00504|2026, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa. dr. VINCENTE LAE PRAMATA di 
00505|RSUD DR. SAM RATULANGI TONDANO , setelah dilakukan pemeriksaan 
00506|didapatkan yaitu luka lecet di bibir atas ukuran 1 cm x 0,5 cm luka tikam di bokong kiri 
00507|ukuran 2 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, dengan Kesimpulan kelainan itu 
00508|disebabkan oleh luka di bibir akibat persentuhan tumpul luka di bokong akibat 
00509|persentuhan tajam; 
00510|Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 
00511|atas nama Anak Korban, yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada 
00512|
00513|tanggal 23 September 2009, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak 
00514|Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun; 
00515|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut didapatkan kesimpulan 
00516|bahwa Anak II telah memukul bagian kepala anak korban dengan tangan kosong 
00517|beberapa kali, selanjutnya Anak I telah menikam bagian bokong dari anak korban 
00518|sebanyak 1 (satu) kali, yang diketahui bahwa saat kejadian anak korban masih 
00519|berumur 16 (enam belas) tahun yang mengakibatkan Anak Korban dibawa ke Rumah 
00520|Sakit dan selanjutnya dilakukan rawat jalan, oleh karenanya Hakim berpendapat 
00521|bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Korban merupakan 
00522|tindakan yang dilakukan dengan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu 
00523|yaitu adanya rasa sakit pada tubuh Anak Korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi; 
00524|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU RI 
00525|No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 
00526|Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah 
00527|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap 
00528|Anak; 
00529|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah dan 
00530|selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-
00531|hal atau keadaan -keadaan yang dapat melepaskan  Para Anak dari 
00532|pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat 
00533|meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya 
00534|itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim 
00535|memandang Para Anak dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan 
00536|kesalahan yang telah diperbuatnya oleh karenanya kepada Para Anak harus dijatuhi 
00537|pidana setimpal dengan kesalahannya; 
00538|Menimbang bahwa  sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan 
00539|mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas 
00540|nama Para Anak; 
00541|Menimbang bahwa untuk laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas 
00542|nama Anak I yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Haryanto Sagala selaku 
00543|Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda  pada Balai Pemasyarakatan Kelas I 
00544|Manado dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: 
00545|1. Anak I lahir di Tondano, Minahasa pada tanggal 5 November 2009, merupakan 
00546|anak satu-satunya dari pasangan Bapak Ayah Anak I dan Ibu Anak I; 
00547|2. Penyebab Anak I terlibat dalam tindak pidana ini karena Anak I mengedepankan 
00548|kesetiakawanan akibat disuruh temannya (S.L.) untuk melukai korban (yang 
00549|berselisih dengan korban), orang tua Anak I yang lalai dalam pengawasan 
00550|
00551|perkembangan Anak I yang masih sekolah, adanya pendahuluan keributan 
00552|yang dipicu oleh Anak II memukul korban dengan tangan kosong, sehingga 
00553|Anak I memiliki keberanian (dengan pengaruh alkohol) melukai korban. 
00554|3. Orang tua Anak I sangat berharap agar Anak I dapat mengambil hikmah dan 
00555|tidak mengulangi, orang tua anak berharap Anak I dapat berdamai dengan anak 
00556|korban, dan pemerintah setempat berpandangan agar bedamai dengan korban 
00557|dengan adanya sanksi sosial atau kerja sosial berupa pelatihan kerja pada anak 
00558|tanpa mengganggu anak dalam menunaikan pendidikannya; 
00559|Menimbang bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebut turut 
00560|disertakan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak I dapat diberikan putusan 
00561|berupa Diversi dengan pertimbangan sebagai berikut: 
00562|1. Anak 1 menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan 
00563|yang melanggar hukum; 
00564|2. Anak masih sekolah dan saat ini duduk di kelas XI; 
00565|3. Orang tua anak I masih sanggup membiayai penghidupan anak baik secara 
00566|moril maupun materil; 
00567|4. Orang tua anak I bersedia dan mampu untuk meningkatkan pengawasan dan 
00568|pembimbingan kepada anak; 
00569|5. Menghindarkan Anak I dari stigmatisasi sebagai mantan narapidana apabila 
00570|Anak dipidana penjara; 
00571|6. Memberikan Anak I tanggung jawab agar diberikan sanksi sosial atau kerja 
00572|sosial berupa pelatihan kerja di Gereja, atau kantor lurah yang ada di Kabupaten 
00573|Minahasa; 
00574|7. Apabila Hakim yang mengadili perkara ini berkata lain, kiranya dapat 
00575|mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; 
00576|8. Orang tua Anak 1 dinilai sudah tidak mempu mengawasi, membina dan 
00577|membimbing Anak 1; 
00578|Menimbang bahwa untuk laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama 
00579|Anak II yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Haryanto Sagala  selaku 
00580|Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I 
00581|Manado dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: 
00582|1. Anak II lahir di Tondano Minahasa pada tanggal 28 April 2010 merupakan anak 
00583|pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak - dan Ibu -, namun anak II 
00584|pernah memperoleh putusan PN Tondano berupa Tindakan dikembalikan ke 
00585|orang tua pada saat anak berumur 12 tahun, oleh karena itu perkara anak saat 
00586|ini tidak dapat dilaksanakan diversi; 
00587|
00588|2. Penyebab anak II melakukan tindak pidana yaitu Anak II mengedepankan 
00589|kesetiakawanan akibat disuruh temannya (S.L.) untuk melukai korban (yang 
00590|berselisih dengan korban), Nenek/pendamping Anak II yang lalai dalam 
00591|pengawasan perkembangan Anak yang masih sekolah, dugaan pengaruh 
00592|alkohol yang ditenggak Anak II sejak pukul 16.00 WITA hingga 22.30 WITA 
00593|(sebelum kedatangan korban) sesuai dengan kemampuan, serta keinginan 
00594|anak II yang berakibat pada anak timbulnya keberanian Anak untuk 
00595|menganiaya korban; 
00596|3. Nenek/pendamping Anak sangat berharap agar anak II dapar mengambil 
00597|hikmah dan tidak mengulangi perbuatan, dan Nenek berhadap dapat berdamai 
00598|dengan anak korban, dan pemerintah setempat berpandangan agar bedamai 
00599|dengan korban dengan adanya sanksi sosial atau kerja sosial berupa pelatihan 
00600|kerja pada anak tanpa mengganggu anak dalam menunaikan pendidikannya; 
00601|Menimbang bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebut turut 
00602|disertakan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak II dapat diberikan putusan 
00603|berupa Pidana Pokok dengan syarat Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 71 
00604|ayat 1.b ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
00605|Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut: 
00606|1. Anak II menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan 
00607|yang melanggar hukum; 
00608|2. Anak II sudah pernah memperoleh putusan PN Tondano berupa Tindakan 
00609|dikembalikan ke orang tua pada saat anak berusia 12 tahun; 
00610|3. Anak II masih sekolah dan saat ini duduk di kelas XI SMA; 
00611|4. Nenek Anak II masih sanggup membiayai penghidupan anak baik secara moril 
00612|maupun materil (dengan bantuan orang tua anak yang bekerja di luar negeri); 
00613|5. Nenek Anak II bersedia dan mampu untuk meningkatkan pengawasan dan 
00614|pembimbingan kepada anak; 
00615|6. Menghindarkan Anak II dari stigmatisasi sebagai mantan narapidana apabila 
00616|Anak dipidana penjara; 
00617|7. Memberikan Anak II tanggung jawab agar diberikan sanksi sosial atau kerja 
00618|sosial berupa pelatihan kerja di Gereja, atau kantor lurah dimana anak 
00619|bermukim yang akan diawasi Kejaksaan dan dibimbing oleh Pembimbing 
00620|Kemasyarakatan; 
00621|8. Apabila Hakim yang mengadili perkara Anak ini berkata lain, kiranya dapat 
00622|mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; 
00623|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, 
00624|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem 
00625|
00626|pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang 
00627|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
00628|Menimbang bahwa sistem pemidanaan Anak didasarkan pada Pasal 71 ayat 
00629|(1) dan (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
00630|Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari:  
00631|- Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 
00632|a. pidana peringatan; 
00633|b. pidana dengan syarat: 
00634|1)  pembinaan di luar lembaga; 
00635|2)  pelayanan masyarakat, atau; 
00636|3)  pengawasan; 
00637|c. pelatihan kerja; 
00638|d. pembinaan dalam lembaga; dan 
00639|e. penjara; 
00640|- Pidana tambahan terdiri atas: 
00641|a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 
00642|b. pemenuhan kewajiban adat; 
00643| Menimbang bahwa pidana penjara terhadap Anak harus memperhatikan 
00644|bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap Anak. 
00645|Pidana penjara dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan 
00646|membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-
00647|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
00648|Anak; 
00649|Menimbang bahwa pidana pembatasan kebebasan mensyaratkan bahwa 
00650|tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana berat atau tindak pidana 
00651|yang disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang 
00652|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
00653|Menimbang bahwa pidana pembatasan kebebasan lainnya yang dapat 
00654|dijatuhkan kepada Anak selain penjara adalah pembinaan dalam lembaga. Pidana ini 
00655|diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
00656|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik 
00657|Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana 
00658|dan Tindakan terhadap Anak, hal mana diatur bahwa pidana pembinaan di dalam 
00659|lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang 
00660|diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang menyediakan tempat tinggal yang 
00661|memadai bagi Anak serta sarana pendidikan dan pelatihan kerja. Lembaga yang 
00662|dimaksud bisa berupa LPKA maupun LPKS. Pidana pembinaan di dalam lembaga 
00663|
00664|dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat 
00665|dalam waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
00666|Sehingga meskipun adanya pembatasan kebebasan tetapi terkait kebutuhan anak 
00667|masih terpenuhi termasuk pendidikan; 
00668|Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang 
00669|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa 
00670|Hakim wajib mempertimb angkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari 
00671|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu 
00672|pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil 
00673|maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut; 
00674|Menimbang bahwa mengenai diversi bagi Anak I yang direkomendasikan 
00675|oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado diatur 
00676|dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 
00677|Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa 
00678|Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak 
00679|pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula 
00680|dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih 
00681|dalam bentuk surat dakwaan subidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi 
00682|(gabungan), selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
00683|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa syarat 
00684|diversi yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 
00685|merupakan pengulangan tindak pidana (residivis), dalam perkara ini Anak I memenuhi 
00686|persyaratan untuk dilakukan diversi karena ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) 
00687|tahun dan bukan pengulangan, namun karena Anak I dalam perkara ini dihadapkan 
00688|bersamaan dengan Anak II dalam 1 (satu) berkas perkara yang sama pada saat 
00689|pelimpahan oleh Penuntut Umum ke persidangan sehingga Anak I tidak dapat 
00690|ditempuh diversi karena terikat dengan Anak II yang sudah pernah dihukum 
00691|sebelumnya, diversi terhadap Anak I dapat dilakukan dalam hal perkara antara Anak I 
00692|dan Anak II dipisahkan berkas perkaranya  sejak awal dilakukan pelimpahan ke 
00693|pengadilan, oleh karena itu rekomendasi mengenai diversi terhadap Anak I tidak 
00694|dapat dilaksanakan, selanjutnya terhadap Anak I berdasarkan laporan litmas 
00695|Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado diketahui 
00696|bahwa Anak I mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya namun masih 
00697|terlibat dalam pergaulan dengan teman yang mengkonsumsi minuman beralkohol 
00698|hingga larut malam, yang mana pada saat kejadian perkara a quo terjadi dipicu oleh 
00699|karena Anak I minum minuman beralkohol hingga larut malam, sehingga terhadap 
00700|Anak I Hakim berpendapat bahwa orang tua belum dapat memberikan pengawasan 
00701|
00702|maksimal kepada anak sehingga perlu untuk dibatasi kebebasan Anak untuk 
00703|sementara waktu agar Anak I mendapatkan pembinaan dengan tetap memperhatikan 
00704|hak-hak Anak; 
00705|Menimbang bahwa terhadap Anak II oleh Pembimbing Kemasyarakatan 
00706|Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado merekomendasikan pidana pengawasan 
00707|mengenai hal tersebut dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 
00708|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam penjelasan 
00709|pasalnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah 
00710|pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh 
00711|Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak 
00712|dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.; 
00713| Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan 
00714|dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, terkait 
00715|riwayat Anak II menunjukkan bahwa Anak II tumbuh berkembang di lingkungan 
00716|keluarga yang harmonis, walaupun orang tua merantau namun tetap memberikan 
00717|dukungan materi kepada anak melalui nenek, tetapi Anak II merokok dan minum-
00718|minuman alkohol yang mana di persidangan perbuatan Anak II yang mengkonsumsi 
00719|minuman beralkohol hingga memicu terjadinya perbuatan Anak II kepada Anak 
00720|Korban yang mana berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak II berkumpul untuk 
00721|minum-minum pada saat sudah malam hari;  
00722| Menimbang bahwa berdasarkan penguraian tersebut Hakim memandang 
00723|perlu dijatuhi pidana. Terkait pidana pengawasan, orang tua Anak I dan Anak II 
00724|sebagai lingkungan terdekat Para Anak saja tidak mampu untuk mencegah atau 
00725|menghindarkan Para Anak dari lingkungan pergaulan yang buruk yang pada akhirnya 
00726|menyebabkan Para Anak di usianya yang masih muda dapat melakukan suatu tindak 
00727|pidana. Oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa pidana pengawasan tidak dapat 
00728|memberikan hasil yang efektif untuk mencegah Para Anak dari lingkungan buruknya 
00729|dan mencegah Anak I dan Anak II untuk melakukan tindak pidana di kemudian 
00730|harinya dan perlu adanya pembatasan kebebasan Para Anak untuk sementara waktu 
00731|agar Anak I dan Anak II mendapatkan pembinaan dengan tetap memperhatikan hak-
00732|hak Anak; 
00733|Menimbang bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
00734|serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia 
00735|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga anak perlu mendapat 
00736|kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan bekembang secara optimal, baik 
00737|fisik, mental, maupun sosial sehingga penting untuk memberikan jaminan terhadap 
00738|
00739|pemenuhan hak -haknya sehingga kelak mampu bertanggung jawab dalam 
00740|keberlangsungan bangsa dan negara; 
00741|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tehadap tindak pidana 
00742|yang dilakukan oleh Para Anak dapat dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga; 
00743|Menimbang bahwa Orang Tua Anak I di persidangan menyampaikan hal-hal 
00744|yang bermanfaat bagi Anak, pada pokonya sebagai berikut:  
00745|- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak 
00746|agar Anak dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya 
00747|serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang 
00748|melanggar hukum di kemudian hari; 
00749|- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya, 
00750|menjadikan Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar tidak mengulangi 
00751|kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian 
00752|hari; 
00753|Menimbang bahwa Orang Tua Anak II di persidangan menyampaikan hal-hal 
00754|yang bermanfaat bagi Anak, pada pokonya sebagai berikut:  
00755|- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak 
00756|agar Anak dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya 
00757|serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang 
00758|melanggar hukum di kemudian hari; 
00759|- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya, 
00760|menjadikan Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar tidak mengulangi 
00761|kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian 
00762|hari; 
00763|Menimbang bahwa dari hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh Orang 
00764|Tua Para Anak tersebut, Hakim melihat bahwa nantinya setelah Para Anak menjalani 
00765|pidana yang dijatuhkan dan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, Orang 
00766|Tua Para Anak telah menjamin untuk mendidik dan mengawasi Anak agar menjadi 
00767|pribadi yang lebih baik kedepannya; 
00768|Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terkait rehabilitasi sosial, 
00769|berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
00770|2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap 
00771|Anak mengatur bahwa upaya rehabilitasi sosial dilakukan pada penjatuhan Tindakan 
00772|berupa perawatan di LPKS sedangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya 
00773|terhadap Anak dijatuhi pidana, tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat 
00774|menjalani pidana pembinaan dalam lembaga, program pembinaan yang dimaksud 
00775|termasuk juga dalam upaya rehabilitasi sosial. Kemudian terkait perintah terhadap 
00776|
00777|Pembimbing Kemsyarakatan perihal pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 
00778|65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
00779|Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemsyarakatan secara hukum telah diberi tugas 
00780|untuk itu yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap 
00781|Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, 
00782|yang mana dalam perkara a quo Anak dijatuhi pidana; 
00783|Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan telah memperhatikan segala 
00784|aspek dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu pengambilan 
00785|keputusan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
00786|Anak tanpa melanggar harkat dan martabat Anak, yang dapat memberikan 
00787|pembelajaran bagi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, yang 
00788|lamanya ditentukan dalam amar putusan; 
00789|Menimbang bahwa dalam perkara ini pada pembelaan Advokat disebutkan 
00790|bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan dari Para Anak, selanjutnya dalam 
00791|persidangan juga didapatkan fakta bahwa Para Anak dan Anak Korban sudah terjadi 
00792|perdamaian dimana Para Anak juga telah memberikan sejumlah uang untuk 
00793|pengobatan dari Anak Korban, maka hal tersebut tidak kemudian menghapuskan 
00794|perbuatan yang dilakukan oleh para anak, namun dapat dipandang sebagai keadaan 
00795|yang dapat meringankan perbuatan para anak, namun mengenai lamanya pidana 
00796|yang dijatuhkan terhadap Anak I dan Anak II berbeda, karena walaupun perbuatan 
00797|Anak I yang melakukan penusukan kepada anak korban dan Anak II melakukan 
00798|pemukulan, tapi terdapat keadaan dimana Anak II pernah dihukum sebelumnya 
00799|sehingga hal tersebut kemudian dapat dipandang menjadi hal yang memberatkan 
00800|bagi Anak II,  maka Hakim memandang lamanya pidana yang dijatuhkan 
00801|sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi aspek 
00802|kepastian, keadilan dan kemanfaatan;  
00803|Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: