00746|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Saksi  Korban  memberikan
00747|keterangan  bahwa  Anak  menarik  untuk  naik  ke  rumah  tersebut  akan  tetapi
00748|Saksi  korban  memberontak  sehingga  Anak  kembali  menarik  Saksi  korban
00749|tepatnya  di bawah  pohon  kelapa  yang  membuat  Saksi  korban  terjatuh  dan
00750|kepala  Saksi  korban  terbentur  dan  membuat  Saksi  korban  tidak  berdaya.
00751|Selanjutnya Anak  membuka baju dan celana pendek milik Saksi korban  dan
00752|Anak mulai menindih badan Saksi korban sambil mengeluarkan alat kelaminnya
00753|dan membuka paha Saksi korban kemudian Anak mengarahkan alat kelaminnya
00754|ke vagina Saksi korban  lalu memasukkannya ke dalam vagina  Saksi korban
00755|yang saat itu Anak juga memegang payudara dan menghisap payudara Saksi
00756|korban;
00757|Menimbang,  bahwa  keterangan  Saksi  Korban  tersebut  bersesuaian
00758|dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya yaitu Saksi 2 dan Saksi 3 yang selain
00759|mendengarkan cerita langsung dari Saksi korban juga di perlihatkan adanya
00760|luka memar di betis dan bokong Saksi Korban beberapa hari setelah kejadian;
00761|Menimbang,  bahwa  luka-luka  yang  dialami  Saksi  korban  juga  dapat
00762|dikonfirmasi dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa
00763|Visum  Et  Repertum Nomor:  B-22/VER/RSHAD/II/2025  tanggal  12  Februari
00764|2025,  yang ditandatangani oleh dr. Megawati Nur Fitri dan dikeluarkan oleh
00765|Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu  diterangkan bahwa pada bagian
00766|Perut,  Pinggang  dan  Bokong  tampak  luka  lecet  lama  pada  daerah  bokong
00767|ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 0,5 cm yang disebabkan bersentuhan dengan
00768|benda tumpul;
00769|Menimbang, bahwa berkaitan dengan terjadinya kejadian persetubuhan
00770|yang awalnya dibantah oleh Anak dan pada pemeriksaan Anak mengakuinya,
00771|hal  tersebut  bersesuaian  pula  dengan  bukti  surat  berupa  hasil  Visum  Et
00772|Repertum Nomor :  B-265/445/VER/RSHAD/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 ,
00773|atas nama Saksi Korban yang ditanda tangani oleh dr. Akhmad Taufiq, Sp.OG,
00774|dokter  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Hajja  Andi  Depu dengan  hasil
00775|pemeriksaan dalam Vagina: Vulva/Vagina tidak ada kelainan, tampak keputihan
00776|dan Luka robek lama arah jam 3, 6, 9 dan 12. Dengan kesimpulan Selaput dara
00777|(hymen) tidak utuh;
00778|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim
00779|berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  yang  telah  memaksa  Anak  untuk
00780|Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00781|
00782|melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan kemaluan Anak ke
00783|kemaluan Saksi Korban serta melakukan pelecehan berupa memegang dan
00784|menghisap payudara Saksi Korban telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan
00785|seksual  secara  fisik  yang  ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan
00786|organ reproduksi sehingga unsur perbuatan dari delik telah terpenuhi. Bahwa
00787|perbuatan Anak yang telah melalukan perbuatan seksual secara fisik tersebut
00788|didasari oleh adanya paksaan Anak terhadap Saksi Korban yang mana Saksi
00789|Korban tidak menghendaki hal tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Korban
00790|merasa direndahkan harkat dan martabatnya, oleh karenanya unsur tujuan dari
00791|perbuatan  Anak  telah  terpenuhi.  Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
00792|tersebut maka unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
00793|terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
00794|merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau
00795|kesusilaannya telah terpenuhi;
00796|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  6  huruf  a
00797|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak
00798|Pidana Kekerasan Seksual  Jo.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
00799|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah
00800|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00801|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
00802|Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak melalui Advokatnya telah
00803|mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta agar penjatuhan pidana
00804|terhadap anak sesuai dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan,
00805|maka terhadap hal tersebut akan Hakim pertimbangankan bersamaan dengan
00806|pertimbangan terhadap Laporan Hasil dari Pembimbing Kemasyarakatan;
00807|Menimbang, bahwa  dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
00808|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00809|alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  oleh  karena  itu  meskipun  Anak
00810|masih berstatus anak-anak, Anak haruslah bertanggung jawab atas perbuatan
00811|yang dilakukan;
00812|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak mampu  bertanggung  jawab,
00813|maka harus dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3
00814|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00815|Anak termasuk dalam klasifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;
00816|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam me ngambil putusan mengenai
00817|perkara  ini,  selain  mempertimbangkan  aspek  yuridis  dari  hasil  pemeriksaan
00818|persidangan  sebagaimana  tersebut  diatas , Hakim  juga  akan
00819|Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00820|
00821|mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan  Anak, lingkungan
00822|keluarga  dan  lingkungan  sosial  tempat  tinggal  Anak berdasarkan  hasil
00823|pemeriksaan  di  persidangan  maupun  hasil  penelitian  Pembimbing
00824|Kemasyarakatan;
00825|Menimbang, bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas,
00826|akan dijadikan pertimbangan bagi  Hakim  untuk menjatuhkan pidana kepada
00827|Anak yang dirasa lebih adil demi perkembangan kejiwaan  Anak serta masa
00828|depan kehidupan Anak dan keluarganya;
00829|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
00830|Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan,  yang  pada  pokoknya  demi
00831|kepentingan terbaik bagi masa depan Anak, merekomendasikan agar dilakukan
00832|pembinaan dalam Lembaga di Yayasan Miftahul Jihad Kabupetan Majene di
00833|jalan korban 40.000 jiwa Tende, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur,
00834|Kabupaten Majene;
00835|Menimbang, terhadap rekomendasi tersebut Hakim mempertimbangkan
00836|dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan
00837|kepentingan terbaik bagi anak;
00838|Menimbang, bahwa asas keadilan berasal dari rasa keadilan dimana
00839|rasa  keadilan ini  bukan  saja memperhatikan keadilan bagi  Anak, melainkan
00840|harus  memperhatikan  rasa  keadilan  bagi  korban  dan  masyarakat.  Bahwa
00841|perbuatan Anak dalam perkara  a quo  memiliki dampak yang dapat merusak
00842|masa  depan  Saksi  Korban  dan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  berakibat
00843|merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan serta perbuatan Anak
00844|termasuk  dalam  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama  dan
00845|kesusilaan di masyarakat;
00846|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  kepastian  hukum  penjatuhan
00847|pidana kepada Anak harus berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang
00848|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam
00849|ketentuan Pasal 69 ayat (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai
00850|tindakan, selanjutnya ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun
00851|hanya dapat dikenai tindakan. Bahwa dalam perkara a quo Anak telah berusia
00852|lebih  dari  18  (delapan  belas)  tahun,  sehingga  terhadap  Anak  hanya  dapat
00853|dijatuhi pidana;
00854|Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak
00855|dan asas kemanfaatan, Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Anak akan
00856|memperhatikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dan  Anak
00857|khususnya, agar dalam penjatuhan pidana kepada Anak ini dapat bermanfaat
00858|sebagai  pembelajaran  untuk  masyarakat  atau  anak-anak  lainnya  agar  tidak
00859|Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00860|
00861|mengikuti perbuatan Anak dan juga  untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu
00862|sendiri,  agar  dijadikan  pembelajaran  untuk  tidak  mengulangi  tindak  pidana
00863|serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari;
00864|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00865|diatas,  Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  Pembimbing
00866|Kemasyarakatan  untuk  menjatuhkan  pidana  berupa  pembinaan  di  dalam
00867|lembaga, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama pidana tersebut
00868|sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
00869|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pidana  penjara
00870|terhadap Anak Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan
00871|ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara dijalani oleh
00872|anak di LPKA sampai dengan Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bahwa
00873|dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk
00874|dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak dalam Pasal
00875|23 ayat (3) menyebutkan bahwa :  “Dalam hal Anak telah mencapai umur 18
00876|(delapan belas) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak  dipindahkan
00877|ke lembaga pemasyarakatan pemuda  dengan memperhatikan kesinambungan
00878|pembinaan Anak”. Lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa :
00879|“Dalam  hal  tidak  terdapat  lembaga  pemasyarakatan  pemuda,  Anak  dapat
00880|dipindahkan  ke  lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan  rekomendasi
00881|dari Pembimbing Kemasyarakatan”;
00882|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  tersebut
00883|diatas, dalam perkara a quo Anak telah berumur lebih dari 18 (delapan belas)
00884|tahun dan tidak terdapatnya lembaga pemasyarakatan pemuda di Kabupaten
00885|Polewali Mandar, oleh karena itu pidana penjara terhadap anak perlu ditetapkan
00886|untuk  dijalani  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  Polewali  dengan  tetap
00887|memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda dan dalam hal blok tersebut
00888|tersedia, maka Anak dapat ditempatkan pada LPKA sebagaimana ketentuan
00889|dalam Pasal 23 ayat (6) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022
00890|Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap
00891|Anak yang menyebutkan : ” Dalam hal tidak terdapat blok khusus pemuda pada
00892|lembaga pemasyarakatan dewasa sebagaimana  dimaksud pada ayat (5), Anak
00893|tetap ditempatkan dalam  LPKA sampai telah mencapai umur 21 (dua puluh
00894|satu) tahun”;
00895|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
00896|cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;
00897|Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00898|
00899|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00900|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00901|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan
00902|panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju terusan Jeans warna biru yang
00903|telah disita dari Saksi Korban untuk kepentingan pembuktian, namun menurut
00904|Hakim barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma kepada
00905|Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00906|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :  1 (satu) unit sepeda motor
00907|merk Honda Sonic warna merah putih dengan nomor rangka xxxxxxxxxxxxx dan
00908|nomor mesin xxxxxxxxxx yang telah disita dari Anak dan menurut Hakim tidak
00909|memiliki keterkaitan secara langsung dengan perbuatan dari Anak, maka perlu
00910|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
00911|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak, maka
00912|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00913|meringankan Anak;
00914|Keadaan yang memberatkan:
00915|- Perbuatan Anak  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  norma
00916|kesusilaan di masyarakat;
00917|- Perbuatan  Anak  dapat  mengakibatkan  trauma  secara  fisik  maupun
00918|psikis terhadap Saksi Korban;
00919|- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan dari Saksi Korban;
00920|Keadaan yang meringankan:
00921|- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan dapat
00922|memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
00923|- Anak belum pernah dipidana;
00924|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00925|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00926|Mengingat, Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor
00927|12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-Undang
00928|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana,
00929|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00930|dan  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang
00931|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00932|bersangkutan;
00933|
00934|MENGADILI:
00935|Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pol
00936|
00937|1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00938|bersalah  melakukan  tindak pidana pelecehan seksual  fisik sebagaimana
00939|dalam dakwaan Penuntut Umum;
00940|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak dengan  pidana  penjara selama  2
00941|(dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Polewali;
00942|3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
00943|4. Menetapkan barang bukti berupa:
00944|- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
00945|- 1 (satu) lembar baju terusan Jeans warna biru;
00946|Dimusnahkan;
00947|- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah
00948|putih dengan nomor rangka xxxxxxxxxx dan nomor mesin xxxxxxxxxxx;
00949|Dikembalikan kepada Anak;
00950|5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00951|(lima ribu rupiah);
00952|
00953|Kamis
00954|
00955|21  Mei  2026
00956|
00957|2026
00958|
00959|Demikian  diputuskan  pada  hari  Kamis,  tanggal  21  Mei  2026  oleh
00960|Muhammad  Taufiq  Akbar  M,  S.H.,  sebagai  Hakim  Pengadilan  Anak  Pada
00961|Pengadilan Negeri Polewali, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
00962|
00963|Muliati, S.H.
00964|
00965|Panitera Pengganti,
00966|Muliati, S.H.
00967|Hakim,
00968|Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.