01203|Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01204|
01205|c. Memasukkan terong kedalam alat kelaim Anak Korban;
01206|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti
01207|sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak Korbanmengatakan kepada Anak
01208|“Tunjukkan kalau kau laki” tujuan anak menyampaikan kata-kata tersebut agar
01209|Anak  menunjukkan  alat  kelaminnya  kepada  Anak  Korban.  Kemudian  Anak
01210|menjawab janganlah gitu, berhubungan badan aja kita, tapi tutup matamu”, dan
01211|Anak Korbanyang ingin mengetahui apakah benar Anak adalah laki-laki atau
01212|tidak menyetujui ajakan Anak tersebut;
01213|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01214|Korbantidak  mengetahui  bahwa  yang  dimasukkan  oleh  Anak  kedalam  alat
01215|kelamin Anak Korbanadalah terong;
01216|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada
01217|tanggal  7 November 2024  bertempat  di rumah Anak yang beralamat di  Desa
01218|Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Anak telah
01219|melakukan perbuatan sebagai berikut:
01220|a. Mencium pipi dan bibir Anak Korban;
01221|b. Memasukkan Timun kedalam alat kelaim Anak Korban;
01222|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Anak
01223|Korbantidak  mengetahui  bahwa  yang  dimasukkan  oleh  Anak  kedalam  alat
01224|kelamin Anak Korbanadalah Timun;
01225|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada
01226|tanggal  8 November 2024  bertempat  di rumah Anak yang beralamat di  Desa
01227|Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Anak telah
01228|melakukan perbuatan sebagai berikut:
01229|a. Mencium pipi dan bibir Anak Korban;
01230|b. Mencium Payudara Anak Korban;
01231|c. Memasukkan Timun kedalam alat kelamin Anak Korban;
01232|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  persidangan  tersebut
01233|diatas,  dihubungkan  dengan  makna  membujuk  dan  makna  percabulan
01234|sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim
01235|berpendapat sebagai berikut:
01236|- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik
01237|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
01238|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan
01239|anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
01240|termasuk anak yang masih dalam kandungan
01241|Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01242|
01243|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti  Anak  Korbanlahir
01244|pada tanggal 19 April 2011 , sehingga Majelis Hakim berpendapat Pada bulan
01245|Agustus 2024, 7 November 2024, dan 8 November 2024 atau waktu yang
01246|menjadi  tempus  delicti  atau  waktu  kejadian  dari  Perkara  ini,   Anak
01247|Korbanmasih berusia 13 Tahun. Oleh kerena  Anak Korban masih berusia 13
01248|Tahun  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1  Angka  1  Undang-Undang
01249|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
01250|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim
01251|berpendapat  bahwa  Anak  Korban sudah  memenuhi  kriteria  untuk  dapat
01252|dikatakan sebagai Anak;
01253|- Bahwa  perbuatan  Anak  yang  Mencium  pipi  dan  bibir  Anak  Korban,
01254|Mencium  Payudara  Anak  Korban,  serta  Memasukkan  Timun  dan  terong
01255|kedalam alat kelamin Anak Korban, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan
01256|cabul  dikarenakan  perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  yang  melanggar
01257|kesusilaan atau kesopanan. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim
01258|berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak
01259|Korban;
01260|- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum
01261|terjadinya  perbuatan  cabul,  Anak  Korbantelah  mengatakan  kepada  Anak
01262|kalimat  “Tunjukkan  kalau  kau  laki,”  yang  dimaksudkan  agar  Anak
01263|memperlihatkan  alat  kelaminnya  kepada  Anak  Korban.   Atas  perkataan
01264|tersebut,  Anak  tidak  menolak  secara  tegas,  melainkan  justru  menanggapi
01265|dengan mengajukan ajakan berupa “janganlah begitu, berhubungan badan
01266|saja kita, tetapi tutup matamu,” yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim
01267|ajakan tersebut merupakan ajakan yang bersifat seksual dan bertentangan
01268|dengan  norma  kesusilaan.  Ajakan  tersebut  disampaikan  dengan  kata-kata
01269|yang  bersifat  persuasif  dan  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  kehendak
01270|Anak Korbanagar bersedia melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan,
01271|sehingga dapat dipandang sebagai suatu bentuk bujukan.  Anak Korbanyang
01272|pada  saat  itu  ingin  memastikan  identitas  jenis  kelamin  Anak  kemudian
01273|menyetujui  ajakan  tersebut,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  persetujuan
01274|tersebut diperoleh sebagai akibat dari bujukan dan rayuan yang disampaikan
01275|oleh  Anak.  Berdasarkan  uraian tersebut diatas  Majelis Hakim berpendapat
01276|perbuatan Anak yang mengajukan ajakan bersifat seksual dengan maksud
01277|mempengaruhi dan menggerakkan kehendak Anak Korbanuntuk melakukan
01278|perbuatan cabul dapatlah  dikatakan sebagai perbuatan membujuk;
01279|Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01280|
01281|Menimbang  bahwa  Anak  dipersidangan  menerangkan  bahwa  Anak
01282|Korbanpada bulan April 2024 telah mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin
01283|perempuan. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut disampaikan
01284|oleh  Anak  untuk  membantah  keterangan  Anak  Korbanyang  pada  pokoknya
01285|menerangkan bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Anak,
01286|Anak Korbanbelum mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin perempuan ;
01287|Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangan tersebut diatas, Anak
01288|dan Penasihat hukum Anak telah mengajukan 3 Alat bukti surat dan 2 orang
01289|saksi;
01290|Menimbang bahwa setelah mencermati 3 Alat bukti surat dan mendengar
01291|keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat hukum Anak ,
01292|Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa memang pada
