00964|masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa,  maka Hakim tidak
00965|sependapat  dengan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing
00966|masyarakatan dan menurut Hakim yang lebih tepat pemberian sanksi kepada
00967|anak pelaku adalah penjara;
00968|Menimbang bahwa pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
00969|merupakan  upaya  terakhir  atau  sebagai  ultimum  remedium,  namun  Hakim
00970|melihat  begitu  besarnya  dampak  persetubuhan  yang  telah  dilakukan  anak
00971|sehingga  Hakim  menilai  bahwa  anak  harus  diberikan  pembinaan  agar  bisa
00972|terlepas  dari  racun  persetubuhan  yang  pernah  dilakukan  dan  Hakim
00973|memandang  Anak  perlu  untuk  dijatuhkan  pidana  penjara  di  Lembaga
00974|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, diharapkan disana anak
00975|yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga
00976|Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi
00977|masa  depannya  di  LPKA  Kelas  II  Pekanbaru  sehingga  kedepannya  Anak
00978|menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
00979|Menimbang bahwa  mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh
00980|Penuntut  Umum  sebagaimana  dalam  tuntutan  pidananya  tersebut,  Hakim
00981|kurang  sependapat  terhadap  lamanya  pidana  penjara  sebagaimana  dalam
00982|tuntutan  pidana Penuntut  Umum  tersebut,  dan  lamanya  pidana  yang  akan
00983|diberikan kepada anak pelaku sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang
00984|akan diuraikan dibawah ini;
00985|
00986|Menimbang bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak
00987|juga,  maka  penjatuhan  pidana  tidak  hanya  melihat  aspek  Anak  yang
00988|berhadapan dengan Hukum (Anak) tetapi juga dari aspek Anak Korban dan
00989|pembelajaran  bagi  masyarakat  lainnya  agar  tidak  melakukan  persetubuhan
00990|saat  masih  di  bawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun  tanpa  adanya  ikatan
00991|perkawinan;
00992|Menimbang bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak
00993|Pelaku,  Hakim  akan  mempertimbangkan  segala  sesuatunya  baik  dari  segi
00994|yuridis,  juga  memperhatikan  aspek  latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana
00995|tersebut terkait dengan kondisi  Anak Pelaku dan aspek tujuan pemidanaan
00996|yang  dijatuhkan  haruslah  memberikan  manfaat baik  bagi  Anak  Pelaku  agar
00997|Anak  Pelaku  dapat  mengoreksi  dirinya  dengan  segala  perbuatannya  serta
00998|memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Dalam perkara ini anak
00999|tidak didampingi orang tuanya karena anak sudah kabur dari rumahnya selama
01000|1 (satu) tahun. Kemudian selama 1 (satu) tahun Anak Pelaku tidak bertemu
01001|dengan orang tuanya maupun keluarganya. Anak Pelaku sempat bekerja di
01002|Pekanbaru, kemudian Anak Pelaku berhenti bekerja dan pergi ke Pelalawan. Di
01003|Pelalawan  Anak  Pelaku  tinggal  tidak  menetap  di  ruko  orang,  masjid  dan
01004|sekarang  tinggal  selama  kurang  lebih  4  (empat)  bulan  di  rumah  temannya.
01005|Dengan pertimbangan tersebut Hakim menilai terhadap Anak Pelaku haruslah
01006|dibimbing,  dididik,  dibina  dan  diawasi  oleh  Lembaga  yang  berpengalaman
01007|dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penangan anak yaitu
01008|LPKA agar  nantinya  Anak  Pelaku  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  bagi  diri
01009|sendiri dan Masyarakat. Maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan
01010|untuk  pembinaan  terhadap  Anak  agar  kepada  si  pelaku  /  Anak  dapat
01011|menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan
01012|kepada  Masyarakat  agar  tidak  mencontoh  perbuatan  tersebut.  Berdasarkan
01013|pertimbangan  tersebut,  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak
01014|sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;  
01015|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01016|terhadap  diri  Anak  berdasarkan  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang
01017|Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : “Anak
01018|dikenai sanksi Pidana Penjara” yang ditentukan dalam undang-undang tersebut,
01019|maka Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan
01020|menjatuhkan  pidana  penjara  yang  lamanya  akan  disebutkan  dalam  amar
01021|putusan ini ; 
01022|
01023|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata
01024|bertujuan  untuk  balas  dendam,  pemidanaan  disamping  sebagai  tindakan
01025|represif  juga  harus  mencerminkan  prevensi  khusus  dan  prevensi  umum.
01026|Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat
01027|menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan
01028|menyesali  perbuatannya,  sedangkan  prevensi  umum  agar  masyarakat
01029|diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang
01030|dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;
01031|Menimbang bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Anak,
01032|Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang
01033|dilatar-belakangi oleh faktor kurangnya pengawasan / kontrol orang tua ;         
01034|Menimbang bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada
01035|hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin
01036|perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan
01037|hukum  sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 11
01038|tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  serta  untuk
01039|mencapai Keadilan Restoratif ;
01040|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang
01041|Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
01042|bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu
01043|per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa
01044|sedangkan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) berbunyi: “Minimum khusus penjara
01045|tidak berlaku terhadap anak.”;
01046|Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-
01047|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01048|Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
01049|Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI
01050|Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  bersifat  kumulatif  yang
01051|memuat  ancaman  pidana  penjara  dan  juga  pidana  denda.  Berdasarkan
01052|ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
01053|Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam hukum materiil diancam
01054|pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti  dengan
01055|pelatihan kerja. Adapun lamanya pelatihan kerja lebih lanjut diatur pada Pasal
01056|78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01057|Pidana Anak yaitu dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1
01058|(satu)  tahun,  maka  pidana  denda  terhadap  Anak  dalam  perkara  ini  diganti
01059|
01060|dengan pelatihan kerja di Lembaga  Sentra Abiseka Pekanbaru  yang lamanya
01061|akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01062|Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 54 KUHP 2023 dan
01063|segala pertimbangan yang ada dalam putusan ini, Hakim menilai bahwa pidana
01064|yang  dijatuhkan  kepada  anak  sebagaimana  tercantum  dalam  amar  putusan
01065|telah memenuhi nilai keadilan bagi anak maupun anak korban;
01066|Menimbang bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim
01067|akan  menjatuhkan  sanksi  yang  lengkapnya  akan  ditentukan  dalam  amar
01068|putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai
01069|dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali
01070|serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang
01071|diamanatkan  oleh  Pasal  5  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
01072|tentang Kekuasaan Kehakiman;
01073|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01074|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa   penangkapan  dan
01075|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01076|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01077|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak  tetap
01078|berada dalam tahanan; 
01079|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01080|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01081|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:
01082|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu;
01083|- 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream;
01084|- 1 (satu) helai BH berwarna pink;
01085|- 1 (satu helai celana dalam warna biru muda;
01086|- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
01087|- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu;
01088|Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban dan Anak
01089|Pelaku  saat kejadian, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban
01090|dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP
01091|perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dimusnahkan;
01092|
01093|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  anak,  maka
01094|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01095|meringankan anak ;
01096|Keadaan  yang  memberatkan:
01097|- Perbuatan anak menimbulkan trauma pada anak korban;
01098|- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
01099|- Perbuatan Anak merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat;
01100|Keadaan  yang  meringankan:
01101|- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
01102|- Anak belum pernah dihukum;
01103|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
01104|dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam
01105|amar putusan;
01106|Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01107|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-
01108|Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
01109|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo
01110|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana Jo Undang-Undang
01111|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,  Undang-Undang R epublik
01112|Indonesia Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan
01113|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Hukum
01114|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
01115|
01116|MENGADILI:
01117|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01118|tindak  pidana  “ dengan  sengaja  membujuk  anak  untuk  melakukan
01119|persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
01120|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01121|selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01122|Kelas  II  Pekanbaru  dan  pelatihan  kerja  selama  3  (tiga)  bulan  di  Sentra
01123|Abiseka Pekanbaru; 
01124|3. Menetapkan  pidana  pelatihan  kerja  dilaksanakan  pada  waktu  siang  hari
01125|dengan jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari atau pada waktu yang
01126|tidak mengganggu jam belajar Anak;
01127|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01128|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01129|
01130|5. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
01131|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01132|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu;
01133|- 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream;
01134|- 1 (satu) helai BH berwarna pink;
01135|- 1 (satu helai celana dalam warna biru muda;
01136|- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
01137|- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu;
01138|Dimusnahkan;
01139|7. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01140|Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
01141|
01142|Selasa
01143|
01144|21
01145|
01146|2026
01147|
01148|Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan
01149|Negeri Pelalawan
01150|
01151|Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti
01152|
01153|         Panitera Pengganti,                 Hakim,
01154|           Ade Saputra, S.H.                                       Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.