00743|fisik yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban oleh karena tidak 
00744|dikehendaki oleh Saksi Korban serta Saksi Korban mengalami penderitaan 
00745|mental dan sosial, sehingga telah terjadi ‘pelecehan seksual secara fisik’; 
00746|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Melakukan perbuatan 
00747|seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau 
00748|organ reproduksi” telah terpenuhi menurut hukum; 
00749|Ad.3. Dengan maksud merendahkan harkat  dan martabat 
00750|seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya; 
00751|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harkat dan martabat manusia 
00752|berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 
00753|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pengakuan terhadap harkat dan 
00754|martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan; 
00755|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harkat menurut Kamus Besar 
00756|Bahasa Indonesia adalah derajat atau kemuliaan; 
00757|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martaba t menurut Kamus 
00758|Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri; 
00759|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 
00760|persidangan, Anak baru kenal dengan Saksi Korban ketika kejadian; 
00761|Menimbang, bahwa Anak sudah mengetahui apabila payudara bagian 
00762|privat yang menjurus seksual dari bagian tubuh perempuan yaitu Saksi Korban, 
00763|sehingga perbuatan pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh Anak 
00764|terhadap Saksi Korban merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban sebagai 
00765|seorang perempuan; 
00766|Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ‘dengan maksud 
00767|merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau 
00768|kesusilaannya’ dalam pasal ini telah terpenuhi; 
00769|
00770|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif 
00771|kesatu sebagaimana dalam pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) Huruf f Undang-
00772|Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
00773|Kekerasan Seksual ini telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti 
00774|secara sah dan meyakinkan melakukan  tindak pidana pada dakwaan alternatif 
00775|kesatu tersebut; 
00776|Menimbang, Hakim telah mengupayakan Proses Diversi sebelum 
00777|dimulainya persidangan dan proses pembuktian sebagaimana amanat Pasal 7 
00778|ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
00779|(SPPA) karena ancaman pidana yang didakwakan kurang dari 7 (tujuh) tahun; 
00780|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal 
00781|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
00782|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan 
00783|perbuatannya; 
00784|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka 
00785|harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal -hal sebagai 
00786|berikut: 
00787|1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang -undang Republik Indonesia 
00788|Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
00789|terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan 
00790|berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. 
00791|2) Bahwa rekomendasi dalam: 
00792|Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses 
00793|Peradilan Pidana terhadap Anak  dengan rekomendasi agar Anak  
00794|diberikan “pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga”; 
00795|3) Permohonan Advokat Anak dan  Anak yang pada pokoknya 
00796|mohon agar dapat memberikan putusan yang seringan -
00797|ringannya bagi diri Anak karena Anak telah menyesali 
00798|perbuataanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya 
00799|lagi berupa putusan berupa keikutsertaan dalam pendidikan di 
00800|Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Belitung Timur; 
00801|4) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) 
00802|Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
00803|Peradilan Pidana Anak meliputi: 
00804|- Pidana peringatan; 
00805|
00806|- Pidana  dengan syarat : Pembinaan di luar 
00807|lembaga, Pelayanan masyarakat atau pengawasan; 
00808|- Pelatihan kerja; 
00809|- Pembinaan dalam lembaga; dan; 
00810|- Penjara; 
00811|Menimbang, bahwa negara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan 
00812|berkembang karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus 
00813|cita-cita perjuangan bangsa sehingga dalam Undang -Undang Sistem Peradilan 
00814|Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan 
00815|perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium 
00816|(upaya yang terakhir); 
00817|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot 
00818|kesalahan Anak. Pemid anaan tidak boleh mencerminkan kesewenang - 
00819|wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pemidanaan 
00820|harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Anak; 
00821|Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan 
00822|pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa 
00823|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul 
00824|perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain 
00825|pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; 
00826|Menimbang, bahwa dari pertimbangan -pertimbangan di atas, bahwa 
00827|Hakim berpendapat bahwa sebagaimana perbuatan Anak tersebut telah 
00828|membuat Korban mengalami rasa trauma dan perbuatan tersebut terjadi karena 
00829|kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya nilai agama yang dimiliki Anak 
00830|sehingga Anak tidak dapat berfikir secara baik dan dapat merugikan diri sendiri, 
00831|orang tua dan keluarga, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat untuk 
00832|memberikan sanksi berupa pidana penjara, agar Anak dapat mengambil hikmah 
00833|dari kejadian ini dan instropeksi diri sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya; 
00834|Menimbang, bahwa karena ancaman pidana Pasal yang terbukti diatas 
00835|bersifat kumulatif atau alternatif yakni pidana penjara dan denda,  maka  
00836|berdasarkan  pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 
00837|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila menggunakan pidana 
00838|kumulatif maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dengan tujuan Anak 
00839|tersebut dapat memiliki kreativitas dan dapat merubah mental Anak agar dapat 
00840|
00841|berintegrasi kembali di masyarakat serta tidak melakukan perbuatan yang negatif 
00842|yang merugikan diri Anak sendiri; 
00843|Menimbang, bahwa dari pertimbangan -pertimbangan di  atas, bahwa 
00844|Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang- undang 
00845|Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
00846|Maka Hakim menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara sebagaimana 
00847|tercantum dalam am ar putusan ini, dengan memperhatian permohonan dari 
00848|Advokat Anak dan Anak. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim 
00849|adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak; 
00850|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
00851|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
00852|1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama ANAK; 
00853|Karena meru pakan dokumen kependudukan milik Anak, maka sudah 
00854|selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak; 
00855|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang - 
00856|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 
00857|Hakim telah memberitahu Saksi Korban akan haknya untuk mengajukan 
00858|permohonan restitusi, akan tetapi sampai dengan pembacaan  tuntutan pidana, 
00859|baik Saksi Korban tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut; 
00860|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka 
00861|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
00862|meringankan Anak; 
00863|Keadaan yang memberatkan: 
00864|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat; 
00865|- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;  
00866|Keadaan yang meringankan: 
00867|- Anak menyesali perbuatannya; 
00868|- Anak belum pernah dihukum; 
00869|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
00870|pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
00871|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) Huruf f Unda ng-
00872|Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
00873|Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 
00874|
00875|Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan 
00876|lain yang bersangkutan; 
00877|
00878|MENGADILI: 
00879|1. Menyatakan Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
00880|bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan seksual 
00881|secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, 
00882|dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat 
00883|dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau 
00884|kesusilaannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut 
00885|Umum; 
00886|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan 
00887|pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 
00888|3. Menetapkan Barang bukti berupa: 
00889|- 1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama ANAK; 
00890|Dikembalikan kepada Anak ; 
00891|4. Membebankan kepada Anak melalui orang tuanya untuk 
00892|membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 
00893|
00894|Selasa
00895|
00896|12 Mei 2026
00897|
00898|2026
00899|
00900|Demikianlah diputuskan pada hari  Selasa, tanggal 12 Mei 2026 , oleh 
00901|As'ad Suryo Hatmojo, S.H ., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan 
00902|Negeri Tanjungpandan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 
00903|hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada 
00904|Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri M. Adetheo 
00905|Trihaspian, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Advokatnya, 
00906|serta Pembimbing Kemasyarakatan.             
00907|
00908|Sumaidi
00909|
00910|Panitera Pengganti,              Hakim, 
00911|
00912|           Sumaidi As'ad Suryo Hatmojo, S.H.