01412|dijalankan untuk mendapat Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk
01413|kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;
01414|Menimbang,  bahwa  unsur  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul
01415|mencakup seluruh tindakan bernuansa seksual yang dilakukan dengan atau
01416|terhadap korban tanpa dasar persetujuan yang bebas. Perbuatan cabul tidak
01417|Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01418|
01419|mensyaratkan penetrasi, tetapi setiap tindakan pemuas nafsu, sentuhan intim,
01420|atau tindakan seksual lainnya yang melanggar kesusilaan. Dalam konteks Anak
01421|atau individu rentan, persetujuan hukum (legal consent) dianggap tidak mungkin
01422|ada  karena  ketidakmatangan  psikologis  dan  ketergantungan  korban. Hal  ini
01423|sejalan dengan asas perlindungan Anak serta prinsip dalam Convention on the
01424|Rights of the Child (CRC) bahwa setiap tindakan seksual terhadap Anak selalu
01425|merupakan eksploitasi;
01426|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  unsur  tersebut,  Hakim
01427|berpendapat bahwa tindak pidana ini tidak hanya dinilai dari adanya kekerasan
01428|fisik dalam bentuk persetubuhan terhadap korban, tetapi dari keseluruhan pola
01429|relasi  kuasa,  manipulasi,  tekanan  psikologis,  dan  penyalahgunaan  posisi
01430|dXXXnan  yang  menyebabkan  korban  tidak  lagi  memiliki  kebebasan  untuk
01431|menolak. Pendekatan ini sejalan dengan teori integral protection , yang menilai
01432|kekerasan  seksual  sebagai  kejahatan  terhadap  martabat,  otonXXX,  dan
01433|integritas  psikis  korban.  Oleh  karena  itu,  terpenuhinya  hubungan
01434|ketergantungan, ketidaksetaraan, dan kerentanan merupakan indikator objektif
01435|bahwa korban berada pada posisi yang tidak bebas sehingga setiap tindakan
01436|pelaku yang menggerakkan atau membuat korban membiarkan perbuatan cabul
01437|terjadi,  harus  dianggap  memenuhi  unsur  delik  sebagaimana  dimaksud  oleh
01438|undang-undang;
01439|Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini
01440|telah mencermati seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari
01441|keterangan Anak Saksi, Para Saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Anak,
01442|alat bukti surat (Visum et Repertum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis), maupun
01443|barang bukti, guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
01444|oleh Penuntut Umum;
01445|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perbuatan  ANAKHakim
01446|memfokuskan  pembuktian  pada  frasa  " memanfaatkan  kerentanan"  dan
01447|”memaksa atau membiarkan dilakukan persetubuhan ". Frasa ini ditujukan pada
01448|pemanfaatan ketidakseimbangan relasi kuasa atau kondisi kelemahan Korban
01449|untuk mencapai tujuan persetubuhan;
01450|Menimbang,  Bahwa  telah  terjadi  peristiwa  persetubuhan  yang
01451|melibatkan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan lima
01452|pelaku  yaitu  SAKSI  IV,  Anak  Saksi,  SAKSI  V,  SAKSI  VI,  dan  SAKSI  VII,
01453|persetubuhan terjadi pada rentang waktu Hari Minggu, tanggal XXXXXXXXX
01454|sekitar  pukul  20.00  Wita  hingga  Hari  Senin,  tanggal  XXXXXXXXXXXsekitar
01455|pukul 04.00  Wita dini hari, lokasi persetubuhan  adalah  di Kamar Kos Anak
01456|Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01457|
01458|Korban yang terletak di SOPPENG dan di Kos milik SAKSI V  yang terletak di
01459|Kabupaten Soppeng;
01460|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terbukti
01461|bahwa  Anak  Korban  memiliki  kerentanan  yang  sangat  tinggi,  baik  karena
01462|usianya  yang  masih  Anak,  riwayat  trauma  sebelumnya,  maupun  kondisi
01463|psikologisnya. Kerentanan ini dimanfaatkan secara nyata oleh Anak dan para
01464|pelaku lainnya melalui pengondisian lingkungan di mana Anak Korban dijemput
01465|di Warkop tempat kerja Anak Korban dibawa ke Kos Anak Korban dan dibawa
01466|ke Kos untuk dihadapkan dan disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Saksi dan
01467|SAKSI IVdi kos Anak Korban dan di Kos oleh 5 (lima orang pelaku) termasuk
01468|Anak.  Keadaan  ini  menciptakan  ketidaksetaraan  dan  isolasi  sosial  yang
01469|ekstrem;
01470|Menimbang, bahwa ANAKmenyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu)
01471|kali di Kos milik SAKSI V . Kemudian, persetubuhan yang dilakukan di Kos
01472|terjadi secara bergiliran. Anak Saksi adalah yang pertama menyetubuhi Anak
01473|Korban di Kos setelah itu digilir secara bergantian melakukan persetubuhan ke
01474|Anak Korban oleh Anak, SAKSI IV, SAKSI V, SAKSI VI, dan SAKSI VII;
01475|Menimbang,  bahwa  tindakan  ”memaksa”  terbukti  pada  tahap  awal
01476|persetubuhan di Kos SOPPENG, di mana Anak Korban menolak untuk dijemput
01477|oleh  ANAKdan  XXXXXXXXX,  namun  ANAKdan  Anak  Saksi  tetap  memaksa
01478|Anak  untuk  dibawa  ke  Kos  untuk  disetubuhi  secara  bersama-sama,  yang
01479|menunjukkan adanya vis compulsiva (paksaan) secara fisik dan psikologis;
01480|Menimbang, bahwa puncak pemanfaatan kerentanan terjadi di Kos, di
01481|mana Anak Korban tidak lagi melakukan perlawanan dan dinyatakan sudah
01482|pasrah dan kelelahan. Dalam tinjauan psikologi (Viktimologi), kondisi ini tidak
01483|dapat  diartikan  sebagai  persetujuan,  melainkan  sebagai  manifestasi  dari
01484|learned  helplessness atau  tonic  immobility,  yaitu  respons  biologis  korban
01485|terhadap trauma berulang dan ancaman ekstrem;
01486|Menimbang, bahwa air mani (sperma) ANAK ke luar 1 (satu) kali di atas
01487|kasur Kos milik SAKSI V, hal ini membuktikan bahwa perbuatan Anak sangatlah
01488|merendahkan martabat Anak Korban dan tidak memiliki hati nurani;
01489|Menimbang,  bahwa  pada  saat  di  Kos  Anak  alih-alih  menghentikan
01490|perbuatan tersebut, justru mengambil keuntungan dari kondisi pasrah Korban
01491|tersebut, dengan langsung menyetubuhi Anak Korban setelah disetubuhi oleh
01492|Anak Saksi tanpa ada izin atau persetujuan dari Anak Korban, yang mana hal
01493|tersebut merupakan tindakan yang secara aktif membiarkan dan menggerakkan
01494|Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01495|
01496|Korban untuk melanjutkan atau membiarkan persetubuhan bergiliran dengan
01497|Anak dan pelaku lainnya;
01498|Menimbang,  bahwa  Hakim  berpandangan  bahwa  tindakan  Anak
01499|dilakukan  dengan  kesengajaan  ( dolus),  karena  persetubuhan  di  Kos  telah
01500|direncanakan sebelumnya dan Anak mengakui adanya niat untuk menyetubuhi
01501|Korban karena SAKSI IVpertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah Kos
01502|Anak Korban bersama Anak Saksi yang membuat Anak ingin melakukan karena
01503|penasaran dan sudah tidak dapat menahan hawa nafsunya yang membuatnya
01504|ikut menyetubuhi Anak Korban di Kos, yang menunjukkan adanya  willens en
01505|wetens (kehendak  dan  pengetahuan)  untuk  melakukan  kejahatan,  tanpa
01506|mengindahkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban;
01507|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
01508|Republik  Indonesia  Nomor:  854  K/Pid/1983  tanggal  30  Oktober  1984  yang
01509|kaidah hukumnya menentukan bahwa seorang laki-laki terbukti telah bersama-
01510|sama  dengan  seorang  perempuan  dalam  satu  kamar  adalah  merupakan
01511|petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut;
01512|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum
01513|Nomor  XXXXXXXXXXXXtanggal  XXXXXXXXXXXX  yang  dibuat  dan
01514|ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX Dokter Specialis Obstetri dan Ginekologi
01515|Pemeriksa  di  Poliklinik  Obgyn  XXXXXXXXX,  telah  memeriksa  Anak  Anak
01516|Korban  pada  hari  Kamis  tanggal  XXXXXXXXXXXX,  pukul  XXXXXXXWita
01517|dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien data ke rumah sakit
01518|dengan  tingkat kesadaran  adalah  sadar  penuh dan  tanda-tanda vital dalam
01519|batas normal. Ditemukan luka lecet pada perineum posterior dengan selaput
01520|darah tidak utuh dengan robekan di arah pukul 3 dan pukul 6. Tidak ditemukan
01521|tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya;
01522|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Sosial
01523|(Lapsos) Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang ditandatangani oleh
01524|XXXXXXX  selaku  Seksi  Anak,  XXXXXXX.  selaku  Pekerja  Sosial,  dan
01525|XXXXXXX, S.STP,MM selaku Kepala Dinas Sosial pada tanggal XXXXXXXyang
01526|pada  kesimpulannya  yaitu  memberikan  rekomendasi  dan  saran  bahwa
01527|sebaiknya Anak Korban melakukan pemeriksaan secara rutin, baik pemeriksaan
01528|kesehatan, pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan mental, Anak Korban juga
01529|masih membutuhkan bimbingan dari orang tua dan meningkatkan pengawasan
01530|serta bijak dalam menggunakan alat elektronik;
01531|Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis
01532|Nomor  XXXXXXXXX  tanggal  XXXXXXXXXatas  nama  Anak  Korban  (Anak
01533|Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01534|
01535|Korban) oleh Psikolog Pemeriksa XXXXXXXXX., Psikolog yang simpulannya
01536|sebagai berikut: Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani
01537|pemeriksaan  dan  memberikan  keterangan;  Keterangan  Anak  Korban
01538|bersesuaian  dengan  kriteria  keterangan  yang  layak  dipercaya.  Peristiwa
01539|kekerasan seksual terjadi pada tanggal XXXXXXXXX sekitar pukul 20.00 WITA
01540|hingga XXXXXXXXXXXsekitar pukul 04.00 WITA di kamar kos Anak Korban dan
01541|Kos, melibatkan enam pelaku (XXXXXXXXX) yang secara paksa dan bergiliran
01542|menyetubuhi  Korban  meskipun  Korban  menolak;  Anak  Korban  memiliki
01543|kerentanan  yang  sangat  tinggi  untuk  menjadi  korban  kekerasan  seksual
01544|berdasarkan  faktor  risiko  pada  level  individual  (usia  Anak,  jenis  kelamin
01545|perempuan,  riwayat  kekerasan  seksual  sebelumnya,  kerentanan  kesehatan
01546|mental,  self-esteem  rendah),  level  keluarga  (struktur  keluarga  terganggu,
01547|pemantauan  orang  tua  minimal,  kehangatan  emosional  rendah),  dan  level
01548|komunitas-sosial  (isolasi  sosial,  kerentanan  ekonXXX,  pendidikan  seksual
01549|terbatas);  Ditemukan  dampak  psikologis  yang  signifikan  pada  Anak  Korban
01550|berupa gejala Gangguan Stres Akut (ASD) dengan pola dan keparahan yang
01551|konsisten  dengan  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (Complex  Post-
01552|traumatic Stress Disorder), mencakup kesulitan regulasi emosi, citra diri negatif,
01553|masalah interpersonal yang persisten, ideasi bunuh diri, dan hendaya fungsional
01554|yang berat. C-PTSD pada Anak Korban adalah hasil kumulatif dari paparan
01555|trauma berulang: riwayat kekerasan seksual pada usia XXXXXXXXX, ditambah
01556|trauma berat dari peristiwa 26-XXXXXXXXXXXyang melibatkan enam pelaku
01557|secara bergiliran;
01558|Menimbang, bahwa dampak perbuatan tersebut terbukti menimbulkan
01559|luka lecet dan robekan pada selaput dara Korban serta menimbulkan dampak
01560|psikologis  berat  berupa  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (C-PTSD)
01561|dengan  gejala  ideasi  bunuh  diri,  yang  kesemuanya  membuktikan  adanya
01562|kausalitas  antara  perbuatan  Anak  dan  pelaku  lainnya  terhadap  penderitaan
01563|yang dialami Anak Korban;
01564|Menimbang, bahwa walaupun adanya luka lama korban karena adanya
01565|riwayat  kekerasan  seksual  Anak  Korban  di  umur  XXXXXXXXX  tidak
01566|menghilangkan  keyakinan  Hakim  bahwa  Anak  melakukan  persetubuhan
01567|terhadap Anak Korban, dan hal tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi
01568|dan Keterangan Anak sendiri bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada
01569|Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Kos milik SAKSI V ;
01570|Menimbang, bahwa, dengan demikian perbuatan Anak, telah terbukti
01571|secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menyalahgunakan kepercayaan
01572|Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01573|
01574|yang timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, memanfaatkan kerentanan,
01575|ketidaksetaraan, memaksa dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk
01576|melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
01577|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
01578|maka unsur “ Menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat,
01579|hubungan  keadaan,  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan,  memaksa
01580|dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan
01581|dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;
01582|Ad.3. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
01583|Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mengurai unsur "Dilakukan
01584|oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu",  yang  dalam  ilmu  hukum
01585|pidana  merujuk  pada  konsep  Penyertaan  ( Deelneming)  sebagaimana  diatur
01586|dalam Pasal 55 KUHP atau konteks persetubuhan secara bersama-sama yang
01587|memperberat pidana. Unsur ini menuntut adanya kerja sama yang disengaja
01588|antara para pelaku dalam mewujudkan delik;
01589|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01590|persidangan, terbukti bahwa peristiwa persetubuhan Anak Korban melibatkan
01591|ANAKbersama-sama dengan lima pelaku lainnya yaitu SAKSI IV, Anak Saksi,
01592|SAKSI V, SAKSI VI, dan SAKSI VII), sehingga total pelaku berjumlah enam
01593|orang. Jumlah ini secara kuantitas telah memenuhi frasa ” 2 (dua) orang atau
01594|lebih”;
01595|Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ” bersekutu” atau adanya
01596|perserikatan kehendak (samenloop van daders), Hakim merujuk pada rangkaian
01597|peristiwa sebagai berikut:
01598|- Tahap Permulaan: Anak Korban disetubuhi pertama kali oleh SAKSI IV,
01599|yang kemudian diikuti oleh Anak Saksi di Kos Anak Korban di SOPPENG;
01600|- Tahap  Perencanaan :  Setelah  persetubuhan  pertama,  SAKSI
01601|IVmenceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya di rumah SAKSI
01602|VII, dan SAKSI V  serta SAKSI IVmenyuruh Anak Saksi dan ANAKuntuk
01603|menjemput  Korban  dan  membawanya  kembali  ke  Kos  untuk  disetubuhi
01604|secara  bersama-sama,  fakta  ini  secara  tegas  menunjukkan  adanya
01605|kesepakatan jahat (common design) dan perencanaan yang disengaja;
01606|- Tahap Pelaksanaan: Persetubuhan di Kos dilakukan secara bergiliran
01607|oleh keenam pelaku. Pelaksanaan secara bergiliran tersebut adalah wujud
01608|nyata  dari  kerja  sama  aktif  dalam  menjalankan  rencana  yang  telah
01609|disepakati;
01610|Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01611|
01612|Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens
01613|Sit Rea (suatu tindakan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat
01614|jahat),  persekongkolan  yang  dibuktikan  melalui  perencanaan  dan  eksekusi
01615|secara  bergiliran  menunjukkan  adanya  niat  jahat  ( mens  rea)  yang  sama
01616|(gemeenschappelijke  bedoeling )  dari  para  pelaku  untuk  melakukan
01617|persetubuhan terhadap Anak Korban;
01618|Menimbang,  bahwa  dalam  perspektif  Prinsip  Hak  Asasi  Manusia,
01619|khususnya Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) dan prinsip-prinsip anti-kekerasan
01620|terhadap perempuan, tindakan persetubuhan yang dilakukan secara beramai-
01621|ramai dan bersekutu ( gang rape ) merupakan bentuk kekerasan seksual yang
01622|terorganisir dan merupakan pelanggaran HAM berat. Adanya penyertaan ini
01623|tidak hanya memperberat hukuman tetapi juga menunjukkan tingkat kejahatan
01624|yang  lebih  serius  karena  melibatkan  relasi  kuasa  kelompok  melawan
01625|kerentanan individu (Anak Korban);
01626|Menimbang,  bahwa  dari  sudut  pandang  Teori  Kriminologi,  khususnya
01627|Teori Asosiasi Diferensial ( Sutherland) dan Teori Subkultur Geng, tindakan ini
01628|adalah perwujudan dari pembelajaran perilaku kriminal dalam suatu kelompok
01629|(subkultur). Adanya  perencanaan dan  eksekusi bersama memperkuat ikatan
01630|kelompok  dan  menegaskan  dXXXnasi.  Tindakan  bersekutu  ini  menunjukkan
01631|bahwa kejahatan tersebut adalah hasil dari pemufakatan dan bukan sekadar
01632|insiden spontan;
01633|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa Anak
01634|dan seluruh pelaku lainnya telah bertindak sebagai pembuat ( pleger) dalam
01635|tindak pidana ini, baik sebagai yang melakukan secara langsung maupun yang
01636|turut  melakukan  ( medepleger)  karena  memiliki  kontribusi  esensial  terhadap
01637|terlaksananya kejahatan. Oleh karena itu menurut Hakim unsur “ Dilakukan oleh
01638|2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu”  telah  terbukti  secara  sah  dan
01639|meyakinkan;
01640|Ad.4. Unsur Dilakukan terhadap Anak;
01641|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01642|Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
01643|Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah
01644|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang
01645|masih dalam kandungan. Definisi Anak juga sama dengan di dalam Undang-
01646|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal
01647|1 angka 5;
01648|Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01649|
01650|Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 Tentang
01651|Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4 berbunyi ” Anak yang Menjadi
01652|Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang
01653|belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
01654|mental, dan/atau kerugian ekonXXX yang disebabkan oleh tindak pidana”;
01655|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01656|persidangan menunjukkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
01657|lahir di XXXXX tanggal XXXXXXXXX. Mengingat peristiwa persetubuhan terjadi
01658|pada  tanggal  26-XXXXXXXXXXXX,  maka  pada  saat  kejadian  Anak  Korban
01659|masih berusia 16 tahun (kurang dari 18 tahun). Status hukum Anak Korban ini
01660|diperkuat  oleh  Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu  Keluarga  Anak
01661|Korban. Dengan demikian, Hakim berpendapat secara yuridis formal Korban
01662|berstatus sebagai Anak;
01663|Menimbang, bahwa perbuatan ANAKdan pelaku lainnya yang dilakukan
01664|terhadap  Korban  Anak  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  Prinsip  Hak
01665|Asasi Manusia, khususnya hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
01666|mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini dijamin
01667|dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara spesifik
01668|dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);
01669|Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak pada CRC, wajib
01670|menjamin  hak-hak  Anak.  Pasal-pasal  Konvensi  yang  dilanggar  secara
01671|fundamental oleh perbuatan Anak meliputi:
01672|- Pasal  3  Ayat  (1):  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  ( The  Best
01673|Interest of the Child) telah diabaikan;
01674|- Pasal  19  Ayat  (1):  Hak  Anak  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk
01675|kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk, atau eksploitasi,
01676|termasuk kekerasan seksual;
01677|- Pasal 34: Hak Anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan
01678|penyalahgunaan seksual;
01679|Menimbang, bahwa ditinjau dari Teori Hukum Pidana Perlindungan Anak,
01680|perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Anak di bawah umur mengandung
01681|unsur  pemberatan  ( aggravating  factor)  secara  melekat.  Hal  ini  disebabkan