADILI:
01344|1. Menyatakan  terdakwa tersebut  di  atas  telah  terbukti  secara  sah  dan
01345|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana   “Menyalahgunakan
01346|kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari
01347|tipu  muslihat  atau  hubungan  keadaan  atau  memanfaatkan
01348|kerentanan,  ketidaksetaraan  atau  ketergantungan  seseorang,
01349|memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk
01350|melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya “.
01351|2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01352|penjara  selama 9  (sembilan) bulan  dan  menjatuhkan  pidana  denda
01353|
01354|sebesar  Rp.10.000.000,00  (Sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan
01355|apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti
01356|dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
01357|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalanai
01358|oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
01359|4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
01360|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01361|- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru bergaris
01362|putih;
01363|- 1  (satu)  buah  celana  panjang  warna  hitam  pudar  dengan  merk
01364|HAIPAI;
01365|- 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan terdapat bekas noda
01366|darah;
01367|Dikembalikan kepada saksi Korban;
01368|- 1 (satu) Unit Handphone Infinix ZERO 5G warna putih dengan Nomor
01369|Imei 1 (3533506005330063) Nomor Imei 2 (353350600533071;
01370|                 Dirampas untuk dimusnahkan;
01371|6. Membebankan  kepada  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar
01372|Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
01373|
01374|Selasa
01375|
01376|3 September 2024
01377|
01378|2024
01379|
01380|Pengadilan Negeri Serang, pada hari  Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh
01381|kami,  David  Panggabean,  S.H,  sebagai  Hakim  Ketua,  Rendra,  S.H.MH,  dan
01382|Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
01383|
01384|Ratri Kusuma  Dewi  A A,  S.H
01385|
01386|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01387|RENDRA, S.H.,M.H.             DAVID PANGGABEAN, S.H.
01388|AGUNG SULISTIONO, S.H.
01389|
01390|Panitera Pengganti,
01391|RATRI KUSUMA DEWI A.A, S.H.