00703|1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Undang-Undang  Republik
00704|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , yang
00705|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00706|1. Setiap orang;
00707|2. Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,
00708|membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau
00709|menyerahkan Narkotika Golongan I;
00710|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00711|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00712|Ad.1. Setiap orang
00713|Menimbang, b ahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik
00714|(Anak) dalam perkara ini adalah Anak pada saat Penuntut Umum membacakan
00715|surat dakwaan  yang antara lain menyebutkan identitas  Anak, ia  Anak tidak
00716|berkeberatan  atas  identitas  tersebut,  sehingga  memang  ia  Anaklah  yang
00717|dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana
00718|dalam perkara ini;
00719|Menimbang,  bahwa  Anak sejak  diperiksa  dalam  tingkat  penyidikan
00720|hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan
00721|orang  yang  sehat jasmani  rohani  dan  dapat menjawab  serta  mengerti  atas
00722|pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;
00723|Menimbang,  bahwa  sebelumnya  karena  dalam  perkara  a  quo  yang
00724|dijadikan  Terdakwa  adalah  Anak  sehingga  Hakim  harus  mempertimbangkan
00725|apakah Anak pada saat melakukan tindak pidana masih dikategorikan Anak;
00726|Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
00727|Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat
00728|(3)  yang  dimaksud  dengan  Anak yang  berkonflik  dengan  Hukum  yang
00729|selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
00730|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
00731|pidana;
00732|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  Kartu  Keluarga  dengan
00733|nomor atas nama kepala keluarga Sa leh dengan identitas diri Anak dengan
00734|nomor NIK, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di  Tembilahan, tanggal  06 Juli
00735|2010;
00736|Menimbang, bahwa beradasarkan alat bukti surat tersebut maka Anak
00737|masih dikategorikan sebagai Anak karena Anak masi h berumur 1 5 (lima belas)
00738|tahun pada saat melakukan tindak pidana tersebut;
00739|
00740|Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun
00741|alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak;
00742|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis  Hakim berpendapat unsur
00743|“Setiap orang” telah terpenuhi;
00744|Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,
00745|Membeli,  Menerima,  Menjadi  Perantara  Dalam  Jual  Beli,  Menukar
00746|Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
00747|Menimbang,  bahwa  sub  unsur  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum
00748|memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I
00749|dalam bentuk bukan tanaman” terdapat beberapa bentuk alternatif di dalamnya,
00750|jadi apabila salah satu dari masing-masing bentuk alternatif yang terdapat dari
00751|unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;
00752|Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai
00753|kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap
00754|perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;
00755|Menimbang bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan
00756|hukum.  Tanpa  hak  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  yang  tidak
00757|mempunyai  izin  dan  atau  persetujuan  dari  pihak  berwenang.  Konsep  sifat
00758|melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda
00759|“wederechtellijk”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting
00760|karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan
00761|pidana atau tidak; 
00762|Menimbang  bahwa  “melawan  hukum”  (wederechtelijk) dalam  hukum
00763|pidana  dapat  dibedakan  menjadi  wederechteijk formil,  dan  wederechtelijk
00764|materiil. Wederechteijk formil adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang
00765|diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan
00766|ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan
00767|wederechtelijk materiil adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan
00768|ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  tertulis  tetapi  juga  bertentangan
00769|dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis
00770|yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;
00771|Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau zonder bevoegdheid dalam
00772|ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti
00773|formal,  perbuatan  tanpa  hak  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan
00774|ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-
00775|undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang
00776|
00777|diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan
00778|atau  persetujuan  dari  pihak  yang  diberikan  kewenangan  oleh  peraturan
00779|perundang-undangan yang berlaku;
00780|Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  7  Undang  –  Undang
00781|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya
00782|dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  ilmu
00783|pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35
00784|Tahun  2009  tentang  Narkotika  menyatakan  bahwa  dalam  jumlah  terbatas,
00785|Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
00786|pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia
00787|laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  atas  rekomendasi
00788|Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Kemudian  diatur  juga  dalam
00789|Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
00790|yang  menyatakan  bahwa  penyerahan  narkotika  hanya  dapat dilakukan  oleh
00791|apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.
00792|Ditegaskan juga dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009
00793|tentang  Narkotika  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  kegiatan  peredaran
00794|narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.”;
00795|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario,
00796|siapa  saja  yang  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,
00797|menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan Narkotika
00798|golongan  I  dengan  tujuan  selain  yang  telah  ditentukan  peruntukkannya
00799|sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tanpa hak dan melawan
00800|hukum atau bertentangan dengan hukum;
00801|Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum”
00802|pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dalam perkara  a quo  adalah
00803|untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur
00804|“menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara
00805|dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” yang mana
00806|perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkotika
00807|yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan
00808|Narkotika,  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun
00809|pemindahtanganan,  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan
00810|pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
00811|Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna
00812|pembuktian  unsur  tanpa  hak  dan  melawan  hukum,  sangatlah  perlu  Majelis
00813|
00814|mempertimbangkannya  secara  bersama-sama  dengan  unsur  menawarkan
00815|untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
00816|menukar  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  yang  selanjutnya  akan
00817|Majelis pertimbangkan sebagai berikut:
00818|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menguraikan  sub-
00819|unsur/anasir-anasir mana yang terpenuhi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
00820|menguraikan  beberapa  definisi  untuk  memperjelas  uraian  dari  unsur  tindak
00821|pidana dimaksud, sebagai berikut:
00822|- menjual adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang
00823|lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan
00824|menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  orang  yang  menyerahkan
00825|barang/benda  tersebut  sebagai  suatu  tanda  pembayaran  atau
00826|transaksi, begitu pula dengan membeli;
00827|- membeli  adalah  memperoleh  sesuatu  melalui  penukaran
00828|(pembayaran) dengan uang;
00829|- perantara  dalam  jual-beli  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan
00830|seseorang  menyerahkan  hak  milik  kebendaan  kepada  orang  lain
00831|dengan imbalan berupa uang, barang atau perbuatan tertentu;
00832|- jual  beli  Adalah  tukar  menukar  barang  dengan  maksud  untuk
00833|saling memiliki;
00834|- menukar  adalah  mengganti  (dengan  yang  lain),  menyilih,
00835|mengubah  (nama  dan  sebagainya),  memindahkan  (tempat  dan
00836|sebagainya);
00837|- menyerahkan  adalah  memberikan  kepada  atau  menyerahkan
00838|kepada;
00839|- menerima  adalah  mendapat  atau  menderita  sesuatu,  atau
00840|menganggap;
00841|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1457 KUHPerdata “jual beli adalah
00842|suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
00843|menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
00844|dijanjikan;
00845|Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, Majelis Hakim mengkaji
00846|ada  3  syarat  dalam  jual  beli  yakni  adanya  persetujuan  dari  masing-masing
00847|pihak, adanya penyerahan barang dari satu pihak dan adanya penyerahan uang
00848|(membayar) dari pihak lain. Majelis Hakim berpendapat pengertian tersebut juga
00849|berlaku untuk definisi “membeli” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat
00850|
00851|(1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang
00852|Narkotika;
00853|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1
00854|angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat
00855|atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
00856|semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
00857|hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat
00858|menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan
00859|sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
00860|Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
00861|tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
00862|menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,
00863|mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan
00864|ketergantungan, yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana
00865|terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
00866|Menimbang  bahwa dalam penjelasan  atas Undang-Undang  Republik
00867|Indonesia  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  pasal  6  ayat  (1)  huruf  a
00868|menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika
00869|yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
00870|dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi
00871|mengakibatkan ketergantungan;
00872|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  di
00873|persidangan  yang  diperoleh  dari  keterangan  Saksi-Saksi,  Surat,  keterangan
00874|Anak dan barang bukti yang ada bahwa Anak memperoleh narkotika jenis sabu
00875|dengan  cara  membeli  dari  Saudara  Reza  Pahlevi  sebanyak  3  (tiga)  paket
00876|seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah
00877|narkotika  jenis  sabu  tersebut  berada  dalam  penguasaan  Anak,  Anak
00878|memaketkan  kembali  menjadi  7  (tujuh)  paket  untuk  diperjualbelikan  kepada
00879|para pembeli yang datang langsung ke rumah Anak;
00880|Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut,
00881|Anak telah berhasil menjual 3 (tiga) paket kepada Saudara Fajri, Saudara Zaki,
00882|dan Saudara Aji dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket,
00883|sedangkan sisanya akan dijual kembali dengan harga yang bervariasi, sehingga
00884|menunjukkan  adanya  kehendak  dan  tujuan  Anak  untuk  memperoleh
00885|keuntungan dari peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
00886|
00887|Menimbang, bahwa perbuatan Anak bukan dilakukan secara spontan,
00888|melainkan dilakukan melalui serangkaian tindakan berupa membeli narkotika
00889|jenis sabu, mengambil narkotika jenis sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh
00890|Saudara  Reza  Pahlevi,  membawa  dan  menyimpan  narkotika  jenis  sabu  di
00891|rumah  kontrakan  Anak,  memaketkan  kembali  narkotika  jenis  sabu  tersebut,
00892|serta menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 sebagai sarana
00893|komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
00894|Menimbang,  bahwa  selain  ditemukan  narkotika  jenis  sabu,  pihak
00895|kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
00896|rupiah) yang diakui Anak merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket narkotika
00897|jenis sabu, serta ditemukan alat-alat yang berkaitan dengan kegiatan peredaran
00898|narkotika berupa plastik bening, gunting penjepit, dan sendok yang terbuat dari
00899|pipet plastik, sehingga semakin memperkuat bahwa Anak melakukan perbuatan
00900|tersebut dalam rangka peredaran gelap narkotika;
00901|Menimbang, bahwa tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah
00902|untuk  memperoleh  keuntungan  yang  akan  digunakan  memenuhi  kebutuhan
00903|hidup sehari-hari dan membayar biaya kontrakan rumah, namun alasan tersebut
00904|tidak  dapat  dijadikan  pembenar  ataupun  pemaaf  terhadap  perbuatan  Anak
00905|karena  perbuatan  memperjualbelikan  narkotika  jenis  sabu  merupakan
00906|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00907|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-
00908|fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan alat bukti
00909|yang  diajukan,  Majelis  Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  Anak  telah
00910|melakukan  perbuatan  “tanpa  hak  menjual  Narkotika  Golongan  I  bukan
00911|tanaman”,  di  mana  Anak  membeli  narkotika  jenis  sabu  dari  Saudara  Reza
00912|Pahlevi  untuk  kemudian  dipaketkan  kembali  menjadi  7  (tujuh)  paket  dan
00913|diperjualbelikan kepada para pembeli, serta Anak telah berhasil menjual 3 (tiga)
00914|paket narkotika jenis sabu kepada Saudara Fajri, Saudara Zaki, dan Saudara Aji
00915|dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sehingga menurut
00916|Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00917|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (1)
00918|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
00919|Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
00920|Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00921|1  Tahun  2026  Tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Undang-Undang  Republik
00922|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah
00923|terpenuhi,  maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00924|
00925|meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”
00926|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
00927|Menimbang, bahwa berdasarkan  hasil Penelitian Kemasyarakatan dan
00928|Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Pekanbaru
00929|a.n.  Klien  Anak  pada  hari  Selasa,  tanggal  28  April  2026 kami  selaku
00930|Pembimbing  Kemasyarakatan  merekomendasikan  dapat  diberikan  berupa
00931|pidana “Penjara di LPKA” berdasarkan  Pasal 81 ayat (1) dan (2) huruf Undang-
00932|Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan
00933|Pidana Anak;
00934|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
00935|menurut  Hakim,  pidana  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  Anak berdasarkan
00936|pertimbangan  bagi  kebaikan  dan  tumbuh  kembang  Anak  serta  untuk
00937|memberikan pembelajaran hidup dan mendidik Anak kedepannya agar dapat
00938|bersikap tegas dalam hal menolak segala bentuk kejahatan atau tindak pidana
00939|kedepannya sehingga Hakim memutuskan menjatuhkan tindak pidana berupa
00940|pidana penjara terhadap Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus
00941|Anak di Pekanbaru Provinsi Riau yang lamanya akan ditentukan  dalam amar
00942|putusan;
00943|Menimbang,  bahwa  terhadap  tindak  pidana  yang  dikenakan  kepada
00944|Anak berupa tindak pidana penjara dan denda namun dalam Pasal 72 ayat (3)
00945|Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa  Apabila dalam
00946|hukum  materiil  Anak  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
00947|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja  namun di dalam lampiran Undang-
00948|Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana
00949|dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
00950|Narkotika diatur perubahan ketentuan pidana yaitu pidana denda dapat bersifat
00951|alternatif / kumulatif sehingga menurut Majelis Hakim maka  sesuai asas lex
00952|favor rei sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 5 ayat (1)
00953|UU Nomor 1 Tahun 2023, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-
00954|undangan,  maka  ketentuan  yang  paling  menguntungkan  bagi  Anak wajib
00955|diterapkan yaitu Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada  Anak
00956|namun hanya pidana penjara;
00957|Menimbang, bahwa  dalam persidangan,  Hakim  tidak menemukan hal-
00958|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00959|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
00960|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00961|
00962|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak mampu  bertanggung  jawab,
00963|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
00964|Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada  Anak bukan
00965|merupakan  pembelaan  maupun  pembalasan  atas  perbuatan  yang  telah
00966|dilakukan  Anak,  namun  lebih  bersifat  preventif,  edukatif  dan  korektif  untuk
00967|memperbaiki perbuatan  Anak agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-
00968|hati dalam kehidupan di masyarakat;
00969|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
00970|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00971|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00972|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00973|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
00974|berada dalam tahanan; 
00975|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00976|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00977|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah dompet warna
00978|hitam  bertuliskan  “LEVIS”  yang  di  dalamnya  terdapat 1  (satu)  paket plastik
00979|bening klep lis merah berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket plastik
00980|bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting penjepit warna