03195|sehingga  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  Selaku Direktur  LPK  PT
03196|RSEI yang bekerjasama dengan dengan Galih Santika Fadillahkusumah selaku
03197|Direktur LPK Sanusi Pusaka Sunda-Subang merupakan perbuatan yang tidak
03198|sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya
03199|perdagangan orang;
03200|Hal. 124 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03201|Paraf
03202|
03203|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli H. Kadarusna S.H sebagai Ahli
03204|di  Bidang  Penempatan  dan  perluasan  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
03205|Transmigrasi Prov.NTB. yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan LPK
03206|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  berdasarkan  bunyi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan
03207|Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
03208|Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja menerangkan bahwa
03209|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau
03210|perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan
03211|kerja sehingga LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK
03212|Swasta, LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
03213|dibenarkan melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar
03214|Negeri dalam hal ini negara Jepang  berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
03215|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
03216|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri pada pasal 2, menerangkan bahwa
03217|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
03218|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
03219|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
03220|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
03221|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
03222|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
03223|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
03224|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
03225|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
03226|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
03227|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
03228|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
03229|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
03230|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
03231|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
03232|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
03233|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
03234|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
03235|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
03236|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
03237|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
03238|Hal. 125 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03239|Paraf
03240|
03241|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
03242|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
03243|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
03244|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
03245|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
03246|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
03247|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
03248|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
03249|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
03250|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
03251|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
03252|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
03253|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
03254|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar
03255|Negeri, sehingga LKP bernama Wahyuyyuha mataram/ Wahyu Yuha Ilahi yang
03256|tidak memiliki SO bekerja sama dengan LPK PT RSEI dan kemudian LPK PT
03257|RSEI bekerjasama dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di
03258|Cibinong, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan proses
03259|pemagangan ke Negara Jepang sepengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur
03260|terkait apakah LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending
03261|Organization) dapat bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang
03262|memiliki  SO  (Sending  Organization)  belum  diatur,   hanya  saja  berdasarkan
03263|Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun
03264|2008 tentang Tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
03265|Negeri adalah dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana
03266|dimaksud pada ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana
03267|dan  prasarana,  Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai
03268|dengan kejuruan diperbolehkan mengadakan proses pelatihan namun terhadap
03269|kontrak  tersebut  tidak  diperbolehkan  karena  dibuat  antar  lintas  daerah  dan
03270|fungsi  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan
03271|Kerja) sangat berbeda, dan khusus untuk Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
03272|yang memiliki LKP untuk melatih Bahasa Jepang sangat diperbolehkan, tanpa
03273|harus memberangkatkan orang untuk bekerja ke Luar Negeri sehingga para
03274|korban  yang  belum  diberangkatkan  ini  masuk  dalam  tindak  pidana  TPPO
03275|karena   LKP  mendapatkan  izin  dari  Dinas  Pendidikan  dan  tujuan  untuk
03276|Hal. 126 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03277|Paraf
03278|
03279|meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
03280|mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga Kerja dan milik Pemerintah;
03281|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Pradiptha Himawan Putra S.H,
03282|M.H   yang  menerangkan  bahwa  yang  melakukan  pemagangan  di  Negara
03283|Jepang  sektor  penempatan  dan  pemagangan  melalui  Skema  G  to  G
03284|(Government  to  Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah
03285|pemerintah  dalam  hal  ini  BP2MI  RI  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan
03286|pemagangan keluar negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sending organizer
03287|yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dan perbuatan Terdakwa
03288|yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  17  (tujuh  belas)  orang  yang
03289|dijanjikan akan bekerja ke Negara Jepang melalui proses pemagangan dengan
03290|modus  pemberangkatan  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan)
03291|“WAHYUYYUHA”  dan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”  yang
03292|hanya  memiliki  izin  pendirian  LPK  dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan
03293|dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: PER/08/MEN/V/2008 Tahun
03294|2008  dijelaskan  dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemanggangan
03295|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut
03296|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
03297|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
03298|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung jawab
03299|dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK yang sudah
03300|memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi. Bahwa untuk LKP
03301|WAHYYUHA  dan  LPK  PT.  RSEI  hanya  memiliki  tugas  untuk  melakukan
03302|pelatihan  saja  dan  untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
03303|dibenarkan atau  tidak  boleh melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman  Pekerja
03304|Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang
03305|tidak memiliki SO hanya sebatas melakukan Pelatihan keterampilan saja dan
03306|peserta  magang  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia,
03307|dimana  dasar  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
03308|Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019  Tahun 2019 tentang Perubahan atas
03309|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
03310|Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, UU Nomor 39
03311|Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
03312|Luar Negeri, sedangkan untuk peserta magang diatur dalam Peratutan Menteri
03313|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
03314|Hal. 127 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03315|Paraf
03316|
03317|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang
03318|bisa melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
03319|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat dan  siswa
03320|peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO dan tidak boleh diluar
03321|wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan
03322|dan  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu maupun  Terdakwa  tidak  boleh
03323|memberangkatkan  peserta  magang  karena  tidak  memiliki  SO,  namun  Saksi
03324|Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi  hanya
03325|melakukan pelatihan saja;
03326|Menimbang bahwa dari keterangan  Ahli Asyib Yulianto S.Kom  Ahli di
03327|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat
03328|sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  (BP3MI)   yang  menyatakan  bahwa
03329|berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
03330|nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
03331|pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa  Penyelenggaraan
03332|Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta pemagangan dalam
03333|satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan secara tertulis kepada instansi
03334|yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  Provinsi  dengan
03335|ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan LPK yang
03336|tidak memiliki SO (Sending Organization) tidak boleh memberangkatkan pekerja
03337|magang ke luar negeri dimana definisi secara umum SO (Sending Organization)
03338|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga
03339|Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Perizinan dan
03340|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
03341|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk
03342|dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal ini Negara
03343|Jepang dan berdasarkan ayat 1 pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
03344|Transmigrasi  nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
03345|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri bahwa rekrut dan seleksi calon
03346|peserta dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan kebutuhan
03347|tempat  magang  di  Perusahaan  dan   LKP  WAHYUYYUHA Mataram  bukan
03348|merupakan penyelenggara pemagangan (tidak memiliki SO) dan LPK tersebut
03349|bekerjasama dengan LPK yang memiliki SO namun berada di luar Prov. NTB,
03350|yaitu  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  yang  berkedudukan  di  Kp  Bantar  sema,
03351|RT/RW:019/006,  Kel/Desa  Cisaga,  Kec.  Cibogo,  Kab.Subang  dan  untuk
03352|Hal. 128 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03353|Paraf
03354|
03355|Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  tidak
03356|dibenarkan atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Peserta
03357|Pemagangan;
03358|Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan para Ahli
03359|tersebut  di  atas  majelis  Hakim  menyatakan   bahwa   perbuatan  Terdakwa
03360|bersama – sama dengan Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu dan Saksi Galih
03361|Santika Fadilakusumah dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  tersebut di atas dapat
03362|dikategorikan  telah  melakukan  perekrutan  dengan  cara  penipuan walaupun
03363|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
03364|yaitu persetujuan Para Saksi Korban  tanpa memperhatikan ketentuan yang
03365|mengatur tentang proses magang di luar negeri yaitu Peraturan Menteri Tenaga
03366|Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
03367|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
03368|Transmigrasi RI Nomor: PER.08/MEN/V/2008, tanggal 12 Mei 2008);
03369|Menimbang bahwa Terdakwa selaku Direktur dari  PT Radar Sumaedy
03370|Effendy Indonesia (PT RSEI) yang bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman
03371|Tenaga  kerja  ke  dalam  dan  luar  negeri  ,Pembangunan,  Perdagangan,
03372|Perisdustrian, Percetakan, Perbengkelan dan Pengangkutan Darat  di antaranya
03373|Jasa pengiriman/Penyaluran Tenaga Kerja dan Magang Luar negeri khususnya
03374|ke Negara Jepang sebagaimana  Akta Pendirian Perseroan Terbatas  PT Radar
03375|Sumaedy  Effendy  Indonesia  Nomor  07  tanggal  14  Februari  2019,  namun
03376|Terdakwa mengakui bahwa perusahaan Terdakwa yaitu PT Radar Sumaedy
03377|Effendy Indonesia (PT RSEI) tidak mempunyai  SO (Sending Organization) yaitu
03378|suatu program dari lembaga pelatihan kerja yang sudah mendapatkan ijin dari
03379|Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengirim langsung tenaga kerja ke Jepang
03380|sehingga akhirnya Terdakwa bekerjasama dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda
03381|milik  Saksi  Galih  Santika Fadilakusumah dan telah bekerjasama melakukan
03382|perbuatan  perekrutan  dengan  cara  penipuan  walaupun  memperoleh
03383|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dalam unsur ini
03384|oleh  karena  itu  unsur  ini  telah  terpenuhi  dan  terbukti  secara  sah  dan
03385|meyakinkan menurut hukum ;
03386|Ad.3.  Unsur  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
03387|Negara Republik Indonesia;
03388|Hal. 129 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03389|Paraf
03390|
03391|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi yaitu
03392|sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007
03393|tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan
03394|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
03395|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
03396|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
03397|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
03398|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
03399|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
03400|immateriil.
03401|            Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang
03402|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan
03403|orang adalah Ayat (1) Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa
03404|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
03405|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
03406|perdagangan  orang cukup  dengan  dipenuhinya unsur-unsur perbuatan  yang
03407|sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.
03408|Menimbang bahwa  tujuan  mengeksploitasi orang tersebut haruslah  di
03409|dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
03410|Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa
03411|Terdakwa bersama - sama dengan dengan  Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
03412|dan Saksi Galih Santika Fadilakusumah  pada hari,  tanggal dan waktu  yang
03413|tidak  diingat  lagi  sekitar  bulan  Desember  2023  bertempat di  LKP
03414|WAHYUYYUHA Mataram  yang beralamat di Jl KH. Mansyur Dasan sari Gang
03415|Garuda  No.2  Kel.  Kebon  Sari  Kec.  Ampenan,  Kota  Mataram  dan  di  Kota
03416|Mataram  telah   melakukan  permufakatan jahat untuk  melakukan perekrutan
03417|calon pekerja magang ke Jepang  yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang
03418|untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
03419|Indonesia;
03420|Menimbang bahwa awalnya pada bulan Desember 2023,  Saksi Hulwatul
03421|Fitri Als Fitri mendengar informasi dari seorang tetangga yang bernama IDA
03422|bahwa  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu  yang  memiliki  LKP  (Lembaga
03423|Kursus Pelatihan) bernama Wahyuuyuha Mataram yang beralamat di JL. KH.
03424|Mansyur   GG.  Garuda  Nomor.1  ,  Kel.  Dasan  sari,  Kec.  Selaparang,  Kota
03425|Hal. 130 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03426|Paraf
03427|
03428|Mataram, setelah mendengar adanya hal tersebut, Saksi  Hulwatul Fitri Als Fitri
03429|minta tolong kepada Sdr IDA agar menghubungi Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu
03430|Wahyu  sehingga pada awal Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi
03431|Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu mendatangi rumah Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri
03432|yang  terletak  di  Sintung  Ampenan, RT/RW:  005/032,  Kel/Desa  Banjar,  Kec.
03433|Ampenan, Kota Mataram, untuk menjelaskan dan menawarkan terkait proses
03434|menjadi peserta magang negara Jepang melalui LKP milik Saksi Wahyu Sutantri
03435|Als  Bu  Wahyu   yang  bernama  LKP  Wahyuuyuha  Mataram  dan   setelah
03436|mendengar janji  serta syarat  yang diucapkan oleh Saksi Wahyu Sutantri Als Bu
03437|Wahyu   yang harus dipenuhi, maka Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri bersedia untuk
03438|mendaftar melalui LKP (Lembaga Kursus Pelatihan) Wahyuyuha mataram milik
03439|Saksi Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu  dan membayar uang pendaftaran sejumah
03440|Rp.  7.000.000,00  (  tujuh  juta  rupiah)  kemudian  pada  tanggal  13  Desember
03441|2023, Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri mendatangi LKP (Lembaga Kursus Pelatihan)
03442|Wahyuyuha  Mataram  Milik  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu  untuk
03443|membayar  uang  pendaftaran  yang  diminta  kemudian,  selanjutnya  mengikuti
03444|pelatihan Bahasa Jepang di LKP tersebut;
03445|Menimbang bahwa pada awal januari 2024, Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu
03446|Wahyu  mengajak  Saksi  Hulwatul  Fitri  Als  Fitri  beserta  10  (sepuluh)  orang
03447|lainnya untuk pergi ke sebuah kantor LPK bernama PT. RSEI (Radar Sumaedi
03448|Efendi Indonesia) yang berkedudukan di Dsn. Jenggik Utara, Kec. Montong
03449|gading, Kab. Lombok Timur dengan Menggunakan sepeda motor berboncengan