00868|nantinya setelah saksi bekerja sebagai Baby Sister akan ada potongan gaji
00869|namun belum dijeloaskan berapa lama potongan gajinya dan berapa banyak
00870|potongan gajinya, karena MEM EMA menyampaikan akan dibahas terlebih
00871|dahulu dengan Sdri IRENA terkait dengan potongan gaji yang akan digunakan
00872|untuk mengganti biaya proses keberangkatan saksi ke Negara Singapura yang
00873|ditanggung lebih dulu.
00874|- Bahwa  dokumen yang saksi miliki saat ini untuk berangkat dan bekerja di
00875|Negara Singapura sebagai Baby Sister adalah paspor pelancong, KTP , dan
00876|dokumen IPA yang diterbitkan oleh Minister Of Manpower (MOM), dokumen
00877|Immigration & Cekckpoint Authority Singapore (ICA), dan dokumen INCOME.
00878|- Bahwa pada saat dilakukan proses keberangkatan dan akan diberangkatkan
00879|ke Negara Singapura sebagai Baby Sister, saksi tidak ada ditempatkan di Balai
00880|Latihan Kerja (BLK) untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan kerja.
00881|- Bahwa pada saat dilakukan proses keberangkatan dan akan diberangkatkan
00882|ke Negara Singapura sebagai Baby Sister, saksi ada melakukan Medical Cek
00883|Up atau tes Kesehatan terlebih dahulu yaitu di Laboratorium Klinik Mitra Medica
00884|yang  berlokasi di Jl.Soekarno Hatta No.12 Depan Paruga Nae Maggemaci,
00885|Kel.Monggonao,  Kec.Mpunda,  Kab.Bima,  Prov.Nusa  T enggara  Barat  pada
00886|tanggal 14 Oktober 2024.
00887|
00888|- bahwa pada saat dilakukan proses keberangkatan dan akan diberangkatkan
00889|ke  Negara  Singapura  sebagai  Baby  Sister,  saksi  tidak  ada  dilakukan  tes
00890|psikology, tes kejiwaan dan tidak terdaftar/memiliki Nomor Peserta Jaminan
00891|Sosial.
00892|- Bahwa saudara MISNO yang merupakan pengurus yang mengurus proses
00893|keberangkatan saksi di Kota Batam untuk berangkat ke Negara Singapura
00894|(  memberikan uang sebesar Rp425.000,  -    untuk pembelian tiket kapal tujuan
00895|Batam  -  Singapura dan memesankan T axi tujuan pelabuhan Ferry International
00896|Batam Center  ), selanjutnya pada gambar nomor 2 (dua) bernama saudari
00897|LAILATUL FITRIYAH yang merupakan Calon PMI yang juga akan berangkat ke
00898|Negara  Singapura  untuk  bekerja  yang  diurus  proses  keberangkatannya
00899|berbarengan dengan saksi oleh saudara MISNO selaku pengurus Batam.
00900|- Bahwa  paspor  pelancong  milik  saksi  yang  akan  saksi  gunakan  untuk
00901|berangkat ke Negara Singapura yang mana proses pembuatanya di Kantor
00902|Imigrasi Surabaya yang biayanya ditanggung oleh saudari IRENA yang berada
00903|di Negara Singapura, dan dokumen pada gambar nomor 2 (dua) adalah Tiket
00904|Kapal SINDO Ferry tujuan Batam  -  Singapura atas nama TRI HARTATI yang
00905|akan saksi gunakan untuk berangkat ke Negara     Singapura yang mana biayanya
00906|ditanggung oleh saudara MISNO selaku pengurus di Kota Batam.
00907|- Bahwa  dokumen In Principle Aproval (IPA) yang dikeluarkan Ministry Of
00908|Manpower (MOM) yang merupakan persetujuan izin kerja, gambar nomor 2
00909|(dua) merupakan dokumen Immigration & Chekpoints Authority Singapore (ICA)
00910|yang merupakan persyaratan masuk ke Negara Singapura dan gambar nomor 3
00911|(tiga) merupakan dokumen INCOME yang merupakan asuransi, yang mana
00912|dokumen tersebut seluruhya saksi terima dari saudara MISNO selaku pengurus
00913|Kota Batam yang akan memberangkatkan saksi ke Negara Singapura.
00914|- Bahwa  tiket  keberangkatan  saksi  dari  Bima  -  Surabaya  (  transit  Lombok  )
00915|tanggal  21  Oktober  2024,  selanjutnya  dokumen  pada  gambar  2  (dua)
00916|merupakan  tiket  keberangkatan  saksi  dari  Surabaya  -  Singapore    (  tidak  jadi
00917|berangkat karena MEM EMA minta saksi berangkat dari Kota Batam  )tanggal 31
00918|Oktober 2024, dan dokumen pada gambar nomor 3 (tiga) merupakan tiket
00919|keberangkatan saksi dari Surabaya  -  Batam tanggal 31 Oktober 2024, bahwa
00920|seluruh tiket tersebut ditanggung oleh saudari IRENA yang berada di Negara
00921|Singapura.
00922|- Terhadap keterangan Saksi tersebut T erdakwa menyatakan keberatan;
00923|- Bahwa T erdakwa bukan pengurus Kota Batam yang akan memberangkatkan
00924|saksi ke Negara Singapura;
00925|
00926|
00927|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00928|berikut:
00929|1. Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A.  ,   keterangannya dibacakan yang pada pokoknya
00930|sebagai berikut:
00931|- Bahwa Saksi mempunyai keahlian dibidang Tindak Pidana Perdagangan
00932|Orang;
00933|- Bahwa  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
00934|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
00935|ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00936|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
00937|bayaran atau manfaat,  sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
00938|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
00939|negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
00940|
00941|orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang – Undang
00942|Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007.
00943|- Bahwa  Komponen  inti  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yaitu
00944|proses,  cara  dan  tujuan,  yang  mana  masing-masing  dari  ketiga  tersebut
00945|beragam bentuk unsurnya. Misalnya untuk proses tidak hanya perekrutan, tapi
00946|juga  penampungan,  penerimaan  dan  sebagainya.  Sedangkan  untuk  cara,
00947|merupakan  caracara  melawan  hukum  untuk  mendapatkan  persetujuan
00948|seseorang,  yaitu  dengan  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  ikatan  hutang,
00949|pemalsuan, penyalahgunaan posisi rentan, dan sebagainya. Lalu kemudian,
00950|bahwa unsur tujuan eksploitasi, bahwa eksploitasi tidak harus terjadi selama
00951|proses dan cara melawan hukumnya telah ada. Lalu terdapat keberagaman
00952|bentuk eksploitasi, mulai dari kerja paksa, pelayanan paksa, eksploitasi seksual,
00953|penyeludupan manusia hingga pemindahan organ tubuh.
00954|- Bahwa  seseorang  dapat  dikriteriakan  melakukan  Tindak  Pidana
00955|Perdagangan  Orang  apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  pada  setiap
00956|perbuatan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kriteria
00957|itu meliputi adanya salah satu unsur dari proses, salah satu unsur dari cara dan
00958|salah satu unsur dari eksploitasi atau tujuan eksploitasi. Khusus untuk korban
00959|anak, maka tidak diperlukan adanya unsur cara. Kemudian juga persetujuan
00960|korban tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.
00961|- Bahwa letak perbuatan yang dilakukan oleh T ersangka Sdr MISNO Bin
00962|SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm) adalah ikut
00963|serta  melakukan percobaan pemberangaktan korban TPPO dan tersangka
00964|juga mengetahui bahwa korban tidak memiliki  dokumen yang  lengkap untuk
00965|bekerja  yaitu  visa  kerja  dan  tersangka  membantu  mempersiapkan
00966|keberangkatan  secara  illegal  untuk  dipekerjaan  yang  rentan  mengalami
00967|eksploitasi. Namun keberangkatan ke Singapura gagal, sehingga digolongkan
00968|sebagai perbuatan yang tidak selesai atau dalam doktrin hukum pidana disebut
00969|dengan percobaan melakukan tindak pidana.
00970|- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi di atas perbuatan yang dilakukan oleh
00971|saudara MISNO Bin SIRUN dan saudara RONI. S Alias RONI SURYADI Bin
00972|SABTU (Alm) digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, karena
00973|unsur proses, cara dan tujuan telah terpenuhi, meskipun eksploitasi belum
00974|terjadi, namun korban berpotensi mengalami eksploitasi.
00975|- Bahwa makna “dengan maksud untuk dieksploitasi sebagaimana tertulis
00976|pada pasal 4 UU No 21 T ahun 2007 T entang PTPPO “Setiap orang yang
00977|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
00978|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
00979|
00980|dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
00981|(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus
00982|dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
00983|rupiah)”,  prinsipnya  bahwa  pelaku  telah  memiliki  sikap  batin  jahat  untuk
00984|melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi  belum terjadi. Namun
00985|dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan
00986|saksi korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/document yang
00987|menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. Dengan
00988|maksud  juga  dapat  ditafsirkan  sebagai  sikap  batin  jahat  dengan  penuh
00989|keinsyafan  atau  kesadaran  dan  pengetahuan  bahwa  pelaku  berkehendak
00990|membawa WNI ke luar Indonesia untuik dieksploitasi diluar wilayah Indonesia.
00991|Cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya penipuan, bujuk
00992|rayu,  ancaman,  kekerasan  atau  bentuk  lain  sehingga  korban  mengikuti
00993|kehendak  pelaku  merupakan  indikasi  lain  sebagai  perwujuduan  dengan
00994|maksud. Jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin hukum pidana adalah
00995|bagian dari asas culvabilitas yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dalam
00996|mewujudkan tindak pidana. eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi
00997|dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada maksud dari pelaku
00998|untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi. Rangkaian itu meliputi
00999|rekrutmen, penampungan, memberangkatkan  WNI tanpa  dokumen  bekerja
01000|yang  sah,  tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan  Kesehatan,  tidak  ada  izin
01001|memberangkatkan T enaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
01002|- Bahwa terkait unsur “DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI” dalam
01003|perkara ini adalah Para korban dibujuk, mereka diberangkatkan tanpa dokumen
01004|kelengkapan  untuk  bekerja  yang  sah, tanpa  pelatihan,  tanpa  pemeriksaan
01005|Kesehatan, dan tersangka belum punya izin memberangkatkan TKI ke luar
01006|negeri.
01007|- Bahwa saudara MISNO Bin SIRUN dan saudara RONI. S Alias RONI
01008|SURYADI Bin SABTU (Alm) dalam perkara ini telah memenuhi unsur proses,
01009|cara  dan  tujuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01010|Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01011|Pidana Perdagangan Orang;
01012|- Bahwa  membantu   melakukan  artinya  memberikan  sarana,  keterangan,
01013|informasi  untuk  memudahkan  terlaksananya  sebuah  tindaka  pidana.
01014|Sedangkan  melakukan  percobaan  artinya  adalah  niat  untuk  melakukan
01015|kejahatan telah ada, permulaan pelaksanaan juga sudah terlaksana namun
01016|tidak selesai karena bukan kehendak dari pelaku. Dalam kasus ini T ersangka
01017|Sdr  MISNO  Bin  SIRUN  mempunyai  peran  membantu  mengarahkan  para
01018|
01019|korban di kedai Kona dan memberikan uang Rp425.000 masing-masing korban
01020|untuk membeli tiket.  Sedangka Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU
01021|(Alm) membantu tiba di Pelabuhan batam maka selanjutnya  RONI Mengurus
01022|korban (Sdri TRI HARTATI dan Sdri LAILATUL FITRIYAH) agar dapat lolos dari
01023|Pemeriksaan Petugas Imigrasi yang berada di Pelabuhan Batam Center;
01024|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr MISNO Bin SIRUN dan Sdr
01025|RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm) dilakukan bersama sama,
01026|namun  kualita  perbuatan  yang  dilakukan  sebatas  pada  perbantuan  bukan
01027|sebagai aktor utama, ide untuk melaksanakan tindak pidana bukan pada diri Sdr
01028|MISNO Bin SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm)
01029|meskipun ada peran yang berbeda, karena itu kurang relevan dikaitkan dengan
01030|penyertaan (deelneming). Ada peran yang berbeda dalam mewujudkan tindak
01031|pidana perdagangan orang namun sebatas memberikan sarana, keterangan,
01032|fasiltas, sehingga ada pembagian peran yang berbeda antara keduanya. T anpa
01033|adanya  peran  keduanya  maka  tindak  pidana  sulit  dilaksanakan  namun
01034|perannya sebatas pada perbantuan. Jadi keduanya bersama sama membantu
01035|mewujukan tindak perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo
01036|Pasal  10  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  pemberasan  tindak  pidan
01037|perdagangan. Dengan demikian  Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana tidak relevan
01038|diterapkan tersangka yaitu Sdr MISNO Bin SIRUN dan Sdr RONI. S Alias RONI
01039|SURYADI Bin SABTU (Alm).
01040|- Bahwa perbuatan tentang membantu melakukan tindak pidana perdagangan
01041|orang lebih tepat diterapkan. Sdr RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm)
01042|memenuhi unsur diterapkan pasal 56 KUHPidana,
01043|- T erhadap keterangan saksi tersebut T erdakwa menyatakan tidak tahu;
01044|2. FARID MA’RUF , S.Ag.  ,     keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai
01045|berikut:
01046|- Bahwa Ahli     mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
01047|Migran Indonesia, karena pekerjaan ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai
01048|Direktur  Penempatan  Nonpemerintah  pada  Pemberi  Kerja  Perseorangan
01049|Direktorat  Jenderal  Penempatan  Kementrian  Pelinungan  Pekerja  Migran
01050|Indonesia;
01051|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran
01052|Indonesia Nomor 1 T ahun 2024 tentang Organisasi dan T ata Kerja Kementerian
01053|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01054|Indonesia,  Direktorat  Penempatan  Nonpemerintah  pada  Pemebri  Kerja
01055|Perseorangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
01056|kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria,  pemberian
01057|
01058|bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
01059|bidang penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan, yang
01060|menyelengarakan  fungsi sebagai berikut :
01061|a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penempatan nonpemerintah pada
01062|pemberi kerja perseorangan;
01063|b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan nonpemerintah
01064|pada pemberi kerja perseorangan;
01065|c. penyiapan  penyusunan  norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
01066|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan;
01067|d. pelaksanaan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang
01068|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan; dan
01069|e. pelaksanaan  pemantauan,  analisis,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang
01070|penempatan nonpemerintah pada pemberi kerja perseorangan.
01071|- Bahwa  perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
01072|berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang
01073|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01074|Undang-Undang  Nomor  6  T ahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01075|Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 T ahun 2022 tentang Cipta
01076|Kerja  menjadi  Undang  -  Undang,  yang  disebut  dengan  Perusahaan
01077|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum
01078|perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat
01079|untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01080|- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 18 T ahun 2017 sebagaimana telah
01081|diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  6  T ahun  2023  tentang  Penetapan
01082|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 T ahun 2022 tentang
01083|Cipta  Kerja  bahwa  jangka  waktu  ijin  usaha  Penempatan  Pekerja  Migran
01084|Indonesia tidak disebutkan dalam artian ijin usaha tersebut berlaku sepanjang
01085|P3MI tersebut masih beroperasi atau menjalankan usahanya.
01086|- Bahwa dalam UU No. 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01087|Indonesia  diatur  mengenai  larangan  dan  sanksi  pidana  bagi  setiap  orang
01088|termasuk P3MI yang menempatkan PMI secara non prosedural atau tidak
01089|memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi pidana diatur dalam pasal
01090|79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18 T ahun 2017. Sanksi terendah pidana
01091|penjara 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200 juta dan pidana penjara
01092|paling tinggi 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.15 Milyar. Misalnya,
01093|Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar
01094|dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo.
01095|Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
01096|
01097|denda paling banyak Rp. 200 juta. Pasal 81 jo Pasal 69 Orang perseorangan
01098|yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01099|dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan sanksi pidana penjara Paling lama
01100|10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar.
01101|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 59 T ahun 2021 tentang
01102|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan PMI adalah
01103|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01104|Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01105|bekerja, dan setelah bekerja.
01106|- Bahwa dalam pasal 5 UU No. 18 T ahun 2017, disebutkan bahwa Calon PMI
01107|wajib  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  yang
01108|merupakan salah satu persyaratan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan
01109|bekerja  ke  luar  negeri  dan  hal  ini  merupakan  kewajiban  dari  Perusahaan
01110|Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memfasilitasi mengikutsertakan
01111|CPMI  pada  program  Jaminan  Sosial  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS
01112|Ketenagakerjaan.
01113|- Bahwa berdasarkan pasal 83 Jo Pasal 68 UU No. 18 T ahun 2017 tentang
01114|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa Setiap Orang yang
01115|tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang
01116|dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana
01117|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling
01118|banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Persyaratan yang
01119|dimaksud dalam pasal 68 tersebut adalah mleaksanakan penempatan PMI
01120|yang tidak memenuhi/memiliki kompetensi, tidak sehat jasmani rohani dan tidak
01121|terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial.
01122|- Bahwa berdasarkan pasal 69 UU No. 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan
01123|Pekerja  Migran  Indonesia  disebtkan  bahwa  orang  perseorangan,  dilarang
01124|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pelanggaran terhadap
01125|pasal ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
01126|denda  paling  banyak  Rp  15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah)
01127|sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 UU No. 18 T ahun 2017.
01128|- Bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  telah  melakukan  Tindak  Pidana
01129|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu melakukan tindakan yang dilarang
01130|dalam ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 UU No. 18 T ahun 2017;
01131|- Bahwa berdasarkan data base Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
01132|Indonesia / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak terdapat a.n.
01133|MISNO Bin SIRUN dan RONI. S Alias RONI SURYADI Bin SABTU (Alm)
01134|memiliki P3MI.
01135|
01136|- Bahwa saudara MISNO Bin SIRUN dan RONI. S Alias RONI SURYADI Bin
01137|SABTU (Alm) merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki kewenangan
01138|untuk melaksanakan proses penempatan, dan telah melakukan suatu rangkaian
01139|tindakan untuk melaksanakan proses penempatan ke negara Singapura, hal ini
01140|dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 69 yang memiliki sanksi pidana
01141|Pasal 81, dan juga dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 68 yang
01142|memiliki sanksi pidana di Pasal 83 karena melaksanakan proses penempatan
01143|PMI yang tidak memenuhi persyaratan.