00229|turun dari kapal PELNI dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi
00230|MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR membicarakan mengenai biaya yang
00231|harus di bayarkan untuk keberangkatan ke Malaysia kepada Terdakwa
00232|dan  disepakati  oleh  Terdakwa  sebesar  300  RM  (tiga  ratus  ringgit
00233|Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per
00234|orang  dan  biaya  tersebut  akan  dibayar  setelah  saksi  MUH  SYAIHUL
00235|FADLI Bin FAJAR, saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY
00236|sampai di Malaysia.
00237|- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari mobil angkot untuk mengangkut
00238|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi
00239|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan
00240|sebelum  berangkat  ke  Malaysia,  setelah  mendapatkan  mobil  angkot
00241|kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi
00242|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00243|keatas angkot, sekira pukul 03.30 wita sebelum mobil angkot tersebut
00244|keluar dari pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL
00245|FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan
00246|ARJUNA  REZKY  bersama  Terdakwa,  di  amankan  oleh  saksi  RANI
00247|SANJANI  dan  saksi  IQBAL  MUHARRAR  yang  merupakan   petugas
00248|Kepolisian RI karena tidak memiliki dokumen-dokumen untuk perjalanan
00249|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan
00250|untuk  di  periksa,  sehingga  rencana  Saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin
00251|FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA
00252|REZKY yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Malaysia tidak
00253|terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
00254|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menempatkan
00255|Pekerja  Migran  Indonesia  meliputi  keseluruhan  proses  perekrutan,
00256|pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan
00257|persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara
00258|penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam
00259|negeri maupun luar negeri.
00260|Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81
00261|Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00262|Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
00263|ATAU
00264|
00265|KETIGA:
00266|Bahwa Terdakwa MADUN Bin PARODIK Dg. MANGOTONG (alm) Pada hari
00267|Sabtu  tanggal 02 November 2024 sekira pukul  03.30 Wita di Pelabuhan Tunon
00268|Taka Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara,
00269|atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau
00270|setidak-tidaknya pada tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
00271|yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang
00272|berwenang  mengadili,  melakukan  tindak  pidana  “Percobaan  yang  dengan
00273|sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak
00274|memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68”,  dilakukan
00275|dengan cara sebagai berikut:
00276|- Bahwa  sekitar  bulan  Oktober  2024  Saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin
00277|FAJAR  menelpon  orang  tua  Saksi  yang  bernama  Sdr.  FAJAR  yang
00278|berada di Malaysia dan memberitahukan bahwa Saksi MUH SYAIHUL
00279|FADLI  Bin  FAJAR  mau  berangkat  ke  Malaysia  namun  Saksi  tidak
00280|mempunyai paspor atau dokumen lainnya, kemudian orang tua Saksi
00281|yaitu sdr.FAJAR menyampaikan kepada Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00282|FAJAR nanti ada yang menjemput dan mengurus keberangkatan Saksi
00283|MUH  SYAIHUL FADLI  Bin  FAJAR  ke  Malaysia.  Kemudian  orang  tua
00284|Saksi yaitu Sdr. FAJAR mengirimkan nomor Hp Terdakwa dengan No
00285|(+60 11 5373 6005). Setelah Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00286|mendapatkan  nomor  Hp  Terdakwa,  Saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin
00287|FAJAR  langsung  menghubungi  Terdakwa  sekitar  akhir  bulan  Oktober
00288|2024 yang mana tanggal dan waktunya saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00289|FAJAR sudah tidak ingat lagi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa
00290|untuk  di  uruskan  keberangkatan  menuju  Malaysia  dan  Terdakwa
00291|menyetujuinya.
00292|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL
00293|FADLI Bin FAJAR bersama dengan istrinya yaitu saksi RISMAWATI dan
00294|tetangganya yang bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga
00295|berkeinginan bekerja di Malaysia berangkat dari Pelabuhan Pare-pare
00296|menuju Kab. Nunukan dan sekira tanggal 02 November 2024 saksi MUH
00297|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR,  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00298|ARJUNA REZKY tiba di Kab Nunukan, kemudian Saksi MUH SYAIHUL
00299|FADLI Bin FAJAR menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada
00300|Terdakwa  bahwa  Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama
00301|dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan  ARJUNA REZKY  sudah
00302|
00303|sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.  Nunukan,  setelah  mendengar
00304|informasi  tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada  Saksi  MUH
00305|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00306|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI
00307|Bin FAJAR bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA, ARJUNA REZKY
00308|turun dari kapal PELNI dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi
00309|MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR membicarakan mengenai biaya yang
00310|harus di bayarkan untuk keberangkatan ke Malaysia kepada Terdakwa
00311|dan  disepakati  oleh  Terdakwa  sebesar  300  RM  (tiga  ratus  ringgit
00312|Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per
00313|orang  dan  biaya  tersebut  akan  dibayar  setelah  saksi  MUH  SYAIHUL
00314|FADLI Bin FAJAR, saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY
00315|sampai di Malaysia.
00316|- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari mobil angkot untuk mengangkut
00317|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi
00318|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan
00319|sebelum  berangkat  ke  Malaysia,  setelah  mendapatkan  mobil  angkot
00320|kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi
00321|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00322|keatas angkot, sekira pukul 03.30 wita sebelum mobil angkot tersebut
00323|keluar dari pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL
00324|FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan
00325|ARJUNA  REZKY  bersama  Terdakwa,  di  amankan  oleh  saksi  RANI
00326|SANJANI  dan  saksi  IQBAL  MUHARRAR  yang  merupakan   petugas
00327|Kepolisian RI karena tidak memiliki dokumen-dokumen untuk perjalanan
00328|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan
00329|untuk  di  periksa,  sehingga  rencana  Saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin
00330|FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA
00331|REZKY yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Malaysia tidak
00332|terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
00333|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan kewenangan untuk menempatkan
00334|Pekerja  Migran  Indonesia  meliputi  keseluruhan  proses  perekrutan,
00335|pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan
00336|persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara
00337|penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam
00338|negeri maupun luar negeri serta tidak memiliki kompetensi,tidak terdaftar
00339|
00340|dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan  Sosial  dan  tidak  memiliki
00341|dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00342|Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83
00343|Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00344|Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
00345|
00346|Setelah  mendengar  keterangan  Saksi-saksi  dan  Terdakwa  serta
00347|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
00348|
00349|dilimpahkan barang bukti berupa:
00350|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna merah,
00351|dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
00352|864738058425364;
00353|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
00354|dengan nama Mita;
00355|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00356|dengan nama Arjuna Risky Tunggal;
00357|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna biru,
00358|dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
00359|860591052697023;
00360|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00361|dengan nama Muh Syaihul Fadli;
00362|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00363|dengan nama Rismawati;
00364|
00365|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00366|- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 153 warna biru dengan
00367|Nomor  IMEI  1:  860591052697031,  IMEI  2:  860591052697023
00368|dengan kata sandi 888888;
00369|Agar dikembalikan kepada saksi Muh. Syaihul Fadli.
00370|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan
00371|Nomor IMEI 1: 864738058425372, IMEI 2: 864738058425364 dan
00372|kata sandi 258025.
00373|Agar dirampas untuk negara.
00374|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  -
00375|Nunukan an. MUH SYAIHUL FADLI.
00376|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  -
00377|Nunukan an. RISMAWATI.
00378|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  -
00379|Nunukan an MITA.
00380|- 1  (satu)  Lembar  Tiket  Kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  –
00381|Nunukan an. ARJUNA RISKY TUNGGAL.
00382|Agar dirampas untuk dimusnahkan.
00383|
00384|Menimbang,  bahwa  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum, Terdakwa
00385|dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak
00386|mengajukan keberatan;
00387|Menimbang,  bahwa  meskipun  Terdakwa  dan/atau  Penasihat  Hukum
00388|Terdakwa  tidak  mengajukan  keberatan/ eksepsi.  Majelis  Hakim  akan
00389|mempertimbangkan apakah surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar oleh
00390|Penuntut Umum untuk mengajukan Terdakwa dalam persidangan, dan dapat
00391|pula  dijadikan  dasar  bagi  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah  dalam
00392|mengambil  putusan.  Karena  dalam  praktik  peradilan  pidana,  Majelis  Hakim
00393|secara  ex officio  (karena jabatan) akan terlebih dahulu memeriksa mengenai
00394|surat  dakwaan  dari  jaksa  penuntut  umum.  Apakah  surat  dakwaan  tersebut
00395|berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan mengadili perkara,
00396|surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan batal demi hukum?;
00397|Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara
00398|alternatif, sebagai berikut:
00399|Dakwaan Kesatu : Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007
00400|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00401|Perdagangan Orang (TPPO);
00402|ATAU
00403|Dakwaan Kedua : Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
00404|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.
00405|Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
00406|ATAU
00407|Dakwaan Ketiga : Pasal 83 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
00408|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.
00409|Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
00410|Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih
00411|dahulu  mengenai  kewenangan  Pengadilan  Negeri  Nunukan  untuk  mengadili
00412|perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang
00413|Hukum  Acara  Pidana  dengan  rumusan  sebagai  berikut:  “Pengadilan  negeri
00414|berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan
00415|dalam  daerah  hukumnya”.  Dalam  surat  dakwaan,  Jaksa  Penuntut  Umum
00416|menguraikan bahwa  Terdakwa Pada hari Sabtu  tanggal 02 November 2024
00417|sekira pukul  03.30 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur
00418|
00419|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  atau  setidak-tidaknya  pada
00420|waktu  lain  dalam  bulan  November  tahun  2024,  atau  setidak-tidaknya  pada
00421|tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
00422|dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili,
00423|melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk
00424|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  membawa  warga  negara
00425|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
00426|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, dugaan
00427|tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di pelabuhan Tunon Taka,
00428|Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nunukan,  Kabupaten  Nunukan  yang
00429|berada  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  Nunukan.  Sehingga
00430|Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa;
00431|Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima dan
00432|surat  dakwaan  batal  demi  hukum,  Majelis  Hakim  akan  memberikan
00433|pertimbangan sebagai berikut;
00434|Menimbang, bahwa rumusan  ketentuan Pasal 143 Ayat ( 2 ) huruf a
00435|dan huruf b KUHAP sebagai berikut, Penuntut Umum membuat surat dakwaan
00436|yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
00437|a. Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,
00438|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
00439|b. Uraian secara cermat, Jelas dan Lengkap mengenai Tindak Pidana yang
00440|didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
00441|dilakukan;
00442|mengenai  ketentuan  Pasal  143  Ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  tentang  identitas
00443|Terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
00444|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan) adalah merupakan syarat
00445|formal  surat dakwaan, yang mana jika ada kekurang  sempurnaan  terhadap
00446|syarat formal tersebut hanya dapat berakibat bahwa dakwaan “dapat dibatalkan”
00447|(Vernietigbaar atau voedabl) bukan berakibat dakwaan batal demi hukum ( van
00448|rechswege nietig atau null and void ) hal itu dikarenakan kekurangsempurnaan
00449|syarat  formal  tersebut  tidak  prinsipil  sekali  karena  pada  dasarnya  tidak
00450|menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi
00451|terdakwa (vide putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 Majelis hakim
00452|dalam putusan ini menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah
00453|materi  dalam  surat  dakwaan,  tidak  membawa  akibat  hukum)  dan  terhadap
00454|kekurang  sempurnaan  syarat  formal  tersebut  yang  mana  dalam  hal  ini
00455|
00456|mengenai kesalahan penulisan nama Terdakwa dapat dibetulkan Majelis Hakim
00457|dalam putusan;
00458|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati
00459|Surat  dakwaan  Penuntut  Umum,  dapat  disimpulkan  bahwa  surat  dakwaan
00460|tersebut telah mencantumkan syarat Formil, yakni memuat identitas Terdakwa,
00461|yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat
00462|tinggal,  agama  dan  pekerjaan  Terdakwa  secara  lengkap  serta  saat  dalam
00463|persidangan  dicocokan  dengan  identitasnya  dibenarkan  oleh  Terdakwa
00464|sehingga tidak terjadi error in persona  dan surat dakwaan telah diberi tanggal
00465|dan  ditandatangani  sebagaimana  dikehendaki  pasal  143  ayat  (2)  huruf  a
00466|KUHAP;
00467|Menimbang, bahwa adapun mengenai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf
00468|b KUHAP, jika melihat secara langsung redaksional ketentuan Pasal 143 ayat
00469|(2) huruf b KUHAP beserta penjelasannya maka tidak dapat diketahui lebih
00470|detail bagaimanakah pengertian serta makna dari uraian secara cermat, jelas
00471|dan lengkap dari surat dakwaan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan
00472|menelaah  arti  dan  maksud  cermat,  jelas  dan  lengkapnya  surat  dakwaan
00473|berdasarkan dari doktrin, makna gramatikal, Surat Edaran Jaksa Agung RI serta
00474|Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
00475|Menimbang,  bahwa  mengenai  pengertian  tentang  cermat,  jelas  dan
00476|lengkap dari surat dakwaan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 143
00477|ayat (2) huruf b tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa jika
00478|ditinjau dari segi doktrin maka pengertian cermat adalah surat dakwaan dibuat
00479|dengan penuh ketelitian dan ketidaksembarangan serta hati-hati disertai suatu
00480|ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan
00481|dan keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan
00482|lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau
00483|tercecer  atau  ketinggalan,  semuanya  ada  (vide  buku  A.  Soetomo,  SH,
00484|“Pedoman  Dasar  Pembuatan  Surat  Dakwaan”,  Penerbit:  Pradnya  Paramita,
00485|Jakarta, 1989, hal. 10-11);
00486|Menimbang, bahwa apabila dikaji melalui makna gramatikal maka yang
00487|dimaksudkan  dengan  kata  cermat  adalah  seksama,  teliti,  dengan  penuh
00488|perhatian,  sedangkan  jelas  berarti  terang, nyata,  tegas  dan  lengkap  adalah
00489|genap  (tidak  ada  kurangnya,  komplit)  (Vide:  WJS  Poerwadarminta,  Kamus