02102|dengan kata lain Saksi Korban Nur Anggraeni berangkat ke Malaysia secara
02103|ilegal;
02104|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Maiden Hilalah menerangkan
02105|pada  pokoknya  yang  berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,
02106|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk bekerja ke luar
02107|negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02108|prosedur  pengajuan  izin  bagi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02109|Indonesia (P3MI) merupakan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi,
02110|sedangkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
02111|memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02112|(SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan
02113|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja
02114|Migran  Indonesia  (BP2MI),  selanjutnya  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02115|Migran  Indonesia  (P3MI)  mendampingi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02116|(CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi
02117|pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  luar  negeri,
02118|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara, adapun Calon
02119|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi “Siap
02120|Kerja”, memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02121|mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika  menikah),
02122|sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS / KIS, dan setelah diverifikasi
02123|oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker,
02124|pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan
02125|Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02126|(BP2MI), perjanjian dengan pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri
02127|oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  namun
02128|Dinas Tenaga Kerja di daerah tidak memiliki kewenangan atas data Surat Izin
02129|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  karena  hal
02130|tersebut  merupakan  kewenangan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02131|Provinsi Jawa Timur;
02132|Menimbang,  lebih  lanjut  orang  perseorangan  tidak  dapat  menjadi
02133|sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
02134|merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan
02135|hanya  karyawan  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02136|(P3MI) itu sendiri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02137|hanya  dapat  menugaskan  karyawan  internalnya  untuk  mencari  Pekerja
02138|Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja ke luar negeri, bahwa terdapat 4
02139|(empat) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi
02140|Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02141|
02142|atau legal yang terdaftar di wilayah Kota Blitar dan tidak ada satupun milik
02143|dari  Saksi  Aril  Wibisono,  Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu,  Terdakwa  dan  Saksi
02144|Budiono;
02145|Menimbang, lebih lanjut tidak terdapat data atas nama Saksi Korban
02146|Nur  Anggraeni  dalam  pengurusan  ID  Rekom  atau  akun  di  Aplikasi  “Siap
02147|Kerja” pada Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
02148|Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tindakan
02149|yang dilakukan Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Terdakwa dan
02150|Saksi  Budiono  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran  sebagai
02151|perseorangan  yang  tidak  berwenang  menempatkan  Pekerja  Migran
02152|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02153|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02154|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02155|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02156|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02157|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02158|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02159|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02160|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02161|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02162|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02163|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02164|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02165|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02166|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02167|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02168|Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk
02169|Puji Rahayu, Terdakwa  dan  Saksi  Budiono menerangkan  pada  pokoknya
02170|Saksi  Aril  Wibisono  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
02171|memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban Nur  Anggraeni  selesai dan
02172|dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu
02173|berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan memastikan Medical Check
02174|Up Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  selesai  dan  dapat  digunakan  untuk
02175|keberangkatan ke Malaysia dan juga ikut menerima uang yang diberikan oleh
02176|Terdakwa,  Terdakwa  berperan  sebagai  penghubung  dengan  Agensi  yang
02177|berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Saksi Korban
02178|Nur  Anggraeni  bisa  berangkat  ke  Malaysia  dan  Saksi  Budiono  berperan
02179|sebagai yang mengantarkan ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor
02180|Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02181|
02182|Saksi Korban Nur Anggraeni sampai selesai dan mengantar Saksi Korban
02183|Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni
02184|bisa  berangkat  ke  Batam  dan  seterusnya  ke  Malaysia,  Saksi  Yayuk  Puji
02185|Rahayu menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari
02186|Terdakwa dan membagi uang tersebut kepada Saksi Aril Wibisono, Saksi
02187|Yayuk Puji Rahayu, Saksi Aril Wibisono, Terdakwa dan Saksi Budiono tidak
02188|memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin
02189|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  menurut
02190|pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Yayuk
02191|Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono  dan  Saksi  Budiono  yang  telah
02192|memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia dengan peran
02193|masing  –  masing  tanpa  prosedur  yang  sah  menurut  undang  –  undang,
02194|sehingga  terhadap  unsur  kedua  tersebut telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02195|meyakinkan menurut hukum;
02196|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02197|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02198|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02199|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02200|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02201|dakwaan alternatif kedua;
02202|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02203|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02204|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02205|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02206|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02207|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02208|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02209|harus pula dijatuhi pidana;
02210|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02211|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02212|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02213|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02214|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02215|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02216|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02217|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02218|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02219|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02220|Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02221|
02222|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02223|pidana yang dijatuhkan;
02224|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02225|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02226|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02227|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02228|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02229|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02230|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02231|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02232|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02233|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
02234|Nomor Rekening: 0901642507;
02235|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun milik Terdakwa,
02236|maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dikembalikan  kepada
02237|Terdakwa;
02238|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02239|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya sependapat  dengan  Jaksa
02240|Penuntut Umum. Akan tetapi, Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan
02241|dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang
02242|dibebankan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  Tuntutan  Penuntut  Umum
02243|tanggal 9 Juli 2025, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan
02244|segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan
02245|keringanan  hukuman  yang  seringan  –  ringannya,  bersama  ini  pula
02246|perkenankanlah  Penasihat  Hukum  Terdakwa  menyampaikan  hal  –  hal
02247|sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan vonis Terdakwa,
02248|antara lain: Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang
02249|perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
02250|akan  mengulangi  perbuatannya  lagi,  Terdakwa  belum  pernah  dihukum
02251|sebelumnya, Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi
02252|pribadi yang lebih baik selama menjalani masa hukuman, atas pembelaan
02253|dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  alasan
02254|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02255|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02256|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02257|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02258|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02259|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal tersebut
02260|sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02261|Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02262|
02263|kesalahan Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menilai terhadap permohonan
02264|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang perlu dipahami
02265|bahwa  Terdakwa  merupakan  seorang  perempuan  yang  sudah  lanjut usia
02266|(lansia)  sebagaimana  yang  dianjurkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah
02267|Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
02268|Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum,  dihimbau  dalam
02269|penanganan perkara dalam perkara gender harus ada pengecualian dengan
02270|tujuan agar  didalam  menjatuhkan pidana  terhadap kaum  gender memiliki
02271|kemanfaatan  dan  keadilan  yang  hidup,  kemudian  Majelis  menilai  dengan
02272|sudah  lanjut  usianya  Terdakwa  sudah  seharusnya  penjatuhan  pidana
02273|terhadap  Terdakwa  lebih  mengutamakan  azas  kemanfaatan,  maka
02274|berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  diatas  sudah  seharusnya
02275|permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk dikabulkan;
02276|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02277|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02278|yang meringankan Terdakwa;
02279|Keadaan yang memberatkan:
02280|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02281|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02282|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02283|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02284|Keadaan yang meringankan:
02285|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02286|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02287|mengulangi lagi;
02288|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02289|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02290|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02291|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02292|ditentukan dalam amar putusan ini;
02293|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02294|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02295|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02296|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02297|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02298|
02299|MENGADILI:
02300|1. Menyatakan  Terdakwa  Siti  Komsiyatin,  terbukti  secara  sah  dan
02301|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  tanpa  hak
02302|Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02303|
02304|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana
02305|dalam dakwaan alternatif kedua;
02306|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02307|pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana
02308|denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
02309|apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana
02310|kurungan selama 3 (tiga) bulan;
02311|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02312|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02313|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02314|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02315|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
02316|Nomor Rekening: 0901642507;
02317|dikembalikan kepada Terdakwa;
02318|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02319|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02320|
02321|Jum’at
02322|
02323|18 Juli 2025
02324|
02325|2025
02326|
02327|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02328|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02329|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02330|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
02331|
02332|Agus Santosa, S.H., M.H.
02333|
02334|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02335|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02336|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02337|Panitera Pengganti,
02338|Agus Santosa, S.H., M.H.