01337|sendiri, maka orang pemutus terakhir yg meloloskan itulah orang yang harus
01338|bertanggung  jawab,  dengan  catatan  memang  telah  diketahui  jika  tidak
01339|memenuhi  persyaratan  tetapi  tetap  di  loloskan,  misalnya  merubah  tahun
01340|kelahiran atau menerima suatu imbalan, maka jelas terdapat mens rea atau
01341|sikap  batin  jahat  yang  artinya  bisa  saja  seluruh  pelaku  bersama-sama
01342|memiliki niat jahat dan bisa saja satu orang saja yang berniat jahat dan
01343|memutuskan;
01344|
01345|- Bahwa jika pelaku pidana berjumlah lebih dari satu orang, tetapi pelaku
01346|yang  disangkakan  hanya  sendiri,  maka  hal  tersebut  tetap  saja  tidak
01347|menyebabkan batalnya dakwaan dan pelaku yang diajukan sendiri itu tetap
01348|dapat dihukum pidana. Namun, tetap saja bahwa perlu ditemukan dalam
01349|suatu tindak pidana tersebut apakah ada 2 alat bukti yang menunjukkan dan
01350|membuktikan  kesalahannya  serta  dapat  meyakinkan  hakim  yang
01351|menyatakan Terdakwa tersebut melakukan tindakan yang memenuhi semua
01352|unsur;
01353|- Bahwa jika memang terdapat banyak pelaku tetapi kemudian hanya
01354|dihadirkan satu pelaku dan tidak dijunctokan Pasal 55 KUHP, maka dalam
01355|pertimbangan hakim dapat dituliskan “Terdakwa bersama yang lainnya dapat
01356|diproses dalam berkas persidangan yang lainnya”, sehingga meskipun tidak
01357|dijunctokan  Pasal  55  KUHP  tidak  akan  membatalkan  dakwaan  selama
01358|Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana tersebut berdasarkan 2 alat
01359|bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa pelaku tidak bertindak sendirian;
01360|- Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 3 (tiga)
01361|tujuan  utama,  yaitu:  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfatan
01362|hukum.  Didalam  pelaksanaannya  akan  selalu  ada  perdebatan,  seperti
01363|misalnya jika memilih keadilan, maka semua orang dipidana sesuai dengan
01364|perbuatannya, tetapi dari segi kewajaran hukum tentu tidak bisa seperti itu,
01365|jika  ada  orang  mencuri  becak  dan  orang  mencuri  mobil,  tentu  berbeda
01366|kualitas kriminalnya. Bahwa hukum telah menentukan ketika terjadi suatu
01367|perdebatan seperti itu, maka tujuan hukum adalah keadilan hukum bukan
01368|kepastian hukum. Bahwa demi keadilan hukum, seseorang dapat dilepaskan
01369|dari suatu kesalahan, sehingga tujuan akhir dalam perkara tersebut adalah
01370|keadilan. Oleh karena itu, setiap kasus dapat berbeda hasil putusannya;
01371|- Bahwa  roh utama atau tujuan utama sistem peradilan pidana adalah
01372|keadilan  hukum.  Sehingga,  jika  hal  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan,
01373|maka  Hakim  berdasarkan  keyakinannya  dalam  konteks  keadilan  dapat
01374|memutuskan jika pelaku tersebut tidak dapat dituntut pertanggungjawaban
01375|sendiri.  Namun,  dalam  konteks  kepastian  hukum,  apabila  seseorang
01376|melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, kemudian
01377|orang  lain  tersebut  tidak  dipidana,  maka  tidak  menghapuskan  perbuatan
01378|melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang dihadapkan sendirian itu,
01379|karena  perbuatan  materiil  nya  terpenuhi  dengan  2  (dua)  alat  bukti  dan
01380|
01381|keyakinan hakim sesuai fakta persidangan. Tetapi, hal ini kembali menjadi
01382|kebijaksanaan  hakim  dalam  menentukan  apakah  lebih  mengedepankan
01383|keadilan hukum atau kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara;
01384|- Bahwa yang dimaksud sebagai Penyelenggara Negara dalam Undang-
01385|Undang Tipikor, meliputi gubernur, menteri, presiden, walikota, serta pejabat
01386|yang mengurus wilayah strategis negara termasuk pegawai imigrasi;
01387|- Bahwa mengenai Pasal 56 ke-2 KUHP itu adalah aturan terkait orang
01388|yang membantu terjadinya tindak pidana. Perbedaan  medepleger,  pleger,
01389|dan  doen pleger  adalah  medepleger  yaitu pelaku tindak pidana yang ikut
01390|melakukan satu atau dua unsur tindak pidana, misalnya Ahli mencuri barang
01391|didalam rumah orang, Ahli bertindak untuk membuka pintu dan teman lain
01392|yang  mengambil  barang,  maka  teman  yang  mengambil  barang  tersebut
01393|dipidana sebagai pelaku utama tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan
01394|Ahli dipidana sebagai pelaku penyertaan karena menyelesaikan salah satu
01395|unsur pidana yaitu menyebabkan dapat diambilnya barang tersebut, bahwa
01396|ada perbuatan materiil yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi;
01397|- Bahwa  terkait  pelaku  pembantuan,  misalnya  ada  seseorang  mau
01398|mencuri rumah kemudian Ahli pinjami obeng, maka Ahli tidak terlibat tetapi
01399|Ahli  mengetahui  jika  obeng  tersebut  memang  akan  digunakan  untuk
01400|melakukan pencurian. Terdapat 2 (dua) unsur  medepleger, yang pertama
01401|unsur  subyektif  yaitu  pelaku  menginginkan  tindak  pidana  itu  terjadi,
01402|kemudian  pelaku  pembantuan  memiliki  tujuan  membantu  untuk
01403|menyelesaikan tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur kedua yaitu unsur
01404|obyektif,  dimana  pelaku  melakukan  tindakan  untuk  membantu
01405|menyelesaikan tindak pidana tersebut;
01406|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-1 KUHP adalah membantu saat terjadinya
01407|tindak pidana, seperti misalnya seseorang bertugas menjaga pintu depan
01408|dan orang lainnya masuk kerumah tersebut untuk mencuri atau cukup hanya
01409|memberikan sarana atau kesempatan atau info keterangan seperti misalnya
01410|informasi “itu rumahnya Pak Priyo kosong, kamu masuk saja, Saya yang
01411|jaga”  nah  tindakan  seperti  ini  adalah  tindakan  pelaku  pembantu  tindak
01412|pidana.  Bahwa  didalam  kasus  seperti  ini,  jika  ada  kesepakatan  ada
01413|pemalsuan  syarat-syarat  di  imigrasi  yang  diloloskan  maka  tindakan  ini
01414|bukanlah  pembantuan  melainkan  penyertaan  tindak  pidana.  Seperti
01415|contohnya  kasus  korupsi  di  Kota  Malang  yang  dilakukan  oleh  beberapa
01416|
01417|orang  termasuk  Sutiaji,  namun  beliau  tidak  dipidanakan.  Tetapi,  didalam
01418|pertimbangan  putusan  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan
01419|“Terdakwa bersama-sama Sutiaji menyerahkan uang itu”;
01420|- Bahwa  jika  perspektif  yang  dikedepankan  adalah  kepastian  hukum,
01421|maka tidak dimasukannya juncto Pasal 55 KUHP bukanlah alasan pembenar
01422|yang dapat menghapuskan tindak pidana pelaku materiil tersebut. Tetapi, jika
01423|persepektif  keadilan  yang  dikedepankan,  maka  seluruh  pelaku  harus
01424|dilibatkan dengan memerintahkan jaksa untuk memperoses dalam berkas
01425|perkara yang lain;
01426|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, jika tidak ada kesengajaan yang
01427|dilakukan oleh Pelaku maka tidak dapat dipidana dengan pasal tersebut.
01428|Karena kesengajaan tersebut berarti mengetahui dan menghendaki tindak
01429|pidana  tersebut  terjadi.  Seperti  contohnya,  jika  ada  seorang  pelaku
01430|menunggu didepan rumah dan pelaku lainnya mengambil barang maka itulah
01431|yang  dapat  dipidanakan  dengan  pasal  ini.  Namun,  akan  berbeda  ketika
01432|seorang pelaku hanya mengatakan rumah tersebut kosong karena pemilik
01433|rumah sedang berada diluar, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan
01434|karena tidak ada niat. Jika tidak ada kesengajaan dalam diri pelaku, maka
01435|tidak  memenuhi  unsur  subyektif  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP,
01436|sehingga  tidak  dapat  dipidana  dengan  pasal  tersebut.  Dalam  teori
01437|pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) teori besar yaitu teori conditio
01438|sine qua non  (semua pelaku menyebabkan terjadinya tindak pidana akan
01439|dipidana meskipun tidak terdapat niat jahat) dan teori  adequate causality
01440|(pelaku yang dipidana adalah pelaku utama saja yang memiliki sikap batin
01441|jahat);
01442|- Bahwa Instansi imigrasi tidak memiliki wewenang untuk menempatkan
01443|Pekerja Migran Indonesia, yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker;
01444|- Bahwa  suatu  kekuasaan  akan  menimbulkan  wewenang.
01445|Penyalahgunaan  kekuasaan  adalah  merujuk  pada  kewenangan  karena
01446|pelaksanaan kekuasaan itu sendiri adalah dengan kewenangan, sehingga,
01447|penyalahgunaan  kekuasaan  itu  akan  menimbulkan  penyalahgunaan
01448|wewenang;
01449|- Bahwa  melakukan tindakan sesuai SOP adalah bukan suatu tindakan
01450|menyalahgunakan wewenang;
01451|
01452|- Bahwa  tindakan  menyalahgunakan  wewenang  terbagi  menjadi  dua,
01453|yang pertama adalah tidak menjalankan wewenang sama sekali dan yang
01454|kedua adalah melakukan tindakan melebihi kewenangannya;
01455|- Bahwa  unsur-unsur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Tindak  Pidana
01456|Perdagangan Orang : pertama adalah setiap penyelenggara negara yang
01457|artinya pelaku harus seorang penyelenggara negara yang mana termasuk
01458|petugas  imigrasi.  Kedua  adalah  menyalahgunakan  kekuasaan  yang
01459|mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang  artinya
01460|penyalahgunaan kekuasaan tersebut apakah mengakibatkan terjadi tindak
01461|pidana perdagangan orang atau tidak;
01462|- Bahwa yang bertanggung jawab  bila kejahatan dilakukan oleh institusi
01463|adalah  siapa  yang  mempunyai  kewenangan  atau  yang  mengambil
01464|keputusan, misalnya direktur utama, bupati, walikota;
01465|- Bahwa bila manipulasi oleh pemohon dan tidak ada pengetahuan dari
01466|petugas  imigrasi,  maka  pemohon  itulah  yang  harus  bertanggung  jawab.
01467|Namun  jika  ada  kerjasama,  kesepakatan  dan  imbalan,  maka  dapat
01468|dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang;
01469|- Bahwa  didalam Pasal 184 KUHAP telah menyatakan jika satu Saksi
01470|bukanlah Saksi atau biasa disebut dengan  unus testis nullus testis . Tetapi,
01471|satu keterangan Saksi tersebut dapat menjadi bukti sepanjang ada alat bukti
01472|yang lain. Sehingga, jika tidak ada alat bukti yang lain, maka tidak bisa
01473|dijadikan  sebagai  bukti.  Dalam  suatu  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01474|maka harus dibuktikan dan dihadirkan seluruh pelakunya untuk membuktikan
01475|perbuatan materiil yang didakwakan. Sehingga, jika perbuatan materiilnya
01476|adalah  menempatkan,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  siapa  yang
01477|menempatkan secara tidak sah. Kemudian jika perbuatan materiilnya adalah
01478|eksploitasi,  maka  siapa  yang  mengeksploitasi  perlu  dihadirkan  dan
01479|dibuktikan.  Lalu,  jika  perbuatan  materiilnya  adalah  mengirimkan  ke  luar
01480|negeri,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  bukti  pengiriman  dan
01481|permintaan pengirimannya seperti apa;
01482|Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak
01483|tahu;
01484|2. HENDRA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya me mberikan
01485|pendapat sebagai berikut:
01486|
01487|- Bahwa Ahli bekerja di Dirjen Imigrasi bagian Lalu Lintas Keimigrasian.
01488|Namun, saat ini Ahli telah dimutasi ke bagian pengawasan dan tindakan;
01489|- Bahwa berdasarkan berita acara, Ahli memberikan sedikit gambaran
01490|terhadap perkara Terdakwa adalah jika tidak ada yang menyalahi prosedur
01491|dan  undang-undang  keimigrasian,  maka  Ahli  merasa  Terdakwa  telah
01492|menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
01493|- Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat proses pengecekan imigrasi
01494|di terminal keberangkatan bandara  adalah  paspor,  boarding pass , masuk
01495|dalam daftar cekal atau tidak;
01496|- Bahwa bila pada saat pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP
01497|yang ada, maka boleh diberangkatkan ke luar negeri;
01498|- Bahwa  petugas  imigrasi  tidak  bisa  memberhentikan  perjalanan
01499|seseorang ke luar negeri bila dalam pemeriksaannya sudah sesuai dengan
01500|SOP;
01501|- Bahwa  terkait  penerbitan  Paspor,  berdasarkan  Peraturan  Menteri
01502|Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tahun  2022,  maka
01503|semuanya  melalui  E-paspor  atau  aplikasi  paspor  dan  itu  ada  SOP  nya
01504|masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara singkat, pengambilan
01505|geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
01506|- Bahwa  terkait  alur  pemeriksaan  keimigrasian  seluruhnya  adalah
01507|berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
01508|Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan
01509|Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Undang-Undang
01510|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
01511|- Bahwa  Dokumen  yang  dibutuhkan  adalah  fotokopi  KTP,  KK,  akte
01512|kelahiran/ijazah/buku  nikah  dan  terkait pembuatan  paspor  biasanya  pada
01513|saat proses wawancara atau klarifikasi dokumen, biasanya diminta berkas
01514|asli dan pada saat memasukkan berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan
01515|berkas asli untuk diverifikasi;
01516|- Bahwa  terkait keberangkatan WNI ke luar negeri, maka berkas yang
01517|diperlihatkan kepada petugas bandara adalah paspor, kemudian jika paspor
01518|masih  memiliki  masa  berlaku  yang  panjang  serta  paspor  tersebut  tidak
01519|terdapat indikasi palsu, maka kemudian akan dilakukan pengecekan tiket
01520|atau boarding pass secara singkat akan dilakukan pengecekan terkait tujuan
01521|yang akan dituju negara mana, kemudian petugas akan memeriksa ke dalam
01522|
01523|sistem imigrasi apakah penumpang tersebut terdaftar dalam daftar cegah
01524|dan cekal atau tidak;
01525|- Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti apakah
01526|pemohon suami- istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia tertera sendiri
01527|di Kartu Keluarga, kemudian wawancara singkat tujuan kemana, dan benar
01528|atau tidak dokumen yang diajukan kemudian tujuannya untuk wisata atau
01529|kerja;
01530|- Bahwa terkait pembuatan paspor tidak ada batas umur dan anak-anak
01531|juga bisa membuat paspor;
01532|- Bahwa  jika tujuannya bekerja sekarang tidak ada dokumen tambahan
01533|yang diminta oleh petugas imigrasi, demikian pula untuk umroh, dahulu ada
01534|persyaratan seperti rekomendasi dari Kementrian Agama, tetapi sekarang
01535|sudah tidak ada;
01536|- Bahwa di SOP imigrasi setelah wawancara biasanya 4 hari kerja sudah
01537|selesai paspornya;
01538|- Bahwa Tidak ada ketentuan wilayah hukum pembuatan paspor, seluruh
01539|WNI bisa melakukan pembuatan paspor di semua kantor imigrasi di seluruh
01540|Indonesia;
01541|- Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli  adalah
01542|wajib pada saat verifikasi;
01543|- Bahwa  apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja saat
01544|pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak sah dan tidak
01545|bisa di terbitkan;
01546|- Bahwa  paraf petugas imigrasi dalam paspor tersebut hal yang  tidak
01547|wajib;
01548|- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk keberangkatan WNI ke luar
01549|negeri  di kantor  imigrasi  bandara  adalah pertama, masa berlaku  paspor,
01550|kedua,  tujuan  tiket  kemana,  ketiga,  penumpang  masuk  dalam  daftar
01551|pencekalan untuk ke luar negeri atau tidak;
01552|- Bahwa  pada  klasifikasi  tingkat  bawah,  selain  petugas  counter dan
01553|petugas  bandara,  ada  juga  Kasi  Seksi  Pemeriksaan  dan  diatasnya  ada
01554|Kepala Seksi Pemeriksaan. Di Bandara Ngurah Rai ada kepala pertama dan
01555|kepala seksi pemeriksaan serta biasanya ada 1 sampai 4 seksi. Kemudian,
01556|ada tingkatan tertinggi yaitu kepala bidang pemeriksaan imigrasi;
01557|
01558|- Bahwa ketika ada permasalahan di kantor pemeriksaan imigrasi, maka
01559|secara  berjenjang  sebelum  sampai  laporan  kepada  kepala  seksi
01560|pemeriksaan, biasanya di Bandara ada petugas supervisor, setelah itu dari
01561|supervisor kepada kepala seksi dan kemudian kepada kepala bidang;
01562|- Bahwa terkait pengambilan keputusan suatu permasalahan di Bandara,
01563|biasanya  tergantung  daripada  tingkatan  masalah  itu  sendiri.  Bahwa  jika
01564|permasalahan tersebut masih bisa diputuskan oleh bagian  counter, maka
01565|boleh diputuskan oleh seksi  counter, jika tidak bisa maka akan diputuskan
01566|oleh  supervisor,  lalu  lanjut  ke  bagian  atas  seterusnya  sampai  kepada
01567|tingkatan  kepala  bidang.  Pada  dasarnya  Pejabat  Imigrasi  pada  bagian
01568|tempat  pemeriksaan  imigrasi  sebenarnya  memiliki  kewenangan  untuk
01569|memutuskan sendiri apabila petugas ragu, terdapat masalah atau ditemukan
01570|keraguan maka bisa memutuskan;
01571|- Bahwa  sebenarnya perlakuan di setiap tempat pemeriksaan imigrasi
01572|berbeda dan sebenarnya tidak ada aturan untuk kekhususan penyediaan
01573|counter imigrasi, tidak ada perlakukan khusus pada  counter angka berapa,
01574|pemeriksaan  seperti  apa,  perlakuan  seperti  apa,  sehingga  seluruhnya
01575|tergantung pada kebutuhan. Bahwa ketika ada pejabat melintas dan ternyata
01576|saat itu antrian pemeriksaan banyak di jalur WNI atau ramai, maka bisa
01577|dilakukan pemeriksaan menggunakan jalur WNA;
01578|- Bahwa  terkait  fast track  sudah Saksi lampirkan dalam BAP, jika yang
01579|berlaku adalah fast track dari jalur WNI yang milik Garuda Indonesia karena
01580|memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) karena sepengetahuan Saksi yang
01581|memiliki kerja sama hanya dengan Garuda;
01582|- Bahwa SOP terkait fast track di tiap tempat pemeriksaan pasti berbeda;
01583|- Bahwa  apabila  fast track  dilakukan tanpa ada PKS (Perjanjian Kerja
01584|Sama) Saksi kurang mengetahui bagaimana dan terkait fast track, tidak akan
01585|bisa dipertanggungjawabkan;
01586|- Bahwa  perlakuan spesial untuk penumpang bandara di suatu waktu
01587|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01588|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01589|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01590|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01591|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01592|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01593|
01594|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01595|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01596|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01597|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01598|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01599|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01600|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01601|muncul adalah  tanda  berwarna hijau pada  sistem  memiliki arti  tidak ada
01602|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01603|Terhadap  pendapat Ahli  tersebut ,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01604|bahwa pendapat Ahli benar;
01605|3. TITIS WULANDARI,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  me mberikan
01606|pendapat sebagai berikut:
01607|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  BP2MI  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01608|Indonesia) sejak bulan Juli tahun 2022, Ahli menjabat sebagai Kepala BP3MI
01609|(Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia)  Provinsi  Jawa
01610|Timur yang berkedudukan di Jl. Bendul Mrisi No 2 Jagir Kec. Wonokromo
01611|Kota. Surabaya;
01612|- Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja  Migran
01613|Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Pasal 5
01614|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
01615|Indonesia,  yang  mana  persyaratan  tersebut  diantaranya  adalah  memiliki
01616|kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia
01617|minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan keterangan
01618|sehat  dari  pelayanan  kesehatan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  jaminan
01619|sosial dan dokumen lainnya;
01620|- Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang
01621|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran Indonesia telah
01622|diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Paspor,
01623|Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian
01624|Kerja;
01625|- Bahwa  sesuai  undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  boleh
01626|menempatkan Pekerja Migran Indonesia, yang diantaranya adalah Badan
01627|Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan system penempatan
01628|Government to Government (G to G)  atau Government to Private (G to P) ,
01629|
01630|Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah mendapat izin dari BP2MI,