02431|orang yang dipekerjakan secara seksual, maka dalih tersebut tidak serta merta 
02432|menghapus sifat pidananya. Artinya, ada atau tidak adanya persetujuan dari orang yang 
02433|dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, manakala perbuatan perekrutan, pengangkutan, 
02434|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang telah terjadi, maka 
02435|pelaku dapat dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. 
02436|- Bahwa Untuk tujuan mengeksploitasi; 
02437|Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” 
02438|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu 
02439|adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur 
02440|perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. 
02441|- Bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
02442|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
02443|pada ayat (1); 
02444|Unsur ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
02445|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artinya, manakala perbuatan yang 
02446|dilakukan pelaku telah mengakibatkan korban tereksploitasi, maka sanksi pidana yang 
02447|sama pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
02448|Pidana Perdagangan Orang yang akan diterapkan terhadap pelaku. 
02449|- Bahwa Pasal 506 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
02450|"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
02451|menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu 
02452|tahun." 
02453|  Pasal ini mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual, khususnya terhadap 
02454|perempuan, di mana seseorang mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan cabul 
02455|yang dilakukan oleh perempuan tersebut. 
02456|a. Unsur-unsur Pasal 506 KUHP: 
02457|1) "Barang siapa"; 
02458|
02459|Subjek hukum, y aitu pelaku yang memanfaatkan tindakan cabul untuk 
02460|mendapatkan keuntungan. 
02461|2) "Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita"; 
02462|Pelaku memperoleh manfaat, baik berupa uang maupun barang, dari 
02463|tindakan cabul seorang perempuan. Misalnya, bertindak sebagai mucikari 
02464|atau pengelola praktik prostitusi. 
02465|3) "Menjadikannya sebagai pencarian"; 
02466|Pelaku menjadikan perbuatan ini sebagai sumber penghidupan atau usaha 
02467|yang terus menerus. 
02468|4) "Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"; Sanksi pidana 
02469|berupa kurungan maksimal satu tahun. 
02470|b. Penerapan Pasal 506 KUHP; 
02471|Pasal ini sering digunakan untuk menindak pihak yang bertindak sebagai 
02472|mucikari dalam praktik prostitusi atau eksploitasi seksual terhadap perempuan. 
02473|Namun, perempuan yang melakukan perbuatan cabul tersebut (korban) tidak 
02474|diancam dengan pasal ini, karena fokusnya adalah kepada pihak yang 
02475|mengeksploitasi. 
02476|- Bahwa Berikut adalah penjabaran masing-masing unsur dalam Pasal 506 KUHP: 
02477|a. Barang siapa; 
02478|1) Penjelasan: 
02479|Frasa ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu siapa saja yang melakukan 
02480|tindakan sebagaimana diatur dalam pasal. Subjek tersebut bisa individu atau 
02481|kelompok, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial. 
02482|2) Aplikasi: 
02483|Pelaku tidak harus memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja formal 
02484|dengan perempuan yang dieksploitasi. Siapa pun yang mengambil 
02485|keuntungan dari tindakan cabul seorang perempuan dapat dikenakan pasal 
02486|ini. 
02487|b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita; 1)Penjelasan: 
02488| Pelaku mendapatkan manfaat ekonomi atau material dari perbuatan cabul yang 
02489|dilakukan oleh seorang perempuan. Perbuatan cabul di sini bisa berupa prostitusi 
02490|atau tindakan seksual lain yang dijadikan sumber pendapatan bagi pelaku. 
02491|2) Elemen kunci: 
02492|a) Perbuatan cabul dilakukan oleh seorang perempuan. 
02493|b) Pelaku mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. 
02494|c) Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, atau jasa. Contoh: 
02495|
02496|Seorang mucikari yang mendapatkan bayaran dari pelanggan atas jasa 
02497|yang dilakukan oleh seorang pekerja seks. 
02498|c. Menjadikannya sebagai pencarian; 
02499|1) Penjelasan: 
02500| Pelaku tidak hanya sekali memanfaatkan perbuatan cabul tersebut, 
02501|melainkan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian atau kegiatan 
02502|yang berlangsung terus menerus. 
02503|2) Aplikasi: 
02504| Frasa ini mengindikasikan sifat sistematis atau berulang dari tindakan 
02505|tersebut. Pelaku menjadikan eksploitasi perempuan sebagai cara utama 
02506|untuk mencari nafkah. 
02507|3) Contoh: 
02508|a) Seseorang yang mengelola rumah bordil. 
02509|b) Seorang mucikari yang secara rutin mengatur transaksi antara pelanggan 
02510|dan pekerja seks. 
02511|d. Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun; 
02512|1) Penjelasan: 
02513| Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana 
02514|kurungan selama 1 tahun. Hukuman ini mencerminkan bahwa perbuatan 
02515|tersebut dianggap sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP. 
02516|2) Aplikasi: 
02517| Hakim dapat memutus hukuman kurungan yang lebih ringan dari batas 
02518|maksimal tergantung pada pertimbangan kasus, termasuk niat pelaku, 
02519|dampak kepada korban, dan faktor lainnya. 
02520|Catatan: 
02521|Pasal ini menitikberatkan pada eksploitasi perempuan oleh pihak ketiga. 
02522|Perempuan yang melakukan perbuatan cabul (sebagai pekerja seks) 
02523|biasanya tidak dianggap sebagai pelaku dalam pasal ini, melainkan sebagai 
02524|korban eksploitasi. Tujuan utama pasal ini adalah melindungi perempuan dari 
02525|eksploitasi seksual sistematis oleh pihak lain. 
02526|- Bahwa ahli tidak mengenali  dan tidak ada hubungan keluarga den gan saudara 
02527|GOVINDA Bin MULYADI; 
02528|- Bahwa ahli tidak mengenali dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudari VINA 
02529|CRYSTIANTANI tersebut; 
02530|- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 12 warna Hijau 
02531|Metalik dengan nomor IMEI: 862743070452158 milik saudara GOVINDA Bin MULYADI 
02532|dapat dianggap sebagai barang bukti yang sangat menguatkan dalam pembuktian 
02533|
02534|perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 
02535|Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
02536|Orang, dengan alasan sebagai berikut: 
02537|1) Keterkaitan Barang Bukti dengan Perbuatan Tersangka; 
02538|a) Percakapan WhatsApp: 
02539| Handphone tersebut memuat perca kapan antara saudara GOVINDA Bin 
02540|MULYADI dengan saksi HENDRI SAPUTRA terkait pemesanan perempuan. 
02541|Percakapan ini mengindikasikan adanya perekrutan dan pengiriman perempuan 
02542|untuk tujuan eksploitasi seksual. 
02543|b) Foto yang Dikirim: 
02544| Pengiriman foto perempuan u ntuk dipilih oleh saksi HENDRI SAPUTRA 
02545|menunjukkan adanya langkah -langkah konkret dalam mendukung proses 
02546|perdagangan orang. 
02547|c) Bukti Transfer: 
02548| Aplikasi BCA Internet Banking di handphone tersebut memuat bukti transfer 
02549|pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- dari saksi HENDRI SAPUTRA ke rekening 
02550|GOVINDA. Hal ini membuktikan adanya transaksi komersial dalam tindakan 
02551|tersebut. 
02552|2) Unsur yang terpenuhi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007; 
02553|a) Barang bukti menunjukkan adanya penjeratan utang kepada saksi VINA 
02554|CRYSTIANTANI sebagai bentuk penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan 
02555|eksploitasi. 
02556|b) Handphone tersebut menjadi media utama dalam proses pengiriman (melalui 
02557|komunikasi untuk pengantaran perempuan ke hotel) dan penerimaan manfaat 
02558|ekonomi (melalui transaksi bank). 
02559|3) Peran Barang Bukti dalam Pembuktian; 
02560|a) Barang bukti ini merupakan bukti elektronik, yang diakui dalam Pasal 5 Ayat 
02561| (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
02562|sebagai alat bukti sah di muka hukum. 
02563|b) Bukti ini juga dapat diverifikasi melalui digital forensik untuk memastikan keaslian 
02564|data dan percakapan yang terdapat di dalam handphone tersebut. 
02565|4) Keterhubungan dengan Pasal 184 KUHAP; 
02566|Barang bukti berupa handphone ini mendukung pembuktian berdasarkan Pasal 184 
02567|KUHAP, yang mencakup: 
02568|a) Bukti Surat: 
02569| Bukti transfer di aplikasi perbankan. 
02570|b) Keterangan Ahli: 
02571|
02572| Misalnya, ahli digital forensik yang dapat memvalidasi isi handphone. 
02573|c) Keterangan Saksi: 
02574| Saksi HENDRI SAPUTRA dan VINA CRYSTIANTANI dapat mengonfirmasi 
02575|keterlibatan GOVINDA dalam proses tersebut. 
02576| Kesimpulan: 
02577|Barang bukti berupa handphone ini sangat relevan dan dapat digunakan untuk 
02578|membuktikan: 
02579|1) Tersangka GOVINDA Bin MULYADI telah melakukan tindakan perekrutan 
02580|dan pengiriman perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. 
02581|2) Adanya transaksi ekonomi sebagai keuntungan tersangka dalam rangka 
02582|perdagangan orang. 
02583|3) Posisi rentan korban akibat jeratan utang yang dimanfaatkan oleh tersangka. 
02584|Dengan demikian, handphone tersebut merupakan barang bukti yang 
02585|menguatkan pembuktian dalam perkara ini. 
02586|Screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis perkara 
02587|tersebut diatas dapat tergolong sebagai informasi elektronik dan/atau 
02588|dokumen elektronik, berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang 
02589|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 
02590|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 
02591|1) Definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik; Menurut Pasal 1 
02592|UU ITE: 
02593|a) Informasi Elektronik adalah satu atau seku mpulan data elektronik, 
02594|termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
02595|rancangan, foto, elektronik, atau sejenisnya, yang memiliki arti atau 
02596|nilai. 
02597|b) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
02598|diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
02599|digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, 
02600|ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 
02601|elektronik lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
02602|gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. 
02603|2) Analisis Terhadap Screenshot : 
02604|Merupakan hasil tangkapan layar dari komunikasi atau interaksi yang 
02605|terjadi melalui media digital, seperti percakapan WhatsApp. Ini jelas 
02606|termasuk dalam kategori Informasi Elektron ik dan dapat dianggap 
02607|sebagai Dokumen Elektronik, karena merupakan data digital yang 
02608|dihasilkan dan disimpan oleh perangkat elektronik. 
02609|
02610|3) Keabsahan Sebagai Alat Bukti; 
02611|Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
02612|Elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, 
02613|sama seperti alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, 
02614|untuk dijadikan alat bukti yang sah, keaslian dan integritas informasi atau 
02615|dokumen tersebut harus diverifikasi, misalnya melalui digital forensic. Ini 
02616|penting untuk memastikan bahwa screenshot atau foto tersebut tidak 
02617|diubah atau dimanipulasi sebelum dipresentasikan di pengadilan. 
02618|Kesimpulan: 
02619|Baik screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis 
02620|perkara tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik 
02621|dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan UU ITE, dan keduanya dapat 
02622|digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum, asalkan 
02623|keasliannya diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
02624|- Bahwa Print out dari screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis 
02625|perkara tersebut diatas, menurut ahli, dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang 
02626|sah dengan catatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
02627|Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 
02628|2016, informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk print out dari informasi 
02629|elektronik, dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, dengan syarat bahwa informasi 
02630|tersebut memenuhi ketentuan dan keotentikan yang diatur dalam hukum. 
02631|Beberapa poin penting terkait print out dari screenshot sebagai alat bukti hukum adalah 
02632|sebagai berikut: 
02633|1) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan Alat Bukti yang Sah 
02634|dalam Pasal 5 a yat (1) UU ITE, disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau 
02635|dokumen elektronik serta hasil cetaknya (print out) merupakan alat bukti hukum yang 
02636|sah. Artinya, meskipun informasi tersebut dicetak, asalnya dari sistem elektronik 
02637|menjadikannya tetap sebagai bukti yang valid. 
02638|2) Keabsahan dan Keotentikan agar print out dari screenshot tersebut dapat digunakan 
02639|sebagai bukti yang sah, perlu dipastikan bahwa informasi yang terdapat dalam 
02640|dokumen elektronik tersebut adalah otentik dan tidak dimanipulasi. Keaslian  
02641|dokumen elektronik ini dapat diverifikasi melalui berbagai metode, termasuk forensik 
02642|digital atau penelusuran metadata dari sistem elektronik aslinya. 
02643|3) Terkait Kekuatan Pembuktian Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga mengatur bahwa alat 
02644|bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah, sepanjang informasi 
02645|tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat 
02646|
02647|dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, screenshot yang di-print out dapat dijadikan 
02648|bukti jika mampu memenuhi syarat-syarat tersebut. 
02649|4) Autentikasi dalam beberapa kasus, otentikasi bukti elektronik seperti screenshot bisa 
02650|diperlukan. Pengadilan biasanya mengharuskan pihak yang mengajukan bukti 
02651|tersebut untuk membuktikan keaslian dan sumber asalnya, misalnya melalui 
02652|perangkat atau aplikasi dari mana screenshot itu diambil. 
02653| Jadi, print out dari screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis 
02654|perkara tersebut diatas dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum, 
02655|dengan catatan bahwa keaslian, keutuhan, dan relevansinya da pat 
02656|dipertanggungjawabkan di pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU 
02657|ITE. 
02658|- Bahwa Analisis Ahli terhadap Kasus GOVINDA Bin MULYADI berdasarkan Pasal 2 Ayat 
02659|(1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
02660|Orang, yakni sebagai berikut: 
02661|a. Unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007; 
02662| Pasal ini menetapkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mencakup: 
02663|1) Setiap orang: 
02664| Subjek hukum siapa saja yang terlibat langsung dalam tindakan tersebut. 
02665|2) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 
02666|atau penerimaan seseorang: 
02667| Tindakan aktif dalam proses memperdagangkan orang. 
02668|3) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
02669|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
02670|utang, atau memberi bayaran atau manfaat: 
02671| Cara atau sarana yang digunakan untuk melibatkan korban. 
02672|4) Untuk tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang tereksploitasi: 
02673| Tujuan akhir tindakan tersebut adalah eksploitasi, baik seksual, tenaga kerja, atau 
02674|lainnya. 
02675|b. Penjabaran unsur berdasarkan fakta kasus; 
02676|1) Subjek Hukum - "Setiap orang"; 
02677|  GOVINDA Bin MULYADI merupakan individu yang bertindak sebagai pihak 
02678|yang memfasilitasi tindakan eksploitasi terhadap korban (VIN A 
02679|CRYSTIANTANI). Sebagai subjek hukum, ia adalah pelaku yang relevan untuk 
02680|diperiksa tanggung jawab pidananya. 
02681|2) Tindakan - "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
02682|pemindahan, atau penerimaan seseorang"; 
02683|
02684|  GOVINDA melakukan perekrutan dan pengiriman dengan menawarkan foto 
02685|perempuan kepada HENDRI SAPUTRA melalui WhatsApp. Ia juga mengangkut 
02686|korban ke lokasi hotel yang telah ditentukan, memenuhi unsur tindakan dalam 
02687|proses perdagangan. 
02688|3) Sarana - "Dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi 
02689|rentan, atau penjeratan utang"; 
02690|  GOVINDA menggunakan penjeratan utang sebagai cara untuk memaksa 
02691|korban (VINA CRYSTIANTANI) menerima permintaan tersebut. Korban berada 
02692|dalam posisi rentan karena ketidakmampuannya melunasi utang sebesa r 
02693|Rp1.100.000. Penagihan utang secara terus-menerus membuat korban merasa 
02694|tertekan hingga setuju melakukan tindakan tersebut. 
02695|4)  Tujuan - "Untuk tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang 
02696|tereksploitasi"; GOVINDA dengan sengaja menawarkan korban untuk eksploitasi 
02697|seksual (melayani hubungan badan "long time" dengan bayaran Rp2.000.000). 
02698|Korban tidak menikmati hasil kerja sepenuhnya karena uang tersebut ditahan 
02699|GOVINDA dengan alasan melunasi utang. 
02700|c. Kesimpulan Ahli; 
02701|Perbuatan GOVINDA Bin MULYADI telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 
02702|Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. 
02703|1) Alasan hukum: 
02704|a) GOVINDA melakukan perekrutan, pengiriman, dan pengangkutan korban. 
02705|b) Sarana yang digunakan adalah penjeratan utang dan penyalahgunaan posisi 
02706|rentan korban. 
02707|c) Tujuan tindakan ini adalah untuk mengeksploitasi korban secara seksual, 
02708|yang terbukti dari fakta bahwa korban diminta melayani hubungan badan 
02709|berulang kali. 
02710|2) Akibat Hukum: 
02711|GOVINDA dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. 
02712|Ancaman hukuman bagi tindak pidana ini adalah pidana penjara paling singkat 3 
02713|tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling 
02714|banyak Rp600 juta. 
02715|- Bahwa Perbuatan tersangka GOVINDA Bin MULYADI dapat dikaji apakah memenuhi 
02716|unsur dalam Pasal 506 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa menarik keuntungan dari 
02717|perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam 
02718|dengan pidana kurungan paling lama satu tahun." 
02719|Untuk menjawab, perlu menganalisis unsur -unsur dalam pasal ters ebut dan 
02720|mengaitkannya dengan fakta-fakta kronologis yang disampaikan. 
02721|
02722|a. Unsur Barang siapa; 
02723| Merujuk pada subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. 
02724|Dalam hal ini, tersangka GOVINDA Bin MULYADI adalah subjek hukum yang sah 
02725|untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. 
02726|b. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita; Fakta yang 
02727|relevan: 
02728|1) GOVINDA menerima pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- dari saksi HENDRI 
02729|SAPUTRA untuk "memesan" perempuan (saksi VINA CRYSTIANTANI) agar 
02730|melakukan hubungan badan. 
02731|2) GOVINDA tidak memberikan seluruh uang tersebut kepada VINA, dengan 
02732|alasan sebagian akan dipotong untuk melunasi hutang korban kepadanya. 
02733|3) GOVINDA mendapat manfaat ekonomi langsung dari transaksi tersebut, baik 
02734|melalui pemotongan uang pembayaran maupun keuntungan sebagai driver 
02735|antar- jemput (Rp 50.000–Rp 100.000). 
02736|Analisis: 
02737|GOVINDA telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 
02738|(VINA CRYSTIANTANI) melalui peran aktifnya sebagai perantara dan pengatur 
02739|transaksi yang melibatkan eksploitasi seksual. 
02740|c. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian; Fakta yang relevan: 
02741|GOVINDA diketahui baru pertama kali melakukan perbuatan menawarkan 
02742|perempuan untuk tujuan hubungan badan (berdasarkan pengakuannya). Namun,