05097|ketika WNI untuk menjadi PMI maka wajib menggunakan visa kerja.
05098|- OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan), P3MI wajib mendaftarkan P3MI
05099|dalam OPP dan melampirkan perjanjian kerja . pasport dan visa,kerja
05100|CPMI.
05101|- Penandatanganan perjånjian kerja antara CPMl dengan calon majikan.
05102|- Pemberangkatan CPMI.
05103|- Sebagaimana pasal 24 (tahapan selama bekerja):
05104|- Tahapan  selama  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  negara  tujuan
05105|penempatan.
05106|- PMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib melaporkan kedatangan
05107|kepada  atas  Ketenaga  kerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
05108|ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui mitra usaha P3MI.
05109|- Atase  ketenaga  kerjaan  atau  pejabat  dinas  yang  ditunjuk  di  negara
05110|tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan
05111|PMI selama berada di negara tujuan penempatan
05112|- Pasal  26,  P3MI  wajib  melaporkan  data  kepulangan  dan  atau  data
05113|perpanjangan    perjanjian kerja PMI kepada atase ketenagakerjaan
05114|atau pejabat dinas luar negeri. Lalu    sebagaimana Pasal 27 Tahapan
05115|setelah bekerja dimulai sejak PMI tiba dideparkasi      Indonesia. Dalam
05116|hal PMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bermasalah berdasarkan
05117|laporan dari atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas Luar Negeri
05118|yang  ditunjuk   oleh  Kepala  Perwakilan  Republik  Indonesia,  BP2MI
05119|memfasilitasi PMI di debarkasi       Indonesia.
05120|- Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  telah  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-
05121|Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Setiap Pekerja
05122|Migran Indonesia  yang akan     bekerja keluar negeri harus memenuhi
05123|persyaratan:
05124|- Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun;
05125|- Memiliki Kompetensi;-
05126|- Sehat Jasmani Dan Rohani;-
05127|- Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan
05128|- Memiliki Dokumen yang dipersyaratkan.
05129|- Kemudian  dalam  Ketentuan  Pasal  13  Undang-Undang  18  Tahun  2017
05130|Untuk dapat      ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
05131|wajib memiliki dokumen yang meliputi:
05132|
05133|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yng  telah  menikah
05134|melampirkan fotokopi buku nikah-
05135|- Surat  keterangan  izin  suami/istri,  izin  orangtua,  atau  izin  wali  yang
05136|diketahui      oleh kepala desa atau lurah –
05137|- Sertifikat kompetensi kerja (BLK).-
05138|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
05139|psikologi
05140|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat-
05141|- Visa kerja
05142|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perjanjian Kerja
05143|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
05144|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
05145|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
05146|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi syarat
05147|sesuai  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  No.  18  Tahun  2017  adalah
05148|memiliki  sertifikat  kompetensi.-Setiap  tenaga  kerja  yang  akan  bekerja
05149|keluar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dapat mengikuti uji
05150|kompetensi  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  yang
05151|memiliki  lisensi  dari  BNSP ,  untuk  mengikuti  uji  kompetensi  dan
05152|mendapatkan sertifikat kompetensi dapat dilakukan dengan jalur memiliki
05153|pengalaman atau jalur telah melaksanakan pelatihan.
05154|Unsur  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
05155|Migran  Indonesia  dalam  fakta  tersebut  dan  sebagaimana  yang  telah
05156|dijelaskan oleh penyidik, adalah terdapat orang perseorangan yang tidak
05157|memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  proses  penempatan  PMI  dan
05158|bukan merupakan atau tidak menjadi bagian dari P3MI PT. NSP ,namun
05159|melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
05160|Unsur "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
05161|SIP3MI  Kepihak  Lain"  dan "Setiap  Orang  Dilarang  Mengalihkan  Atau
05162|Memindah  Tangankan  SIP2MI  Kepihak  Lain"  dalam fakta  tersebut dan
05163|sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  penyidik  adalah  terdapat  pihak  lain
05164|diluar  P3MI  PT.  NSP  yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
05165|terhadap para CPMI PT. NSP .
05166|Terkait dengan hal ini bukan merupakan kompetensi Ahli untuk menjawab.
05167|Bedasarkan  fakta  tersebut  dan  sebagaimana  dijelaskan  oleh
05168|penyidik,maka  dapat  diindikasikan  bahwa  yang  dapat  dikenakan  unsur
05169|“Orang  Peseorangan"adalah  Sdri.Hermin  Naning  Rahayu,  hal  ini
05170|dikarenakan dalam fakta yang disampaikan penyidik yang bersangkutan
05171|bukan  bagian  dari  P3MI  PT.  NSP  namun  melakukan  proses
05172|penempatan,salah satunya adalah pembuatan paspor dan visa dan tiket
05173|keberangkatan para CPMI yang akan berangkat ke Hongkong.
05174|Kepala  Kantor  Cabang  P3MI  memiliki  kewenangan  sebagaimana
05175|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal ini
05176|
05177|diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
05178|2019,yang  menyatakan  bahwa:(2)  Kantor  Cabang  P3MI  sebagaimana
05179|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
05180|(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang
05181|untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja; b. seleksi calon
05182|Pekerja Migran Indonesia; dan c.penyelesaian kasus calon Pekerja Migran
05183|Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah
05184|bekerja.
05185|Kepala  Cabang  ataupun  Staf  Kantor  Cabang  P3MI  PT.  NSP  pada
05186|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP , maka
05187|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau Staf
05188|Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan
05189|ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05190|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
05191|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP , maka
05192|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau Staf
05193|Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan
05194|ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05195|- Bahwa berdasarkan data pada SISKOP2MI PT. NSP yang beralamatkan di
05196|Taman Palem Lestari Roko Pelangi Blok C No 38 Kel. Cengkareng Barat
05197|Kec.Cengkareng  Jakarta  Barat  terdaftar  berizin  resmi  hingga
05198|15/07/2027,namun tidak terdapat info perihal kantor cabang. Kewenangan
05199|terkait penerbitan Kantor Cabang P3MI, untuk penerbitan perijinan Kantor
05200|Cabang  P3MI  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi
05201|sebagaimana ketentuan Pasal 26 Permenaker Nomor 10 tahun 2019.
05202|- Bahwa  Setelah  pelatihan,  proses  yang  dilakukan  adalah  mengikuti  uji
05203|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
05204|mendapatkan  sertfikat  kompetensi  maka  dilakukan  pendaftaran  untuk
05205|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja.
05206|- Bahwa  Ya,  hal  ini  dapat  dibenarkan,  SIP2MI  berlaku  nasional  dan
05207|diperuntukan bagi P3MI pusat juga Kantor Cabang. Selain itu, salah satu
05208|kewenangan dari Kantor Cabang adalah seleksi yang merupakan salah
05209|satu  kewenangan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Kantor  Cabang  P3MI
05210|sesuai Pasal 23 ayat (3) Permenaker No.10 Tahun 2019. SIP3MI hanya
05211|dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor Cabang tidak diperlukan
05212|memiliki SIP3MI, namun untuk pendirian atau pembentukan kantor cabang
05213|P3MI  perlu  adanya  izin  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah
05214|Provinsi.Ketika Kantor Cabang P3MI telah memiliki izin dari Pemerintah
05215|Daerah Provinsi, maka dapat melaksanakan kewenangan sesuai dengan
05216|Pasal 23ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun 2019.
05217|
05218|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
05219|yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan  tindakan  yang
05220|dilakukan  Kantor  Cabang  PT.  NSP dalam  melakukan  pelatihan  di  LPK
05221|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
05222|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
05223|Pejuang Indonesia.
05224|- Bahwa Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang tidak
05225|dapat  dibenarkan,  karena  proses  penampungan  yang  dilakukan  bukan
05226|bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning Rahayu
05227|merupakan orang perseorangan yang tidak berwenang melakukan proses
05228|penempatan serta bukan bagian dari P3MI. CPMI yang telah terdaftar di
05229|Dinas  yang  membidangi  ketenagakerjaan  di  Kabupaten/Kota  dan
05230|sedang/telah melakukan proses pemenuhan dokumen persyaratan untuk
05231|bekerja ke luar negeri seharusnya tidak dapat dipekerjakan didalam negeri.
05232|Berdasarkan  Pasal  10  Permenaker  No.  9  Tahun  2019,  yang  dapat
05233|melakukan  proses  wawancara  terhadap  CPMI  adalah  P3MI  dan  P3MI
05234|dapat mengikutsertakan Mitra Usaha (agensi) dan/atau pemberi kerja. 
05235|- Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam
05236|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
05237|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
05238|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
05239|- pendaftaran;
05240|- dilakukan  oleh  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  LTSA Pekerja
05241|Migran  Indonesa  atau  Dinas  Kabupaten/Kota  dengan  melengkapi
05242|dokumen persyaratan,  yaitu:
05243|- KTP elektronik dan Kartu keluarga:
05244|- surat keterangan status perkawinan;
05245|- surat  keterangan  izin  suami  atau  istri,  izin  orang  tua,  atau  izin  wali
05246|yangng  diketahui kepala desa atau lurah;
05247|- sertifikat kompetensi kerja;
05248|- Surat keterangan sehat; dan 
05249|- kartu kepsertaan jaminan Kesehatan nasional.
05250|- seleksi  dilakukan  oleh  P3MI,  dan  dalam  ha  tertentu  dapat
05251|mengikutsertakan  Mitar  Usaha  dan/atau  pemberi  kerja  untuk
05252|mewawancarai CPMI dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA PMI
05253|atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi yang    lulus seleksi dapat melanjutkan
05254|untuk mengurus paspor bagi CPMI yng belum memiliki paspor.
05255|- pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
05256|- Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  sarana  kesehatan  dan
05257|pemeriksaan psikologi dilakukan di lembaga psikologi sesuai dengan
05258|ketentuan peraturan perundang-undangan.
05259|- penandatanganan Perjanjian Penempatan;
05260|- penandatanganan  Perjanjian  Penempatan  dilakukan  antara  CPMI
05261|degan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
05262|
05263|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
05264|- bahwa dengan pembayaran premi jaminan sosial yang dilakukan dengan
05265|ketentuan:
05266|- dibayarkan  setelah  menandatangani  perjanjian  penempatan  untuk
05267|program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja: dan
05268|- dibavarkan  setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  mengikuti  OPP
05269|untuk  program  Jaminan  Sosial  ketenagakerjaan  selama  bekerja  dan
05270|setelah bekerja.
05271|- pengurusan Visa Kerja;
05272|- yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
05273|undangan negara tujuan penempatan.
05274|- OPP;
05275|- Yang didaftrakan oleh P3MI.
05276|- penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
05277|- pemberangkatan.
05278|- Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak boleh
05279|dilakukan oleh orang perseorangan. Mencari majikan atau job terhadap
05280|CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya  merupakan
05281|bagian dari mencari peluang kerja, yang mana hal ini merupakan tugas
05282|dan tanggungjawab dari P3MI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52
05283|ayat (1)huruf a UU No. 18 tahun 2017.
05284|- Istilah-istilah tersebut tidak dikenal d alam proses penempatan Pekerja
05285|Migran  Indonesia.  Namun,  dalam  melaksanakan  setiap  rangkaian
05286|proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh P3MI yang
05287|telah memiliki SIP2MI.
05288|- Proses penandatanganan kontrak kerja atau perjanjian kerja difasilitasi
05289|oleh P3Ml sebagai pelaksana penempatan.
05290|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
05291|pertanggung jawabkan. 
05292|Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.
05293|Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan ahli yang meringankan yang pada
05294|pokoknya sebagai berikut:
05295|4. Ahli GUNAWAN NAHRAWI, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada
05296|pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
05297|- Bahwa Ahli merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di 
05298|Jakarta.
05299|- Bahwa keahlian yang dimiliki Ahli yaitu dibidang Hukum Administrasi
05300|- Bahwa dalam hukum administrasi pada prinsipnya semua kegiatan 
05301|adalah dilarang, kecuali yang diizinkan.
05302|- Bahwa peralihan kewenangan antara PT. Pusat dengan PT. Cabangnya 
05303|bersifat delegasi, artinya PT. Cabang merupakan kepanjangan tangan 
05304|dari PT. Pusat yang telah diberikan sebagian kewenangan dari PT. 
05305|Pusat.
05306|
05307|- Bahwa dalam hal terdapat suatu masalah yang bersifat administratif 
05308|maka PT. Cabang harus bertanggung jawab kepada PT. Pusat dan 
05309|diketahui oleh PT. Pusat.
05310|- Bahwa dalam hal terdapat kesalahan yang bersifat administrasi maka 
05311|hukuman yang diterapkan adalah berupa teguran, denda, 
05312|pemberhentian kegiatan.
05313|- Bahwa kesalahan yang bersifat administratif tidak dapat dipidana kecuali
05314|telah diatur menjadi suatu delik pidana.
05315|- Bahwa pemindahan suatu izin dari satu pihak kepada pihak yang lain 
05316|yang bersifat administrasi untuk melakukan kegiatan tidak dapat 
05317|dipidanakan.
05318|Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.
05319|5. Ahli  ZULKARNAIN S.H., M.H. ,  di  sidang  Pengadilan  dibawah  sumpah
05320|pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
05321|- Bahwa  Ahli  merupakan  dosen  pada  Universitas  Widyagama  Kota
05322|Malang 
05323|- Bahwa  keahlian  ahli  adalah  di  bidang  hukum  pidana  dan  hukum
05324|korporasi
05325|- Dapat ahli sampaikan, bahwa tindak pidana adalah segala tindakan
05326|yang  memenuhi  unsur-unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  yang
05327|mengatur tindak pidana, tindak pidana bisa dalam artian comisionis
05328|dan omisionis artinya dapat berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat
05329|apapun yang memenuhi rumusan tindak pidana.  
05330|- Bahwa merujuk pada PERMA No 13 Tahun 2016 tidak serta merta
05331|seseorang organ korporasi dapat dipidana, seseorang yang melakukan
05332|tindakan tertentu untuk dan atas nama korporasi sepanjang sesuai
05333|dengan tugas dan fungsinya maka korporasi yang bertanggung jawab
05334|sebaliknya  ketika  perbuatan  yang  dilakukan  suatu  organ  korporasi
05335|yang  tidak  sesuai  dengantugas  dan  fungsinya  maka  pertanggung
05336|jawaban tersebut ada pada individu.
05337|- Bahwa  terdapat  tiga  doktrin  indvidualisasi  pidana  dalam  hukum
05338|korporasi yaitu:
05339|1. pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggung jawab;
05340|2. pengurus yang berbuat, korporasi yang bertanggung jawab;
05341|3. korporasi yang berbuat, korporasi yang bertanggung jawab.
05342|- Bahwa  berdasarakan  Pergub  No  2  Tahun  2023  Perusahaan  atau
05343|
05344|korporasi wajib memiliki kantor cabang di Jawa Timur untuk merekrut
05345|calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang ada di Jawa Timur.
05346|- Bahwa dalam hal suatu perusahaan atau PT belum memiliki izin dari
05347|dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
05348|Propinsi Jawa Timur maka perusahaan atau korporasi tersebut tidak
05349|diperbolehkan untuk merekrut calon pekerja migran Indonesia (CPMI)
05350|yang ada di Jawa Timur.
05351|- Bahwa  dalam  hal  terdapat  seseorang  yang  melakukan  perekrutan
05352|calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  padahal  orang  tersebut
05353|menyadari atau mnginsyafi bahwa belum terdapat izin maka perbuatan
05354|tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
05355|- Bahwa dalam hal terjadi pemufakatan dalam korporasi maupun orang-
05356|orang yang ada dalam korporasi maka terhadap setiap orang dalam
05357|korporasi  tersebut  dapat  dimintai  pertanggungjawabn  Pidana  dan
05358|masuk dalam kategori kejahatan terorganisir.
05359|Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.
05360|
05361|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
05362|yang pada pokoknya sebagai berikut:
05363|- Bahwa terdakwa  tidak tahu siapa yang menjadi korban  terkait Tindak
05364|Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
05365|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
05366|Indonesia.
05367|- Bahwa tidak mengetahui  Kapan dan dimana dugaan Perkara Tindak
05368|Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
05369|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
05370|Indonesia tersebut
05371|- Bahwa profesi Terdakwa adalah staf dari PT NSP (Nusa Sinar Perkasa).
05372|- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. Nusa Sinar Perkasa (NSP) yang berada
05373|di Perumahan Mahabrata Residence C-7 RT. 004 RW. 003 Bandungrejo
05374|Kec. Sukun Kota Malang Mulyorejo Sukun Kota Malang adalah sebagai
05375|staf  dokumentasi  PT.  Nusa  Sinar  Perkasa  (NSP)  yang  berada  di
05376|Perumahan Mahabrata Residence C-7 RT. 004 RW. 003 Bandungrejo
05377|Kec. Sukun Kota Malang.
05378|- Bahwa  Terdakwa  memiliki  surat  penunjukkan  dari  PT.  Nusa  Sinar
05379|Perkasa (NSP) sebagai staf Administrasi, namun saat ini Terdakwa  tidak
05380|dapat menunjukkan kepada pemeriksa.
05381|- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengetahui semua
05382|
05383|prosedur CPMI dari mulai awal sampai dari awal.
05384|- Bahwa PT. Nusa Sinar Perkasa bergerak di bidang  Penerimaan pekerja
05385|Indonesia ke Negara Hongkong.
05386|- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan legalitas sebagai karyawan di
05387|PT. Nusa Sinar Perkasa (NSP) yang berada di Perumahan Mahabrata
05388|Residence C-7 RT. 004 RW. 003 Bandungrejo Kec. Sukun Kota Malang
05389|kepada pemeriksa.
05390|- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hermin Naning Rahayu, Terdakwa
05391|tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Hermin Naning Rahayu.
05392|- Bahwa profesi Sdri. Hermin Naning Rahayu di PT NSP adalah sebagai
05393|agency dari hongkong.
05394|- Bahwa jabatan Sdri. Hermin Naning Rahayu di  PT. Nusa Sinar Perkasa
05395|(NSP) yang berada di Perumahan Mahabrata Residence C-7 RT. 004
05396|RW.  003  Bandungrejo  Kec.  Sukun  Kota  Malang  sebagai
05397|marketing/agency di visi hongkong Asia International employment agency
05398|company.
05399|- Bahwa kepala cabang di  PT. Nusa Sinar Perkasa (NSP) yang berada di