01463|minta  agar  Anak  ditempatkan  pada  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak
01464|(LKSA), terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
01465|Menimbang,  bahwa  meskipun  sistem  peradilan  pidana  anak
01466|mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( best interests of the
01467|child), rehabilitasi, dan pembinaan, namun prinsip tersebut tidak dapat dimaknai
01468|secara  absolut  dengan  mengesampingkan  aspek  perlindungan  terhadap
01469|korban,  dampak  sosial,  tingkat  keseriusan  tindak  pidana,  serta  tujuan
01470|penegakan hukum;
01471|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Anak  terbukti  melakukan
01472|tindak  pidana  persetubuhan  yang  termasuk  tindak  pidana  serius  terhadap
01473|kesusilaan  dan  integritas  tubuh  korban,  yang  tidak  hanya  menimbulkan
01474|penderitaan  fisik  dan  psikis  bagi  Anak  korban,  tetapi  juga  berpotensi
01475|meninggalkan trauma berkepanjangan serta dampak sosial yang luas, sehingga
01476|perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dipandang  sebagai  kenakalan  anak  biasa
01477|(juvenile  delinquency)  yang  cukup  diselesaikan  melalui  pembinaan  sosial
01478|semata;
01479|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Hakim  menilai
01480|tingkat kesalahan (schuld) Anak tergolong tinggi, mengingat Anak pada saat
01481|melakukan perbuatan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, suatu usia yang
01482|
01483|secara psikologis dan intelektual telah cukup memahami nilai kepatutan, norma
01484|kesusilaan, serta akibat hukum dari perbuatannya, sehingga alasan suka sama
01485|suka  atau  ketidakdewasaan  tidak  dapat  dijadikan  dasar  utama  untuk
01486|mengurangi pertanggungjawaban pidana secara berlebihan;
01487|Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa
01488|penempatan  pada  LKSA sebagaimana  rekomendasi  Bapas dan  Pembelaan
01489|Penasihat Hukum Anak  dalam perkara  a quo  belum sepenuhnya memenuhi
01490|tujuan  pemidanaan,  khususnya  aspek  akuntabilitas  atas  perbuatan
01491|(accountability),  efek  jera,  perlindungan  masyarakat,  serta  pemulihan  rasa
01492|keadilan bagi  Anak  korban dan keluarga  Anak  korban, terlebih apabila tindak
01493|pidana  dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan,  relasi  kuasa  tertentu,  atau
01494|menimbulkan akibat yang serius terhadap anak korban;
01495|Menimbang, bahwa  pidana penjara terhadap  Anak  bukanlah  semata
01496|bentuk pembalasan, melainkan tetap dimaknai sebagai sarana pembinaan yang
01497|terukur  dalam  sistem  pemasyarakatan  anak,  karena  pelaksanaan  pidana
01498|terhadap  Anak  dilakukan  secara  khusus  dengan  pendekatan  pendidikan,
01499|pembinaan mental, moral, dan keterampilan, sebagaimana prinsip dalam Sistem
01500|Peradilan Pidana Anak;
01501|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat rekomendasi
01502|Pembimbing Kemasyarakatan  dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak  untuk
01503|menempatkan Anak di LKSA tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam perkara
01504|a  quo,  karena  belum  seimbang  dengan  beratnya  perbuatan,  akibat  yang
01505|ditimbulkan terhadap  Anak  korban, tingkat kesalahan Anak, serta kebutuhan
01506|penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga terhadap Anak lebih
01507|tepat  dijatuhi  pidana  penjara  dalam  batas  seminimal  mungkin  sebagaimana
01508|prinsip ultimum remedium dan pemidanaan khusus anak;
01509|Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan masa depan Anak,
01510|pidana penjara yang dijatuhkan harus proporsional, memperhatikan usia Anak,
01511|keadaan  yang  meringankan,  dan  tetap  memberi  kesempatan  kepada  Anak
01512|untuk  memperbaiki  diri  serta  kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang
01513|bertanggung jawab.
01514|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim
01515|tidak  sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  sepanjang  mengenai
01516|lamanya  pidana  yang  harus  dijatuhkan  kepada  Anak,  dan  Hakim  akan
01517|menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan, latar belakang,
01518|dan dampak bagi Anak ke depannya;
01519|
01520|Menimbang, bahwa    Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak
01521|adalah  dengan  mempedomani  ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang
01522|Pedoman  Pemidanaan  yang  mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib
01523|dipertimbangkan:  a.  bentuk  kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana;  b.  motif  dan
01524|tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak
01525|Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak  direncanakan;  e.  cara
01526|melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan
01527|Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
01528|Tindak Pidana; h. pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku Tindak
01529|Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j.
01530|pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan
01531|keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;
01532|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  yang  terungkap  di
01533|persidangan, maka  Hakim patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01534|- Tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  menimbulkan  trauma  pada  anak
01535|korban;
01536|- Cara  Anak  melakukan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  cara  sengaja
01537|untuk memenuhi keinginan nafsu birahi Anak;
01538|- Perbuatan Anak dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
01539|- Anak memiliki keterbatasan fisik yaitu salah satu organ tangannya tidak
01540|tumbuh dengan sempurna;
01541|dengan demikian  Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berdasarkan
01542|pedoman pemidanaan di atas dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan
01543|tertentu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan  memperhatikan  tujuan
01544|pemidanaan  di  Indonesia  yang  bukan  untuk  menakut-nakuti  pelaku  tindak
01545|pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk  menyadarkan
01546|pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam
01547|masyarakat  di  samping  juga  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,
01548|sehingga  dengan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  agar  di
01549|kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi
01550|melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 53 ayat (1)
01551|KUHP yang mengatur bahwa “ Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim
01552|wajib  menegakkan  hukum  dan  keadilan.”,  dengan  demikian  Hakim  dalam
01553|perkara  ini  akan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  dengan
01554|perbuatan serta bobot kesalahan Anak sebagaimana disebutkan dalam amar
01555|putusan ini; 
01556|
01557|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  85  ayat  1  Undang-Undang
01558|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan
01559|Anak  yang  dijatuhi  pidana  Penjara  ditempatkan  di  LPKA,  namun  dalam
01560|penjelasan  pasal  dijelaskan  apabila  di  dalam  suatu  daerah  belum  terdapat
01561|LPKA,  Anak  dapat  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasayarakatan  yang
01562|penempatannya terpisah dari orang dewasa;
01563|Menimbang, bahwa pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Anak
01564|tersebut  harus  tetap  mengakomodasi  hak-hak  Anak  untuk  mendapatkan
01565|pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lain
01566|sebagaimana  Pasal  85  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik
01567|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01568|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentutan tersebut di atas, oleh
01569|karena Usia Anak sudah 17 (tujuh belas tahun) lebih dan didaerah Sumenep
01570|tidak terdapat LPKA serta dalam persidangan orang tua anak bermohon agar
01571|anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang tidak jauh dari rumahnya,
01572|maka sudah sepatutnya menurut Hakim terhadap anak ditempatkan di lembaga
01573|pemasyarakatan  yang  secara  teknisnya  tentu  secara  penempatannya  akan
01574|terpisah dari orang dewasa;
01575|Menimbang, bahwa selama persidangan Anak maupun Penuntut Umum
01576|tidak pernah mengajukan permintaan maupun permohonan mengenai Restitusi,
01577|sehingga  sesuai  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
01578|Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian  Restitusi  Dan
01579|Kompensasi  Kepada  Korban Tindak  Pidana,  dalam  hal  Korban  tidak
01580|mengajukan permohonan Restitusi dalarn proses persidangan terhadap pelaku
01581|tindak  pidana,  permohonan  dapat  diajukan  setelah  putusan  pengadilan
01582|berkekuatan hukum tetap. Permohonan Restitusi tersebut tidak dapat dilakukan
01583|jika Pemohon telah mengajukan permohonan Kompensasi bersamaan dengan
01584|pengajuan permohonan Restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
01585|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01586|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01587|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01588|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01589|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01590|ditahan;
01591|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01592|berupa:
01593|1. Sebuah baju lengan panjang berwarna hitam;
01594|
01595|2. Sebuah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
01596|3. Sebuah Miniset berwarna abu abu tua;
01597|4. Sebuah Celana Delam berwarna ungu;
01598|5. Sebuah celana panjang berwarna abu-abu;
01599|6. Sebuah baju lengan pendek berwarna hitam.
01600|Barang-barang tersebut, sesuai dengan  fakta persidangan merupakan pakaian
01601|yang  dikenakan  Anak  dan  Anak  korban  pada  saat  kejadian  persetubuhan,
01602|dengan  demikian  barang  tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang
01603|dilakukan Anak, dan Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat
01604|menimbulkan rasa trauma dan kesedihan kepada Anak Korban apabila melihat
01605|barang-barang  tersebut  karena  dapat  mengingatkan  Anak korban  tentang
01606|peristiwa  persetubuhan  yang  dilakukan  Anak  kepada  Anak  Korban,  dengan
01607|demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk
01608|dimusnahkan;
01609|7. Sebuah handphone merk Redmi 12 warna hitam;
01610|Barang tesebut sesuai dengan  fakta persidangan merupakan Handphone milik
01611|Anak yang dipergunakan Anak untuk merekam Video Anak dengan Anak korban
01612|pada saat kejadian persetubuhan , dengan demikian barang tersebut berkaitan
01613|dengan tindak pidana yang dilakukan Anak, dan Hakim berpendapat bahwa
01614|barang bukti tersebut dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan kepada
01615|Anak Korban, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan
01616|agar dirampas untuk dimusnahkan;
01617|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
01618|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01619|yang meringankan Anak; 
01620|Keadaan  yang  memberatkan:
01621|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban dan mengakibatkan
01622|Anak Korban mengalami rasa Trauma;
01623|Keadaan yang meringankan:
01624|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01625|- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
01626|- Anak  masih  berusia  muda  dan  diharapkan  dapat  memperbaiki
01627|perilakunya di kemudian hari;
01628|- Anak memiliki keterbatasan fisik berupa salah satu tangan tidak tumbuh
01629|berkembang dengan baik;
01630|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
01631|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01632|
01633|Mengingat,  Pasal  473 ayat  (2)   huruf  b  KUHP  Jo  Undang-Undang
01634|Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana , Undang-Undang Republik
01635|Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) dan
01636|Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01637|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
01638|
01639|MENGADILI:
01640|1. Menyatakan  Anak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01641|melakukan  tindak pidana “melakukan  kekerasan  dan ancaman  kekerasan
01642|memaksa persetubuhan dengan anak” sebagaimana dakwaan Primer; 
01643|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
01644|selama 3 (Tiga) Tahun dan 5 (lima) bulan;
01645|3. Menetapkan  masa  Penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01646|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01647|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01648|5. Menetapkan barang bukti, berupa:
01649|- Sebuah baju lengan panjang berwarna hitam;
01650|- Sebuah celana jeans panjang berwarna biru dongker;
01651|- Sebuah Miniset berwarna abu abu tua;
01652|- Sebuah Celana Delam berwarna ungu;
01653|- Sebuah celana panjang berwarna abu-abu;
01654|- Sebuah baju lengan pendek berwarna hitam.
01655|Dirampas untuk dimusnahkan;
01656|- Sebuah handphone merk Redmi 12 warna hitam;
01657|Dirampas untuk dimusnahkan;
01658|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
01659|5.000,00 (lima ribu rupiah);
01660|
01661|Senin
01662|
01663|18
01664|
01665|2026
01666|
01667|Demikianlah  diputuskan  pada  hari  Senin  tanggal  18  Mei  2026,  oleh
01668|Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H  Hakim  Pengadilan Anak pada Pengadilan
01669|Negeri Sumenep, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
01670|umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
01671|Effri Mayasari,S.H,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta
01672|dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan
01673|Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Anak  didampingi Penasihat Hukum Anak
01674|serta orang tua anak;
01675|
01676|Effri Mayasari,S.H
01677|
01678|Panitera Pengganti,                                                   Hakim,
01679|
01680|Effri Mayasari,S.H                                  Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.