01744|kesadaran hukum pelaku, sehingga dalam konteks perkara Anak, pemidanaan harus
01745|dipahami  sebagai  sarana  pembinaan  yang  bertujuan  memperbaiki  perilaku,
01746|menumbuhkan tanggung jawab, serta mencegah Anak mengulangi perbuatannya di
01747|kemudian  hari, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial  yang  hidup dalam
01748|masyarakat, termasuk norma kesusilaan, norma adat, dan norma moral sebagai
01749|landasan kehidupan Bersama;
01750|Menimbang bahwa pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014
01751|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
01752|Perlindungan  Anak  telah  menetapkan  batasan  bahwa  maksimum  pembatasan
01753|kemerdekaan terhadap Anak adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang
01754|dewasa,  sedangkan  terhadap  batasan  minimum  tidak  diberlakukan,  yang
01755|menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan
01756|pemidanaan  dengan  kondisi  konkret  Anak,  sehingga  tujuan  pemidanaan  tidak
01757|semata-mata  diarahkan  pada  pembalasan,  melainkan  juga  pada  pembinaan,
01758|perbaikan, serta perlindungan terhadap masa depan Anak;
01759|Menimbang bahwa dalam kerangka tersebut, hakim memandang bahwa
01760|keadilan tidak dapat dimaknai hanya sebagai keadilan normatif (legal justice) yang
01761|bersifat kaku, melainkan harus dipadukan dengan keadilan moral (moral justice) dan
01762|keadilan sosial (social justice), mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam
01763|perkara a quo tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga
01764|menyentuh dimensi kesusilaan, kehormatan, serta kondisi psikologis Anak Korban,
01765|sehingga  penjatuhan  pidana  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara
01766|kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta peluang perbaikan bagi Anak
01767|sebagai pelaku;
01768|Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-
01769|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib
01770|Hal. 31 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01771|
01772|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dalam perkara ini
01773|pada  pokoknya  merekomendasikan  agar  apabila  Anak  terbukti  bersalah,  maka
01774|terhadap  Anak  dijatuhkan  pidana  penjara  dengan  penempatan  di  Lembaga
01775|Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  dengan  hukuman  seringan-ringannya,  yang
01776|menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dipandang lebih tepat untuk diterapkan
01777|terhadap Anak;
01778|Menimbang  bahwa  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut
01779|didasarkan pada penilaian terhadap kondisi pribadi Anak, latar belakang keluarga,
01780|serta lingkungan sosialnya, sehingga menurut pandangan hakim, penempatan Anak
01781|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan bentuk pelaksanaan pidana yang
01782|tidak  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  penjeraan,  tetapi  juga  sebagai  media
01783|pembinaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembentukan karakter,
01784|sehingga Anak diharapkan memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik
01785|di masa yang akan datang;
01786|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
01787|menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
01788|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kendari  serta  permohonan  Anak  dan
01789|advokatnya yang menginginkan keringanan pidana, hakim menilai bahwa kedua hal
01790|tersebut merupakan bagian dari proses peradilan yang harus dipertimbangkan secara
01791|seimbang, di mana tuntutan mencerminkan kepentingan penegakan hukum dan
01792|perlindungan terhadap korban, sedangkan permohonan keringanan mencerminkan
01793|kondisi subjektif Anak serta harapan akan pembinaan;
01794|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, hakim berpendapat bahwa pidana
01795|yang  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  perlu  dinilai  secara  proporsional  dengan
01796|memperhatikan sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi Anak,
01797|sehingga  penjatuhan  pidana  tidak  semata-mata  berorientasi  pada  beratnya
01798|perbuatan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi Anak untuk memperbaiki diri
01799|melalui proses pembinaan yang terarah;
01800|Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
01801|Pasarwajo belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka penempatan
01802|Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari merupakan pilihan yang tepat
01803|secara administratif dan yuridis, sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan pidana tetap
01804|berada  dalam  sistem  pembinaan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
01805|perundang-undangan;
01806|Menimbang  bahwa  dengan  mempertimbangkan  seluruh  aspek  tersebut,
01807|hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak masih memiliki
01808|peluang  untuk  diperbaiki  melalui  proses  pembinaan  yang  berkesinambungan,
01809|Hal. 32 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01810|
01811|sehingga pidana yang akan dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara
01812|kepentingan  perlindungan  terhadap  Anak  Korban,  efek  jera  bagi  Anak,  serta
01813|kepentingan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak;
01814|Menimbang bahwa oleh karenanya, hakim akan menjatuhkan pidana penjara
01815|dalam jangka waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional dengan perbuatan
01816|yang telah dilakukan oleh Anak, dengan tetap menempatkan Anak di Lembaga
01817|Pembinaan Khusus Anak Kendari sebagai bentuk pelaksanaan pidana yang tidak
01818|hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan mempersiapkan Anak untuk
01819|kembali ke kehidupan bermasyarakat secara lebih baik;
01820|Menimbang  bahwa  Pasal  473  ayat  (11)  Kitab  Undang-Undang  Hukum
01821|Pidana menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
01822|sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga
01823|secara yuridis perbuatan yang telah terbukti dalam perkara a quo termasuk dalam
01824|kategori  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  yang  konsekuensinya  tidak  hanya
01825|menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tetapi juga membuka hak
01826|bagi korban untuk memperoleh pemulihan, termasuk dalam bentuk restitusi;
01827|Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-
01828|Undang Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditentukan
01829|bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan
01830|peraturan perundang-undangan, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap
01831|tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
01832|tahun atau lebih, serta berdasarkan Pasal 30 ayat (1) undang-undang yang sama
01833|ditegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan
01834|restitusi,  sehingga  secara  normatif  pemberian  restitusi  merupakan  bagian  dari
01835|perlindungan hukum terhadap korban;
01836|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, selama proses pemeriksaan di
01837|persidangan, hakim telah menyampaikan hak restitusi kepada korban sebagaimana
01838|diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 T ahun 2017 tentang Pelaksanaan
01839|Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta Peraturan Mahkamah
01840|Agung Nomor 1 T ahun 2022 tentang T ata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi
01841|dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,  namun  sampai  dengan  tahap
01842|pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum, Anak Korban maupun wakilnya yang sah
01843|tidak mengajukan permohonan restitusi dimaksud;
01844|Menimbang  bahwa  tidak  diajukannya  permohonan  restitusi  tersebut
01845|berimplikasi pada tidak tersedianya dasar perhitungan kerugian yang konkret, baik
01846|berupa kerugian materiil maupun immateriil yang dapat dinilai secara rasional dan
01847|terukur, sehingga dalam kondisi demikian, penetapan besaran restitusi oleh hakim
01848|Hal. 33 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01849|
01850|tanpa didukung data dan bukti yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian
01851|hukum serta ketidakadilan, khususnya bagi Anak sebagai pihak yang akan dibebani
01852|kewajiban tersebut;
01853|Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan asas kehati-
01854|hatian, kepastian hukum, serta keadilan yang berimbang bagi para pihak, hakim
01855|berpendapat  bahwa  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  dasar  yang  cukup  untuk
01856|menetapkan restitusi, sehingga terhadap hak restitusi tersebut tidak ditetapkan dalam
01857|putusan ini;
01858|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, hakim
01859|akan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam
01860|Pasal 54 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna memperoleh keyakinan
01861|yang utuh dalam menjatuhkan putusan yang seimbang antara tingkat kesalahan, cara
01862|melakukan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi Anak;
01863|Menimbang  bahwa  bentuk  kesalahan  dalam  perkara  ini  merupakan
01864|kesengajaan  (dolus/opzet),  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  kesadaran,
01865|kehendak, serta tujuan tertentu, yang dalam perkara a quo tercermin dari tindakan
01866|Anak  yang  secara  sadar  menginisiasi,  mengatur,  dan  melaksanakan  rangkaian
01867|perbuatan  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pembuktian  unsur-unsur  tindak
01868|pidana, sehingga mengenai bentuk kesalahan tersebut tidak perlu diuraikan kembali
01869|secara berulang;
01870|Menimbang bahwa perbuatan Anak tidak terjadi secara spontan, melainkan
01871|diawali dengan adanya komunikasi dan kesepakatan untuk bertemu, yang kemudian
01872|dilanjutkan dengan tindakan membawa Anak Korban ke lokasi tertentu, yakni Bukit
01873|Langkapa, yang menjadi tempat terjadinya peristiwa, sehingga rangkaian tersebut
01874|menunjukkan adanya pola perbuatan yang terencana dan berulang;
01875|Menimbang  bahwa  cara  Anak  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut
01876|dilakukan  dengan  memanfaatkan  kedekatan  hubungan  dengan  Anak  Korban,
01877|kemudian mengondisikan situasi dengan membawa Anak Korban ke tempat yang
01878|relatif sepi, dan selanjutnya melakukan perbuatan seksual terhadap Anak Korban,
01879|yang oleh hakim dinilai sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi
01880|juga bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai moral yang
01881|hidup dalam masyarakat;
01882|Menimbang bahwa terhadap perbuatannya tersebut, Anak di persidangan
01883|telah menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di
01884|kemudian hari, yang oleh hakim dipandang sebagai salah satu indikator adanya
01885|kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga patut dipertimbangkan
01886|dalam menentukan arah pembinaan terhadap diri Anak;
01887|Hal. 34 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01888|
01889|Menimbang bahwa Anak pada saat melakukan perbuatan masih berusia
01890|relatif muda dan masih berada dalam tahap perkembangan, serta masih memiliki
01891|kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan formalnya, sehingga
01892|pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh sampai menghilangkan masa depan Anak,
01893|melainkan harus diarahkan pada upaya pembinaan yang konstruktif;
01894|Menimbang bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Anak
01895|Korban mengalami gangguan psikologis yang tergolong sedang dan saat ini sedang
01896|mendapatkan  pendampingan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan
01897|Perlindungan Anak guna proses pemulihan, yang menunjukkan bahwa perbuatan
01898|tersebut menimbulkan dampak yang nyata dan serius terhadap kondisi korban;
01899|Menimbang bahwa selain itu, akibat dari perbuatan Anak tersebut, pihak
01900|keluarga Anak Korban hingga saat ini belum dapat memaafkan perbuatan yang
01901|dilakukan  oleh  Anak,  yang  menunjukkan  bahwa  peristiwa  tersebut  tidak  hanya
01902|berdampak pada diri korban secara pribadi, tetapi juga menimbulkan luka sosial
01903|dalam lingkungan keluarga korban;
01904|Menimbang  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,  hakim
01905|berkeyakinan  telah  melakukan  penilaian  secara  menyeluruh,  cermat,  dan
01906|proporsional dengan mempertimbangkan seluruh dalil serta alasan yang diajukan
01907|oleh Penuntut Umum, menelaah Laporan Penelitian Kemasyarakatan, serta menilai
01908|pembelaan yang disampaikan oleh Advokat, dengan tetap berpedoman pada tujuan
01909|pemidanaan yang tidak hanya bersifat penghukuman, melainkan juga mengandung
01910|dimensi  korektif,  preventif,  dan  edukatif,  sehingga  pidana  yang  akan  dijatuhkan
01911|sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah tepat, adil, seimbang
01912|dengan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan, sekaligus mencerminkan
01913|rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak melampaui kewenangan
01914|pengadilan;
01915|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
01916|cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;
01917|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01918|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01919|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam
01920|merek Vivo Y03 dan 1 (satu) unit handphone warna hijau gelap merek Vivo yang
01921|merupakan sarana yang dipergunakan dalam rangkaian perbuatan pidana serta
01922|memiliki potensi untuk kembali digunakan dalam perbuatan yang serupa, sehingga
01923|demi mencegah penyalahgunaan lebih lanjut serta untuk menjamin kepastian hukum,
01924|patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01925|Hal. 35 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01926|
01927|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan
01928|panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua, 1
01929|(satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna
01930|abu-abu, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat, dan 1 (satu) lembar jilbab warna biru tua
01931|yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;
01932|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater lengan
01933|panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam list merah, 1 (satu)
01934|lembar celana panjang warna biru navi list biru terang, dan 1 (satu) lembar celana
01935|pendek  warna  merah  bertulis  angka  32  yang  telah  disita  dari  Anak,  maka
01936|dikembalikan kepada Anak;
01937|Keadaan yang memberatkan:
01938|- Perbuatan  Anak  telah  menimbulkan  keresahan  di  tengah  masyarakat,
01939|khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Bombana,  terlebih  karena  perbuatan  yang
01940|berkaitan  dengan  kesusilaan  berdampak  langsung  terhadap  rasa  aman,
01941|kehormatan, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat;
01942|- Perbuatan Anak menimbulkan penderitaan psikologis bagi Anak Korban yang
01943|berdampak pada kondisi mental dan kehidupan sosialnya;
01944|Keadaan yang meringankan:
01945|- Anak belum pernah dihukum;
01946|- Anak  bersikap  kooperatif  dan  berterus  terang  di  persidangan  sehingga
01947|memperlancar jalannya proses pemeriksaan;
01948|- Anak menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan
01949|mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
01950|- Anak merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggung
01951|jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;
01952|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
01953|untuk membayar biaya perkara;
01954|Memperhatikan Pasal 473 ayat  (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum
01955|Pidana, Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01956|Anak dan Undang-undang  Nomor 20 T ahun  2025 tentang Kitab Undang-undang
01957|Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01958|
01959|MENGADILI:
01960|1. Menyatakan  ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01961|bersalah melakukan tindak pidana  persetubuhan dengan anak sebagaimana
01962|dalam Dakwaan Penuntut Umum Anak;
01963|Hal. 36 dari 37 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Psw
01964|
01965|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak  oleh karena itu dengan pidana penjara
01966|selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01967|(LPKA) Kelas II Kendari;
01968|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01969|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
01970|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru tua;
01971|- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
01972|- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
01973|- 1 (satu) lembar jilbab warna cokelat;
01974|- 1 (satu) lembar jilbab warna biru tua;
01975|Dikembalikan kepada Anak Korban;
01976|- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru;
01977|- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam list merah;
01978|- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy list biru terang;
01979|- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan angka 32
01980|Dikembalikan kepada Anak
01981|- 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Vivo Y03;
01982|- 1 (satu) unit telepon genggam warna hijau gelap merek Vivo;
01983|Dirampas untuk dimusnahkan.
01984|4. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01985|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01986|
01987|Senin
01988|
01989|27 April 2026
01990|
01991|2026
01992|
01993|Aji Malik,
01994|S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pasarwajo
01995|
01996|Lisnina, S.H.
01997|
01998|Panitera Pengganti,
01999|ttd.
02000|Lisnina, S.H.
02001|Hakim,
02002|ttd.
02003|Aji Malik, S.H., M.H.