01899|Padangsidimpuan  Selatan  Kota  Padangsidimpuan,  kemudian  pada  tanggal  20
01900|Desember 2024, MD ALI kembali menghubungi T erdakwa I MD SHOHEL RANA dan
01901|mengatakan  telah  memberangkatkan  17  (tujuh  belas)  orang  warga  negara
01902|Bangladesh  ke  Kota  Padangsidimpuan, sehingga  Para  T erdakwa  juga  langsung
01903|mengirimkan alamat rumah kontrakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI
01904|Alias SAMIN. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2024, 17 (tujuh belas) orang
01905|warga negera Bangladesh sampai di Kota Padagsidimpuan lalu terdakwa I dan
01906|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik ipar
01907|terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan yang
01908|telah  disiapkan  T erdakwa  II  sebelumnya,  serta  meminta  agar  WAWAN  FAHRI
01909|GUNAWAN memasukkan 17 (tujuh belas) orang tersebut ke dalam rumah kontrakan
01910|dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka tidak bisa keluar dari
01911|rumah serta berkomunikasi dengan orang lain;
01912|Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2024, T erdakwa I
01913|MD SHOHEL RANA meminta Wawan Fahri Gunawan agar membawa 4 (empat)
01914|orang warga Negara Bangladesh tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin
01915|Kota Padangsidimpuan, setelah bertemu kemudian T erdakwa I  MD SHOHEL RANA
01916|mengatakan kepada 4 (empat) orang tersebut jika mereka dan teman-temanya yang
01917|
01918|lain  ingin  kembali  ke  Malaysia  harus  membayar  uang  masing-masing  sejumlah
01919|sejumlah BDT 200.000 atau RM 6.000 atau Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta
01920|rupiah), sehingga ke 4 (empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-
01921|teman meraka yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6
01922|(enam) orang yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi
01923|tidak bisa membayarnya;
01924|Menimbang,  bahwa  setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh
01925|tersebut melakukan pembayaran kepada T erdakwa I MD SHOHEL RANA,  kemudian
01926|pada tanggal 23 Desember 2024, T erdakwa I MD SHOHEL RANA menyewa sebuah
01927|mobil lalu mengantar 6 (enam) orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah
01928|Indomaret  dan  setelah  menurunkan  6  (enam)  orang  tersebut,  Para  T erdakwa
01929|langsung  pergi  meninggalkan  mereka  dan  kembali  ke  Kota  Padangsidimpuan.
01930|Setelah 6 (enam) orang warga negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan
01931|tidak ada yang menjemput mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang
01932|tersebut yakni saksi AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan
01933|menaiki bus lalu mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang
01934|bersama  teman-temanya  lalu  membuat  keributan  hingga  akhirnya  tidak  lama
01935|kemudian pihak kepolisian datang dan menemukan 11 orang (sebelas) warga negera
01936|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu
01937|Petugas Kepolisian juga langsung mengamankan Para T erdakwa;
01938|Menimbang, bahwa adapun 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
01939|tersebut  awalnya  bekerja  Malaysia  kemudian  di  janjikan  akan  di  pekerjakan  ke
01940|Australia, akan tetapi pada faktanya mereka di bawa ke Indonesia, tepatnya di kurung
01941|dalam sebuah rumah di Kota Padangsidimpuan dan dilarang berkomunikasi dengan
01942|keluarga, maupun masyarakat sekitar, dan bagi mereka yang ingin keluar dari rumah
01943|tersebut dan kembali ke Malaysia harus membayar uang sejumlah BDT 200.000 atau
01944|RM 6.000 atau Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Para T erdakwa;
01945|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
01946|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
01947|negara asing masuk ke wilayah Indonesia;
01948|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
01949|Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;
01950|Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik
01951|Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain”;
01952|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 21 tahun 2007 tentang
01953|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Eksploitasi  adalah  tindakan
01954|dengan  atau tanpa persetujuan korban yang meliputi  tetapi tidak  terbatas  pada
01955|
01956|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01957|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
01958|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
01959|atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01960|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dengan demikian, yang
01961|dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi” adalah adanya tujuan
01962|dari pelaku untuk menempatkan korban dalam kondisi tidak bebas, rentan, atau
01963|terpaksa, agar pelaku dapat memperoleh keuntungan secara melawan hukum;
01964|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan
01965|dimana 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh tersebut di janjikan akan di
01966|pekerjakan  ke  Australia,  akan  tetapi  pada  faktanya  mereka  di  bawa  masuk  ke
01967|Indonesia  secara  illegal  melalui  jalur  laut  dan  darat  sampai  pada  kota
01968|Padangsidimpuan, setelah sampai di Kota Padangsidimpuan lalu 17 (tujuh belas)
01969|orang warga negara Bangladesh tersebut  dimasukkan ke dalam sebuah rumah
01970|kotrakan dan mereka di larang keluar rumah atau berkomunikasi dengan orang lain
01971|serta para T erdakwa mengunci rumah tersebut, tindakan ini menunjukkan adanya
01972|pembatasan kebebasan yang merupakan bentuk penindasan, selanjutnya 17 (tujuh
01973|belas)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut  diminta  untuk  mambayar  BDT
01974|200.000 atau RM 6.000 atau sekitar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) per
01975|orang jika ingin keluar dari rumah tersebut dan kembalikan ke Malaysia, sehingga 6
01976|(enam) orang dari 17 (tujuh belas) orang korban yang berada dalam rumah tersebut
01977|membayar kepada Para T erdakwa dan lalu mereka di kirim ke kembali ke Malaysia.
01978|Fakta ini menunjukkan adanya pemanfaatan kondisi rentan korban untuk memperoleh
01979|keuntungan ekonomi secara melawan hukum, yang merupakan bentuk eksploitasi
01980|sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
01981|Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui
01982|bahwa 17 (tujuh belas) orang warga Negara Bangladesh tersebut disekap dirumah
01983|kontrakan yang memiliki 2 kamar dengan perkiraan 5x5 meter dan diberi tidur hanya 1
01984|(satu) kamar sebanyak 17 (tujuh belas) orang cuma diberi alas tikar dan dikamar
01985|mandi tidak ada perlengkapan mandi serta mereka di kunci dan tidak boleh keluar dari
01986|rumah tersebut;
01987|Menimbang, bahwa warga Negara Bangladesh tersebut disekap selama 4
01988|(empat) hari dan hanya diberi makan 2 (hari) sekali siang dan malam;
01989|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
01990|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
01991|negara asing masuk ke wilayah Indonesia;
01992|Menimbang, bahwa menurut ahli Hukum Pidana Dr. Edi Yunara, S.H.M. Hum,
01993|menerangkan Eksploitasi dalam konteks UU Nomor 21 T ahun 2007, termasuk tetapi
01994|
01995|tidak terbatas pada kerja paksa, perbudakan, pemerasan atau pemanfaatan fisik dan
01996|ekonomi korban untuk memperoleh keuntungan materiil dan inmateriil;
01997|Menimbang, bahwa meskipun korban sadar akan perbuatannya, hal ini tidak
01998|meniadakan kemungkinan adanya eksploitasi oleh Para T erdakwa. Selanjutnya ahli
01999|juga menerangkan misalnya Para T erdakwa mengatakan hanya ingin membantu
02000|korban untuk kembali ke Negaranya akan tetapi karena cara yang digunakan Para
02001|T erdakwa tidak sesuai dengan peraturan melainkan adanya imbalan atau bayaran
02002|yang diminta oleh Para T erdakwa sudah termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan
02003|Orang;
02004|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  Majelis
02005|Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;
02006|Ad.4.  Unsur  “Orang  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut
02007|serta melakukan”;
02008|Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat
02009|(dader) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh
02010|lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
02011|Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut
02012|serta  melakukan  perbuatan  pidana  mempunyai  pendapat  sebagaimana  dalam
02013|putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut
02014|yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana
02015|dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu
02016|orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya
02017|melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“;
02018|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
02019|setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Para
02020|T erdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 Sekitar Pukul 00.10 WIB
02021|bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan
02022|Selatan  Kota  Padangsidimpuan  karena  menampung  orang  Bangladesh  untuk
02023|diberangkatkan ke Australia untuk bekerja;
02024|Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat dimana T erdakwa I MD
02025|SHOHEL RANA awalnya yang berkomunikasi dengan seorang agen yang mengaku
02026|bernama MD ALI akan datang 17 (tujuh belas) orang Warga Negara Bangladesh dan
02027|T erdakwa I MD SHOHEL RANA diminta untuk menyiapkan tempat penampungan,
02028|setelah komunikasi tersebut selanjutnya T erdakwa I MD SHOHEL RANA meminta
02029|T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG yang merupakan orang Indonesia dan
02030|tinggal di Kota Padangsidimpuan untuk menyewa rumah kontrakan guna tempat
02031|menampung 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh tersebut sehingga
02032|T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG menyewa rumah kontrakan kepada MINDA
02033|
02034|MORA selama 3 (tiga) bulan, setelah rumah penampungan tersedia lalu T erdakwa II
02035|NURHALIMA SITUMORANG  mengirimkan  uang  kepada  RESTU  HAGABAEAN
02036|SITUMORANG untuk menjemput 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
02037|dari  T ebing  Tinggi  menuju  ke  Kota  Padangsidimpuan.  Setelah  sampai  di  kota
02038|Padangsidimpuan  kemudian  17  (tujuh  belas)  orang  Warga  Negara  Bangladesh
02039|tersebut pun  di masukkan  ke  dalam  rumah  kontrakan  yang  sebelumnya sudah
02040|disewa, kemudian mengunci mereka di dalam rumah tersebut atau tidak izinkan untuk
02041|keluar dari dalam rumah kontrakan tersebut;
02042|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
02043|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
02044|negara asing masuk ke wilayah Indonesia, maka menurut Majelis Hakim perbuatan
02045|Para T erdakwa telah memenuhi unsur dari perbuatan pidana sehingga Para T erdakwa
02046|haruslah dinyatakan sebagai orang yang melakukan oleh sebab itu menurut Majelis
02047|Hakim telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
02048|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 3 UU RI No.21
02049|T ahun  2007   tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jika
02050|dihubungkan dengan fakta  hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut
02051|Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua
02052|Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah
02053|dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para T erdakwalah sebagai orang
02054|yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan tidak
02055|ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang
02056|dapat menghapuskan kesalahan Para T erdakwa dan atau alasan pembenar yang
02057|dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para T erdakwa, oleh karena itu
02058|Para T erdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02059|melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU RI No.21 T ahun 2007 tentang
02060|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan kwalifikasi tindak pidana
02061|“Turut  serta  memasukkan  orang  ke  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  untuk
02062|dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain”;
02063|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa telah dinyatakan terbukti
02064|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Para T erdakwa haruslah
02065|dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
02066|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan
02067|dijatuhkan bagi Para T erdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan
02068|tetapi  untuk  menyadarkan  Para  T erdakwa  akan  kesalahannya  sehingga  Para
02069|T erdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut
02070|Majelis  Hakim  harus  memperhatikan  asas  proporsional  (sesuai  dengan  tingkat
02071|kesalahan Para T erdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat
02072|
02073|korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para
02074|T erdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 T ahun
02075|2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
02076|Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga
02077|akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa
02078|tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan
02079|keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu
02080|dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-
02081|kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para T erdakwa,
02082|sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-
02083|unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan
02084|hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para T erdakwa yang melakukan
02085|tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa
02086|pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para T erdakwa sadar sepenuhnya atas
02087|perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa
02088|yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan,
02089|unsur  ketiga, keadilan  yaitu pemidanaan  tersebut dirasakan adil baik oleh  Para
02090|T erdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah
02091|adanya  kepastian  hukum  bagi  Para  T erdakwa  maupun  bagi  orang  lain  yang
02092|melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang
02093|lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;
02094|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis
02095|Hakim  akan  mempertimbangkan  penjatuhan  pemidanaan  bagi  Para  T erdakwa
02096|sebagai berikut:
02097|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa dinyatakan telah terbukti
02098|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Turut  serta
02099|memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di
02100|wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dan dipersidangan
02101|Penuntut Umum menuntut agar Para T erdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12
02102|(dua belas) tahun dimana terhadap lamanya tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut
02103|Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan
02104|mempertimbangkan bahwa pada persidangan Para T erdakwa merupakan suami istri
02105|yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia kurang lebih 10
02106|tahun tentunya anak Para T erdakwa tersebut menurut Majelis Hakim juga masih
02107|sangat membutuhkan peran Para T erdakwa sebagai Orang Tua, terlebih terhadap
02108|T erdakwa  II  Nurhalimah  Situmorang  juga  merupakan  sosok  seorang  Ibu  yang
02109|nantinya jika dipidana penjara dengan waktu yang cukup lama akan mempengaruhi
02110|psikologis T erdakwa II Nurhalimah Situmorang maupun terhadap psikologis Anaknya
02111|
02112|tersebut serta juga dengan memperhatikan fakta di persidangan yaitu Para warga
02113|Negara Asing tersebut saat ini sudah dikembalikan ke Negara asalnya dengan kondisi
02114|Baik sehingga dengan memperhatikan keadaan tersebut tentunya terhadap Para
02115|T erdakwa tersebut akan dijatuhi pidana yang nantinya telah dipandang pantas dan adil
02116|untuk  Para  T erdakwa  dan  pada  persidangan  pun  Para  T erdakwa  mengajukan
02117|permohonan  yaitu  keringanan  hukuman,  maka  menurut  Majelis  Hakim  tujuan
02118|pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi
02119|Para T erdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para T erdakwa agar dikemudian
02120|hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Para T erdakwa dapat kembali
02121|bermasyarakat dengan baik karena Para T erdakwa masih berusia muda sehingga
02122|diharapkan  dapat  memperbaiki  perilakunya  menjadi  lebih  baik  oleh  sebab  itu
02123|permohonan Para T erdakwa yang memohon keringanan hukuman serta permohonan
02124|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para T erdakwa tersebut yang pada pokoknya
02125|juga memohon agar Para T erdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya yaitu
02126|Majelis berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan
02127|menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
02128|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  baik  dari  tingkat
02129|penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Para T erdakwa telah menjalani
02130|masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4)
02131|Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
02132|Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para
02133|T erdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02134|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa hingga saat ini berada dalam
02135|Rumah T ahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah
02136|jenis penahanan atau untuk menangguhkan penahanannya, maka Majelis Hakim
02137|menyatakan agar Para T erdakwa tetap berada dalam Rumah T ahanan Negara;
02138|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk
02139|Vivo  Y03t  warna  Biru  Metalic  dengan  IMEI1  866245077776973  dan  IMEI2
02140|866245077776965, 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y27s warna Purple dengan IMEI1
02141|865780077402114 dan IMEI2 865780077402106 dan 1 (satu) Handphone Merk
02142|Realme  12  warna  Hijau  Metalic  dengan  IMEI1  862743070088135  dan  IMEI2
02143|862743070088127 yang merupakan sarana yang dipergunakan Para T erdakwa untuk
02144|melakukan kejahatan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas
02145|untuk dimusnahkan;
02146|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor
02147|Negara Bangladesh atas nama RAJU MIAH nomor B00426375 T anggal pembuatan
02148|03 Juli 2022 s/d 20 Juli 2032, 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas
02149|nama SYFUL ISLAM nomor EL0692795 T anggal pembuatan 18 Juni 2023 s/d 17 Juni
02150|
02151|2028, 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama MOHAMMAD ALI
02152|nomor EJ0892694 T anggal pembuatan 01 Desember 2021 s/d 30 November 2026, 1
02153|(satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama MD LOKMAN nomor
02154|EK0768721 T anggal pembuatan 03 Agustus 2022 s/d 03 Agustus 2027, 1 (satu) buah
02155|buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama MOHAMMAD NORUL ISLAM nomor