01265|dari tempat karaoke;
01266|- Bahwa tamu boleh melakukan booking luar dengan syarat harus membeli
01267|minuman bir di Cafe;
01268|- Bahwa Saksi tidak tahu terkait uang tender untuk booking luar;
01269|- Bahwa semua pramusaji yang bekerja di Cafe punya utang kepada
01270|Terdakwa;
01271|- Bahwa pram usaji yang masih ada utang ke Terdakwa boleh pulang
01272|kampung, tetapi yang diperbolehkan pulang hanya pramusaji yang dekat
01273|dengan Terdakwa salah satunya Saksi Korban dan Saksi A Charge 1;
01274|- Bahwa pramusaji yang masih punya utang tidak boleh berhenti kerja dari
01275|Cafe, tetapi ada juga pramusaji yang dekat dengan Terdakwa
01276|diperbolehkan untuk berhenti kerja dari Cafe salah satunya Saksi Korban
01277|dan Saksi A Charge 1;
01278|- Bahwa awalnya Cafe menyediakan tukang masak untuk makan pramusaji,
01279|namun saat ini pramusaji hanya disediakan bahan makanan saja;
01280|- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang
01281|pengamanan kepada Binmas sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
01282|dengan tujuan supaya kegiatan prostitusi di tempat karaoke tetap berjalan;
01283|- Bahwa Cafe tidak pernah menyediakan kondom atau pil KB;
01284|
01285|- Bahwa ada beberapa pramusaji yang pernah hamil salah satunya yaitu
01286|Pramusaji 26 dan Saudari S . Bahkan Saudari S  juga sampai melakukan
01287|aborsi;
01288|- Bahwa Saksi tahu Saudari S  melakukan aborsi karena Saksi pernah
01289|melihat Terdakwa seda ng menyalakan lilin pada malam hari di samping
01290|kos. Saat itu Saksi tanya dan Terdakwa menjawab bahwa lilin tersebut
01291|untuk anaknya Saudari S yang ditanam di samping kos;
01292|- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa suruh salah satu pramusaji untuk
01293|aborsi kandungannya;
01294|- Bahwa Pramusaji 26 masih bekerja di tempat karaoke, sedangkan Saudari
01295|S sudah tidak diketahui keberadaannya;
01296|- Bahwa awalnya Saksi masih beragama Islam, namun saat ini Saksi sudah
01297|beralih ke agama Kristen Protestan setelah bercerai dengan Terdakwa;
01298|- Bahwa benar nama yang ada dalam Surat Ijin Usaha Cafe adalah nama
01299|Saksi;
01300|- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut sudah dibuat oleh
01301|Terdakwa, sedangkan Saksi hanya disuruh Terdakwa untuk
01302|menandatanganinya;
01303|- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemerik saan (BAP) kepolisian
01304|poin 26 (dua puluh enam) tersebut tidak benar, karena surat perjanjian
01305|kontrak kerja dibuat oleh Terdakwa dengan dibantu seorang pengacara;
01306|- Bahwa Terdakwa biasa menyuruh anak buahnya untuk membawa
01307|pramusaji pergi melapor diri ke Polres;
01308|- Bahwa Saksi kadang-kadang datang ke Cafe;
01309|- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan kepada Terdakwa terkait
01310|pengelolaan Cafe;
01311|- Bahwa jam kerja di Cafe dimulai setiap hari Senin sampai dengan hari
01312|Sabtu mulai pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT , sedangkan
01313|untuk hari Minggu libur;
01314|- Bahwa jam istirahat di Cafe dimulai sejak pukul 01.00 WIT sampai dengan
01315|pukul 18.00 WIT;
01316|- Bahwa tamu yang datang di saat jam istirahat tetap dilayani, namun
01317|pemilik karaoke tidak memaksa pramusaji untuk melayani tamu di jam
01318|istirahat;
01319|- Bahwa pramusaji yang kerja di Cafe tinggal di kamar yang disediakan di
01320|dalam Cafe;
01321|
01322|- Bahwa untuk tempat tinggal pramusaji tidak dikenakan biaya sewa, namun
01323|untuk biaya listrik, air, dan wifi ditanggung oleh pramusaji sendiri;
01324|- Bahwa setiap pramusaji wajib tinggal di dalam Cafe;
01325|- Bahwa tamu atau kenalan boleh minum di dalam kamar pramusaji;
01326|- Bahwa ada perbedaan biaya untuk minum di hall karaoke dengan minum
01327|di kamar pramusaji, namun Saksi tidak tahu besaran perbedaannya;
01328|- Bahwa Saksi tidak tahu terk ait aturan sanksi atau denda di Cafe, namun
01329|Saksi pernah melihat ada pramusaji yang dihukum untuk membeli beras;
01330|- Bahwa pramusaji yang terlambat masuk kerja akan dikenakan sanksi;
01331|- Bahwa pramusaji biasa ambil utang kepada Terdakwa untuk mengganti
01332|ongkos tiket ke Dobo atau untuk kebutuhan sehari-hari;
01333|- Bahwa tidak ada gaji pokok untuk pramusaji yang kerja di Cafe;
01334|- Bahwa gaji pramusaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari,
01335|sehingga pramusaji terpaksa sering mengambil utang dari Terdakwa;
01336|- Bahwa pramus aji biasanya melunasi utang dengan cara dicicil lewat
01337|potong gaji atau ditebus (dilunasi oleh orang lain);
01338|- Bahwa Saksi tidak tahu terkait besaran utang pramusaji karena yang urus
01339|soal utang adalah Terdakwa;
01340|- Bahwa pramusaji yang kerja di Cafe selalu bergant i tergantung dari
01341|utangnya lunas atau tidak;
01342|- Bahwa pramusaji berutang ke Terdakwa tanpa memberikan jaminan
01343|apapun;
01344|- Bahwa pinjaman utang dari Terdakwa tidak dikenakan bunga, sedangkan
01345|untuk pinjaman utang dari koperasi ada dikenakan bunga;
01346|- Bahwa Saksi dan T erdakwa ada menjalankan koperasi di Cafe namanya
01347|adalah Koperasi Cafe;
01348|- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pramusaji di Cafe pernah mendapatkan
01349|kekerasan atau tidak;
01350|- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang suruh Saudari S  melakukan aborsi.
01351|Saksi hanya tahu dari Terdak wa bahwa Saudari S  ada menguburkan
01352|anaknya di samping kos;
01353|Terhadap keterangan Saksi,  Terdakwa menyatakan keberatan terhadap
01354|seluruh keterangan Saksi. Karena Saksi berbohong dan mengaku tidak
01355|mengetahui kegiatan operasional Cafe. Padahal sebenarnya Saksi
01356|mengetahui setiap kegiatan operasional Cafe. Selain itu Saksi juga sering
01357|menggunakan uang pendapatan karaoke untuk berjudi;
01358|
01359|
01360|Saksi Ahli dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya
01361|sebagai berikut:
01362|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat terkait dengan tindak
01363|pidana perdagangan orang (TPPO) untuk perkara lain;
01364|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang -Undang
01365|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Or ang,
01366|pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
01367|penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
01368|dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01369|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pe njeratan utang
01370|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan
01371|dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
01372|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01373|atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
01374|- Bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama
01375|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:
01376|- Elemen Utama I Proses:
01377|- Perekrutan;
01378|- Pengangkutan;
01379|- Penampungan;
01380|- Pengiriman;
01381|- Penerimaan seseorang;
01382|- Elemen Utama II Cara (Means):
01383|- Ancaman kekerasan;
01384|- Penggunaan kekerasan;
01385|- Penculikan;
01386|- Penyekapan;
01387|- Pemalsuan;
01388|- Penipuan;
01389|- Penyalahgunaan kekuasaan atau;
01390|- Penyalahgunaan posisi rentan;
01391|- Penjeratan utang atau;
01392|- Memberi bayaran atau manfaat;
01393|- sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01394|atas orang lain;
01395|- Elemen Utama III Tujuan:
01396|- Mengeksploitasi orang tersebut (delik formil);
01397|
01398|- di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara;
01399|- Mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01400|- Bahwa unsur-unsur pada masing -masing Elemen Utama merupakan unsur
01401|alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan
01402|orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing Elemen Utama;
01403|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang -Undang
01404|Nomor 21 Tahun 200 7 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01405|eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01406|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01407|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
01408|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01409|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01410|memanfaatkan tenaga atau kemampuan yang berupa penindasan
01411|pemerasan dan pemanfataan fisik, seksual, tenaga dan atau k emampuan
01412|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01413|maupun immateriil;
01414|- Bahwa peristiwa seseorang direkrut dan dipindahkan dari satu tempat ke
01415|tempat lain, yang perekrutannya baik dilakukan secara langsung atau
01416|melalui orang lain a tau pengumuman di media sosial tersebut telah
01417|memenuhi unsur Elemen Utama I Proses. Karena di dalam peristiwa
01418|tersebut terdapat unsur perekrutan, pengangkutan, dan pemindahan
01419|seseorang. Selanjutnya Ahli juga menjelaskan bahwa kondisi saat pemberi
01420|kerja memberikan utang kepada penerima kerja untuk biaya pembelian tiket
01421|atau untuk diberikan kepada keluarganya tersebut sudah memenuhi unsur
01422|Elemen Utama II Cara (Means). Karena di dalam peristiwa tersebut terdapat
01423|unsur penyalahgunaan posisi rentan dan penjerata n utang. Kemudian Ahli
01424|menjabarkan bahwa relasi antara pemberi kerja dan penerima kerja
01425|menurut hukum itu bersifat koordinatif, tetapi secara sosial relasi antara
01426|pemberi kerja dan penerima kerja selalu bersifat subordinasi, dimana
01427|pemberi kerja selalu leb ih berkuasa atas penerima kerja. Sehingga dalam
01428|konteks peristiwa di atas, pemberi kerja telah menyalahgunakan kuasanya
01429|untuk memanfaatkan kondisi/keadaan penerima kerja yang sedang
01430|membutuhkan pekerjaan (posisi rentan) dengan cara penjeratan utang
01431|dengan tujuan agar pemberi kerja memperoleh persetujuan untuk
01432|memegang kendali atas penerima kerja tersebut;
01433|- Bahwa peristiwa seseorang direkrut untuk melayani tamu, menuangkan
01434|minum untuk tamu, dan duduk minum bersama tamu, maka menurut Ahli
01435|
01436|perbuatan tersebut su dah mengakibatkan orang tereksploitasi (delik
01437|materiil). Karena perbuatan tersebut sudah memanfaatkan tenaga atau
01438|kemampuan seseorang baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan
01439|orang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan materiil atau
01440|imateriil;
01441|- Bahwa jika salah satu unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses
01442|dan Elemen Utama II Cara (Means) sudah terpenuhi, maka perbuatan
01443|tersebut dianggap sudah memenuhi Elemen Utama III Tujuan yaitu untuk
01444|mengeksploitasi orang (delik formil). Karena perbua tan tersebut dianggap
01445|selesai setelah perbuatan yang dilarang oleh undang -undang tersebut telah
01446|dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya. Selanjutnya jika  salah satu
01447|unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II
01448|Cara (Means) terpenuhi disertai dengan mengakibatkan seseorang
01449|tereksploitasi, maka perbuatan tersebut memenuhi Elemen Utama III Tujuan
01450|yaitu mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil). Karena perbuatan
01451|tersebut dianggap selesai setelah timbulnya akibat yang dilarang ol eh
01452|undang-undang tersebut;
01453|- Bahwa perbedaan eksploitasi pada KUHP dengan Undang -Undang Nomor
01454|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
01455|sebagai berikut:
01456|- Eksploitasi pada KUHP hanya berfokus pada akibat, sedangkan
01457|eksploitasi pada Undang -Undang TPPO berfokus pada perbuatan dan
01458|akibat;
01459|- Pada KUHP adanya persetujuan korban eksploitasi dapat
01460|menghilangkan penuntutan pidana, sedangkan pada Undang -Udang
01461|TPPO adanya persetujuan korban tidak dapat menghilangkan
01462|penuntutan pidana;
01463|- Eksploitasi pada KU HP hanya berfokus pada praktek pelacuran,
01464|sedangkan eksploitasi pada Undang -Undang TPPO berfokus pada
01465|praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pelaku demi
01466|mendapatkan keuntungan;
01467|- Bahwa untuk menentukan sebuah tempat usaha melakukan eksploitasi atau
01468|tidak, yaitu dengan cara pertama menentukan apakah salah satu unsur dari
01469|masing-masing Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II Cara (Means)
01470|sudah terpenuhi atau tidak. Selanjutnya menentukan apakah ada praktek
01471|penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh  pemberi kerja kepada
01472|karyawannya atau tidak. Misalnya pemberi kerja ada melakukan perekrutan
01473|
01474|dengan iming -iming gaji besar (janji palsu) dan/atau dengan penjeratan
01475|utang, kemudian karyawannya dipaksa untuk melayani tamu, jam kerja yang
01476|tidak jelas, adanya  penyekapan, tidak ada perjanjian kerja, bahkan kadang
01477|kala pemberi kerja mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur,
01478|atau hal-hal lain yang mengakibatkan karyawannya tereksploitasi;
01479|- Bahwa bentuk eksploitasi itu tidak harus perbuatan seksual, karena ma sing-
01480|masing peristiwa tindak pidana perdagangan orang itu memiliki karakteristik
01481|yang berbeda -beda, sehingga bentuk eksploitasinya pun bisa berbeda -
01482|beda;
01483|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 Undang -Undang Nomor
01484|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidan a Perdagangan Orang, persetujuan
01485|korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana
01486|perdagangan orang. Sehingga meskipun korban setuju diberangkatkan,
01487|atau setuju mengambil utang/panjar, atau setuju untuk dipekerjakan, atau
01488|setuju untuk k erja di luar jam kerja, tidak akan menghapus tindak pidana
01489|yang dilakukan oleh pelaku. Karena relasi antara pemberi kerja dan
01490|penerima kerja secara sosial itu bersifat subordinasi, dimana posisi
01491|penerima kerja menjadi lebih rentan. Sehingga apapun yang dim inta oleh
01492|pemberi kerja tidak akan ditolak oleh penerima kerja tersebut meskipun ia
01493|akan menghadapi bahaya atau ancaman kekerasan atau kematian. Bahkan
01494|ada keadaan dimana penerima kerja tidak sadar dirinya dieksploitasi
01495|sehingga penerima kerja tersebut mer asa nyaman dan tidak merasa
01496|diekseploitasi. Kondisi tersebutlah yang menjadikan adanya persetujuan
01497|dari korban tidak menghilangkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
01498|perdagangan orang;
01499|- Bahwa hukum acara pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
01500|Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap mengacu pada Kitab Undang -
01501|Undang Hukum Acara Pidana, kecuali yang diatur sendiri dalam undang -
01502|undang tersebut.  Salah satunya terkait kekhususan pembuktian yaitu
01503|keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membukti kan bahwa
01504|terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya;
01505|- Bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak
01506|mendapatkan restitusi. Pengertian restitusi adalah pembayaran ganti
01507|kerugian yang dibebankan kepada pelaku berd asarkan putusan pengadilan
01508|yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau imateriil yang
01509|diderita oleh korban. Restitusi itu sendiri merupakan hak untuk memulihkan
01510|rasa sakit atau kerugian yang diderita oleh korban baik secara materiil dan
01511|
01512|atau imateriil.  Restitusi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3
01513|Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap
01514|Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Sedangkan untuk
01515|teknis tata cara permohonan restitusi diatur di dalam Peraturan Mahkamah
01516|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
01517|Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
01518|Namun perlu dipahami bahwa permohonan restitusi itu tidak mengurangi
01519|hukuman, namun dapat menjadi baha n pertimbangan Majelis Hakim dalam
01520|menjatuhkan putusan;
01521|- Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu termasuk ke dalam delik biasa
01522|bukan delik aduan, sehingga kepolisian atas inisiatif sendiri dapat
01523|melakukan pemeriksaan/penyelidikan ke sebuah tempat usaha ya ng diduga
01524|melakukan tindak pidana perdagangan orang tanpa walaupun tidak ada
01525|aduan/laporan dari korbannya;
01526|- Bahwa tidak semua tempat karaoke yang mempekerjakan pramusaji itu
01527|harus diproses hukum, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah ada
01528|indikasi tindak pidana perdagangan orang atau tidak;
01529|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 Undang -Undang Nomor
01530|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan
01531|korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana
01532|perdagangan orang. Oleh karena itu keterangan saksi dipersidangan yang
01533|menyatakan tidak merasa dieksploitasi tersebut tidak akan menghilangkan
01534|penuntutan terhadap terdakwa;
01535|- Bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan
01536|dalam tindak pidana perdaganga n orang adalah seseorang dengan posisi
01537|dominan/potensial menggunakan kuasanya untuk memanfaatkan orang lain
01538|yang posisinya lebih rendah (posisi rentan) dengan cara mengancam,
01539|penipuan, penjeratan utang, janji palsu ataupun cara lain yang dilarang oleh
01540|undang-undang yang berdampak tereksploitasinya orang dengan posisi
01541|rentan tersebut;
01542|- Bahwa makna perekrutan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah
01543|proses pencarian dan perekrutan seseorang dengan cara -cara yang sejak
01544|awal ditujukan untuk dieksploitasi. Bi asanya pelaku melakukan perekrutan
01545|dengan cara memberikan iming -iming gaji besar atau imbalan uang atau
01546|pemberian panjar/utang kepada pekerja atau keluarganya. Selain itu
01547|biasanya proses perekrutannya dilakukan melalui media sosial atau dari
01548|orang-orang terdekat;
01549|
01550|- Bahwa untuk membuktikan tujuan dieksploitasi dilakukan dengan cara
01551|melihat unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses dan Elemen
01552|Utama II Cara (Means). Apabila salah satu unsur pada masing -masing
01553|Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II Cara ( Means) sudah
01554|terpenuhi, maka perbuatan tersebut dianggap sudah memenuhi Elemen
01555|Utama III Tujuan yaitu untuk mengeksploitasi orang (delik formil) tanpa
01556|harus dibuktikan bahwa seseorang sudah menjadi korban eksploitasi;
01557|- Bahwa menurut pendapat Ahli, pelaku ti ndak pidana perdagangan orang
01558|dapat dipidana apabila salah satu unsur dari masing -masing elemen utama
01559|terpenuhi;
01560|- Bahwa untuk menentukan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup
01561|hanya melihat salah satu elemen utama saja, tetapi harus melihat seluruh
01562|elemen utamanya. Karena setiap elemen utama merupakan satu kesatuan
01563|yang tidak lepas dari elemen yang lain;
01564|- Bahwa karakteristik setiap perkara tindak pidana perdagangan orang
01565|berbeda-beda, sehingga masing -masing unsur elemen utamanya pun juga
01566|bisa berbeda tergantung dari kasusnya;
01567|- Bahwa hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang
01568|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang antara
01569|lain penandatanganan Statuta Palermo, meningkatnya kasus perdagangan
01570|orang baik di dalam negeri maupun d i luar negeri, banyaknya korban
01571|perempuan, serta lemahnya penegakan hukum kasus perdagangan orang
01572|di Indonesia;
01573|- Bahwa eksploitasi dalam ketenagakerjaan didasari oleh kesepakatan dan
01574|persetujuan yang saling menguntungkan dalam perjanjian kerja antara
01575|pekerja dengan pemberi kerja. Sedangkan eksploitasi pada tindak pidana
01576|perdagangan orang didasari paksaan atau ancaman atau penipuan atau
01577|penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan untuk
01578|memperoleh keuntungan dari penderitaan orang lain. Selain i tu hak -hak
01579|pekerja dalam ketenagakerjaan dijamin oleh undang -undang seperti hak
01580|upah, hak cuti, upah lembur, hak memperoleh jaminan kesehatan, kontrak
01581|kerja jelas, serta hak lainnya. Sedangkan hak -hak pekerja dalam tindak
01582|pidana perdagangan orang tidak dja min seperti hak upah tidak jelas, tidak
01583|ada upah lembur, tidak ada hak cuti, tidak ada jaminan kesehatan, kontrak
01584|kerja tidak jelas/tidak ada;
01585|- Bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
01586|bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja sesuai
01587|
01588|dengan perjanjian kerja atau kesepakatan tertulis atau peraturan
01589|perundang-undangan. Untuk besaran upah yang diterima oleh pekerja tidak
01590|harus mengikuti upah minumum regional (UMR) karena tergantung dari
01591|jenis pekerjaannya, selama tida k bertentangan dengan peraturan
01592|perundang-undangan yang berlaku;
01593|- Bahwa perbedaan utama Undang -Undang Ketenagakerjaan dengan
01594|Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang terletak pada
01595|tujuannya. Undang -Undang Ketenagakerjaan dengan dibuat untuk tujuan
01596|mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.
01597|Sedangkan Undang -Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat
01598|untuk tujuan pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Selain itu
01599|perekrutan dalam Undang -Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang
01600|bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang demi memperoleh keuntungan
01601|dengan cara paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan,