03893|No. Rek.: 0900656149, Periode: Agustus 2024;
03894|65) 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama SUPRIYONO dengan
03895|No. Rek.: 0900656149, Periode: September 2024;
03896|66) 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama SUPRIYONO dengan
03897|No. Rek.: 0900656149, Periode: Oktober 2024;
03898|67) 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama SUPRIYONO dengan
03899|No. Rek.: 0900656149, Periode: November 2024;
03900|68) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03901|AGUSTIN  MELIANTRIS,  NIK:  3572024508980002,  alamat  Dusun
03902|Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Gandusari,
03903|Kabupaten Blitar;
03904|69) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03905|YULIATIN, NIK: 3505154807850002, alamat Dusun Sukosewu, RT. 01
03906|RW. 08, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
03907|Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03908|Disclaimer
03909|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03910|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03911|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03912|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
03913|
03914|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03915|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03916|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03917|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03918|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03919|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03920|putusan.mahkamahagung.go.id
03921|70) 1  (satu)  lembar  tangkapan  layar  /  screenshots  Perjanjian
03922|Penempatan  an.  YULIATIN,  NIK:  3505154807850002,  alamat  Dusun
03923|Sukosewu.  RT.  01  RW.  08,  Desa  Sukosewu,  Kecamatan  Gandusari,
03924|Kabupaten  Blitar,  dengan  pekerjaan  Caregiver  Zhongxin  Human
03925|Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka Putra;
03926|71) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03927|SELA AGUSTIN ANGGRAINI, NIK: 3505104508060001, alamat Dusun
03928|Tegalrejo,  RT.  003  RW.  011,  Desa  Sawentar,  Kecamatan  Kanigoro,
03929|Kabupaten Blitar;
03930|72) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03931|THERESIA  SUNARMI,  NIK:  3505084203780003,  alamat  Dusun
03932|Kalidahu, RT. 19 RW. 08, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten
03933|Blitar;
03934|73) 1 (satu) lembar tangkapan layar / screenshots Pengajuan CPMI an.
03935|YENI, NIK: 3505106204000002, alamat Lingkungan Jajar, RT. 005 RW.
03936|006, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
03937|74) 1  (satu)  bendel  copy Perjanjian  Penempatan  an. YULIATIN,  NIK:
03938|3505154807850002,  alamat  Dusun  Sukosewu,  RT.  01  RW. 08,  Desa
03939|Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan pekerjaan
03940|Caregiver Zhongxin Human Resources Ltd. melalui PT. Bumenjaya Eka
03941|Putra dengan negara tujuan penempatan Taiwan;
03942|barang bukti tersebut adalah bukti untuk melakukan tindak pidana namun
03943|atas permintaan dari Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut tetap
03944|terlampir dalam berkas perkara, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
03945|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
03946|beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
03947|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
03948|mengajukan  pembelaan  tertanggal  3  Juni  2025,  yang  pada  pokoknya
03949|mengajukan permohonan keringanan hukuman,  Majelis Hakim menilai oleh
03950|karena  seluruh  unsur  dalam  dakwaan  alternatif pertama  Penuntut Umum
03951|telah terpenuhi dalam diri Terdakwa namun oleh karena di persidangan tidak
03952|ditemukan  bukti  yang  menerangkan  bahwa  CPMI dan  PMI  yang  telah
03953|berangkat ke luar negeri  tersebut telah diberangkatkan melalui Terdakwa,
03954|terkait dengan penandatanganan kontrak, pemberangkatan dan penempatan
03955|Tenaga  Kerja  Indonesia  bukanlah  tanggung  jawab  Terdakwa  karena
03956|Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan akses soal hal tersebut, dengan
03957|kata lain Terdakwa hanya sebagai Petugas Lapangan (PL), dalam hal ini
03958|justru Sdri. LAILA NURHANA Als. LALA dan Sdri. SITI FATIMAH Als. Eyel
03959|yang  mengaku  seorang  Agency  Singapura  adalah  orang  yang  berperan
03960|Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
03961|Disclaimer
03962|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03963|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03964|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03965|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
03966|
03967|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03968|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03969|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03970|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03971|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03972|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03973|putusan.mahkamahagung.go.id
03974|penting menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri namun sayangnya
03975|Penyidik Polres Blitar tidak optimal melakukan pengembangan perkara dan
03976|hanya  menjerat  Petugas  Lapangan  (berkaitan  dengan  penandatanganan
03977|kontrak  dan  proses  penempatan  Tenaga  Kerja  bukan  domain  Terdakwa
03978|melainkan  peran  dari  Sdri.  LAILA NURHANA Als.  LALA dan  Sdri.  SITI
03979|FATIMAH Als. Eyel), Terdakwa tidak mengetahui berkaitan pemotongan gaji
03980|maupun kontrak kerja dari Saksi THERESIA SUNARMI serta Terdakwa tidak
03981|pernah  menerima  uang  dari  pemotongan  gaji  tersebut,  berkaitan  dengan
03982|pemotongan gaji tersebut merupakan kesepakatan maupun perjanjian antara
03983|Saksi THERESIA SUNARMI, Saksi YULIATIN, Saksi PRISILIA DEWI Binti
03984|SISWANTO  dan  Saksi  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  Sdri.  LAILA
03985|NURHANA Als.  LALA maupun  Sdri.  SITI  FATIMAH  Als.  Eyel,  Terdakwa
03986|bukanlah  pelaku  yang  menyuruh  melakukan  tindak  pidana  (doenpleger)
03987|dalam hal ini melakukan pemberangkatan untuk penempatan tenaga kerja
03988|migran  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI,  Saksi  YULIATIN,  Saksi
03989|PRISILIA DEWI Binti SISWANTO dan Saksi SELA AGUSTIN ANGGRAINI,
03990|yang  diketahui  dalam  faktanya  adalah  Saksi  THERESIA SUNARMI  yang
03991|secara nyata mendatangi Terdakwa untuk mencari info persyaratan untuk
03992|menjadi Tenaga Kerja Wanita yang oleh Terdakwa kemudian dibantu proses
03993|administrasi  dan  cek  Kesehatan,  akan  tetapi  yang  memproses  maupun
03994|pemberangkatan, kontrak kerja dan tempat kerja  (job desk)  di luar negeri
03995|(Singapura)  adalah  Sdri.  LAILA  NURHANA  Als.  LALA  dan  Sdri.  SITI
03996|FATIMAH  Als.  Eyel  (yang  sayangnya  Penyidik  Polres  Blitar  tidak  optimal
03997|melakukan pengembangan perkara  a quo ) dalam hal ini Terdakwa hanya
03998|sebatas  perantara  informasi  maupun  perbantuan  untuk  kelengkapan
03999|dokumen – dokumen tersebut (Medepleger) serta Terdakwa bukanlah aktor
04000|intelektual  dari  pemberangkatan  Saksi  THERESIA  SUNARMI,  Saksi
04001|YULIATIN,  Saksi  PRISILIA  DEWI  Binti  SISWANTO  dan  Saksi  SELA
04002|AGUSTIN ANGGRAINI, dari 4 (empat) Calon Tenaga Kerja Indonesia, satu
04003|orang  yaitu  THERESIA SUNARMI  telah  terbukti  bekerja  dan  kembali  ke
04004|Indonesia  dalam  keadaan  sehat,  sedangkan  3  (tiga)  orang  lainnya  yaitu
04005|YULIATIN, PRISILIA DEWI Binti SISWANTO, SELA AGUSTIN ANGGRAINI
04006|sejatinya kepada Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal percobaan tindak
04007|pidana membantu penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia karenanya
04008|ketiga  orang  tersebut  belum  sempat  diberangkatkan  (masih  di  Blitar),
04009|perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membantu para
04010|pencari kerja ditengah sulitnya lapangan pekerjaan, Terdakwa adalah tulang
04011|Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
04012|Disclaimer
04013|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
04014|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
04015|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
04016|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
04017|
04018|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04019|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04020|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04021|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04022|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04023|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
04024|putusan.mahkamahagung.go.id
04025|punggung  keluarga, Terdakwa  terus  terang  mengakui  perbuatannya  serta
04026|mengaku  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya,
04027|sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat
04028|dikabulkan,  selanjutnya  untuk  alasan  peringanan  seperti  hukuman  pada
04029|Terdakwa  bukanlah  dimaksud  untuk  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan
04030|Terdakwa  melainkan  sebagai  pembinaan  dan  pembelajaran  agar  menjadi
04031|pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata –
04032|mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat
04033|kembali kedalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal -
04034|hal  tersebut  sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan
04035|hukuman atas kesalahan Terdakwa;
04036|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Tuntutan  Pidananya
04037|meminta  kepada  Majelis  Hakim  agar  terdakwa  dijatuhi  Pidana  Penjara
04038|Selama  5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
04039|dimana terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa keberatan
04040|dalam  pembelaannya  bahwa  tuntutan  tersebut  sangat  berat  dan  tidak
04041|mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, bahwa tuntutan pidana yang
04042|dituntutkan kepada diri Terdakwa dirasa sangatlah berat, penjatuhan vonis
04043|pidana  haruslah  sesuai  dengan  tingkat  /  derajat  kesalahan  dan
04044|penghukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan filosofi pemidanaan
04045|modern  yaitu  penjatuhan  hukuman  vonis  pidana  bukan  sebagai  sebuah
04046|pembalasan (vergeldingstheorien) tetapi lebih bersifat edukatif, korektif dan
04047|preventif sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku seseorang agar bisa
04048|kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik (sebagaimana teori
04049|retributive), juga meminta agar Pengadilan Negeri Blitar menjaga konsistensi
04050|putusan agar tidak terjadi disparitas putusan,  maka kini sampailah kepada
04051|berapa lamanya hukuman   ( sentencing atau staftoemeting  ) yang dianggap
04052|paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan
04053|kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan
04054|yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah
04055|cukup  memadai  ataukah  dipandang  terlalu  berat,  ataukah  masih  kurang
04056|sepadan  dengan  kesalahan  terdakwa,  maka  untuk  menjawab  pertanyaan
04057|tersebut  di  sini  merupakan  kewajiban  Majelis  untuk  mempertimbangkan
04058|segala sesuatunya selain dari aspek  yuridis yang telah dikemukakan di atas,
04059|salah  satunya  yaitu  aspek  policy/filsafat pemidanaan  guna  melahirkan
04060|keadilan  dan   menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan
04061|(sentencing of disparity ), dan aspek model Sistem Peradilan   Pidana yang
04062|Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
04063|Disclaimer
04064|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
04065|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
04066|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
04067|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
04068|
04069|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04070|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04071|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04072|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04073|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04074|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
04075|putusan.mahkamahagung.go.id
04076|ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis
04077|perlu  uraikan  dan  jelaskan  dalam  rangka  sebagai  pertanggungjawaban
04078|Majelis  kepada  Masyarakat,  Ilmu  Hukum  itu  sendiri,  rasa  keadilan  dan
04079|kepastian  hukum, Negara  dan  Bangsa  serta  Demi  Keadilan  Berdasarkan
04080|Ketuhanan Yang Maha Esa ;
04081|              Menimbang, bahwa policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan
04082|keadilan  dan   menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan
04083|(sentencing of disparity ), yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada
04084|dasarnya  pidana dijatuhkan semata  -  mata bukan   bersifat pembalasan
04085|sebagaimana diintrodusir TEORI RETRIBUTIF akan tetapi pidana dijatuhkan
04086|hendaknya  juga  berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau
04087|pemulihan dan kegunaan bagi  diri si pelaku tindak pidana sebagaimana
04088|hakekat  TEORI  REHABILITASI,   TEORI  DETTERENCE   dan   DOEL
04089|THEORIE.   Konkretnya   pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai
04090|TEORI RETRIBUTIF, TEORI REHABILITASI,  TEORI DETTERENCE  dan
04091|DOEL  THEORIE  sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal
04092|dengan terminologi   ‘FILSAFAT INTEGRATIF’.  Pada asasnya secara global
04093|dan  representatif   aspek   POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN   hendaknya
04094|melahirkan  keadilan  dan  menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal
04095|pemidanaan ( sentencing of disparity  ) antara pelaku tindak pidana dengan
04096|pelaku  lainnya  yang  kapasitas  peran  dalam  tindak  pidana,  karakter  dan
04097|motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen.  Dari dimensi
04098|demikian  ini  maka  walaupun  setiap  perkara  bersifat  kasuistik  hendaknya
04099|sedapat  mungkin  menurut  hukum  pidana  modern  tidak  terjadi  disparitas
04100|dalam pemidanaan ( Sentencing of disparity )  sehingga dalam penegakan
04101|hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa
04102|lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa perkara identik telah diadili
04103|oleh Pengadilan Negeri  Blitar  akan tetapi  justru telah  mendapat tuntutan
04104|pidana yang berbeda antara satu pelaku  dengan pelaku lainnya oleh satu
04105|lembaga Penuntut  dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
04106|Blitar  maka  untuk  itu  Majelis  berpendirian  putusan  yang  akan  dijatuhkan
04107|tidaklah membangun dimensi adanya disparitas dalam hal pemidanaan ; 
04108|Menimbang,  bahwa  dari  aspek  model  Sistem  Peradilan    Pidana
04109|yang  ideal  bagi  Indonesia  maka  hendaknya  dianut   ASPEK  MODEL
04110|KESEIMBANGAN  KEPENTINGAN  ATAU  “DAAD-DADER  STRAFRECHT”,
04111|bukanlah mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan orientasi  CRIME
04112|CONTROL MODEL (CCM), DUE PROCESS  MODEL (DPM)  atau FAMILY
04113|MODEL. Pada asasnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H. dalam bukunya :
04114|Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Blt
04115|Disclaimer
04116|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
04117|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
04118|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
04119|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
04120|
04121|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04122|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04123|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04124|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04125|Mahkamah Agung Republik Indonesia
04126|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
04127|putusan.mahkamahagung.go.id
04128|“KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA”, halaman  4 maka  CRIME CONTROL
04129|MODEL tidak  cocok  karena  model  ini  berpandangan  tindakan  bersifat
04130|represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana,
04131|DUE PROCESS MODEL tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat
04132|“anti-authoritarian  values”,  sedangkan  MODEL  FAMILY  atau  “FAMILY
04133|MODEL” dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu “ offender oriented”
04134|sehingga korban relatif kurang diperhatikan secara serius.  Oleh karena itu,
04135|dengan  dimensi  yang  demikian  Majelis  menyadari   sepenuhnya  model
04136|hukum  pidana  INDONESIA   yang  dianut  seperti  halnya  model  hukum
04137|BELANDA  yang  bersifat  “dader-strafrecht  oriented”  atau  orientasi  pada
04138|pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem
04139|model AMERIKA hakekatnya relatif kurang memadai sehingga  Majelis Hakim
04140|dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum ( rechtsvinding) dengan
04141|melakukan  penjatuhan  pidana  berdasarkan  model  “ DAAD-DADER
04142|STRAFRECHT”, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada