01088|tidak sependapat dengan hal tersebut, dengan alasan bahwa dalam pasal dakwaan
01089|tersebut mensyaratkan adanya seseorang yang dieksploitasi yang disebut sebagai
01090|“korban”, sedangkan faktanya dalam perkara ini tidak ada seseorang yang masuk
01091|dalam kualifikasi “korban”, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
01092|undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01093|Orang, yang menyebutkan “ Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan
01094|psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak
01095|pidana perdagangan orang;”
01096|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di
01097|persidangan,  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  bersama  dengan  saksi  Alda
01098|Mahardika, adalah bentuk kesepakatan untuk mempromosikan saksi Alda Mahardika
01099|melalui media sosial MiChat agar  mendapatkan pelanggan/ konsumen  para pria
01100|yang  ingin  berhubungan  seksualitas,  dimulai  dengan  kesepakatan  harga,
01101|penginapan/ hotel dan upah yang ditentukan oleh saksi Alda Mahardika. Bahwa
01102|selain  itu,  saksi  Alda  Mahardika  juga  menggunakan  aplikasi  MiChat  untuk
01103|mendapatkan pelanggan/ konsumen sehingga terlihat bahwa saksi Alda Mahardika
01104|bukanlah sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
01105|ekonomi, dan/ atau sosial akibat perbuatan Terdakwa;
01106|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak terikat dengan
01107|asas  Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali  atau ketentuan Pasal 63 ayat (2)
01108|KUHP  yang  merumuskan  bahwa  “apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana  yang
01109|melanggar  dua  ketentuan  hukum  pidana  atau  lebih, yang  salah  satunya  adalah
01110|ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana
01111|khusus,  maka  ketentuan  hukum  pidana  khusus  itulah  yang  dikenakan  kepada
01112|pelakunya”. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, antara dakwaan kesatu  Pasal 2
01113|ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, dakwaan kedua pasal 45 ayat (1)
01114|Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Mkd
01115|
01116|Jo  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2024
01117|tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun
01118|2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  dakwaan ketiga Pasal 30 Jo Pasal
01119|4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornorgrafi  dan dakwaan
01120|keempat Pasal 296 KUHP jo Pasal 53 KUHP, masing-masing mempunyai unsur
01121|perbuatan yang berbeda, sehingga Terdakwa dipandang tidak melanggar dua atau
01122|lebih ketentuan hukum pidana yang berlaku. Bahwa aturan KUHP yang sama-sama
01123|mengatur tindak pidana perdagangan orang adalah pasal 297 KUHP, bukan pasal
01124|296 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum, lebih lanjut dalam penjelasan
01125|ketentuan  umum  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  disebutkan  “Ketentuan
01126|mengenai  larangan  perdagangan  orang  pada  dasarnya  telah  diatur  dalam  Kitab
01127|Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal  297  KUHP  yang  menentukan
01128|mengenai  larangan  perdagangan  wanita  dan  anak  laki-laki  belum  dewasa  dan
01129|mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan”;
01130|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Penasihat
01131|Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak
01132|dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik
01133|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01134|Perdagangan  Orang  karena  berpendapat  bahwa  Terdakwa  tidak  terbukti
01135|kesalahannya secara sah dan menyakinkan, menurut Majelis Hakim tidak relevan
01136|lagi untuk dipertimbangkan, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di
01137|atas,  Terdakwa  sudah  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01138|dalam dakwaan keempat Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;
01139|Menimbang,  bahwa  oleh  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01140|menemukan  adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
01141|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01142|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01143|pidana;
01144|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
01145|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01146|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01147|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01148|Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
01149|berada dalam tahanan;
01150|Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan
01151|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01152|Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Mkd
01153|
01154|Menimbang bahwa terhadap barang bukti  berupa 1 (satu) buah Hp Merk
01155|OPPO  seri  A17  Model  CPH2477  warna  biru  dengan  nomor  Imei  1
01156|868852063354679, nomor Imei 2 868852063354661; 1 (satu) unit Hp Merk VIVO
01157|seri Y12 2s 2021 warna biru dengan nomor Imei 1 868358057516695, nomor Imei 2
01158|868358057516687; dan 1200000 (satu Juta Dua Ratus Ribu) Rupiah Uang Pecahan
01159|Rp.  100.000,-  (seratus  Ribu  Rupiah)  Sebanyak  12  (dua  belas)  Lembar  Dengan
01160|Jumlah Rp. 1.200.000,- (satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana barang bukti
01161|handphone  tersebut  sebagai  sarana  komunikasi  untuk  melakukan  perbuatan
01162|sedangkan uang merupakan hasil dari perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomi,
01163|maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
01164|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01165|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
01166|meringankan Terdakwa;
01167|Keadaan  yang  memberatkan:
01168|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01169|Keadaan yang meringankan:
01170|- Terdakwa  menyesal  dan  berjanji  untuk  tidak  mengulangi  lagi
01171|perbuatan tersebut;
01172|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01173|- Terdakwa belum pernah di pidana;
01174|- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
01175|Menimbang bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
01176|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01177|Mengingat dan memperhatikan Pasal  296 KUHP Jo Pasal 53 KUHP  dan
01178|Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01179|Perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01180|
01181|MENGADILI:
01182|1. Menyatakan  Terdakwa  Sri  Peni  Septin  Suharto  Binti  Suharto
01183|tersebut  di  atas,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01184|melakukan  tindak  pidana  percobaan memudahkan  perbuatan  cabul  oleh
01185|orang  lain  dengan  orang  lain,  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan
01186|sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
01187|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  dengan  pidana
01188|penjara selama 1 (satu) tahun;
01189|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh
01190|Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
01191|Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Mkd
01192|
01193|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01194|5. Menetapkan barang bukti berupa;
01195|- 1 (satu) unit Merk VIVO seri Y12 2s 2021 warna biru dengan nomor
01196|Imei 1: 868358057516695, nomor Imei 2: 868358057516687;
01197|- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO seri A17 Model CPH2477 warna biru
01198|dengan  nomor  Imei  1:  868852063354679,  nomor  Imei  2:
01199|868852063354661;
01200|- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua
01201|belas) lembar dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu
01202|rupiah);
01203|Dirampas untuk Negara;
01204|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
01205|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01206|
01207|Senin
01208|
01209|16 Juni 2025
01210|
01211|2025
01212|
01213|Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, TRI
01214|ASRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
01215|
01216|SARAS PRAMUJO, S.H., M.H.
01217|
01218|  Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01219|FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H.             TRI MARGONO, S.H.
01220|ASRI, S.H.
01221|Panitera Pengganti,
01222|SARAS PRAMUJO, S.H., M.H.