01655|dan  keberadaan  PMI  selama  berada  di  negara  tujuan
01656|penempatan;
01657|Lalu sebagaimana Pasal 27 tahapan setelah bekerja dimulai sejak PMI
01658|tiba di deparkasi Indonesia:
01659|Dalam hal PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bermasalah
01660|berdasarkan laporan dari atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas
01661|
01662|Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala perwakilan Republik Indonesia,
01663|BP2MI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia;
01664|- Bahwa Ahli menjelaskan surat keterangan sehat pada persyaratan
01665|mendaftar di Aplikasi Siap Kerja dengan surat pemeriksaan kesehatan
01666|dan psikologi pada tahap ke-4 yaitu tahapan sebelum bekerja tersebut
01667|berbeda, karena surat keterangan sehat pada saat mendaftar pada
01668|link Siap Kerja tersebut cukup dengan surat keterangan sehat dari
01669|pukesmas  /  rumah  sakit  ataupun  dokter  saja  namun  untuk
01670|pemeriksaan kesehatan dan psikologi tersebut dilakukan pemeriksaan
01671|secara menyeluruh baik fisik maupun psikologinya ketika CPMI akan
01672|melakukan  proses  pemberangkatan  atau  sudah  dinyatakan  Iulus
01673|seleksi  dari  P3MI,  namun  jika  CPMI  tersebut  secara  mandiri
01674|melakukan medical checkup di lokasi sarana kesehatan yang telah
01675|ditunjuk oleh BP2Ml kemudian hasil dari pemeriksaan digunakan untuk
01676|mendaftar  pada  link  Siap  Kerja  kemudian  digunakan  lagi  untuk
01677|persyaratan proses menjadi PMI maka surat keterangan atau hasil
01678|medical  checkup  tersebut  dapat  digunakan  sepanjang  hasil
01679|pemeriksaan MCU (Medical Check Up) masih berlaku;
01680|- Bahwa Ahli menjelaskan terkait sarana Kesehatan yang digunakan
01681|oleh  CPMI  telah  diatur  di  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
01682|Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
01683|Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01684|- Bahwa Ahli menjelaskan syarat suatu sarana kesehatan untuk dapat
01685|menjadi lokasì sarana Kesehatan rujukan pemeriksaan kesehatan dan
01686|psikologi  untuk  CPMI  yang  akan  melakukan  Medical  Check  Up
01687|merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
01688|29  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Pemeriksaan
01689|Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Menteri
01690|Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.02.02/B/614/2022 Tentang
01691|Pemeriksaan Psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia;
01692|- Bahwa Ahli menjelaskan sarana Kesehatan yang memenuhi syarat
01693|dan menjadi rujukan untuk pemeriksaan CPMI Berdasarkan data di
01694|SISKOP2MI  sarana  Kesehatan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten
01695|Blitar terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Medika Utama di Jalan Kusuma
01696|Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur;
01697|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  sebagaimana  Peraturan  Menteri
01698|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 7
01699|Tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6
01700|huruf (a) dilakukan melalui:
01701|
01702|a) Pemberian informasi;
01703|b) Pendaftaran;
01704|c) Seleksi;
01705|d) Pemeriksaaan kesehatan dan psikologi;
01706|e) Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
01707|f) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
01708|g) Pengurusan Visa Kerja;
01709|h) OPP;
01710|i) Penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
01711|j) Pemberangkatan;
01712|Pasal 9 Ayat (1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
01713|huruf (b), dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA
01714|Pekerja Migran Indoensia dengan melengkapi dokumen persyaratan;
01715|- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Undang – Undang Republik
01716|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 6 Ayat (1) bahwa Setiap
01717|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01718|memiliki hak:
01719|a) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan
01720|sesuai dengan kompetensinya;
01721|b) Memperoleh  akses  peningkatan  kapasitas  diri  melalui
01722|pendidikan dan pelatihan kerja;
01723|c) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata
01724|cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
01725|d) Memperoleh  pelayanan  yang  profesional  dan  manusiawi
01726|serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja,
01727|selama bekerja dan setelah bekerja;
01728|e) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan
01729|yang dianut;
01730|f) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku
01731|di  negara  tujuan  penempatan  dan  /  atau  kesepakatan  kedua
01732|negara dan / atau Perjanjian Kerja;
01733|g) Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan
01734|yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan
01735|ketentuan peraturan perundang – undangan di Indonesia dan di
