02341|k) Transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan
02342|di Indonesia; dan
02343|l) Akomodasi;
02344|Artinya terhadap PMI tidak boleh dilakukan pemotongan gaji dengan
02345|dalih biaya tersebut diatas;
02346|- Bahwa Ahli menjelaskan Perkaban Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
02347|pembebasan  biaya  penempatan  PMI  hanya  berlaku  untuk  negara
02348|tujuan  kerja  di  Singapura,  Malaysia  dan  Hongkong  karena  ketiga
02349|negara  tersebut  diatas  adalah  3  (tiga)  negara  dengan  jumlah
02350|Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor Informal paling banyak,
02351|beberapa  negera  lain  masih  dalam  proses  penyusunan  karena
02352|sebelum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02353|Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diundangkan
02354|Pengaturan  tentang  Penyusunan  Komponen  Biaya  Penempatan
02355|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  diatur  oleh  Kementerian
02356|Tenaga Kerja Indonesia;
02357|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  jika  memang  CPMI  sudah  melakukan
02358|proses kelengkapan / persyaratan  yang  telah difasilitasi  oleh  P3MI
02359|maka  didalam  perjanjian  penempatan  biasanya  akan  dituangkan
02360|klausul  tentang  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  CPMI  sesuai
02361|proses yang dilalui oleh CPMI dibuktikan dengan bukti pembayaran
02362|yang sah oleh P3MI, sesuai dengan draft perjanjian penempatan pada
02363|lampiran Permenaker 9 Tahun 2019;
02364|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  apabila  Penempatan  dilaksanakan  oleh
02365|P3MI yang telah mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri,
02366|memiliki SIP2MI yang telah dikeluarkan oleh BP2MI dan dilengkapi
02367|dengan dokumen sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal
02368|13  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
02369|Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak ditempatkan
02370|ke daerah Timur tengah sebagaimana telah diatur dalam Kepmenaker
02371|Nomor  260  Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
02372|Penempatan PMI pada pengguna perseorangan di negara – negara
02373|tertutup, larangan berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara
02374|yang dilarang yaitu terdiri dari 19 (sembilan belas) negara diantaranya
02375|Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02376|Disclaimer
02377|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02378|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02379|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02380|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
02381|
02382|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02383|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02384|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02385|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02386|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02387|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02388|putusan.mahkamahagung.go.id
02389|Saudi Arabia, Alzazair, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko,
02390|Mauritania, Mesir, Oman, Palistina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisa, Uni
02391|Emirat Arab, Yaman dan Jordania;
02392|- Bahwa Ahli menjelaskan selama PMI bekerja di negara dan sektor
02393|pekerjaan yang tertera dan diatur dalam peraturan Perkaban Nomor 9
02394|Tahun  2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI,  maka
02395|dilarang melakukan pemotongan gaji;
02396|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  peristiwa  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa
02397|termasuk  pelanggaran  karena  berdasarkan  Undang  –  Undang
02398|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan
02399|Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  69  bahwa  "Orang  perseorangan
02400|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" dan
02401|dapat dipidana sebagaimana bunyj dalam Pasal 81 Undang – Undang
02402|Nomor 18 Tahun 2017 yaitu Orang perseorangan yang melaksanakan
02403|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
02404|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
02405|tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas
02406|miliar rupiah);
02407|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  resiko  PMI  bekerja  melalui  proses
02408|unprosedural, diantaranya: tidak memiliki asuransi, kekerasan fisik dan
02409|seksual,  dieksploitasi  secara  fisik  dan  psikis,  diputus  kerja  sama
02410|sepihak dan berpotensi ditempatkan ke negara konflik;
02411|Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
02412|2. Ahli  GANJAR  ARDIANSYAH,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
02413|menerangkan sebagai berikut: 
02414|- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan
02415|keterangan yang Saksi berikan benar;
02416|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dan
02417|pekerjaan dengan Terdakwa;
02418|- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan
02419|adanya  dugaan  tindak  pidana  kegiatan  penampungan  dan
02420|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dan  adanya
02421|dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan
02422|oleh Terdakwa;
02423|- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
02424|Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar;
02425|- Bahwa  Ahli  menjabat  sebagai  Kasi  Dokumen  dan  Izin  Tinggal
02426|Keimigrasian  dan  menjabat  sejak  bulan  Juli  tahun  2024  sampai
02427|dengan sekarang;
02428|- Bahwa  tugas  –  tugas  Ahli  adalah  melakukan  koordinasi  dan
02429|menyampaikan  peraturan  –  peraturan  yang  disampaikan  oleh
02430|Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02431|Disclaimer
02432|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02433|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02434|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02435|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
02436|
02437|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02438|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02439|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02440|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02441|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02442|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02443|putusan.mahkamahagung.go.id
02444|pimpinan kepada anggota, dalam melaksanakan tugas tersebut Ahli
02445|bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar;
02446|- Bahwa  pengertian  keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang
02447|yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya
02448|dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
02449|- Bahwa yang dimaksud Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya
02450|disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
02451|Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan
02452|perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
02453|- Bahwa yang dimaksud Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik
02454|Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor
02455|adalah  dokumen  pengganti  Paspor  yang  diberikan  dalam  keadaan
02456|tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
02457|- Bahwa yang dimaksud Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah
02458|melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis
02459|Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan
02460|tanggung jawab berdasarkan Undang – Undang;
02461|- Bahwa  yang  dimaksud  Visa  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya
02462|disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
02463|yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain
02464|yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat
02465|persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah
02466|Indonesia dan memberi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;
02467|- Bahwa yang dimaksud Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud
02468|dalam Pasal 24 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
02469|2011 Tentang Keimigrasian, sebagai berikut:
02470|a) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, terdiri atas:
02471|1) Paspor; dan
02472|2) Surat Perjalanan Laksana Paspor;
02473|b) Paspor terdiri atas:
02474|1) Paspor diplomatik;
02475|2) Paspor dinas, dan
02476|3) Paspor biasa;
02477|c) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
02478|1) Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  untuk  warga
02479|negara Indonesia;
02480|2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
02481|dan
02482|3) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas
02483|- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang - Undang Republik Indonesia
02484|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebagai berikut:
02485|a) Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri
02486|Luar Negeri;
02487|Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02488|Disclaimer
02489|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02490|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02491|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02492|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
02493|
02494|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02495|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02496|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02497|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02498|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02499|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02500|putusan.mahkamahagung.go.id
02501|b) Paspor  biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor
02502|diterbitkan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk
02503|(Atase Imigrasi);
02504|- Bahwa masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun,
02505|yang  hanya  diberikan  kepada  warga  negara  Indonesia  yang  telah
02506|memiliki KTP atau sudah menikah;
02507|- Bahwa  kelengkapan  yang  harus  dilampirkan  dalam  permohonan
02508|Paspor, terdiri atas:
02509|a) KTP yang masih berlaku;
02510|b) Kartu Keluarga;
02511|c) Akte  kelahiran,  Akte  Perkawinan  atau  Buku  Nikah,  Ijazah
02512|atau Surat Baptis;
02513|d) Surat perwarganegaraan Indonesia, bagi Orang Asing yang
02514|memperoleh kewarganegaraan Indonesia;
02515|e) Surat  penetapan  ganti  nama,  bagi  yang  telah  mengganti
02516|nama;
02517|f) Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa;
02518|- Bahwa  proses  permohonan  Paspor  tersebut  selama  3  (tiga)  hari
02519|kerja sejak dilakukan pembayaran Paspor di Bank dan proses foto dan
02520|wawancara namun apabila persyaratan belum lengkap maka Pejabat
02521|Imigrasi akan mengembalikan paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal
02522|diterimanya permohonan disertai catatan atau penjelasan mengenai
02523|persyaratan yang belum terpenuhi;
02524|- Bahwa mekanisme penerbitan Paspor, terdiri atas:
02525|a) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
02526|b) Pembayaran biaya Paspor;
02527|c) Pengambilan foto dan sidik jari;
02528|d) Wawancara;
02529|e) Verifikasi dan alokasi; serta
02530|f) Adjudikasi;
02531|- Bahwa kegiatan wawancara dilakukan di Kantor Imigrasi, dilakukan
02532|oleh Petugas Wawancara yang kemudian dituangkan di dalam system;
02533|- Bahwa  hal  yang  ditanyakan  dalam  proses  wawancara  sebagai  di
02534|Kantor Imigrasi, sebagai berikut:
02535|a) Terkait kelengkapan berkas yang dilampirkan;
02536|b) Tujuan pembuatan Paspor;
02537|c) Negara tujuan yang akan dikunjungi;
02538|d) Berapa lama berada di luar negeri;
02539|- Bahwa  dilakukan  kroscek  terkait  dengan  wawancara  mengenai
02540|negara yang akan dituju dan lama perjalanan, karena merupakan hak
02541|setiap  warga  negara  untuk  berkunjung  ke  luar  negeri  dan  lama
02542|perjalanannya, namun apabila ditemukan kemudian hari berdasarkan
02543|Pasal 126 huruf (c) Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 6
02544|Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai peruntukan pada saat
02545|Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02546|Disclaimer
02547|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02548|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02549|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02550|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
02551|
02552|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02553|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02554|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02555|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02556|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02557|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02558|putusan.mahkamahagung.go.id
02559|wawancara permohonan Paspor maka bisa dikenakan sangsi pidana
02560|dan denda;
02561|- Bahwa  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  hasil  wawancara  yang
02562|disampaikan oleh Pemohon atau petugas memiliki kecurigaan maka
02563|petugas akan meminta dokumen pendukung lainnya untuk dilengkapi
02564|oleh pemohon Paspor dan hasil wawancara tersebut dituangkan ke
02565|dalam sistem Keimigrasian;
02566|- Bahwa Paspor dapat diambil oleh:
02567|a) Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda  bukti  pembayaran
02568|dan bukti identitas yang sah;
02569|b) Orang  lain  yang  memiliki  hubungan  hukum  kekeluargaan
02570|dengan  Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda  bukti
02571|pembayaran,  fotokopi  Kartu  Keluarga,  surat  kuasa  dan  kartu
02572|identitas pengambil yang sah;
02573|c) Orang  lain  yang  tidak  memiliki  hubungan  hukum
02574|kekeluargaan  dengan  Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda
02575|bukti  pembayaran,  surat  kuasa  dan  identitas  pengambil  yang
02576|sah;
02577|- Bahwa keteragan yang dicantumkan dalam Paspor, terdiri atas nama
02578|pemilik Paspor, jenis kelamin, kewarganegaraan, tanggal lahir, tanggal
02579|pembuatan,  masa  berlaku,  nomor  registrasi,  nomor  Paspor,  nomor
02580|Posporasi dan tempat pembuatan;
02581|- Bahwa  untuk  biaya  resmi  pengurusan  Paspor  sesuai  dengan
02582|ketentuan  adalah  senilai  Rp350.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu
02583|rupiah) untuk Paspor non elektronik dan Rp650.000,00 (enam ratus
02584|lima  puluh  ribu  rupiah)  untuk  Paspor  Elektronik, ada  juga  layanan
02585|Paspor  percepatan  (one  day  service)  dengan  biaya  tambahan
02586|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya Paspor;
02587|- Bahwa  biaya  resmi  pengurusan  Paspor  sesuai  dengan  Peraturan
02588|Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, biaya resmi pengurusan Paspor
02589|adalah tersebut di atas (poin 35) yang mana mekanisme pembayaran
02590|dilakukan  melalui  tranfer,  datang  ke  Bank  langsung  dan  melalui
02591|Indomaret / Alfamart sesuai dengan kode Billing yang tertera;
02592|- Bahwa apabila pengambilan Paspor dilakukan oleh orang yang tidak
02593|ada  hubungannya  dengan  pemohon  dan  tidak  memiliki  kuasa  dari
02594|pemohon maka tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan;
02595|Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
02596|3. Ahli  HARMONO  NUGROHO,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
02597|menerangkan sebagai berikut:
02598|- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan
02599|keterangan yang Saksi berikan benar;
02600|Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
02601|Disclaimer
02602|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02603|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02604|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02605|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
02606|
02607|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02608|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02609|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02610|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02611|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02612|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02613|putusan.mahkamahagung.go.id
02614|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dan
02615|pekerjaan dengan Terdakwa;
02616|- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan
02617|adanya  dugaan  tindak  pidana  kegiatan  penampungan  dan
02618|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dan  adanya
02619|dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan
02620|oleh Terdakwa;
02621|- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang
02622|penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  pada  pemeriksaan  saat  ini
02623|berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja
02624|Kabupaten  Blitar  Nomor:  B/560.04/178.2/409.16/2024  tanggal  26
02625|November 2024;
02626|- Bahwa sebagaimana Pasal 4 Undang – Undang  Republik Indonesia
02627|Nomor  18 Tahun  2017  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
02628|Indonesia atau PMI yaitu setiap WNI yang akan sedang atau telah
02629|melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik
02630|Indonesia, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana
02631|bunyi Pasal 5 yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki
02632|kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor
02633|kepesertaan  jaminan  sosial,  memiliki  dokumen  lengkap  yang
02634|dipersyaratkan;
02635|- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsur dari Pasal 81 Undang - Undang
02636|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  "orang
02637|perseorangan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia"
02638|sebagaimana  Pasal  69  bahwa  “orang  perseorangan  dilarang
02639|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia” dan  sesuai  Pasal  49,