01954|Penyesuaian  Pidana juncto  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
01955|Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
01956|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
01957|sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum
01958|tersebut di atas;
01959|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan/atau Advokat yang
01960|menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikannya unsur kekerasan atau ancaman
01961|kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang  dilakukan
01962|terhadap anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “kekerasan
01963|atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang
01964|dilakukan terhadap anak” sudah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sesuai
01965|dengan fakta yang ada di persidangan;
01966|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Anak  di  persidangan
01967|bahwa tidak dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak
01968|untuk dapat dilakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Anak terhadap alat
01969|kelamin  Anak  Korban,  yang  mana  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut
01970|dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa
01971|berdasarkan Pasal 240 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
01972|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menjelaskan  bahwa
01973|Keterangan Anak hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri , sehingga
01974|harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, namun tidak terdapat alat bukti lain
01975|yang mendukung keterangan dari Anak tersebut, sedangkan dengan kekerasan
01976|atau ancaman kekerasan terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan hal
01977|tersebut seperti keterangan dari Anak Korban, Saksi  SAKSI 1, dan  SAKSI 2,
01978|serta  ada  perubahan  dari  diri  Anak  Korban akibat  adanya  peristiwa  yang
01979|Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01980|
01981|dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan kekerasan yang membuat
01982|Anak Korban menjadi trauma;
01983|Menimbang, bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
01984|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  pertanggungjawaban  Anak yaitu  bahwa
01985|dalam Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01986|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1
01987|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  juncto  Undang-Undang Nomor 11
01988|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mencantumkan unsur
01989|kesalahan sebagai unsur delik;
01990|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  36  Ayat  (2)  Undang-Undang
01991|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Surat
01992|Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi
01993|KUHP 2023 dan KUHAP 2025 pada Bagian II tentang Perihal Pelaksanaan
01994|KUHP pada Nomor 3 huruf c yang menjelaskan bahwa sebuah perbuatan yang
01995|dapat  dipidana  merupakan  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  dengan  sengaja,
01996|sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika
01997|secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
01998|Menimbang, bahwa ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam
01999|rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu
02000|rumusan  delik  menyebutkan  bentuk  kesalahan  berupa  kesengajaan  secara
02001|eksplisit,  maka  penuntut  umum  harus  membuktikan  kesengajaan  tersebut.
02002|Sebaliknya,  jika  dalam  suatu  rumusan  delik  tidak  menyebutkan  bentuk
02003|kesalahan  secara  eksplisit,  maka  dengan  dapat  dibuktikannya  unsur-unsur
02004|delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan
02005|sendirinya  dimana  kesengajaan  tersebut  dapat  meliputi  semua  unsur  delik
02006|maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik;
02007|Menimbang, bahwa mengacu pada fakta persidangan, Anak melakukan
02008|perbuatan sebagaimana didakwakan dengan kehendak dan kesadaran sendiri
02009|tanpa  paksaan,  dalam  keadaan  mampu  mempertanggungjawabkan
02010|perbuatannya, serta mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur.
02011|Oleh  karena  itu  Anak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas
02012|perbuatan yang dilakukan yaitu dengan kesalahan berupa kesengajaan;
02013|Menimbang, bahwa Anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun,
02014|yang dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan yang
02015|diajukan kepadanya  dengan  baik, serta  saat melakukan  tindak pidana tidak
02016|Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02017|
02018|terdapat hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan disabilitas mental  /
02019|disabilitas intelektual, maka Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;
02020|Menimbang, bahwa  oleh  karena  terdapat  kesalahan  Anak  dalam
02021|terjadinya tindak pidana, Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta
02022|dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat
02023|menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar
02024|dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
02025|pidana;
02026|Menimbang, bahwa  untuk  menentukan  pemidanaan  kepada  Anak,
02027|Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan
02028|sebagaimana diatur pada Pasal 54  Ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun
02029|2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dan  memperhatikan
02030|kepentingan terbaik bagi Anak sebagai berikut :
02031|Menimbang,  bahwa ketentuan  pedoman  pemidanaan  merupakan
02032|bagian yang tidak terpisahkan dari  ketentuan dalam pemidanaan , maka  akan
02033|dipertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
02034|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dimana  Majelis
02035|Hakim wajib mempertimbangkan :
02036|a. bentuk kesalahan pembuat tindak pidana;
02037|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
02038|c. sikap batin pembuat tindak pidana;
02039|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
02040|direncanakan;
02041|e. cara melakukan tindak pidana;
02042|f.sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
02043|g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak
02044|pidana;
02045|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
02046|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
02047|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
02048|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
02049|Menimbang,  bahwa  dikarenakan  ketentuan  pasal  tersebut  bersifat
02050|kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan faktor-
02051|faktor yang relevan dan terbukti dalam fakta persidangan;
02052|Menimbang, bahwa terhadap faktor “ riwayat hidup, keadaan sosial dan
02053|keadaan  ekonomi  pelaku  tindak  pidana”,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
02054|perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dipengaruhi oleh
02055|Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02056|
02057|lingkungan sosial terdekatnya, dimana Anak diketahui memiliki ketergantungan
02058|pada konten pornografi dan hampir setiap hari mengakses film porno melalui
02059|tautan  yang  dikirimkan  secara  cuma-cuma  oleh  teman  Anak  yang  bernama
02060|Jupri,  sehingga  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana,  Majelis  Hakim
02061|mempertimbangkan secara cermat kondisi pribadi Anak tersebut;
02062|Menimbang, bahwa terhadap faktor  “pengaruh pidana terhadap masa
02063|depan pelaku tindak pidana” , Majelis Hakim menilai bahwa dampak penjatuhan
02064|pidana  terhadap  keberlanjutan  pendidikan  dan  perkembangan  pribadi  Anak,
02065|dimana  berdasarkan  keterangan  Anak  serta  keluarga  yang  dihadirkan  di
02066|persidangan  diketahui  bahwa  Anak  masih  berstatus  sebagai  siswa  kelas  IX
02067|(sembilan) Sekolah Menengah Pertama dan masih memiliki kesempatan untuk
02068|melanjutkan  pendidikannya,  sehingga  dalam  menjatuhkan  putusan,  Majelis
02069|Hakim berupaya memilih sanksi yang proporsional dan tidak menghambat masa
02070|depan pendidikan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi
02071|Anak tersebut;
02072|Menimbang, bahwa terhadap faktor “ pengaruh tindak pidana terhadap
02073|korban atau keluarga korban ” Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang
02074|dilakukan  oleh  Anak  telah  menimbulkan  dampak  destruktif  dan  kerugian
02075|multidimensional, dimana tindakan tersebut tidak hanya menghancurkan masa
02076|depan,  merampas  kebahagiaan,  serta  meninggalkan  trauma  psikologis  dan
02077|penderitaan  fisik  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  membawa  pengaruh  yang
02078|sangat  merugikan  bagi  keluarga  korban  dalam  berbagai  aspek,  termasuk
02079|mencoreng kehormatan keluarga, serta memberikan beban moral dan stigma
02080|sosial  yang  berkepanjangan  di  tengah  lingkungan  masyarakat,  sehingga
02081|kejahatan  Anak  ini  jelas-jelas  menimbulkan  penderitaan  yang  meluas  dan
02082|berakibat fatal;
02083|Menimbang, bahwa  terhadap faktor “ pemaafan dari korban  dan/atau
02084|keluarganya”, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak
02085|terhadap Anak Korban telah menimbulkan penderitaan yang mendalam, dimana
02086|berdasarkan  fakta  yang  terungkap  selama  persidangan  terlihat bahwa  Anak
02087|Korban  beserta  keluarganya  mengalami  kesedihan  yang  sangat  mendalam,
02088|serta hingga proses persidangan berlangsung tidak terdapat adanya pemberian
02089|maaf  dari  Anak  Korban  maupun  keluarganya  kepada  Anak,  sehingga  hal
02090|tersebut turut menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim dalam menilai
02091|tingkat kesalahan dan penjatuhan sanksi yang tepat;
02092|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak
02093|pidana dengan ancaman pidana yang berbentuk alternatif berupa penjara  atau
02094|Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02095|
02096|denda,  maka  dengan  memperhatikan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana
02097|tersebut di  atas, maka  Majelis  Hakim mempertimbangkan jenis pemidanaan
02098|yang sesuai terhadap Anak sebagai berikut :
02099|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana yang dipandang tepat
02100|untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak, berdasarkan  Pasal  60  Ayat  (3)
02101|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
02102|mengatur  bahwa  “Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  Penelitian
02103|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan sebelum  menjatuhkan
02104|Putusan perkara”;
02105|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
02106|yang dibuat dan ditandatangani oleh Erwin Manalu, S.H. tertanggal 3 April 2026
02107|selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, diketahui bahwa Anak dalam
02108|melakukan perbuatan kepada Anak Korban dikarenakan Anak terpengaruh dari
02109|faktor luar yaitu dari adanya media sosial yang menampilkamn konten yang
02110|bermuatan  dewasa,  dan  juga  lingkungan  sekitar  Anak  selalu  membahas
02111|mengenai  pembahasan  yang  bermuatan  dewasa  seperti  hubungan  seksual,
02112|sehingga membuat Anak menjadi penasaran dengan hal tersebut. Lalu Anak
02113|yang masih merupakan kategori Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
02114|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  juncto
02115|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
02116|sehingga  membuat  Anak  masih  belum  memiliki  kematangan  berfikir  dalam
02117|melakukan  tindakannya  terhadap  Anak  Korban,  sehingga  membutuhkan
02118|pendidikan dan bimbingan untuk dapat mengendalikan diri Anak;
02119|Menimbang,  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan  berdasarkan  hasil
02120|sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I
02121|Medan dan juga sesuai asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
02122|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya kelangsungan hidup
02123|dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir,
02124|sehingga  merekomendasikan terhadap Anak di berikan Pidana  Dengan Syarat
02125|berupa pelayanan masyarakat  sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
02126|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58
02127|Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan
02128|terhadap Anak;
02129|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  Anak
02130|tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini, penjatuhan
02131|pidana bagi Anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, haruslah
02132|mampu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di
02133|Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02134|
02135|masa depan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-
02136|undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
02137|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
02138|Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
02139|Menjadi Undang-Undang;
02140|Menimbang,  bahwa  di  samping  itu,  ketentuan  Pasal  79  Ayat  (1)
02141|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
02142|menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan dapat diberlakukan dalam
02143|hal  Anak  melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana  yang  disertai
02144|dengan  kekerasan.  Dalam  hal  ini,  bagian  Penjelasan  Umum  Peraturan
02145|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
02146|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
02147|Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  kejahatan  seksual  terhadap  anak
02148|merupakan  kejahatan  serius  (serious  crime)  sehingga  penjatuhan  pidana
02149|terhadap pelaku kekerasan seksual harus memberikan efek jera dan mencegah
02150|terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;
02151|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah semata-mata ditujukan
02152|untuk membalas perbuatan Anak, melainkan juga untuk memberikan kesadaran
02153|kepadanya agar memperbaiki dirinya. Dalam hal ini, kenyataan bahwa pelaku
02154|tindak pidana adalah juga seorang Anak yang masih membutuhkan bimbingan
02155|dan pengasuhan lebih lanjut dari keluarga dan lingkungannya, peran aktif pihak
02156|keluarga  Anak  Korban  dan  Anak  sendiri  dalam  bersama-sama  mencegah
02157|terjadinya kembali tindak pidana Anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak
02158|Anak  Korban  di  masa  depan,  perlu  juga  diperhatikan  dalam  penjatuhan
02159|hukuman kepada Anak;
02160|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  sebagaimana
02161|pertimbangan sebelumnya, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari
02162|pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang merupakan kejahatan yang
02163|serius, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak,
02164|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana
02165|penjara  sebagai  bentuk  efek  jera  kepada  Anak,  akan  tetapi  Majelis  Hakim
02166|berpendapat bahwa Anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
02167|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dengan masa
02168|waktu sebagaimana dalam amar putusan ini. Adapun pidana ini juga dijatuhkan
02169|dengan alasan karena  Majelis  Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh
02170|Anak  telah  merusak  masa  depan  Anak  Korban,  perbuatan  Anak  tersebut
02171|menyebabkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya , serta Anak
02172|Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02173|
02174|melakukan perbuatan kepada  Anak  Korban dilakukan secara sadar. Sehingga
02175|melalui  pemidanaan ini  kedepannya  Anak  diharapkan dapat menjadi  pribadi
02176|yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar
02177|hukum. Selanjutnya  Majelis  Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana
02178|yang  termuat  di  dalam  amar  putusan  ini  dan  memandang  hukuman  yang
02179|dijatuhkan sudah memenuhi  rasa  keadilan, dan kemanfaatan  serta  setimpal
02180|dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Dalam hal ini, pidana penjara
02181|tersebut selayaknya diartikan sebagai sarana bagi Anak untuk mendapatkan
02182|pembinaan dan bimbingan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ;Menimbang,
02183|bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman  pemidanaan di atas,
02184|oleh karena  Majelis Hakim  menilai tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Anak
02185|termasuk tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, serta keadaan dan
02186|perbuatan  Anak  dinilai  sangat  merugikan  Anak  Korban  dan  keluarga  Anak
02187|Korban, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang
02188|lama dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
02189|Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim
02190|berpendapat  bahwa  karena  telah  sesuai  dengan  tujuan  dan  pedoman
02191|pemidanaan sebagaimana pertimbangan di atas, maka tidak perlu dijatuhkan
02192|pidana tambahan dalam perkara ini;
02193|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
02194|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02195|meringankan Anak;
02196|Keadaan yang memberatkan :
02197|- Perbuatan Anak menimbulkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan
02198|keluarganya;
02199|- Perbuatan Anak telah berdampak negatif terhadap perkembangan dan
02200|berpotensi mempengaruhi masa depan Anak Korban; dan
02201|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
02202|Keadaan yang meringankan :
02203|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
02204|mengulangi perbuatannya; dan
02205|- Anak belum pernah dihukum;
02206|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02207|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02208|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara untuk
02209|waktu tertentu yang dijatuhkan;
02210|Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02211|
02212|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02213|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
02214|berada dalam tahanan;
02215|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
02216|1. 1 (satu) potong baju lengan pendek wama biru;
02217|2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
02218|3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
02219|4. 1 (satu) potong shot warna merah;
02220|5. 1 (satu) potong tanktop warna pink; dan
02221|6. 1 (satu) potong BH warna pink;
02222|yang telah disita dari Saksi SAKSI 1 namun dalam persidangan Anak Korban
02223|dan Saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu Anak Korban menyatakan tidak ingin
02224|menerima  kembali  barang-barang  bukti  tersebut  serta  Majelis  Hakim
02225|berpandangan barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memunculkan
02226|kembali trauma bagi Anak Korban,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02227|tersebut dimusnahkan;
02228|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  71D ayat (1) Undang-Undang
02229|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan
02230|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
02231|2016, yang menyatakan bahwa setiap Anak yang menjadi korban dalam jenis-
02232|jenis  tindak  pidana  tertentu  yang  salah  satunya  adalah  anak  yang  menjadi
02233|korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi
02234|yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
02235|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  71D  Undang-
02236|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah
02237|dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17
02238|Tahun 2016  juncto  Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
02239|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak