00922|menunjukkan  bahwa  subjek  hukum  tindak  pidana  perkosaan  adalah
00923|orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek hukum ini haruslah
00924|berjenis kelamin laki-laki, karena WvS hanya mengakui subjek hukum
00925|natuurlijk  persoon dan  natuurlijk  persoon hanyalah  laki-laki  atau
00926|perempuan.  Sehingga  hanya  laki-laki  yang  dapat  melakukan
00927|persetubuhan  dengan  wanita.  Selain  itu,  subjek  hukum  ini  haruslah
00928|memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut,
00929|sehingga tidak termasuk orang yang tidak berakal sehat, orang yang
00930|tidak sadar, atau orang yang dipaksa oleh orang lain.
00931|Menimbang, bahwa unsur “dengan  kekerasan atau  ancaman
00932|kekerasan” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa cara atau alat
00933|yang  digunakan  subjek  hukum  untuk  melakukan  tindak  pidana
00934|perkosaan adalah dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikologis
00935|terhadap  objek  hukum.  Kekerasan  fisik  dapat  berupa  pemukulan,
00936|penamparan, penusukan, penembakan, pengikatan, atau bentuk-bentuk
00937|lainnya  yang  dapat  menyebabkan  rasa  sakit  atau  luka  pada  objek
00938|
00939|hukum.  Kekerasan  psikologis  dapat  berupa  ancaman  membunuh,
00940|melukai, mencelakai, mencemarkan nama baik, menyebarkan rahasia,
00941|atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut atau
00942|khawatir pada objek hukum.
00943|Menimbang,  bahwa  unsur  “memaksa  seorang  wanita”  dalam
00944|pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  objek  hukum  tindak  pidana
00945|perkosaan adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan subjek
00946|hukum. Objek hukum ini haruslah berjenis kelamin perempuan, karena
00947|hanya perempuan yang dapat bersetubuh dengan laki-laki. Selain itu,
00948|objek hukum ini haruslah tidak memberikan persetujuan secara bebas
00949|dan sadar untuk bersetubuh dengan subjek hukum, sehingga termasuk
00950|orang yang menolak, melawan, menjerit, menangis, diam, pingsan, tidak
00951|sadar, atau tidak berdaya.
00952|Menimbang, bahwa unsur “bersama-sama dengannya” dalam
00953|pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara subjek hukum dan
00954|objek hukum dalam tindak pidana perkosaan adalah hubungan seksual
00955|yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin
00956|perempuan.  Hubungan  seksual  ini  haruslah  dilakukan  oleh  subjek
00957|hukum sendiri tanpa bantuan atau campur tangan orang lain. Hubungan
00958|seksual ini juga haruslah dilakukan secara langsung tanpa perantara
00959|atau alat bantu.
00960|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  persetubuhan  di  luar
00961|perkawinan”  dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  status
00962|perkawinan antara subjek hukum dan objek hukum dalam tindak pidana
00963|perkosaan adalah tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut
00964|hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang
00965|dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
00966|diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
00967|Perkawinan.  Perkawinan  yang  tidak  sah  menurut  hukum  adalah
00968|perkawinan  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  dan  ketentuan-
00969|ketentuan tersebut.
00970|Menimbang,  bahwa  pengaturan  mengenai  tindak  pidana
00971|perkosaan dalam Pasal 285 KUHP ini merupakan salah satu aturan
00972|hukum pidana klasik yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
00973|Pasal  ini  merupakan  turunan  dari  Wetboek  van  Strafrecht  voor
00974|Nederlandsch-Indie  (WvSNI) yang berlaku sejak tahun 1918. Pasal ini
00975|
00976|juga masih mengikuti pola dan paradigma hukum pidana kontinental
00977|Eropa lama yang masih bersifat formalistik, legalistik, dan paternalistik.
00978|Menimbang,  bahwa  balam  pasal  285  KUHP  ini,  terdapat
00979|beberapa  keterbatasan  dan  kelemahan,  antara  lain:  Subjek  hukum
00980|tindak pidana perkosaan hanya terbatas pada laki-laki sebagai pelaku
00981|dan  perempuan  sebagai  korban,  sehingga  tidak  mengakui  adanya
00982|kemungkinan  korban  laki-laki  atau  pelaku  perempuan.  Objek  hukum
00983|tindak  pidana  perkosaan  hanya  terbatas  pada  persetubuhan  atau
00984|hubungan seksual yang melibatkan penetrasi alat kelamin, sehingga
00985|tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang
00986|tidak melibatkan penetrasi.
00987|Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  motif  hukum  tindak  pidana
00988|perkosaan hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan,
00989|sehingga  tidak  mengakui  adanya  bentuk-bentuk  pemaksaan  seksual
00990|lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi
00991|ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Lingkup hukum
00992|tindak  pidana  perkosaan  hanya  terbatas  pada  hubungan  di  luar
00993|perkawinan, sehingga tidak mengakui adanya kemungkinan pemaksaan
00994|seksual dalam perkawinan.
00995|Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang
00996|KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, tindak pidana
00997|perkosaan  telah  diperluas  dengan  mengubah  redaksi  Pasal  285
00998|menjadi:  “Setiap  orang  yang  dengan  kekerasan  atau  ancaman
00999|kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan
01000|perbuatan  cabul  dengan  dirinya  atau  orang  lain  dipidana  karena
01001|melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas
01002|tahun.”
01003|Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, terdapat beberapa
01004|perbaikan dan penyesuaian, antara lain: Subjek hukum tindak pidana
01005|perkosaan telah diperluas dengan menggunakan kata “setiap orang”
01006|dan “orang lain”, sehingga mengakui adanya kemungkinan korban laki-
01007|laki  atau  pelaku  perempuan.  Objek  hukum  tindak  pidana  perkosaan
01008|telah diperluas dengan menggunakan kata “perbuatan cabul”, sehingga
01009|mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang tidak
01010|melibatkan penetrasi alat kelamin. Motif hukum tindak pidana perkosaan
01011|tetap  menggunakan  kata  “kekerasan  atau  ancaman  kekerasan”,
01012|sehingga belum mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual
01013|
01014|lainnya yang melibatkan tipu muslihat, paksaan psikologis, eksploitasi
01015|ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya. Lingkup hukum tindak pidana
01016|perkosaan telah diperluas dengan menghapus kata “di luar perkawinan”,
01017|sehingga mengakui adanya kemungkinan pemaksaan seksual dalam
01018|perkawinan.
01019|Dengan  demikian,  pengaturan  mengenai  tindak  pidana
01020|perkosaan dalam UU TPKS ini merupakan suatu kemajuan hukum yang
01021|sejalan dengan UU KUHP baru dan juga dengan konvensi internasional
01022|tentang hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak.
01023|Salah satu konvensi internasional yang relevan dengan UU TPKS ini
01024|adalah  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi
01025|terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of
01026|Discrimination  against  Women/CEDAW)  yang  telah  diratifikasi  oleh
01027|Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 2 huruf f CEDAW,
01028|negara-negara pihak berkewajiban untuk: “Mengambil segala langkah
01029|yang sesuai termasuk undang-undang untuk mengubah atau mencabut
01030|undang-undang, peraturan-peraturan, adat istiadat dan praktik-praktik
01031|yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.”
01032|Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kasus ini lebih tepat
01033|untuk menerapkan Pasal 6 huruf c UU TPKS dengan alasan sebagai
01034|berikut: Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih sesuai dengan realitas dan
01035|kompleksitas  fenomena  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  dalam
01036|perkara  a  quo,  yang  tidak  selalu  melibatkan  kekerasan  fisik  atau
01037|psikologis, tetapi juga dapat melibatkan penyalahgunaan posisi, otoritas,
01038|kepercayaan, atau pengaruh yang dimiliki Terdakwa terhadap korban.
01039|Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih
01040|mengakomodasi berbagai bentuk dan cara pemaksaan seksual yang
01041|dilakukan oleh pelaku, yang tidak selalu melibatkan persetubuhan atau
01042|penetrasi alat kelamin, tetapi juga dapat melibatkan perbuatan cabul
01043|atau perbuatan seksual lainnya yang dapat merendahkan harkat dan
01044|martabat korban. Pasal 6 huruf c UU TPKS lebih menghormati hak dan
01045|kesejahteraan korban, yang tidak selalu terbatas pada perempuan yang
01046|tidak  memiliki  ikatan  perkawinan  dengan  pelaku,  tetapi  juga  dapat
01047|mencakup laki-laki atau perempuan yang memiliki ikatan perkawinan
01048|dengan pelaku.
