00467|dibuka setiap harinya mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib dan
00468|selama bulan Ramadhan warung dibuka setiap pukul 21.30 Wib sampai dengan
00469|pukul  03.00  Wib,  dimana  dari  hasil  mengelola  warung  tersebut  T erdakwa
00470|mendapatkan keuntungan baik dari menjual minum – minuman beralkohol serta
00471|menyediakan kamar untuk berhubungan badan antara tamu dengan para PSK,
00472|dimana para PSK setelah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan
00473|kemudian menyerahkan uang sewa kamar kepada T erdakwa sebesar Rp. 40.000,-
00474|(empat puluh ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul
00475|00.05 Wib petugas Kepolisian dari Polsek Kandanghaur yaitu saksi 3 dan saksi 4 saat
00476|melaksanakan  tugas  Patroli  kemudian  mendapatkan  informasi  dari  masyarakat
00477|bahwa di warung XXX milik T erdakwa selain menjual minum minuman beralkohol juga
00478|dijadikan sebagai tempat prostitusi, sehingga saksi 3 dan saksi 4 menuju tempat yang
00479|dimaksud  untuk  melakukan  penyelidikan  hingga  akhirnya  berhasil  melakukan
00480|penggerebegan  pada  warung  tersebut,  dimana  dalam  sebuah  kamar  terdapat
00481|seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu saksi 1 sedang melakukan hubungan
00482|badan dengan seorang tamu yang bernama saksi ARIS, kemudian saksi 3 dan saksi
00483|4 berhasil mengamankan T erdakwa selaku pemilik warung tersebut bersama para
00484|Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu saksi 1 dan saksi 2 serta seorang tamu bernama
00485|saksi  ARIS  berikut  barang  buktinya,  kemudian  membawanya  ke  kantor  Polsek
00486|Kandanghaur  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut.  T erdakwa  dalam
00487|menyewakan kamar untuk para tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan
00488|para PSK yang telah disediakannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang
00489|berwenang,  namun  tujuan  T erdakwa  ingin  mendapatkan  keuntungan  dengan
00490|penghasilan yang diperoleh sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan
00491|Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Berdasarkan uraian fakta hukum
00492|tersebut jika dihubungkan dengan unsur Ad.2., maka Majelis Hakim berpendapat
00493|unsur “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang
00494|lain, dan  menjadikannya  sebagai  pencarian”  telah  terbukti  ada  pada  perbuatan
00495|T erdakwa;
00496|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 296 KUHPidana
00497|telah terpenuhi, maka T erdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00498|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
00499|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00500|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00501|Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00502|
00503|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta T erdakwa mampu bertanggung
00504|jawab, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00505|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  T erdakwa  pada  pokoknya
00506|menyatakan  memohon  keringanan  hukum.  T erhadap  hal  tersebut  maka  Majelis
00507|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00508|Menimbang  bahwa  prinsip  penjatuhan  pidana  harus  sebanding  dengan
00509|kesalahan  T erdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan kesewenang
00510|wenangan  tanpa  memperhatikan  fungsi  dan  arti  dari  hukuman pemidanaan  itu
00511|sendiri.  Pemidanaan  harus  mempertimbangkan segi  manfaat  dan  kerusakan
00512|terhadap diri T erdakwa. Selain itu,  hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan
00513|pembinaan dan pengajaran bagi diri T erdakwa, yang pada gilirannya T erdakwa bisa
00514|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul
00515|perasaan jera pada diri T erdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain
00516|pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Roscoe Pound mengemukakan teori
00517|hukum yang menyatakan ”Law as a tool of social engineering”  atau yang dapat
00518|diterjemahkan secara bebas menjadi “ hukum  sebagai  alat pembaharuan  dalam
00519|masyarakat”. T entu  selain  memperhatikan  teori  hukum  dan  hal-hal  yang  telah
00520|dikemukakan di atas, putusan hakim haruslah tetap menggambarkan keadilan dan
00521|kepastian hukum itu sendiri;
00522|Menimbang  bahwa  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan
00523|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2017  tentang  Pedoman
00524|Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (selanjutnya disebut
00525|PERMA 3 tahun 2017). Pada Pasal 1 angka 1 PERMA 3 tahun 2017 mendefinisikan
00526|Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan perempuan yang berkonflik
00527|dengan  hukum,  perempuan  sebagai  korban,  perempuan  sebagai  saksi  atau
00528|perempuan sebagai pihak. Maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara  in casu
00529|menerapkan  PERMA  3  tahun  2017  baik  dalam  proses  persidangan  maupun
00530|penjatuhan putusan dalam perkara  in casu karena dari fakta-fakta hukum yang
00531|terungkap di persidangan menunjukkan adanya perempuan berhadapan dengan
00532|hukum dalam perkara in casu;
00533|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
00534|diketahui fakta T erdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan seorang ibu serta
00535|T erdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan  T erdakwa.  Pada  Pasal  6
00536|PERMA 3  tahun  2017  mengatur  Hakim  dalam  mengadili  perkara  Perempuan
00537|Berhadapan dengan Hukum : a. m empertimbangkan  Kesetaraan  Gender  dan
00538|Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis,
00539|b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak
00540|Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00541|
00542|tertulis  yang  dapat menjamin Kesetaraan Gender, c. menggali  nilai-nilai  hukum,
00543|kearifan lokal  dan  rasa ke adilan yang  hidup dalam masyarakat guna  menjamin
00544|Kesetaraan  Gender,  perlindungan  yang  setara  dan  non  diskriminasi;  dan d.
00545|mempertimbangkan p enerapan konvensi d an  perjanjian-perjanjian int ernasional
00546|terkait  Ke setaraan  Gender  yang  telah  diratifikasi. Berdasarkan  uraian
00547|pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang
00548|dijatuhkan  terhadap  diri  T erdakwa  telah  sesuai  dengan  kadar  kesalahan  dari
00549|T erdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap
00550|T erdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
00551|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00552|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00553|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00554|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00555|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00556|berada dalam tahanan;
00557|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00558|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00559|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal tidur bersarung
00560|bermotif garis warna kuning, 1 (satu) buah Sprei yang bermotif bunga warna merah,
00561|Minuman keras jenis Bir merk Anker 1 (satu) botol dan Anggur cap orang tua 3 (tiga)
00562|botol dan 1 (satu) botol sudah terbuka, Minuman stamina Kratingdeang 1 (satu) botol
00563|sudah  terbuka,  4  (empat)  lembar  Pil  KB,  dan  Tisue  merk  Multi  yang  telah
00564|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan
00565|untuk  mengulangi  kejahatan,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut
00566|dimusnahkan;
00567|Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus
00568|ribu rupiah) Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
00569|Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Pecahan
00570|Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil
00571|dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
00572|bukti tersebut dirampas untuk negara;
00573|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00574|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00575|meringankan T erdakwa;
00576|Keadaan yang memberatkan:
00577|- Perbuatan T erdakwa telah meresahkan masyarakat;
00578|Keadaan yang meringankan:
00579|Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00580|
00581|- T erdakwa belum pernah dipidana;
00582|- T erdakwa merupakan seorang ibu;
00583|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00584|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00585|Mengingat  Pasal 296 KUHPidana dan Undang- Undang  Nomor 8 T ahun
00586|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
00587|bersangkutan;
00588|
00589|MENGADILI:
00590|1. Menyatakan T erdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00591|bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memudahkan perbuatan
00592|cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian”
00593|sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00594|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu dengan  pidana
00595|penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
00596|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00597|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00598|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00599|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00600|- 1 (satu) buah bantal tidur bersarung bermotif garis warna kuning;
00601|- 1 (satu) buah Sprei yang bermotif bunga warna merah;
00602|- Minuman keras jenis Bir merk Anker 1 (satu) botol dan Anggur cap orang tua
00603|3 (tiga) botol dan 1 (satu) botol sudah terbuka;
00604|- Minuman stamina Kratingdeang 1 (satu) botol sudah terbuka;
00605|- 4 (empat) lembar Pil KB; dan
00606|- Tisue merk Multi
00607|Dimusnahkan
00608|- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp. 50.000,- (lima
00609|puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh
00610|ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Pecahan Rp.5.000,- (lima puluh
00611|ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
00612|Dirampas untuk Negara
00613|6. Membebankan  kepada  T erdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00614|Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
00615|
00616|Senin
00617|
00618|5 Agustus
00619|
00620|2024
00621|
00622|Indramayu, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai
00623|Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.
00624|
00625|didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera
00626|
00627|Hakim-hakim Anggota,
00628|Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.
00629|Hakim Ketua,
00630|Ria Agustien, S.H.
00631|Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.
00632|Panitera Pengganti,
00633|Ayip Sucipto, S.H.