12124|Terdakwa,  yang  dibangun  oleh  Ketua  PAC  (Pimpinan  Anak  Cabang)  PP
12125|(Pemuda  Pancasila) Kecamatan  Kuala  yaitu  saudara  Taruna  Perangin-
12126|Angin, yang mana pada waktu itu  Saksi  Terbit Rencana Peranging-angin
12127|
12128|menjabat  sebagai  Ketua  MPC  (Majelis  Pimpinan  Cabang)  PP (Pemuda
12129|Pancasila)  Kabupaten  Langkat yang  pada  awalnya  tempat  pembinaan
12130|tersebut  berdiri  di  sebelah  rumah  Terdakwa,  akan  tetapi  setelah  Taruna
12131|Perangin-angin  mendapat  izin  dari  orang  tua  Terdakwa,  maka  tempat
12132|pembinaan tersebut dipindahkan kebelakang rumah Terdakwa tepatnya di
12133|area kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;
12134|- Bahwa  berdasarkan  persesuaian  keterangan  Terdakwa,  Saksi  ade
12135|charge Faisal Ramadhan Hasibuan dan Saksi ade charge Mahdalia Sitepu,
12136|diketahui bahwa  pada awalnya  Ketua PP  (Pemuda Pancasila) Sumatera
12137|Utara  Anuar  Shah  Alias  Aweng  memerintahkan  untuk  memberantas
12138|peredaran narkotika di Sumatera Utara, lalu Terdakwa selaku Ketua MPC PP
12139|Kabupaten Langkat setelah menerima instruksi tersebut memanggil seluruh
12140|pengurus  PAC  PP  di  Kabupaten  Langkat  untuk  menjalankan  instruksi
12141|tersebut,  namun  pengurus  PAC  PP  di  Kabupaten  Langkat  setelah
12142|diberitahukan perihal instruksi  tersebut  menyatakan  tidak  sanggup
12143|dikarenakan PAC PP tidak memiliki anggaran untuk merealisasikan instruksi
12144|tersebut, dan hanya Ketua PAC PP Kecamatan Kuala yaitu saudara Taruna
12145|Perangin-Angin  yang  menyatakan  sanggup,  kemudian  berdirilah  tempat
12146|pembinaan tersebut di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec amatan
12147|Kuala Kabupaten Langkat;
12148|- Bahwa pada tempat tersebut Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang,
12149|bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng,  Saksi  Junalista  Surbakti,
12150|bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng,  Saksi  Suparman
12151|Peranginangin,  bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng,  dan  Saksi
12152|Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting, sebagai penjemput  masyarakat calon
12153|anak kereng untuk dilakukan pembinaan  di  sel/kereng/kerangkeng
12154|dimaksud;
12155|- Bahwa sebelum menjadi warga binaan di tempat pembinaan tersebut,
12156|harus  menandatangi  surat  pernyataan,  begitu  juga  selesai  menjalankan
12157|pembinaan  harus  menandatangani  surat  pernyataan  ataupun  Surat
12158|Keterangan Kepala Desa;
12159|- Bahwa  selama  berada  ditempat  tersebut warga  binaan  diminta  oleh
12160|Saksi Terang Ukur Sembiring yang juga merupakan Kepala Sortasi pabrik
12161|kelapa sawit PT. Dewa Rencana Perangin-angin (PT.DRP) dengan tujuan
12162|untuk pembinaan ketrampilan dan pengembangan skill warga binaan yang
12163|adapun waktu bekerja warga binaan tersebut adalah dari pukul 08.00 WIB –
12164|13.00 WIB, kemudian kembali ke kereng untuk makan siang dan istirahat,
12165|
12166|lalu pukul 14.00 WIB – 18.00 WIB kembali bekerja, yang mana kebanyakan
12167|warga binaan pekerja di bagian sortasi buah tanpa mendapat upah;
12168|- Bahwa selama pelaksanaan tempat pembinaan dimaksud sudah ada
12169|warga  binaan  yang  meninggal  dunia  diantaranya  Abdul  Sidik  Isnur  alias
12170|Bedul dan Sarianto Ginting;
12171|- Bahwa  selain  itu  berdasarkan  ketererangan  Saksi-Saksi  yang
12172|merupakan anak binaan telah pula membenarkan mendapatkan kekerasan
12173|selama berada dalam pembinaan, diantaranya yaitu:
12174|1. Saksi Sofhan Rafiq, mengalami kekerasan dimana Saksi Terang
12175|Ukur yang  menyuruh  Saksi untuk  bekerja  di ladang, ada anggotanya
12176|yang bernama Rajes, untuk melakukan yang tidak terpuji, Saksi disuruh
12177|bersetubuh dan Saksi di suruh sodomi dan oral;
12178|2. Saksi Bambang Sumantri, mengalami kekerasan dimana Saksi
12179|dipukul dengan menggunakan selang warna kuning oleh Saksi Terang
12180|ukur;
12181|3. Saksi Heru Pratama Gurusinga, mengalami kekerasan dengan
12182|dipukul dengan menggunakan selang dan caring;
12183|4. Saksi  Edo  Syahputra  Tarigan,  mengalami  kekerasan  dengan
12184|dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang Ukur;
12185|5. Saksi Suherman alias Herman, mengalami kekerasan dengan
12186|dicambuk, jenggot Saksi  juga  pernah  di  bakar  oleh  Teguh  lalu  Saksi
12187|diludahi oleh Teguh, terus kaki Saksi ditetesi plastik yang dibakar;
12188|6. Saksi  Yanen  Sembiring,  mengalami  kekerasan  dengan
12189|dicambuk  dan  Saksi  juga  sering  dipukuli  oleh  saudara  Terang  dan
12190|saudaraMarkup; 
12191|7. Saksi Satria Sembiring Depari, mengalami kekerasan dengan
12192|cara  Saksi dianiaya ketika tiba di lokasi tersebut dan saudara  Terang
12193|Ukur  Sembiring  Alias  Terang  mencambuk  Saksi  di  punggung
12194|menggunakan selang kompressor sebanyak 20 (dua puluh) kali;
12195|8. Saksi  Setiawan  Waruwu,  mengalami  kekerasan  di pukul
12196|menggunakan suatu alat yakni selang kompressor berwarna orange  oleh
12197|Saksi Terang Ukur;
12198|9. Saksi Budiharta Sinulingga, mengalami kekerasan dengan cara
12199|di cambuk dengan menggunakan selang;
12200|10. Saksi Trinanda Ginting, mengalami kekerasan dipukul dengan
12201|mata dilakban;
12202|
12203|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
12204|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
12205|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
12206|kepadanya;
12207|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
12208|dengan  dakwaan alternatif  Kumulatif (Kombinasi)  Pertama-Kesatu melanggar
12209|Pasal  2  ayat  (2)  juncto  Pasal  7  ayat  (2)  juncto  Pasal  10  Undang-undang
12210|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak
12211|Pidana Perdagangan Orang  dan Pertama-Kedua melanggar  Pasal 2 ayat (2)
12212|juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal  10  Undang-undang Republik Indonesia
12213|Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
12214|Orang Atau Kedua Pertama melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (2)
12215|juncto  Pasal  11 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
12216|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan Kedua
12217|melanggar  Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal  11 Undang-
12218|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan
12219|Tindak Pidana Perdagangan Orang  Atau Ketiga  melanggar  Pasal 2 ayat (2)
12220|juncto  Pasal  10  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
12221|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Atau  Keempat
12222|melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11  Undang-undang Republik Indonesia
12223|Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
12224|Orang Atau  Kelima melanggar  Pasal  2  ayat  (1)  juncto  Pasal  10  Undang-
12225|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan
12226|Tindak Pidana Perdagangan Orang  Atau Keenam melanggar Pasal 2 ayat (1)
12227|juncto  Pasal  11 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
12228|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12229|
12230|Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  dakwaan  yang  bersifat  alternatif
12231|tersebut,  secara  teoritis  Majelis  Hakim  dapat  menentukan  untuk
12232|mempertimbangkan dakwaan manakah  yang  paling tepat dikenakan  kepada
12233|Terdakwa dari beberapa dakwaan dimaksud;
12234|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ini,
12235|Majelis Hakim mendapati bahwa adanya tuntutan pidana atas diri Terdakwa
12236|berkaitan pada pokoknya dengan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang
12237|yang berhubungan pula dengan Tindak pidana yang telah diputus dan telah
12238|berkekuatan Hukum tetap yakni: Terdakwa I Terang Ukur Sembiring, Terdakwa II
12239|Junalista Surbakti, Terdakwa III Suparman Perangin-Angin dan Terdakwa IV
12240|Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan
12241|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membantu  Melakukan  Tindak  Pidana
12242|Perdagangan orang”,  Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti
12243|alias Gubsar   telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
12244|tindak  pidana  “penganiayaan  yang  mengakibatkan  orang  lain  mati  yang
12245|dilakukan secara bersama-sama” dan Hermanto Sitepu Alias Atok dan Terdakwa
12246|II. Iskandar Sembiring Alias Kandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan
12247|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “penganiayaan  yang
12248|mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama ”, dengan
12249|demikian,  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  dakwaan
12250|Pertama Kesatu dan Pertama Kedua sebagai berikut;
12251|Menimbang, bahwa dakwaan  Pertama-Kesatu Pasal 2 ayat (2) juncto
12252|Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21
12253|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang
12254|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
12255|1. Setiap orang;
12256|2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan
12257|tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  melakukan  perekrutan,
12258|pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
12259|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan
12260|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
12261|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan  utang atau
12262|memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari
12263|orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lai n untuk  tujuan
12264|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia
12265|yang  mengakibatkan  orang tereksploitasi  dan  mengakibatkan  matinya
12266|korban;
12267|
12268|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis Hakim
12269|mempertimbangkan sebagai berikut:
12270|Ad.1.Setiap orang; 
12271|Menimbang, bahwa dalam  Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik
12272|Indonesia  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
12273|Perdagangan  Orang,  yang  dimaksud  dengan  “setiap  orang” adalah  “orang
12274|perseorangan  atau  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan
12275|orang”,  selanjutnya  dalam  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Republik
12276|Indonesia  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
12277|Perdagangan Orang, telah memberikan defenisi  “Korporasi adalah kumpulan
12278|orang dan/atau  kekayaan  yang terorganisasi  baik merupakan badan hukum
12279|maupun bukan badan hukum”; 
12280|Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan
12281|dalam  kapasitas  yang  mana  Terdakwa  didakwa  dalam  perkara  ini,  apakah
12282|selaku perseorangan atau korporasi; 
12283|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan  orang yang
12284|bernama Terbit Rencana Perangin-Angin, S.E Alias Pak Terbit Alias Cana yang
12285|setelah  melalui  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  dan  pra  penuntutan
12286|selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai  Terdakwa, yang berdasarkan
12287|keterangan Saksi-Saksi serta keterangan  Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan
12288|bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar  Terdakwa,
12289|orang yang dimaksud oleh penuntut umum  dengan  identitas sesuai dengan
12290|identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; 
12291|Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas, dapat disimpulkan,
12292|bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;
12293|Menimbang, bahwa dalam hal ini : 
12294|- Secara  obyektif,  Terdakwa  adalah  manusia  yang  dengan  segala
12295|kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,
12296|daya  penalaran,  dan  daya  tangkap  untuk  mampu  menerima  dan  dapat
12297|mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
12298|- Secara subyektif,  Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana
12299|yang dilakukannya; 
12300|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama
12301|“setiap orang“ telah terpenuhi; 
12302|Ad.2.Membantu  atau  percobaan  untuk  melakukan  perekrutan,
12303|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
12304|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
12305|
12306|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
12307|penyalahgunaan  kekuasaan,  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,
12308|atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh
12309|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,
12310|untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara
12311|Republik  Indonesia yang  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  dan
12312|mengakibatkan matinya korban;
12313|Menimbang, bahwa diantara unsur membantu dengan percobaan dalam
12314|melakukan perbuatan materil unsur ini, yang hal mana merupakan unsur yang
12315|bersifat  alternatif  ditandai  dengan  penggunaan  frasa  “atau”,  artinya  apabila
12316|dalam pertimbangan salah satu unsur diatas terbukti atas perbuatan Terdakwa
12317|maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi; 
12318|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  selanjutnya  akan
12319|dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dalam perbuatan materil unsur a
12320|quo termasuk  pembantuan  atau  percobaan,  yang  dari  hal  tersebut  Majelis
12321|Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai arti dan maksud dari setiap
12322|perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur a quo, dimana untuk unsur
12323|membantu atau percobaan  tidak terdapat pengertian khusus dalam Undang-
12324|Undang Khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang,
12325|sehingga Majelis Hakim akan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
12326|untuk  menjabarkan  mengenai  arti  dan  maksud  dari  pembantuan  atau
12327|percobaan;
12328| Menimbang,  bahwa  “delik  percobaan” diatur  dalam  Pasal  53  Kitab
12329|Undang-Undang Hukum Pidana;
12330|Menimbang,  bahwa  pengertian  “percobaan” menurut  arti  sehari-hari,
12331|yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu,
12332|atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya
12333|percobaan pada kejahatan dapat dihukum,  harus  memenuhi  syarat-syarat
12334|sebagai berikut : 
12335|a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, 
12336|b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan 
12337|c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena
12338|terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam
12339|kemauan penjahat itu sendiri.  
12340|Drs. P .A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH., dalam bukunya
12341|“Hukum Pidana Indonesia”, mengutip beberapa kutipan sebagai berikut :
12342|
12343|- Untuk selesainya kejahatan ini diperlukan tindakan dari orang lain selain
12344|dari si pelaku. Apabila perbuatan dari si pelaku itu tidak disusul oleh lain-
12345|lain  tindakan,  maka  di  situ  terdapat  suatu  “permulaan  tindakan
12346|pelaksanaan”,  dan  bilamana  kejahatan  yang  dimaksudkan  itu  tidak
12347|selesai disebabkan pihak yang lain tidak mau melaksanakan perbuatan
12348|yang diharapkan si pelaku, maka di situ terdapat suatu percobaan  ;
12349|Menimbang, bahwa sementara Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum
12350|Pidana disebutkan bahwasanya dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka
12351|yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka
12352|yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
12353|kejahatan;
12354|Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik
12355|Indonesia  Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
12356|Perdagangan  Orang, “Perekrutan”  diartikan  sebagai “tindakan  yang  meliputi
12357|mengajak,  mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari
12358|keluarga  atau  komunitasnya”,  sedangkan  pengertian  “Pengiriman” dijelaskan
12359|dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No mor 21 Tahun
12360|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  sebagai
12361|“tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan  seseorang  dari  satu  tempat
12362|ketempat lain”; 
12363|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengartikan apa yang dimaksud
12364|kekerasan, maka Majelis Hakim merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum
12365|Pidana  yang  dimaksud  dengan  “melakukan  kekerasan”  artinya  :
12366|“mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang  tidak
12367|sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,
12368|menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan  “melakukan kekerasan”
12369|menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah : “membuat orang
12370|jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar
12371|akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi
12372|akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga
12373|sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun” . Orang
12374|yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;
12375|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik
12376|Indonesia  Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
12377|Perdagangan  Orang,  telah  pula  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan
12378|Eksploitasi  sebagai  “tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang
12379|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
12380|
12381|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
12382|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
12383|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
12384|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
12385|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”;
12386|Menimbang, bahwa unsur dalam delik pasal yang dimaksudkan dalam
12387|unsur a  quo  bersifat  alternatif  dan  kemudian  penjabaran  tiap-tiap  butir
12388|didalamnya  juga  bersifat  alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  tidak  perlu
12389|membuktikan seluruh butir yang ada namun cukup menemukan butir mana yang
12390|kiranya  paling  tepat  ketika  disandingkan  dengan  fakta  yang  terungkap  di
12391|persidangan;
12392|Menimbang,  bahwa  dalam  materi  pembelaannya  Penasihat  Hukum
12393|Terdakwa menyampaikan  pada  pokoknya  tidak  ada  keterkaitan  ataupun
12394|keterlibatan  Terdakwa  dalam  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut
12395|Umum  dalam  dakwaannya,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  unsur-unsur
12396|tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum tidak terpenuhi dan atau
12397|tidak terbukti;
12398|Menimbang, bahwa sementara disisi lain Penuntut Umum dalam analisa
12399|fakta  Tuntutan  Pidananya  menyebutkan  pada  pokoknya  Terdakwa  bersama-