00759|Undang-undang Sistem Peradil an Pidana Anak yang berlaku (Pasal 71 UU No
00760|11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA);
00761|Menimbang, bahwa agar dikatakan mampu bertanggungjawab dan
00762|dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mengacu pada
00763|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00764|(SPPA) apakah dapat diputus berupa pidana atau tindakan;
00765|1. I. Pasal 71 : Putusan Berupa Pidana :
00766|     1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
00767|a. Pidana peringatan;
00768|b. Pidana dengan syarat;
00769|• Pembinaan di luar lembaga;
00770|• Pelayanan masyarakat; atau
00771|• Pengawasan;
00772|c. Latihan kerja;
00773|d. Pembinaan dalam lembaga;
00774|e. Penjara;
00775|2. Pidana tambahan terdiri atas :
00776| Perampasan keuntungan yang diperoleh;
00777| Pemenuhan kewajiban adat;
00778|1. II. Pasal 82 : Putusan Berupa Tindakan :
00779|a. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
00780|b. Penyerahan kepada Pemerintah;
00781|c. Penyerahan kepada seseorang;
00782|
00783|d. Perawatan di rumah sakit jiwa;
00784|e. Perawatan di Lembaga;
00785|f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan f ormal dan/ atau latihan yang
00786|diadakan oleh pemerintah/badan swasta;
00787|g. Pencabutan surat izin mengemudi;
00788|h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau pemulihan;
00789|Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan
00790|Penuntut Umum dalam hal lamanya Anak  dijatuhi pidana dimana salah satu
00791|pertimbangan terbentuknya Undang -undang tentang Sistem Peradilan Pidana
00792|Anak dalam huruf a menyatakan bahwa : Anak merupakan amanah dan karunia
00793|Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
00794|seutuhnya. Menurut pendapat Hakim Anak lamanya Anak di penjara tidak
00795|membuat keadaan Anak yang telah melekat stigma menjadi seorang
00796|narapidana menjadi orang yang lebih baik karena Anak tersebut masih
00797|membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhaw atirkan
00798|kehidupan dibalik jeruji akan membuat Anak menjadi lebih buruk dari
00799|keadaannya semula. Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya
00800|yang terakhir agar Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang
00801|lebih baik dikemudian hari, denga n demikian lamanya penjatuhan pidana
00802|sebagaimana dalam amar putusan dibawah menurut Hakim Anak telah
00803|memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
00804|Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau
00805|penyelesaian terakhir atas suatu masala h, maka dalam menentukan
00806|pemidanaan menurut Memorie Wan Toelichting  harus diperhatikan keadaan
00807|obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya
00808|menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung),
00809|tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan
00810|bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya
00811|kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam
00812|kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edu katif dan korektif, sehingga
00813|mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;
00814|Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan
00815|pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan
00816|(social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat
00817|dengan memperhatikan kepentingan -kepentingan masyarakat, Negara, korban
00818|dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung
00819|unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan
00820|
00821|tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti
00822|bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas
00823|perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang
00824|positif dan konstruktif bagi usaha penaggulangan kejahatan, Keadilan, dalam
00825|arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun
00826|oleh korban ataupun oleh masyarakat;
00827|Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang -undang Republik
00828|Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -undang
00829|Republik Ind onesia Undang -undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
00830|Perlindungan Anak, secara expressis verbis atau tegas menyatakan, “Anak
00831|merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa
00832|harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak -hak
00833|sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupkan bagian
00834|dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang -Undang Dasar 1945 dan
00835|Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang Hak -hak Anak. Dari sisi
00836|kehidupan berbangsa dan berne gara, Anak adalah masa depan bangsa dan
00837|generasi penerus cita -cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas
00838|kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
00839|perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
00840|kebebasan. Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan Anak sedini mungkin,
00841|yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan
00842|belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh,
00843|menyeluruh dan koprehensif;
00844|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan
00845|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
00846|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00847|Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan
00848|untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat
00849|(3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00850|Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan
00851|Klas I Medan terhadap Anak;
00852| Menimbang, bahwa Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan
00853|hasil Sidang Tim Pengamat Pe masyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan
00854|Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, kami selaku Pembimbing
00855|Kemasyarakatan merekomendasikan demi kepentingan terbaik bagi klien anak
00856|agar menjalani PEMBINAAN DALAM LEMBAGA, yakni Lembaga Rehabilitasi
00857|Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang -Undang No.11
00858|
00859|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan
00860|sebagai berikut:
00861|1. Orangtua klien yang masih peduli dan mampu mengawasi dan
00862|membimbing klien anak;
00863|2. Klien anak me njalani pendidikan sekolah SMP Kelas II (Dua) dan masih
00864|menginginkan melanjutkan pendidikannya sampai selesai;
00865|3. Klien masih muda dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat
00866|memperbaiki diri menjadi lebih baik serta klien menyesali perbuatannya dan
00867|berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
00868|4. Klien dapat memiliki keterampilan dan keahlian melalui pembinaan dan
00869|pembimbingan.
00870|5. Pidana Penjara adalah ALTERNATIF PIDANA TERAKHIR dalam
00871|penjatuhan hukuman kepada anak;
00872|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim
00873|berpendapat bahwa Anak harus dijatuhi pidana yang benar-benar menimbulkan
00874|efek jera sehingga Anak tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
00875|Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa ANAK telah terbukti
00876|melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan  tunggal
00877|Penuntut Umum, maka pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada
00878|ANAK adalah pidana penjara;
00879|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan
00880|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
00881|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00882|Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap
00883|ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap
00884|berada dalam tahanan;
00885|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajuk an di
00886|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00887|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa : 3 (tiga) butir pil warna hija u
00888|diduga ekstasi dengan berat bersih 1,42 (satu koma empat dua) gram , yang
00889|telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
00890|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
00891|bukti tersebut: dimusnahkan;
00892|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa : Uang penjualan narkotika
00893|jenis pil  extacy senilai Rp.150.000. -(seratus lima puluh ribu rupiah)  yang
00894|merupakan hasil dari kejahatan  serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu
00895|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00896|
00897|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa : 1 (satu) unit handphone
00898|merek Redmi 9C warna orange IMEI tidak terlihat lagi karena handphone rusak,
00899|dikembalikan kepda Puntut Umum Untuk dipergunakan dalam Perkara atas
00900|nama Anak Teman Anak;
00901|Menimbang, bahwa unt uk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
00902|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00903|meringankan Anak;
00904|Keadaan  yang  memberatkan:
00905|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan tidak mend ukung program
00906|Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
00907|Keadaan yang meringankan:
00908|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
00909|- Anak masih muda masih dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
00910|- Anak belum pernah dihukum;
00911|Menimbang, bahwa oleh  karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00912|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00913|Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
00914|Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35  Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU
00915|RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo UU RI No. 11 Tahun
00916|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan Undang -undang Nomor 20
00917|Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -
00918|undangan lain yang bersangkutan;
00919|
00920|MENGADILI:
00921|1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00922|bersalah melakukan tindak pidana  “Permufakatan Jahat Tanpa hak Menjual
00923|Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu
00924|Penuntut Umum;
00925|2. Menjatuhkan pidana ke pada Anak oleh karena itu  dengan pidana penjara
00926|selama 2 (Dua) Tahun;
00927|3. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di tempatkan di Lembaga
00928|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
00929|4. Menetapkan agar Anak mengikuti pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan pada
00930|LPK Anak T anjung Gusta Medan  yang beralamat di Jalan Pemasyarakatan
00931|Tanjung Gusta Medan;
00932|5. Menetapkan masa penangkapan  dan penahanan yang telah dijalani Anak
00933|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00934|6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00935|
00936|7. Menetapkan barang bukti berupa:
00937|- 1 (satu) plastik  klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,5
00938|(nol koma nol lima) gram;
00939|- 2 (dua) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih
00940|0,02 (nol koma nol dua) gram;
00941|Dirampas untuk dimusnahkan ;
00942|- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
00943|Dirampas untuk Negara;
00944|8. Membebankan Anak membayar biaya perkara se jumlah Rp5.000,00 (Dua
00945|ribu rupiah);
00946|
00947|Senin
00948|
00949|8 Juni 2026
00950|
00951|2026
00952|
00953|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, oleh David
00954|Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk
00955|Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
00956|
00957|Rahmayanti S.H.
00958|
00959|                Panitera Pengganti, Hakim,
00960|
00961| d.t.o d.t.o
00962|
00963|                   Rahmayanti S.H.              David Sidik H. Simaremare, S.H.