04126|b) Ditujukan  pada  mewujudkan  perbuatan  menganjurkan  beserta
04127|akibatnya.
04128|(point  a  dan  b  kesengajaan  yang  ditujukan  pada  perbuatan
04129|menganjurkan  dengan  upaya-upaya,  dan  akibat  dari  perbuatan
04130|tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat)
04131|c) ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang
04132|dianjurkan).  Kesengajaan  itu  harus  ditujukan  agar  orang  lain  itu
04133|melakukan tindak pidana.
04134|d) ditujukan  pada  orang  lain  yang  mampu  bertanggung  jawab  atau
04135|dapat  dipidana.  (hal  ini  penting  untuk  membedakan  dengan
04136|pembuat penyuruh (doen pleger).
04137|Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-
04138|cara  menganjurkan  sebagaimana  Pasal  55  (1)  angka  2  KUHP .
04139|Tidaklah  boleh  dengan  menggunakan  upaya  lain,  misalnya
04140|menghimbau. Hal ini yang membedakan antara pembuat penganjur
04141|dengan  pembuat  penyuruh.  Pada  pembuat  penyuruh  dapat
04142|menggunakan segala cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat
04143|dipertanggungjawabkan.
04144|a. Memberikan sesuatu:
04145|b. Menjanjikan sesuatu;
04146|c. Menyalahgunakan  kekuasaan;  Oleh  karena  itu  upaya
04147|menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan 2 (dua) syarat:
04148|1) upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam
04149|ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan
04150|orang  yang  ada  di  bawah  pengaruh  kekuasaan  (orang  yang
04151|dianjurkan)
04152|2) hubungan  kekuasaan  itu  harus  ada  pada  saat  dilakukannya
04153|upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana
04154|sesuai  dengan  apa  yang  dianjurkan.  Apabila  hubungan
04155|
04156|kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat penganjuran,
04157|karenanya  pelaku  mempertanggungjawabkan  sendiri
04158|perbuatannya.
04159|d. Menyalahgunakan martabat;
04160|e. Menggunakan kekerasan;
04161|f. Menggunakan ancaman;
04162|g. Menggunakan penyesatan (kebohongan
04163|Perbedaan  penyesatan  dalam  pembuat  penyuruh  dan  pembuat
04164|penganjur adalah:
04165|1) Penyesatan  pada  bentuk  pembuat  penyuruh  adalah
04166|penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana, misal
04167|penjahat yang menyuruh kuli untuk menurunkan sebuah kopor
04168|milik orang lain. Penyesatan pada pembuat pengajur tidaklah
04169|ditujukan pada unsur tindak pidana tetapi ditujukan pada unsur
04170|motif tindak pidana.
04171|2) Berbuat  sebab  tersesat  dalam  unsur  tindak  pidana,
04172|pembuatnya  tidak  dapat  dipidana.  Di  sini  terjadi  bentuk
04173|pembuat  penyuruh  yang  dipidana  adalah  pembuat
04174|penyuruhnya.  Pembuat  materiilnya  tidak  dapat  dipidana.
04175|Berbuat karena tersesat dalam hal unsur motif, yang terjadi
04176|adalah bentuk pembuat penganjur, dimana keduanya sama-
04177|sama dapat dipidana.
04178|
04179|h. Memberikan kesempatan;
04180|i. Memberikan sarana;
04181|j. Memberikan keterangan.
04182|Terbentuknya  kehendak  orang  yang  dianjurkan  (pembuat
04183|pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang
04184|dianjurkan  adalah  disebabkan  langsung  digunakannya  upaya-upaya
04185|penganjuran  oleh  si  pembuat  penganjur.  Terjadi  hubungan  sebab
04186|akibat.  Sebab  adalah  digunakan  upaya  penganjuran,  dan  akibat
04187|adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan. Jadi jelaslah
04188|inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari pembuat
04189|penganjur.  Hal  ini  pula  yang  membedakan  dengan  bentuk
04190|pembantuan.  Pada  pembantuan  (Pasal  56  KUHP)  inisiatif  untuk
04191|mewujudkan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya,
04192|dan bukan dari pembuat pembantu. Orang yang dianjurkan (pembuat
04193|pelaksanaanya)  telah  melaksanakan  tindak  pidana  sesuai  yang
04194|dianjurkan.  Orang  yang  dianjurkan  adalah  orang  yang  memiliki
04195|kemampuan bertanggung jawab.
04196|4. Pembuat Pembantu (medeplichtige)
04197|a. Sifat Pembantuan
04198|
04199|Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat accesoir). Tetapi
04200|dilihat  dari  pertanggungjawabannya  tidak  accesoir,  artinya
04201|dipidananya  pembantu  tidak  tergantung  pada  dapat  tidaknya  si
04202|pelaku dituntut atau dipidana.
04203|b. Jenis Pembantuan
04204|1) Pada saat kejahatan dilakukan, caranya tidak ditentukan secara
04205|limitatif dalam undang-undang.
04206|2) Sebelum kejahatan dilakukan, caranya ditentukan secara limitatif
04207|dalam undang-undang yaitu dengan cara memberi kesempatan,
04208|sarana,  atau  keterangan.  Jenis  pembantuan  ini  dengan
04209|“penganjuran” (uitlokking), perbedaannya:
04210| Pada  penganjuran:  kehendak  melakukan  kejahatan  pada
04211|pembuat  materiil  ditimbulkan  oleh  si  penganjur  (ada
04212|kausalitas phikis).
04213| Pada  pembantuan:  kehendak  jahat  pada  pembuat  materil
04214|sudah  ada  sejak  semula  yang  tidak  ditimbulkan  oleh  si
04215|pembantu.
04216|- Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan perbedaan
04217|mendasar  dari  “turut  melakukan”  tindak  pidana  dengan  “membantu
04218|melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang
04219|disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan
04220|kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak
04221|pidana  tersebut,  sedangkan  dalam  “membantu  melakukan”,  kehendak
04222|dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku
04223|utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.
04224|- Bahwa  dengan  demikian  suatu  kejadian  yang  diawali  dengan  suatu
04225|perbuatan  melawan  hukum  secara  pidana,  orang  yang  terlibat  dalam
04226|perbuatan  tersebut  tidak  bisa  menuntut  secara  hukum  secara  pidana
04227|terhadap  pelaku  lainnya,  karena  sebuah  peristiwa  pidana  akan  dapat
04228|digolongkan  kualifikasi  atau  peran  dari  masing-masing  pelaku  tindak
04229|pidana  yang  dimaksud  tergantung  dari  kontribusi  peran  dari  masing-
04230|masing pesertanya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
04231|dimana dalam hal ini perbuatan  Sdri. Hermin Naning Rahayu , dapat
04232|disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau
04233|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
04234|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
04235|Indonesia dan/atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
04236|tangankan  SIP3MI  kepada  pihak  lain  atau  setiap  orang  dilarang
04237|mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP2MI  kepihak  lain
04238|
04239|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik
04240|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04241|Perdagangan  Orang  dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik
04242|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04243|Perdagangan  Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik
04244|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04245|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85 Jo
04246|Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia No.
04247|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, meskipun
04248|saksi RAYIK PURWADI als ROY memperkerjakan CPMI guna bekerja di
04249|Warung miliknya, dengan gaji yang layak.
04250|- Bahwa  mempertimbangkan  makna  untuk  pelaku  tindak  pidana
04251|sebagaimana diatur oleh Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP pada keterangan
04252|Ahli  diatas, maka  berdasarkan  fakta-fakta tersebut di atas, dalam  hal
04253|perbuatan  Sdr.  Dian Permana Putra  dan Sdr.  Alti Baiquniati , dapat
04254|disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau
04255|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
04256|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
04257|Indonesia dan/atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
04258|tangankan  SIP3MI  kepada  pihak  lain  atau  setiap  orang  dilarang
04259|mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP2MI  kepihak  lain
04260|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik
04261|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04262|Perdagangan  Orang  dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik
04263|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04264|Perdagangan  Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik
04265|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04266|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85 Jo
04267|Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia No.
04268|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana
04269|saksi  aktif  membantu  Sdri. Hermin  Naning  Rahayu dalam  proses
04270|perekrutan  dan  penempatan  CPMI  melalui  PT.  Nusa  Sinar  Perkasa
04271|Cabang Malang untuk ditempatkan di negara Hongkong.
04272|Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.
04273|2. Ahli  MUHAMMAD RIDHO  AMRULLAH ,  di  sidang  Pengadilan  dibawah
04274|sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
04275|- Bahwa Ahli tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap Penyidikan;
04276|- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-
04277|benarnya  terkait  dengan  Perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
04278|
04279|dan/atau  Tindak  Pidana  Orang  perseorangan  yang  melaksanakan
04280|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang  dilarang
04281|mengalihkan atau memindah tangankan SIP3MI kepada pihak lain atau
04282|setiap  orang  dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP2MI
04283|kepihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Tindak  Pidana
04284|Perdagangan Orang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
04285|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau
04286|Pasal 81 Jo. Pasal 69 dan/atau Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d) Undang-
04287|undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04288|Pekerja Migran Indonesia
04289|- Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum
04290|pada Universitas Pancasila;
04291|- Pekerjaan Ahli adalah Pada 30 Desember 2020 sampai dengan sekarang
04292|sebagai  sampai  saat  ini  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
04293|Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Bina
04294|Penempatan  dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Kementerian
04295|Ketenagakerjaan
04296|- Bahwa Ahli bekerja di Kemnaker sudah 17 Tahun, dan menduduki jabatan
04297|menangani pelindungan pekerja migran Indonesia sudah 5 tahun
04298|- Bahwa  Jabatan  Ahli  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
04299|Koordinator  Bidang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  tugas  Ahli
04300|adalah melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan
04301|perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,
04302|standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
04303|serta  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pelindungan  Pekerja  Migran
04304|Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, serta selama bekerja
04305|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
04306|Migran Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu
04307|Ahli sebagai Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
04308|- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Penempatan
04309|dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyidik Satgas PTTPO
04310|Mabes Polri maupun Direktorat Tipidum Mabes Polri, beberapa Kepolisian
04311|Daerah  dan  beberapa  Kepolisian  Resor,  serta  PPNS,  maupun  di
04312|Pengadilan
04313|- Bahwa Tugas Kemnaker Sebagai pembuat kebijakan dituangkan dalam
04314|Pasal 45 UU 18 Tahun 2017, yaitu:
04315|- menyusun norma dan standar mengenai:
04316|- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
04317|- pengawasan penyeienggaraan penempatan;
04318|- penetapan penyelenggara Jaminan Sosial;
04319|- pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
04320|- mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Pelindungan
04321|Pekerja Migran Indonesia;
04322|
04323|- melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan
04324|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  melalui  koordinasi  dengan
04325|menteri  yang   menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
04326|hubungan luar negeri;
04327|- menghentikan  atau  melarang  penempatan  Pekerja  Migran  indonesia
04328|pada negara tertentu atau jabatan/ profesi tertentu;
04329|- menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul kepala Badan paling lama
04330|60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan;
04331|- mengusulkan  pejabat  atase  ketenagakerjaan  kepada  menteri  yang
04332|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hubungan  luar
04333|negeri;
04334|- melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran
04335|indonesia; dan
04336|- tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.
04337|- Selain itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1
04338|Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian
04339|Ketenagakerjaan, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja
04340|Migran  Indonesia  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  dan
04341|pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja
04342|migran  Indonesia,  fungsi  dari  Direktorat  Bina  Penempatan  dan
04343|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu :
04344|- penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penempatan
04345|pekerja migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia, dan
04346|pelindungan pekerja migran Indonesia;
04347|- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan penempatan
04348|pekerja migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia, dan
04349|pelindungan pekerja migran Indonesia;
04350|- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
04351|kelembagaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan
04352|pekerja migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
04353|- penyiapan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang
04354|kelembagaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan
04355|pekerja migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
04356|- penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan penempatan
04357|pekerja migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia, dan
04358|pelindungan pekerja migran Indonesia; dan pelaksanaan urusan tata
04359|usaha dan rumah tangga Direktorat
04360|- Bahwa  Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
04361|dilakukan oleh P3MI, termasuk didalamnya perekrutan atau seleksi, dapat
04362|dilaksanakan setelah P3MI memiliki dokumen SIP2MI yang diterbitkan oleh
04363|Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
04364|
04365|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
04366|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
04367|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
04368|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi syarat
04369|sesuai  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  No.  18  Tahun  2017  adalah
04370|memiliki sertifikat kompetensi.
04371|- Setiap tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri untuk mendapatkan
04372|sertifikat kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan
04373|oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP , untuk
04374|mengikuti  uji  kompetensi  dan  mendapatkan  sertifikat  kompetensi  dapat
04375|dilakukan dengan jalur memiliki pengalaman atau jalur telah melaksanakan
04376|pelatihan
04377|- Bahwa:
04378|- Unsur  orang perseorangan yang  melaksanakan penempatan  Pekerja
04379|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
04380|dijelaskan  dipersidangan,  adalah  terdapat  orang  perseorangan  yang
04381|tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penempatan PMI
04382|dan bukan merupakan atau tidak menjadi bagian dari P3MI PT. NSP ,
04383|namun  melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
04384|- Unsur “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
04385|SIP3MI Kepihak Lain” dan “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
04386|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain”  dalam fakta tersebut dan
04387|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
04388|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
04389|terhadap para CPMI PT. NSP .
04390|- Bedasarkan fakta tersebut maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat
04391|dikenakan unsur “Orang Peseorangan” adalah  Sdri. Hermin Naning
04392|Rahayu,  hal  ini  dikarenakan  dalam  fakta  yang  disampaikan  yang
04393|bersangkutan bukan bagian dari P3MI PT. NSP  Cabang Malang namun
04394|melakukan  proses  penempatan,  salah  satunya  adalah  pembuatan
04395|paspor  dan  visa  dan  tiket  keberangkatan  para  CPMI  yang  akan
04396|berangkat ke Hongkong.
04397|- Bahwa  selanjutnya  dalam  hal  melakukan  perekrutan  sampai  dengan
04398|penempatan tersebut dibantu oleh Sdr. Dian Permana Putra  dan Sdr.
04399|Alti Baiquniati yang merupakan kepala Cabang dan Staf dari PT. NSP
04400|Cabang Malang yang belum memiliki izin beroperasi (belum lulus OSS)
04401|artinya belum dapat beroperasi maka juga dapat dikategorikan orang
04402|perorangan.
04403|- Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
04404|maka dapat diindikasikan bahwa P3MI PT. NSP telah mengalihkan atau
04405|memindahtangankan  SIP3MI  atau  SIP2MI  kepada  pihak  lain  untuk
04406|
04407|melaksanakan  proses  penempatan  CPMI  PT.  NSP ,  mulai  dari
04408|seleksi/wawancara,  pengurusan  paspor,  visa,  dan
04409|pemberangkatan.Terkait dengan hal ini bukan merupakan kompetensi
04410|Ahli untuk menjawab.
04411|- Bahwa Kepala Kantor Cabang P3MI memiliki kewenangan sebagaimana
04412|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal ini
04413|diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
04414|2019, yang menyatakan bahwa: (2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
04415|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
04416|(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang
04417|untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja; b. seleksi calon
04418|Pekerja Migran Indonesia; dan c. penyelesaian kasus calon Pekerja Migran
04419|Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah
04420|bekerja
04421|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
04422|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP , maka
04423|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau Staf
04424|Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat (2) dan
04425|ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
04426|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada