00729|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00730|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00731|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00732|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00733|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00734|
00735|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00736|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00737|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00738|negeri;
00739|
00740|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan  mempertimbangkan
00741|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, T erdakwa dapat dinyatakan
00742|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00743|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00744|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81  Undang-Undang Nomor 18
00745|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya
00746|adalah sebagai berikut:
00747|1. Orang perseorangan;
00748|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00749|dimaksud dalam Pasal 69;
00750|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00751|mempertimbangkan sebagai berikut:
00752|Ad.1 Orang perseorangan;
00753|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00754|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00755|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00756|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00757|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00758|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00759|menghadapkan T erdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta
00760|keterangan T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di
00761|persidangan tersebut adalah benar T erdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut
00762|Umum  sesuai  dengan  identitas  T erdakwa  sebagaimana  tersebut  dalam  surat
00763|dakwaan;
00764|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00765|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
00766|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
00767|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00768|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00769|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00770|T erdakwa  merupakan  pelaku  tindak  pidana  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00771|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00772|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00773|
00774|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00775|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00776|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00777|berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00778|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00779|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
00780|Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun
00781|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  bahwa  “Orang
00782|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya
00783|perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan
00784|hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan
00785|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00786|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00787|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00788|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00789|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00790|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00791|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00792|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00793|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00794|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00795|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial,
00796|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00797|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00798|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00799|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00800|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00801|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00802|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00803|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00804|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00805|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00806|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00807|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00808|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00809|karena  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  tanpa  melalui
00810|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi, asal Sulawesi
00811|
00812|Selatan yang akan bekerja ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan
00813|dokumen, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB
00814|di depan penginapan Viki Jaya di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya;
00815|- Bahwa  T erdakwa  yang  merekrut,  mengajak,  membawa,
00816|memberangkatkan, dan mengkompulir tiket pesawat dari Sulawesi Selatan
00817|sampai ke Pontianak, T erdakwa yang mengkoordinir dan akan membawa 8
00818|(delapan) orang yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan
00819|bekerja di Negara Malaysia tersebut melalui Saudara Antok yang berada di
00820|Malaysia dan biaya keberangkatan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang
00821|merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara
00822|Malaysia  tersebut dari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan
00823|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00824|Saudara Antok;
00825|- Bahwa  saat  itu  ada  8  (delapan)  orang  calon  pekerja  migran
00826|Indonesia yaitu Saudara Akas, Saudara Dandi Putrawan, Saudari Ernita,
00827|Saudara Ical, Saudara M. Rahmadani, Saudara Padil, Saudara Putra, dan
00828|Saudara Riswan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang akan
00829|berangkat bekerja di perkebunan kelapa sawit GSA Rimbunan di Mukah,
00830|Malaysia dengan upah yang akan diterima oleh masing-masing calon pekerja
00831|migran Indonesia tersebut paling kecil sebesar 1.000 (seribu) ringgit per
00832|bulan;
00833|- Bahwa  T erdakwa  tidak  ada  memiliki  ijin  untuk  membawa  calon
00834|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00835|- Bahwa T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang merupakan calon
00836|pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut
00837|tidak ada memiliki paspor dan hanya akan bekerja dengan bermodalkan
00838|Kartu T anda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja, rencananya
00839|paspor akan dibuat setelah tiba di Malaysia oleh Saudara Antok;
00840|- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat T erdakwa beli melalui calo
00841|tiket dengan harga dari Sulawesi ke Pontianak sebesar Rp2.530.000,00 (dua
00842|juta  lima  ratus  tiga  puluh  ribu  rupiah)  per  tiket,  yang  mana  mulai  dari
00843|pembelian tiket pesawat, penginapan, makan, dan transportasi dari Sulawesi
00844|Selatan sampai masuk ke Malaysia sudah ditanggung oleh Saudara Antok
00845|yang  sebelumnya  telah  mengirimkan  uang  kepada  T erdakwa  sebesar
00846|Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Malaysia ke
00847|rekening BRI istri T erdakwa atas nama Lina;
00848|
00849|- Bahwa T erdakwa yang sebelumnya sudah bekerja di kebun kelapa
00850|sawit di Negera Malaysia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar
00851|10%  dari  gaji  yang  akan  diterima  oleh  calon  pekerja  migran  Indonesia
00852|tersebut per orang oleh Saudara Antok  dan manager perusahaan GSA
00853|Rimbunan yaitu Saudara Wan Citi;
00854|- Bahwa  barang  bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan  yang  ikut
00855|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00856|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00857|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00858|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00859|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00860|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00861|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00862|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00863|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00864|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00865|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00866|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00867|negeri;
00868| Menimbang, bahwa  berdasarkan uraian fakta  hukum diatas, perbuatan
00869|T erdakwa  ialah  membantu  kesemua  orang  tersebut  dalam  rangka  penempatan
00870|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00871|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai  izin  resmi,  adapun  diri
00872|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00873|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00874|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00875|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
00876|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00877|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00878|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00879|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00880|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00881|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00882|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00883|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00884|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00885|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00886|
00887|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00888|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00889|unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00890|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00891|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang
00892|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi,
00893|maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00894|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  tunggal
00895|Penuntut Umum;
00896|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00897|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00898|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00899|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00900|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
00901|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00902|Menimbang,  bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00903|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00904|T erdakwa,  baik  alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun  alasan  pembenar
00905|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00906|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00907|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00908|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00909|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
00910|bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri T erdakwa sesuai
00911|dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00912|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00913|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00914|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00915|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00916|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00917|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00918|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00919|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum
00920|agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana
00921|serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang
00922|bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;
00923|
00924|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan T erdakwa
00925|yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan yang pada
00926|pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang
00927|akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal  keadaan  yang
00928|meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00929|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00930|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00931|ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah T erdakwa lakukan dan keadaan
00932|T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00933|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
00934|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00935|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00936|dari pidana yang dijatuhkan;
00937|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00938|T erdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
00939|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
00940|tahanan;
00941|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00942|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00943|direlevansikan  kepatutan  yang  berdasar  menurut  hukum  atas  tiap  barang  bukti
00944|tersebut;
00945|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
00946|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00947|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00948|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00949|Keadaan yang memberatkan:
00950|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00951|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00952|Keadaan yang meringankan:
00953|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00954|mengulanginya lagi;
00955|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00956|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00957|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00958|Memperhatikan,  Pasal  81  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00959|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00960|
00961|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00962|bersangkutan;
00963|
00964|MENGADILI:
00965|1. Menyatakan T erdakwa Sapri alias Sapri bin (alm) Made  telah terbukti
00966|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana orang
00967|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00968|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00969|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00970|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp600.000.000,00
00971|(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00972|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00973|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00974|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00975|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00976|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00977|1) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15A warna biru dengan IMEI
00978|1 nomor861746054131103;
00979|Dirampas untuk negara;
00980|2) 1 (satu) buku Passport asli dengan nomor E09799504 atas nama
00981|Safri Bin Made;
00982|Dikembalikan kepada Terdakwa;
00983|3) 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B9360920
00984|atas nama Ernita Kalu;
00985|4) 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan nomor Paspor B7962648
00986|atas nama Riswan Marsuki;
00987|5) 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 535
00988|dari Makassar ke Balikpapan;
00989|6) 7 (tujuh) lembar Boarding Pass dengan nomor penerbangan IU 6317
00990|dari Balikpapan ke Pontianak;
00991|Terlampir Dalam Berkas Perkara;
00992|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00993|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00994|
00995|Selasa
00996|
00997|29
00998|
00999|2025
01000|
01001|Dr.
01002|Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
01003|dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.  masing-masing sebagai Hakim
01004|Anggota
01005|
01006|Juwairiah, S.H.
01007|
01008|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
01009|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.
01010|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
01011|Panitera Pengganti
01012|Juwairiah, S.H.