02431|5. Akta Lahir; 
02432|Hal. 65 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02433|Paraf
02434|
02435|6. Pas Photo. 
02436|7. Biaya kursus pada LKP. Wahyuyyuha Mataram besarnya antara
02437|Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 dan biaya untuk Interview  ke
02438|LPK adalah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) serta
02439|biaya  paspor/medical  Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta  Dua Ratus  Ribu
02440|Rupiah).
02441|- Bahwa  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  untuk  mendapatkan  peserta  didik
02442|adalah  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  di  masyarakat  dan  dengan
02443|melibatkan bagian marketing ;
02444|- Bahwa saat ini jumlah peserta didik di LKP. Wahyuyyuha Mataram adalah
02445|sekitar 31 (tiga puluh satu) Siswa, 28 (dua puluh delapan) siswa  telah
02446|didaftarkan di LPK. PT RSei milik SUMAEDY EFFENDY yang beralamat di
02447|Lombok Timur, sedangkan 3 (tiga) orang merupakan siswa baru ;
02448|- Bahwa  Saksi  yang  mendaftarkan  peserta  didik  yang  ada  di  LKP.
02449|Wahyuyyuha Mataram ke LPK. PT RSei. Dalam hal pendaftaran di LPK
02450|(Lembaga Pelatihan Kerja) tidak dipungut biaya tetapi para peserta didik
02451|wajib membayar biaya Interview/ Beli Job sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua
02452|Puluh  Lima  Juta  Rupiah),  kemudian  Saksi  yang  mengakomodir  seluruh
02453|pembayaran  peserta  didik  yang  selanjutnya  Saksi  menyerahkan  uang
02454|tersebut ke PT RSEI ;
02455|- Bahwa  Antara  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  dengan  LPK.  PT  RSei  milik
02456|SUMAEDY EFFENDY memiliki  kerjasama  secara  lisan, awalnya  banyak
02457|Sending Organization(SO) yang datang, tergantung siswa mau ikut yang
02458|mana ;
02459|- Bahwa awalnya Terdakwa yang datang ke LKP Wahyuyyuha Mataram dan
02460|sudah diberitahu  LPK. PT Rsei memiliki  kerjasama  dengan  LPK  Sanusi
02461|yang memiliki Sending Organization(SO) ;
02462|- Bahwa  LKP. Wahyuyyuha Mataram tidak berhak memberangkatkan siswa
02463|Magang ke Jepang, hanya sebagai lembaga kursus saja ;
02464|- Bahwa   Saksi  tidak  pernah  menjanjikan  siswa  saya  untuk  magang  ke
02465|Jepang, Saksi  mengetahui mereka akan ke Jepang dari Perekrutnya ;
02466|- Bahwa LKP. Wahyuyyuha Mataram juga menyelenggarakan kursus bahasa
02467|Hal. 66 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02468|Paraf
02469|
02470|Jepang ;
02471|- Bahwa yang menerima uang interviw / beli job sebesar  Rp. 25.000.000,00
02472|(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) adalah saya sendiri dan dibuatkan kwitansi
02473|dan ditandatangani oleh bendahara LKP. Wahyuyyuha Mataram ;
02474|- Bahwa pada saat Terdakwa datang mengatakan kalau masuk melalui LPK.
02475|PT Rsei memiliki kerjasama dengan LPK Sanusi membayar sebesar Rp
02476|55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ), sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua
02477|Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar dahulu sebelum berangkan dan sisanya
02478|dibayar setelah sampai di Jepang ;
02479|- Bahwa  uang  interview  yang  di  sampaikan  oleh  Terdakwa  sebesar
02480|Rp.25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  tetapi  besar  yang  Saksi
02481|transfer Saksi  lupa ;
02482|- Bahwa   Saksi  pernah  meminjam  uang  ke  Terdakwa  yang  jumlahnya
02483|Rp72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ) ;
02484|- Bahwa Siswa belajar selama 1 tahun 6 bulan  ;
02485|- Bahwa tidak ada kerjasama dengan Terdakwa tentang jangka waktu belajar
02486|siswa ;
02487|- Bahwa  Saksi  dan  suami   Saksi   berdua  bertemu  dengan  siswa  yang
02488|membayar,  Saksi  menerima uangnya dan suami  Saksi  membuat kwitansi
02489|sebagai  bendahara  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  dan  dibuatkan  kwitansi
02490|ditanda tangani oleh suami  Saksi  serta di stempel ;
02491|- Bahwa yang mentransfer uang ke Terdakwa adalah Saksi  melalui rekening
02492|suami   Saksi   kalau menggunakan Bank Mandiri karena   Saksi   hanya
02493|memiliki rekening BCA dan NTB Syariah saja;
02494|- Bahwa Kwitansi dibuat setelah diminta oleh penyidik ;
02495|- Bahwa   Saksi  mentransfer uang melalui tr ansfer bank sedangkan kalau
02496|uang cash  Saksi  serahkan ke bu Anah ;
02497|- Bahwa  Surat pengunduran diri di tulis oleh siswa dan blangkonya di kirim
02498|dari Terdakwa, dan siswa tanda tangan di hadapan saya dan tidak ada
02499|tekanan ;
02500|- Bahwa  Saksi lupa jumlah total uang yang saya transfer ke Terdakwa, saya
02501|Hal. 67 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02502|Paraf
02503|
02504|hanya ingat saya pinjam uang sebesar Rp 72.000.000,- ( tujuh puluh dua
02505|juta rupiah ) belum saya kembalikan ke siswa yang melapor ;
02506|- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  Terdakwa  tidak  memiliki  Sending
02507|Organization(SO) ;
02508|- Bahwa   Saksi  tidak  mengetahui  cara  memberangkatkan  orang  ke  Luar
02509|Negeri ;
02510|- Bahwa  Saksi bukan mitra dari LPK. PT Rsei, Saksi  hanya lembaga kursus;
02511|- Bahwa  bentuk  kerjasama   Saksi   (  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram)  hanya
02512|sebatas menitipkan uang saja, yang   Saksi   setor ke Terdakwa sejumlah
02513|Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) bukan Rp 20.000.000, 00
02514|( dua puluh juta rupiah );
02515|- Bahwa sampai sekarang belum ada yang di berangkatkan siswa sebanyak
02516|28 orang tersebut ;
02517|- Bahwa  Kwitansi  penyetoran  uang  dari  siswa  dibacakan  oleh  Penuntut
02518|Umum ;
02519|- Dwi Septian sebesar : Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah )
02520|- Haekal sebesar : Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
02521|- Ema sebesar : Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
02522|- Ahmad Walid sebesar : Rp 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah )
02523|- Alia sebesar : : Rp 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah )
02524|- Bahwa ada  siswa  Saksi   yang  lain  berangkat melalui  LPK. Lain  yang
02525|memiliki  sending Organization ( SO ) ;
02526|- Bahwa   posisi Saksi  hanya mengkursuskan saja dan Terdakwa melakukan
02527|interviuw sedangkan yang memberangkatkan saya tidak mengetahuinya;
02528|- Bahwa Penyidik tidak memminta nominal, penyidik hanya meminta kwitansi
02529|saja;
02530|- Bahwa  Saksi  mengatakan  ke  Terdakwa,   Saksi   minta  kwitansi
02531|Rp25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
02532|- Bahwa ada perbedaan antara jumlah yang di terima dengan jumlah yang di
02533|transfer, dan sudah di katakan ke Terdakwa ;
02534|Hal. 68 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02535|Paraf
02536|
02537|- Bahwa  Saksi tidak ingat jumlah yang  Saksi  transfer ke Terdakwa;
02538|- Bahwa  Saksi tidak bertanya ke LPK Sanusi tentang keberangkatan siswa
02539|karena  Saksi  tidak kenal,  Saksi  hanya kenal dengan Terdakwa saja ;
02540|- Bahwa di dalam kontrak harus bisa bahasa Jepang ;
02541|- Bahwa awalnya  Saksi  tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki sending
02542|Organization ( SO ). Terdakwa memberitahu   Saksi   bahwa LPK PT Rsei
02543|bekerjasama dengan LPK Sanusi ;
02544|- Bahwa  LKP Wahyuyyuha Mataram sebagai lembaga kursus bahasa saja,
02545|tidak mengurus uang ;
02546|- Bahwa  Antara  LKP  Wahyuyyuha  Mataram  dengan  LPK  PT  Rsei  ada
02547|kesepakatan uang, orang tua siswa menyetor uang ke saya ;
02548|- Bahwa makan siswa  Saksi  yang memberikannya;
02549|- Bahwa y ang kursus tidak wajib menginap , karena awalnya  Saksi   tidak
02550|menyediakan tempat menginap , akhirnya dibuatkan di lantai 3 rumah Saksi,
02551|dan awalnya Saksi  menanggung 2 sampai 3 bulan , lama-lama uang tidak
02552|cukup ;
02553|- Bahwa  Saksi pernah bertanya tentang aturan hukum untuk magang di luar
02554|negeri tersebut kepada pak Sutarno orang kementrian di Binalapota saat
02555|saya di tahan oleh penyidik ;
02556|- Bahwa   Saksi  pernah mengembalikan uang siswa saya tetapi saya lupa
02557|datanya ;
02558|Terhadap keterangan Saksi  Terdakwa menyatakan ada perbedaan nominal
02559|
02560|Menimbang bahwa Penuntut Umum  telah mengajukan Keterangan Ahli
02561|yang pada pokoknya sebagai berikut :
02562|1.   Ahli H. KADARUSNA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
02563|sebagai berikut :
02564|- Bahwa  sebelumnya  Ahli pernah  di  periksa  oleh  penyidik  sebagai  Saksi
02565|berkaitan dengan perkara ini; 
02566|Hal. 69 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02567|Paraf
02568|
02569|- Bahwa   saat   Ahli   memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam
02570|Berita Acara Pemeriksaan ; 
02571|- Bahwa  keterangan  Ahli  dalam  Berita  Acara  Penyidik  benar dan  Ahli
02572|memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
02573|- Bahwa  Ahli  mengerti  bahwa  berdasarkan  Surat Kepolisian  Daerah  NTB
02574|Nomor:  B/5710/X/RES.1.15/2024/Ditreskrimum,  tanggal  25  Oktober  2024
02575|perihal Bantuan permintaan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak
02576|pidana Perdagangan Orang dan atau  Orang Perorangan menempatkan
02577|Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
02578|- Bahwa Riwayat pendidikan  Ahli  adalah sebagai berikut :
02579|a. Tahun  1991 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.2 Apitaik; 
02580|b. Tahun  1993  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  SMPN  1
02581|Pringgabaya: 
02582|c. Tahun 1995 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 1 Selong: 
02583|d. Tahun  2001  Tamat dan Lulus Pendidikan  Strata  1 Jurusan
02584|Hukum pada Universitas Mataram 
02585|- Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut: 
02586|a. Kepala sub bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD
02587|Kabupaten Lombok Utara (2016-2019); 
02588|b. Kepala sub bagian  Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
02589|Hukum  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Lombok  Utara  (2019-
02590|2021); 
02591|c. Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  Dinas  Penanaman  Modal
02592|Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Ketenagakerjaan
02593|Kabupaten Lombok Utara (2021-2024); 
02594|d. Penelaah  teknis  kebijakan  pada  Bidang  Penempatan  dan
02595|Perluasan kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi
02596|Nusa Tenggara Barat:
02597|- Bahwa adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah sebagai  berikut: 
02598|a. Penyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang
02599|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
02600|b. Penyusunan  bahan  Perumusan  kebijakan  di  bidang
02601|penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
02602|c. Penyusunan  bahan  pelaksanaan  di  Bidang  Penempatan
02603|tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 
02604|d. Penyusunan  bahan  norma  standad  prosedur  dan  criteria
02605|dibidang  Penempatan  tenaga  Kerja  dan  Perluasan
02606|Hal. 70 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02607|Paraf
02608|
02609|Kesempatan Kerja; 
02610|e. Pelaskanaan  koordinasi  pelayanan  pengelolaan  informasi
02611|pasar kerja dalam satu daerah Kabupaten; 
02612|f. Pelaksanaan penyebar luasan informasi pasar kerja kepada
02613|perusahaan. 
02614|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)
02615|berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02616|Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
02617|Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja  menerangkan  bahwa  LPK
02618|(Lembaga  Pelatihan Kerja) adalah Instansi  pemerintah, badan  hukum
02619|atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
02620|pelatihan kerja.;
02621|- Bahwa Pada Peraturan tersebut juga mengatur bahwa  LPK (Lembaga
02622|Pelatihan  Kerja)  dibagi  menjadi  3(tiga)  yaitu  LPK  Swasta,  LPK
02623|Pemerintah dan LPK Perusahaan;
02624|- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02625|Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan
02626|Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
02627|Ketenagakerjaan,  pada  lampiran  ( Persyaratan  Umum  Usaha )
02628|disebutkan syarat-syarat dalam mendirikan LPK adalah sebagai berikut: 
02629| Melampirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  sertifikat  Standar
02630|Usaha dari OSS; 
02631| Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha
02632|pelatihan kerja, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas
02633|sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja dengan melampirkan
02634|profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  usaha
02635|pelatihan kerja yang memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas;
02636|Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertifikat  kompetensi  dan
02637|tenaga  pelatihan;  serta  Program  kerja  usaha  pelatihan  kerja  dan
02638|rencana pembiayaan selama 3 tahun; 
02639|- Bahwa  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
02640|Ketenagakerjaan  sebagai  Adapun  tata  cara  tahapan  verifikasi
02641|berdasarkan  Permenaker  Nomor  6 tahun  20 21 tentang  Penetapan
02642|Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara berikut : 
02643|Hal. 71 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02644|Paraf
02645|
02646|a. Dinas  Kabupaten/Kota  melakukan  verifikasi  kelengkapan
02647|dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan
02648|lengkap; 
02649|b. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
02650|dokumen dengan kondisi rill dilapangan; 
02651|c. Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan  notifikasi  hasil
02652|verifikasi kepada DPMTSP melalui sistem OSS; 
02653|d. Berdasarkan  Verifikasi,  Dinas  Kabupaten/Kota
02654|menyampaikan  notifikasi  ke  sistem  OSS  Berupa  :  Memenuhi
02655|Persyaratan atau Tidak Memenuhi Persyratan; 
02656|e. Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan,
02657|sistem  OSS  mencamtumkan  keterangan  bahwa  Sertifikat  telah
02658|diverifikasi; 
02659|f.Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, sistem
02660|OSS  menyampaikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan
02661|pemenuhan persyaratan sertifikat standar; 
02662|Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak
02663|memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat standar
02664|yang belum diverifikasi
02665|Berdasarkan  Permenaker  6  Tahun  2021  Penetapan  Standar
02666|Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada  Penyelenggara  Perizinan
02667|Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor  Ketenagakerjaan  :  Lembaga
02668|Pelatihan  Kerja  mempunyai  tugas  antara  lain  memberikan
02669|pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi Skiling, Up-
02670|Skiling dan Re-Skiling, Memberikan Pelayanan Konsultasi Pelatihan
02671|dan  Memberikan  layanan  penyusunan  program  pelatihan  yang
02672|sesuai kebutuhan konsumen;
02673|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02674|nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan
02675|Magang  di  Luar  Negeri  pada  pasal  2,  menerangkan  bahwa  Lembaga
02676|Pelatihan Kerja  (LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar
02677|Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
02678|(Sending Organization) yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan
02679|Transmigrasi  Republik Indonesia;
02680|Hal. 72 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02681|Paraf
02682|
02683|- Bahwa Terhadap LPK yang tidak memiliki SO (Sending Organization) hanya
02684|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
02685|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
02686|Luar Negeri;
02687|- Bahwa  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri
02688|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
02689|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan  PMI  ke luar negeri  terdiri  atas
02690|:  Badan,  Perusahaan.  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
02691|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
02692|sendiri.  bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja
02693|tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
02694|ke Luar Negeri;
02695|- Bahwa  Proses Pemagangan di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang
02696|berdasarkan ketentuan umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02697|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02698|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem
02699|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia
02700|dan di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau
02701|instansi  pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02702|pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam
02703|proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai
02704|keterampilan dan keahlian tertentu ;
02705|- Bahwa b erdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02706|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02707|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02708|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02709|peserta pemagangan dalam satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan
02710|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
02711|ketenagakerjaan  Provinsi  dengan  ditembuskan  kepada  bidang
02712|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
02713|- Bahwa  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)  berdasarkan
02714|ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02715|Transmigrasi  Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
02716|Hal. 73 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02717|Paraf
02718|
02719|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang