01220|Perkara ini Anak Korban masih berusia 9 Tahun. Oleh kerena Anak Korban
01221|Hal. 33 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01222|
01223|masih berusia 9  Tahun  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 1 Angka 1
01224|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang
01225|Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
01226|Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban  sudah
01227|memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Anak;
01228|- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB
01229|bertempat  di  Desa  Simanampang,  Kecamatan  Pahae  Julu,  Kabupaten
01230|Tapanuli Utara tepatnya di ladang milik orangtua Anak Korban, Anak telah
01231|memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban. Majelis Hakim
01232|berpendapat  perbuatan  anak  yang  memasukkan  alat  kelaminnya  ke  alat
01233|kelamin  Anak  Korban  telah  memenuhi  makna  persetubuhan,  dan  oleh
01234|karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Anak  telah  melakukan
01235|persetubuhan dengan Anak Korban;
01236|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  Majelis  Hakim  berkesimpulan
01237|sebelum  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban,  Anak  menarik
01238|tangan Anak Korban secara paksa dikarenakan Anak Korban menolak ajakan
01239|anak  untuk  mencari  sialahuarhuar.  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
01240|anak  yang  menarik  tangan  Anak  Korban  secara  paksa  adalah  tindakan
01241|kekerasan  dikarenakan  perbuatan  anak  yang  menggunakan  kekuatannya
01242|untuk  menarik  paksa  tangan  tangan  Anak  Korban  Lola  Wilona  menurut
01243|Majelis Hakim telah menyakiti Anak Korban baik secara fisik dan emosional;
01244|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  Majelis  Hakim  berkesimpulan
01245|sebelum  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban,  Anak  telah
01246|memaksa  untuk  membuka  baju  Anak  Korban  dan  Anak  Korban  telah
01247|mengatakan  kepada  Anak,  Agar  Anak  jangan  memasukkan  kemaluannya
01248|kedalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi Anak diam sambil menggoyang-
01249|goyangkan  pantatnya  hingga  kemudian  Anak  Korban  menangis  karena
01250|kesakitan.  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan  Anak  yang  memaksa
01251|membuka baju Anak Korban dan tetap memasukkan kemaluannya kedalam
01252|kemaluan Anak Korban sekalipun Anak Korban telah mengatakan kepada
01253|Anak, Agar Anak jangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak
01254|Korban, adalah perbuatan memaksa Majelis Hakim berpendapat demikian
01255|dikarenakan Anak Korban sejak awal tidak menginginkan Anak membuka
01256|bajunya  dan  Anak  Korban  sudah  mengatakan  kepada  Anak,  Agar  Anak
01257|jangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Selain
01258|itu  Majelis  Hakim  berpendapat  perkataan  anak  korban  tersebut  sudah
01259|semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Anak Korban
01260|Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01261|
01262|tidak  menginginkan  perbuatan  Anak  yang  memasukkan  kemaluannya
01263|kedalam kemaluan Anak Korban;
01264|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
01265|maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  telah  terbukti  melakukan
01266|perbuatan dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan
01267|dengannya;
01268|Menimbang bahwa didalam persidangan Anak memberikan keterangan
01269|bahwa Anak tidak ada  Memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak
01270|Korban;
01271|Menimbang bahwa terhadap  keterangan Anak tersebut Majelis Hakim
01272|akan mempertimbangkan sebagai berikut:
01273|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Nomor
01274|440/1408/III/2025  tanggal  15 Maret 2025, yang   ditandatangani oleh Dokter
01275|Pemeriksa dr. Fransiska Lumbantobing, SpOG, pada daerah bibir kemaluan
01276|dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban mengalami luka lecet berwarna
01277|kemerahan  yang  dimana  luka  lecet  tersebut  disebabkan  oleh
01278|kekerasan/trauma/ruda  paksa  tumpul  yang  masih  baru  terjadi  pada  daerah
01279|kemaluan;
01280|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  dr.  Eka  Fransiskan
01281|Timoria,  Sp.OG,   bentuk-bentuk  atau  tanda  terjadinya  suatu  persetubuhan
01282|adalah dijumpai luka lecet disekitar vagina, robekan selaput atau robek selaput
01283|dara  tergantung  ukuran  penis  dan  lebar  liang  vagina,  dijumpai  atau  tidak
01284|dijumpai cairan ejakulasi;
01285|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  Et  Repertum  tersebut
01286|diatas serta dihubungkan dengan keterangan Ahli tersebut, maka Majelis Hakim
01287|berpendapat dan berkeyakinan bahwa luka lecet pada daerah bibir kemaluan
01288|dalam  dan  bibir  kemaluan  luar  Anak  Korban  disebabkan  oleh
01289|kekerasan/trauma/ruda  paksa  tumpul,  yang  dimana  luka  lecet  tersebut
01290|mengindikasikan  bahwa  Anak  Korban  telah  mengalami  persetubuhan,
01291|dikarenakan  luka  lecet  disekitaran  Vagina  merupakan  salah  satu  indikasi
01292|adanya persetubuhan sebagaimana keterangan Ahli dr. Eka Fransiskan Timoria,
01293|Sp.OG;
01294|Menimbang bahwa atas adanya sangkalan dari Anak yang menyatakan
01295|tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Majelis
01296|hakim  pertimbangkan  sebagai  berikut,  jika  memang  Anak  tidak  ada
01297|Memasukkan Alat Kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban pada tanggal 13
01298|Maret 2025 atau waktu yang menjadi  tempus delicti  atau waktu kejadian dari
01299|Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01300|
01301|Perkara ini, maka seharusnya Hasil Visum Et Repertum yang dibuat sangat
01302|berdekatan dengan waktu kejadian perkara yaitu tanggal 15 Maret 2025, pada
01303|daerah bibir kemaluan dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban tidak akan
01304|ditemukan  luka  lecet berwarna  kemerahan,  namun  ternyata  Hasil  Visum  Et
01305|Repertum yang dibuat sangat berdekatan dengan waktu kejadian perkara yaitu
01306|tanggal 15 Maret 2025 menemukan hasil bahwa pada daerah bibir kemaluan
01307|dalam dan bibir kemaluan luar Anak Korban mengalami luka lecet berwarna
01308|kemerahan  yang  dimana  luka  lecet  tersebut  disebabkan  oleh
01309|kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul ;
01310|Menimbang  bahwa,  Anak  setelah  adanya  tanggapan  dari  Penuntut
01311|Umum, atas pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Anak, yang mana
01312|Anak  dalam  persidangan  menyampaikan  bahwa  anak  hanya  menggesek-
01313|gesekkan alat kelamin nya ke alat kelamin Anak Korban, Menurut Majelis Hakim
01314|merupakan ketidakkonsistenan Anak terhadap sangkalan Anak, bahwa dirinya
01315|tidak ada memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin korban;
01316|Menimbang  bahwa, berdasarkan  pertimbangan  tersebut diatas maka
01317|Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Anak telah memasukkan alat kelamin
01318|Anak ke Alat Kelamin Anak Korban, dan oleh karenanya keterangan Anak yang
01319|menerangkan  bahwa  Anak  tidak  memasukkan  Alat  kelamin  Anak  ke  Alat
01320|Kelamin Anak Korban tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
01321|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis
01322|Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  Melakukan  Kekerasan  atau  ancaman
01323|Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
01324|orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;
01325|Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan, apakah  Anak didalam
01326|perkara  ini  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atau  tidak,  maka
01327|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta  di
01328|persidangan perbuatan  Anak yang dengan kekerasan memaksa anak untuk
01329|melakukan persetubuhan dengannya  telah dilakukan  dengan kesalahan atau
01330|tidak;
01331|Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana, bentuk Kesalahan
01332|dapat dibagi 2 yaitu Kesengajaan dan kelalaian;
01333|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur bentuk kesalahan
01334|yang  paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah
01335|kesengajaan;
01336|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
01337|kesengajaan yaitu:
01338|Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01339|
01340|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01341|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
01342|zekerheid of noodzakelijkheid);
01343|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
01344|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01345|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan
01346|yang paling tepat untuk dipertimbangkan didalam perkara aquo adalah Sengaja
01347|sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01348|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud
01349|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01350|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01351|untuk  mencapai  akibat  tertentu  dari  perbuatan  tersebut.  Dengan  kata  lain,
01352|pelaku  benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang
01353|dilarang oleh hukum tersebut;
01354|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01355|memaksa  Anak  Korban  ke  perladangan  setelah  itu  Anak  memaksa  untuk
01356|membuka  baju  Anak  Korban,  setelah  itu  anak  memaksa  memasukkan  alat
01357|kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban;
01358|Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut diatas jika dihubungkan
01359|dengan makna sengaja sebagai maksud sebagaimana yang telah Majelis Hakim
01360|uraikan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  sudah
01361|memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud opzet
01362|als oogmerk, dikarenakan Majelis Hakim berpendapat perbuatan anak tersebut
01363|telah mencerminkan bahwa sejak awal Anak telah memiliki niat dan memiliki
01364|tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
01365|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut diatas, maka
01366|Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang melakukan perbuatan
01367|dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
01368|telah dilakukan dengan kesalahan;
01369|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 76D UU RI
01370|No.17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
01371|Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23
01372|Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak Menjadi Undang-Undang Jo  UU RI
01373|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi
01374|dan  perbuatan  anak  telah  dilakukan  dengan  kesalahan,  maka  Anak  harus
01375|dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
01376|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
01377|Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01378|
01379|Menimbang,  bahwa  didalam  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
01380|Hukum menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:
01381|1. Anak  tidak  terbukti  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban
01382|dikarenakan hasil visum et repertum yang dikeluarkan bukan dikeluarkan
01383|oleh dokter forensik melainkan Dokter umum dan Dokter kandungan biasa;
01384|2. Bahwa  penyelesaian  perkara  ini  harus  diselesaikan  menggunakan
01385|pendekatan keadilan restoratif;
01386|3. Bahwa Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
01387|4. Bahwa Saksi yang berada dilokasi kejadian merupakan seorang Anak
01388|yang masih berusia 4 Tahun sehingga secara hukum dan psikologis belum
01389|memiliki kemampuan untuk memahami secara utuh apa yang dilihat maupun
01390|menjelaskan peristiwa tersebut dengan benar;
01391|Menimbang bahwa Terhadap pokok pembelaan Anak tersebut diatas
01392|maka  Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01393|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 1, Majelis Hakim berpendapat
01394|bahwa keahlian dokter obgyn (obstetri dan ginekologi) yang memungkinkan
01395|dan membenarkan secara hukum serta medis untuk mengeluarkan visum et
01396|repertum dalam kasus kekerasan seksual dikarenakan dokter obgyn (obstetri
01397|dan ginekologi) mampu mendeteksi adanya trauma fisik pada alat kelamin
01398|(seperti luka, lecet, robekan selaput dara). Selain itu Majelis Hakim didalam
01399|menyimpulkan  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak
01400|Korban,  tidak  hanya  berdasarkan  Hasil  visum  et  repertum  namun  juga
01401|berdasarkan  keterangan  saksi,  sehingga  Majelis  Hakim  didalam
01402|menyimpulkan  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak
01403|Korban  telah  memenuhi  ketentuan  2  minimum  alat  bukti  yang  sah
01404|sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  183  KUHAP.  Berdasarkan  uraian
01405|tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Pembelaan Anak  di
01406|Poin 1 harus ditolak;
01407|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 2, Majelis Hakim berpendapat
01408|bahwa  terhadap  perkara  anak  ini  tidak  dapat  diselesaikan  melalui
01409|pendekatan  keadilan  restoratif  dengan  pertimbangan  yang  akan  Majelis
01410|Hakim  uraikan  secara  lengkap  dan  Komprehensip  ketika  Majelis  Hakim
01411|mempertimbangkan pidana Apa yang akan Majelis Hakim Jatuhkan terhadap
01412|Anak. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
01413|Pokok Pembelaan Anak di Poin 2 harus ditolak;
01414|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 3, Majelis Hakim berpendapat
01415|justru  didalam  persidangan  Anak  berbelit-belit  didalam  memberikan
01416|Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01417|
01418|keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut
01419|maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Pembelaan Anak di Poin 3
01420|harus ditolak;
01421|- Terhadap Pokok Pembelaan Anak di Poin 4, Majelis Hakim berpendapat
01422|bahwa Anak Saksitelah memenuhi kriteria sebagai anak saksi sebagaimana
01423|yang  diatur  dalam  pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01424|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu
01425|didalam  memberikan  keterangan  Anak  Saksitidak  diambil  sumpah  atau
01426|janjinya sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf A KUHAP.
01427|Dikarenakan didalam memberikan keterangan di persidangan Anak  Saksi
01428|Leonardo  Hosea  Siregar  tidak  diambil  sumpah  atau  janjinya,  maka
01429|berdasarkan pasal 185 Ayat 7 KUHAP keterangan  Anak  Saksi Leonardo
01430|Hosea Siregar  memang bukan merupakan alat bukti, namun keterangan
01431|Anak Saksidapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain
01432|jika keterangannya bersesuaian dengan Saksi yang diambil sumpah atau
01433|janjinya.  Bahwa  didalam  persidangan  menurut  Majelis  Hakim  keterangan
01434|Anak Saksibersesuaian dengan keterangan saksi yang diambil janjinya yaitu
01435|Saksi  I,  Saksi  II,  dan  Saksi  III,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat
01436|keterangan Anak Saksidapat mendukung pembuktian didalam perkara aquo.
01437|Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok
01438|Pembelaan Anak di Poin 4 harus ditolak;
01439|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka
01440|Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota pembelaan Anak dan atau Penasihat
01441|Hukum Anak harus ditolak seluruhnya;
01442|Menimbang bahwa didalam persidangan orangtua Anak memohon agar
01443|Majelis  Hakim  memberikan  hukuman  yang  seringan-ringannya  demi
01444|kepentingan terbaik untuk Anak;
01445|Menimbang  bahwa  terhadap  tanggapan  orangtua  tersebut,  Majelis
01446|Hakim akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik
01447|untuk Anak;
01448|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01449|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01450|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak
01451|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01452|pidana;
01453|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01454|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01455|Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01456|
01457|bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan
01458|Keadilan Restoratif;
01459|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01460|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01461|Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan
01462|pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk
01463|bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
01464|kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01465|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01466|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01467|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01468|orangtua Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01469|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01470|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01471|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01472|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01473|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01474|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01475|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01476|pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem
01477|Peradilan Pidana Anak;
01478|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01479|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
01480|sebelum  menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan
01481|penelitian  kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan  sehubungan
01482|dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas
01483|bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari
01484|Pembimbing Kemasyarakatan;
01485|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01486|Penelitian Kemasyarakatan untuk  Sidang Pengadilan Anak  oleh  Pembimbing
01487|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar Anak dijatuhi
01488|Pidana pelayanan Masyarakat;
01489|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim tidak
01490|sependapat dengan Rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan
01491|pertimbangan sebagai berikut:
01492|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01493|
01494|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban,
01495|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Pelayanan Masyarakat
01496|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban ;
01497|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01498|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01499|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01500|remedium).