01293|bulan  April  2024  Anak  Korbantelah  mengetahui  Anak  berjenis  kelamin
01294|perempuan. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat keterangan Anak tersebut
01295|diatas  menurut  Majelis  Hakim  bertentangan  dengan  keterangan  Anak
01296|Korbanyang mana keterangan Anak Korban saling bersesuaian dengan saksi-
01297|saksi  yang  diajukan  dipersidangan.  Berdasarkan  pendapat  Majelis  Hakim
01298|tersebut diatas maka keterangan Anak yang menerangkan bahwa Korban Anak
01299|Korbanpada bulan April 2024 telah mengetahui bahwa Anak berjenis kelamin
01300|perempuan, haruslah dikesampingkan;
01301|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
01302|maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  telah  terbukti  melakukan
01303|perbuatan membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul , sehingga
01304|Majelis  Hakim  berkesimpulan  Unsur  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman
01305|Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian
01306|kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
01307|perbuatan cabul  telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01308|menurut Hukum;
01309|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 76 E jo Pasal
01310|82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
01311|Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
01312|kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo
01313|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01314|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah
01315|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01316|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01317|Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01318|
01319|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  membaca  Nota
01320|pembelaan/pledoinya  Penasehat  Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak  secara
01321|cermat  dan  komprehensif,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  pada  pokoknya
01322|Penasehat  Hukum  Anak  dan  Anak  memohon  keringanan  hukuman  dengan
01323|alasan-alasan sebagai berikut:
01324|1. Bahwa Anak masih brstatus sebagai siswa sehingga perlu pertimbangan
01325|terkait masa depannya;
01326|2. Bahwa Anak berjanji dengan penuh penyesalan untuk tidak mengulangi
01327|perbuatannya kembali;
01328|3. Bahwa Anak selama menjalankan Persidangan bersikap sopan dan tidak
01329|berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
01330|4. Bahwa Anak berharap dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki
01331|diri, untuk berbakti kepada keluarga;
01332|5. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
01333|6. Anak mengakui kesalahan Anak;
01334|7. Anak masih mempunyai impian untuk masa depan Anak;
01335|8. Anak masih ingin bersekolah;
01336|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
01337|Hukum Anak dan Permohonan Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal
01338|tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada
01339|Anak;
01340|Menimbang  Bahwa  didalam  doktrin  Hukum  Pidana  yang  dianut  di
01341|Indonesia,  menurut  Majelis  Hakim  Agar  seseorang  dapat  dikenakan
01342|pertanggungjawaban  pidana,  tindakan  tersebut  harus  memenuhi  unsur-unsur
01343|tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, serta  ada unsur kesalahan
01344|(culpa)  yang  menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki  niat/kesengajaan  atau
01345|kelalaian dalam melakukan tindakan tersebut;
01346|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, Unsur Delik yang ada
01347|didalam  Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016
01348|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1
01349|tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun
01350|2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01351|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , hanya mencakup unsur
01352|perbuatan  yang  dilarang  dan  belum  mencakup  unsur  kesalahan  yang
01353|menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki  niat/kesengajaan  atau  kelalaian  dalam
01354|melakukan tindakan tersebut;
01355|Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01356|
01357|Menimbang  bahwa  untuk  mempertimbangkan,  apakah  Anak  didalam
01358|perkara  ini  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atau  tidak,  maka
01359|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta  di
01360|persidangan kesalahan Anak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah
01361|terbukti atau tidak;
01362|Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana, bentuk Kesalahan
01363|dapat dibagi 2 yaitu Kesengajaan dan kelalaian;
01364|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur bentuk kesalahan
01365|yang  paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah
01366|kesengajaan;
01367|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
01368|kesengajaan yaitu:
01369|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01370|2. Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  (opzet  met
01371|bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);
01372|3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met
01373|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01374|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bentuk kesengajaan yang
01375|paling  tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja
01376|sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01377|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud
01378|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
01379|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
01380|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
01381|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
01382|oleh hukum tersebut;
01383|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  telah  terbukti
01384|sebelum  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  Anak  Korban ,  Anak  telah
01385|membawa terong dari sekolah dan mengambil timun dari dapur rumahnya; 
01386|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  diatas
01387|dihubungkan dengan makna sengaja sebagai maksud yang telah Majelis Hakim
01388|uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Anak
01389|telah  memiliki  niat  untuk  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  Anak
01390|Korbandikarenakan  sejak  awal  Anak  telah  mempersiapkan  terong  dan  timun
01391|yang akan dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban. Berdasarkan uraian
01392|tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  perbuatan Anak telah memenuhi
01393|Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01394|
01395|memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud opzet
01396|als oogmerk;
01397|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka
01398|Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Anak atas perbuatan  membujuk
01399|Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti;
01400|Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Anak atas perbuatan yang
01401|didakwakan kepada nya telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Anak
01402|dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
01403|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01404|adanya  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
01405|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
01406|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
01407|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
01408|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
01409|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
01410|Restoratif;
01411|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
01412|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
01413|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
01414|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
01415|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
01416|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
01417|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
01418|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
01419|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
01420|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
01421|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
01422|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
01423|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
01424|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
01425|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
01426|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
01427|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
01428|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
01429|Pidana Anak;
01430|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
01431|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
01432|Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01433|
01434|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
01435|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
01436|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
01437|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01438|Kemasyarakatan;
01439|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
01440|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
01441|Kemasyarakatan  yang  pada  pokoknya  merekomendasikan  Agar  Anak
01442|dikembalikan Kepada Orangtua;
01443|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan
01444|Rekomendasi yang disampaikan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan   dengan
01445|pertimbangan sebagai berikut:
01446|- Bahwa  Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi  Anak Korban,
01447|sehingga Majelis Hakim berpendapat pengembalian Anak kepada orangtua
01448|belum mampu memberikan keadilan bagi Anak Korban;
01449|- Bahwa belum ada perdamaian antara Keluarga Anak Korbandan Keluarga
01450|Anak,  sehingga  Menurut  Majelis  Hakim  belum  terjadi  pemulihan  keadaan
01451|didalam  perkara  aquo.  Oleh  Karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat
01452|pengembalian Anak kepada orangtua belum memberikan rasa keadilan bagi
01453|Keluarga Anak Korban;
01454|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
01455|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
01456|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
01457|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
01458|memberikan keadilan yang bagi Anak Korbandan keluarga Anak Korban;
01459|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01460|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
01461|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
01462|remedium).
01463|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
01464|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01465|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01466|membahayakan masyarakat;
01467|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01468|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01469|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01470|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01471|Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt
01472|
01473|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01474|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01475|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01476|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01477|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01478|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01479|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01480|melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01481|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01482|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01483|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01484|pendidikan Formal;
01485|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01486|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01487|serta bertanggung jawab;
01488|- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak memiliki orientasi seksual
01489|yang  menyimpang  dikarenakan  Anak  menyukai  sesama  jenis,  sehingga
01490|Majelis  Hakim  berharap  di  LPKA,  Anak  mampu  mendapat  pembinaan
01491|sehingga orientasi seksual Anak kembali kejalan yang benar;