04364|- Bahwa Ada kamera CCTV tepatnya berada di ruang utama, dan tempat
04365|parkir.
04366|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
04367|
04368|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
04369|berikut:
04370|1. DR.  LUCKY  ENDRAWATI,  S.H.,M.H. dibawah  sumpah  pada  pokoknya
04371|menerangkan sebagai berikut:
04372|- Bahwa  Ahli  mempunyai  keahlian  dalam  hukum  Pidana,  baik  hukum
04373|
04374|Pidana  materiil  yang  meliputi  Tindak  Pidana  yang  diatur  oleh  KUHP
04375|maupun  Tindak  Pidana  yang  diatur  oleh  KUHP  dan  Hukum  Pidana
04376|Khusus serta Hukum Pidana formil yang meliputi Hukum Pidana formil
04377|secara  umum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia
04378|Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  maupun  hukum
04379|Pidana  formil  khusus  yang  diatur  diluar  Undang-Undang  Republik
04380|Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
04381|- Bahwa  metode  yang  Ahli  lakukan,  guna  melakukan  penelitian  dan
04382|analisis  terhadap  suatu  perkara  ataupun  persoalan  hukum  meliputi,
04383|pertama, memahami dan menemukan isu hukum pada peristiwa hukum
04384|yang  terjadi,  untuk  terlebih  dahulu  menentukan  fokus  permasalahan
04385|hukum yang hendak dilakukan penelitian dan analisis. Hal ini dilakukan
04386|agar  dapat  memiliki  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  isu
04387|hukum tersebut. Kedua, melakukan identifikasi dan strukturisasi, dengan ,
04388|Scara memisahkan antara fakta hukum dengan fakta lain dari informasi
04389|atau  fakta-fakta  berdasarkan  yang  telah  diperoleh.  Kemudian
04390|menyerasikan  dan  menyelaraskan  fakta-fakta  teridentifikasi  supaya
04391|masuk dalam sebuah struktur analisis berdasarkan ilmu hukum pidana.
04392|Ketiga,  membuat  hipotesis  atau  membuat  perincian  atas  segala
04393|posibilitas jawaban maupun turunan isu hukum yang memiliki keterkaitan.
04394|Keempat,  menemukan  jawabannya  melalui  pendekatan  dan  sumber
04395|informasi  komprehensif.   Kelima,  menganalisis  isu  hukum  tersebut
04396|dengan memadukan antara fakta hukum bersama ketentuan peraturan
04397|yang  berlaku  supaya  memperoleh  jawaban  isu  hukum  yang  dikaji.
04398|Keenam, mengkomunikasikan  antara hasil dari  penelitian dan  analisis
04399|hukum yang dilakukan dengan principal.
04400|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
04401|seseorang yang bernama Lydia Supriatin ataupun Hanifah.
04402|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
04403|seseorang  yang  bernama  Sdri.  Hermin  Naning  Rahayu,  Sdri. Dian
04404|Permana Putra dan Sdri. Alti Baiquniati.
04405|- Bahwa unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
04406|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
04407|meliputi :
04408|a. Proses:  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
04409|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
04410|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
04411|
04412|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
04413|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
04414|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
04415|memegang kendali atas orang lain tersebut
04416|b. Cara:  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
04417|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
04418|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
04419|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
04420|memegang kendali atas orang lain tersebut
04421|c. Eksploitasi: tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
04422|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
04423|paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
04424|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
04425|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ
04426|dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau
04427|kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan
04428|keuntungan baik materiil maupun immateriil
04429|d. Unsur setiap orang : Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau
04430|pelaku dari tindak pidana. Pengertian “Setiap Orang”, menurut Pasal
04431|1  angka  4,  adalah  “orang  perseorangan  atau  korporasi  yang
04432|melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Orang peseorangan
04433|merupakan  orang  atau  manusia  sebagai  pribadi;  sedangkan
04434|pengertian korporasi, menurut Pasal 1 angka 6, adalah “kumpulan
04435|orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
04436|hukum maupun bukan badan hukum.” Dengan demikian, korporasi
04437|merupakan  kumpulan  orang/kekayaan  yang  terorganisasi,  baik
04438|merupakan badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun
04439|bukan  badan  hukum  (misalnya  CV/Commanditair  Venootschap).
04440|Subjek tindak pidana ini sudah berbeda dengn subjek tindak pidana
04441|dalam sistem KUHP. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana
04442|yang  diakui  KUHP  adalah  manusia  (natuurlijk  person).
04443|Konsekuensinya,  yang  dapat  menjadi  pelaku  perbuatan  pidana
04444|adalah manusia”. Tetapi, sampai saat ini, dalam banyak Undang-
04445|Undang di luar KUHP , korporasi telah diterima sebagai subjek tindak
04446|pidana antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
04447|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
04448|e. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
04449|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang :
04450|
04451|Unsur  ini  merupakan  unsur  perbuatan  materiel  dari  pelaku
04452|perdagangan  orang.  Perbuatan  materiel  perdagangan  orang  ini
04453|mencakup: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
04454|pemindahan,  dan  penerimaan  seseorang.  Beberapa  perbuatan
04455|meteriel ini dapat diberikan keterangan sebagai berikut :
04456|1) “perekrutan”,  menurut  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang
04457|Nomor  21  Tahun  2007,  adalah  tindakan  yang  meliputi
04458|mengajak,  mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan
04459|seseorang  dari  keluarga  atau  komunitasnya.  Kata  rekrut
04460|berasal dari kata Inggris recruit yang artinya “mendapatkan”,
04461|sehingga perekrutan dapat dilihat sebagai tindakan (mengajak,
04462|mengumpulkan, membawa. Atau memisahkan seseorang dari
04463|keluarga  atau  komunitasnya)  dengan  maksud  untuk
04464|mendapatkan korban baru.
04465|2) “pengangkutan”, tidak diberikan batasan pengertiannya dalam
04466|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04467|PTPPO.  Dalam  hal  ini  arti  “pengangkutan”  dapat  ditelusuri
04468|pengertiannya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam
04469|ilmu  hukum  dikenal  sebagai  salah  satu  bentuk  penafsiran,
04470|yaitu  penafsiran  tata  bahasa  (grammatise  interpretatie)
04471|sebagaimana yang dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai,
04472|“menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti
04473|perkataan-perkataannya  menurut  adat  bahasa  yang  umum
04474|atau yang teknis”. Pengertian “pengangkutan” dapat ditemukan
04475|dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  yang  berarti  “usaha
04476|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang
04477|dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain”.  Dengan  demikian,
04478|sehubungan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang,
04479|perbuatan  pengangkutan  berarti  memindahkan  korban
04480|perdagangan  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain.  3)
04481|“penampungan” juga tidak diberikan batas pengertian dalam
04482|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04483|PTPPO,   oleh  karena  itu  artinya  dapat  dilihat  dalam
04484|penggunaan sehari-hari, di mana dalam Kamus Besar Bahasa
04485|Indonesia  untuk  kata  “tampung”  diberikan  arti  antara  lain
04486|sebagai  “menerima  dan  mengurus  (anak  yatim  piatu,  anak
04487|putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya)”.Dengan demikian,
04488|bukan pelaku sendiri yang melakukan perekrutan, melainkan
04489|
04490|pelaku hanya menerima korban perdagangan orang dari pihak
04491|lain.
04492|3) “pengiriman”  diberikan  batasan  pengertian  dalam  Pasal  1
04493|angka  10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04494|PTPPO, pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau
04495|melabuhkan  seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.
04496|Dengan pelaku yang melakukan perbuatan pengiriman korban
04497|perdagangan orang dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin
04498|saja  ia  bukan  orang  yang  melakukan  perekrutan,
04499|pengangkutan,  dan/atau  penampungan,  melainkan  semata-
04500|mata  melakukan  perbuatan  pengiriman,  yaitu  seperti
04501|membawa para korban perdagangan orang ke suatu tempat
04502|seperti pelabuhan laut, untuk dikirim ke tempat lain.
04503|4) “pemindahan” tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal
04504|1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
04505|oleh  karena  itu  artinya  dapat  ditelusuri  dalam  penggunaan
04506|sehari-hari,  antara  lain  mencarinya  dalam  Kamus  Besar
04507|Bahasa  Indonesia.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
04508|kata “pindah” diberi arti sebagai “beralih atau bertukar tempat”,
04509|sedangkan  “pemindahan”  berarti  “proses,  cara,  perbuatan
04510|memindahkan”. Dengan demikian, pelaku telah memindahkan
04511|para  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dari  satu
04512|tempat ke tempat lain, sekalipun tempat pemindahan itu bukan
04513|merupakan tujuan  akhir bagi para  korban tersebut. Dengan
04514|demikian, pelaku mungkin saja bukan orang yang melakukan
04515|perekrutan,  penampungan,  ataupun  pengiriman  (ke  tempat
04516|tujuan akhir), melainkan hanya memindahkan para korban dari
04517|suatu lokasi ke lokasi lain yang bukan merupakan tujuan akhir.
04518|5) “penerimaan” tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1
04519|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.
04520|Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap kata “terima”
04521|diberikan  arti  sebagai  “mendapat  (memperoleh)  sesuatu”.
04522|Dengan  demikian,  pelaku  munbgkin  saja  bukan  yang
04523|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampunan,
04524|pengiriman, dan/atau pemindahan, melainkan berada di pihak
04525|lain,  yaitu  sebagai  yang  menerima  pengiriman  para  korban
04526|perdagangan orang. Kata “seseorang” dalam unsur menunjuk
04527|pada  korban  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.
04528|
04529|Pengertian korban, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
04530|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO., adalah “seseorang
04531|yang  mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,
04532|ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana
04533|perdagangan orang”. Terkait dengan korban pada pasal ini, jika
04534|korbannya  adalah  Anak,  maka  menurut  Pasal  17  Undang-
04535|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  ancaman
04536|pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga).  Dengan  demikian  jika
04537|pidana dalam Pasal 2 adalah pidana penjara paling singkat 3
04538|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
04539|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
04540|rupiah). dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
04541|rupiah), akan menjadi pidana penjara paling singkat 4 tahun
04542|dan  paling  lama  20  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
04543|Rp.160.000.000,-  dan  paling  banyak  Rp.  900.000.000,-.
04544|Pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
04545|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  adalah  seseorang
04546|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
04547|yang masih dalam kandungan. Jadi, seseorang, baik laki-laki
04548|maupun perempuan, yang belum berusia 18 (delapan belas)
04549|tahun termasuk ke dalam pengertian Anak menurut Undang-
04550|Undang Perdagangan Orang.
04551|6) Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
04552|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
04553|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
04554|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat.  Unsur  ini
04555|merupakan  cara-cara  dalam  melakukan  perbuatan  materiel.
04556|Untuk  pengertian  istilah-istilah  ini,  tidak  dapat  digunakan
04557|keterangan  dalam  KUHP ,  sebab  dalam  Pasal  103  KUHP
04558|dikatakan ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII
04559|buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh
04560|ketentuan  perundang-undangan  lainnya  diancam  dengan
04561|pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ini
04562|berarti yang berlaku yang berlaku untuk undangundang di luar
04563|KUHP  hanyalah  Buku  I  Bab  I  sampai  dengan  BAB  VIII,
04564|sedangkan BAB IX yang berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang
04565|Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang” dan Buku II (Kejahatan)
04566|
04567|sert Buku III (Pelanggaran) tidak berlaku untuk undang-undang
04568|di luar KUHPi Sehubungan dengan itu pembentuk Undang-
04569|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO itu sendiri telah
04570|memberikan  penafsiran  telah  beberapa  dari  istilah  yang
04571|berkenaan  dengan  cara  melakukan  perbuatan  materiel
04572|tersebut.  Cara-cara  tersebut  diberikan  keterangan  sebagai
04573|berikut:
04574|a. “Ancaman kekerasan”, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-
04575|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  adalah
04576|“setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,
04577|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
04578|atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa
04579|takut  atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang”.
04580|Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dengan ancaman
04581|kekerasan berarti kekerasan itu sendiri belum dilaksanakan,
04582|melainkan baru ancaman. Kata “ancam”, menurut Kamus
04583|Besar  Bahasa  Indonesia”,  berarti  “menyatakan  maksud
04584|(niat,  rencana)  untuk  melakukan  sesuatu  yg  merugikan,
04585|menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”.
04586|Jadi,  yang  dilakukan  baru  pernyataan  maksud  (niat,
04587|rencana)  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,  simbol,  atau
04588|gerakan tubuh yang menimbulkan rasa takut.
04589|b. “Penggunaan  kekerasan”  berarti  kekerasan  itu  telah
04590|dilaksanakan.,  Pengertian  “kekerasan”,  menurut  Pasal  1
04591|angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
04592|PTPPO adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum,
04593|dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
04594|psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau
04595|menimbulkan  terampasnya  kemerdekaan  seseorang”.
04596|Contohnya, pelaku sebagai orang yang tidak berhak telah
04597|mengurung korban dalam suatu ruangan/
04598|c. “Penculikan”  tidak  diberikan  penjelasan  dalam  Undang-
04599|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Dalam hal
04600|ini  arti  penculikan  dapat  dicari  pengertiannya  dalam
04601|penggunaan bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara
04602|lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus
04603|Besar Bahasa Indonesia terhadap culik diberi arti, “mencuri
04604|atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (dibunuh,
04605|
04606|dijadikan sandera)”. Cara ini antara lain dengan melarikan
04607|korban di luar kehendak korban dengan maksud si pelaku
04608|untuk menjadikan korban sebagai objek dalam perdagangan
04609|orang.
04610|d. “Penyekapan”,  yang  tidak  diberikan  batasan  arti  dalam
04611|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
04612|sehingga  pengertiannya  perlu  dicari  dari  sumber  seperti
04613|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sebagai  penerapan
04614|penafsiran  tata  bahasa.  Menurut  Kamus  Besaer  Bahasa
04615|Indonesia  kata  “sekap”  berarti  “mengurung  (menutup,
04616|memingit)  di  kamar  dan  sebagainya”.  Dengan  demikian,
04617|perbuatan  penyekapan  ini  mirip  dengan  perbuatan
04618|penculikan.
04619|e. “Pemalsuan” juga tidak diberikan batasan pengertian dalam
04620|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04621|PTPPO, oleh karenanya dapat diberikan tafsiran yang luas
04622|dimana  pelaku  melakukan  perbutan  pemalsuan,  seperti
04623|pemalsuan  identitas  misalnya  pelaku  menyatakan  dirinya
04624|adalah  petugas  pencari  tenaga  kerja  yang  sah,  atau
04625|pemalsuan  keadaan,  misalnya  dengan  memberikan
04626|gambaran yang tidak benar mengenai rencana tempat kerja
04627|korban. Unsur pemalsuan dapat ditelusuri melalui Pasal 263
04628|KUHP  yang  melarang  setiap  perbuatan  membuat  surat
04629|palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan
04630|sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
04631|diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan
04632|maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
04633|surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
04634|f. “Penipuan” juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal
04635|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO,
04636|sehingga dapat dilakukan penafsiran tata bahasa. Menurut
04637|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “tipu”  berarti  “perbuatan
04638|atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan
04639|maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari
04640|untung”.  Dengan  demikian,  perbuatan  penipuan  ini  mirip
04641|dengan  perbuatan  pemalsuan  (identitas  atau  keadaan).
04642|Unsur  penipuan  juga  diatur  oleh  Pasal  378  KUHP  yang
04643|memberikan  makna  penipuan  sebagai  setiap  perbuatan
04644|
04645|yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
04646|orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
04647|palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
04648|rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk
04649|menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya
04650|memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.
04651|g. “Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: juga tidak
04652|diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang
04653|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. “Penyalahgunaan
04654|kekuasaan”  merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  luas
04655|seperti misalnya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan
04656|yang  menyalahgunakan  kekuasaan,  contohnya  pelaku
04657|memanfaatkan pejabat desa untuk mempengaruhi korban
04658|dan  orang  tua/wali  korban.  Sedangkan  “posisi  rentan”