00496|Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 ayat (2)
00497|Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
00498|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
00499|Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 473
00500|ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023  juncto  Undang-Undang Nomor 11
00501|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak
00502|
00503|haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
00504|pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
00505|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
00506|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maupun meringankan
00507|penjatuhan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka
00508|Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00509|Menimbang bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana, Pembelaan Advokat
00510|Anak, Pendapat Nenek Kandung Anak, dan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian
00511|Kemasyarakatan, Hakim berpendapat pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan
00512|kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:
00513|Menimbang  bahwa  dalam  Rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian
00514|Kemasyarakatan Anak xxx diberikan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan
00515|sebagai berikut:
00516|“Selanjutnya apabila mendapat Putusan Hakim, kami Pembimbing Kemasyarakatan
00517|Bapas Kelas II Sumbawa Besar memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar
00518|klien anak dikenakan tindakan berupa pidana berupa pidana penjara dan ditempatkan
00519|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Lombok  Tengah
00520|........................................................................................................................................
00521|dan
00522|Pelatihan Kerja pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram  ”
00523|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Surat  Tuntutan  sependapat
00524|dengan rekomendasi tersebut dan meminta agar Anak dijatuhkan pidana “penjara
00525|selama 1 (satu) tahun di LPKA Mataram di Lombok Tengah dan Pelatihan kerja
00526|selama 4 (empat) bulan Pada Sentra Paramitha Mataram”;
00527|Menimbang  bahwa  setelah  mencermati  keseluruhan  fakta-fakta  yang
00528|terungkap di persidangan, Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan
00529|Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Hakim
00530|berpendapat pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun
00531|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan membawa semangat
00532|yang  menempatkan  hukum  pidana  sebagai  ultimum  remidium  atau  last  resort
00533|sebagaimana ditegaskan dalam salah satu asas yang diatur dalam Pasal 2 huruf I
00534|Undang-Undang  tersebut  yang  menyatakan  “ Perampasan  kemerdekaan  dan
00535|pemidanaan sebagai upaya terakhir”. Hal tersebut pula sebagaimana dikuatkan dalam
00536|penjelasan  umum  yang  menyatakan  “substansi  yang  paling  mendasar  dalam
00537|Undang- Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif
00538|dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
00539|peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan
00540|
00541|dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial
00542|secara wajar”;
00543|
00544|Menimbang bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan perbandingan jenis
00545|pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 3 T ahun 1997 tentang Pengadilan Anak
00546|dan Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00547|terdapat perbedaan yang mencolok mengenai semangat yang dibawa oleh Para
00548|Pembuat  Undang-Undang  yang  mana  terlihat  pidana  perampasan  kemerdekaan
00549|berupa pidana penjara di tempatkan pada posisi yang paling akhir dari pidana pokok
00550|lainnya dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini jelas menandakan Pembuat Undang-
00551|Undang  menginginkan  bahwa  penerapan  pidana  penjara  terhadap  Anak  yang
00552|Berkonflik  dengan  Hukum  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir,  jika  upaya-upaya
00553|pemidanaan pokok lainnya tidak dapat diterapkan, hal tersebut sesuai pula dengan
00554|Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00555|Pidana Anak yang menyatakan demikian;
00556|Menimbang  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  disertai  pengganti  denda
00557|berupa pelatihan kerja Hakim rasa kurang tepat. Anak dan Anak Saksi merupakan
00558|pasangan kekasih yang sepanjang kejadian persetubuhan terjadi berulang kali tidak
00559|dilandasi atas dasar paksaan maupun kekerasan melainkan secara konsensual (atas
00560|dasar rasa suka sama suka). Jarak usia antara Anak dan Anak Saksi hanya 1 (satu)
00561|tahun serta sama-sama belum memasuki usia yang matang untuk memilih (consent)
00562|menjalani hubungan layaknya orang dewasa. Penjatuhan pidana penjara secara
00563|sepihak (hanya kepada laki-laki) menimbulkan ketidakadilan sebab pada kejadian
00564|pertama meskipun dibujuk oleh Anak, Anak Saksi sendiri mengambil inisiatif serupa
00565|dengan mendominasi keadaan melalui gerakan perempuan diatas (women on top);
00566|Menimbang bahwa melihat sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan
00567|Anak  bertujuan  menanggulangi  kejahatan-kejahatan  yang  mengancam  tumbuh
00568|kembang  anak  seperti  predator  seks,  pedophilia,  pornografi  dunia  maya,  dan
00569|eksploitasi seksual anak maka telah tepat untuk memberikan ancaman pemidanaan
00570|yang  berat  dan  keras.  Namun  demikian  rumusan  pasal  tersebut  juga
00571|mengkriminalisasi dan mempersamakan kasus-kasus yang lahir atas dasar relasi
00572|konsensual usia muda (seperti pacaran). Mahkamah Agung melalui Surat Edaran
00573|Nomor 1 T ahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar telah
00574|mengeluarkan kebijakan pelonggaran sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam
00575|tindak  pidana  perlindungan  anak  dengan  pertimbangan  khusus  yaitu  adanya
00576|perdamaian, rekonsiliasi, atau perbuatan konsensual;
00577|Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana di seluruh dunia,
00578|Hakim menemukan beberapa negara bagian di Amerika Serikat (sejak tahun 2007 di
00579|
00580|Connecticut dan Indiana), Kanada, T asmania, dan Victoria telah memperkenalkan
00581|konsep Romeo & Julliet Law. Sebagaimana Indonesia, negara-negara tersebut juga
00582|memberikan ancaman hukuman yang tinggi atas kejahatan-kejahatan seksual yang
00583|mengancam hak anak atas pengembangan diri dan keamanan. Namun  Romeo &
00584|Julliet Law hadir sebagai pengecualian (close-in-age exemption) atas kasus aktivitas
00585|seksual yang bersifat konsensual tanpa tekanan atau unsur kekerasan dan dilakukan
00586|dalam perbedaan usia yang relatif dekat (antara 1-4 tahun). Pengecualian dimaksud
00587|bukan untuk membebaskan pelaku dari tindak pidana yang telah dilakukan, melainkan
00588|mencegah hukuman paling berat diterapkan;
00589|Menimbang,  bahwa  apabila  mengacu  pada  prinsip  dasar  pidana
00590|sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
00591|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “pidana
00592|pembatasan kebebasan (penjara)” diberlakukan pada anak yang melakukan tindak
00593|pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, sehingga dari
00594|pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Hakim
00595|menilai bahwa Anak belum dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana berat,
00596|sehingga amat tidak patut untuk menerapkan hukuman penjara. Hal tersebut juga
00597|senada dengan aturan Beijing Rules 1985 tentang Standard Minimum Rules of The
00598|Administration of Juvenile Justice yang telah di ratifikasi dengan membentuk Undang-
00599|Undang Nomor 3 T ahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengamanatkan bahwa
00600|Anak tidak boleh menjadi sasaran hukuman badan;
00601|Menimbang bahwa Hakim khawatir jika Anak dijatuhi dengan pidana berupa
00602|penjara apalagi dengan waktu yang relatif lama, ditakutkan kehidupan sosial Anak dan
00603|masa sekolah akan terganggu, serta stigmatisasi yang akan diterima oleh Anak akan
00604|berdampak pada kehidupannya kelak di masa yang akan datang;
00605|Menimbang bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Anak,
00606|serta dengan mempertimbangkan kemanfaatan hukum, dan demi terciptanya keadilan
00607|antara kedua belah pihak, serta dari pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan
00608|yang telah dijelaskan di atas, Hakim memandang adil apabila menjatuhkan pidana
00609|pokok berupa “Pidana Dengan Syarat Pengawasan” kepada Anak;
00610|Menimbang bahwa syarat umum ini secara normatif, telah tercakup dalam
00611|lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Anak sebagaimana dalam amar
00612|putusan ini;
00613|Menimbang bahwa terkait dengan syarat khusus, Hakim menetapkan supaya
00614|Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan pada
00615|Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar. Hal ini penting sebab meskipun Anak
00616|hanya dikenakan pidana bersyarat namun tidak menghilangkan aspek tanggung
00617|
00618|jawab  Penuntut  Umum  untuk  melakukan  pengawasan  dan  Pembimbing
00619|Kemasyarakatan melakukan pembimbingan;
00620|Menimbang  bahwa  mengenai  bentuk  dan  tenggang  waktu  pelaporan,
00621|dilakukan Anak setiap 2 (dua) minggu sekali, selama tenggang waktu 1 (satu) tahun
00622|dan 10 (sepuluh) bulan, tepatnya tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan kepada
00623|Penuntut  Umum  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan
00624|Kelas  II  Sumbawa  Besar  dan  guna  mengikuti  program  pembimbingan  sesuai
00625|kebutuhan Anak dengan tujuan membentuk pribadi yang baik, taqwa dan patuh pada
00626|hukum;
00627|Menimbang bahwa Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
00628|T entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  juncto  Pasal VII angka 44 Undang-
00629|Undang  Nomor  1  T ahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  memuat  ancaman
00630|alternatif yakni Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau denda. Memperhatikan
00631|kondisi  Anak  yang  kurang  mampu  serta  sebagai  bentuk  penyesalan  sungguh-
00632|sungguh untuk bertobat atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukan kepada
00633|Korban, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut agar Anak tidak dijatuhi
00634|pidana denda;
00635|Menimbang bahwa sebagai korban tindak pidana, Anak Saksi memiliki hak
00636|untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Anak
00637|(sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  T ahun  2022  tentang  T ata  Cara
00638|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban
00639|Tindak  Pidana).  Setelah  dijelaskan  dalam  persidangan,  Anak  Saksi  tidak
00640|menggunakan  hak  tersebut.  Namun  demikian,  segala  bentuk  kerugian  yang
00641|dideritanya tidak hapus dan dapat dituntut di kemudian hari;
00642|Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan
00643|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00644|Menimbang bahwa Barang Bukti berupa:
00645|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna cream bergambar boneka;
00646|- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream bergambar boneka;
00647|- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
00648|- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-abu;
00649|merupakan barang-barang yang digunakan saat tindak pidana ini berlangsung, sebab
00650|Anak dan Anak Saksi dipersidangan tidak mau lagi menerima barang tersebut karena
00651|sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka Majelis Hakim memandang adil dan
00652|patut untuk ditetapkan barang tersebut dimusnahkan;
00653|
00654|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
00655|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00656|Anak;
00657|Keadaan yang memberatkan:
00658|- Perbuatan Anak menyebabkan rasa malu bagi keluarga Anak Saksi;
00659|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00660|Keadaan yang meringankan:
00661|- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
00662|- Anak tidak pernah memaksa Anak Saksi dan persetubuhan dilakukan atas dasar
00663|suka sama suka;
00664|- Anak selain sebagai pelaku juga sebagai korban pergaulan bebas;
00665|- Anak kooperatif sepanjang persidangan, serta berterus terang dan mengakui
00666|segala perbuatannya;
00667|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00668|pula untuk membayar biaya perkara;
00669|Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016
00670|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
00671|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
00672|Perlindungan Anak juncto Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023
00673|juncto Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00674|dan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00675|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00676|
00677|MENGADILI:
00678|1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
00679|tindak  pidana  “membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya”
00680|sebagaimana dalam Dakwaan;
00681|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
00682|(satu) tahun;
00683|3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada
00684|putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena T erpidana melakukan
00685|suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)
00686|bulan;
00687|4. Menetapkan agar Anak wajib lapor diri kepada Penuntut Umum demi kepentingan
00688|pengawasan  dan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  demi  kepentingan
00689|pembimbingan, setiap 2 (dua) minggu sekali, dengan perincian tiap minggu
00690|
00691|pertama dan ketiga setiap bulan, selama tenggang waktu 1 (satu) tahun dan 6
00692|(enam) bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
00693|5. Memerintahkan  agar  selama  menjalani  pidana  dengan  syarat  pengawasan
00694|tersebut,  Anak  ditempatkan  dibawah  pengawasan  Penuntut  Umum  pada
00695|Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dengan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan
00696|pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar;
00697|6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
00698|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna cream bergambar boneka;
00699|- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream bergambar boneka;
00700|- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
00701|- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-
00702|abu; dimusnahkan;
00703|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
00704|ribu rupiah);
00705|
00706|hari
00707|
00708|2026
00709|
00710|2026
00711|
00712|Demikianlah diputuskan pada 2026, oleh Made Mas Maha Wihardana, S.H.,
00713|sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan
00714|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan
00715|dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
00716|Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, Penuntut Umum
00717|dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat dan Nenek Kandung
00718|Anak.
00719|
00720|I Komang Lanus, S.H., M.H.
00721|
00722|Hakim,
00723|ttd.
00724|Made Mas Maha Wihardana, S.H.
00725|Panitera Pengganti,
00726|ttd.
00727|I Komang Lanus, S.H., M.H.