00735|Sedangkan  mengenai  dapat  tidaknya  dimintai  pertanggungjawaban  menurut
00736|Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak
00737|dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana
00738|hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan
00739|mengenai  pokok  perkaranya  dan  mengenai  diri  Terdakwa.  Oleh  karena  itu
00740|terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan
00741|orang  yang  dimaksud  sebagai  Terdakwa  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut
00742|Umum;
00743|Menimbang,  bahwa  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  telah
00744|didakwa seseorang yang bernama  Ahmad Hasan als Amat  dengan identitas
00745|yang  telah  dibacakan  lengkap  di  depan  persidangan  dan  berdasarkan
00746|keterangan  Saksi-Saksi  dan  pembenaran  Terdakwa  terhadap  pemeriksaan
00747|identitasnya  dalam  persidangan,  diperoleh  fakta  bahwa  Ahmad  Hasan  als
00748|Amat  yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis
00749|adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat
00750|Dakwaan  Penuntut  Umum,  hal  ini  dimaksudkan  agar  Majelis  Hakim  tidak
00751|melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek
00752|pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan
00753|putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut
00754|
00755|adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat
00756|dipertanggungjawabkan  atas  segala  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya
00757|atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap
00758|cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas
00759|apakah  nantinya  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  dapat
00760|dibuktikan atau tidak di persidangan;
00761|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
00762|berkesimpulan bahwa “unsur setiap orang” telah terpenuhi;
00763|Ad.2. Unsur  tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
00764|Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00765|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Melaksanakan
00766|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”  adalah  menempatkan  setiap  warga
00767|negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
00768|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00769|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1  Undang-
00770|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
00771|yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
00772|kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja
00773|di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang
00774|bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
00775|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68  Undang-Undang
00776|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00777|menyatakan  Setiap  Orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak
00778|memenuhi  persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
00779|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, selanjutnya ketentuan Pasal 5
00780|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00781|Indonesia  menyatakan  bahwa  Setiap  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
00782|bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
00783|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00784|b. memiliki kompetensi;
00785|c. sehat jasmani dan rohani;
00786|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
00787|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00788|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18
00789|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Untuk  dapat
00790|ditempatkan  di  Luar  Negeri,  calon  pekerja  Migran  Indonesia  wajib  memiliki
00791|dokumen yang meliputi:
00792|
00793|a. Surat keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah
00794|melampirkan Fotocopy buku nikah;
00795|b. Surat keterangan izin Suami atau Istri, Izin Orang Tua, atau Izin
00796|Wali yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah;
00797|c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
00798|d. Surat  keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00799|kesehatan dan psikologi;
00800|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Setempat;
00801|f. Visa kerja;
00802|g. Perjanjian Penempatan pekerja Migran Indonesia. Dan;
00803|h. Perjanjian Kerja;
00804|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi,  Ahli  dan
00805|keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh
00806|fakta  hukum  bahwa Terdakwa  ditangkap  pada  hari  Minggu  tanggal  10
00807|November 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Sudirman Dumai, Kota Dumai,
00808|Provinsi Riau, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
00809|1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna Merah dengan silicon berwarna
