00981|ditanda  tangani  Farida  (nenek)  dan  Dasuki  Supriyadi  (paman)  ABH
00982|Xxxxxxxxxxxxxxx  yang  menyatakan  memohon  agar  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  di
00983|kembalikan kepada keluarga karena akan di sekolahkan di sekolah atau pondok
00984|pesantren. Maka  oleh karena  ABH Xxxxxxxxxxxxxxx masih muda dan masih
00985|dapat merubah sikap dan prilakunya;
00986|Menimbang, bahwa  menurut Hakim  permohonan  dari  Nenek  ataupun
00987|Wali  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  dapat  dikabulkan,  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan
00988|utama  penjatuhan  pidana  bagi  anak  harus  bersifat  Edukatif  dan  Rehabilitatif
00989|dengan tujuan membina, mendidik, dan membimbing anak agar tidak mengulangi
00990|perbuatannya,  serta  memperbaiki  mental  dan  perkembangan  psikososialnya,
00991|bersifat Perlindungan Anak dengan tujuan Memastikan kepentingan terbaik bagi
00992|anak  (the  best  interest  of  the  child)  tetap  diutamakan,  menghindari  dampak
00993|negatif pemenjaraan, dan melindungi masa depan anak dan bersifat Ultimum
00994|Remedium dimana Penjara adalah jalan terakhir. Sanksi pidana diarahkan pada
00995|alternatif  lain  yang  lebih  mendidik  seperti  tindakan,  peringatan,  atau  pidana
00996|dengan syarat. Dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemeriksaan
00997|persidangan  dimana  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  awalnya  telah
00998|dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara tersebut merupakan bagian
00999|dari proses pembinaan dan pembelajaran bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
01000|(ABH) agar menyadari dan menginsyafi perbuatannya untuk lebih berhati-hati
01001|dan setelah Hakim menilai rasa penderitaan  Anak Berhadapan dengan Hukum
01002|(ABH)  atas penahanan tersebut sudah cukup dan proporsional dengan berat
01003|ringannya kesalahan dan dampak yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan
01004|Hukum (ABH) artinya konflik hukum dan keadilan sudah tuntas dan selesai serta
01005|telah terwujud harmonisasi keadaan dan rasa keadilan serta pemulihan keadaan,
01006|dan apabila  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  masih dikenakan pidana
01007|maupun tindakan dalam putusan ini maka perspektif cita hukum berupa keadilan,
01008|kemanfaatan dan kepastian menjadi sudah tidak relevan lagi, tidak adil dalam
01009|sudut  pandang  putusan  secara  kemanusiaan  maupun  pertanggungjawaban
01010|putusan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  tidak  ada  manfaat  lagi  baik  untuk
01011|pembinaan individu  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  sendiri maupun
01012|secara sosiolegal (tertib hukum masyarakat), serta tidak ada kepastian secara
01013|proporsional atau keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dihadapan
01014|hukum itu sendiri, sehingga penjatuhan pidana maupun tindakan dalam perkara
01015|
01016|a quo  terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan
01017|pengaruh pidana terhadap masa depan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01018|dinilai lebih besar mudharatnya (dampak negatif) dari pada manfaatnya (dampak
01019|positif), artinya penjatuhan pidana sedapat mungkin menghindarkan penderitaan
01020|hukum  terhadap  manusia  atau  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  jika
01021|memang cita hukum berupa keadilan, kemanfaat dan kepastian sudah terwujud
01022|tanpa perlu pemberlakuan pemidanaan (pidana dan/atau tindakan) terhadapnya;
01023|Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan keseluruhan hal-
01024|hal  tersebut  di  atas  perihal  pedoman  pemidaan  dalam  perkara  a  quo
01025|sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP (Baru), maka terhadapnya selanjutnya
01026|Hakim  akan  mengkonstituir apakah  penerapaan  putusan  pemaafan  hakim
01027|sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional  Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal
01028|246 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
01029|Acara Pidana  atau KUHAP (Baru) yang mengatur bahwa ringannya perbuatan,
01030|keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta
01031|yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  tidak
01032|menjatuhkan  pidana  atau  tidak  mengenakan  tindakan  dengan
01033|mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan tersebut dapat diterapkan
01034|dan beralasan menurut hukum;
01035|Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  putusan  pemaafan  hakim  juga
01036|terdapat batasan dan tidak berlaku untuk semua tindak pidana, salah satunya
01037|adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
01038|lebih, Dimana  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diancam pidana  dalam
01039|Pasal 307 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 2023
01040|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya 7 (tujuh) tahun,
01041|akan tetapi berdasarkan pasal Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang No. 11 Tahun
01042|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan “pidana penjara
01043|yang dapat dijatuhkan kepada anak Adalah paling lama ½ (satu perdua) dari
01044|maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”  oleh karena beralasan
01045|menurut  hukum  untuk  diterapkan  putusan  pemaafan  hakim  dan  dapat
01046|dipertimbangkan lebih lanjut;
01047|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
01048|perihal masing-masing kualifikasi pedoman pemidanaan ( vide Pasal 54 ayat (1)
01049|KUHP  (Baru)),  dengan  mengacu  pada  syarat  penerapan  putusan  pemaafan
01050|hakim (vide Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional  Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal
01051|246 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
01052|
01053|Acara Pidana  atau KUHAP Nasional dalam perkara  a quo  selanjutnya dapat
01054|dipertimbangkan dan disimpulkan sebagai berikut:
01055|1. Ringannya perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01056|- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baru pertama kali
01057|melakukan tindak pidana;
01058|- Bahwa tindak pidana dalam perkara  a quo  bukan yang diancam
01059|dengan pidana minimum khusus;
01060|- Bahwa tindak pidana dalam perkara  a quo  bukan tindak pidana
01061|tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;
01062|- Bahwa tindak pidana dalam perkara a quo bukan yang merugikan
01063|keuangan atau perekonomian negara;
01064|Sehingga berdasarkan indikator-indikator tersebut, ringannya perbuatannya Anak
01065|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam penerapan putusan pemaafan hakim
01066|dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01067|2. Keadaan pribadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01068|Bahwa terpenuhinya keadaan pribadi  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01069|dalam penerapan putusan pemaafan hakim dalam perkara  a quo  dapat dinilai
01070|dan dipertimbangkan berdasarkan motif dan tujuan  Anak Berhadapan dengan
01071|Hukum (ABH)  melakukan tindak pidana, latar belakang mental dan intelektual
01072|pelaku tindak pidana serta bentuk kesalahan pelaku dengan keadaan sebagai
01073|berikut:
01074|- Bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  mendapatkan  ajakan  tersebut
01075|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I
01076|,  saat  itu  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit
01077|sedangkan Anak Saksi anak II  dan Anak Saksi anak I  tidak membawa
01078|senjata tajam, lalu sekira jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat
01079|kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx tetap diwarung kopi  kemudian pada
01080|hari  Minggu  tanggal  01  Februari  2026  sekitar  pukul  01.00  Wib  ada
01081|beberapa orang datang kembali ke tempat tonkrongan di Kota Bekasi
01082|dan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx sudah  melihat beberapa  orang  membawa
01083|senjata tajam celurit sebanyak 2 (dua) buah dan stik golf sebanyak 1
01084|(satu) buah lalu sekitar pukul 02.30 Wib ABH Xxxxxxxxxxxxxxx bersama
01085|kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH
01086|Xxxxxxxxxxxxxxx  bersama  kelompoknya  dikejar  warga  sekitar  dan
01087|berhasil diamankan;
01088|
01089|- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajak oleh teman-
01090|teman pergaulannya sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01091|tidak berpikir panjang sebelum ikut tawuran tersebut;
01092|Sehingga  berdasarkan  indikator-indikator  tersebut,  keadaan  pribadi  Anak
01093|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam penerapan putusan pemaafan hakim
01094|dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01095|3. Keadaan  pada  saat  dan  setelah  terjadinya  tindak  pidana  dan  terjadi
01096|kemudian;
01097|Bahwa terpenuhinya keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana
01098|dan terjadi kemudian dalam penerapan putusan pemaafan hakim dalam perkara
01099|a quo dapat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan keadaan lingkungan atau
01100|sirkumstansi  yang  menyebabkan  keterbatasan  pilihan  rasional  pada  saat
01101|melakukan  tindak  pidana,  Tindak  pidana  yang  dipicu  oleh  perbuatan  korban
01102|sendiri, dengan keadaan sebagai berikut:
01103|- Bahwa awalnya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx pada hari Sabtu tanggal 31
01104|Januari 2026 sekitar pukul 18:00 WIB, sedang di warkop bersama Sdr.
01105|Dianta lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx ditelfon teman ngopi di Kota Bekasi
01106|dan sesampainya ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dijalan Perjuangan sekira jam
01107|23.00  WIB  dan  sekira  jam  23.00  Wib,  ternyata  sudah  banyak  yang
01108|berkumpul, disana ABH sedang ngopi lalu ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dan
01109|Kelompoknya yang bernama “Komplek43badboys” mendapatkan pesan
01110|singkat  dari  Instagram  yang  kelompok  bernama  “Tomgank”  untuk
01111|bersiteru atau tawuran dengan kelompok “Kaliabangdukuh_official”,
01112|- Bahwa  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  mendapatkan  ajakan  tersebut
01113|bersama-sama dengan saksi anak Saksi anak II dan Anak Saksi anak I
01114|,  saat  itu  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  diberikan  senjata  tajam  jenis  celurit
01115|sedangkan Anak Saksi anak II  dan Anak Saksi anak I  tidak membawa
01116|senjata tajam, lalu sekira jam 00:30 wib sudah mulai bubar dari tempat
01117|kumpul dan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx tetap diwarung kopi  kemudian pada
01118|hari  Minggu  tanggal  01  Februari  2026  sekitar  pukul  01.00  Wib  ada
01119|beberapa orang datang kembali ke tempat tonkrongan di Kota Bekasi
01120|dan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx sudah  melihat beberapa  orang  membawa
01121|senjata tajam celurit sebanyak 2 (dua) buah dan stik golf sebanyak 1
01122|(satu) buah lalu sekitar pukul 02.30 Wib ABH Xxxxxxxxxxxxxxx bersama
01123|kelompok  Gang  “Tomgank”  sampai  di  Kota  Bekasi,  ABH
01124|Xxxxxxxxxxxxxxx  bersama  kelompoknya  dikejar  warga  sekitar  dan
01125|berhasil diamankan;
01126|
01127|- Bahwa sikap dan tindakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01128|yang  tidak melarikan diri sebagai bentuk  pertanggungjawaban pidana
01129|atas pengakuan dan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
01130|- Bahwa  sebelum  perkara  ini  dilimpah,  Anak  Berhadapan  dengan
01131|Hukum (ABH) telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara,
01132|maka Hakim melihat penahanan yang dijalani Anak Berhadapan dengan
01133|Hukum (ABH) sudah setimpal dengan perbuatannya;
01134|Sehingga  berdasarkan  indikator-indikator  tersebut,  keadaan  pada  saat  dan
01135|setelah terjadinya tindak pidana dan terjadi kemudian dalam penerapan putusan
01136|pemaafan hakim dalam perkara a quo secara hukum terpenuhi;
01137|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut
01138|di atas telah ternyata bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional dan
01139|seluruh ketentuan turunan perihal dapat diterapkannya putusan pemaafan hakim
01140|setelah Hakim nilai dan pertimbangkan terhadap fakta hukum yang terungkap di
01141|persidangan dan ternyata beralasan menurut hukum sehingga menjadi dasar
01142|bagi Hakim untuk menerapkan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional  Jo. Pasal 1
01143|angka 19 dan Pasal 246  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun
01144|2025 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Nasional yang mengatur bahwa
01145|ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,  atau  keadaan  pada  waktu
01146|dilakukan  tindak  pidana  serta  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
01147|pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan
01148|dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana dasar
01149|pertimbangan hukum tersebut diatas;
01150|Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah
01151|Agung  Nomor  1 Tahun 2026  (SEMA)  tentang  Pedoman  Implementasi KUHP
01152|2023 dan KUHAP 2025 telah pula memberikan guidance atau panduan kepada
01153|seluruh hakim apabila dalam mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara
01154|akan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang c.q. KUHP
01155|Nasional  berupa  penerapan  putusan  pemaafan  hakim,  dalam  salam  satu
01156|asbabun nuzul  atau dasar pertimbangan lahirnya SEMA tersebut adalah untuk
01157|menjaga kesatuan dan konsistensi penerapan KUHP 2023 dan KUHAP 2025
01158|dalam  praktik  peradilan  perkara  pidana  atau  jinayat  serta  untuk  memastikan
01159|kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  dan  menghindari  terjadinya  multitafsir
01160|terhadap norma yang diatur dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025, lebih khusus
01161|dalam perkara a quo perihal penerapan putusan pemaafan hakim SEMA tersebut
01162|mengamanatkan  bahwa  hakim  wajib  mempertimbangkan  faktor-faktor
01163|sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP dan Pasal 246 ayat (1)
01164|
01165|dan  ayat  (2)  KUHAP,  terhadap  amanat  SEMA  tersebut  sebagaimana
01166|pertimbangan hukum tersebut di atas, senyatanya telah Hakim konstituir dengan
01167|dasar  pertimbangan  fakta  hukum  yang  telah  cukup  beralasan  hukum  untuk
01168|memenuhi kualifikasi penerapan putusan pemaafan hakim, terhadap penjatuhan
01169|bentuk  putusan  sebagaimana  disebutkan  dalam  amar  putusan  ini  Hakim
01170|mempertimbangkan  lebih  dapat  menempatkan  nilai  keadilan  dan  martabat
01171|manusia sebagai dasar memastikan pemidanaan tidak bersifat represif semata,
01172|keseimbangan antara tingkat kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
01173|dan  sifat  ringannya  tindak  pidana,  dan  konsekuensi  hukum  yang  dijatuhkan,
01174|pidana dan tindakan sebagai upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai
01175|tanpa  pemidanaan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) ,
01176|memperhatikan  keadaan  ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak
01177|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) dan/atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan
01178|tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dalam upaya terwujudnya keadilan
01179|oleh hakim pemaafan hanya dapat diberikan melalui putusan hakim yang terbuka
01180|disertai pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan
01181|putusan pemaafan hakim dalam perkara a quo dipandang dapat mendatangkan
01182|kemanfaatan  yang  lebih  besar  daripada  penjatuhan  pidana  atau  tindakan,
01183|sehingga penjatuhan putusan pemaafan hakim dalam perkara a quo hakikatnya
01184|bertujuan  untuk  mewujudkan  putusan  yang  berkeadilan  berdasarkan  nilai
01185|kemanusiaan  dan  kepatutan,  sekaligus  memberikan  ruang  bagi  hakim  untuk
01186|menjatuhkan putusan yang proporsional dan berkeadilan, sebagaimana uraian
01187|pertimbangan hukum tersebut di atas;
01188|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01189|tersebut diatas  terhadap  perkara  a  quo perihal  telah  terpenuhinya  ringannya
01190|perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak
01191|pidana serta yang terjadi kemudian yang dapat dipandang sebagai conditio sine
01192|qua non  atau bagian dari syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam konteks
01193|pelaksanaan  kewenangan  hakim  berupa  pemberian  pemaafan  hakim,  atau
01194|rechterlijk pardon  atau  judicial pardon  sebagaimana amanat Pasal 54 ayat (2)
01195|KUHP Nasional Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal 246 Undang-undang Republik
01196|Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025  tentang Hukum Acara Pidana  atau KUHAP
01197|Nasional, maka dengan demikian Hakim menerapkan putusan pemaafan hakim
01198|oleh  karena  telah  memenuhi  keseluruhan  pertimbangan  hukum  yang  cukup
01199|dalam penerapannya dan tidak adanya hal yang dikecualikan untuk itu;
01200|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01201|(ABH) terhadapnya diterapkan putusan pemaafan hakim, maka terhadap  Anak
01202|
01203|Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) tidak  dijatuhi  pidana  atau  tidak  pula
01204|dikenakan tindakan;
01205|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01206|(ABH) terhadapnya  diterapkan  putusan  pemaafan  hakim  maka  diperintahkan
01207|agar  Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dibebaskan dari tahanan segera
01208|setelah putusan ini diucapkan;
01209|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01210|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01211|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam
01212|berbentuk clurit panjang 1,5 meter dengan gagang kayu berwarna coklat yang
01213|telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  dikhawatirkan  akan
01214|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
01215|bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
01216|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  sepeda  motor
01217|Honda Beat, warna hitam No.Pol B 4192 KYF yang  telah disita dari  saksi Saksi
01218|anak II, maka dikembalikan kepada  orangtua kandung saksi Saksi anak II  atas
01219|nama Orang Tua saksi ;
01220|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri  ABH, maka
01221|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01222|meringankan Anak Berhadapan dengan Hukum;
01223|Keadaan  yang  memberatkan:
01224|- Perbuatan  ABH  menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu
01225|ketertiban umum
01226|Keadaan yang meringankan:
01227|- ABH mengakui dan menyesali perbuatannya;
01228|- ABH masih masih muda dan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih
01229|baik;
01230|- ABH belum pernah di hukum;
01231|- ABH melakukan perbuatannya karena ajakan dari teman-temannya yang
01232|lebih tua yang melarikan diri saat kejadian.
01233|- Wali ABH bersedia dan berjanji membimbing ABH untuk menjadi lebih
01234|baik;
01235|Menimbang, bahwa oleh karena  ABH  dinyatakan bersalah melakukan
01236|perbuatannya  akan  tetapi  diterapkan  putusan  pemaafan  hakim,  maka
01237|terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01238|
01239|MENGADILI:
01240|1. Menyatakan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan
01241|bersalah  melakukan  tindak  pidana  membawa,  mempunyai  persediaan
01242|padanya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
01243|dalam dakwaan Tunggal;
01244|2. Menyatakan memberi maaf kepada ABH Xxxxxxxxxxxxxxx;
01245|3. Menyatakan  ABH  Xxxxxxxxxxxxxxx  tidak  dijatuhi  pidana  atau  tidak
01246|dikenakan tindakan;
01247|4. Memerintahkan untuk segera membebaskan ABH Xxxxxxxxxxxxxxx dari
01248|tahanan;
01249|5. Menetapkan status barang bukti berupa :
01250|- 1 (satu) buah Senjata Tajam berbentuk clurit panjang 1,5 meter
01251|dengan gagang kayu berwarna coklat;
01252|Dirampas untuk dimusnahkan;
01253|- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol B 4192 KYF;
01254|Dikembalikan kepada saksi Saksi anak II melalui orangtua kandungnya atas
01255|nama Orang Tua saksi ;