01203|eksplisit  diatur  di  dalam  ketentuan  Undang-Undang  TPKS,  secara  tegas
01204|Undang-Undang TPKS mengatur hal itu, pertama apa yang dimaksud dengan
01205|Saksi, Saksi di dalam ketentuan umumnya itu disebutkan Saksi bukan hanya
01206|orang yang melihat, mengalami atau mendengar terhadap suatu peristiwa
01207|tindak  pidana  kekerasan  seksual  tetapi  saksi  juga  adalah  orang  yang
01208|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun tidak ia lihat,
01209|ia tidak dengar, ia tidak alami, dengan syarat berhubungan dengan tindak
01210|pidana kekerasan seksual tersebut. Bahwa ini hampir sama juga dengan
01211|testimonium de auditu sepanjang ia bersesuaian menandakan adanya tindak
01212|pidana, bersesuaian menandakan adanya suatu keadaan atau kejadian;
01213|- Bahwa di dalam ketentuan Alat Bukti, Bab IV , Bagian Kedua Undang-Undang
01214|TPKS, Pasal 25, di situ dinyatakan berkaitan dengan pembuktian keterangan
01215|Saksi atau korban sudah cukup untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana
01216|jika didukung atau ada satu alat bukti dan Hakim memperoleh keyakinan
01217|bahwa telah ada tindak pidana dan T erdakwa lah yang bersalah melakukan
01218|perbuatan itu, berarti di dalam normanya satu Saksi Korban saja sudah satu
01219|alat bukti;
01220|
01221|- Bahwa kita mengejar minimal dua alat bukti sebagaimana yang disebutkan di
01222|dalam Pasal 183 KUHAP , nah ini saja keterangan korban saja sudah satu alat
01223|bukti jika ditambah dengan alat bukti lainnya, dari bukti yang ada Hakim
01224|memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu betul terjadi dan T erdakwa lah
01225|yang melakukannya, bukan keyakinan Hakim baru alat bukti. Itu ayat (1), yang
01226|menarik lagi di ayat (3) huruf a-nya menyatakan menegaskan dalam hal
01227|perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  hanya  ditemukan  atau  hanya
01228|didasarkan pada keterangan korban saja, disyaratkan juga menjadi alat bukti
01229|dalam hal adanya keterangan misalnya orang yang memberikan keterangan
01230|berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun ia tidak
01231|dengar, walaupun ia tidak lihat, walaupun ia tidak alami tetapi berhubungan
01232|dengan tindak pidana yang terjadi, berarti ini adalah circumstansial evidence,
01233|karena kejahatan seksualitas ia pasti akan terselubung;
01234|- Bahwa  sebetulnya  di dalam  KUHAP itu mengatur juga berkaitan dengan
01235|circumstansial evidence tetapi secara implisit.
01236|- Bahwa kalau dilihat lagi di Pasal 25 ayat (3) huruf b Undang-Undang TPKS,
01237|pada ayat (3) huruf b tersebut dijelaskan Saksi yang menerangkan berdiri
01238|sendiri tetapi dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya sedemikian
01239|rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau adanya suatu
01240|keadaan terhadap tindak pidana itu sendiri, pernyataan Saksi yang berdiri
01241|sendiri tetapi merupakan satu kesatuan berkaitan antara yang satu dengan
01242|yang lain ada hubungannya menandakan kejadian atau tindak pidana itu dapat
01243|dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti petunjuk, ini
01244|hampir sama dengan  kettingbewijs yang diatur di KUHAP , tetapi di dalam
01245|Undang-Undang TPKS dinyatakan secara eksplisit karena karakteristik tindak
01246|pidana kekerasan seksual jarang orang yang melihatnya, makanya saksi-saksi
01247|walaupun ia tidak melihat tetapi ada korelasinya, bersesuaian inilah yang
01248|dikatakan dengan pripsip kettingbewijs itu;
01249|- Bahwa di dalam Pasal 185 KUHAP satu saksi bukan saksi harus didukung
01250|dengan  alat  bukti  lainnya  seperti  surat  dan  sebagainya,  tetapi  di  dalam
01251|Undang-Undang TPKS secara tegas atau secara eksplisit dinyatakan bisa
01252|Saksi yang tidak melihat tetapi ada suatu keadaan bisa dia dikualifikasi sebagai
01253|Saksi dan bisa juga dikualifikasi sebagai petunjuk;
01254|- Bahwa petunjuk itu adalah persesuaian antara kejadian, peristiwa maupun
01255|keadaan antara yang satu dengan yang lain yang menandakan telah terjadinya
01256|tindak pidana dan T erdakwalah yang melakukannya;
01257|
01258|- Bahwa sehubungan dengan petunjuk, Penuntut Umum yang menghadirkan
01259|tetapi Hakim yang menilai berkaitan dengan alat bukti petunjuk itu, maksudnya
01260|yang menilai berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya, apakah ia masuk alat
01261|bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan, tetapi petunjuk merupakan alat
01262|bukti, bisa Penuntut Umum mengajukan itu tetapi Hakim yang menilai apakah
01263|bukti petunjuk tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi, bersesuaian
01264|dengan  surat,  bersesuaian  dengan  keterangan  T erdakwa.  Ini  lah  yang
01265|dinamakan prinsip yang dikatakan due process model;
01266|- Bahwa prinsip due process model itu mengacu kepada asas persumption of
01267|innocence, bukan dalam konteks asas crime control model yang didasarkan
01268|pada  persumption of guilt, maka Penuntut Umum dan Penyidik didasarkan
01269|pada  persumption  of  guilt,  tetapi  Hakim  akan  berpijak  pada  prinsip  due
01270|process model didasarkan kepada  persumption of innocence, mereka unjuk
01271|bukti Hakim yang akan menilai berkiatan dengan kekuatan pembuktian dan
01272|nilai  pembuktian  dari  apa  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  tersebut
01273|termasuk ada hak T erdakwa untuk menghadirkan Penasihat Hukum untuk
01274|melawan itu;
01275|- Bahwa dulu di Pengadilan Negeri Medan, mungkin kasusnya lebih ekstrim dari
01276|perkara ini, kalau ingat dulu pernah ditemukan mayat di dalam goni di sungai,
01277|itu mohon maaf anaknya adalah cacat mental dan saat itu tidak ada satupun
01278|saksi yang melihat siapa yang memperkosa dalam keadaan hidup karena
01279|berdasarkan visum perbuatan tersebut terjadi masih dalam keadaan hidup,
01280|memang saat itu terjadi perdebatan dengan pengacara T erdakwa ternyata hal
01281|itu bisa dipatahkan bahwa ada yang membawa yang bersangkutan tersebut ke
01282|suatu tempat walaupun tempat itu bukan tempat kejadian, makanya adanya
01283|circumstansial evidence ini dari keterangan-keterangan walaupun tidak melihat
01284|secara langsung tetapi memiliki hubungan dengan suatu kejadian atau suatu
01285|keadaan menandakan telah terjadinya tindak pidana dan T erdakwalah yang
01286|melakukannya,  sehingga  pada  saat  itu  syukur  alhamdulillah  Hakim
01287|berkeyakinan  T erdakwa  yang  bersangkutan  sebagai  pelakunya,  karena
01288|karakteristik pelaku ia pasti akan menghilangkan bukti dan ada alibi;
01289|- Bahwa  dalam  masalah  tindak  pidana  kejahatan  seksual  biasanya  hanya
01290|T erdakwa dan Korban yang mengetahuinya dan biasanya sering T erdakwa
01291|beralibi membantah itu, itulah tadi dikatakan secara eksplisit Undang-Undang
01292|TPKS mengatur tentang itu, yang meskipun kejadian tersebut hanya diperoleh
01293|dari  keterangan  Korban  tetapi  ada  saksi-saksi  yang  walaupun  ia  tidak
01294|melihatnya tetapi ada hubungannya;
01295|
01296|- Bahwa di dalam Undang-Undang TPKS dikatakan juga keterangan Ahli dapat
01297|digunakan untuk membuktikan tindak pidana itu;
01298|- Bahwa misalnya dalam suatu perkara tindak pidana kejahatan seksual, hanya
01299|Korban yang menerangkan adanya perbuatan T erdakwa sedangkan Saksi
01300|yang  lain  tidak  ada  dan  hanya  ada  keterangan  Ahli  namun  hanya
01301|menerangkan tentang aspek hukum pidana, menurut Ahli terhadap fakta-fakta
01302|Ahli kan mempunyai ukuran, ukuran itu bukan hanya dari unsur delik tetapi
01303|maksud dari rumusan delik pidana itu sendiri, maka ahli dengan keahliannya
01304|akan melihat, pertama berkaitan dengan norma, kedua berkaitan dengan asas,
01305|ini yang menjadi ukuran ahli dalam menilai terhadap suatu keterangan yang
01306|lain;
01307|- Bahwa kalau Undang-Undang TPKS menyatakan keterangan Ahli tersebut
01308|bisa jadi alat bukti, maksud Undang-Undang TPKS itu karena itu ada urutan,
01309|tidak di awal ia sebut keterangan Ahli. Karena undang-undang itu kan ada
01310|batang tubuh ada hierarkikal. Maka menurut Ahli maksud Undang-Undang
01311|TPKS itu setelah ada keterangan Korban, keterangan Saksi yang tidak melihat
01312|plus ditambah keterangan Ahli;
01313|- Bahwa sebetulnya mengenai keterangan Ahli pidana, Ahli pandang ia adalah
01314|untuk  menambah  keyakinan  Hakim,  tapi  kalau  kita  lihat  undang-undang
01315|keterangan ahli itu apa misalnya keterangan ahli berkaitan dengan forensik,
01316|kalau  secara  ekstrim  hal  itu  menurut  Ahli  bisa.  Ini  pernah  diputus  oleh
01317|Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu orang banyak salah
01318|persepsi mengenai bukti yang sah, ada yang dinamakan bukti permulaan, bukti
01319|permulaan yang cukup, bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup kalau
01320|dulu  laporan  (LP)  dengan  keterangan  Saksi  Korban  sudah  cukup,  beda
01321|dengan Hakim, kalau Hakim kan bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu ia
01322|akan mengacu kepada kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP minimal dua alat
01323|bukti, yang kemudian apakah itu alat bukti yang benar itu adalah porsinya
01324|Hakim. Kalau ekstrim ya seperti itu, dua alat bukti yaitu keterangan Saksi dan
01325|keterangan Ahli;
01326|- Bahwa maksud dari Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang TPKS yang
01327|menegaskan barang bukti kemudian dapat dinilai statusnya menjadi alat bukti
01328|menurut  Ahli  adalah  karena  barang  bukti  itu  adalah  dimaksud  instrumen
01329|melakukan tindak pidana, atau juga hasil dari suatu tindak pidana. Kalau
01330|selama ini di dalam KUHAP disebutkan secara tegas apa saja yang disebut
01331|sebagai alat bukti yang sah tidak menyatakan barang bukti, sehingga banyak
01332|orang menarik barang bukti dijadikan sebagai alat bukti bisa dia nanti masuk
01333|
01334|bukan hanya petunjuk tetapi bisa juga surat, malah sekarang lie detector sudah
01335|ditarik menjadi alat buti petunjuk. Jadi konteksnya itu tadi, barang bukti tersebut
01336|secara eksplisit ditegaskan barang bukti tersebut menjadi alat bukti, padahal di
01337|dalam KUHAP itu barang bukti itu ditariknya misalnya bisa nanti keterangan
01338|ahli, bisa nanti dia masuk kepada bukti surat;
01339|- Bahwa misalnya  ada  barang  bukti  sepeda  motor  yang  digunakan  untuk
01340|melakukan kejahatan, berkaitan dengan ketentuan barang bukti dapat dinilai
01341|sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, menurut Ahli harus dihubungkan dengan
01342|alat bukti lainnya. Kalau dalam Undang-Undang TPKS ia menjadi instrumen,
01343|instrumen dia menjadi alat bukti;
01344|- Bahwa seandainya ada kasus, Korban menerangkan ada kejadian, kemudian
01345|ada orang yang menerangkan ia melihat kejadian tersebut namun ia tidak
01346|disumpah karena secara umur dia belum cukup umur untuk disumpah, yang
01347|kalau berdasarkan KUHAP keterangan Saksi tersebut hanya dapat dijadikan
01348|petunjuk, menurut Ahli kondisi seperti ini bisa kita maknai atau bisa kita nilai
01349|sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 25 Undang-Undang TPKS tadi
01350|meskipun Saksi selain korban tersebut tidak disumpah karena Pasal 25 ayat
01351|(3) Undang-Undang TPKS jelas sudah menyatakan itu, di situ dinyatakan
01352|walapun Saksi yang tidak disumpah,  dengan itu sudah terpenehuinya asas
01353|geen straf zonder schuld sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 183
01354|KUHAP dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP;
01355|- Bahwa mengenai apakah pengertian yang disebutkan di dalam ketentuan
01356|Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang TPKS bisa disamakan dengan apa yang
01357|dimaksud dengan Saksi Alibi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01358|65/PUU-VIII/2010, seperti yang Ahli maksud ini masuk ke dalam kualifikasi
01359|testimonium de auditu, karena selama ini karena melihat karekteristik dari
01360|kejahatan pelecehan seksual ada kekosongan norma di dalam KUHAP itu
01361|sendiri maka lahirlah Undang-Undang TPKS yang menyatakan itu secara
01362|eksplisit,  maka  bisa  Ahli  katakan  senada  dengan  Putusan  Mahkamah
01363|Konstitusi  itu. Jadi  bagaimana  dengan  keberadaan  saksi  testimonium  de
01364|auditu, konteksnya di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b
01365|itu  berorientasi  kepada  saksi  testimonium  de  auditu.  Di  ayat  (1)-nya  itu
01366|disebutkan secara tegas ”tentang adanya tindak pidana dan T erdakwa lah
01367|yang bersalah”, kemudian di ayat (3) hururf b-nya menyatakan saksi-saksi itu
01368|membenarkan suatu kejadian atau keadaan saja;
01369|- Bahwa  sehubungan  dengan  adanya  dua  pemikiran  berkaitan  dengan
01370|pembuktian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 25 Undang-Undang
01371|
01372|TPKS  dimana  pendapat  yang  pertama  menyebutkan  ketentuan  tersebut
01373|merupakan  perluasan  untuk  pembuktian  khusus  untuk  perkara  kejahatan
01374|seksual karena dibagian awal dari Undang-Undang tersebut disebutkan juga
01375|yang  dimaksud  dengan  kekerasan  seksual  tersebut  termasuk  kekerasan
01376|seksual yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain sehingga
01377|ada beberapa yang kemudian menggunakan ketentuan Pasal 25 Undang-
01378|Undang TPKS tersebut  dalam perkara yang tidak menggunakan atau yang
01379|tidak  terbukti  Undang-Undang  TPKS,  misalnya  terbuktinya  KUHP  atau
01380|Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada pendapat yang kedua yang
01381|menyatakan  ini  sifatnya  spesifik  yang  menyatakan  ketentuan  Pasal  25
01382|Undang-Undang TPKS tersebut untuk tindak pidana yang disebut di dalam
01383|Undang-Undang TPKS, menurut Ahli, Ahli diajarkan oleh Prof. Arief Sidharta,
01384|kita di dalam memahami norma, kalau paham legalistis, aliran prositivisme
01385|pasti ia menyatakan tidak bisa, apa yang dinyatakan oleh Undang-Undang itu
01386|lah yang bisa dilakukan, kemudian aliran progresif yang dikemukan oleh Prof.
01387|Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  itu  perlu,  undang-udang  lain  tidak
01388|masalah karena dengan pemahaman dalam hukum pidana pembuktian itu
01389|hukum  itu  berkembang,  jadi  tidak  saklek.  Jadi  perkembangan  hukum  ini
01390|menjadi masalah yang harus kita akomodir. Prinsip dasarnya apakah hukum
01391|mengikuti  perkembangan  masyarakat  atau  masyarakat  mengikuti
01392|perkembangan hukum, maka ada aliran hukum yang bernama aliran hukum
01393|integratif,  aliran  tersebut  mengatakan  ini  ada  kebutuhan  hukum,  adanya
01394|kekosongan hukum, kalau adanya kekosongan hukum masa kita membentuk
01395|hukum yang baru, nah ada hukum-hukum yang lain yang dapat dijadikan
01396|perluasan. Kita harus melihat konteks kalau kami sebut, nucleus dengan
01397|plasma. Karakteristik kejahatan itu kalau misalnya pelecehan seksual hampir
01398|sama-sama ia bisa masuk ke dalam undang-undang misalnya pornografi, atau
01399|undang-undang perlindungan anak, KUHP dan sebagainya, maka seandainya
01400|undang-undangnya tidak diatur rumusnya di dalam hukum pidana itu adalah
01401|kita jangan kalah dengan pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan semakin
01402|canggih  karena  kita  anggap  hukum  kita  tertinggal  akhirnya  tidak  sampai
01403|kesana. Untuk itulah aliran progresif mengejar itu untuk keluar dari kekakuan
01404|hukum itu. Kemudian Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
01405|juga  mengatur  berkaitan  dengan  rechtvinding karena  hakim  juga  sumber
01406|hukum berupa yurisprudensi. Jadi menurut Ahli  tergantung kita menganut
01407|pendapat yang mana;
01408|- Bahwa  mengenai ketentuan restitusi dan kompensasi dalam perkara yang
01409|
01410|T erdakwanya  didakwa  dengan  Undang-Undang  TPKS,  pertama  Ahli
01411|menjelaskan tentang aliran dulu, ada yang namanya aliran klasik, aliran klasik
01412|itu menekankan bahwa hukum pidana itu berorientasi kepada penghukuman,
01413|kemudian  ada  aliran  modern  berorientasi  kepada  perbaikan.  Kemudian
01414|konteks  keadilannya  berbeda-beda,  pertama  keadilan  restributif,  keadilan
01415|restitutif,  kemudian  ada  restorative  justice,  lalu  ada  keadilan  transformal.
01416|Kemudian kita akan melihat, karena ia termasuk ke dalam kualifikasi delik pasti
01417|disertai  dengan  ancaman  pidana,  ancaman  pidana  pasti  menyertainya,
01418|biasanya  ancaman  pidana  itu  ditambah  dengan  denda.  Kalau  berkaitan
01419|dengan restitusi, rehabilitasi  dan  sebagainya  itu  konteksnya  bukan  dalam
01420|pemidanaan tapi konteksnya menyelesaikan di luar daripada sistem peradilan
01421|pidana. Jadi  setiap  tahapan boleh. Misalnya  Majelis  Hakim  menyarankan
01422|kepada Korban, kalau Korban juga tidak mau maka dia akan mengedepankan
01423|sanksi pidana untuk itu karena sudah ditawarkan. Ini memang perkembangan
01424|hukum, itulah progresif itu;
01425|- Bahwa mengenai penghitungan restitusi dalam perkara tindak pidana kekersan
01426|seksual, kalau Ahli melihatnya kaitannya dengan rasionalitas, nanti Hakim akan
01427|menilai  berkaitan  dengan  kompensasi  yang  diajukannya  itu,  biasanya
01428|kompensasi yang diajukan tersebut tidak mungkin rendah, nantinya Hakim
01429|secara  arif  dan  bijaksana  akan  menilai  rasionalitas  berkaitan  dengan
01430|kompensasi itu, yang penting Majelis Hakim sudah menyarankan tentang itu.
01431|Berarti kita sudah mengacu kepada sistem pemidanaan yang bersifat alternatif;
01432|- Bahwa kalau mengenai Saksi a de charge, T erdakwa mempunyai hak ingkar
01433|dan ia mempunyai hak juga untuk menghadirkan saksi yang meringankan dia.
01434|T etapi berkaitan dengan penilaian oleh Hakim, berkaitan dengan saksi yang
01435|meringankan tersebut tetap Hakim akan menilainya apakah relevan atau tidak,
01436|saksi yang meringankan tersebut dengan perkara yang ditangani, kalau dia
01437|tidak relevan maka ia harus dikesampingkan berkaitan dengan keterangan
01438|saksi a de charge itu sendiri;
01439|- Bahwa di dalam kerangka pembuktian Hakim akan menilai berkaitan dengan
01440|pembuktian-pembuktian itu sendiri. Atau ketika konteksnya juga kapan suatu
01441|keterangan  itu  memiliki  nilai  pembuktian  tentunya  apabila  keterangan  itu
01442|bersesuaian, selain bersesuaian juga dari fakta yang ada, bagaimana bukti itu
01443|bisa “bicara” untuk memfaktakan suatu kejadian atau keadaan, karena masing-
01444|masing unjuk bukti, karena masing-masing unjuk bukti, maka dari konsep
01445|persumption of innocence sebagaimana yang Ahli terangkan tadi, nanti Hakim
01446|yang  akan  menilai  bagaimana  peristiwa  tersebut  berkaitan  dengan  suatu
01447|
01448|kejadian apakah telah terjadi tindak pidana dan apakah T erdakwa bersalah
01449|melakukan itu;
01450|- Bahwa  kalau  menurut  Ahli  untuk  menyatakan  seorang  bersalah  harus
01451|didasarkan pada alat bukti yang sah. T entang kejadian atau keadaan, nanti
01452|yang  akan  dibuktikan  terjadinya  tindak  pidana  dan  T erdakwalah  yang
01453|melakukan  itu,  maka  nantinya  Hakim  bersandar  kepada  saksi  yang
01454|menerangkan  terhadap  kejadian  atau  keadaan  yang  Hakim  menilai  dan
01455|berkeyakinan  di  dalamnya  berdasarkan  dua  alat  bukti  menandakan  telah
01456|terjadinya tindak pidana dan lain sebagainya;
01457|- Bahwa  Pasal 185 KUHAP kan menyebutkan satu orang saksi bukan saksi,
01458|satu orang saksi menjadi alat bukti kalau dikuatkan dengan alat bukti lainnya.
01459|Kemudian saksi yang berdiri sendiri yang menerangkan suatu keadaan yang
01460|kemudian  jika  dirangkai  keterangannya  bisa  menunjukan  terlah  terjadinya
01461|suatu kejadian atau keadaan itu juga termasuk dalam kualifikasi keterangan
01462|saksi, termasuk juga dilihat dari riwayat hidup dan sebagainya. Kemudian ada
01463|juga dirumuskan saksi yang tidak disumpah sepanjang ia bersesuaian dengan
01464|keterangan saksi yang disumpah, ia saksi juga. Maka untuk menilai itu ada
01465|juga yang menyatakan, untuk menilai saksinya ramai tapi keterangannya sama
01466|begitu  begitu  saja  maka  itu  dihitung  satu  alat  bukti,  namun  masalahnya
01467|Undang-Undang TPKS itu merumuskan keterangan saksi korban alat bukti,
01468|kemudian keterangan saksi, maka dia kualitas. T etapi kalau kita lihat juga di
01469|dalam bukti petunjuk, maka dalam Undang-Undang TPKS, dia bisa dikualifikasi
01470|sebagai keterangan saksi, secara kuantitas berarti ada dua alat bukti yaitu
01471|keterangan korban dan keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung,
01472|kemudian bisa juga dia menjadi petunjuk karena petunjuk tersebut diambil dari
01473|keterangan  saksi.  Jadi  di  dalam  Undang-Undang  TPKS  tersebut  secara
01474|eksplisit disebutkan demikian;
01475|- Bahwa kalau ada orang yang disidang dituduh melakukan suatu tindak pidana
01476|namun menurut orang yang dituduh ia tidak di tempat kejadian itu, menurut Ahli
01477|perlu dibuktikan dalilnya;
01478|Menimbang, bahwa  atas  keterangan  Ahli  tersebut, T erdakwa  memberikan
01479|pendapat bahwa T erdakwa kurang mengerti mengenai keterangan yang disampaikan
01480|oleh Ahli;
01481|
01482|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  di  persidangan  telah  pula  didengar
01483|keterangan T erdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
01484|- Bahwa  T erdakwa  dihadirkan  ke  persidangan  ini  karena  dituduh  telah
01485|melakukan pelecehan;
01486|- Bahwa kejadian yang dituduhkan kepada T erdakwa tersebut katanya terjadi
01487|pada tanggal 6 Maret 2023, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB di
01488|Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
01489|- Bahwa  katanya  waktu  kejadian tersebut T erdakwa  menaiki sepeda motor
01490|bebek;
01491|- Bahwa sepeda motor yang disebutkan tersebut sepeda motor T erdakwa;
01492|- Bahwa  pada hari kejadian yang  dituduhkan tersebut  T erdakwa berada di