01049|Menimbang,  bahwa  motif  hukum  tindak  pidana  perkosaan
01050|hanya  terbatas  pada  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  sehingga
01051|
01052|tidak mengakui adanya bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya yang
01053|melibatkan  tipu  muslihat,  paksaan  psikologis,  eksploitasi
01054|ketergantungan, atau faktor-faktor lainnya.
01055|Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  mengenai  korban  yang
01056|menganggap  Terdakwa  adalah  ayah  kandungnya  yang  baru  dapat
01057|korban  temukan  membuat  korban  mau  tinggal  bersama  di  rumah
01058|Terdakwa. Terdakwa juga memperkenalkan kepada aparat desa bahwa
01059|korban  adalah  anaknya.  Namun,  di  dalam  persidangan,  Terdakwa
01060|menyatakan sebenarnya tidak mengakui atau tidak yakin bahwa korban
01061|adalah anak kandungnya. Dari kedua kondisi tersebut diperoleh suatu
01062|bukti adanya penyalahgunaan kepercayaan, hubungan keadaan, dan
01063|pemanfaatan  kerentanan  atau  ketergantungan  korban  yang
01064|menganggap Terdakwa adalah ayah kandung korban yang selama ini
01065|korban cari;
01066|Menimbang, bahwa dengan kepercayaan yang ada pada diri
01067|korban terhadap Terdakwa yang dianggap ayah kandungnya, korban
01068|mau  bersetubuh  dengan  Terdakwa  karena  kata-kata  yang  pada
01069|pokoknya bahwa antar anggota keluarga tidak ada batasan;
01070|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa
01071|memenuhi  rumusan  menyalahgunakan  kepercayaan  dan
01072|memanfaatkan  kerentanan  korban  untuk  melakukan  persetubuhan
01073|dengannya.  Dengan  demikian  unsur  “yang  menyalahgunakan
01074|kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari
01075|tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan,
01076|ketidaksetaraan  atau  ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau
01077|dengan  penyesatan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
01078|membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya
01079|atau dengan orang lain” telah terpenuhi;
01080|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  6 huruf c
01081|Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
01082|Seksual  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01083|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01084|dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiair;
01085|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan  kesatu  subsidiair  terbukti
01086|maka dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01087|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01088|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01089|
01090|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01091|mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
01092|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01093|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01094|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum
01095|berupa  pidana  terhadap  Terdakwa  XXXXTERDAKWAXXX  dengan  pidana
01096|penjara  selama  12  (dua  belas)  TAHUN  dikurangi  selama  Terdakwa
01097|XXXXTERDAKWAXXX berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap
01098|ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
01099|Menimbang, bahwa  ancaman pidana pada Pasal 285 KUHP berbeda
01100|dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS dimana Pasal 285 KUHP disertai ancaman
01101|pidana paling penjara lama 12 (dua belas) tahun sedangkan Pasal 6 huruf c UU
01102|TPKS diancam pidana pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/
01103|atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
01104|Menimbang,  bahwa  perbuatan  yang  terbukti  menurut  Majelis  Hakim
01105|adalah Pasal 6 huruf c UU TPKS sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana
01106|penjara dan/atau denda. Kata dan/atau memiliki makna Majelis Hakim dapat
01107|menjatuhkan salah satu bentuk pemidanaan, baik penjara atau denda, maupun
01108|menjatuhkan keduanya;
01109|Menimbang,  bahwa  p idana  pada  dasarnya  merupakan  suatu
01110|penderitaan  yang  sengaja  diberikan  oleh  negara  terhadap  individu  yang
01111|melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum.  Kendati  demikian,  pemidanaan
01112|adalah  suatu  pendidikan  moral  terhadap  pelaku  yang  telah  melakukan
01113|kejahatan  dengan  maksud  tidak  mengulangi  kejahatannya.  (Bandingkan
01114|dengan:  Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cetakan  ke-5,
01115|Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
01116|Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus
01117|memperhatikan  derajat kesalahan Terdakwa. Hal  ini sesuai  dengan adigum:
01118|seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan
01119|perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang
01120|Pemidanaan  Agar  Setimpal  Dengan  Berat  Dan  Sifat  Kejahatannya  maka
01121|pemidanaan  harus  memperhatikan  derajat  kesalahan  Terdakwa  didasarkan
01122|pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa
01123|telah melakukan tindakan melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
01124|Menimbang,  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  pemidanaan,  makna
01125|keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat
01126|pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan
01127|
01128|perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak
01129|sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena
01130|hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut
01131|bukanlah  merupakan  tujuan  dari  pemidanaan.  Begitu  juga  sebaliknya  akan
01132|menjadi  tidak  adil  apabila  seorang  yang  melakukan  kejahatan  yang  derajat
01133|kesalahannya  luar  biasa  dihukum  dengan  hukuman  yang  tidak  sebanding
01134|dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;
01135|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  juga  harus  menghindari  adanya
01136|disparitas  di antara pelaku-pelaku  tindak  pidana  lainnya yang kesalahannya
01137|sejenis dengan Terdakwa;
01138|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
01139|Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai
01140|dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban , yang
01141|selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
01142|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  juga  diancam
01143|dengan pidana denda secara alternatif-kumulatif,  maka Majelis Hakim diberi
01144|kebebasan  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara,  atau  pidana  denda,  atau
01145|keduanya;
01146|Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai adalah
01147|cukup bagi Terdakwa untuk dihukum pidana penjara dan pidana denda kurang
01148|memberikan  manfaat  dan  justru  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  baru
01149|mengingat  kondisi  ekonomi  Terdakwa  yang  masih  memiliki  tanggungan
01150|keluarga;
01151|Menimbang, bahwa  tinggi  rendahnya  pidana  akan  disebutkan dalam
01152|bagian  amar  putusan  di  bawah  ini  Majelis  Hakim  nilai  telah  tepat  dan  adil
01153|dijatuhkan  kepada  Terdakwa  karena  didasarkan  pada  pertimbangan-
01154|pertimbangan  derajat  perbuatan  dan  kesalahan  Terdakwa,  keadaan  yang
01155|memberatkan dan meringankan, serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan
01156|bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan
01157|melainkan  merupakan  salah  satu  sarana  dan  upaya  untuk  mendidik  dan
01158|menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, menumbuhkan
01159|rasa  penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana,  serta
01160|mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;
01161|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01162|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01163|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01164|dijatuhkan;
01165|
01166|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01167|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01168|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01169|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01170|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01171|Menimbang,  bahwa  Pasal  46  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa
01172|benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau  kepada
01173|mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka
01174|yang paling berhak apabila:
01175|a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
01176|b. perkara  tersebut  tidak  jadi  dituntut  karena  tidak  cukup  bukti  atau
01177|ternyata tidak merupakan tindak pidana;
01178|c. perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau
01179|perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh
01180|dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu
01181|tindak pidana;
01182|Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah
01183|diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang
01184|atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut
01185|putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk
01186|dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih
01187|diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
01188|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01189|− 1 (satu) Buah baju Tidur lengan Panjang warna Putih Bermotif
01190|− 1 (satu) Buah Celana Training Panjang warna ungu putih
01191|− 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna hijau ungu
01192|yang telah disita secara sah, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki
01193|nilai ekonomis dan demi kemanfaatan pada korban maka barang bukti tersebut
01194|dirampas untuk dimusnahkan;
01195|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana,  maka
01196|haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;
01197|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01198|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01199|yang meringankan Terdakwa;
01200|Keadaan yang memberatkan:
01201|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01202|Keadaan yang meringankan:
01203|
01204|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01205|- Terdakwa mengakui dan bersikap kooperatif di dalam persidangan;
01206|- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
01207|Memperhatikan Pasal  6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun
01208|
01209|MENGADILI:
01210|1. Menyatakan Terdakwa XxxxTerdakwaxxx, tidak terbukti secara sah dan
01211|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “pelecehan  seksual  fisik”
01212|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
01213|2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
01214|3. Menyatakan Terdakwa XxxxTerdakwaxxx, telah terbukti secara sah dan
01215|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “pelecehan  seksual  fisik”
01216|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidiair;