00481|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00482|negeri;
00483|
00484|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00485|apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
00486|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00487|
00488|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00489|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18
00490|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya
00491|adalah sebagai berikut:
00492|1. Orang perseorangan;
00493|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00494|dimaksud dalam Pasal 69;
00495|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00496|mempertimbangkan sebagai berikut:
00497|Ad.1 Orang perseorangan;
00498|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00499|berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  “yang  berkaitan  dengan
00500|orang secara  pribadi”  yaitu merupakan manusia secara  pribadi atau natuurlijk
00501|persoon dan bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00502|Menimbang,  bahwa  orang  perseorangan  yaitu  sebagai  subyek  hukum
00503|yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum
00504|telah menghadapkan Terdakwa tersebut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi
00505|serta  keterangan  T erdakwa  sendiri,  dapat  disimpulkan  bahwa  orang  yang
00506|dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud
00507|oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut
00508|dalam surat dakwaan;
00509|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00510|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00511|Indonesia, yang dimaksud  dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau
00512|individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran
00513|Indonesia;
00514|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00515|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00516|Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja
00517|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut Umum  maka
00518|perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00519|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00520|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00521|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00522|berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00523|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia
00524|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
00525|
00526|luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang
00527|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa
00528|“Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00529|Indonesia”, artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang
00530|tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar
00531|negeri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00532|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00533|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00534|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00535|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00536|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00537|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00538|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00539|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00540|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00541|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan
00542|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00543|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00544|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00545|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00546|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00547|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau
00548|istri, izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3.
00549|Sertifikat  kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil
00550|pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi; 5. Paspor  yang  diterbitkan  oleh  kantor
00551|imigrasi  setempat;  6.  Visa  kerja;  7.  Perjanjian  penempatan  pekerja  migran
00552|indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00553|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00554|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00555|- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00556|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui
00557|perusahaan  penyalur  pekerja  migran  Indonesia  yang  resmi  pada  hari
00558|Selasa  tanggal  3  Desember  2024  sekira  pukul  19.30  WIB  di  depan
00559|Indomaret di Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
00560|Kubu Raya;
00561|- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) orang calon pekerja Migran
00562|Indonesia ilegal yang akan bekerja di Malaysia tersebut atas pesanan dari
00563|
00564|Saudara Eko untuk diserahkan kepada Saudara Eko di Singkawang dan
00565|selanjutnya  dibawa  oleh  Saudara  Eko  untuk  masuk  dan   bekerja  ke
00566|Malaysia;
00567|- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) orang calon pekerja Migran
00568|Indonesia  ilegal  yang  akan  bekerja  di  Malaysia  tersebut  dengan
00569|menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 G warna silver
00570|dengan nomor kendaraan KB 1763 CN;
00571|- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 G warna silver
00572|dengan nomor kendaraan KB 1763 CN tersebut adalah milik Saudara
00573|Anggy  Pratama  Siregar  yang  merupakan  teman  Terdakwa  yang
00574|dipinjamkan kepada Terdakwa dalam rangka kerja sama travel;
00575|- Bahwa dari 5 (lima) orang calon pekerja Migran Indonesia ilegal
00576|yang  akan  bekerja  di  Malaysia  tersebut  3  (tiga)  orang  berasal  dari
00577|Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) orang berasal dari
00578|Kabupaten Malam Provinsi Jawa Timur, dan 1 (satu) orang berasal dari
00579|Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
00580|- Bahwa  Saudara  Eko  adalah  teman  T erdakwa  yang  sudah
00581|Terdakwa kenal sejak tahun 2015 sampai saat ini;
00582|- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa calon pekerja migran
00583|Indonesia atas pesanan Saudara Eko yang T erdakwa bawa dari Pontianak
00584|untuk  selanjutnya  berangkat  bekerja  ke  Malaysia,  sedangkan  peran
00585|Saudara  Eko  adalah  membawa  calon  pekerja  migran  Indonesi  untuk
00586|berangkat bekerja ke Malaysia;
00587|- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa calon pekerja
00588|migran  Indonesia  atas  pesanan  Saudara  Eko  tersebut  dari  Pontianak
00589|untuk selanjutnya berangkat bekerja ke Malaysia sejak bulan Juni 2024;
00590|- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa calon
00591|pekerja migran Indonesia dari pihak yang berwenang;
00592|- Bahwa Terdakwa membawa calon pekerja migran Indonesia atas
00593|pesanan Saudara Eko tersebut dengan tujuan agar mendapatkan imbalan
00594|uang;
00595|- Bahwa  rencananya  jika  berhasil  sampai  ke  tempat  tujuan
00596|Terdakwa akan dibayar oleh Saudara Eko sebesar Rp800.000,00 (delapan
00597|ratus ribu rupiah);
00598|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00599|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00600|
00601|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00602|negeri;
00603|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00604|Terdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00605|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00606|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00607|Terdakwa  sejatinya  tidak  memiliki  otoritas  untuk  melaksanakan  penempatan
00608|pekerja migran Indonesia dikarenakan  tidak memiliki perusahaan penyalur jasa
00609|PMI ke Luar Negeri, serta Terdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja
00610|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
00611|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
00612|Terdakwa  tidak  memiliki  Surat  Ijin  Penggerak  TKI  yang  dikeluarkan  oleh
00613|Menakertrans/Pejabat yang ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan
00614|TKI (SIPPTKI) yang mana pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
00615|boleh dilakukan oleh Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00616|dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan
00617|Perusahaan sendiri sementara T erdakwa merupakan orang perseorangan yang
00618|tidak mempunyai kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar
00619|negeri sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
00620|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  menyatakan  orang
00621|perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00622|kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan
00623|demikian  Majelis  Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00624|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh
00625|perbuatan T erdakwa;
00626|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal  81  Undang-
00627|Undang  Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00628|telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00629|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
00630|tunggal Penuntut Umum;
00631|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00632|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00633|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
00634|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00635|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
00636|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00637|
00638|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00639|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00640|Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00641|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu
00642|Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00643|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00644|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00645|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00646|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00647|Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00648|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  pidana  yang  Majelis  Hakim  berikan
00649|kepada  T erdakwa  bukanlah  semata-mata  bentuk  pembalasan  dendam
00650|(vergeldings), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama
00651|ditinggalkan  oleh  paradigma  pembangunan  hukum  Indonesia,  akan  tetapi
00652|penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan
00653|sarana  pendidikan  bagi  diri  T erdakwa  sebagai  bentuk  upaya  koreksi  bagi  diri
00654|Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak
00655|pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas
00656|sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat
00657|melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum
00658|yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban
00659|dan kesejahteraan bagi masyarakat;
00660|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00661|Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan
00662|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00663|suatu  hal  yang  akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal
00664|keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan
00665|ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang
00666|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00667|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00668|keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;
00669|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
00670|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00671|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00672|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00673|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00674|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal
00675|
00676|197 ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa
00677|tetap dalam tahanan;
00678|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00679|untuk  statusnya  akan ditentukan  dan ditetapkan dalam  amar putusan  dengan
00680|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00681|tersebut;
00682|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
00683|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00684|meringankan Terdakwa  sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00685|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;
00686|Keadaan yang memberatkan:
00687|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah
00688|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00689|Keadaan yang meringankan:
00690|- Terdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00691|mengulanginya lagi;
00692|- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;
00693|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00694|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00695|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00696|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
00697|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00698|bersangkutan;
00699|
00700|MENGADILI:
00701|1. Menyatakan  Terdakwa Riza  Alfitra telah  terbukti  secara  sah  dan
00702|meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana orang perseorangan yang
00703|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana
00704|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00705|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00706|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00
00707|(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00708|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00709|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00710|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00711|4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
00712|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00713|
00714|1) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air JT 838 tanggal 03
00715|Desember 2024 tujuan Surabaya – Pontianak an. Sdr. PRINANTO, Sdr.
00716|SUHARNO, Sdr. RIYONO, dan Sdr. DENI;
00717|2) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Citilink QG 0414 tanggal
00718|03  Desember  2024  tujuan  Jakarta  –  Pontianak  an.  Sdr.  AHMAD
00719|GUNAWAN;
00720|tetap terlampir dalam berkas perkara;
00721|3) 1  (satu)  unit  Handphone  merk  SAMSUNG Galaxy  A11  warna
00722|Hitam milik Sdr. RIZA;
00723|dirampas untuk negara;
00724|4) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Tua Metalik
00725|dengan Nopol KB 1763 CN;
00726|dikembalikan kepada Saksi Anggy Pratama Siregar;
00727|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00728|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00729|
00730|Senin
00731|
00732|7 Juli 2025
00733|
00734|2025
00735|
00736|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Senin tanggal 7 Juli 2025 , oleh kami
00737|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana,
00738|S.H., M.H., M.Han.  dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.  masing-masing
00739|sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
00740|
00741|Juwairiah, S.H.
00742|
00743|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00744|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han. Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00745|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.
00746|Panitera Pengganti
00747|Juwairiah, S.H.