00810|Coklat milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna Hitam dan
00811|1 (satu) Buah Buku Paspor an. Hendra Sauputra Dengan Nomor E5839442
00812|milik Hendra Sahputra dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna
00813|hitam milik Muhlas;
00814|Menimbang,  bahwa  diketahui  sebelumnya  Pihak  Kepolisian
00815|mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang (Saksi Hendra Saputra dan Saksi
00816|Muhlas) yang akan bekerja ke Malaysia, kemudian Pihak Kepolisian bersama
00817|Tim melakukan penyelidikan ke Roro Bengkalis dan disana Pihak Kepolisian
00818|menemukan  2 orang  tersebut  dan  mengakui  benar  akan  pergi  ke  Malaysia
00819|untuk bekerja namun calon pekerja tersebut memiliki paspor namun paspor
00820|dalam kondisi habis masa berlaku dan tidak ada memiliki ijin untuk bekerja di
00821|luar negeri, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hendra
00822|Saputra dan Saksi Muhlas ternyata diketahui di handphone salah satu orang
00823|tersebut  ditemukan  bukti  transfer  ke  Terdakwa,  kemudian  dilakukan
00824|pengembangan  terhadap  Terdakwa  dan  berhasil  dilakukan  penangkapan
00825|terhadap Terdakwa di SPBU Sudirman Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
00826|Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Jamal (DPO) tersebut dari Ade
00827|teman satu kampung Terdakwa di Ende dan Ade menyuruh Terdakwa menelpon
00828|Jamal  tersebut  dikarenakan  Jamal  tersebut  mencari  orang  flores  atau  pun
00829|teman yang berada di Dumai untuk mengantarkan orang yang akan berangkat
00830|
00831|ke negara Malaysia tersebut dari Duma menuju  Rupat,  kemudian Terdakwa
00832|menghubungi  Jamal tersebut  dan  setelah  Terdakwa  menghubungi  Jamal
00833|tersebut ia meminta tolong Terdakwa mengantarkan orang yang akan berangkat
00834|ke  Malaysia  melalui pelabuhan  Dumai  menuju  Rupat  dan  pada  saat  itu
00835|Terdakwa  menyuruh  ojek  menjemput  orang  yang  akan  berangkat  menuju
00836|negara  Malaysia  tersebut dengan  biaya  ongkos  ojek  sejumlah Rp50.000, 00
00837|(lima puluh ribu rupiah) dari Wisma Rahmat ke Roro Peyebrangan Dumai ke
00838|Rupat;
00839|Menimbang, bahwa Saksi Muhlas ada melakukan transfer ke  rekening
00840|Terdakwa s ejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah) ,  kemudian  uang tersebut
00841|Terdakwa transfer kepada Jamal tersebut sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta
00842|tiga ratus ribu rupiah) , sedangan uang sejumlah  Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu
00843|rupiah)  diterima  Terdakwa  sebagai  upah  untuk  Terdakwa  karena  telah
00844|membantu menampung calon pekerja selama di Dumai dan mencarikan jalan
00845|untuk bisa pergi ke Malaysia untuk bekerja secara illegal;
00846|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
00847|berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah secara sadar menjadikan
00848|dirinya sebagai orang yang membantu proses penempatan Pekerja Migran  ke
00849|Malaysia tanpa menghiraukan apakah calon Pekerja Migran yang ingin bekerja
00850|ke luar negeri tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak dan berdasarkan
00851|ketentuan Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00852|Pelindungan  Pekerja  Migran  perbuatan  Terdakwa  tersebut  merupakan
00853|perbuatan  yang  dilarang,   sehingga  terhadap  “ Unsur  tidak  memenuhi
00854|persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja
00855|melaksanakan penempatan Pekerja Migran ”,  menurut Majelis Hakim telah
00856|terpenuhi;
00857|Ad.3.  Unsur  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan
00858|yang turut serta melakukan perbuatan
00859|Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur
00860|di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus
00861|dilakukan Para Terdakwa karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu
00862|perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;
00863|Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa
00864|pelaku  tindak  pidana  tidak  hanya  orang  yang  melakukan  saja,  tetapi  yang
00865|menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan juga termasuk
00866|pelaku  tindak  pidana,  sehingga  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  sering
00867|dipergunakan  oleh  Penuntut  Umum  untuk  menunjukkan  bahwa  perbuatan
00868|
00869|pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang pelaku atau
00870|lebih yang diantara Para pelaku tersebut terdapat pelaku yang dikuwalifikasi
00871|sebagai orang yang melakukan dan yang lainnya sebagai orang yang turut
00872|melakukan;
00873|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  Terdakwa  diketahui
00874|memiliki peranan sebagai orang yang membantu menyediakan tempat tinggal
00875|calon pekerja migran sebelum pergi ke Malaysia, kemudian mencarikan alat
00876|transfortasi  calon  pekerja  migran  serta  mencarikan  jalan  untuk  bekerja  di
00877|Malaysia  dan  atas  jasanya  tersebut  Terdakwa  mendapatkan  upah  sejumlah
00878|Rp700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah),  sehingga  menurut  Majelis  Hakim
00879|“Unsur  mereka  yang  melakukan, yang menyuruh melakukan,  dan yang
00880|turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;
00881|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 jo Pasal 68
00882|jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00883|Migran  Indonesia  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum
00884|Pidana telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
00885|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00886|dalam dakwaan alternatif ke dua; 
00887|Menimbang,  bahwa  selama  di persidangan,  tidak  ditemukan  alasan
00888|yang  menghapuskan  pertanggungjawaban  Terdakwa  atas  kesalahan  yang
00889|dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana
00890|sebagaimana  didakwakan  Penuntut  Umum  tersebut  di  atas,  maka  terhadap
00891|Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;
00892|Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menuntut pidana
00893|terhadap  Terdakwa  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sejumlah
00894|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 bulan dan terhadap tuntutan
00895|tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan
00896|bahwa  Terdakwa  mengakui  perbuatannya  karena  tidak  berhati-hati  dalam
00897|melakukan  pekerjaan  sebagai  tukang  ojek  dan  Terdakwa  menyadari  benar
00898|kesalahannya tersebut; 
00899|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  pidana  Penuntut  Umum  dan
00900|permohonan  Terdakwa  tersebut  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dengan
00901|mengaitkan  tujuan  dari  pemidaan  yaitu  untuk  memberikan  edukasi  kepada
00902|pelaku tindak pidana agar setelah menjalani masa hukum pelaku tindak pidana
00903|dapat  menjadi  pribadi  dan  menjalani  kehidupan  yang  lebih  baik,  sehingga
00904|nantinya  bisa  diterima  ditengah-tengah  masyarakat  dan  tujuan  pidana  tidak
00905|hanya semata-mata hanya berfokus kepada balas dendam saja;
00906|
00907|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  dalam  hal  menjatuhkan
00908|hukuman  terhadap  Terdakwa  akan  mempertimbangkan  sejauh  mana
00909|keterlibatan dan peran Terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang Terdakwa
00910|lakukan,  apabila  dilihat  dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan  Terdakwa
00911|diketahui ternyata Terdakwa bukanlah pelaku utama, dalam hal ini Terdakwa
00912|hanya  menjalankan  pekerjaanya  sebagai  tukang  ojek  dan  pada  saat  itu
00913|Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan untuk mengantarkan orang, yang
00914|kemudian  Terdakwa  tidak  berfikir  panjang  dan  langsung  menerima  tawaran
00915|pekerjaan  tersebut  karena  tergiur  dengan  upah  yang  dijanjikan  kepada
00916|Terdakwa, mengingat upah yang dijanjikan juga cukup besar apabila diukur dari
00917|penghasilan Terdakwa setiap harinya;
00918|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  perbuatan  yang  dilakukan
00919|Terdakwa merupakan tindak pidana yang masuk dalam ketegori tindak pidana
00920|berat, namun dalam hal ini Terdakwa juga telah dilakukan penahanan sehingga
00921|Terdakwa sudah merasakan hukuman selama menjalankan tahanan tersebut,
00922|selain  itu  Terdakwa  di  persidangan  juga  sudah  mengakui  kelalainya  dan
00923|menyesali atas peristiwa pidana tersebut, kondisi Terdakwa juga pada saat ini
00924|sudah  sangatlah  renta  dan  ditambah  lagi  dengan  sakit  tumor  yang  sedang
00925|diderita Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim memberikan hukuman dalam
00926|jangka  waktu  yang  lama  bukanlah  keputusan  yang  terbaik  untuk  diberikan
00927|kepada Terdakwa, karena pada dasarnya pemidanaan adalah suatu pendidikan
00928|moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak
00929|mengulangi kejahatannya kembali;
00930|Menimbang,  bahwa  pihak  kepolisian  sampai  dengan  saat  ini  belum
00931|berhasil  melakukan  penangkapan  terhadap  orang  yang  memerintahkan
00932|Terdakwa untuk mengantarkan orang yang akan bekerja ke Malaysia, sehingga
00933|pihak kepolisian dalam hal ini juga masih memiliki tanggungjawab untuk dapat
00934|melakukan  penangkapan  terhadap  pelaku  utama  dari  tindak  pidana  ini,
00935|selanjutnya mengenai tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun yang dituntutkan
00936|Penuntut  umum  kepada  Terdakwa  menurut  Majelis  Hakim  sangatlah  berat
00937|apabila  dikaitkan  dengan  kadar  kesalahan  yang  telah  dilakukan  Terdakwa,
00938|mengingat  Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana ini,  maka
00939|dengan  demikian  mengenai  lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00940|Terdakwa, Majelis Hakim selain bepegang kepada aspek yuridis sebagaimana
00941|yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim juga
00942|berpegang  kepada  aspek  tujuan  pemindanaan,  aspek  penegakkan  hukum,
00943|aspek derajat kesalahan Terdakwa, aspek masyarakat, dan aspek dampak dari
00944|
00945|perbuatan  Terdakwa,  sehingga  nantinya  penjatuhan  pidana  yang  diberikan
00946|diharapkan akan rasa tepat dan sepadan dengan tidak pidana yang dilakukan
00947|oleh Terdakwa;
00948|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa
00949|penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi
00950|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00951|Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum
00952|tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim
00953|menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; 
00954|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti,  Majelis  Hakim
00955|pertimbangkan sebagai berikut:
00956|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  unit
00957|handphone  merk  Oppo  berwarna  merah  silicon  handphone  berwarna  coklat
00958|yang  telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
00959|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
00960|bukti tersebut dimusnahkan;
00961|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  unit
00962|handphone merk Samsung berwarna hitam dikembalikan kepada yang paling
00963|berhak yaitu Saksi Muhlas;
00964|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Screenshoot struck
00965|bukti  transfer  uang  dari  PM  atas  nama  Muhlas  ke  Ahmad  Hasan  sejumlah
00966|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut
00967|Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara; 
00968|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  unit
00969|handphone merk Infinix berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku paspor atas
00970|nama Hendra Sahputra dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada
00971|Saksi Hendra Saputra;
00972|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00973|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00974|yang meringankan Terdakwa;
00975|Keadaan yang memberatkan:
00976|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
00977|dalam hal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00978|Keadaan yang meringankan:
00979|- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
00980|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
00981|perbuatannya; 
00982|
00983|- Terdakwa berusia renta dan sedang dalam kondisi sakit tumor; 
00984|- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
00985|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena
00986|Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa
00987|dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
00988|dalam amar putusan dibawah ini;
00989|Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
00990|Acara Pidana dan Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang -Undang Nomor 18
00991|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1)
00992|Ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana serta  peraturan  perundang-
00993|undangan lain yang bersangkutan;
00994|
00995|MENGADILI:
00996|1. Menyatakan  Terdakwa Ahmad  Hasan  als  Amat  tersebut  di
00997|atas, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
00998|tindak  pidana turut  serta  sengaja  melaksanakan  penempatan
00999|Pekerja  Migran  tanpa  memenuhi  persyaratan,  sebagaimana
01000|dalam dakwaan alternatife ke dua Penuntut Umum;
01001|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
01002|pidana  penjara  selam 1  (satu)  tahun  dan  denda  sejumlah
01003|Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
01004|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurangan selama
01005|1 (satu) bulan;
01006|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
01007|dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01008|dijatuhkan; 
01009|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01010|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01011|(1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah
01012|silicon handphone berwarna coklat; 
01013|Dirampas untuk dimusnahkan;
01014|(2) 1  (satu)  unit  handphone  merk  Samsung  berwarna
01015|hitam; 
01016|Dikembalikan kepada Saksi Muhlas;
01017|(3) Screenshoot  struck  bukti  transfer  uang  dari  PM  atas
01018|nama Muhlas ke Ahmad Hasan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima
01019|juta rupiah); 
01020|
01021|Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
01022|(4) 1 (satu) unit handphone merk Infinix berwarna hitam; 
01023|(5) 1 (satu) buah buku paspor atas nama Hendra Sahputra;
01024|Dikembalikan kepada kepada Saksi Hendra Saputra;