01736|negara tujuan penempatan;
01737|h) Memperoleh  penjelasan  mengenai  hak  dan  kewajiban
01738|sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
01739|i) Memperoleh akses berkomunikasi;
01740|j) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
01741|k) Berserikat  dan  berkumpul  di  negara  tujuan  penempatan
01742|sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
01743|berlaku di negara tujuan penempatan;
01744|l) Memperoleh  jaminan  pelindungan  keselamatan  dan
01745|keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
01746|dan / atau;
01747|
01748|m) Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja
01749|Migran Indonesia dan / atau Pekerja Migran Indonesia;
01750|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  perbedaan  dari  Pasal  81,  83  Undang  –
01751|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, bahwa Pasal
01752|81 mengatur tentang orang perseorangan yang dilarang menempatkan
01753|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  Pasal  69  yang  artinya
01754|pelaksana  penempatan  PMI  tidak  boleh  perseorangan,  sedangkan
01755|Pasal  83  mengatur  tentang  setiap  orang  yang  dengan  sengaja
01756|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diketahui
01757|CPMI tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01758|dalam Pasal 68;
01759|- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari unsur dengan sengaja yaitu
01760|bahwa setiap orang ataupun P3MI yang dengan sadar mengetahui
01761|bahwa CPMI yang sedang melakukan proses untuk menjadi PMI yang
01762|sedang  diprosesnya  tersebut  tidak  memenuhi  /  tidak  memiliki
01763|persyaratan yang lengkap untuk menjadi PMI namun dirinya tetap dan
01764|sengaja memberangkatkan atau memproses penempatan CPMI;
01765|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  terkait  pemberian  gaji  terhadap  PMI
01766|tergantung dari peraturan negara tujuan masing – masing PMI yang
01767|standartnya  juga  ditentukan  oleh  negara  tujuan  masing  –  masing.
01768|Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang pemotongan gaji PMI
01769|dan  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  sebagaimana  Perkaban  Nomor  9
01770|Tahun  2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI,
01771|sebagaimana Pasal 3 terhadap PMI yang bekerja di sektor informal
01772|(pengurus  rumah  tangga,  pengasuh  bayi,  pengasuh  lansia,  juru
01773|masak,  sopir  keluarga,  perawat  taman,  pengasuh  anak,  petugas
01774|kebersihan, pekerja ladang / perkebunan dan awak kapal perikanan
01775|migran) PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan;
01776|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  sebagaimana  Perkaban  Nomor  9  Tahun
01777|2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI  yang  berlaku
01778|untuk  negara  tujuan  kerja  di  negara  Singapura,  Malaysia  dan
01779|Hongkong sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (4) PMI sektor
01780|informal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebaskan biaya atas
01781|biaya  penempatan  dan  ditanggung  oleh  pemberi  pekerjaan
01782|sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa:
01783|a) Tiket keberangkatan;
01784|b) Tiket pulang;
01785|c) Visa Kerja;
01786|d) Legalisasi Perjanjian Kerja;
01787|e) Jasa Perusahaan;
01788|
01789|f) Penggantian Paspor;
01790|g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
01791|h) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
01792|i) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
01793|j) Pemeriksaan  kesehatan  tambahan  jika  negara  tertentu
01794|mempersyaratkan;
01795|k) Transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan
01796|di Indonesia; dan
01797|l) Akomodasi;
01798|Artinya terhadap PMI tidak boleh dilakukan pemotongan gaji dengan
01799|dalih biaya tersebut diatas;
01800|- Bahwa Ahli menjelaskan Perkaban Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
01801|pembebasan  biaya  penempatan  PMI  hanya  berlaku  untuk  negara
01802|tujuan  kerja  di  Singapura,  Malaysia  dan  Hongkong  karena  ketiga
01803|negara  tersebut  diatas  adalah  3  (tiga)  negara  dengan  jumlah
01804|Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor Informal paling banyak,
01805|beberapa  negera  lain  masih  dalam  proses  penyusunan  karena
01806|sebelum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
01807|Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diundangkan
01808|Pengaturan  tentang  Penyusunan  Komponen  Biaya  Penempatan
01809|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  diatur  oleh  Kementerian
01810|Tenaga Kerja Indonesia;
01811|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  jika  memang  CPMI  sudah  melakukan
01812|proses kelengkapan / persyaratan  yang  telah difasilitasi  oleh  P3MI
01813|maka  didalam  perjanjian  penempatan  biasanya  akan  dituangkan
01814|klausul  tentang  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  CPMI  sesuai
01815|proses yang dilalui oleh CPMI dibuktikan dengan bukti pembayaran
01816|yang sah oleh P3MI, sesuai dengan draft perjanjian penempatan pada
01817|lampiran Permenaker 9 Tahun 2019;
01818|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  apabila  Penempatan  dilaksanakan  oleh
01819|P3MI yang telah mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri,
01820|memiliki SIP2MI yang telah dikeluarkan oleh BP2MI dan dilengkapi
01821|dengan dokumen sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal
01822|13  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
01823|Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak ditempatkan
01824|ke daerah Timur tengah sebagaimana telah diatur dalam Kepmenaker
01825|Nomor  260  Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
01826|Penempatan PMI pada pengguna perseorangan di negara – negara
01827|tertutup, larangan berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara
01828|yang dilarang yaitu terdiri dari 19 (sembilan belas) negara diantaranya
01829|
01830|Saudi Arabia, Alzazair, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko,
01831|Mauritania, Mesir, Oman, Palistina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisa, Uni
01832|Emirat Arab, Yaman dan Jordania;
01833|- Bahwa Ahli menjelaskan selama PMI bekerja di negara dan sektor
01834|pekerjaan yang tertera dan diatur dalam peraturan Perkaban Nomor 9
01835|Tahun  2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI,  maka
01836|dilarang melakukan pemotongan gaji;
01837|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  peristiwa  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa
01838|termasuk  pelanggaran  karena  berdasarkan  Undang  –  Undang
01839|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan
01840|Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  69  bahwa  "Orang  perseorangan
01841|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" dan
01842|dapat dipidana sebagaimana bunyj dalam Pasal 81 Undang – Undang
01843|Nomor 18 Tahun 2017 yaitu Orang perseorangan yang melaksanakan
01844|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
01845|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
01846|tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas
01847|miliar rupiah);
01848|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  resiko  PMI  bekerja  melalui  proses
01849|unprosedural, diantaranya: tidak memiliki asuransi, kekerasan fisik dan
01850|seksual,  dieksploitasi  secara  fisik  dan  psikis,  diputus  kerja  sama
01851|sepihak dan berpotensi ditempatkan ke negara konflik;
01852|Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
01853|2. Ahli  GANJAR  ARDIANSYAH,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01854|menerangkan sebagai berikut:
01855|- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan
01856|keterangan yang Saksi berikan benar;
01857|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dan
01858|pekerjaan dengan Terdakwa;
01859|- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan
01860|adanya  dugaan  tindak  pidana  kegiatan  penampungan  dan
01861|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dan  adanya
01862|dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan
01863|oleh Terdakwa;
01864|- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
01865|Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar;
01866|- Bahwa  Ahli  menjabat  sebagai  Kasi  Dokumen  dan  Izin  Tinggal
01867|Keimigrasian  dan  menjabat  sejak  bulan  Juli  tahun  2024  sampai
01868|dengan sekarang;
01869|- Bahwa  tugas  –  tugas  Ahli  adalah  melakukan  koordinasi  dan
01870|menyampaikan  peraturan  –  peraturan  yang  disampaikan  oleh
01871|
01872|pimpinan kepada anggota, dalam melaksanakan tugas tersebut Ahli
01873|bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar;
01874|- Bahwa  pengertian  keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang
01875|yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya
01876|dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
01877|- Bahwa yang dimaksud Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya
01878|disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
01879|Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan
01880|perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
01881|- Bahwa yang dimaksud Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik
01882|Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor
01883|adalah  dokumen  pengganti  Paspor  yang  diberikan  dalam  keadaan
01884|tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
01885|- Bahwa yang dimaksud Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah
01886|melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis
01887|Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan
01888|tanggung jawab berdasarkan Undang – Undang;
01889|- Bahwa  yang  dimaksud  Visa  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya
01890|disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
01891|yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain
01892|yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat
01893|persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah
01894|Indonesia dan memberi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;
01895|- Bahwa yang dimaksud Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud
01896|dalam Pasal 24 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
01897|2011 Tentang Keimigrasian, sebagai berikut:
01898|a) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, terdiri atas:
01899|1) Paspor; dan
01900|2) Surat Perjalanan Laksana Paspor;
01901|b) Paspor terdiri atas:
01902|1) Paspor diplomatik;
01903|2) Paspor dinas, dan
01904|3) Paspor biasa;
01905|c) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
01906|1) Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  untuk  warga
01907|negara Indonesia;
01908|2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
01909|dan
01910|3) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas
01911|- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang - Undang Republik Indonesia
01912|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebagai berikut:
01913|a) Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri
01914|Luar Negeri;
01915|
01916|b) Paspor  biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor
01917|diterbitkan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk
01918|(Atase Imigrasi);
01919|- Bahwa masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun,
01920|yang  hanya  diberikan  kepada  warga  negara  Indonesia  yang  telah
01921|memiliki KTP atau sudah menikah;
01922|- Bahwa  kelengkapan  yang  harus  dilampirkan  dalam  permohonan
01923|Paspor, terdiri atas:
01924|a) KTP yang masih berlaku;
01925|b) Kartu Keluarga;
01926|c) Akte  kelahiran,  Akte  Perkawinan  atau  Buku  Nikah,  Ijazah
01927|atau Surat Baptis;
01928|d) Surat perwarganegaraan Indonesia, bagi Orang Asing yang
01929|memperoleh kewarganegaraan Indonesia;
01930|e) Surat  penetapan  ganti  nama,  bagi  yang  telah  mengganti
01931|nama;
01932|f) Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa;
01933|- Bahwa  proses  permohonan  Paspor  tersebut  selama  3  (tiga)  hari
01934|kerja sejak dilakukan pembayaran Paspor di Bank dan proses foto dan
01935|wawancara namun apabila persyaratan belum lengkap maka Pejabat
01936|Imigrasi akan mengembalikan paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal
01937|diterimanya permohonan disertai catatan atau penjelasan mengenai
01938|persyaratan yang belum terpenuhi;
01939|- Bahwa mekanisme penerbitan Paspor, terdiri atas:
01940|a) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
01941|b) Pembayaran biaya Paspor;
01942|c) Pengambilan foto dan sidik jari;
01943|d) Wawancara;
01944|e) Verifikasi dan alokasi; serta
01945|f) Adjudikasi;
01946|- Bahwa kegiatan wawancara dilakukan di Kantor Imigrasi, dilakukan
01947|oleh Petugas Wawancara yang kemudian dituangkan di dalam system;
01948|- Bahwa  hal  yang  ditanyakan  dalam  proses  wawancara  sebagai  di
01949|Kantor Imigrasi, sebagai berikut:
01950|a) Terkait kelengkapan berkas yang dilampirkan;
01951|b) Tujuan pembuatan Paspor;
01952|c) Negara tujuan yang akan dikunjungi;
01953|d) Berapa lama berada di luar negeri;
01954|- Bahwa  dilakukan  kroscek  terkait  dengan  wawancara  mengenai
01955|negara yang akan dituju dan lama perjalanan, karena merupakan hak
01956|setiap  warga  negara  untuk  berkunjung  ke  luar  negeri  dan  lama
01957|perjalanannya, namun apabila ditemukan kemudian hari berdasarkan
01958|Pasal 126 huruf (c) Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 6
01959|Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai peruntukan pada saat
01960|
01961|wawancara permohonan Paspor maka bisa dikenakan sangsi pidana
01962|dan denda;
01963|- Bahwa  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  hasil  wawancara  yang
01964|disampaikan oleh Pemohon atau petugas memiliki kecurigaan maka
01965|petugas akan meminta dokumen pendukung lainnya untuk dilengkapi
01966|oleh pemohon Paspor dan hasil wawancara tersebut dituangkan ke
01967|dalam sistem Keimigrasian;
01968|- Bahwa Paspor dapat diambil oleh:
01969|a) Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda  bukti  pembayaran
01970|dan bukti identitas yang sah;
01971|b) Orang  lain  yang  memiliki  hubungan  hukum  kekeluargaan
01972|dengan  Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda  bukti
01973|pembayaran,  fotokopi  Kartu  Keluarga,  surat  kuasa  dan  kartu
01974|identitas pengambil yang sah;
01975|c) Orang  lain  yang  tidak  memiliki  hubungan  hukum
01976|kekeluargaan  dengan  Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda
01977|bukti  pembayaran,  surat  kuasa  dan  identitas  pengambil  yang
01978|sah;
01979|- Bahwa keteragan yang dicantumkan dalam Paspor, terdiri atas nama