01149|di parkiran Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang. Saat diamankan,
01150|Terdakwa bersama pacarnya (Aris Nandi), seorang sopir  online bernama
01151|Halaman 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01152|
01153|Angga Wijaya bin (alm.) Jahidi, dan Devi Puspita Sari binti Maman Robet.
01154|Terdakwa  menerima  pesan  dari  nomor  WhatsApp tak  dikenal,  yang
01155|kemudian diketahui berasal dari tamu laki-laki yang mencari jasa layanan
01156|seksual. Setelah berkomunikasi, tamu laki-laki meminta perempuan untuk
01157|menemani di Hotel Swiss-Belinn. Terdakwa kemudian menghubungi Devi
01158|Puspita  Sari  binti  Maman  Robet  untuk  menawarkan  pekerjaan  tersebut,
01159|meminta foto Devi Puspita Sari binti Maman Robet, dan mengirimkannya
01160|kepada  tamu.  Setelah  disetujui,  tarif  layanan  disepakati  sebesar
01161|Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk durasi 4 (empat) – 5
01162|(lima)  jam.  Terdakwa,  bersama  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman  Robet,
01163|pacarnya (Aris Nandi), dan sopir (Angga Wijaya bin (alm.) Jahidi), berangkat
01164|menuju Hotel Swiss-Belinn sekitar pukul 19.30 WIB. Devi Puspita Sari binti
01165|Maman  Robet diinstruksikan  oleh  Terdakwa  untuk  prepare setelah  tamu
01166|laki-laki  menyetujui  tarif  yang  ditawarkan.  Sebelum  kasus  ini,  Terdakwa
01167|bekerja di tempat hiburan malam dan karaoke. Belakangan, Terdakwa juga
01168|bekerja  sebagai  mucikari  dengan  menyediakan  perempuan  untuk  jasa
01169|layanan seksual. Tarif yang ditawarkan untuk jasa Devi Puspita Sari binti
01170|Maman  Robet berkisar  antara  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  hingga
01171|Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
01172|10. Bahwa  barang  bukti  yang  ditemukan  di  lokasi  penggeledahan  memiliki
01173|relevansi langsung terhadap perkara ini dengan analisis sebagai berikut:
01174|a. Ponsel Oppo F9, iPhone X, Oppo A31, digunakan dalam komunikasi
01175|dan negosiasi layanan seksual;
01176|b. Lingerie dan celana dalam, menguatkan kronologi bahwa Devi Puspita
01177|Sari binti Maman Robet siap melayani pelanggan saat diamankan;
01178|c. Uang  tunai  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
01179|merepresentasikan  tarif  layanan  seksual  yang  diterima  Terdakwa
01180|sebagai bagian dari transaksi;
01181|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01182|
01183|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01184|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Terdakwa  dapat
01185|Halaman 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01186|
01187|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01188|Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01189|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
01190|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
01191|alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
01192|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01193|Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01194|1. Setiap orang;
01195|2. Yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
01196|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
01197|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01198|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01199|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
01200|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
01201|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
01202|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01203|mempertimbangkan sebagai berikut:
01204|Ad.1. Setiap orang
01205|Bahwa  dalam  perkara  ini,  Desi  Puspitasari  binti  Maman  Robet
01206|sebagai  Terdakwa  berdasarkan  Surat  Dakwaan  Nomor  Register
01207|3453/PDM/09/2024,  tanggal  12  September  2024  telah  memenuhi
01208|kualifikasi sebagai subjek hukum yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1)
01209|Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Terdakwa
01210|diidentifikasi  secara  jelas  melalui  identitas  yang  tercantum  dalam
01211|putusan,  dan  fakta  yang  terungkap  dalam  perkara  ini  menunjukkan
01212|bahwa  Terdakwa  bertindak  sebagai  individu  yang  bertanggung  jawab
01213|penuh  atas  perbuatannya.  Sebagai  subjek  hukum  perseorangan,
01214|Terdakwa  tidak  bertindak  atas  nama  orang  lain  atau  entitas  lain,
01215|melainkan sepenuhnya bertanggung jawab secara pribadi dalam setiap
01216|tindakan yang dilakukannya;
01217|Halaman 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01218|
01219|Bahwa dalam hal ini, tidak ada keterlibatan korporasi atau badan
01220|hukum yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
