00472|Patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai sate biawak
00473|milik T erdakwa selain menjual sate biawak juga dijadikan sebagai tempat prostitusi,
00474|sehingga saksi 4 bersama saksi 1  menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan
00475|penyelidikan  hingga  akhirnya  berhasil  melakukan  penggerebegan  pada  kedai
00476|tersebut, dimana dalam sebuah kamar terdapat seorang Pekerja Seks Komersial
00477|(PSK) yaitu saksi 2 sedang melakukan hubungan badan dengan seorang tamu yang
00478|bernama  saksi  ROBIYANTO,  kemudiansaksi  4  bersama  saksi  1   berhasil
00479|mengamankan T erdakwa selaku pemilik kedai tersebut bersama para Pekerja Seks
00480|Komersial (PSK) yaitu saksi 2 dan saksi 3  serta seorang tamu bernama saksi
00481|ROBIYANTO berikut barang buktinya, kemudian membawanya ke kantor Polsek
00482|Patrol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. T erdakwa dalam menyewakan kamar
00483|untuk para tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan para PSK yang telah
00484|disediakannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun tujuan
00485|T erdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan penghasilan yang diperoleh sekitar
00486|Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Berdasarkan uraian fakta hukum
00487|tersebut jika dihubungkan dengan unsur Ad.2., maka Majelis Hakim berpendapat
00488|unsur “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang
00489|lain, dan  menjadikannya  sebagai  pencarian”  telah  terbukti  ada  pada  perbuatan
00490|T erdakwa;
00491|Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00492|
00493|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 296 KUHPidana
00494|telah terpenuhi, maka T erdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00495|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
00496|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00497|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00498|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta T erdakwa mampu bertanggung
00499|jawab, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00500|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  T erdakwa  pada  pokoknya
00501|menyatakan  memohon  keringanan  hukum.  T erhadap  hal  tersebut  maka  Majelis
00502|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00503|Menimbang  bahwa  prinsip  penjatuhan  pidana  harus  sebanding  dengan
00504|kesalahan  T erdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan kesewenang
00505|wenangan  tanpa  memperhatikan  fungsi  dan  arti  dari  hukuman pemidanaan  itu
00506|sendiri.  Pemidanaan  harus  mempertimbangkan segi  manfaat  dan  kerusakan
00507|terhadap diri T erdakwa. Selain itu,  hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan
00508|pembinaan dan pengajaran bagi diri T erdakwa, yang pada gilirannya T erdakwa bisa
00509|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul
00510|perasaan jera pada diri T erdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain
00511|pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Roscoe Pound mengemukakan teori
00512|hukum yang menyatakan ”Law as a tool of social engineering”  atau yang dapat
00513|diterjemahkan secara bebas menjadi “ hukum  sebagai  alat pembaharuan  dalam
00514|masyarakat”. T entu  selain  memperhatikan  teori  hukum  dan  hal-hal  yang  telah
00515|dikemukakan di atas, putusan hakim haruslah tetap menggambarkan keadilan dan
00516|kepastian hukum itu sendiri;
00517|Menimbang  bahwa  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan
00518|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2017  tentang  Pedoman
00519|Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (selanjutnya disebut
00520|PERMA 3 tahun 2017). Pada Pasal 1 angka 1 PERMA 3 tahun 2017 mendefinisikan
00521|Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan perempuan yang berkonflik
00522|dengan  hukum,  perempuan  sebagai  korban,  perempuan  sebagai  saksi  atau
00523|perempuan sebagai pihak. Maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara  in casu
00524|menerapkan  PERMA  3  tahun  2017  baik  dalam  proses  persidangan  maupun
00525|penjatuhan putusan dalam perkara  in casu karena dari fakta-fakta hukum yang
00526|terungkap di persidangan menunjukkan adanya perempuan berhadapan dengan
00527|hukum dalam perkara in casu;
00528|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
00529|diketahui fakta T erdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan seorang ibu serta
00530|Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00531|
00532|T erdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan  T erdakwa.  Pada  Pasal  6
00533|PERMA 3  tahun  2017  mengatur  Hakim  dalam  mengadili  perkara  Perempuan
00534|Berhadapan dengan Hukum : a. m empertimbangkan  Kesetaraan  Gender  dan
00535|Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis,
00536|b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak
00537|tertulis  yang  dapat menjamin Kesetaraan Gender, c. menggali  nilai-nilai  hukum,
00538|kearifan lokal  dan  rasa ke adilan yang  hidup dalam masyarakat guna  menjamin
00539|Kesetaraan  Gender,  perlindungan  yang  setara  dan  non  diskriminasi;  dan d.
00540|mempertimbangkan p enerapan konvensi d an  perjanjian-perjanjian int ernasional
00541|terkait  Ke setaraan  Gender  yang  telah  diratifikasi. Berdasarkan  uraian
00542|pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang
00543|dijatuhkan  terhadap  diri  T erdakwa  telah  sesuai  dengan  kadar  kesalahan  dari
00544|T erdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap
00545|T erdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
00546|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00547|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00548|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00549|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00550|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00551|berada dalam tahanan;
00552|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00553|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00554|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kain Spray warna
00555|merah muda bertuliskan L.O.L Surprise, 1 (satu) potong sarung bantal berwarna
00556|merah bertuliskan L.O.L Surprise, 1 (satu) Pak Tisu warna merk Nice, dan 1 (satu)
00557|buah kondom bekas pakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
00558|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan
00559|agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00560|Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000,00(tiga
00561|ratus ribu Rupiah) hasil penjualan dan sewa kamar  yang merupakan hasil dari
00562|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
00563|tersebut dirampas untuk negara;
00564|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00565|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00566|meringankan T erdakwa;
00567|Keadaan yang memberatkan:
00568|- Perbuatan T erdakwa telah meresahkan masyarakat;
00569|Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Idm
00570|
00571|Keadaan yang meringankan:
00572|- T erdakwa belum pernah dipidana;
00573|- T erdakwa merupakan seorang ibu;
00574|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00575|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00576|Mengingat  Pasal 296 KUHPidana dan Undang- Undang  Nomor 8 T ahun
00577|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
00578|bersangkutan;
00579|
00580|MENGADILI:
00581|1. Menyatakan T erdakwa T erdakwa  tersebut di atas, terbukti secara sah dan
00582|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan
00583|perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai
00584|pencarian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00585|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu dengan  pidana
00586|penjara 9 (sembilan) bulan;
00587|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00588|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00589|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00590|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00591|- 1 (satu) potong kain Spray warna merah muda bertuliskan L.O.L Surprise.
00592|- 1 (satu) potong sarung bantal berwarna merah bertuliskan L.O.L Surprise.
00593|- 1 (satu) Pak Tisu warna merk Nice
00594|- 1 (satu) buah kondom bekas pakai.
00595|Dimusnahkan
00596|- Uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
00597|Dirampas untuk Negara
00598|6. Membebankan  kepada  T erdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00599|Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
00600|
00601|Rabu
00602|
00603|31 Juli
00604|
00605|2024
00606|
00607|Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Gabe Dorris Mora Boru
00608|Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan
00609|Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
00610|
00611|R. Alek Muhtadin, S.H.
00612|
00613|Hakim Anggota,
00614|Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.
00615|Hakim Ketua,
00616|Gabe D. M. B. Saragih, S.H., M.H.
00617|Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.
00618|Panitera Penggati,
00619|R. Alek Muhtadin, S.H.