01393|diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada 
01394|subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa JONI SAPUTRA BIN SUBHAN yang setelah 
01395|dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, 
01396|ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam 
01397|surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi -saksi yang di dengar keterangannya di 
01398|persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara 
01399|ini adalah benar Terdakwa JONI SAPUTRA BIN SUBHAN sehingga menurut Majelis 
01400|Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum; 
01401|Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung 
01402|jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur 
01403|berikutnya; 
01404|Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, 
01405|Pengiriman, Atau Penerimaan Seseorang, Ancaman Kekerasan, Penggunaan 
01406|Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan 
01407|Kekekuasaan,  Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberikan Bayaran Atau 
01408|Manfaat Walapun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali, 
01409|Atas Orang Lain dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut; 
01410|Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak 
01411|perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, 
01412|cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur 
01413|tersebut di atas; 
01414|Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menguraikan satu persatu 
01415|pengertian dari unsur tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Rumusan Pasal 1 
01416|Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01417|Perdagangan Orang yaitu: 
01418|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang 
01419|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01420|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
01421|
01422|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
01423|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
01424|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
01425|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
01426|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 
01427|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”; 
01428|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
01429|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
01430|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang 
01431|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. 
01432|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
01433|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
01434|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, 
01435|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. 
01436|- Bahwa Makna Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik 
01437|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01438|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
01439|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 
01440|atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
01441|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 
01442|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang 
01443|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”. 
01444|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik 
01445|Indonesia Nomor 21 Tahun 20 07 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01446|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
01447|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 
01448|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. 
01449|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Republik 
01450|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01451|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, 
01452|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”. 
01453|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Republik 
01454|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01455|Perdagangan Orang adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang 
01456|dari satu tempat ke tempat lain”. 
01457|- Bahwa Makna Kekerasan menurut Pasal 1 angka 11 Undang -Undang Republik 
01458|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01459|
01460|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau 
01461|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi 
01462|nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. 
01463|- Bahwa Makna Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 12 Undang -Undang 
01464|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01465|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, 
01466|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan 
01467|sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”. 
01468|- Bahwa Makna Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia 
01469|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
01470|adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan 
01471|putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau 
01472|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”; 
01473|- Bahwa Makna Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang -Undang Republik 
01474|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01475|Perdagangan Orang adalah “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, 
01476|dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam 
01477|keluarga maupun dalam masyarakat” 
01478|- Bahwa Makna  Penjeratan Utang menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik 
01479|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01480|Perdagangan Orang adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau 
01481|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau 
01482|orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk 
01483|pelunasan utang”; 
01484|Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pada dasarnya dalam 
01485|Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
01486|Pidana Perdagangan Orang sangat erat kaitannya dengan unsur dengan sengaja, hal mana 
01487|didalam unsur sengaja dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, 
01488|yaitu Teori kehendak (wills  theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau 
01489|membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. 
01490|Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehandak dengan 
01491|sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki 
01492|sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk 
01493|menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus  mempunyai pengetahuan tentang sesuatu 
01494|itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif 
01495|(disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86); 
01496|
01497|Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI 
01498|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada 
01499|dasarnya lebih menekankan adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa baik secara 
01500|langsung ataupun tidak langsung dengan memberikan daya paksa untuk melakukan 
01501|sesuatu hal yang bertentangan dengan Norma yang tumbuh dan berkembang dalam 
01502|masyarakat; 
01503|Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Hukum tersebut diatas terlebih dahulu 
01504|Majelis Hakim akan menguraikan bagaimana peran Terdakwa dalam kaitannya dengan 
01505|tindakan saksi Ristiana Suhartiini melakukan aktifitas OPEN BO (OPEN BOKING) atau 
01506|berhubungan badan/bersetubuh sehingga terjadi hubungan Hukum antara Terdakwa 
01507|dengan  saksi Ristiana Suhartiini dalam kaitannya dengan perkara aquo;  
01508|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang 
01509|diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan kete rangan Terdakwa 
01510|Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan karena telah melakukan 
01511|tindak pidana Perdagangan Orang atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana 
01512|Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.30 Wib di Café atau Karoke Mak Ndut 
01513|yang beralamat di Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten  Sukamara, 
01514|hal mana cara Terdakwa melakukan perekrutan kepada Saksi Korban yaitu dengan cara 
01515|Saudari NABILA (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa JONI 
01516|SAPUTRA ada seorang perempuan yang ingin bekerja sebagai pemandu lagu / LC (loady 
01517|Companion) di karaoke milik Terdakwa JONI SAPUTRA Bin SUBHAN melalui telpon 
01518|dengan berkata kepada Terdakwa JONI “Ini ada anak mau kerja…“ dan Terdakwa JONI 
01519|menjawab “ Iya kirim fotony a dulu…“ yang selanjutnya Saudari NABILA (DPO) 
01520|mengirimkan foto perempuan tersebut kepada Terdakwa JONI melalui pesan Whatssap. 
01521|Setelah Terdakwa JONI melihat foto Saksi Korban tersebut, Terdakwa JONI menyetujui. 
01522|Bahwa setelah memberi persetujuan, dan saksi RISTIANA meminta untuk diberi ongkos 
01523|keberangkatan terlebih dahulu dan untuk memberi uang keluarganya. Setelah terjadi 
01524|percakapan tersebut, saksi LYSSA MARYANI Als CACA menghubungi saudari NABILA 
01525|(DPO) terkait dengan rencana keberangkatan Saksi Korban  dan Saksi Korban  
01526|menyanggupi dan siap berangkat pada hari itu juga, selanjutnya pada sekitar hari Jumat 
01527|tanggal 29 November 2024, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.6.880.000,- (enam 
01528|juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban melalui Saudari NABILA. 
01529|Selanjutnya saksi LYSSA MARYANI Als CACA menjemput Saksi Korban untuk berangkat 
01530|kerumah saksi LYSSA MARYANI Als CACA untuk menunggu jemputan, tidak berapa lama 
01531|kemudian saudari NABIL (DPO) mengirimkan Bording Pass (keberangkatan menggunakan 
01532|pesawat) kepada saksi LYSSA MARYANI Als CACA dan selajutnya saudari NABILA 
01533|mengirimkan uang pinjaman atau hutang kepada saudari RISTIANA  sebanyak Rp. 
01534|
01535|3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah selesai persiapan, saksi LYSSA MARYANI Als CACA 
01536|dan saksi RISTIA NA berangkat menuju Bandara Soekarna -Hatta Jakarta, dan saksi 
01537|RISTIANA masuk kedalam bandara untuk check in keberangkatan dari Jakarta menuju 
01538|Pangkalan Bun KALTENG, saksi LYSSA MARYANI Als CACA meninggalkan bandara 
01539|untuk kembali kerumahnya, karena pada saat itu saksi LYSSA MARYANI Als CACA hanya 
01540|untuk mengantar Saksi Korban saja. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024, 
01541|Terdakwa JONI menjemput Saksi Korban di Bandara Pangkalanbun Kab. Kotawaringin 
01542|Barat dan pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan sakit habis kecelakaan, kemudian 
01543|Terdakwa JONI membawa Saksi Korban ke tempat karaoke MAK NDUT milik Terdakwa 
01544|JONI; 
01545| Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan 
01546|yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum yang tidak 
01547|terbantahkan Bahwa Terdakwa memperkerjakan Saksi Korban tersebut sebagai pemandu 
01548|lagu adalah pada setiap Saksi Korban bekerja diminta untuk tampil atau nongkrong di depan 
01549|Karoke MAK NDUT tersebut dan setelah ada pengunjung atau tamu yang ingin bernyanyi di 
01550|karoke MAK NDUT tersebut, Saksi Korban atau karyawan pemandu lagu lainnya 
01551|mempersiapkan penampilan terlebih dahulu dan untuk ROOM atau ruangan karoke tersebut 
01552|dipersiapkan oleh operator lagu serta operator mempersiapkan Minumal Alkholnya berupa 
01553|Beer Putih sebanyak 2 (dua) botol dan 1 (satu) botol Anggur Merah, selanjutnya setelah 
01554|selesai dalam mempersiapkan diri Saksi Korban masuk kedalam room atau ruangan karoke 
01555|tersebut, sesampainya Saksi Korban didalm room tersebut Saksi Korban menuangkan 
01556|minuman kedalam gelas-gelas tamu atau pengunjung tersebut, setelah sel esai saksi 
01557|kembali mencatat lagu-lagu yang ingin dinyanyikan oleh tamu tersebut kedalam kertas 
01558|kemudian kertas yang berisi judul lagu tersebut Saksi Korban berikan kepada operator 
01559|penjaga room tersebut, pada saat dalam melayani tamu tersebut Saksi Korban juga ikut 
01560|meminum minuman alkhol tersebut karena apabila Saksi Korban tidak ikut untuk meminum 
01561|alkhol tersebut setelah selesai Saksi Korban melayani tamu, ada dari sebagian dari tamu 
01562|yang mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan akan diberikan 
01563|imbalan berupa uang oleh tamu atau pengunjung tersebut. Saksi Korban melakukan OPEN 
01564|BO (OPEN BOKING) atau menjadi pelayan seks untuk tamu atau pengunjung di café atau 
01565|karoke MAK NDUT milik terdakwa JONI dan mendapatkan hasil dari Open BO dari tamu 
01566|atau pengujung saksi di café atau karoke MAK NDUT milik saudara JONI sebesar Rp. 
01567|3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan hal tersebut dilakukan tanpa 
01568|adanya paksaan dari Terdakwa, dengan hitungan biaya yang harus dibayar oleh Saksi 
01569|Korban kepada terdakwa JONI selaku pemilik apabila akan melayani tamu atau pengunjung 
01570|untuk OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi 
01571|
01572|Korban tersebut yaitu biaya kamar sebesar Rp. 50.000.-( lima puluh ribu rupiah) setiap 1 
01573|(satu) OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan; 
01574| Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum tersebut diatas yang 
01575|dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai 
01576|telah nyata ada wujud peran Terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan saksi korban 
01577|dari sejak dilakukan perekrutan, pengiriman sampai menepatkan saksi korban untuk bekerja 
01578|di Tempat Karoke Terdakwa dengan dibawah pengawasan Terdakwa selaku pemilik 
01579|Tempat karoke Ma’ndut; 
01580| Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
01581|bagaimana peran Terdakwa sehingga memberikan daya paksa bagi saksi korban untuk 
01582|melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan 
01583|tamu ataupun pengunjung di tempat karoke milik Terdakwa; 
01584| Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saki dipersidangan yang 
01585|dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh suatu fakta Hukum berawal saksi 
01586|korban ada berkomunikasi dengan saksi LYSSA MARYANI Als CACA Binti SUPRIADI 
01587|SR melalui media social Facebook dan Saksi Korban meminta bantuan kepada saksi 
01588|LYSSA MARYANI Als CACA untuk mencarikan kerja, setelah itu saksi LYSSA MARYANI 
01589|Als CACA menwarkan pekerjaan kepada saksi korban pekerjaan sebagai pemandu lagu, 
01590|tepatnya pemandu lagu (lady companion)/LC di karoke MAK NDUT milik Terdakwa JONI 
01591|SAPUTRA Bin SUBHAN yang beralamat di Desa Kenawan Kec. Permata Kecubung Kec. 
01592|Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah. saksi LYSSA MARYANI Als CACA 
01593|menjelaskan bahwa di tempat kerja saksi korban nantinya tersebut akan ada cashbon 
01594|(utang) dan biaya keberangkatan dari Jawa Barat Ke Kalimantan tengah, setelah itu saudari 
01595|RISTIANA meminta kepada saksi korban untuk pinjaman berupa sebanyak Rp. 3.000.000,- 
01596|(tiga juta rupiah) diluar biaya keberangkatan, dan kemudian saksi korban meminta izin 
01597|kepada suaminya dan memperoleh izin dari suami saksi korban Bahwa selanjutnya pada 
01598|saat itu saksi LYSSA MARYANI Als CACA langsung mengkomunikasikan hal tersebut 
01599|kepada  seseorang yang Bernama NABILA (DPO) bahwa ada yang mau bekerja di 
01600|terdakwa JONI dan kemudian Saudari NABILA (DPO) menghubungi terdakwa dan 
01601|menawarkan kepada Terdakwa JONI SAPUTRA ada seorang perempuan yang ingin 
01602|bekerja sebagai pemandu lagu / LC (loady Companion) di karaoke milik Terdakwa JONI 
01603|SAPUTRA Bin SUBHAN melalui telpon dengan berkata kepada Terdakwa JONI “Ini ada 
01604|anak mau kerja…“ dan Terdakwa JONI menjawab “Iya kirim fotonya dulu…“ yang 
01605|selanjutnya Saudari NABILA (DPO) mengirimkan foto perempuan tersebut kepada 
01606|Terdakwa JONI melalui pesan Whatssap. Setelah Terdakwa JONI melihat foto saksi 
01607|RISTIANA SUHARTINI tersebut, Terdakwa JONI menyetujui. Bahwa setelah memberi 
01608|persetujuan, dan saksi RISTIANA meminta untuk diberi ongkos keberangkatan terlebih 
01609|
01610|dahulu dan untuk memberi uang keluarganya. Setelah terjadi percakapan tersebut, saksi 
01611|LYSSA MARYANI Als CACA menghubungi saudari NABILA (DPO) terkait dengan rencana 
01612|keberangkatan saksi RISTIANA, dan Saksi Korban menyanggupi dan siap berangkat pada 
01613|hari itu juga, selanjutnya pada sekitar hari Jumat tanggal 29 November 2024, Terdakwa 
01614|mengirimkan uang sebesar Rp.6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu 
01615|rupiah) kepada Saksi Korban melalui Saudari NABILA. Selanjutnya saksi LYSSA MARYANI 
01616|Als CACA menjemput saksi RISTIANA untuk berangkat kerumah saksi LYSSA MARYANI 
01617|Als CACA untuk menunggu jemputan, tidak berapa lama kemudian saudari NABIL (DPO) 
01618|mengirimkan Bording Pass (keberangkatan menggunakan pesawat) kepada saksi LYSSA 
01619|MARYANI Als CACA dan selajutnya saudari NABILA mengirimkan uang pinjaman atau 
01620|hutang kepada Saksi Korban sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah selesai 
01621|persiapan, saksi LYSSA MARYANI Als CACA dan Saksi Korban berangkat menuju 
01622|Bandara Soekarna-Hatta Jakarta, dan Saksi Korban masuk kedalam bandara untuk check 
01623|in keberangkatan dari Jakarta menuju Pangkalan Bun KALTENG, saksi LYSSA MARYANI 
01624|Als CACA meninggalkan bandara untuk kembali kerumahnya, karena pada saat itu saksi 
01625|LYSSA MARYANI Als CACA hanya untuk mengantar Saksi Korban saja. Bahwa 
01626|selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa JONI menjemput Saksi Korban di 
01627|Bandara Pangkalanbun Kab. Kotawaringin Barat dan pada saat itu Saksi Korban dalam 
01628|keadaan sakit habis kecelakaan, kemudian Terdakwa JONI membawa Saksi RISTIANA 
01629|SUHARTIINI ke tempat karaoke MAK NDUT milik Terdakwa JONI tersebut untuk Terdakwa 
01630|JONI beri obat dan merawatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Saksi 
01631|Korban sudah mulai bekerja sebagai pemandu lagu / LC (lady companion) di karaoke MAK 
01632|NDUT milik Terdakwa  hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian; 
01633| Menimbang, Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana 
01634|perdagangan orang dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01635|Perdagangan Orang, maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil 
01636|adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan 
01637|cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan 
01638|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan 
01639|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
01640|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
01641|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- gunaan kekuasaan 
01642|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
01643|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
01644|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini, 
01645|kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa 
01646|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
01647|
01648|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya  unsur-unsur perbuatan yang sudah 
01649|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya