01808|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak  diperbolehkan
01809|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi
01810|Wayem Binti (Alm) Taryo bukan melalui Pemerintah dan bukan melalui
01811|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01812|- Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Terdakwa Nurbaety Alias
01813|Beti Binti (Alm) Sukarma tidak mempunyai SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan
01814|Pekerja Migran Indoensia) sehingga tidak diperbolehkan menempatkan
01815|
01816|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai Pekerja Migran Indonesia ke
01817|Irak;
01818|Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01819|Idris  dan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  dapat
01820|dikategorikan  telah  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang
01821|berlaku  sebagaimana  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
01822|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01823|Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01824|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01825|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
01826|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
01827|Pasal 4 :
01828|Setiap orang  yang  membawa warga negara  Indonesia ke  luar  wilayah
01829|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01830|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01831|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01832|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
01833|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
01834|- Bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
01835|Pekerja Migran Indonesia :
01836|Pasal 81 :
01837|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01838|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01839|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01840|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01841|Pasal 83 :
01842|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01843|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01844|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01845|(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima
01846|belas miliar rupiah);
01847|Pasal 68 :
01848|Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi
01849|persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01850|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
01851|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e :
01852|
01853|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01854|memenuhi persyaratan:
01855|- Memiliki Kompetensi;
01856|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01857|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01858|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01859|Pasal 86 :
01860|Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
01861|paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah),  setiap
01862|Orang yang:
01863|- Membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah  ditanggung
01864|calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01865|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
01866|- Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01867|dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
01868|- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana
01869|dimaksud dalam Pasal 72 huruf c atau
01870|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  negara  tujuan
01871|penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d
01872|Pasal 72 huruf b sampai dan huruf c:
01873|Bahwa setiap Orang dilarang :
01874|- Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01875|dinyatakan tertutup;
01876|- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
01877|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  saat  ini  menjabat  sebagai
01878|Penyuluh Hukum Ahli Muda Biro Hukum Kementerian P2MI/BP2MI;
01879|- Bahwa saat ini Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., bertugas di Biro Hukum
01880|Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada Jabatan
01881|Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua Pokja
01882|Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum Biro
01883|Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01884|- Bahwa  dalam  ketentuan  Peraturan  Konvensi  Internasional,  Undang-
01885|Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
01886|Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal
01887|Niaga  Migran  dan  Awak  Kapal  Perikanan  Migran,  Peraturan
01888|Badan/Standar  perjanjian  kerja  untuk  waktu  bekerja  adalah  selama  8
01889|(delapan)  jam.  Sehingga  apabila  jam  kerja  yang  melebihi  ketentuan
01890|
01891|standar  selama  8  (delapan)  jam/hari  sudah  termasuk  dalam  kategori
01892|membuat orang tereksploitasi. Dan dalam pengertian tentang eksploitasi
01893|yang  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  sesuai  dengan
01894|ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
01895|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyatakan
01896|bahwa  persetujuan  korban  tidak  menghilangkan  penuntutan  pidana
01897|terhadap pelaku perdagangan orang. Artinya, pelaku tetap dapat dituntut
01898|pidana  meskipun  korban  telah  menyetujui  eksploitasi  yang  dialaminya.
01899|Sehingga  meskipun  sudah  ada  persetujuan  dari  korban,  atau  yang
01900|memberikan izin dari orang tua/ suami korban, tetap dapat masuk kategori
01901|ekploitasi  pada  tujuan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dan
01902|perekrutan hanya dapat dilakukan melalui Lembaga yang berwenang. Dan
01903|jika perorangan atau koorporasi selain 3 (tiga) entitas (BP2MI, P3MI, dan
01904|Perusahan  untuk  Perusahaan)  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran
01905|Indonesia (PMI) sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor
01906|18 Tahun 2017 “Melarang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01907|secara perseorangan”. Jika seseorang melakukan Penempatan Pekerja
01908|Migran Indonesia (PMI) tanpa izin atau tanpa badan hukum yang sah,
01909|maka  akan  dijerat  pidana.  Pidana  yang  dikenakan  adalah  hukuman
01910|penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak
01911|Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah)”;
01912|- Bahwa Perekrutan Pekerja Migran Indonesia secara sah dapat dilakukan
01913|oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan agen
01914|penyalur  yang  memiliki  izin  resmi  dari  pemerintah.  Proses  rekrutmen
01915|melalui  jalur  BP2MI  adalah  jalur  pemerintah,  sedangkan  melalui  agen
01916|penyalur  swasta  juga  sah  jika  agen  tersebut  memiliki  izin  resmi.
01917|Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran
01918|Indonesia  Nomor  2  Tahun  2025  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan
01919|Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Bahwa
01920|perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin SIP2MI;
01921|- Bahwa Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., menerangkan tentang perbedaan
01922|ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2017 dengan
01923|Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  21  Tahun  2017  ada  pada  1.
01924|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibagi rata dari Pemerintah
01925|Daerah/Kota  dan  aspek  perlindungan  pada  saat  Selama,  Sebelum,
01926|Setelah sesuai tahapan. Aspek larangan dan pidana antara lain : Negara
01927|tertutup  (Pasal  68,  Penempatan  tidak  memenuhi  syarat  umur,  Tidak
01928|
01929|Kompeten, serta ketentuan Pasal 13 dan Pasal 88). Pada Undang-Undang
01930|Nomor 21 Tahun 2017 pada Aspek Pemidanaan dan unsur Eskploitasi,
01931|dimana dua ketentuan Undang-Undang tersebut saling beririsan seperti
01932|halnya untuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) adalah unsur
01933|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01934|- Bahwa Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., juga menerangkan terkait Surat
01935|Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun
01936|2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan  Tenaga  Kerja
01937|Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di  Negara-Negara  Kawasan
01938|Timur Tengah dimana salah satunya adalah Negara Irak, sampai saat ini
01939|Surat Keputusan tersebut masih belum dicabut dan berlaku. Ahli Muhamad
01940|Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  secara  historis  mengapa  terdapat
01941|Ketentuan  Penutupan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),
01942|karena sebelumnya sudah ada Moratorium dengan Pemerintah Arab Saudi
01943|pada Tahun 2011 dilakukan perluasan menjadi 19 (sembilan belas) negara
01944|di Timur Tengah dimana di Kawasan Timur Tengah untuk Pekerja Migran
01945|dari  Indonesia  menerapkan  Sistem  Kafil/Kafalah dimana  pekerja  tidak
01946|mempunyai ruang gerak yang bebas dan seolah seperti menjadi hak milik,
01947|tidak  mengakses  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),
01948|menerapkan hukuman mati kepada Pekerja Migra Indonesia (PMI) tanpa
01949|melalui  notifikasi ke  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  komponen
01950|regulasi  belum  mendukung  perlindungan.  Atas  dasar  alasan  ini  maka
01951|terdapat ketentuan pembatasan tersebut;
01952|- Bahwa sebelumnya Ahli Muhamad Iqbal telah memberikan keterangan di
01953|penyidik dan keterangan BAP tersebut benar semua;
01954|Terhadap  keterangan  Ahli  tersebut  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01955|keberatan;
01956|
01957|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01958|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01959|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma dalam keadaan
01960|sehat Jasmani dan Rohani;
01961|- Bahwa  pekerjaan  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01962|Mengurus Rumah Tangga/Sponsor Pekerja Migran Indonesia (PMI);
01963|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  kenal  dengan
01964|dengan Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris (berkas terpisah) sama-sama
01965|sebagai sponsor Pekerja Migran Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga
01966|dengannya;
01967|
01968|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) kenal dengan dengan Saksi
01969|Wayem Binti (Alm) Taryo dan tidak ada hubungan keluarga;
01970|- Bahwa  awalnya  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak
01971|kenal namun bisanya kenal dengan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo karena
01972|dikenalkan oleh Saksi Cariyah Alias Sar  Binti (Alm) Idris (berkas terpisah)
01973|selaku sponsor Pekerja Migra Indonesia (PMI);
01974|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  kenal  dengan
01975|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo, awalnya pada bulan Mei tahun 2020  saat itu
01976|Saksi Cariyah Alias Sar  Binti (Alm) Idris  (berkas terpisah)  datang kerumah
01977|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  bersama dengan Saksi
01978|Wayem Binti (Alm) Taryo yang mana tujuannya meminta bantuan Terdakwa
01979|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  untuk bisa memberangkatkan atau
01980|menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai PMI (Pekerja Migran
01981|Indonesia) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
01982|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  telah merekrut dan
01983|memberangkatkan atau menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo untuk
01984|bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
01985|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  merekrut  dan
01986|memberangkatkan  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  untuk  bekerja  sebagai
01987|Pekerja Migran Indonesia yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober
01988|2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Rumah orang tua Terdakwa Nurbaety Alias
01989|Beti Binti (Alm) Sukarma  yang berada di Blok Madrasah RT.002 RW.001
01990|Desa Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
01991|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tiba di tempat tujuan yaitu di Kota Erbil
01992|Negara Kurdistan of Irak pada akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 05.00
01993|waktu setempat;
01994|- Bahwa  Negara yang menjadi tujuan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo untuk
01995|bekerja  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  di  Kota  Erbil  Negara
01996|Kurdistan of Irak dan jenis pekerjaannya adalah Pembantu Rumah Tangga;
01997|- Bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
01998|untuk bekerja sebagai P ekerja Migran Indonesia (P MI) ke Negara Kurdistan
01999|tersebut berupa:
02000|- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
02001|- Kartu Keluarga (KK);
02002|- Surat Pernyataan izin dari Ibunya yaitu Saksi Darsih Binti (Alm) Waslim;
02003|- Bahwa  yang  menerima  persyaratan  dari  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02004|awalnya  yaitu  adalah  Saksi  Cariyah  Alias  Sar Binti  (Alm)  Idris  (berkas
02005|
02006|terpisah) selanjutnya persyaratan tersebut oleh Saksi Cariyah Alias Sar  Binti
02007|(Alm) Idris (berkas terpisah)  serahkan kepada Terdakwa Nurbaety Alias Beti
02008|Binti  (Alm)  Sukarma  kemudian  persyaratan  tersebut  digunakan  untuk
02009|pemberangkatan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ke Negara Kurdistan of Irak;
02010|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  menerima
02011|persyaratan  Pekerja Migran Indonesia ( PMI) atas nama Saksi Wayem Binti
02012|(Alm) Taryo berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat
02013|Pernyataan izin dari Ibunya pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2020,
02014|sekitar pukul  14.00 W IB di rumah  Ibu  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02015|(Alm)  Sukarma  yang  berada  di  Blok  Madrasah  RT.002  RW.001  Desa
02016|Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
02017|- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2020, Terdakwa
02018|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  diberitahukan dan menerima foto
02019|Paspor atas nama Saksi Wayem Binti  (Alm) Taryo  dari  saudara  Herudin
02020|Syah (Alm);
02021|- Bahwa  tahapan/proses  yang  lakukan  terhadap  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)
02022|Taryo untuk menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai Pekerja
02023|Migran Indonesia (PMI)  adalah:
02024|- Pada bulan Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB  saat itu Saksi Cariyah
02025|Alias Sar  Binti (Alm) Idris (berkas terpisah)  datang kerumah orang tua
02026|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma bersama dengan Saksi
02027|Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  yang  mana  tujuannya  meminta  bantuan
02028|Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  untuk  bisa
02029|memberangkatkan  atau  menempatkan  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02030|sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mana saat itu Saksi Wayem
02031|Binti (Alm) Taryo sempat tolak dikarenakan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02032|belum memiliki Paspor;
02033|- Pada  bulan  Januari  2020  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
02034|Sukarma menerima persyaratan Saksi Wayem Binti  (Alm) Taryo dari Saksi
02035|Cariyah Alias Sar  Binti (Alm) Idris (berkas terpisah)  berupa Kartu Tanda
02036|Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pernyataan izin dari Ibunya
02037|dan Surat Pernyataan tertulis dari Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
02038|- Saksi  Cariyah  Alias  Sar Binti  (Alm)  Idris  (berkas  terpisah) melakukan
02039|pemeriksaan  Kesehatan/Medical  Check up  terhadap Saksi Wayem Binti
02040|(Alm) Taryo dengan hasil Fit;
02041|- Pada bulan Februari 2020 melakukan pembuatan Paspor atas nama Saksi
02042|Wayem Binti (Alm) Taryo di Kantor Imigrasi Karawang yang mana pada
02043|
02044|saat Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo membuat Paspor tersebut diantar oleh
02045|Supir suruhan  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  yang
02046|bernama saudara Herudin Syah (Alm);
02047|- Pada akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Wayem Binti
02048|(Alm) Taryo diberangkatkan ke Bandara Soekarna Hatta dari rumah orang
02049|tua Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang mana saat itu
02050|yang mengantar adalah Supir suruhan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02051|(Alm) Sukarma bernama saudara Herudin Syah (Alm);
02052|- Bahwa kemudian masih pada a khir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 05.00
02053|waktu setempat bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tiba di tempat tujuan
02054|yaitu di Kota Erbil Negara Kurdistan of Irak;
02055|- Bahwa  pada  saat  melakukan  pemeriksan  Kesehatan/Medical  Check  up
02056|terhadap Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo yang mengantarnya adalah Saksi
02057|Cariyah  Alias  Sar Binti  (Alm)  Idris  (berkas  terpisah) dengan  biaya  dari
02058|Terdakwa Nurbaety  Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  dan seingat nya yang
02059|dilakukan pada awal bulan Februari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, di Klinik
02060|yang beralamat di Daerah Jatibarang Indramayu;
02061|- Bahwa  proses  pembuatan  Paspor  untuk  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02062|setahu  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma  dilakukan pada
02063|bulan  Februari  2020  di  Kantor  Imigrasi  Karawang,  adapun  yang
02064|mengurusnya untuk pembuatan Paspor tersebut adalah Supir suruhan teman
02065|yang  bernama  saudara  Herudin  Syah  (Alm),  Alamat  Kemayoran  Jakarta
02066|Pusat;
02067|- Bahwa rute perjalanan sejak Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  diberangkatkan
02068|hingga tiba di Kota Erbil Negara Kurdistan of Irak tersebut yaitu :
02069|- Pada hari dan tanggal lupa a khir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 16.00