00921|Pekerja Migran Indonesia yaitu antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00922|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, orang
00923|perseorangan juga dapat diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan
00924|kewajiban atau yang merujuk pada manusia;
00925|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  MUSTOFA ALS  TOFA BIN  SUBAIDI
00926|dapat  dikategorikan  sebagai  orang  perseorangan  dikarenakan  Terdakwa
00927|merupakan  individu  atau  subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban.
00928|Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui juga bahwa Terdakwa tidak
00929|memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  seseorang  atau  Pekerja  Migran
00930|Indonesia ke luar negeri;
00931|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang
00932|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
00933|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
00934|
00935|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00936|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00937|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00938|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  memberikan  secara  khusus
00939|mengenai  definisi  dari  melaksanakan  penempatan.  Namun  dalam  Pasal  49
00940|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00941|Indonesia  menjelaskan  tentang  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran
00942|Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
00943|A. Badan;
00944|B. Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
00945|C. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
00946|kepentingan Perusahaan sendiri;
00947|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  di  atas  tersebut,  maka
00948|dapat diketahui bahwa yang dapat melaksanakan atau pelaksana penempatan
00949|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  terbatas  hanya  pada  Badan  dan
00950|Perusahaan yang merupakan pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
00951|serta pemerintah melalui instansi terkait, sehingga orang perseorangan tentulah
00952|dilarang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
00953|negeri;
00954|Menimbang,  bahwa  secara  terminologi,  penempatan  dapat  diartikan
00955|sebagai proses kegiatan membawa orang dari suatu tempat ke tempat lain
00956|dengan adanya suatu maksud atau tujuan tertentu;
00957|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas  serta
00958|dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim
00959|berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan telah melakukan
00960|perbuatan  yaitu  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00961|hendak ditempatkan atau dikirimkan ke luar negeri yaitu ke Jeju Island, Korea
00962|Selatan untuk bekerja, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa
00963|unsur “ Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00964|Indonesia” telah terpenuhi;
00965|Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua
00966|sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
00967|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka
00968|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00969|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
00970|alternatif kedua Penuntut Umum;
00971|
00972|Menimbang,  bahwa  dikarenakan  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan
00973|perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif
00974|kedua  Penuntut  Umum  tersebut,  maka  haruslah  diuji  perihal  kemampuan
00975|bertanggungjawabnya;
00976|Menimbang, bahwa  sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa
00977|terbukti  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  dapat  menjawab
00978|pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas. Selain itu tidak pula dibuktikan
00979|perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis
00980|Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung
00981|jawab dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) maupun alasan
00982|pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa haruslah
00983|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00984|Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara
00985|lisan  di  persidangan  yang  pada  pokoknya  menyampaikan  bahwa  keluarga
00986|Terdakwa sudah beritikad dan mengembalikan sebagian uang kepada Saudara
00987|FATHORROSI, Terdakwa memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak
00988|akan mengulangi kesalahannya lagi dan terhadap permohonan tersebut akan
00989|Majelis Hakim pertimbangkan langsung melalui amar Putusan ini;
00990|Menimbang,  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  bukanlah
00991|sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang  yang
00992|telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu
00993|yang  bermanfaat  yaitu  adanya  pengaruh  pencegahan  (deterrent  effect),
00994|pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-
00995|pedagogical  influence  of  punishment)  dan  pengaruh  untuk  mendorong
00996|kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;
00997|Menimbang,  bahwa  Putusan  bertujuan  untuk  melakukan  pembinaan
00998|terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta
00999|dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;
01000|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang
01001|RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa
01002|pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan
01003|Pidana Denda;
01004|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum baik
01005|berupa tuntutan pidana penjara dan denda, Majelis Hakim tidak sependapat
01006|dengan tuntutan pidana tersebut dengan mempertimbangkan berat ringannya
01007|perbuatan Terdakwa, masih adanya itikad baik dari keluarga Terdakwa terhadap
01008|Saudara  FATHORROSI,  Terdakwa  juga  belum  menikmati  keuntungan  yang
01009|
01010|diperolehnya,  serta  dikaitkan  dengan  keadaan/tingkat  ekonomi  Terdakwa
01011|maupun  tingkat  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  Terdakwa  sehingga
01012|Majelis  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  denda  sebagaimana
01013|dalam amar Putusan ini;
01014|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  telah ditangkap dan ditahan
01015|secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ,
01016|pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama  Terdakwa   berada
01017|dalam tahanan;
01018|Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum
01019|yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan
01020|supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01021|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan,  Penuntut
01022|Umum mengajukan barang bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:
01023| 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
01024| 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;
01025| 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri
01026|5260 5120 3131 2067;
01027|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  yang  telah  dipergunakan  dalam
01028|melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk
01029|melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01030|dirampas untuk dimusnahkan;
01031| 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold;
01032|Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat
01033|komunikasi  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  masih  mempunyai  nilai
01034|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
01035|Negara;
01036| Uang tunai Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah);
01037| 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam;
01038|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  merupakan  milik  dari  Saudara
01039|FATHORROSI dan masih sangat diperlukan olehnya, maka perlu ditetapkan
01040|agar  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada  Saksi  FATHORROSI  Als
01041|ROSSI Bin H. KARIMULLAH;
01042|Menimbang,  bahwa  oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
01043|maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
01044|Pidana  terhadap  diri  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  namun  sebelumnya
01045|perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
01046|yaitu:
01047|
01048|Keadaan  yang  memberatkan:
01049|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01050|rangka  mengawasi  dan  melindungi  Warga  Negara  Indonesia  yang  akan
01051|bekerja di luar negeri dan sangat meresahkan masyarakat;
01052|Keadaan yang meringankan:
01053|- Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
01054|mengulanginya kembali;
01055|- Terdakwa bersikap sangat sopan dan kooperatif selama persidangan;
01056|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01057|- Keluarga  Terdakwa  ada  mengembalikan  uang  sejumlah
01058|Rp11.000.000,00,-  (sebelas  juta  rupiah)  kepada  keluarga  Saudara
01059|FATHORROSI Als ROSSI Bin H. KARIMULLAH;
01060|Menimbang,  bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka
01061|berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa
01062|juga  harus  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan
01063|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
01064|Memperhatikan, Pasal 81  Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017
01065|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  dan Undang- Undang  Nomor 8
01066|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
01067|lain yang bersangkutan;
01068|
01069|MENGADILI:
01070|1. Menyatakan  Terdakwa  Mustofa Als Tofa Bin Subaidi  terbukti secara
01071|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Orang
01072|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01073|Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
01074|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustofa Als Tofa Bin Subaidi
01075|oleh karena itu  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
01076|dan pidana denda se jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
01077|dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan
01078|pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
01079|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01080|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01081|4. Menetapkan Terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
01082|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01083|- 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
01084|- 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;
01085|
01086|- 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri
01087|5260 5120 3131 2067;
01088|Dirampas untuk dimusnahkan;
01089|- 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold;
01090|Dirampas untuk Negara;
01091|- Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
01092|- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam;
01093|Dikembalikan kepada Saksi FATHORROSI Als ROSSI Bin H. KARIMULLAH;
01094|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01095|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01096|
01097|Jumat
01098|
01099|25
01100|
01101|2024
01102|
01103|2024, oleh kami, Alfonsius J.P . Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious
01104|K.P . Perangin Angin, S.H., M.H., dan Ronal Roges Simorangkir, S.H., masing-
01105|masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01106|
01107|didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrizal, A.Md., Panitera
01108|Pengganti,  serta  dihadiri  oleh  Yogi  Kaharsyah S.H.,  Penuntut  Umum  pada
01109|
01110|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01111|Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H. Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.
01112|Ronal Roges Simorangkir, S.H.
01113|Panitera Pengganti,