01740|utang ke Terdakwa; 
01741|- Bahwa pramusaji yang kerja di Cafe tinggal di kamar yang disediakan di 
01742|dalam tempat karaoke; 
01743|- Bahwa untuk tempat tinggal pramusaji tidak dikenakan biaya sewa, namun 
01744|untuk biaya listrik, air, dan wifi ditanggung oleh pramusaji sendiri; 
01745|- Bahwa pramusaji dilarang melayani tamu berkamar; 
01746|- Bahwa tidak ada sanksi atau denda yang diterapkan untuk pramusaji yang 
01747|melanggar aturan; 
01748|- Bahwa pramusaji di Cafe tidak didaftarkan di BPJS, namun jika ada 
01749|pramusaji yang sakit maka biayanya akan ditanggung Terdakwa; 
01750|- Bahwa tamu dilarang untuk bermalam di kamar pramusaji; 
01751|- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Korban dan Saksi A Charge 4 digerebek 
01752|oleh anggota polisi, karena saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di 
01753|hall karaoke; 
01754|- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Saksi A Charge 4  masuk ke kamar  Saksi 
01755|Korban; 
01756|- Bahwa pramusaji di Cafe tidak dilarang untuk hamil; 
01757|- Bahwa pemilik Cafe tidak menyediakan kondom untuk pramusaji, namun 
01758|petugas Dinas Kesehatan pernah beberapa kali datang un tuk membagikan 
01759|kondom dan melakukan tes darah untuk para pramusaji; 
01760|- Bahwa Saksi tidak tahu alasan petugas Dinas Kesehatan membagikan 
01761|kondom untuk para pramusaji; 
01762|- Bahwa Saksi tidak merasa tertekan selama bekerja di Cafe; 
01763|- Bahwa AAA alias D  merupakan adik kan dung Terdakwa yang bekerja 
01764|sebagai kasir Cafe; 
01765|- Bahwa A merupakan pramusaji Cafe; 
01766|- Bahwa Saksi mau bekerja di Cafe atas kemauan sendiri; 
01767|- Bahwa Saudari C tidak pernah menjanjikan Saksi dengan gaji besar; 
01768|- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Saksi ke Binmas untuk lapor diri; 
01769|- Bahwa Saksi baru menandatangani surat perjanjian kontrak kerja setelah 
01770|beberapa bulan bekerja di Cafe; 
01771|
01772|- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian 
01773|poin 16 (enam belas) tersebut tidak benar, karena pramusaji dilarang 
01774|melayani tamu berkamar; 
01775|- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian 
01776|poin 22 (dua puluh dua) tersebut tidak benar, karena tidak ada aturan terkait 
01777|sanksi atau denda; 
01778|- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisi an 
01779|poin 27 (dua puluh tujuh) tersebut tidak benar, karena tidak ada aturan 
01780|terkait uang kamar; 
01781|- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian 
01782|poin 42 (empat puluh dua) tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak 
01783|pernah membagikan kondom; 
01784|- Bahwa setiap tamu yang ingin melakukan booking luar tidak diharuskan 
01785|membeli 1 (satu) karton minuman bir; 
01786|- Bahwa tamu yang ingin booking luar biasanya beli minuman untuk diminum 
01787|diluar bersama dengan pramusaji; 
01788|- Bahwa utang Saksi ke Terdakwa tidak ada jangka waktu; 
01789|- Bahwa utang Saksi ke Terdakwa tidak dikenakan bunga; 
01790|- Bahwa Saksi bebas keluar masuk dari Cafe tanpa harus izin ke pemilik 
01791|karaoke; 
01792|- Bahwa Saksi tidak merasa tereksploitasi selama bekerja di Cafe; 
01793|- Bahwa bangunan Cafe terletak di dalam komplek ya ng isinya ada banyak 
01794|tempat karaoke sejenis, sehingga tamu biasa berjalan lalu lalang di area 
01795|komplek tersebut; 
01796|- Bahwa saat ini Cafe sudah tidak beroperasi lagi dan berganti nama jadi 
01797|Karaoke milik Saksi A Charge 3; 
01798|- Bahwa saat ini Saksi bekerja dan tinggal di Karaoke milik Saksi A Charge 3; 
01799|- Bahwa Saksi sudah bekerja di Cafe selama 4 (empat) tahun; 
01800|- Bahwa pertama-tama tamu datang ke tempat karaoke, kemudian tamu 
01801|memilih pramusaji yang ada. Setelah itu pramusaji yang dipilih akan duduk 
01802|di samping tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani tamu 
01803|bernyanyi atau berdansa, sampai dengan tamu selesai minum; 
01804|- Bahwa tamu biasanya bayar nota setelah selesai minum; 
01805|- Bahwa pekerja yang ada di Cafe antara lain pramusaji, kasir, karyawan, 
01806|tukang masak dan tukang bersih; 
01807|- Bahwa di Cafe tidak ada mami; 
01808|
01809|- Bahwa Saksi tidak mendapatkan gaji tetap, karena gaji tergantung jumlah 
01810|premi minuman dan booking duduk; 
01811|- Bahwa gaji paling besar yang pernah Saksi dapatkan sebesar 
01812|Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) 
01813|- Bahwa tamu yang datang di saat jam istirahat tetap dilayani, tetapi 
01814|tergantung dari pramusajinya mau melayani atau tidak, karena Terdakwa 
01815|tidak ada memaksa pramusajinya untuk melayani tamu di jam istirahat; 
01816|- Bahwa pramusaji yang melayani di luar jam kerja (lembur) mendapatkan 
01817|tambahan premi minuman dan bookingan yang didapat saat melayani tamu 
01818|di luar jam kerja dengan cara dibooking ulang oleh tamu; 
01819|- Bahwa booking luar dapat dilakukan di saat jam kerja dan di luar jam kerja; 
01820|- Bahwa booking luar itu tergantung dari kesepakatan tamu dengan 
01821|pramusajinya; 
01822|- Bahwa Saksi jarang melakuan booking luar dengan tamu; 
01823|- Bahwa pramusaji mendapat premi dari uang booking luar sebesar 
01824|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
01825|- Bahwa tidak ada batasan jumlah tamu yang harus dilayani pramusaji; 
01826|- Bahwa pramusaji boleh men olak bookingan tamu jika pramusaji tersebut 
01827|masih melayani tamu yang lain; 
01828|- Bahwa pramusaji diperbolehkan untuk berhenti bekerja dari Cafe meskipun 
01829|masih punya utang ke Terdakwa; 
01830|- Bahwa tidak pernah ada pramusaji yang kabur dari Cafe; 
01831|- Bahwa petugas Dinas Kes ehatan melakukan tes darah kepada semua 
01832|pramusaji untuk mengecek HIV/AIDS; 
01833|- Bahwa tidak pernah ada pramusaji yang hamil; 
01834|- Bahwa tidak pernah ada pramusaji yang melakukan aborsi; 
01835|- Bahwa pramusaji biasa melakukan booking luar untuk mendapatkan tip 
01836|tambahan dari tamu; 
01837|- Bahwa ada bonus gaji untuk pramusaji yang mendapatkan gaji tertinggi, 
01838|selain itu juga ada hadiah untuk pramusaji yang berulang tahun; 
01839|- Bahwa alasan Saksi memilih pekerjaan ini karena pada saat itu Saksi tidak 
01840|memiliki pekerjaan, dan harus membantu membiayai kebutuhan keluarga; 
01841|Terhadap keterangan Saksi,  Terdakwa memberikan pendapat membenarkan 
01842|dan tidak keberatan; 
01843|
01844|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai 
01845|berikut; 
01846|
01847|Saksi Ahli dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya 
01848|sebagai berikut: 
01849|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan pendapat terkait dengan tindak 
01850|pidana perdagangan orang (TPPO) untuk perkara lain; 
01851|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang -Undang 
01852|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Or ang, 
01853|pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
01854|penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang 
01855|dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
01856|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pe njeratan utang 
01857|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan 
01858|dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
01859|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 
01860|atau mengakibatkan orang tereksploitasi; 
01861|- Bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama 
01862|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut: 
01863|- Elemen Utama I Proses: 
01864|- Perekrutan; 
01865|- Pengangkutan; 
01866|- Penampungan; 
01867|- Pengiriman; 
01868|- Penerimaan seseorang; 
01869|- Elemen Utama II Cara (Means): 
01870|- Ancaman kekerasan; 
01871|- Penggunaan kekerasan; 
01872|- Penculikan; 
01873|- Penyekapan; 
01874|- Pemalsuan; 
01875|- Penipuan; 
01876|- Penyalahgunaan kekuasaan atau; 
01877|- Penyalahgunaan posisi rentan; 
01878|- Penjeratan utang atau; 
01879|- Memberi bayaran atau manfaat; 
01880|- sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
01881|atas orang lain; 
01882|- Elemen Utama III Tujuan: 
01883|- Mengeksploitasi orang tersebut (delik formil); 
01884|
01885|- di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara; 
01886|- Mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil); 
01887|- Bahwa unsur-unsur pada masing -masing Elemen Utama merupakan unsur 
01888|alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan 
01889|orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing Elemen Utama; 
01890|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang -Undang 
01891|Nomor 21 Tahun 200 7 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
01892|eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
01893|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
01894|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
01895|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
01896|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
01897|memanfaatkan tenaga atau kemampuan yang berupa penindasan 
01898|pemerasan dan pemanfataan fisik, seksual, tenaga dan atau k emampuan 
01899|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil 
01900|maupun immateriil; 
01901|- Bahwa peristiwa seseorang direkrut dan dipindahkan dari satu tempat ke 
01902|tempat lain, yang perekrutannya baik dilakukan secara langsung atau 
01903|melalui orang lain a tau pengumuman di media sosial tersebut telah 
01904|memenuhi unsur Elemen Utama I Proses. Karena di dalam peristiwa 
01905|tersebut terdapat unsur perekrutan, pengangkutan, dan pemindahan 
01906|seseorang. Selanjutnya Ahli juga menjelaskan bahwa kondisi saat pemberi 
01907|kerja memberikan utang kepada penerima kerja untuk biaya pembelian tiket 
01908|atau untuk diberikan kepada keluarganya tersebut sudah memenuhi unsur 
01909|Elemen Utama II Cara (Means). Karena di dalam peristiwa tersebut terdapat 
01910|unsur penyalahgunaan posisi rentan dan penjerata n utang. Kemudian Ahli 
01911|menjabarkan bahwa relasi antara pemberi kerja dan penerima kerja 
01912|menurut hukum itu bersifat koordinatif, tetapi secara sosial relasi antara 
01913|pemberi kerja dan penerima kerja selalu bersifat subordinasi, dimana 
01914|pemberi kerja selalu leb ih berkuasa atas penerima kerja. Sehingga dalam 
01915|konteks peristiwa di atas, pemberi kerja telah menyalahgunakan kuasanya 
01916|untuk memanfaatkan kondisi/keadaan penerima kerja yang sedang 
01917|membutuhkan pekerjaan (posisi rentan) dengan cara penjeratan utang 
01918|dengan tujuan agar pemberi kerja memperoleh persetujuan untuk 
01919|memegang kendali atas penerima kerja tersebut; 
01920|- Bahwa peristiwa seseorang direkrut untuk melayani tamu, menuangkan 
01921|minum untuk tamu, dan duduk minum bersama tamu, maka menurut Ahli 
01922|
01923|perbuatan tersebut su dah mengakibatkan orang tereksploitasi (delik 
01924|materiil). Karena perbuatan tersebut sudah memanfaatkan tenaga atau 
01925|kemampuan seseorang baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan 
01926|orang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan materiil atau 
01927|imateriil; 
01928|- Bahwa jika salah satu unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses 
01929|dan Elemen Utama II Cara (Means) sudah terpenuhi, maka perbuatan 
01930|tersebut dianggap sudah memenuhi Elemen Utama III Tujuan yaitu untuk 
01931|mengeksploitasi orang (delik formil). Karena perbua tan tersebut dianggap 
01932|selesai setelah perbuatan yang dilarang oleh undang -undang tersebut telah 
01933|dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya. Selanjutnya jika  salah satu 
01934|unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II 
01935|Cara (Means) terpenuhi disertai dengan mengakibatkan seseorang 
01936|tereksploitasi, maka perbuatan tersebut memenuhi Elemen Utama III Tujuan 
01937|yaitu mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil). Karena perbuatan 
01938|tersebut dianggap selesai setelah timbulnya akibat yang dilarang ol eh 
01939|undang-undang tersebut; 
01940|- Bahwa perbedaan eksploitasi pada KUHP dengan Undang -Undang Nomor 
01941|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  
01942|sebagai berikut: 
01943|- Eksploitasi pada KUHP hanya berfokus pada akibat, sedangkan 
01944|eksploitasi pada Undang -Undang TPPO berfokus pada perbuatan dan 
01945|akibat; 
01946|- Pada KUHP adanya persetujuan korban eksploitasi dapat 
01947|menghilangkan penuntutan pidana, sedangkan pada Undang -Udang 
01948|TPPO adanya persetujuan korban tidak dapat menghilangkan 
01949|penuntutan pidana; 
01950|- Eksploitasi pada KU HP hanya berfokus pada praktek pelacuran, 
01951|sedangkan eksploitasi pada Undang -Undang TPPO berfokus pada 
01952|praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pelaku demi 
01953|mendapatkan keuntungan; 
01954|- Bahwa untuk menentukan sebuah tempat usaha melakukan eksploitasi atau 
01955|tidak, yaitu dengan cara pertama menentukan apakah salah satu unsur dari 
01956|masing-masing Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II Cara (Means) 
01957|sudah terpenuhi atau tidak. Selanjutnya menentukan apakah ada praktek 
01958|penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh  pemberi kerja kepada 
01959|karyawannya atau tidak. Misalnya pemberi kerja ada melakukan perekrutan 
01960|
01961|dengan iming -iming gaji besar (janji palsu) dan/atau dengan penjeratan 
01962|utang, kemudian karyawannya dipaksa untuk melayani tamu, jam kerja yang 
01963|tidak jelas, adanya  penyekapan, tidak ada perjanjian kerja, bahkan kadang 
01964|kala pemberi kerja mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, 
01965|atau hal-hal lain yang mengakibatkan karyawannya tereksploitasi; 
01966|- Bahwa bentuk eksploitasi itu tidak harus perbuatan seksual, karena ma sing-
01967|masing peristiwa tindak pidana perdagangan orang itu memiliki karakteristik 
01968|yang berbeda -beda, sehingga bentuk eksploitasinya pun bisa berbeda -
01969|beda; 
01970|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 Undang -Undang Nomor 
01971|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidan a Perdagangan Orang, persetujuan 
01972|korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana 
01973|perdagangan orang. Sehingga meskipun korban setuju diberangkatkan, 
01974|atau setuju mengambil utang/panjar, atau setuju untuk dipekerjakan, atau 
01975|setuju untuk k erja di luar jam kerja, tidak akan menghapus tindak pidana 
01976|yang dilakukan oleh pelaku. Karena relasi antara pemberi kerja dan 
01977|penerima kerja secara sosial itu bersifat subordinasi, dimana posisi 
01978|penerima kerja menjadi lebih rentan. Sehingga apapun yang dim inta oleh 
01979|pemberi kerja tidak akan ditolak oleh penerima kerja tersebut meskipun ia 
01980|akan menghadapi bahaya atau ancaman kekerasan atau kematian. Bahkan 
01981|ada keadaan dimana penerima kerja tidak sadar dirinya dieksploitasi 
01982|sehingga penerima kerja tersebut mer asa nyaman dan tidak merasa 
01983|diekseploitasi. Kondisi tersebutlah yang menjadikan adanya persetujuan 
01984|dari korban tidak menghilangkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana 
01985|perdagangan orang; 
01986|- Bahwa hukum acara pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
01987|Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap mengacu pada Kitab Undang -
01988|Undang Hukum Acara Pidana, kecuali yang diatur sendiri dalam undang -
01989|undang tersebut.  Salah satunya terkait kekhususan pembuktian yaitu  
01990|keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membukti kan bahwa 
01991|terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya; 
01992|- Bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak 
01993|mendapatkan restitusi. Pengertian restitusi adalah pembayaran ganti 
01994|kerugian yang dibebankan kepada pelaku berd asarkan putusan pengadilan 
01995|yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau imateriil yang 
01996|diderita oleh korban. Restitusi itu sendiri merupakan hak untuk memulihkan 
01997|rasa sakit atau kerugian yang diderita oleh korban baik secara materiil dan 
01998|
01999|atau imateriil.  Restitusi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 
02000|Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap 
02001|Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Sedangkan untuk 
02002|teknis tata cara permohonan restitusi diatur di dalam Peraturan Mahkamah 
02003|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan 
02004|Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. 
02005|Namun perlu dipahami bahwa permohonan restitusi itu tidak mengurangi 
02006|hukuman, namun dapat menjadi baha n pertimbangan Majelis Hakim dalam 
02007|menjatuhkan putusan; 
02008|- Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu termasuk ke dalam delik biasa 
02009|bukan delik aduan, sehingga kepolisian atas inisiatif sendiri dapat 
02010|melakukan pemeriksaan/penyelidikan ke sebuah tempat usaha ya ng diduga 
02011|melakukan tindak pidana perdagangan orang tanpa walaupun tidak ada 
02012|aduan/laporan dari korbannya; 
02013|- Bahwa tidak semua tempat karaoke yang mempekerjakan pramusaji itu 
02014|harus diproses hukum, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah ada 
02015|indikasi tindak pidana perdagangan orang atau tidak; 
02016|- Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 Undang -Undang Nomor 
02017|21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan 
02018|korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana 
02019|perdagangan orang. Oleh karena itu keterangan saksi dipersidangan yang 
02020|menyatakan tidak merasa dieksploitasi tersebut tidak akan menghilangkan 
02021|penuntutan terhadap terdakwa; 
02022|- Bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan 
02023|dalam tindak pidana perdaganga n orang adalah seseorang dengan posisi 
02024|dominan/potensial menggunakan kuasanya untuk memanfaatkan orang lain 
02025|yang posisinya lebih rendah (posisi rentan) dengan cara mengancam, 
02026|penipuan, penjeratan utang, janji palsu ataupun cara lain yang dilarang oleh 
02027|undang-undang yang berdampak tereksploitasinya orang dengan posisi 
02028|rentan tersebut; 
02029|- Bahwa makna perekrutan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah 
02030|proses pencarian dan perekrutan seseorang dengan cara -cara yang sejak 
02031|awal ditujukan untuk dieksploitasi. Bi asanya pelaku melakukan perekrutan 
02032|dengan cara memberikan iming -iming gaji besar atau imbalan uang atau 
02033|pemberian panjar/utang kepada pekerja atau keluarganya. Selain itu 
02034|biasanya proses perekrutannya dilakukan melalui media sosial atau dari 
02035|orang-orang terdekat; 
02036|
02037|- Bahwa untuk membuktikan tujuan dieksploitasi dilakukan dengan cara 
02038|melihat unsur pada masing -masing Elemen Utama I Proses dan Elemen 
02039|Utama II Cara (Means). Apabila salah satu unsur pada masing -masing 
02040|Elemen Utama I Proses dan Elemen Utama II Cara ( Means) sudah 
02041|terpenuhi, maka perbuatan tersebut dianggap sudah memenuhi Elemen 
02042|Utama III Tujuan yaitu untuk mengeksploitasi orang (delik formil) tanpa 
02043|harus dibuktikan bahwa seseorang sudah menjadi korban eksploitasi; 
02044|- Bahwa menurut pendapat Ahli, pelaku ti ndak pidana perdagangan orang 
02045|dapat dipidana apabila salah satu unsur dari masing -masing elemen utama 
02046|terpenuhi; 
02047|- Bahwa untuk menentukan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup 
02048|hanya melihat salah satu elemen utama saja, tetapi harus melihat seluruh 
02049|elemen utamanya. Karena setiap elemen utama merupakan satu kesatuan 
02050|yang tidak lepas dari elemen yang lain; 
02051|- Bahwa karakteristik setiap perkara tindak pidana perdagangan orang 
02052|berbeda-beda, sehingga masing -masing unsur elemen utamanya pun juga 
02053|bisa berbeda tergantung dari kasusnya; 
02054|- Bahwa hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang 
02055|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang antara 
02056|lain penandatanganan Statuta Palermo, meningkatnya kasus perdagangan 
02057|orang baik di dalam negeri maupun d i luar negeri, banyaknya korban 
02058|perempuan, serta lemahnya penegakan hukum kasus perdagangan orang 
02059|di Indonesia; 
02060|- Bahwa eksploitasi dalam ketenagakerjaan didasari oleh kesepakatan dan 
02061|persetujuan yang saling menguntungkan dalam perjanjian kerja antara 
02062|pekerja dengan pemberi kerja. Sedangkan eksploitasi pada tindak pidana