01617|yang  mengarah  pada  perbuatan  yang  merusak  dan  mengancam
01618|keselamatan fisik dan mental korban. Posisi sebagai adik kandung, yang
01619|seharusnya  melindungi  dan  menjaga  kakak,  malah  digunakan  untuk
01620|memperburuk kondisi dan membiarkan korban terjebak dalam eksploitasi
01621|seksual;
01622|Menimbang bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan
01623|bukti  yang  terungkap  dalam  perkara  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa
01624|Terdakwa  telah  memenuhi  semua  unsur  yang  diperlukan  untuk
01625|dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana perdagangan
01626|orang.  Terdakwa  bertindak  dengan  kesadaran  dan  kehendak  untuk
01627|mengeksploitasi  orang  lain,  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan
01628|materi  melalui  pengaturan  layanan  seksual.  Oleh  karena  itu,  Majelis
01629|Hakim  mempertimbangkan  hal  ini  dalam  menjatuhkan  putusan  yang
01630|sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan
01631|menjamin keadilan bagi korban serta masyarakat;
01632|Bahwa  dalam  hal  ini,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa
01633|dapat  dikategorikan  sebagai  melawan  hukum  secara  materiil,  karena
01634|perbuatan  yang  dilakukan  telah  menyebabkan  akibat yang  merugikan
01635|dan  bertentangan  dengan  kepentingan  hukum  yang  dilindungi  oleh
01636|undang-undang,  yakni  perdagangan  orang  dengan  tujuan  eksploitasi
01637|seksual. Meskipun dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekerasan
01638|fisik atau ancaman langsung terhadap Korban, perbuatan Terdakwa yang
01639|mengatur,  memfasilitasi,  dan  memperoleh  keuntungan  dari  eksploitasi
01640|seksual  Korban  tetap  dapat  dianggap  bertentangan  dengan  norma
01641|hukum  yang  melarang  perdagangan  orang.  Akibat  dari  perbuatan
01642|Terdakwa adalah eksploitasi seksual yang merugikan Korban secara fisik,
01643|mental, dan sosial, serta mencederai martabat manusia sebagai individu
01644|Halaman 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01645|
01646|yang  dilindungi  hak-haknya  oleh  hukum.  Dengan  demikian,  meskipun
01647|tidak  ada  bentuk  kekerasan  fisik  atau  ancaman  eksplisit,  perbuatan
01648|Terdakwa tetap memenuhi unsur melawan hukum secara materiil karena
01649|menghasilkan  dampak  eksploitasi  yang  merugikan  Korban,  yang
01650|bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  ada.  Selanjutnya,  terkait
01651|melawan  hukum  secara  formil,  perbuatan  Terdakwa  jelas  melanggar
01652|ketentuan  hukum  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  21
01653|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01654|yang mengatur bahwa segala bentuk perdagangan orang, baik secara
01655|langsung maupun tidak langsung, merupakan tindak pidana. Tindakan
01656|Terdakwa  yang  memfasilitasi  transaksi  seksual  untuk  mendapatkan
01657|keuntungan  dari  eksploitasi  korban,  serta  menerima  pembayaran  dari
01658|pelanggan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan formil
01659|tersebut. Tindakannya tidak hanya melanggar norma etika dan moral,
01660|tetapi  juga  melanggar  ketentuan  hukum  yang  secara  tegas  mengatur
01661|tentang  larangan  perdagangan  orang,  termasuk  dengan  tujuan
01662|eksploitasi  seksual,  yang  jelas  melanggar  prinsip-prinsip  hukum  yang
01663|berlaku di Indonesia;
01664|Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  unsur  ini  telah
01665|terpenuhi;
01666|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  ayat  (1)
01667|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01668|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01669|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01670|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01671|Menimbang  bahwa  selanjutnya,  mengenai  permohonan  keringanan
01672|hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
01673|mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan
01674|perbuatan Terdakwa. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor,
01675|baik yang bersifat subjektif maupun objektif, yang dapat mempengaruhi putusan
01676|Halaman 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01677|
01678|mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan;
01679|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01680|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01681|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01682|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01683|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
01684|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01685|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
01686|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01687|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01688|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01689|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01690|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01691|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01692|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01693|˗ 1  (satu)  unit  handphone merek  Oppo  F9  warna  merah  dengan  IMEI  1
01694|(864091049484896)  dan  IMEI  2  (864091049484888)  dengan  nomor  SIM
01695|Card 081927146519;
01696|˗ 1  (satu)  unit  handphone merk  iPhone  X  warna  putih  dengan  IMEI
01697|(359406089553214);
01698|˗ 1  (satu)  buah  handphone merek  Oppo  A31  warna  hitam  dengan  IMEI 1
01699|(862829044815263);
01700|ketiga  handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dan/atau korban untuk
01701|berkomunikasi, mengatur, dan memfasilitasi transaksi yang berkaitan dengan
01702|eksploitasi  seksual,  yang  merupakan  tindak  pidana  perdagangan  orang.
01703|Handphone tersebut berfungsi sebagai sarana dalam melakukan komunikasi
01704|yang mengarah pada perbuatan pidana, sehingga menjadi barang bukti yang
01705|tidak lagi memiliki nilai guna kecuali sebagai alat untuk tindak pidana. Oleh
01706|karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang bukti berupa
01707|handphone tersebut  perlu  dirampas  untuk  dimusnahkan  agar  tidak
01708|Halaman 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01709|
01710|disalahgunakan lagi dan untuk memastikan bahwa alat tersebut tidak digunakan
01711|lagi dalam kegiatan ilegal;
01712|˗ 1 (satu) buah lingerie;
01713|˗ 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
01714|kedua barang bukti ini berhubungan langsung dengan tindak pidana eksploitasi
01715|seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban. Sebagai barang yang
01716|digunakan dalam kegiatan eksploitasi tersebut,  lingerie dan celana dalam ini
01717|tidak lagi memiliki nilai fungsional selain sebagai barang bukti dari perbuatan
01718|pidana. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti
01719|tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan agar tidak jatuh ke tangan yang
01720|salah dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan;
01721|˗ Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
01722|merupakan uang yang ditemukan merupakan hasil dari transaksi yang dilakukan
01723|oleh  Terdakwa  dalam  rangka  mengeksploitasi  Korban.  Sebagian  dari  uang
01724|tersebut  diterima  oleh  Terdakwa  sebagai  keuntungan  dari  tindak  pidana
01725|perdagangan  orang.  Sebagai  hasil  dari  tindak  pidana  yang  bertentangan
01726|dengan hukum, uang tersebut perlu dirampas untuk negara, sesuai dengan
01727|ketentuan  hukum  yang  berlaku,  sebagai  bagian  dari  pengembalian  kepada
01728|negara atas keuntungan yang diperoleh dari perbuatan ilegal;
01729|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01730|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01731|meringankan Terdakwa;
01732|Keadaan yang memberatkan:
01733|- Terdakwa  memiliki  peran  sentral  dalam  mengatur  dan  memfasilitasi
01734|perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual, dengan menghubungkan
01735|pelanggan dengan korban (kakak kandungnya). Tindakannya menunjukkan
01736|bahwa Terdakwa bukan sekadar pihak yang terlibat secara pasif, tetapi juga
01737|bertindak  sebagai  penggerak  utama  dari  tindak  pidana  ini,  yang
01738|memperburuk dampak bagi Korban;
01739|- Tindak pidana ini menjadi lebih berat karena korban yang dieksploitasi adalah
01740|Halaman 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01741|
01742|kakak  kandung  Terdakwa.  Menggunakan  hubungan  keluarga  untuk
01743|memperoleh  keuntungan  dari  penderitaan  anggota  keluarga  sendiri,
01744|bertentangan  dengan  nilai-nilai  moral  dan  adat  ketimuran  yang
01745|mengutamakan perlindungan antar anggota keluarga;
01746|- Terdakwa menggunakan teknologi (dalam hal ini ponsel dan aplikasi pesan)
01747|untuk mengatur dan memfasilitasi transaksi eksploitasi seksual, menunjukkan
01748|adanya  perencanaan  dan  pelaksanaan  tindak  pidana  yang  sistematis. Ini
01749|juga menambah tingkat keparahan karena tindakan Terdakwa memanfaatkan
01750|kemajuan teknologi untuk mendukung atau melakukan kejahatan;
01751|- Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merusak martabat manusia;
01752|Keadaan yang meringankan:
01753|- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
01754|- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
01755|- Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  lagi  akan
01756|mengulanginya di kemudian hari;
01757|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah
01758|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01759|Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01760|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-
01761|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01762|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01763|
01764|M E N G A D I L I:
01765|1. Menyatakan  Terdakwa:  DESI  PUSPITASARI  binti  MAMAN  ROBET
01766|tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01767|tindak  pidana  setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  penerimaan
01768|seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan memberi bayaran atau
01769|manfaat  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara
01770|Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01771|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01772|penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp120.000.000,00
01773|Halaman 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01774|
01775|(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
01776|tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
01777|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01778|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01779|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01780|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01781|˗ 1 (satu) unit  handphone merek Oppo F9 warna merah dengan IMEI 1
01782|(864091049484896) dan IMEI 2 (864091049484888) dengan nomor SIM
01783|Card 081927146519;
01784|˗ 1  (satu)  unit  handphone merk  iPhone  X  warna  putih  dengan  IMEI
01785|(359406089553214);
01786|˗ 1 (satu) buah handphone merek Oppo A31 warna hitam dengan IMEI 1
01787|(862829044815263);
01788|˗ 1 (satu) buah lingerie;
01789|˗ 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
01790|dirampas untuk dimusnahkan;
01791|˗ Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
01792|dirampas untuk Negara;
01793|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01794|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01795|Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
01796|Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh
01797|Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aswin Arief, S.H., M.H. dan
01798|Hendri Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
01799|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024
01800|oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu
01801|Agus Sadikin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang
01802|serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
01803|didampingi Penasihat Hukum.
01804|
01805|Selasa
01806|
01807|19 November 2024
01808|
01809|2024
01810|
01811|Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh
01812|Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aswin Arief, S.H., M.H. dan
01813|Hendri Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
01814|
01815|Agus Sadikin, S.H., M.H.
01816|
01817|Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,
01818|Halaman 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01819|
01820|Aswin Arief, S.H., M.H.
01821|Hendri Irawan, S.H.
01822|Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.
01823|Panitera Pengganti,
01824|Agus Sadikin, S.H., M.H.