01099|oleh  alat-alat  bukti  yang  sah  dan  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Oleh
01100|karena  itu,  perbuatan  Anak  dimaksud  dinilai  telah  memenuhi  ketentuan
01101|sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01102|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
01103|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  81 ayat (2)
01104|Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01105|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
01106|Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi
01107|Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
01108|Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
01109|Anak Jo Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01110|Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal VII
01111|angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
01112|telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
01113|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01114|dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01115|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,
01116|Hakim  berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  1
01117|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur
01118|berbagai hal yang harus diperhatikan, antara lain meliputi: bentuk kesalahan
01119|pelaku  tindak  pidana; motif  dan  tujuan  dilakukannya  tindak  pidana; sikap
01120|batin  pelaku;  apakah  tindak  pidana  dilakukan  dengan  perencanaan  atau
01121|tanpa  perencanaan;  cara  pelaksanaan  tindak  pidana;  sikap  dan  tindakan
01122|pelaku setelah melakukan tindak pidana; riwayat hidup serta kondisi sosial
01123|dan ekonomi pelaku; dampak pidana terhadap masa depan pelaku; akibat
01124|tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; adanya pemaafan dari
01125|korban dan/atau keluarganya; serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
01126|hidup  dalam  masyarakat.  Seluruh  aspek  tersebut  selanjutnya  akan
01127|ditempatkan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam menentukan
01128|keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Anak.
01129|Selain  itu,  pertimbangan  mengenai  keadaan  yang  meringankan  dan
01130|memberatkan Anak tidak terbatas secara limitatif pada ketentuan Pasal 54
01131|ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semata, melainkan Hakim
01132|berwenang untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan;
01133|
01134|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11
01135|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak
01136|yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak
01137|yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan
01138|belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.”  Sehingga  dengan
01139|memperhatikan fotokopi kartu keluarga milik Anak yang termuat dalam BAP
01140|Penyidik yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan saat
01141|Hakim menanyakan identitasnya yang membenarkan uraian identitas usia Anak
01142|dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  serta  Laporan  Hasil  Penelitian
01143|Kemasyarakatan  (LITMAS)  dari  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  I
01144|Serang,  dan  keterangan  orang  tua  dari  Anak  yang  mendampingi  saat
01145|persidangan, maka benar Anak pada saat perkara ini diperiksa adalah berusia
01146|kurang dari 18 (delapan belas) tahun, atau belum kawin, oleh karenanya dalam
01147|mengadili  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,  dilakukan  dengan
01148|berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-
01149|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01150|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan
01151|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01152|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Anak harus
01153|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01154|Menimbang,  bahwa  terhadap  Laporan  Hasil  Penelitian
01155|Kemasyarakatan  Anak  untuk  sidang  pengadilan,  Nomor:  0054/AN/IV/2026,
01156|tanggal 9 April 2026, atas nama Anak Bin Jumani, oleh Ramdhan Sandhya
01157|Disuryo dengan kesimpulan dan rekomendasi apabila dalam masalah ini Anak
01158|terbukti bersalah, maka demi kepentingan  yang terbaik bagi  Anak kiranya
01159|dapat dilakukan Pembinaan di Dalam Lembaga
01160|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak  telah dikenakan
01161|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01162|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01163|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01164|Anak  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  Anak  tetap
01165|berada dalam tahanan;
01166|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01167|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01168|- 1 (satu) buah  baju lengan panjang warna putih hitam dengan gambar
01169|wajah orang dan bertuliskan RAPCOPTER/IAMBAD;
01170|- 1 (satu) buah celana celana panjang warna hitam.
01171|
01172|Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dikenakan anak korban pada saat
01173|Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  dan  dikhawatirkan  akan  menimbulkan
01174|trauma bagi anak korban maka ditetapkan untuk dimusnahkan;
01175|Menimbang,  bahwa  falsafah  penjatuhan  pidana  kepada  Anak  telah
01176|mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  untuk  Anak  selain  itu  dimaksudkan
01177|sebagai upaya untuk mengayomi dan membina anak agar dapat menjadi lebih
01178|baik dikemudian hari;
01179|Menimbang, bahwa  sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri  Anak,
01180|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01181|yang meringankan Anak;
01182|Keadaan yang memberatkan:
01183|- Perbuatan Anak telah memberikan dampak yang traumatis kepada saksi
01184|Korban;
01185|- Perbuatan  Anak  tidak  sesuai  dan  bertentangan  dengan  norma
01186|masyarakat, norma agama, dan norma susila;
01187|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban
01188|- Perbuatan Anak membuat malu dan aib bagi keluarga Anak Korban;
01189|- Perbuatan Anak membuat malu dan aib bagi keluarga Anak;
01190|Keadaan yang meringankan:
01191|- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
01192|- Perbuatan  Anak  dilakukan  karena  adanya  pengaruh  lingkungan
01193|pergaulan yang buruk;
01194|- Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
01195|perbuatannya;
01196|- Masa depan anak masih panjang sehingga anak masih bisa berubah
01197|untuk menjadi insan yang lebih baik kedepannya;
01198|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak melalui
01199|orang  tuanya  tidak  mengajukan  permohonan  untuk  dibebaskan  dari  biaya
01200|perkara, maka melalui orang tuanya, Anak haruslah dibebani untuk membayar
01201|biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01202|Mengingat  dan  memperhatikan,  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang
01203|Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
01204|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
01205|Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-
01206|Undang Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan
01207|atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal
01208|473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01209|
01210|Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal VII angka 44
01211|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana ,  dan
01212|Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01213|Acara  Pidana  (KUHAP)  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01214|bersangkutan;
01215|
01216|MENGADILI
01217|1. Menyatakan  Anak  tersebut  diatas,  telah  terbukti  secara  sah  dan
01218|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan tipu muslihat,
01219|serangkaian  kebohongan  atau  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan
01220|dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01221|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  tersebut  di  atas  oleh  karena  itu
01222|dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  di  Lembaga  Pembinaan
01223|Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang;
01224|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
01225|dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01226|4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
01227|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01228|1. 1  (satu)  buah  baju  lengan  panjang  warna  putih  hitam  dengan
01229|gambar wajah orang dan bertuliskan RAPCOPTER/IAMBAD;
01230|2. 1 (satu) buah celana celana panjang warna hitam.
01231|Dimusnahkan;
01232|6. Membebankan  Anak  melalui  orang  tua  Anak  untuk  membayar  biaya
01233|perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01234|
01235|Selasa
01236|
01237|5
01238|
01239|2026
01240|
01241|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, oleh Rafi
01242|Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
01243|Rangkasbitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
01244|
01245|Intan Febrianti, S.H.
01246|
01247|Panitera Pengganti, Hakim,
01248|Intan Febrianti, S.H. Rafi Maulana, S.H., M.H.