04969|
04970|eksploitasi secara seksual. Ahli juga pernah dimintakan pendapat terkait
04971|ada  kasus  pornografi  asusila  yang  dalam  hal  ini  mucikari,  tapi  juga
04972|dibenturkan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  korbannya
04973|adalah anak artinya Kita tidak bisa juga mengatakan itu Saksi itu korban
04974|atau pelaku. Tapi memang ketika dia dikumpulkan ternyata ditemukan dia
04975|dieksploitasi. Artinya, ada orang yang mengambil manfaat atas eksploitasi
04976|tubuh  seksualnya.  maka  itulah  posisi  ketika  dia  sebagai  korban  tindak
04977|pidana perdagangan. Kita lahir dalam hal undang undang perlindungan
04978|Saksi  dan  Korban.  Itu  juga  membawa  konsekuensi  lahirnya  Lembaga
04979|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi ada perlindungan terhadap
04980|Saksi dugaan ketika dia menjadi korban dari tindak pidana. Misalnya, dia
04981|dipulihkan  mental  jiwanya,  kemudian  diletakkan  di  rumah.  Aman  tidak
04982|dipertemukan  dengan  pelaku.  Persidangan  bersifat  terpisah.  Ketika  dia
04983|dihadirkan sebagai Saksi korban. kemudian yang penting dalam hukum
04984|pidana, pemulihan terhadap Saksi ini harus tuntas. Harus tuntas Karena
04985|bukan tidak mungkin ketika negara abai terhadap perlindungan Saksi dia
04986|akan  berpotensi  menjadi  calon  pelaku  di  masa  depan.  Contoh  kasus
04987|asusila sodomi, pencabulan ketika di tracking riwayat. Kenapa dalam ilmu
04988|kriminologi  seseorang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  faktor
04989|lingkungan  keluarga  ataupun  ekonomi,  Ternyata  di  masa  lampau  dia
04990|pernah menjadi korban. Nah, itulah dalam perspektif hukum pidana kita.
04991|Kuhp yang masih berlaku itu masih pada hal pokoknya tindak pidana,
04992|pertanggungjawaban,  pidana  pidana  dan  pemidanaan.  Tapi  KUHP  kita
04993|yang baru yang akan melakukan 2026 itu sudah mulai menempatkan ada
04994|posisi korban dalam sistem peradilan pidana jadi artinya disamping ketika
04995|negara dalam hal Jaksa Penuntut umum mewakili korban untuk menuntut
04996|seseorang yang melakukan tindak pidana, dia juga diberikan hak dalam
04997|memulihkan apa kerugian yang dideritanya. Jadi sejalan sambil dengan
04998|proses  hukumnya  berjalan  kepada  situasi  ini  menjadi  tanggung  jawab
04999|negara sehingga korban ini harus tuntas sampai dengan undang undang
05000|perlindungan Saksi dan Korban sampai dengan penukaran identitas KTP
05001|itu dimungkinkan maka ia tidak lagi menjadi hutang negara ketika dimasa
05002|yang akan datang. Pelaku ternyata adalah korban yang dulu belum selesai
05003|di pulihkan oleh negara
05004|- Bahwa  Ketentuan  unsur  Pasal  1  angka  1  Undang-  Undang  Republik
05005|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
05006|Perdagangan  Orang  bahwa  unsur  Perdagangan  Orang  adalah
05007|
05008|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  merupakan  Tindakan
05009|penyalahgunaan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu;
05010|- Bahwa  Jika  pada  suatu  kampus  melakukan  pengiriman  magang
05011|mahasiswa  ke  luar  negeri,  kemudian  sebelum  keberangkatan  tersebut
05012|mahasiswa  menandatangani  perjanjian  dengan  Direktur  kampus  yang
05013|berisi  kewajiban  untuk  membayar  biaya  kontribusi  setelah  pulang  dari
05014|magang ke Luar Negeri merupakan bentuk penjeratan utang atau memberi
05015|bayaran  atau  manfaat  sebagaimana  unsur  didalam  Pasal  1  Angka  1
05016|Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
05017|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05018|- Bahwa Ketentuan Pasal 4 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21
05019|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
05020|bahwa  “Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
05021|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
05022|luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”,  Ahli  menerangkan  harus  ada
05023|tujuan untuk diekploitasi untuk terpenuhinya unsur pasal ini;
05024|- Bahwa Jika suatu kampus melakukan pengiriman magang mahasiswa ke
05025|luar negeri, kemudian dengan adanya program magang tersebut peminat
05026|kampus menjadi meningkat dan adanya respon positif dari masyarakat, hal
05027|tersebut merupakan keuntungan immaterial sebagaimana unsur didalam
05028|Pasal 1 Angka 7 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
05029|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05030|- Bahwa Jika Peraturan Akademik kampus dibuat tanpa didasarkan pada
05031|Peraturan  Perundang-  undangan,  maka  dapat  digunakan  Peraturan
05032|Akademik tersebut dalam proses pelaksanaan magang;
05033|- Bahwa  Jika  suatu  kampus  melakukan  pengiriman  magang  ke  Jepang,
05034|kemudian  didalam  MoU  dijelaskan  bahwa  seluruh  biaya  yang  timbul
05035|merupakan tanggung jawab pihak perusahaan di Jepang, namun faktanya
05036|seluruh biaya yang dipotong dari uang saku/ gaji yang diterima mahasiswa
05037|magang setiap bulannya, hal tersebut merupakan kesalahan yang bisa
05038|dinegosiasikan kepada pihak Perusahaan;
05039|- Bahwa  Tidak  semua  ketentuan  didalam  Tindak  Pidana  Perdagangan
05040|Orang harus dikenakan ketentuan pidana;
05041|- Bahwa  Persetujuan  korban  Perdagangan  Orang  tidak  menghilangkan
05042|penuntutan  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagaimana  ketentuan
05043|Pasal  26  Undang-  undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
05044|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05045|
05046|- Bahwa Sebaiknya ada pihak Perusahaan yang diperiksa terkait dengan
05047|adanya  dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena  merupakan
05048|extra ordinary crime;
05049|- Bahwa  Biasanya terkait proses pemagangan mahasiswa ke luar negeri,
05050|harus diawali dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara
05051|tujuan di bidang Pendidikan;
05052|- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya kerjasama antara Indonesia dengan
05053|negara tujuan magang di bidang Pendidikan;
05054|- Bahwa Jika Lembaga pendidikan mengirimkan mahasiswa magang ke luar
05055|negeri,  tanpa  adanya  perjanjian  kerjasama  antara  Indonesia  dengan
05056|negara  penerima  magang,  dan  di  negara  penerima  magang  tersebut
05057|mahasiswa  bekerja  tidak  sesuai  dengan  jam  kerja  yang  diperjanjikan,
05058|merupakan kesalahan perusahaan dan bukan eksploitasi;
05059|- Bahwa  Magang  mahasiswa  terutama  magang  di  luar  negeri  berada  di
05060|bawah Kementerian Pendidikan Tinggi;
05061|- Bahwa  Penyelenggaran  magang  ke  luar  negeri  diatur  berdasarkan
05062|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
05063|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05064|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
05065|- Bahwa Apabila suatu kampus melakukan pengiriman mahasiswa magang
05066|ke  luar  negeri, termasuk  dalam  Lembaga  Pendidikan  yang  merupakan
05067|Penyelenggara pemangangan di luar negeri sebagaimana diatur didalam
05068|Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
05069|Republik  Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara
05070|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
05071|- Bahwa Apabila lampiran sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 Ayat (1)
05072|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
05073|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05074|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  tidak  dipenuhi  oleh
05075|Lembaga Pendidikan, maka merupakan kesalahan;
05076|- Bahwa Apabila lampiran-lampiran tersebut tidak terpenuhi sebagaimana
05077|Pasal  15  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
05078|Republik  Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara
05079|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan tetap
05080|melakukan  pengiriman  mahasiswa  magang  ke  luar  negeri,  maka  hal
05081|tersebut  merupakan  kesalahan  dan  dapat  ditindak  lanjuti  ke  Lembaga
05082|Pendidikan yang melakukan pengiriman mahasiwa magang;
05083|
05084|Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
05085|2. Ahli Dr.  Khairul  Fahmi,  S.H.,  M.H., dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05086|menerangkan sebagai berikut:
05087|- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Andalas;
05088|- Bahwa Ahli hadir memberikan pendapat di persidangan sesuai keahlian
05089|ahli di bidang hukum tata negara/perundang- undangan;
05090|- Bahwa  Keberadaan  Peraturan  menteri  diatur  dalam  pasal  8  Undang
05091|Undang  Pembentukan  Peraturan  perundang  undangan,  dalam  pasal
05092|tersebut ada  peraturan  menteri,  peraturan  lembaga  dan  peraturan  lain
05093|yang mana memiliki kekuatan mengikat jika diperintahkan oleh Peraturan
05094|yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  dari  yang
05095|membuatnya, itulah yang menjadi otoritas pembentukan peraturan menteri
05096|tersebut;
05097|- Bahwa  Magang  dalam  permen  ristekdikti  adalah  Magang  dalam
05098|pelaksanaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yatu  Dharma  Pendidikan,
05099|Dharma  Penelitian  dan  Dharma  Pengabdian  Masyarakata,  yang  mana
05100|dalam  Dharma  Pendidikan  itu  salah  satunya  adalah  kegiatan  magang
05101|dengan  tujuan  untuk  memenuhi  target-target  dalam  pembelajaran
05102|khususnya dalam pendidikan vokasi yang mana menargetkan penguasaan
05103|Teknis dalam pembelajarannya, sehingga magang tersebut sebagai salah
05104|satu  bentuk  dari  pelaksanaan  Dharma  Perguruan  Tinggi  yaitu  Dharma
05105|Pendidikan;
05106|- Bahwa juga diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
05107|tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga mengatur
05108|mengenai pelaksanaan magang dan target targetnya tetapi tidak secara
05109|jelas  diatur  bahwa  magang  tersebut  merupakan  suatu  kewajiban,
05110|selanjutnya diatur juga bahwa magang menjadi suatu kewajiban terutama
05111|untuk D1, D2, D3 sebagaimana diatur dalam Permendikbudridtek Nomor
05112|53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
05113|- Bahwa Magang didalam perguruan tinggi merupakan suatu mandat dari
05114|pelaksanaan Dharma Perguruan tinggi dan magang tersebut juga menjadi
05115|Target kinerja dari perguruan tinggi tersebut, yang mana menjadi ukuran
05116|dari kinerja dari perguruan tinggi tersebut dan reward dari perguruan tinggi
05117|tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  berapa  jumlah  mahasiswa  yang  ikut
05118|program magang tersebut
05119|- Bahwa Magang yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan
05120|Transmigrasi  Nomor  :  PER.08/MEN/V/2008  tentang  tata  cara  perizinan
05121|
05122|dan penyelenggaraan Pemagangan luar negeri yang merupakan turunan
05123|dari ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003
05124|tentang Ketenagakerjaan yaitu adalah magang dalam konteks pelatihan
05125|kerja yang mana dikaitkan dengan magang yang dilakukan oleh Perguruan
05126|tinggi merupakan dua hal yang berbeda yang mana aturan aturan dalam
05127|perguruan tinggi arahnya tidak kesitu tetapi menuju ke pemenuhan dharma
05128|perguruan tinggi;
05129|- Bahwa Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi terbagi 3, yaitu: Otonom
05130|(Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), Perguruan Tinggi Negeri Badan
05131|Layanan Umum (PTN BLU), Satker. Untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan
05132|Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker;
05133|- Bahwa  Statuta  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  diatur
05134|berdasarkan  Peraturan  Menteri  yang  mana  Politeknik  Pertanian  Negeri
05135|Payakumbuh merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
05136|(PTN BLU);
05137|- Bahwa  setiap  statute  pasti  mencantumkan  mandat  dharma  perguruan
05138|tinggi tersebut, sehingga setiap kebijakan terutama yang berkaitan dengan
05139|mahasiswa  pasti  mencatumkan  dharma  perguruan  tinggi  tersebut
05140|termasuk bagaimana pelaksanaanya baik melalui kerjasama dll;
05141|- Bahwa Permenristekdikti nomor 38 wewenang untuk pelaksanaan dharma
05142|perguruan tinggi dan wewenang untuk melaksanakan pemagangan secara
05143|ilmu  perundangan  undangan  ataupun  ilmu  pemerintahan  dapat
05144|dikualifikasikan sebagai wewenang atributif perguruan tinggi yang mana
05145|dapat diatur di statutanya sehingga seluruh kewenangan yang diberikan
05146|oleh Permenristekdikti ini ke perguruan tinggi tersebut termasuk kegiatan
05147|pemagangan,  perguruan  tinggi  tersebut  berwenang  untuk
05148|melaksanakannya;
05149|- Bahwa kewenangan untuk melaksanakan magang tersebut dengan syarat
05150|pertama yaitu merupakan kurikulum dari perguruan tinggi tersebut, kedua
05151|dilaksanakan  dengan  cara  kerjasama  seperti  contoh  dengan  pelaku
05152|industry dengan tujuan agar mahasiswa merasakan proses belajar di dunia
05153|praktek seperti apa;
05154|- Bahwa dalam pasal 77 Permenristekdikti Nomor 38 tahun 2017 tentang
05155|Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh menyatakan Politeknik
05156|Payakumbuh dapat melakukan kerjasama di bidang akademik dan non
05157|akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain dari dalam negeri
05158|
05159|atau  luar  negeri  dan  kerjasama  sama  tersebut  salah  satunya  dapat
05160|berbentuk pemagangan;
05161|- Bahwa  Pembentukan  Permenakertrans  Nomor  8  tahun  2008  dalam
05162|pembentukannya selama diperintahkan oleh kewenagan yang lebih tinggi
05163|dan dibentuk oleh pejabat atau badan yang berwenang maka peraturan
05164|tersebut sah;
05165|- Bahwa  dalam  menilai  pembentukan  peraturan  harusnya  juga  dinilai
05166|objeknya  yang  mana  jika  magang  Pendidikan  maka  yang  diatur  oleh
05167|peraturan yang membawahi tentang Pendidikan, kalau ranahnya tenaga
05168|kerja  maka  peraturan  yang  membawahinya  adalah  tentang
05169|ketenagakerjaan  jangan  dicampurkan  dua  rezim  hukum  yang  berbeda
05170|terhadap satu objek;
05171|- Bahwa  dasar  kebijakan  atau  peraturan  dibuat  adalah  pertama
05172|kewenangan
05173|- Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor
05174|PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan
05175|Pemagangan di Luar Negeri adalah pertama apakah pejabat yang mebuat
05176|keputusan  tersebut  mempunyai  wewenang  atau  tidak.  kedua  apakah
05177|tindakan yang diambil mempunyai dasar hukum atau tidak, apabila pejabat
05178|memutuskan sesuatu mempunyai wewenang untuk memutuskan itu dan
05179|ada tidak dasar hukumnya. kemudian tidak bisa rezim hukum lain masuk
05180|ke  ranah  hukum  kebijakan  yang  dibuatnya  karena  pejabat  tersebut
05181|mengambil  keputusan  berdasarkan  kewenangannya.  itulah  dasar
05182|pembatas apabila kita membawa pada hukum administrasi pemerintahan
05183|dalam  konteks  legalitas  dan  keabsahan  seorang  pejabat  TUN itu
05184|mengambil Keputusan;
05185|- Bahwa  Pengelolaan Keuangan  Perguruan  Tinggi terbagi  3, yaitu: yang
05186|paling  Otonom  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum,  kecuali  tanah,
05187|Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU)  dan
05188|perguruan tinggi Satker, Untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan
05189|Umum  (PTN  BLU)  dan  Satker  dan  semua  uang  harus  disetor  ke  kas
05190|negara dengan PNBP;
05191|- Bahwa perguruan tinggi satker akan sangat ketat dengan anggaran karena
05192|untuk  menambah  akun  PNBP  harus  persetujuan  Menteri  keuangan,
05193|sehingga untuk kegiatan magang diambil dari anggaran diluar itu yagn
05194|mana contoh dibebankan kekerjasama
05195|
05196|- Bahwa  Politani  Payakumbuh  yang  merupakan  perguruan  tinggi  satker
05197|boleh mengumpulkan uang berdasarkan perjanjian kerjasama, sehingga
05198|harus  dibuat  dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut  antara  Perusahaan
05199|dengan Perusahaan untuk mengumpulkan dana maupun dari mahasiswa;
05200|- Bahwa  Didalam  perjanjian  kerjasama  harus  dicantumkan  hak  dan
05201|kewajiban mahasiswa magang tersebut;
05202|- Bahwa  lembaga  pendidikan  sebagaimana  Peraturan  Menteri
05203|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/V/2008 tentang
05204|tata cara perizinan dan penyelenggaraan Pemagangan luar negeri adalah
05205|merupakan Lembaga Pendidikan formal, yang mana  diarahkan kepada
05206|Lembaga Pendidikan formal yang berada dibawah kordinasi atau tugas
05207|dari  kewenangan  provinsi,  kabupaten  atau  kota  sementara  Pendidikan
05208|tinggi tidak di provinsi, kabupaten atau kota tapi langsung dari kementrian;
05209|- Bahwa  dalam  magang  luar  negeri  hanya  merujuk  pada  perjanjian
05210|kerjasama  yang  mana  harus  diatur  mengenai  teknis  magangnya  di
05211|perjanjian tersebut dan mengenai teknis sepanjang bersesuaian dengan
05212|kurikulum dari perguruan tinggi;
05213|- Bahwa Pasal 25 Permenakertrans nomor 8 tahun 2008 merupakan bab
05214|tentang pelatihan kerja, jadi pemagang yang diatur dalam bab tersebut
05215|dikaitkan dengan pasal 21 lebih kepada lebih pada pemagangan di luar
05216|negeri dalam rangka pelatihan kerja, sementara di rezim pemagangan di
05217|perguruan tinggi tunduk untuk melaksanakan dharma perguruan tingginya;
05218|- Bahwa dalam pasal 77 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 38 tahun 2017
05219|tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, bahwa magang
05220|politani  tersebut  sudah  menjadi  wewenang  atributifnya  politani  untuk
05221|menjalankan dharma perguruan tingginya yaitu target Pendidikan;
05222|- Bahwa  Permenristek  Dikti  nomor  3  tahun  2020  tidak  berlaku  surut
05223|terhadap kegiatan magang yang dilakukan pada tahun 2019, tapi praktek
05224|magang yang dilakukan tersebut sudah diatur oleh masing-masing statuta
05225|perguruan tinggi;
05226|- Bahwa  sebelum  tahun  2019  belum  ada  aturan  teknis  yang  mengatur
05227|secara  rinci  mengenai  pemagangan  diluar  negeri  karena  memang
05228|perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan itu yang mana
05229|basisnya adalah kerjasama antara perguruan tinggi dan Perusahaan;
05230|- Bahwa  jika  perjanjian  kerjasama  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  hal
05231|tersebut  merupakan  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  maka  yang  diatur
05232|dalam perjanjian tersebut tidak dilaksanakan hak dan kewajibannya maka
05233|
05234|diselesaikan dengan pengaturan penyelesaian sengketa dalam perjanjian
05235|tersebut seperti ganti rugi, atau penyelesaian lewat pengadilankah dll;
05236|- Bahwa  pemimpin  perguruan  tinggi  atas  kewenangan  atributif  dalam
05237|pelaksanaan magang tersebut dapat mengambil kebijakan dalam konteks
05238|bagaimana kegiatan magang seperti menarik uang dari mahasiswa guna
05239|magang  berjalan  dengan  baik  seperti  kegiatan  persiapan,  pelatihan,
05240|kemampuan  dasar  dan  selama  uang  tersebut  dipergunakan  untuk
05241|kepentingan  mahasiswa  tersebut  seperti  magang  ke  luar  negeri  maka
05242|kebijakan tersebut adalah kebijakan yang sah;
05243|- Bahwa  jika  uang  dipergunakan  masih  dalam  konteks  magang  maka
05244|dibenarkan,  jika  tidak  dipergunakan  untuk  tujuan  magang  maka  tidak
05245|dibenarkan;
05246|- Bahwa jika uang yang ditarik dari mahasiswa tersebut mengenai dimana
05247|disimpannya  kembali  kepada  kebijakan  dari  pimpinan  perguruan  tinggi
05248|tersebut;
05249|- Bahwa kalau tidak ada perjanjian misalnya contoh hanya dibuat perjanjian
05250|akan penarikan uang kontribusi tetapi tidak dijelaskan dalam perjanjian
05251|tersebut akan dipergunakan untuk apa uang kontribusi tersebut maka tidak
05252|ada dasar hukum untuk menggunakan uang tersebut;
05253|- Bahwa pada asasnya  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
05254|Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05255|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri berlaku umum, sehingga
05256|harus dilihat konteksnya;
05257|- Bahwa Lembaga Pendidikan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
05258|Transmigrasi  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan
05259|dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  Lembaga
05260|Pendidikan mandatnya untuk pelatihan kerja sebagai mana delegasi pasal