02396|Ad.3. Unsur  “dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
02397|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
02398|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi
02399|bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang
02400|yang memegang kendali atas orang lain”
02401|Menimbang,  bahwa  dalam  anasir  atau  elemen  unsur  kedua  ini
02402|merupakan  unsur  cara  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  elemen  yang
02403|bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen ini terpenuhi, maka dianggap
02404|telah terpenuhi unsur ini seluruhnya tanpa perlu dibuktikan elemen lainnya;
02405|Menimbang, bahwa  karena  elemen  unsur  ini  berbentuk  alternatif dan
02406|berdasarkan  fakta  dalam  persidangan,  maka  Majelis  Hakim  akan
02407|mempertimbangkan  elemen  “penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan”
02408|terlebih dahulu;
02409|Menimbang,  bahwa  dalam  Panduan  Penanganan  Tindak  Pidana
02410|Perdagangan  orang  yang  diterbitkan  oleh  International  Organization  for
02411|Migration (IOM) dengan Kejaksaan Agung tahun 2021 dinyatakan bahwa posisi
02412|Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02413|
02414|rentan dapat berupa ekonomi, fisik, maupun emosional, yaitu situasi di mana
02415|korban tidak memiliki pilihan lain selain menerima situasi yang dialaminya;
02416|Menimbang, bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ini
02417|timbul karena faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan kegagalan pemerintah
02418|pusat  dan  daerah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  yang  salah  satunya
02419|menciptakan lapangan pekerjaan, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu
02420|untuk menimbulkan suatu relasi yang timpang, sehingga memaksa orang yang
02421|rentan secara ekonomi dan pendidikan untuk memilih pekerjaan yang lebih baik,
02422|bahkan jika pekerjaan tersebut berada di luar daerah asalnya tanpa dibekali
02423|pengetahuan  dan  keahlian,  yang  melanggengkan  kemiskinan  struktural,
02424|sehingga orang-orang yang rentan secara ekonomi tidak memiliki pilihan untuk
02425|menolak  kesempatan  tersebut,  apalagi  kesempatan  yang  muncul  tidak
02426|membutuhkan keahlian khusus;
02427|Menimbang, bahwa  fakta di dalam persidangan dan  saksi-saksi yang
02428|bersesuaian,  Para  Terdakwa  hanya  mensyaratkan  KTP dan  Kartu  Keluarga
02429|sebagai  syarat untuk  bekerja, sedangkan  Saksi  Geri  Susanto  menerangkan
02430|bahwa  ada  syarat-syarat  selain  KTP  dan  Kartu  Keluarga  yang  Saksi  Geri
02431|Susanto  sampaikan  kepada  Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI,
02432|sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Para Terdakwa untuk merekrut calon tenaga
02433|kerja, tanpa melihat latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman, dan
02434|para calon tenaga kerja atau korban ini tidak memiliki pilihan untuk menolak
02435|tawaran tersebut, karena tidak banyak kesempatan yang bisa dipilih oleh calon
02436|tenaga kerja atau para korban, sehingga posisi rentan para calon pekerja atau
02437|para korban yang rentan secara ekonomi dan pendidikan ini dimanfaatkan oleh
02438|Para Terdakwa yang memiliki akses lebih banyak terhadap informasi, dalam hal
02439|ini informasi lowongan pekerjaan;
02440|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, hemat Majelis Hakim
02441|terhadap Terdakwa I  DANIEL LUMA ALIAS DEBRI , Terdakwa II  MARIANUS
02442|RISKI ANDUT ALIAS RISKI , Terdakwa III YOHANES JEMADU ALIAS JHON ,
02443|dan  Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI  telah  melakukan
02444|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;
02445|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
02446|tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur  “penyalahgunaan kekuasaan
02447|atau posisi rentan”  dan karena elemen dalam unsur pasal ini bersifat alternatif,
02448|maka dengan terpenuhinya elemen  “penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
02449|rentan”, maka unsur pasal ini telah terbukti dan terhadap elemen unsur yang
02450|lain tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;
02451|Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02452|
02453|Ad.4. Unsur  “untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
02454|negara Republik Indonesia”;
02455|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  berdasarkan
02456|Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
02457|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan
02458|atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02459|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
02460|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
02461|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
02462|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
02463|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
02464|immateriil;
02465|Menimbang, bahwa dalam elemen dari definisi “eksploitasi” antara lain
02466|berupa:
02467|1. Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban;
02468|2. yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
02469|i. pelacuran;
02470|ii. kerja atau pelayanan paksa;
02471|iii. perbudakan atau praktik serupa perbudakan;
02472|iv. penindasan;
02473|v. pemerasan;
02474|vi. pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi; atau;
02475|vii. secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi
02476|organ dan/atau jaringan tubuh; atau
02477|viii. memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak
02478|lain;
02479|3. untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
02480|Menimbang, bahwa dalam anasir atau elemen unsur ini terdapat elemen
02481|bentuk tindakan yang merupakan elemen yang bersifat alternatif, maka apabila
02482|salah  satu  elemen  ini  terpenuhi,  maka  dianggap  telah  terpenuhi  elemen
02483|tindakan  yang  diatur  dalam  elemen  unsur  pasal  ini  sehingga  tidak  perlu
02484|dibuktikan  elemen  lainnya,  yang  akan  Majelis  Hakim  uraikan  dalam
02485|pertimbangan berikut ini;
02486|Menimbang, bahwa terdapat pola yang sering dijadikan dalih oleh para
02487|pelaku  sebagai  cara  untuk  “membantu”  calon  tenaga  kerja,  yang  ternyata
02488|adalah “mengeksploitasi” seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah
02489|sebagai berikut:
02490|Hal. 77 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02491|
02492|1. Ketidakpedulian  terhadap  tujuan  kerja  akhir,  di  mana  korban  akan
02493|dipekerjakan,  para  pelaku  cenderung  “memindahtangankan”  korban  dari
02494|satu tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti kepada
02495|siapa akhirnya korban  secara nyata  akan  bekerja, atau  setidak-tidaknya
02496|bagaimana nantinya pekerja tersebut akan mampu untuk terampil bekerja di
02497|tempat kerjanya;
02498|2. Dari tangan satu ke tangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan
02499|mengenai upah atau “ fee” atas jasa merekrut korbannya, upah atau “ fee”
02500|tersebut adalah tujuan utama dari para pelaku, sehingga keterampilan yang
02501|seharusnya  dimiliki  oleh  korban  tidak  dilihat,  atau  setidak-tidaknya
02502|diperhitungkan dengan seksama;
02503|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Para  Terdakwa
02504|melakukan  perekrutan  calon  tenaga  kerja  atau  para  korban  tanpa
02505|mempertimbangkan  apakah  para  calon  tenaga  kerja  atau  para  korban
02506|kompeten, atau setidak-tidaknya memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan
02507|yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Saksi
02508|Geri Susanto, PT AAMU telah menetapkan syarat untuk calon tenaga kerja yang
02509|akan direkrut yakni sehat jasmani dan rohani, memiliki KTP dan Kartu Keluarga,
02510|boleh yang sudah menikah atau belum, adanya surat keterangan dari desa, dan
02511|semua persyaratan tersebut merupakan tugas dari PT Karya Abadi Mulia, dan
02512|apabila  sudah  dilengkapi  maka  akan  menjadi  arsip  di  PT  AAMU,  namun
02513|Terdakwa IV BUDI RAHMAN ALIAS BUDI tidak menginformasikan hal tersebut
02514|kepada  Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON,  mengakibatkan
02515|informasi  terkait  dengan  persyaratan  tersebut  juga  tidak  diketahui  oleh
02516|Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI  dan Terdakwa II MARIANUS RISKI
02517|ANDUT ALIAS RISKI , bahkan, Para Terdakwa hanya mensyaratkan KTP dan
02518|Kartu Keluarga saja untuk bekerja, tanpa mengetahui bagaimana latar belakang
02519|kemampuan  dan  keahlian  dari  calon  tenaga  kerja  yang  direkrut  dan
02520|dipekerjakan di PT AAMU, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
02521|Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah “memanfaatkan tenaga atau
02522|kemampuan seseorang oleh pihak lain” dalam hal ini PT AAMU;
02523|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  dan  menurut
02524|hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak memperdulikan kemampuan atau
02525|keterampilan  dari  para  calon  tenaga  kerja  atau  para  korban,  yang
02526|menggerakkan  Para  Terdakwa  dalam  mencari  orang  untuk  bekerja  di
02527|Kalimantan  hanyalah  fee  atau  upah  dari  calon  tenaga  kerja  yang  berhasil
02528|mereka bawa untuk bekerja di Kalimantan, Para Terdakwa hanya mensyaratkan
02529|Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02530|
02531|KTP  dan  Kartu  Keluarga  untuk  bekerja,  tanpa  melakukan  pengecekan
02532|kesehatan  jasmani  rohani,  tanpa  melihat  latar  belakang  pendidikan,  atau
02533|setidak-tidaknya  memperhatikan  kemampuan  dan  keterampilan  para  calon
02534|pekerja atau para korban untuk mampu bekerja dalam perawatan kebun sawit,
02535|sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan,  bahwa  Para  Terdakwa   terbukti
02536|“memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  untuk  mendapatkan
