00717|telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00718|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
00719|Menimbang  bahwa  oleh  karena  selama  persidangan  Hakim  tidak
00720|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00721|pidana pada diri Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, maka
00722|Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00723|
00724|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana
00725|dan mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00726|pidana;
00727|Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-
00728|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum
00729|menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali
00730|dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Di
00731|depan persidangan, Ibu Kandung Anak memohon kebijaksanaan Hakim dalam
00732|menjatuhkan putusan bagi Anak dikarenakan saat ini Anak sedang duduk di
00733|bangku kelas IX SMP dan sedang melaksanakan ujian sekolah, selain itu Ibu
00734|Anak  juga  menyatakan  bahwasanya  Anak  akan  lebih  berhati-hati  lagi
00735|kedepannya  dalam  mengendarai  sepeda  motor,  kejadian  ini  membuat  Anak
00736|menjadi  lebih  terbuka  dalam  berkomunikasi  dengan  kedua  orang  tuanya,
00737|kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi Pendamping Anak untuk selalu
00738|mengawasi Anak dalam aktivitas sehari-hari terkhusus dalam memberikan izin
00739|kepada Anak mengendarai kendaraan bermotor serta Anak diharapkan dapat
00740|belajar dari kesalahannya dan Ibu Anak berharap kejadian ini tidak membuat
00741|Anak patah semangat dalam belajar karena Anak ingin menjadi abdi negara;
00742|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman apa yang lebih tepat
00743|dikenakan  kepada  diri  Anak  tersebut,  maka  Hakim  terlebih  dahulu  akan
00744|mempertimbangkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing
00745|Kemasyarakatan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)
00746|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00747|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  mempertimbangkan  Laporan  Hasil
00748|Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Sidang  Pengadilan  dari  Balai
00749|Pemasyarakatan Kelas I Palu Nomor Register Litmas: 0033/AN/IV/2026 tanggal
00750|2  April  2026  atas  nama  Anak  yang  pada  pokoknya  Pembimbing
00751|Kemasyarakatan  merekomendasikan  agar  Anak  dikenakan  tindakan  berupa
00752|pengembalian kepada orang tua/wali dengan pertimbangan Anak baru pertama
00753|kali terlibat tindak pidana, saat ini Anak masih duduk di bangku sekolah dan
00754|orang tua Anak menyanggupi melakukan pengawasan dan pembinaan kepada
00755|Anak serta hasil asesmen RRI Anak menunjukkan risiko pengulangan tindak
00756|pidana termasuk kategori rendah;
00757|Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
00758|2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat
00759|dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia
00760|Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
00761|
00762|seutuhnya  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  memberikan  perlindungan
00763|khusus bagi anak;
00764|Menimbang  bahwa  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  anak
00765|terdapat dua prinsip utama, yaitu:
00766|1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang
00767|sebagai penjahat  (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan
00768|bantuan;
00769|2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-
00770|edukatif  dan  pendekatan  (kejiwaan/psikologi)  yakni  sejauh  mungkin
00771|menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat
00772|degradasi  mental  dan  penurunan  semangat  (discoragement)  serta
00773|menghindari  proses  stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses
00774|perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar;
00775|Menimbang bahwa prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Rule
00776|5.1 dalam  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of
00777|Juvenile Justice  ("The Beijing Rules") yang menegaskan tujuan atau sasaran
00778|dalam  proses  persidangan  anak,  yaitu  memajukan  kesejahteraan  anak  (the
00779|promote  or  the  well  being  of  the  juvenile)  dan  mengedepankan  prinsip
00780|proporsionalitas (the principle of the proportionality) yang merupakan alat untuk
00781|mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas
00782|semata-mata (just desert);
00783|Menimbang  bahwa  dalam  perkembangan  hukum  pidana  modern,
00784|pemidanaan  tidak  lagi  semata-mata  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas
00785|perbuatan  pelaku  (retributive  justice),  tetapi  juga  diarahkan  pada  upaya
00786|pemulihan dan pembinaan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative
00787|justice),  sebagaimana  tercermin  dalam  ketentuan  Pasal  51  Undang-Undang
00788|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang
00789|mengatur  bahwa  pemidanaan  bertujuan  antara  lain  untuk  mencegah
00790|terulangnya  tindak  pidana,  membina  pelaku  agar  menyadari  kesalahannya,
00791|memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu  akibat  tindak  pidana,  serta
00792|menghadirkan rasa aman dalam masyarakat;
00793|Menimbang bahwa selanjutnya asal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00794|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pedoman
00795|yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, antara lain
00796|bentuk  kesalahan  pelaku,  motif  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana,  cara
00797|melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, pengaruh
00798|
00799|pidana  terhadap  masa  depan  pelaku, serta dampak  tindak pidana  terhadap
00800|korban;
00801|Menimbang  bahwa  Hakim  dengan  memperhatikan  Hasil  Penelitian
00802|Kemasyarakatan  (Litmas),  tujuan  pemidanaan,  dan  pedoman  pemidanaan,
00803|mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00804|- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh Anak yang
00805|kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
00806|- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Anak juga menunjukkan
00807|adanya kegagalan dalam pengawasan orang tua maupun guru di sekolah
00808|Anak yang mengizinkan Anak mengendarai kendaraan bermotor padahal
00809|diketahui usia Anak masih 15 (lima belas) tahun sehingga secara aturan
00810|Anak  tidak  boleh  mengendarai  kendaraan  bermotor  karena  Anak  belum
00811|mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
00812|- Bahwa  berdasarkan  riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  Anak,  Anak
00813|dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, sering melaksanakan
00814|sholat di masjid yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya, sering
00815|membantu orang tua, serta Anak belum pernah melakukan pelanggaran
00816|hukum;
00817|- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan dampak secara fisik dan ekonomi
00818|bagi Saksi Hasbi Ali Raden;
00819|- Bahwa telah terdapat upaya rekonsiliasi, yang mana orang tua Anak,
00820|Anak beserta guru telah berupaya meminta maaf dan mengganti besaran
00821|kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam proses diversi di tingkat
00822|penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan,
00823|tetapi  Saksi  Hasbi  Ali  Raden  dan  keluarga  menolak  untuk  menerima
00824|pembayaran ganti rugi dan meskipun telah memaafkan secara personal,
00825|baik Saksi Hasbi Ali Raden maupun keluarga menginginkan proses hukum
00826|harus tetap berlanjut;
00827|oleh karenanya, dengan memperhatikan keseluruhan keadaan tersebut, serta
00828|demi  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  Anak,  kepentingan  Saksi
00829|Korban, dan rasa keadilan masyarakat, Hakim berpendapat bahwa terhadap
00830|Anak  tetap  perlu  dijatuhkan  pidana  secara  proporsional  dan  berkeadilan,
00831|dengan  tetap  mengedepankan  pendekatan  pembinaan  dan  pemulihan  agar
00832|Anak menyadari kesalahannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki
00833|diri di masa yang akan datang;
00834|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  115  dan  Pasal  116
00835|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00836|
00837|Pidana dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
00838|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok
00839|bagi Anak terdiri atas:
00840|a. Pidana peringatan;
00841|b. Pidana dengan syarat:
00842|1. Pembinaan di luar lembaga;
00843|2. Pelayanan masyarakat;
00844|3. Pengawasan;
00845|c. Pelatihan kerja;
00846|d. Pembinaan dalam lembaga, dan;
00847|e. Penjara;
00848|Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:
00849|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
00850|b. Pemenuhan kewajiban adat;
00851|dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  bahwa  pidana  penjara  bagi  Anak
00852|merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana ditegaskan dalam
00853|pasal  81  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00854|Peradilan Pidana Anak;
00855|Menimbang  bahwa  selanjutnya  pasal  113  Undang-Undang  Nomor  1
00856|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  82
00857|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
00858|Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  jenis-jenis  tindakan  yang  dapat dikenakan
00859|kepada Anak antara lain:
00860|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
00861|b. penyerahan kepada seseorang;
00862|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00863|d. perawatan  di  lembaga  (Pasal  113  KUHP),  perawatan  di  LPKS  (UU
00864|SPPA);
00865|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
00866|oleh pemerintah atau badan swasta;
00867|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
00868|g. perbaikan akibat tindak pidana;
00869|Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil
00870|Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Sidang  Pengadilan  dari  Balai
00871|Pemasyarakatan Kelas I Palu Nomor Register Litmas: 0033/AN/IV/2026 tanggal
00872|2 April 2026 atas nama Anak merekomendasikan agar Anak dikenakan tindakan
00873|
00874|berupa pengembalian kepada orang tua/wali. Adapun terhadap rekomendasi
00875|tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00876|- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00877|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwasanya Anak hanya
00878|dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam
00879|Undang-Undang  ini  dan  Pasal  82  Ayat  (1)  menyebutkan  tindakan  yang
00880|dapat dikenakan kepada Anak salah satunya adalah pengembalian kepada
00881|orang tua/Wali;
00882|- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00883|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa
00884|“ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak, atau  keadaan  pada  waktu
00885|dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
00886|pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan
00887|tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
00888|- Bahwa  Hakim  memiliki  pandangan  bahwa  perbuatan  Anak  yang  lalai
00889|dalam  mengendarai  sepeda  motor  telah  menyebabkan  Saksi  Hasbi  Ali
00890|Raden mengalami luka-luka dan rusaknya sepeda motor sehingga Saksi
00891|Hasbi Ali Raden sempat mendapatkan perawatan medis dan mengeluarkan
00892|sejumlah uang untuk memperbaiki bagian yang rusak dari sepeda motor
00893|tersebut;
00894|- Bahwa sampai saat ini tangan kanan Saksi Hasbi Ali Raden masih terasa
00895|sakit dan sangat sulit untuk dipakai beraktivitas seperti sedia kala;
00896|- Bahwa orang tua Anak memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas
00897|Anak yang belum seharusnya mengendarai kendaraan bermotor mengingat
00898|usia Anak yang masih di bawah umur mendapatkan Surat Izin Mengemudi
00899|(SIM);
00900|- Bahwa  meskipun  Anak  dan  orang  tua  Anak  telah  menyampaikan
00901|permohonan maaf kepada Saksi Hasbi Ali Raden dan keluarganya, tetapi
00902|sampai perkara ini diproses dalam persidangan belum ada ganti rugi yang
00903|dibayarkan oleh orang tua Anak kepada Saksi Korban meskipun orang tua
00904|Anak telah berupaya untuk mengganti kerugian tersebut;
00905|Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan
00906|tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi yang telah
00907|disampaikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Laporan  Penelitian
00908|Kemasyarakatan tersebut;
00909|Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap
00910|Anak  dengan  tuntutan  pidana  berupa  Pelayanan  Masyarakat  di  Masjid  Al
00911|
00912|Muhajirin, Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setiap
00913|hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan, setiap pelaksanaan 2 (dua) jam per hari, 1
00914|(satu) kali dalam seminggu. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim
00915|tidak sependapat tentang jenis pidana dan lamanya masa pidana bagi Anak
00916|dengan pertimbangan sebagai berikut;
00917|Menimbang bahwa perihal jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
00918|Anak, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
00919|- Bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00920|Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  71  ayat  (1)  Undang-Undang
00921|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah
00922|mengatur  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  merupakan  jenis  pidana
00923|pokok yang termasuk ke dalam jenis pidana dengan syarat yang dapat
00924|dijatuhkan terhadap Anak;
00925|- Bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum tidak menyebutkan secara
00926|jelas pelayanan masyarakat seperti apa yang harus dilakukan oleh Anak di
00927|Masjid  Al  Muhajirin  Desa  Ngovi,  Kecamatan  Rio  Pakava,  Kabupaten
00928|Donggala;
00929|- Bahwa pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00930|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa  pidana  pelayanan
00931|masyarakat  merupakan  pidana  yang  dimaksudkan  untuk  mendidik  Anak
00932|dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang
00933|positif sedangkan berdasarkan  Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
00934|(Litmas)  Anak,  disebutkan  bahwa  Anak  merupakan  Anak  yang  rajin
00935|beribadah dan sering melaksanakan sholat di masjid yang berada tidak jauh
00936|dari rumah tempat tinggal Anak sehingga menurut Hakim tanpa menjalani
00937|hukuman berupa pidana pelayanan masyarakat di Masjid Al Muhajirin Desa
00938|Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tersebut pun Anak
00939|tetap akan selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 (lima)
00940|waktu;
00941|- Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00942|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menentukan  bahwa  Anak  hanya  dapat
00943|dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
00944|Undang  tersebut,  yang  pada  pokoknya  menekankan  bahwa  penjatuhan
00945|pidana  terhadap  Anak  harus  dilakukan  secara  selektif  dan  proporsional
00946|dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
00947|- Bahwa  pemberian  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Anak  harus
00948|mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik Anak di  masa
00949|
00950|yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak  bahkan
00951|musnahnya bangsa di masa depan, karena Anak Adalah  generasi penerus
00952|bangsa dan cita-cita Negara;
00953|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Hakim
00954|berpendapat bahwa penjatuhan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid
00955|Al Muhajirin, Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setiap
00956|hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan, setiap pelaksanaan 2 (dua) jam per hari, 1
00957|(satu) kali dalam seminggu sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum
00958|tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
00959|Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai pidana yang paling
00960|tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak adalah berupa pidana peringatan yang
00961|mana  pidana  tersebut  merupakan  pidana  ringan  yang  tidak  mengakibatkan
00962|pembatasan kebebasan anak dan sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana
00963|peringatan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang
00964|Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak yaitu
00965|agar Anak tidak mengulangi perbuatannya;
00966|Menimbang  bahwa  pemidanaan  terhadap  Anak  tidak  semata-mata
00967|dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan
00968|lebih  menitikberatkan  pada  upaya  pembinaan,  pendidikan,  dan  perbaikan
00969|perilaku Anak;
00970|Menimbang bahwa Hakim menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan
00971|oleh  Anak  dalam  perkara  ini  tidak  sepenuhnya  dapat  dipandang  sebagai
00972|kesalahan Anak semata, melainkan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan
00973|serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang dewasa di sekitarnya,
00974|khususnya orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam
00975|mendidik dan membimbing Anak. Oleh karena itu dalam memandang perkara
00976|Anak,  pendekatan  yang  digunakan  tidak  boleh  hanya  menitikberatkan  pada
00977|penghukuman,  melainkan  juga  harus  memperhatikan  kebutuhan  Anak  akan
00978|bimbingan, perhatian, dan pembinaan yang memadai;
00979|Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan pribadi Anak yang
00980|pada saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun,
00981|riwayat Anak yang sebelumnya baik dalam lingkungan masyarakat, Anak dan
00982|Saksi Hasbi Ali Raden merupakan tetangga, serta fakta bahwa Anak kurang
00983|memperoleh  pengawasan  yang  memadai  dari  orang  tua,  maka  menurut
00984|pendapat  Hakim  pidana  sebagaimana  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  kurang
00985|tepat dengan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak;
00986|
00987|Menimbang  bahwa  menurut  Hakim,  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap
00988|Anak  sebagaimana  dalam  amar  putusan  ini  juga  merupakan  upaya
00989|perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Pidana ini tentunya tetap
00990|menjunjung harkat dan martabat Anak (aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai
00991|sarana edukasi bagi Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang
00992|telah dilakukannya oleh karena proses peradilan pidana yang telah dijalani Anak
00993|sejak tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan, sejatinya
00994|juga merupakan hukuman dalam bentuk lain bagi Anak. Pada saat yang sama,
00995|pidana tersebut juga mengandung aspek keadilan bagi masyarakat, khususnya
00996|bagi Saksi Hasbi Ali Raden;
00997|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
00998|tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
00999|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01000|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01001|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  Sepeda  Motor
01002|Honda Genio DN 6094 JK, 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Honda
01003|Genio DN 6094 JK, dan 1 (satu) Lembar SIM C an. Hasbi Ali Raden yang telah
01004|disita dari Saksi Hasbi Ali Raden, maka dikembalikan kepada Saksi Hasbi Ali
01005|Raden;
01006|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  Sepeda  Motor
01007|Honda CRF 150 DN 5804 JF dan 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Sepeda Motor
01008|Honda CRF 150 DN 5804 JF yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan
01009|kepada yang berhak melalui Anak;
01010|Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan Anak dan Advokat Anak
01011|yang diajukan secara lisan dan tertulis di persidangan, yang pada pokoknya
01012|bahwa Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
01013|akan mengulangi perbuatan yang sama, Anak masih dalam kategori usia anak-