00925|anak,  sehingga  anak  tersebut  bersedia  menuruti  kehendak  pelaku  (seperti
00926|melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan);
00927|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  hukum  pidana, serangkaian
00928|kebohongan (samenweefsel  van  verdichtsels)  adalah kumpulan  atau  untaian
00929|cerita tidak benar yang disampaikan secara kronologis, saling berkaitan, dan
00930|bertubi-tubi, sehingga kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang
00931|lain hingga membentuk satu kesatuan cerita yang tampak sangat meyakinkan;
00932|Menimbang  bahwa  pengertian  membujuk  menurut  Kamus  Besar
00933|Bahasa  Indonesia  berarti  berusaha  meyakinkan  seseorang  bahwa  yang
00934|dikatakannya  adalah  benar  (untuk  memikat  hati,  menipu,  dan  sebagainya),
00935|merayu;
00936|Menimbang  bahwa  pengertian  persetubuhan  adalah  masuknya  alat
00937|kelamin seseorang ke dalam alat kelamin orang lain;
00938|Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
00939|yang didapat dari keterangan Anak Korban dan keterangan Saksi, dihubungkan
00940|dengan keterangan Anak serta dikuatkan dengan barang bukti, telah diketahui
00941|bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di
00942|kost-kostan  atau  penginapan  yang  beralamat  di  Jalan  Kelapa  2  Kelurahan
00943|Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Timur I kota Lubuk Linggau , Anak telah
00944|melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak  Korban,  dimana  kejadian  tersebut
00945|bermula pada bulan  Agustus 2025, ketika Anak mulai membangun komunikasi
00946|dengan  Anak  Korban  melalui  media  sosial  Instagram.  Hubungan  tersebut
00947|diawali saat Anak memutuskan untuk mengikuti  (follow) akun Instagram milik
00948|Anak Korban, yang kemudian berlanjut pada komunikasi di antara keduanya
00949|melalui fitur pesan singkat  (chat).  Beberapa waktu kemudian, tepat pada hari
00950|ulang  tahun  Anak  Korban,  Anak  mengirimkan  pesan  berisi  ucapan  selamat
00951|ulang tahun. Pesan tersebut kemudian direspons oleh Anak Korban dengan
00952|menyampaikan rasa terima  kasih. Meskipun  komunikasi di antara  keduanya
00953|terus berjalan aktif melalui   media sosial, namun selama itu Anak dan Anak
00954|Korban  tidak  pernah  bertemu  secara  langsung.  Selajutnya  pada  tanggal 24
00955|Desember 2025, Anak menyatakan perasaannya dan mengajak Anak Korban
00956|untuk berpacaran. Ajakan tersebut diterima oleh Anak Korban, sehingga sejak
00957|tanggal tersebut Anak dan Anak Korban resmi menjalin hubungan berpacaran;
00958|Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal  26 Desember 2025, Anak
00959|menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp untuk mengajak bertemu
00960|dan  berjalan-jalan.  Anak  Korban  menyetujui  ajakan  tersebut  dan  meminta
00961|dijemput di depan gang rumahnya. Tak lama kemudian, Anak datang menjemput
00962|
00963|Anak  Korban  sendirian  dengan  menggunakan  sepeda  motor.  Di  tengah
00964|perjalanan, Anak mengatakan ingin menemui temannya terlebih dahulu untuk
00965|suatu urusan. Namun, Anak justru mengarahkan sepeda motornya ke sebuah
00966|penginapan dan mengajak Anak Korban masuk ke salah satu kamar dengan
00967|alasan teman-temannya berada di sana. Setelah berada di dalam kamar, Anak
00968|menyuruh teman-temannya yang berada di lokasi tersebut untuk keluar, begitu
00969|situasi sepi Anak mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur hingga akhirnya
00970|Anak menyetubuhi Anak Korban;
00971|Menimbang  bahwa  Anak  menyetubuhi  Anak  Korban  dengan  cara
00972|mendorong  Anak  Korban  ke  kasur dan  mengajak  Anak  Korban  untuk
00973|bersetubuh lalu menutup mulut  Anak Korban  dengan tangannya, setelah itu
00974|tangan  kirinya  membuka  celana  dan  celana  dalam  Anak  Korban lalu  Anak
00975|Korban mencoba  untuk  memberontak  dengan  cara  mengoyang-goyangkan
00976|badan, tetapi karena tenaga  Anak Korban  tidak cukup kuat untuk menahan
00977|kekuatan  Anak, hingga celana dan celana dalam  Anak Korban  terbuka (baju
00978|masih terpakai), setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya
00979|kemudian  Anak  menindih badan Anak Korban sambil berbaring di atas badan
00980|Anak  Korban,  setelah  itu  Anak  membuka  kaki  Anak  Korban menggunakan
00981|kakinya, lalu Anak langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang
00982|vagina  Anak  Korban,  kemudian  sekitar  3  (tiga)  menit  Anak  menumpahkan
00983|spermanya  di  atas  kasur, setelah  itu  Anak  langsung  kekamar  mandi  untuk
00984|bersih-bersih, sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dan celana
00985|dalam;
00986|Menimbang bahwa  setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak  berkata
00987|agar  Anak Korban tidak takut karena Anak akan bertanggungjawab  dengan
00988|menikahi Anak Korban;
00989|Menimbang bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak
00990|Korban sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu sejak bulan Desember 2025
00991|hingga bulan Januari 2026;
00992|Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 28
00993|Desember  2025  sekitar  pukul  13.00  WIB  bertempat  di  sebuah  kos-
00994|kosan/penginapan  yang  beralamat  di  Jalan  Kelapa  2  Kelurahan  Watervang
00995|Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Kemudian  kejadian
00996|ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB
00997|bertempat di kontrakan Anak yang beralamat di Jalan Pasir RT 05 Kelurahan
00998|Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Dan
00999|kejadian keempat ada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekitar pukul 16.00
01000|
01001|WIB bertempat di lokasi yang sama, yaitu di kontrakan Anak yang beralamat di
01002|Jalan Pasir RT 05 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I
01003|Kota Lubuk Linggau;
01004|Menimbang bahwa  dalam berkas perkara telah dilampirkan  Visum Et
01005|Repertum  tanggal  16 Februari 2026  atas nama Anak Korban, yang juga telah
01006|dibacakan di persidangan;
01007|Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa malu;
01008|Menimbang  bahwa  terhadap  keberatan  Anak  atas  keterangan  Anak
01009|Korban  yang  menyatakan  bahwa  Anak  telah  menyetubuhi  Anak  Korban
01010|sebanyak empat kali dan Anak tidak pernah mengancam Anak Korban untuk
01011|memviralkan  fotonya, Hakim  berpendapat  bahwa  di  persidangan  Anak  tidak
01012|mengajukan bukti untuk mendukung keberatannya tersebut sehingga keberatan
01013|tersebut harus dikesampingkan;
01014|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut yang
01015|mana kejadian ini bermula dari hubungan berpacaran dan Anak sempat berjanji
01016|untuk  menikahi  Anak  Korban,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan
01017|meterill  yang  paling  tepat  dikenakan  terhadap  Anak  yaitu  dengan  sengaja
01018|membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, karenanya unsur
01019|ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
01020|Ad.3. Unsur “Perbarengan beberapa tindak pidana”;
01021|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  127  Ayat  (1)  Undang-
01022|Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01023|mengatur  bahwa  mengenai  perbarengan  perbuatan  atau  konkursus  realis.
01024|Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas;
01025|Menimbang bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak
01026|Korban sebanyak empat kali yaitu pertama pada tanggal 26 Desember 2025,
01027|kedua pada tanggal 28 Desember 2025, ketiga pada tanggal 7 Januari 2026
01028|dan keempat pada tanggal 10 Januari 2026;
01029|Menimbang bahwa  perbarengan Perbuatan  (Concursus Realis)  terjadi
01030|ketika  seseorang  melakukan beberapa  perbuatan yang  berdiri  sendiri-sendiri,
01031|dan  masing-masing  perbuatan  itu  membentuk  tindak  pidana  yang  berbeda
01032|artinya tidak ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut;
01033|Menimbang  bahwa  terhadap  fakta  yang  terungkap  di  persidangan
01034|bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban
01035|secara  berulang  kali  dengan tempus  delicti (waktu  kejadian)  yang  berbeda-
01036|beda, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan kualifikasi bentuk perbarengan
01037|tindak pidana yang paling tepat dan adil secara hukum;
01038|
01039|Menimbang bahwa setelah mencermati dakwaan pertama dapat dinilai
01040|bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan berulang
01041|kali  dengan  tenggat  waktu  yang  berbeda  tersebut  dipandang  sebagai
01042|perbarengan perbuatan ( Concursus Realis ) sebagaimana diatur dalam  Pasal
01043|127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
01044|Undang Hukum Pidana;
01045|Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi tetap
01046|Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten memberikan batasan
01047|yang tegas antara Perbarengan Perbuatan ( Concursus Realis) dan Perbuatan
01048|Berlanjut ( Voortgezette Handeling  / Delictum Continuatum ), di mana pembeda
01049|utamanya terletak pada ada atau tidaknya  kesatuan kehendak atau niat jahat
01050|(wilsverband) dari pelaku;
01051|Menimbang  bahwa  menurut  Memorie  van
01052|Toelichting (MvT) pengkodifikasian Pasal 64 ayat (1) KUHP, saat ini Pasal 126
01053|Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang
01054|Hukum Pidana , suatu perbuatan materiil yang dilakukan beberapa kali harus
01055|dipandang  sebagai  satu  Perbuatan  Berlanjut  (Voortgezette  Handeling)  dan
01056|bukan Concursus Realis, apabila memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu:
01057|1. Adanya satu kesatuan niat atau keputusan kehendak ( een mendeel van
01058|besluit);
01059|2. Perbuatan-perbuatan materiil yang dilakukan adalah sejenis; dan
01060|3. Tenggat  waktu  di  antara  perbuatan-perbuatan  tersebut  tidak  terlalu
01061|lama/berjauhan;
01062|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Hakim  menilai
01063|bahwa  perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Anak  terhadap  Anak
01064|Korban  secara  berulang  kali bukanlah  merupakan  bentuk  Perbarengan
01065|Perbuatan  (Concursus  Realis),  melainkan  pemanifestasian  dari Perbuatan
01066|Berlanjut (Voortgezette Handeling);
01067|Menimbang  bahwa  persetubuhan  kedua,  ketiga,  dan  keempat  yang
01068|dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukanlah didasari oleh munculnya
01069|kehendak  jahat  baru  yang  berdiri  sendiri  (new  mens  rea).  Yang  mana,
01070|perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu niat jahat yang
01071|sama sejak awal, yang timbul dari bujuk rayu secara terus-menerus oleh Anak
01072|untuk memengaruhi Anak Korban agar dapat melakukan persetubuhan;
01073|Menimbang  bahwa  jenis  tindak  pidana  materiil  yang  dilakukan  oleh
01074|Anak dari peristiwa pertama hingga peristiwa terakhir adalah sama dan sejenis
01075|
01076|yaitu  tindak  pidana  persetubuhan  yang  kesemuanya  melanggar  ketentuan
01077|hukum yang sama;
01078|Menimbang bahwa dalam tindak pidana kesusilaan dengan korban yang
01079|sama, jarak waktu ( tempus) antar-kejadian tidak dapat dinilai secara mekanis
01080|semata.  Oleh  karena  sejak  peristiwa  pertama  Anak  Korban  telah  berada  di
01081|bawah bujuk rayu Anak yang tidak pernah terputus, maka situasi psikologis
01082|Anak korban yang konstan ini menegaskan bahwa rangkaian perbuatan Anak
01083|berada dalam satu kesatuan rangkaian peristiwa yang utuh;
01084|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut di atas, oleh
01085|karena di antara perbuatan persetubuhan yang satu dengan yang berikutnya
01086|tidak terdapat jeda peristiwa atau keadaan yang memutus kehendak awal Anak,
01087|maka  secara  hukum  lebih  tapat  apabila  perbuatan  Anak  dikualifikasikan
01088|sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ( Voortgezette Handeling) sebagaimana diatur
01089|dalam  Pasal  126  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
01090|Undang-Undang Hukum Pidana , dengan demikian Hakim berpendapat bahwa
01091|penerapan ketentuan Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) sebagaimana
01092|Pasal 127 Ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
01093|Undang-Undang  Hukum  Pidana  harus  dikesampingkan,  karenanya  unsur  ini
01094|tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak.
01095|Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan
01096|Anak, namun oleh karena pada dasarnya  Pasal 127 Ayat (1)  Kitab Undang-
01097|Undang  Hukum  Pidana  hanya  sebuah  aturan  atau  ketentuan  umum  yang
01098|mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini
01099|tidak  mengatur  mengenai  perbuatan  materiil  atau  tindak  pidana,  sehingga
01100|dengan  tidak  terpenuhinya  unsur  ini  tidak  serta  merta  menyebabkan  tindak
01101|pidana yang didakwakan kepada Anak tidak terbukti.
01102|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari  Pasal 81 Ayat (2)  Undang-
01103|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01104|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
01105|Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
01106|Menjadi  Undang-Undang juncto Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026
01107|Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
01108|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
01109|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
01110|Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak tidak ditemukan hal – hal
01111|yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan
01112|
01113|pembenar  atau  alasan  pemaaf,  maka  Hakim berpendapat Anak  dipandang
01114|mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
01115|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka
01116|terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan
01117|perbuatannya;
01118|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
01119|(Litmas)  terhadap  Anak,  Pendamping  Kemasyarakatan  Pertama
01120|merekomendasikan agar Anak dijatuhkan dengan pidana pokok sebagaimana
01121|Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11
01122|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01123|Menimbang  bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang
01124|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01125|Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada
01126|orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang
01127|mana di persidangan tanggal 19 Mei 2026 Orangtua Anak menyatakan bahwa
01128|mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Orangtua
01129|Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, selanjutnya saat ini
01130|Anak berada di bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan
01131|sekolah dan rencananya akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi;
01132|Menimbang bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang
01133|meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun
01134|1990  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk
01135|melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  pasal-pasalnya,
01136|khususnya  yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  anak  yang  bermasalah
01137|hukum, sehingga  dalam  menjatuhkan  Putusan  terhadap  Anak, Hakim  harus
01138|mempertimbangkan  fakta  bahwa  selain  Anak  berkedudukan  sebagai  pelaku
01139|tindak  pidana  yang  harus  dimintakan  pertanggung  jawaban  perbuatan
01140|pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya,
01141|dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik
01142|dari segi agama maupun prilaku dalam masyarakat;
01143|Menimbang bahwa sepanjang proses persidangan dihubungkan dengan
01144|Laporan Hasil Penelitian terhadap Anak, Hakim menilai terjadinya kejadian ini
01145|bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan Anak sendiri melainkan yang
01146|menjadi faktor penyebab lain adalah karena Anak kurang mendapat perhatian
01147|dari  orangtuanya  sehingga  menyebabkan  Anak  mengalami  pergaulan  yang
01148|kurang baik bagi anak-anak seusianya, akan tetapi perbuatan Anak tersebut
01149|tidak  dapat  pula  dibenarkan  karena  meresahkan  masyarakat  dan
01150|
01151|menghancurkan masa depan Anak Korban, meskipun sebelumnya Anak Korban
01152|juga pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Esa Tanzil alias Esa Saputra
01153|bin  Edi  dan  Sdr.  Septiansyah  Ramadan  bin  Herman  dan  terhadap  perkara
01154|keduanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, oleh karenanya
01155|melalui putusan ini diharapkan agar seluruh Orangtua pada umumnya serta
01156|Orangtua  Anak  dan  Orangtua  Anak  Korban  pada  khususnya  agar  dapat
01157|mendidik  dan  memberi  pemahaman-pemahanan  terkait  dengan  peristiwa
01158|pidana sebagaimana perkara ini dan pentingnya pengetahuan tentang agama
01159|sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari;
01160|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  di
01161|persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan
01162|terhadap  Anak  Korban  adalah  termasuk  dalam  tindak  pidana  berat
01163|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang – Undang Republik
01164|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01165|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah melakukan tindak pidana
01166|berat, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut dijatuhi pidana
01167|penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 79 Ayat (1) juncto Pasal 81
01168|Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01169|Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengenai lamanya pidana yang
01170|akan ditentukan dalam amar putusan ini, dipandang telah sesuai dengan tingkat
01171|kesalahan yang dilakukan Anak dan telah memenuhi rasa keadilan serta asas
01172|kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup tumbuh kembang
01173|Anak (vide Pasal 2 UU 11/2012),  sehingga diharapkan agar Anak dapat segera
01174|meneruskan sekolahnya sebagaimana yang telah disampaikan Orangtua Anak
01175|untuk melanjutkan pendidikan Anak pada perguruan tinggi, sehingga hak-hak
01176|Anak yang dijamin oleh Negara dapat terwujud karena saat ini Anak berada di
01177|bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan sekolah;
01178|Menimbang bahwa terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti pidana
01179|denda sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan mendasarkan
01180|pada Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01181|Penyesuaian  Pidana  yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  “ketentuan
01182|pidana  dalam  undang-undang  selain  KUHP yang  memuat  ancaman  pidana
01183|penjara dan denda sekaligus diubah menjadi kumulatif alternatif”  artinya setiap
01184|penerapan adalah benar, tidak harus dipilih semuanya (unsur atau) dan boleh
01185|juga dipilih lebih dari satu  (dan),  sehingga Hakim dengan mempertimbangkan
01186|pernyataan dari Orangtua Anak bahwa Orangtua Anak masih sanggup untuk
01187|mendidik dan membina Anak lalu saat ini Anak berada di bangku sekolah kelas
01188|
01189|3  SMA  yang  sedang  menunggu  kelulusan  sekolah  dan  rencananya  akan
01190|melanjutkan  pendidikan  pada  perguruan  tinggi,  maka  Hakim  tidak  akan
01191|menerapkan pelatihan kerja terhadap Anak;
01192|Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan Anak melalui Advokatnya
01193|yang  menyatakan  bahwa  terhadap  perbuatan  Anak  terbukti  dalam  dakwaan
01194|kedua, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam pembelaan tersebut
01195|tidak diuraikan dengan jelas tentang alasan-alasan terbuktinya Pasal 473 ayat
01196|(2) huruf b KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01197|Anak Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang
01198|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
01199|maka  pembelaan  tersebut  harus  dikesampingkan,  sedangkan  pembelaan