01643|mengantar  serta  memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban  Nur
01644|Anggraeni  selesai  dan  dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke
01645|Malaysia;
01646|- Bahwa Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono
01647|mengantar  dan  memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban  Nur
01648|Anggraeni  selesai  dan  dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke
01649|Malaysia  dan  juga  ikut  menerima  uang  yang  diberikan  Saksi  Siti
01650|Komsiyatin;
01651|- Bahwa Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan
01652|Agensi  yang  berada  di  Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses
01653|sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Malaysia;
01654|- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengantarkan ke Kantor
01655|Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Saksi Korban Nur Anggraeni sampai
01656|selesai dan mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya
01657|sehingga Saksi  Korban  Nur  Anggraeni bisa berangkat ke Batam  dan
01658|seterusnya ke Malaysia;
01659|- Bahwa  Terdakwa,  Saksi  Siti  Komsiyatin,  Saksi  Aril  Wibisono  dan
01660|Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV
01661|serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01662|Indonesia (SIP3MI);
01663|- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01664|- Bahwa  Terdakwa  merasa  bersalah,  menyesali  perbuatannya  dan
01665|berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01666|- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang
01667|diperlihatkan di persidangan;
01668|
01669|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
01670|Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
01671|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
01672|1. Menyatakan  Terdakwa  Budiono  telah  terbukti  secara  sah  dan
01673|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “melakukan
01674|permufakatan  jahat  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang , melanggar
01675|pertama Pasal  2  Ayat  (1)  Jo  Pasal  11  Undang  – Undang Republik
01676|Indonesia  Nomor   21  Tahun   2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
01677|Pidana  Perdagangan  Orang ”,  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif
01678|pertama Penuntut Umum;
01679|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Budiono  dengan  pidana
01680|penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah
01681|dijalani;
01682|3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
01683|juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
01684|4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
01685|5. Menyatakan barang bukti berupa:
01686|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
01687|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
01688|dirampas untuk negara;
01689|6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar
01690|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01691|Setelah  mendengar  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang
01692|pada  pokoknya  mengajukan  permohonan  keringanan  hukuman  kepada
01693|Majelis  Hakim,  dengan  menyampaikan  hal  –  hal  sebagai  pertimbangan
01694|Majelis antara lain:
01695|- Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
01696|yang menuntut pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan
01697|yang  telah  dijalani  dan  pidana  denda  sebesar  Rp500.000.000,00  (lima
01698|ratus  juta  rupiah)  subsidair  6  (enam)  bulan  kurungan,  sangatlah  berat
01699|sekali,  tanpa  mempertimbangkan  peran  utama,  peran  pembantu  dan
01700|peran ikut serta kalau dilihat fakta hukum sangat jelas Terdakwa Budiono
01701|hanya berperan sebagai pembantu yang menjalankan tugasnya sehari –
01702|hari tanpa memahami perbuatanya;
01703|Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01704|
01705|- Bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  surat  tuntutannya,  telah
01706|mengemukakan pertimbangan – pertimbangan dalam melakukan tuntutan
01707|pidana,  tentang  hal  – hal yang  memberatkan  dan  hal  – hal yang
01708|meringankan.  Tetapi  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mengabaikan  fakta
01709|hukum bahwa Terdakwa Budiono hanya berperan sebagai pembantu;
01710|- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan hal  – hal
01711|yang  meringankan  Terdakwa  yaitu  Terdakwa  belum  pernah  dihukum,
01712|Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan,
01713|berjanji tidak akan mengulanginya  lagi dan selama dalam  persidangan
01714|Terdakwa kooperatif serta berperilaku sangat sopan;
01715|Bahwa  berdasarkan  semua  dalil  – dalil diatas,  maka  Penasihat  Hukum
01716|Terdakwa  memohon  kepada  yang  terhormat  Majelis  Hakim,  agar  kiranya
01717|berkenan  memberikan  putusan  yang  yang  seringan  –  ringannya dengan
01718|mempertimbangkan peran dari  Terdakwa Budiono sebatas sebagai peran
01719|pembantu bukan peran utama tentunya tidak ada bilamana hukuman peran
01720|utama dan peran pembantu disamakan, maka  Penasihat Hukum Terdakwa
01721|mohon kepada Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana bagi
01722|Terdakwa  Budiono  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon
01723|putusan yang seadil – adilnya;
01724|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
01725|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  tetap  sebagaimana
01726|didalam tuntutannya;
01727|
01728|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti
01729|sebagai berikut:
01730|1. 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
01731|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
01732|Barang  bukti  tersebut  telah  disita  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang
01733|berlaku  dan  Terdakwa  maupun  saksi  –  saksi  telah  membenarkannya
01734|sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam
01735|perkara ini;
01736|
01737|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi ,
01738|keterangah Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti
01739|yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
01740|berikut:
01741|- Bahwa benar,  Terdakwa  bersama  Saksi Siti Komsiyatin,  Saksi Aril
01742|Wibisono dan Saksi  Yayuk Puji Rahayu , telah memberangkatkan Saksi
01743|Korban  Nur  Anggraeni  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke
01744|Malaysia;
01745|- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban
01746|Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK
01747|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01748|- Bahwa benar, Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
01749|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia
01750|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01751|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01752|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01753|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01754|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01755|lima ratus ribu rupiah);
01756|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01757|Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Saksi Yayuk Puji Rahayu
01758|dan Saksi Aril Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung
01759|untuk Medical Check Up;
01760|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01761|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang
01762|berada di Jl. Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan
01763|maksud  untuk  membuat  paspor  dan  kemudian  Saksi  Siti  Komsiyatin
01764|mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk
01765|membuat paspor;
01766|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01767|Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi
01768|Siti Komsiyatin yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh
01769|Terdakwa  berangkat  ke  Bandara  Juanda  Surabaya  kemudian  Saksi
01770|Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat
01771|lalu turun di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur
01772|Anggraeni  dijemput oleh  seseorang  yang  tidak  dikenal, lalu  diantar  ke
01773|Pelabuhan  Batam  dan  orang  tersebut  menyuruh  Saksi  Korban  Nur
01774|Anggraeni naik Kapal Feri;
01775|Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01776|
01777|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01778|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01779|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01780|mendapatkan gaji dari majikan;
01781|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01782|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01783|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01784|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01785|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01786|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01787|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01788|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01789|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01790|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01791|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01792|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01793|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01794|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01795|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01796|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01797|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01798|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01799|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01800|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01801|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01802|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01803|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01804|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01805|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01806|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01807|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01808|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01809|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01810|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01811|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01812|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01813|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01814|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01815|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01816|Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01817|
01818|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01819|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01820|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01821|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01822|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01823|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01824|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01825|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01826|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01827|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01828|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01829|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01830|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01831|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01832|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01833|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01834|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01835|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01836|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01837|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01838|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01839|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
01840|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01841|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
01842|Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan
01843|memastikan  Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01844|selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga
01845|ikut  menerima  uang  yang  diberikan  Saksi  Siti  Komsiyatin,  Saksi  Siti
01846|Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di
01847|Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
01848|Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Malaysia,  Terdakwa
01849|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
01850|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
01851|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
01852|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
01853|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
01854|seterusnya ke Malaysia;
01855|- Bahwa benar, Terdakwa, Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Aril Wibisono
01856|dan Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau
01857|Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01858|
01859|CV  serta  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01860|Migran Indonesia (SIP3MI);
01861|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01862|
01863|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01864|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01865|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01866|kepadanya;
01867|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01868|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01869|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01870|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01871|Perdagangan Orang; atau
01872|2. Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01873|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01874|Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
01875|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01876|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01877|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01878|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01879|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01880|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01881|sebagai berikut:
01882|1. Orang perseorangan;
01883|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01884|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01885|Migran Indonesia;
01886|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01887|mempertimbangkan sebagai berikut:
01888|Ad. 1. Orang perseorangan;
01889|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01890|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01891|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01892|orang perseorangan atau korporasi;
01893|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01894|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
01895|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
01896|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
01897|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
01898|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
01899|jawaban pidana;
01900|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
01901|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
01902|Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01903|
01904|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
01905|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
01906|perkara  a quo  menunjuk kepada diri Terdakwa Budiono sendiri dan bukan
01907|orang  lain, dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah  terpenuhi
01908|dalam diri Terdakwa;
01909|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
01910|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01911|Pekerja Migran Indonesia;
01912|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
01913|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
01914|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
01915|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
01916|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
01917|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
01918|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –