00530|menunjukkan dengan membuka celana dalamnya jika spermanya keluar
00531|sampai jatuh ke lantai;
00532|- Bahwa  Saksi  Rokhmatullah  bersama-sama  dengan  terdakwa
00533|melakukan perzinaan dan saksi Rokhmatullah mengeluarkan Sperma.
00534|
00535|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00536|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00537|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00538|kepadanya;
00539|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00540|dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal  284 ayat (1) ke-1
00541|huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00542|1. Barangsiapa;
00543|2. Perempuan yang telah kawin melakukan perzinahan;
00544|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis Hakim
00545|mempertimbangkan sebagai berikut:
00546|Ad. 1. Unsur barangsiapa;
00547|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah
00548|setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang
00549|mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;
00550|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan  seorang
00551|Terdakwa  ke  muka  persidangan,  dimana  Majelis  Hakim  telah  menanyakan
00552|identitas  Terdakwa  tersebut  secara  lengkap,  dan  ternyata  bahwa  identitas
00553|Terdakwa  yang  dihadapkan  ke  muka  persidangan  identik  dengan  identitas
00554|Terdakwa ********************,  sebagaimana  tercantum  dalam  Surat  Dakwaan
00555|Penuntut  Umum,  dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa  Terdakwa  yang
00556|dihadapkan ke muka persidangan adalah benar  Terdakwa sebagaimana yang
00557|dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
00558|Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu
00559|menjawab dengan baik  semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim
00560|maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan
00561|fikirannya, oleh karena itu Terdakwa  ******************** adalah sebagai subjek
00562|hukum  yang  mampu  bertanggungjawab  dalam  segala  tindakannya,  maka
00563|dengan  demikian  unsur  “barangsiapa”  telah  terpenuhi  secara  sah  dan
00564|meyakinkan menurut hukum;
00565|
00566|Ad.2. Unsur Perempuan yang telah kawin melakukan perzinahan , Padahal
00567|diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku bagi dirinya;
00568|Menimbang, bahwa kata  ”zina” dalam Kitab Undang-undang
00569|Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah  merupakan  terjemahan  dari  kata
00570|”Overspel”,  namun  dari  putusan  Mahkamah  Agung  Republik
00571|Indonesia  nomor  93K/Kr/1976,  tertanggal  19  Nopember  1977,
00572|Mahkamah  Agung  telah  memperluas  makna ”zina”, yang  tidak
00573|terbatas  pada  makna  KUHP  saja,  akan  tetapi  juga  makna  ”zina”
00574|menurut hukum adat. Menurut delik adat, Zina merupakan perbuatan
00575|terlarang  mengenai  hubungan  kelamin  antara  pria  dan  wanita,
00576|terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan
00577|seperti  disyaratkan  oleh  pasal  281  KHUP,  ataupun  terlepas  dari
00578|persyaratan  apakah  salah  satu  pihak  kawin  atau  tidak  seperti
00579|dimaksudkan oleh pasal 284 KUHP ; 
00580|Menimbang,  bahwa  didalam  kehidupan  sehari-hari  yang
00581|dimaksud  dengan  “bersetubuh”  atau  “bersenggama”  adalah  suatu
00582|perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat
00583|kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan  yang
00584|biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, didalam istilah kedokteran
00585|juga  dikenal  adanya  istilah  “ Coitus  Interruptus”   atau  “ senggama
00586|terputus”, yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada
00587|saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat
00588|kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani
00589|keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut
00590|sudah dikatakan “melakukan persetubuhan” ;
00591|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan
00592|di  persidangan,  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
00593|Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa  pada tanggal  20
00594|Februari 2012 Terdakwa menikah dengan saksi Ratmoko berdasarkan Kutipan
00595|Akta  Nikah  Nomor  :  8/KW/II/2012  yang  dilangsungkan  dihadapan  pemuka
00596|agama  Kristen  bernama  Pdt.  Willy  Sutanto,  S.PAK  di  Gereja  Pantikosta  di
00597|Indonesia  Grati  Kabupaten  Pasuruan  dan  telah  dicatatkan  pada  Dinas
00598|Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Pasuruan  tanggal  20  Februari
00599|2012;
00600|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan
00601|di  persidangan,  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
00602|Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa berawal pada hari
00603|
00604|Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Abd. Wahab melihat
00605|terdakwa  dan  Saksi  Rokhmatullah  pulang  di  sebuah  rumah  kontrakan  yang
00606|berada di Dusun Jambangan Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten
00607|Pasuruan kemudian Saksi Abd. Wahab menghubungi Saksi Ratmoko suami dari
00608|terdakwa kemudian Saksi Ratmoko bersama-sama saksi Adi Purnomo,  Saksi
00609|Abd. Wahab, dan Saksi M. Rachman Kurniawan melakukan penggerebekan
00610|kerumah kontrakan tersebut dengan cara Saksi M. Rachman mengetuk pintu
00611|rumah tersebut yang dalam keadaan dalam rumah mati lampu dan lampu yang
00612|berada diluar menyala akan tetapi tidak ada yang membukakan pintu rumah
00613|tersebut kemudian setelah menunggu -+ 30 menit terdakwa membuka pintu
00614|rumah tersebut dan Saksi Rokhmatullah sedang bersembunyi didalam kamar;
00615|Menimbang,  bahwa  saksi  *****************************  datang  ke
00616|kontrakkan  Terdakwa ******************** dengan membawa nasi untuk makan
00617|malam Terdakwa ********************, setelah Terdakwa ******************** makan,
00618|kami  berdua  ngobrol  dan  bergurau  di  ruang  tamu,  saksi
00619|*****************************  bilang “AYO SAYANG SEK A”  saya “WO KON IKU,
00620|AKU  IKI  WONG  TUO  MU,  KON  TAK  ANGGEP  ANAK  KU”  saksi
00621|*****************************  “LO  AYO  SAYANG  TOK  AE”  saya “WOK  AKU  IKI
00622|WONG  TUO  MU”  saksi *****************************  “ATASE  AKU  SENG
00623|NGGOLEK KONTRAKAN AE, GAK LALI AWAK DEWE WES RABI SIRI” saya
00624|“LOH KAN AKU DITULUNG KAN WONG AKU NGGOLEK PENGGAWEAN” lalu
00625|Terdakwa jengkel  dan  Terdakwa langsung  membungkuk  dan  membuka  rok
00626|Terdakwa  ******************** dan  Terakwa  ********************  tunjukkan  pantat
00627|Terdakwa  ********************  ke  saksi ***************************** ,  pada  saat
00628|Terdakwa ******************** membuka rok Terdakwa masih pakai celana dalam,
00629|lalu  saksi *****************************   langsung  memegang  pantat  Terdakwa
00630|******************** dengan  kedua  tangannya,  lalu  kedua  tangan  terdakwa
00631|*****************************  Terdakwa ******************** singkirkan dan Terdakwa
00632|********************  bilang  “KON  IKU  AKU  IKI  WONG  TUO  MU  KOK  ISOK
00633|AWAKMU NGONO IKU”, setelah itu  saksi *****************************  membuka
00634|sarungnya dan sempat di tempelkan ke pantat Terdakwa ********************, lalu
00635|Terdakwa  ********************  tidak  mau,  kemudian  saksi
00636|*****************************   menunjukkan  dengan  membuka  celana  dalamnya
00637|jika spermanya keluar sampai jatuh ke lantai;
00638|Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
00639|Republik  Indonesia,  terdapat  kaedah  hukum  yang  pada  pokoknya
00640|menyatakan bahwa adalah sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi
00641|yang melihat sendiri waktu perzinahan tersebut terjadi, oleh karena
00642|
00643|apabila 2 (dua) orang pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri
00644|tidur bersama dalam satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat
00645|tidur  maka  untuk  perbuatan  perzinahan  telah  terdapat  satu
00646|persangkaan  hakim  (Retno  Wulan  Sutantio  dan  Iskandar
00647|Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam T eori
00648|dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 1995, halaman
00649|77-78) ;
00650|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  terkait  penyangkalan  terdakwa  Siti
00651|Khotimah tersebut menurut Majelis hakim, penegakan hukum pidana khususnya
00652|terhadap tindak pidana perzinahan apabila hanya berpedoman pada pengakuan
00653|Terdakwa ******************** dan saksi *****************************  (terdakwa dalam
00654|perkara terpisah) maka akan  sangat  sulit  pembuktiannya karena persetubuhan
00655|adalah  tindakan  privat  yang  tidak  mungkin  dilakukan  secara  terbuka  atau
00656|dilakukan di tempat yang dapat disaksikan dengan mata telanjang, sehingga
00657|pembuktiannya  biasanya  bergantung  pada  medis,  pengakuan  terdakwa
00658|Terdakwa  ******************** dan  logika  hukum.   Secara  medis  akan
00659|sangat  sulit  apabila  sebelumnya  pasangan  zinah  tersebut  sudah
00660|pernah melakukan persetubuhan;
00661|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  sebagaimana  telah  diuraikan
00662|sebelumnya  walaupun  terdakwa  dan  saksi  *****************************
00663|(terdakwa  dalam  perkara  terpisah ) tidak  mengakui  melakukan
00664|persetubuhan  dan  pada  mereka  tidak  didapati  tanda-tanda  yang
00665|dapat dijelaskan secara medis bahwa mereka baru saja melakukan
00666|persetubuhan, namun  Majelis  hakim  dengan  mendasarkan  pada
00667|keadaan-keadaan  sebagai  berikut :  mereka  berdua  berlainan  jenis
00668|kelamin,  bukan  suami  istri  sah,  tidak  ada  hubungan  keluarga,
00669|kedapatan berduaan didalam rumah yang pintunya terkunci, terdakwa
00670|mengakui sengaja nungging didepan saksi ***************************** serta
00671|dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dengan menggunakan
00672|logika  hukum  yang  mengarah  pada  suatu  petunjuk,  Majelis  hakim
00673|berpendapat  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  zinah
00674|(overspel). Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap MA
00675|No. 854K/Pid/1993 tanggal 30 Oktober 1984 dengan kaidah hukum
00676|“Seorang laki-laki yang  berada bersama  seorang perempuan dalam
00677|satu kamar, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah
00678|bersetubuh dengan wanita itu”.
00679|Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, menurut pendapat ahli
00680|Prof. Dr. SUPANTO, SH.,MH yang menyatakan bahwa pemaknaan dari
00681|
00682|perzinahan  tidak  bisa  hanya  berpatokan  pada  pasal  KUHP  yang
00683|merupakan  peninggalan  zaman  Belanda  yang  kurang  dinamis  dan
00684|tidak  sesuai  perkembangan  zaman  saat  ini,  sehingga  harus
00685|disesuaikan dengan petunjuk dan penafsiran yang berkembang sesuai
00686|kultur masyarakat, moral dan lingkungan terjadinya dugaan tindak
00687|pidana tersebut ;
00688|Menimbang,  bahwa  pembuktian  terhadap  zinah  (overspel)
00689|memang menuntut kompleksitas panalaran dan logika hukum guna
00690|memenuhi fungsi hukum sebagaimana  pendapat Prof. Dr. Soerjono
00691|Soekanto,  SH.,MA  fungsi  hukum  adalah  sebagai  alat  untuk
00692|melaksanakan  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan
00693|bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan
00694|sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.
00695|Ahli hukum lainnya yaitu J.S. Roucek berpandangan dalam kaitannya
00696|dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (a tool of social control),
00697|bahwa mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control)
00698|ialah  segala  sesuatu  yang  dijalankan  untuk  melaksanakan  proses
00699|yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik,
00700|mengajak atau bukan memaksa para warga agar menyesuaikan diri
00701|dengan  kebiasaan-kebiasaan  dan  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat
00702|yang  bersangkutan  (Vide  hal.  71  buku  “Menguak  Tabir  Hukum”,
00703|Karangan Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH, Ghalia Indonesia, 2011) ;
00704|Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan
00705|diatas  tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
00706|masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai
00707|kota santri (agamis). Sehingga jikalau perbuatan tersebut dibiarkan
00708|terus menerus bukan tidak mungkin akan mengganggu keseimbangan
00709|tatanan masyarakat yang akhirnya menimbulkan kekacauan  (chaos)
00710|atau konfilk (conflict) antar individu sebagai anggota masyarakat ;  
00711|Menimbang, bahwa frasa  padahal diketahuinya  merupakan
00712|unsur  mental  yang  bersemayam  didalam  pikiran  seseorang  (Mens
00713|Rea).  Unsur  ini  mensyaratkan  bahwa  terdakwa  harus  mempunyai
00714|pengetahuan pada saat melakukan perbuatan zinah tersebut, bahwa
00715|pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya, dengan demikian maka unsur
00716|ini haruslah dilakukan dengan sengaja (opzetelijk delichten);
00717|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menyatakan  “Pada
00718|waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan
00719|
00720|dengan  satu  orang  perempuan  saja;  seorang  perempuan  hanya
00721|dengan satu orang lelaki saja” ;
00722|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menekankan pada
00723|asas perkawinan yang bersifat monogami, dimana seorang pria hanya
00724|boleh menikah dengan seorang wanita, demikian juga seorang wanita
00725|hanya boleh menikah dengan seorang pria. 
00726|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
00727|terdakwa saat  turut  melakukan perbuatan zinah,  yang tidak  terikat
00728|hubungan perkawinan  atau cerai mati dengan suaminya,  sehingga
00729|dengan demikian ketentuan pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi diri
00730|terdakwa  dan oleh karenanya  unsur hukum  “Unsur  Perempuan yang
00731|telah kawin melakukan perzinahan , Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW
00732|berlaku bagi dirinya”, telah terpenuhi juga;
00733|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut
00734|pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00735|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 284 ayat (1)
00736|Ke-1 huruf b KUHP  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00737|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00738|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00739|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dalam  nota
00740|pembelaannya, yang pada pokoknya:
00741|1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00742|Terdakwa untuk seluruhnya;
00743|2. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00744|Terdakwa untuk seluruhnya;
00745|3. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00746|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
00747|4. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00748|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00749|5. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00750|Ayat (4) KUHAP;
00751|6. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00752|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00753|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHP;
00754|7. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00755|8. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00756|9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00757|
00758|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00759|tersebut,  Penuntut  Umum  telah  memberikan  tanggapan  (Replik)  yang  pada
00760|pokoknya  mohon  agar  Majelis  Hakim  Menolak  Pledoi  Penasihat  Hukum
00761|Terdakwa untuk seluruhnya dan Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
00762|Menimbang,  bahwa  terhadap  tanggapan  (Replik)  Penuntut  Umum
00763|tersebut,  Penasihat  Hukum  Terdakwa telah  memberikan  tanggapan  (Duplik)
00764|yang pada pokoknya sebagai berikut :
00765|1. Menolak  Tanggapan  Penuntut  Umum  atas  Nota  pembelaan  (Pledoi)
00766|kami yang diajukan pada tanggal 27 februari 2024 oleh Penuntut Umum
00767|atas Terdakwa ******************** (Alm) untuk seluruhnya;
00768|2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00769|Terdakwa untuk seluruhnya;
00770|3. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00771|Terdakwa untuk seluruhnya;
00772|4. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00773|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 13 Desember 2023;
00774|5. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00775|PDM-117/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00776|6. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00777|Ayat (4) KUHAP;
00778|7. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00779|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00780|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 1B KUHP;
00781|8. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00782|9. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00783|10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00784|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00785|tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
00786|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1)
00787|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Dalam hal terdakwa
00788|atau  penasihat  hukum  mengajukan  keberatan  bahwa  pengadilan  tidak
00789|berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat
00790|dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut
00791|umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan
00792|tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”, akan tetapi fakta hukum di
00793|persidangan  ternyata  terdakwa  dan  atau  penasihat  hukumnya  tidak
00794|menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  dakwaan
00795|Penuntut Umum tersebut;
00796|
00797|Menimbang,  bahwa  pada  prinsipnya  dasar  pemeriksaan  terhadap
00798|Terdakwa di persidangan adalah berdasarkan pada surat dakwaan  Penuntut
00799|Umum  dan  pada  kebenaran  pembuktian  materiil  atas  perbuatan  yang
00800|didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian apabila
00801|dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00802|meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas, kemudian apabila dakwaan
00803|yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak
00804|merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa  diputus  lepas  dari  segala
00805|tuntutan  hukum,  dan  apabila  dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa
00806|terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;
00807|Menimbang,  bahwa  mengenai  nota  pembelaan  Penasehat