01329|2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau
01330|lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,
01331|membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,
01332|memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  narkotika,
01333|atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;
01334|   Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Anak  dalam  hal  ini
01335|berdasarkan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014
01336|tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
01337|Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
01338|belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
01339|  Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini merupakan sub unsur yang
01340|bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Di mana  jika salah satu saja  sudah
01341|terbukti maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;
01342|  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dalam
01343|persidangan, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12
01344|Februari  2026,  sekira  pukul  01.00 WIB  di  bilyar  CK  Jalan  Kimchua  Dusun
01345|Kalibambang, Desa  Air  Upas,  Kec.  Air  Upas,  Kabupaten  Ketapang,  Prov.
01346|Kalimantan  Barat.  Anak  pada  saat  diamankan  petugas  kepolisian  ada
01347|diketemukan barang bukti berupa 1 ( satu) klip plastik transparan berisi kristal
01348|putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,1807 (nol koma satu delapan nol
01349|tujuh )  gram netto, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu)
01350|potongan pippet modifikasi (sendok sabu), dan 1 (satu) unit handphone android
01351|merek INFINIX HOT 40 Pro warna hitam;
01352|  Menimbang,  bahwa  Anak  R membeli  dan  menerima  barang  bukti
01353|berupa 1 ( satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu
01354|dengan berat 0,1807 (nol koma satu delapan nol tujuh) gram netto dari Anak D
01355|dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tersebut
01356|yaitu pada hari  Kamis, tanggal 12 Februari 2026 sekitar  pukul 00.50 W IB di
01357|bilyar CK Jalan Kimchua Dusun Kalibambang , Desa Air Upas, Kec. Air Upas,
01358|Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan cara Anak R  langsung
01359|datang ke bilyar dan bertemu dengan  Anak D , kemudian Anak R  langsung
01360|bertanya kepada Anak D “ada bahan tidak?” dan Anak D menjawab “ada, harga
01361|Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah) ”,  maka  kemudian  Anak  R  pun
01362|menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash
01363|kepada Anak D dan awalnya kemudian Anak R menyerahkan pada Anak D 1
01364|(satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) potongan pippet
01365|
01366|modifikasi  (sendok  sabu)  dan  mengatakan  bahwa  agar  dibuang.  Kemudian
01367|setelah  Anak  R buang  barulah  Anak  D  menyerahkan  1  (satu)  paket  sabu
01368|kepada Anak R. Setelah Anak R  menerima 1 (satu) paket sabu dari  Anak D,
01369|maka Anak R pun masih berada di bilyar namun tidak lama kemudian petugas
01370|datang dan melakukan penangkapan terhadap Anak D. Di mana maksud dan
01371|tujuan Anak R membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman
01372|Anak  R  yang  bernama  FILI.  Bahwa  Sdr. FILI  adalah  teman  Anak  R  yang
01373|sebenarnya memberikan Anak R uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
01374|rupiah) kepada Anak R untuk membeli sabu kepada Anak D. Anak DNtidak ada
01375|izin  dari  pihak  yang  berwenang  dalam  hal  melakukan  permufakatan  jahat
01376|menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika
01377|golongan I jenis sabu;
01378|  Menimbang, bahwa  setelah dilakukan penimbangan terhadap barang
01379|bukti berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal
01380|putih narkotika jenis sabu yang disita dari ABH RANGGA ADITIA alias RANGGA
01381|bin JAIS SAPUTRA  didapatkan berat bersih sebesar 0,1807 (nol koma satu
01382|delapan  nol  tujuh)  gram  netto  yang  dilakukan  Dinas  Koperasi,  UKM,
01383|Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A
01384|Kabupaten  Ketapang  yang  ditandatangani  oleh  HAMDANI,  S.E.,  M.M.
01385|Nip.19720910  200701  1  018  sebagai  Kepala  UPT  Metrologi  Legal  Tipe  A
01386|Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan)
01387|barang  bukti  Nomor: B/022/DP-D.500.2.3.13/BA/II/2026, tanggal  14  Februari
01388|2026;
01389|  Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik
01390|Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat terhadap  1  (satu)  bungkus  plastik  klip
01391|berisikan  kristal  warna  putih  dengan  berat  netto  0,0314  gram  netto  untuk
01392|dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium
01393|Forensik Nomor LAB : 168/NNF/2026, yang dibuat pada tanggal 19 Februari
01394|2026  yang  ditandatangani  oleh  AKP  ADAM  WIDJAYA,  ST.,  Nrp.93061091
01395|selaku Pemeriksa pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan
01396|Hasil  Pengujian  tersebut  mengandung  Metamfetamin  Positif  (+)  termasuk
01397|Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
01398|    Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan
01399|bahwa unsur “ Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat t anpa
01400|hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,
01401|menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
01402|Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;
01403|
01404|Menimbang,  bahwa  dakwaan  primair  sebagaimana  dalam  surat
01405|dakwaan, yakni  Pasal 114  ayat (1)  Jo  Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
01406|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Undang-
01407|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01408|Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01409|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terbukti,  maka Hakim  tidak  akan
01410|mempertimbangkan  dakwaan  berikutnya.  Selanjutnya  Hakim  akan
01411|mempertimbangkan  apakah  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur
01412|tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak atau tidak;
01413|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  12  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-
01414|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01415|undang Hukum Pidana yang merumuskan:
01416|1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-
01417|undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan,
01418|2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam
01419|dengan  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan  oleh  peraturan  perundang-
01420|undangan  harus  bersifat  melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan
01421|hukum yang hidup dalam masyarakat, dan ayat
01422|3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan
01423|pembenar;
01424|  Menimbang, bahwa dengan demikian pada bagian ini akan Majelis
01425|Hakim pertimbangan sifat melawan hukum dalam perkara ini;
01426|  Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  sifat
01427|melawan  hukum  formil  dan  sifat melawan  hukum  materiil, yang  mana  sifat
01428|melawan hukum formil bermakna suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum,
01429|apabila  perbuatan  itu  diancam  pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik
01430|dalam  undang-undang,  sedangkan  sifat  melawan  hukum  materiil  suatu
01431|perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam
01432|undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum
01433|yang tidak tertulis, yang mana sifat melawan hukum mater iil terbagi ke dalam
01434|dua fungsi, yakni sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif ,
01435|yakni ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana,
01436|meskipun  tidak  nyata-nyata diancam  pidana  dalam  undang-undang, apabila
01437|bertentangan dengan hukum tidak tertulis, serta sifat melawan hukum mater iil
01438|dalam fungsi yang negatif , yakni ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-
01439|hal  yang  ada  di  luar  undang-undang  (hukum  tidak  tertulis)  yang  dapat
01440|
01441|menghapus  sifat  melawan  hukumnnya  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan
01442|delik;
01443|  Menimbang, bahwa  dihubungkan dengan perkara a quo, berdasarkan
01444|pasal  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa yang  dihubungkan  dengan
01445|pembuktian unsur pada Pasal  114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
01446|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  jo.
01447|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01448|Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01449|1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana yang  telah  terbukti seperti
01450|penjelasan  unsur  yang  telah  Majelis  Hakim  Pertimbangkan,  maka  tidak
01451|ditemukan alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum,
01452|maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum formil;
01453|  Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan
01454|terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud ketentuan
01455|Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023  tentang
01456|Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang juga wajib dipertimbangkan dalam
01457|putusan, di mana ketentuan tersebut menyatakan bahwa,
01458|1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak
01459|Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan,
01460|2) Perbuatan  yang  dapat  dipidana  merupakan  Tindak  Pidana  yang
01461|dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan
01462|karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
01463|peraturan perundang-undangan, kemudian dalam penjelasan pasal
01464|36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01465|Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa ketentuan
01466|pada  ayat  ini  dimaksudkan  bahwa  setiap  Tindak  Pidana  dalam
01467|peraturan  perundang-undangan  harus  selalu  dianggap  dilakukan
01468|dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada
01469|setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya
01470|dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  menggunakan
01471|istilah "dengan maksud", "mengetahui', "yang diketahuinya", "padahal
01472|diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui";
01473|  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pasal  yang  didakwakan  dalam
01474|perkara a quo secara tegas memuat unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim
01475|wajib menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan
01476|yang didakwakan kepada Terdakwa;
01477|
01478|  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,
01479|selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  unsur  kesengajaan  dalam
01480|perkara  a  quo dengan  pertimbangan  hukum  yang  telah  termuat  di  dalam
01481|penjelasan  unsur  Ad.  2 yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan
01482|menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,
01483|menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  yang  dalam
01484|bentuk tanaman ,  unsur  dengan pertimbangan adanya unsur kesengajaan di
01485|atas terhadap  dasar pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, dengan
01486|bentuk adanya kesalahan berupa kesengajaan ( dolus), maka Terdakwa harus
01487|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01488|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01489|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01490|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
01491|Pasal 204 KUHAP, terhadap tindak pidana yang memenuhi ketentuan dalam
01492|pasal tersebut dapat diajukan upaya keadilan restoratif, tetapi setelah Majelis
01493|Hakim  memeriksa  ketentuan  upaya  keadilan  restoratif  dengan  persyaratan
01494|dalam perundang-undangan, maka ketentuan upaya keadilan restoratif tidak
01495|dapat  diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut karena  termasuk  tindak
01496|pidana yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif;
01497|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01498|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01499|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
01500|Pasal  205  dan  Pasal  234  KUHAP,  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan
01501|Terdakwa  dapat  diajukan  pengakuan  bersalah  (plea  bargain)  dan  acara
01502|pemeriksaan  perkara  menjadi  acara  pemeriksaan  singkat.  Setelah  Majelis
01503|Hakim memeriksa ketentuan pengakuan bersalah dengan persyaratan dalam
01504|perundang-undangan,  maka  ketentuan  pengakuan  bersalah  tidak  dapat
01505|diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut  karena  tidak  memenuhi
01506|persyaratan yang diatur;
01507|  Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01508|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  telah
01509|dirumuskan  pedoman  pemidanaan  tepatnya diatur  dalam  Pasal 54 ayat (1)
01510|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01511|Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pedoman pemidanaan tersebut
01512|terdiri dari 11 (sebelas) kriteria, yakni:
01513|1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01514|2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01515|
01516|3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01517|4. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
01518|direncanakan;
01519|5. Cara melakukan Tindak Pidana;
01520|6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01521|7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak
01522|Pidana;
01523|8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01524|9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01525|10.Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
01526|11.Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01527|  Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut akan Majelis Hakim
01528|pertimbangkan sebagai berikut;
01529|  Menimbang, bahwa untuk pidana denda berdasarkan Undang-Undang
01530|RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal II ayat (5)
01531|huruf  a  terkait  persoalan:  Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  selain
01532|Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum
01533|Pidana  yang  memuat  ancaman  pidana  penjara  dan  pidana  denda  secara
01534|bersamaan,  maka  pidana  denda  jika  tidak  dibayarkan  dalam  jangka  waktu
01535|tertentu  dan  harta  kekayaan  tidak  mencukupi  untuk  disita.  Pidana  denda
01536|tersebut diganti dengan pidana penjara dengan merujuk pada lampiran pada
01537|Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01538|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dalam
01539|persidangan,  Anak membeli narkotika jenis sabu di mana maksud dan tujuan
01540|Anak membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman Anak
01541|yang bernama FILI. Bahwa  Sdr. FILI adalah teman Anak yang sebenarnya
01542|memberikan Anak uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada
01543|Anak untuk membeli sabu kepada Anak SaksI. Oleh karena itu, menurut Majelis
01544|Hakim hal yang perlu dipertimbangkan dari Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional
01545|yakni, pada motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak
01546|pidana, dan  cara melakukan Tindak Pidana, Terdakwa melakukan perbuatan
01547|tersebut  secara  sadar  dan  atas  perbuatannya  Terdakwa  mengakui
01548|perbuatannya;
01549|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
01550|alasan-alasan  yang  dapat  menghapuskan  Anak  dari  pertanggungjawaban
01551|pidana  baik  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf,  maka  Hakim
01552|berpendapat Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01553|
01554|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kriteria  yang  dikembangkan  oleh
01555|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01556|Anak,  batasan  usia  anak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana
01557|adalah dibatasi pada rentang usia 12-18 tahun. Dengan demikian, Anak yang
01558|berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  tahun  tetapi
01559|belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
01560|Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dalam pemeriksaan identitas
01561|dalam persidangan, yang membuktikan Anak masih berusia di bawah 18 tahun
01562|tapi sudah di atas usia 12 tahun saat melakukan perbuatan yang didakwakan
01563|dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;
01564|Menimbang,  bahwa  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,  maka
01565|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01566|Menimbang,  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak, maka
01567|Hakim mempertimbangkan sebagaimana berpedoman pada Undang-Undang
01568|RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
01569|Terhadap Anak dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan kepada Anak yang
01570|melakukan  tindak  pidana  sampai  dengan  usia  14  (empat belas)  tahun  dan
01571|Pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana diatas usia 14 (empat belas)
01572|tahun;
01573|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor
01574|11 Tahun 2012 bentuk Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak, yakni
01575|berupa pengembalian kepada Orang Tua/Wali, penyerahan kepada seseorang,
01576|perawatan  di  rumah  sakit  jiwa,  perawatan  di  LPKS,  kewajiban  mengikuti
01577|pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  atau
01578|badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat
01579|tindak pidana. Bentuk Pidana terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 Undang-
01580|Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, yakni pidana pokok yang terdiri atas pidana
01581|peringatan,  pidana  dengan  syarat  (pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan
01582|masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga
01583|dan  penjara.  Sedangkan  untuk  pidana  tambahan  berupa  perampasan
01584|keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;
01585|Menimbang,  bahwa  Hakim  akan  mempertimbangkan  jenis
01586|hukuman  pada  anak  dengan  mempertimbangkan  tuntutan  Penuntut
01587|Umum, laporan litmas dari Bapas, pembelaan/permohonan Anak dan Penasihat
01588|Hukum Anak, dan tanggapan dari Orang Tua Anak;