00748|Anak Korbanmasih bersekolah di sekolah dasar Kelas 2 dan dihubungkan dengan
00749|Akta Kelahiran Anak KorbanNomor: - yang menerangkan lahir di Bahaur pada tanggal
00750|19 (Sembilan belas) bulan September tahun 2017, sehingga diketahui bahwa usia
00751|Anak Korbanpada saat peristiwa berlangsung pada tanggal 22 Januari tahun 2026
00752|yaitu masih berusia 8 (delapan) tahun;
00753|Menimbang bahwa Anak Korbanberdasarkan pengamatan Majelis Hakim, alat
00754|bukti surat, keterangan Saksi dan T erdakwa berjenis kelamin Perempuan sehingga
00755|Majelis Hakim memedomani sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
00756|T ahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
00757|Hukum dalam putusan ini;
00758|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Anak Korban adalah
00759|anak sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
00760|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Moeljatno
00761|adalah persetubuhan sebagai perhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan
00762|yang  terjadi  dengan  memasukkan  alat  kelamin  laki-laki  ke  dalam  alat  kelamin
00763|perempuan;
00764|Menimbang bahwa sedangkan menurut Lamintang persetubuhan yakni suatu
00765|perbuatan seseorang yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
00766|sehingga berhasil memaksa orang lain untuk bersetubuh;
00767|Menimbang bahwa dalam Pasal 473 ayat (3) KUHP terdapat perluasan
00768|makna perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu dengan
00769|Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
00770|
00771|cara memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukan alat
00772|kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, dan memasukkan bagian
00773|tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus
00774|orang lain;
00775|Menimbang bahwa persetubuhan dan perkosaan adalah perbuatan yang
00776|sama  sebagaimana  menurut  Moeljatno  dan  Lamintang  yaitu  memasukkan  alat
00777|kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan untuk bersetubuh dan diperluas
00778|sebagaimana Pasal 473 ayat (3) KUHP;
00779|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  diketahui
00780|kejadian pada sore hari tanggal 22 Januari 2026 di Pondok yang terletak di Kabupaten
00781|Pulang  Pisau saat Anak  sedang  membersihkan halaman Pondok, melihat Anak
00782|Korbansedang bermain di halaman, Anak mendekati Anak korban dan menggandeng
00783|tangannya untuk dituntun menuju ke kamar kecil atau wc, sesampainya disana, Anak
00784|melepaskan celana luar dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat
00785|kelamin  Anak  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban,  setelah  menggerakkan  alat
00786|kelaminnya kurang lebih tidak sampai 5 (lima) menit, Anak mengeluarkan air mani di
00787|lantai  kamar  mandi  wc  yang  selanjutnya  pada  malam  harinya,  Anak  kembali
00788|melakukan  hal  yang  sama  terhadap  Anak  Korban  yaitu  dengan  cara  kembali
00789|mengulangi perbuatannya dengan cara mengajak Anak Korban ke dalam kamar
00790|mandi dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat
00791|kelamin Anak korban dan menggerakkannya maju mundur dan mengeluarkan air
00792|maninya didalam alat kelamin Anak korban, setelah itu memakaikan kembali celana
00793|Anak korban;
00794|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  Anak  telah
00795|memasukkan  alat  kelamin  Anak  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korbandan
00796|menggerakkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan
00797|air mani yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya terjadi pada tanggal
00798|22 Januari 2026 yang mengakibatkan alat kelamin anak korban luka sehingga merasa
00799|sakit dan mengeluarkan cairan putih kecoklatan, hal ini bersesuain dengan Surat Hasil
00800|Visum et Repertum Nomor - tanggal 16 Februari 2026 atas nama Anak Korban yang
00801|ditandatangani  oleh  Ricka  Brillianty  Zaluchu  sebagai  dokter  Rumah  Sakit
00802|Palangkaraya Polda Kalimantan T engah dengan hasil  pemeriksaan dalam pada
00803|selaput dara, ditemukan robekan lama, bentuk tidak teratur dengan arah jam satu,
00804|dua, lima dan sepuluh;
00805|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Anak telah memasukkan alat
00806|kelaminnya kedalam alat kelamin korban yang mana termasuk dalam kualifikasi
00807|melakukan persetubuhan;
00808|Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
00809|
00810|Menimbang  bahwa  atas  perbuatan  Anak  yang  telah  memasukkan  alat
00811|kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun,
00812|Majelis Hakim berpendapat unsur “persetubuhan terhadap anak”, telah terpenuhi;
00813|Ad.3. Unsur “Persetubuhan terhadap penyandang disabilitas mental dan/ atau
00814|disabilitas  intelektual  dengan  memberi  atau  menjanjikan  uang  atau
00815|Barang,  wibawa  yang  timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau  dengan
00816|penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan
00817|dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui”;
00818|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8
00819|T ahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap
00820|orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
00821|jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
00822|hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
00823|negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan
00824|Mahkamah Agung Nomor 2 T ahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi
00825|Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan, Penyandang
00826|Disabilitas  Berhadapan  dengan  Hukum  di  Pengadilan  yang  selanjutnya  disebut
00827|dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
00828|fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
00829|berinteraksi  dengan lingkungan dapat mengalami  hambatan dan kesulitan  untuk
00830|berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
00831|kesamaan hak sebagai terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon,
00832|penggugat, tergugat, atau para pihak lainnya;
00833|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan disabilitas intelektual berdasarkan
00834|Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2016 tentang
00835|Penyandang Disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di
00836|bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom
00837|sedangkan yang dimaksud dengan disabilitas mental berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
00838|huruf c Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah
00839|terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya
00840|skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan  disabilitas
00841|perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya
00842|autis dan hiperaktif;
00843|Menimbang bahwa sebagaimana uraian pembuktian unsur sebelumnya, Anak
00844|telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korbanyang masih berusia 8 (delapan)
00845|tahun, Anak korban juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi terutama untuk
00846|memahami  percakapan  sebagaimana  dalam  pemeriksaan  anak  korban  di
00847|Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
00848|
00849|persidangan,  keterangan  saksi-saksi  yang  diperkuat  dengan  adanya  Hasil
00850|Pemeriksaan Psikologi Anak Korban Nomor. - yang ditandatangani oleh Psikolog
00851|pemeriksa yaitu Rensi, M.Psi.,Psikolog, dengan kesimpulan pada pokoknya Anak
00852|Korbanmerupakan anak dengan kemampuan berpikir sangat terbatas untuk anak
00853|seusianya  (disabilitas  intelektual)  berupa  mikrosefalus  yang  menyebabkan
00854|perkembangan mental korban tidak sempurna dan tidak mampu memahami secara
00855|utuh perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya;
00856|Menimbang bahwa dengan menghubungkan fakta di persidangan dan definisi
00857|dari  disabilitas  mental  dan  disabilitas  intelektual,  Anak  Korban  termasuk  dalam
00858|kualifikasi disabilitas intelektual;
00859|Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Anak
00860|telah menempuh satu setengah tahun pendidikan pesantren yang dikelola Ayah Anak
00861|Korban yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal anak korban dan Anak sudah
00862|sering bertemu serta berkomunikasi dengan Anak Korban bahkan sering membelikan
00863|jajan/makanan kecil terhadap Anak Korban; 
00864|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  telah  terjadi
00865|komunikasi yang rutin antara T erdakwa dan Anak Korban sehingga Majelis Hakim
00866|menilai bahwa melalui interaksi yang sudah berlangsung selama satu setengah tahun
00867|tersebut Anak tentu telah menyadari dan mengetahui ketidakmampuan Anak Korban
00868|dalam merespons konteks pembicaraan, keterbatasan kosakata, serta respons yang
00869|cenderung lambat atau tidak logis sebagaimana anak seusianya;
00870|Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan, Anak dalam
00871|melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak  Korban  sempat  mengatakan  jika  Anak
00872|Korban mengatakannya kepada orang lain maka maka Anak tidak akan memberikan
00873|jajan/makanan lagi kepada Anak Korban;
00874|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, kondisi
00875|Anak  Korban  sebagai  penyandang  disabilitas  intelektual  bukan  sekadar  sebagai
00876|keterangan medis, melainkan sebagai fakta yang menentukan derajat kemampuan
00877|Anak  Korban  dalam  mengolah  informasi,  memahami  ancaman,  dan  mengambil
00878|keputusan. Dalam kondisi ini, Anak Korban memiliki keterbatasan kognitif sehingga
00879|secara objektif menciptakan ketimpangan relasi yang akut antara Anak yang memiliki
00880|kematangan mental dengan Anak Korban yang rentan;
00881|Menimbang bahwa oleh karena seringnya Anak memberikan jajan/makanan
00882|terhadap Anak Korbandihubungkan dengan kondisi Anak Korbansebagai Penyandang
00883|Disabilitas Intelektual, Anak Korban kehilangan kemampuan  untuk menolak  (the
00884|power to refuse). Anak Korban tidak memiliki kapasitas mental untuk memproses
00885|konsekuensi logis dari perbuatan T erdakwa atau untuk melakukan perlawanan (baik
00886|Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
00887|
00888|secara  fisik  maupun  verbal)  sebagaimana  anak-anak  atau  orang  dewasa  pada
00889|umumnya. Ketakutan  akan  kehilangan  akses  terhadap  'jajan'  bagi  Anak  Korban
00890|adalah sebuah ancaman nyata yang memicu ketakutan dan kekhawatiran pada Anak
00891|Korban;
00892|Menimbang bahwa Anak Korbanberdasarkan pengamatan Majelis Hakim, alat
00893|bukti surat, keterangan Saksi dan Anak merupakan seorang penyandang disabilitas
00894|intelektual  sehingga  Majelis  Hakim  mempedomani  sebagaimana  Peraturan
00895|Mahkamah Agung Nomor 2 T ahun 2025 T entang Pedoman Mengadili Perkara Bagi
00896|Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan dalam putusan
00897|ini;
00898|Menimbang bahwa dengan demikian Anak telah melakukan persetubuhan
00899|dengan Anak Korban dan mengatakan jika anak korban mengatakan hal tersebut
00900|pada orang lain, Anak tidak akan membelikan jajan lagi padahal diketahuinya anak
00901|korban adalah penyandang disabilitas, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
00902|Hakim  berpendapat  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak
00903|korban  yang  merupakan  seorang  penyandang  disabilitas  intelektual  dengan
00904|penyesatan untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang
00905|keadaan disabilitas itu diketahui telah terpenuhi;
00906|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (2) huruf b
00907|dan d Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00908|Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00909|meyakinkan melakukan tindak pidana  “Persetubuhan terhadap Anak penyandang
00910|disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan
00911|uang  atau  Barang,  wibawa  yang  timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau  dengan
00912|penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya,
00913|padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui”  sebagaimana didakwakan dalam
00914|Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
00915|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, tidaklah cukup
00916|dengan  hanya  terbuktinya  perbuatan  yang  melawan  hukum  secara  objektif
00917|(wederrechterlijkheid), namun harus pula berlandaskan dengan asas hukum  Geen
00918|Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan pembuktian adanya
00919|kesalahan pada diri Anak secara subjektif;
00920|Menimbang  bahwa  dalam  konteks hukum  pidana  teori  kesalahan  pada
00921|dasarnya berfokus pada dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan
00922|(culpa) dengan syarat dan klasifikasi sebagai berikut;
00923|1. Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en
00924|wetens) suatu perbuatan dan akibatnya.  Artinya, pelaku sadar akan tindakan
00925|Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
00926|
00927|yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul.  Kesengajaan dibagi menjadi
00928|beberapa bentuk, antara lain:
00929|- Sengaja sebagai maksud (dolus directus): Pelaku secara langsung
00930|menghendaki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya;
00931|- Sengaja  dengan  kesadaran  akan  kepastian  (dolus  indirectus/
00932|zekerheidsbewustzijn): Pelaku tidak  menghendaki akibat lain, tetapi  sadar
00933|bahwa  akibat  lain  tersebut  pasti  akan  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari
00934|perbuatannya;
00935|- Sengaja  dengan  kesadaran  akan  kemungkinan  (dolus  eventualis):
00936|Pelaku  menyadari  adanya  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  tidak
00937|diinginkan, namun tetap melanjutkan perbuatannya dengan menanggung risiko
00938|tersebut;
00939|2. Kealpaan  terjadi  ketika  pelaku  tidak  berhati-hati  atau  kurang  saksama,
00940|sehingga menyebabkan terjadinya suatu akibat yang tidak diinginkan, padahal
00941|seharusnya  ia  dapat  menduga  akibat dari  perbuatannya  tersebut. Kealpaan
00942|dibagi menjadi:
00943|- Kealpaan berat (grove schuld/culpa lata);
00944|- Kealpaan ringan (lichte schuld/culpa levis); 
00945|Menimbang  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo, tindakan  Anak  telah
00946|memenuhi  kriteria  kesengajaan  dengan  kesadaran  sebagai  maksud,  dimana
00947|T erdakwa  menginginkan  perbuatan  tersebut,  dibuktikan  dengan  dilakukannya
00948|persetubuhan tersebut dengan adanya ancaman dan dilakukan beberapa kali juga
00949|dari niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korbanadalah niat  yang timbul dari dirinya
00950|sendiri dan melakukan segala upaya untuk mencapai kehendaknya. Dalam T eori
00951|Pengetahuan (Weten), Anak telah dinilai menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya
00952|adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  namun  Anak  tetap
00953|melakukannnya;
00954|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur "kesalahan" telah terpenuhi
00955|yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara Anak
00956|dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pemaaf
00957|maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak bersalah dan harus dijatuhi pidana;
00958|Menimbang bahwa sebelumnya Anak telah dinyatakan bersalah melakukan
00959|tindak  pidana  “Persetubuhan  terhadap  Anak  penyandang  disabilitas  intelektual
00960|dengan memberi atau menjanjikan barang, padahal tentang keadaan disabilitas itu
00961|diketahui”. Namun demikian, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim
00962|merasa perlu untuk mempertimbangkan secara berimbang mengenai dampak yang
00963|dialami oleh Anak Korban serta pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
00964|Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
00965|
00966|(The  Principle  of  The  Best  Interest  for  the  child)  terhadap  Anak  sebagaimana
00967|digariskan menurut Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak dan telah diratifikasi menurut
00968|Keputusan Presiden Nomor 36 T ahun 1990;
00969|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis
00970|Hakim akan mempertimbangkan tuntutan  Penuntut Umum, hasil Laporan Sosial
00971|Advokasi/Pendampingan  terhadap  Anak  Korban, pembelaan  Advokat  Anak  serta
00972|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;
00973|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Laporan  Sosial  Advokasi/Pendampingan
00974|terhadap Anak Korban, keterangan Saksi Saksi 1yang merupakan Ibu Kandung Anak
00975|Korban bahwa pada pokoknya akibat perbuatan Anak telah menimbulkan rasa takut
00976|dan rasa sakit pada Anak Korban sehingga harus menjalani pengobatan;
00977|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
00978|dampak yang dialami oleh Anak Korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh
00979|Anak berdasarkan Laporan Sosial Advokasi/Pendampingan terhadap Anak Korban
00980|tanggal  18  Februari  2026   yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Sosial,
00981|Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo, S.IP .,
00982|M,.A.P dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Evy Herawati, S.E., M.E. dengan
00983|kesimpulan:
00984|a. Dari hasil assessment terlihat kondisi klien anak cukup baik
00985|b. Motivasi dan perhatian dari pihak keluarga sangat diharapkan dapat
00986|terus diberikan kepada klien anak agar rasa percaya dirinya cepat pulih serta
00987|memberikan pengetahuan tentang perlindungan diri dan mencegah kekerasan
00988|sejak dini.
00989|c.Klien anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih ciat citanya
00990|d. Kejadian ini  bukan merupakan kehendak klien anak bahkan klien anak
00991|tidak menginginkan hal ini terjadi 
00992|e. Orangtua maupun klien anak ingin pelaku di hukum sesuai dengan
00993|peraturan dan perundangan yang berlaku;
00994|Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan keringanan yang diajukan
00995|oleh Anak, Advokat telah melampirkan Laporan Psikologi Anak yang pada pokoknya
00996|menyatakan bahwa Anak tidak memiliki kematangan emosi, kontrol diri, sehingga
00997|kurang mampu mempertimbangkan resiko atas perilaku yang dilakukannya;
00998|Menimbang bahwa terhadap  Laporan Psikologi Anak  dengan kesimpulan :
00999|Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  terhadap  klien  diperoleh
01000|simpulan bahwa klien tidak memiliki hambatan secara kognitif secara umum klien
01001|mengalami perasaan tertekan dan perasaan cemas baik dari pengalaman masa lalum
01002|maupun yang saat ini ia hadapi. Klien cukup baik Dalam beradaptasi namun kurang
01003|Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01004|
01005|mampu membangun hubungan social (bergaul). Pemikirannya yang kurang matang
01006|menyebabkan  klien  mudah  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang  berada  di  luar
01007|kesadarannya  dan  kurang  mampu  mengontrol  diri  terutama  dalam  hal  hasrat
01008|sehingga kurang mampu mempertimbangkan resiko apa yang mungkin terjadi dari
01009|perilaku yang ia lakukan;
01010|Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Advokat Anak,
01011|dalam Permohonan terkait pengakuan 23 kali melakukan persetubuhan dalam fakta di
01012|persidangan  tidak  terbukti  sebagai  mana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
01013|pertimbangan Hakim  a quo, maka terhadapnya tidak perlu dipertimbangkan lebih
01014|lanjut  dan  haruslah  dikesampingkan,  sedangkan  terkait  penjatuhan  pidana  yang
01015|seringan-ringannya  dengan  mengutamakan  Pembinaan  dan  Keberlanjutan
01016|Pendidikan dengan menerapkan penerapan tindakan sesuai dengan Undang-Undang
01017|Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan menetapkan masa pendidikan T erhadap
01018|Anak  tetap  dapat  dilanjutkan,  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan
01019|pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Anak; 
01020|Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak
01021|yang  pada pokoknya  menyampaikan  permohonan  keringanan hukuman, berjanji
01022|bahwa akan mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh dan rencana selanjutnya
01023|Anak akan sekolah di Palangka Raya dalam pengawasan Kakaknya;
01024|Menimbang bahwa dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut
01025|Anak  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  T ahun  dan  Denda  sebesar
01026|Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan penjara,
01027|sedangkan Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Laporannya  merekomendasikan
01028|agar Anak diberi "Pidana Penjara yang seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan