00113|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam melakukan penampungan terhadap Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes, Terdakwa dengan cara menyediakan makanan dan menukarkan uang ringgit Malaysia kepada 5 (lima) korban tersebut untuk selanjutnya dibawa Oleh Saksi Yusuf Nomleni ke Malaysia atas penjemputan Sdr. Yunus (DPO), Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan komponen cara berupa memberi manfaat; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komponen tujuan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian komponen proses dan komponen cara. Komponen tujuan berdasarkan rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "... dengan maksud untuk diekspbitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia Menimbang bahwa komponen tujuan tidak dapat dilepaskan dari pengertian umum mengenai eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut "Ekspbitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, ketja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sempa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secata melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang Oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik matehil maupun immateriar; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes ditawari Oleh Saksi Yusuf Nomleni untuk bekerja di sebuah perkebunan sawit di Malaysia, tanpa mengetahui apa nama perusahaan perkebunan sawit tersebut, berapa upah yang diterima, maupun persyaratan yang harus disiapkan. Selain itu 5 (lima) korban tersebut tidak pemah melakukan negosiasi kerja dengan perusahaan di Malaysia, tidak memiliki dokumen pekerjaan, tidak ada kontrak kerja, tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan Iainnya yang terverifikasi Oleh Pemerintah, dan tidak mernperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri; Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah petunjuk dari komponen tujuan man 35 dari 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025/PN p/ Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 35 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00114|
00115|untuk eksploitasi warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, meskipun komponen tujuan dalam perkara ini sendiri sendiri belum terjadi; Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai komponen tujuan sebagaimana tersebut di atas merupakan akibat dari komponen proses dan komponen cara dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Oleh karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah delik formil, maka Majelis Hakim menilai bahwa komponen proses dan komponen cara yang melekat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilakukan Oleh Terdakwa; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen proses dan komponen cara yang melekat pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertirnbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang bahwa Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memberikan definisi tersendiri mengenai percobaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim akan mengutip definisi umum dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (I) KUHP sebagai berikut "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri'•, Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP di atas, syarat dari percobaan tindak pidana sebagaimana dikutip dari buku "Hukum Pidand' (Didik Endro Pumoleksono, 2014: 54), antara lain: a. Harus ada rencana (voomemen); b. Rencana itu harus terwujud dengan suatu permulaan perbuatan; dan c. Pelaksanaan perbuatan, yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak bergantung pada si pelaku; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen proses dan cara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim menilai syarat percobaan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b tersebut di atas telah man 36 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025PN Kepan"graan Mahkamah Agung Republik Indonesia kini dan ak pejaksanaan masih dimungkinkan dengan a ku rag dan yang kami h 2/ mana akan kami perbaiki dan Waktu kgwak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 36 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00116|
00117|terpenuhi, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan sebagaimana huruf c tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Yunus (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan berbicara pula pada Saksi Yusuf Nomleni, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes agar bersiap-siap karena akan dijemput pada malam hari dan akan berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal, namun sekira pukul 12.00 WIB, Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusuf Nomleni di rumah Terdakwa yang berada di Jl. 28 Oktober Kornplek Tiara Pesona Jalur I No. B-9, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa, Saksi Yusuf Nomleni, dan Sdr. Yunus (DPO) untuk membawa 5 (lima) orang korban warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekspbitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak selesai bukan karena Terdakwa menghentikan perbuatan itu, melainkan karena Terdakwa dan Saksi Yusuf Nomleni ditangkap Oleh Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak, Oleh karena itu rremenuhi elemen percobaan dalam Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka unsur "Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" telah Terpenuhi Oleh Perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuaun"; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini yang secara umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 55 KUHP; Menimbang bahwa terhadap unsur dari Delik Penyertaan ini, ancaman pidana antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu "kepada siapa saja yang melakukan pdana sebagai orang yang tutut serta melakukan perbuatan itu, dihukunt, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan itu; laman 37 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid. susÆ025'PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 37 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00118|
00119|Menimbang bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai sama-sama melakukan perbuatan sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu; Menimbang bahwa menurut Moeljatno dalam buku "Hukum Pidana Delik- Delik Penyertaan" (1983: 84), di dalam MvT (Memorie van Toelichting) dibedakan antara turut serta sebagai orang yang turut serta melakukan (Madedadeö adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (rechtsfreek deelnement aan de uitvoering van het feiO, sedangkan pembantu (medeplichtige) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (min of meerafdende hulp verieenf) dan hal itu ditentukan Obh Sifat dari perbuatan itu sehingga bersifat subjektif, Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan yakni: seseorang yang turut serta mempunyai kerjasama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana, sedangkan pembantuan hanya pada orang yang melakukan peranan yang tidak penting atau melakukan peranan yang dapat dimungkinkan terjadinya sebuah tindakan pidana Oleh pelaku Iain; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu: Bahwa Terdakwa menyediakan rumah bersama miliknya dan Sdr. Yunus (DPO) kepada Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes yang dibawa Saksi Yusuf Nomleni dari Kupang untuk menginap dan menunggu informasi keberangkatan ke Malaysia; — Bahwa Terdakwa menyediakan makanan sehari-hari bagi Saksi Yusuf Nomleni, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes dan meminta uang pada 6 (enam) orang tersebut sejumlah Rp300.OOO,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp50.000,OO (lima puluh ribu rupiah) per orang; Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Yunus (DPO) melalui sambungan telepon dengan Terdakwa juga berkomunkasi Saksi Yusuf Nomleni, dimana Sdr. Yunus (DPO) memberi perintah kepada Saksi Yusuf Nomleni, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk bersiap-siap karena pada malam hari akan dijemput dan diberangkatkan ke Malaysia lewatjalur ilegal; man 38 dari 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025/PN flk Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 38 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00120|
00121|Bahwa uang sebesar Rp8.OOO.OOO,OO (delapan juta rupiah) yang dikumpulkan Saksi Yusuf Nomleni dari Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes, diserahkan kepada Terdakwa untuk ditukarkan ke ringgit Malaysia, namun Oleh Terdakwa hanya sebesar RM 2.038 atau setara penukaran uang saat itu senilai Rp7.418.320,00, sehingga keuntungan yang didapatkan Obh Terdakwa dari penukaran uang rupiah ke ringgit tersebut kurang lebih sebesar Rp581.680,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah); Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah turut serta melakukan, Oleh karena peran Terdakwa dalam menyediakan penampungan atau tempat tinggal sementara di rumah Terdakwa, makanan sehari-hari, dan menukarkan uang ringgit Malaysia yang berasal dari uang yang dikumpulkan Oleh 5 (lima) orang korban dan Saksi Yusuf Nomleni adalah peranan yang cukup penting dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang membawa 5 (lima) orang korban ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang turut Serta Melakukan Perbuatan" telah Terpenuhi Oleh Perbuatan Terdakwa; Menimbang bahwa Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-l KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa Oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara; Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; laman 39 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid. susÆ025'PN €k Kepan"graan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling kini dan sebaga\ bentuk Mahkamah pejaksanaan petad\jan_ haj Anda mengtnukan yang pada yang maka harap S egeta h Agung R/ meiaJui Halaman 39 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00122|
00123|Menimbang bahwa Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar tiket pesawat Lion Air penerbangan JT 697 dari Kupang menuju Surabaya dan penerbangan JT 836 dari Surabaya Menuju Pontianak, atas nama dan nomor tiket: a. YUSUF NOMLENI nomor.9902153115281; b. FERDINAN SEKO nomor. 9902153117580; c. PITER SNAEnomor:9902153116810; d. DESRI POEN nomor. 9902153116858; e. DANCE NOMLENI nomor: 9902153117147; f. YEHESKIAL NAKLUI nomor: 9902153118030; Merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan kepentingan barang bukti tersebut tidak dapat dilepaskan dalam perkara ini maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara; Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo A77s wama hitam dan 1 (satu) buah handphone merek oppo A3s wama merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pemah dihukum; Menimbang bahwa Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 4 Juncto Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan Iain yang bersangkutan; MENGADILI•. man 40 dan 42 182,p• SusÆ025/PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 40 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00124|
00125|Menimbang bahwa Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar tiket pesawat Lion Air penerbangan JT 697 dari Kupang menuju Surabaya dan penerbangan JT 836 dari Surabaya Menuju Pontianak, atas nama dan nomor tiket: a. YUSUF NOMLENI nomor.9902153115281; b. FERDINAN SEKO nomor. 9902153117580; c. PITER SNAEnomor:9902153116810; d. DESRI POEN nomor. 9902153116858; e. DANCE NOMLENI nomor: 9902153117147; f. YEHESKIAL NAKLUI nomor: 9902153118030; Merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan kepentingan barang bukti tersebut tidak dapat dilepaskan dalam perkara ini maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara; Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo A77s wama hitam dan 1 (satu) buah handphone merek oppo A3s wama merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pemah dihukum; Menimbang bahwa Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 4 Juncto Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan Iain yang bersangkutan; MENGADILI•. man 40 dan 42 182,p• SusÆ025/PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 40 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00126|
00127|1. Menyatakan Terdakwa ROSALIA Alias ROSA Anak SAMSIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSALIA Alias ROSA Anak SAMSIDI Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan pidana denda sebesar Rp120.OOO.000,OO (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuah apabilä dendä tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara; 3. Menetapkan masa penangkåpah dan penahanäh yang telah dijalani Terdåkwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa: — 6 (enam) lembar tiket pesawat Lion Air penerbangan JT 697 dari Kupang menuju Surabaya dan penerbangan JT 836 dari Surabaya Menuju Pontianak, atas nama dan nomor tiket: a. YUSUF 9902153115281; b. FERDINAN SEKO nomor.9902153117580; c. PITERSNAEnomor. 9902153116810; d. DESRI POENnomor: 9902153116858; e. DANCE IMANI-JEL NOMLENI nor-nor. 9902153117147; f. YEHESKIAL NAKLUI nomor. 9902153118030; Dilampirkan dalam berkas perkara; — 1 (Satu) buåh handphone merek oppoA77S warna hitam; — 1 (satu) buah handphone merek oppoA3s wama merah Dirampas untuk dimuSnåhkan; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,OO (lima ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang perrnusyawaratan Majelis Hakim Pengadilån Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 12 Juhi 2025 Oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuraini, S.H., M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nuraini, S.H., M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, man 41 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025/PN Kepanirgraan Mahkamah pejaksanaan dimungkmkan lgkniS dengan a kurag dan kg'erkmian yang kami saj'kan, h a/ man a akan kami perbaik' dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 41 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00128|
00129|Kamis
00130|
00131|12
00132|
00133|2025
00134|