01616|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01617|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus
01618|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
01619|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  dalam  persidangan  tidak
01620|terungkap  fakta  hukum  yang  dapat  menghapuskan  kesalahan  pada  diri
01621|Terdakwa  dan  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab, maka  Terdakwa  harus
01622|dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  dan
01623|berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi
01624|pidana dengan memperhatikan Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12
01625|Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
01626|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangkaian  pertimbangan  hukum
01627|sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana
01628|yang ditentukan oleh Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022
01629|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  adalah  bersifat  komulatif  yaitu
01630|pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga
01631|dengan  demikian  berdasarkan  ketentuan  tersebut  Hakim  tidak  boleh
01632|menjatuhkan  salah  satu  dari  ancaman  pidana  tersebut,  melainkan  kedua
01633|ancaman  pidana  pokok  tersebut  yaitu  pidana  penjara  dan  pidana  denda
01634|haruslah dijatuhkan secara sekaligus;
01635|Menimbang,  bahwa  terhadap  lamanya  pidana  penjara  maupun
01636|besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan
01637|ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;
01638|Menimbang,  bahwa  dalam  surat  tuntutan  Penuntut  Umum,  memuat
01639|permohonan  restitusi  yang  dimohonkan  oleh  saksi  korban  dan  Lembaga
01640|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka terhadap hal itu, Majelis Hakim
01641|akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut sebagai berikut :
01642|bahwa  dalam  Pasal  1  angka  (20)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2022
01643|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi
01644|adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak
01645|ketiga  berdasarkan  penetapan  atau  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan
01646|hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban
01647|atau ahli warisnya;
01648|menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  diatur  juga  dalam  Undang-Undang
01649|Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
01650|Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
01651|Dan Korban dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
01652|
01653|Nomor  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak,  Restitusi
01654|adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku
01655|berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian
01656|materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;
01657|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-
01658|Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
01659|mengatur  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berhak  mendapatkan
01660|restitusi dan layanan pemulihan dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 ayat
01661|(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01662|Seksual jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
01663|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
01664|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur Restitusi
01665|dapat berupa :
01666|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01667|b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang
01668|berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
01669|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan
01670|atau
01671|d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai
01672|akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
01673|Menimbang,  bahwa  pengajuan  restitusi  yang  disampaikan  oleh
01674|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tertanggal  30  April  2024  kepada
01675|Kepala  Kejaksaan  Negeri  Indramayu  u.p  Jaksa  Penuntut  Umum  yang
01676|menangani  perkara  terdakwa  untuk  diajukan  kepada  Majelis  Hakim  dengan
01677|permohonan  agar  restitusi  dimasukkan  kedalam  surat  tuntutan  dengan  nilai
01678|sebesar  Rp.5.466.000,00  (Lima  Juta  Empat Ratus  Enam  Puluh  Enam  Ribu
01679|Rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan
01680|kerugian korban setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian besaran kerugian
01681|yang diderita korban atas peristiwa pidana yang dialaminya;
01682|Menimbang, bahwa setelah memcermati hal-hal apa yang dimintakan
01683|dalam permohonan restitusi adalah kesemuanya masuk kategori sebagaimana
01684|ketentuan Pasal 30 ayat (2) di atas, yang dimana hal tersebut termasuk sebagai
01685|ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, dan permohonan penggantian biaya
01686|perawatan medis, dan adapun besaran biaya yang diminta sebagaimana juga
01687|telah  diperhitungkan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)
01688|yang  telah  dituangkan  dalam  Laporan  Penilaian  Restitusi  Nomor  Register  :
01689|0704/P.BPP-LPSK/III/2024, maka Majelis Hakim pun juga menilai besaran yang
01690|
01691|dimintakan tersebut adalah wajar sehingga permohonan restitusi tersebut patut
01692|untuk dikabulkan seluruhnya dengan menghukum Terdakwa untuk membayar
01693|restitusi  kepada  Saksi  Korban  sejumlah  Rp.5.466.000,00  (Lima  Juta  Empat
01694|Ratus  Enam  Puluh  Enam  Ribu  Rupiah)   yang  selanjutnya  akan  disebutkan
01695|dalam amar putusan;
01696|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  30  ayat  (5)  Peraturan
01697|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
01698|Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi
01699|mengatur Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
01700|sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima Salinan putusan
01701|Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak
01702|penetapan  Pengadilan  diucapkan  atau  diberitahukan  dalam  hal  Restitusi
01703|diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;
01704|Menimbang,  bahwa  terhadap  nota  pembelaan  Penasihat  Hukum
01705|Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  Majelis
01706|Hakim  berpendapat  bahwa  hal  tersebut  akan  diuraikan  dan  dipertimbangan
01707|dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan perbuatan Terdakwa;
01708|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01709|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01710|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01711|dijatuhkan; 
01712|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01713|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01714|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
01715|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01716|untuk  selanjutnya  dipertimbangkan  sebagai  berikut:   1  (satu)  potong  baju
01717|kemeja lengan panjang warna putih motif bat ik,  1 (satu) potong celana jeans
01718|panjang warna biru, 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB atas nama YUNIATI dengan
01719|SILVIA  alamat  Desa  cipancuh  Blok  Kubanggading  Rt.  002  Rw.  001  Kec.
01720|Haurgeulis Kab. Indramayu ,  1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch
01721|OS  warna biru dengan  casing bergambar  dipersidangan  terbukti milik  saksi
01722|korban  Silvia  Yuniati  maka  beralasan  dikembalikan  kepada  Saksi  Korban
01723|tersebut sedangkan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1
01724|(satu) potong celana pendek jeans warna army dan  1 (satu) potong celana
01725|dalam warna abu-abu seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
01726|
01727|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01728|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01729|yang meringankan Terdakwa;
01730|Keadaan  yang  memberatkan:
01731|- Perbuatan Terdakwa membawa aib bagi Saksi Korban dan keluarga;
01732|Keadaan yang meringankan:
01733|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01734|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01735| Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  amar  tuntutan  lamanya
01736|pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana
01737|dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  serta  keadaan  yang
01738|memberatkan dan meringankan  perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis
01739|Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Terdakwa, beratnya pidana yang
01740|dijatuhkan kepada  diri  Terdakwa  sebagaimana  yang akan  disebutkan  dalam
01741|amar  putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang
01742|dilakukan Terdakwa;
01743|Menimbang, bahwa  oleh  karena terdakwa telah dinyatakan  bersalah
01744|dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari
01745|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  pasal  222  KUHAP  kepada
01746|terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya
01747|ditentukan dalam amar putusan ini;
01748|Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun
01749|2022,  Pasal 365  ayat (1)  KUHPidana  dan  Pasal 480  ke-1 KUHPidana  dan
01750|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01751|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01752|
01753|MENGADILI:
01754|1. Menyatakan Terdakwa Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal Bin
01755|Endang  S  (alm) tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01756|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Kekerasan  Seksual”  sebagaimana
01757|dalam dakwaan kombinasi kesatu pertama dan tindak pidana “Pencurian
01758|Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Dan Kedua
01759|Pertama  dan  tindak  pidana  “Penadahan”,  sebagaimana  dalam  dakwaan
01760|Dan Ketiga;
01761|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Allail Noval Nugraha Alias Noval
01762|Alias  Opal  Bin  Endang  S  (alm) oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara
01763|selama :11 (Sebelas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp.
01764|200.000.000;- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengaan ketentuan apabila denda
01765|
01766|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)
01767|bulan;
01768|3. Menghukum Terdakwa Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal Bin
01769|Endang  S  (alm) untuk  membayar  restitusi  kepada  Saksi  Silvia  Yuniati
01770|sejumlah Rp. 5.466.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu
01771|rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
01772|putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa
01773|tidak  mampu  membayar  restitusi,  maka  pengadilan  memerintahkan
01774|Penuntut Umum untuk menyita  harta  kekayaan  Terpidana dan  melelang
01775|harta  kekayaan  tersebut untuk  menutupi  pembayaran  Restitusi  tersebut,
01776|dalam  hal  Terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  maka  Terpidana
01777|dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01778|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01779|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01780|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
01781|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01782|- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna putih motif
01783|batik;
01784|- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
01785|- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB atas nama YUNIATI dengan
01786|SILVIA alamat Desa cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kec.
01787|Haurgeulis Kab. Indramayu;
01788|- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS warna biru
01789|dengan casing bergambar;
01790|Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Silvia Yuniati;
01791|- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
01792|- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna army;
01793|- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
01794|Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
01795|7. Membebankan  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01796|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01797|
01798|Rabu,
01799|
01800|29
01801|
01802|2024
01803|
01804|Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami,
01805|Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wimmi D. Simarmata, S.H.,
01806|M.H. dan Adrian Anju Purba,S.H.,LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota,
01807|
01808|dibantu  oleh  Juli  Raharjo,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri
01809|Indramayu, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H., Penuntut Umum  dan
01810|Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; 
01811|
01812|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01813|Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.
01814|Adrian Anju Purba,S.H.,Ll.M
01815|Panitera Pengganti,
01816|Juli Raharjo, S.H.