02188|b. Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – Pasal 18); 
02189|c. Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan 
02190|Orang (Pasal 19 – Pasal 27); 
02191|d. Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Pasal 28 
02192|– Pasal 42); 
02193|e. Bab V Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 – Pasal 55); 
02194|f. Bab VI Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 – Pasal 58); 
02195|
02196|g. Bab VII Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 - Pasal 
02197|63); 
02198|h. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 64); 
02199|i. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 65 – Pasal 67). 
02200|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang 
02201|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02202|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
02203|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
02204|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
02205|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
02206|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
02207|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 
02208|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. 
02209|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
02210|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
02211|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang 
02212|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. 
02213|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
02214|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
02215|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, 
02216|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. 
02217|- Bahwa Makna Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 4 Undang -Undang Republik 
02218|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02219|Perdagangan Orang adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan 
02220|tindak pidana perdagangan orang”. 
02221|- Bahwa Makna Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia 
02222|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
02223|adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
02224|masih dalam kandungan”. 
02225|- Bahwa Makna Ekspl oitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik 
02226|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02227|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
02228|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 
02229|atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
02230|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 
02231|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang 
02232|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”. 
02233|
02234|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik 
02235|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02236|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
02237|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 
02238|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. 
02239|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Re publik 
02240|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02241|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, 
02242|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”. 
02243|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Republik 
02244|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02245|Perdagangan Orang adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang 
02246|dari satu tempat ke tempat lain”. 
02247|- Bahwa Makna Kekerasan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik 
02248|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02249|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau 
02250|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi 
02251|nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. 
02252|- Bahwa Makna Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 12 Undang -Undang 
02253|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02254|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, 
02255|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan 
02256|sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”. 
02257|- Bahwa Makna Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia 
02258|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
02259|adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan 
02260|putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau 
02261|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. 
02262|- Bahwa Terkait hak restitusi, dapat Ahli jelaskan: 
02263|Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02264|Perdagangan Orang memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban 
02265|sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus 
02266|diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi 
02267|korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan 
02268|serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang 
02269|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 
02270|Pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam 
02271|
02272|rumusan norma Pasal 48 Undang -Undang RI N o. 21 Tahun 2007 tentang 
02273|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa: 
02274|Ayat (1): 
02275|Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh 
02276|restitusi. 
02277|Ayat (2): 
02278|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: 
02279|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
02280|b. penderitaan; 
02281|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau 
02282|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.  
02283|Ayat (3): 
02284|Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan 
02285|tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. 
02286|Ayat (4): 
02287|Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak 
02288|dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. 
02289|Ayat (5): 
02290|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di 
02291|pengadilan tempat perkara diputus. 
02292|Ayat (6): 
02293|Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
02294|diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
02295|Ayat (7): 
02296|Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka 
02297|hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan 
02298|dikembalikan kepada yang bersangkutan. 
02299|- Bahwa Makna Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang -Undang Republik 
02300|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02301|Perdagangan Orang adalah “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, 
02302|dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam 
02303|keluarga maupun dalam masyarakat” 
02304|- Bahwa Makna  Penjeratan  Utang menurut Pasal 1 angka 15 Undang -Undang 
02305|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02306|Perdagangan Orang adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau 
02307|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau 
02308|
02309|orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk 
02310|pelunasan utang”. 
02311|- Bahwa Makna rumusan norma “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
02312|Ayat (1) UU  RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02313|Perdagangan Orang mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana 
02314|dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dimaknai bahwa 
02315|manakala subjek hukum pelaku baik orang perseorangan atau korporasi melakukan 
02316|tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) telah 
02317|mengakibatkan korban tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 
02318|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
02319|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
02320|120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 
02321|(enam ratus juta rupiah). 
02322|- Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana perdagangan orang dalam 
02323|UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
02324|maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil adalah delik yang 
02325|menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan cara formil 
02326|karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan 
02327|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan 
02328|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
02329|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
02330|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- 
02331|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
02332|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
02333|orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
02334|Indonesia. Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi 
02335|orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan 
02336|delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan 
02337|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus 
02338|menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika 
02339|perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula 
02340|tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. 
02341|- Bahwa Konklusi: 
02342|Ada atau tidak adanya akibat yang ditimbulkan dari delik ini, pelaku tindak pidana 
02343|perdagangan orang tetap dipidana. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya jenis delik 
02344|formil dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02345|Perdagangan Orang. 
02346|
02347|- Bahwa Dalam teori pidana, suatu tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu 
02348|unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang 
02349|pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika 
02350|melakukan tindak pidana). Demikian pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 
02351|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur 
02352|subjektif dan unsur objektif, yang akan ahli uraikan berikut ini: 
02353|a. Setiap orang; 
02354| Unsur setiap orang diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang berkaitan dengan 
02355|subjek hukum orang sebagai pelaku. Frasa “barang siapa” dalam KUHP merujuk 
02356|kepada orang perseorangan, sedangkan frasa “setiap orang” dalam beberapa 
02357|undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang 
02358|perseorangan” atau “korporasi”. Demikian pula makna “setiap orang” menurut 
02359|Pasal 1 angka 4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 
02360|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “orang 
02361|perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. 
02362|b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
02363|pemindahan, atau penerimaan seseorang; 
02364| Unsur ini oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu 
02365|actus reus (perbuatan yang melanggar undang -undang pidana). Secara 
02366|sederhana unsur ini merupakan bentuk perbuatan pidanannya yang diatur dalam 
02367|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
02368|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara makna, UU ini tidak 
02369|memberikan definisi lebih lanjut dalam pasal batang tubuh UU maupun dalam 
02370|penjelasan UU terhadap  frasa perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
02371|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Sebagai dasar untuk memberikan 
02372|definisi terhadap frasa tersebut, maka ahli menggunakan penafsiran hukum 
02373|gramatikal yakni penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Penafsiran ini berusaha 
02374|menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara 
02375|menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-
02376|hari. Di sini, penafsiran dapat menggunakan kamus hukum atau Kamus Besar 
02377|Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan. 
02378| Bertitiktolak dari penjelasan tersebut, untuk mengartikan makna frasa perekrutan, 
02379|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, maka 
02380|ahli menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan, yakni 
02381|sebagai berikut: 
02382|1) Perekrutan adalah proses,perbuatan merekrut. 
02383|
02384|2) Pengangkutan adalah a). proses, cara, perbuatan mengangkut; 2). usaha 
02385|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu 
02386|tempat ke tempat lain. 
02387|3) Penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung; penadahan; 
02388|penyambutan. 
02389|4) Pengiriman adalah proses, cara, perbuatan mengirimkan. 
02390|5) Pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan. 
02391|6) Penerimaan adalah sambutan. Arti lainnya dari penerimaan adalah besarnya 
02392|uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa. 
02393|- Bahwa Konsklusi: 
02394|Memperhatikan bentuk actus reus atau perbuatan pidananya, karena terdapat frasa 
02395|“atau” dalam rumusan unsur ini, maka salah satu saja perbuatan pidananya telah 
02396|dilakukan oleh pelaku sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua perbuatan 
02397|dalam rumusan unsur ini. 
02398|- Bahwa Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
02399|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 
02400|atau memberi bayaran atau manfaat 
02401|- Bahwa Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur 
02402|subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
02403|dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung 
02404|di dalam hatinya. Dalam ajaran hukum pidana unsur ini dikenal dengan istilah mens rea 
02405|atau sikap batin atau niat jahat. Dalam keluarga civil law, “niat jahat” berada dalam doktrin 
02406|kesalahan (schuld). Terkait dengan unsur kesalahan dalam tindak pidana dibedakan 
02407|kedalam dua corak, yakni yang bercorak kesengajaan dan bercorak kelalaian (kealfaan). 
02408|Memperhatikan unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini 
02409|adalah bercorak kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit deng an 
02410|menggunakan frasa "dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan 
02411|frasa “dengan ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai 
02412|bagian dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang 
02413|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk: 
02414|1) dengan ancaman kekerasan, 
02415|2) dengan penggunaan kekerasan, 
02416|3) dengan penculikan, 
02417|4) dengan penyekapan, 
02418|5) dengan pemalsuan, 
02419|6) dengan penipuan, 
02420|7) dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
02421|
02422|8) dengan penjeratan utang; atau 
02423|9) dengan memberi bayaran atau manfaat. Konsklusi: 
02424|- Bahwa  Memperhatikan bentuk kesengajaan tersebut, karena terdapat frasa “atau” dalam 
02425|rumusan unsur ini, maka salah satu saja bentuk mens rea atau niat jahat pelaku yang 
02426|dilakukan secara sengaja sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua bentuk 
02427|kesengajaan dalam rumusan unsur ini. 
02428|- Bahwa Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
02429|orang lain; 
02430|Makna usnur ini yakni walaupun pelaku berdalih telah memperoleh persetujuan dari 
02431|orang yang dipekerjakan secara seksual, maka dalih tersebut tidak serta merta 
02432|menghapus sifat pidananya. Artinya, ada atau tidak adanya persetujuan dari orang yang 
02433|dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, manakala perbuatan perekrutan, pengangkutan, 
02434|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang telah terjadi, maka 
02435|pelaku dapat dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. 
02436|- Bahwa Untuk tujuan mengeksploitasi; 
02437|Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” 
02438|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu 
02439|adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur 
02440|perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. 
02441|- Bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
02442|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
02443|pada ayat (1); 
02444|Unsur ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
02445|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artinya, manakala perbuatan yang 
02446|dilakukan pelaku telah mengakibatkan korban tereksploitasi, maka sanksi pidana yang 
02447|sama pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
02448|Pidana Perdagangan Orang yang akan diterapkan terhadap pelaku. 
02449|- Bahwa Pasal 506 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
02450|"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
02451|menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu 
02452|tahun." 
02453|  Pasal ini mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual, khususnya terhadap 
02454|perempuan, di mana seseorang mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan cabul 
02455|yang dilakukan oleh perempuan tersebut. 
02456|a. Unsur-unsur Pasal 506 KUHP: 
02457|1) "Barang siapa"; 
02458|
02459|Subjek hukum, y aitu pelaku yang memanfaatkan tindakan cabul untuk 
02460|mendapatkan keuntungan. 
02461|2) "Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita"; 
02462|Pelaku memperoleh manfaat, baik berupa uang maupun barang, dari 
02463|tindakan cabul seorang perempuan. Misalnya, bertindak sebagai mucikari 
02464|atau pengelola praktik prostitusi. 
02465|3) "Menjadikannya sebagai pencarian"; 
02466|Pelaku menjadikan perbuatan ini sebagai sumber penghidupan atau usaha 
02467|yang terus menerus. 
02468|4) "Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"; Sanksi pidana 
02469|berupa kurungan maksimal satu tahun. 
02470|b. Penerapan Pasal 506 KUHP; 
02471|Pasal ini sering digunakan untuk menindak pihak yang bertindak sebagai 
02472|mucikari dalam praktik prostitusi atau eksploitasi seksual terhadap perempuan. 
02473|Namun, perempuan yang melakukan perbuatan cabul tersebut (korban) tidak 
02474|diancam dengan pasal ini, karena fokusnya adalah kepada pihak yang 
02475|mengeksploitasi. 
02476|- Bahwa Berikut adalah penjabaran masing-masing unsur dalam Pasal 506 KUHP: 
02477|a. Barang siapa;