01281|Terdakwa lalu melayani tamu yang mencari kepuasan seksual tersebut
01282|selanjutnya Saksi Korban menerima bayaran dari Terdakwa sebesar
01283|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  dan Terdakwa menerima pembayaran
01284|sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)  sampai dengan Rp100.000,00
01285|(seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) orang pengguna jasa Saksi
01286|Korbansebagai PSK (Pekerja Seks Komersil);
01287|Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Fauzi Rahman dan
01288|Saksi Zulkifli Ardianto perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan
01289|masyarakat ditempat tinggal Terdakwa dan telah mengganggu ketertiban umum
01290|di Desa Kambat Utara RT. 005 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten
01291|Hulu Sungai Tengah Pro pinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam
01292|Wilayah Negara Republik Indonesia;
01293|Menimbang bahwa merupakan fakta notoir  dikaitkan pengertian
01294|ekspolitasi terhadap fakta hukum tersebut yaitu tindakan Terdakwa telah
01295|mengambil keuntungan dalam pemanfaatan fisik, seksual serta organ
01296|reproduksi dari Saksi Korban . Oleh karenanya terhadap unsur ketiga ini
01297|haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
01298|
01299|Menimbang bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan
01300|merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia
01301|dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
01302|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
01303|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang
01304|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka
01305|Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01306|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif
01307|Kesatu;
01308|Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan
01309|terhadap Korban  dan Terdakwa  yang berjenis kelamin perempuan telah
01310|berlandaskan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non
01311|diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan,
01312|kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Peraturan
01313|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
01314|Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
01315|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah
01316|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01317|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis
01318|Hakim memberikan kesempatan untuk permohonan mengajukan restitusi
01319|kepada Korban, namun Korban dan keluarga Korban tidak mengajukan
01320|restitusi;
01321|Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam Nota
01322|Pembelaannya berpendapat bahwa:
01323|“Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan tuntutan
01324|dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan
01325|pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
01326|Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01327|dalam Dakwaan Kesatu tersebut karena untuk menyatakan seseorang
01328|melakukan perbuatan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU
01329|RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01330|Orang, yang artinya ada perist iwa atau perbuatan Terdakwa melakukan
01331|penerimaan seseorang dengan memberi ba yaran atau manfaat untuk tujuan
01332|mengeksploitasi orang atau dalam hal ini Saksi Korban . Terdakwa tidak
01333|menerima keuntungan baik materiil maupun immaterial dan kal au Terdakwa
01334|didakwa mengeskploitasi Saksi Korban tentunya dijadikan korban yang harus
01335|dijamin hak-hak korban, termasuk rehabilitasi medis dan social, namun karena
01336|
01337|Saksi Korbantidak merasa dieksploitasi, tidak merasa diancam maupun dipaksa
01338|Terdakwa untuk melayani lelaki berhubungan badan (karena atas kemauan
01339|sendiri, maka unsur Eksploitasi tersebut juga tidak terbukti secara sah dan
01340|meyakinkan;
01341|Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum
01342|dalam hal ini tidak sepakat bahwa tidak terbuktinya semua unsur perbuatan
01343|Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
01344|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Oleh karenanya terhadap
01345|Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;
01346|Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai
01347|mufakat bulat karena Hakim Anggota II Novitasari Amira, S.H. berbeda
01348|pendapat ( dissenting opinion ) dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I
01349|dengan pertimbangan sebagai berikut:
01350|Menimbang bahwa Hakim Anggota II tidak sepakat memilih
01351|menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01352|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan alternatif
01353|pertama) dalam perkara ini dan oleh karenanya memilih menerapkan Pasal 296
01354|KUHP (dakwaan alternatif kedua) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
01355|1. Bahwa unsur “ melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01356|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman
01357|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01358|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01359|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
01360|dari orang yang memegang kendali atas orang lain ” dalam TPPO memiliki
01361|makna yang sangat luas, meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau
01362|prostitusi. Walau demikian menurut Hakim Anggota II, prostitusi yang terjadi
01363|atas dasar kehendak pelaku perantara (yaitu Terdakwa) dan kehendak
01364|perempuan pekerja seks dewasa/ yang telah cukup umur, yang dengan
01365|sukarela dan tanpa paksaan bersedia memberikan layanan seks untuk
01366|mendapatkan bayaran/keuntungan, belumlah tepat sasaran untuk
01367|dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang yang bersifat lebih
01368|kompleks, dilihat dari maksud dan tujuan pembentukan undang-undangnya;
01369|2. Bahwa kompleksitas TPPO dapat dilihat dalam Penjelasan atas UU TPPO
01370|Bab I UMUM Paragraf ke -6 berikut, “ Ketentuan mengenai larangan
01371|perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297
01372|KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki -
01373|laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai
01374|
01375|kejahatan. Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
01376|menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak
01377|untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang -
01378|Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian
01379|perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297
01380|KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan
01381|dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh
01382|karena itu, diperlukan undang -undang khusus tentang tindak pidana
01383|perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil
01384|dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang -undang khusus ini
01385|mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara,
01386|atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik
01387|perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri
01388|maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun
01389|korporasi.” Hakim Anggota II menilai bahwa UU TPPO dibentuk untuk
01390|menekankan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dan
01391|anak dari tindakan eksploitatif pelaku perdagangan orang ( human trafficker)
01392|yang hukumannya terlalu ringan dalam KUHP —sementara kejahatan yang
01393|dilakukannya tergolong berat/serius. Oleh karena itu, terkait dengan berat
01394|ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang, perlu
01395|dipertimbangkan pula dampak atau penderitaan yang dialami para korban
01396|case by case atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan
01397|menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
01398|3. Bahwa mengenai unsur “ untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
01399|wilayah negara Republik Indonesia ”, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
01400|TPPO dinyatakan, “ Dalam ketentuan ini, kata “ untuk tujuan” sebelum frasa
01401|“mengeskploitasi orang tersebut ” menunjukkan bahwa tindak pidana
01402|perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01403|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur perbuatan
01404|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. ”
01405|Berdasarkan penjelasan tersebut dinyatakan bahwa perbuatan pelaku
01406|memang tidak harus menimbulkan akibat, namun cukup dengan
01407|niat/maksud. Akan tetapi Hakim Anggota II melihat bahwa dalam perkara
01408|ini, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perantar a atau orang
01409|yang memfasilitasi tempat seks antara perempuan pekerja seks dan laki -
01410|laki pemakai layanan seks adalah semata -mata untuk maksud
01411|
01412|mendapatkan bayaran/keuntungan (eksploitasi prostitusi), bukan eksploitasi
01413|terhadap orang secara sewenang-wenang;
01414|4. Bahwa dalam Buku "Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan TPPO dan
01415|Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan" terbitan Institute for Criminal
01416|Justice Reform , hlm. 34, eksploitasi atas prostitusi orang lain yaitu
01417|mendapat keuntungan dari prostitusi orang lain, atau secara melawan
01418|hukum memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya
01419|dari prostitusi orang lain, hal ini akan membedakan antara orang yang
01420|memperoleh keuntungan atas prostitusi dirinya sendiri dengan orang yang
01421|mendapat keuntungan atas prostitusi orang lain. Dalam perkara ini,
01422|Terdakwa adalah seseorang yang memperoleh keuntungan atas prostitusi
01423|orang lain;
01424|5. Bahwa TPPO dibentuk berdasarkan tiga komponen inti, yaitu proses, cara,
01425|dan tujuan. Proses mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01426|pengiriman, pemindahan atau penerimaan. Cara merupakan cara -cara
01427|melawan hukum untuk mendapatkan persetujuan seseorang, yaitu dengan
01428|kekerasan, ancaman kekerasan, ikatan utang, pemalsuan, penyalahgunaan
01429|posisi rentan, dan sebagainya. Tujuan yaitu tujuan eksploitasi, di mana
01430|eksploitasi tidak harus terjadi selama proses dan cara melawan hukumnya
01431|telah ada. Terkait dengan tiga komponen tersebut, dalam Penjelasan UU
01432|TPPO dinyatakan bahwa, “ Pelaku tindak pidana perdagangan orang
01433|melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau
01434|penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau
01435|memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala
01436|bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
01437|penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01438|rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
01439|persetujuan dari or ang yang memegang kendali atas korban .” Sementara
01440|menurut Hakim Anggota II, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
01441|berdasarkan fakta persidangan belum memenuhi komponen inti kedua yaitu
01442|"cara", baik itu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
01443|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau
01444|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari
01445|orang yang memegang kendali atas korban, sebab berdasarkan fakta
01446|persidangan t idak ada elemen utama dari "cara" yang ber sifat melawan
01447|kehendak orang lain (Korban) untuk memperoleh persetujuannya , di mana
01448|
01449|Korban terbukti bertindak sendiri tanpa ada yang memegang kendali atas
01450|dirinya;
01451|6. Bahwa dalam fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan
01452|aksinya dalam memfasilitasi layanan prostitusi seorang diri, tanpa
01453|melibatkan sokongan/bantuan dari orang lain. Terdakwa menjadikan kamar
01454|di rumah tinggal pribadinya sebagai tempat pelayanan seks dan
01455|memberikan charge/biaya untuk itu (uang sewa kamar) dengan memotong
01456|upah yang diberikan oleh laki -laki pemakai layanan seks sebesar
01457|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu
01458|rupiah) dari perempuan pekerja seks;
01459|7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Korban memiliki kebebasan penuh
01460|untuk menolak tawaran Terdakwa untuk berhubungan seks dengan orang
01461|lain dan Korban tidak terikat apapun dengan Terdakwa dalam arti tidak
01462|berada dalam posisi rentan maupun dijerat utang. Korban tidak tinggal di
01463|rumah Terdakwa dan tidak diperdaya/ tidak berada di bawah kekuasaan
01464|Terdakwa. Korban dapat memutuskan sendiri untuk menolak tawaran
01465|Terdakwa dengan alasan apapun termasuk cuaca yang tidak mendukung
01466|atau keengganan  Korban apabila sedang tidak ingin melayani orang lain
01467|sehingga Korban bisa untuk tidak datang ke tempat Terdakwa. Bahkan
01468|dalam keterangannya, Korban menyatakan tidak merasa dieksploitasi oleh
01469|Terdakwa dan Korban pulalah yang pada mulanya mendatangi tempat
01470|Terdakwa untuk meminta bekerja sama —meskipun kerja sama antara
01471|Terdakwa dan Korban tidaklah memenuhi kausa yang halal atau
01472|bertentangan dengan hukum dan tatanan masyarakat, namun Hakim
01473|Anggota II tidak menemukan adanya unsur melawan kehendak Korban.
01474|Berkaitan dengan fakta -fakta ini menurut Hakim Anggota II, Korban dalam
01475|perkara ini bukanlah orang yang tidak berdaya sama sekali;
01476|8. Bahwa berdasarkan hal -hal tersebut di atas, Hakim Anggota II menilai
01477|bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai perantara yang
01478|menawarkan dan memudahkan Korban untuk memberikan layanan seks
01479|dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau sebagai mata
01480|pencarian, sehingga Terdakwa lebih tepat dinyatakan sebagai orang yang
01481|dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul
01482|oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai
01483|pencarian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP);
01484|Menimbang bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 2
01485|ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01486|
01487|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didakwakan,
01488|Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang
01489|jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01490|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang
01491|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01492|Pidana Perdagangan Orang  ditetapkan jika terpidana tidak mampu membayar
01493|pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan  yang
01494|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01495|Menimbang bahwa selama di persidangan tidak terbukti alasan
01496|pembenar dan alasan pemaaf atas diri Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa
01497|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01498|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
01499|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01500|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari p idana yang
01501|dijatuhkan;
01502|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
01503|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01504|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01505|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pers idangan
01506|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01507| Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk
01508|Samsung Galaxy A04e warna  merah salem  yang telah dipergunakan untuk
01509|melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi
01510|kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01511|            Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00
01512|(tiga ratus ribu rupiah) dengan nominal 3 (tiga) lembar uang pecahan
01513|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  merupakan hasil dari kejahatan serta
01514|mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01515|dirampas untuk negara;
01516|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
01517|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01518|yang meringankan Terdakwa;
01519|Keadaan  yang  memberatkan:
01520|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pemberantasan Tindak Pidana
01521|Perdagangan Orang oleh Pemerintah;
01522|Keadaan yang meringankan:
01523|
01524|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01525|perbuatannya;
01526|- Terdakwa belum pernah dipidana;
01527|Menimbang bahwa dikarenakan ada perbedaan pendapat antara Hakim
01528|Anggota II dengan Hakim Ketua  dan Hakim Anggota I maka pendapat
01529|mayoritaslah (pendapat Hakim Ketua  dan Hakim Anggota I) yang dipakai
01530|terhadap perkara ini;
01531|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
01532|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01533|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia
01534|Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01535|Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01536|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01537|
01538|MENGADILI:
01539|1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01540|melakukan tindak pidana “melakukan penerimaan seseorang dengan
01541|penyalahgunaan posisi rentan dengan menerima pembayaran untuk tujuan
01542|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”
01543|sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
01544|2. Menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa dengan pidana penjara  selama 3
01545|(tiga) Tahun dan denda sebesar sejumlah  Rp120.000.000,00 ( seratus dua
01546|puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
01547|maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01548|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
01549|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01550|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01551|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01552|- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna  merah
01553|salem;
01554|Dimusnahkan;
01555|- uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nominal 3
01556|(tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01557|Dirampas untuk Negara;
01558|6.  Membebankan kepada  Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
01559|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01560|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01561|Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh Kami,
01562|
01563|Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina
01564|S.H. dan Novitasari Amira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01565|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Juli
01566|2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
01567|dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai,
01568|serta dihadiri oleh Aan Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
01569|Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
01570|
01571|Kamis
01572|
01573|24 Juli 2025
01574|
01575|2025
01576|
01577|Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh Kami,
01578|
01579|Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina
01580|S.H. dan Novitasari Amira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01581|
01582|Diansyah
01583|
01584|Hakim Anggota,    Hakim Ketua,
01585|
01586|Anggita Sabrina, S.H.                         Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.
01587|
01588|Novitasari Amira, S.H.
01589|
01590|Panitera Pengganti,
01591|
01592|Diansyah