03016|Menimbang, bahwa b erdasarkan fakta yang terungkap dalam
03017|persidangan dari alat bukti  yaitu keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, S urat
03018|dan petunjuk  dan keterangan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
03019|29 huruf b. U ndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
03020|Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa:
03021|- Fotokopi akte kelahiran an. Putroe Aida Fitri;
03022|- Foto-foto Anak Korban Putroe Aida Fitri  (diduga selama bekerja di Hotel
03023|Mozu, Malaysia);
03024|Menimbang, bahwa benar setiba di Malaysia, Anak Korban Putroe Aida
03025|Fitri dipertemukan dengan Sdri. Kak Su (agen pekerja migran ilegal), dan oleh
03026|Sdri. Kak Su  tersebut Anak Korban Putroe Aida Fitri  diserahkan ke pengelola
03027|Hotel MOZU dengan imbalan RM25.000,00 (dua puluh lima ribu ringgit) atau
03028|setara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (kurs RM1,00=Rp4.000,00);
03029|Menimbang, b ahwa di Hotel MOZU tersebut, Anak Korban Putroe Aida
03030|Fitri dirudapaksa oleh 5 (lima) oran g laki-laki tidak dikenal masing -masing dari
03031|etnis Tionghoa, Bangladesh, India, Melayu dan Jepang. Kelima laki-laki tersebut
03032|masuk ke dalam kamar tempat dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Salah
03033|seorang diantaranya mematikan lampu kamar, lalu kelima la ki-laki tersebut
03034|memegangi tangan dan kaki Anak Korban dan memboyong Anak Korban ke
03035|atas tempat tidur. Pada saat berada di atas tempat tidur, mulut Anak Korban
03036|
03037|                                                     Hal. 80 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03038|disekap lalu Anak Korban disetubuhi oleh kelima orang tersebut secara
03039|bergiliran. Anak Korban ke mudian tidak sadarkan diri dan terbangun kembali
03040|menjelang pagi hari dalam kondisi sendirian di dalam kamar, tanpa pakaian dan
03041|kemaluannya mengeluarkan darah;
03042|Menimbang, b ahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan Anak Korban
03043|berada di HOTEL MOZU tersebut, an ak korban dipekerjakan sebagai wanita
03044|penghibur yang tugasnya adalah melayani tamu dengan cara berhubungan
03045|badan dengan bayaran RM3000 (tiga ribu ringgit) per minggu dipotong biaya
03046|seragam penghibur yang wajib dikenakan oleh Anak Korban;
03047| Dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;
03048|  Menimbang, bahwa oleh karena se luruh unsur dari Pasal 6 Jo Pasal 10
03049|Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007 tentang
03050|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka
03051|Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana  sebagainana
03052|didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Lebih Subsidair Penuntut
03053|Umum;
03054|Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai diberi
03055|keringanan hukuman  yang seringan -ringannya, menurut Majelis terhadap
03056|permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam
03057|amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini;
03058|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
03059|hal-hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
03060|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
03061|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
03062|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
03063|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
03064|Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak korban telah
03065|memberikan keterangan dan akan mengajukan permohonan restitusi melalui
03066|Penuntut Umum;
03067|Menimbang bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum telah pula
03068|menuntut restitusi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak
03069|Korban berdasark an permohonan penilaian ganti rugi kepada  Lembaga
03070|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 13 Mei 2025;
03071|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) U ndang-
03072|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03073|Perdagangan Orang  yang menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana
03074|
03075|                                                     Hal. 81 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03076|perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi yang
03077|dibayarkan oleh pelaku kejahatan;
03078|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
03079|Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tenta ng Pemberian Kompensasi, Restitusi,
03080|dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban  Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan
03081|Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
03082|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
03083|Korban Tindak Pidana, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut
03084|umum untuk dimuat dalam tuntutannya, sehingga Majelis Hakim akan
03085|mempertimbangkan permohonan restitusi (ganti rugi) sebagai berikut:
03086|Menimbang bahwa berdasarkan surat laporan penilaian ganti kerugian
03087|dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor register nomor
03088|A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI TAHUN 2025 Tentang Penilaian Ganti Rugi, telah
03089|dimuat a) identitas korban, b) identitas Pemohon yang mewakili korban, c)
03090|identitas pelaku, d) uraian singkat peristiwa yang  dialami, e) dasar hukum
03091|pengajuan permohonan restitusi dan penilaian restitusi, f) komponen dan uraian
03092|restitusi, serta e) lampiran dokumen pendukung;
03093|Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran laporan penilaian ganti
03094|kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor register
03095|A.0170.R/KEP/SMP-LPSK/V TAHUN 2025 Tentang Penilaian Ganti Rugi, telah
03096|pula dilengkapi fotokopi identitas korban berupa Kutipan Akta Kelahi ran Anak
03097|Korban Nomor 1105CLU0902201056035 yang dikeluarkan oleh Dinas
03098|Kependudukan dan Cat atan Sipil Kabupaten Aceh Barat  tanggal 9 Februari
03099|2010, serta kartu keluarga No mor 1106210603230004 dan KTP Pemohon atas
03100|nama Roslaini selaku orang tua Anak korban , bukti kerugian materiil dan
03101|perawatan medis, uraian kerugian imateriil yang dituangkan dal am Surat
03102|Permohonan Fasilitasi Restitusi;
03103|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
03104|Hakim menilai permohonan tersebut telah sesuai dengan kelengkapan
03105|persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I
03106|Nomor 1 Tahun  2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
03107|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
03108|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan dari Lembaga Perlindungan
03109|Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI TAHUN 2025
03110|Tentang Pe nilaian Ganti Rugi, yang ditandatangani Ketua Lembaga
03111|Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tanggal 17 November 2025,
03112|total nilai besaran kerugian yang diderita Anak korban atas peristiwa tindak
03113|
03114|                                                     Hal. 82 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03115|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp117.381.000,00
03116|(seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan
03117|dibebankan kepada Terdakwa;
03118|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan
03119|Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi ,
03120|dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Jo  Pasal 4 Peraturan Mahkamah
03121|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
03122|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, pada
03123|pokoknya Korban tindak pidana berhak memperoleh  Restitusi berupa ganti
03124|kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian, baik
03125|materiil maupun imateriil, yang diitimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
03126|langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis
03127|dan/atau psikologis dan ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat
03128|tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya
03129|lain yang berhubungan dengan proses hukum;
03130|Menimbang bahwa terhadap besaran jumlah ganti rugi yan g harus
03131|dibayarkan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mencermati penilaian beserta
03132|lampiran permohonan restitusi yang diajukan LPSK, dikaitkan dengan ketentuan
03133|peraturan perundang -undangan mengenai komponen restitusi yang berhak
03134|didapatkan Anak korban atas ti ndak pidana dan nilai ganti rugi tersebut telah
03135|dinilai oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai permohonan
03136|restitusi tersebut beralasan hukum untuk diterima, yakni sejumlah
03137|Rp117.381.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh  satu ribu
03138|rupiah)  yang dibebankan kepada Terdakwa;
03139|Menimbang bahwa apabila pelaksanaan pemberian res titusi tidak
03140|dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
03141|48 ayat (6) Undang -Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
03142|Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka korban atau ahli warisnya
03143|memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan, dan  Pengadilan memberikan
03144|surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera
03145|memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
03146|Menimbang bahwa  dalam hal surat peringatan tersebut tidak
03147|dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan
03148|penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta
03149|tersebut unt uk pembayaran restitusi , jika pelaku tidak mampu membayar
03150|restitusi, maka akan dikenai pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut
03151|dalam amar putusan ini;
03152|
03153|                                                     Hal. 83 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03154|Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis
03155|Hakim dengan melihat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21
03156|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
03157|(TPPO), disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana
03158|denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan
03159|ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang
03160|lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
03161|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
03162|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
03163|dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
03164|dijatuhkan;
03165|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
03166|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
03167|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03168|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
03169|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03170|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
03171|- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksan paspor atas nama Mauliana
03172|dengan nomor XE65142;
03173|- 1 (satu) lembar Boarding pass air asia atas nama Maulina;
03174|- 1 (satu) Akte kelahiran atas nama Putroe Aida Fitri dengan nomor AL:
03175|50100030824;
03176|- 1 (satu) buah paspor atas nama Rohamah dengan nomor paspor
03177|C7237700, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
03178|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
03179|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
03180|meringankan Terdakwa;
03181|Keadaan yang memberatkan:
03182|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan
03183|berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
03184|Keadaan yang meringankan:
03185|- Terdakwa belum pernah dihukum;
03186|- Terdakwa sudah lanjut usia  dan menderita sakit Hitepertensi dan PPOK
03187|sesusai dengan surat keterangan sakit Puskesmas Muara Satu;
03188|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
03189| Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah
03190|bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih
03191|
03192|                                                     Hal. 84 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03193|tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat
03194|Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, kons truktif dan motivatif dengan
03195|harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah
03196|selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi
03197|masyarakat lainnya;
03198| Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan -pertimbangan
03199|tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum,
03200|permohonan dari Terdakwa  keadaan yang memberatkan dan meringankan atas
03201|diri Terdakwa, maka  Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya
03202|pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut
03203|merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan
03204|kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa
03205|keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;
03206|     Menimbang, bahwa  oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
03207|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
03208| Memperhatikan, ketetentuan Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang -Undang
03209|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
03210|Orang (TPPO), Pasal 19 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
03211|tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
03212|Korban Jo  Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA) Nomor 1 Tahun
03213|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan  Pemberian Restitusi
03214|dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana  Undang-undang Nomor 8
03215|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
03216|lain yang bersangkutan;
03217|
03218|MENGADILI:
03219|1. Menyatakan Terdakwa Rohamah Binti Sulaiman  tersebut diatas, tidak
03220|terbukti secara sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,
03221|sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Pertama Subsidair
03222|Penuntut Umum tersebut;
03223|2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair dan Pertama
03224|Subsidair tersebut;
03225|3.  Menyatakan Terdakwa Rohamah Binti S ulaiman tersebut diatas, terbukti
03226|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
03227|sebagaimana dalam dakwaan Pertama Lebih Subsidair Penuntut Umum;
03228|4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
03229|penjara selama  7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah
03230|Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
03231|
03232|                                                     Hal. 85 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03233|tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  2 (dua)
03234|bulan;
03235|5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi
03236|sejumlah Rp117.381.000,00.- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan
03237|puluh satu ribu rupiah) tercantum dalam Surat Keputusan Lembaga
03238|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun
03239|2025 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 November 2025, dengan
03240|ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, diganti
03241|dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
03242|6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
03243|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03244|7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03245|8. Menetapkan barang bukti berupa:
03246|- 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor atas nama  Mauliana
03247|dengan nomor XE65142; Dikembalikan kepada Dirjen Imigrasi
03248|Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui Kantor Imigrasi
03249|Kelas I Banda Aceh;
03250|- 1 ( satu) Akte kelahiran a tas nama Putroe Aida Fitri dengan nomor AL:
03251|50100030824;
03252|Dikembalikan kepada Anak Korban Putroe Aida Fitri;
03253|- 1 (satu) buah paspor atas nama Rohamah  dengan nomor paspor
03254|C7237700;
03255|Dikembalikan kepada Terdakwa Rohamah Binti Sulaiman;
03256|- 1 (satu) lembar Boarding pass air asia atas nama Maulina;
03257|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
03258|9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
03259|Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);
03260| Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
03261|Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari   Rabu, tanggal 7 Januari 2026, oleh
03262|kami, Zulkarnain, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H.  dan
03263|Annisa Sitawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
03264|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 ,
03265|oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I , Panitera
03266|Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Luthfan Al-
03267|Kamil, S. H. , Penuntut Umum , Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat
03268|Hukumnya.
03269|
03270|Rabu
03271|
03272|7 Januari 2026
03273|
03274|2026
03275|
03276|kami, Zulkarnain, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H.  dan
03277|Annisa Sitawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
03278|
03279|Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I
03280|
03281| Hakim-hakim Anggota,                                   Hakim Ketua,
03282|
03283|              t.t.d                                                                             t.t.d
03284|    Said Hasan, S.H.                                                      Zulkarnain, S.H., M.H.
03285|
03286|             t.t.d
03287|   Annisa Sitawati, S.H.
03288|                                                   Panitera Pengganti,
03289|
03290|                                                              t.t.d
03291|                             Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I.