00906|- Bahwa  pada  Oktober  2021,  Terdakwa  Tubagus  Syafaat
00907|menghubungi  Saksi  Xxxkorbanxxx  dan  mengaku  sebagai  ayah
00908|kandungnya.  Kemudian,  Terdakwa  menjelaskan  asal  usul  adopsi
00909|dari  Saksi  Xxxkorbanxxx  dan  mengajaknya  untuk  tinggal
00910|bersamanya di rumahnya di Lampung Selatan.
00911|- Bahwa  Terdakwa  mengaku  sebagai  ayah  kandung  Saksi
00912|Xxxkorbanxxx  tetapi  sebenarnya  Terdakwa  tidak  yakin  dan  tidak
00913|mengakui  bahwa  Saksi  Xxxkorbanxxx  adalah  anak  Terdakwa
00914|karena  Saksi  Darmi  dulunya  sempat  bekerja  di  tempat  hiburan
00915|malam;
00916|- Bahwa  pada  November  2021,  Terdakwa  mulai  melakukan
00917|pelecehan terhadap Saksi Xxxkorbanxxx dengan mencium bibirnya,
00918|menyentuh  kemaluannya,  dan  menyentuh  payudaranya  dengan
00919|alasan kasih sayang orang tua tanpa batasan.
00920|- Bahwa pada Januari 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan
00921|dengan  Saksi  Xxxkorbanxxx  saat  ia  sedang  tertidur  di  dalam
00922|kamarnya. Perbuatan itu terjadi beberapa kali hingga Agustus 2022.
00923|- Bahwa pada Mei 2022, Terdakwa dan istrinya, yaitu Saksi Sri
00924|Tuti  Sutiah,  membuat  surat  perjanjian  damai  dengan  Saksi
00925|Xxxkorbanxxx yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
00926|Surat  perjanjian  tersebut  juga  ditandatangani  oleh  RT setempat,
00927|yaitu Saksi Suharyadi.
00928|- Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  No:
00929|R/VER/016/I/KES.22/2023/RSB  pemeriksaan  atas  nama
00930|Xxxkorbanxxx binti Darmi diperoleh kesimpulan: Terdapat Robekan
00931|selaput  dara  tidak  disertai  peradangan  dan  sikatrik  pada  otot
00932|sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul;
00933|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim
00934|tidak menemukan bukti terhadap unsur “dengan maksud menempatkan
00935|
00936|seseorang di bawah kekuasaannya”. Hal tersebut dilihat dari  tempus
00937|delicti 21  November  2021  sampai  dengan  14  Agustus  2022  dan
00938|kemampuan korban untuk tetap bekerja dan beraktivitas di luar dari
00939|locus  delicti yaitu  rumah  Terdakwa.  Penuntut  Umum  juga  tidak
00940|mengajukan  alat bukti yang  menunjukkan adanya maksud  Terdakwa
00941|menempatkan korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.
00942|Dengan demikian unsur dengan maksud menempatkan seseorang di
00943|bawah kekuasaannya secara melawan hukum tidak terpenuhi sehingga
00944|unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
00945|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan
00946|maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  secara
00947|melawan  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan”  tidak
00948|terbukti;
00949|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  oleh  karena  dakwaan  primair  tidak
00950|terbukti  maka  Majelis  Hakim  membebaskan  Terdakwa  dari  dakwaan  kesatu
00951|primair  dan  selanjutnya  akan  mempertimbangkan  dakwaan  subsidiair,  yang
00952|diatur dalam Pasal  6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
00953|Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
00954|1. Setiap orang;
00955|2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,
00956|atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan
00957|atau  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau
00958|ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan  penyesatan
00959|menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
00960|persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang
00961|lain;
00962|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00963|mempertimbangkan sebagai berikut:
00964|Ad.1. Unsur Setiap Orang
00965|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU TPKS,
00966|telah memberikan definisi “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
00967|korporasi”  dan  Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan
00968|yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
00969|hukum”.
00970|Menimbang, bahwa maksud unsur setiap orang  in casu  adalah
00971|setiap orang yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas
00972|undang-undang  yang  dimaksud  serta  dapat  dimintakan
00973|
00974|pertanggungjawaban  hukum  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya.
00975|Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang“ dalam perkara ini
00976|adalah orang perseorangan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang
00977|bernama  XxxxTerdakwaxxx dengan  identitas  telah  dibacakan  secara
00978|lengkap di depan persidangan;
00979|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi  dan
00980|pembenaran  Terdakwa  terhadap  pemeriksaan  identitasnya  dalam
00981|persidangan, diperoleh fakta bahwa XxxxTerdakwaxxx yang dihadapkan
00982|ke depan persidangan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud
00983|sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya
00984|berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan
00985|Terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini tidak terjadi  error in
00986|persona. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.
00987|Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,
00988|atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan
00989|atau  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau
00990|ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan  penyesatan
00991|menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau  membiarkan
00992|dilakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  dengannya  atau
00993|dengan orang lain;
00994|Menimbang, bahwa u nsur “yang menyalahgunakan kedudukan,
00995|wewenang,  kepercayaan,  atau  perbawa”  dalam  pasal  tersebut
00996|menunjukkan  bahwa  pelaku  dari  tindak  pidana  pelecehan  seksual
00997|adalah  orang  yang  memiliki  posisi,  otoritas,  kepercayaan,  atau
00998|pengaruh tertentu terhadap korban. Pengertian kedudukan, wewenang,
00999|kepercayaan,  dan  perbawa  menurut  Majelis  Hakim  adalah  sebagai
01000|berikut: Kedudukan adalah status seseorang dalam suatu organisasi
01001|atau  lembaga  baik  formal  maupun  informal.  Wewenang  adalah  hak
01002|seseorang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
01003|atau fungsi yang diemban. Kepercayaan adalah keyakinan seseorang
01004|terhadap  orang  lain  yang  didasarkan  pada  hubungan  keluarga,
01005|persahabatan, profesionalisme, agama, budaya, atau nilai-nilai lainnya.
01006|Perbawa adalah daya tarik seseorang yang dapat mempengaruhi orang
01007|lain.  Dengan  demikian,  menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang,
01008|kepercayaan,  atau  perbawa  berarti  menggunakan  posisi,  otoritas,
01009|kepercayaan, atau pengaruh tersebut untuk memperoleh keuntungan
01010|seksual dari korban.
01011|
01012|Menimbang, bahwa unsur “yang timbul dari tipu muslihat atau
01013|hubungan keadaan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku
01014|dari tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang menciptakan
01015|situasi  tertentu  yang  menguntungkan  dirinya  dan  merugikan  korban.
01016|Menurut Majelis Hakim Tipu Muslihat adalah perbuatan seseorang untuk
01017|menipu  orang  lain  dengan  cara  memberikan  informasi  palsu  atau
01018|menyembunyikan  informasi  sebenarnya.  Sedangkan  Hubungan
01019|Keadaan adalah situasi seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
01020|seperti tempat, waktu, kondisi fisik atau mental, cuaca, bencana alam,
01021|perang,  konflik  sosial,  atau  faktor-faktor  lainnya.  Dengan  demikian,
01022|timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan berarti berasal dari
01023|perbuatan  menipu  atau  situasi  tertentu  yang  dapat  mempengaruhi
01024|kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas dan
01025|sadar.
01026|Menimbang,  bahwa  unsur  “atau  memanfaatkan  kerentanan,
01027|ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang” dalam pasal tersebut
01028|menunjukkan  bahwa  pelaku  dari  tindak  pidana  pelecehan  seksual
01029|adalah orang yang memanfaatkan keadaan korban yang lemah, tidak
01030|seimbang,  atau  tergantung  padanya.  Pengertian  kerentanan  adalah
01031|keadaan  seseorang  yang  mudah  terluka  atau  tersakiti  secara  fisik,
01032|mental, sosial, ekonomi, atau budaya. Ketidaksetaraan adalah keadaan
01033|seseorang yang tidak memiliki kesempatan, akses, atau perlakuan yang
01034|sama dengan orang lain dalam hal hak, kewajiban, kebebasan, atau
01035|kesejahteraan.  Ketergantungan  adalah  keadaan  seseorang  yang
01036|membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain dalam memenuhi
01037|kebutuhan  hidupnya.  Dengan  demikian,  memanfaatkan  kerentanan,
01038|ketidaksetaraan,  atau  ketergantungan  berarti  menggunakan  keadaan
01039|korban yang lemah, tidak seimbang, atau tergantung padanya untuk
01040|memperoleh keuntungan seksual dari korban.
01041|Menimbang, bahwa unsur “memaksa atau dengan penyesatan
01042|menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
01043|persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”
01044|dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  cara  dari  tindak  pidana
01045|pelecehan seksual adalah dengan memaksa atau menyesatkan korban
01046|untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  seksual
01047|dengan  pelaku  atau  orang  lain.  Pengertian  Persetubuhan  adalah
01048|hubungan  seksual  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  cara
01049|
01050|memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.
01051|Perbuatan Cabul adalah perbuatan seksual lain selain persetubuhan
01052|yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan/atau  organ
01053|reproduksi seseorang.
01054|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  memaksa  atau  dengan
01055|penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan
01056|dilakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  berarti  menggunakan
01057|paksaan fisik atau psikologis atau tipu muslihat untuk menggerakkan
01058|korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan hubungan seksual
01059|atau perbuatan seksual lainnya dengan pelaku atau orang lain.
01060|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  diajukan  di
01061|persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
01062|- Bahwa pada Januari 2021, orang tua angkat dari Saksi
01063|Xxxkorbanxxx meninggal dunia. Kemudian, Saksi Xxxkorbanxxx
01064|mencari  informasi  tentang  orang  tua  kandungnya  dan
01065|mengetahui bahwa ayah kandungnya bernama M. Syafaat.
01066|- Bahwa pada Oktober 2021, Terdakwa Tubagus Syafaat
01067|menghubungi Saksi Xxxkorbanxxx dan mengaku sebagai ayah
01068|kandungnya.  Kemudian,  Terdakwa  menjelaskan  asal  usul
01069|adopsi dari Saksi Xxxkorbanxxx dan mengajaknya untuk tinggal
01070|bersamanya di rumahnya di Lampung Selatan.
01071|- Bahwa  Terdakwa  mengaku  sebagai  ayah  kandung
01072|Saksi  Xxxkorbanxxx  tetapi  sebenarnya  Terdakwa  tidak  yakin
01073|dan tidak mengakui bahwa Saksi Xxxkorbanxxx adalah anak
01074|Terdakwa  karena  Saksi  Darmi  dulunya  sempat  bekerja  di
01075|tempat hiburan malam;
01076|- Bahwa  pada  November  2021,  Terdakwa  mulai
01077|melakukan  pelecehan  terhadap  Saksi  Xxxkorbanxxx  dengan
01078|mencium  bibirnya,  menyentuh  kemaluannya,  dan  menyentuh
01079|payudaranya  dengan  alasan  kasih  sayang  orang  tua  tanpa
01080|batasan.
01081|- Bahwa  pada  Januari  2022,  Terdakwa  melakukan
01082|persetubuhan  dengan  Saksi  Xxxkorbanxxx  saat  ia  sedang
01083|tertidur di dalam kamarnya. Perbuatan itu terjadi beberapa kali
01084|hingga Agustus 2022.
01085|- Bahwa  pada  Mei  2022,  Terdakwa  dan  istrinya,  yaitu
01086|Saksi Sri Tuti Sutiah, membuat surat perjanjian damai dengan
01087|
01088|Saksi  Xxxkorbanxxx  yang  isinya  tidak  akan  mengulangi
01089|perbuatan itu lagi. Surat perjanjian tersebut juga ditandatangani
01090|oleh RT setempat, yaitu Saksi Suharyadi.
01091|- Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  No:
01092|R/VER/016/I/KES.22/2023/RSB  pemeriksaan  atas  nama
01093|Xxxkorbanxxx  binti  Darmi  diperoleh  kesimpulan:  Terdapat
01094|Robekan  selaput  dara  tidak  disertai  peradangan  dan  sikatrik
01095|pada otot sebagai tanda luka lama akibat kekerasan tumpul;
01096|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menyimpulkan
01097|apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Ad.2., Majelis
01098|Hakim akan mempertimbangkan surat tuntutan sebagai berikut:
01099|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Surat Tuntutannya
01100|menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Dakwaan Alternatif
01101|Kedua yakni Pasal 285 KUHP.
01102|Menimbang, bahwa  dalam KUHP lama, tindak pidana Pasal 285
01103|KUHP  berbunyi:  “Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman
01104|kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersama-sama  dengannya
01105|melakukan  persetubuhan  di  luar  perkawinan,  diancam  karena
01106|melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas
01107|tahun.”
01108|Menimbang, bahwa Unsur “barang siapa” dalam pasal tersebut
01109|menunjukkan  bahwa  subjek  hukum  tindak  pidana  perkosaan  adalah
01110|orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek hukum ini haruslah
01111|berjenis kelamin laki-laki, karena WvS hanya mengakui subjek hukum
01112|natuurlijk  persoon dan  natuurlijk  persoon hanyalah  laki-laki  atau
01113|perempuan.  Sehingga  hanya  laki-laki  yang  dapat  melakukan
01114|persetubuhan  dengan  wanita.  Selain  itu,  subjek  hukum  ini  haruslah
01115|memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut,
01116|sehingga tidak termasuk orang yang tidak berakal sehat, orang yang
01117|tidak sadar, atau orang yang dipaksa oleh orang lain.
01118|Menimbang, bahwa unsur “dengan  kekerasan atau  ancaman
01119|kekerasan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa cara atau alat
01120|yang  digunakan  subjek  hukum  untuk  melakukan  tindak  pidana
01121|perkosaan adalah dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikologis
01122|terhadap  objek  hukum.  Kekerasan  fisik  dapat  berupa  pemukulan,
01123|penamparan, penusukan, penembakan, pengikatan, atau bentuk-bentuk
01124|lainnya  yang  dapat  menyebabkan  rasa  sakit  atau  luka  pada  objek
01125|
01126|hukum.  Kekerasan  psikologis  dapat  berupa  ancaman  membunuh,
01127|melukai, mencelakai, mencemarkan nama baik, menyebarkan rahasia,
01128|atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut atau
01129|khawatir pada objek hukum.
01130|Menimbang,  bahwa  unsur  “memaksa  seorang  wanita”  dalam
01131|pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  objek  hukum  tindak  pidana
01132|perkosaan adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan subjek
01133|hukum. Objek hukum ini haruslah berjenis kelamin perempuan, karena
01134|hanya perempuan yang dapat bersetubuh dengan laki-laki. Selain itu,
01135|objek hukum ini haruslah tidak memberikan persetujuan secara bebas
01136|dan sadar untuk bersetubuh dengan subjek hukum, sehingga termasuk
01137|orang yang menolak, melawan, menjerit, menangis, diam, pingsan, tidak
01138|sadar, atau tidak berdaya.
01139|Menimbang, bahwa unsur “bersama-sama dengannya” dalam
01140|pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara subjek hukum dan
01141|objek hukum dalam tindak pidana perkosaan adalah hubungan seksual
01142|yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin
01143|perempuan.  Hubungan  seksual  ini  haruslah  dilakukan  oleh  subjek
01144|hukum sendiri tanpa bantuan atau campur tangan orang lain. Hubungan
01145|seksual ini juga haruslah dilakukan secara langsung tanpa perantara
01146|atau alat bantu.
01147|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  persetubuhan  di  luar
01148|perkawinan”  dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  status
01149|perkawinan antara subjek hukum dan objek hukum dalam tindak pidana
01150|perkosaan adalah tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut
01151|hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang
01152|dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
01153|diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
01154|Perkawinan.  Perkawinan  yang  tidak  sah  menurut  hukum  adalah
01155|perkawinan  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  dan  ketentuan-
01156|ketentuan tersebut.
01157|Menimbang,  bahwa  pengaturan  mengenai  tindak  pidana
01158|perkosaan dalam Pasal 285 KUHP ini merupakan salah satu aturan
01159|hukum pidana klasik yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
01160|Pasal  ini  merupakan  turunan  dari  Wetboek  van  Strafrecht  voor
01161|Nederlandsch-Indie  (WvSNI) yang berlaku sejak tahun 1918. Pasal ini
01162|
01163|juga masih mengikuti pola dan paradigma hukum pidana kontinental
01164|Eropa lama yang masih bersifat formalistik, legalistik, dan paternalistik.
01165|Menimbang,  bahwa  balam  pasal  285  KUHP  ini,  terdapat
01166|beberapa  keterbatasan  dan  kelemahan,  antara  lain:  Subjek  hukum
01167|tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada laki-laki sebagai pelaku
01168|dan  perempuan  sebagai  korban,  sehingga  tidak  mengakui  adanya
01169|kemungkinan  korban  laki-laki  atau  pelaku  perempuan.  Objek  hukum
01170|tindak  pidana  perkosaan  hanya  terbatas  pada  persetubuhan  atau
01171|hubungan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin, sehingga
01172|tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang
01173|tidak melibatkan penetrasi.
01174|Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  motif  hukum  tindak  pidana
01175|perkosaan hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan,
01176|sehingga  tidak  mengakui  adanya  bentuk-bentuk  pemaksaan  seksual
01177|lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi
01178|ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Lingkup hukum
01179|tindak  pidana  perkosaan  hanya  terbatas  pada  hubungan  di  luar
01180|perkawinan, sehingga tidak mengakui adanya kemungkinan pemaksaan
01181|seksual dalam perkawinan.
01182|Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01183|KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, tindak pidana
01184|perkosaan  telah  diperluas  dengan  mengubah  redaksi  Pasal  285
01185|menjadi:  “Setiap  orang  yang  dengan  kekerasan  atau  ancaman
01186|kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan
01187|perbuatan  cabul  dengan  dirinya  atau  orang  lain  dipidana  karena
01188|melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas
01189|tahun.”
01190|Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, terdapat beberapa
01191|perbaikan dan penyesuaian, antara lain: Subjek hukum tindak pidana
01192|perkosaan telah diperluas dengan menggunakan kata “setiap orang”
01193|dan “orang lain”, sehingga mengakui adanya kemungkinan korban laki-
01194|laki  atau  pelaku  perempuan.  Objek  hukum  tindak  pidana  perkosaan
01195|telah diperluas dengan menggunakan kata “perbuatan cabul”, sehingga
01196|mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang tidak
01197|melibatkan penetrasi alat kelamin. Motif hukum tindak pidana perkosaan
01198|tetap  menggunakan  kata  “kekerasan  atau  ancaman  kekerasan”,
01199|sehingga belum mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual
01200|
01201|lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi