00733|kendaraan yang dikendarai Korban (alm) berhenti di jalur kanan (dari arah
00734|Simpang Santur menuju arah Sawahlunto)
00735|6. Bahwa Saksi 2 dan Saksi 1 terjatuh disamping kanan kendaraan yang dikendarai
00736|oleh Anak;
00737|7. Bahwa Korban (alm) terhempas dan kepalanya membentur ke badan jalan
00738|sedangkan Anak tergelatak dijalan bersebelahan dengan Korban (alm)
00739|selanjutnya Saksi melihat Saksi 2  terlempar dan menghimpit Korban (alm)
00740|selanjutnya Saksi 1 langsung berdiri dan berjalan kepinggir jalan sebelah kanan
00741|(dari arah Santur menuju sawahlunto) sambil menghampiri Saksi 5 dan berkata
00742|"Tolong bang , tolong bang bukakan Handphone wak bang" dan dijawab Saksi 5
00743|"Duduk dulu" setelah itu Saksi 5 membantu meminggirkan kedua sepeda motor
00744|yang bertabrakan tersebut sedangkan Saksi Sentra Tasella berdiri dipinggir jalan
00745|dan tidak melihat kearah tabrakan tersebut karena Saksi Sentra Tasella takut
00746|melihat darah lama, kemudian datang ambulance dan membawa Anak, Saksi 2,
00747|Saksi Korban Saksi Korban I, Saksi 1, serta Korban (alm) ke Rumah Sakit;
00748|8. Bahwa cuaca pada saat kejadian yaitu cerah dan pandangan jelas, serta kondisi
00749|jalan yang pada saat itu sepi;
00750|9. Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut Korban (alm) dan Korban Saksi
00751|Korban I tidak menggunakan helm;
00752|10. Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut Anak, Saksi 1 dan Saksi 2 tidak
00753|menggunakan helm;
00754|11. Bahwa Anak tidak memilik Surat Izin Mengemudi kendaraan roda 2 (dua) atau
00755|SIM C
00756|12. Bahwa Saksi Korban Saksi Korban I terluka di bagian kelopak mata bagian pelipis
00757|sehingga perlu dirawat selama 1 (satu) hari di RSUD Kota Sawahlunto;
00758|13. Bahwa Korban (alm) mengalami pendarahan di belakang kepala pada bagian
00759|otak kecil;
00760|
00761|14. Bahwa keesokan harinya Korban (alm) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025
00762|pukul 10.40 WIB dinyatakan meninggal dunia di RSUD Sawahlunto sebagaimana
00763|berdasarkan bukti surat perihal Surat Keterangan No. 044/ SKT.RSUD/2025
00764|tanggal 17 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr. Firsta Sabilli;
00765|15. Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun
00766|sebagaimana tanggal lahir anak yaitu 8 April 2008 yang tertuang dalam Bukti surat
00767|akta kelahiran Nomor 137 3-LT-06032012-0024 yang dikeluarkan oleh dinas
00768|kependudukan dan pencatatan sipil kota sawahlunto tanggal 6 maret 2012 dan
00769|bukti surat Kartu Keluarga Nomor 1371031310110041 yang dikeluarkan tanggal
00770|14 Oktober 2024 oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatat an sipil
00771|kabupaten dharmasraya;
00772|16. Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Blade warna Merah Orange Nomor
00773|polisi BA 6823 MS a.n. Teti Murni tersebut merupakan milik dari Saksi 3
00774|sebagaimana bukti surat BPKB;
00775|17. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
00776|18. Bahwa selama ini Anak tinggal di sawahlunto tidak bersama dengan orang
00777|tuanya;
00778|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00779|
00780|berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah
00781|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00782|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penun tut Umum dengan
00783|dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
00784|Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang – Undang Republik
00785|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang -
00786|Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang
00787|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00788|1. Setiap orang;
00789|2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
00790|mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
00791|3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
00792|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim
00793|mempertimbangkan sebagai berikut:
00794|Ad.1.      Unsur setiap orang;
00795| Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan
00796|pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP
00797|ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;
00798| Menimbang, bahwa Pasal 145 KUHP yang dimaksud dengan setiap orang
00799|adalah perseorangan atau korporasi, lebih lanjut oleh karena dalam perkara a quo
00800|
00801|diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00802|Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur “setiap orang” dibatasi pengertiannya, yaitu
00803|dalam pengertian “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana dimaksudkan
00804|dalam Pasal 1 angka 3 Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan
00805|pengertian “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18
00806|(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;
00807| Menimbang, bahwa Anak mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas
00808|perkara, dan dalam putusan ini adalah identitasnya, dan ketika tindak pidana terjadi,
00809|dihubungkan dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1373-LT-06032012-0024 yang
00810|dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sawahlunto tanggal 6
00811|maret 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 1371031310110041 yang dikeluarkan tanggal
00812|14 Oktober 2024 oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten
00813|dharmasraya, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak berumur 17 (tujuh belas)
00814|tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak adalah
00815|orang perseorangan dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan
00816|selama persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak sendiri
00817|dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anaklah
00818|orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum
00819|dalam surat dakwaan dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah
00820|diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tidak
00821|mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
00822| Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
00823|Hakim berpendapat bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu di mintai
00824|pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan
00825|Subjek (error in persona), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”
00826|telah terpenuhi;
00827| Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipersalahkan atas
00828|tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat
00829|mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur
00830|tindak pidana ( element van het delict ) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan
00831|dibawah ini;
00832|Ad.2.   Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
00833|mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
00834|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum diatas bahwa
00835|kejadian ini terjadi Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB di
00836|Jalan Umum Soekarno Hatta Sungai Durian Kel Durian II Kecamatan Barangin Kota
00837|Sawahlunto telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Roda 2 (dua) yang
00838|
00839|dikendarai oleh Anak menabrak kendaraan roda 2 (dua) yang dikendarai oleh Korban
00840|(alm);
00841|Menimbang bahwa Kecelakaan tersebut bermula ketika Anak, Saksi 1 dan
00842|Saksi 2 berangkat dari Kos teman mereka yaitu Panggilan Fizi yang bertempat di
00843|dekat gerbang SMK 2 (dua) Sawahlunto Desa Santur Kecamatan Barangin Kota
00844|Sawahlunto yang hendak mengantarkan Anak ke rumah ayah angkatnya di Lubang
00845|Tembok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan menggunakan 1 (satu) unit
00846|kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BA 5013 JA milik Saksi 2
00847|yang dikendarai oleh Anak. Bahwa pada saat itu Anak menawarkan diri kepada Saksi
00848|2 dan Saksi 1 untuk mengendari sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk
00849|Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BA 5013 JA milik Saksi 2 tersebut. Setelah
00850|mendengar permintaan Anak untuk mengendarai, lalu Saksi 2  dan Saksi 1
00851|memperbolehkan Anak untuk mengendarai kendaraan tersebut dan membonceng
00852|Saksi 2 dan Saksi 1. Sesampainya di jalan turunan melewati Kantor Bank BRI Santur,
00853|Anak mengendarai sepeda motor tersebut ketengah jalan untuk menghindari jalan
00854|berlubang-lubang di tepi kiri sepanjang jalan penurunan tersebut. Saat melewati jalan
00855|penurunan tersebut Saksi 1 menoleh ke kiri dan hingga kecelakaan terjadi. Saksi 2
00856|dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Merah
00857|Orange Nomor polisi BA 6823 MS  yang dikendarai Korban (alm) datang dari arah
00858|Sawahlunto menuju Simpang Santur melebar ke sisi kiri (jalur kiri dari arah Simpang
00859|Santur menuju Sawahlunto), kemudian Anak berusaha menghindar dengan berbelok
00860|ke kanan, saat Anak berbelok ke kanan kendaraan yang dikendarai Korban (alm) juga
00861|berbelok ke kanan Anak sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari, Lalu kendaraan
00862|yang dikendarai Anak menabrak samping depan kendaraan yang dikendarai Korban
00863|(alm) berhenti di jalur kanan (dari arah Simpang Santur menuju arah Sawahlunto).
00864|Kemudian, Saksi 2 dan Saksi 1 terjatuh disamping kanan kendaraan yang dikendarai
00865|oleh Anak dan Korban (alm) terhempas dan kepalanya membentur ke badan jalan
00866|sedangkan Anak tergelatak dijalan bersebelahan dengan Korban (alm);
00867|Menimbang bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut Anak, Saksi 1,
00868|Saksi 2, Korban (alm) dan Saksi Korban I tidak menggunakan helm;
00869|Menimbang bahwa pengaturan perihal syarat diperbolehkannya mengendarai
00870|suatu kendaraan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
00871|Lintas Dan Angkutan Jalan yang tertera pada bagian kesatu Surat Izin Mengemudi
00872|Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi pasal 77 ayat (1) yaitu Setiap orang yang
00873|mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi
00874|sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Selanjutnya, Pasal 80
00875|huruf d menjelaskan bahwa Surat Izin mengemudi C (SIM C) berlaku untuk
00876|
00877|mengemudikan Sepeda Motor. Kewajiban mengenai alat pengamanan yang dipakai
00878|untuk sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat (2) jo. 106 ayat (8) yaitu Setiap orang
00879|yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib
00880|mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya Pasal
00881|106 ayat (9) batas maksimal penumpang pada sepeda motor dilarang lebih dari 1
00882|(satu) orang;
00883|Menimbang bahwa Anak tidak memiliki SIM C dan ketika mengendarai sepeda
00884|motor tersebut, Anak, Saksi 2, Saksi 1, Korban (alm) dan Saksi Korban I tidak
00885|menggunakan Helm. Disisilain, Anak saat mengemudikan sepeda motor tersebut
00886|membawa penumpang 2 (dua) orang sehingga telah melanggar ketentuan dalam
00887|pasal 106 ayat (9) tersebut. Perbuatan tersebut merupakan suatu penyebab dari
00888|kecelakaan yang telah terjadi sehingga merupakan bentuk kelalaian dari Anak;
00889|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut
00890|di atas Hakim berkesimpulan bahwa Anak Yang mengemudikan kendaraan bermotor
00891|yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas , maka dengan
00892|demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;
00893|Ad.3.    Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
00894|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas.
00895|Kecelakaan yang terjadi telah mengakibatkan Korban (alm) dan Saksi Korban Saksi
00896|Korban I menjalani perawatan di RSUD Kota Sawahlunto, hingga pada keesokannya
00897|Saksi Korban Saksi Korban I dapat meninggalkan rumah sakit dan menjalani rawat
00898|jalan, sementara itu Korban (alm) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 pukul 10.40
00899|WIB dinyatakan meninggal dunia di RSUD Sawahlunto sebagaimana berdasarkan
00900|bukti surat perihal Surat Keterangan No. 044/SKT.RSUD/2025 tanggal 17 Juni 2025
00901|yang ditandatangani oleh dr. Firsta Sabilli;
00902|Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 551/VISUM
00903|RSUD/SWL-2025 tanggal 17 Juni 2025 atas nama KORBAN (ALM) yang dikeluarkan
00904|oleh RSUD Kota Sawahlunto yang ditanda tangani oleh dr. Mai Ismil Husni
00905|Tasyriqiyyah, deng an hasil pemeriksaan ditemukan Penurunan kesadaran,
00906|perdarahan aktif yang keluar dari hidung, mulut dan telinga kanan, lebam melingkar
00907|pada kedua mata, patah tulang tengkorak kanan dan kiri, benturan paru akibat
00908|kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban
00909|(mengancam nyawa). Pasien meninggal jam sepuluh lewat empat puluh menit waktu
00910|Indonesia bagian barat pada tanggal tujuh belas juni tahun dua ribu dua puluh lima di
00911|ICU RSUD Sawahlunto;
00912|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut
00913|di atas Hakim berpendapat bahwa kematian Korban (alm) disebabkan karena luka
00914|
00915|yang berasal dari kecelakaan karena tertabrak oleh Anak, maka dengan demikian
00916|terhadap unsur ketiga ini yaitu “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
00917|telah terpenuhi;
00918|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4)
00919|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
00920|Angkutan Jalan Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
00921|Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1
00922|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  telah terpenuhi, maka Anak haruslah
00923|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00924|mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
00925|kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana
00926|dakwaan penuntut umum;
00927|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
00928|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00929|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
00930|perbuatannya;
00931|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan
00932|tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan
00933|menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak?;
00934|Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak
00935|selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga
00936|diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa
00937|depan yang baik untuk mengembangkan diriny a sebagai warga negara yang
00938|bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;
00939|Menimbang, bahwa Anak masih berstatus Anak, maka di persidangan telah
00940|didengar hal yang dikemukakan Advokat Anak yang pada pokoknya meminta
00941|keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak
00942|menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
00943| Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
00944|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, tanggal 24
00945|November 2025 yang dibuat oleh Fadillah Firsta selaku Pembimbing Kemasyarakatan
00946|telah memberikan rekomendasi yang pada pokoknya terhadap Anak diberikan
00947|Tindakan Perawatan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentral
00948|Abhiseka Pekanbaru, yang isi lengkap dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00949|tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk
00950|Sidang Pengadilan Negeri terhadap klien atas nama Anak, yang terlampir dalam
00951|berkas perkara ini;
00952|
00953| Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dalam hal
00954|penjatuhan pidana Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu
00955|sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi pelaku tindak pidana dan bagi
00956|anggota masyarakat;
00957|Menimbang, bahwa terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas)
00958|tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian
00959|kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan
00960|perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban
00961|mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
00962|badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak
00963|pidananya, sedangkan Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas
00964|tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam -macam pidana sebagaimana
00965|dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00966|Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:
00967|1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat
00968|(pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan
00969|kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
00970|2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
00971|pidana, pemenuhan kewajiban adat;
00972| Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
00973|tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
00974|tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak
00975|berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-
00976|prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non diskriminasi, perlindungan dari
00977|kekerasan, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup
00978|dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
00979| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik
00980|bagi anak adalah segala pengambilan keputusan yang menyangkut Anak yang
00981|dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya harus selalu
00982|mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh ke mbang Anak, maka
00983|kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, oleh
00984|karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan
00985|hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak
00986|dan memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum
00987|tersebut diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;
00988| Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
00989|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat
00990|
00991|(2) tidak dikenal pidana denda, namun dalam ayat (3) disebutkan “apabila dalam
00992|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda
00993|diganti dengan pelatihan kerja” dan dalam Pasal 78 ayat (1) dan a yat (2) pada
00994|pokoknya disebutkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang
00995|melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak paling singkat 3 (tiga)
00996|bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
00997| Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak
00998|dibidang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ,
00999|sebagaimana halnya dengan perbuatan yang telah Anak lakukan, undang-undang
01000|secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif
01001|atau alternative yaitu pidana penjara dan /atau denda, serta dengan
01002|mempertimbangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012
01003|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01004|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa
01005|Anak sudah berusia 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan fakta yang terungkap di
01006|persidangan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh
01007|Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada A nak berupa tindakan
01008|perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra
01009|Abiseka Pekanbaru, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01010|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat
01011|kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain,
01012|bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang harus diterapkan oleh
01013|Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (moral
01014|justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice);
01015|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak
01016|cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;