00531|maka Terdakwa harus dinyatakan bersal ah dan Kitab Undang -Undang  Hukum
00532|Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi  pidana;
00533|Menimbang, bahwa Pasa l 6 huruf b  Undang -Undang Republik
00534|Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,
00535|menganut ancaman pidana alternatif yang dapat bersifat kumulatif yaitu pertama
00536|pidana penjara dan/atau denda maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi hanya
00537|pidana penjara atau hanya pidana denda atau yang kedua bersifat kumulatif
00538|yaitu dijatuhi pidana penjara dan denda, sehingga apabila Terdakwa tidak
00539|mampu membayar denda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-
00540|Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
00541|Kekerasan Seksual,  apabila terpidana tidak membayar pidana denda dalam
00542|jangka waktu yang ditentukan, maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana
00543|dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai
00544|dengan putusan pengadilan, dan apabila penyitaan dan pelelangan harta
00545|kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan
00546|untuk dilaksanak an, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana
00547|penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;
00548|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang -Undang
00549|Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
00550|Seksual d isebutkan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana
00551|lainnya menurut ketentuan Undang -Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya
00552|Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan
00553|
00554|pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sehi ngga dalam perkara a quo, oleh
00555|karena ancaman pidananya merupakan pidana penjara lebih dari 4 (empat)
00556|tahun, maka Majelis Hakim diberikan kewajiban untuk menetapkan besarnya
00557|restitusi;
00558|Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berkewajiban untuk
00559|menetapkan b esarnya restitusi, namun untuk dapat menentukan besarnya
00560|restitusi Majelis Hakim baru dapat menentukan apabila sudah ada pengajuan
00561|dari pihak korban yang telah dinilai oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi
00562|dan Korban) yang kemudian diajukan melalui tuntuta n Penuntut Umum, dengan
00563|demikan oleh karena dari pihak korban menyatakan tidak mengajukan
00564|permohonan restitusi, sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak dapat
00565|menetapkan besaran restitusi terhadap korban maupun keluarga korban;
00566|Menimbang, bahwa se belum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu
00567|Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu
00568|didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis)
00569|namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan b agi
00570|Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan
00571|unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak
00572|semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang
00573|atau kepastian hukum melainkan haru s dapat menjiwai nilai -nilai yang
00574|berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum
00575|yakni kepastian hukum dan keadilan;
00576|Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan
00577|pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian
00578|nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan
00579|agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi
00580|di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk
00581|pembelajaran dan penyadaran;
00582|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
00583|dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah, maka mas a penangkapan
00584|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang
00585|dijatuhkan ;
00586|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
00587|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00588|Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
00589|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00590|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
00591|
00592|- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak -kotak list merah
00593|putih hitam;
00594|- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
00595|- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
00596|- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
00597|- 1 (satu) helai kain sarung berwarna cokelat;
00598|- 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;
00599|Barang bukti mana telah disita dari saksi korban  Enih  dan Terdakwa dan
00600|dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi saksi korban Enih maka perlu
00601|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
00602|Menimbang, bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
00603|maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00604|yang meringankan  Terdakwa;
00605|Keadaan  yang  memberatkan:
00606|- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban;
00607|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;
00608|Keadaan yang meringankan:
00609|-  Terdakwa belum pernah dihukum;
00610|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
00611|lagi;
00612|     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka
00613|haruslah dibebani pu la untuk membayar biaya perkara;
00614|Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022
00615|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
00616|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain
00617|yang bersangkutan ;
00618|
00619|MENGADILI:
00620|1. Menyatakan Terdakwa Encup Bin Jajang , terbukti secara sah dan
00621|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “Melakukan per buatan
00622|seksual secara fisik yan g ditujukan terhadap organ reproduksi dengan
00623|maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya se cara
00624|melawan hukum di luar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan
00625|alternatif kesatu Penuntut Umum;
00626|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
00627|penjara selama 7 (tujuh) tahun  4 (empat) bulan;
00628|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
00629|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00630|
00631|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00632|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00633|- 1 (satu) helai baju kemeja leng an panjang motif kotak -kotak list merah
00634|putih hitam;
00635|- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
00636|- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
00637|- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
00638|- 1 (satu) helai kain sarung berwarna cokelat;
00639|- 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;
00640|Dirampas untuk dimusnahkan;
00641|6. Menetapkan kepada  terdakwa untuk  membayar biaya perkara sejumlah
00642|Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).
00643|
00644|Senin
00645|
00646|26
00647|
00648|2022
00649|
00650|Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Shinta Nike
00651|Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. ,
00652|Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang
00653|
00654|oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta
00655|
00656|         Hakim Anggota,              Hakim Ketua,
00657|
00658|Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.  Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.
00659|
00660|Novia Nanda Pertiwi, S.H.
00661|
00662|Panitera Pengganti,
00663|
00664|Rendra, S.H.