00517|Kabupaten Kepahiang dan ditandatangani oleh Ir. Nyanyu Elia Hasanah, M.Si
00518|menunjukkan ketika tindak pidana terjadi Anak Korban berusia 5 (lima) tahun 3
00519|(tiga) bulan
00520|
00521|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta-fakta  tersebut  diatas,
00522|dengan masuknya alat kelamin Anak Anak  ke dalam kemaluan Anak korban
00523|Zilvia Mela Alvira dan juga dihubungkan dengan hasil visum et repertum Nomor:
00524|353/32/V/1.1 tanggal 3 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan
00525|ditandatangani  oleh  dr.  Sazili,  Sp.OG  diperoleh  hasil  pemeriksaan  telah
00526|dilakukan pemeriksaan  visume et repertume  pada seorang anak perempuan
00527|dengan  luka  lecet  di  perinium  dan  labia  kanan  menurut  pendapat  Hakim,
00528|persetubuhan memang benar terjadi
00529|Menimbang bahwa anak saksi Zilvia Mela Alvira  pada saat disetubuhi
00530|oleh Anak Anak  berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan atau dengan kata lain
00531|belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka sesuai dengan ketentuan P asal
00532|150  Undang-Undang  RI  Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
00533|Hukum Pidana, anak saksi Zilvia Mela Alvira adalah Anak yang dalam perkara
00534|ini juga menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Anak ;
00535|Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas
00536|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  terdakwa  yang  telah  menarik
00537|tangan anak saksi korban pada saat kejadian untuk masuk kedalam kamar
00538|kemudian mendorong anak saksi korban sampai anak saksi korban jatuh ke
00539|kasur sehingga saat itu anak saksi korban hanya diam karena takut anak Anak
00540|marah dan tidak melakukan perlawanan dan bahkan pada saat persidangan
00541|anak saksi korban masih takut terhadap anak Anak  maka perbuatan anak Anak
00542|telah mengakibatkan rasa takut dan cemas akan dilakukannya kekerasan maka
00543|menurut Hakim, ancaman  kekerasan  telah  terpenuhi  dalam  perbuatan  anak
00544|Anak
00545|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,
00546|maka  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  dengan  kekerasan  atau  ancaman
00547|kekerasan memaksa seseorang bertubuh dengannya yang dilakukan terhadap
00548|Anak telah terbukti pada perbuatan terdakwa;
00549|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  oleh  karena
00550|perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan
00551|oleh Penuntut Umum dalam  Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1
00552|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 473 ayat
00553|(4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
00554|Hukum  Pidana  jo.  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang
00555|Penyesuaian  Pidana,  maka  Anak  tersebut  harus  dinyatakan  telah  terbukti
00556|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “dengan  ancaman
00557|
00558|kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana
00559|dakwaan Penuntut Umum tersebut;
00560|Menimbang  bahwa  terhadap  pembelaan  Advokat/Penasihat  Hukum
00561|Anak  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  memohon  supaya  diberikan
00562|hukuman  yang  seringan-ringannya  maka  hal  tersebut akan  dipertimbangkan
00563|bersamaan dengan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak
00564|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dalam  sidang  pemeriksaan  perkara
00565|Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00566|pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak
00567|tersebut  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Anak  tersebut  harus  dinyatakan
00568|bersalah  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang-undang  Republik
00569|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak
00570|tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
00571|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  sanksi  yang  akan
00572|dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal
00573|sebagai berikut:
00574|1. Filosofi dan konsepsi pelindungan anak, khususnya anak pelaku tindak
00575|pidana sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia
00576|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-
00577|undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00578|Anak,  dalam  hal  ini  Negara  melalui  undang-undang  memberikan
00579|pelindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana
00580|dengan  sebisa  mungkin  menjauhkan  anak  dari  pemidanaan
00581|sebagaimana  konsep  keadilan  retributif  dan  efek  penjeraan  menjadi
00582|konsep  keadilan  restoratif  dan  pembinaan  anak,  dalam  hal  tersebut
00583|Hakim menerapkan filosofi “menyelamatkan masa depan anak”;
00584|2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam
00585|hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan
00586|kesempatan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak
00587|untuk mendapatkan pendidikan, hak pengasuhan, perawatan dan kasih
00588|sayang dari orang tua Anak, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat
00589|menggangu  perkembangan  Anak  dan  masa  depan  Anak,  apalagi
00590|membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;
00591|3. Ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  penjatuhan/pengenaan
00592|sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Ketentuan-ketentuan dalam
00593|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
00594|Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
00595|
00596|- Pasal 69 dan Pasal 70 yang merupakan dasar penjatuhan sanksi
00597|terhadap Anak;
00598|- Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk sanksi bagi Anak
00599|yang berupa pidana;
00600|4. Tuntutan  pidana sebagaimana termuat dalam  surat tuntutan Penuntut
00601|Umum, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi
00602|pidana pembinaan di LPKS Anak Bangsa Curup selama 1 (satu) tahun
00603|5. Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu
00604|yang  telah  dibaca  dan  disampaikan  di  dalam  sidang  yang  diperkuat
00605|dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya
00606|Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu
00607|yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana Anak dijatuhi
00608|pidana pembinaan di LPKS Anak Bangsa Curup
00609|6. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan,
00610|antara lain pengaruh-pengaruh luar (faktor eksternal) yang mendorong
00611|Anak melakukan tindak pidana
00612|7. Berat atau ringannya perbuatan atau keadaan yang memberatkan dan
00613|yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:
00614|1) Keadaan yang memberatkan:
00615|- Perbuatan  Anak bisa menganggu ketertiban masyarakat;
00616|- Perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan tindak
00617|pidana yang serius, bukan lagi kenakalan anak-anak karena sudah
00618|memakai kekerasan dan senjata tajam
00619|2) Keadaan yang meringankan:
00620|- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak ingin mengulangi
00621|perbuatannya;
00622|- Usia  Anak  yang  relatif  masih  muda  yang  juga  menjadi  tujuan
00623|pelindungan hukum;
00624|- Anak belum pernah terlibat melakukan suatu tindak pidana;
00625|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  telah
00626|diuraikan, Hakim menilai sanksi yang tepat diterapkan atau dikenakan kepada
00627|Anak  adalah  sanksi  berupa  tindakan  Pembinaan  Dalam  Lembaga  dengan
00628|pertimbangan sebagai berikut:
00629|1. Bahwa perbuatan Anak dapat merusak masa depan anak korban;
00630|2. Bahwa  usia  Anak  masih  muda  dan  pembinaan  didalam  LPKS  bisa
00631|dimungkinkan supaya Anak mendapat Pendidikan yang lebih baik;
00632|
00633|3. Bahwa  dengan  pembinaan  dalam  LPKS  diharapkan  anak  bisa
00634|memperbaiki  diri  dan  menggali  potensi  diri  yang  positif  serta  mampu
00635|beradaptasi dengan lingkungan yang positif dan disiplin;
00636|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim
00637|menilai sanksi yang ditentukan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan
00638|dalam  amar  putusan  sudah  tepat  sesuai  dengan  perbuatan  Anak,  dan
00639|memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan
00640|yang terbaik bagi Anak;
00641|Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Anak berupa:
00642|- 1  (satu)  lembar  baju  piyama  lengan  pendek  warna  merah  muda
00643|dengan motif bergambar HELLO PRETTY;
00644|- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif bergambar
00645|stroberi dan tulisan HAPPY .
00646|Merupakan  milik  anak  korban  dan  dikawatirkan  akan  menimbulkan  trauma
00647|kepada anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan
00648|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00649|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00650|Memperhatikan, Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
00651|2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  jo.  Pasal  473  ayat  (4)
00652|Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang
00653|Hukum  Pidana  jo.  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang
00654|Penyesuaian  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00655|bersangkutan;
00656|
00657|M E N G A D I L I :
00658|1. Menyatakan Anak Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
00659|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  ancaman
00660|kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya” ,
00661|sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00662|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana
00663|pembinaan di LPKS Anak Bangsa Curup selama 1 (satu) tahun;
00664|3. Menetapkan barang bukti berupa:
00665|- 1  (satu)  lembar  baju  piyama  lengan  pendek  warna  merah  muda
00666|dengan motif bergambar HELLO PRETTY;
00667|- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif bergambar
00668|stroberi dan tulisan HAPPY
00669|Dimusnahkan
00670|
00671|4. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp
00672|5.000,00 (lima ribu rupiah);
00673|
00674|Rabu
00675|
00676|4 Maret 2026
00677|
00678|2026
00679|
00680|Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal
00681|
00682|Yuris Prawiratama, SH.
00683|
00684|
00685|Panitera Pengganti Hakim tersebut
00686|
00687|Yuris Prawiratama, SH. Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH