00925|karyawan milik T erdakwa karena kedapatan telah melakukan kegiatan perekrutan
00926|atau mempekerjakan anak di bawah umur tanpa izin dari pihak yang berwenang;
00927|Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak saksi I dan anak saksi II mau
00928|bekerja di warung kopi T erdakwa karena ingin membantu perekonomian keluarga
00929|sementara maksud dan tujuan T erdakwa mempekerjakan  anak  saksi I dan  anak
00930|saksi II  adalah untuk mendapatkan keuntungan dari angkringan/warung kopi milik
00931|T erdakwa;
00932|Menimbang,  ahwa  kedua Anak Saksi  bekerja selama 3 (tiga) minggu di
00933|warung  milik  T erdakwa  dan  pernah  menerima  gaji  dari  T erdakwa  sejumlah
00934|Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari T erdakwa;
00935|
00936|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00937|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, T erdakwa dapat dinyatakan
00938|telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00939|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00940|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
00941|fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua, sebagaimana
00942|diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 T ahun 2014 jo Pasal 76
00943|I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan
00944|Atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
00945|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2016 tentang
00946|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016
00947|tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
00948|Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00949|1. Setiap orang;
00950|2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
00951|turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap
00952|Anak;
00953|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00954|mempertimbangkan sebagai berikut:
00955|Ad. 1. Setiap orang;
00956|Menimbang, bahwa unsur ”setiap orang” ini urgensinya menunjuk kepada
00957|orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan
00958|atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan T erdakwa
00959|dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan
00960|kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
00961|Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata
00962|”setiap orang”  menunjuk kepada  manusia sebagai subyek  hukum  dan  dengan
00963|sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut
00964|kecuali undang undang menentukan lain;
00965|
00966|Menimbang, bahwa  oleh  karenanya  konsekuensi  logis  anasir  ini  maka
00967|adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap
00968|subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;
00969|Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum
00970|yang dihadapkan sebagai T erdakwa dalam perkara ini adalah Niken Umala Sari Binti
00971|Gito  yang  mana  dalam  pemeriksaan  dipersidangan  T erdakwa  tersebut  telah
00972|membenarkan  identitasnya  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  dakwaan
00973|Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “setiap
00974|orang” ini tertuju kepada T erdakwa Niken Umala Sari Binti Gito;
00975|Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur
00976|setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi
00977|menurut hukum;
00978|Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00979|atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual
00980|terhadap Anak;
00981|Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dilarang menempatkan” dalam
00982|perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan  (opzettelijke)  yang secara umum
00983|maknanya meliputi arti bahwa pelaku memang menempatkan terjadinya perbuatan
00984|melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
00985|Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang
00986|bersifat alternatif yaitu “membiarkan”, “melakukan” atau “menyuruh melakukan” dan
00987|”turut serta melakukan”;
00988|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membiarkan” adalah perlakuan
00989|seseorang atau sekelompok orang tidak mencegah terjadinya suatu kejadian yang
00990|bisa merugikan orang lain;
00991|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”melakukan”  adalah  suatu
00992|perbuatan  yang  dilakukan  sesorang  atau  sekelompok  orang  melalui  tindakan
00993|terhadap orang lain;
00994|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah
00995|perbuatan yang membantu orang lain dalam suatu hal perbuatan, dalam perkara ini
00996|dalam melakukan kejahatan yang membuat korban mengalami kerugian material
00997|maupun kerugian secara fisik;
00998|Menimbang, bahwa secara khusus  (lex specialis) yang dimaksud dengan
00999|sub unsur “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
01000|termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1
01001|angka 1 Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
01002|Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
01003|
01004|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksplotasi secara ekonomi”
01005|berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014 tentang
01006|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01007|adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang
01008|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01009|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01010|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01011|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
01012|kemampuan  Anak  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  materiil,
01013|sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala
01014|bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk
01015|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
01016|pelacuran dan pencabulan;
01017|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam
01018|persidangan  melalui  keterangan  para  Saksi,  yang  dibenarkan  oleh  T erdakwa,
01019|maupun dari keterangan T erdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan
01020|alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa
01021|kejadian  bermula  sekira  bulan  November  2023  ketika  T erdakwa  mengunggah
01022|lowongan pekerjaan di Facebook milik T erdakwa dengan akun “Nikeri Warkop” untuk
01023|bekerja menjadi pegawai di Warung Kopi “Roso Kangen” milik T erdakwa dengan
01024|kalimat “Dibutuhkan T enaga Kerja Cewek 2 Orang untuk Jaga Angkringan Lokasi di
01025|Magetan Gorang-Gareng dengan Gaji 1.200, Makan dan Tidur sudah Ditanggung
01026|ada Mess Juga, Jam Kerja 19.00-02.00, Persyaratan: Jujur, Rajin Niat Bekerja, Usia
01027|17-26, Minat Hubungi 085895475737,” kemudian anak saksi I menghubungi nomor
01028|T erdakwa  melalui  pesan  singkat  whatsapp  untuk  menanyakan  dan  mendaftar,
01029|selanjutnya  T erdakwa  menjelaskan  bahwa  lowongan  pekerjaan  tersebut  masih
01030|tersedia dengan syarat rajin dan niat bekerja serta saat itu juga diinformasikan
01031|kepada anak saksi I bahwa gaji setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua
01032|ratus ribu rupiah), kemudian anak saksi I dan anak saksi I diantar oleh ayah anak
01033|saksi I ke rumah kos milik Saksi Sri Arianik yang telah disediakan oleh T erdakwa
01034|yang terletak di Sampung;
01035|Menimbang, bahwa ketika kedua Anak Saksi tersebut melamar pekerjaan
01036|ke T erdakwa, kedua Anak Saksi tidak menyerahkan Kartu T anda Penduduk (KTP)
01037|kepada T erdakwa, namun telah menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang
01038|merupakan milik orang tua kedua Anak Saksi, yang mana kedua Anak Saksi tersebut
01039|belum memiliki Kartu T anda Penduduk (KTP) dikarenakan  anak  saksi II saat itu
01040|
01041|berusia 16 (enam belas) tahun dan  anak  saksi I saat itu berusia 15 (lima belas)
01042|tahun;
01043|Menimbang, bahwa setelah dinyatakan diterima oleh T erdakwa, anak saksi I
01044|dan  anak  saksi II  mulai bekerja pada warung milik T erdakwa mulai hari Minggu
01045|tanggal 12 November 2023 yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan yang
01046|termasuk Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dan pada
01047|saat mulai bekerja kedua Anak Saksi tersebut diminta menanyakan terkait dengan
01048|pakaian yang digunakan yang saat itu dijawab oleh T erdakwa agar menggunakan
01049|pakaian sesuai dengan kenyamanan masing-masing;
01050|Menimbang, bahwa jam kerja karyawan T erdakwa tersebut mulai dari jam
01051|19.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB, yang mana tugas anak saksi I dan anak saksi
01052|II  di  warung  milik  T erdakwa adalah  membuatkan  dan  menyajikan  pesanan
01053|pembeli/pengunjung,  selain  itu  juga  menemani  pengunjung/pembeli  meminum
01054|minuman keras;
01055|Menimbang,  bahwa  selain  mendapatkan  gaji  sejumlah  Rp1.200.000,00
01056|(satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua Anak Saksi serta karyawan warung T erdakwa
01057|tersebut  mendapatkan  bonus  dari  T erdakwa  apabila  warung  ramai  dan  juga
01058|mendapatkan tip dari pengunjung/pembeli yang meminta untuk ditemani meminum
01059|minuman keras;
01060|Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul
01061|01.00  WIB  bertempat  di  warung  milik  T erdakwa  yang  berada  di  dalam  Pasar
01062|Kawedanan,  masuk  Kelurahan  Rejoso,  Kecamatan  Kawedanan,  Kabupaten
01063|Magetan, Saksi Alvian Prima dan petugas kepolisian dari Polres Magetan melakukan
01064|pengecekan ke warung tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap
01065|karyawan milik T erdakwa karena kedapatan telah melakukan kegiatan perekrutan
01066|atau mempekerjakan anak di bawah umur tanpa izin dari pihak yang berwenang;
01067|Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak saksi I dan anak saksi II mau
01068|bekerja di warung kopi T erdakwa karena ingin membantu perekonomian keluarga
01069|sementara maksud dan tujuan T erdakwa mempekerjakan  anak  saksi I dan  anak
01070|saksi II  adalah untuk mendapatkan keuntungan dari angkringan/warung kopi milik
01071|T erdakwa;
01072|Menimbang,  ahwa  kedua Anak Saksi  bekerja selama 3 (tiga) minggu di
01073|warung  milik  T erdakwa  dan  pernah  menerima  gaji  dari  T erdakwa  sejumlah
01074|Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari T erdakwa;
01075|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
01076|atas didapati fakta bahwa T erdakwa telah melakukan eksploitasi secara ekonomi
01077|terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak di bawah umur yang bernama
01078|
01079|anak  saksi I dan  anak  saksi II  di warung kopi milik T erdakwa yang beralamat di
01080|dalam Pasar Kawedanan yang termasuk dalam Kelurahan Rejoso, Kecamatan
01081|Kawedanan, Kabupaten Magetan, yang mana dengan mempekerjakan kedua Anak
01082|Saksi  di  warung  T erdakwa  tersebut  bertujuan  agar  T erdakwa  memperoleh
01083|keuntungan dari penjualan di warung tersebut, sehingga unsur dilarang melakukan,
01084|eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak, ini dinyatakan terpenuhi;
01085|Menimbang, bahwa  oleh karena perbuatan T erdakwa terbukti memenuhi
01086|seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 T ahun 2014
01087|jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang
01088|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01089|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2016 tentang
01090|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016
01091|tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
01092|Perlindungan Anak, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis
01093|Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur
01094|dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum
01095|Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak
01096|pidana yang dilakukan oleh T erdakwa, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah;
01097|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
01098|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  T erdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan
01099|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  kedua
01100|Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;
01101|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaanya  Penasihat  Hukum  T erdakwa
01102|menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan
01103|seadil-adilnya dengan alasan T erdakwa merupakan anak yang masih usia produktif
01104|dan masih memiliki masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa,
01105|T erdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta telah
01106|berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dalam permohonannya T erdakwa
01107|memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan T erdakwa masih
01108|mempunyai anak yang masih kecil dan T erdakwa menyesali perbuatannya;
01109|Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat dalam
01110|Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 T ahun 2014 jo Pasal 76 I Undang-Undang
01111|Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
01112|Nomor  23  T ahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah
01113|dengan  Undang-Undang  Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01114|Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016 tentang Perubahan
01115|Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01116|
01117|bersifat  kumulatif  ataupun  alternatif  yaitu  pidana  penjara  dalam  waktu  tertentu
01118|dan/atau pidana denda, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada
01119|T erdakwa adalah  pidana  penjara dalam  waktu tertentu dan/atau pidana denda
01120|sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  tersebut  dengan
01121|ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan,
01122|sehingga terkait dengan penjatuhan pidana ini akan ditentukan dalam amar putusan
01123|di bawah ini;
01124|Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana
01125|balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina
01126|T erdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat
01127|dan agar T erdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga
01128|bertujuan sebagai sarana prevensi umum;
01129|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
01130|penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
01131|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01132|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01133|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
01134|berada dalam tahanan;
01135|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01136|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01137|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah dress
01138|warna hitam, oleh karena di persidangan diketahui milik anak saksi I dan telah disita
01139|dari  anak  saksi  I, maka  terhadap  barang  bukti  tersebut  perlu  ditetapkan  agar
01140|dikembalikan kepada anak saksi I;
01141|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah celana
01142|pendek berbahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju warna coklat, oleh karena
01143|di persidangan diketahui milik anak saksi I dan telah disita dari anak saksi II, maka
01144|terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada  anak
01145|saksi II;
01146|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei motif
01147|warna warni, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)
01148|lembar print out buku catatan, oleh karena di persidangan diketahui milik Saksi Sri
01149|Arianik dan telah disita dari Saksi Sri Arianik, maka terhadap barang bukti tersebut
01150|perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sri Arianik;
01151|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp440.000,00
01152|(empat ratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (seratus lima
01153|puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan
01154|
01155|Nomor IMEI 1: 861008050059295 Nomor IMEI 2: 861008050059287, oleh karena
01156|merupakan hal yang berkaitan dengan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis,
01157|maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;
01158|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  lembar
01159|screenshoot lowongan pekerjaan dan 3 (tiga) lembar screenshot promosi warung,
01160|oleh  karena  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan  kejahatan,  maka  terhadap
01161|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
01162|Menimbang,  bahwa  sebelum  sampai  kepada  penjatuhan  pidana  yang
01163|pantas bagi T erdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang
01164|memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
01165|Keadaan yang memberatkan:
01166| T erdakwa telah mempekerjakan anak di bawah umur lebih dari 1 (satu) Anak;
01167|Keadaan yang meringankan:
01168| T erdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01169| T erdakwa belum pernah dihukum;
01170| T erdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan
01171|kasih sayang dan perhatian T erdakwa;
01172|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01173|pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang
01174|Hukum  Acara  Pidana  T erdakwa  juga  diharuskan  dibebani  kewajiban  untuk
01175|membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  sebagaimana  ditentukan  dalam  amar
01176|putusan ini;
01177|Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 T ahun 2014
01178|jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 tentang
01179|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01180|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2016 tentang
01181|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016
01182|tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
01183|Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum Acara
01184|Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
01185|
01186|MENGADILI
01187|1. Menyatakan Terdakwa NIKEN UMALA SARI Binti GITO tersebut diatas telah
01188|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01189|“melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak” sebagaimana dakwaan
01190|kedua Penuntut Umum;
01191|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01192|selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
01193|
01194|rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
01195|pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;