00917|memparaf dan tandatangan akan tetapi tidak membacanya;
00918|Menimbang bahwa bantahan Terdakwa tidak dapat dipercaya karena
00919|seharusnya Terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum membubuhkan paraf
00920|dan  tandatangan,  sehingga  Majelis  Hakim  lebih  meyakini  bahwa  Terdakwa
00921|sudah  melakukan  hubungan  badan  dengan  Saksi  Korban,  yang  mana
00922|keyakinan tersebut didukung oleh pekerjaan Saksi Korban melakukan BO, dan
00923|Majelis Hakim juga yakin bahwa selama di hotel Purwodadi, Terdakwa juga
00924|dapat diyakini telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, karena
00925|Terdakwa dan Saksi Korban melakukan  check-in untuk 1 (satu) kamar, yakni
00926|kamar  4102  pada  Hotel  dan  foto  tempat  kejadian  pada  berkas  penyidik
00927|memperlihatkan hanya terdapat 1 (satu) kasur dalam kamar 4102, sehingga
00928|berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pid/1983, Majelis
00929|Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
00930|
00931|Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi
00932|Korban, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “ maksud
00933|untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan organ tubuh seksual
00934|dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya dan
00935|dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
00936|Menimbang bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 12 Undang-
00937|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
00938|Kekerasan Seksual, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
00939|pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
00940|Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan
00941|yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  yang  mana  Penuntut  Umum  memilih
00942|dakwaan  alternatif  pertama,  yakni  perbuatan  Terdakwa  melanggar  Pasal  2
00943|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00944|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  mengatur  bahwa
00945|“Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00946|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00947|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
00948|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
00949|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00950|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00951|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana
00952|penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
00953|pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
00954|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Meski sekilas
00955|dibaca terhadap pasal tersebut, terkesan seolah cukup memenuhi salah satu
00956|dari  unsur  pasal  untuk  menilai  seseorang  melakukan  tindak  pidana
00957|perdagangan orang, namun dalam perkara tindak pidana perdagangan orang,
00958|suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang
00959|apabila memenuhi tiga unsur atau komponen utama dari tindak pidana tersebut
00960|di antaranya meliputi komponen proses/aktivitas, cara, dan tujuan. Komponen
00961|tersebut tidak hanya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00962|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00963|melainkan  juga  tertuang  dalam  Protokol  Palermo,  sebagaimana  disebutkan
00964|dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
00965|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
00966|Menimbang  bahwa  Protokol  Palermo  adalah  instrumen  internasional
00967|pertama  yang  memberikan  definisi  perdagangan  orang  secara  tegas  dan
00968|Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
00969|
00970|mengikat  secara  hukum.  Definisi  tersebut  diadopsi  oleh  Majelis  Umum
00971|Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada
00972|tanggal  25  Desember  2003.  Pasal  3a  Protokol  Palermo  mendefinisikan
00973|perdagangan  orang  sebagai  “pengerahan,  pengangkutan,  pemindahan,
00974|penyembunyian  atau  penerimaan  orang  dengan  menggunakan  berbagai
00975|ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk  lain  dari  kekerasan, penculikan,
00976|penipuan,  muslihat,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  atau
00977|pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan
00978|ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
00979|Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-
00980|bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
00981|atau  praktik-praktik  yang  mirip  dengan  perbudakan,  kerja  paksa  atau
00982|pengambilan organ tubuh”;
00983|Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
00984|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
00985|merupakan  undang-undang  perwujudan  komitmen  Indonesia  untuk
00986|melaksanakan Protokol Palermo mengatur bahwa “Perdagangan Orang adalah
00987|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00988|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00989|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00990|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00991|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
00992|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun  antar
00993|negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
00994|Menimbang  bahwa  apabila  diuraikan  satu  per  satu  (breakdown)
00995|komponen  proses/aktivitas  dalam  Pasal  2  undang-undang  tersebut  meliputi
00996|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
00997|penerimaan  seseorang,  komponen  cara  meliputi  dengan  ancaman
00998|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
00999|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
01000|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh
01001|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain sedangkan
01002|komponen tujuan meliputi  untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
01003|wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Apabila  salah  satu  unsur  dalam
01004|komponen proses/aktivitas, cara, dan tujuan tidak dipenuhi maka seluruh unsur
01005|Pasal 2 undang-undang tersebut tidak bisa diberlakukan;
01006|Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01007|
01008|Menimbang  bahwa  komponen  proses/aktivitas  didefinisikan  sebagai
01009|tindakan bagaimana tindak pidana perdagangan orang dilakukan. Contoh dari
01010|proses/aktivitas adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan
01011|atau penerimaan orang. Perekrutan berupa tindakan mengajak, mengumpulkan,
01012|membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 Undang-
01013|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01014|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang).  Pengiriman  berupa  tindakan
01015|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain
01016|(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01017|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Jika salah satu
01018|tindakan-tindakan  tersebut  terpenuhi,  maka  dapat  dianggap  unsur
01019|proses/aktivitas telah terpenuhi. Selanjutnya berkenaan dengan komponen cara
01020|adalah mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan.
01021|Contoh  dari  komponen  cara  adalah  ancaman  atau  paksaan,  kekerasan,
01022|penculikan, penipuan, tipu  muslihat, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01023|rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk
01024|mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang  memiliki  kendali atas  orang  lain.
01025|Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara
01026|melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
01027|baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
01028|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang  (Pasal  1  angka  12  Undang-
01029|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01030|Tindak Pidana Perdagangan Orang), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan
01031|melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
01032|psikis  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
01033|terampasnya  kemerdekaan  seseorang  (Pasal  1  angka  11  Undang-Undang
01034|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01035|Pidana  Perdagangan  Orang)  sedangkan  penjeratan  utang  didefinisikan
01036|sebagai perbuatan  menempatkan  orang  dalam  status  atau  keadaan
01037|menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-
01038|orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk
01039|pelunasan utang (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01040|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
01041|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan
01042|oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim melihat tidak ada
01043|komponen  proses/aktivitas  maupun  cara  yang  terpenuhi,  sehingga  dalam
01044|Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01045|
01046|pemilihan dakwaan alternatif yang dibuktikan Majelis Hakim langsung memilih
01047|alternatif kedua dan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah
01048|dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua
01049|sebagaimana diuraikan di atas;
01050|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01051|persidangan,  Majelis  Hakim  berpendapat  ada  pasal  yang  lebih  tepat  untuk
01052|diberlakukan terhadap tindak pidana dalam perkara ini, yakni Pasal 45 Ayat (1)
01053|jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
01054|tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01055|2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya mengatur
01056|bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyiarkan,
01057|mempertunjukkan,  mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan/atau  membuat
01058|dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang
01059|memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  untuk  diketahui  umum
01060|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana
01061|penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak
01062|Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Berdasarkan  fakta  hukum  yang
01063|terungkap  di  persidangan  dan  setelah  mencermati  berkas  perkara,  Saksi
01064|Korban justru menjadi pelaku utama dalam menyiarkan, mempertunjukkan atau
01065|membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik yang memiliki  muatan  yang
01066|melanggar kesusilaan dimana perbuatan tersebut dibuktikan dengan adanya
01067|perbuatan menawarkan diri untuk melakukan BO melalui aplikasi Michat melalui
01068|handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Korban, bahkan dalam komunikasi
01069|tersebut terjadi proses tawar-menawar jasa seks yang dilakukan oleh Saksi
01070|Korban  hingga  hubungan  badan  dilakukan  di  Hotel,  sehingga  jelas  bahwa
01071|dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan tamu-tamu untuk pekerjaan BO
01072|yang dilakukan oleh Saksi Korban melalui aplikasi Michat telah menunjukkan
01073|pelanggaran terhadap pasal terkait, sehingga pasal yang lebih tepat digunakan
01074|terhadap perkara ini adalah Pasal 45 ayat (1)  jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-
01075|Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
01076|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
01077|dan Transaksi Elektronik;
01078|Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana dari Penuntut
01079|Umum,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  lamanya t untutan  pidana
01080|terhadap  Terdakwa dan  mengenai  masalah  pemidanaan,  Majelis  Hakim
01081|berpendapat  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  dimaksudkan  untuk
01082|pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi
01083|Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01084|
01085|atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan
01086|sekaligus bersifat represif , yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di
01087|kemudian  hari,  namun  di  sisi  lain perlu  juga  dipertimbangkan  kepentingan
01088|Terdakwa  agar  yang  bersangkutan  setelah  kembali  ke  masyarakat  dapat
01089|menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik
01090|dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas
01091|menjalani  hukumannya  dengan  lebih  baik  tanpa  harus  mengulangi  lagi
01092|kesalahan yang sama;
01093|Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila
01094|dalam  penjatuhan  pidana  tersebut  selain  harus  memberikan  efek  jera  bagi
01095|Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa
01096|maupun anggota masyarakat yang lain ( deterrence), juga harus menjadi suatu
01097|instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu
01098|sendiri  (reformatif).  Selain  itu,  penjatuhan  pidana  melalui  putusan  ini  juga
01099|sepatutnya  menjadi  sebuah  instrumen  untuk  menyampaikan  pesan  moral
01100|kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti
01101|jika tidak dijiwai oleh moralitas (quid leges sine moribus), oleh karena itu Majelis
01102|Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan
01103|pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan
01104|dalam amar putusan di bawah ini;
01105|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01106|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01107|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01108|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01109|dijatuhi pidana;
01110|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01111|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01112|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01113|dijatuhkan;
01114|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01115|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01116|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01117|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01118|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01119|Menimbang bahwa barang bukti berupa: 
01120|- 5 (lima) buah kondom Sutra;
01121|- 4 (empat) buah Lubricant;
01122|Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01123|
01124|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
01125|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
01126|bukti tersebut dimusnahkan;
01127|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01128|- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y03 warna hijau;
01129|- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro warna Hijau Cristal;
01130|- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
01131|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil
01132|dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar
01133|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01134|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01135|- 1 (satu) buah print out BIL Hotel;
01136|yang  telah  dipergunakan  berkaitan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang
01137|dilakukan namun tidak ada urgensi untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak
01138|dipergunakan lagi, sehingga terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas
01139|perkara;
01140|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01141|- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
01142|yang meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang
01143|bukti tersebut merupakan kartu tanda pengenal Terdakwa yang menunjukkan
01144|identitas  pribadinya,  sehingga  terhadap  barang  bukti  tersebut  lebih  tepat
01145|dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
01146|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01147|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01148|yang meringankan Terdakwa;
01149|Keadaan yang memberatkan:
01150|- Terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah;
01151|- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan;
01152|Keadaan yang meringankan:
01153|- Ada peran orang lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana;
01154|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan
01155|mengulangi lagi;
01156|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01157|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01158|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01159|Memperhatikan  Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01160|12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang
01161|Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01162|
01163|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01164|undangan lain yang bersangkutan;
01165|
01166|MENGADILI:
01167|1. Menyatakan  Terdakwa tersebut  di atas,  terbukti  secara  sah  dan
01168|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “kekerasan seksual dalam
01169|bentuk  eksploitasi  seksual”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif
01170|kedua;
01171|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
01172|penjara selama 2 (dua) tahun;
01173|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01174|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01175|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01176|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
01177|- 5 (lima) buah kondom Sutra;
01178|- 4 (empat) buah Lubricant;
01179|Dimusnahkan;
01180|- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y03 warna hijau;
01181|- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro warna Hijau Cristal;
01182|- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
01183|Dirampas untuk negara;
01184|- 1 (satu) buah print out BIL Hotel;
01185|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01186|- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
01187|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01188|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
01189|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01190|
01191|Kamis
01192|
01193|10
01194|
01195|2025
01196|
01197|Pengadilan Neger i Purwodadi , pada hari  Kamis, tanggal  10 April 2025 , oleh
01198|Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  Abraham Amrullah,
01199|S.H.,  M.Hum.,  dan Rifin  Nurhakim,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim
01200|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Senin,
01201|
01202|Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, S.H. sebagai Panitera Pengganti