00507|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.0619.R/KEP/SMP -LPSK/X Tahun 
00508|2025 tentang Penilaian Ganti Rugi atas nama korban/pemohon SAKSI 
00509|KORBAN dengan nilai sebesar Rp30.590.800,00 (tiga puluh juta lima ratus 
00510|sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), akan dipertimbangkan oleh Majelis 
00511|Hakim sebagai berikut; 
00512|Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik 
00513|Indonesia Nomor 12 tahun 2022  tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
00514|menyatakan “…. Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan 
00515|
00516|cabul…” oleh karena Pasal 289 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa 
00517|terbukti merupakan bentuk perbuatan cabul maka tindak pidana yang dilakukan 
00518|Terdakwa merupakan bentuk perbuatan tindak pidana kekerasan seksual; 
00519|Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik 
00520|Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
00521|menyatakan “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut 
00522|ketentuan Undang -Undang, hakim  wajib menetapkan besarnya Restitusi 
00523|terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana 
00524|penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”; 
00525|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 
00526|Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 
00527|Seksual, jika Terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu 
00528|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau 
00529|pendapatan Terpidana dapat dis ita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi 
00530|pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan  kemudian di dalam ayat (4) 
00531|dikatakan bahwa jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau 
00532|pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak 
00533|memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti 
00534|dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok; 
00535|Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) 
00536|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 ten tang Tindak 
00537|Pidana Kekerasan Seksual , Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan 
00538|kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan 
00539|yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 
00540|penggantian biaya pe rawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau ganti 
00541|kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana 
00542|Kekerasan Seksual; 
00543|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 
00544|restitusi sejumlah Rp30.590.800,00 (tiga pul uh juta lima ratus sembilan puluh 
00545|ribu delapan ratus rupiah) kepada Saksi Korban berdasarkan Laporan Penilaian 
00546|Restitusi Nomor: 11679/P.BPP-LPSK/X/2025 Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
00547|dan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : 
00548|A.0619.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, akan 
00549|dipertimbangakn sebagai berikut: 
00550|Menimbang, bahwa biaya restitusi tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) 
00551|bagian yakni: 
00552|
00553|a. Kerugian fisik akibat persetubuhan paksa Caesara Rp25.478.000,00 (dua 
00554|puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) + Screening 
00555|Infeksi Menular Seksual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = 
00556|Rp26.678.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu 
00557|rupiah); 
00558|b. Biaya Konsultasi 10 sesi Psikatier  di RSUD Sejiran Setason Rp2.500.000,00 
00559|(dua juta lima ratus ribu rupiah) + Pembelian Obat 10 sesi Rp1.312.800,00 
00560|(satu juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) = Rp3.812.800,00 
00561|(tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah); 
00562|c. Biaya Visum Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
00563|Menimbang, bahwa mengenai biaya Kerugian fisik akibat persetubuhan 
00564|paksa Caesara + Screening Infeksi Menular Seksual dengan total 
00565|Rp26.678.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu 
00566|rupiah), menurut Majelis Hakim hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban 
00567|pada Terdakwa apabila ada perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh 
00568|Terdakwa kepada korban sedangkan pada faktanya Terdakwa hanya mencium 
00569|leher, memegang dan meremas payudara korban, sehi ngga dengan tidak 
00570|adanya perbuatan persetubuhan tersebut maka biaya restitusi ini haruslah 
00571|ditolak; 
00572|Menimbang, bahwa mengenai biaya restitusi berupa Biaya Konsultasi 
00573|10 sesi Psikatier + Pembelian Obat dengan total biaya Rp3.812.800,00 (tiga juta 
00574|delapan ra tus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dan Biaya Visum 
00575|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), berdasarkan berdasarkan Visum et 
00576|Repertum Psychiatricum No. 440.7.22.1/VER/VI/36/RSUD.01/25 tanggal 26 Juni 
00577|2025 yang dibuat dan ditandatangani ole dr. Erwin Sumard i, SpKJ dapat 
00578|disimpulkan adanya gangguan psikologis trauma yang dialami oleh korban 
00579|sehingga Majelis Hakim memandang perlunya penanganan tersebut agar 
00580|korban dapat kembali menjalani hari -harinya dengan baik sehingga biaya 
00581|restitusi ini haruslah dikabulkan; 
00582|Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5) 
00583|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak 
00584|Pidana Kekerasan Seksual , Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk 
00585|melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi 
00586|dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah 
00587|memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian di dalam ayat (7) dinyatakan 
00588|bahwa jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada 
00589|
00590|ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara 
00591|pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya; 
00592|Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan  Terdakwa yang 
00593|pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim 
00594|pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada 
00595|relevansinya dengan perbuatan Terdakwa; 
00596|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, 
00597|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan 
00598|dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah 
00599|dijatuhi pidana; 
00600|Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap  Terdakwa telah 
00601|dikenakan penangkapan dan penahanan yang s ah sejak awal perkara ini 
00602|dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di 
00603|Pengadilan Negeri Mentok, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa 
00604|penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus 
00605|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
00606|Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap 
00607|Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan 
00608|pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan 
00609|pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada 
00610|dalam tahanan; 
00611|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 
00612|ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: 
00613|- 1 (satu) helai pakaian kemeja batik warna hitam dengan corak coklat; 
00614|- 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda; 
00615|- 1 (satu) helai BH / BRA warna coklat muda; 
00616|- 1 (satu) helai jilbab abu-abu; 
00617|Bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban 
00618|saat terjadinya tindak pidana, yang apabila dikembalikan menurut Majelis 
00619|Hakim hanya akan menimbulkan trauma bagi korban, maka terhadap barang 
00620|bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; 
00621|- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA GEAR 125 warna 
00622|merah dengan Nopol BN 3584 DD; 
00623|- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y16 warna hitam; 
00624|Bahwa barang bukti tersebut me rupakan alat transportasi dan alat komunikasi 
00625|yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, memiliki nilai 
00626|ekonomi, dapat digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran restitusi 
00627|
00628|Terdakwa kepada korban nantinya, sehingga terhadap barang bukti ter sebut 
00629|haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa; 
00630|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 
00631|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
00632|yang meringankan Terdakwa; 
00633|Keadaan  yang  memberatkan: 
00634|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
00635|Keadaan yang meringankan: 
00636|- Terdakwa mengakui perbuatannya; 
00637|- Terdakwa belum pernah dihukum; 
00638|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak 
00639|ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perka ra maka haruslah 
00640|dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) 
00641|KUHAP;  
00642|Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang -undang Hukum Pidana  dan 
00643|Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 
00644|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: 
00645|
00646|MENGADILI: 
00647|1. Menyatakan Terdakwa Rama als Rama Bin Suparmin  tersebut di atas  
00648|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
00649|pidana “Menyerang kehormatan susila ” sebagaimana dalam dakwaan 
00650|tunggal; 
00651|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana 
00652|penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan; 
00653|3. Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah 
00654|Rp3.912.800,00 ( tiga juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus 
00655|rupiah) kepada Saksi Korban , a pabila dalam hal pelaksanaan pemberian 
00656|restitusi kepada korban tidak dipenuhi maka dilakukan penyitaan harta 
00657|kekayaan Terdakwa untuk dilelang guna memenuhi pembayaran restitusi  
00658|jika harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, 
00659|Terdakwa dikenai pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan; 
00660|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
00661|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00662|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
00663|6. Menetapkan barang bukti berupa: 
00664|- 1 (satu) helai pakaian kemeja batik warna hitam dengan corak coklat; 
00665|- 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda; 
00666|
00667|- 1 (satu) helai BH / BRA warna coklat muda; 
00668|- 1 (satu) helai jilbab abu-abu; 
00669|dirampas untuk dimusnahkan; 
00670|- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA GEAR 125 warna 
00671|merah dengan Nopol BN 3584 DD; 
00672|- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y16 warna hitam; 
00673|dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa; 
00674|7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  sejumlah 
00675|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 
00676|
00677|Senin
00678|
00679|10
00680|
00681|2025
00682|
00683|Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 10 November 2025  oleh kami, Ignas 
00684|Ridlo Anarki, S.H.,  M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Sandro 
00685|Imanuel Sijabat, S.H. masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan 
00686|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim 
00687|Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, d ibantu oleh Adika 
00688|Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri 
00689|oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan 
00690|didampingi Penasihat Hukumnya. 
00691|
00692|Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, d ibantu oleh Adika 
00693|Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri 
00694|oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan 
00695|
00696|Hakim Anggota, Hakim Ketua, 
00697|
00698|Agus Andrian, S.H.   Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H. 
00699|
00700|Sandro Imanuel Sijabat, S.H. 
00701|
00702|Panitera Pengganti, 
00703|
00704|Adika Triarta, S.H.