01125|berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;
01126|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat
01127|(1) Jo Pasal 76C Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahu n 2014
01128|Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
01129|
01130|Perlindungan Anak Jo Pasal 20 huruf c Undang -Undang Republik Indonesia
01131|Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, telah
01132|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan  terbukti secara sah dan
01133|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01134|dakwaan alternatif PERTAMA penuntut umum;
01135|Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaaanya Advokat para anak
01136|memohon kepada Majelis Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili p erkara
01137|ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :
01138|1. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap para anak;
01139|2. Menyatakan Anak I, ANAK II dan Anak III dikembalikan kepada orangtuanya
01140|masing-masing untuk dilakukan pembinaan;
01141|3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
01142|Atau :
01143|Apabila Yang Mulia Majelis Hakim  Anak yang memeriksa dan mengadili
01144|perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang
01145|seadil-adilnya (ex aequo et bono).
01146|
01147| Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan
01148|khususnya dalam perkara yang melibatkan anak baik sebag ai pelaku maupun
01149|sebagai korban, Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu
01150|adanya keseimbangan antara syarat -syarat yang ditentukan oleh sebuah
01151|undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan pihak yang tersangkut
01152|atau berkaitan dengan perkar a yang diantaranya, kepentingan masyarakat,
01153|kepentingan Para Anak, dan kepentingan korban;
01154| Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk
01155|menjamin dan melindungi hak Anak. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi
01156|kepentingan pihak korban atau  kepentingan masyarakat saja tetapi juga
01157|merupakan kepentingan Para Anak. Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah
01158|untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang
01159|baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban
01160|Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi sudah seharusnya diperhitungkan
01161|pula pada saat penjatuhan pidana oleh Hakim;
01162| Menimbang, bahwa asas kepentingan t erbaik bagi anak merupakan
01163|salah satu prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang diakomodasi
01164|dalam UU 23/2002. Penjelasan Pasal 2 UU 23/2002 menjelaskan kepentingan
01165|terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang
01166|dilakukan o leh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif
01167|
01168|maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
01169|Untuk itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting sebagai
01170|pedoman hakim dalam memutus perkara anak
01171|Menimbang, bahwa. Salah satu prinsip dalam perlindungan anak selain
01172|prinsip non-diskriminasi, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak,
01173|serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, adalah prinsip kepentingan
01174|yang terbaik bagi anak [vide Pasa l 2 UU 23/2002]. Prinsip ini menjelaskan
01175|bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik
01176|bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian,
01177|kepentingan terbaik bagi anak dapat dimaknai sebagai prinsip yang mendasari
01178|dilakukannya perlindungan anak, sehingga perlindungan anak tersebut haruslah
01179|dilaksanakan demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini,
01180|tolok ukur terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka anak harus
01181|mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, me meroleh pendidikan yang
01182|layak guna pengembangan diri, melaksanakan ibadah menurut agamanya,
01183|memeroleh pelayanan kesehatan, dapat berinteraksi sosial, dan mendapat
01184|perlakuan secara manusiawi, serta mendapatkan pemenuhan kebutuhan asih,
01185|asah, dan asuh.
01186|Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan hakim  dalam menjatuhkan
01187|putusan dalam perkara anak  adalah pidana tersebut diancam dengan pidana
01188|penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana
01189|serta mempertimbangkan hasil pene litian pembimbi ng kemasyarakatan
01190|(BAPAS), pertimbangan lainnya terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri
01191|apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat
01192|atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa
01193|atau mo dus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si
01194|pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau
01195|mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana
01196|tersebut.dan yang paling utama dasar pertimbang an Hakim dalam menjatuhkan
01197|putusan perkara anak  adalah demi kepentingan anak itu sendiri. Prinsip
01198|kepentingan terbaik bagi anak ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA “Dalam
01199|semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga -lembaga
01200|kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga
01201|pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak
01202|harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua
01203|penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimban gan-pertimbangan dalam
01204|pengembalian keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran
01205|
01206|orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang
01207|menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran
01208|kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan
01209|menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan
01210|anak. Hak anak harus dilindungi, karena anak sebagai sebuah pribadi yang
01211|sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak
01212|berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan
01213|sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku
01214|seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang
01215|tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam
01216|perkembanganya. Apabila pidana dijatuhkan terhadap anak tersebut tidak
01217|semata-mata untuk menghukum, akan tetapi harus dilihat juga jenis tindak
01218|pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong berat atau t idak dan
01219|diancam dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana;
01220|Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan Putusan hakim
01221|mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing
01222|kemasyarakatan serta demi kepentingan anak itu sendiri.
