01271|ketika berhadapan dengan delicta carnis (kejahatan seksual) yang secara kodrati selal
01272|u dilakukan di ruang-ruang gelap dan terisolasi dari pandangan publik;
01273|Menimbang bahwa penolakan Advokat terhadap fakta penetrasi anal telah did
01274|ekonstruksi secara ilmiah melalui metode Sirkumstansial (Circumstantial Evidence / V
01275|ermoedens). Ketika keterangan Anak Korban yang konsisten berjalin kelindan dengan
01276|temuan forensik klinis dalam Visum Et Repertum berupa robekan/hiperemis pada anu
01277|s arah jam 11 (sebelas) dan jam 6 (enam) serta longgarnya sphincter ani akibat benda
01278|Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01279|
01280|tumpul, maka secara epistemologis, kesimpulan hukum tidak dapat ditarik ke arah lain
01281|kecuali bahwa penetrasi itu telah terjadi secara nyata dan sempurna (voltooid). Menol
01282|ak koherensi ilmiah ini dan menganggap perbuatan tidak terbukti, merupakan sebuah
01283|kesesatan logika (logical fallacy) dan kenaifan hukum (legal naivety) yang tidak dapat
01284|diterima oleh penalaran hukum yang sehat;
01285|Menimbang bahwa Advokat Anak dalam pembelaannya secara implisit meng
01286|onstruksikan paradigma perlindungan anak secara peyoratif, seolah-olah status "Ana
01287|k" yang melekat pada diri Anak berfungsi sebagai imunitas absolut yang dapat menjust
01288|ifikasi pembebasan atau pelepasan dari tuntutan hukum;
01289|Menimbang bahwa Majelis Hakim menegaskan bahwa doktrin the best intere
01290|st of the child (kepentingan terbaik bagi anak) dan asas ultimum remedium yang terma
01291|ktub dalam UU No. 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
01292|bukanlah sebuah instrument impunitas yuridis, melainkan sebuah panduan filosofis un
01293|tuk memodifikasi eksekusi jenis sanksi hukum. Hukum tidak boleh menutup mata terh
01294|adap fakta bahwa kedudukan Anak dalam perkara ini adalah sebagai subjek yang mel
01295|akukan invasi destruktif terhadap hak konstitusional kedaulatan tubuh anak lain (the vi
01296|olation of bodily integrity);
01297|Menimbang bahwa permohonan Advokat untuk memulihkan hak Anak dalam
01298|kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya secara teoretis bersandar pada a
01299|sumsi bahwa tidak ada gangguan sosial atau moral yang ditimbulkan oleh Anak;
01300|Menimbang bahwa berdasarkan konsep Keadilan Korektif Aristotelian (Aristot
01301|elian Corrective Justice), tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk memulihk
01302|an ketimpangan tatanan moral masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Ketika A
01303|nak terbukti secara berulang (multi-korban) melakukan penetrasi anal paksa dan penc
01304|abulan terhadap anak-anak di bawah umur di lingkungannya, maka "harkat dan marta
01305|bat" sosial dari Anak telah runtuh bukan karena proses penegakan hukum, melainkan
01306|karena tindakannya sendiri (propria turpitudine);
01307|Menimbang bahwa martabat kemanusiaan sejati tidak dapat dipulihkan secar
01308|a instan melalui diktum putusan hakim yang membebaskan, melainkan harus dibangu
01309|n kembali melalui proses pertobatan yuridis, refleksi, dan pembinaan perilaku di lemba
01310|ga yang tersterilisasi (LPKA). Oleh karena itu, memulihkan kedudukan Anak tanpa ada
01311|nya proses koreksi dan rehabilitasi justru merupakan bentuk penyesatan hukum yang
01312|akan membahayakan masyarakat dan mengkhianati fungsi Defensio Socialis (perlind
01313|ungan masyarakat) yang diemban oleh pengadilan;
01314|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan
01315|oleh karena Anak juga telah terbukti melakukan tindak pidana maka pembelaan dari
01316|Advokat  yang  menyatakan  Anak  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sesuai
01317|Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01318|
01319|dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Anak dari segala tuntutan, dan memulihkan
01320|hak Anak dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya tersebut
01321|sudah sepatutnya untuk Majelis Hakim tolak;
01322|Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Anak yang pada pokoknya
01323|tidak mengakui semua dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum serta memohon
01324|agar  dibebaskan,  oleh  karena  Anak  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
01325|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif
01326|kesatu Penuntut Umum sehingga harus dijatuhi pidana atau tindakan maka Majelis
01327|Hakim menolak permohonan Anak tersebut;
01328|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01329|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi
01330|sebelum  menjatuhkan  putusan,  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  orang
01331|tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut Ayah
01332|dan Ibu kandung Anak juga telah memberikan keterangan terhadap perkara yang
01333|dihadapi  Anak  yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  orang  tua  Anak
01334|menyatakan  tidak  yakin  bahwa  Anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana  yang
01335|didakwakan karena tidak ada tanda-tanda Anak melakukan perbuatan pidana, selain
01336|itu Anak disenangi oleh teman-temannya serta banyak teman-teman yang datang ke
01337|rumah sejak pindah ke rumah sekarang di April 2024 dan orang tua berharap agar
01338|Anak  berhati-hati  berteman  karena  dapat  dijebak  dalam  perbuatan  yang  tidak
01339|dilakukan serta orangtua Anak juga menerangkan bahwa saat ini Anak mengikuti
01340|kegiatan di sekolah dengan serius sehingga dan berharap agar berharap agar Anak
01341|bisa tetap menjalankan sekolah agar bisa menjadi sukses dan tidak dihukum penjara
01342|karena bisa mengganggu pendidikan Anak;
01343|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor
01344|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak telah lewat usia
01345|14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dikenakan pidana;
01346|Menimbang  bahwa  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  diri  Anak,
01347|berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
01348|Peradilan  Pidana  Anak,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian
01349|kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;
01350|Menimbang  bahwa  terhadap  Anak  telah  dilakukan  Penelitian
01351|Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Purwaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing
01352|Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang yang
01353|pada pokoknya memberi rekomendasi agar Anak diberikan sanksi tindakan berupa
01354|Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Utama
01355|Lubuk Alung, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
01356|1. Tindak Pidana diancam dengan hukuman pidana penjara diatas 7(tujuh) tahun.
01357|Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01358|
01359|2. Ini pertama kalinya anak tersangkut masalah hukum.
01360|3. Pendidikan atau pelatihan yang diselenggaran oleh LPKS dinilai sesuai dengan
01361|kebutuhan anak dan mampu mengubah perilakukany menjadi lebih baik.
01362|4. Orang tua dan klien anak bersedia memenuhi syarat-syarat pembimbingan dan
01363|pengawasan oleh PK Bapas serta kondisi anak dinilai mampu untuk mengikuti
01364|kegiatan yang diselenggarakan oleh LPKS.
01365|5. Klien Anak masih berstatus pelajar aktif di MT sN Kota Solok.
01366|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana
01367|uraian dari pertimbangan hukum atas unsur delik Pasal 473 ayat (1) Kitab Undang-
01368|Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 473 ayat (3) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum
01369|Pidana, bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur pasal tersebut maka
01370|mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, bahwa Majelis Hakim
01371|tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang
01372|disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas I
01373|Padang, dikarenakan perbuatan Anak tersebut dilakukan secara sadar dan berulang
01374|sehingga menimbulkan trauma terhadap Anak Korban yang masih berusia sangat
01375|muda sehingga dapat berpengaruh terhadap masa depan Anak Korban serta dari
01376|fakta persidangan diketahui bahwa Anak juga sering melakukan perbuatan cabul
01377|terhadap teman sebaya Anak, maka menurut Majelis Hakim sanksi tindakan berupa
01378|Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Utama
01379|Lubuk Alung tidak tepat untuk dijatuhkan pada Anak;
01380|Menimbang  bahwa  Anak  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
01381|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  alternatif  kesatu
01382|penuntut umum yakni melanggar Pasal 473 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
01383|Pidana Jo. Pasal 473 ayat (3) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang
01384|mana mengacu pada Pasal tersebut, ancaman maksimal terhadap pengenaan Pasal
01385|tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
01386|belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori
01387|VII, dan Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan selama 3 (tiga) tahun sehingga
01388|merujuk pada pertimbangan diatas dan uraian pertimbangan ini seharusnya dan
01389|Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberian pidana kepada Anak,
01390|dan terhadap pelaku anak menurut ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak adanya
01391|pembatasan terhadap maksimal penjatuhan pidana penjara yaitu pada Pasal 81 ayat
01392|(2) dengan paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara
01393|bagi orang dewasa, dan pada Pasal 81 ayat (6) apabila diancam dengan pidana mati
01394|atau pidana seumur hidup pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, namun
01395|demikian terhadap perkara Anak perlu dipertimbangkan mengenai pemberian pidana
01396|ini dengan uraian sebagai berikut:
01397|Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01398|
01399|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01400|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01401|dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan
01402|terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan
01403|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional,
01404|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  dan
01405|penghindaran pembalasan;
01406|Menimbang bahwa dari asas tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik
01407|bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim, maka
01408|dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang
01409|terbaik  bagi  Anak  yang  didasarkan  pada  tidak  adanya  diskriminasi/pembedaan,
01410|dengan tetap memperhatikan hak hidup, kelangsungan serta perkembangan Anak
01411|tersebut untuk masa depannya;
01412|Menimbang bahwa terhadap Anak harus dihindarkan dari pemidanaan yang
01413|bersifat pembalasan dan salah satu tujuan hukum pidana/pemidanaan itu sendiri
01414|adalah sebagai upaya pencegahan baik pencegahan yang bersifat umum (general
01415|deterrence) maupun  yang  bersifat  khusus  (special  deterrence).  Dalam  tujuan
01416|pemidanaan sebagai upaya pencegahan yang bersifat umum (general deterrence)
01417|bahwa tujuan pemidanaan diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat
01418|supaya tidak  melakukan  suatu tindak pidana, dimana memiliki  tiga fungsi yakni
01419|menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma. Selian
01420|itu, dalam tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan umum (general deterrence),
01421|diharapkan  dapat  memberikan  tekanan/peringatan  kepada  masyarakat  akan
01422|hukuman yang dijatuhkan dapat setimpal sehingga dapat memberikan efek jera/
01423|menakut-nakuti  masyarakat  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut  atau  dikenal
01424|dengan istilah psychologische zwang. Sedangkan pencegahan yang bersifat khusus
01425|sendiri (special deterrence) diharapkan dengan penjatuhan pemidanaan pada pelaku
01426|agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah bakal pelanggar yang akan
01427|melaksanakan perbuatan jahat yang telah direncanakannya serta dapat memberikan
01428|efek jera pada pelaku dan pula dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
01429|Menimbang bahwa kedudukan Anak yang juga merupakan seorang Anak (14
01430|tahun), sistem pemidanaan wajib tunduk pada limitasi filosofis Undang-Undang Nomor
01431|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatka
01432|n perampasan kemerdekaan/penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);
01433|Menimbang bahwa bagaimanapun juga, keadilan yang ditegakkan oleh Majeli
01434|s Hakim tidak boleh mengalami kebutaan sosiologis. Mengingat sifat delik yang tergolo
01435|ng kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan serta adanya pola korban yang jamak,
01436|maka penjatuhan sanksi yang bersifat moderat atau sekadar dikembalikan kepada ora
01437|Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01438|
01439|ng tua akan melukai rasa keadilan masyarakat dan gagal memberikan efek jera (deter
01440|rent effect);
01441|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 UU SPPA, terhadap Anak dapat dij
01442|atuhi pidana atau tindakan. Menghadapi kompleksitas psikologis Anak yang terbukti m
01443|emiliki kecenderungan penyimpangan seksual berulang, Majelis Hakim berpendapat b
01444|ahwa sanksi yang paling tepat dan berkeadilan adalah menempatkan Anak dalam Le
01445|mbaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna menjalani pidana pembinaan, yang dit
01446|unjuk oleh negara;
01447|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01448|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01449|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab,
01450|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01451|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang
01452|Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
01453|Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  T ahun  2026  T entang  Pedoman
01454|Implementasi  KUHP  2023  Dan  KUHAP  2025 bahwa  Majelis  Hakim  dalam
01455|pemidanaan wajib dipertimbangkan pedoman pemidanaan;
01456|Menimbang bahwa Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan
01457|11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat
01458|dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang
01459|meringankan dan keadaan yang memberatkan, maka Majelis dari 11 (sebelas) aspek
01460|tersebut yang akan Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus adalah sebagai
01461|berikut:
01462|1. Sikap batin, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Anak;
01463|Bahwa Majelis Hakim menilai latar belakang Anak berasal dari keluarga yang
01464|berpendidikan dan berkecukupan akan tetapi kurang pengawasan dari orang tua
01465|serta kurangnya batas-batas dalam pertemanan Anak sehingga menjadi salah
01466|satu faktor Anak melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban.
01467|2. Sikap dan tindakan Anak sesudah melakukan Tindak Pidana;
01468|Bahwa Anak tidak memperlihatkan adanya penyesalan setelah melakukan tindak
01469|pidana. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai bahwa karena Anak masih remaja dan
01470|dalam masa perkembangan maka Anak memiliki masa depan yang panjang dan
01471|masih dapat memperbaiki diri dengan dukungan dari orang-orang di sekeliling
01472|Anak;
01473|3. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat
01474|Bahwa  di  Provinsi  Sumatera  Barat  masih  memegang  erat  nilai-nilai  adat
01475|Minangkabau terutama nilai “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
01476|yang berarti Adat Minangkabau bersendi kepada Syarak (Agama Islam) dan
01477|Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01478|
01479|Syarak itu bersendi kepada Kitabullah (Alquran) sehingga tindak pidana yang
01480|dilakukan Anak merupakan suatu hal yang bukan hanya melanggar aturan hukum
01481|negara tetapi juga melanggar nilai yang dianut dalam masyarakat;
01482|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak telah  dikenakan
01483|penahanan yang sah selama menjalani persidangan yang kemudian ditangguhkan
01484|oleh Majelis Hakim, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
01485|dari pidana yang dijatuhkan;
01486|
01487|MENGADILI:
01488|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01489|melakukan tindak pidana ” perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
01490|Kesatu Penuntut Umum;
01491|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3
01492|(tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh;
01493|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  Anak dikurangkan seluruhnya
01494|dari pidana yang dijatuhkan;
01495|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01496|- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru kombinasi warna biru tua,
01497|dibagian  depan  bertuliskan  MANCHESTER  UNITED  dan  snapdragon,
01498|dibagian belakang bertuliskan MOUNT dan 7;
01499|- 1 (satu) helai celana pendek warna merah bertuliskan 10;
01500|- 1 (satu) helai celana dalam warna oren;
01501|- 1 (satu) helai baju lengan pendek, dibagian depan bertuliskan PERTEMUAN
01502|PEMBINA PRAMUKA SELURUH INDONESIA;
01503|- 1 (satu) helai celana jeans pendek;
01504|Dimusnahkan;
01505|- 1 (satu) unit alat terapi warna hitam kombinasi warna silver dan warna gold
01506|Dikembalikan kepada Anak Korban;
01507|5. Membebankan kepada Anak melalui orang tua Anak  membayar biaya perkara
01508|sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
01509|
01510|Jumat
01511|
01512|8 Mei 2026
01513|
01514|2026
01515|
01516|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
01517|Solok, pada hari Jumat, tanggal  8 Mei 2026 oleh Dian Rhamadhan, S.H., M.H.,
01518|sebagai Hakim Ketua,  Marintan Napitupulu, S.H., dan  Nurul Husni Shafira, S.H.,
01519|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01520|
01521|Refliza Juwita Sari ZA, S.H.
01522|
01523|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
01524|Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Slk
01525|
01526|Marintan Napitupulu, S.H. Dian Rhamadhan, S.H., M.H.
01527|Nurul Husni Shafira, S.H.
01528|Panitera Pengganti,
01529|Refliza Juwita Sari ZA, S.H.