03567|International School,  bahwa dalam sosialisasi  Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
03568|Voyager International School menawarkan program pelatihan kerja dengan janji
03569|menarik, antara lain: jaminan kerja 100% di kapal pesiar atau hotel berbintang
03570|internasional, gaji dalam mata uang dolar yang mencapai puluhan juta rupiah,
03571|serta kesempatan untuk berkeliling dunia , bahwa setelah menerima brosur dari
03572|pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Voyager International School saksi-saksi
03573|diminta  mencantumkan  nomor  kontak  pribadi  mereka  untuk  dihubungi  lebih
03574|lanjut,  bahwa  Saksi-saksi merasa  tertarik  dengan  penawaran  tersebut  dan
03575|kemudian menghubungi nomor kontak atas nama saksi Nur Hidayati, staf LPK;
03576|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi  pada  saat
03577|pendaftaran, Saksi-saksi membayar biaya administrasi se jumlah Rp200.000,00
03578|(dua  ratus  ribu  rupiah)  ke  rekening  Terdakwa selaku  Direktur  LPK,  bahwa
03579|setelah mengisi formulir dan lulus tes seleksi secara daring, Saksi -saksi diminta
03580|membayar biaya pelatihan  sejumlah Rp14.500.000,00 ( empat belas juta lima
03581|ratus ribu rupiah ), lalu Saksi -saksi mulai mengikuti pelatihan pada bulan Juni
03582|2022 di  Bandar Lampung  dan  selanjutnya  menjalani magang  selama  enam
03583|bulan di Hotel Novotel, hingga Maret 2023;
03584|Menimbang,  bahwa  menjelang  akhir  masa  magang,  Saksi-saksi
03585|diberitahu adanya lowongan pekerjaan di Bahrain dan mengikuti wawancara
03586|daring  dengan  Siam  Shah (DPO) ,  seorang  agen  berkewarganegaraan
03587|Bangladesh, bahwa wawancara tersebut dilakukan melalui video call WhatsApp
03588|dan pada malam itu juga, Saksi -saksi dinyatakan lulus. Selanjutnya, Saksi-saksi
03589|diarahkan untuk menghubungi saksi Sabda Gautama (agen di Indonesia) guna
03590|mengurus proses keberangkatan;
03591|Menimbang, b ahwa Saksi -saksi diminta untuk membayar biaya proses
03592|pemberangkatan ( processing fee ) se jumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta
03593|Hal. 106 dari 145 hal. Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03594|
03595|rupiah)  yang  ditransfer  ke  rekening  Terdakwa  dan  semua  dokumen
03596|keberangkatan, seperti visa kunjungan (bukan visa kerja), tiket pesawat, paspor,
03597|kontrak kerja, dan dokumen tambahan lainnya disiapkan oleh pihak LPK  yaitu
03598|saksi  Nur  Hidayati,  SS ,  bahwa  sebelum  keberangkatan  Saksi-saksi
03599|mendapatkan  arahan  untuk  menyampaikan  kepada  petugas  imigrasi  bahwa
03600|tujuan  keberangkatannya  adalah  untuk  “studi  banding”  guna  menghindari
03601|kecurigaan karena menggunakan visa kunjungan;
03602|Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, Saksi -saksi berkumpul di
03603|LPK, lalu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan travel dengan
03604|biaya pribadi  dan  keesokan harinya,  tanggal  4 Mei 2023,  saksi-saksi terbang
03605|menuju Bahrain melalui Singapura dan India dengan menggunakan maskapai
03606|Batik Air dan Indigo , bahwa sesampainya di Bahrain, Saksi -saksi dijemput oleh
03607|Siam Shah (DPO) dan ditempatkan di sebuah apartemen di kawasan Sanabis,
03608|Manama;
03609|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Defi Nurul Hidayah,
03610|saksi  Cindy  Pramurti,  saksi  Nadia  Wulandari  dan  saksi  Iis  Khairuinisa
03611|sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa, yang meliputi
03612|tindakan mengajak, mengumpulkan, mengatur pengiriman, dan memindahkan
03613|seseorang  dari  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  ke  negara  lain,  telah
03614|memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum
03615|yang berlaku;
03616|Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas
03617|dengan demikian unsur “ Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ” telah
03618|terbukti dan terpenuhi;
03619|Ad.3. Unsur “Tujuannya adalah untuk eksploitasi”:
03620|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21
03621|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah
03622|mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
03623|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
03624|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
03625|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
03626|secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/atau
03627|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
03628|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
03629|Hal. 107 dari 145 hal. Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03630|
03631|Menimbang, bahwa sebagaimana telah  diuraikan dalam  unsur kedua,
03632|berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kondisi kerja yang
03633|dialami oleh para saksi di Bahrain sangat berbeda dari yang dijanjikan. Para
03634|saksi bekerja sebagai  spa attendant  dan  waitress di Hotel Jumeirah Gulf of
03635|Bahrain, namun selama lebih dari tiga bulan tidak menerima gaji;
03636|Menimbang, bahwa para saksi ditempatkan di sebuah apartemen dalam
03637|pengawasan ketat oleh seorang perempuan warga negara Filipina bernama
03638|Elisabeth,  tidak  diperbolehkan  keluar  tanpa  izin,  dengan  akses  komunikasi
03639|terbatas, sambungan internet nyaris tidak tersedia, serta hanya mendapat jatah
03640|makan satu kali dalam seminggu;
03641|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Cindy  Pramurti
03642|selama  di  Bahrain  mereka  mengalami  pelecehan  seksual  oleh  Siam  Shah
03643|(DPO), berupa pelukan dan ciuman di kepala, serta ancaman jika mereka tidak
03644|menuruti perintah,
03645|Menimbang,  bahwa  para  saksi  telah  melaporkan  kejadian  tersebut
03646|kepada saksi Nur Hidayati dan Terdakwa, namun hanya mendapat tanggapan
03647|untuk “menunggu”, tanpa upaya penyelamatan yang nyata;
03648|Menimbang, bahwa setelah dua hari tidak mendapatkan makanan, pada
03649|tanggal 27 Juni 2023, para saksi akhirnya memutuskan untuk menghubungi
03650|Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manama, Bahrain, guna meminta
03651|bantuan.  Bahwa  pada  malam  hari,  pihak  Kepolisian  Bahrain  bersama
03652|perwakilan KBRI datang ke apartemen dan melakukan tindakan penyelamatan
03653|terhadap para saksi.  Selanjutnya, setelah menjalani pemeriksaan selama tiga
03654|hari  di  kantor  Kepolisian, para  saksi  dipindahkan  ke  LMRA (Labour  Market
03655|Regulatory Authority ), yaitu tempat penampungan tenaga kerja asing. Bahwa
03656|pada tanggal 23 Juli 2023, para saksi dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI
03657|menggunakan maskapai Saudia Airlines, dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta,
03658|Jakarta, pada pukul 23.30 WIB;
03659|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
03660|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
03661|sebagai  perbuatan  “Tujuannya  adalah  untuk  eksploitasi”,  sehingga  menurut
03662|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
03663|Ad.4. Unsur “Korban dieksploitasi di luar negeri”:
03664|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan  Korban dieksploitasi di luar
03665|negeri" merujuk pada seseorang  khususnya Warga Negara Indonesia (WNI)
03666|yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di mana bentuk
03667|Hal. 108 dari 145 hal. Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03668|
03669|eksploitasi terjadi setelah ia dipindahkan atau diberangkatkan ke negara lain,
03670|dan di sana mengalami perlakuan yang merugikan, memalukan, atau merampas
03671|hak asasinya;
03672|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Muntahar,  saksi
03673|Ardanis, saksi Pazro Walim  bahwa  Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)  Voyager
03674|International School memberangkatkan  saksi Defi Nurul Hidayah, saksi Cindy
03675|Pramurti, saksi Nadia Wulandari dan saksi Iis Khairuinisa tidak melalui P3MI
03676|resmi,  tidak  memiliki  visa  kerja,  tidak  terdaftar  di  BP2MI  atau  Dinas
03677|Ketenagakerjaan, serta tidak memiliki jaminan sosial maupun kontrak kerja yang
03678|diakui  secara  hukum  oleh  Negara.  Akibat  dari  seluruh  rangkaian  peristiwa
03679|tersebut, saksi Defi Nurul Hidayah, saksi Cindy Pramurti, saksi Nadia Wulandari
03680|dan saksi Iis Khairuinisa  mengalami kerugian materiil yang mencakup biaya
03681|pelatihan, biaya kos, biaya paspor, biaya pemberangkatan dan gaji yang tidak
03682|dibayarkan dan  selain  kerugian  secara materiil, Saksi-saksi juga mengalami
03683|penderitaan psikologis, seperti rasa takut, tekanan mental, dan trauma akibat
03684|proses perekrutan dan penempatan kerja secara ilegal di luar negeri;
03685|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
03686|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
03687|sebagai  perbuatan  “Korban  dieksploitasi  di  luar  negeri”,  sehingga  menurut
03688|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
03689|Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif ke satu, Penuntut Umum
03690|merumuskan dakwaannya dengan men- juncto-kannya dengan ketentuan Pasal
03691|55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam
03692|tindak  pidana  dengan  penyertaan, maka  pelaku  dari  tindak  pidana  tersebut
03693|harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang
03694|melakukan  (plegen),  mereka  yang  menyuruh  melakukan  (doen  plegen) dan
03695|turut melakukan (medeplegen);
03696|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan
03697|selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama
03698|baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang
03699|disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu;
03700|Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak
03701|pidana perdagangan orang, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan
03702|cara Terdakwa sebagai Direktur LPK Voyager yang bertanggung jawab atas
03703|sistem  perekrutan,  pembayaran,  penyerahan  dokumen,  serta  mengatur
03704|keberangkatan siswa ke Bahrain , saksi  Nur Hidayati sebagai Staf LPK yang
03705|berperan  dalam  pembuatan  paspor,  komunikasi  logistik,  serta  pengiriman
03706|Hal. 109 dari 145 hal. Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03707|
03708|kontrak  dan  dokumen  via  WhatsApp, saksi  Sabda  Gautama  sebagai  Agen
03709|Indonesia  yang  menerima  dana  keberangkatan  dan  berperan  sebagai
03710|penghubung  dengan  agen  luar  negeri dan  Siam  Shah (DPO)  adalah  Agen
03711|Bahrain yang menjemput korban di bandara Bahrain, menampung korban, dan
03712|menjanjikan  pekerjaan  namun  tidak  membayar  atau  memberi  kebebasan,
03713|sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi
03714|pada perbuatan Terdakwa;
03715|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo . Pasal 48
03716|ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
03717|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo . Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP  telah
03718|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
03719|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
03720|dakwaan alternatif Kesatu;
03721|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
03722|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
03723|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa mampu
03724|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
03725|pidana;
03726|Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut
03727|Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan pembelaan
03728|(pledoi)  yang  intinya  menyatakan  keberatan  serta  tidak  sependapat  dengan
03729|seluruh dalil tuntutan Penuntut Umum;
03730|Menimbang,  bahwa  menurut  Penasihat  Hukum,  Terdakwa  bukanlah
03731|pelaku  utama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  jo. Pasal  48  ayat (1)
03732|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03733|Perdagangan Orang jo . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan hanya turut
03734|serta  dalam  kegiatan  yang  bersifat  administratif  dalam  lingkup  lembaga
03735|pelatihan kerja yang sah;
03736|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  berpendapat,  segala
03737|kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata merupakan bagian dari
03738|proses pendidikan dan pelatihan non formal melalui Lembaga Pelatihan Kerja
03739|(LPK)  “Voyager  International  School”,  yang  telah  memiliki  legalitas  hukum
03740|berupa akta pendirian, izin operasional, dan akreditasi resmi dari instansi yang
03741|berwenang.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  dimaksud  tidak  dapat  dikualifikasikan
03742|sebagai tindakan perdagangan orang maupun pelanggaran terhadap Undang-
03743|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
03744|Hal. 110 dari 145 hal. Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03745|
03746|Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga menegaskan tidak adanya
03747|unsur kesengajaan ( dolus) maupun niat jahat dari diri Terdakwa dalam perkara
03748|ini. Segala tindakan administratif yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk
03749|membantu alumni lembaga memperoleh pengalaman kerja, tanpa ada maksud
03750|untuk mengeksploitasi atau memperoleh keuntungan pribadi yang melanggar
03751|hukum;
03752|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  turut  menunjukkan  fakta-fakta
03753|persidangan  yang  memperkuat  itikad  baik  Terdakwa,  antara  lain  bahwa
03754|Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
03755|rupiah) kepada masing-masing korban sebagai bentuk tanggung jawab moral
03756|dan sosial, bahkan sebelum para korban dipulangkan ke Indonesia oleh pihak
03757|KBRI Manama di Bahrain;
03758|Menimbang, bahwa  Penasihat Hukum  juga  memohon  kepada  Majelis
03759|Hakim  yang  mulia  untuk  mempertimbangkan  kondisi  pribadi  Terdakwa  yang
03760|merupakan  seorang  ibu  dan  tulang  punggung  keluarga  yang  masih  sangat
03761|dibutuhkan kehadirannya oleh anak-anak dan keluarganya;
03762|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  Penasihat  Hukum
03763|memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk:
03764|1) Membebaskan  Terdakwa  dari  segala  dakwaan  (vrijspraak);  atau  apabila
03765|Majelis Hakim berpendapat lain,
03766|2) Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan
03767|mempertimbangkan  sikap  kooperatif,  penyesalan,  serta  tanggung  jawab
03768|moral  yang  telah  ditunjukkan  oleh  Terdakwa  selama  proses  peradilan
03769|berlangsung.
