02193|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
02194|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02195|meringankan Anak;
02196|Keadaan yang memberatkan :
02197|- Perbuatan Anak menimbulkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan
02198|keluarganya;
02199|- Perbuatan Anak telah berdampak negatif terhadap perkembangan dan
02200|berpotensi mempengaruhi masa depan Anak Korban; dan
02201|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
02202|Keadaan yang meringankan :
02203|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
02204|mengulangi perbuatannya; dan
02205|- Anak belum pernah dihukum;
02206|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02207|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02208|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara untuk
02209|waktu tertentu yang dijatuhkan;
02210|Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02211|
02212|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02213|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
02214|berada dalam tahanan;
02215|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
02216|1. 1 (satu) potong baju lengan pendek wama biru;
02217|2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
02218|3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
02219|4. 1 (satu) potong shot warna merah;
02220|5. 1 (satu) potong tanktop warna pink; dan
02221|6. 1 (satu) potong BH warna pink;
02222|yang telah disita dari Saksi SAKSI 1 namun dalam persidangan Anak Korban
02223|dan Saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu Anak Korban menyatakan tidak ingin
02224|menerima  kembali  barang-barang  bukti  tersebut  serta  Majelis  Hakim
02225|berpandangan barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memunculkan
02226|kembali trauma bagi Anak Korban,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02227|tersebut dimusnahkan;
02228|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  71D ayat (1) Undang-Undang
02229|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan
02230|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
02231|2016, yang menyatakan bahwa setiap Anak yang menjadi korban dalam jenis-
02232|jenis  tindak  pidana  tertentu  yang  salah  satunya  adalah  anak  yang  menjadi
02233|korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi
02234|yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
02235|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  71D  Undang-
02236|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah
02237|dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17
02238|Tahun 2016  juncto  Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
02239|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
02240|Pidana menegaskan bahwa “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang
02241|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02242|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau
02243|ahli warisnya, dan secara khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum,
02244|yang berhak adalah anak korban;
02245|Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menawarkan
02246|kepada Anak Korban dan juga melalui Penuntut Umum mengenai haknya untuk
02247|mengajukan permohonan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
02248|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
02249|Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02250|
02251|Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
02252|Pidana,  dimana  salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat  diajukan  permohonan
02253|restitusi  adalah  tindak  pidana  terkait  anak.  Walaupun  berdasarkan  Surat
02254|Pernyataan yang dibuat oleh Anak Korban dan juga Ibu Kandung Anak Korban
02255|yang  tidak  meminta  hak  restitusi,  namun  Majelis  Hakim  tetap  memberikan
02256|penjelasan bahwa permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan
02257|telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  diajukan  permohonannya  oleh
02258|Pemohon yaitu Anak Korban dan/atau keluarganya, dan juga dapat diajukan
02259|oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lama 90 (sembilan puluh)
02260|hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
02261|Hukum  Tetap  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung
02262|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
02263|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
02264|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
02265|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02266|Mengingat, Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1
02267|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  juncto Undang-
02268|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana , Undang-Undang
02269|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
02270|Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
02271|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02272|
02273|M E N G A D I L I:
02274|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02275|melakukan tindak pidana “perkosaan terhadap anak” sebagaimana dalam
02276|dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
02277|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
02278|penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  9  (sembilan) bulan  di  Lembaga
02279|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
02280|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
02281|dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02282|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02283|5. Menetapkan status barang bukti berupa :
02284|Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02285|
02286|- 1 (satu) potong baju lengan pendek wama biru;
02287|- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
02288|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
02289|- 1 (satu) potong shot warna merah;
02290|- 1 (satu) potong tanktop warna pink; dan
02291|- 1 (satu) potong BH warna pink;
02292|dimusnahkan;
02293|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah
02294|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02295|
02296|Senin
02297|
02298|27 April 2026
02299|
02300|2026
02301|
02302|Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan
02303|Anak pada Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 27 April 2026,
02304|oleh Clarita Stefanie Panjaitan, S.H. , sebagai Hakim Ketua,  Agung Christofan
02305|Dedas Sinuhaji, S.H., dan  Guntur Aris Prabowo, S.H.,  masing-masing sebagai
02306|
02307|Eljon Gultom
02308|
02309|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02310|Agung Christofan Dedas Sinuhaji, S.H. Clarita Stefanie Panjaitan, S.H.
02311|Guntur Aris Prabowo, S.H.
02312|Panitera Pengganti,
02313|Eljon Gultom