00924|lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.Bahwa kemudian setelah 9
00925|(sembilan) bulan Saksi Rukiyah bekerja lpo Perak Malaysia di tempat Majikan
00926|
00927|Sharon  Chong  Alias  Mis  Ang  di  ingin  pulang  ke  Negara  Indonesia,  Saksi
00928|Rukiyah diantar ke Johor oleh suruhan dari Sharon Chong Alias Mis Ang dan
00929|Saksi Rukiyah ditempatkan disebuah penampungan/penginapan di Johor dan
00930|Saksi Rukiyah diberitahu oleh pemilik/penginapan bahwa Saksi Rukiyah harus
00931|membayar denda di Imigrasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor Saksi
00932|Rukiyah bukan tujuan bekerja melainkan pelancong/jalan-jalan, sehingga saksi
00933|korban  RUKIYAH  mengeluarkan  biaya  denda  di  migrasi  Malaysia  sampai
00934|dengan biaya Tiket Pesawat menuju Indonesia sebesar Rp. 15.000.000,- lima
00935|belas juta rupiah). Kemudian Tepat di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Rukiyah
00936|kembali ke Indonesia melalui Pesawat terbang dengan bukti Tiket Pesawat Air
00937|Asia.Bahwa  dalam  proses  Keberangkatan  Saksi  Rukiyah  dalam  bekerja  di
00938|Negara Malaysia tidak pernah ada Pelatihan Kerja, dan PT yang menaungi dan
00939|terdakwa  juga  bukan  sebagai  Perekut  dan  pemilik  LPK.Bahwa  Terdakwa
00940|bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran
00941|Indonesia diluar negeri.
00942|Menimbang,  bahwa  kegiatan  perekrutan,  pemenuhan  dokumen
00943|terhadap  pekerja  migran  Indonesia  tersebut,  dilakukan  tidak  sesuai dengan
00944|prosedur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan .  terdakwa, tidak
00945|pernah  memberikan informasi  yang  utuh  kepada Saksi  Rukiyah mengenai
00946|lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, tata cara penempatan
00947|serta kondisi kerja di Malaysia. Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan
00948|Saksi Rukiyah  ke Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota sesuai dengan domisili dari
00949|CPMInya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Permenaker 9 Tahun 2019.
00950|Hal ini dibuktikan dengan tidak terdaftarnya  Saksi Rukiyah, di dalam sistem
00951|pendataan tenaga kerja luar negeri melalui aplikasi Siap Kerja Di Dinas Tenaga
00952|Kerja Kab/kota sesuai dengan Domisili CPMI. Hal ini  tentu berakibat data Calon
00953|Pekerja Migran Indonesia tidak teregistrasi di sistem pendataan tenaga kerja
00954|luar negeri sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki ID sebagai
00955|kunci  utama/Primary  Key  yang  akan  digunakan  untuk  membuat  paspor,
00956|melaksanakan tes kesehatan,  serta t idak terlindungi  dalam Program Jaminan
00957|Sosial  Ketenagakerjaan  sebagai  syarat  sebagaimana  tercantum  di  dalam
00958|ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017 . Bahwa Saksi Rukiyah  tidak
00959|diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan
00960|kemampuan/kompetensi  bahasa  dan  keterampilan  bagi  pekerja  sebelum
00961|ditempatkan dan terdakwa , tidak pernah mendaftarkan  Saksi Rukiyah  dalam
00962|program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  sehingga   Saksi  Rukiyah  tidak
00963|terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana
00964|
00965|yang dipersyaratkan dalam peraturan. Bahwa Perekrutan Saksi Rukiyah untuk
00966|menjadi  Pekerja Migran Indonesia ke  Malaysia yang dilakukan oleh  terdakwa
00967|Tati  Nawati  Alias  Wati tidak  mengikuti  tahapan  proses  penempatan,  serta
00968|penempatan yang dilakukan tidak  dilengkapi dengan dokumen yang lengkap
00969|sebagaimana  dipersyaratkan  di  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18
00970|Tahun  2017. 8  jenis  dokumen  tersebut  adalah : surat  keterangan  status
00971|perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah ,  surat
00972|keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
00973|kepala  desa  atau  lurah,  sertifikat  kompetensi  kerja,  surat  keterangan  sehat
00974|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
00975|
00976|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00977|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00978|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00979|kepadanya;
00980|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00981|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00982|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00983|alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam  Pasal  81 jo.  Pasal 69 Undang -
00984|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
00985|Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
00986|1. Unsur Setiap Orang;
00987|2. Unsur  Yang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00988|Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69;
00989|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00990|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00991|Ad.1.Unsur Setiap Orang;
00992|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud “Setiap  Orang”  adalah  menunjuk
00993|pada  Subyek  Hukum  sebagai  pelaku  dari pada  suatu  delik,  yaitu  orang
00994|perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);
00995|Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah
00996|Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban  atas
00997|perbuatannya dihadapan hukum;
00998|Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna  ferase setiap
00999|orang  tersebut,  adalah  menunjuk  kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  (Orang
01000|Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;
01001|Menimbang  bahwa  yang  diajukan   kehadapan  persidangan  sebagai
01002|pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang Tati Nawati Alias
01003|Wati Binti Darto;
01004|Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan
01005|yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan
01006|atas identitas tersebut, sehingga memang  Terdakwalah yang dimaksud oleh
01007|Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;
01008|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  keterangan  saksi-
01009|saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang  kesemuanya
01010|mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana  ini sehingga tidak
01011|terjadi  kekeliruan  orang  (error  in  persona )  dan  Terdakwa dapat  dimintai
01012|pertanggungjawabannya;
01013|
01014|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Setiap  Orang” telah
01015|terpenuhi;
01016|Ad.2. Unsur  yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01017|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01018|Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah
01019|setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan
01020|pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia, bahwa
01021|berdasarkan pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun
01022|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Orang  perseorangan
01023|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
01024|Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik
01025|Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01026|Indonesia, bahwa  Pelaksana  penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  ke luar
01027|negeri terdiri atas: badan , perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia,
01028|perusahaan  yang  akan  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia  untuk
01029|kepentingan perusahaan sendiri; 
01030|Menimbang,  bahwa  secara  hukum  dari  pengertian  tersebut  di  atas
01031|majelis  hakim  akan  mempertimbangkan  hubungan  hukum  antara  pengertian
01032|dan fakta fakta hukum sebagai berikut: 
01033|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  dipersidangan
01034|diketahui  bahwa  berawal  Saksi  korban  bersama  dengan  Saksi  Jarsiah  dan
01035|Subani  meminta  pekerjaan  kepada  terdakwa,  namun  terdakwa  menjelaskan
01036|bahwa  terdakwa  tidak  bisa  memperkerjakan  dan  menggajihnya,  kemudian
01037|Subani mengatakan bahwa bisa tidak Saksi Rukiyah bekerja di tempat yang
01038|dahulu terdakwa pernah bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan
01039|hal tersebut kepada Sharon Chong Alias Mis Ang dan pada saat itu Sharon
01040|Chong Alias Mis Ang  sedang mencari orang untuk bekerja dirumahnya menjadi
01041|Asisten Rumah Tangga, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut
01042|kepada  saksi  korban.  Bahwa  selanjutnya  Sharon  Chong  Alias  Mis  Ang
01043|memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,-  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
01044|kepada terdakwa untuk keperluan keberangkatan Saksi Rukiyah, selanjutnya
01045|terdakwa meminta Saksi Rukiyah untuk melengkapi dokumen berupa КТР , KK,
01046|Buku Nikah, Surat Persetujuan Orang Tua, Surat Persetujuan Suami, kemudian
01047|Saksi Rukiyah dibawa oleh terdakwa untuk melakukan Pra Medical Chek Up di
01048|Klinik Assalam Lampung, selanjutnya Saksi Rukiyah dibawa lagi oleh terdakwa
01049|untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan dengan
01050|
01051|bukti Nomor Paspor E2440464 yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2023, setelah
01052|Paspor  Saksi  Rukiyah  terbit  pada  tanggal  13  Maret  2023  Saksi  Rukiyah
01053|berangkat dari  Bandara  Raden  Intan  Lampung  menuju  Kota  Batam dengan
01054|menggunakan  Pesawat  yang  Tiket  nya  sudah  disiapkan  oleh  terdakwa  dan
01055|Saksi Rukiyah diberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),
01056|pada saat akan berangkat Saksi Rukiyah diberikan pesan bahwa nanti setelah
01057|sampai  di  Bandara  Kota  Batam  Korban  akan  di  temui  oleh  Sapril  dengan
01058|terdakwa memberikan no Handphone Sapril kepada Saksi Rukiyah. Setelah
01059|sampai  di  Bandara  Kota  Batam  Saksi  Rukiyah  menghubungi  Sapril  yang
01060|dikenalkan oleh terdakwa, setelah bertemu Sapril lalu Saksi Rukiyah dibawa di
01061|sebuah  penginapan  di  daerah  Pasir  Gudang  dan  menginap  selama  3  hari,
01062|selanjutnya Saksi Rukiyah diberangkatkan dari Kota Batam ke Negara Malaysia
01063|melalui  Kapal  Laut  dari  dermaga  Pasir  Gudang  menuju  dermaga  Johor
01064|Malaysia, sebelum Saksi Rukiyah berangkat memasuki kapal Sapril perbesan
01065|kepada Saksi Rukiyah jika nanti sudah sampai di dermaga Jonor Malaysia Saksi
01066|Rukiyah  akan  di  jemput  oleh  Bahar   dan  Saksi  Rukiyah  diberikan  nomor
01067|handphonenya. Bahwa saat Saksi Rukiyah sudah sampai di dermaga kapal
01068|Johor Malaysia Saksi Rukiyah bertemu dengan Bahar yang pada saat itu Saksi
01069|Rukiyah  ketahui  Bahar  adalah  anak  buah  dari  Majikan  yang  korban  akan
01070|bekerja disana atas nama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ±50 Tahun,
01071|Warga  Negara  Malaysia,  Handphone  +60  17-585  2756),  setalah  itu   Saksi
01072|Rukiyah  beristirahat  di  Johor  sesaat  dan  selanjutnya  berangkat menuju  Ipo
01073|Perak  dengan  menggunakan  mobil  dengan  Bahar  tidak  ikut,  setelah  Saksi
01074|Rukiyah sampai di Ipo Perak rumah dari majikan Saksi Rukiyah yaitu Sharon
01075|Chong Alias Mis Ang di alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh
01076|Perak Ipoh 31350 Kinta Perak dan Saksi Rukiyah langsung masuk disambut
01077|oleh Miss Ang.Bahwa Saksi Rukiyah bekerja di lpo Perak Malaysia di tempat
01078|Majikan Sharon Chong Alias Mis Ang selama kurang lebih 9 bulan dari bulan
01079|Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.Adapun korban di janjikan
01080|oleh terdakwa dalam bekerja di Negara Malaysia dengan majikan yang sudah
01081|dikenalkan  Sharon  Chong  Alias  Mis  Ang  (Perempuan,  ±50  Tahun,  Warga
01082|Negara Malaysia, Hpandphone +60 17-585 2756, dengan alamat 2A Leboh
01083|Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh Perak Ipoh 31350 Kinta Perak) tersebut
01084|sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun dalam fakta setelah Saksi
01085|Rukiyah bekerja disana selama 9 bulan hanya menadapatkan uang gajih kurang
01086|lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.Bahwa kemudian setelah 9
01087|(sembilan) bulan Saksi Rukiyah bekerja lpo Perak Malaysia di tempat Majikan
01088|
01089|Sharon  Chong  Alias  Mis  Ang  di  ingin  pulang  ke  Negara  Indonesia,  Saksi
01090|Rukiyah diantar ke Johor oleh suruhan dari Sharon Chong Alias Mis Ang dan
01091|Saksi Rukiyah ditempatkan disebuah penampungan/penginapan di Johor dan
01092|Saksi Rukiyah diberitahu oleh pemilik/penginapan bahwa Saksi Rukiyah harus
01093|membayar denda di Imigrasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor Saksi
01094|Rukiyah bukan tujuan bekerja melainkan pelancong/jalan-jalan, sehingga saksi
01095|korban  RUKIYAH  mengeluarkan  biaya  denda  di  migrasi  Malaysia  sampai
01096|dengan biaya Tiket Pesawat menuju Indonesia sebesar Rp. 15.000.000,- lima
01097|belas juta rupiah). Kemudian Tepat di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Rukiyah
01098|kembali ke Indonesia melalui Pesawat terbang dengan bukti Tiket Pesawat Air
01099|Asia.Bahwa  dalam  proses  Keberangkatan  Saksi  Rukiyah  dalam  bekerja  di
01100|Negara Malaysia tidak pernah ada Pelatihan Kerja, dan PT yang menaungi dan
01101|terdakwa  juga  bukan  sebagai  Perekut  dan  pemilik  LPK.Bahwa  Terdakwa
01102|bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran
01103|Indonesia diluar negeri.
01104|Menimbang,  bahwa  kegiatan  perekrutan,  pemenuhan  dokumen
01105|terhadap  pekerja  migran  Indonesia  tersebut,  dilakukan  tidak  sesuai dengan
01106|prosedur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan .  terdakwa, tidak
01107|pernah  memberikan informasi  yang  utuh  kepada Saksi  Rukiyah mengenai
01108|lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, tata cara penempatan
01109|serta kondisi kerja di Malaysia. Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan
01110|Saksi Rukiyah  ke Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota sesuai dengan domisili dari
01111|CPMInya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Permenaker 9 Tahun 2019.
01112|Hal ini dibuktikan dengan tidak terdaftarnya  Saksi Rukiyah, di dalam sistem
01113|pendataan tenaga kerja luar negeri melalui aplikasi Siap Kerja Di Dinas Tenaga
01114|Kerja Kab/kota sesuai dengan Domisili CPMI. Hal ini  tentu berakibat data Calon
01115|Pekerja Migran Indonesia tidak teregistrasi di sistem pendataan tenaga kerja
01116|luar negeri sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki ID sebagai
01117|kunci  utama/Primary  Key  yang  akan  digunakan  untuk  membuat  paspor,
01118|melaksanakan tes kesehatan,  serta t idak terlindungi  dalam Program Jaminan
01119|Sosial  Ketenagakerjaan  sebagai  syarat  sebagaimana  tercantum  di  dalam
01120|ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017 . Bahwa Saksi Rukiyah  tidak
01121|diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan
01122|kemampuan/kompetensi  bahasa  dan  keterampilan  bagi  pekerja  sebelum
01123|ditempatkan dan terdakwa , tidak pernah mendaftarkan  Saksi Rukiyah  dalam
01124|program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  sehingga   Saksi  Rukiyah  tidak
01125|terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana
01126|
01127|yang dipersyaratkan dalam peraturan. Bahwa Perekrutan Saksi Rukiyah untuk
01128|menjadi  Pekerja Migran Indonesia ke  Malaysia yang dilakukan oleh  terdakwa
01129|Tati  Nawati  Alias  Wati tidak  mengikuti  tahapan  proses  penempatan,  serta
01130|penempatan yang dilakukan tidak  dilengkapi dengan dokumen yang lengkap
01131|sebagaimana  dipersyaratkan  di  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18
01132|Tahun  2017. 8  jenis  dokumen  tersebut  adalah : surat  keterangan  status
01133|perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah ,  surat
01134|keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
01135|kepala  desa  atau  lurah,  sertifikat  kompetensi  kerja,  surat  keterangan  sehat
01136|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
01137|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  yang  melaksanakan
01138|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01139|Pasal 69” telah terpenuhi;
01140|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01141|Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  18  Tahun  2017  tentang
01142|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01143|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01144|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; 
01145|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01146|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada
01147|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun
01148|pembenar,  sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa
01149|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01150|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
01151|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
01152|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
01153|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
01154|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
01155|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
01156|atas, sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
01157|perbuatannya;
01158|Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
01159|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
01160|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
01161|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
01162|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
01163|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
01164|
01165|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
01166|hukum atas perbuatan Terdakwa;
01167|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01168|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01169|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
01170|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
01171|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
01172|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
01173|perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
01174|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
01175|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat  edukatif  yaitu  instrumen
01176|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
01177|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
01178|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
01179|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
01180|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;