01455|sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022
01456|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01457|1. Setiap orang;
01458|2. Y ang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,
01459|keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan
01460|harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
01461|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01462|unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
01463|yaitu sebagai berikut:
01464|Ad.1 unsur setiap orang
01465|
01466|Menimbang, bahwa pada dasarnya  setiap orang menunjuk kepada siapa
01467|orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat
01468|dakwaan Penuntut Umum;
01469|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2  Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun
01470|2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan setiap orang adalah
01471|orang perseorangan atau korporasi;
01472|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya
01473|setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau korporasi yang telah
01474|didakwa  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  terurai  dalam  surat  dakwaan
01475|Penuntut Umum; 
01476|Menimbang, bahwa  di  persidangan, Penuntut Umum  telah  menghadirkan
01477|Angga  Harahap Alias  Jangga  Harahap yang  merupakan  orang  perseorangan
01478|sebagai T erdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia T erdakwa
01479|yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan
01480|oleh T erdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona)
01481|terhadap orang yang dihadapkan sebagai T erdakwa dalam perkara ini; 
01482|Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur setiap
01483|orang sebatas T erdakwa adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum
01484|melakukan tindak pidana telah terpenuhi, namun apakah kemudian T erdakwa dapat
01485|dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  haruslah
01486|dibuktikan apakah perbuatan T erdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal
01487|yang  didakwakan  serta  juga  harus  dipertimbangkan  ada  atau  tidaknya  alasan
01488|pembenar dari perbuatan T erdakwa dan alasan pemaaf atas kesalahan T erdakwa;
01489|Ad.2 unsur  yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
01490|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
01491|merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau
01492|kesusilaannya
01493|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1  Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun
01494|2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pokoknya menyebutkan tindak
01495|Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak
01496|pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang
01497|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual dan  perbuatan  kekerasan  seksual  lainnya
01498|sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam  Undang-
01499|Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
01500|Menimbang, bahwa kemudian mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu
01501|sendiri Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak
01502|Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri
01503|
01504|atas  : a. pelecehan  seksual  nonfisik,  b. pelecehan  seksual  fisik, c.  pemaksaan
01505|kontrasepsi,  d.  pemaksaan  sterilisasi,  e.  pemaksaan  perkawinan,  f.  penyiksaan
01506|seksual, g. eksploitasi seksual, h. perbudakan seksual, dan i. kekerasan seksual
01507|berbasis  elektronik,  dan  kemudian  di  ayat  (2)-nya  disebutkan  Tindak  Pidana
01508|Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan, b. perbuatan cabul, c. persetubuhan
01509|terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap
01510|Anak,  d.  perbuatan  melanggar  kesusilaan  yang  bertentangan  dengan  kehendak
01511|Korban, e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit
01512|memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, f. pemaksaan pelacuran, g. tindak pidana
01513|perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, h. kekerasan seksual
01514|dalam lingkup rumah tangga, i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana
01515|asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan j. tindak pidana lain yang
01516|dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
01517|diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
01518|Menimbang, bahwa jika diperhatikan lebih lanjut, Undang-Undang RI Nomor
01519|12  T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  hanya  memberikan
01520|pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik yang hal
01521|tersebut disebutkan di dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun
01522|2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau
01523|aktivitas  yang  tidak  patut  dan  mengarah  kepada  seksualitas  dengan  tujuan
01524|merendahkan atau mempermalukan, namun sama sekali tidak memberikan tafsir
01525|otentik  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  seksual  secara  fisik,
01526|sehingga  oleh  karena  ketiadaan  pengertian  itu  Majelis  Hakim  akan
01527|mempertimbangkannya  berdasarkan  tafsiran  menurut  doktrin  maupun  tafsiran
01528|gramatikal ataupun historis atas perbuatan dimaksud;
01529|Menimbang, bahwa jika diperhatikan sejarah pembentukan  Undang-Undang
01530|RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apa yang
01531|dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik dapat ditemukan di dalam Naskah
01532|Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
01533|yang  di dalam Naskah Akademik tersebut perbuatan seksual secara fisik dapat
01534|disimpulkan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik dengan sasaran organ
01535|seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga colekan atau
01536|sentuhan di bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman,
01537|tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan
01538|masalah kesehatan dan keselamatan;
01539|Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan Undang-Undang RI Nomor 12
01540|T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  juga  tidak  memberikan
01541|
01542|pengertian apa yang dimaksud dengan tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ
01543|reproduksi  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
01544|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
01545|Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tubuh adalah
01546|keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki
01547|sampai ujung rambut atau bagian badan yang terutama (tidak dengan anggota dan
01548|kepala). Kemudian yang dimaksud dengan keinginan menurut Kamus Besar Bahasa
01549|Indonesia adalah perihal ingin, hasrat, kehendak, harapan, sedangkan yang dimaksud
01550|dengan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan
01551|seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan
01552|perempuan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapat
01553|didefinisikan keinginan seksual adalah keinginan, hasrat, kehendak ataupun harapan
01554|yang  berkenaan  dengan  seks  (jenis  kelamin)  atau  berkenaan  dengan  perkara
01555|persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya organ reproduksi menurut
01556|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah o rgan  yang  berfungsi  sebagai  alat
01557|pengembangbiakan;
01558|Menimbang, bahwa kemudian ”dengan maksud” dalam doktrin ilmu hukum
01559|pidana merupakan salah satu bentuk dengan sengaja yaitu  kesengajaan sebagai
01560|maksud (opzet als oorgmerk). Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai
01561|maksud  (opzet  als  oorgmerk)  adalah  apabila  pelaku  menghendaki  akibat
01562|perbuatannya, pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui
01563|bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
01564|Menimbang, bahwa terkait “dengan maksud” ini Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M.
01565|Hum.,  di  persidangan  menerangkan  bahwa  mengenai  kesengajaan  itu,  yang
01566|dibuktikan adalah apa yang menjadi bestandeel deliknya, apabila di dalam rumusan
01567|undang-undang dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai sengaja
01568|dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai ke dalam ketiga
01569|bentuk gradasi kesengajaan;
01570|Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan harkat menurut Kamus
01571|Besar Bahasa Indonesia adalah derajat (kemuliaan dan sebagainya), taraf, mutu, nilai,
01572|harga ataupun tenaga, kekuatan, gerak(an) sedangkan martabat menurut Kamus
01573|Besar Bahasa Indonesia  adalah tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Selanjutnya
01574|yang  dimaksud  dengan  seksualitas  adalah  ciri,  sifat,  atau  peranan  seks,  atau
01575|dorongan  seks,  atau  kehidupan  seks,  lalu  kemudian  yang  dimaksud  dengan
01576|kesusilaan menurut Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  perihal  susila, adat
01577|istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban atau pengetahuan tentang
01578|adab. Bahwa memperhatikan pengertian-pengertian tersebut di atas maka menurut
01579|
01580|Majelis  Hakim  ”dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
01581|berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” dapat diartikan sebagai orang yang
01582|didakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,
01583|keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi memang menghendaki perbuatannya
01584|dan  mengetahui  akibat  dari  perbuatannya  yaitu  merupakan  tindakan  yang
01585|merendahkan derajat dan harga diri dari orang yang mengalami perbuatan seksual
01586|secara fisik tersebut berdasarkan ciri, sifat, atau peranan seks, atau dorongan seks,
01587|atau kehidupan seks, dan/atau berdasarkan susila, adat istiadat yang baik, sopan
01588|santun, atau kesopanan;
01589|Menimbang, bahwa terkait dengan delik sebagaimana yang disebutkan di
01590|dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang  RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak
01591|Pidana Kekerasan Seksual ini,  Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum., di persidangan
01592|menerangkan  delik  yang  diatur  di  dalam  pasal  tersebut  bukanlah  delik  yang
01593|menitikberatkan pada akibat (delik materil) namun merupakan yang menitikberatkan
01594|kepada  perbuatan  (delik  formil)  karena  si  petindak  mengetahui  bahwasanya
01595|perbuatan itu tercela tetapi ia tetap melakukan perbuatan itu, berarti kesengajaan
01596|adanya  pengetahuan  si  petindak  atas  perbuatan  itu  adalah  perbuatan  tercela,
01597|perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam tataran masyarakat dan sebagainya.
01598|Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum unsur kesalahan atau
01599|kesengajaan itu menekankan kepada ”will” untuk melakukan suatu perbuatan, berarti
01600|ada kehendak dan ada pengetahuan dari si petindak sebagai orang yang normal
01601|bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia tetap
01602|melakukan perbuatan itu, sehingga menurut  Ahli  Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum
01603|sengaja dengan maksud itu, itu yang paling ringan untuk membuktikannya; 
01604|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di
01605|persidangan  diketahui  pada  hari  Senin  tanggal  6  Maret  2023,  setelah  SAKSI
01606|KORBAN  selesai  melaksanakan  apel  di  Puskesmas  Portibi,  Kabupaten  Padang
01607|Lawas  Utara,  SAKSI  KORBAN  berangkat  menuju  Desa  Balakka  T orop  dengan
01608|mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Bahwa kemudian kira-kira
01609|sudah 5 (lima) menit melakukan perjalanan tersebut, sekira pukul 11.00 WIB sampai
01610|sekira pukul 11.30 WIB saat SAKSI KORBAN tengah melintas dengan di jalan di Desa
01611|Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, tiba-tiba T erdakwa
01612|yang saat itu mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, lengannya panjang berwarna
01613|hitam dan celananya pendek sobek-sobek datang dari arah kanan SAKSI KORBAN
01614|dengan  mengendarai  sepeda  motor  merek  Suzuki  Satria  F  warna  hitam  dan
01615|kemudian T erdakwa meraba bagian pantat SAKSI KORBAN dari atas hingga ke
01616|bawah dengan menggunakan tangan kiri T erdakwa lalu meremasnya, dan saat SAKSI
01617|
01618|KORBAN menoleh ke kanan dan melihat T erdakwa, T erdakwa senyum kepada SAKSI
01619|KORBAN, dan saat itu  tidak ada orang lain selain T erdakwa di tempat tersebut.
01620|Bahwa kemudian T erdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga 2 (dua)
01621|meter dan saat itu SAKSI KORBAN melihat wajah dari T erdakwa karena T erdakwa
01622|saat itu tidak ada menggunakan sesuatu di wajahnya seperti helm, masker atau
01623|sejenisnya,  dan  karena  saat  itu  ia  berpikir  T erdakwa  mau  menjambret,  SAKSI
01624|KORBAN kemudian berteriak minta tolong. Bahwa setelah SAKSI KORBAN meminta
01625|tolong tersebut, T erdakwa memutarbalik sepeda motornya dan balik ke arah semula
01626|ke arah Pekan Selasa;
01627|Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui
01628|pula  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  T erdakwa  tersebut  SAKSI KORBAN
01629|merasa dilecehkan, harga dirinya merasa terganggu dan untuk keluar rumah saja ia
01630|merasa malu;
01631|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis
01632|Hakim diketahui T erdakwa telah melakukan perbuatan berupa sentuhan fisik in casu
01633|meraba dari atas hingga ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI
01634|KORBAN yang bagian pantat tersebut merupakan bagian  badan SAKSI KORBAN
01635|yang akibat dari perbuatan T erdakwa tersebut SAKSI KORBAN merasa tergangu atau
01636|tidak nyaman;
01637|Menimbang, bahwa kemudian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut
01638|Majelis  Hakim  juga  dapat  diketahui  jika  T erdakwa  memang  menghendaki  dan
01639|mengetahui akibat perbuatannya tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim tergambar
01640|dari fakta hukum bahwa saat itu T erdakwa yang mengendarai sepeda motor datang
01641|dari arah kanan SAKSI KORBAN dan dengan tangan kirinya T erdakwa kemudian
01642|meraba dari atas ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI
01643|KORBAN dan selanjutnya T erdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga
01644|2 (dua) meter dan barulah setelah SAKSI KORBAN berteriak minta tolong T erdakwa
01645|memutar balikan arah sepeda motornya dan melajukan sepeda motornya menuju
01646|arah Pekan Selasa. Bahwa memperhatikan fakta tersebut menurut Majelis Hakim,
01647|T erdakwa sebagai orang yang normal tentunya mengetahui bahwa perbuatannya
01648|tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tercela  dan  tidak  boleh  dilakukan  karena
01649|T erdakwa sebelumnya tidak kenal dengan SAKSI KORBAN dan  SAKSI KORBAN
01650|merupakan seorang perempuan yang tidak ada hubungan apapun dengan T erdakwa
01651|serta hal tersebut dapat merendahkan derajat dan harga diri dari SAKSI KORBAN
01652|yang dengan pengetahuan tersebut seharusnya T erdakwa tidak melakukan perbuatan
01653|tersebut, namun pada kenyataannya yang terjadi T erdakwa justru tetap melakukan
01654|perbuatan  tersebut dan akibat perbuatan  yang  T erdakwa  lakukan tersebut pada
01655|
01656|akhirnya SAKSI KORBAN  merasa dilecehkan dan harga dirinya merasa terganggu
01657|serta  untuk  keluar  rumah  ia  menjadi  malu.  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan
01658|tersebut, Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat kesadaran dengan maksud dari
01659|T erdakwa  untuk  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  in  casu  SAKSI
01660|KORBAN  berdasarkan  seksualitas  dan/atau kesusilaannya  dalam  melakukan
01661|perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh SAKSI KORBAN;
01662|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
01663|tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  yang  melakukan  perbuatan
01664|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ
01665|reproduksi  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang
01666|berdasarkan  seksualitas  dan/atau kesusilaannya  telah  terpenuhi  dari  perbuatan
01667|T erdakwa;
01668|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
01669|yang diuraikan di atas, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut
01670|Umum terhadap diri T erdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari
01671|perbuatan T erdakwa;
01672|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana dari
01673|diri T erdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan
01674|adanya  alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum
01675|dari  perbuatan  T erdakwa  maupun  adanya  alasan-alasan  pemaaf  yang  dapat
01676|menghapuskan kesalahan T erdakwa, sehingga T erdakwa terbukti merupakan subjek
01677|hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab  dan  untuk  itu  T erdakwa  haruslah
01678|mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;
01679|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  yang  telah
01680|diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana
01681|Penuntut  Umum  sepanjang  menganai  dakwaan  yang  terbukti  dari  perbuatan
01682|T erdakwa dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan T erdakwa;
01683|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum
01684|telah terpenuhi dari perbuatan T erdakwa dan T erdakwa terbukti mampu bertanggung
01685|jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan T erdakwa telah terbukti secara
01686|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  kwalifikasi
01687|sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;
01688|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  terbukti  secara  sah  dan
01689|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka T erdakwa
01690|haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
01691|
01692|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  T erdakwa,
01693|Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadan-keadaan yang memberatkan dan
01694|meringankan terhadap diri T erdakwa yaitu sebagai berikut :
01695|Keadaan yang memberatkan :
01696|- Perbuatan yang dilakukan oleh T erdakwa telah bertentangan dengan nilai
01697|agama maupun dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
01698|- T erdakwa  tidak  mengakui  dan  tidak  menyesali  perbuatan  yang  telah
01699|dilakukannya;
01700|Keadaan yang meringankan :
01701|- T erdakwa memiliki tanggungan keluarga;  
01702|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di
01703|atas,  Majelis  Hakim  sampai  pada  kesimpulan,  pidana  yang  dijatuhkan  atas  diri
01704|T erdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil
01705|serta sesuai dengan kesalahan T erdakwa;
01706|Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal
01707|16  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  12  T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
01708|Kekerasan Seksual yang menyebutkan  selain pidana penjara, pidana denda, atau
01709|pidana lainnya  menurut  ketentuan  Undang-Undang,  hakim wajib  menetapkan
01710|besarnya restitusi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam
01711|dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaima ketentuan Pasal 31
01712|ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01713|Seksual, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada SAKSI KORBAN sehubungan
01714|dengan adanya haknya untuk mendapatkan restitusi namun sehubungan dengan hal
01715|tersebut SAKSI KORBAN menegaskan ia tidak mau meminta ganti kerugian kepada
01716|T erdakwa, ia hanya menginginkan dibuat surat yang dapat memberikannya jaminan
01717|bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi agar ia bisa tenang dalam menjalankan
01718|tugasnya karena tempat kejadian tersebut menurut SAKSI KORBAN adalah salah