03770|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  (pledoi)  yang  diajukan  oleh
03771|Penasihat  Hukum  Terdakwa,  Majelis  Hakim  telah  meneliti  dan
03772|mempertimbangkan  secara  menyeluruh  seluruh  dalil  pembelaan,  baik  yang
03773|bersifat yuridis maupun yang bersifat kemanusiaan;
03774|Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum
03775|Terdakwa sejauh mengenai fakta bahwa Lembaga Pelatihan Kerja “Voyager
03776|International School” yang dipimpin oleh Terdakwa memiliki dasar hukum yang
03777|sah  dan  izin  penyelenggaraan  dari  instansi  berwenang,  sehingga  secara
03778|administratif  lembaga  tersebut  berdiri  dengan  legalitas  penuh.  Akan  tetapi,
03779|keberadaan legalitas administratif tersebut tidak meniadakan tanggung jawab
03780|hukum apabila dalam praktik pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap
03781|ketentuan pidana yang berlaku;
03782|Hal. 111 dari 145 hal. Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03783|
03784|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  menilai  dalil  pembelaan
03785|mengenai ketiadaan niat jahat ( dolus) dan adanya itikad baik dari Terdakwa
03786|patut dipertimbangkan, karena dalam keseluruhan rangkaian peristiwa hukum
03787|tidak  ditemukan  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  secara  sengaja
03788|berniat  mengeksploitasi  korban  atau  memperoleh  keuntungan  materiil  dari
03789|keberangkatan para saksi korban;
03790|Menimbang, bahwa  selain  aspek yuridis tersebut, Majelis  Hakim juga
03791|memperhatikan kondisi pribadi Terdakwa sebagai perempuan yang berhadapan
03792|dengan hukum, yang dalam hal ini berstatus sebagai seorang ibu dan tulang
03793|punggung  keluarga.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  berpedoman  pada
03794|Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
03795|tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,
03796|khususnya:
03797| Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa dalam setiap proses peradilan
03798|terhadap  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  Hakim  wajib
03799|memperhatikan kesetaraan gender dan non-diskriminasi;
03800| Pasal  4  ayat (2)  yang  mengamanatkan  agar  Hakim  mempertimbangkan
03801|pengalaman hidup perempuan, relasi kuasa yang tidak seimbang, kondisi
03802|sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi tindakan atau peran
03803|perempuan dalam perkara yang dihadapinya; serta
03804| Pasal 5 huruf b yang mengatur agar Hakim memperhatikan keadaan rentan
03805|yang dialami oleh perempuan akibat perbedaan peran gender, tanggung
03806|jawab keluarga, atau tekanan sosial.
03807|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pedoman  tersebut,  Majelis  Hakim
03808|memandang  bahwa  posisi  dan  keadaan  Terdakwa  layak  memperoleh
03809|pertimbangan yuridis dan kemanusiaan khusus, mengingat:
03810|1) Terdakwa adalah seorang perempuan yang berperan sebagai ibu rumah
03811|tangga sekaligus pencari nafkah utama;
03812|2) Perbuatannya dilakukan dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan
03813|dan pelatihan yang sah, tanpa niat eksploitasi;
03814|3) Terdakwa  telah  menunjukkan  tanggung  jawab  moral  dengan
03815|mengembalikan dana kepada korban; serta
03816|4) Selama  proses  persidangan,  Terdakwa  bersikap  sopan,  kooperatif,  dan
03817|menunjukkan penyesalan yang mendalam.
03818|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3
03819|Tahun  2017  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  penting  untuk  menempatkan
03820|Terdakwa dalam posisi yang proporsional sebagai perempuan yang berhadapan
03821|Hal. 112 dari 145 hal. Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03822|
03823|dengan hukum, sehingga penjatuhan putusan harus mengandung nilai keadilan
03824|substantif yang berperspektif gender, bukan sekadar keadilan formal;
03825|Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak seluruhnya dapat
03826|menerima  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa,  namun  memberikan
03827|pertimbangan yuridis dan kemanusiaan yang kuat berdasarkan pedoman dalam
03828|PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang
03829|lebih ringan, proporsional, dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung prinsip
03830|non-diskriminasi dan perlindungan hak perempuan dalam proses peradilan;
03831|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  empiris,  perempuan  dan  anak
03832|adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana
03833|perdagangan  orang.  Korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan
03834|pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk
03835|eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau
03836|praktik  serupa  perbudakan  itu.  Pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang
03837|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  penyembunyian,  atau
03838|penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan
03839|orang  tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan