00469|selama bulan Ramadhan warung dibuka setiap pukul 21.30 Wib sampai dengan
00470|pukul  03.00  Wib,  dimana  dari  hasil  mengelola  warung  tersebut  T erdakwa
00471|mendapatkan keuntungan baik dari menjual minum – minuman beralkohol serta
00472|menyediakan kamar untuk berhubungan badan antara tamu dengan para PSK,
00473|dimana para PSK setelah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan
00474|kemudian menyerahkan uang sewa kamar kepada T erdakwa sebesar Rp. 40.000,-
00475|(empat puluh ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul
00476|00.05 Wib petugas Kepolisian dari Polsek Kandanghaur yaitu saksi 3 dan saksi 4 saat
00477|melaksanakan  tugas  Patroli  kemudian  mendapatkan  informasi  dari  masyarakat
00478|bahwa di warung XXX milik T erdakwa selain menjual minum minuman beralkohol juga
00479|dijadikan sebagai tempat prostitusi, sehingga saksi 3 dan saksi 4 menuju tempat yang
00480|dimaksud  untuk  melakukan  penyelidikan  hingga  akhirnya  berhasil  melakukan
00481|penggerebegan  pada  warung  tersebut,  dimana  dalam  sebuah  kamar  terdapat
00482|seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu saksi 1 sedang melakukan hubungan
00483|badan dengan seorang tamu yang bernama saksi ARIS, kemudian saksi 3 dan saksi
00484|4 berhasil mengamankan T erdakwa selaku pemilik warung tersebut bersama para
00485|Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu saksi 1 dan saksi 2 serta seorang tamu bernama
00486|saksi  ARIS  berikut  barang  buktinya,  kemudian  membawanya  ke  kantor  Polsek
00487|Kandanghaur  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut.  T erdakwa  dalam
00488|menyewakan kamar untuk para tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan
00489|para PSK yang telah disediakannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang
00490|berwenang,  namun  tujuan  T erdakwa  ingin  mendapatkan  keuntungan  dengan
00491|penghasilan yang diperoleh sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan
00492|Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Berdasarkan uraian fakta hukum
00493|tersebut jika dihubungkan dengan unsur Ad.2., maka Majelis Hakim berpendapat
00494|unsur “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang
00495|lain, dan  menjadikannya  sebagai  pencarian”  telah  terbukti  ada  pada  perbuatan
00496|T erdakwa;
00497|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 296 KUHPidana
00498|telah terpenuhi, maka T erdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00499|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
00500|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00501|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00502|Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00503|
00504|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta T erdakwa mampu bertanggung
00505|jawab, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00506|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  T erdakwa  pada  pokoknya
00507|menyatakan  memohon  keringanan  hukum.  T erhadap  hal  tersebut  maka  Majelis
00508|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00509|Menimbang  bahwa  prinsip  penjatuhan  pidana  harus  sebanding  dengan
00510|kesalahan  T erdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan kesewenang
00511|wenangan  tanpa  memperhatikan  fungsi  dan  arti  dari  hukuman pemidanaan  itu
00512|sendiri.  Pemidanaan  harus  mempertimbangkan segi  manfaat  dan  kerusakan
00513|terhadap diri T erdakwa. Selain itu,  hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan
00514|pembinaan dan pengajaran bagi diri T erdakwa, yang pada gilirannya T erdakwa bisa
00515|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul
00516|perasaan jera pada diri T erdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain
00517|pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Roscoe Pound mengemukakan teori
00518|hukum yang menyatakan ”Law as a tool of social engineering”  atau yang dapat
00519|diterjemahkan secara bebas menjadi “ hukum  sebagai  alat pembaharuan  dalam
00520|masyarakat”. T entu  selain  memperhatikan  teori  hukum  dan  hal-hal  yang  telah
00521|dikemukakan di atas, putusan hakim haruslah tetap menggambarkan keadilan dan
00522|kepastian hukum itu sendiri;
00523|Menimbang  bahwa  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan
00524|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2017  tentang  Pedoman
00525|Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (selanjutnya disebut
00526|PERMA 3 tahun 2017). Pada Pasal 1 angka 1 PERMA 3 tahun 2017 mendefinisikan
00527|Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan perempuan yang berkonflik
00528|dengan  hukum,  perempuan  sebagai  korban,  perempuan  sebagai  saksi  atau
00529|perempuan sebagai pihak. Maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara  in casu
00530|menerapkan  PERMA  3  tahun  2017  baik  dalam  proses  persidangan  maupun
00531|penjatuhan putusan dalam perkara  in casu karena dari fakta-fakta hukum yang
00532|terungkap di persidangan menunjukkan adanya perempuan berhadapan dengan
00533|hukum dalam perkara in casu;
00534|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
00535|diketahui fakta T erdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan seorang ibu serta
00536|T erdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan  T erdakwa.  Pada  Pasal  6
00537|PERMA 3  tahun  2017  mengatur  Hakim  dalam  mengadili  perkara  Perempuan
00538|Berhadapan dengan Hukum : a. m empertimbangkan  Kesetaraan  Gender  dan
00539|Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis,
00540|b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak
00541|Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00542|
00543|tertulis  yang  dapat menjamin Kesetaraan Gender, c. menggali  nilai-nilai  hukum,
00544|kearifan lokal  dan  rasa ke adilan yang  hidup dalam masyarakat guna  menjamin
00545|Kesetaraan  Gender,  perlindungan  yang  setara  dan  non  diskriminasi;  dan d.
00546|mempertimbangkan p enerapan konvensi d an  perjanjian-perjanjian int ernasional
00547|terkait  Ke setaraan  Gender  yang  telah  diratifikasi. Berdasarkan  uraian
00548|pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang
00549|dijatuhkan  terhadap  diri  T erdakwa  telah  sesuai  dengan  kadar  kesalahan  dari
00550|T erdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap
00551|T erdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
00552|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00553|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00554|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00555|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00556|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00557|berada dalam tahanan;
00558|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00559|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00560|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal tidur bersarung
00561|bermotif garis warna kuning, 1 (satu) buah Sprei yang bermotif bunga warna merah,
00562|Minuman keras jenis Bir merk Anker 1 (satu) botol dan Anggur cap orang tua 3 (tiga)
00563|botol dan 1 (satu) botol sudah terbuka, Minuman stamina Kratingdeang 1 (satu) botol
00564|sudah  terbuka,  4  (empat)  lembar  Pil  KB,  dan  Tisue  merk  Multi  yang  telah
00565|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan
00566|untuk  mengulangi  kejahatan,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut
00567|dimusnahkan;
00568|Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus
00569|ribu rupiah) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
00570|Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Pecahan
00571|Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil
00572|dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
00573|bukti tersebut dirampas untuk negara;
00574|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00575|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00576|meringankan T erdakwa;
00577|Keadaan yang memberatkan:
00578|- Perbuatan T erdakwa telah meresahkan masyarakat;
00579|Keadaan yang meringankan:
00580|Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00581|
00582|- T erdakwa belum pernah dipidana;
00583|- T erdakwa merupakan seorang ibu;
00584|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00585|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00586|Mengingat  Pasal 296 KUHPidana dan Undang- Undang  Nomor 8 T ahun
00587|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
00588|bersangkutan;
00589|
00590|MENGADILI:
00591|1. Menyatakan T erdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00592|bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memudahkan perbuatan
00593|cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian”
00594|sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00595|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu dengan  pidana
00596|penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
00597|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00598|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00599|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00600|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00601|- 1 (satu) buah bantal tidur bersarung bermotif garis warna kuning;
00602|- 1 (satu) buah Sprei yang bermotif bunga warna merah;
00603|- Minuman keras jenis Bir merk Anker 1 (satu) botol dan Anggur cap orang tua
00604|3 (tiga) botol dan 1 (satu) botol sudah terbuka;
00605|- Minuman stamina Kratingdeang 1 (satu) botol sudah terbuka;
00606|- 4 (empat) lembar Pil KB; dan
00607|- Tisue merk Multi
00608|Dimusnahkan
00609|- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp. 50.000,- (lima
00610|puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh
00611|ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Pecahan Rp.5.000,- (lima puluh
00612|ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
00613|Dirampas untuk Negara
00614|6. Membebankan  kepada  T erdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00615|Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
00616|
00617|Senin
00618|
00619|5 Agustus 2024
00620|
00621|2024
00622|
00623|Indramayu, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai
00624|Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.
00625|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
00626|
00627|Ayip Sucipto, S.H.
00628|
00629|Hakim-hakim Anggota,
00630|Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.
00631|Hakim Ketua,
00632|Ria Agustien, S.H.
00633|Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.
00634|Panitera Pengganti,
00635|Ayip Sucipto, S.H.