00735|rekening BRI istri T erdakwa atas nama Lina;
00736|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja di kebun kelapa
00737|sawit di Negera Malaysia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar
00738|10%  dari  gaji  yang  akan  diterima  oleh  calon  pekerja  migran  Indonesia
00739|tersebut per orang oleh Saudara Antok  dan manager perusahaan GSA
00740|Rimbunan yaitu Saudara Wan Citi;
00741|- Bahwa  barang  bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan  yang  ikut
00742|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00743|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00744|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00745|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00746|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00747|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00748|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00749|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00750|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00751|
00752|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00753|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00754|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00755|negeri;
00756|
00757|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan  mempertimbangkan
00758|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, T erdakwa dapat dinyatakan
00759|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00760|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00761|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81  Undang-Undang Nomor 18
00762|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya
00763|adalah sebagai berikut:
00764|1. Orang perseorangan;
00765|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00766|dimaksud dalam Pasal 69;
00767|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00768|mempertimbangkan sebagai berikut:
00769|Ad.1 Orang perseorangan;
00770|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00771|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00772|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00773|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00774|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00775|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00776|menghadapkan T erdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta
00777|keterangan T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di
00778|persidangan tersebut adalah benar T erdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut
00779|Umum  sesuai  dengan  identitas  T erdakwa  sebagaimana  tersebut  dalam  surat
00780|dakwaan;
00781|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00782|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
00783|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
00784|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00785|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00786|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00787|T erdakwa  merupakan  pelaku  tindak  pidana  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00788|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00789|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00790|
00791|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00792|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00793|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00794|berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00795|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00796|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
00797|Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun
00798|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  bahwa  “Orang
00799|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya
00800|perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan
00801|hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan
00802|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00803|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00804|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00805|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00806|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00807|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00808|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00809|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00810|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00811|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00812|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial,
00813|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00814|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00815|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00816|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00817|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00818|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00819|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00820|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00821|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00822|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00823|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00824|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00825|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00826|karena  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  tanpa  melalui
00827|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi, asal Sulawesi
00828|
00829|Selatan yang akan bekerja ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan
00830|dokumen, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB
00831|di depan penginapan Viki Jaya di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya;
00832|- Bahwa  T erdakwa  yang  merekrut,  mengajak,  membawa,
00833|memberangkatkan, dan mengkompulir tiket pesawat dari Sulawesi Selatan
00834|sampai ke Pontianak, T erdakwa yang mengkoordinir dan akan membawa 8
00835|(delapan) orang yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan
00836|bekerja di Negara Malaysia tersebut melalui Saudara Antok yang berada di
00837|Malaysia dan biaya keberangkatan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang
00838|merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara
00839|Malaysia  tersebut dari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan
00840|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00841|Saudara Antok;
00842|- Bahwa  saat  itu  ada  8  (delapan)  orang  calon  pekerja  migran
00843|Indonesia yaitu Saudara Akas, Saudara Dandi Putrawan, Saudari Ernita,
00844|Saudara Ical, Saudara M. Rahmadani, Saudara Padil, Saudara Putra, dan
00845|Saudara Riswan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang akan
00846|berangkat bekerja di perkebunan kelapa sawit GSA Rimbunan di Mukah,
00847|Malaysia dengan upah yang akan diterima oleh masing-masing calon pekerja
00848|migran Indonesia tersebut paling kecil sebesar 1.000 (seribu) ringgit per
00849|bulan;
00850|- Bahwa  T erdakwa  tidak  ada  memiliki  ijin  untuk  membawa  calon
00851|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00852|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00853|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00854|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00855|Kartu T anda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja, rencananya
00856|paspor akan dibuat setelah tiba di Malaysia oleh Saudara Antok;
00857|- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat T erdakwa beli melalui calo
00858|tiket dengan harga dari Sulawesi ke Pontianak sebesar Rp2.530.000,00 (dua
00859|juta  lima  ratus  tiga  puluh  ribu  rupiah)  per  tiket,  yang  mana  mulai  dari
00860|pembelian tiket pesawat, penginapan, makan, dan transportasi dari Sulawesi
00861|Selatan sampai masuk ke Malaysia sudah ditanggung oleh Saudara Antok
00862|yang  sebelumnya  telah  mengirimkan  uang  kepada  T erdakwa  sebesar
00863|Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Malaysia ke
00864|rekening BRI istri T erdakwa atas nama Lina;
00865|
00866|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja di kebun kelapa
00867|sawit di Negera Malaysia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar
00868|10%  dari  gaji  yang  akan  diterima  oleh  calon  pekerja  migran  Indonesia
00869|tersebut per orang oleh Saudara Antok  dan manager perusahaan GSA
00870|Rimbunan yaitu Saudara Wan Citi;
00871|- Bahwa  barang  bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan  yang  ikut
00872|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00873|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00874|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00875|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00876|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00877|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00878|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00879|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00880|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00881|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00882|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00883|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00884|negeri;
00885| Menimbang, bahwa  berdasarkan uraian fakta  hukum diatas, perbuatan
00886|T erdakwa  ialah  membantu  kesemua  orang  tersebut  dalam  rangka  penempatan
00887|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00888|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai  izin  resmi,  adapun  diri
00889|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00890|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00891|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00892|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
00893|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00894|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00895|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00896|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00897|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00898|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00899|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00900|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00901|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00902|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00903|
00904|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00905|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00906|unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00907|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00908|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang
00909|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi,
00910|maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00911|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  tunggal
00912|Penuntut Umum;
00913|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00914|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00915|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00916|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00917|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
00918|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00919|Menimbang,  bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00920|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00921|T erdakwa,  baik  alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun  alasan  pembenar
00922|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00923|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00924|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00925|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00926|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
00927|bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri T erdakwa sesuai
00928|dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00929|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00930|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00931|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00932|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00933|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00934|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00935|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00936|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum
00937|agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana
00938|serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang
00939|bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;
00940|
00941|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan T erdakwa
00942|yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan yang pada
00943|pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang
00944|akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal  keadaan  yang
00945|meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00946|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00947|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00948|ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah T erdakwa lakukan dan keadaan
00949|T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00950|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
00951|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00952|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00953|dari pidana yang dijatuhkan;
00954|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00955|T erdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
00956|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
00957|tahanan;
00958|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00959|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00960|direlevansikan  kepatutan  yang  berdasar  menurut  hukum  atas  tiap  barang  bukti
00961|tersebut;
00962|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
00963|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00964|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00965|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00966|Keadaan yang memberatkan:
00967|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00968|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00969|Keadaan yang meringankan:
00970|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00971|mengulanginya lagi;
00972|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00973|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00974|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00975|Memperhatikan,  Pasal  81  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00976|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00977|
00978|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00979|bersangkutan;
00980|
00981|MENGADILI:
00982|1. Menyatakan T erdakwa Sapri alias Sapri bin (alm) Made  telah terbukti
00983|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana orang
00984|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00985|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00986|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00987|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp600.000.000,00
00988|(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00989|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00990|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00991|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00992|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00993|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00994|1) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15A warna biru dengan IMEI
00995|1 nomor861746054131103;
00996|Dirampas untuk negara;
00997|2) 1 (satu) buku Passport asli dengan nomor E09799504 atas nama
00998|Safri Bin Made;
00999|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01000|3) 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B9360920
01001|atas nama Ernita Kalu;
01002|4) 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B7962648
01003|atas nama Riswan Marsuki;
01004|5) 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 535
01005|dari Makassar ke Balikpapan;
01006|6) 7 (tujuh) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 6317
01007|dari Balikpapan ke Pontianak;
01008|Terlampir Dalam Berkas Perkara;
01009|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01010|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01011|