01221|Terdakwa  bertindak  secara  mandiri,  dengan  memanfaatkan  alat
01222|komunikasi pribadinya untuk mengatur, menghubungkan, dan menerima
01223|pembayaran dari layanan yang berujung pada eksploitasi seksual. Fakta
01224|ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan sepenuhnya berasal
01225|dari kesadaran dan kehendak pribadi Terdakwa, tanpa adanya campur
01226|tangan pihak lain;
01227|Bahwa selain itu, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang
01228|dilakukan  oleh  Terdakwa  dapat  dipertanggungjawabkan  sepenuhnya,
01229|karena  Terdakwa  bertindak  secara  sadar,  dengan  mengatur  tarif,
01230|mengkoordinasikan  layanan,  dan  menerima  uang  sebagai  hasil  dari
01231|tindakannya.  Tidak  ada  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  Terdakwa
01232|dipaksa  atau  berada  di  bawah  tekanan  dalam  menjalankan  kegiatan
01233|tersebut.  Oleh  karena  itu,  Terdakwa  dapat  dipertanggungjawabkan
01234|secara pidana sebagai pelaku utama dalam tindak pidana sebagaimana
01235|dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01236|Bahwa  Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa  Terdakwa
01237|berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, serta telah mencapai
01238|usia  dewasa  dan  tidak  berada  dalam  keadaan  yang  membatasi
01239|kemampuannya untuk bertanggung jawab di hadapan hukum. Dengan
01240|mempertimbangkan  semua  faktor  ini,  Majelis  Hakim  menyimpulkan
01241|bahwa  unsur  setiap  orang  yang  termaktub  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
01242|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01243|Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  dan  Terdakwa  layak
01244|dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  sesuai  dengan  ketentuan
01245|hukum yang berlaku;
01246|Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  unsur  ini  telah
01247|terpenuhi;
01248|Ad.2. Yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01249|Halaman 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01250|
01251|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
01252|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01253|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
01254|atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau
01255|manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01256|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
01257|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia
01258|Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01259|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01260|menyebutkan  bahwa  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,
01261|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01262|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01263|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01264|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
01265|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01266|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01267|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01268|atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
01269|Bahwa perekrutan mengacu pada tindakan mencari, menarik, atau
01270|merekrut seseorang untuk dipindahkan atau diterima dalam kondisi yang
01271|mengarah  pada  eksploitasi.  Perekrutan  ini  bisa  melibatkan  cara-cara
01272|manipulatif atau penipuan, di mana korban mungkin tidak sepenuhnya
01273|menyadari tujuan akhir dari proses tersebut;
01274|Bahwa pengangkutan, yaitu tindakan membawa atau memindahkan
01275|seseorang dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri atau
01276|antarnegara, dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut;
01277|Bahwa  penampungan  merupakan  tindakan  menampung  atau
01278|menempatkan seseorang dalam suatu tempat atau lokasi yang dikuasai
01279|pelaku,  dengan  tujuan  eksploitasi  lebih  lanjut.  Penampungan  ini  bisa
01280|berupa tempat penampungan fisik atau kondisi di mana korban dipaksa
01281|Halaman 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01282|
01283|tinggal;
01284|Bahwa pengiriman adalah tindakan mengirimkan orang dari satu
01285|tempat  ke  tempat  lain  untuk  tujuan  eksploitasi.  Ini  bisa  melibatkan
01286|perjalanan yang melintasi batas negara atau bahkan antarwilayah dalam
01287|satu negara;
01288|Bahwa pemindahan berbeda dengan pengangkutan, pemindahan
01289|mengacu pada proses memindahkan orang dari tempat mereka berada
01290|ke tempat lain dengan tujuan yang jelas untuk mengeksploitasi mereka;
01291|Bahwa  penerimaan  berkaitan  dengan  tindakan  menerima  orang
01292|yang telah dipindahkan atau dikirim dengan tujuan eksploitasi. Unsur ini
01293|sering  kali  dikaitkan  dengan  pelaku  yang  menerima  korban  setelah
01294|mereka dipindahkan atau dibawa ke suatu tempat;
01295|Bahwa  ancaman  kekerasan  adalah  perbuatan  menggunakan
01296|ancaman untuk memaksa atau menakut-nakuti korban agar mengikuti
01297|kehendak pelaku. ancaman ini bisa berupa ancaman fisik, psikologis,
01298|atau emosional yang menimbulkan ketakutan pada korban. Sedangkan
01299|penggunaan  kekerasan  fisik  terhadap  korban  untuk  memaksa  atau
01300|mengendalikan mereka, termasuk pemukulan, penyiksaan, atau bentuk
01301|kekerasan lainnya. Kekerasan ini sering digunakan untuk menundukkan
01302|korban agar tidak bisa melawan atau melarikan diri;
01303|Bahwa penculikan merupakan perbuatan atau tindakan mengambil
01304|atau membawa seseorang secara paksa dan tanpa izin dengan tujuan
01305|untuk  mengeksploitasi  mereka,  sering  kali  melibatkan  pemindahan
01306|korban ke lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka;
01307|Bahwa penyekapan merupakan bentuk perbuatan menahan atau
01308|mengurung  seseorang  dalam  keadaan  yang  membatasi  kebebasan
01309|mereka,  baik  secara  fisik  di  suatu  tempat  atau  dalam  bentuk
01310|pengendalian lainnya yang menghalangi korban untuk melarikan diri atau
01311|melaporkan perbuatan tersebut;
01312|Bahwa pemalsuan merupakan tindakan membuat dokumen palsu
01313|Halaman 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01314|
01315|atau  informasi  yang  salah  untuk  memanipulasi  korban  atau  pihak
01316|berwenang agar dapat memindahkan atau mengeskploitasi korban. Ini
01317|bisa  berupa  identitas  palsu,  izin  palsu,  atau  surat-surat  lainnya  yang
01318|menipu;
01319|Bahwa  penipuan  merupakan  perbuatan  dengan  menggunakan
01320|kebohongan atau manipulasi untuk membujuk korban agar setuju untuk
01321|terlibat  dalam  perdagangan  orang.  Penipuan  ini  bisa  berupa  janji
01322|pekerjaan yang baik atau tawaran palsu yang akhirnya mengarah pada
01323|eksploitasi seksual atau tenaga kerja paksa;
01324|Bahwa  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  dapat
01325|dimaknai  dengan  pelaku  mungkin  memanfaatkan  posisi  mereka  yang
01326|memiliki otoritas atau kekuasaan atas korban (misalnya, atasan, agen
01327|perekrutan, atau anggota keluarga) untuk mengeksploitasi posisi rentan
01328|korban yang mungkin tidak bisa menolak atau melawan;
01329|Bahwa  penjeratan  utang  merupakan  perbuatan  dengan
01330|penggunaan utang sebagai cara untuk mengendalikan korban. Pelaku
01331|bisa menciptakan situasi di mana korban terjerat dalam utang yang tak
01332|terbayarkan, sehingga korban merasa terpaksa bekerja untuk melunasi
01333|utang tersebut, namun akhirnya terperangkap dalam siklus eksploitasi
01334|tanpa akhir.
01335|Bahwa memberi bayaran atau manfaat dalam beberapa hal, pelaku
01336|mungkin  memberikan  bayaran  atau  manfaat  kepada  orang  yang
01337|memegang kendali atas korban untuk mendapatkan persetujuan mereka.
01338|Ini bisa melibatkan pembayaran kepada keluarga atau pihak ketiga yang
01339|menyetujui  pemindahan  atau  perekrutan  korban.  Dan  mengenai
01340|persetujuan, meskipun dalam beberapa situasi ada kesan bahwa korban
01341|setuju untuk tindakan tersebut, persetujuan yang diberikan sering kali
01342|tidak  bebas  dari  tekanan,  manipulasi,  atau  ketidaktahuan  terhadap
01343|konsekuensi  yang  akan  datang.  Persetujuan  ini  sering  kali  diberikan
01344|karena pemahaman yang terbatas tentang situasi yang sebenarnya, atau
01345|Halaman 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01346|
01347|karena korban merasa terpaksa atau tidak punya pilihan lain;
01348|Bahwa  mengenai  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01349|tereksploitasi, tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan tujuan
01350|untuk mengeksploitasi individu, yang bisa mencakup eksploitasi seksual,
01351|perbudakan,  kerja  paksa,  atau  eksploitasi  lainnya.  Tindakan  tersebut
01352|dilakukan untuk mendapatkan keuntungan material atau non-material dari
01353|kondisi  yang  dialami  oleh  korban.  Sedangkan  mengakibatkan  orang
01354|tereksploitasi,  dalam  beberapa  hal,  tindakan-tindakan  yang  dilakukan
01355|oleh pelaku perdagangan orang dapat mengarah pada kondisi di mana
01356|korban tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga terjebak dalam situasi yang
01357|merugikan dan sangat membatasi kebebasan serta hak asasi mereka;
01358|Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
01359|Nomor  21  Tahun  2007  tersebut,  terdapat  cukup  banyak  karakteristik
01360|untuk  dapatnya  perbuatan  dikategorikan  sebagai  perdagangan  orang.
01361|Jika dibandingkan dengan bunyi unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang
01362|Hukum Pidana yaitu "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau
01363|memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan
01364|menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan",  maka  dalam
01365|relevansi dengan kasus  in casu , unsur-unsur Pasal 296 KUHP hanya
01366|fokus  kepada  tindakan  memfasilitasi  perbuatan  cabul  tanpa
01367|memperhatikan apakah ada proses eksploitasi yang lebih luas seperti
01368|yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pasal 296
01369|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencakup eksploitasi yang
01370|lebih  mendalam  atau  proses  perdagangan  manusia.  Sedangkan  jika
01371|dikaitkan  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
01372|2007, dalam relevansi kasus, harus dipertimbangkan apakah perbuatan
01373|Terdakwa  memenuhi  unsur  eksploitasi  sebagaimana  dijelaskan  dalam
01374|Undang-Undang  a  quo. Eksploitasi  di  sini  mencakup  tindakan  seperti
01375|kerja  paksa,  perbudakan,  atau  eksploitasi  seksual  yang  melibatkan
01376|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;
01377|Halaman 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01378|
01379|Bahwa  dalam  salah  satu  keterangannya,  Devi  Puspita  Sari  binti
01380|Maman  Robet  mengungkapkan  bahwa  dirinya  mau  melakukan  jasa
01381|pelayanan  seksual  dengan  laki-laki  yang  dikenalkan  oleh  Terdakwa
01382|karena  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman  Robet  terdesak  kebutuhan
01383|ekonomi. Jika ditinjau dari sisi konseptual, anasir "merekrut" adalah sama
01384|dengan  "menawarkan".  Terdakwa  bertindak  sebagai  perantara  yang
01385|menawarkan Devi Puspita Sari binti Maman Robet kepada laki-laki untuk
01386|layanan  seksual.  Hal  ini  memenuhi  unsur  tindakan  "merekrut"  atau
01387|"menawarkan". Jika ditinjau dari posisi rentan yang didefinisikan sebagai
01388|kondisi di mana seseorang berada dalam situasi sulit, seperti tekanan
01389|ekonomi, sosial, atau psikologis, yang membuatnya sulit menolak suatu
01390|tawaran,  dalam  kasus  ini,  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman  Robet
01391|menyatakan  dirinya  bersedia  melayani  karena  kebutuhan  uang.
01392|Kebutuhan  finansial  yang  mendesak  secara  hukum  dapat  dianggap
01393|sebagai bentuk posisi rentan, meskipun tidak ada pemaksaan langsung
01394|dari Terdakwa;
01395|Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai pihak yang
01396|mengatur  dan  memfasilitasi  layanan  seksual  dengan  cara
01397|menghubungkan  pelanggan  dengan  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman
01398|Robet, yang mana dari fakta persidangan diketahui bahwa Devi Puspita
01399|Sari  binti  Maman  Robet  adalah  kakak  kandung  Terdakwa.  Melalui
01400|komunikasi yang dilakukan via media sosial dan aplikasi pesan instan,
01401|Terdakwa mengirimkan foto Devi Puspita Sari binti Maman Robet kepada
01402|calon  pelanggan,  menyepakati  tarif,  dan  menerima  pembayaran  dari
01403|pelanggan.  Semua  bukti  ini  mengindikasikan  bahwa  Terdakwa  telah
01404|secara aktif terlibat dalam mengorganisir kegiatan tersebut dengan tujuan
01405|memperoleh keuntungan;
01406|Bahwa  mengenai  keterlibatan  Terdakwa  dalam  transaksi  dan
01407|eksploitasi  seksual  terungkap  dari  tindakan  Terdakwa  yang  menerima
01408|pembayaran dari pelanggan atas jasa seksual yang disediakan oleh Devi
01409|Halaman 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01410|
01411|Puspita Sari binti Maman Robet, yang mana hal ini menunjukkan adanya
01412|keterlibatan langsung dalam tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa
01413|bukan hanya sebagai pihak yang mengatur dan memfasilitasi, namun
01414|juga  sebagai pihak  yang menerima hasil dari  transaksi  tersebut, baik
01415|dalam bentuk uang yang diberikan langsung oleh pelanggan maupun
01416|komisi yang disimpan oleh Terdakwa. Peran aktif ini memperkuat dugaan
01417|bahwa Terdakwa bertindak sebagai pihak yang mengeksploitasi orang
01418|lain untuk tujuan ekonomis;
01419|Bahwa dalam keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Terdakwa
01420|menetapkan  tarif  untuk  layanan  seksual  yang  disediakan  oleh  Devi
01421|Puspita Sari binti Maman Robet, yang berkisar antara Rp1.000.000,00
01422|(satu  juta  rupiah)  hingga  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu
01423|rupiah). Terdakwa menerima sebagian uang tersebut sebagai keuntungan
01424|pribadi,  yang  diperoleh  dari  setiap  transaksi.  Fakta  ini  menunjukkan
01425|adanya  pembagian  hasil  yang  jelas  antara  Terdakwa  dan  Korban,  di
01426|mana Terdakwa memperoleh bagian dari hasil tarif layanan jasa seksual
01427|yang dilakukan oleh Devi Puspita Sari binti Maman Robet;
01428|Bahwa dari bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian, seperti