02537|keuntungan materiil” berupa upah atau fee yang didapatkan dari calon tenaga
02538|kerja yang berhasil mereka kirim ke PT AAMU, walaupun para calon tenaga
02539|kerja  atau  para  korban  telah  setuju  atau  sepakat  untuk  dikirim  bekerja  di
02540|Kalimantan;
02541|Menimbang,  bahwa  dalam  penjelasan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)
02542|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02543|Perdagangan Orang kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang
02544|tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan
02545|delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dengan
02546|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
02547|menimbulkan akibat;
02548|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  Majelis  Hakim
02549|berkesimpulan bahwa belum terjadinya tindakan eksploitasi dalam perkara ini,
02550|tidak  serta  merta  mengakibatkan  unsur  ini  tidak  terpenuhi,  karenanya  Para
02551|Terdakwa seyogyanya sudah bisa menginsyafi bahwa rangkaian tindakannya
02552|merupakan tindak pidana perdagangan orang dari rangkaian perbuatan dan
02553|terpenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  eksploitasi  yang  telah  dirumuskan  oleh
02554|pembentuk undang-undang walaupun belum menimbulkan akibat yang nyata,
02555|sehingga unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
02556|Republik Indonesia”  telah sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh Para
02557|Terdakwa;
02558|Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
02559|serta melakukan perbuatan”;
02560|           Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah
02561|satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
02562|           Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penyertaan dari penerapan
02563|ketentuan  tindak  pidana  yang  didakwakan  yang  tujuan  untuk  menarik
02564|pertanggungjawaban bagi setiap orang yang terlibat dan mempunyai peranan
02565|tertentu dalam suatu tindak pidana, sekalipun perbuatan orang tersebut tidak
02566|memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari
02567|mereka  sudah  tentu  tindak  pidana  yang  dimaksudkan  tidak  akan  terjadi,
02568|Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02569|
02570|sehingga  dalam  penerapan  pemidanaan,  mereka  dianggap  sama  sebagai
02571|pelaku tindak pidana itu sendiri;
02572|         Menimbang, bahwa unsur ini terdapat alternatif yang terdiri atas :
02573|1. Pelaku (Pleger);
02574|2. Menyuruh melakukan (Doenpleger);
02575|3. Turut serta melakukan (Medepleger);
02576|         Menimbang, bahwa penyertaan unsur ini dalam perkara  a quo adalah
02577|dimaksudkan untuk pembuktian terhadap alternatif unsur “turut serta melakukan
02578|(medepleger)”, dengan pemikiran bahwa medepleger selalu terdapat lebih dari
02579|satu orang pelaku yang turut melakukan tindak pidana, yang hal juga termaktub
02580|dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  Putusan  Nomor  1395  K/Pid/1985
02581|tanggal 24 September 1987 yang menyatakan bahwa “turut melakukan” terkait
02582|inisiatif tindak pidana tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa), dengan
02583|demikian syarat medepleger adalah:
02584|1. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan adanya “ begin van uitvoering ”
02585|atau suatu permulaan pelaksanaan;
02586|2. Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
02587|3. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan
02588|secara sempurna kejahatan mereka;
02589|           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa sejak
02590|semula sama-sama melakukan perekrutan calon tenaga kerja, dengan perintah
02591|awal  dari  Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI yang  memerintahkan
02592|Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON,  kemudian  Terdakwa  III
02593|YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON mengajak  Terdakwa  I  DANIEL  LUMA
02594|ALIAS DEBRI dan Terdakwa II MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS RISKI  untuk
02595|turut mencari calon tenaga kerja untuk direkrut, sehingga masing-masing Para
02596|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  selesai,  yakni  melakukan  rekrut
02597|calon tenaga kerja;
02598|           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para
02599|Terdakwa telah memenuhi unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan
02600|dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
02601|           Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1)
02602|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02603|Perdagangan  Orang  juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang
02604|Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti
02605|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02606|ke-2 (kedua);
02607|Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02608|
02609|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02610|nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut;
02611|Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para
02612|Terdakwa pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
02613|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  dan
02614|dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-
02615|undang  Nomor:  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02616|Perdagangan Orang  dan  Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan
02617|dan tuntutan hukum yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum;
02618|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  nota  pembelaan/pledoi  Penasihat
02619|Hukum  Para  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  nota
02620|pembelaan tersebut mengenai pembuktian materiil ( feit materiil)  terkait tindak
02621|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa  dan  terhadap tindak pidana yang
02622|dilakukan oleh Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur
02623|di atas, maka hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
02624|Dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa
02625|tersebut patutlah dinyatakan ditolak;
02626|           Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
02627|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
02628|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, ataupun alasan penghapus
02629|pidana lainnya, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para
02630|Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02631|           Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
02632|adalah  kumulatif  (penjara  dan  denda),  maka  kepada  Para  Terdakwa  selain
02633|dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila
02634|pidana  denda tidak  dibayar maka diganti  pidana kurungan  yang  dinyatakan
02635|dalam amar putusannya, dan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda ini
02636|Majelis  Hakim  tidak  semata-mata  mengikuti  jumlah  denda  dari  tuntutan
02637|Penuntut  Umum,  namun  juga  memperhatikan  penghasilan/pendapatan  dari
02638|Para Terdakwa, dimana pada umumnya Para Terdakwa bekerja sebagai Petani,
02639|dan pekerja lainnya yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup,
02640|sehingga Majelis Hakim  menjatuhkan hukuman denda yang jauh lebih kecil
02641|jumlahnya dari tuntutan Penuntut Umum disesuaikan dengan penghasilan yang
02642|diterima oleh Para Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;
02643|Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang
02644|telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan
02645|Penuntut  Umum,  akan  tetapi  terhadap  lamanya  pemidanaan  atau  hukuman
02646|Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
02647|
02648|yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan
02649|tersendiri sebagai berikut;
02650|Menimbang, bahwa dalam KUHP yang berlaku pada saat ini tidak ada
02651|aturan  yang  mengatur  terkait  dengan  pedoman  pemidanaan,  sementara  itu
02652|pedoman  pemidanaan  ini  merupakan  panduan,  terutama  bagi  hakim  untuk
02653|digunakan  dalam  menggapai  dasar  keadilan  bagi  semua,  dan  tidak  hanya
02654|berpaku pada ketentuan perundang-undangan, karena sejatinya putusan bukan
02655|merupakan  corong  dari  undang-undang, melainkan  sebagai  corong  keadilan
02656|kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban umum;
02657|Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana
02658|menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan
02659|menurut  teori  relative  pidana  dimaksudkan,  disamping  untuk  memperbaiki
02660|keseimbangan  dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki  si  pelaku
02661|sendiri  dengan  jalan  menjatuhkan  putusan  yang  seadil-adilnya,  memberikan
02662|kesempatan  kepada  bakat-bakat  yang  diperoleh  agar  dapat  berkembang,
02663|memberikan pendidikan khusus latihan-latihan dan sebagainya;
02664|Menimbang,  bahwa  terhadap  pemidanaan  tersebut  Indonesia
02665|mengenalnya  dengan  teori  gabungan,  oleh  karena  itu  pidana  yang  akan
02666|dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  kepada  Para  Terdakwa  tersebut  tidaklah
02667|mengenai  salah  satu  teori  tersebut  diatas,  akan  tetapi  akan  berusaha
02668|menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana
02669|sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini;
02670|Menimbang,  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan
02671|haruslah  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat  yang  tidak  hanya
02672|berdasarkan  pada  pertimbangan  yuridis  saja  tetapi  juga  harus  memuat
02673|pertimbangan  sosiologisnya  yang  mengarah  pada  latar  belakang  terjadinya
02674|suatu tindak pidana dalam perkara  a quo  adalah tindak pidana perdagangan
02675|orang, majelis hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan