01676|penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum;
01677|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  “tidak  selesainya  pelaksanaan
01678|bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri”  adalah  setiap
01679|keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang
01680|menyebabkan tidak sempurna terselesaikan  kejahatan itu;
01681|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  memiliki  niat  untuk  melakukan
01682|tindakan seperti merekrut, mengajak, dan membawa Warga Negara Indonesia
01683|untuk bekerja di Sabah, Malaysia saat diperintah atau disuruh oleh Saudara Veri
01684|untuk mencari 2 (dua) orang untuk bekerja di tempatnya sebagai Anak Buah
01685|Kapal;
01686|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  tindakan  permulaan
01687|pelaksanaan untuk melaksanakan niat tersebut dengan mengoordinasikan dan
01688|memberikan sejumlah uang kepada Saksi Irpan Bin Sukardi dan Saksi Abdullah
01689|bin Adnan (Alm) yang dipergunakan untuk pembuatan paspor dan untuk biaya
01690|keberangkatan menuju Negara Malaysia;
01691|Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01692|yaitu membantu memberangkatkan Saksi Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah
01693|bin  Adnan  (Alm)  untuk  bekerja  di  Malaysia,  yang  mana  tidak  selesainya
01694|perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa  sendiri
01695|melainkan karena Terdakwa, Saksi Irpan bin Sukardi dan Saksi Abdullah bin
01696|Adnan (Alm) telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi;
01697|Menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01698|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan kejahatan, dipidana
01699|jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak
01700|selesainya  pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01701|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01702|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01703|
01704|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01705|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01706|Indonesia  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  jo.
01707|Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  telah terpenuhi, maka
01708|Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01709|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01710|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
01711|pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan
01712|terlebih dahulu tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan
01713|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa;
01714|Menimbang  bahwa  terhadap  dakwaan  alternatif  pertama  yang
01715|digunakan sebagai landasan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim
01716|tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:
01717|- Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk dalam jenis tindak
01718|pidana  perdagangan  orang,  telah  ditentukan  adanya  unsur  eksploitasi
01719|yang menurut undang-undang a quo, eksploitasi adalah tindakan dengan
01720|atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
01721|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
01722|perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01723|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01724|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
01725|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01726|keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01727|- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa berangkat bersama
01728|2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu Saksi Abdullah bin Adnan
01729|(Alm) dan Saksi Irpan bin Sukardi dengan tujuan bekerja sebagai Anak
01730|Buah Kapal di Sabah, Malaysia yaitu di tempat Terdakwa bekerja, maka
01731|dalam hal ini kapasitas Terdakwa pada dasarnya juga merupakan calon
01732|pekerja  migran  sama  seperti  2  (dua)  orang  saksi  lainnya,  yaitu  Saksi
01733|Abdullah bin Adnan (Alm) dan Saksi Irpan bin Sukardi;
01734|- Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Saudara Veri merupakan
01735|majikan atau bos Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencari dan
01736|membawa 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia untuk diberangkatkan
01737|dan dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal di tempat Saudara Veri, yaitu
01738|di Sabah, Malaysia. Dengan demikian terdapat suatu relasi kuasa antara
01739|pemberi  kerja/majikan/bos  dan  pekerja/bawahan  yang  membuat
01740|kedudukan  antara  Terdakwa  dan  Saudara  Veri  menjadi  tidak  setara
01741|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01742|
01743|sehingga  Terdakwa  menyanggupi  perintah  dari  Saudara  Veri  yang
01744|merupakan majikan/bos dari Terdakwa;
01745|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mengajukan  pembelaan
01746|secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman
01747|dengan  alasan  menyesal  dan  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya,  maka
01748|Majelis  Hakim  tidak  perlu  mempertimbangkan  permohonan  keringanan
01749|hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam
01750|keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;
01751|Menimbang  bahwa  walaupun  perbuatan  Terdakwa  telah  memenuhi
01752|seluruh rumusan unsur Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01753|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
01754|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  jo. Pasal  53  ayat  (1)  Kitab  Undang-
01755|Undang  Hukum  Pidana sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif
01756|kedua  oleh  Penuntut  Umum,  namun  sebelum  menjatuhkan  pidana  kepada
01757|Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah
01758|Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya  secara hukum atau
01759|tidak;
01760|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01761|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01762|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01763|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01764|dijatuhi pidana;
01765|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  bukan  sebagai
01766|pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan bukan
01767|untuk  merendahkan  martabat  manusia,  akan  tetapi  ditujukan  untuk
01768|memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
01769|pembimbingan  agar  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berbudi  baik  dan
01770|berguna,  serta  dapat  kembali  diterima  dalam  masyarakat  dan  memulihkan
01771|keseimbangan,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  lamanya  pidana
01772|yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini
01773|telah adil dan patut, baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;
01774|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
01775|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
01776|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
01777|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
01778|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01779|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01780|Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01781|
01782|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01783|dijatuhkan;
01784|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b
01785|Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  oleh
01786|karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan
01787|yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01788|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-
01789|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan “dalam
01790|hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala  tuntutan hukum,
01791|pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang  disita diserahkan kepada
01792|pihak yang paling berhak menerima  kembali yang namanya tercantum dalam
01793|putusan tersebut kecuali  jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti
01794|itu harus  dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak
01795|sehingga  tidak  dapat dipergunakan  lagi,” maka  terhadap  barang  bukti  yang
01796|diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01797|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek
01798|REALME C11 2021 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 869012053832213, IMEI 2 :
01799|869012053832205  dengan  nomor  WhatsApp  +60  17-659  2494  nama
01800|adiputraa354, yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut
01801|telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  dikhawatirkan  akan
01802|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai dan manfaat
01803|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
01804|Negara;
01805|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket kapal KM
01806|BUKIT SIGUNTANG atas nama JUHADI dan 1 (satu) lembar surat cuti atas
01807|nama  JUHADI  dengan  Nomor  Passport  E1595670  dari  GREGORY  FILEX
01808|WONG, yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut telah
01809|dipergunakan untuk melakukan percobaan tindak pidana dan tidak memiliki nilai
01810|ekonomis,  maka  terhadap  barang  bukti  tersebut  perlu  ditetapkan  untuk
01811|dimusnahkan;
01812|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket kapal KM
01813|BUKIT SIGUNTANG atas nama IRPAN , yang telah disita dari Saksi Irpan bin
01814|Sukardi yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan
01815|percobaan  tindak  pidana  dan  tidak  memiliki  nilai  ekonomis,  maka  terhadap
01816|barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
01817|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket kapal KM
01818|BUKIT  SIGUNTANG  atas  nama  ABDULLAH,  yang  telah  disita  dari  Saksi
01819|Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01820|
01821|Abdullah bin Adnan (Alm) yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan
01822|untuk melakukan percobaan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis,
01823|maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
01824|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  buku  Paspor
01825|Republik Indonesia dengan nomor Paspor : E1595670 atas nama JUHADI, yang
01826|telah  disita  dari  Terdakwa  yang  mana  barang  bukti  tersebut  merupakan
01827|dokumen kependudukan dan memiliki manfaat, sehingga perlu ditetapkan agar
01828|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
01829|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  buku  Paspor
01830|Republik Indonesia dengan nomor Paspor X5176260 atas nama IRPAN , yang
01831|telah  disita  dari  Saksi  Irpan  bin  Sukardi  yang  mana  barang  bukti  tersebut
01832|merupakan  dokumen  kependudukan  dan  memiliki  manfaat,  sehingga  perlu
01833|ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada  Saksi  Irpan  bin
01834|Sukardi;
01835|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  buku  Paspor
01836|Republik Indonesia dengan nomor Paspor X5176199 atas nama ABDULLAH ,
01837|yang telah disita dari Saksi Abdullah bin Adnan (Alm) yang mana barang bukti
01838|tersebut merupakan dokumen kependudukan dan memiliki manfaat, sehingga
01839|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdullah
01840|bin Adnan (Alm);
01841|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa,
01842|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sifat yang baik dan sifat yang jahat
01843|dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor
01844|48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  serta  keadaan  yang
01845|memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;
01846|Keadaan yang memberatkan:
01847|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01848|upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01849|Keadaan yang meringankan:
01850|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
01851|tidak mengulanginya lagi;
01852|- Terdakwa  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari  keberangkatan  Saksi
01853|Abdullah bin Adnan (Alm) dan Saksi Irpan bin Sukardi;
01854|- Terdakwa belum pernah dipidana;
01855|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan
01856|akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang
01857|Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01858|
01859|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan
01860|dibebankan untuk membayar biaya perkara;
01861|Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang
01862|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal
01863|55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  jo. Pasal 53 ayat (1)
01864|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
01865|tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
01866|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
01867|bersangkutan;
01868|
01869|MENGADILI:
01870|1. Menyatakan Terdakwa Juhadi bin Haming (Alm)  telah terbukti secara
01871|sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta
01872|melakukan  percobaan  penempatan  pekerja  migran sebagaimana  dalam
01873|dakwaan alternatif kedua;
01874|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01875|penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00
01876|(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
01877|dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01878|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
01879|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01880|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01881|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01882|- 1  (satu)  unit  handphone merek  REALME  C11  2021  warna  abu-abu
01883|dengan IMEI 1 : 869012053832213, IMEI 2 : 869012053832205 dengan
01884|nomor WhatsApp +60 17-659 2494 nama adiputraa354;
01885|Dirampas untuk Negara
01886|- 1 (satu) lembar tiket kapal KM BUKIT SIGUNTANG atas nama JUHADI;
01887|- 1 (satu) lembar tiket kapal KM BUKIT SIGUNTANG atas nama IRPAN;
01888|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  KM  BUKIT  SIGUNTANG  atas  nama
01889|ABDULLAH;
01890|- 1  (satu)  lembar  surat  cuti  atas  nama  JUHADI  dan  Nomor  Passport
01891|E1595670 dari GREGORY FILEX WONG;
01892|Dirampas untuk dimusnahkan
01893|- 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia dengan nomor Paspor :
01894|E1595670 atas nama JUHADI;
01895|Dikembalikan kepada Terdakwa
01896|Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01897|
01898|- 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia dengan nomor Paspor
01899|X5176260 atas nama IRPAN;
01900|Dikembalikan kepada Saksi Irpan bin Sukardi
01901|- 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia dengan nomor Paspor
01902|X5176199 atas nama ABDULLAH;
01903|Dikembalikan kepada Saksi Abdullah bin Adnan (Alm);
01904|7. Membebankan  kepada Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01905|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01906|
01907|Rabu
01908|
01909|15
01910|
01911|2025
01912|
01913|Negeri  Nunukan,  pada  hari  Rabu,  tanggal  15  Oktober  2025,  oleh  Raden
01914|Narendra  Mohni  Iswoyokusumo,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Ridwan
01915|Syaleh, S.H., dan Al Amin Syayidin Ali Mustopa, S.H., masing-masing sebagai
01916|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01917|
01918|Supriyanto, S.H.
01919|
01920|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
01921|Ridwan Syaleh, S.H.           Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.,
01922|M.H.
01923|Al Amin Syayidin Ali Mustopa, S.H.
01924|Panitera,
01925|Supriyanto, S.H.