00790|ancaman kekerasan kepada anak korban  dengan mengancam apabila 
00791|anak korban  menolak ajakan tersebut maka anak korban  akan dipukul 
00792|sehingga atas hal tersebut anak korban  merasa takut dan tidak berani 
00793|untuk melawan, selain itu setelah Anak  melakukan perbuatan tersebut 
00794|Anak  mengancam anak korban  untuk tidak menceritakan kejadian 
00795|tersebut kepada siapapun; 
00796|Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Anak 
00797|korban dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan sebelumnya anak 
00798|korban telah di ancam apabila  anak korban menolak ajakan tersebut 
00799|maka anak korban akan dipukul dan Anak tidak mau melatih burung 
00800|merpati milik anak korban untuk menjadi burung merpati balap  sehingga 
00801|atas hal tersebut anak korban  merasa takut dan tidak berani untuk 
00802|melawan; 
00803|Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 
00804|R/XXX/II/S/2026/Rsb.Cianjur tanggal 03 Februari 2026 yang 
00805|ditandatangani oleh dr. Nirtya Perwitasari, yang pada pokoknya 
00806|menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan 
00807|seorang anak laki -laki berusia enam tahun ini tidak ditemukan adanya 
00808|kelainan atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh; 
00809|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka diketahui 
00810|bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sebagaimana yang 
00811|dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak; 
00812|Menimbang, bahwa atas tindakan Anak diatas yang kemudian 
00813|ditindaklanjuti oleh Anak Korban berupa penolakan namun Anak tetap 
00814|
00815|memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Anus dan mulut 
00816|Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak 
00817|tersebut tergolong sebagai perbuatan paksaan / memaksa, sehingga 
00818|Anak dapat melaksanakan keinginannya melakukan perbuatan 
00819|persetubuhan meskipun Anak Korban melakukan penolakan; 
00820|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dihubungkan dengan 
00821|seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak 
00822|memaksa Anak Korban bersetubuh padahal diketahui bahwa Anak 
00823|Korban tersebut dalam keadaan tidak berdaya telah terpenuhi; 
00824|Ad. 3 . Unsur memasukan alat kelamin ke dalam an us atau mulut orang 
00825|lain 
00826|Menimbang bahwa pengertian memasukkan alat kelamin ke 
00827|dalam anus atau mulut orang lain adalah bentuk aktivitas seksual yang 
00828|melibatkan penetrasi atau stimulasi organ intim (penis) menggunakan 
00829|area tubuh lain selain vagina, yaitu mulut atau anus 
00830|Menimbang bahwa memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau 
00831|mulut orang lain umumnya diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan 
00832|cabul atau pelecehan seksual fisik; 
00833|Menimbang bahwa  Anak  memaksa anak korban  untuk 
00834|memasukan alat kelamin Anak  ke anus anak korban  dengan 
00835|mengancam apabila anak korban  menolak ajakan tersebut maka anak 
00836|korban akan dipukul sehingga atas hal tersebut anak korban  merasa 
00837|takut dan tidak berani untuk melawan, setelah itu Anak  menyuruh anak 
00838|korban untuk menungging dan meremas alat kelamin anak korban, lalu 
00839|Anak  memasukan alat kelaminnya ke dalam anus anak korban selain itu 
00840|Anak  menyuruh anak korban  untuk menjilat alat kelamin Anak  dan 
00841|memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban  hingga 
00842|mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut anak korban; 
00843|Menimbang, bahwa atas tindakan Anak diatas yang kemudian 
00844|ditindaklanjuti oleh Anak Korban berupa penolakan namun Anak tetap 
00845|memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Anus dan mulut 
00846|Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak 
00847|tersebut tergolong sebag ai perbuatan paksaan  untuk memasukan alat 
00848|kelamin ke dalam anus atau mulut Anak Korban; 
00849|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dihubungkan dengan 
00850|seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak  
00851|
00852|telah memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut Anak Korban  
00853|telah terpenuhi; 
00854|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (4) 
00855|jo. Pasal 473 Ayat (2) huruf c Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023  telah 
00856|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
00857|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
00858|dakwaan alternative kesatu ; 
00859|Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Advocat Anak  yang pada 
00860|pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 
00861|merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Maka 
00862|kini sampailah kepada penjatuhan pidana, yang kiranya sepadan dijatuhkan 
00863|kepada Anak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apakah tuntutan 
00864|yang dimintakan oleh Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah 
00865|dipandang terlalu berat atau justru masih kurang sepadan dengan kesalahan 
00866|Anak. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim 
00867|berpendapat adalah perlu untuk mempertimbangkan variabel -variabel yang 
00868|melingkupi penjatuhan pidana dengan menilik dimensi sosio -yuridis, agar 
00869|sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai -nilai kemanusiaan 
00870|dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukanlah 
00871|sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak 
00872|berada di alam hampa tanpa makna hakiki. Maka pembelaan Anak yang 
00873|memohon keringanan yang diajukan Advocat Anak Majelis Hakim berpendapat 
00874|hal tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Anak, maka Majelis 
00875|Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang 
00876|meringankan bagi Anak; 
00877|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak 
00878|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, 
00879|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus 
00880|mempertanggung jawabkan perbuatannya; 
00881|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, 
00882|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
00883|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, 
00884|Majelis Hakim akan mempertimbangan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan 
00885|Penasihat Hukum Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan; 
00886|Menimbang, bahwa setelah  Hakim mempelajari dan mencermati 
00887|Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas 
00888|Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas 
00889|
00890|nama Anak dengan Nomor Register Lit.PA.XX/02/2026 yang dibacakan oleh 
00891|Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) Bandung, dengan 
00892|rekomendasi berupa pembinaan dalam lembaga ; 
00893|Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti 
00894|sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang terurai di atas, maka 
00895|berdasarkan keterangan saksi -saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di 
00896|persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti 
00897|yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian 
00898|dan juga berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa Anak 
00899|belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan perkara ini merupakan 
00900|hal yang kali pertama Anak lakukan dan dengan mengingat Anak belum pernah 
00901|melakukan tindak pidana yang sebelumnya; 
00902|Menimbang, bahwa dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan 
00903|yang dilakukan Anak tersebut, Hakim sependapat dengan Petugas Pembimbing 
00904|Kemasyarakatan dan Penuntut Umum sehingga Hakim  akan menjatuhkan 
00905|pidana dengan “pidana penjara”; 
00906|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Anak dijatuhi 
00907|pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dikurangi selama Anak masa 
00908|penangkapan; 
00909|Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan Anak 
00910|yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak 
00911|merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Anak menyesali dan berjanji 
00912|tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak belum pernah dipidana 
00913|sebelumnya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah; 
00914|Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 77 ayat (1) huruf b 
00915|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
00916|pidana pengawasan dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak 
00917|dalam kehidupan sehari -hari Anak sehingga Hakim sependapat dengan 
00918|Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas 
00919|Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum ; 
00920|Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 7 3 Undang-
00921|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
00922|menyatakan bahwa “Dalam hal Anak dijatuhi pidana dengan syarat Anak 
00923|ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh 
00924|Pembimbing Kemasyarakatan”, dan Hakim sependapat Rekomendasi Laporan 
00925|Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan 
00926|dan tuntutan Penuntut Umum  yang menginginkan agar Anak di pidana penjara 
00927|
00928|dan dipidana bersyarat  yang berada di bawah pengawasan BAPAS sehingga 
00929|Hakim menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan 
00930|dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang lamanya sebagaimana yang 
00931|tercantum dalam amar putusan ini; 
00932|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat semangat di dalam 
00933|Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah restoratif justice . 
00934|Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak  (Juvenile Deliquency) 
00935|dipandang sebagai bentuk social illness. Yang mana baik Anak maupun Anak 
00936|Korban keduanya merupakan korban daripada rendahnya kontrol orang tua, 
00937|rendahnya pencerahan agama yang bersifat edukatif dan rasionil, acuhnya 
00938|masyarakat modern, serta masifnya serbuan industri pornografi melalui 
00939|berbagai media. Maka tindakan yang dilakukan oleh Anak pada prinsipnya 
00940|hanya merupakan puncak dari gunung es daripada komulasi faktor -faktor yang 
00941|melatar belakangi. Sehingga menurut Majelis Hakim adalah tidak adil kiranya 
00942|jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan ( retributif). 
00943|Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan 
00944|tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak maupun Anak Korban melainkan 
00945|juga kepada Keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban agar lebih 
00946|memperhatikan aspek spiritualitas, psikilogis dan edukasi Anak dan Anak 
00947|Korban disamping kebutuhan meterialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa 
00948|lamanya pidana yang dikenakan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini 
00949|menurut Majelis Hakim telah tepat 
00950|Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua Anak selaku 
00951|ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan merasa menyesali atas 
00952|apa yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban dan berjanji akan lebih 
00953|memberikan perhatian kepada Anak dan menyatakan masih sanggup untuk 
00954|merawat serta mendidik Anak; 
00955|Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan 
00956|Penelitian Kemasyarakatannya memberikan rekomendasi agar dalam 
00957|menjatuhkan hukuman terhadap Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan asas 
00958|kepentingan terbaik bagi Anak, asas penghargaan terhadap pendapat Anak, 
00959|asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak , dan asas kesejahteraan 
00960|dan tanggung jawab Anak dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam 
00961|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
00962|dan juga mempertimbangkan psikologis Anak yang masih dibawah umur, Anak 
00963|belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya; 
00964|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Majelis 
00965|
00966|Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
00967|- Bahwa makna pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
00968|(SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak 
00969|dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan 
00970|pemidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan 
00971|kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir; 
00972|- Bahwa penanganan perkara pidana berdasarkan SPPA juga 
00973|mengutamakan pemberlakuan prinsip restorative justice  yang dimaknai 
00974|dengan upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada 
00975|keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana 
00976|dengan memperhatikan kepentingan korban; 
00977|- Bahwa pemidanaan yang dilakukan  terhadap Anak bukanlah untuk 
00978|membalas perbuatan Anak melainkan untuk menegakkan norma hukum 
00979|pidana serta untuk mendidik dan membina Anak agar Anak bertanggung 
00980|jawab atas perbuatan yang telah dilakukannyanya, sehingga dikemudian 
00981|hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta 
00982|mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan diri Anak; 
00983|- Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan patut ditujukan agar Anak 
00984|menyadari betul akan perbuatannya yang salah dan tidak akan 
00985|mengulanginya kembali, hal mana yang dapat terjadi apabila Anak 
00986|memperoleh bimbingan ataupun pendidikan secara menyeluruh yang 
00987|lebih baik; 
00988|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan asas 
00989|kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, 
00990|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan dan 
00991|tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak di bawah umur 
00992|sebagaimana diatur Dalam Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
00993|juga harus mempertimbangkan beratnya beban tindak pidana yang dilakukan 
00994|oleh Anak, maka demi penerapan asas -asas tersebut Majelis Hakim 
00995|berpendapat Anak dalam perkara a quo dapat dijatuhi pidana penjara 
00996|sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang mana pidana Penjara bagi 
00997|Anak akan ditempatkan khusus yaitu di LPKA dan negara wajib memberikan 
00998|hak untuk Anak yang berada di LPKA, yaitu memperoleh pembinaan, 
00999|pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta 
01000|hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
01001|Menimbang, bahwa saat ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
01002|Cianjur tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga 
01003|
01004|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat berada di Kota Bogor, maka patut 
01005|ditetapkan agar Anak menjalani pidananya pelatihan di Kota Bogor; 
01006|Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki 
01007|adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan 
01008|Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi 
01009|Anak Korban maupun Anak; 
01010|Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang akan dijalani oleh Anak 
01011|sepatutnya dijalankan s ecara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
01012|dalam sistem pemidaan bagi Anak dimana pelaksaanaan pidana terhadap Anak 
01013|harus pula memperhatikan adanya hak Anak untuk mendapatkan pendidikan 
01014|keagamaan yang dapat membantu Anak dalam meningkatkan spiritual 
01015|keagamaan yang dapat digunakan oleh Anak untuk memperbaiki dirinya; 
01016|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kualitas 
01017|perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Anak ke depannya, maka Majelis 
01018|Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya 
01019|pidana yang harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan 
01020|menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak  yang 
01021|selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; 
01022|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Anak selain 
01023|dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana pelatihan kerja  yang 
01024|selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; 
01025|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan 
01026|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan 
01027|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01028|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap 
01029|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap 
01030|ditahan; 
01031|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
01032|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; 
01033|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 
01034|1) 1 (Satu) buah baju lengan pendek warna kuning; 
01035|2) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning; 
01036|3) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah; 
01037|4) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau; 
01038|5) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah motif garis kuning 
01039|dengan tulisan STANDARD CHATERED; 
01040|6) 1 (satu) buah celana pendek warna merah; 
01041|
01042|Merupakan barang milik Anak Korban pada saat kejadian, maka 
01043|menurut Majelis Hakim oleh karena demi kebaikan anak korban agar terjauh 
01044|dari ingatan yang traumatic, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk 
01045|ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan; 
01046|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak, maka 
01047|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
01048|meringankan Anak; 
01049|Keadaan  yang  memberatkan: 
01050|- Perbuatan Anak menyebabkan traumatic fisik dan psikis terhadap anak 
01051|korban; 
01052|Keadaan yang meringankan: 
01053|- Anak mengakui perbuatannya; 
01054|- Anak sopan dalam persidangan ; 
01055|- Anak masih dibawah umur sehingga masa depan Anak masih panjang ; 
01056|- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana; 
01057|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah 
01058|dibebani pula untuk membayar biaya perkara 
01059|Memperhatikan Pasal 47 3 Ayat (4) jo. Pasal 473 Ayat (3) huruf a  
01060|Junctis pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  dan Undang-
01061|undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 
01062|perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
01063|
01064|MENGADILI: 
01065|1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
01066|bersalah melakukan tindak pidana Memaksa Anak Untuk Melakukan 
01067|Persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin kedalam anus 
01068|atau mulut orang lain, sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu; 
01069|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 
01070|selama 6 (enam) tahun  di LPKA Bandung (Lembaga Pembinaan Khusus 
01071|Anak Bandung); 
01072|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
01073|Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01074|4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 
01075|5. Menetapkan barang bukti berupa : 
01076|1) 1 (Satu) buah baju lengan pendek warna kuning; 
01077|2) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning; 
01078|3) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah; 
01079|4) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau; 
01080|
01081|5) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah motif garis kuning 
01082|dengan tulisan STANDARD CHATERED; 
01083|6) 1 (satu) buah celana pendek warna merah; 
01084|Dirampas untuk Dimusnahkan 
01085|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah 
01086|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ; 
01087|
01088|Senin
01089|
01090|18
01091|
01092|2026
01093|
01094|Demikianlah diputuskan pada hari  Senin tanggal 18 Mei  2026 oleh 
01095|Irwanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dan diucapkan 
01096|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan 
01097|
01098|dibantu oleh Siti Farida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, 
01099|serta dihadiri oleh Yemi Nurohmah , S.H.,  M.H., Penuntut Umum dan anak 
01100|
01101|Panitera Pengganti,       Hakim, 
01102|
01103|    Ttd.           Ttd. 
01104|Siti Farida, S.H., M.H.                                     Irwanto, S.H.