01181|2012  T entang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  rekomendasi  PK  Bapas,  serta
01182|memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, dampak terhadap Anak
01183|Korban  dan  keluarganya  yang  dipersidangan  menyatakan  kejadian  tersebut
01184|membuat Anak Korban dan keluarganya malu dengan lingkungan sekitar dan secara
01185|khusus pengaruh perbuatan Anak terhadap dampak sosial dimasyarakat, yang mana
01186|secara  keseluruhan  telah  menjadi  pertimbangan  bagi  Hakim  untuk  menentukan
01187|
01188|pidana apakah yang dinilai adil dan patut bagi Anak, maka dengan melihat kepada
01189|ancaman tindak pidana yang dapat dikenakan kepada Anak yaitu merujuk pada
01190|dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dimana Anak dapat dikenakan pidana
01191|penjara atau denda, adapun selama persidangan tidak dapat diperoleh pula fakta
01192|penghasilan orang tua Anak sebagai wali Anak yang apabila Anak dijatuhi hukuman
01193|denda maka orang tua Anak yang dibebani untuk membayar denda tersebut mampu
01194|atau tidak membayar denda tersebut, maka setelah memperhatikan seluruh keadaan
01195|tersebut adapun penerapan pidana yang dijatuhkan Hakim masih dan adalah berupa
01196|pidana perampasan kemerdekaan. Untuk itu pidana yang diberikan kepada Anak
01197|diharapkan dan disadari sebagai upaya prefentif bagi Anak dan untuk pembinaan
01198|karakter Anak itu sendiri demi kepentingan terbaik Anak (secara khusus) sebagai
01199|bentuk tanggung jawab hukum Anak;
01200|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  dikenakan
01201|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01202|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01203|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak
01204|dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam
01205|tahanan;
01206|Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 87
01207|ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana
01208|Anak, yang menegaskan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara wajib ditempatkan
01209|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dan  dipisahkan  dari  narapidana
01210|dewasa untuk mencegah pengaruh negatif dan melindungi hak tumbuh kembangnya,
01211|dengan demikian terhadap Anak akan ditahan di dalam LPKA Kelas I T angerang;
01212|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01213|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01214|- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
01215|- 1 (satu) buah rok warna cream bermotif bunga;
01216|- 1 (satu) buah BH warna hitam;
01217|- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
01218|- 1 (satu) buah baju merah marun;
01219|Barang bukti tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan Anak Korban, namun oleh
01220|karena sudah tidak diperggunakan lagi dan dipandang dapat menimbulkan trauma
01221|kepada Anak Korban, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Korban, Hakim
01222|berpendapat seluruh barang bukti dalam perkara ini ditetapkan untuk dimusnahkan;
01223|
01224|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01225|perlu  dipertimbangan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
01226|meringankan Anak;
01227|
01228|Keadaan yang memberatkan:
01229|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01230|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
01231|- Perbuatan Anak telah membuat Anak Korban trauma dan mengakibatkan
01232|keluarga Anak Korban malu;
01233|Keadaan yang meringankan:
01234|- Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
01235|perbuatannya tersebut;
01236|- Anak belum pernah dihukum;
01237|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak melalui orang
01238|tuanya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka
01239|melalui orang tuanya, Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang
01240|besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01241|Mengingat  Pasal  473  Ayat  (4)  KUHPidana  sebagaimana  telah  diubah
01242|dengan  Pasal  VII  angka  44  Undang-undang  Nomor  1  T ahun  2026  tentang
01243|Penyesuaian  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  11  T ahun  2012  T entang  Sistem
01244|Peradilan Pidana Anak dan  Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab
01245|Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
01246|yang bersangkutan;
01247|
01248|MENGADILI:
01249|1. Menyatakan  Anak tersebut di atas, terbukti  secara sah  dan meyakinkan
01250|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  kekerasan  memaksa  seseorang
01251|bersetubuh dengannya, dilakukan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan
01252|alternatif kesatu;
01253|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan
01254|pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan
01255|Khusus Anak (LPKA) Kelas I T angerang;
01256|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01257|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01258|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01259|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01260|- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
01261|- 1 (satu) buah rok warna cream bermotif bunga;
01262|
01263|- 1 (satu) buah BH warna hitam;
01264|- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
01265|- 1 (satu) buah baju merah marun;
01266|Dimusnahkan;
01267|6. Membebankan kepada Anak melalui orang tua Anak untuk membayar biaya
01268|perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01269|
01270|Jumat
01271|
01272|22 Mei 2026
01273|
01274|2026
01275|
01276|Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026, oleh Sophie
01277|Dhinda  Aulia  Brahmana,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri
01278|Rangkasbitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
01279|
01280|Haidar Mubarok, S.H.I.
01281|
01282|      Panitera Pengganti,       Hakim,
01283|   Haidar Mubarok, S.H.I.                             Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.