01223|Menimbang, bahwa rekomendasi dari hasil sid ang Tim Pengamat
01224|Pemasyarakatan Bapas kelas II Bandung merekomendasikan agar perkara
01225|Para anak di selesaikan melalui upaya DIVERSI dengan atau tanpa ganti
01226|kerugian dan pembinaan klien di kembalikan kepada orang tuanya;
01227|Menimbang, bahwa sejak proses perkara ini para ANAK I, ANAK II dan
01228|Anak III, sudah dititipkan di LPKS Bahtera;
01229|Menimbang, bahwa Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga
01230|memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis, seperti hak anak untuk tumbuh
01231|dan berkembang dalam lingkungan keluarga, potensi pembinaan di luar
01232|lembaga pemasyarakatan, serta rekomendasi Pem bimbing Kemasyarakatan
01233|yang menilai anak masih dapat dibina dengan baik di bawah pengawasan orang
01234|tua. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 huruf b UU SPPA yang memberikan opsi
01235|kepada hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua sebagai bentuk
01236|sanksi non-penjara.
01237|Menimbang, bahwa Aspek filosofis berkaitan dengan nilai -nilai keadilan,
01238|kemanusiaan, dan tujuan hukum pidana anak. Filosofi peradilan anak
01239|menempatkan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap
01240|perkembangan dan harus mendapatkan perlakuan khusu s agar tidak
01241|mengalami kerugian jangka panjang akibat proses hukum. Putusan
01242|pengembalian anak kepada orang tua mencerminkan filosofi bahwa hukuman
01243|
01244|pidana bukanlah satu -satunya solusi, melainkan pembinaan dan pemulihan
01245|dalam lingkungan keluarga lebih utama.  Hal ini sejalan dengan tujuan hukum
01246|pidana anak yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengupayakan
01247|rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang
01248|secara optimal.
01249|Menimbang, bahwa sejak perkara ini dalam proses hukum,  Para Anak
01250|sudah dititipkan di LPKS Bahtera  sehingga para anak sudah menerima
01251|pembinaan di LPKS Bahtera selama proses perkara ini berjalan;
01252|Menimbang, bahwa Aspek sosiologis menyoroti kondisi sosial, psikologis,
01253|dan lingkungan keluarga anak sebagai faktor penting da lam pertimbangan
01254|hakim. Hakim harus menilai apakah lingkungan keluarga mampu memberikan
01255|pembinaan dan pengawasan yang memadai sehingga anak dapat diperbaiki
01256|tanpa harus menjalani pidana penjara.
01257|Menimbang, bahwa  Setelah Hakim mempertimbangkan secara
01258|mendalam mengkaji pertimbangan multidimensi baik dari aspek yuridis, filosofis,
01259|maupun sosiologis, hakim akhirnya memutuskan untuk mengembalikan para
01260|anak kepada orang tua masing -masing, Putusan ini  didasarkan pada
01261|pertimbangan bahwa pembinaan anak lebih efektif dilakukan dalam lingkungan
01262|keluarga, serta untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan
01263|psikologis dan sosial anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa para anak
01264|masih berpotensi untu k dibina dan belum pernah melakukan tindak pidana
01265|sebelumnya;
01266|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek maka
01267|Hakim berkeyakinan akan lebih efektif dan mendidik apabila para anak
01268|dipulangkan kepada orang tua atau wali demi untuk mendapat bimbing an,
01269|pembinaan dan pendidikan yang lebih layak tentunya dengan pengawasan yang
01270|lebih ketat dari orang tua tersebut agar anaknya tidak mengulangi tindak pidana;
01271|Menimbang, bahwa hal ini dengan melihat pula akan:
01272|1. dari usia para anak.
01273|2. Kesepakatan kedua belah pihak sudah saling memaafkan di depan
01274|persidangan meskipun anak korban tetap meminta agar proses
01275|hukum tetap berlanjut;
01276|3. Berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).
01277|4. Sifat dari tindak pidana itu sendiri tergolong berat atau tidak.
01278|5. Cara para anak tersebut melakukan kejahatan termasuk dalam
01279|kenakalan atau modus.
01280|
01281|6. Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman dibawah 7 (tujuh)
01282|tahun.
01283|7. Sudah berapa kali para anak tersebut melakukan tindak pidana
01284|termasuk pengulangan tindak pidana atau tidak.
01285|8. Dilihat dari latar belakang keluarga anak itu sendiri.
01286|9. Demi kepentingan anak itu sendiri.
01287|
01288|Menimbang, bahwa Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01289|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi acuan utama.
01290|Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus
01291|mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik ba gi anak
01292|(best interest of the child). Selain itu, Pasal 71 huruf b UU SPPA memberikan
01293|kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pengembalian anak
01294|kepada orang tua sebagai bentuk pembinaan non -pidana agar putusan tidak
01295|hanya bersifat represif, tetap i juga mengedepankan aspek perlindungan dan
01296|rehabilitasi serta mengkolaborasikan pula  pertimbangan kemanusiaan dan
01297|sosial.
01298|Menimbang, bahwa hakim memperhatikan hasil penelitian
01299|kemasyarakatan (Litmas) yang menunjukkan bahwa  para anak masih memiliki
01300|potensi untuk dibina di bawah pengawasan orang tua.  Aspek ini juga mencakup
01301|pertimbangan dampak sosial dari pemidanaan terhadap anak, seperti stigma
01302|sosial dan gangguan psikologis yang dapat menghambat perkembangan anak.
01303|Menimbang, bahwa Teori keadilan restoratif  juga menjadi landasan
01304|penting dalam putusan ini. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem
01305|peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung
01306|jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak
01307|pidana. Dala m konteks anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan
01308|restorative di implementasikan melalui berbagai alternatif penyelesaian perkara,
01309|seperti diversi dan pengembalian anak kepada orang tua. UU SPPA secara
01310|eksplisit mengatur keadilan restoratif sebagai pri nsip utama, sebagaimana
01311|tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 71 huruf b, yang memberikan hakim
01312|kewenangan untuk memutuskan pengembalian anak kepada orang tua sebagai
01313|salah satu bentuk sanksi non-penjara.
01314|Menimbang, bahwa hakim juga menilai bahwa para anak dapat dimintai
01315|pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini karena selama proses
01316|persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana
01317|(strafuitsluitingsgronden), baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
01318|
01319|Secara khusus, hakim mempertimbangkan bahwa para anak tidak berada
01320|dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit
01321|jiwa (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud
01322|dalam Pasal 44 KUHP. Pemeriksaan terhadap k ondisi kejiwaan anak
01323|menunjukkan bahwa keduanya dalam keadaan sehat dan mampu memahami
01324|perbuatan yang dilakukan. selain itu, hakim juga melihat bahwa para anak tidak
01325|berada dalam keadaan terpaksa (overmacht) sebagaimana diatur dalam Pasal
01326|48 KUHP, baik kare na pengaruh daya paksa dari orang lain maupun keadaan
01327|tertentu yang bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan.
01328|Selama proses persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya
01329|tekanan, ancaman, atau paksaan yang menyebabkan para anak melakukan
01330|tindak pidana tersebut. Dengan demikian, faktor -faktor yang dapat
01331|menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana tidak terbukti
01332|dalam perkara ini. tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat
01333|membebaskan para anak dari pert anggungjawaban pidana. Oleh karena itu,
01334|para anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan
01335|tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam
01336|menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan
01337|anak dan k epentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang -
01338|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
01339|Menimbang, bahwa dalam pembaruan KUHP dan KUHAP yang secara
01340|otomatis tidak sekadar menghadirkan perubahan norma, tetapi juga mengg eser
01341|orientasi pemidanaan dari semata -mata penghukuman menuju reintegrasi
01342|sosial. “Tujuan pemidanaan kini tidak lagi hanya sebagai sarana pembalasan
01343|(retributive), melainkan berorientasi pada reintegrasi sosial. Hukum harus
01344|mampu memulihkan dan mengembalikan terpidana agar dapat diterima kembali
01345|dan memberikan manfaat bagi masyarakat,”
01346|Menimbang, bahwa s elain itu, hakim juga memperhatikan keadaan -
01347|keadaan yang meringankan bagi para anak, seperti usia yang masih sangat
01348|muda, belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, adanya penyesalan dan
01349|permohonan maaf dari anak, serta dukungan dan komitmen orang tua untuk
01350|melakukan pembinaan di lingkungan keluarga. Dengan memperhatikan seluruh
01351|aspek tersebut, hakim menilai bahwa pengembalian anak kepada orang tua
01352|merupakan tindakan yang paling tepat dan proporsional, karena tetap
01353|memenuhi rasa keadilan di masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi
01354|anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di bawah pengawasan
01355|keluarga.
01356|
01357|Menimbang, bahwa Dasar hukum penjatuhan t indakan pengembalian
01358|kepada orang tua/wali dalam perkara anak diatur secara khusus dalam Pasal
01359|71 huruf a  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01360|Pidana Anak (SPPA) dan Pasal 113 ayat (1) huruf a KUHP.
01361|Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, penjatuhan tindakan
01362|(bukan pidana penjara) ini didasarkan pada pertimbangan berikut:
01363|- Hakim dapat mengenakan sanksi tindakan sebagai pengganti
01364|pidana pokok (bagi Anak yang berkonflik dengan hukum) apabila
01365|terbukti melakukan tindak pidana.
01366|- Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan pembinaan,
01367|pengawasan, dan pendidikan anak kembali kepada orang tua atau
01368|wali.
01369|- Ketentuan teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam
01370|Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022  tentang
01371|Pelaksanaan Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di
01372|mana pelaksanaannya akan diawasi dan dibimbing oleh
01373|Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).
01374|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01375|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01376|- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih;
01377|- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru
01378|Adalah baju yang di pakai korban anak maka untuk menghindari trauma dengan
01379|mengingat akan kejadian tersebut Hakim menetapkan agar barang bukti
01380|tersebut di rampas untuk di musnahkan;
01381|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Para
01382|Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
01383|dan yang meringankan Para Anak;
01384|Keadaan yang memberatkan:
01385|- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit;
01386|Keadaan yang meringankan:
01387|- Di Persidangan Para anak telah memohon maaf kepada anak korban dan
01388|orang tua anak korban,  atas permintaan maaf para anak tersebut,anak
01389|korban dan orang tuanya me maafkan perbuatan para anak korban akan
01390|tetapi meminta agar proses hukum tetap berlanjut;
01391|- Para Anak belum pernah dihukum;
01392|- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
01393|
01394|- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
01395|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka
01396|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01397|Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang -Undang
01398|Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -
01399|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 20 huruf c
01400|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Te ntang Kitab
01401|Undang-Undang Hukum Pidana , Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pasal 70
01402|ayat 1 huruf a dan Pasal 82 ayat (1) Undang -Undang No 11 Tahun 2012,
01403|Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 serta peraturan perundang -
01404|undangan lain yang bersangkutan;
01405|
01406|MENGADILI:
01407|1. Menyatakan ANAK I, ANAK II dan Anak III telah terbukti secara sah dan
01408|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama -sama
01409|dengan sengaja  melakukan Kekerasan terhadap Anak ” sebagaimana
01410|diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang -
01411|Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
01412|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo
01413|Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
01414|Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan
01415|pertama Jaksa Penuntut Umum;
01416|2. Menjatuhkan Tindakan kepada ANAK I , ANAK II  dan Anak III  berupa
01417|Pengembalian Kepada Orang Tua masing-masing;
01418|3. Memerintahkan agar anak diserahkan Kembali kepada oran g tuanya
01419|masing-masing setelah putusan ini diucapkan;
01420|4. Memerintahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk
01421|memberikan pendampingan dan pembimbingan terhadap ANAK I, ANAK II
01422|dan Anak III untuk jangka waktu 3 bulan terhitung sejak anak di kembalikan
01423|kepada orang tuanya masing-masing;
01424|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01425|- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih;
01426|- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
01427|Dirampas untuk di musnahkan;
01428|6. Membebankan biaya perkara kepada orang tua para anak masing -masing
01429|sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).
01430|
01431|Rabu
01432|
01433|20 Mei 2026
01434|
01435|2026
01436|
01437|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, oleh Vici
01438|Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
01439|Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01440|
01441|Iman Supriatman, S.Mn., S.H.
01442|
01443|Panitera Pengganti, Hakim,
01444|
01445| Ttd.       Ttd.
01446|
01447|Iman Supriatman, S.Mn., S.H. Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.