01411|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01412|kepada tamu/pelanggan yang meminta;
01413|4. Alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung
01414|milik  Terdakwa  adalah  karena  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2
01415|membutuhkan  uang  sedangkan  Terdakwa  dapat  memberikan
01416|kesempatan/kemudahan bagi Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk
01417|memperoleh uang. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 1 dan
01418|Saksi Korban 2 tersebut sebenarnya mencerminkan adanya suatu simbiosis
01419|mutualisme  yang  menyimpang  secara  hukum  dan  moral  dimana  berkat
01420|adanya  warung  Terdakwa  yang  memberikan  kesempatan  bagi
01421|tamu/pelanggan meminta layanan hubungan badan/hubungan seks ( praktik
01422|pelacuran/prostitusi),  maka  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  dapat
01423|memperoleh uang yang dibutuhkannya sedangkan Terdakwa sendiri akan
01424|memperoleh bagian (fee) dari layanan tersebut;
01425|5. Hal  tersebut  menunjukkan  mengenai  sikap  dan  latar  belakang  dari
01426|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  yang  mau  bekerja  sebagai
01427|pelayan/karyawan  (ladies)  pada  warung  milik  Terdakwa  dan  mau
01428|memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
01429|Walaupun telah terdapat persetujuan dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01430|2  dalam  terjadinya  tindak  pidana,  hal  tersebut  tidaklah  menghapuskan
01431|ataupun menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal
01432|tersebut hanya dapat dipakai untuk menilai derajat kesalahan Terdakwa
01433|yang mana menurut Majelis Hakim tidak dapat disamakan dengan orang-
01434|orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban
01435|yang dipaksa, dibujuk, ditekan ataupun ditipu;
01436|6. Warung  milik  Terdakwa  tentunya  tidak  dapat  memberikan  layanan
01437|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada
01438|tamu/pelanggan apabila  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 tidak mau
01439|bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa  setelah  mengetahui  jenis  layanan
01440|yang  diberikan  oleh  pelayan/karyawan  (ladies),  begitu  pula  sebaliknya,
01441|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  mungkin  dapat  memberikan
01442|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01443|kepada  tamu/pelanggan  apabila  warung  milik  Terdakwa  tidak
01444|memperbolehkan  layanan  tersebut. Hal  ini  menurut  Majelis  Hakim
01445|memperlihatkan  kalau  memang  terdapat  suatu  kesalahan  pada  diri
01446|
01447|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun terjadinya tindak pidana
01448|tersebut tidak terlepas dari andil yang diberikan oleh Saksi Korban 1 dan
01449|Saksi Korban 2 yang memang bersedia untuk melakukan hal tersebut;
01450|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis
01451|Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang sesuai dengan tuntutan dari
01452|Penuntut Umum kurang memperhatikan derajat kesalahan yang ada dalam diri
01453|Terdakwa, sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa, serta hubungan antara
01454|Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban
01455|tindak  pidana dalam  perkara  ini. Menurut Majelis Hakim  penjatuhan  pidana
01456|kepada  Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tuntutan  dari  Penuntut  Umum
01457|merupakan sesuatu yang tidak memperhatikan kalau sebenarnya kesalahan
01458|pada  diri  Terdakwa  hanyalah  “melakukan  penampungan  dan  penerimaan”
01459|orang-orang yang mau memberikan layanan  hubungan badan/hubungan seks
01460|(praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada  orang  lain  dengan  imbalan  uang.  Hal
01461|tersebut menunjukkan kalau sebenarnya sejak awal para korban memiliki hak
01462|dan  kesempatan  untuk  tidak  bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa,  namun
01463|karena para korban membutuhkan uang, maka para korban pun bersedia untuk
01464|melakukan hal tersebut tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu maupun
01465|tipu muslihat dari Terdakwa. Oleh karena itu penghukuman terhadap Terdakwa
01466|dengan waktu yang lama seakan-akan menunjukkan kalau terjadinya tindak
01467|pidana sepenuhnya atas kesalahan Terdakwa, padahal terdapat faktor-faktor
01468|lain yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi;
01469|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selain penjatuhan pidana
01470|penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun tidak memperhatikan
01471|derajat kesalahan yang ada dalam diri Terdakwa, sikap batin yang ada dalam
01472|diri Terdakwa, serta hubungan antara Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan
01473|Saksi Korban 2 yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara ini, Majelis
01474|Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  penjara  seperti  itu  juga  tidak
01475|memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai seorang ibu yang harus merawat
01476|dan  membesarkan kedua  anaknya  yang masih  belum berusia 10  (sepuluh)
01477|tahun  dimana  sejak  Terdakwa  ditangkap  saat  ini  suami  Terdakwa  sudah
01478|meninggalkan Terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab atas anak-anak.
01479|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9
01480|(sembilan) tahun  hanya berfokus pada tujuan kepastian hukum (penegakan
01481|hukum)  dan  menitikberatkan  pemidanaan  pada  tujuan  pembalasan  (teori
01482|absolut atau teori  retributive) namun tidak dapat mencerminkan tujuan hakiki
01483|dari hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan;
01484|
01485|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang telah
01486|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan
01487|tetapi  hal  tersebut  bukan  alasan  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  seberat-
01488|beratnya kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara  selama 9 (sembilan)
01489|tahun  kepada  Terdakwa  hanya  akan  mengakibatkan  penderitaan  yang
01490|berlebihan bagi Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa tanpa memperhatikan
01491|manfaat dari penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa. Oleh karena itu
01492|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah
01493|memperhatikan  derajat  kesalahan  Terdakwa  dan  peran  Terdakwa  dalam
01494|terjadinya tindak pidana, dilakukan secara manusiawi, tujuan penjatuhan pidana
01495|yang  tidak  hanya  mengejar  tujuan  pembalasan  (teori  absolut  atau  teori
01496|retributive)  kepada  Terdakwa  yang  berlebihan,  akibat  penjatuhan  pidana
01497|terhadap  masa  depan  Terdakwa, serta  memperhatikan  kemanfaatan  hukum
01498|dan keadilan bagi Terdakwa yang tidak mengesampingkan kepastian hukum;
01499|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya putusan Hakim
01500|dapat  memberikan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan  keadilan
01501|hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa
01502|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  derajat  kesalahan
01503|Terdakwa, sikap batin Terdakwa, sikap batin Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01504|2 sehingga mau bekerja pada warung milik Terdakwa , tidak adanya kekerasan,
01505|ancaman kekerasan, paksaan, bujuk rayu maupun tipu muslihat yang dilakukan
01506|oleh Terdakwa terhadap para korban, serta tidak ada upaya Terdakwa untuk
01507|secara  aktif  mempromosikan,  memasarkan,  menawarkan  ataupun  mencari
01508|tamu/pelanggan yang akan menggunakan layanan  praktik  pelacuran/prostitusi
01509|yang tersedia pada warung milik Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim
01510|selain mencerminkan  kepastian hukum, juga dapat memberikan kemanfaatan
01511|hukum, dan keadilan hukum;
01512|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, menurut
01513|hemat  Majelis  Hakim  penjatuhan  pidana  penjara  yang  paling  tepat  bagi
01514|Terdakwa adalah pidana penjara yang sesuai dengan ancaman pidana penjara
01515|minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
01516|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01517|Pidana Perdagangan Orang;
01518|Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan  Pasal 2 ayat (2) Undang-
01519|Undang  Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan
01520|Tindak Pidana Perdagangan Orang , selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya
01521|
01522|juga  dikenakan  Pidana  Denda,  maka  Pidana  Denda  yang  akan  dijatuhkan
01523|terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;
01524|Menimbang,  bahwa  Pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01525|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01526|Orang mengatur “Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka
01527|terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun ”,
01528|sehingga apabila Pidana Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap
01529|Terdakwa  dalam  amar  putusan  tersebut tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
01530|Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01531|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01532|dikenakan  penangkapan dan  penahanan yang sah, maka  berdasarkan Pasal
01533|22  ayat  (4)  KUHAP,  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
01534|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01535|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  penahanan  terhadap  Terdakwa
01536|dilandasi alasan yang cukup, maka  berdasarkan Pasal 193  ayat (2) huruf (b)
01537|KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan  agar  Terdakwa  tetap berada dalam
01538|tahanan;
01539|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01540|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01541|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap
01542|barang bukti berupa:
01543|1. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01544|2. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01545|3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01546|oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana
01547|disebutkan  diatas  merupakan  barang  bukti  yang  berkaitan  dengan  tindak
01548|pidana  (yang  melakukan penampungan dan  penerimaan  seseorang  dengan
01549|memberi bayaran yang mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara
01550|Republik  Indonesia),  serta  masih  memiliki  nilai  ekonomis,  maka  terhadap
01551|barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut menurut Majelis
01552|Hakim  harus  dirampas  untuk  negara  sebagaimana  ditentukan  dalam  amar
01553|putusan dibawah ini;
01554|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)
01555|KUHAP  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Terdakwa  maka  perlu
01556|dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada
01557|pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;
01558|Keadaan yang memberatkan:
01559|
01560|- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat para korban
01561|sebagai seorang perempuan walaupun dilakukan atas dasar persetujuan
01562|dari para korban;
01563|Keadaan yang meringankan:
01564|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01565|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01566|perbuatannya;
01567|- Terdakwa bersikap jujur, mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit
01568|dalam memberikan keterangan;
01569|- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggung jawab
01570|Terdakwa karena saat ini suami Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa
01571|dan anak-anak Terdakwa;
01572|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  222  ayat  (1)  KUHAP,  oleh
01573|karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka  Terdakwa  harus  dibebankan  untuk
01574|membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
01575|ini;
01576|Memperhatikan, Pasal 193  ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-
01577|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2)
01578|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01579|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-
01580|undangan lain yang bersangkutan;
01581|
01582|MENGADILI:
01583|1. Menyatakan  Terdakwa  Nabila  alias  Bila  alias  Ibu  Afid telah  terbukti
01584|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “yang
01585|melakukan  penampungan dan  penerimaan seseorang  dengan  memberi
01586|bayaran  yang  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  di  wilayah  negara
01587|Republik  Indonesia”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu
01588|Penuntut Umum;
01589|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01590|penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00
01591|(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar
01592|maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01593|3. Menetapkan masa  penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani
01594|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01595|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01596|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01597|
01598|(1) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
01599|rupiah);
01600|(2) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
01601|rupiah);
01602|(3) 6  (enam)  lembar  uang  pecahan  Rp100.000,00  (seratus  ribu
01603|rupiah);
01604|Dirampas untuk negara;
01605|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01606|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01607|
01608|Selasa
01609|
01610|8 Juli  2025
01611|
01612|2025
01613|
01614|Hokky,  S.H.,  sebagai  Hakim  Ketua, Satrio  Pradana  Devanto  S.H., Ardy  Dwi
01615|Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
01616|
01617|Andi Burhan, S.H.I.
01618|
01619|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
01620|Satrio Pradana Devanto, S.H. Hokky, S.H.
01621|Ardy Dwi Cahyono, S.H.
01622|Panitera Pengganti,
01623|Andi Burhan, S.H.I.