03016|Mozu, Malaysia);
03017|Menimbang, bahwa benar setiba di Malaysia, Anak Korban Putroe Aida
03018|Fitri dipertemukan dengan Sdri. Kak Su (agen pekerja migran ilegal), dan oleh
03019|Sdri. Kak Su  tersebut Anak Korban Putroe Aida Fitri  diserahkan ke pengelola
03020|Hotel MOZU dengan imbalan RM25.000,00 (dua puluh lima ribu ringgit) atau
03021|setara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (kurs RM1,00=Rp4.000,00);
03022|Menimbang, b ahwa di Hotel MOZU tersebut, Anak Korban Putroe Aida
03023|Fitri dirudapaksa oleh 5 (lima) oran g laki-laki tidak dikenal masing -masing dari
03024|etnis Tionghoa, Bangladesh, India, Melayu dan Jepang. Kelima laki-laki tersebut
03025|masuk ke dalam kamar tempat dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Salah
03026|seorang diantaranya mematikan lampu kamar, lalu kelima la ki-laki tersebut
03027|memegangi tangan dan kaki Anak Korban dan memboyong Anak Korban ke
03028|atas tempat tidur. Pada saat berada di atas tempat tidur, mulut Anak Korban
03029|
03030|                                                     Hal. 80 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03031|disekap lalu Anak Korban disetubuhi oleh kelima orang tersebut secara
03032|bergiliran. Anak Korban ke mudian tidak sadarkan diri dan terbangun kembali
03033|menjelang pagi hari dalam kondisi sendirian di dalam kamar, tanpa pakaian dan
03034|kemaluannya mengeluarkan darah;
03035|Menimbang, b ahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan Anak Korban
03036|berada di HOTEL MOZU tersebut, an ak korban dipekerjakan sebagai wanita
03037|penghibur yang tugasnya adalah melayani tamu dengan cara berhubungan
03038|badan dengan bayaran RM3000 (tiga ribu ringgit) per minggu dipotong biaya
03039|seragam penghibur yang wajib dikenakan oleh Anak Korban;
03040| Dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;
03041|  Menimbang, bahwa oleh karena se luruh unsur dari Pasal 6 Jo Pasal 10
03042|Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007 tentang
03043|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka
03044|Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana  sebagainana
03045|didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Lebih Subsidair Penuntut
03046|Umum;
03047|Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai diberi
03048|keringanan hukuman  yang seringan -ringannya, menurut Majelis terhadap
03049|permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam
03050|amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini;
03051|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
03052|hal-hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
03053|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
03054|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
03055|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
03056|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
03057|Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak korban telah
03058|memberikan keterangan dan akan mengajukan permohonan restitusi melalui
03059|Penuntut Umum;
03060|Menimbang bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum telah pula
03061|menuntut restitusi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak
03062|Korban berdasark an permohonan penilaian ganti rugi kepada  Lembaga
03063|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 13 Mei 2025;
03064|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) U ndang-
03065|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03066|Perdagangan Orang  yang menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana
03067|
03068|                                                     Hal. 81 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03069|perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi yang
03070|dibayarkan oleh pelaku kejahatan;
03071|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
03072|Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tenta ng Pemberian Kompensasi, Restitusi,
03073|dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban  Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan
03074|Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
03075|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
03076|Korban Tindak Pidana, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut
03077|umum untuk dimuat dalam tuntutannya, sehingga Majelis Hakim akan
03078|mempertimbangkan permohonan restitusi (ganti rugi) sebagai berikut:
03079|Menimbang bahwa berdasarkan surat laporan penilaian ganti kerugian
03080|dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor register nomor
03081|A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI TAHUN 2025 Tentang Penilaian Ganti Rugi, telah
03082|dimuat a) identitas korban, b) identitas Pemohon yang mewakili korban, c)
03083|identitas pelaku, d) uraian singkat peristiwa yang  dialami, e) dasar hukum
03084|pengajuan permohonan restitusi dan penilaian restitusi, f) komponen dan uraian
03085|restitusi, serta e) lampiran dokumen pendukung;
03086|Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran laporan penilaian ganti
03087|kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor register
03088|A.0170.R/KEP/SMP-LPSK/V TAHUN 2025 Tentang Penilaian Ganti Rugi, telah
03089|pula dilengkapi fotokopi identitas korban berupa Kutipan Akta Kelahi ran Anak
03090|Korban Nomor 1105CLU0902201056035 yang dikeluarkan oleh Dinas
03091|Kependudukan dan Cat atan Sipil Kabupaten Aceh Barat  tanggal 9 Februari
03092|2010, serta kartu keluarga No mor 1106210603230004 dan KTP Pemohon atas
03093|nama Roslaini selaku orang tua Anak korban , bukti kerugian materiil dan
03094|perawatan medis, uraian kerugian imateriil yang dituangkan dal am Surat
03095|Permohonan Fasilitasi Restitusi;
03096|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
03097|Hakim menilai permohonan tersebut telah sesuai dengan kelengkapan
03098|persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I
03099|Nomor 1 Tahun  2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
03100|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
03101|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan dari Lembaga Perlindungan
03102|Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI TAHUN 2025
03103|Tentang Pe nilaian Ganti Rugi, yang ditandatangani Ketua Lembaga
03104|Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tanggal 17 November 2025,
03105|total nilai besaran kerugian yang diderita Anak korban atas peristiwa tindak
03106|
03107|                                                     Hal. 82 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03108|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp117.381.000,00
03109|(seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan
03110|dibebankan kepada Terdakwa;
03111|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan
03112|Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi ,
03113|dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Jo  Pasal 4 Peraturan Mahkamah
03114|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
03115|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, pada
03116|pokoknya Korban tindak pidana berhak memperoleh  Restitusi berupa ganti
03117|kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian, baik
03118|materiil maupun imateriil, yang diitimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
03119|langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis
03120|dan/atau psikologis dan ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat
03121|tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya
03122|lain yang berhubungan dengan proses hukum;
03123|Menimbang bahwa terhadap besaran jumlah ganti rugi yan g harus
03124|dibayarkan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mencermati penilaian beserta
03125|lampiran permohonan restitusi yang diajukan LPSK, dikaitkan dengan ketentuan
03126|peraturan perundang -undangan mengenai komponen restitusi yang berhak
03127|didapatkan Anak korban atas ti ndak pidana dan nilai ganti rugi tersebut telah
03128|dinilai oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai permohonan
03129|restitusi tersebut beralasan hukum untuk diterima, yakni sejumlah
03130|Rp117.381.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh  satu ribu
03131|rupiah)  yang dibebankan kepada Terdakwa;
03132|Menimbang bahwa apabila pelaksanaan pemberian res titusi tidak
03133|dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
03134|48 ayat (6) Undang -Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
03135|Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka korban atau ahli warisnya
03136|memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan, dan  Pengadilan memberikan
03137|surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera
03138|memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
03139|Menimbang bahwa  dalam hal surat peringatan tersebut tidak
03140|dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan
03141|penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta
03142|tersebut unt uk pembayaran restitusi , jika pelaku tidak mampu membayar
03143|restitusi, maka akan dikenai pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut
03144|dalam amar putusan ini;
03145|
03146|                                                     Hal. 83 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03147|Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis
03148|Hakim dengan melihat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21
03149|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
03150|(TPPO), disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana
03151|denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan
03152|ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang
03153|lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
03154|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
03155|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
03156|dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
03157|dijatuhkan;
03158|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
03159|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
03160|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03161|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
03162|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03163|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
03164|- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksan paspor atas nama Mauliana
03165|dengan nomor XE65142;
03166|- 1 (satu) lembar Boarding pass air asia atas nama Maulina;
03167|- 1 (satu) Akte kelahiran atas nama Putroe Aida Fitri dengan nomor AL:
03168|50100030824;
03169|- 1 (satu) buah paspor atas nama Rohamah dengan nomor paspor
03170|C7237700, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
03171|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
03172|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
03173|meringankan Terdakwa;
03174|Keadaan yang memberatkan:
03175|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan
03176|berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
03177|Keadaan yang meringankan:
03178|- Terdakwa belum pernah dihukum;
03179|- Terdakwa sudah lanjut usia  dan menderita sakit Hitepertensi dan PPOK
03180|sesusai dengan surat keterangan sakit Puskesmas Muara Satu;
03181|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
03182| Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah
03183|bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih
03184|
03185|                                                     Hal. 84 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03186|tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat
03187|Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, kons truktif dan motivatif dengan
03188|harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah
03189|selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi
03190|masyarakat lainnya;
03191| Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan -pertimbangan
03192|tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum,
03193|permohonan dari Terdakwa  keadaan yang memberatkan dan meringankan atas
03194|diri Terdakwa, maka  Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya
03195|pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut
03196|merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan
03197|kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa
03198|keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;
03199|     Menimbang, bahwa  oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
03200|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
03201| Memperhatikan, ketetentuan Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang -Undang
03202|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
03203|Orang (TPPO), Pasal 19 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
03204|tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
03205|Korban Jo  Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA) Nomor 1 Tahun
03206|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan  Pemberian Restitusi
03207|dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana  Undang-undang Nomor 8
03208|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
03209|lain yang bersangkutan;
03210|
03211|MENGADILI:
03212|1. Menyatakan Terdakwa Rohamah Binti Sulaiman  tersebut diatas, tidak
03213|terbukti secara sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,
03214|sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Pertama Subsidair
03215|Penuntut Umum tersebut;
03216|2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair dan Pertama
03217|Subsidair tersebut;
03218|3.  Menyatakan Terdakwa Rohamah Binti S ulaiman tersebut diatas, terbukti
03219|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
03220|sebagaimana dalam dakwaan Pertama Lebih Subsidair Penuntut Umum;
03221|4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
03222|penjara selama  7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah
03223|Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
03224|
03225|                                                     Hal. 85 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna
03226|tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  2 (dua)
03227|bulan;
03228|5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi
03229|sejumlah Rp117.381.000,00.- (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan
03230|puluh satu ribu rupiah) tercantum dalam Surat Keputusan Lembaga
03231|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun
03232|2025 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 November 2025, dengan
03233|ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, diganti
03234|dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
03235|6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
03236|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03237|7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03238|8. Menetapkan barang bukti berupa:
03239|- 1 (satu) buah surat perjalanan laksana paspor atas nama  Mauliana
03240|dengan nomor XE65142; Dikembalikan kepada Dirjen Imigrasi
03241|Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui Kantor Imigrasi
03242|Kelas I Banda Aceh;
03243|- 1 ( satu) Akte kelahiran a tas nama Putroe Aida Fitri dengan nomor AL:
03244|50100030824;
03245|Dikembalikan kepada Anak Korban Putroe Aida Fitri;
03246|- 1 (satu) buah paspor atas nama Rohamah  dengan nomor paspor
03247|C7237700;
03248|Dikembalikan kepada Terdakwa Rohamah Binti Sulaiman;
03249|- 1 (satu) lembar Boarding pass air asia atas nama Maulina;
03250|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
03251|9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
03252|Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);
03253|
03254|Rabu
03255|
03256|7 Januari 2026
03257|
03258|2026
03259|
03260| Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
03261|Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari   Rabu, tanggal 7 Januari 2026, oleh
03262|kami, Zulkarnain, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H.  dan
03263|Annisa Sitawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
03264|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 ,
03265|oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I , Panitera
03266|Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Luthfan Al-
03267|Kamil, S. H. , Penuntut Umum , Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat
03268|Hukumnya.
03269|
03270|Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I
03271|
03272| Hakim-hakim Anggota,                                   Hakim Ketua,
03273|
03274|              t.t.d                                                                             t.t.d
03275|    Said Hasan, S.H.                                                      Zulkarnain, S.H., M.H.
03276|
03277|             t.t.d
03278|   Annisa Sitawati, S.H.
03279|                                                   Panitera Pengganti,
03280|
03281|                                                              t.t.d
03282|                             Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I.