01397|pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-
01398|perbuatan  yang  mengandung  cacat  moral  serta  dalam  hal  jawab-
01399|menjawab  pertanyaan  yang  dilontarkan  pada  saat penyidikan  sampai
01400|pada  proses  peradilan  sangat  sopan  yang  berguna  memudahkan
01401|aparat/pejabat  penegak  hukum  untuk  menemui  titik  terang  dalam  hal
01402|memutuskan suatu perkara;
01403|- Terdakwa kepala keluarga dan tulang punggung keluarga
01404|Apabila Bapak Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang
01405|seadil-adilnya;
01406|Sejatinya  mohon  Keputusan  hukum  dari  yang  mulia  Majelis  Hakim  yang
01407|terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:
01408|1. Membebaskan Terdakwa Nasrul Amin Bin Suryono dari tuntutan pidana
01409|sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
01410|2. Membebankan biaya perkara ini pada negara;
01411|ATAU
01412|Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai
01413|dengan ketentuan hukum yang berlaku;
01414|Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut Umum terhadap pembelaan
01415|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
01416|
01417|Terhadap hal tersebut kami selaku jaksa penuntut umum sebelumnya in
01418|gin menyampaikan bahwa selama persidangan pemeriksaan keterangan saksi ,
01419|terdakwa telah ditanyakan dan telah membenarkan seluruh keterangan saksi ya
01420|ng dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun membenarkan keterangan dari sak
01421|si mahkota.
01422|Bahwa telah ditanyakan pula kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh
01423|Penuntut  Umum  bahwa  saksi  membenarkan  keterangan-keterangan
01424|sebagaimana telah para saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
01425|para saksi yang termuat dalam berkas perkara yang disertai dengan Berita
01426|Acara Sumpah.
01427|Selanjutnya untuk menjawab dalil Penasehat Hukum pada poin diatas,
01428|kami  Penuntut  Umum  akan  menerangkan  kembali  mengenai  pemahaman
01429|terhadap unsur dalam TPPO.
01430|Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan
01431|orang sebagai:“...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirima
01432|n, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, peng
01433|gunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgu
01434|naan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran ata
01435|u manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kend
01436|ali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
01437|negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
01438|Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TP
01439|PO, yakni:
01440|1. Proses
01441|Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Contoh dari prose
01442|s adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerima
01443|an orang.
01444| Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, me
01445|misahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
01446| Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang d
01447|ari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).
01448|Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses tel
01449|ah terpenuhi.
01450|2. Cara
01451|Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. C
01452|ontoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipua
01453|n, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian
01454|
01455|atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujua
01456|n dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.
01457|3. Tujuan
01458|Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. D
01459|alam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan seba
01460|gai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban.
01461|Dan  dengan  dikaitkan  dengan  unsur  pasal  yang  dibuktikan  oleh
01462|Penuntut Umum yakni Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentan
01463|g Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni:
01464|“yang membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara I
01465|ndonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diek
01466|sploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
01467|Bahwa terhadap pasal tersebut mengandung delik formil, yang mana
01468|suatu tindak pidana Delik formil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPP
01469|O) adalah perbuatan pidana yang dianggap selesai dan melanggar hukum deng
01470|an terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan aki
01471|bat yang terjadi. Ini berarti cukup dengan adanya tindakan yang melanggar huk
01472|um, bukan akibat dari tindakan tersebut, untuk dianggap sebagai tindak pidana
01473|perdagangan orang.
01474|Selanjutnya terhadap dalil/pembelaan tersebut,  Penunutut Umum akan
01475|memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, mengenai dapa
01476|t atau tidak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan
01477|dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.
01478|Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau crimina
01479|l liability. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal huk
01480|um melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yan
01481|g dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, Da
01482|lam pertanggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dimintakan pertanggun
01483|gjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur. Seseorang tidak dapat dih
01484|ukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut mun
01485|cul setelah adanya perbuatan pidana. Selain itu, aturan-aturan hukum pidana ju
01486|ga tidak berlaku surut.
01487|Dalam hukum pidana, sebuah tindak pidana dibentuk oleh 2 unsur penti
01488|ng yaitu:
01489|a. Unsur objektif/fisik yaitu actus reus Actus reus merupakan perbuatan ya
01490|ng melanggar undang-undang pidana.
01491|
01492|b. Unsur subjektif/mental yaitu mens rea Mens rea merupakan sikap batin
01493|pelaku ketika melakukan tindak pidana.
01494|Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena ia telah melakukan
01495|perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jad
01496|i, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan peru
01497|ndang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provisio
01498|n), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk pemidanaan. Hal ini karen
01499|a adanya sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat mel
01500|akukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan huk
01501|um tersebut. Untuk itu, pemenuhan actus reus dan mens area dalam cara dan p
01502|roses tindak pidana merupakan hal yang penting.
01503|Ada dua unsur Pertanggungjawaban Pidana untuk menentukan apakah
01504|seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi:
01505|a. Adanya suatu tindak pidana Tindak pidana telah dirumuskan dalam pera
01506|turan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk hukum positif. Tindak pid
01507|ana dapat berupa perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum.
01508|b. Unsur kesalahan Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan
01509|yang terdapat pada jiwa pelaku.
01510|Selain itu merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU 21/2007 mengatur beber
01511|apa bentuk TPPO, yakni TPPO yang dilakukan oleh individu dan TPPO yang dil
01512|akukan oleh korporasi. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang t
01513|erlibat dari TPPO dapat disebut sebagai pelaku dan wajib mempertanggungjawa
01514|bkan perbuatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Secar
01515|a umum, pelaku TPPO dapat digolongkan menjadi pelaku individu dan pelaku k
01516|orporasi. Bahwa Penuntut Umum akan fokus menjelaskan bahwa Seorang indivi
01517|du dapat menjadi pelaku TPPO ketika dirinya terlibat kegiatan TPPO baik dalam
01518|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau pener
01519|imaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculi
01520|kan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posi
01521|si rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mem
01522|peroleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tuju
01523|an mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Seora
01524|ng individu disebut pelaku bukan hanya karena menjual korban secara langsung
01525|kepada pembeli. Namun, siapa saja yang membantu proses tindak pidana terse
01526|but dan kemudian menerima keuntungan, maka dirinya dapat disebut pula pelak
01527|u TPPO.
01528|
01529|Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  telah  terungkap  adanya  suatu
01530|kesepakatan atau permufakatan dalam melakukan tindak pidana dengan cara b
01531|erunding dan bersama-sama melaksanakan delik pidana tersebut. Syarat adany
01532|a turut melakukan tindak pidana adalah:
01533|a. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku
01534|b. Hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka
01535|c. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu
01536|Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah
01537|adanya permufakatan yang disimpulkan dari keterangan keterangan orang yang
01538|bersepakat. Persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai p
01539|ersesuaian kehendak yang merupakan dasar dari adanya permufakatan.
01540|Permufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi
01541|bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pi
01542|dana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang secara
01543|tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana mana yang
01544|akan dilakukan. Dalam tindak pidana permufakatan jahat harus ada meeting of
01545|mind atau mens rea (guilty mind) karena permufakatan jahat itu merupakan keja
01546|hatan konspirasi sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat di antara o
01547|rang orang yang melakukan konspirasi atau permufakatan jahat tersebut. Terha
01548|dap meeting of mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan atau menimbu
01549|lkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Permufakatan jahat merupakan
01550|perbuatan (actus reus) yang membutuhkan kesalahan atau perbuatan yang dilar
01551|ang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
01552|Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penasehat Hukum  terdakwa seolah-
01553|olah  menutup  mata  mengenai  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  dalam
01554|persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 K
01555|UHAP yang mana alat bukti yakni : Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, kete
01556|rangan Tersangka/ terdakwa.
01557|Bahwa  telah  terungkap  dalam  persidangan,  terdakwa  telah
01558|diperintahkan oleh sdr.  HERI (DPS)  untuk membantu memberangkatkan para
01559|saksi ke Malaysia untuk bekerja.
01560|Bahwa  terdakwa  telah  mengetahui  bhawa  para  saksi  akan
01561|diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja, bukan untuk berlibur, yang mana
01562|telah  nyata  terungkap  bahwa  para  saksi  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen-
01563|dokumen yang sah untuk bekerja di luar wilayah Indonesia.
01564|Bahwa terdakwa pula yang mengarahkan para saksi untuk berbohong
01565|yakni memerintahkan para saksi untuk menyampaikan bahwa tujuan para saksi
01566|
01567|adalah ke Malinau padahal telah nyata dan terungkap di persidangan bahwa
01568|para saksi hendak ke Malaysia untuk bekerja.
01569|Bahwa terdakwa yang mengarahkan para saksi untuk melalui jalur ilegal
01570|untuk menuju ke Malaysia.
01571|Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terd
01572|akwa tidak dibebani kewajiban pembuktian artinya yang membuktikan kesalaha
01573|n tersangka di penyidikan adalah penyidik, dan di sidang pengadilan yang mem
01574|buktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Itu sebabnya tersangka/te
01575|rdakwa diperiksa pada kesempatan terakhir setelah bukti/ alat bukti lain diperiks
01576|a lebih dahulu. Fungsi tersangka/terdakwa diperiksa bukan untuk membuktikan i
01577|a bersalah, akan tetapi untuk memberi kesempatan baginya membela diri, antar
01578|a lain dengan memberi kesempatan untuk mengusahakan saksi-saksi, ahli atau
01579|bukti lain yang dapat menguntungkan baginya.
01580|Sehingga apa yang disampaikan Penasehat hukum adalah tidak benar
01581|dan tidak mendasar;
01582|Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
01583|Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;
01584|
01585|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01586|berikut:
01587|1) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A52 warna hitam
01588|dengan no IMEI1: 357294611545151 IMEI 2: 359599941545152 dan
01589|NO. HP 08125817711;
01590|2) 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA 1.2 G M/T dengan
01591|nopol  KU  1787  GE  dengan  warna  abu-abu  metali  no.  rangka
01592|MHKA6GJ6JMJ629488 dengan no. mesin 3NRH617531;
01593|3) 1 (satu) buah kunci mobil dengan warna hitam merk TOYOTA;
01594|4) 1 (satu) buah STNK dengan no.02039912.e nopol KU 1787 GE
01595|dengan  warna  abu-abu  metali  no.  rangka  MHKA6GJ6JMJ629488
01596|dengan no. mesin 3NRH617531.
01597|
01598|5) 1 (satu) unit Handphone mrk OPPO A38 warna hitam dengan
01599|Nomor IMEI 1 861800066084436 IMEI 2 861800066084428
01600|
01601|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
01602|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01603|- Bahwa bermula pada tanggal 07 November 2024 Terdakwa di hubungi
01604|oleh Saudara Heri (Daftar Pencarian Saksi) yang berada di Malaysia melalui
01605|Whatsapps dengan menggunakan nomor handphone +60165855589 dan
01606|meminta  Terdakwa  untuk  mengurus  transpotasi  Saksi  Martinus  Kopong
01607|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01608|Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan agar bisa berangkat ke
01609|Malaysia melalui Kabupaten Malinau dan Terdakwa menyetujui hal tersebut,
01610|kemudian Terdakwa diberikan nomor handphone 0821-4447-0929 dari salah
01611|satu penumpang yang bernama Saksi Martinus Kopong Hada;
01612|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  meminta  kepada  Saudara  Heri  (Daftar
01613|Pencarian Saksi) upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
01614|rupiah) perorang untuk mengurus keberangkatan selama berada di Tarakan
01615|dan untuk biaya buruh angkut barang-barang, hingga menuju ke Pelabuhan
01616|speedboat yang mengantarkan menuju ke Kabupaten Malinau dan janjinya
01617|uang  tersebut  akan  diganti  oleh  Saudara  Heri  (Daftar  Pencarian  Saksi)
01618|setelah para penumpang tiba di Kabupaten Malinau;
01619|- Bahwa  kemudian  Terdakwa  langsung  menghubungi  Saksi  Martinus
01620|Kopong Hada melalui via chat whatsapp  menggunakan nomor handphone
01621|Terdakwa yaitu 0812 -5817-711,  lalu Terdakwa meminta nama-nama para
01622|penumpang yang akan berangkat ke Malaysia beserta nomor dek kapal
01623|serta  foto  para  penumpang, serta  Terdakwa  ada  mengatakan  “JANGAN
01624|NGOMONG PERGI KE MALAYSIA, PERGI KE MALINAU” kepada Saksi
01625|Martinus Kopong Hada serta mengarahkan Saksi Martinus Kopong Hada
01626|jika  sudah  tiba  di  Pelabuhan  Malundung  Tarakan  akan  dijemput  buruh
01627|pelabuhan nomor 63 yang bernama Saksi Tahir Tajudin di atas kapal dan
01628|berkumpul  di  Dek  4  untuk  mempermudah  mengambil  barang-barang
01629|bawaan dan mempermudah untuk melakukan penjemputan;
01630|- Bahwa  kemudian  pada  hari  Minggu  tanggal  10  November  2024
01631|Terdakwa  dihubungi  oleh Saksi  Yosep Bala  Agan  yang memberitahukan
01632|bahwa  para  penumpang  sudah tiba di  pelabuhan  kapal malundung dan
01633|memberitahu bahwa handphone dari Saksi Martinus Kopong Hada tersebut
01634|lowbatt (batrai habis), lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Martinus Kopong
01635|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01636|
01637|Fabianus  Sabon  Bura  akan  dijemput  buruh  pelabuhan  nomor  63  yang
01638|bernama Saksi Tahir Tajudin di atas kapal;
01639|- Bahwa setelah dijemput Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas
01640|Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura berserta
01641|barang-barang bawaan, Terdakwa arahkan kepada Saksi Tahir Bin Tajudin
01642|untuk diantar menuju Warung Kopi Nanang yang posisinya tidak jauh dari
01643|Pelabuhan Kapal;
01644|- Bahwa selanjutnya pada kesempatan yang berbeda yakni  pada hari
01645|Minggu tanggal 10 November 2024, Saksi Hamka Bin Muhammad Ali, Saksi
01646|Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra Kirana Bin Sabri yang
01647|merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan mengamankan
01648|4 (empat) orang yang merupakan calon Pekerja Migran Illegal yang masing-
01649|masing bernama  Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan,
01650|Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura  di  Warung Kopi
01651|Nanang  yang terletak sekitar  40  meter  dari  Pelabuhan  Malundung Kota
01652|Tarakan setelah dilakukan introgasi singkat kepada Saksi Martinus Kopong
01653|Hada,  Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi
01654|Fabianus  Sabon  Bura  diperoleh  informasi  informasi  bahwa  Saksi  Yosep
01655|Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong (Alm) sebagai orang yang membantu
01656|mengurus  keberangakatan  dari  Saksi  Martinus  Kopong  Hada,  Saksi
01657|Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura
01658|menuju  Malaysia,  kemudian  atas  informasi  tersebut  Saksi  Hamka  Bin
01659|Muhammad Ali,  Saksi Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra
01660|Kirana Bin Sabri langsung melakukan pencarian di atas Kapal Lambelu dan
01661|berhasil mengamankan Saksi Yosep Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong
01662|(Alm),  selanjutnya  setelah  melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  terhadap
01663|Saksi Yosep Bala Agan Anak Dari Yohanes Kopong (Alm), Saksi Hamka Bin
01664|Muhammad Ali,  Saksi Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra
01665|Kirana  Bin  Sabri mendapat  informasi  jika  Terdakwa  Nasrul  Amin  Bin
01666|Suryono  sebagai  orang  yang  mengurus  keberangkatan  Saksi  Martinus
01667|Kopong Hada, Saksi Thomas Ola Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi
01668|Fabianus Sabon Bura selama berada di Tarakan menuju Pelabuhan Speed
01669|Kabupaten  Malinau  hingga  tujuan  akhir  perjalanan  mereka  di  Negara
01670|Malaysia,  setelah  mendapat  informasi  tersebut  Saksi  Hamka  Bin
01671|Muhammad Ali,  Saksi Rochman Zuli Bin Prastyo Bin Basuki  dan Candra
01672|Kirana  Bin  Sabri langsung  menuju  ke  Travel  Pandawa  dan  berhasil
01673|mengamankan Terdakwa  Nasrul Amin Bin Suryono , sehingga sleanjutnya
01674|
01675|keinginan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Illegal tersebut diatas untuk
01676|bekerja di sebagai penjaga kebun durian di Negara Malaysia Tidak Terwujud
01677|(gagal);
01678|- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Heri untuk
01679|mengurus keberangkatan Saksi Martinus Kopong Hada, Saksi Thomas Ola
01680|Helan, Saksi Martinus Penana dan Saksi Fabianus Sabon Bura dari Kota
01681|Tarakan menuju Kabupaten Malinau karena Saksi Martinus Kopong Hada,
01682|Saksi  Thomas  Ola  Helan,  Saksi  Martinus  Penana  dan  Saksi  Fabianus
01683|Sabon  Bura  sudah  terlebih  dahulu  diamankan  oleh  Pihak  Kepolisian