01023|kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi  Memorie van Toelichting  (Memori
01024|Hakim 
01025|
01026|Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.
01027|Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan
01028|yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan
01029|bahwa perbuatan itu melanggar hukum;
01030|Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi,
01031|antara lain:
01032|1) Kesengajaan sebagai maksud;
01033|2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
01034|3) Kesengajaan dengan kemungkinan;
01035|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”melawan hukum” adalah
01036|melakukan  hal-hal  yang  dilarang  oleh  hukum  secara  tertulis  atau  melawan
01037|hukum dalam artian formal;
01038|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  1  angka  15a  Undang-Undang
01039|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
01040|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah
01041|setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
01042|penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk
01043|ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan
01044|kemerdekaan secara melawan hukum;
01045|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 KUHP, Korban adalah orang yang
01046|mengalami  penderitaan  fisik  dan  mental  dan/  atau  kerugian  ekonomi  yang
01047|diakibatkan  oleh  Tindak  Pidana  dan  sesuai  Pasal  150  KUHP,  Anak  adalah
01048|seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
01049|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 156  KUHP,  kekerasan adalah setiap
01050|perbuatan dengan atau tanpa  menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan
01051|bahayabagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik,  seksual, atau
01052|psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan
01053|atau tidak berdaya, sedangkan sesuai Pasal 157 KUHP , a ncaman kekerasan
01054|adalah setiap perbuatan berupa  ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan
01055|tubuh,  baik dengan  maupun  tanpa  menggunakan  sarana  dalam  bentuk
01056|elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa  takut, cemas, atau
01057|khawatir akan dilakukannya Kekerasan;
01058|Menimbang,  bahwa  sesuai  Penjelasan  Pasal  415  KUHP , yang
01059|dimaksud  dengan  "perbuatan  cabul"  adalah  kontak  seksual  yang  berkaitan
01060|dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan;
01061|Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Hakim
01062|Anak telah terbukti menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul
01063|Hakim 
01064|
01065|atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak (yang
01066|dilakukan dengan sengaja sebagai maksud)  sesuai fakta hukum yakni Anak
01067|sebagai tetangga Anak korban telah menghubungkan atau memudahkan orang
01068|lain  melakukan  pencabulan  dan  persetubuhan  terhadap  Anak  korban
01069|XXXXXXXXXXXXXXBinti  Ach.  Muhlis.  Berawal  dari  Anak  korban  pada  hari
01070|Sabtu malam Minggu di bulan April tahun 2025 sekira pada malam hari sekira
01071|pukul 20.00 WIB saat Anak korban ada di rumah bersama Saksi Mariyani Ibu
01072|Anak korban, Anak datang ke rumah Anak korban untuk meminjam sepeda
01073|motor merek Honda Beat Street warna hitam milik Anak korban, kemudian Anak
01074|korban diajak oleh Anak untuk jalan-jalan karena malam minggu dan meminta
01075|ijin kepada Saksi Mariyani dan Saksi Mariyani mengijinkannya karena Anak
01076|merupakan tetangga Anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik
01077|Anak  korban.  Tiba-tiba  Anak  korban  dibawa  ke  rumah  Anak  Saksi
01078|XXXXXXXXXXXXXXBin  Suhannan  oleh  Anak  dimana  Anak  tidak  berkata
01079|apapun & tidak memberitahu Anak korban saat Anak korban dibonceng menuju
01080|rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan di Dusun Palalangan RT
01081|01 RW 01, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dimana
01082|sebelum Anak korban dicabuli & disetubuhi, Anak sepulang dari sholat maghrib
01083|di  masjid  selatan  rumah  Anak,  kemudian  sekira  pukul  18.30  WIB  Anak
01084|berkunjung ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan bersama
01085|dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Alias Piping Bin
01086|Mattahir atas inisiatif sendiri untuk sekedar nongkrong. Sesampainya di rumah
01087|Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Suhannan,  Anak  melihat  Anak  Saksi
01088|XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan yang kemudian menyuruh Anak dan Anak
01089|Saksi  XXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX  Alias  Piping  Bin  Mattahir
01090|masuk ke rumah di kamar belakang. Setelah itu Anak menelpon Anak Saksi
01091|XXXXXXXXXXXXXXBin Musyaffa’ (Alm) dan Riki atas inisiatif Anak sendiri yang
01092|bertujuan  untuk  mengajak  bergabung  nongkrong  di  rumah  tersebut.  Selang
01093|beberapa  waktu  datang  Riki  yang  kemudian  disusul  oleh  Anak  Saksi
01094|XXXXXXXXXXXXXXBin Musyaffa’ (Alm). Selanjutnya atas inisiatif Anak Saksi
01095|XXXXXXXXXXXXXXBin  Suhannan  dan  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXX
01096|XXXXXXXXXXXXXX  Alias  Piping  Bin  Mattahir  merencanakan  untuk  kembali
01097|melakukan  pencabulan  dan  persetubuhan  kepada  Anak  korban  dimana
01098|sebelumnya ada video hubungan badan layaknya suami istri dengan Riki. Lalu
01099|Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan meminta video kepada Riki yang
01100|mana isi video tersebut beradegan hubungan badan layaknya suami istri yang
01101|dilakukan  oleh  Riki  dengan  Anak  korban.  Kemudian  Anak  melihat  dan
01102|Hakim 
01103|
01104|mendengar Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Alias Piping
01105|Bin Mattahir menelpon Anak korban yang mengajak Abak korban ke rumah
01106|Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan dan mengancam jika tidak mau
01107|maka  video  Anak  korban  akan  disebarkan.  Kemudian  Anak  korban
01108|menyetujuinya asalkan tidak disebarkan videonya. Setelah sampai di rumah
01109|Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan, sebelum Anak korban turun dari
01110|sepeda motor saat sepeda motor berhenti dan dalam keadaan mesin dimatikan
01111|namun  tidak  distandar, Anak  korban  didorong  oleh  Anak  sampai  terjatuh  di
01112|depan pintu dan setelah jatuh tangan Anak korban dipegang dan ditarik masuk
01113|ke dalam rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan yang saat itu
01114|sepi karena malam hari dan lampu dimatikan dan kedua orang tua Anak Saksi
01115|XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan sedang berada di Malaysia, dengan posisi
01116|mulut Anak korban juga ditutup. Kemudian Anak korban dibawa masuk ke dalam
01117|kamar rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan. Setelah itu Anak
01118|melihat Riki keluar kamar belakang dan masuk menuju kamar depan yang di
01119|kamar tersebut berada Anak korban untuk bersetubuh dengan Anak korban,
01120|selang beberapa waktu Riki keluar kamar depan dan kembali menuju kamar
01121|belakang.  Setelah  itu  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX
01122|Alias Piping Bin Mattahir masuk ke kamar depan untuk bersetubuh dengan Anak
01123|korban. Setelah itu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan yang masuk
01124|ke kamar depan untuk bersetubuh dengan Anak korban, kemudian bergantian
01125|Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Musyaffa’ (Alm)  yang  masuk  ke  kamar
01126|depan untuk bersetubuh dengan Anak korban dimana para pelaku itu ada yang
01127|membuka  baju  Anak  korban  dan  memegang  payudara  Anak  korban  serta
01128|memasukkan penis ke vagina Anak korban dan lebih dari 1 (satu) orang yang
01129|melakukan  pencabulan  dan  persetubuhan  kepada  Anak  korban,  sedangkan
01130|Anak tidak ikut melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak korban.
01131|Selanjutnya Anak korban keluar dari kamar depan dan berdiri di ruang tamu dan
01132|memanggil  Anak  lalu  Anak  keluar  dari  kamar  belakang  menghampiri  Anak
01133|korban  dan  mengantarkan  Anak  korban  pulang  menggunakan  sepeda
01134|motornya;
01135|Menimbang, bahwa hal di atas juga bersesuaian dengan fakta hukum,
01136|yaitu  sebelumnya  Anak  sudah  mengetahui  akan  dilakukan  pencabulan  dan
01137|pesetubuhan oleh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Alias
01138|Piping  Bin  Mattahir,  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Musyaffa’ (Alm),  &
01139|Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan kepada Anak korban, namun
01140|Anak tidak mendapatkan upah saat menjemput dan mengantar Anak korban
01141|Hakim 
01142|
01143|untuk pergi ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan dan Anak
01144|tidak  melihat  secara  langsung  saat  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXX
01145|XXXXXXXXXXXXXX  Alias  Piping  Bin  Mattahir,  Anak  Saksi
01146|XXXXXXXXXXXXXXBin Musyaffa’ (Alm), & Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin
01147|Suhannan melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak korban di
01148|dalam kamar di rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan tersebut
01149|namun Anak melihat mereka masuk kedalam kamar secara bergantian waktu itu
01150|karena Anak berada di kamar dibelakang menunggu Anak korban keluar dari
01151|kamar rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan tersebut. Maksud
01152|dan  tujuannya  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX  Alias
01153|Piping  Bin  Mattahir,  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Musyaffa’ (Alm),  &
01154|Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Suhannan  melakukan  pencabulan  dan
01155|persetubuhan  kepada  Anak  korban  untuk  melampiaskan  nafsu  biologisnya.
01156|Akibat kejadian tersebut Anak korban merasa trauma dan takut jika bertemu
01157|dengan  Anak  dan  teman-temannya  sedangkan  sebelumnya  Anak  korban
01158|pernah dicabuli dan disetubuhi oleh orang lain sekitar tahun 2025 pertama kali
01159|oleh temannya yang bernama Riki;
01160|Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 54 ayat (1)  KUHP,
01161|maka  dalam  pemidanaan  per kara  aquo  akan  dipertimbangkan  bentuk
01162|kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana  sebagaimana  fakta  hukum  di  atas  berupa
01163|kesengajaan sebagai maksud  & cara melakukan Tindak Pidana telah diurai kan
01164|sebagaimana  fakta  hukum  di  atas,  sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
01165|melakukan Tindak Pidana adalah menyesali perbuatannya;
01166|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Hakim
01167|menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
01168|Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari  Pasal  419 ayat (1)  KUHP
01169|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
01170|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01171|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22  KUHP & Penjelasannya , keadaan
01172|pribadi  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  atau  pembantu
01173|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau
01174|memperberat  pidananya. Yang  dimaksud  dengan  "keadaan  pribadi"  adalah
01175|keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki
01176|jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental
01177|dimana pengaruh Tindak Pidana terhadap Anak Korban berakibat Anak korban
01178|mengalami trauma dan sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian & ganti
01179|rugidengan Anak korban, meskipun Ana k belum pernah dihukum sebelumnya,
01180|Hakim 
01181|
01182|sehingga  terhadap  lamanya  penjatuhan  pidana dalam  perkara  aquo akan
01183|diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
01184|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
01185|pembelaan dari  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  memohon
01186|keringanan hukuman, dan oleh karena  pembelaan tersebut tidak menyangkut
01187|fakta dan kaidah hukum yang didakwakan , namun hanya berupa permohonan
01188|keringanan  hukuman,  maka  pembelaan tersebut  tidak  dapat  membantah
01189|pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas , dengan demikian
01190|Hakim  menyatakan  unsur-unsur  dakwaan  tersebut  telah  terpenuhi  oleh
01191|perbuatan  Anak  sedangkan  tentang  permohonan  keringanan  hukuman  akan
01192|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang
01193|memberatkan dan meringankan; 
01194|Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan
01195|hal-hal  yang  dapat  membuat  Anak  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana
01196|terhadap  diri  Anak  baik  itu  merupakan  alasan  pembenar  maupun  alasan
01197|pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab;
01198|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah
01199|melakukan tindak pidana, maka  Anak  haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan
01200|kesalahannya;
01201|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01202|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01203|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01204|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01205|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01206|berada dalam tahanan;
01207|Menimbang,  bahwa  dari  perbuatan  Anak  oleh  karena  Anak  mampu
01208|bertanggung  jawab,  maka  menurut  pendapat  Hakim  tindakan  terhadap
01209|penyelesaian  terhadap  perkara  Anak  dilakukan  dengan  cara  proses
01210|persidangan  dan  rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang
01211|memohon supaya Anak diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan
01212|Khusus Anak) Blitar dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Laporan
01213|Hasil  Litmas  Pembimbing  Kemasyarakatan Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01214|Pamekasan  tentang  hasil  Litmas  terhadap  Anak  Nomor  Register  Litmas
01215|5/BKA/SIDANG/IV/2026 tanggal 21 April 2026 di atas, maka penjatuhan pidana
01216|yang akan Hakim terapkan kepada Anak lebih tepat untuk dibina, akan tetapi
01217|dengan memperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadap
01218|Anak sebagaimana maksud dari Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
01219|Hakim 
01220|
01221|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menempatkan Anak
01222|di  LPKA (Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak)  beralasan  hukum  untuk
01223|dikabulkan;
01224|Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana berupa perampasan
01225|kemerdekaan terhadap Anak merupakan ultimum remedium dan melihat kondisi
01226|sosial  dan  jiwa  Anak  yang  masih  muda,  maka  dengan  ditempatkan  pada
01227|Lembaga Pemasyarakatan Dewasa tidaklah merubah perilaku dari Anak, akan
01228|tetapi  justru  nantinya  akan  memperburuk  keadaan  Anak  apabila  dijatuhkan
01229|pidana  perampasan  kemerdekaan  bagi  Anak,  karena  ditempatkan  pada
01230|Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  satu  dengan  para  pelaku  tindak  pidana
01231|dewasa, maka menurut hakim lamanya penjatuhan pidana dibawah ini yaitu
01232|dengan pidana penjara cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga
01233|Anak  dapat  menyadari  perbuatannya  dan  bisa  memperbaiki  dirinya  selama
01234|pidana penjara yang akan dijalani;
01235|Menimbang,  bahwa  dari  rekomendasi/pendapat  dari  Pembimbing
01236|Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  tentang  hasil
01237|Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas 5/BKA/SIDANG/IV/2026 tanggal
01238|21 April 2026 di atas, maka Hakim berpendapat dari fakta persidangan dan
01239|keterangan  Saksi-Saksi  serta  Anak,  maka  perbuatan  Anak  dinyatakan  telah
01240|terbukti, maka putusan dalam hal penjatuhan pidana kepada Anak juga telah
01241|memperhatikan  rekomendasi  dari  Petugas  Balai  Pemasyarakatan  dan  telah
01242|memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi Anak;
01243|Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa  satu  unit  HP  Realme  C11
01244|berwarna  biru  dengan  casing  berwarna  hitam  polos,  merupakan  alat  untuk
01245|melakukan  tindak  pidana,  bernilai  ekonomis,  dan  mempunyai  hubungan
01246|langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar
01247|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01248|Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa  satu  unit  HP  Vivo  Y21
01249|berwarna metalic blue dengan casing berwarna hitam dengan gambar burung
01250|dan tulisan BOY, tida k mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
01251|yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
01252|kepada yang berhak, yaitu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXBinti Ach. Muhlis;
01253|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
01254|Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain pidana penjara,
01255|pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim
01256|wajib  menetapkan  besarnya  Restitusi  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan
01257|Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
01258|Hakim 
01259|
01260|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
01261|2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka  Hakim dalam perkara
01262|incasu telah mempertimbangkan upaya pemulihan bagi Korban sesuai Pasal 1
01263|angka 19  UU  TPKS  untuk mewujudkan  hak korban atas  pemulihan berupa
01264|segala upaya untuk mengembalikan kondisi frsik, mental, spiritual, dan sosial
01265|Korban dengan menyampaikan hak korban selama pemeriksaan persidangan
01266|untuk mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan (vide Pasal 30 UU TPKS),
01267|yakni Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU TPKS
01268|yang meliputi Rehabilitasi medis, Rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan
01269|sosial, Restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial serta Pemulihan
01270|sebelum  dan  selama  proses  peradilan  maupun  Pemulihan  setelah  proses
01271|peradilan, dimana dalam perkara aquo Ana k korban merasa malu, trauma, dan
01272|takut akibat perbuatan Anak sehingga perlu memperoleh upaya pemulihan;
01273|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  perkara  aquo  Hakim  telah
01274|menyampaikan hak korban untuk mengajukan restitusi, baik secara tersendiri
01275|dan/atau melalui Penuntut Umum, maupun korban melalui LPSK, sedang kan
01276|dalam proses pembuktian telah ada permohonan restitusi dari orang tua Anak
01277|korban  yang  diwakili  oleh  Para  Advokatnya  yaitu  Diyaul  Hakki,  S.H.,  M.H.,
01278|Ahmad Andi Haryanto, S.H., & Toipul, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang
01279|pada  Kantor  Hukum  Lexora  Law  Chambers  yang  berkantor  di  Jalan  Teluk
01280|Pelabuhan Ratu Nomor 115 K-1 RT 05 RW 02, Kelurahan Arjosari, Kecamatan
01281|Blimbing,  Kota  Malang.  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  Nomor
01282|32/SK/LLC/IV/2026  tanggal  9  April  2026  dengan  surat  permohonan  Nomor
01283|026/REQ/LLC/V/2026  tanggal  6  Mei  2026  yang  diajukan  melalui Penuntut
01284|Umum  yang  pada  pokoknya  memohon  restitusi  kepada  Anak  sebesar
01285|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  sehingga  Hakim  a kan
01286|mempertimbangkan sebagai berikut:
01287|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah
01288|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01289|Korban Tindak Pidana, Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhah
01290|memperoleh Restitusi;
01291|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah
01292|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi