00481|perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00482|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00483|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00484|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00485|berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00486|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia
00487|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
00488|
00489|luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang
00490|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa
00491|“Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00492|Indonesia”, artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang
00493|tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar
00494|negeri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00495|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00496|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00497|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00498|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00499|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00500|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00501|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00502|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00503|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00504|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan
00505|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00506|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00507|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00508|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00509|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00510|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau
00511|istri, izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3.
00512|Sertifikat  kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil
00513|pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi; 5. Paspor  yang  diterbitkan  oleh  kantor
00514|imigrasi  setempat;  6.  Visa  kerja;  7.  Perjanjian  penempatan  pekerja  migran
00515|indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00516|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00517|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00518|- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00519|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui
00520|perusahaan  penyalur  pekerja  migran  Indonesia  yang  resmi  pada  hari
00521|Selasa  tanggal  3  Desember  2024  sekira  pukul  19.30  WIB  di  depan
00522|Indomaret di Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
00523|Kubu Raya;
00524|- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) orang calon pekerja Migran
00525|Indonesia ilegal yang akan bekerja di Malaysia tersebut atas pesanan dari
00526|
00527|Saudara Eko untuk diserahkan kepada Saudara Eko di Singkawang dan
00528|selanjutnya  dibawa  oleh  Saudara  Eko  untuk  masuk  dan   bekerja  ke
00529|Malaysia;
00530|- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) orang calon pekerja Migran
00531|Indonesia  ilegal  yang  akan  bekerja  di  Malaysia  tersebut  dengan
00532|menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 G warna silver
00533|dengan nomor kendaraan KB 1763 CN;
00534|- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 G warna silver
00535|dengan nomor kendaraan KB 1763 CN tersebut adalah milik Saudara
00536|Anggy  Pratama  Siregar  yang  merupakan  teman  Terdakwa  yang
00537|dipinjamkan kepada Terdakwa dalam rangka kerja sama travel;
00538|- Bahwa dari 5 (lima) orang calon pekerja Migran Indonesia ilegal
00539|yang  akan  bekerja  di  Malaysia  tersebut  3  (tiga)  orang  berasal  dari
00540|Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) orang berasal dari
00541|Kabupaten Malam Provinsi Jawa Timur, dan 1 (satu) orang berasal dari
00542|Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
00543|- Bahwa  Saudara  Eko  adalah  teman  T erdakwa  yang  sudah
00544|Terdakwa kenal sejak tahun 2015 sampai saat ini;
00545|- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa calon pekerja migran
00546|Indonesia atas pesanan Saudara Eko yang T erdakwa bawa dari Pontianak
00547|untuk  selanjutnya  berangkat  bekerja  ke  Malaysia,  sedangkan  peran
00548|Saudara  Eko  adalah  membawa  calon  pekerja  migran  Indonesi  untuk
00549|berangkat bekerja ke Malaysia;
00550|- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa calon pekerja
00551|migran  Indonesia  atas  pesanan  Saudara  Eko  tersebut  dari  Pontianak
00552|untuk selanjutnya berangkat bekerja ke Malaysia sejak bulan Juni 2024;
00553|- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa calon
00554|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00555|- Bahwa Terdakwa membawa calon pekerja migran Indonesia atas
00556|pesanan Saudara Eko tersebut dengan tujuan agar mendapatkan imbalan
00557|uang;
00558|- Bahwa  rencananya  jika  berhasil  sampai  ke  tempat  tujuan
00559|Terdakwa akan dibayar oleh Saudara Eko sebesar Rp800.000,00 (delapan
00560|ratus ribu rupiah);
00561|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00562|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00563|
00564|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00565|negeri;
00566|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00567|Terdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00568|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00569|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00570|Terdakwa  sejatinya  tidak  memiliki  otoritas  untuk  melaksanakan  penempatan
00571|pekerja migran Indonesia dikarenakan  tidak memiliki perusahaan penyalur jasa
00572|PMI ke Luar Negeri, serta Terdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja
00573|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
00574|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
00575|Terdakwa  tidak  memiliki  Surat  Ijin  Penggerak  TKI  yang  dikeluarkan  oleh
00576|Menakertrans/Pejabat yang ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan
00577|TKI (SIPPTKI) yang mana pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
00578|boleh dilakukan oleh Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00579|dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan
00580|Perusahaan sendiri sementara T erdakwa merupakan orang perseorangan yang
00581|tidak mempunyai kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar
00582|negeri sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
00583|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  menyatakan  orang
00584|perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00585|kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan
00586|demikian  Majelis  Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00587|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh
00588|perbuatan T erdakwa;
00589|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal  81  Undang-
00590|Undang  Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00591|telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00592|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
00593|tunggal Penuntut Umum;
00594|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00595|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00596|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
00597|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00598|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
00599|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00600|
00601|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00602|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00603|Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00604|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu
00605|Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00606|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00607|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00608|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00609|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00610|Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00611|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  pidana  yang  Majelis  Hakim  berikan
00612|kepada  T erdakwa  bukanlah  semata-mata  bentuk  pembalasan  dendam
00613|(vergeldings), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama
00614|ditinggalkan  oleh  paradigma  pembangunan  hukum  Indonesia,  akan  tetapi
00615|penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan
00616|sarana  pendidikan  bagi  diri  T erdakwa  sebagai  bentuk  upaya  koreksi  bagi  diri
00617|Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak
00618|pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas
00619|sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat
00620|melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum
00621|yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban
00622|dan kesejahteraan bagi masyarakat;
00623|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00624|Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan
00625|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00626|suatu  hal  yang  akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal
00627|keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan
00628|ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang
00629|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00630|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00631|keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;
00632|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
00633|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00634|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00635|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00636|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00637|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal
00638|
00639|197 ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa
00640|tetap dalam tahanan;
00641|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00642|untuk  statusnya  akan ditentukan  dan ditetapkan dalam  amar putusan  dengan
00643|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00644|tersebut;
00645|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
00646|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00647|meringankan Terdakwa  sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00648|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;
00649|Keadaan yang memberatkan:
00650|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah
00651|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00652|Keadaan yang meringankan:
00653|- Terdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00654|mengulanginya lagi;
00655|- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;
00656|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00657|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00658|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00659|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
00660|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00661|bersangkutan;
00662|
00663|MENGADILI:
00664|1. Menyatakan  Terdakwa Riza  Alfitra telah  terbukti  secara  sah  dan
00665|meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana orang perseorangan yang
00666|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana
00667|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00668|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00669|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00
00670|(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00671|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00672|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00673|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00674|4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
00675|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00676|
00677|1) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air JT 838 tanggal 03
00678|Desember 2024 tujuan Surabaya – Pontianak an. Sdr. PRINANTO, Sdr.
00679|SUHARNO, Sdr. RIYONO, dan Sdr. DENI;
00680|2) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Citilink QG 0414 tanggal
00681|03  Desember  2024  tujuan  Jakarta  –  Pontianak  an.  Sdr.  AHMAD
00682|GUNAWAN;
00683|tetap terlampir dalam berkas perkara;
00684|3) 1  (satu)  unit  Handphone  merk  SAMSUNG Galaxy  A11  warna
00685|Hitam milik Sdr. RIZA;
00686|dirampas untuk negara;
00687|4) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Tua Metalik
00688|dengan Nopol KB 1763 CN;
00689|dikembalikan kepada Saksi Anggy Pratama Siregar;
00690|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00691|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00692|
00693|Senin
00694|
00695|7
00696|
00697|2025
00698|
00699|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Senin tanggal 7 Juli 2025 , oleh kami
00700|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana,
00701|S.H., M.H., M.Han.  dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.  masing-masing
00702|
00703|Juwairiah, S.H.
00704|
00705|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00706|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han. Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00707|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.
00708|Panitera Pengganti
00709|Juwairiah, S.H.