00977|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Setiap  Orang”  telah
00978|terpenuhi;
00979|Ad.2. Unsur  Yang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00980|Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69; 
00981|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
00982|berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 18
00983|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga
00984|Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
00985|menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia.  Selanjutnya,  Pasal  69
00986|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00987|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyebutkan  bahwa  “Orang
00988|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”,
00989|artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak
00990|memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran swasta;
00991|Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia
00992|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut
00993|
00994|telah  secara  tegas  diatur  bahwa  yang  berhak  bertindak  sebagai  Pelaksana
00995|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri dari:
00996|- Badan,  merupakan  lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang
00997|bertugas  sebagai  pelaksana  kebijakan  dalam  pelayanan  Pelindungan
00998|Pekerja Migran Indonesia secara terpadu ( vide pasal 46 ayat (3) UU RI
00999|Nomor 18 Tahun 2017);
01000|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia perusahaan yang
01001|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  perusahaan
01002|sendiri;
01003|Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor
01004|18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak
01005|memberikan definisi terkait pengertian penempatan. Merujuk kedalam Kamus
01006|Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  penempatan  adalah  menaruh,  meletakkan,
01007|memasang;
01008|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)
01009|Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang
01010|Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa
01011|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang
01012|diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran
01013|Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01014|Menimbang,  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  69  Undang-Undang
01015|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01016|Indonesia menyatakan bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antara
01017|lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
01018|Pekerja Migran Indonesia. Sehingga dengan demikian Terdakwa sebagai orang
01019|perorangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan pekerja
01020|migran. Penempatan disini didahului dengan kegiatan penawaran pembiayaan
01021|keberangkatan  Saksi  Nur  Rahmat  dan  Saksi  Barno  keluar  negeri  oleh
01022|Terdakwa;
01023|Menimbang bahwa s eseorang dapat dikatakan selaku Pekerja Migran
01024|Indonesia  (PMI)  jika  yang  bersangkutan  telah  memenuhi  syarat-syarat  dan
01025|memiliki syarat-syarat berupa: 
01026|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01027|- Memiliki kompetensi;
01028|- Sehat jasmani dan rohani;
01029|- Terdaftar dan memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial;
01030|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01031|
01032|- Syarat tersebut diatur pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 18
01033|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
01034|Menimbang bahwa untuk merekrut seseorang yang akan menjadi calon
01035|pekerja migran harus dilengkapi dokumen yaitu:
01036|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
01037|- Surat  Keterangan  Izin  Suami  atau  Istri  yang  harus  diketahui
01038|kepala desa;
01039|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01040|- Surat Keterangan Sehat;
01041|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01042|- Visa kerja;
01043|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01044|- Perjanjian Kerja;
01045|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan
01046|diketahui Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno telah diberangkatkan ke Malaysia
01047|oleh  Terdakwa,  dengan  tujuan  bekerja  di  tempat  besi  rongsokan/buruk dan
01048|pemotong rumput perkebunan (buruh tani), Saksi Nur Rahmat dijanjikan bekerja
01049|di  Malaysia  dengan  gaji  40  (empat  puluh)  ringgit  atau  setara  dengan
01050|Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah untuk biaya pemberangkatan
01051|akan ditanggung oleh  Terdakwa,  Saksi  Barno dijanjikan bekerja di Malaysia
01052|dengan gaji  50 (lima puluh) ringgit per hari atau Rp150.000,00 (seratus lima
01053|puluh ribu rupiah) ,  dan semua biaya pemberangkatan akan ditanggung oleh
01054|Terdakwa, Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno  diminta melengkapi dokumen
01055|yaitu KK, KTP dan ijazah,  Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno  tersebut tidak
01056|pernah  medical  check  up ataupun  pemeriksaan  medis  lain,  tidak  pernah
01057|menjalankan pelatihan pra kerja atau pelatihan lain,  sebelum berangkat ke luar
01058|negeri untuk bekerja, Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno  pada saat melakukan
01059|wawancara di Kantor Imigrasi, telah menerangkan akan jalan-jalan ke Malaysia
01060|bukan untuk bekerja agar prosedur pembuatan paspor tidak rumit,  Terdakwa
01061|tidak  memiliki  izin  untuk  memberangkatkan  tenaga  kerja  keluar  negeri  dan
01062|Terdakwa  tidak  memiliki  badan  hukum  berupa  PT  maupun  CV  yang
01063|diperuntukkan  untuk  memberangkatkan  tenaga  kerja  keluar  negeri,  cara
01064|Terdakwa  membawa korban ke Negara Malaysia yaitu awalnya yaitu sekira
01065|bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nur Rahmat datang ke rumah
01066|Terdakwa  dan berkata “Mas minta tolong carikan kerjaan ke luar negeri tapi
01067|karena saya tidak ada uang”, Terdakwa berkata “Kerja di luar negeri harus
01068|bener”,  dijawab  oleh  Saksi  Nur  Rahmat  “Iya,  Mas”,  selanjutnya  Terdakwa
01069|
01070|berkata “Iya  sudah nanti saya modalin terlebih dahulu tapi nanti jika sudah
01071|bekerja dipulangkan uang saya”, dijawab oleh Saksi Nur Rahmat “Iya, Mas”,
01072|Terdakwa menjelaskan “Nanti di sana kamu kerja di tempat besi rongsokan
01073|dengan gaji 40 (empat puluh) ringgit atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus
01074|ribu  rupiah)”,  dijawab  oleh  Saksi  Nur  Rahmat  “Iya,  Mas”.1  (satu)  minggu
01075|kemudian Saksi Nur Rahmat datang kembali ke rumah Terdakwa  dan Terdakwa
01076|antarkan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi , setelah 1 (satu)
01077|minggu kemudian paspor tersebut sudah jadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa
01078|pegang,  untuk  proses  pemberangkatan.  Kurang  lebih  10  (sepuluh  hari)
01079|kemudian  Saksi  Nur  Rahmat  datang  ke  rumah  Terdakwa  lalu  Terdakwa
01080|antarkan ke Bandara Raden Intan Bandar Lampung setelah sampai Terdakwa
01081|yang belikan tiket lalu Saksi Nur Rahmat terbang menuju Bandara Hang Nadim
01082|Batam,  Kepulauan  Riau,  sesampainya  di  sana  Saksi  Nur  Rahmat  sudah
01083|ditunggu  oleh  agen  lalu  diberangkatkan  melalui  kapal  ferry  menuju  Negara
01084|Malaysia,  sesampainya  di  sana  Saksi  Nur  Rahmat bekerja  di  tempat  besi
01085|rongsokan selama kurang lebih 1 (satu) bulan setengah setelah itu  Saksi Nur
01086|Rahmat kabur  dan  pulang  ke  Indonesia,  selama  pemberangkatan  tersebut
01087|semua biaya Terdakwa yang menanggung sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta
01088|delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah bekerja selama 2 (dua)
01089|bulan akan dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa
01090|mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)
01091|rupiah akan tetapi Terdakwa  belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut
01092|karena  Saksi  Nur  Rahmat sudah  kabur  melarikan  diri  pulang  ke  Indonesia ,
01093|Terdakwa  menerima KK, KTP, dan ijazah dari Saksi Nur Rahmat tersebut yaitu
01094|sekira bulan Agustus 2017 sekira  pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa  dan
01095|Terdakwa  sendiri yang menerimanya , pada saat pembuatan paspor di Kantor
01096|Imigrasi Kotabumi  Saksi Nur Rahmat  dan Terdakwa tidak mempunyai aplikasi
01097|SIAP KERJA dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat, untuk tiap-
01098|tiap  orang  yang  berhasil  diberangkatkan  ke  luar  negeri  Terdakwa  akan
01099|mendapat  keuntungan  sejumlah  Rp1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu)
01100|rupiah akan tetapi Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut
01101|karena  Saksi  Nur  Rahmat sudah  kabur  melarikan  diri  pulang  ke  Indonesia,
01102|Terdakwa hanya seorang diri dalam membawa atau memberangkatkan  Saksi
01103|Nur  Rahmat tersebut,  Saksi  Nur  Rahmat  dan  Saksi  Barno  tersebut  tidak
01104|dilengkapi syarat-syarat Administrasi baik berupa kontrak kerja, pendaftaran id
01105|card PMI  di  kantor  Disnaker  setempat  serta  dan  tidak  memperoleh
01106|Rekomendasi dari dinas tenaga kerja setempat, Terdakwa  membawa  Saksi
01107|
01108|Barno ke luar negeri yaitu pada sekira bulan September tahun 2022 dengan
01109|tujuan Negara Malaysia dan persyaratan yang Terdakwa  minta yaitu KK, KTP
01110|dan Akta Kelahiran untuk pembuatan paspor, sekira bulan September tahun
01111|2022 sekira  pukul 08.00 WIB  Saksi  Barno datang ke rumah Terdakwa  dan
01112|berkata “Mas minta tolong carikan kerjaan ke Malaysia masih bisa  tidak?”,
01113|dijawab oleh Terdakwa “Iya bisa, iya sudah nanti saya modalin terlebih dahulu
01114|tapi nanti jika sudah bekerja dipulangkan uang saya”, dijawab oleh Saksi Barno
01115|“Iya  Mas.”,  Terdakwa  kemudian  menjelaskan  “Nanti  di  sana  kamu  kerja  di
01116|perkebunan untuk merawat buah duren dengan gaji 50 (lima puluh) ringgit atau
01117|Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).”, dijawab oleh Saksi Barno
01118|“Iya Mas”. Kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Barno datang kembali
01119|ke rumah Terdakwa dan Terdakwa antarkan untuk membuat paspor di Kantor
01120|Imigrasi Kotabumi. Setelah 5 (lima) hari kemudian paspor tersebut sudah jadi
01121|lalu  Terdakwa  ambil  dan  Terdakwa  pegang  dan  berjanjian  untuk  proses
01122|pemberangkatan.  Kurang  lebih  15  (lima  belas  hari)  kemudian  Saksi  Barno
01123|datang ke rumah Terdakwa  lalu Terdakwa  antarkan ke PO Bus Damri di Wates
01124|setelah sampai Terdakwa yang belikan tiket lalu Saksi Barno berangkat menuju
01125|Dumai,  Kepulauan  Riau.  Sesampainya  di  sana  Saksi  Nur  Rahmat  sudah
01126|ditunggu  oleh  agen  lalu  diberangkatkan  melalui  kapal  ferry  menuju  Negara
01127|Malaysia.  Selama  pemberangkatan  tersebut  semua  biaya  Terdakwa  yang
01128|menanggung  sebesar  Rp3.900.000,00  (tiga  juta  sembilan  ratus  ribu)  rupiah
01129|dengan perjanjian setelah bekerja selama 2 (dua) bulan akan dibayar sebesar
01130|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dan  Terdakwa   mendapatkan  keuntungan
01131|sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sebelum  Saksi  Barno
01132|tersebut  berangkat  ke  luar  negeri,  Saksi  Barno  tersebut  tidak  melakukan
01133|medical  check  up  dan  tidak  ada  surat  persetujuan  dari  keluarga.  Terdakwa
01134|merekrut Saksi Nur Rahmat dan Saksi  Barno  sebagai calon pekerja migran
01135|tanpa dilengkapi dokumen yaitu:
01136|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
01137|- Surat Keterangan IZIN Suami atau istri yang harus diketahui kepala
01138|desa;
01139|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01140|- Surat Keterangan Sehat;
01141|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01142|- Visa kerja;
01143|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01144|- Perjanjian Kerja;
01145|
01146|Menimbang, bahwa Terdakwa telah non prosedural memberangkatkan
01147|Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno ke Negara Malaysia yang tidak dilengkapi
01148|dengan  dokumen  ketenagakerjaan  dimana  Terdakwa  bukanlah  orang
01149|perorangan  atau  badan  hukum  maupun  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01150|Migran Indonesia yang terdaftar untuk menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia
01151|sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
01152|Indonesia Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01153|Indonesia;
01154|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Yang  Melaksanakan
01155|Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal
01156|69” telah terpenuhi;
01157|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 juncto Pasal
01158|69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01159|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia , maka Terdakwa haruslah dinyatakan
01160|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang
01161|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
01162|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
01163|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; 
01164|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pembelaan  yang  diajukan  oleh
01165|Penasihat  Hukum  Terdakwa  mengenai  pasal  yang  dikenakan  terhadap
01166|Terdakwa,  Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkannya  dalam  pertimbangan
01167|tersebut di atas sesuai dengan fakta hukum di persidangan, sedangkan tentang
01168|permohonan  keringanan  hukuman  dianggap  sebagai  telah  dipertimbangkan
01169|dalam keadaan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;
01170|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01171|apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus
01172|pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga
01173|berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa  mempertanggungjawabkan
01174|perbuatannya;
01175|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
01176|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
01177|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
01178|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
01179|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
01180|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
01181|atas, sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
01182|perbuatannya;
01183|
01184|Menimbang bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
01185|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
01186|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
01187|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
01188|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
01189|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
01190|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
01191|hukum atas perbuatan Terdakwa;
01192|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01193|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01194|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
01195|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
01196|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
01197|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
01198|perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
01199|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
01200|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat  edukatif  yaitu  instrumen
01201|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
01202|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
01203|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
01204|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
01205|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
01206|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
01207|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
01208|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
01209|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
01210|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01211|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01212|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01213|dijatuhkan; 
01214|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01215|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01216|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01217|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01218|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01219|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01220|
01221|- Fotokopi  4 (empat) lembar persyaratan pembuatan paspor atas nama
01222|Nur Rahmat;
01223|- Fotokopi 11  (sebelas)  lembar  persyaratan  pembuatan  paspor
01224|atas nama Barno;
01225|Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
01226|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01227|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01228|yang meringankan Terdakwa;
01229|Keadaan  yang  memberatkan:
01230|- Perbuatan Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01231|melindungi pekerja Migran Indonesia;
01232|Keadaan yang meringankan:
01233|- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
01234|- Terdakwa belum  pernah dipidana;
01235|- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatanya;
01236|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01237|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01238|Mengingat  Pasal  81  juncto Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01239|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01240|Indonesia dan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara
01241|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01242|
01243|MENGADILI:
01244|1. Menyatakan Terdakwa Sukirno Bin Musiran  tersebut di atas,  terbukti
01245|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak  pidana  “ Orang
01246|Perseorangan  Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ”
01247|sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
01248|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukirno Bin Musiran oleh karena itu
01249|dengan pidana penjara selama 10  (sepuluh)  bulan  dan denda  sebesar
01250|Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)  dengan ketentuan apabila denda tersebut
01251|tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01252|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani
01253|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01254|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
01255|5. Menetapkan barang bukti berupa: