01094|diletakkan  sama  seperti  mesin  traktor  yang  pertama.  Setelah  itu  Anak
01095|berteman meninggalkan lokasi traktor dengan membawa dua unit mesin
01096|tersebut. Selanjutnya Anak, Sdr.IWAN, dan Sdr.ILHAM diantarkan pulang
01097|oleh  Sdr. PANSER alias ACUN. Kemudian kedua  mesin traktor  tersebut
01098|dibawa oleh Sdr.PANSER EDI WIBOWO alias ACUN untuk dijual;
01099|- Bahwa kemudian dua unit mesin Traktor Merk KUBOTA RD 85 DI-2S,
01100|warna merah tersebut dijual oleh Sdr.PANSER EDI WIBOWO alias ACUN
01101|seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lalu kemudian dari hasil
01102|penjualan  tersebut  Anak,  Sdr.PANSER  EDI WIBOWO alias  ACUN ,  Sdr.
01103|ILHAM mendapatkan bagian masing – masing Rp1.500.000,- (satu juta
01104|lima  ratus  ribu  rupiah),  sedangkan  Sdr.IWAN  mendapatkan  bagian
01105|
01106|Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perantara
01107|yang mengaku orang Boro Kulon Progo mendapat bagian Rp750.000,-
01108|(tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  untuk  membayar  rental  mobil
01109|Rp350.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  sisanya  sejumlah
01110|Rp4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Anak,
01111|Sdr.PANSER  EDI  WIBOWO  alias  ACUN ,  Sdr.  ILHAM  gunakan  untuk
01112|karaoke;
01113|Bahwa perbuatan  Anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN bin ALI
01114|MAKMUR bersama  dengan  Sdr. PANSER  EDI  WIBOWO  alias  ACUN,  Sdr.
01115|IWAN, dan Sdr. ILHAM sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas yang
01116|telah 1 buah mesin Traktor merk KUBOTA RD 85 DI – 2S, warna merah milik
01117|Kelompok  Tani  “Harapan  Tani  Jaya“  Desa  Kemadulor  Kecamatan  Kutuarjo,
01118|Kabupaten Purworejo dan1 buah mesin Traktor Merk KUBOTA RD 85 DI – 2S,
01119|warna merah milik Kelompok Tani “Muda Karya“ Desa Kemadulor , Kecamatan
01120|Kutuarji, Kabupaten Purworejo pada hari 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB ,
01121|bertempat di  sawah  ikut  Desa  Kemadulor Kecamatan  Kutuarjo,  Kabupaten
01122|Purworejo dan kemudian dua unit mesin Traktor Merk KUBOTA RD 85 DI-2S,
01123|warna  merah  tersebut  dijual  oleh  Sdr.PANSER  EDI  WIBOWO  alias  ACUN
01124|seharga  Rp12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah),  lalu  kemudian  dari  hasil
01125|penjualan tersebut Anak, Sdr.PANSER EDI WIBOWO alias ACUN, Sdr. ILHAM
01126|mendapatkan bagian masing – masing Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus
01127|ribu rupiah), sedangkan Sdr.IWAN mendapatkan bagian Rp2.250.000,- (dua
01128|juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk perantara yang mengaku orang
01129|Boro Kulon Progo mendapat bagian Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu
01130|rupiah), untuk membayar rental mobil Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
01131|rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh
01132|ribu rupiah) sudah Anak, Sdr.PANSER EDI WIBOWO alias ACUN, Sdr. ILHAM
01133|gunakan  untuk  karaoke  dimana  dalam  mengambil  dua  unit  mesin  Traktor
01134|Merk  KUBOTA RD  85  DI-2S  tersebut tanpa  seizin  dari  pemiliknya  adalah
01135|untuk  dijual kembali  dan  memperoleh keuntungan dari  penjualan  dua  unit
01136|mesin Traktor Merk KUBOTA RD 85 DI-2S , dengan demikian perbuatan Anak
01137|tersebut  telah memenuhi semua rumusan  “unsur  mengambil barang sesuatu,
01138|yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
01139|dimiliki secara melawan hukum”;
01140|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  ini  telah  terpenuhi  dan
01141|terbukti;
01142|Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
01143|
01144|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  tersebut  adalah
01145|didalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana telah
01146|dibuktikan dalam unsur kedua di atas bahwa dua orang atau lebih tersebut
01147|haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana Pasal
01148|55 KUHP (orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang
01149|yang turut melakukan);
01150|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengertian  tersebut  dihubungkan
01151|dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-
01152|saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula
01153|dengan barang bukti serta keterangan Anak, bahwa benar Anak MUHAMMAD
01154|MIFTAKHUL MUTAQQIN bin ALI MAKMUR bersama dengan Sdr. PANSER EDI
01155|WIBOWO alias ACUN, Sdr.  IWAN, dan Sdr.  ILHAM uraian tersebut di atas
01156|yang telah mengambil  1 buah  mesin Traktor merk KUBOTA RD 85 DI – 2S,
01157|warna  merah  milik  Kelompok  Tani  “Harapan  Tani  Jaya“  Desa  Kemadulor
01158|Kecamatan  Kutuarjo, Kab upaten  Purworejo dan1  buah  mesin  Traktor  Merk
01159|KUBOTA RD 85 DI – 2S, warna merah milik Kelompok Tani “Muda Karya“ Desa
01160|Kemadulor, Kec amatan Kutuarji , Kab upaten  Purworejo pada hari  7 Mei 2021
01161|sekitar pukul 01.30 WIB , bertempat di sawah ikut Desa Kemadulor Kecamatan
01162|Kutuarjo, Kabupaten Purworejo;
01163|Menimbang  bahwa  dalam  mengambil  dua  unit  mesin  Traktor  Merk
01164|KUBOTA RD 85 DI-2S tersebut, Anak MUHAMMAD MIFTAKHUL MUTAQQIN
01165|bin ALI MAKMUR  bersama dengan Sdr. PANSER EDI WIBOWO alias ACUN,
01166|Sdr. IWAN, dan Sdr.  ILHAM  telah membagi tugas yaitu Anak, Sdr.IWAN, dan
01167|Sdr.ILHAM  yang  turun  dan  membongkar  mesin  Traktor,  sedangkan
01168|Sdr.PANSER alias ACUN yang menjadi sopir mobil dan akan menunggu dari
01169|kejauhan  agar  tidak  dicurigai ,  dimana  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi
01170|rumusan  Pasal  55  KUHP  (orang  yang  melakukan,  orang  yang  menyuruh
01171|melakukan, dan orang yang turut melakukan), sehingga telah memenuhi semua
01172|rumusan “unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
01173|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  ini  telah  terpenuhi  dan
01174|terbukti;
01175|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 363 ayat (1)
01176|ke-4  KUHP  telah terpenuhi,  maka  Anak haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01177|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01178|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01179|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Anak  dalam  permohonannya
01180|yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya,
01181|
01182|dengan alasan Anak telah menyesali perbuatannya, orang tua dari Anak masih
01183|sanggup  untuk  mendidiknya,  terhadap  permohonan  tersebut  Hakim
01184|berpendapat bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan
01185|sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan
01186|mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada fulsuf Yunani, Plato,
01187|menyatakan  nemo  prudens  punit,  quia  pecatum,  sed  ne  peccetur.  Artinya,
01188|seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak
01189|lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang
01190|setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada
01191|orang lain agar tidak melakukan sama. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam
01192|prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah
01193|dilakukan oleh Anak, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
01194|Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil
01195|dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak
01196|untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
01197|Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  diperoleh  selama
01198|persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak
01199|dari  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau
01200|alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan
01201|terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP),
01202|atau  perbuatan  yang  terpaksa  dilakukannya  untuk  mempertahankan  dirinya
01203|atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau
01204|kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam
01205|dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera
01206|pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan
01207|perbuatan  untuk  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  50
01208|KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang
01209|diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP ), atau
01210|mengerjakan  sesuatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan
01211|kepadanya  karena  kurang  sempurna  akalnya  atau  karena  sakit  berubah
01212|akalnya  (Pasal  44  ayat  (1)  KUHP),  oleh  karenanya  Hakim  berkesimpulan
01213|bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  harus lah dipertanggungjawabkan
01214|kepadanya;
01215|Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyeknya
01216|adalah anak, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
01217|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam
01218|mengadili dan  memutuskan pidana  yang tepat terhadap  Anak, Hakim perlu
01219|
01220|mempertimbangkan hal-hal  mengenai ringannya  perbuatan, keadaan  pribadi
01221|Anak, atau pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat
01222|dijadikan  dasar  pertimbangan  Hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau
01223|mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan
01224|kemanusiaan serta kemanfaatan, sebagai berikut:
01225|1. Bahwa  Anak  tersebut  selama  dalam  proses  persidangan  menyesali
01226|perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dikemudian hari,
01227|bersikap sopan selama dalam proses persidangan serta mengakui terus
01228|terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan perkara
01229|ini;
01230|2. Bahwa Anak masih punya keinginan besar untuk melanjutkan sekolah
01231|sampai ke jenjang tertinggi dan besar harapan untuk berubah memperbaiki
01232|sifat dan perilakunya;
01233|3. Bahwa orang tuanya Anak mendukung agar Anak diberikan bimbingan
01234|dan  pelajaran  agar  Anak  dapat  menyadari  dan  memperbaiki  sifat  serta
01235|perilakunya;
01236|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan
01237|saran  dari  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  telah  melakukan
01238|penelitian  kemasyarakatan  terhadap  Anak,  dimana  dalam  kesimpulan  dan
01239|rekomendasi sebagaimana tersebut dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan,
01240|yang pada pokoknya merekomendasikan kiranya agar Anak dapat diberikan
01241|putusan  berupa  Pembinaan  dalam  lembaga  dengan  ditempatkan  di  Balai
01242|Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
01243|sesuai  dengan  pasal  71  ayat  (1)  huruf  b  (3),  (d,e)  dan  pasal  81  ayat  (5)
01244|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01245|(SPPA) dan dikaitkan dengan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya
01246|serta  orang  tuanya,  maka  Hakim  akan  memberikan  pertimbangan-
01247|pertimbangan sebagai berikut:
01248|(1) Bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun
01249|2014  tentang  Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  23  tahun  2002  tentang
01250|Perlindungan Anak, yaitu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
01251|Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
01252|dan  Undang-undang  memberikan  kewajiban  kepada  Negara  untuk
01253|melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga Hakim menilai
01254|oleh karena anak masih bisa dibina dan dididik;
01255|(2) Bahwa  upaya  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  anak,  perlu
01256|dilakukan sedini mungkin, mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan
01257|
01258|anak  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  agar  anak  dapat  berkembang
01259|secara utuh, menyeluruh dan komprehensif karena anak adalah harapan,
01260|tunas dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa
01261|memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dengan ciri, sifat dan
01262|karakter  khusus  untuk  menjamin  eksistensi  kelangsungan  bangsa  dan
01263|negara pada masa yang akan datang sebagaimana yang diamahkan dalam
01264|Undang-Undang Perlindungan Anak;
01265|(3) Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan
01266|Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik
01267|Indonesia  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang
01268|Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, sehingga adanya Undang-
01269|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01270|Anak  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  anak  yang
01271|berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya
01272|yang masih panjang secara baik untuk dapat menjadi manusia yang mandiri,
01273|bertanggung  jawab  dan  berguna  baik  bagi  dirinya  sendiri,  keluarga,
01274|masyarakat serta bangsa dan negara;
01275|(4) Bahwa Hakim berpendapat perlu adanya perubahan paradigma dalam
01276|penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mendasarkan
01277|pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya
01278|yang  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  meningkatkan
01279|kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  perlindungan  secara  khusus
01280|kepada anak yang berkonflik dengan hukum;
01281|Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan, Hakim
01282|tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana terhadap
01283|Anak, hal ini dikarenakan menurut pendapat Hakim bahwa lamanya pidana
01284|yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Anak adalah harus sesuai dengan tingkat
01285|kesalahan  Anak  dan  harus  pula  mempertimbangkan  segala  aspek  yang
01286|menyangkut dengan masa depan Anak tersebut;
01287|Menimbang, bahwa  Anak juga adalah salah satu aset keluarga yang
01288|nantinya akan menjadi aset bangsa sehingga terhadapnya patut dan layak bila
01289|diberikan  pembinaan  yang  memadai  dan  menyeluruh  untuk  memperbaiki
01290|perilakunya, sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi pribadi yang kuat,
01291|tidak  mudah  terpengaruh  dengan pergaulan  maupun ajakan  –  ajakan yang
01292|menyimpang;
01293|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  –  pertimbangan
01294|tersebut  di  atas  maka  Hakim,  berpendapat  bahwa  lamanya  pidana  yang
01295|
01296|dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini
01297|adalah sudah tepat bagi Anak, sesuai dengan tingkat kesalahan Anak;
01298|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
01299|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01300|yang meringankan yang terdapat pada Anak;
01301|Keadaan  yang  memberatkan:
01302|- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;
01303|- Perbuatan Anak telah merugikan pemilik  dua unit mesin Traktor Merk
01304|KUBOTA RD 85 DI-2S, warna merah tersebut;
01305|Keadaan yang meringankan:
01306|- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
01307|- Anak  masih  berusia  muda  dan  diharapkan  dapat  merubah  perilaku
01308|buruknya;
01309|- Anak belum pernah dihukum;
01310|Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP,
01311|oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana dan  Anak  sebelumnya  tidak  mengajukan
01312|permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara,  maka Anak harus
01313|dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
01314|dalam amar Putusan ini, dimana dalam pembayarannya ditanggungkan kepada
01315|orang tua yang mendampingi dipersidangan, yang besarnya akan ditentukan
01316|dalam amar putusan di bawah ini;
01317|Mengingat, Pasal  363 ayat (1) ke-4 KUHP,  Pasal 71 ayat (1) huruf b
01318|angka  2,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01319|Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang
01320|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01321|bersangkutan.
01322|
01323|MENGADILI:
01324|1. Menyatakan  Anak  MUHAMMAD  MIFTAKHUL  MUTAQQIN  bin  ALI
01325|MAKMUR tersebut diatas,  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01326|melakukan  tindak  pidana  “pencurian  dalam  keadaan  memberatkan”
01327|sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01328|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  MUHAMMAD  MIFTAKHUL
01329|MUTAQQIN bin ALI MAKMUR berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan
01330|di LPKA;
01331|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01332|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01333|
01334|4. Membebankan  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp 2.000,00
01335|(dua ribu rupiah);
01336|
01337|Selasa
01338|
01339|31 Agustus
01340|
01341|2021
01342|
01343|Demikianlah diputuskan pada hari  Selasa, tanggal  31 Agustus  2021,
01344|oleh  John  Ricardo,  S.H.  sebagai  Hakim  Tunggal  pada  Pengadilan  Negeri
01345|Purworejo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
01346|tanggal  itu  juga,  dengan  dibantu  oleh  Dwi  Retno  Palupi,  S.Pd.,  Panitera
01347|Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Purworejo, serta  dihadiri  oleh  Deagatya
01348|Gilang Dwi Putranti , S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo
01349|dan  Anak  dengan  didampingi Advokat/Penasihat  Huku mnya, Pembimbing
01350|Kemasyarakatan serta Orang tua Anak.
01351|
01352|Panitera Pengganti,
01353|DWI RETNO PALUPI, S.Pd.
01354|
01355|Panitera Pengganti,
01356|DWI RETNO PALUPI, S.Pd.
01357|Hakim,
01358|JOHN RICARDO, S.H.