01316|nama AHMAD ZAINI dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
01317|- Bahwa perbedaan data terkait tahun lahir pemohon paspor;
01318|- Bahwa Saksi hanya mengecek dokumennya saja;
01319|- Bahwa data yang diajukan ke kantor Imigrasi dengan paspor sama;
01320|- Bahwa  dalam  tahap  wawancara  pemohon paspor  harus  ditanyakan
01321|perihal identitas dan data, juga diperiksa dan dicocokkan dokumen antara
01322|yang fotokopi dengan yang asli;
01323|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01324|membenarkan keterangan Saksi.
01325|9. Saksi  CANDRA KUSUMA DEWI ,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01326|menerangkan sebagai berikut:
01327|- Bahwa  Saksi bekerja di kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sejak
01328|bulan tahun 2014 sebagai JFU (Jabatan Fungsional Umum) di kantor Imigrasi
01329|kelas II Non TPI Kediri;
01330|
01331|- Bahwa sebagai JFU (Jabatan Fungsional Umum), Saksi selaku petugas
01332|entry yang memasukan data kedalam sistem dalam pengajuan permohonan
01333|paspor di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
01334|- Bahwa Saksi hanya memasukkan data yang tertera saja dan Saksi tidak
01335|bertemu secara langsung dengan pemohon paspor;
01336|- Bahwa  pengajuan  permohonan  paspor   atas  nama  AHMAD  ZAINI
01337|sudah sesuai dengan SOP;
01338|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01339|membenarkan keterangan Saksi.
01340|10. Saksi  RISKY  DIAH  OKTAVIANTI,  S.H.,  dibawah  sumpah  pada
01341|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01342|- Bahwa  Saksi bekerja di kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sejak
01343|bulan tahun 2014 sebagai JFU (Jabatan Fungsional Umum) di kantor Imigrasi
01344|kelas II Non TPI Kediri;
01345|- Bahwa  sebagai  JFU,  Saksi  selaku  petugas  customer  service  pada
01346|pengajuan permohonan paspor di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
01347|- Bahwa  Saksi  membaca  dan  memastikan  berkas  fotokopi  dengan
01348|aslinya;
01349|- Bahwa Saksi tidak ingat pernah bertemu dengan pemohon paspor yang
01350|bernama AHMAD ZAINI;
01351|- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  Terdakwa  ada  masalah  karena  ada
01352|perbedaan data pada tahun lahir pemohon paspor dimana tahun lahirnya
01353|dibuat lebih muda;
01354|- Bahwa  tidak  ada  perlakuan  khusus  bagi  pemohon  paspor  yang
01355|berdomisili di luar kota Kediri;
01356|- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama HARUN ARRASYID;
01357|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01358|membenarkan keterangan Saksi.
01359|11. Saksi AMADINA PRISELLA PUTRI , dibawah sumpah pada pokoknya
01360|menerangkan sebagai berikut:
01361|- Saksi  tidak  mengetahui  ada  peristiwa  apa  sampai  Saksi  dihadirkan
01362|dipersidangan ini karena Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal
01363|Terdakwa. Saksi baru melihat Terdakwa pada hari ini;
01364|- Bahwa Saksi pernah mengurus papor di Kantor Imigrasi Kediri  pada
01365|saat  itu  Saksi  mendampingi  AHMAD  ZAINI  untuk  mengurus  pembuatan
01366|paspor;
01367|
01368|- Bahwa AHMAD ZAINI tinggal di Jember;
01369|- Bahwa  pembuatan  paspor  dilakukan  di  kantor  Imigrasi  Kediri Hal
01370|tersebut atas keinginan AHMAD ZAINI sendiri karena pada waktu itu AHMAD
01371|ZAINI ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia, tetapi karena usianya terlalu tua
01372|sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan batas usia sebagai TKI. Oleh
01373|karena  itu  pada  saat  pembuatan  paspor  harus  dibuat  dimudakan  tahun
01374|lahirnya dan saat itu Saksi menghubungi DEDY VILLIPUS yang Saksi kenal
01375|sebagai  biro  jasa  pembuatan  paspor  di  Jember  dan  disarankan  untuk
01376|membuat  paspor  di  kantor  Imigrasi  Kediri  karena  menurut  informasi  dari
01377|DEDY VILLIPUS bisa dilakukan di kantor Imigrasi Kediri;
01378|- Bahwa pekerjaan DEDY VILLIPUS adalah Biro jasa paspor di Jember;
01379|- Bahwa  Saksi ke kantor Imigrasi Kediri  tetapi AHMAD ZAINI bertemu
01380|HARUN ARRASYID sendiri;
01381|- Bahwa pekerjaan HARUN ARRASYID adalah Biro jasa paspor di Kediri;
01382|- Bahwa yang masuk ke Kantor Imigrasi Kediri adalah  AHMAD ZAINI
01383|bersama HARUN ARRASYID, sedangkan Saksi saat itu menunggu diwarung
01384|depan Kantor Imigrasi Kediri;
01385|- Bahwa  saksi  AHMAD ZAINI dan HARUN ARRASYID di dalam kantor
01386|Imigrasi Kediri selama kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;
01387|- Bahwa Saksi tidak mengenal  saksi  HARUN ARRASYID, tetapi  DEDY
01388|VILLIPUS yang mengenal HARUN ARRASYID;
01389|- Bahwa paspornya jadi sekitar 2 (dua) hari;
01390|- Bahwa  paspor  atas  nama  saksi  AHMAD  ZAINI  dikirim  melalui  jasa
01391|paket;
01392|- Bahwa  pada  saat  Saksi  mengirim  dokumen  persyaratan  paspor  ke
01393|DEDY VILLIPUS itu asli;
01394|- Bahwa  Saksi  lupa tanggal  lahir  saksi  AHMAD  ZAINI,  tetapi  seingat
01395|Saksi mengubah tahun lahir;
01396|- Bahwa jenis Paspor  yang diajukan untuk saksi AHMAD ZAINI  adalah
01397|paspor wisata;
01398|- Bahwa sepengetahuan Saksi paspor wisata bisa  dipakai untuk paspor
01399|tujuan bekerja, yang membedakan visanya;
01400|- Bahwa saksi AHMAD ZAINI belum pernah membayar ke Saksi;
01401|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01402|mengetahui keterangan Saksi.
01403|
01404|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01405|berikut:
01406|1. Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S. ,  dibawah sumpah pada pokoknya
01407|menerangkan sebagai berikut:
01408|- Bahwa keahlian Ahli sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini seringkali
01409|memberikan  keterangan  Ahli  dalam  berbagai  perkara  baik  ditingkat
01410|penyidikan & peradilan, baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana
01411|khusus. Ahli memiliki sertifikasi sebagai Dosen Hukum Pidana dari Dirjen
01412|Dikti Kemendikbud RI Tahun 2009;
01413|
01414|- Bahwa  hal-hal  yang  perlu  dilindungi  terkait  pekerja  migran  adalah
01415|mengenai  syarat-syarat  pekerja  migran,  penempatan  pekerja  migran,
01416|perjanjian  kerja  dan  tindak  pidana  pengiriman  pekerja  migran  yang  tidak
01417|memenuhi  persyaratan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  18
01418|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01419|- Bahwa  pihak-pihak  yang  perlu  memperhatikan  perlindungan  pekerja
01420|migran  indonesia  adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia,  bisa  Direktorat
01421|Jendral  Imigrasi  dari  Kemenkumham,  selain  itu  juga  termasuk  Dinas
01422|Ketenagakerjaan;
01423|- Bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  pekerja  Indonesia  yang
01424|bekerja di luar negeri, sehingga imigrasi akan berkaitan dengan persyaratan
01425|pengiriman tenaga kerja dan pemenuhan perjanjian kerja;
01426|- Bahwa  persyaratan  imigrasi  yang  dimaksud  adalah  contohnya
01427|dokumen-dokumen  pekerja  migran  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang  –
01428|Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01429|yang mana harus memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar
01430|dan  memiliki  nomor  kepesertaan  jaminan  sosial,  dan  memiliki  dokumen
01431|lengkap yang dipersyaratkan;
01432|- Bahwa  lingkup  kewenangan  dari  instansi  imigrasi  adalah  terkait
01433|dokumen lengkap yang dipersyaratkan inilah yang merupakan kewenangan
01434|imigrasi;
01435|- Bahwa selain instansi Imigrasi, Kementrian Luar Negeri juga berkaitan
01436|dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian juga Kepolisian
01437|Republik  Indonesia  karena  menyangkut  tindak  pidana  yang  merupakan
01438|wilayah Kepolisian;
01439|- Bahwa  jika  ada  peristiwa  seperti  dalam  perkara  ini,  maka  bentuk
01440|pertanggung jawabannya misalnya dapat dilihat pasal 81 Undang - Undang
01441|18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01442|mengatakan “orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
01443|Migran Indonesia padahal tidak boleh” maka ini merupakan kewenangan dari
01444|kepolisian.  Kemudian  Imigrasi  bertugas  melakukan  pengecekan  pada
01445|perizinannya, dan Disnaker bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjiannya.
01446|Akan  tetapi  dalam  proses  pertangungjawaban  pidananya  adalah
01447|kewenangan kepolisian;
01448|- Bahwa  tanggung  jawab  pemerintah  adalah  ketika  penyelenggara
01449|tersebut  meloloskan  orang-orang  yang  bekerja  sebagai  Pekerja  Migran
01450|
01451|Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut telah diatur secara
01452|jelas didalam Pasal 70 UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang
01453|pada  pokoknya  mengatakan  “setiap  pejabat  dilarang  memberangkatakan
01454|Pekerja Migran Indonesia yang  tidak  memenuhi persyaratan  kelengkapan
01455|dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”
01456|- Bahwa  jika  ada  penyelenggara  negara  yang  mengurusi  tentang
01457|perijinan Pekerja Migran Indonesia baik Disnaker ataupun Imigrasi, dimana
01458|mengeluarkan  ijin-ijin  yang  tidak  jelas  misalnya  seperti  paspor  yang
01459|dipalsukan  atau  umurnya  yang  dinaikkan,  hal  tersebut  merupakan  tindak
01460|pidana dalam Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
01461|Pekerja Migran Indonesia;
01462|- Bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat  dilakukan  oleh  orang
01463|perorangan,namun, jika pidana dilakukan oleh Institusi maka sama dengan
01464|pidana korporasi, maka tanggung jawab pidananya adalah  liability without
01465|fault  artinya  bertanggung  jawab  tanpa  kesalahan,  misalnya  Direktur
01466|perusahaan  membiarkan  anak  buahnya  melakukan  pelanggaran  izin
01467|pertambangan dan hasil pertambangan masuk kedalam perusahaan. Dengan
01468|demikian,  yang  dituntut  pidana  adalah  Direktur  Utamanya,  hal  ini
01469|berdasarkan  Perma  Nomor  13  Tahun  2016.  Instansi  pemerintahan  juga
01470|merupakan  korporasi,  misal  pimpinan  suatu  instansi  membiarkan  anak
01471|buahnya sampai terjadinya pidana, maka yang pertama berdasarkan teori
01472|agregasi,  pimpinan  bisa  dimintai  pertanggung  jawaban,  yang  kedua  teori
01473|delegasi, tergantung kasus per kasusnya apakah individu yang melakukan
01474|kesalahan.  Bila  institusi  maka  pimpinan  beserta  jajarannya  bisa  dimintai
01475|pertanggung jawaban;
01476|- Bahwa sepengetahuan Ahli, perkara ini adalah terkait dengan petugas
01477|imigrasi yang menerbitkan paspor yang tidak memenuhi persyaratan. Bahwa
01478|terkait hal ini, Ahli berpendapat jika tindakannya tersebut melanggar Pasal 70
01479|Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01480|Indonesia,  dimana  didalam  undang  –  undang  tersebut,  tindak  pidananya
01481|dapat  dikenakan  kepada  orang  perseorangan  dan  pejabatnya  itu  sendiri.
01482|Bahwa jika yang dimaksud adalah pelaku tidak mengetahui aturan tersebut,
01483|ketidaktahuan  itu  tidak  menghapuskan  kesalahannya  karena  ketika  suatu
01484|aturan  diundangkan  maka  semua  orang  dianggap  mengetahui  aturan
01485|tersebut, kecuali jika pelaku menerima informasi palsu. Namun, hal tersebut
01486|
01487|menjadi tidak mungkin karena petugas imigrasi selalu berhadapan dengan
01488|pembuat paspor, jadi tidak mungkin ada unsur tidak mengetahui;
01489|- Bahwa jika dalam setiap tahap pembuatan paspor tersebut, para pihak
01490|sepakat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  maka  itulah
01491|yang melanggar aturan dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan.
01492|Hal ini memenuhi unsur pidana ketika para pejabat imigrasi sepakat untuk
01493|meloloskan, padahal diketahui jika tidak memenuhi persyaratan. Maka, dalam
01494|konteks ini terdapat mens rea atau kesepakatan pikiran untuk bersama-sama
01495|melakukan tindak pidana, maka Pasal 55 KUHPnya harus dibuktikan. Tetapi
01496|jika tidak ada kesepakatan dan masing-masing bekerja sendiri, maka orang
01497|pemutus terakhir yg meloloskan itulah orang yang harus bertanggung jawab,
01498|dengan catatan memang telah diketahui jika tidak memenuhi persyaratan
01499|tetapi tetap di loloskan, misalnya merubah tahun kelahiran atau menerima
01500|suatu imbalan, maka jelas terdapat  mens rea  atau sikap batin jahat yang
01501|artinya bisa saja seluruh pelaku bersama-sama memiliki niat jahat dan bisa
01502|saja satu orang saja yang berniat jahat dan memutuskan;
01503|- Bahwa jika pelaku pidana berjumlah lebih dari satu orang, tetapi pelaku
01504|yang  disangkakan  hanya  sendiri,  maka  hal  tersebut  tetap  saja  tidak
01505|menyebabkan batalnya dakwaan dan pelaku yang diajukan sendiri itu tetap
01506|dapat dihukum  pidana. Namun, tetap  saja bahwa perlu ditemukan dalam
01507|suatu tindak pidana tersebut apakah ada 2 alat bukti yang menunjukkan dan
01508|membuktikan kesalahannya serta dapat meyakinkan hakim yang menyatakan
01509|Terdakwa tersebut melakukan tindakan yang memenuhi semua unsur;
01510|- Bahwa  jika memang terdapat banyak  pelaku  tetapi kemudian hanya
01511|dihadirkan satu pelaku dan tidak dijunctokan Pasal 55 KUHP, maka dalam
01512|pertimbangan hakim dapat dituliskan “Terdakwa bersama yang lainnya dapat
01513|diproses dalam berkas persidangan yang lainnya”, sehingga meskipun tidak
01514|dijunctokan  Pasal  55  KUHP  tidak  akan  membatalkan  dakwaan  selama
01515|Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana tersebut berdasarkan 2 alat
01516|bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa pelaku tidak bertindak sendirian;
01517|- Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi 3 (tiga)
01518|tujuan  utama,  yaitu:  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfatan
01519|hukum.  Didalam  pelaksanaannya  akan  selalu  ada  perdebatan,  seperti
01520|misalnya jika memilih keadilan, maka semua orang dipidana sesuai dengan
01521|perbuatannya, tetapi dari segi kewajaran hukum tentu tidak bisa seperti itu,
01522|jika  ada  orang  mencuri  becak  dan  orang  mencuri  mobil,  tentu  berbeda
01523|
01524|kualitas kriminalnya. Bahwa hukum telah menentukan ketika terjadi suatu
01525|perdebatan seperti itu, maka tujuan hukum adalah keadilan hukum bukan
01526|kepastian hukum. Bahwa demi keadilan hukum, seseorang dapat dilepaskan
01527|dari suatu kesalahan, sehingga tujuan akhir dalam perkara tersebut adalah
01528|keadilan. Oleh karena itu, setiap kasus dapat berbeda hasil putusannya;
01529|- Bahwa  roh utama atau tujuan utama sistem peradilan pidana adalah
01530|keadilan  hukum.  Sehingga,  jika  hal  tersebut  menimbulkan  ketidakadilan,
01531|maka  Hakim  berdasarkan  keyakinannya  dalam  konteks  keadilan  dapat
01532|memutuskan  jika  pelaku  tersebut  tidak  dapat  dituntut  pertanggujawaban
01533|sendiri.  Namun,  dalam  konteks  kepastian  hukum,  apabila  seseorang
01534|melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, kemudian
01535|orang  lain  tersebut  tidak  dipidana,  maka  tidak  menghapuskan  perbuatan
01536|melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yang dihadapkan sendirian itu,
01537|karena  perbuatan  materiil  nya  terpenuhi  dengan  2  (dua)  alat  bukti  dan
01538|keyakinan hakim sesuai fakta persidangan. Tetapi, hal ini kembali menjadi
01539|kebijaksanaan  hakim  dalam  menentukan  apakah  lebih  mengedepankan
01540|keadilan hukum atau kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara;
01541|- Bahwa  mengenai Pasal 56 ke-2 KUHP itu adalah aturan terkait orang
01542|yang  membantu  terjadinya  tindak pidana. Perbedaan  medepleger,  pleger,
01543|dan  doen pleger  adalah  medepleger  yaitu pelaku tindak pidana yang ikut
01544|melakukan satu atau dua unsur tindak pidana, misalnya Ahli mencuri barang
01545|didalam rumah orang, Ahli bertindak untuk membuka pintu dan teman lain
01546|yang  mengambil  barang,  maka  teman  yang  mengambil  barang  tersebut
01547|dipidana sebagai pelaku utama tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dan
01548|Ahli dipidana sebagai pelaku penyertaan karena menyelesaikan salah satu
01549|unsur pidana yaitu menyebabkan dapat diambilnya barang tersebut, bahwa
01550|ada perbuatan materiil yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi;
01551|- Bahwa  terkait  pelaku  pembantuan,  misalnya  ada  seseorang  mau
01552|mencuri rumah kemudian Ahli pinjami obeng, maka Ahli tidak terlibat tetapi
01553|Ahli  mengetahui  jika  obeng  tersebut  memang  akan  digunakan  untuk
01554|melakukan  pencurian. Terdapat 2 (dua) unsur  medepleger, yang pertama
01555|unsur subyektif yaitu pelaku menginginkan tindak pidana itu terjadi, kemudian
01556|pelaku pembantuan memiliki tujuan membantu untuk menyelesaikan tindak
01557|pidana tersebut. Sedangkan unsur kedua yaitu unsur obyektif, dimana pelaku
01558|melakukan tindakan untuk membantu menyelesaikan tindak pidana tersebut;
01559|
01560|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-1 KUHP adalah membantu saat terjadinya
01561|tindak pidana, seperti misalnya seseorang bertugas menjaga pintu depan dan
01562|orang  lainnya  masuk  kerumah  tersebut  untuk  mencuri  atau  cukup  hanya
01563|memberikan sarana atau kesempatan atau info keterangan seperti misalnya
01564|informasi “itu rumahnya Pak Priyo kosong, kamu masuk saja, Saya yang
01565|jaga”  nah  tindakan  seperti  ini  adalah  tindakan  pelaku  pembantu  tindak
01566|pidana.  Bahwa  didalam  kasus  seperti  ini,  jika  ada  kesepakatan  ada
01567|pemalsuan  syarat-syarat  di  imigrasi  yang  diloloskan  maka  tindakan  ini
01568|bukanlah  pembantuan  melainkan  penyertaan  tindak  pidana.  Seperti
01569|contohnya kasus korupsi di Kota Malang yang dilakukan oleh beberapa orang
01570|termasuk  Sutiaji,  namun  beliau  tidak  dipidanakan.  Tetapi,  didalam
01571|pertimbangan  putusan  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan
01572|“Terdakwa bersama-sama Sutiaji menyerahkan uang itu”;
01573|- Bahwa  jika  perspektif  yang  dikedepankan  adalah  kepastian  hukum,
01574|maka tidak dimasukannya juncto Pasal 55 KUHP bukanlah alasan pembenar
01575|yang dapat menghapuskan tindak pidana pelaku materiil tersebut. Tetapi, jika
01576|persepektif  keadilan  yang  dikedepankan,  maka  seluruh  pelaku  harus
01577|dilibatkan dengan memerintahkan jaksa untuk memperoses dalam berkas
01578|perkara yang lain;
01579|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, jika tidak ada kesengajaan yang
01580|dilakukan oleh  Pelaku  maka  tidak  dapat dipidana dengan pasal tersebut.
01581|Karena kesengajaan tersebut berarti mengetahui dan menghendaki tindak
01582|pidana  tersebut  terjadi.  Seperti  contohnya,  jika  ada  seorang  pelaku
01583|menunggu didepan rumah dan pelaku lainnya mengambil barang maka itulah
01584|yang  dapat  dipidanakan  dengan  pasal  ini.  Namun,  akan  berbeda  ketika
01585|seorang pelaku hanya mengatakan rumah tersebut kosong karena pemilik
01586|rumah sedang berada diluar, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan
01587|karena tidak ada niat. Jika tidak ada kesengajaan dalam diri pelaku, maka
01588|tidak  memenuhi  unsur  subyektif  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP,
01589|sehingga  tidak  dapat  dipidana  dengan  pasal  tersebut.  Dalam  teori
01590|pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) teori besar yaitu teori conditio
01591|sine qua non  (semua pelaku menyebabkan terjadinya tindak pidana akan
01592|dipidana meskipun tidak terdapat niat jahat) dan teori  adequate causality
01593|(pelaku yang dipidana adalah pelaku utama saja yang memiliki sikap batin
01594|jahat);
01595|
01596|- Bahwa  Instansi imigrasi tidak memiliki wewenang untuk menempatkan
01597|Pekerja Migran Indonesia, yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker;
01598|- Bahwa  Suatu  kekuasaan  akan  menimbulkan  wewenang.
01599|Penyalahgunaan  kekuasaan  adalah  merujuk  pada  kewenangan  karena
01600|pelaksanaan kekuasaan itu sendiri adalah dengan kewenangan, sehingga,
01601|penyalahgunaan  kekuasaan  itu  akan  menimbulkan  penyalahgunaan
01602|wewenang;