00504|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00505|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00506|Ad.1.  Setiap Orang;
00507|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik
00508|Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
00509|T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah
00510|orang perseorangan atau korporasi;
00511|Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa saja sebagai
00512|subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta berkaitan dengan kemampuan
00513|pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dari subjek hukum tersebut;
00514|Menimbang bahwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seorang
00515|pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan
00516|dalam  undang-undang,  demikian  pula  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintai
00517|pertanggungjawaban secara pidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan
00518|tidak terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum (rechtsvaardigingsgrond) atau
00519|alasan pembenar atas perbuatan tersebut;
00520|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  persoalan  apakah  Anak  dapat
00521|dipertanggungjawabkan atas perbuatannya akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh
00522|unsur dalam pasal yang didakwakan terlebih dahulu Hakim pertimbangkan satu per
00523|satu;
00524|Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka
00525|persidangan, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri yang mengakui kebenaran
00526|
00527|identitasnya  serta  dibenarkan  pula  oleh  para  saksi  di  persidangan,  maka  dapat
00528|disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Anak yang
00529|dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat
00530|dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;
00531|Menimbang bahwa berdasarkan  Kutipan Akta Kelahiran Anak tanggal 16
00532|Januari 2012, terbukti bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat
00533|melakukan  perbuatan  yang  didakwakan,  sehingga  terhadap  Anak  dilakukan
00534|pemeriksaan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur
00535|dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00536|Peradilan Pidana Anak;
00537|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim
00538|berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
00539|Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh
00540|dengannya;
00541|Menimbang bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat
00542|alternatif, sehingga unsur ini akan dianggap terpenuhi apabila salah satu di antara
00543|elemen  "kekerasan"  atau  "ancaman  kekerasan"  telah  terbukti  secara  sah  dan
00544|meyakinkan menurut hukum;
00545|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" ialah mempergunakan
00546|tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul
00547|dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan
00548|sebagainya, sehingga membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Sedangkan yang
00549|dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah perkataan, tulisan, ataupun perbuatan
00550|yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya
00551|kekerasan;
00552|Menimbang  bahwa  perbuatan  dalam  Pasal  ini  dimaksudkan  untuk  atau
00553|sebagai  bagian  dari  kegiatan/kekerasan  seksual,  dan  yang  dimaksud  dengan
00554|"memaksa" dalam hal ini adalah memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan
00555|paksa, sedangkan "bersetubuh" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan
00556|kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan
00557|laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;
00558|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pada peristiwa
00559|pertama tanggal 27 Januari 2024 di Pantai Sekunyit Desa Pagar Dewa Kecamatan
00560|Kota Manna, Anak telah membawa Anak Korban ke lokasi yang sepi, jauh dari jalan
00561|raya dan rumah warga, kemudian mengucapkan kata-kata "bukak baju tu, amau nggup
00562|aku tinggalkah balik kerumah" (buka baju kamu, kalau tidak mau saya tinggalkan, saya
00563|pulang ke rumah);
00564|Menimbang bahwa pola ancaman kekerasan dan paksaan tersebut tidak hanya
00565|terjadi pada peristiwa  pertama, melainkan  terus  berulang  pada peristiwa-peristiwa
00566|berikutnya, sebagaimana pada peristiwa kedua di Perkebunan Kelapa Sawit Jalan
00567|
00568|Raya Padang Panjang, di mana Anak menarik tangan Anak Korban ke dalam semak-
00569|semak, kemudian membuka pakaian Anak Korban dan membuka lebar kaki Anak
00570|Korban, serta pada peristiwa kelima di Pantai Coconut bulan Mei 2024 Anak mendorong
00571|Anak Korban hingga tertidur di bawah pohon sebelum berhubungan badan;
00572|Menimbang  bahwa  di  samping  ancaman  kekerasan  yang   bersifat  verbal
00573|sebagaimana diuraikan di atas, fakta hukum juga mengungkap adanya bentuk tekanan
00574|psikis berkelanjutan yang dilakukan Anak melalui perekaman video terhadap Anak
00575|Korban  pada  saat  peristiwa  pertama,  yang  menurut  pengakuan  Anak  sendiri  di
00576|persidangan dilakukan dengan tujuan agar Anak Korban tidak meninggalkan dan
00577|memutuskan hubungan dengan Anak. Perekaman video tersebut, beserta tangkapan
00578|layar Anak Korban dalam keadaan tidak berpakaian pada saat Video Call Sex adalah
00579|merupakan sarana pemaksaan psikologis (coercive control) yang menempatkan Anak
00580|Korban  dalam  posisi  tertekan  dan  tidak  berdaya  untuk  menolak  ajakan-ajakan
00581|berhubungan badan berikutnya, mengingat Anak Korban berada di bawah ancaman
00582|terselubung bahwa rekaman video tersebut sewaktu-waktu dapat disebarluaskan, yang
00583|mana ternyata ancaman tersebut benar-benar dilakukan oleh Anak ketika Anak Korban
00584|tidak  mau  lagi  melanjutkan  hubungan, dengan  cara  mengirimkan  rekaman  video
00585|tersebut kepada guru Anak Korban di sekolah melalui WhatsApp;
00586|Menimbang bahwa pemilihan lokasi-lokasi untuk melakukan hubungan badan
00587|oleh Anak yang seluruhnya merupakan tempat sepi dan terisolir, yaitu Pantai Sekunyit,
00588|perkebunan kelapa sawit, dan Pantai Coconut, bukanlah suatu kebetulan, melainkan
00589|merupakan bagian dari modus operandi yang sengaja dirancang oleh Anak untuk
00590|menempatkan Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan jauh dari kemungkinan
00591|memperoleh pertolongan, sebagaimana terbukti dari pernyataan Anak bahwa pada
00592|peristiwa  kedua,  ketiga,  keempat,  dan  kelima  Anak  telah  memiliki  niat  untuk
00593|berhubungan badan sebelum mengajak Anak Korban bertemu dengan kalimat "melah
00594|ngerayau" (ayo jalan-jalan);
00595|Menimbang bahwa Hakim juga mempertimbangkan adanya disparitas yang
00596|signifikan antara Anak dan Anak Korban, baik dari segi usia (Anak Korban masih
00597|berusia 15 tahun pada saat peristiwa pertama), pengalaman, maupun posisi sosial,
00598|yang menyebabkan kemampuan Anak Korban untuk memberikan penolakan menjadi
00599|sangat  terbatas,  sehingga  sekecil  apapun  bentuk  paksaan  dan  ancaman  yang
00600|dilakukan Anak menjadi sangat berdampak terhadap diri Anak Korban;
00601|Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum
00602|Daerah Hasanuddin Damrah Manna tanggal 7 Februari 2026 yang dibuat oleh dr.
00603|Darsono, Sp.OG, yang menyimpulkan adanya luka robek selaput dara pada arah jam
00604|tiga, lima, enam, sembilan, dan sebelas sampai ke dasar dengan kesan selaput dara
00605|non-intact, yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
00606|
00607|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim
00608|berkesimpulan  bahwa  unsur  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang
00609|bersetubuh dengannya telah terpenuhi menurut hukum;
00610|Ad.3. Persetubuhan dengan Anak;
00611|Menimbang bahwa unsur "persetubuhan" dalam Pasal ini harus dimaknai dalam
00612|kerangka perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual, yaitu masuknya alat
00613|kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sekecil apapun derajat penetrasi
00614|tersebut, tanpa disyaratkan adanya  ejakulasi maupun tujuan reproduksi, sehingga
00615|setiap bentuk penetrasi seksual terhadap anak telah cukup untuk memenuhi unsur ini;
00616|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian
00617|dengan keterangan Anak, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari
00618|2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban dengan
00619|kata-kata "melah ngerayau" (ayo jalan-jalan), yang kemudian dijawab oleh Anak Korban
00620|dengan kata "melah" (ayo). Selanjutnya, Anak datang dengan mengendarai sepeda
00621|motor menjemput Anak Korban di rumah bibinya, dan kemudian membawa Anak
00622|Korban ke Pantai Sekunyit, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten
00623|Bengkulu Selatan;
00624|Menimbang bahwa setibanya di Pantai Sekunyit, Anak mengajak Anak Korban
00625|duduk di sebuah pondok di tepi pantai, kemudian Anak membawa Anak Korban ke
00626|semak-semak di dekat pondok, menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput,
00627|menurunkan  celana  Anak  Korban,  dan  menurunkan  pula  celananya  sendiri,  lalu
00628|menindih tubuh Anak Korban. Kemudian Anak berulang kali mencoba memasukkan alat
00629|kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan baru berhasil setelah 4 (empat) kali
00630|percobaan, lalu Anak menarik-ulurnya hingga mengeluarkan cairan spermanya di atas
00631|rumput;
00632|Menimbang  bahwa  setelah  peristiwa  pertama  tersebut,  Anak  masih
00633|berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali lagi, sehingga total
00634|berhubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban adalah sebanyak 5
00635|(lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:
00636|- Peristiwa kedua, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira
00637|pukul 16.00 WIB, di Perkebunan Kelapa Sawit Jalan Raya Padang Panjang,
00638|Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
00639|- Peristiwa ketiga dan keempat, pada hari dan tanggal di tahun 2024 yang
00640|tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekira pukul 16.00 WIB, di lokasi yang sama,
00641|yaitu Perkebunan Kelapa Sawit Jalan Raya Padang Panjang, Desa Pagar
00642|Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
00643|- Peristiwa kelima, pada bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Pantai
00644|Coconut, Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
00645|
00646|Menimbang bahwa pada saat peristiwa pertama berlangsung pada tanggal 27
00647|Januari 2024, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana terbukti
00648|dari Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juli 2014 yang mencatat bahwa Anak Korban
00649|lahir di Pajar Bulan pada tanggal 15 Oktober 2008;
00650|Menimbang bahwa terjadinya peristiwa tersebut diperkuat oleh Hasil Visum et
00651|Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna tanggal 7 Februari
00652|2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darsono, Sp.OG, atas pemeriksaan
00653|kebidanan  terhadap  Anak  Korban,  dengan  hasil  sebagai  berikut:  pada  inspeksi
00654|vulva/vagina tampak tenang; pada pemeriksaan rectal tampak luka robek selaput dara
00655|pada arah jam tiga, lima, enam, sembilan, dan sebelas sampai ke dasar, tidak tampak
00656|kemerahan (kemungkinan luka lama), kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
00657|dengan kesimpulan: kesan selaput dara non intact;
00658|Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Anak Korban
00659|dan keterangan Anak yang saling bersesuaian, serta diperkuat oleh Hasil  Visum et
00660|Repertum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00661|bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dalam  pengertian  peraduan  antara
00662|kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, di mana kemaluan laki-laki masuk ke
00663|dalam kemaluan perempuan, terhadap diri Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
00664|Menimbang  bahwa  unsur  bersetubuh  telah  terpenuhi,  selanjutnya  akan
00665|dipertimbangkan apakah persetubuhan tersebut dilakukan dengan Anak atau tidak;
00666|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 T ahun
00667|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan  Anak
00668|adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
00669|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juli 2014
00670|atas  nama  Anak  Korban  yang  diperoleh  dalam  Berkas  Perkara  Penyidikan,
00671|menunjukkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2008, sehingga pada
00672|saat peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi yaitu pada tanggal 27 Januari 2024,
00673|Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dengan demikian unsur terhadap
00674|Anak telah terpenuhi;
00675|Menimbang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa untuk dinyatakan
00676|sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau
00677|tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau
00678|bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
00679|Menimbang bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan yang
00680|bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau
00681|norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan), atau bertentangan dengan hak
00682|orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "bertentangan dengan hukum yang
00683|hidup dalam masyarakat" adalah perbuatan yang berlawanan atau tidak selaras dengan
00684|
00685|hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu
00686|patut dipidana;
00687|Menimbang bahwa oleh karena perbuatan persetubuhan dengan Anak yang
00688|terpenuhi pada unsur ini juga dilakukan oleh pelaku yang masih berstatus Anak, maka
00689|Majelis Hakim perlu menekankan sifat melawan hukum pada perbuatan Anak, yang
00690|pada saat melakukan perbuatannya mengetahui bahwa Anak Korban merupakan anak
00691|di bawah umur yang berusia lebih muda 1 (satu) tahun dari Anak, dan Anak Korban
00692|berada dalam kondisi tertekan, putus asa, serta takut akan ancaman dari Anak,
00693|sehingga Anak Korban berada dalam keadaan rentan, tidak berdaya, dan dalam kondisi
00694|relasi kuasa yang timpang, sehingga ketiadaan perlawanan dari Anak Korban untuk
00695|disetubuhi tidak dapat dimaknai sebagai adanya persetujuan seksual (sexual consent),
00696|dan  dengan  demikian  ketiadaan  perlawanan  Anak  Korban  tersebut  tidak
00697|menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;
00698|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim
00699|berkesimpulan  bahwa  unsur  persetubuhan  dengan  Anak  telah  terpenuhi  menurut
00700|hukum;
00701|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (2) huruf b
00702|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00703|telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan  terbukti secara sah dan meyakinkan
00704|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
00705|kedua Penuntut Umum;
00706|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  Anak  melalui  Advokatnya  telah
00707|mengajukan Nota  Pembelaan  (Pleidoi) yang  pada pokoknya  menyatakan  kurang
00708|sependapat  dengan  Tuntutan  Penuntut  Umum,  dengan  alasan  bahwa  unsur
00709|pemerkosaan  tidak  terbukti  karena  antara  Anak  dan  Anak  Korban  telah  terjalin
00710|hubungan pacaran sejak tahun 2021, Anak memiliki itikad baik untuk menikahi Anak
00711|Korban, tidak ditemukan adanya serangan fisik yang bersifat memaksa, Anak Korban
00712|dengan sendirinya membuka pakaian tanpa paksaan, serta dalil penyebaran rekaman
00713|video bersifat  obscuur karena Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi guru yang
00714|menerima rekaman tersebut. Selain itu, Advokat berpendapat lamanya tuntutan pidana
00715|tidak proporsional mengingat perbuatan Anak terjadi karena kurangnya pengawasan
00716|orang tua dan tidak memperhatikan kepentingan serta masa depan Anak sebagaimana
00717|filosofi UU No. 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan
00718|alasan-alasan tersebut, Advokat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan
00719|Anak dari dakwaan perkosaan, atau setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman
00720|terhadap Anak dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu Anak
00721|bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak
00722|
00723|akan mengulangi, masih berstatus pelajar saat kejadian dan belum pernah dihukum
00724|sebelumnya;
00725|Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) tersebut, Majelis Hakim
00726|telah  mempertimbangkannya  secara  seksama  dalam  pertimbangan  unsur,
00727|sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut
00728|telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil Advokat Anak
00729|mengenai tidak terpenuhinya unsur pemerkosaan haruslah dikesampingkan, terlebih
00730|hubungan pacaran antara Anak dan Anak Korban maupun iktikad Anak untuk menikahi
00731|Anak Korban tidak dapat dijadikan dasar penghapus pidana (alasan pemaaf maupun
00732|alasan pembenar) karena tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan
00733|persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur, sebab perlindungan terhadap
00734|anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan kewajiban hukum yang bersifat
00735|imperatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab
00736|Undang-Undang Hukum Pidana yang baru;
00737|Menimbang bahwa terhadap permohonan Advokat Anak agar Majelis Hakim
00738|menjatuhkan  hukuman  seringan-ringannya,  maka  Majelis  Hakim  akan
00739|mempertimbangkannya  dalam  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang
00740|meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;
00741|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal
00742|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
00743|pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak
00744|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00745|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim
00746|akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;
00747|Menimbang bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang
00748|Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan  ringannya perbuatan, keadaan pribadi
00749|Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat
00750|dijadikan  dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  atau
00751|mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
00752|Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan
00753|pada  upaya  balas  dendam,  akan  tetapi  yang  lebih  penting  lagi  ditujukan  untuk
00754|pendidikan dan pembelajaran kepada pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari
00755|tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, serta diharapkan dapat memperbaiki
00756|dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum
00757|maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
00758|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
00759|Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 2 Maret 2026 yang dibuat oleh
00760|Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Bengkulu, serta keterangan orang tua
00761|Anak, diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan pidana tersebut didasarkan atas
00762|
00763|ketidakmampuan mengontrol nafsu yang dipengaruhi pula oleh lingkungan pergaulan
00764|yang bebas tanpa pengawasan orang tua, yang membawa dampak buruk terhadap
00765|perilaku pribadi Anak;
00766|Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak hanya melanggar
00767|norma  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  meresahkan
00768|masyarakat dan berdampak luas terhadap psikologis Anak Korban hingga sempat
00769|berniat mengakhiri hidupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tepat
00770|untuk dijatuhi pidana penjara dan untuk sementara waktu dijauhkan dari masyarakat
00771|sekitar yang mengetahui perbuatan Anak, yang dikhawatirkan dapat memicu Anak
00772|untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
00773|Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana
00774|akan diuraikan di bawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan
00775|pemidanaan, yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa,
00776|melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, di
00777|samping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota
00778|masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh
00779|Anak;
00780|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
00781|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang
00782|dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan
00783|berhak  memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,
00784|pendidikan,  pelatihan,  serta  hak-hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
00785|perundang-undangan;
00786|Menimbang bahwa oleh karena Anak saat ini telah berusia 18 (delapan belas)
00787|tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang