00729|merk CASIO warna silver dan barang bukti 1 (satu) buah jam tangan merk VIRAL
00730|warna hitam milik Saksi Torkis Hutabarat dengan maksud untuk dimiliki secara
00731|Hal. 22 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00732|
00733|melawan Hukum, adalah rumah  Saksi  Torkis Hutabarat yang berada di Desa
00734|Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
00735|Menimbang bahwa berdasarkan fakta  persidangan  telah terbukti cara
00736|anak  masuk  kedalam  rumah  Saksi  Torkis  Hutabarat  yang  berada  di  Desa
00737|Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan cara
00738|dengan cara  mencongkel  dan  merusak  triplek  kamar mandi  menggunakan 1
00739|(satu)  batang  besi  bengkok  dengan  panjang  74  cm  (tujuh  puluh  empat
00740|centimeter);
00741|Menimbang bahwa perbuatan  mencongkel dan merusak triplek kamar
00742|mandi menggunakan 1 (satu) batang besi bengkok dengan panjang 74 cm (tujuh
00743|puluh  empat  centimeter)  tersebut,  menurut  Hakim  adalah  perbuatan
00744|membongkar dikarenakan  triplek kamar mandi  tersebut menjadi terlepas  dari
00745|dinding kamar mandi;
00746|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  Hakim
00747|berpendapat  anak  telah  melakukan  perbuatan  membongkar  untuk  memasuki
00748|rumah Saksi Torkis Hutabarat yang berada di Desa Lumban Garaga Kecamatan
00749|Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana rumah tersebut merupakan
00750|tempat Anak  melakukan perbuatan  mengambil barang sesuatu berupa barang
00751|bukti 1 (satu) buah jam merk CASIO warna silver dan barang bukti 1 (satu) buah
00752|jam  tangan  merk  VIRAL  warna  hitam  milik  Saksi  Torkis  Hutabarat  dengan
00753|maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  Hukum.  Dengan  demikian  Hakim
00754|berpendapat  unsur  dengan  Dengan  cara  merusak,  membongkar,  memotong,
00755|memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu,
00756|atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak
00757|Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, telah terpenuhi dan telah terbukti
00758|secara sah dan meyakinkan menurut Hukum; 
00759|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 477 ayat (1) huruf f KUHP
00760|jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00761|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah
00762|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00763|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
00764|Menimbang bahwa Pasal 36 KUHP Nasional  mengatur  “Setiap Orang
00765|hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan
00766|dengan sengaja atau karena kealpaan”;
00767|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyimpulkan Anak terbukti
00768|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu
00769|Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36
00770|Hal. 23 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00771|
00772|KUHP Nasional tersebut, Hakim berpendapat bahwa agar Anak dapat dimintai
00773|pertanggungjawaban  pidana,  Tindak  yang  dilakukan  Anak  harus  terbukti
00774|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan;
00775|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan
00776|apakah Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan dengan sengaja atau
00777|tidak;
00778|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
00779|dengan sengaja/kesengajaan yaitu:
00780|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
00781|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
00782|zekerheid of noodzakelijkheid);
00783|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
00784|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
00785|Menimbang bahwa Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan yang paling
00786|tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja  sebagai
00787|maksud (opzet als oogmerk);
00788|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud
00789|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
00790|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
00791|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
00792|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
00793|oleh hukum tersebut;
00794|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyatakan unsur “dengan
00795|maksud untuk dimiliki” dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP telah terpenuhi
00796|dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00797|Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” tersebut pada
00798|hakikatnya mengandung adanya kehendak yang terarah dan tujuan tertentu dari
00799|pelaku  untuk  menjadikan  barang  yang  diambil  seolah-olah  sebagai  miliknya
00800|sendiri, sehingga unsur tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbuatan
00801|mengambil, tetapi juga adanya maksud batin (innerlijke bedoeling) yang secara
00802|sadar ditujukan pada akibat yang dikehendaki;
00803|Menimbang  bahwa  dengan  terbuktinya  unsur  tersebut,  maka  secara
00804|hukum telah nyata bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan bentuk kesengajaan
00805|sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu suatu bentuk kesengajaan di mana
00806|pelaku  sejak  semula  memang  menghendaki  dan  menargetkan  akibat  dari
00807|perbuatannya;
00808|Hal. 24 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00809|
00810|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, sejak awal Anak telah memiliki
00811|niat dan  tujuan untuk melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan  dalam
00812|dakwaan  alternatif  kesatu,  sehingga  perbuatannya  bukanlah  terjadi  karena
00813|kelalaian ataupun sekadar kemungkinan yang disadari, melainkan benar-benar
00814|merupakan perbuatan yang dikehendaki dan ditujukan untuk mencapai tujuan
00815|tertentu, sehingga Hakim berpendapat unsur kesengajaan dalam bentuk  opzet
00816|als oogmerk telah terpenuhi dalam diri Anak;
00817|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00818|Hakim berpendapat bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan
00819|dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal 36 KUHP
00820|Nasional, Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat dimintai pertanggungjawaban
00821|Pidana;
00822|Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya
00823|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  dalam
00824|alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
00825|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00826|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00827|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00828|Menimbang bahwa setelah Hakim membaca Nota pembelaan/pledoinya
00829|Penasehat  Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak  secara  cermat  dan
00830|komprehensif, maka Hakim berpendapat pada pokoknya Penasehat Hukum Anak
00831|dan Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:
00832|1. Anak Belum pernah dihukum;
00833|2. Anak  jujur  dalam  memberikan  keterangan, sehingga  tidak  mempersulit
00834|jalannya persidangan;
00835|3. Anak menyesali perbuatannya;
00836|4. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
00837|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
00838|Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak,  Hakim  akan  mempertimbangkan  hal
00839|tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada
00840|Anak;
00841|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
00842|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
00843|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
00844|Restoratif;
00845|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
00846|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
00847|Hal. 25 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00848|
00849|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
00850|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
00851|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
00852|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
00853|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
00854|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
00855|persidangan Hakim telah menganjurkan dan menyarankan kepada Saksi  Torkis
00856|Hutabarat  agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara ini
00857|diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  kalau  dimungkinkan  ada  kesepakatan
00858|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Saksi  Torkis Hutabarat, akan tetapi
00859|sampai  sebelum  perkara  ini  diputus  tidak  ditemukan  adanya  kesepakatan
00860|perdamaian  Anak,  Orangtua  Anak,  Saksi  Torkis  Hutabarat,  Sehingga  Hakim
00861|berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak
00862|dapat berpedoman kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang
00863|diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang
00864|Sistem Peradilan Pidana Anak;
00865|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
00866|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
00867|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
00868|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
00869|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
00870|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
00871|Kemasyarakatan;
00872|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
00873|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
00874|Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Agar Anak dijatuhkan
00875|pidana  Pelayanan  Masyarakat  dan  Pelatihan  Kerja  di  Balai  Pemasyarakatan
00876|Sibolgaa atau di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
00877|Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi yang
00878|disampaikan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan pertimbangan sebagai
00879|berikut:
00880|- Bahwa  Anak  sudah  pernah  melakukan  pencurian  yaitu  mencuri
00881|Handphone milik teman  sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023;
00882|- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi;
00883|- Bahwa  anak  tidak  didampingi  oleh  Orangtua  maupun  keluarganya  di
00884|persidangan, bahwa dengan tidak hadir dan tidak adanya pendampingan dari
00885|orang tua maupun keluarga, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan
00886|Hal. 26 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00887|
00888|dukungan  sosial  terhadap  Anak,  sehingga  dikhawatirkan  pelaksanaan
00889|pelatihan  kerja  tidak  akan  berjalan  efektif  serta  tidak  mencapai  tujuan
00890|pembinaan dan perbaikan perilaku Anak;
00891|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
00892|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
00893|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
00894|remedium).
00895|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
00896|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
00897|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
00898|membahayakan masyarakat;
00899|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
00900|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
00901|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
00902|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat
00903|walaupun  penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir,
00904|namun terhadap Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana penjara di
00905|LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Hakim sehingga Hakim berpendapat
00906|Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA adalah
00907|sebagai berikut:
00908|- Perbuatan Anak telah membahayakan Masyarakat, Hakim berpendapat
00909|demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak melakukan
00910|pencurian lagi;
00911|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
00912|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
00913|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
00914|pendidikan Formal;
00915|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
00916|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
00917|serta bertanggung jawab;
00918|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
00919|terhadap anak, Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai dengan
00920|tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat
00921|korektif, preventif dan edukatif. Selain itu Hakim juga telah memperhatikan sifat
00922|yang  baik  dan  jahat  dari  anak  dan  bukan  semata-mata  untuk  memberikan
00923|pembalasan kepada anak atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta Hakim
00924|juga sudah memperhatikan hal yang terbaik untuk masa depan anak.
00925|Hal. 27 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00926|
00927|Menimbang,  bahwa  Hakim  memandang  bahwa  hukuman  yang  akan
00928|dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan,
00929|kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  serta  setimpal  dengan  perbuatan  Anak
00930|tersebut; 
00931|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Hakim  jatuhkan  terhadap
00932|anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap  perbuatan
00933|anak,  Namun  Hakim  berpendapat  bahwa  hukuman  pidana  Penjara  tersebut
00934|bertujuan agar Anak betul-betul menyadari dan merenungi kesalahan nya, dan
00935|dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
00936|Menimbang  bahwa  hukuman  penjara  di  LPKA menurut  Hakim  telah
00937|sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA Anak
00938|tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
00939|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
00940|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
00941|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
00942|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
00943|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
00944|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
00945|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
00946|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
00947|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
00948|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
00949|sebagai generasi penerus bangsa;
00950|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
00951|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
00952|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
00953|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
00954|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
00955|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
00956|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
00957|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
00958|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
00959|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
00960|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
00961|diperhatikan;
00962|Hal. 28 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00963|
00964|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
00965|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
00966|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00967|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
00968|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
00969|tahanan;
00970|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00971|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00972|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam merk CASIO
00973|warna  silver  dan  1  (satu)  buah  jam  tangan  merk  VIRAL  warna  hitam,
00974|berdasarkan fakta persidangan adalah milik  Saksi  Torkis Hutabarat, sehingga
00975|Hakim  berpendapat  bahwa  barang  bukti  tersebut  tidak  bertentangan  dengan
00976|hukum jika dikembalikan kepada Saksi Torkis Hutabarat;
00977|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) buah tas merk POLO
00978|GIVES warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah  barang bukti yang
00979|berkaitan langsung dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak, sehingga
00980|Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
00981|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) batang besi bengkok
00982|dengan  panjang  74  cm  (tujuh  puluh  empat  centimeter),  berdasarkan  fakta
00983|persidangan adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak Pidana
00984|yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat barang bukti tersebut
00985|perlu ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
00986|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00987|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00988|meringankan Anak;
00989|Keadaan  yang  memberatkan:
00990|- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Saksi Torkis Hutabarat 
00991|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
00992|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak dan Saksi  Torkis
00993|Hutabarat;
00994|Keadaan yang meringankan:
00995|- Anak belum pernah dihukum;
00996|- Anak masih bersekolah;
00997|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
00998|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
00999|Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP jo Undang-Undang
01000|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01001|Hal. 29 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01002|
01003|dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab
01004|Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
01005|
01006|                MENGADILI:
01007|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01008|bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan cara membongkar untuk
01009|Masuk ke tempat melakukan tindak  pidana”  sebagaimana  dalam  dakwaan
01010|alternatif kesatu; 
01011|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
01012|selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
01013|Medan;
01014|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01015|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01016|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01017|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01018|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai