05096|
05097|fisik kesembilan tenaga kerja sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
05098|di  PT  Borneo  Cipta  Persada  Abadi  yang  dengan  cara  mengajak,
05099|mengumpulkan, dan mendanai seluruh akomodasi  Saksi Petrus Arifin, Saksi
05100|Laurensius Raga Nong Ovi Alias Andi, Saksi Heribertus Kos Gaubito Alias Binto,
05101|Saksi Yohanes ranolius Dulo Alias Rano,  Saksi Hironimus Yan Yoli Alias Yoli,
05102|Saksi Henderikus Hendra Alias Hendra, Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan
05103|Alias  Engkis,  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka, dan  Saudara  Afrianus  Moa
05104|Lavanto untuk ditempatkan bekerja di perusahaan PT Borneo Cipta Persada
05105|Abadi  di  Kalimantan,  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen
05106|ketenagakerjaan  yang  sah  yang  disyaratkan  oleh  ketentuan  peraturan
05107|perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  memberikan  keselamatan  dan
05108|perlindungan  atas  kesehatan  kesembilan  para  pekerja  tersebut,  sehingga
05109|mengakibatkan kesembilan para tenaga kerja tersebut kelaparan dan juga salah
05110|satu tenaga kerja yang bernama Almarhum Yodimus Moan Kaka jatuh sakit
05111|dengan keadaan badan lemas, kaki dan tangan tidak bisa bergerak yang pada
05112|akhirnya  oleh  karena  Saksi  Petrus  Arifin  berinisiatif  sendiri  untuk
05113|menandatangani surat penolakan rujukan Almarhum Yodimus Moan Kaka ke
05114|Rumah  Sakit  yang  direkomendasikan  dari  PT Borneo  Cipta  Persada  Abadi
05115|sehingga Almarhum Yodimus Moan Kaka meninggal dunia di Kalimantan;
05116|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut diatas, maka
05117|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;
05118|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 186 Ayat (1)
05119|Jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
05120|13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah
05121|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
05122|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  Turut  serta  sebagai  pelaksana
05123|penempatan  kerja  tidak  memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai
05124|penempatan  tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
05125|kesehatan baik mental maupun fisik ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
05126|kombinasi alternatif Kedua Penuntut Umum;
05127|Menimbang  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum  Terdakwa
05128|mengajukan pembelaan di dalam persidangan ini, maka  selanjutnya Majelis
05129|Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh
05130|Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:
05131|Hal. 134 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05132|
05133|Menimbang bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
05134|menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan
05135|tindak pidana sebagaimana  didakwakan dalam  Dakwaan Kombinasi  Alternatif
05136|Kedua Penuntut umum dan  Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi
05137|Pembelaan  (pledoi)  dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya
05138|memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah
05139|dan  meyakinkan  menurut  hukum  melakukan  tindak  pidana  yang  di  tuntut
05140|kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun
05141|2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1
05142|KUHP sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif pertama primair dan pertama
05143|subsidair  atau melanggar dakwaan kombinasi alternatif kedua sebagaimana
05144|dakwaan dari penuntut umum, serta membebaskan Terdakwa dengan  alasan-
05145|alasan yang diuraikan dalam Nota Pembelaan yang mana dari alasan-alasan
05146|tersebut  tidak  ada  alasan  yang  termasuk  dalam  alasan  pembenar  maupun
05147|alasan pemaaf, sehingga terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum
05148|Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;
05149|Menimbang bahwa selain itu selama masa persidangan perkara a quo
05150|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga telah mengirimkan Pengajuan
05151|Permohonan  Restitusi  atas  nama  Petrus  Arifin,  Maria  Herlina  Mbhadi,
05152|Fransiskus Minggu Kurniawan, Laurensius Raga Nong Ovi, Yohanes Ranolus
05153|Dulo, Henderikus Hendra, Heronimus Yan Yoli, dan Heribertus Kos Gaubinto,
05154|serta Jaksa Penuntut Umum pun dalam surat tuntutannya juga menuntut agar
05155|Terdakwa  membayar  restitusi  untuk  Saksi  Petrus  Arifin  sejumlah
05156|Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ,  Saksi Maria
05157|Herlina  Mbhadi  sejumlah  Rp103.010.000,00  (seratus  tiga  juta  sepuluh  ribu
05158|rupiah), Saksi Fransiskus Minggu Kurniawan sejumlah  Rp7.714.000,00 (tujuh
05159|juta  tujuh  ratus  empat belas  ribu  rupiah,  Saksi  Laurensius  Raga  Nong  Ovi
05160|sejumlah  Rp7.549.000,00  (tujuh  juta  lima  ratus  empat  puluh  sembilan  ribu
05161|rupiah), Saksi Yohanes Ranolus Dulo sejumlah Rp7.264.000,00 (tujuh juta dua
05162|ratus  enam  puluh  empat  ribu  rupiah),  Saksi  Henderikus  Hendra  sejumlah
05163|Rp7.564.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), Saksi
05164|Heronimus Yan Yoli sejumlah  Rp7.299.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan
05165|puluh  sembilan  ribu  rupiah),  dan  Saksi  Heribertus  Kos  Gaubinto  sejumlah
05166|Rp7.299.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
05167|Hal. 135 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05168|
05169|Menimbang bahwa atas permohonan restitusi tersebut Majelis Hakim
05170|akan mempertimbangkannya, yakni oleh karena dalam perkara a quo ternyata
05171|dakwaan penuntut umum yang terbukti adalah dakwaan kombinasi alternatif
05172|kedua yakni  Pasal 186 Ayat (1)  Jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (3)  Undang-
05173|Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 200 3 tentang  Ketenagakerjaan
05174|Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mana berdasarkan Pasal 2 Peraturan
05175|Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dikatakan bahwasannya tindak pidana
05176|yang dapat dimohonkan restitusi adalah t indak pidana pelanggaran Hak Asasi
05177|Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras
05178|dan etnis, Tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan
05179|dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
05180|perundang-undangan, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13
05181|tahun 2003 dan KUHP tersebut tidak diatur mengenai kewajiban pelaku tindak
05182|pidana  yang  dalam  perkara  a  quo yakni  Terdakwa  untuk  dikenakan  atau
05183|dibebankan  untuk  membayar  restitusi  kepada  korban  dari  perbuatan  yang
05184|dilakukan pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yakni Terdakwa;
05185|Menimbang  bahwa  selain  itu  setelah  Majelis  Hakim  mencermati  dari
05186|fakta-fakta  di  persidangan  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan  tindak
05187|pidananya tidak melakukannya seorang diri melainkan Terdakwa melakukannya
05188|bersama-sama dengan dua orang yang berperan sebagai orang-orang yang
05189|mencari atau merekrut para calon tenaga kerja illegal tersebut dan kedua orang
05190|tersebut pun telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang yakni saudara Senut
05191|dan  saudara  Vilius  yang  mana  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan
05192|Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012,  tentang  Menejemen
05193|Tindak  Pidana,  Pasal  17  ayat  (6)  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia
05194|Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pengertian dari
05195|“Daftar Pencarian Orang” adalah orang yang menjadi target oleh penyidik untuk
05196|dicari  karena  orang  hilang  atau  seorang  pelaku  kriminal  sehingga  sudah
05197|sepatutnya dalam perkara a quo saudara Senut dan Vilius diduga merupakan
05198|salah satu pelaku tindak pidada dalam perkara  a quo , serta selain  saudara
05199|Senut dan  saudara  Vilius  ternyata  pula  terungkap  dalam  fakta  persidangan
05200|bahwasannya  saudara  Senut  dan  saudara  Vilius  dibantu  oleh  Saksi  Petrus
05201|Arifin dan Almarhum Yodimus Moan Kaka yang berperan sebagai orang yang
05202|mencari atau merekrut serta menghimpun data-data KTP para calon tenaga
05203|kerja illegal tersebut yang berdasarkan fakta dipersidangan yakni atas bukti
05204|surat T-2 berupa Surat Menolak Rujuk Rumah Sakit oleh Petrus Arifin atas
05205|nama pasien Yodimis Moan Kaka, pada tanggal 24 Maret 2024 tersebut Saksi
05206|Hal. 136 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05207|
05208|Petrus Arifin-lah yang harus bertanggungjawab atas meninggalnya Almarhum
05209|Yodimus Moan Kaka karena Saksi Petrus Arifin tanda tangan untuk menolak
05210|rujukan  Almarhum  Yodimus  Moan  Kaka  agar  mendapatkan  perawatan  lebih
05211|lanjut di Rumah Sakit di Kalimantan, dan oleh karena Almarhum Yodimus Moan
05212|Kaka telah meninggal maka pertanggungjawabannya untuk dimohonkan agar
05213|dibebankan membayar restitusi pun gugur, serta pihak PT Borneo Citra Persada
05214|Abadi  juga  memiliki  peran  dalam  menerima  dan  menempatkan  para  calon
05215|tenaga kerja illegal tersebut, maka oleh karenanya saudara Senut, saudara
05216|Vilius, Saksi Petrus Arifin, dan PT Borneo Citra Persada Abadi juga seyogyanya
05217|haruslah  dimohonkan  pula  untuk  membayar  biaya  restitusi  tersebut  kepada
05218|para korban dari perkara a quo;
05219|Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan di atas Majelis Hakim
05220|berpendapat  atas  permohonan  restitusi  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
05221|Korban dan tuntutan  Jaksa Penuntut Umum atas pembebanan  restitusi atas
05222|nama  Petrus  Arifin,  Maria  Herlina  Mbhadi,  Fransiskus  Minggu  Kurniawan,
05223|Laurensius  Raga  Nong  Ovi,  Yohanes  Ranolus  Dulo,  Henderikus  Hendra,
05224|Heronimus Yan Yoli, dan Heribertus Kos Gaubinto, kepada Terdakwa tersebut
05225|haruslah dikesampingkan;
05226|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
05227|perkara ini, ternyata  Majelis  Hakim tidak menemukan  adanya alasan-alasan
05228|yang  dapat  menghapus  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan Terdakwa
05229|(wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain
05230|yang  dapat  mengecualikan  Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana
05231|(toerekend strafbaar heid ), baik alasan pembenar ( recht vaardigings gronden )
05232|maupun  alasan  pemaaf  (veront  schuldigings  gronden),  maka  Majelis  Hakim
05233|berkesimpulan  bahwa Terdakwa  haruslah  dinyatakan  bersalah  melakukan
05234|tindak  pidana  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Kombinasi  Alternatif  Kedua
05235|Penuntut Umum;
05236|Menimbang bahwa  oleh  karena Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
05237|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  serta  mampu  bertanggung
05238|jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat
05239|(1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1
05240|Tahun  2000  tertanggal  30  Juni  2000, Terdakwa  haruslah  dijatuhi  hukuman
05241|pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;
05242|Menimbang bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  186 ayat (1) Jo . Pasal  35
05243|ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
05244|tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana selain diancam
05245|Hal. 137 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05246|
05247|dengan  pidana  penjara  juga  dapat  dikenakan  dengan  pidana  denda,  maka
05248|Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan
05249|menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
05250|dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka
05251|diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  pun  akan  ditentukan  dalam
05252|amar putusan di bawah ini;
05253|Menimbang bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
05254|dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)
05255|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan  masa
05256|masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
05257|dijatuhkan; 
05258|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dengan  status
05259|tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,
05260|maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
05261|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
05262|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
05263|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
05264|1)  1 (satu) Unit Handphone Samsung A05 kesing berwarna hitam beserta
05265|silikon warna hitam;
05266|2) 1 (satu) buah buku tabingan Bank BRI dengan nomor rekening 7619-01-
05267|00665952-4 atas nama MARIA HERLINA MBADHI;
05268|3) 1 (satu) unit mobil pick up zusuki warna hitam dengan nomor mesin
05269|G15AID965853, nomor rangka MHYESL415EJ327692 dan TNKB EB 9296
05270|G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
05271|4) 1 (satu) buah kunci mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
05272|9296 G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
05273|5) 1 (satu) buah STNK mobil pick up zusuki warna hitam dengan TNKB EB
05274|9296 G atas nama ANTONIUS TONGKOK;
05275|6) 8 (delapan) lembar E-Tiket (surat bukti pembayaran Tiket PELNI dicetak
05276|oleh MR2. PT.KARYA SRIKANDI).
05277|7) 2  (dua)  lembar  print  out  rekening  koran  bank  BCA dengan  nomor
05278|rekening 3141258972 atas nama MARIANA SRIKANDI PUTI SALI;
05279|8) 1  (satu)  Lembar  Laporan  Transaksi  Finansial  Keuangan  Bank  Bri
05280|dengan nomor rekening 7619-01-00665952-4 atas nama MARIA HERLINA
05281|MBADHI tanggal laporan 08 Mei 2024;
05282|yang  seluruh  barang  bukti  tersebut  statusnya  akan  ditentukan  dalam  amar
05283|putusan di bawah ini;
05284|Hal. 138 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05285|
05286|Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
05287|Nomor  48  tahun  2009  tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan:
05288|Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
05289|keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
05290|Republik  Indonesia  Nomor:  03  Tahun  1974  tertanggal  23  Nopember  1974,
05291|bahwasanya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mewajibkan  Pengadilan
05292|untuk  memberikan  alasan  (motiveringplich)  atau  pertimbangan-pertimbangan
05293|yang cukup dalam setiap putusan;
05294|Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan
05295|berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
05296|2009  Tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  dalam
05297|mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana,  Majelis  Hakim  wajib
05298|memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari Terdakwa,  maka  perlu
05299|dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;
05300|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
05301|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
05302|yang meringankan Terdakwa;
05303|Keadaan  yang  memberatkan:
05304|- Terdakwa adalah  tokoh masyarakat yang seharusnya memberi contoh
05305|dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat;
05306|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  yang
05307|sedang                        giat-giatnya memberantas tindak pidana  yang
05308|berkaitan dengan memperkerjakan tenaga kerja illegal;
05309|Keadaan yang meringankan:
05310|- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun atas perbuatannya;
05311|- Peran Terdakwa hanya membiayai akomodasi perjalanan para calon
05312|tenaga  kerja  guna  membantu  para  calon  tenaga  kerja  mendapatkan
05313|pekerjaan di Kalimantan; 
05314|- Terdakwa belum pernah dihukum;
05315|- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
05316|Menimbang  bahwa  selain  hal-hal  yang  memberatkan  maupun
05317|meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam  menjatuhkan putusan
05318|harus  memperhatikan  pula  prinsip-prinsip  tujuan  pemidanaan  dengan
05319|mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  sesuai  dengan  kesalahan  yang
05320|dilakukan  Terdakwa,  maka  sampailah  kini  Majelis  Hakim  akan
05321|Hal. 139 dari 144 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mme
05322|
05323|mempertimbangkan  berapa  lamanya  hukuman  (“ Sentencing“  atau
05324|“Straftoemeting“)  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  yang  kira-kira
05325|sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  dengan  memperhatikan
05326|tujuan  pemidanaan  yang  berlaku  pada  saat  ini,  serta  dengan
05327|mempertimbangkan  segala  sesuatunya  dari  pelbagai  aspek,  sehingga
05328|pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  dapat
05329|dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa,
05330|Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta
05331|Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
05332|Menimbang bahwa pidana penjara memiliki efek negatif diantaranya:
05333|stigmatisasi masyarakat bagi para pelaku tindak pidana, dehumanisasi, penjara
05334|dapat menjadi sarana bagi narapidana sebagai tempat belajar untuk melakukan
05335|tindak pidana yang lebih profesional lagi;
05336|  Menimbang  bahwa  salah  satu  tujuan  pemidanaan  (perampasan
05337|kemerdekaan)  adalah  pembinaan  kepada  pelaku  kejahatan  (treatment  of
05338|offenders) untuk kemudian dilakukan resosialisasi pelaku untuk dikembalikan ke
05339|masyarakat setelah dilakukan pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka
05340|harus  dipertimbangkan  juga  efek  negatif  dari  pemidanaan  terhadap  pelaku
05341|diantaranya  stigmatisasi,  dehumanisasi,  transfer  ilmu  kejahatan  selama
05342|menjalani  pemidanaan  dan  dampak  negatif  lain  yang  semestinya  dapat
05343|dihindari. Maka dengan demikian menjatuhkan pidana penjara yang tidak sesuai
05344|dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tindakan
05345|memisahkan hukum secara diametral dengan kemanfaatan yang menjadi tujuan
05346|hukum itu sendiri;
05347|Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan pada
05348|pokoknya tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar
05349|memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa, tetapi untuk