00760|mengarahkan  vaginanya  ke  arah  penis  Anak,  kemudian  Anak  Korban
00761|mengoyangkan badannya naik turun di atas badan Anak sekitar 5 (lima) menit,
00762|hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas celana milik Anak yang tidak
00763|terpakai;
00764|Menimbang,  bahwa  pada  saat  melakukan  hubungan  badan  tersebut,
00765|Anak  dan  Anak  Korban  hanya  melepaskan  pakaian  bagian  bawah  berupa
00766|celana dan celana dalam. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak
00767|Saksi Rini Aini yang menerangkan bahwa di dalam video rekaman terlihat Anak
00768|dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan, dimana Anak dan Anak
00769|Korban  terlihat saling  memasukkan  alat kelaminnya  satu  sama  lain  dengan
00770|posisi Anak Korban yang berada di atas Anak;
00771|Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit
00772|Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor  445/424/X/RM/2025 tanggal
00773|14 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri,
00774|Sp.OG  pada  hasil  pemeriksaannya  ditemukan  pada  Anak  Korban  berupa:
00775|Tampak luka robek pada selaput darah arah jam satu, enam, tujuh, Sembilan
00776|sampai  ke  dasar  tidak  tampak  kemerahan,  kemungkinan  luka  lama,
00777|kemungkinan disebabkan benda tumpul;
00778|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan hasil
00779|Visum et Repertum  tersebut didapatkan kesesuaian sehingga Majelis Hakim
00780|berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan
00781|Anak  Korban  karena  alat  kelamin  Anak  (penis)  telah  masuk  ke  dalam  alat
00782|Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00783|
00784|kelamin Anak Korban (vagina) hingga Anak mengeluarkan air mani/ sperma.
00785|Oleh karena itu frasa melakukan persetubuhan dengannya dalam unsur ini telah
00786|terpenuhi; 
00787|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00788|mempertimbangkan  "apakah  korban  masih  tergolong  dalam  usia  anak
00789|sebagaimana  yangdisyaratkan  dalam  Undang-undang  Nomor  35  tahun
00790|2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002
00791|tentang Perlindungan Anak?"; 
00792|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
00793|Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
00794|Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah
00795|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
00796|masih dalam kandungan; 
00797|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00798|persidangan,  diperoleh  fakta  bahwa  usia  Anak  korban  saat  peristiwa
00799|persetubuhan tersebut terjadi di tahun 2024 yakni berusia 13 (tiga belas) tahun,
00800|fakta tersebut didukung dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tertanggal
00801|25  Februari  2025, bahwa  Anak  Korban  atas nama  Anak Korban lahir  pada
00802|tanggal 20 September 2010; 
00803|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
00804|berkesimpulan bahwa usia Anak Korban saat kejadian masih termasuk dalam
00805|kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang
00806|-  Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-  undang
00807|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian
00808|frasa anak dalam unsur terpenuhi; 
00809|Menimbang,  bahwa  yang  terakhir  Majelis  Hakim  akan
00810|mempertimbangkan"apakah  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Anak
00811|secara sengaja?; 
00812|Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja bermakna adanya kehendak
00813|dan pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana; 
00814|Menimbang, bahwa perbuatan Anak membujuk Anak Korban melakukan
00815|persetubuhan dengannya pada mulanya tergambar dari kehendak Anak yang
00816|mengajak Anak Korban untuk bertemu pada malam hari di rumah bibi Anak.
00817|Setibanya Anak Korban di rumah bibi Anak, Anak langsung mengajak Anak
00818|Korban untuk masuk dan mengobrol di dalam kamar tanpa izin terlebih dahulu
00819|kepada  bibi  Anak  hingga  akhirnya  Anak  mengajak  Anak  Korban  untuk
00820|melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-istri;
00821|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00822|persidangan, Anak dan Anak Korban tidak hanya melakukan hubungan badan
00823|Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00824|
00825|saja, tetapi juga merekam perbuatan tersebut dengan menggunakan telepon
00826|genggam milik Anak Korban. Adanya perbuatan merekam tersebut secara tidak
00827|langsung menunjukan bahwa adanya kesadaran/kehendak pada diri Anak dan
00828|Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut;
00829|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, Anak
00830|menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang
00831|keliru. Anak menyatakan  bahwa  dirinya  terpengaruh  oleh  lingkungan sekitar
00832|serta kebiasaan menonton tayangan pornografi, sehingga menimbulkan rasa
00833|ingin tahu dan dorongan untuk mencoba perbuatan tersebut. Dengan demikian,
00834|Majelis Hakim berkesimpulan  bahwa dalam diri Anak terdapat kehendak dan
00835|kesadaran untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, serta Anak
00836|mengetahui akibat hukum dan akibat lainnya dari perbutannya tersebut. Oleh
00837|karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa frasa dengan sengaja dalam unsur
00838|telah terpenuhi;
00839|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00840|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja membujuk Anak
00841|melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi; 
00842|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)
00843|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00844|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00845|Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
00846|2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  telah  terpenuhi,
00847|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00848|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00849|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00850|menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00851|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu
00852|bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
00853|Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan
00854|permohonan yang pada pokoknya  Anak mengaku bersalah, menyesal, serta
00855|berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon Majelis
00856|Hakim  menjatuhkan  hukumannya  yang  seringan-ringannya  terhadap  Anak
00857|berupa pidana pelayanan masyarakat di Masjid sesuai dengan laporan litmas
00858|karena  Anak  berniat  untuk  melanjutkan  pendidikannya.  Maka  apa  yang
00859|disampaikan oleh Anak dan Penasihat Hukukmnya dalam permohonan tersebut
00860|akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk
00861|menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak; 
00862|Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib
00863|mempertimbangkan  terlebih  dahulu  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari
00864|Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00865|
00866|Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-
00867|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
00868|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  didengar  Laporan  Hasil
00869|Penelitian Kemasyarakatan Nomor 152/I.C/X/2025 Tertanggal 4 November 2025
00870|yang  memberikan  rekomendasi  pada  pokoknya  sebagai  berikut;
00871|Sesuai dengan Analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil sidang
00872|Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu
00873|pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 maka apabila dalam masalah ini
00874|klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien dapat
00875|diberikan,  pidana  dengan  syarat,  pelayanan  masyarakat  berupa  kebersihan
00876|masjid setempat dan dan kewajiban mengikuti pendidikan formal sebagaimana
00877|dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 82 ayat (1) huruf a
00878|dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00879|Anak dengan pertimbangan:
00880|1. Klien anak masih sekolah;
00881|2. Terhadap  permasalahan  ini  tidak  dapat  diupayakan  diversi  dengan
00882|pertimbangan:
00883|a. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien adalah Pencabulan,
00884|Pasal 81 UU RI No. 17 Tahun 2016;
00885|b. Klien belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
00886|3. Korban mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
00887|4. Pembimbing  Kemasyarakatan  berharap  Hakim  dapat  memberikan
00888|keringanan dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan:
00889|a. Orang tua klien/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengurus klien
00890|kembali mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan klien;
00891|b. Klien  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00892|perbuatan  serupa  atau  perbuatan  lain  yang  melanggar  hukum
00893|kedepannya;
00894|Menimbang,  bahwa  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  tidak
00895|menganut  keadilan  punitif  yang  melandasi  pemahaman  bahwa  kejahatan
00896|sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman
00897|pada  pelaku,  sehingga  menjadikan  pidana  penjara  sebagai  upaya  terakhir
00898|dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Majelis Hakim sebelum
00899|menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  yang
00900|berkaitan  dengan  kondisi  kepribadian  dan  lingkungan  Anak,  riwayat  tindak
00901|pidana Anak, hak-hak Anak; 
00902|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  kondisi  kepribadian  dan
00903|lingkungan  Anak,  Majelis  Hakim  perlu  memperhatikan  usia  Anak  ketika
00904|melakukan persetubuhan tersebut, yakni Anak berusia 13 (tiga belas) tahun,
00905|yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis
00906|Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00907|
00908|identitas  dan  kebingungan  peran,  sehingga  Anak  merasa  percaya  diri  dan
00909|memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta
00910|pembinaan;
00911|Menimbang,  bahwa  Anak  dalam  mengambil  keputusan  diantaranya
00912|dipengaruhi oleh dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil
00913|resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan
00914|terhadap  perubahan  suasana  hati  akibat  ketidakstabilan  hormon.  Oleh
00915|karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dan laporan
00916|hasil  penelitian  kemasyarakatan,  bahwa  latar  belakang  Anak  melakukan
00917|persetubuhan tersebut yakni karena Anak sering menonton video porno dan
00918|kurangnya pengawasan dari keluarga Anak;
00919|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  riwayat  tindak  pidana  yang
00920|dilakukan  Anak,  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  Anak  belum  pernah
00921|melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;
00922| Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dengan  mempertimbangkan  hasil
00923|perdamaian antara keluarga Anak yakni bibi Anak dengan ayah kandung Anak
00924|Korban tertanggal 29 Oktober 2025, yang pada pokoknya Kesepakatan tersebut
00925|memuat:
00926|1. Bahwa para pihak telah bersepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;
00927|2. Bahwa para pihak telah sepakat tidak saling menuntut terhadap perkara
00928|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
00929|3. Bahwa  antara  para  pihak  sepakat  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat
00930|perbuatan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
00931|4. Bahwa para pihak telah sepakat untuk saling memaafkan dengan penuh
00932|kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
00933|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00934|tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara
00935|selama 10 (sepuluh) bulan  dan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan di
00936|bengkel  Firdaus  Manna,   terhadap  hal  ini  Majelis  Hakim  tidak  sependapat
00937|dengan  alasan  pidana  penjara  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  prinsip
00938|kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  terlebih  lagi telah  terjadi  perdamaian  antara
00939|keluarga  Anak  dan  keluarga  Anak  Korban,  baik  yang  disampaikan  secara
00940|langsung di persidangan dan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;
00941|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak berpotensi
00942|menghambat proses pendidikan, menimbulkan stigma sosial, serta berdampak
00943|negatif terhadap perkembangan psikologis Anak, sehingga tidak sejalan dengan
00944|tujuan pemidanaan Anak yang lebih mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi
00945|daripada pembalasan;
00946|Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00947|
00948|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak
00949|(the  best  interest  of  the  child ) sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang
00950|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mewajibkan
00951|setiap proses peradilan menjadikan masa depan Anak sebagai pertimbangan
00952|utama,  termasuk  menjamin  keberlanjutan  pendidikan  dan  pembinaan  Anak.
00953|Oleh karena itu, dengan memperhatikan status Anak yang sampai saat ini masih
00954|berstatus aktif sebagai seorang pelajar di SMAN xxx Bengkulu Selatan, Majelis
00955|Hakim memandang terhadap Anak lebih tepat untuk menjatuhkan sanksi yang
00956|bersifat edukatif dan pembinaan, agar Anak tetap dapat melanjutkan pendidikan
00957|serta memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
00958|Menimbang, bahwa dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan
00959|keterangan  bibi  Anak  diperoleh  fakta  bahwa  keluarga  Anak  sangat
00960|menyayangkan  Anak  terlibat  dalam  tindak  pidana.  sehingga  diharapkan
00961|permasalahan hukum yang dihadapi Anak dapat segera selesai, Anak berubah
00962|menjadi lebih baik, serta dapat melanjutkan pendidikannya; 
00963|Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan
00964|Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Harian Masjid Al-Muhajirin yang
00965|menerangkan  bahwa  pengurus  Masjid  telah  menerima  Anak  untuk  menjadi
00966|petugas kebersihan di Masjid xxxx;
00967|Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman penjara dalam perkara Anak
00968|merupakan upaya terakhir bagi Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 71 ayat
00969|(1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  yang  mempunyai  pendekatan
00970|penjara sebagai ultimum remedium (upaya terakhir); 
00971|Menimbang,  berdasarkan  pertimbang-pertimbangan  di  atas,  pada
00972|dasarnya  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  perlu  adanya  pembinaan,
00973|pengawasan,  dan  pembimbingan  dalam  menanamkan  nilai-nilai  dan  norma-
00974|norma  yang  tumbuh  di  dalam  masyarakat,  sehingga  perbuatan  jahat  yang
00975|pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat.
00976|Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan
00977|supaya  Anak  tidak  mengulangi  perbuatannya,  serta  dengan  memperhatikan
00978|pertimbangan-pertimbangan  sebelumnya,  Majelis  Hakim  sependapat  dengan
00979|rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa pidana
00980|yang paling tepat untuk Anak adalah pidana dengan syarat berupa pelayanan
00981|masyarakat  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  b  ke-2
00982|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; 
00983|Menimbang, bahwa  oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat
00984|berupa pelayanan masyarakat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (2)
00985|Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  Majelis  Hakim  harus  menetapkan
00986|syarat umum dan syarat khusus yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; 
00987|Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00988|
00989|Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-
00990|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00991|menyebutkan  bahwa  jika  Anak  tidak  memenuhi  seluruh  atau  sebagian
00992|kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang
00993|sah,  pejabat  pembina  dapat  mengusulkan  kepada  hakim  pengawas  untuk
00994|memerintahkan  Anak  tersebut mengulangi  seluruh  atau  sebagian  pelayanan
00995|masyarakat yang dikenakan terhadapnya; 
00996|Menimbang,  bahwa  selama  Anak  menjalani  pidana  pelayanan
00997|masyarakat  diperlukan  adanya  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Anak
00998|agar  Anak  menempati  persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  dan
00999|pembinaan terhadap Anak dilakukan dengan cara melaksanakan wajib lapor
01000|kepada  Penuntut  Umum  dan  melakukan  bimbingan  atau  konseling  kepada
01001|Pembimbing Kemasyarakatan yang mana masing-masing dapat dilaksanakan
01002|secara langsung maupun secara elektronik. Adapun hal tersebut sebagai bentuk
01003|pencegahan agar Anak tidak kembali melakukan perbuatan yang sama dan
01004|Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik; 
01005|Menimbang,  bahwa  Anak  dijatuhi  pidana  dengan  syarat  berupa
01006|pelayanan masyarakat bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan
01007|yang  dilakukan  ataupun  pemberian  hukuman  pada  Anak,  akan  tetapi
01008|menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu dengan adanya
01009|pengawasan  dari  Penuntut  umum  serta  pembinaan  dari  pembimbing
01010|kemasyarakatan diharapkan Anak dapat meningkatkan kepedulian Anak pada
01011|kegiatan  masyarakat  secara  positif,  memperoleh  pembinaan  kemampuan
01012|interaksi sosial, perilaku, dan karakter, serta mampu menghargai diri sendiri,
01013|orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum; 
01014|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  sebagaimana
01015|disebutkan  dalam  amar  putusan  ini,  Majelis  Hakim  berkeyakinan  telah
01016|mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah
01017|dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta berorientasi
01018|terhadap keadilan restoratif; 
01019|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat
01020|berupa  pelayanan  masyarakat  dan  terhadap  diri  Anak  tidak  dikenakan
01021|penangkapan dan penahanan, maka terhadap Anak tidak perlu untuk ditetapkan
01022|agar dibebaskan dari tahanan; 
01023|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01024|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01025|Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 
01026|- 1 (satu) unit  handphone merek oppo a16 warna silver dalam keadaan
01027|rusak;
01028|Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
01029|
01030|- 1 (satu) lembar sweater warna putih;
01031|- 1 (satu) lembar celana rok warna putih;
01032|- 1 (satu) lembar BH warna putih biru; 
01033|- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
01034|- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu;
01035|Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik Anak Korban
01036|yang dipakai saat kejadian tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan
01037|barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik barang bukti tersebut
01038|yakni Anak Korban;
01039|- 1 (satu) unit  flashdisk  yang berisikan 1 (satu) buah video persetubuhan
01040|antara anak korban dan Anak;
01041|Oleh karena barang bukti di atas berisi video rekaman yang menampilan Anak
01042|dan  Anak  Korban  sedang  melakukan  persetubuhan,  maka  Majelis  Hakim