00730|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00731|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
00732|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
00733|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00734|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00735|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00736|T erdakwa  merupakan  pelaku  tindak  pidana  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00737|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00738|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00739|
00740|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00741|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00742|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00743|berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00744|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00745|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
00746|Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun
00747|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  bahwa  “Orang
00748|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya
00749|perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan
00750|hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan
00751|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00752|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00753|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00754|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00755|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00756|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00757|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00758|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00759|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00760|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00761|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial,
00762|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00763|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00764|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00765|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00766|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00767|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00768|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00769|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00770|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00771|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00772|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00773|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00774|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00775|karena  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  tanpa  melalui
00776|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi, asal Sulawesi
00777|
00778|Selatan yang akan bekerja ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan
00779|dokumen, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB
00780|di depan penginapan Viki Jaya di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya;
00781|- Bahwa  T erdakwa  yang  merekrut,  mengajak,  membawa,
00782|memberangkatkan, dan mengkompulir tiket pesawat dari Sulawesi Selatan
00783|sampai ke Pontianak, T erdakwa yang mengkoordinir dan akan membawa 8
00784|(delapan) orang yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan
00785|bekerja di Negara Malaysia tersebut melalui Saudara Antok yang berada di
00786|Malaysia dan biaya keberangkatan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang
00787|merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara
00788|Malaysia  tersebut dari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan
00789|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00790|Saudara Antok;
00791|- Bahwa  saat  itu  ada  8  (delapan)  orang  calon  pekerja  migran
00792|Indonesia yaitu Saudara Akas, Saudara Dandi Putrawan, Saudari Ernita,
00793|Saudara Ical, Saudara M. Rahmadani, Saudara Padil, Saudara Putra, dan
00794|Saudara Riswan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang akan
00795|berangkat bekerja di perkebunan kelapa sawit GSA Rimbunan di Mukah,
00796|Malaysia dengan upah yang akan diterima oleh masing-masing calon pekerja
00797|migran Indonesia tersebut paling kecil sebesar 1.000 (seribu) ringgit per
00798|bulan;
00799|- Bahwa  T erdakwa  tidak  ada  memiliki  ijin  untuk  membawa  calon
00800|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00801|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00802|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00803|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00804|Kartu T anda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja, rencananya
00805|paspor akan dibuat setelah tiba di Malaysia oleh Saudara Antok;
00806|- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat T erdakwa beli melalui calo
00807|tiket dengan harga dari Sulawesi ke Pontianak sebesar Rp2.530.000,00 (dua
00808|juta  lima  ratus  tiga  puluh  ribu  rupiah)  per  tiket,  yang  mana  mulai  dari
00809|pembelian tiket pesawat, penginapan, makan, dan transportasi dari Sulawesi
00810|Selatan sampai masuk ke Malaysia sudah ditanggung oleh Saudara Antok
00811|yang  sebelumnya  telah  mengirimkan  uang  kepada  T erdakwa  sebesar
00812|Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Malaysia ke
00813|rekening BRI istri T erdakwa atas nama Lina;
00814|
00815|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja di kebun kelapa
00816|sawit di Negera Malaysia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar
00817|10%  dari  gaji  yang  akan  diterima  oleh  calon  pekerja  migran  Indonesia
00818|tersebut per orang oleh Saudara Antok  dan manager perusahaan GSA
00819|Rimbunan yaitu Saudara Wan Citi;
00820|- Bahwa  barang  bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan  yang  ikut
00821|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00822|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00823|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00824|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00825|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00826|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00827|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00828|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00829|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00830|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00831|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00832|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00833|negeri;
00834| Menimbang, bahwa  berdasarkan uraian fakta  hukum diatas, perbuatan
00835|T erdakwa  ialah  membantu  kesemua  orang  tersebut  dalam  rangka  penempatan
00836|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00837|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai  izin  resmi,  adapun  diri
00838|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00839|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00840|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00841|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
00842|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00843|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00844|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00845|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00846|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00847|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00848|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00849|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00850|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00851|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00852|
00853|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00854|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00855|unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00856|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00857|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang
00858|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi,
00859|maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00860|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  tunggal
00861|Penuntut Umum;
00862|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00863|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00864|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00865|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00866|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
00867|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00868|Menimbang,  bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00869|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00870|T erdakwa,  baik  alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun  alasan  pembenar
00871|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00872|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00873|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00874|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00875|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
00876|bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri T erdakwa sesuai
00877|dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00878|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00879|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00880|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00881|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00882|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00883|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00884|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00885|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum
00886|agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana
00887|serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang
00888|bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;
00889|
00890|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan T erdakwa
00891|yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan yang pada
00892|pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang
00893|akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal  keadaan  yang
00894|meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00895|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00896|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00897|ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah T erdakwa lakukan dan keadaan
00898|T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00899|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
00900|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00901|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00902|dari pidana yang dijatuhkan; 
00903|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00904|T erdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
00905|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
00906|tahanan;
00907|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00908|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00909|direlevansikan  kepatutan  yang  berdasar  menurut  hukum  atas  tiap  barang  bukti
00910|tersebut;
00911|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
00912|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00913|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00914|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00915|Keadaan yang memberatkan:
00916|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00917|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00918|Keadaan yang meringankan:
00919|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00920|mengulanginya lagi;
00921|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00922|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00923|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00924|Memperhatikan,  Pasal  81  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00925|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00926|
00927|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00928|bersangkutan;
00929|
00930|MENGADILI:
00931|1. Menyatakan T erdakwa Sapri alias Sapri bin (alm) Made  telah terbukti
00932|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana orang
00933|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00934|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00935|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00936|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp600.000.000,00
00937|(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00938|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00939|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00940|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00941|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00942|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00943|1) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15A warna biru dengan IMEI
00944|1 nomor861746054131103;
00945|Dirampas untuk negara;
00946|2) 1 (satu) buku Passport asli dengan nomor E09799504 atas nama
00947|Safri Bin Made;
00948|Dikembalikan kepada Terdakwa;
00949|3) 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B9360920
00950|atas nama Ernita Kalu;
00951|4) 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B7962648
00952|atas nama Riswan Marsuki;
00953|5) 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 535
00954|dari Makassar ke Balikpapan;
00955|6) 7 (tujuh) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 6317
00956|dari Balikpapan ke Pontianak;
00957|Terlampir Dalam Berkas Perkara;
00958|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00959|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00960|Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
00961|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025, oleh kami Dr.
00962|Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00963|dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.  masing-masing sebagai Hakim
00964|Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
00965|
00966|dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dan
00967|Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Yohana
00968|Serevina  Mikha  Gusta  Purba,  S.H. Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri
00969|Mempawah dan T erdakwa didampingi penasihat hukumnya.
00970|
00971|Selasa
00972|
00973|29
00974|
00975|2025
00976|
00977|Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00978|dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.  masing-masing sebagai Hakim
00979|
00980|Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Yohana
00981|Serevina  Mikha  Gusta  Purba,  S.H. Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri
00982|Mempawah dan T erdakwa didampingi penasihat hukumnya.
00983|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00984|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
00985|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00986|Panitera Pengganti
00987|Juwairiah, S.H.
00988|
00989|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00990|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
00991|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00992|Panitera Pengganti
00993|Juwairiah, S.H.