00483|“Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00484|Indonesia”, artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang
00485|tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar
00486|negeri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00487|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00488|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00489|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00490|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00491|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00492|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00493|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00494|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00495|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00496|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan
00497|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00498|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00499|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00500|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00501|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00502|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau
00503|istri, izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3.
00504|Sertifikat  kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil
00505|pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi; 5. Paspor  yang  diterbitkan  oleh  kantor
00506|imigrasi  setempat;  6.  Visa  kerja;  7.  Perjanjian  penempatan  pekerja  migran
00507|indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00508|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00509|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00510|- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00511|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui
00512|perusahaan  penyalur  pekerja  migran  Indonesia  yang  resmi  pada  hari
00513|Selasa  tanggal  3  Desember  2024  sekira  pukul  19.30  WIB  di  depan
00514|Indomaret di Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
00515|Kubu Raya;
00516|- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) orang calon pekerja Migran
00517|Indonesia ilegal yang akan bekerja di Malaysia tersebut atas pesanan dari
00518|
00519|Saudara Eko untuk diserahkan kepada Saudara Eko di Singkawang dan
00520|selanjutnya  dibawa  oleh  Saudara  Eko  untuk  masuk  dan   bekerja  ke
00521|Malaysia;
00522|- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) orang calon pekerja Migran
00523|Indonesia  ilegal  yang  akan  bekerja  di  Malaysia  tersebut  dengan
00524|menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 G warna silver
00525|dengan nomor kendaraan KB 1763 CN;
00526|- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 G warna silver
00527|dengan nomor kendaraan KB 1763 CN tersebut adalah milik Saudara
00528|Anggy  Pratama  Siregar  yang  merupakan  teman  Terdakwa  yang
00529|dipinjamkan kepada Terdakwa dalam rangka kerja sama travel;
00530|- Bahwa dari 5 (lima) orang calon pekerja Migran Indonesia ilegal
00531|yang  akan  bekerja  di  Malaysia  tersebut  3  (tiga)  orang  berasal  dari
00532|Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) orang berasal dari
00533|Kabupaten Malam Provinsi Jawa Timur, dan 1 (satu) orang berasal dari
00534|Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
00535|- Bahwa  Saudara  Eko  adalah  teman  T erdakwa  yang  sudah
00536|Terdakwa kenal sejak tahun 2015 sampai saat ini;
00537|- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa calon pekerja migran
00538|Indonesia atas pesanan Saudara Eko yang T erdakwa bawa dari Pontianak
00539|untuk  selanjutnya  berangkat  bekerja  ke  Malaysia,  sedangkan  peran
00540|Saudara  Eko  adalah  membawa  calon  pekerja  migran  Indonesi  untuk
00541|berangkat bekerja ke Malaysia;
00542|- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa calon pekerja
00543|migran  Indonesia  atas  pesanan  Saudara  Eko  tersebut  dari  Pontianak
00544|untuk selanjutnya berangkat bekerja ke Malaysia sejak bulan Juni 2024;
00545|- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa calon
00546|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00547|- Bahwa Terdakwa membawa calon pekerja migran Indonesia atas
00548|pesanan Saudara Eko tersebut dengan tujuan agar mendapatkan imbalan
00549|uang;
00550|- Bahwa  rencananya  jika  berhasil  sampai  ke  tempat  tujuan
00551|Terdakwa akan dibayar oleh Saudara Eko sebesar Rp800.000,00 (delapan
00552|ratus ribu rupiah);
00553|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00554|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00555|
00556|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00557|negeri;
00558|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00559|Terdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00560|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00561|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00562|Terdakwa  sejatinya  tidak  memiliki  otoritas  untuk  melaksanakan  penempatan
00563|pekerja migran Indonesia dikarenakan  tidak memiliki perusahaan penyalur jasa
00564|PMI ke Luar Negeri, serta Terdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja
00565|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
00566|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
00567|Terdakwa  tidak  memiliki  Surat  Ijin  Penggerak  TKI  yang  dikeluarkan  oleh
00568|Menakertrans/Pejabat yang ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan
00569|TKI (SIPPTKI) yang mana pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
00570|boleh dilakukan oleh Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00571|dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan
00572|Perusahaan sendiri sementara T erdakwa merupakan orang perseorangan yang
00573|tidak mempunyai kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar
00574|negeri sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
00575|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  menyatakan  orang
00576|perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00577|kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan
00578|demikian  Majelis  Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00579|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh
00580|perbuatan T erdakwa;
00581|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal  81  Undang-
00582|Undang  Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00583|telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00584|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
00585|tunggal Penuntut Umum;
00586|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00587|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00588|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
00589|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00590|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
00591|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00592|
00593|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00594|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00595|Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00596|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu
00597|Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00598|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00599|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00600|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00601|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00602|Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00603|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  pidana  yang  Majelis  Hakim  berikan
00604|kepada  T erdakwa  bukanlah  semata-mata  bentuk  pembalasan  dendam
00605|(vergeldings), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama
00606|ditinggalkan  oleh  paradigma  pembangunan  hukum  Indonesia,  akan  tetapi
00607|penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan
00608|sarana  pendidikan  bagi  diri  T erdakwa  sebagai  bentuk  upaya  koreksi  bagi  diri
00609|Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak
00610|pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas
00611|sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat
00612|melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum
00613|yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban
00614|dan kesejahteraan bagi masyarakat;
00615|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00616|Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan
00617|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00618|suatu  hal  yang  akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal
00619|keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan
00620|ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang
00621|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00622|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00623|keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;
00624|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
00625|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00626|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00627|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00628|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00629|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal
00630|
00631|197 ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa
00632|tetap dalam tahanan;
00633|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00634|untuk  statusnya  akan ditentukan  dan ditetapkan dalam  amar putusan  dengan
00635|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00636|tersebut;
00637|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
00638|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00639|meringankan Terdakwa  sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00640|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;
00641|Keadaan yang memberatkan:
00642|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah
00643|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00644|Keadaan yang meringankan:
00645|- Terdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00646|mengulanginya lagi;
00647|- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;
00648|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00649|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00650|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00651|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
00652|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00653|bersangkutan;
00654|
00655|MENGADILI:
00656|1. Menyatakan  Terdakwa Riza  Alfitra telah  terbukti  secara  sah  dan
00657|meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana orang perseorangan yang
00658|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana
00659|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00660|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00661|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00
00662|(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00663|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00664|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00665|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00666|4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
00667|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00668|
00669|1) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air JT 838 tanggal 03
00670|Desember 2024 tujuan Surabaya – Pontianak an. Sdr. PRINANTO, Sdr.
00671|SUHARNO, Sdr. RIYONO, dan Sdr. DENI;
00672|2) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Citilink QG 0414 tanggal
00673|03  Desember  2024  tujuan  Jakarta  –  Pontianak  an.  Sdr.  AHMAD
00674|GUNAWAN;
00675|tetap terlampir dalam berkas perkara;
00676|3) 1  (satu)  unit  Handphone  merk  SAMSUNG Galaxy  A11  warna
00677|Hitam milik Sdr. RIZA;
00678|dirampas untuk negara;
00679|4) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Tua Metalik
00680|dengan Nopol KB 1763 CN;
00681|dikembalikan kepada Saksi Anggy Pratama Siregar;
00682|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00683|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00684|Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
00685|
00686|Senin
00687|
00688|7 Juli
00689|
00690|2025
00691|
00692|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Senin tanggal 7 Juli 2025 , oleh kami
00693|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana,
00694|S.H., M.H., M.Han.  dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.  masing-masing
00695|sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
00696|
00697|Juwairiah, S.H.
00698|
00699|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00700|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han. Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00701|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.
00702|Panitera Pengganti
00703|Juwairiah, S.H.