01912|- T erdakwa memiliki tanggungan keluarga;
01913|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di
01914|atas,  Majelis  Hakim  sampai  pada  kesimpulan,  pidana  yang  dijatuhkan  atas  diri
01915|T erdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil
01916|serta sesuai dengan kesalahan T erdakwa;
01917|Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal
01918|16  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  12  T ahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
01919|Kekerasan Seksual yang menyebutkan  selain pidana penjara, pidana denda, atau
01920|pidana lainnya  menurut  ketentuan  Undang-Undang,  hakim wajib  menetapkan
01921|besarnya restitusi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam
01922|dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaima ketentuan Pasal 31
01923|ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01924|Seksual, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada SAKSI KORBAN sehubungan
01925|dengan adanya haknya untuk mendapatkan restitusi namun sehubungan dengan hal
01926|tersebut SAKSI KORBAN menegaskan ia tidak mau meminta ganti kerugian kepada
01927|T erdakwa, ia hanya menginginkan dibuat surat yang dapat memberikannya jaminan
01928|bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi agar ia bisa tenang dalam menjalankan
01929|tugasnya karena tempat kejadian tersebut menurut SAKSI KORBAN adalah salah
01930|satu jalan atau jalur yang ia lintasi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang
01931|Bidan.  Bahwa  memperhatikan  hal  tersebut,  meskipun  dalam  perkara  a  quo
01932|sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas T erdakwa telah terbukti secara sah
01933|dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
01934|huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01935|Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara paling lama 4
01936|(empat) tahun, namun oleh karena restitusi tersebut pada dasarnya adalah hak dari
01937|SAKSI KORBAN selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang
01938|dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022
01939|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan SAKSI KORBAN sendiri tidak
01940|
01941|menuntut ganti kerugian terhadap T erdakwa sehubungan dengan perbuatan yang
01942|telah dilakukan oleh T erdakwa kepadanya, maka menurut Majelis Hakim restitusi bagi
01943|SAKSI KORBAN tidaklah dapat untuk ditetapkan dalam perkara ini;
01944|Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan  Pasal 197 ayat (1)
01945|huruf k KUHAP yaitu mengenai perintah supaya T erdakwa ditahan atau tetap dalam
01946|tahanan atau dibebaskan, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
01947|telah disebutkan di atas, T erdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar
01948|Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana
01949|Kekerasan Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara
01950|paling lama 4 (empat) tahun yang jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan
01951|Pasal  193  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang  menyebutkan  “Pengadilan  dalam
01952|menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya
01953|T erdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan
01954|cukup untuk itu”, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidaklah terpenuhinya
01955|syarat untuk dilakukan penahanan terhadap T erdakwa sebagaimana yang disebutkan
01956|di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP ,  sehingga dengan demikian menurut Majelis
01957|Hakim ketentuan tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a
01958|quo;
01959|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti yang diajukan
01960|oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek
01961|Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi
01962|G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545, berdasarkan fakta yang
01963|terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas kendaraan
01964|yang dipakai oleh T erdakwa saat melakukan perbuatannya dan jika diperhatikan Berita
01965|Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana yang terlampir
01966|dalam berkas perkara memang diketahui barang bukti tersebut disita dari T erdakwa,
01967|namun sepanjang persidangan berlangsung T erdakwa tidaklah pernah menunjukan
01968|bukti kepemilikannya atas sepeda motor tersebut dan jika diperhatikan keterangan
01969|Saksi-Saksi di persidangan, ada Saksi yang menerangkan jika sepeda motor tersebut
01970|adalah milik T erdakwa namun hal tersebut hanya didasarkan pada pengakuan dari
01971|T erdakwa saja dan ada juga Saksi yang menerangkan jika barang bukti tersebut
01972|adalah  milik  dari  Edison,  orang  tempat  T erdakwa  bekerja,  sehingga  dengan
01973|memperhatikan kondisi-kondisi tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim barang
01974|bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui T erdakwa;
01975|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana dan T erdakwa juga
01976|tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara
01977|
01978|maka T erdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya
01979|sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;
01980|Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 T ahun 2022 tentang
01981|Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 8 T ahun 1981 tentang
01982|Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang
01983|berkaitan dengan perkara ini:
01984|
01985|MENGADILI :
01986|1. Menyatakan T erdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap telah terbukti
01987|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan
01988|perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan
01989|maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan
01990|seksualitas dan kesusilaannya”;
01991|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
01992|penjara selama 1 (satu) bulan;
01993|3. Menetapkan barang bukti berupa :
01994|- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor
01995|polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka
01996|MH8BG41CACJ797545;
01997|Dikembalikan kepada yang berhak melalui T erdakwa
01998|4. Membebankan kepada T erdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
01999|5.000,00 (lima ribu rupiah);
02000|Demikianlah  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
02001|Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh
02002|kami: PRIHA TIN STIO RAHARJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RYKI RAHMAN
02003|SIGALINGGING, S.H., M.H. dan  FERY ANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai
02004|Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
02005|pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-
02006|Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  JHONNY HARTO  Panitera Pengganti pada
02007|Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan,  dan  dihadiri  oleh RIFKA  CANDELA
02008|SIHOMBING, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara
02009|serta T erdakwa;
02010|
02011|Kamis
02012|
02013|16 Mei 2024
02014|
02015|2024
02016|
02017|Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh
02018|kami: PRIHA TIN STIO RAHARJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RYKI RAHMAN
02019|SIGALINGGING, S.H., M.H. dan  FERY ANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai
02020|Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
02021|
02022|JHONNY HARTO
02023|
02024|HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
02025|RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
02026|HAKIM KETUA,
02027|PRIHA TIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.
02028|
02029|FERYANDI, S.H., M.H.
02030|PANITERA PENGGANTI,
02031|JHONNY HARTO, S.H.