01883|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
01884|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01885|keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01886|- Bahwa terkait penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01887|yang berbunyi “korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh
01888|pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana, jika dihubungkan
01889|dengan peran dari Repatriat yang kabur dari pekerjaan online scam  di
01890|Dubai  yang  sebelumnya  telah  dihadirkan  di  persidangan  yaitu  ERWIN
01891|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
01892|ZULFANNANDA SHIHAN, dan NURDHIANSYAH RAMADHAN memenuhi
01893|kriteria  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  UU  TPPO.  Berdasarkan
01894|penjelasan Pasal 18 UU TPPO, seseorang dianggap “dipaksa” melakukan
01895|tindak  pidana  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang/korban  disuruh
01896|melakukan  sesuatu  sedemikian  rupa  sehingga  orang  itu  melakukan
01897|sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;
01898|- Bahwa indikator yuridisnya adalah pekerjaan/perbuatan yang dilakukan
01899|oleh  korban selama berada dalam  kekuasaan pelaku adalah perbuatan
01900|yang dipaksakan dan berlawanan dengan kehendak dari korban. Sebagai
01901|contoh,  seseorang  yang  direkrut  menjadi  pekerja  seks,  lalu  dipaksa
01902|melakukan layanan terhadap para pembeli, padahal korban tidak punya
01903|keinginan  menjadi  pekerja  seks,  kemudian  dia  melakukan  perlawanan
01904|sehingga timbul tindak pidana atas perlawanan tersebut, misalnya korban
01905|melakuan pengrusakan terhadap pintu karena ingin kabur, maka perbuatan
01906|pengrusakan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Atau dia
01907|melawan  terhadap  tamu  pembeli  seks  karena  tidak  mau  melayani
01908|kebutuhan seksual sehingga terjadi penganiayaan. Penganiyaan itu harus
01909|diaggap adanya bela paksa, karena dia sejak awal dipaksa menjadi pekerja
01910|seks dan dia melakukan perlawanan. Jadi dipaksa dalam penjelasan Pasal
01911|18 UU No. 21 tahun 2007 mirip dengan bela paksa yang diatur dalam Pasal
01912|49 ayat (1) KUHP;
01913|- Bahwa melihat definisi dalam penjasan Pasal 18 UU No. 21 tahun 2007,
01914|maka indikator nya adalah: (1) Orang yang dipaksa tersebut merupakan
01915|korban  tindak  pidana  perdagangan  orang;  (2)  Pelaku  yang  merupakan
01916|korban  TPPO  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang
01917|bertentangan dengan kehendak dia; (3) Perbuatan yang dilakukan korban
01918|TPPO  tersebut  adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang  mendapatkan
01919|paksaan/tekanan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;
01920|
01921|- Bahwa semua korban TPPO yang berada dalam kekuasaan pelaku TPPO
01922|tidak dapat dikategorikan korban  ketika dia  harus melakukan pekerjaan
01923|yang diharuskan oleh pelaku. Namun ada juga orang yang direkrut oleh
01924|pelaku untuk menjadi bagian dari pada sindikat kejahatan dan posisinya
01925|harus dibedakan dengan korban. Definisi korban adalah seseorang yang
01926|mengalami  penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi  dan atau
01927|sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 3
01928|UU TPPO). Oleh karena itu, maka jika seseorang direkrut untuk melakukan
01929|kejahatan  dan  orang  tersebut  dengan  kesadaran  penuh  melakukan
01930|kejahatan dan tidak ada penderitaan apapun, maka oang tersebut tidak
01931|dapat dikategorikan sebagai korban, dan tidak bisa digunakan pasal 18 UU
01932|No. 21 tahun 2007 pada orang tersebut;
01933|- Bahwa  dalam  konteks  ini,  jika  ada  orang  tanpa  sepengetahuannya
01934|direkrut oleh pelaku TPPO untuk melakukan kejahatan penipunan online
01935|(online  scam)  diluar  negeri.  Menurut  Ahli  ada  batasannya,  yaitu  orang
01936|tersebut pada fase perekrutan dapat dikategorikan sebagai korban TPPO.
01937|Namun orang yang direkrut tersebut, setelah beberapa hari bekerja barulah
01938|mengetahui dan menyadari bahwa pekerjaannya sebagai operator online
01939|scam, namun selanjutnya orang tersebut tetap menjalani pekerjaan sebagai
01940|operator online scam selama 3 bulan dengan 2 kali berpindah tempat tanpa
01941|ada  tekanan  dan  paksaan,  kemudian  orang  tersebut  menikmati  hasil
01942|pekerjaannya  dengan  cara  menerima  gaji  setiap  bulannya.  Dengan
01943|demikian orang tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai korban
01944|melainkan sebagai pelaku kejahatan;
01945|- Bahwa dalam rangka pemenuhan hak korban, sesuai ketentuan dalam
01946|Pasal 48 Ayat (2) UU No 21 Tahun 2007, persoalan yang mendasar pada
01947|kasus-kasus  perdagangan  orang  adalah  bagaimana  memperkuat
01948|pemihakan terhadap korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik
01949|dan  pendamping  para  korban  dapat  membantu  merumuskan  nilai-nilai
01950|kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPO;
01951|- Bahwa  restitusi  bagi  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah
01952|ditentukan  dalam  pasal  48  ayat  2  UU  RI  Tahun  2007  tentang
01953|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa pelaku tindak
01954|pidana  perdagangan  orang  dapat  dijerat  hukuman  dengan  restitusi.
01955|Restitusi  tidak  semata  ditujukan  kepada  orang  yang  telah  dirugikan
01956|(korban),  akan  tetapi  pada  saat  yang  sama  juga  membantu
01957|memasyarakatkan  kembali  dan  rehabilitasi  bagi  si  pelaku,  dan  itu
01958|merupakan bagian dari pemidanaan.
01959|
01960|2. Ahli  AMALIA  MAHSUNAH,  S.H ,  Ahli  dalam  bidang  Lembaga
01961|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memberikan pendapat berdasarkan
01962|keahliannya dibawah sumpah sebagai berikut:
01963|- Bahwa LPSK RI pernah menerima surat pengajuan permohonan restitusi
01964|dari  Repatriat  korban  TPPO  di  Dubai  atas  nama  Erwin  Rahmandita,
01965|Muhammad  Zulfannanda  Shihan,  Hasmara  Adhi  Dhananjaya  dan
01966|Nurdhiansyah  Ramadhan.  Para  Pemohon  merupakan  Korban  dugaan
01967|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah Dubai;
01968|- Bahwa Tim Penilai dari LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman
01969|informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita Para Korban atas
01970|peristiwa pidana yang dialaminya;
01971|- Bahwa Ahli merupakan salah satu anggota Tim Penilai LPSK;
01972|- Bahwa aturan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar LPSK
01973|melakukan penghitungan Restitusi yang diderita Para Korban adalah:
01974| Pasal 7A, Pasal 12 A ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31
01975|Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
01976|2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
01977| Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01978|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01979| Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang
01980|Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan
01981|Korban;
01982| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
01983|Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Resitusi  dan
01984|Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
01985| Laporan  Polisi  Nomor:  LP/A/10/VIII/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/
01986|BARESKRIM POLRI tanggal 10 Juli 2023;
01987| Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua LPSK tentang
01988|Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dari  Sdr.  Erwin  Rahmandita,  dkk
01989|tanggal 7 dan 8 Mei 2024;
01990| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
01991|A.0061.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
01992|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp21.436.441,00
01993|terhadap Sdr. Erwin Rahmandita;
01994| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
01995|A.0062.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
01996|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp14.666.650,00
01997|terhadap Sdr. Muhammad Zulfannanda Shihan;
01998|
01999| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
02000|A.0063.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
02001|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp14.539.547,00
02002|terhadap Sdr. Hasmara Adhi Dhananjaya;
02003| Keputusan  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  Nomor
02004|A.0064.R/KEP/SMP-LPSK/II/2025 Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025
02005|tentang  Diterima  penghitungan  restitusi  sebesar  Rp14.506.773,00
02006|terhadap Sdr. Nurdhiansyah Ramadhan.
02007|- Bahwa yang bisa mengajukan restitusi ke LPSK ada yang telah diatur
02008|secara  khusus  dalam  Undang-undang  yaitu  korban  kekerasan  seksual
02009|terhadap  anak,  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  tindak  pidana
02010|terorisme. Di luar itu LPSK dapat melakukan penghitungan restitusi dengan
02011|mempertimbangkan  bahwa  ini  kejahatan  terhadap  nyawa  misalnya
02012|pembunuhan atau penganiayaan berat, kemudian yang memiliki dampak
02013|korbannya massif seperti perkara tindak pidana pencucian uang;
02014|- Bahwa  total  nilai  ganti  kerugian  yang  diajukan  Pemohon  ERWIN
02015|RAHMANDITA  adalah  sebesar  Rp.25.174.341,00  namun  Total  Nilai
02016|Kewajaran LPSK sebesar Rp.21.436.441,00;
02017|- Bahwa total nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon ZULFANNANDA
02018|SHIHAN adalah sebesar Rp.18.154.550,00 namun Total Nilai Kewajaran
02019|LPSK sebesar Rp.14.666.650,00;
02020|- Bahwa total nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon HASMARA ADHI
02021|DHANANJAYA  adalah  sebesar  Rp.19.389.927,00  namun  Total  Nilai
02022|Kewajaran LPSK sebesar Rp.14.539.547,00;
02023|- Bahwa total nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon NURDHIANSYAH
02024|RAMADHAN  adalah  sebesar  Rp.18.457.733,00  namun  Total  Nilai
02025|Kewajaran LPSK sebesar Rp.14.506.773,00;
02026|- Bahwa  Tim  Penilai  LPSK  telah  melakukan  pemeriksaan,  pendalaman
02027|informasi  dan  penilaian  besaran  kerugian  yang  diderita  korban  atas
02028|peristiwa  yang  dialaminya,  berdasarkan  penelaahan  maka  nilai  yang
02029|diajukan sebagai berikut:
02030|No Nama Pemohon Nomor Register Nilai Kewajaran LPSK
02031|1 Erwin Rahmandita 3571/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.21.436.441,00
02032|2 Muhammad Zulfannanda
02033|Shihan
02034|3572/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.14.666.650,00
02035|3 Hasmara
02036|AdhiDhananjaya
02037|3573/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.14.539.547,00
02038|4 Nurdhiansyah Ramadhan 3574/P.BPP-LPSK/XI/2023 Rp.14.506.773,00
02039|Total Rp.65.149.371,00
02040|
02041|dengan  dasar  pertimbangan  bukti  dan  dokumen  yang  dilampirkan  oleh
02042|pihak Pemohon.
02043|- Bahwa  komponen  dasar  restitusi  yang  diatur  dalam  UU  TPPO  ada  4
02044|komponen yaitu biaya penggantian kehilangan kekayaan atau penghasilan,
02045|penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau  psikologis
02046|dan  kerugian  lain  seperti  biaya  transportasi,  konsumsi  dan  pengurusan
02047|dokumen;
02048|- Bahwa metodologi yang digunakan Ahli untuk menghitung nilai kewajaran
02049|restitusi yang diajukan oleh Erwin Rahmandita, Muhammad Zulfannanda
02050|Shihan, Hasmara Adhi Dhananjaya dan Nurdhiansyah Ramadhan adalah
02051|dengan menggunakan komponen restitusi yang diajukan dan melakukan
02052|penelusuran terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan beserta dengan
02053|bukti transfernya, semisal biaya untuk medical check up, pembuatan visa,
02054|dan lain sebagainya;
02055|- Bahwa  setelah  adanya  putusan  pengadilan  terkait  restitusi  dikabulkan
02056|atau tidak, Penuntut Umum dan LPSK selalu berkoordinasi terkait eksekusi
02057|putusan tersebut jika dikabulkan oleh Majelis Hakim;
02058|- Bahwa  seperti  contoh  kasus  di  Cikarang,  pihak  terdakwa  membayar
02059|restitusi melalui Jaksa, kemudian pada saat penyerahan restitusi dari Jaksa
02060|kepada korban, pihak Jaksa terlebih dahulu menghubungi LPSK untuk turut
02061|hadir mendampingi penyerahan restitusi kepada korban;
02062|- Bahwa  terkait  pembebanan  biaya  restitusi  kepada  para  pelaku  maka
02063|LPSK  mengembalikan  kepada  putusan  Majelis  Hakim,  yang  mengacu
02064|kepada peran masing-masing pelaku;
02065|- Bahwa sejauh ini berdasarkan Pasal 12 A UU Perlindungan Saksi dan
02066|Korban, memang LPSK memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian
02067|dan penghitungan kerugian restitusi maupun kompensasi, dan belum ada
02068|instansi  lain  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-undang  untuk
02069|melakukan penghitungan ganti kerugian;
02070|- Bahwa kerugian potensial dapat dilakukan penilaian oleh LPSK apabila
02071|diajukan oleh korban dalam surat permohonannya;
02072|- Bahwa LPSK juga pernah melakukan penghitungan kerugian immateril
02073|akibat tindak pidana yang dialami korban, sebagai contoh penghitungan
02074|kerugian immateril yang pernah dilakukan LPSK terhadap korban TPPO
02075|yang mengalami kekerasan seksual dan fisik sehingga berdampak secara
02076|psikologi  mengalami  penderitaan.  Metode  penghitungan  yang  dilakukan
02077|dengan cara assessment terkait pemulihan secara psikis karena trauma,
02078|maka  LPSK  akan  bekerjasama  dengan  psikolog  untuk  melakukan
02079|
02080|assessment dan mengetahui proyeksi berapa lama proses pemulihannya
02081|dan besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses pemulihan tersebut, itulah
02082|nanti yang akan menjadi acuan LPSK untuk menilai kerugian immateril
02083|menjadi sebuah nominal yang bisa diajukan;
02084|- Bahwa  apabila  terdakwa  meninggal  dunia  maka  beban  pembayaran
02085|restitusi  tidak  dapat  dibebankan  kepada  ahli  warisnya.  Namun  apabila
02086|terdakwa nya adalah ABH (Anak Behadapan dengan Hukum) maka dapat
02087|dibebankan kepada orangtua nya;
02088|- Bahwa  apabila  terdakwa  tidak  membayarkan  restitusi  maka  dapat
02089|dibebankan pidana kurungan maksimal 1 tahun;
02090|- Bahwa  jika  terdakwa  tidak  membayar  restitusi  maka  penyitaan  aset
02091|terdakwa dapat dilakukan apabila dalam putusan majelis hakim dibunyikan
02092|penyitaan tersebut.
02093|
02094|Menimbang,  bahwa Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
02095|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02096|- Bahwa  Terdakwa  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  dan
02097|membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP;
02098|- Bahwa  Terdakwa  memilik  akun  Instagram:  Terdakwa  Bahtiar,  Gmail:
02099|Terdakwa460@gmail.com, WhatsApp: +6281260502753 dan 0177120413;
02100|- Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa dihubungi oleh Alm. TEUKU
02101|HERMANSYAH  kemudian  Terdakwa  datang  ke  rumah  Alm.  TEUKU
02102|HERMANSYAH,  saat  itu  TEUKU  HERMANSYAH  menyampaikan  punya
02103|saudara yang mau berangkat ke Dubai, ada juga kawan-kawannya yang mau
02104|ikut serta, kamu bisa gak bantu mereka berangkat, Terdakwa jawab Terdakwa
02105|ada kenalan yang bisa bantu berangkat namanya DEDI, nanti Terdakwa tanya
02106|dia dulu;
02107|- Bahwa  Terdakwa  mendapat  nomor  kontak  Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias
02108|COLBYdari Alm. TEUKU HERMANSYAH;
02109|- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SHI ZHENGDI
02110|Alias COLBYmelalui aplikasi WhatsApp;
02111|- Bahwa komunikasi chat yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum kepada
02112|Terdakwa dan TERDAKWA di persidangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
02113| Pada  tanggal  26  April  2023  TERDAKWA  menghubungi  dan
02114|memperkenalkan diri kepada Saksi Zhendi, TERDAKWA menyampaikan
02115|kalau dia adalah teman dari Nurbaiti dan agen di Indonesia. TERDAKWA
02116|
02117|menanyakan kepada Terdakwa apakah benar membutuhkan pekerja. [Page
02118|91 No.1-9]
02119| Terdakwa  menyampaikan  kalau  Terdakwa  membutuhkan  pekerja  yang
02120|ber-usia  20-30  tahun  dan  bisa  menggunakan  komputer,  dengan  gaji
02121|sebesar Rp.13.000.000,- dengan komisi 3% - 7% dengan masa kontrak
02122|setengah tahun. Untuk visa dan tiket ditanggung oleh Terdakwa. [Page 91
02123|No.10-21, Page 92 No.28]
02124| Pada  tanggal  28  April  2023  TERDAKWA menghubungi  Terdakwa  dan
02125|menanyakan apa nama perusahaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab
02126|nama perusahaannya adalah Lucky Power Group. Kemudian TERDAKWA
02127|meneruskan  (forwarded)  nomor  kontak  Nurbaiti  kepada  Terdakwa  dan
02128|Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah
02129|LORI, pembantunya, sehingga Terdakwa tidak ada keraguan lagi dengan
02130|TERDAKWA  dan  menganggap  TERDAKWA  sebagai  teman  Terdakwa
02131|sekarang. Terdakwa juga meminta TERDAKWA untuk mencari pekerja WNI
02132|China  karena  Terdakwa  butuh  berkomunikasi  dengan  orang  Indonesia,
02133|Terdakwa akan memberi gaji sebesar Rp.31.000.000,- [Page 92 No.52-54,
02134|Page 93 No.79-98, Page 94 No.122-130]
02135| Pada  tanggal  6  Mei  2023  TERDAKWA  menghubungi  Terdakwa  dan
02136|meminta  contoh  kontrak  kerja  dan  Terdakwa  memberikan  kontrak  kerja
02137|yang  hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A adalah  Lucky  Power
02138|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
02139|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
02140|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
02141|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
02142|368]
02143| Pada tanggal 10 Mei 2023 TERDAKWA mengabari Terdakwa bahwa ada 4
02144|pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-500]
02145| Pada  tanggal  11  Mei  2023  TERDAKWA kembali  menanyakan  kepada
02146|Terdakwa contoh kontrak kerja serta link (tautan) ke website perusahaan
02147|Terdakwa  karena  calon  pekerja  menanyakan  hal  tersebut  kepada
02148|TERDAKWA, namun Terdakwa menjawab kalau perusahaan tidak punya