00774|kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban; 
00775|Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan dan tendangan, Anak
00776|sempat  hendak  mengambil  atau  mengangkat  kursi  untuk  dipergunakan
00777|menyerang Anak Korban, namun perbuatan tersebut berhasil dicegah oleh Anak
00778|Saksi dengan cara menarik kursi tersebut; 
00779|Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdapat beberapa teman sekelas
00780|di dalam kelas yang menyaksikan peristiwa tersebut, di antaranya Anak Saksi,
00781|Anak  Saksi,  Anak  Saksi,  sdr.  Hendri  yang  mengambil  rekaman  video
00782|menggunakan handphone miliknya dan teman-teman lainnya, namun pada saat
00783|kejadian sebagian besar hanya menonton dan tidak melerai; 
00784|Menimbang,  bahwa  peristiwa  pemukulan  tersebut  sempat  direkam
00785|menggunakan handphone oleh Hendri, dan rekaman video tersebut kemudian
00786|diperlihatkan kepada Anak Korban serta selanjutnya dikirimkan kepada keluarga
00787|Anak Korban; 
00788|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Nomor  :
00789|040/145/A.2/RM/XI/2025  tanggal  26  November  2025  yang  dikeluarkan  oleh
00790|RSUD Kabupaten Rejang Lebong dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi,
00791|Sp.F.M., M.H., ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar
00792|pada kepala dan tangan kiri serta luka lecet pada tangan kiri Anak Korban, yang
00793|mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;
00794|Menimbang, bahwa  akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami
00795|luka memar dan pembengkakan pada bagian kepala, luka lecet pada tangan
00796|kiri, luka pada pipi sebelah kiri, serta pembengkakan dan memar pada tangan
00797|kiri; 
00798|Menimbang,  bahwa  setelah  kejadian  tersebut  telah  dilakukan  upaya
00799|mediasi  oleh  pihak  sekolah  dengan  mempertemukan  keluarga  Anak  dan
00800|keluarga  Anak  Korban  di  sekolah,  namun  upaya  perdamaian  tersebut  tidak
00801|mencapai kesepakatan; 
00802|Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas Hakim
00803|berpendapat bahwa  perbuatan Anak melakukan tindakan  kekerasan dengan
00804|cara  memukul  dan  juga  menendang  bagian  kepala  Anak  Korban  dilatar
00805|belakangi karena emosi Anak yang meluap akibat ucapakan kotor yang Anak
00806|baca pada pesan yang dikirimkan melalui whatsapp Anak Korban kepadanya,
00807|yang mana perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak tersebut tersebut
00808|
00809|telah mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik pada diri Anak Korban,
00810|sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah
00811|terpenuhi;
00812|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 76C Jo. Pasal 80 Ayat
00813|(1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -
00814|Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Undang  -
00815|Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00816|Pengganti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
00817|Menjadi  Undang -  Undang telah  terpenuhi, maka  Anak  haruslah  dinyatakan
00818|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
00819|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00820|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
00821|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00822|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
00823|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00824|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait
00825|dengan pertanggungjawaban pidana bagi Anak yakni sebagai berikut:
00826|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  Anak  Hakim  wajib
00827|mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan, yang mana di
00828|dalam  uraian  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  Bapas  memberikan
00829|rekomendasi  agar  permasalahan  Anak  Pelaku  wajib  dilaksanakan  “Diversi”
00830|berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 9 Ayat (1) jo, Pasal 10 Ayat (2)
00831|Huruf c jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.. 11 Tahun 2012
00832|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demi kepentingan terbaik bagi anak dan
00833|menjunjung  tinggi  keadilan  restorative  untuk  bahan  pertimbangan  sebagai
00834|berikut:
00835|1. Anak  pelaku  membenarkan  atas  tindakan  pidana  yang  disangkakan,
00836|Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
00837|mengulangi  perbuatannya  dalam  bentuk  pidana  apapun.  Kedepannya
00838|diharapkan Anak Pelaku dapat mengubah sikap dan perilakunya menjadi
00839|lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;
00840|2. Anak pelaku saat ini baru berusia 15 tahun;
00841|3. Anak Pelaku masih berstatus pelajar kelas 10 di SMKN 1 Rejang Lebong;
00842|4. Keluarga/wali  masih  sanggup  untuk  mengawasi  dan  mendidik  Anak
00843|Pelaku;
00844|5. Tindak pidana merupakan tindak pidana pertama, bukan pengulangan;
00845|6. Mengutamakan keadilan restoratif;
00846|
00847|7. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir;
00848|Menimbang,  bahwa  upaya  diversi  sebagaimana  rekomendasi  yang
00849|diberikan oleh pihak Bapas, telah dilaksanakan dimana Hakim selaku fasilitator
00850|juga telah berusaha untuk memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan
00851|perkara ini  melalui pendekatan  diversi. Yang  mana  maksud dan  tujuan dari
00852|pelaksanaan diversi adalah untuk mendamaikan serta memulihkan hubungan
00853|kedua belah pihak seperti sediakala, namun pada kenyataannya upaya tersebut
00854|belum  berhasil  dikarenakan  tidak  ada  kata  sepakat dari  kedua  belah  pihak
00855|sehingga pada akhirnya perkara Anak disidangkan;
00856|Menimbang,  bahwa  dari  hasil  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan
00857|menerangkan bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana hal mana
00858|dikaitkan pula pada saat perkara ini disidangkan Hakim mengamati bahwa sikap
00859|Anak yang senantiasa kooperatif dalam setiap proses persidangan dan tidak
00860|menghambat proses hukum yang sedang dijalaninya dengan pendampingan
00861|penuh oleh kedua orangtua Anak pada hakikatnya, mencerminkan bahwa Anak
00862|senyatanya  menyadari  atas  perbuatan  yang  telah  Anak  lakukan  dan  juga
00863|mengerti akan adanya suatu konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatannya
00864|tersebut.  Lebih  lanjut  di  dalam  persidangan  Anak  juga  mengakui  bahwa
00865|perbuatan yang telah Anak lakukan adalah perbuatan yang salah dan Anak juga
00866|telah menyesal karena melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan
00867|mengulanginya;
00868|Menimbang,  bahwa  dalam  mengadili  perkara  Anak,  Hakim  harus
00869|senantiasa  berpedoman  pada  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan
00870|pendekatan  Keadilan  Restoratif  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-
00871|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.
00872|Pemidanaan  terhadap  Anak  tidaklah  bertujuan  sebagai  bentuk  pembalasan
00873|(retributif), melainkan sebagai upaya perlindungan, pembinaan, serta pemulihan
00874|kembali  keadaan Anak  agar menyadari kesalahannya  dan  tidak mengulangi
00875|perbuatan  pidana,  sehingga  kelak  dapat  bertumbuh  menjadi  anggota
00876|masyarakat yang baik dan bertanggung jawab;
00877|Menimbang, bahwa di sisi lain, Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan
00878|fakta bahwa perbuatan Anak telah menimbulkan penderitaan fisik bagi Anak
00879|Korban.  Sehingga  harapannya  pemidanaan  yang  diterapkan  terhadap  Anak
00880|tidak boleh dimaknai sebagai pembebasan tanggung jawab bagi Anak yang
00881|dapat mencederai rasa keadilan bagi Anak Korban dan juga Masyarakat, namun
00882|merupakan sarana bagi anak untuk merefleksikan diri atas kesalahan yang telah
00883|diperbuatnya;
00884|
00885|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang
00886|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  telah  diatur
00887|mengenai jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak, yang
00888|terdiri  atas:  pidana  peringatan,  pidana  dengan  syarat  (pembinaan  di  luar
00889|lembaga,  pelayanan  masyarakat,  atau  pengawasan),  pelatihan  kerja,
00890|pembinaan dalam lembaga, dan penjara;
00891|Menimbang, bahwa Undang-Undang menegaskan penjatuhan pidana
00892|penjara terhadap Anak merupakan jalan terakhir ( ultimum remedium) dan harus
00893|dihindari  sejauh  masih  terdapat  alternatif  pembinaan  lain  yang  lebih
00894|mengutamakan tumbuh kembang Anak. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil
00895|Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I
00896|Bengkulu  yang  merekomendasikan  agar  pidana  penjara  menjadi  alternatif
00897|terakhir dan mengedepankan pembinaan demi masa depan Anak;
00898|Menimbang,  bahwa  Hakim  memperhatikan  Surat  Tuntutan  Penuntut
00899|Umum  yang  memohon agar Anak dijatuhi pidana  berupa pembinaan  dalam
00900|lembaga swasta pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
00901|Lentera Bhumi selama 4 (empat) bulan, serta memperhatikan pula Pembelaan
00902|dari  Advokat  Anak  dan  harapan  Orang  Tua  Anak  yang  pada  pokoknya
00903|sependapat agar Anak ditempatkan di LPKS untuk mendapatkan pembinaan;
00904|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  di  persidangan,
00905|pertimbangan keadilan restoratif, serta mengacu pada alternatif pemidanaan
00906|dalam  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  d  UU  SPPA,  Hakim  berpendapat  bahwa
00907|menjatuhkan  pidana  pembinaan  dalam  lembaga  merupakan  pidana  yang
00908|dipandang  tepat,  dan  proporsional  bagi  Anak.  Hakim  menilai  bahwa
00909|penempatan Anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Anak
00910|yang Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) akan memberikan ruang dan
00911|kesempatan  bagi  Anak  untuk  menerima  pendampingan  psikologis,  dan
00912|pendidikan moral secara terstruktur tanpa harus mencabut hak-haknya sebagai
00913|anak  atau  menjatuhkan  mentalnya  jika  diputus  penjara  di  dalam  lembaga
00914|pemasyarakatan;
00915|Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana pembinaan dalam
00916|lembaga  yang  akan  dijatuhkan,  Hakim  berpendapat  bahwa  masa  pidana
00917|sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dinilai telah cukup
00918|adil  sesuai  dengan  kadar  kesalahan  yang  telah  Anak  lakukan  dan  untuk
00919|memberikan waktu yang memadai bagi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan
00920|Sosial untuk dapat memberikan pembinaan kepada Anak;
00921|
00922|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00923|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00924|Menimbang bahwa barang bukti berupa :
00925|- 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Berwarna Putih Polos;
00926|- 1 (satu) lembar celana Sekolah Berwarna Abu-Abu;
00927|- 1 (satu) lembar Jaket Parasut Berwarna Hitam dengan lis Putih di bagian
00928|Lengan;
00929|Yang  telah  disita  berdasarkan  penetapan  sita  Nomor  21/Pid.Sus-
00930|Anak.Sita/2026/PN  Crp  tanggal  22  Januari  2026,  dan  berdasarkan  fakta
00931|persidangan adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat terjadinya
00932|tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan
00933|kepada Anak Korban; 
00934|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  maka
00935|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00936|meringankan Anak;
00937|Keadaan yang memberatkan:
00938|- Bahwa  perbuatan  Anak  dapat  memberikan  contoh  yang  tidak  baik
00939|terhadap tumbuh  kembang  anak-anak  lainnya dengan menormalisasikan
00940|melakukan kekerasan terhadap orang lain terkhusus yang menjadi korban
00941|adalah seorang anak dibawah umur;
00942|Keadaan yang meringankan:
00943|- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
00944|- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
00945|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam
00946|lembaga maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
00947|Mengingat Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35
00948|Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
00949|Tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00950|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 23 Tahun
00951|2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Undang-Undang
00952|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang
00953|Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
00954|undangan lain yang bersangkutan;
00955|
00956|MENGADILI:
00957|
00958|1. Menyatakan Anak tersebut di atas  terbukti secara sah dan meyakinkan
00959|bersalah  melakukan  tindak  pidana melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
00960|sebagaimana dakwaaan tunggal penuntut umum;
00961|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00962|berupa  pembinaan  dalam  lembaga  swasta  yang  dilaksanakan  pada
00963|Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Berhadapan
00964|dengan Hukum (LPKS ABH) Lentera Bhumi, yang beralamat di Jalan Dr.
00965|Akagani  Gang  Persaudaraan,  Kelurahan  Jalan  Baru,  Kabupaten  Rejang
00966|Lebong, selama 4 (empat) bulan;
00967|3. Menyatakan barang bukti berupa:
00968|- 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Berwarna Putih Polos;
00969|- 1 (satu) lembar celana Sekolah Berwarna Abu-Abu;
00970|- 1 (satu) lembar Jaket Parasut Berwarna Hitam dengan lis Putih di
00971|bagian Lengan;
00972|Dikembalikan kepada Anak Korban;
00973|4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima
00974|ribu rupiah);
00975|
00976|Selasa
00977|
00978|19
00979|
00980|2026
00981|
00982|Demikianlah diputuskan  pada  hari Selasa,  tanggal 19  Mei  2026,  oleh
00983|Taufiqurrahman,  S.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Curup ,  dan
00984|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
00985|dengan  dibantu  oleh  Riza  Umami,  S.H.,  M.H., Panitera  Pengganti  pada
00986|Pengadilan  Negeri  Curup,  serta  dihadiri  oleh Dandi  Satya  Permana,  S.H.,
00987|Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Anak didampingi
00988|Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak.           
00989|
00990|Riza Umami, S.H., M.H.
00991|
00992|  Panitera Pengganti, Hakim,
00993|Riza Umami, S.H., M.H.                                  Taufiqurrahman, S.H.