01511|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
01512|FAJAR  bersama  dengan  istrinya  yaitu  saksi  RISMAWATI  dan  tetangganya  yang
01513|bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga berkeinginan bekerja di Malaysia
01514|berangkat  dari  Pelabuhan  Pare-pare  menuju  Kab.  Nunukan  dan  sekira  tanggal  02
01515|November  2024  saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin  FAJAR,  saksi RISMAWATI,  saksi
01516|MITA, dan ARJUNA REZKY tiba  di Kab Nunukan,  kemudian  Saksi MUH  SYAIHUL
01517|FADLI  Bin  FAJAR  menghubungi  Terdakwa  dan  memberitahukan  kepada  Terdakwa
01518|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI,
01519|saksi  MITA,  dan  ARJUNA  REZKY  sudah  sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.
01520|Nunukan,  setelah  mendengar informasi tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada
01521|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
01522|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
01523|bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA, ARJUNA REZKY turun dari kapal PELNI dan
01524|bertemu  dengan  Terdakwa,  kemudian  Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR
01525|membicarakan  mengenai  biaya  yang  harus  di  bayarkan  untuk  keberangkatan  ke
01526|Malaysia kepada Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa sebesar 300 RM (tiga ratus
01527|ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per orang
01528|dan biaya tersebut akan dibayar setelah saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR, saksi
01529|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY sampai di Malaysia.
01530|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  mencari  mobil  angkot  untuk  mengangkut  Saksi  MUH
01531|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
01532|ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan sebelum berangkat ke Malaysia, setelah
01533|mendapatkan mobil angkot kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
01534|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
01535|keatas  angkot,  sekira  pukul  03.30  wita  sebelum  mobil  angkot  tersebut  keluar  dari
01536|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
01537|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa, di
01538|amankan oleh saksi RANI SANJANI dan saksi IQBAL MUHARRAR yang merupakan
01539|petugas  Kepolisian  RI  karena  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  untuk  perjalanan
01540|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan untuk di
01541|periksa, sehingga rencana Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan
01542|saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang akan diberangkatkan oleh
01543|Terdakwa menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
01544|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
01545|Indonesia meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan
01546|dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke
01547|negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam negeri
01548|maupun luar negeri serta tidak memiliki kompetensi,tidak terdaftar dan memiliki nomor
01549|kepesertaan Jaminan Sosial dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01550|Menimbang, bahwa Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007
01551|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki
01552|rumusan sebagai berikut:
01553|
01554|- Pasal 4: ” Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar
01555|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
01556|luar wilayah negara Republik Indonesia”
01557|- Pasal  10:  ”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan
01558|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
01559|pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,
01560|Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”
01561|Menimbang, bahwa kemudian  Pasal 81  Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18
01562|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mengatur
01563|mengenai: ” orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
01564|Migran Indonesia”;
01565|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18
01566|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mengatur
01567|mengenai:  “setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak
01568|memenuhi  persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
01569|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”;
01570|Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua
01571|dan dakwaan Ketiganya juga telah menjuncto-kan pasal dakwaan pokok dengan
01572|Pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi:”mencoba melakukan kejahatan dipidana,
01573|jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
01574|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01575|kehendaknya sendiri”
01576|Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim mencermati dan mempelajari
01577|Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut dimana Majelis Hakim
01578|berpendapat jika Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal yang
01579|kualifikasinya  berbeda-beda,  tetapi  dalam  uraian  perbuatan  materil  yang
01580|dilakukan  Terdakwa  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kesatu,  Kedua  dan  Ketiga
01581|Penuntut  Umum,  diuraikan  dengan  sama  padahal  uraian  perbuatan  dalam
01582|setiap  Dakwaan  seharusnya  disusun  sesuai  dengan  unsur-unsur  dari  Pasal
01583|Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
01584|Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum,
01585|uraian dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai rumusan unsur
01586|jika perbuatan Terdakwa bermaksud untuk melakukan eksploitasi terhadap para
01587|Saksi,  dimana  dalam  uraian  Dakwaan  Penuntut  Umum  tidak  menjelaskan
01588|perihal bentuk eksploitasi seperti apa yang diterima oleh para Saksi dan akibat
01589|dari perbuatan tersebut berupa penderitaan fisik maupun psikis yang dialami
01590|oleh para Saksi;
01591|
01592|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kedua
01593|Penuntut  Umum,  Rumusan  pasal  dalam  dakwaan  ini  melarang  orang
01594|perseorangan  untuk  melakukan  penempatan  pekerja  migran  indonesia.
01595|Maksudnya adalah orang perseorangan (calo atau individu) yang tidak memiliki
01596|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Serta  terdapat
01597|kategori khusus mengenai syarat Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diatur
01598|dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
01599|Pekerja  Migran  Indonesia  yaitu:  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki
01600|kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor
01601|kepersertaan  Jaminan  Sosial,  dan  memiliki  dokumen  lengkap  yang
01602|dipersyaratkan.  Fokus  utama  dalam  rumusan  pasal  ini  adalah  orang
01603|perseorangan/individu  yang  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01604|Migran  Indonesia.  Sedangkan  dalam  dakwaannya,  Penuntut  Umum  tidak
01605|menguraikan lebih lanjut mengenai apakah para Saksi termasuk dalam kategori
01606|Pekerja Migran Indonesia atau bukan? Sehingga perbuatan Terdakwa sebagai
01607|individu mengakibatkan terjadinya penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01608|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Ketiga
01609|Penuntut Umum, Rumusan pasal dalam dakwaan ini melarang setiap orang
01610|untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak
01611|memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kompetensi, sehat jasmani dan
01612|rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial, dan memiliki
01613|dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Fokus utama dalam rumusan pasal ini
01614|mengenai persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia sehingga setiap orang
01615|dilarang  melakukan  penempatan  terhadap  orang  yang  tidak  memenuhi
01616|persyaratan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Penuntut  Umum  tidak  menguraikan
01617|mengenai apakah para Saksi memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran
01618|Indonesia atau tidak? Sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya
01619|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01620|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
01621|tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum tidak
01622|menggambarkan  keterpaduan  antara  unsur-unsur  yang  didakwakan  dalam
01623|Dakwaan  Penuntut  Umum  dengan  perbuatan  materil  yang  dilakukan  oleh
01624|Terdakwa;
01625|
01626|Menimbang,  bahwa  mengutip  pertimbangan  putusan  Mahkamah
01627|Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022, dengan rumusan
01628|sebagai  berikut:  “Terlebih,  dalam  praktik  peradilan,  hakim  secara  ex  officio
01629|dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa ada keberatan (eksepsi)
01630|dari  terdakwa/penasihat  hukum  berkaitan  dengan  kewenangan  mengadili
01631|perkara  yang  bersangkutan,  surat  dakwaan  tidak  dapat  diterima  atau  surat
01632|dakwaan batal demi hukum secara ex officio dapat menjatuhkan putusan sela
01633|ataupun tetap memeriksa materi pokok perkara dan kemudian menjatuhkan
01634|putusan akhir secara bersama-sama. Oleh karena, meskipun ditemukan adanya
01635|kekurangan syarat formil dan materiil terhadap surat dakwaan akan menjadi
01636|pertimbangan hukum tersendiri bagi hakim yang mengadili perkara dimaksud
01637|dengan mempertimbangkan secara komprehensif ”. Maka Majelis Hakim menilai
01638|dengan tidak adanya keterpaduan antara unsur-unsur Pasal Dakwaan Penuntut
01639|Umum tersebut dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka
01640|menurut Majelis Hakim mengakibatkan Dakwaan Penuntut Umum No. REG.
01641|PERKARA:  PDM-06/KN.  Nnk/Etl.2/02/2025,  menjadi  tidak  jelas  dan  tidak
01642|lengkap. Sehingga sebagai konsekuensi berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP,
01643|Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-06/KN. Nnk/Etl.2/02/2025 tersebut
01644|harus dinyatakan batal demi hukum;
01645|Menimbang,  bahwa  ketentuan  pasal  143  ayat  (3)  KUHAP  mengatur
01646|dengan  tegas  apabila  surat  dakwaan  yang  tidak  memenuhi  syarat  materiil
01647|merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum ( null and avoid). Namun sifat
01648|batal demi hukum yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah
01649|tidak murni secara mutlak, sehingga Majelis Hakim akan menyatakan dakwaan
01650|batal demi hukum dalam amar putusan;
01651|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
01652|hukum, maka tentang pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Sehingga
01653|Majelis  Hakim  belum  memeriksa  mengenai  perbuatan  Terdakwa  dikaitkan
01654|dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga terhadap perkara ini tidak
01655|terhalang  adanya  asas  nebis  in  idem,  oleh  karenanya  setelah  melakukan
01656|perbaikan terhadap Surat Dakwaan, maka Penuntut Umum dapat mengajukan
01657|kembali  Terdakwa  ke  dalam  persidangan,  hal  ini  sesuai  dengan  putusan
01658|Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
01659|
01660|Menimbang,  bahwa  guna  kepentingan  Penuntut  Umum  untuk  dapat
01661|melimpahkan kembali berkas perkara Terdakwa ke persidangan, maka Majelis
01662|Hakim perlu untuk memerintahkan agar berkas perkara atas nama Terdakwa
01663|MADUN  BIN  ALM.  PARODIK  Dg.  MANGOTONG dikembalikan  kepada
01664|Penuntut Umum;
01665|Menimbang, bahwa oleh karena bersama dengan berkas perkara ini juga
01666|dilimpahkan barang bukti berupa:
01667|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna merah,
01668|dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
01669|864738058425364;
01670|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
01671|dengan nama Mita;
01672|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
01673|dengan nama Arjuna Risky Tunggal;
01674|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna biru,
01675|dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
01676|860591052697023;
01677|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
01678|dengan nama Muh Syaihul Fadli;
01679|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
01680|dengan nama Rismawati;
01681|oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan
01682|berkas  perkara  dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum,  maka  selanjutnya
01683|diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;
01684|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
01685|hukum  dan  materi  perkara  tidak  diperiksa  lebih  lanjut,  maka  tidak  ada
01686|urgensinya lagi untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa mengingat
01687|berdasarkan  pasal  20  ayat  (3)  KUHAP  kewenangan  penahanan  diberikan
01688|kepada Hakim guna pemeriksaan, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri
01689|Terdakwa  dikenakan  penahanan,  maka  perlu  diperintahkan  Terdakwa
01690|dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
01691|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
01692|hukum, maka jenis putusan ini tidak termasuk jenis putusan yang secara limitatif
01693|telah ditentukan untuk pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam
01694|
01695|pasal 222 KUHAP, karenanya dalam perkara ini tidak perlu dicantumkan tentang
01696|pembebanan biaya perkara;
01697|Mengingat  dan  Memperhatikan,  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009
01698|tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang
01699|Peradilan  Umum, Undang-Undang  No.  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
01700|Pidana,  Pasal  143  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana serta  peraturan
01701|perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
01702|
01703|MENGADILI:
01704|1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA: PDM-
01705|06/KN.Nnk/Etl.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025, batal demi hukum;
01706|2. Memerintahkan  mengembalikan  berkas  perkara  ini  kepada  Penuntut
01707|Umum;
01708|3. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
01709|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna
01710|merah,  dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
01711|864738058425364;
01712|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  -
01713|Nunukan dengan nama Mita;
01714|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
01715|dengan nama Arjuna Risky Tunggal;
01716|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna
01717|biru,  dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
01718|860591052697023;
01719|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
01720|dengan nama Muh Syaihul Fadli;
01721|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan
01722|dengan nama Rismawati;
01723|Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
01724|4. Memerintahkan  Terdakwa  dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah
01725|putusan ini diucapkan;
01726|
01727|Rabu
01728|
01729|18
01730|
01731|2025
01732|
01733|Daniel Beltzar, S.H., sebagai
01734|Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing
01735|sebagai Hakim Anggota
01736|
01737|Hernandia Agung Permana, S.H.
01738|
01739|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01740|Ayub Diharja, S.H. Daniel Beltzar, S.H.
01741|Yudo Prakoso, S.H., LL.M.
01742|Panitera Pengganti,
01743|Hernandia Agung Permana, S.H.