01406|secara menyeluruh baik fisik maupun psikologinya ketika CPMI akan
01407|melakukan  proses  pemberangkatan  atau  sudah  dinyatakan  Iulus
01408|seleksi  dari  P3MI,  namun  jika  CPMI  tersebut  secara  mandiri
01409|melakukan medical checkup di lokasi sarana kesehatan yang telah
01410|ditunjuk oleh BP2Ml kemudian hasil dari pemeriksaan digunakan untuk
01411|mendaftar  pada  link  Siap  Kerja  kemudian  digunakan  lagi  untuk
01412|persyaratan proses menjadi PMI maka surat keterangan atau hasil
01413|medical  checkup  tersebut  dapat  digunakan  sepanjang  hasil
01414|pemeriksaan MCU (Medical Check Up) masih berlaku;
01415|- Bahwa Ahli menjelaskan terkait sarana Kesehatan yang digunakan
01416|oleh  CPMI  telah  diatur  di  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
01417|Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
01418|Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01419|- Bahwa Ahli menjelaskan syarat suatu sarana kesehatan untuk dapat
01420|menjadi lokasì sarana Kesehatan rujukan pemeriksaan kesehatan dan
01421|psikologi  untuk  CPMI  yang  akan  melakukan  Medical  Check  Up
01422|merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
01423|29  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Pemeriksaan
01424|Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Menteri
01425|Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.02.02/B/614/2022 Tentang
01426|Pemeriksaan Psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia;
01427|- Bahwa Ahli menjelaskan sarana Kesehatan yang memenuhi syarat
01428|dan menjadi rujukan untuk pemeriksaan CPMI Berdasarkan data di
01429|SISKOP2MI  sarana  Kesehatan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten
01430|Blitar terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Medika Utama di Jalan Kusuma
01431|Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur;
01432|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  sebagaimana  Peraturan  Menteri
01433|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 7
01434|Tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6
01435|huruf (a) dilakukan melalui:
01436|
01437|a) Pemberian informasi;
01438|b) Pendaftaran;
01439|c) Seleksi;
01440|d) Pemeriksaaan kesehatan dan psikologi;
01441|e) Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
01442|f) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
01443|g) Pengurusan Visa Kerja;
01444|h) OPP;
01445|i) Penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
01446|j) Pemberangkatan;
01447|Pasal 9 Ayat (1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
01448|huruf (b), dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA
01449|Pekerja Migran Indoensia dengan melengkapi dokumen persyaratan;
01450|- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Undang – Undang Republik
01451|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 6 Ayat (1) bahwa Setiap
01452|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01453|memiliki hak:
01454|a) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan
01455|sesuai dengan kompetensinya;
01456|b) Memperoleh  akses  peningkatan  kapasitas  diri  melalui
01457|pendidikan dan pelatihan kerja;
01458|c) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata
01459|cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
01460|d) Memperoleh  pelayanan  yang  profesional  dan  manusiawi
01461|serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja,
01462|selama bekerja dan setelah bekerja;
01463|e) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan
01464|yang dianut;
01465|f) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku
01466|di  negara  tujuan  penempatan  dan  /  atau  kesepakatan  kedua
01467|negara dan / atau Perjanjian Kerja;
01468|g) Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan
01469|yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan
01470|ketentuan peraturan perundang – undangan di Indonesia dan di
01471|negara tujuan penempatan;
01472|h) Memperoleh  penjelasan  mengenai  hak  dan  kewajiban
01473|sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
01474|i) Memperoleh akses berkomunikasi;
01475|j) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
01476|k) Berserikat  dan  berkumpul  di  negara  tujuan  penempatan
01477|sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
01478|berlaku di negara tujuan penempatan;
01479|l) Memperoleh  jaminan  pelindungan  keselamatan  dan
01480|keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
01481|dan / atau;
01482|
01483|m) Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja
01484|Migran Indonesia dan / atau Pekerja Migran Indonesia;
01485|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  perbedaan  dari  Pasal  81,  83  Undang  –
01486|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, bahwa Pasal
01487|81 mengatur tentang orang perseorangan yang dilarang menempatkan
01488|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  Pasal  69  yang  artinya
01489|pelaksana  penempatan  PMI  tidak  boleh  perseorangan,  sedangkan
01490|Pasal  83  mengatur  tentang  setiap  orang  yang  dengan  sengaja
01491|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diketahui
01492|CPMI tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01493|dalam Pasal 68;
01494|- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari unsur dengan sengaja yaitu
01495|bahwa setiap orang ataupun P3MI yang dengan sadar mengetahui
01496|bahwa CPMI yang sedang melakukan proses untuk menjadi PMI yang
01497|sedang  diprosesnya  tersebut  tidak  memenuhi  /  tidak  memiliki
01498|persyaratan yang lengkap untuk menjadi PMI namun dirinya tetap dan
01499|sengaja memberangkatkan atau memproses penempatan CPMI;
01500|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  terkait  pemberian  gaji  terhadap  PMI
01501|tergantung dari peraturan negara tujuan masing – masing PMI yang
01502|standartnya  juga  ditentukan  oleh  negara  tujuan  masing  –  masing.
01503|Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang pemotongan gaji PMI
01504|dan  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  sebagaimana  Perkaban  Nomor  9
01505|Tahun  2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI,
01506|sebagaimana Pasal 3 terhadap PMI yang bekerja di sektor informal
01507|(pengurus  rumah  tangga,  pengasuh  bayi,  pengasuh  lansia,  juru
01508|masak,  sopir  keluarga,  perawat  taman,  pengasuh  anak,  petugas
01509|kebersihan, pekerja ladang / perkebunan dan awak kapal perikanan
01510|migran) PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan;
01511|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  sebagaimana  Perkaban  Nomor  9  Tahun
01512|2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI  yang  berlaku
01513|untuk  negara  tujuan  kerja  di  negara  Singapura,  Malaysia  dan
01514|Hongkong sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (4) PMI sektor
01515|informal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebaskan biaya atas
01516|biaya  penempatan  dan  ditanggung  oleh  pemberi  pekerjaan
01517|sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa:
01518|a) Tiket keberangkatan;
01519|b) Tiket pulang;
01520|c) Visa Kerja;
01521|d) Legalisasi Perjanjian Kerja;
01522|e) Jasa Perusahaan;
01523|
01524|f) Penggantian Paspor;
01525|g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
01526|h) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
01527|i) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
01528|j) Pemeriksaan  kesehatan  tambahan  jika  negara  tertentu
01529|mempersyaratkan;
01530|k) Transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan
01531|di Indonesia; dan
01532|l) Akomodasi;
01533|Artinya terhadap PMI tidak boleh dilakukan pemotongan gaji dengan
01534|dalih biaya tersebut diatas;
01535|- Bahwa Ahli menjelaskan Perkaban Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
01536|pembebasan  biaya  penempatan  PMI  hanya  berlaku  untuk  negara
01537|tujuan  kerja  di  Singapura,  Malaysia  dan  Hongkong  karena  ketiga
01538|negara  tersebut  diatas  adalah  3  (tiga)  negara  dengan  jumlah
01539|Penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor Informal paling banyak,
01540|beberapa  negera  lain  masih  dalam  proses  penyusunan  karena
01541|sebelum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
01542|Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diundangkan
01543|Pengaturan  tentang  Penyusunan  Komponen  Biaya  Penempatan
01544|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  diatur  oleh  Kementerian
01545|Tenaga Kerja Indonesia;
01546|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  jika  memang  CPMI  sudah  melakukan
01547|proses kelengkapan / persyaratan  yang  telah difasilitasi  oleh  P3MI
01548|maka  didalam  perjanjian  penempatan  biasanya  akan  dituangkan
01549|klausul  tentang  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  CPMI  sesuai
01550|proses yang dilalui oleh CPMI dibuktikan dengan bukti pembayaran
01551|yang sah oleh P3MI, sesuai dengan draft perjanjian penempatan pada
01552|lampiran Permenaker 9 Tahun 2019;
01553|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  apabila  Penempatan  dilaksanakan  oleh
01554|P3MI yang telah mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri,
01555|memiliki SIP2MI yang telah dikeluarkan oleh BP2MI dan dilengkapi
01556|dengan dokumen sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal
01557|13  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
01558|Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak ditempatkan
01559|ke daerah Timur tengah sebagaimana telah diatur dalam Kepmenaker
01560|Nomor  260  Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
01561|Penempatan PMI pada pengguna perseorangan di negara – negara
01562|tertutup, larangan berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara
01563|yang dilarang yaitu terdiri dari 19 (sembilan belas) negara diantaranya
01564|
01565|Saudi Arabia, Alzazair, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko,
01566|Mauritania, Mesir, Oman, Palistina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisa, Uni
01567|Emirat Arab, Yaman dan Jordania;
01568|- Bahwa Ahli menjelaskan selama PMI bekerja di negara dan sektor
01569|pekerjaan yang tertera dan diatur dalam peraturan Perkaban Nomor 9
01570|Tahun  2020  Tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI,  maka
01571|dilarang melakukan pemotongan gaji;
01572|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  peristiwa  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa
01573|termasuk  pelanggaran  karena  berdasarkan  Undang  –  Undang
01574|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan
01575|Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  69  bahwa  "Orang  perseorangan
01576|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" dan
01577|dapat dipidana sebagaimana bunyj dalam Pasal 81 Undang – Undang
01578|Nomor 18 Tahun 2017 yaitu Orang perseorangan yang melaksanakan
01579|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
01580|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
01581|tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas
01582|miliar rupiah);
01583|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  resiko  PMI  bekerja  melalui  proses
01584|unprosedural, diantaranya: tidak memiliki asuransi, kekerasan fisik dan
01585|seksual,  dieksploitasi  secara  fisik  dan  psikis,  diputus  kerja  sama
01586|sepihak dan berpotensi ditempatkan ke negara konflik;
01587|Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
01588|2. Ahli  GANJAR  ARDIANSYAH,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01589|menerangkan sebagai berikut:
01590|- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan
01591|keterangan yang Saksi berikan benar;
01592|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dan
01593|pekerjaan dengan Terdakwa;
01594|- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan
01595|adanya  dugaan  tindak  pidana  kegiatan  penampungan  dan
01596|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dan  adanya
01597|dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan
01598|oleh Terdakwa;
01599|- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
01600|Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar;
01601|- Bahwa  Ahli  menjabat  sebagai  Kasi  Dokumen  dan  Izin  Tinggal
01602|Keimigrasian  dan  menjabat  sejak  bulan  Juli  tahun  2024  sampai
01603|dengan sekarang;
01604|- Bahwa  tugas  –  tugas  Ahli  adalah  melakukan  koordinasi  dan
01605|menyampaikan  peraturan  –  peraturan  yang  disampaikan  oleh
01606|
01607|pimpinan kepada anggota, dalam melaksanakan tugas tersebut Ahli
01608|bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar;
01609|- Bahwa  pengertian  keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang
01610|yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya
01611|dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
01612|- Bahwa yang dimaksud Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya
01613|disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
01614|Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan
01615|perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
01616|- Bahwa yang dimaksud Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik
01617|Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor
01618|adalah  dokumen  pengganti  Paspor  yang  diberikan  dalam  keadaan
01619|tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
01620|- Bahwa yang dimaksud Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah
01621|melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis
01622|Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan
01623|tanggung jawab berdasarkan Undang – Undang;
01624|- Bahwa  yang  dimaksud  Visa  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya
01625|disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat
01626|yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain
01627|yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat
01628|persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah
01629|Indonesia dan memberi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;
01630|- Bahwa yang dimaksud Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud
01631|dalam Pasal 24 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
01632|2011 Tentang Keimigrasian, sebagai berikut:
01633|a) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, terdiri atas:
01634|1) Paspor; dan
01635|2) Surat Perjalanan Laksana Paspor;
01636|b) Paspor terdiri atas:
01637|1) Paspor diplomatik;
01638|2) Paspor dinas, dan
01639|3) Paspor biasa;
01640|c) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
01641|1) Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  untuk  warga
01642|negara Indonesia;
01643|2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
01644|dan
01645|3) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas
01646|- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang - Undang Republik Indonesia
01647|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebagai berikut:
01648|a) Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri
01649|Luar Negeri;
01650|
01651|b) Paspor  biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor
01652|diterbitkan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk
01653|(Atase Imigrasi);
01654|- Bahwa masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun,
01655|yang  hanya  diberikan  kepada  warga  negara  Indonesia  yang  telah
01656|memiliki KTP atau sudah menikah;
01657|- Bahwa  kelengkapan  yang  harus  dilampirkan  dalam  permohonan
01658|Paspor, terdiri atas:
01659|a) KTP yang masih berlaku;
01660|b) Kartu Keluarga;
01661|c) Akte  kelahiran,  Akte  Perkawinan  atau  Buku  Nikah,  Ijazah
01662|atau Surat Baptis;
01663|d) Surat perwarganegaraan Indonesia, bagi Orang Asing yang
01664|memperoleh kewarganegaraan Indonesia;
01665|e) Surat  penetapan  ganti  nama,  bagi  yang  telah  mengganti
01666|nama;
01667|f) Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa;
01668|- Bahwa  proses  permohonan  Paspor  tersebut  selama  3  (tiga)  hari
01669|kerja sejak dilakukan pembayaran Paspor di Bank dan proses foto dan
01670|wawancara namun apabila persyaratan belum lengkap maka Pejabat
01671|Imigrasi akan mengembalikan paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal
01672|diterimanya permohonan disertai catatan atau penjelasan mengenai
01673|persyaratan yang belum terpenuhi;
01674|- Bahwa mekanisme penerbitan Paspor, terdiri atas:
01675|a) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
01676|b) Pembayaran biaya Paspor;
01677|c) Pengambilan foto dan sidik jari;
01678|d) Wawancara;
01679|e) Verifikasi dan alokasi; serta
01680|f) Adjudikasi;
01681|- Bahwa kegiatan wawancara dilakukan di Kantor Imigrasi, dilakukan
01682|oleh Petugas Wawancara yang kemudian dituangkan di dalam system;
01683|- Bahwa  hal  yang  ditanyakan  dalam  proses  wawancara  sebagai  di
01684|Kantor Imigrasi, sebagai berikut:
01685|a) Terkait kelengkapan berkas yang dilampirkan;
01686|b) Tujuan pembuatan Paspor;
01687|c) Negara tujuan yang akan dikunjungi;
01688|d) Berapa lama berada di luar negeri;
01689|- Bahwa  dilakukan  kroscek  terkait  dengan  wawancara  mengenai
01690|negara yang akan dituju dan lama perjalanan, karena merupakan hak
01691|setiap  warga  negara  untuk  berkunjung  ke  luar  negeri  dan  lama
01692|perjalanannya, namun apabila ditemukan kemudian hari berdasarkan
01693|Pasal 126 huruf (c) Undang - Undang Republik Indonesian Nomor 6
01694|Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai peruntukan pada saat
01695|
01696|wawancara permohonan Paspor maka bisa dikenakan sangsi pidana
01697|dan denda;
01698|- Bahwa  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  hasil  wawancara  yang
01699|disampaikan oleh Pemohon atau petugas memiliki kecurigaan maka
01700|petugas akan meminta dokumen pendukung lainnya untuk dilengkapi
01701|oleh pemohon Paspor dan hasil wawancara tersebut dituangkan ke
01702|dalam sistem Keimigrasian;
01703|- Bahwa Paspor dapat diambil oleh:
01704|a) Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda  bukti  pembayaran
01705|dan bukti identitas yang sah;
01706|b) Orang  lain  yang  memiliki  hubungan  hukum  kekeluargaan
01707|dengan  Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda  bukti
01708|pembayaran,  fotokopi  Kartu  Keluarga,  surat  kuasa  dan  kartu
01709|identitas pengambil yang sah;
01710|c) Orang  lain  yang  tidak  memiliki  hubungan  hukum
01711|kekeluargaan  dengan  Pemohon,  dengan  menunjukkan  tanda
01712|bukti  pembayaran,  surat  kuasa  dan  identitas  pengambil  yang
01713|sah;
01714|- Bahwa keteragan yang dicantumkan dalam Paspor, terdiri atas nama
01715|pemilik Paspor, jenis kelamin, kewarganegaraan, tanggal lahir, tanggal
01716|pembuatan,  masa  berlaku,  nomor  registrasi,  nomor  Paspor,  nomor
01717|Posporasi dan tempat pembuatan;
01718|- Bahwa  untuk  biaya  resmi  pengurusan  Paspor  sesuai  dengan
01719|ketentuan  adalah  senilai  Rp350.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu
01720|rupiah) untuk Paspor non elektronik dan Rp650.000,00 (enam ratus
01721|lima  puluh  ribu  rupiah)  untuk  Paspor  Elektronik, ada  juga  layanan
01722|Paspor  percepatan  (one  day  service)  dengan  biaya  tambahan
01723|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya Paspor;
01724|- Bahwa  biaya  resmi  pengurusan  Paspor  sesuai  dengan  Peraturan
01725|Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, biaya resmi pengurusan Paspor