02931|mengakibatkan orang tereksploitasi
02932|Pasal  1  (2):  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang adalah  setiap
02933|tindakan atau serangkaian tindakan  yang  memenuhi unsur- unsur
02934|tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007
02935|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.  
02936|- Bahwa Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
02937|ada 3(tiga) yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi,
02938|hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :   
02939|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
02940|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang. 
02941|Hal. 79 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02942|Paraf
02943|
02944|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
02945|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
02946|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
02947|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
02948|yang memegang kendali atas orang lain tersebut. 
02949|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
02950|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
02951|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02952|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
02953|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
02954|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
02955|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02956|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial.
02957|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah: 
02958|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
02959|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
02960|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
02961|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
02962|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
02963|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
02964|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
02965|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
02966|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
02967|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.  
02968|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
02969|Tujuan  adalah  unsur  kumulataif  sementara  bagian  bagian  dalam
02970|unsur itu adalah unsur alternatif
02971|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
02972|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
02973|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
02974|21 Tahun 2007. 
02975|Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
02976|Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari adanya
02977|Hal. 80 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02978|Paraf
02979|
02980|tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21
02981|Tahun 2007
02982|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
02983|Ketenagakerjaan adalah : 
02984|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan; 
02985|b. Pemindahan,  Pengiriman  dari  satu  wilayah  ke
02986|wilayah lain tanpa dokumen atau dengan dokumen palsu
02987|serta penampungan tanpa batas waktu yang jelas; 
02988|c. Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
02989|d. Perekrutan  dibawah  umum  (-18  tahun)  dokumen
02990|dipalsukan; 
02991|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali; 
02992|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih); 
02993|g. Hanya  menggunakan  paspor  dengan  Visa
02994|kunjungan; 
02995|h. Ditempatkan  oleh  perorangan, bukan  PPPMI yang
02996|memiliki izin dari Menteri tenaga Kerja; 
02997|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja; 
02998|j. Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
02999|walaupun  tidak  sesuai  dengan  peraturan  di  Negara
03000|Indonesia; 
03001|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
03002|(Over Charging).
03003|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
03004|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
03005|adalah : 
03006|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
03007|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
03008|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
03009|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
03010|Pasal 6”. 
03011|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
03012|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : 
03013|-  Merencanakan : Membuat rencana. 
03014|Hal. 81 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03015|Paraf
03016|
03017|-  Pemufakatan Jahat  (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
03018|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
03019|melakukan tindak pidana perdagangan orang
03020|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
03021|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : 
03022|”Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
03023|wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk
03024|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana
03025|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
03026|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
03027|Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
03028|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 
03029|- Bahwa u nsur-unsur Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
03030|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah: 
03031| Setiap Orang : Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada
03032|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
03033|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
03034| Yang  membawa  Warga  Negara  Indonesia :  Jadi  yang
03035|dibawa  adalah  warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam
03036|unsur  pasal  ini  apabila  yang  dibawa  bukan  warga  Negara
03037|Indonesia. 
03038| Ke luar wilayah Republik Indonesia : Jika dibawa masih
03039|dalam wilayah Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk
03040|dalam unsur pasal ini. 
03041| Dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi:  Maka  haruslah
03042|dapat  ditujunkan  unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia
03043|bermaksud (  dapat digolongkan ke  dalam  menyengaja / dolus)
03044|untuk mengeksploitasi. 
03045|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
03046|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
03047|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
03048|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
03049|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
03050|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
03051|Hal. 82 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03052|Paraf
03053|
03054|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
03055|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
03056|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
03057|-    Bahwa  setelah  ahli  mendengar  dan  memperhatikan  kronologis
03058|kejadian yang disampaikan oleh penyidik, maka dapat ahli jelaskan
03059|bahwa  HULWATUL FITRIATI,Dkk  merupakan  korban  perdagangan
03060|orang  dengan   modus  penipuan  dengan  menjanjikan  bekerja  ke
03061|Negara Jepang dengan sistem pemagangan ;
03062|-     Bahwa melakukan perekrutan Tenaga kerja yang akan di pekerjakan
03063|di  Luar  Negeri  tidak  dibenarkan. karena  perekrutan  Tenaga  Kerja
03064|Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
03065|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan
03066|tenaga  kerja  sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39
03067|Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
03068|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor
03069|22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan
03070|tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
03071|-      Bahwa  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  Pasal  12
03072|disebutkan  bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana
03073|Penempatan  TKI  swasta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10
03074|huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri ;
03075|- Bahwa Pelanggaran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak
03076|pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU No, 38 Tahun 2004
03077|yang berbunyi:
03078|a.  Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  singkat  1  (satu)  bulan
03079|dan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
03080|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
03081|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang : 
03082|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
03083|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
03084|c.  Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
03085|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang.
03086|dapat ahli jelaskan sebagai berikut : 
03087|Hal. 83 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03088|Paraf
03089|
03090|Dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang
03091|harus dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan
03092|Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
03093|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang.
03094|dapat ahli jelaskan sebagai berikut : 
03095|Dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang
03096|harus dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan
03097|Dalam peristiwa yang disampaikan penyidik kepada saya ini hal ini
03098|memenuhi 3 unsur tersebut yakni melakukan perekrutan dengan
03099|cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau dapat
03100|terekspoitasi. 
03101|- Bahwa Proses perekrutan yang dilakukan tidak sesuai prosedur
03102|karena  proses perekrutan  hanya  dapat dilakukan  oleh PPPMI yang
03103|harus mendapat ijin dari Menteri ;
03104|Cara : Cara yang dipakai adalah penipuan karena mereka dijanjikan
03105|berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat keuntungan
03106|karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang;
03107|Tujuan : Unsur tujuan, Tujuan dalam TPPO adalah tereksploitasi.  dalam
03108|rangkaian perbuatan ini adalah mendapat keuntungan uang dari korban.
03109|Korban diwajibkan membayar sejumlah uang baik untuk biaya kursus,
03110|biaya penempatan job, korban juga kehilangan waktu dan tenaga untuk
03111|menjalani Kursus dan proses lainnya;
03112|- Bahwa  cara  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  juga  memerlukan
03113|pelatihan  khusus,  bukan  hanya  dalam  hal  Bahasa  tetapi  juga
03114|ketrampilan  sesuai  dengan  bidang  pekerajaan  yang  akan  mereka
03115|Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu maka orang dapat
03116|tereksploitasi ;
03117|- Bahwa  Kontrak kerja merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh
03118|kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak harus memahami apa
03119|yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis dalam Bahasa
03120|jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia. Selain
03121|itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
03122|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak
03123|Hal. 84 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03124|Paraf
03125|
03126|kerja yang tidak jelas dan tidak dipahami dapat menyebabkan orang
03127|tereksploitasi;
03128|- Bahwa  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  Sumaedy Effendi Als
03129|Edy Selaku kepala LPK PT RSEI-Lotim yang bekerjasama dengan Galih
03130|Santika Fadillahkusumah  selaku direktur  LPK Sanusi Pusaka Sunda-
03131|Subang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU No. 39
03132|Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang; 
03133|- Bahwa Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah diatur dalam UU No.
03134|39 Tahun 2004. Lembaga yang merekrut dan menempatkan juga sudah
03135|diatur  dalam  UU  Tersebut.  Ada  persyaratan  tertentu  yang  harus
03136|dipenuhi, antara lain bahwa Lembaga tersebut harus sudah terdaftar
03137|sebagai Lembaga rekrutmen pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota
03138|yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
03139|- Bahwa  Jika  tidak  ada  yang  berhasil  diberangkatkan  namun  tetap
03140|melakukan  perekrutan  maka  ini  mengarah  kepada  penipuan  yang
03141|merupakan  unsur  cara  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03142|Pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan orang
03143|tereksploitasi hingga mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana
03144|perdagangan orang;
03145|             Terhadap keterangan Ahli  dibenarkan oleh Terdakwa ;
03146|4.  Ahli  ASYIB  YULIANTO,  S.Kom dibawah  sumpah  pada  pokoknya
03147|menerangkan :
03148|- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saudara ahli ?
03149|1.  Ahli  bersedia  untuk  menjelaskan  riwayat  pendidikan  Ahli  adalah
03150|sebagai berikut: 
03151|a. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
03152|NTB, Indonesia; 
03153|b. Tahun 2000  tamat  dan  lulus  Pendidikan  SMPN  4  Labuan
03154|Sumbawa, NTB, Indonesia; 
03155|c. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan di MAN 1 Sumbawa,
03156|NTB, Indonesia; 
03157|d. Tahun  2003  tamat  dan  lulus  Pendidikan  Diploma  3  di
03158|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia; 
03159|e. Tahun 2007 tamat dan lulus Pendidikan Strata 1 di Universitas
03160|Hal. 85 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03161|Paraf
03162|
03163|Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia; 
03164|f. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
03165|NTB, Indonesia; 
03166|g. Tahun 2000  tamat  dan  lulus  Pendidikan  SMPN  4  Labuan
03167|Sumbawa, NTB, Indonesia. 
03168|- Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut: 
03169|a. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
03170|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03171|Perlindungan dan Pemberdayaan  di BP3TKI Mataram; 
03172|b. Tahun  2011  sampai  dengan  2016  sebagai  Pelasana
03173|Penerbitan  E-KTKLN,  Seksi  Penyiapan  dan  Penempatan
03174|BP3TKI Mataram; 
03175|Tahun 2016 sampai dengan 2019 diangkat menjadi Kepala
03176|Seksi Penyiapan dan Penempatan di BP3TKI Mataram; 
03177|c. Tahun 2020 Terhitung Bulan Februari s.d November diangkat
03178|menjadi  Kepala  Seksi  Pelindungan  dan  Pemberdayaan  di
03179|BP3MI NTB; 
03180|d. Tahun 2020 Bulan sejak Desember sampai dengan Sekarang
03181|diangkat menjadi Fungsional  Pengantar  Kerja Ahli Muda  di
03182|BP3MI NTB; 
03183|e. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
03184|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03185|Perlindungan dan Pemberdayaan  di BP3TKI Mataram. 
03186|- Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Ahli adalah sebagai berikut: 
03187|a. Tahun  2013,  Bimtek  Aplikasi  Sistem  Komputerisasi  Tenaga
03188|Kerja Luar Negeri, BNP2TKI; 
03189|b. Tahun  2014, Bimtek  Verifikasi  Dokumen  Penempatan  Calon
03190|TKI/TKI, BNP2TKI; 
03191|c. Tahun 2015, Bimtek Pelayanan Elektronik kartu Tenaga Kerja
03192|Luar Negeri (E-KTKN) BNP2TKI; 
03193|d. Tahun 2017, Training of Trainers Aplikas safe travel serta Isu
03194|perlindungan  Lainnya  Kepada  Instruktur  Pembekalan  Akhir
03195|Pemberangkatan, Kementerian Luar Negeri; 
03196|e. Tahun 2017 Bimtek peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan
03197|Publik di BNP2TKI; 
03198|- Ba
03199|hwa saat ini Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di
03200|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara
03201|Hal. 86 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03202|Paraf
03203|
03204|Barat  sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  adapun  kewenangan  dan
03205|tanggung jawab Ahli adalah menjalankan tugas di bagian Pelindungan dan
03206|Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  BP3MI Nusa  Tenggara  Barat
03207|adalah : 
03208|a. BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan
03209|dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan
03210|peraturan perundang-undangan.
03211|b. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,
03212|BP3MI menyelenggarakan fungsi: 
03213|1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
03214|2. Penyebarluasan  informasi  di  bidang  penempatan  dan
03215|pelindungan pekerja migran Indonesia; 
03216|3. Pelaksanaan  pemetaan  suplai  dan  pendayagunaan  hasil
03217|pemetaan peluang kerja luar negeri;
03218|4. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran
03219|Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja
03220|Migran Indonesia;
03221|5. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
03222|6. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi
03223|calon  pekerja  migran  Indonesia;  pelaksanaan  pengawasan
03224|pelayanan  jaminan  lembag  pekerja  migran  Indonesia;
03225|pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan
03226|perpanjangan  surat  izin  lembaga  dan  penempatan  pekerja
03227|migran  Indonesia; pemberian  bahan  rekomendasi  pengenaan
03228|sanksi  lembaga  bagi  Lembaga  penempatan  pekerja  migran
03229|Indonesia  dan  lembaga  yang  menempatkan  calon  pekerja