01951|yaitu  unsur  ”dengan kekerasan  memaksa  seseorang bersetubuh  dengannya
01952|yang dilakukan terhadap Anak ” telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01953|menurut hukum;
01954|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  473 Ayat (1)
01955|juncto  Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01956|Undang Hukum Pidana  juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01957|Penyesuaian  Pidana juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
01958|Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
01959|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
01960|sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum
01961|tersebut di atas;
01962|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan/atau Advokat yang
01963|menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikannya unsur kekerasan atau ancaman
01964|kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang  dilakukan
01965|terhadap anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “kekerasan
01966|atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang
01967|dilakukan terhadap anak” sudah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sesuai
01968|dengan fakta yang ada di persidangan;
01969|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Anak  di  persidangan
01970|bahwa tidak dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak
01971|untuk dapat dilakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Anak terhadap alat
01972|kelamin  Anak  Korban,  yang  mana  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut
01973|dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa
01974|berdasarkan Pasal 240 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
01975|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menjelaskan  bahwa
01976|Keterangan Anak hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri , sehingga
01977|harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, namun tidak terdapat alat bukti lain
01978|yang mendukung keterangan dari Anak tersebut, sedangkan dengan kekerasan
01979|atau ancaman kekerasan terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan hal
01980|tersebut seperti keterangan dari Anak Korban, Saksi  SAKSI 1, dan  SAKSI 2,
01981|serta  ada  perubahan  dari  diri  Anak  Korban akibat  adanya  peristiwa  yang
01982|Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01983|
01984|dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan kekerasan yang membuat
01985|Anak Korban menjadi trauma;
01986|Menimbang, bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
01987|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  pertanggungjawaban  Anak yaitu  bahwa
01988|dalam Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01989|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1
01990|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  juncto  Undang-Undang Nomor 11
01991|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mencantumkan unsur
01992|kesalahan sebagai unsur delik;
01993|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  36  Ayat  (2)  Undang-Undang
01994|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Surat
01995|Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi
01996|KUHP 2023 dan KUHAP 2025 pada Bagian II tentang Perihal Pelaksanaan
01997|KUHP pada Nomor 3 huruf c yang menjelaskan bahwa sebuah perbuatan yang
01998|dapat  dipidana  merupakan  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  dengan  sengaja,
01999|sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika
02000|secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
02001|Menimbang, bahwa ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam
02002|rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu
02003|rumusan  delik  menyebutkan  bentuk  kesalahan  berupa  kesengajaan  secara
02004|eksplisit,  maka  penuntut  umum  harus  membuktikan  kesengajaan  tersebut.
02005|Sebaliknya,  jika  dalam  suatu  rumusan  delik  tidak  menyebutkan  bentuk
02006|kesalahan  secara  eksplisit,  maka  dengan  dapat  dibuktikannya  unsur-unsur
02007|delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan
02008|sendirinya  dimana  kesengajaan  tersebut  dapat  meliputi  semua  unsur  delik
02009|maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik;
02010|Menimbang, bahwa mengacu pada fakta persidangan, Anak melakukan
02011|perbuatan sebagaimana didakwakan dengan kehendak dan kesadaran sendiri
02012|tanpa  paksaan,  dalam  keadaan  mampu  mempertanggungjawabkan
02013|perbuatannya, serta mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur.
02014|Oleh  karena  itu  Anak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas
02015|perbuatan yang dilakukan yaitu dengan kesalahan berupa kesengajaan;
02016|Menimbang, bahwa Anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun,
02017|yang dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan yang
02018|diajukan kepadanya  dengan  baik, serta  saat melakukan  tindak pidana tidak
02019|Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02020|
02021|terdapat hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan disabilitas mental  /
02022|disabilitas intelektual, maka Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;
02023|Menimbang, bahwa  oleh  karena  terdapat  kesalahan  Anak  dalam
02024|terjadinya tindak pidana, Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta
02025|dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat
02026|menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar
02027|dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
02028|pidana;
02029|Menimbang, bahwa  untuk  menentukan  pemidanaan  kepada  Anak,
02030|Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan
02031|sebagaimana diatur pada Pasal 54  Ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun
02032|2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dan  memperhatikan
02033|kepentingan terbaik bagi Anak sebagai berikut :
02034|Menimbang,  bahwa ketentuan  pedoman  pemidanaan  merupakan
02035|bagian yang tidak terpisahkan dari  ketentuan dalam pemidanaan , maka  akan
02036|dipertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
02037|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dimana  Majelis
02038|Hakim wajib mempertimbangkan :
02039|a. bentuk kesalahan pembuat tindak pidana;
02040|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
02041|c. sikap batin pembuat tindak pidana;
02042|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
02043|direncanakan;
02044|e. cara melakukan tindak pidana;
02045|f.sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
02046|g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak
02047|pidana;
02048|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
02049|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
02050|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
02051|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
02052|Menimbang,  bahwa  dikarenakan  ketentuan  pasal  tersebut  bersifat
02053|kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan faktor-
02054|faktor yang relevan dan terbukti dalam fakta persidangan;
02055|Menimbang, bahwa terhadap faktor “ riwayat hidup, keadaan sosial dan
02056|keadaan  ekonomi  pelaku  tindak  pidana”,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
02057|perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dipengaruhi oleh
02058|Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02059|
02060|lingkungan sosial terdekatnya, dimana Anak diketahui memiliki ketergantungan
02061|pada konten pornografi dan hampir setiap hari mengakses film porno melalui
02062|tautan  yang  dikirimkan  secara  cuma-cuma  oleh  teman  Anak  yang  bernama
02063|Jupri,  sehingga  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana,  Majelis  Hakim
02064|mempertimbangkan secara cermat kondisi pribadi Anak tersebut;
02065|Menimbang, bahwa terhadap faktor  “pengaruh pidana terhadap masa
02066|depan pelaku tindak pidana” , Majelis Hakim menilai bahwa dampak penjatuhan
02067|pidana  terhadap  keberlanjutan  pendidikan  dan  perkembangan  pribadi  Anak,
02068|dimana  berdasarkan  keterangan  Anak  serta  keluarga  yang  dihadirkan  di
02069|persidangan  diketahui  bahwa  Anak  masih  berstatus  sebagai  siswa  kelas  IX
02070|(sembilan) Sekolah Menengah Pertama dan masih memiliki kesempatan untuk
02071|melanjutkan  pendidikannya,  sehingga  dalam  menjatuhkan  putusan,  Majelis
02072|Hakim berupaya memilih sanksi yang proporsional dan tidak menghambat masa
02073|depan pendidikan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi
02074|Anak tersebut;
02075|Menimbang, bahwa terhadap faktor “ pengaruh tindak pidana terhadap
02076|korban atau keluarga korban ” Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang
02077|dilakukan  oleh  Anak  telah  menimbulkan  dampak  destruktif  dan  kerugian
02078|multidimensional, dimana tindakan tersebut tidak hanya menghancurkan masa
02079|depan,  merampas  kebahagiaan,  serta  meninggalkan  trauma  psikologis  dan
02080|penderitaan  fisik  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  membawa  pengaruh  yang
02081|sangat  merugikan  bagi  keluarga  korban  dalam  berbagai  aspek,  termasuk
02082|mencoreng kehormatan keluarga, serta memberikan beban moral dan stigma
02083|sosial  yang  berkepanjangan  di  tengah  lingkungan  masyarakat,  sehingga
02084|kejahatan  Anak  ini  jelas-jelas  menimbulkan  penderitaan  yang  meluas  dan
02085|berakibat fatal;
02086|Menimbang, bahwa  terhadap faktor “ pemaafan dari korban  dan/atau
02087|keluarganya”, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak
02088|terhadap Anak Korban telah menimbulkan penderitaan yang mendalam, dimana
02089|berdasarkan  fakta  yang  terungkap  selama  persidangan  terlihat bahwa  Anak
02090|Korban  beserta  keluarganya  mengalami  kesedihan  yang  sangat  mendalam,
02091|serta hingga proses persidangan berlangsung tidak terdapat adanya pemberian
02092|maaf  dari  Anak  Korban  maupun  keluarganya  kepada  Anak,  sehingga  hal
02093|tersebut turut menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim dalam menilai
02094|tingkat kesalahan dan penjatuhan sanksi yang tepat;
02095|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak
02096|pidana dengan ancaman pidana yang berbentuk alternatif berupa penjara  atau
02097|Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02098|
02099|denda,  maka  dengan  memperhatikan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana
02100|tersebut di  atas, maka  Majelis  Hakim mempertimbangkan jenis pemidanaan
02101|yang sesuai terhadap Anak sebagai berikut :
02102|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana yang dipandang tepat
02103|untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak, berdasarkan  Pasal  60  Ayat  (3)
02104|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
02105|mengatur  bahwa  “Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  Penelitian
02106|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan sebelum  menjatuhkan
02107|Putusan perkara”;
02108|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
02109|yang dibuat dan ditandatangani oleh Erwin Manalu, S.H. tertanggal 3 April 2026
02110|selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, diketahui bahwa Anak dalam
02111|melakukan perbuatan kepada Anak Korban dikarenakan Anak terpengaruh dari
02112|faktor luar yaitu dari adanya media sosial yang menampilkamn konten yang
02113|bermuatan  dewasa,  dan  juga  lingkungan  sekitar  Anak  selalu  membahas
02114|mengenai  pembahasan  yang  bermuatan  dewasa  seperti  hubungan  seksual,
02115|sehingga membuat Anak menjadi penasaran dengan hal tersebut. Lalu Anak
02116|yang masih merupakan kategori Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
02117|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  juncto
02118|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
02119|sehingga  membuat  Anak  masih  belum  memiliki  kematangan  berfikir  dalam
02120|melakukan  tindakannya  terhadap  Anak  Korban,  sehingga  membutuhkan
02121|pendidikan dan bimbingan untuk dapat mengendalikan diri Anak;
02122|Menimbang,  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan  berdasarkan  hasil
02123|sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I
02124|Medan dan juga sesuai asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
02125|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya kelangsungan hidup
02126|dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir,
02127|sehingga  merekomendasikan terhadap Anak di berikan Pidana  Dengan Syarat
02128|berupa pelayanan masyarakat  sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
02129|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58
02130|Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan
02131|terhadap Anak;
02132|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  Anak
02133|tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini, penjatuhan
02134|pidana bagi Anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, haruslah
02135|mampu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di
02136|Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02137|
02138|masa depan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-
02139|undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
02140|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
02141|Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
02142|Menjadi Undang-Undang;
02143|Menimbang,  bahwa  di  samping  itu,  ketentuan  Pasal  79  Ayat  (1)
02144|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
02145|menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan dapat diberlakukan dalam
02146|hal  Anak  melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana  yang  disertai
02147|dengan  kekerasan.  Dalam  hal  ini,  bagian  Penjelasan  Umum  Peraturan
02148|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
02149|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
02150|Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  kejahatan  seksual  terhadap  anak
02151|merupakan  kejahatan  serius  (serious  crime)  sehingga  penjatuhan  pidana
02152|terhadap pelaku kekerasan seksual harus memberikan efek jera dan mencegah
02153|terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;
02154|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah semata-mata ditujukan
02155|untuk membalas perbuatan Anak, melainkan juga untuk memberikan kesadaran
02156|kepadanya agar memperbaiki dirinya. Dalam hal ini, kenyataan bahwa pelaku
02157|tindak pidana adalah juga seorang Anak yang masih membutuhkan bimbingan
02158|dan pengasuhan lebih lanjut dari keluarga dan lingkungannya, peran aktif pihak
02159|keluarga  Anak  Korban  dan  Anak  sendiri  dalam  bersama-sama  mencegah
02160|terjadinya kembali tindak pidana Anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak
02161|Anak  Korban  di  masa  depan,  perlu  juga  diperhatikan  dalam  penjatuhan
02162|hukuman kepada Anak;
02163|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  sebagaimana
02164|pertimbangan sebelumnya, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari
02165|pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang merupakan kejahatan yang
02166|serius, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak,
02167|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana
02168|penjara  sebagai  bentuk  efek  jera  kepada  Anak,  akan  tetapi  Majelis  Hakim
02169|berpendapat bahwa Anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
02170|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dengan masa
02171|waktu sebagaimana dalam amar putusan ini. Adapun pidana ini juga dijatuhkan
02172|dengan alasan karena  Majelis  Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh
02173|Anak  telah  merusak  masa  depan  Anak  Korban,  perbuatan  Anak  tersebut
02174|menyebabkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya , serta Anak
02175|Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02176|
02177|melakukan perbuatan kepada  Anak  Korban dilakukan secara sadar. Sehingga
02178|melalui  pemidanaan ini  kedepannya  Anak  diharapkan dapat menjadi  pribadi
02179|yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar
02180|hukum. Selanjutnya  Majelis  Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana
02181|yang  termuat  di  dalam  amar  putusan  ini  dan  memandang  hukuman  yang
02182|dijatuhkan sudah memenuhi  rasa  keadilan, dan kemanfaatan  serta  setimpal
02183|dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Dalam hal ini, pidana penjara
02184|tersebut selayaknya diartikan sebagai sarana bagi Anak untuk mendapatkan
02185|pembinaan dan bimbingan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ;Menimbang,
02186|bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman  pemidanaan di atas,
02187|oleh karena  Majelis Hakim  menilai tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Anak
02188|termasuk tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, serta keadaan dan
02189|perbuatan  Anak  dinilai  sangat  merugikan  Anak  Korban  dan  keluarga  Anak
02190|Korban, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang
02191|lama dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
02192|Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim
02193|berpendapat  bahwa  karena  telah  sesuai  dengan  tujuan  dan  pedoman
02194|pemidanaan sebagaimana pertimbangan di atas, maka tidak perlu dijatuhkan
02195|pidana tambahan dalam perkara ini;
02196|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
02197|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02198|meringankan Anak;
02199|Keadaan yang memberatkan :
02200|- Perbuatan Anak menimbulkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan
02201|keluarganya;
02202|- Perbuatan Anak telah berdampak negatif terhadap perkembangan dan
02203|berpotensi mempengaruhi masa depan Anak Korban; dan
02204|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
02205|Keadaan yang meringankan :
02206|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
02207|mengulangi perbuatannya; dan
02208|- Anak belum pernah dihukum;
02209|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02210|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02211|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara untuk
02212|waktu tertentu yang dijatuhkan;
02213|Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02214|
02215|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02216|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
02217|berada dalam tahanan;
02218|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
02219|1. 1 (satu) potong baju lengan pendek wama biru;
02220|2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
02221|3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
02222|4. 1 (satu) potong shot warna merah;
02223|5. 1 (satu) potong tanktop warna pink; dan
02224|6. 1 (satu) potong BH warna pink;
02225|yang telah disita dari Saksi SAKSI 1 namun dalam persidangan Anak Korban
02226|dan Saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu Anak Korban menyatakan tidak ingin
02227|menerima  kembali  barang-barang  bukti  tersebut  serta  Majelis  Hakim
02228|berpandangan barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memunculkan
02229|kembali trauma bagi Anak Korban,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02230|tersebut dimusnahkan;
02231|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  71D ayat (1) Undang-Undang
02232|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan
02233|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
02234|2016, yang menyatakan bahwa setiap Anak yang menjadi korban dalam jenis-
02235|jenis  tindak  pidana  tertentu  yang  salah  satunya  adalah  anak  yang  menjadi
02236|korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi