01657|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
01658|1. MenyatakanTerdakwa Siti Komsiyatin  telah terbukti secara sah dan
01659|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “merencanakan  atau
01660|melakukan  permufakatan  jahat untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang,
01661|melanggar  pertama  Pasal 2  Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang  – Undang
01662|Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun 2007 Tentang  Pemberantasan
01663|Tindak Pidana Perdagangan Orang”,  sebagaimana dalam  dakwaan
01664|alternatif pertama Penuntut Umum;
01665|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Siti  Komsiyatin  dengan
01666|pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang
01667|telah dijalani;
01668|3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
01669|juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
01670|4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
01671|5. Menyatakan barang bukti berupa:
01672|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
01673|Nomor Rekening: 0901642507;
01674|dikembalikan kepada Terdakwa;
01675|6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar
01676|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01677|Setelah  mendengar  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang
01678|pada  pokoknya  sependapat  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Akan  tetapi,
01679|Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan
01680|beratnya  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  Terdakwa
01681|sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2025;
01682|Berdasarkan  uraian  Pledoi  /  Nota  Pembelaan  tersebut  di  atas
01683|Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada
01684|Yang  Mulia  Majelis  Hakim  untuk  memberikan  keringanan  hukuman  yang
01685|seringan – ringannya, bersama ini pula perkenankanlah Penasihat Hukum
01686|Terdakwa  menyampaikan  hal  –  hal  sebagai  pertimbangan  Majelis  Hakim
01687|untuk meringankan vonis Terdakwa, antara lain:
01688|Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01689|
01690|- Terdakwa  sopan  dalam  persidangan  dan  mengakui  terus  terang
01691|perbuatannya;
01692|- Terdakwa  sangat menyesali  perbuatannya  dan  berjanji tidak  akan
01693|mengulangi perbuatannya lagi;
01694|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01695|- Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi pribadi
01696|yang lebih baik selama menjalani masa hukuman;
01697|Dan apabila  Majelis Hakim  berpendapat lain  mohon  kiranya mengambil
01698|tindakan  yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya serta  tetap
01699|menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;
01700|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
01701|Penasihat  Hukum  Terdakwa yang  pada  pokoknya  tetap  sebagaimana
01702|didalam tuntutannya;
01703|
01704|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti
01705|sebagai berikut:
01706|1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
01707|Nomor Rekening: 0901642507;
01708|Barang  bukti  tersebut  telah  disita  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang
01709|berlaku  dan  Terdakwa  maupun  saksi  –  saksi  telah  membenarkannya
01710|sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam
01711|perkara ini;
01712|
01713|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi ,
01714|keterangah Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti
01715|yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
01716|berikut:
01717|- Bahwa benar, Terdakwa bersama Saksi Budiono, Saksi Aril Wibisono
01718|dan Saksi Yayuk Puji Rahayu, telah memberangkatkan Saksi Korban Nur
01719|Anggraeni sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;
01720|- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban
01721|Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK
01722|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01723|- Bahwa benar, Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
01724|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia
01725|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01726|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01727|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01728|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01729|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01730|lima ratus ribu rupiah);
01731|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01732|Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Saksi Yayuk Puji Rahayu
01733|Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01734|
01735|dan Saksi Aril Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung
01736|untuk Medical Check Up;
01737|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01738|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.
01739|Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan maksud untuk
01740|membuat paspor dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban
01741|Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk membuat paspor;
01742|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01743|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan  Saksi  Siswanto  datang  ke  rumah
01744|Terdakwa yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh Saksi
01745|Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi Korban
01746|Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat lalu turun
01747|di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur Anggraeni
01748|dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal, lalu diantar ke Pelabuhan
01749|Batam dan orang tersebut menyuruh Saksi Korban Nur Anggraeni naik
01750|Kapal Feri;
01751|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01752|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01753|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01754|mendapatkan gaji dari majikan;
01755|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01756|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01757|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01758|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01759|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01760|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01761|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01762|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01763|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01764|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01765|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01766|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01767|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01768|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01769|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01770|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01771|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01772|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01773|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01774|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01775|Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01776|
01777|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01778|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01779|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01780|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01781|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01782|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01783|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01784|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01785|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01786|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01787|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01788|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01789|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01790|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01791|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01792|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01793|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01794|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01795|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01796|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01797|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01798|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01799|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01800|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01801|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01802|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01803|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01804|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01805|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01806|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01807|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01808|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01809|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01810|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01811|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01812|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01813|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
01814|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01815|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
01816|Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01817|
01818|Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan
01819|memastikan  Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01820|selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga
01821|ikut  menerima  uang  yang  diberikan  Saksi  Siti  Komsiyatin,  Saksi  Siti
01822|Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di
01823|Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
01824|Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Malaysia,  Terdakwa
01825|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
01826|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
01827|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
01828|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
01829|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
01830|seterusnya ke Malaysia;
01831|- Bahwa  benar,  Terdakwa,  Saksi  Budiono,  Saksi  Aril  Wibisono  dan
01832|Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV
01833|serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01834|Indonesia (SIP3MI);
01835|
01836|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01837|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01838|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01839|kepadanya;
01840|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01841|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01842|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01843|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01844|Perdagangan Orang; atau
01845|2. Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01846|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01847|Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
01848|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01849|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01850|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01851|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01852|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01853|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01854|sebagai berikut:
01855|1. Orang perseorangan;
01856|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01857|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01858|Migran Indonesia;
01859|Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01860|
01861|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01862|mempertimbangkan sebagai berikut:
01863|Ad. 1. Orang perseorangan;
01864|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01865|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01866|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01867|orang perseorangan atau korporasi;
01868|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01869|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
01870|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
01871|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
01872|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
01873|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
01874|jawaban pidana;
01875|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
01876|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
01877|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
01878|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
01879|perkara  a quo  menunjuk kepada diri Terdakwa Siti Komsiyatin sendiri dan
01880|bukan  orang  lain,  dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah
01881|terpenuhi dalam diri Terdakwa;
01882|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
01883|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01884|Pekerja Migran Indonesia;
01885|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
01886|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
01887|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
01888|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
01889|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
01890|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
01891|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
01892|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
01893|penganjur  –  penganjurnya  (uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
01894|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
01895|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
01896|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
01897|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
01898|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
01899|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
01900|Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01901|
01902|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
01903|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
01904|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
01905|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
01906|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
01907|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
01908|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
01909|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
01910|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
01911|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
01912|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
01913|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
01914|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
01915|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
01916|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
01917|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
01918|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
01919|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
01920|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
01921|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
01922|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
01923|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
01924|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
01925|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
01926|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
01927|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
01928|Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau
01929|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
01930|Indonesia dan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
01931|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan