00710|Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul
00711|18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati ditelepon oleh
00712|terdakwa untuk datang ke rumahnya karena malamnya mau berangkat terbang ke
00713|
00714|Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr.
00715|Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap terdakwa dan yang lain naik mobil
00716|tedakwa jenis T oyota Rush warna putih. Kemudian pada saat diperjalanan T erdakwa,
00717|Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang
00718|berpakaian preman dan bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan
00719|polisi bertanya ”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa
00720|kita akan pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi;
00721|Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa 4 (empat) orang yang akan
00722|diberangkatkan ke Arab Saudi atas nama Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00723|Sdr.  Dewi  Purwati  dan  Sdr.  Sumiati  namun  belum  sempat  diberangkatkan,
00724|Terdakwa sudah ditangkap polisi;
00725|Menimbang bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di bandara untuk
00726|pemberangkatan yang ingin pergi keluar negeri dan Terdakwa yang membelikan
00727|tiket,  check in  tiket yang dibantu oleh teman Terdakwa menggunakan uang
00728|Terdakwa  dengan  harga  pemberangkatan  untuk  per-orangan  sebesar
00729|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00730|Menimbang bahwa T erdakwa tidak mempunyai kantor sendiri untuk orang
00731|yang  ingin  berangkat kerja  keluar  negeri  dan tidak  memiliki  izin  Perekrutan
00732|Pekerja Migran Indonesia dan Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari
00733|pihak yang berwenang;
00734|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  terungkap  jika  Terdakwa
00735|bukanlah subjek hukum yang terkait dengan instansi atau badan hukum yang
00736|memiliki kewenangan dalam mengrimkan seseorang sebagai pekerja imigran
00737|keluar negeri, sehingga dengan demikin unsur ini telah terpenuhi;
00738|Ad.3. Sebagai orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan
00739|yang turut serta melakukan perbuatan;
00740|Menimbang  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  artinya  sudah  cukup
00741|apabila salah satu saja yang dibuktikan;
00742|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  melakukan
00743|pidana (pleger), ialah orang ini secara sendiri telah berbuat mewujudkan segala
00744|anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan
00745|(doen plegen ) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua)  orang, yang menyuruh
00746|(doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang
00747|melakukan  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain,  meskipun
00748|demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri
00749|peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh ( pleger) itu harus
00750|hanya  merupakan  suatu  alat  (instrumen)  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud
00751|dengan  turut  melakukan  (medepleger)  dalam  arti  kata  bersama-sama
00752|melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan
00753|
00754|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu (R.
00755|Susilo);
00756|Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana
00757|Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan ( deelneming). Pengertian ini perlu
00758|dikemukakan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  dari  peserta  pelaku
00759|tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan ( deelneming) dibahas oleh
00760|Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya ”Hukum Pidana, Kumpulan
00761|Kuliah  Bagian Kedua” menyebutkan  Pasal  55  ayat (1) Ke-1  KUHP sebagai
00762|ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu “ strafbaarfeit atau delict”, apabila
00763|dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal
00764|ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;
00765|Menimbang bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00766|yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau
00767|delik.  Turut  serta  melakukan  itu  dapat  terjadi  jika  dua  orang  atau  lebih
00768|melakukan  secara  bersama-sama  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,
00769|sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat
00770|tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga
00771|tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai
00772|suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut
00773|Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan
00774|Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad,
00775|Noyon  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  26  Juni  1971  Nomor
00776|15/K/Kr/1970, bahwa  “tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang
00777|berbentuk  ikut  serta  harus  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana  yang
00778|dilakukan”. Menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  dalam  putusannya
00779|Nomor:  1395.K/Pid/1985  tanggal  24  Septemebr  1987  yang  memutuskan
00780|sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif
00781|melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)”. Roeslan Saleh,
00782|S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan,
00783|penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan: ‘Tetapi janganlah
00784|hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap
00785|peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa
00786|dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal
00787|ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.’ Jika
00788|turut serta melakukan ini adalah adanya kerja  sama yang erat antara mereka
00789|maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak,
00790|kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu
00791|dan  berdiri  sendiri,  terlepas  dari  hubungan  perbuatan-perbuatan  peserta
00792|
00793|lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan
00794|dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
00795|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00796|fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya sekitar Tahun 2020 saksi Saeful
00797|Azis Bin (Alm) Sayuti ketika sedang memproses Visa di Kedutaan Saudi Arabia
00798|bertemu dengan Terdakwa di parkiran Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Dari
00799|awal  perkenalan  tersebut  Terdakwa  mengaku  sebagai  Hendel  di  Bandara
00800|Soekarno-Hatta dan mengaku bisa meloloskan calon pekerja Indonesia yang
00801|hendak bekerja di Luar Negeri dan Terdakwa berkata kepada saksi Saeful Azis
00802|Bin (Alm) Sayuti, jika tanpa adanya Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang
00803|akan bekerja di Luar Negeri tidak akan bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak
00804|akan bisa naik pesawat serta tidak akan di erbangkan jika tidak menggunakan
00805|jasa hendel. Berawal dari pertemuan tersebut selanjutnya saksi Saeful Azis Bin
00806|(Alm) Sayuti menjalin hubungan kerja sama dengan Terdakwa, saksi Saeful Azis
00807|Bin (Alm) Sayuti yang berperan merekrut tenaga kerja, sedangkan Terdakwa
00808|yang  berperan  sebagai  hendel  atau  yang  mengurusi  keberangkatan  keluar
00809|negeri  calon tenaga  kerja, dari  pembelian tiket pesawat hingga  pengurusan
00810|boarding pass;
00811|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00812|pukul 18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati
00813|ditelepon  oleh  terdakwa  untuk  datang  ke  rumahnya  karena  malamnya  mau
00814|berangkat terbang ke Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi
00815|Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap
00816|terdakwa dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00817|Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa, Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00818|Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang berpakaian preman dan
00819|bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan polisi bertanya
00820|”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa kita akan
00821|pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi;
00822|Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa 4 (empat) orang yang akan
00823|diberangkatkan ke Arab Saudi atas nama Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00824|Sdr.  Dewi  Purwati  dan  Sdr.  Sumiati  namun  belum  sempat  diberangkatkan,
00825|Terdakwa sudah ditangkap polisi;
00826|Menimbang bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di bandara untuk
00827|pemberangkatan yang ingin pergi keluar negeri dan Terdakwa yang membelikan
00828|tiket,  check in  tiket yang dibantu oleh teman Terdakwa menggunakan uang
00829|Terdakwa  dengan  harga  pemberangkatan  untuk  per-orangan  sebesar
00830|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00831|
00832|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00833|terpenuhi;
00834|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur-unsur  hukum  dalam
00835|dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim
00836|memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak
00837|pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan
00838|demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00839|menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta  melaksanakan
00840|penempatan pekerja migran Indonesia;
00841|Menimbang  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah  T erdakwa
00842|dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di
00843|depan hukum;
00844|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00845|berlangsungnya  persidangan  perkara  ini,  T erdakwa  adalah  orang  yang  mampu
00846|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah
00847|laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya
00848|sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa T erdakwa mempunyai
00849|alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang
00850|dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;
00851|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00852|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00853|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  Undang-undang  Republik
00854|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00855|Indonesia menganut  sistem  kumulatif  dalam  penjatuhan  pidana  kepada
00856|terdakwa  yaitu  disamping  pidana  penjara  juga  pidana  denda  yang  harus
00857|dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00858|yang diatur dalam Undang-undang tersebut;
00859|Menimbang  bahwa  mengenai  pidana  kurungan  pengganti  denda,  jika
00860|terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan,
00861|hal ini tidak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00862|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, s ehingga
00863|dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  harus  mempedomani  dari  ketentuan
00864|umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal
00865|30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, ia
00866|diganti dengan pidana kurungan;
00867|Menimbang bahwa mengenai permohonan yang dimohonkan oleh T erdakwa
00868|melalui  Penasihat  Hukum  sebagaimana  terdapat  dalam  nota  pledoi  yang  telah
00869|disebutkan sebelumnya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya setelah
00870|terlebih  dahulu  memperhatikan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan,
00871|
00872|dengan mendasarkan pada prinsip bahwa pemidanaan sebagaimana yang akan
00873|disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang sebanding dengan perbuatan
00874|yang dilakukan oleh T erdakwa atau disebut juga dengan prinsip proporsionalitas
00875|sebagai prinsip dasar yang menpukulin bahwa pemidanaan yang diberikan sesuai
00876|dengan tingkat kesalahan dan kejahatan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat
00877|dari T erdakwa sebagai pelaku kejahatan;
00878| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00879|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00880|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00881|dijatuhkan;
00882|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00883|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00884|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00885|Menimbang  bahwa  mengenai  barang  bukti  Majelis  akan
00886|mempertimbangkan sebagai berikut:
00887|Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada
00888|Pasal  46  ayat (1)  KUHAP M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  pembahasan
00889|permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  berpendapat  bahwa  Pengadilan
00890|berwenang:
00891|1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa
00892|benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda
00893|tersebut;
00894|2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
00895|3. Menjatuhkan  putusan  yang  memerintahkan  pemusnahan  atau  perusakan
00896|benda sitaan;
00897|4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi
00898|sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00899|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP
00900|menyebutkan  “barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
00901|kejahatan  atau  sengaaja  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dapat
00902|dirampas;
00903|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  39  KUHAP  R.  Soesilo
00904|menguraikan  bahwa  barang  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan
00905|dapat  dirampas  sepanjang  barang  tersebut  adalah  barang-barang  milik
00906|Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh
00907|dirampas;
00908|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  b  KUHAP
00909|menyatakan  “yang  dapat  dikenakan  penyitaan  adalah  benda  yang  telah
00910|dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk
00911|
00912|mempersiapkannya;
00913|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00914|berupa:  1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Reno 8 5G model CPH2359 dengan
00915|nomor IMEI 1: 868250060782838 IMEI 2: 868250060782820, yang terpasang kartu
00916|SIM dengan nomor: 081294499344;
00917|oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan
00918|dengan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan
00919|agar dirampas untuk Negara;
00920|Menimbang  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  pada  diri  T erdakwa  bukanlah
00921|merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi T erdakwa
00922|agar  selama  menjalani  pidananya  tersebut,  T erdakwa  dapat  merenungi  kembali
00923|bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana,
00924|dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut T erdakwa dapat
00925|kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga
00926|dengan mengingat tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan
00927|yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis
00928|Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada T erdakwa dipandang sudah tepat
00929|dan telah memenuhi rasa keadilan;
00930|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00931|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00932|yang meringankan Terdakwa;
00933|Keadaan yang memberatkan:
00934|- Perbuatan Terdakwa  dapat  menimbulkan  masalah  bagi  Pekerja  Migran
00935|Indonesia di Luar Negeri;
00936|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00937|Keadaan yang meringankan:
00938|- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
00939|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00940|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
00941|   Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan
00942|akan  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa  tidak  mengajukan  permohonan  agar
00943|dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222
00944|ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara
00945|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
00946|Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia
00947|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal
00948|55 ayat (1) ke-1 KUHP  dan Undang-undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum
00949|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00950|
00951|
00952|MENGADILI:
00953|1. Menyatakan  terdakwa Mukhlisol  Aman  Bin  (Alm)  Mustari telah terbukti
00954|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “turut  serta
00955|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00956|2. Menjatuhkan pidana kepada  terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
00957|selama  7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
00958|dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
00959|selama 1 (satu) bulan;
00960|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh
00961|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00962|4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00963|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00964|- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Reno 8 5G model CPH2359 dengan
00965|nomor IMEI 1: 868250060782838 IMEI 2: 868250060782820, yang terpasang
00966|kartu SIM dengan nomor: 081294499344;
00967|Dirampas untuk Negara.
00968|6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  Rp5.000,00 (lima ribu
00969|rupiah).
00970|
00971|Senin
00972|
00973|3 Februari 2025
00974|
00975|2025
00976|
00977|Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami,
00978|Hendri Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. dan
00979|Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
00980|
00981|Agus Sadikin, S.H., M.H.
00982|
00983|Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
00984|Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.                            Hendri Irawan, S.H.
00985|Aswin Arief, S.H., M.H.
00986|Panitera Pengganti,
00987|
00988|                               Agus Sadikin, S.H., M.H.