02440|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan PMI ke luar negeri terdiri
02441|atas : Badan, Perusahaan. Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
02442|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
02443|sendiri. 
02444|bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja  tidak
02445|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke
02446|Luar Negeri;
02447|- Bahwa yang dimaksud dengan proses Pemagangan di Luar Negeri dan
02448|pengertian dari SO (Sending Organization)  definisi proses Pemagangan
02449|di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang  berdasarkan  ketentuan
02450|umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8
02451|tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
02452|pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja
02453|yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
02454|Negeri  oleh  Lembaga  pelatihan  kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
02455|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02456|pengawasan  instruktur  dan/atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,
02457|dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka menguasai
02458|keterampilan dan keahlian tertentu;
02459|- Bahwa berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02460|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02461|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02462|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02463|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah
02464|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
02465|dibidang ketenagakerjaan Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang
02466|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ;
02467|Hal. 68 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02468|Paraf
02469|
02470|- Bahwa  kemudian  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)
02471|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6)  Peraturan Menteri
02472|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara
02473|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah
02474|suatu izin resmi yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga
02475|Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang
02476|di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang;
02477|- Bahwa  tata  cara  sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending
02478|Organization) sehingga dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri
02479|berdasarkan  pasal  11 pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02480|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02481|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
02482|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri. 
02483|- Bahwa LPK Swasta yang akan menyelenggarakan pemagangan
02484|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  di
02485|Kementrian Ketenagakerjaan RI, dengan melampirkan:
02486|1. Memiliki izin LPK yang masih berlaku; 
02487|2. Memiliki program pemagangan; 
02488|3. Mendapat izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur
02489|Jenderal  dalam  hal  ini  adalah  pihak  LPK  telah  memiliki  Mou
02490|dengan pihak lembaga penerima yang diketahui oleh Perwakilan
02491|Negara Republik Indonesia di Negara Penerima; 
02492|4. Profil  LPK  yang  meliputi  antara  lain:  struktur  organisasi,
02493|alamat, telepon, dan faximile.
02494|5. Permohonan yang disampaikan oleh LPK Swasta kepada
02495|Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi
02496|yang bertanggung jawab di bidang ketenaga,kerjaan Provinsi
02497|- Bahwa mengenai apakah LKP bernama Wahyu Yuha Ilahi yang
02498|tidak memiliki SO bekerja sama dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang
02499|berkedudukan  di  Cibinong,  Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat)
02500|dalam  melaksanakan  proses  pemagangan  ke  Negara  Jepang
02501|sepengetahuan  Ahli,  Regulasi  yang  mengatur  terkait  apakah  LPK
02502|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  yang  tidak  memiliki  SO  (Sending
02503|Organization)  dapat  bekerjasama  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan
02504|Hal. 69 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02505|Paraf
02506|
02507|Kerja) yang memiliki SO (Sending Organization) belum diatur,  hanya
02508|saja  berdasarkan  Pasal  17  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02509|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
02510|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah dalam hal LPK
02511|swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
02512|huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
02513|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan
02514|kejuruan diperbolehkan mengadakan proses pelatihan; 
02515|- Bahwa Perbedaan antara Pekerja Migran Indonesia yang bekerja
02516|di Luar Negeri dengan Magang di Negara Jepang adalah Pekerja Migran
02517|Indonesia  yang  disebut sebagai  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
02518|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik
02519|Indonesia  dan  mendapatkan  upah/gaji  saat  bekerja  pada  Negara
02520|penempatan. sedangkan Magang di Negara Jepang adalah disebutkan
02521|adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  diberikan  kesempatan  untuk
02522|belajar sambil bekerja di Negara Jepang serta mendapatkan uang saku
02523|dari proses pembelajaran tersebut; 
02524|- Bahwa  pada saat interview tidak perlu rekomendasi dari Dinas
02525|Tenaga Kerja kalau dilaksanakan oleh SO swasta cukup memberitahukan
02526|saja;
02527|- Bahwa untuk sistem magang ada LPK yang bekerja sama dengan
02528|tempat  negara  yang  akan  ditempatkan,  baru  mengajukan  izin  ke
02529|Kementrian, bahwa terhadap kontrak tersebut tidak diperbolehkan karena
02530|dibuat antar lintas daerah;
02531|- Bahwa  dalam  hal  ini,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas
02532|Tenaga Kerja memang sepenuhnya  belum maksimal untuk dilaksanakan
02533|namun,  dari  sisi  kelembagaan  antara  fungsi  LKP  (Lembaga  Kursus
02534|Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan
02535|khusus untuk Terdakwa yang memiliki LKP untuk melatih Bahasa Jepang
02536|sangat  diperbolehkan,  tanpa  harus  memberangkatkan  orang  untuk
02537|bekerja ke Luar Negeri;
02538|- Bahwa para korban yang belum diberangkatkan ini masuk dalam
02539|tindak pidana TPPO;
02540|Hal. 70 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02541|Paraf
02542|
02543|- Bahwa jika menjanjikan seseorang untuk diberangkatkan ke Luar
02544|Negeri  masuk  juga  dalam  tindak  pidana  TPPO  masuk  dalam  unsur
02545|percobaan;
02546|- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2007
02547|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
02548|fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana
02549|perdagangan orang;
02550|- Bahwa LKP dan BLK itu sama-sama Lembaga Pelatihan, tetapi
02551|kalau LKP didirikan oleh swasta sedangkan BLK milik Pemerintah;
02552|- Bahwa LKP mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan tujuan
02553|untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki
02554|kewenangan untuk mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga
02555|Kerja dan milik Pemerintah;
02556|- Bahwa  tenaga  magang  tidak  dapat  dikatakan  sama  dengan
02557|tenaga migran;
02558|- Bahwa dalam tindak pidana TPPO ini ada upaya untuk Restorative
02559|Justice;
02560|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahui;
02561|2.  Ahli  PRADIPTHA  HIMAWAN  PUTRA  S.H,  M.H dibawah  sumpah  pada
02562|pokoknya menerangkan sebagai berikut :
02563|- Bahwa hari ini Ahli dalam keadaan sehat;  
02564|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
02565|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
02566|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :
02567| Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan Lekong;
02568| Tahun 2013 Tamat dan Lulus Pendidikan MTs N Model Selong: 
02569| Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong: 
02570| Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada 
02571|Universitas Mataram; 
02572| Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum 
02573|Universitas Mataram. 
02574|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
02575| RS METRO MEDIKA; 2019-2021) Legal Consultant; 
02576|Hal. 71 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02577|Paraf
02578|
02579| RSUD  PROVINSI  NTB,  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan  dan
02580|Pengembangan  Bidang  PPK  (Pengembangan  Pemasaran  dan
02581|Kemitraan); 
02582| 2022- Hingga saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
02583|di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. 
02584|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  ditunjuk  oleh  Kepala  Dinas
02585|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB selaku Ahli Penempatan
02586|Pekerja Migran Indonesia dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak
02587|Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB dan Penyidik dari Sat
02588|Reskrim Polresta Mataram; 
02589|- Bahwa  syarat  penempatan  tenaga  migran  dalam  Pasal  31
02590|Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
02591|dijelaskan,  PMI  hanya  dapat  bekerja  ke  negara  tujuan  penempatan
02592|dengan  memiliki  tiga  syarat  yaitu:  Mempunyai  peraturan  perundang-
02593|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis
02594|antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah republik
02595|Indonesia, dan Memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang
02596|melindungi pekerja asing;
02597|- Bahwa yang melakukan pemagangan di Negara Jepang sektor
02598|penempatan dan pemagangan melalui Skema G to G (Government to
02599|Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah  pemerintah
02600|dalam hal ini BP2MI RI; 
02601|- Bahwa  Untuk  LPK  yang  bisa  melakukan  pemagangan  keluar
02602|negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sanding organizer yang diterbitkan
02603|oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI; 
02604|- Bahwa  berdasarkan  kronologis  yang  diuraikan  oleh  pemeriksa,
02605|perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perekrutan terhadap 17 (tujuh
02606|belas)  orang yang  dijanjikan akan  bekerja  ke Negara Jepang melalui
02607|proses  pemagangan  dengan  modus  pemberangkatan  melalui  LKP
02608|(Lembaga Kursus dan Pelatihan) “WAHYUYYUHA” dan LPK (Lembaga
02609|Pelatihan Kerja) “LPK PT.RSEI” yang hanya memiliki izin pendirian LPK
02610|dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri
02611|Ketenagakerjaan  Nomor:  PER/08/MEN/V/2008  Tahun  2008  dijelaskan
02612|dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemangagan  sebagaimana
02613|Hal. 72 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02614|Paraf
02615|
02616|dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut peserta
02617|pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
02618|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
02619|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung
02620|jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK
02621|yang sudah memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi.
02622|Bahwa untuk LKP WAHYYUHA dan LPK PT. RSEI hanya memiliki tugas
02623|untuk melakukan pelatihan saja; 
02624|- Bahwa biaya-biaya pelatihan bahasa jepang sudah diatur di dalam
02625|Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pelatihan  Vokasi  dan
02626|Produktivitas  Nomor:  2/2623/HK.03.01/IX/2024  Tentang  Mekanisme
02627|Penghitungan  Biaya  Pelatihan  Vokasi  Tertinggi  di  Lembaga  Pelatihan
02628|Kerja Swasta bagi CPMI dan Calon Peserta Pemagangan di Luar Negeri;
02629|- Bahwa  Untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
02630|dibenarkan  atau  tidak  boleh  melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman
02631|Pekerja Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan
02632|(LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  hanya  sebatas  melakukan  Pelatihan
02633|keterampilan saja; 
02634|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan
02635|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah : 
02636|1. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
02637|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
02638|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
02639|dan BP2MI. 
02640|2. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
02641|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02642|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
02643|Republik Indonesia; 
02644|3. Secara  Mandiri.  yang  dimaksud  mandiri  disini  adalah  Calon
02645|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh
02646|pihak pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes RI dan
02647|memiliki Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada
02648|Negara Pengguna pada sektor Formal;
02649|Hal. 73 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02650|Paraf
02651|
02652|- Bahwa prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan
02653|oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI): 
02654| Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
02655|memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja,
02656|Jenis  pekerjaan,  Sistem  penggajian,  Sistem  pekerjaan,  Identitas
02657|pengguna Job Order (JO);
02658| Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan yang
02659|dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
02660|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara
02661|online  ke  BP2MI  untuk  menerbitkan  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja
02662|Migran (SIP2MI) tersebut;
02663| Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI),
02664|maka P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB Maupun Kantor
02665|cabang  menghubungi  disnaker  Kab/Kota  untuk  melaporkan  adanya
02666|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan
02667|selanjutnya  bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan  sosialisasi,
02668|Rekrutmen dan Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat
02669|sesuai ketentuan Negara Penempatan; 
02670| Setelah  mendapatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI),
02671|maka  pihak  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
02672|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
02673|Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja
02674|Migran Indonesia;
02675| Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
02676|yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,Kartu  Keluarga,  Ijin  Keluarga
02677|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
02678|wawancara. proses selanjutnya adalah dibuatkan Berita Acara Serah
02679|Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02680|(P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)
02681|memenuhi  syarat  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dan
02682|dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor;
02683| Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
02684|Pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Balai
02685|Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
02686|Hal. 74 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02687|Paraf
02688|
02689|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
02690|dilakukan  proses  oleh  Perusahaan  Pelaksana Penempatan Pekerja
02691|Migran Indonesia (P3MI)
02692|- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki  Calon Pekerja Migran Indonesia
02693|(CPMI) yang akan bekerja di Luar Negeri berupa:
02694|1. Paspor;
02695|2. Visa Kerja;
02696|3. Asuransi (BPJS);
02697|4. Medical Report;
02698|5. Terdaftar pada aplikasi SISKOKTKLN;
02699|Terhadap semua surat-surat tersebut disiapkan pada saat akan berangkat
02700|menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang mengurus surat-surat
02701|tersebut  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
02702|Indonesia (P3MI). 
02703|- Bahwa  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB ada
02704|memiliki  data-data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Cabang
02705|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
02706|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  karena  semua  proses  penempatan
02707|Pekerja Migran Indonesia (PMI) pelayanan dilakukan pada kantor kami;
02708|- Bahwa Penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia ialah tindakan
02709|perekrutan,  pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
02710|Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, melalui
02711|skema: 
02712| Goverment  to  Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya
02713|dilakukan oleh BP2MI;
02714| Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan
02715|oleh BP2MI
02716| Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
02717|P3MI
02718| Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan ijin
02719|oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
02720| Mandiri dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
02721|dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak  pengguna  berbadan  hukum
02722|yang  ada  di  Luar  Negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
02723|Hal. 75 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02724|Paraf
02725|
02726|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
02727|dokumen perjalanan Luar Negeri lainnya. 
02728|- Bahwa untuk pekerja migran dari segi gaji lebih besar, memiliki visa kerja
02729|yang  dikeluarkan  oleh  KBRI  tempat  mereka  bekerja,  sedangkan  untuk
02730|sistem magang gaji lebih kecil, hanya memiliki visa entri, dan tidak semua
02731|negara menerima pekerja dengan magang ini kecuali Jepang dan Jerman,
02732|selain  itu  kontrak  kerja  antara  pekerja  migran  dengan  magang  ini
02733|skemanya sangat jauh berbeda;
02734|- Bahwa peserta magang tidak dapat dikatakan sebagai  Pekerja Migran
02735|Indonesia, dimana dasar Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan