00508|
00509|dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup
00510|dalam masyarakat;
00511|Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F.
00512|Lamintang dalam bukunya “Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua
00513|jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en
00514|formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa
00515|suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi
00516|unsur dalam rumusan perundang -undangan (bentuk). Sedangkan melawan
00517|hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun
00518|tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);
00519|Menimbang bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada
00520|Anak  diatur dalam Undang -Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
00521|maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus
00522|memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;
00523|Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
00524|Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk
00525|kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan
00526|dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang -Undang No. 35 Tahun 2009
00527|menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan
00528|pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika
00529|Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
00530|pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia
00531|laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi
00532|Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);
00533|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang -Undang
00534|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya
00535|dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi
00536|tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu
00537|pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang -Undang
00538|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya
00539|dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan
00540|dokter;
00541|Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan
00542|dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8
00543|Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah
00544|tergolong perbuatan melawan hukum;
00545|
00546|Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00547|
00548|Menimbang berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan
00549|hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki
00550|kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima,
00551|menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika
00552|golongan I bukan tanaman;
00553|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbang di atas maka Majelis
00554|Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan
00555|dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian
00556|unsur ketiga yang  akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;
00557|Ad.3.Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat  Menawarkan
00558|Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual
00559|Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
00560|Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa
00561|sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur
00562|terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;
00563|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1
00564|angka (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
00565|Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
00566|baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
00567|perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
00568|nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
00569|golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
00570|Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum dipersidangan
00571|bahwa anak pelaku telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres bandar
00572|Lampung pada hari Rabu tanggal 25 Maret 202 6 sekira Pukul 22 .30 WIB
00573|bertempat di Gor Bintang di J alan Onta Kel urahan Sukamenanti Kec amatan
00574|Kedaton Kota Bandar Lampung  karena jahat karena menawarkan untuk dijual
00575|Narkotika Golongan I berupa shabu bersama saksi Pandu Adjie Prasetya;
00576|Menimbang  bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026
00577|sekira Pukul 21.00 WIB anak pelaku datang kerumah anak saksi di ota Bandar
00578|Lampung dan sesampanya dirumah  anak saksi lalu anak  pelaku bertemu
00579|dengan anak saksi lalu anak saksi memberitahukan kepada anak kalau teman
00580|Anak saksi yang bernama Parit (DPO) akan membeli narkotika berupa sabu dan
00581|anak pelaku langsung menjawab “ ada“. kemudian  anak saksi menghubungi
00582|Parit (DPO)  melalui whtasapp dengan berkata  “ Rit ini ada sabu, lo dimana “
00583|dan Parit (DPO)  menajwab “ Sini anterin, gua di Gor Bintang  “. Selanjutnya
00584|sekitar Pukul 22.00 W IB anak pelaku membeli 1 (satu) plastik klip berisikan
00585|
00586|Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00587|
00588|kristal warna putih atau sabu seharga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah)
00589|kepada paman  anak saksi yaitu saksi xxxxx yang mana saksi xxxxx berada
00590|dirumah anak saksi. Bahwa setelah anak  pelaku mendapatkan 1 (satu) plastik
00591|klip berisikan kristal warna putih atau sabu oleh anak  pelaku 1 (satu) plastik klip
00592|berisikan kristal warna putih atau sabu diserahkan kepada anak saksi dan oleh
00593|anak saksi dipegang ditangan sebelah kiri yang rencananya 1 (satu) plastik klip
00594|berisikan kristal warna putih atau sabu tersebut akan dijual kepada PARIT
00595|seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian anak pelaku bersama
00596|anak saksi pergi menemui P arit (DPO) di Gor Bintang di J alan Onta Kelurahan
00597|Sukamenanti Kec amatan Kedaton kota Bandar Lampung dengan
00598|mengemudikan sepeda motor honda vario milik anak  pelaku, dan sekitar Pukul
00599|22.30 WIB anak pelaku bersama anak saksi sampai di Gor Bintang. Ketika anak
00600|pelaku bersama anak saksi sedang menunggu Parit (DPO) lalu datang anggota
00601|kepolisian Polres Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan
00602|terhadap anak pelaku dan anak saksi dan setelah dilakukan penggeledahan
00603|ditemukan barang bukti berupa  1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih
00604|atau sabu dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
00605|digenggaman tangan sebelah kiri anak saksi, sedangkan pada diri anak
00606|ditemukan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dan 1 (satu) unit
00607|sepeda motor honda Vario;
00608|Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
00609|Kriminalstik Palembang No. LAB : 1188/NNF/2026 tanggal 01 April 2026 yang di
00610|tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumaera
00611|Selatan ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc ,  berkesimpulan  Setelah
00612|dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB
00613|2019/20265/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai
00614|Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
00615|tahun 2009 tentang Narkotika.
00616|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
00617|dengan demikian ” Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat
00618|Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara
00619|Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ” telah
00620|terpenuhi;
00621|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat ( 1) Jo Pasal
00622|132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
00623|Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
00624|
00625|Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00626|
00627|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00628|dakwaan alternatif Pertama tersebut;
00629|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00630|terhadap pribadi dan atas perbuatan Anak ada alasan penghapus
00631|pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga
00632|berakibat dapat atau tidaknya Anak  mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00633| Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal
00634|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  sebagai alasan
00635|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus
00636|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00637|Menimbang bahwa telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00638|(LITMAS) atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
00639|Nomor I.C/29/III/2026 tertanggal 2 April 2026 yang ditanda tangani oleh Rinda
00640|Anggelina sebagai  Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Pudjiono
00641|Gunawan sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan merekomendasikan agar
00642|diputus pembinaan dalam lembaga dalam bentuk keikutsertaan dalam
00643|pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
00644|(LPKS) di desa Hurun Pesawaran;
00645|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata -mata
00646|untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan
00647|tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen
00648|pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
00649|dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media
00650|pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat
00651|diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;
00652|Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam
00653|menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai
00654|aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari
00655|pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek
00656|keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;
00657|Menimbang bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan
00658|sebagaimana tersebut diatas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
00659|Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta dipersidangan diketahui
00660|bahwa Anak melakukan tindak pidana dikarenakan Anak sudah putus sekolah
00661|dan tidak ada pengawasan dari orangtua/keluarga. Kondisi tersebut membuat
00662|anak kurang terarah sehingga anak bergaul dengan teman -temannya dan anak
00663|sangat mudah untuk dipengaruhi melakukan perbuatan pidana ;
00664|
00665|Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00666|
00667|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim
00668|sepanjang dalam hal bentuk pemidanaannya, sependapat dengan tuntutan
00669|Penuntut Umum dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana
00670|Hakim berpendapat bahwa upaya memulihkan, membina serta mendidik dalam
00671|rangka demi kepentingan terbaik bagi Anak, adalah dengan mengisolasi anak
00672|dari lingkungan tempat tinggal Anak, karena justru lingkungan tempat tinggal
00673|Anak (Nurture) justru berpengaruh negatif membuat Anak melakukan perbuatan
00674|pidana sehingga Hakim berpendapat dengan diisolasinya Anak dari lingkungan
00675|tempat tinggalnya tersebut, akan menjadi suatu upaya yang memulihkan Anak,
00676|selain untuk memberikan pembinaan dan/atau pendidikan yang lebih efektif
00677|untuk mengasah keterampilan Anak sebagai bekal untuk masa depannya nanti ;
00678|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan  orangtua
00679|dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa lingkungan pergaulan anak
00680|Pelaku yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana  dan orang tua anak
00681|Pelaku masih sanggup mendidik, membina dan mengawasi anak agar tidak
00682|mengulangi perbuatannya lagi;
00683|Menimbang bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan
00684|tidak terdapat hal -hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri
00685|Anak atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan
00686|pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya
00687|Anak harus dinyatakan bersalah dan kepada Anak tersebut harus dijatuhi
00688|pidana sesuai dengan kesalahannya;
00689|Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Anak telah dikenakan
00690|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Anak tersebut
00691|ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
00692|dijatuhkan;
00693|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah ditahan, maka haruslah
00694|diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
00695|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00696|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00697|Menimbang bahwa barang bukti berupa :
00698|- 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
00699|barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan
00700|dan kondisinya sudah rusak  maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti
00701|tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
00702|  Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda
00703|Vario telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti
00704|
00705|Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00706|
00707|tersebut akan  dikembalikan kepada  Anak melalui orang tua anak atas nama
00708|xxxxx;
00709|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00710|perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00711|meringankan Anak;
00712|Keadaan yang memberatkan:
00713|- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00714|Keadaan yang meringankan:
00715|-   Bahwa Anak masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang
00716|panjang;
00717|- Bahwa Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang
00718|perbuatannya;
00719|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00720|dibebani pula untuk membayar biaya perkara  yang nantinya akan dibebankan
00721|kepada orangtuanya;
00722|Memperhatikan Pasal 114 ayat ( 1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -
00723|Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-
00724|Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ,
00725|Undang-Undang nomor  1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana serta
00726|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00727|
00728|MENGADILI:
00729|1. Menyatakan Anak tersebut diatas  terbukti secara sah dan meyakinkan
00730|melakukan tindak pidana  “tanpa hak melakukan permufakatan jahat
00731|menawarkan untuk di jual Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam
00732|dakwaan Pertama;
00733|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
00734|selama 4 (empat) bulan  dan mengikuti pelatihan kerja di Lembaga
00735|Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di desa Hurun Pesawaran
00736|selama 2 (dua) Bulan;
00737|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah  dijalani Anak
00738|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00739|4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan.
00740|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00741|- 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
00742|Dimusnahkan;
00743|- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario
00744|Dikembalikan kepada Anak melalui orang tua anak atas nama xxxxx;
00745|
00746|Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tjk
00747|
00748|6. Membebankan kepada Orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah
00749|Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
00750|
00751|Kamis
00752|
00753|23 April 2026
00754|
00755|2026
00756|
00757|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026, oleh Eva
00758|Susiana, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan
00759|
00760|Rini Hilawati, S.H.
00761|
00762|Panitera Pengganti,             Hakim,
00763|
00764|TTD         TTD
00765|
00766|Rini Hilawati, S.H. Eva Susiana, S.H., M.H.