00520|tersebut tidak masuk atau tidak di juncto-kan dalam dakwaan Penuntut Umum,
00521|namun  Hakim  secara  ex  officio menggunakan  Pasal  76  C UU  Nomor  35
00522|Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 yang unsur-
00523|unsurnya adalah sebagai berikut:
00524|1. Unsur “Setiap orang”;
00525|2. Unsur  “dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,
00526|menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  Kekerasan
00527|terhadap Anak”;
00528|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00529|mempertimbangkan sebagai berikut:
00530|Ad.1. Unsur Setiap Orang;
00531|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “Setiap  Orang”
00532|menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu
00533|badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  (natuurlijk  persoon) yang  dapat
00534|dipertanggungjawabkan  perbuatan  pidananya  secara  hukum  pidana  yang
00535|didakwakan atas diri Anak baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun
00536|keterangan Anak sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa
00537|Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut;
00538|Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum
00539|telah menghadirkan 2 (dua) orang Anak Perempuan,  yang merupakan subyek
00540|hukum orang pribadi yaitu Anak I ANAK 1 dan Anak II ANAK 2 yang setelah
00541|dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Anak membenarkannya dan
00542|telah sesuai pula dengan identitas Anak I dan Anak II dalam surat dakwaan
00543|penuntut umum, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Para Saksi sehingga
00544|
00545|Majelis  Hakim  tidak  melihat  adanya  kemungkinan  mengenai  kesalahan
00546|identitas Anak I dan Anak II;
00547|Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak I dan
00548|Anak II memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan
00549|baik, Anak I dan Anak II mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala
00550|sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta
00551|tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri
00552|Anak I dan Anak II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak I dan
00553|Anak II merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung
00554|jawab  atas  perbuatannya,  namun  demikian  apakah  perbuatan  yang
00555|didakwakan  itu  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Anak  I  dan  Anak  II
00556|tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan
00557|unsur-unsur yang lainnya;
00558|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur
00559|“Setiap Orang” telah terpenuhi;
00560|Ad.2. Unsur  dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
00561|melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
00562|Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  sebagaimana  dimaksud  diatas
00563|merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah
00564|satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara
00565|utuh;
00566|Menimbang, bahwa berdasarkan  pasal 1 angka 16  Undang-Undang
00567|Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23
00568|Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak  yang dimaksud dengan kekerasan
00569|adalah  setiap  perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya
00570|kesengsaraan  atau   penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau
00571|penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,
00572|atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
00573|Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Nomor 1
00574|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (untuk
00575|selanjutnya akan disebut KUHP) disebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap
00576|perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan
00577|bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau
00578|psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan
00579|atau tidak berdaya;
00580|Menimbang, bahwa  berdasarkan  pasal 1 angka 1  Undang-Undang
00581|Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23
00582|
00583|Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah
00584|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
00585|masih dalam kandungan;
00586|Menimbang, bahwa dalam  Penjelasan Pasal 20 huruf (c) Undang-
00587|Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum
00588|Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah "turut serla
00589|melakukan Tindak Pidana" adalah mereka yang bekerja sarna secara sadar
00590|dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana tetapi tidak semua
00591|orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur
00592|Tindak  Pidana  walaupun  semua  diancam  dengan  pidana  yang  sama,  lebih
00593|lanjut, dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing
00594|orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan;
00595|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
00596|diketahui bahwa pada  hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar jam 12.00
00597|Wita  dan  bertempat  di  Kelurahan  Rinegetan  Kec.  Tondano  Barat,  Kab.
00598|Minahasa, tepatnya di Kompleks Pekuburan Rinegetan, dimana penyebabnya
00599|dimulai beberapa hari sebelumnya ketika Anak Korban ANAK KORBAN dituduh
00600|mengadukan Anak I dan Anak II kepada guru bahwa Anak I ANAK 1 dan Anak
00601|II  ANAK 2  bolos sekolah, sehingga pada hari  jumat tanggal 1 Agustus 2025
00602|Anak I ANAK 1 dan Anak II ANAK 2 mengajak Anak Korban ANAK KORBAN
00603|untuk bertemu didepan Loji untuk bercerita. Lalu sekitar pukul 12.00 wita, Anak
00604|I dan Anak II awalnya bertemu di depan Loji namun karena banyak orang
00605|sehingga  Anak  I  ANAK  1 mengajak  untuk  pergi  ke  kompleks  pekuburan
00606|sehingga  Anak  I  dan  Anak  II  berjalan  ke  arah  pekuburan  Wawalintoan.
00607|Kemudian saat itu  Anak I  ANAK 1  dan  ANAK 2  langsung bertanya kepada
00608|Anak  Korban  ANAK  KORBAN mengapa  sehingga  Anak  Korban  ANAK
00609|KORBAN memberitahu guru Anak I dan Anak II bahwa Anak I dan Anak II
00610|berdua bolos sekolah namun saat itu Anak Korban  ANAK KORBAN  hanya
00611|mengatakan bahwa dirinya tidak memberitahu guru bahwa Anak I dan Anak II
00612|berdua bolos sekolah sehingga mendenggar hal tersebut membuat Anak I dan
00613|Anak II emosi sehingga saat itu  Anak I  ANAK 1  mendorong pundak Anak
00614|Korban  ANAK  KORBAN sementara  ANAK  2 langsung  memukul  dengan
00615|menggunakan  tangan  terkepal  berulang  kali  dan  saat  itu  juga  langsung
00616|bersama-sama memukul dengan menggunakan tangan terkepal berulang kali
00617|yang menggena pada bagian wajah , kepala dan badan Anak Korban  ANAK
00618|KORBAN sampai Anak Korban  ANAK KORBAN  terjatuh ketanah kemudian
00619|Anak I ANAK 1 dan Anak II ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki
00620|
00621|berulang kali yang menggena pada bagian kepala dan badan Anak Korban
00622|ANAK KORBAN dan apabila peristiwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti
00623|Visum  et  Repertum diketahui  bahwa  Anak  Korban  benar  mengalami  luka
00624|berupa
00625|- Bengkak kebiruan di bawah mata kanan ukuran 1x0,5 cm;
00626|- Bengkak di pundak kanan belakang ukuran 4x2 cm;
00627|- Bengkak di belakang telinga kiri ukuran 2x2 cm;
00628|- Bengkak kebiruan di lutut kanan ukuran 5x5 cm;
00629|- Pendarahan di mata kanan, 2 tempat : 1. Ukurang 0,5x05 cm dan 2.
00630|Ukuran 0,5x0,5 cm;
00631|Kelainan itu disebabkan oleh persentuhan tumpul;
00632|Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II, yang terbakar emosi
00633|karena mengira Anak Korban melaporkan perbuatan Anak I dan Anak II yang
00634|bolos sekolah kepada guru, memukul Anak Korban berkali-kali sebagaimana
00635|diuraikan diatas  sehingga menyebabkan  Anak Korban mengalami  kesakitan
00636|dan  luka, sebagaimana disebutkan  diatas, telah memenuhi kriteria  pasal 1
00637|angka 16 Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
00638|Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak  dan
00639|kriteria  pasal  156  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
00640|Undang-Undang Hukum Pidana,  sehingga Hakim menilai unsur melakukan
00641|kekerasan telah terpenuhi;
00642|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00643|persidangan, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa akta kelahiran Anak
00644|Korban, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 27 November 2010 dan pada
00645|saat kejadian masih berusia 14 Tahun, sehingga masih termasuk kategori Anak
00646|sebagaimana  pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
00647|Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang
00648|Perlindungan anak;
00649|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
00650|Anak I dan Anak II secara sadar dan bersama-sama memukul Anak Korban dan
00651|baru  berhenti  ketika  Anak  Korban  sudah  tidak  berdaya  sehingga  menurut
00652|pendapat Hakim telah memenuhi kriteria Turut Serta melakukan Tindak Pidana
00653|sebagaimana  Penjelasan  Pasal  20  huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  1
00654|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00655|Menimbang, bahwa oleh  karena  semua unsur dari  Pasal 76  C UU
00656|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002
00657|telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti
00658|
00659|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00660|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00661|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim merasa
00662|perlu  untuk  mempertimbangkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  Balai
00663|Pemasyarakatan  dengan  Litmas  III.A/195/IX/2025  atas  nama  ANAK  1  dan
00664|Litmas III.A/196/IX/2025 atas nama  ANAK 2  yang pada pokoknya meminta
00665|agar Hakim menjatuhkan pidana pengawasan kepada Anak I dan Anak II;
00666|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
00667|sebagaimana  uraian  unsur  diatas,  Hakim  tidak  bisa  memberikan  pidana
00668|pengawasan  kepada  Anak  I  dikarenakan  Anak  I  merupakan  anak  yang
00669|membutuhkan pengawasan khusus yang lebih ketat, disiplin dan dibutuhkan
00670|pengawasan harian, hal ini terlihat ketika Anak I dengan sengaja mengabaikan
00671|proses persidangan dan tidak hadir di depan sidang pada proses pembuktian
00672|dan  pembacaan  putusan,  serta  bagaimana  orang  tuanya  tidak  mengetahui
00673|keberadaan Anak I saat itu, sehingga Hakim menolak rekomendasi dari Balai
00674|Pemasyarakatan terhadap Anak I;
00675|Menimbang,  bahwa  terhadap  Anak  II,  Hakim  menilai  Anak  II
00676|menunjukkan penyesalan dan itikad baik dalam penyelesaian perkara, terlebih
00677|orang tua Anak II menyatakan diri masih bisa mendidik Anak II, dihubungkan
00678|dengan  dakwaan  yang diajukan  oleh  Penuntut Umum merupakan dakwaan
00679|dengan ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun, dalam hal ini 3 (tiga) tahun
00680|6 (enam) bulan, dikaitkan dengan Anak II yang baru pertama kali berhubungan
00681|dengan hukum, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing
00682|Kemasyarakatan dan berpendapat terhadap Anak II layak untuk mendapatkan
00683|pidana  dengan  syarat  berupa  pengawasan  dengan  ditempatkan  di  bawah
00684|pengawasan  Penuntut  Umum  dan  dibimbing  oleh  Pembimbing
00685|Kemasyarakatan;
00686|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  II  dikenakan  pidana  dengan
00687|syarat, maka perlu juga diatur mengenai syarat umum dimana Anak II tidak
00688|akan  melakukan  tindak  pidana lagi  selama  menjalani masa pidana  dengan
00689|syarat sementara syarat khusus adalah sebagai berikut:
00690|1. Anak  II  wajib  lapor  kepada  Penuntut  Umum  dan  Pembimbing
00691|Kemasyarakatan  setiap  hari  jumat  setiap  minggu  selama  masa
00692|pengawasan;
00693|2. Anak II wajib menghapus semua akun media sosial dan mengikuti
00694|segala aktifitas keagamaan setiap minggu;
00695|
00696|3. Anak  II  wajib  membuat  buku  laporan  mingguan  mengenai
00697|aktivitas  harian  yang  ditandatangani  oleh  Penuntut  Umum  pada
00698|Kejaksaan  Negeri  Minahasa  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada
00699|POS BAPAS Manado di LAPAS Tondano;
00700|Menimbang,  bahwa  apabila  selama  pembinaan  Anak  II  melanggar
00701|syarat  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  ayat  (4)  Undang-
00702|Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka
00703|berlaku Pasal 75 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
00704|Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
00705|pasal tersebut;
00706|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Advokat Anak I dan Anak II,
00707|serta permohonan  Anak  I dan  Anak  II yang pada pokoknya  menyesal dan
00708|memohon hukuman yang seringannya, maka Hakim akan mempertimbangkan
00709|dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan
00710|Anak;
00711|Menimbang, bahwa terhadap pandangan orang tua Anak yang pada
00712|pokoknya  meminta  keringanan  dan  menyatakan  masih  sanggup  dalam
00713|mendidik  anak, maka  Hakim  berpendapat  terhadap  putusan  perkara  a  quo
00714|yang akan Hakim nyatakan dalam amar telah adil, layak dan setimpal dengan
00715|perbuatan Anak serta terhadap dampak yang dihasilkan dari perbuatan Anak
00716|tersebut namun demikian Hakim wajib mengkritisi tindakan dari ibu Anak I, yang
00717|dalam  persidangan  menyatakan  tidak  sanggup  dalam  mendidik  Anak  I
00718|kemudian mengubah pernyataan tersebut menjadi sanggup, Hakim menilai ibu
00719|Anak  I  masih  tidak  memahami  situasi  yang  terjadi  dan  meremehkan
00720|persidangan  padahal  Hakim  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  berupaya
00721|agar Anak I dan Anak II mendapatkan hak-haknya di depan persidangan;
00722|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari
00723|Balai Pemasyarakatan merekomendasikan Pidana Pengawasan terhadap Anak
00724|I dan Hakim menyatakan bahwa Anak I memerlukan  pengawasan khusus yang
00725|lebih  ketat,  disiplin  dan  dibutuhkan  pengawasan  harian, sehingga  terhadap
00726|pemidanaan yang sifatnya lebih ringan dari pengawasan seperti peringatan,
00727|pidana dengan syarat, pelatihan kerja tidaklah tepat diterapkan kepada Anak I;
00728|Menimbang,  bahwa  terhadap  pidana  berupa  pembinaan  dalam
00729|lembaga,  Hakim  menilai  bahwa  terhadap  Anak  I  dibutuhkan  lembaga  yang
00730|mampu memberikan Anak I pengawasan, bimbingan dan disiplin tinggi, lalu
00731|dihubungkan dengan kondisi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano,
00732|maka  Hakim  berpendapat  lembaga  yang  tepat  adalah  Lembaga
00733|
00734|Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Manado di kota Tomohon, karena di
00735|lembaga tersebut telah tersedia fasilitas, sumber daya manusia dan sistim yang
00736|mumpuni  sehingga  terhadap  Anak  I  layak  untuk  mendapatkan  pembinaan
00737|dalam lembaga dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
00738|Kelas 2B Manado di kota Tomohon;
00739|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut
00740|Anak  I dan  Anak  II  dengan  pidana  penjara  maka  Hakim  tidak  sependapat
00741|dengan mempertimbangkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
00742|2023 tentang KUHP Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana
00743|dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat
00744|mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
00745|a. terdakwa adalah Anak;
00746|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  huruf  (i)  tentang  Sistem
00747|Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa berdasarkan asas Sistem Peradilan
00748|Pidana  Anak  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya
00749|terakhir atau ultimum remedium;
00750|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat
00751|telah  terdapat  bergeseran  nilai  keadilan  dari  keadilan  sebagai  sebuah
00752|penghukuman  atau  yang  biasa  dikenal  sebagai  keadilan  retributif menjadi
00753|keadilan sebagai sebuah pemulihan atau yang biasa dikenal sebagai keadilan
00754|restoratif,  sehingga  berdasarkan  alasan  tersebut  Hakim  tidak  sependapat
00755|dengan tuntutan Penuntut Umum;
00756|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan
00757|dengan  rangkaian  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  Hakim  tidak
00758|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
00759|baik  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Para  Anak  harus
00760|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00761|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab,
00762|maka Anak I dan Anak II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00763|Menimbang, bahwa berdasarkan  Pasal 85 ayat (2)  Undang-Undang
00764|Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak jelas dinyatakan
00765|bahwa  Anak  berhak  untuk  memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,
00766|pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai
00767|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
00768|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
00769|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00770|meringankan Anak;
00771|
00772|Keadaan  yang  memberatkan:
00773|- Perbuatan Anak I dan Anak II meresahkan masyarakat;
00774|- Perbuatan Anak I dan Anak II direkam dan disebarkan ke media sosial
00775|sehingga Anak Korban dan keluarganya menjadi malu;
00776|- Anak Korban dan keluarga tidak memaafkan Anak I dan Anak II;
00777|- Anak I mengabaikan persidangan dan tidak hadir dalam persidangan;
00778|Keadaan yang meringankan:
00779|- Anak I dan Anak II menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi
00780|perbuatannya;
00781|- Anak I dan Anak II belum pernah dihukum sebelumnya;
00782|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  unsur-unsur  diatas  dan
00783|keadaan memberatkan maupun meringankan pada diri dan perbuatan Anak,
00784|maka Hakim berpendapat Pasal 54 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;
00785|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tuntutan  pidana  oleh
00786|penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang
00787|dilakukan  oleh  Anak  serta  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan
00788|perbuatan Anak, serta pembelaan Advokat, Permohonan Anak I dan Anak II,
00789|Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan,  serta  pendapat
00790|orang tua Anak I dan Anak II , maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya
00791|pidana yang dijatuhkan kepada diri Anak I dan Anak II sebagaimana yang akan
00792|disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Anak I dan
00793|Anak II;
00794|Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhi pidana
00795|maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00796|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  antara  Anak  I,  Anak  II  dan  Anak
00797|Korban  beragama  Kristen  Protestan,  maka  Hakim  juga  berupaya  untuk
00798|membimbing berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan, yakni ajaran Kristus
00799|Yesus;
00800|Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dinyatakan bersalah
00801|sebagaimana  uraian  diatas,  namun  di  mata  Tuhan  Yesus,  kedua  anak  ini
00802|adalah  anak  yang  berharga  dan  kesalahan  yang  ia  lakukan  saat  ini  tidak
00803|menjadi cerminan terhadap anak di masa mendatang, sehingga besar sekali
00804|harapan Hakim untuk Anak I dan Anak II bertobat sungguh-sungguh, datang