00515|pingsan atau tidak berdaya;
00516|Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-
00517|Undang  Nomor  1  T ahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
00518|menyatakan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan,
00519|gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana
00520|dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas,
00521|atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan;
00522|Menimbang bahwa selanjutnya definisi daripada Anak adalah seseorang yang
00523|belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1
00524|Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00525|yang menerangkan definisi operasional dari Anak Korban Tindak Pidana, pengaturan
00526|tersebut juga senada dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23
00527|T ahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-
00528|Undang Nomor 35 T ahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
00529|T ahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah untuk kedua kali
00530|dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 T ahun
00531|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
00532|Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang (UU) Nomor
00533|17 T ahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
00534|
00535|Nomor 1 T ahun 2016 T entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
00536|T ahun 2002 T entang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur
00537|definisi operasional dari Anak dengan perluasan makna yakni  termasuk Anak yang
00538|masih dalam kandungan;
00539|Menimbang  bahwa  menurut  Arrest  Hooge  Raad 5  Februari  1912  yang
00540|dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki
00541|dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota
00542|kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga
00543|mengeluarkan  air  mani,  terhadap  definisi  tersebut  Hakim  berpendapat  bahwa
00544|persetubuhan itu tidak disyaratkan telah keluarnya air mani atau belum, melainkan suatu
00545|kegiatan dinyatakan persetubuhan cukup dengan adanya kegiatan memasukkan alat
00546|kelamin  pria  (penis)  ke  dalam  alat  kelamin  perempuan,  persetubuhan  ini  dalam
00547|ketentuan Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 sebagaimana telah
00548|diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
00549|dikategorikan  sebagai  perkosaan  dan  mengalami  perluasan  makna  yang  tadinya
00550|termasuk kategori persetubuhan itu adalah masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam
00551|alat kelamin perempuan, maka dalam Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
00552|T ahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026
00553|tentang  Penyesuaian  Pidana,  diperluas  sebagai  perkosaan  yang  bagian  dari
00554|persetubuhan yakni memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain,
00555|memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
00556|memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat
00557|kelamin atau anus orang lain;
00558|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
00559|persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, sekitar
00560|pukul 09.00 WIT , Anak Korban pergi bersama Saksi II yang merupakan Ibu Kandung
00561|Anak Korban ke sungai di Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencuci pakaian, pada
00562|saat itu diketahui Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun dan status pelajar TK,
00563|kemudian setelah Saksi II pulang ke rumah untuk menaruh pakaian, tanpa disadari
00564|Anak Korban tertinggal di sungai tersebut sendirian, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT ,
00565|Anak yang saat itu merupakan siswa kelas III SMP sedang berada di sekitar lokasi
00566|sungai dengan mengenakan seragam sekolah dan membawa tas yang di dalamnya
00567|berisi sebilah pisau, kemudian saat Anak Korban hendak pulang, Anak Korban melihat
00568|Anak  datang  ke  arah  sungai,  kemudian  Anak  menggendong  Anak  Korban  dan
00569|membawanya ke sebuah tempat sepi berupa semak-semak yang terletak tidak jauh dari
00570|sungai tersebut, kemudian setibanya di semak-semak, Anak membaringkan Anak
00571|
00572|Korban di atas rumput, membuka celana pendek berwarna pink yang dikenakan Anak
00573|Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
00574|Menimbang bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban merasa
00575|kesakitan dan hendak berteriak, namun Anak menutup mulut Anak Korban karena
00576|mendengar suara Saksi II yang sedang berteriak memanggil nama Anak Korban di
00577|sekitar sungai, selain itu Anak Korban juga memejamkan matanya karena merasa
00578|ketakutan,  selanjutnya  setelah  melakukan  perbuatan  tersebut,  Anak  memakaikan
00579|kembali celana Anak Korban, memberikan permen karet, dan membawa Anak Korban
00580|kembali ke tepi sungai, kemudian pada saat Anak Korban sedang mencuci tangan dan
00581|mukanya datanglah Saksi II yang sedang mencari-cari Anak Korban dan langsung
00582|mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
00583|Menimbang bahwa atas kehadiran dan pertanyaan Saksi II tersebut membuat
00584|Anak langsung pergi meninggalkan lokasi melewati jalan lain ke area bawah menuju
00585|Sekolah dan tidak melewati jalan pertama yang disebutkan lebih dekat ke sekolah, hal
00586|tersebut dikarenakan jalan yang pertama lewat atas itu melalui rumah Anak Korban dan
00587|Anak takut kepada Saksi II;
00588|Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekitar pukul
00589|14.00 WIT , Saksi III dan Saksi II membawa Anak Korban ke Bidan Desa untuk diperiksa
00590|akan tetapi pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena korban merasa kesakitan,  oleh
00591|karena itu maka Bidan Desa menyarankan untuk melakukan pemeriksaan/visum ke
00592|Puskesmas, selanjutnya pada tanggal 24 November 2024, Anak Korban dibawa oleh
00593|orang tuanya ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut dan dilakukan pemeriksaan
00594|medis di Puskesmas;
00595|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Hasil  Visum  Et  Repertum  Nomor:
00596|440/691/PKM-WAYALOAR/2024 tanggal 25 November 2024, ditemukan luka lecet di
00597|bibir kemaluan kiri dan kanan disertai robekan pada selaput dara di arah jam 6 dan jam
00598|11 yang disebabkan oleh trauma tumpul;
00599|Menimbang  berdasarkan  Hasil  Laporan Sosial  Anak  Berhadapan dengan
00600|Hukum (Korban) Nomor 460/80/D5/IV/2025 pada tanggal 14 April 2025 berkesesuaian
00601|dengan keterangan Saksi II dan Saksi III yakni kejadian tersebut menimbulkan trauma
00602|pada diri Anak Korban dan pendarahan pada bagian Vagina;
00603|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan
00604|Anak telah melakukan paksaan kepada Anak Korban yang masih berumur 5 (lima)
00605|tahun untuk memasukkan kelamin Anak kepada kelamin Anak Korban, yang diawali
00606|dengan menggendong anak, kemudian membawa ke tempat sepi dan menidurkan
00607|anak sampai membuat anak ketakutan dan tidak berdaya termasuk kedalam kategori
00608|
00609|melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang
00610|Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00611|Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat
00612|bahwa  unsur  “melakukan  kekerasan,  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan
00613|dengannya” telah terpenuhi;
00614|Menimbang bahwa mengenai keterangan anak yang menyangkal bahwa anak
00615|tidak tidak pernah memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan hanya
00616|mencubit paha anak saja, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
00617|Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Anak tidak terbukti
00618|tidak hanya mendasarkan pada keterangan Anak saja, akan tetapi Hakim berpendapat
00619|perbuatan Anak terbukti atau tidak, harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
00620|persidangan, yang mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh
00621|dari keterangan Anak Korban meskipun tidak disumpah akan tetapi dapat dipergunakan
00622|sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari
00623|Saksi yang disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 Ayat (6) Undang-Undang
00624|Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian
00625|Para Saksi yang disumpah, kemudian hasil visum et repertum serta keterangan anak
00626|yang  dihubungkan  satu  dengan  yang  lainnya,  serta  pengamatan  hakim  selama
00627|persidangan dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga mendasarkan
00628|pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang meskipun dalam
00629|Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tidak dinyatakan secara tegas sebagaimana
00630|ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Kitab Undang-
00631|Undang Hukum Acara Pidana (yang lama) tapi dalam Undang-Undang Nomor 20
00632|T ahun 2025 ketentuan tersebut masih ada dalam Pasal 79 Ayat (12), Pasal 205 Ayat (3)
00633|dan  Ayat  (4),  mengenai  keputusan  Majelis  Hakim  tentang  Pengakuan  Bersalah,
00634|sehingga Hakim masih menerapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan
00635|hakim,  selain  itu  pada  sisi  yang  lainnya  juga  penyangkalan  Anak  di  dalam
00636|keterangannya tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim
00637|mengesampingkan  keterangan  anak  tersebut  dan  menyatakan  keterangan  anak
00638|tersebut tidak beralasan;
00639|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi,
00640|maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, sepanjang
00641|mengenai  tebuktinya  dakwaan  alternatif  kesatu  dan  tidak  sependapat  dengan
00642|pembelaan tertulis Advokat Anak;
00643|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang
00644|dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan
00645|
00646|atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Anak  harus
00647|dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00648|Menimbang  bahwa  setelah  mendengarkan  Tuntutan  Penuntut  Umum,
00649|Pembelaan Advokat Anak dan Permohonan lisan Anak, pendapat Orang tua Anak dan
00650|membaca  Hasil  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing
00651|Kemasyarakatan  serta  Laporan  Sosial  Perkembangan  Anak  Korban,  terhadap
00652|penjatuhan jenis pidana (strafsoort) dan penentuan berat ringannya pidana (strafmaat)
00653|yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
00654|berikut:
00655|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang
00656|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik
00657|dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur
00658|12 (dua  belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
00659|melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor
00660|8204-LT-14082019-0016 diketahui saat ini Anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun,
00661|sehingga sesuai ketentuan Pasal 69 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
00662|Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;
00663|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang
00664|Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana yang dapat
00665|dikenakan kepada Anak meliputi: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan
00666|diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan
00667|dalam lembaga, dan penjara;
00668|Menimbang bahwa pendekatan yang dipakai dalam Sistem Peradilan Pidana
00669|Anak  mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  yaitu  hukuman/pidana
00670|dimaksudkan untuk pemulihan hubungan anak dengan korban dan Masyarakat dan
00671|juga pemulihan diri anak dan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam
00672|melainkan upaya pendidikan atau pengayoman, agar Anak tidak mengulangi lagi
00673|perbuatannya dikemudian hari;
00674|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim wajib
00675|memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 T ahun 2023
00676|tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa pemidanaan
00677|harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melekat pada diri pelaku maupun
00678|dampak  perbuatannya.  Pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  haruslah  bersifat
00679|proporsional, manusiawi, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi
00680|pada keadilan restoratif;
00681|Menimbang bahwa dalam menimbang penjatuhan pidana, Hakim tidak hanya
00682|melihat  sisi  perbuatan,  tetapi  juga  menelaah  secara  mendalam  latar  belakang
00683|
00684|kehidupan Anak sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00685|(Litmas) Bapas. Hakim menemukan sisi positif bahwa Anak merupakan pribadi yang
00686|ringan tangan dalam membantu orang tua di rumah maupun di kebun, serta masih
00687|menerima nasihat baik dari keluarganya. Namun, di sisi lain, Hakim juga mencermati
00688|adanya kerentanan pada diri Anak, di mana ia sering kali larut dalam pergaulan hingga
00689|lupa  waktu  dan  kurang  tekun  dalam  menjalankan  ibadah  agama.  Hal  ini
00690|mengindikasikan  bahwa  meskipun  peran  bimbingan  orang  tua  telah  ada, namun
00691|implementasinya belum berjalan maksimal sehingga Anak cenderung lebih dipengaruhi
00692|oleh lingkungan pergaulannya dibandingkan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah;
00693|Menimbang bahwa Hakim memandang peristiwa ini sebagai sinyal krusial bagi
00694|pentingnya penguatan edukasi seksual sejak dini dan pengawasan pendidikan agama
00695|dalam keluarga. Meskipun perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan masyarakat
00696|yang tidak dapat dibenarkan, namun Anak tetaplah tunas bangsa yang hak-haknya
00697|harus dilindungi demi masa depan yang lebih baik;
00698|Menimbang bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong berat,
00699|Hakim  berpendapat  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  merupakan  jalan  terakhir
00700|(ultimum remedium). Hakim meyakini bahwa akar permasalahan Anak terletak pada
00701|kekosongan edukasi dan lemahnya pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, guna
00702|memberikan kesempatan bagi Anak untuk meraih cita-citanya yang masih panjang,
00703|Hakim memandang perlu menjatuhkan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga pada
00704|Lembaga Wahdah Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 (dua) T ahun
00705|dengan keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan;
00706|Menimbang bahwa melalui pembinaan pada lembaga tersebut, diharapkan
00707|Anak dapat memperoleh pengawasan yang lebih terukur, membangun kebiasaan
00708|positif, dan yang terpenting adalah tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Keputusan
00709|ini diambil dengan senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan
00710|prinsip Restorative Justice. Sanksi ini diharapkan tidak hanya memulihkan perilaku Anak
00711|menjadi pribadi yang patuh hukum, tetapi juga menjadi edukasi bagi masyarakat agar
00712|senantiasa  menjauhi  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  serta  bersama-sama
00713|menjaga lingkungan pertumbuhan anak yang sehat;
00714|Menimbang bahwa dipersidangan hakim telah memberitahukan hak Anak
00715|Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum
00716|mengajukan tuntutan, namun Hak tersebut sampai pembacaan putusan ini belum
00717|diajukan oleh Anak Korban atau keluarganya, oleh karena itu hakim tetap menyarankan
00718|kepada  korban  atau  keluarga  korban  setelah  putusan pengadilan berkekuatan
00719|hukum tetap dapat mengajukan Restitusi;
00720|
00721|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00722|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00723|dari pidana yang dijatuhkan;
00724|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan dalam perkara ini terhadap
00725|Anak dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga, maka perlu ditetapkan agar Anak
00726|dikeluarkan dari tahanan dan diperintahkan untuk ditempatkan di Wahdah Islamiyah
00727|Kabupaten Halmahera Selatan;
00728|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
00729|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00730|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna
00731|pink yang dipergunakan oleh Anak Korban setelah terjadinya tindak pidana akan tetapi
00732|masih mengalami pendarahan dan oleh karenanya terdapat bercak pendarahan akibat
00733|dari tindak pidana, yang telah disita dari Saksi II, maka dikembalikan kepada Saksi II;
00734|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
00735|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00736|Anak;
00737|Keadaan  yang  memberatkan:
00738|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00739|- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama;
00740|Keadaan yang meringankan:
00741|- Anak belum pernah dihukum;
00742|- Anak masih sekolah;
00743|- Anak telah saling memafkan dengan orang tua Anak Korban di Persidangan;
00744|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00745|pula untuk membayar biaya perkara;
00746|Mengingat Pasal 473 Ayat (4) Jo. Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
00747|T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah
00748|dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-
00749|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
00750|Undang Nomor  20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
00751|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00752|
00753|MENGADILI:
00754|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00755|melakukan  tindak  pidana  “Dengan  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan
00756|persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
00757|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan
00758|diluar  lembaga  berupa  kewajiban  mengikuti  program  pembimbingan  dan
00759|
00760|penyuluhan, selama 2 (dua) tahun, yang diselenggarakan di Lembaga Wahdah
00761|Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan;
00762|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya
00763|dari pidana yang dijatuhkan;
00764|4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan untuk ditempatkan pada
00765|Lembaga di Wahdah Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan;
00766|5. Menetapkan barang bukti berupa;
00767|- 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
00768|Dikembalikan kepada kepada Saksi II;
00769|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
00770|ribu rupiah);
00771|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh Anggi
00772|Permana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Labuha, dan
00773|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan
00774|dibantu oleh Silvani D.C. Syaranamual, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
00775|Fikry Ariga, S.H, Penuntut Umum  dan  Anak didampingi Advokatnya, Pembimbing
00776|Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak;
00777|
00778|Rabu
00779|
00780|13
00781|
00782|2026
00783|
00784|Anggi
00785|Permana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Labuha
00786|
00787|Silvani D.C. Syaranamual, S.H.
00788|
00789|
00790|Panitera Pengganti, Hakim,
00791|   Ttd.           Ttd.
00792|Silvani D.C. Syaranamual, S.H. Anggi Permana, S.H.