04501|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
04502|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
04503|Hal. 121 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04504|Paraf
04505|
04506|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
04507|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
04508|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
04509|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
04510|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
04511|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
04512|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.  
04513|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
04514|Tujuan adalah unsur kumulatif sementara bagian bagian dalam unsur
04515|itu adalah unsur alternatif;
04516|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
04517|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
04518|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
04519|21 Tahun 2007;
04520|Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
04521|Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari adanya
04522|tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21
04523|Tahun 2007
04524|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
04525|Ketenagakerjaan adalah : 
04526|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan; 
04527|b) Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah
04528|lain  tanpa  dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta
04529|penampungan tanpa batas waktu yang jelas; 
04530|c) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
04531|d) Perekrutan  diba wah  umum  (-18  tahun)  dokumen
04532|dipalsukan; 
04533|e) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali; 
04534|f) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih); 
04535|g) Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan; 
04536|h) Ditempatkan oleh perorangan, b ukan PPPMI yang memiliki
04537|izin dari Menteri tenaga Kerja; 
04538|i) Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja; 
04539|Hal. 122 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04540|Paraf
04541|
04542|j) Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
04543|walaupun tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia; 
04544|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
04545|(Over Charging).
04546|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
04547|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
04548|adalah : 
04549|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
04550|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
04551|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
04552|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
04553|Pasal 6”. 
04554|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
04555|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : 
04556|-  Merencanakan : Membuat rencana. 
04557|-  Pemufakatan Jahat  (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
04558|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
04559|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
04560|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
04561|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
04562|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
04563|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
04564|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
04565|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
04566|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
04567|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
04568|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
04569|Menimbang  bahwa  setelah  ahli Dr.  Laely  Wulandari  S.H,  M.H
04570|mendengar  dan  memperhatikan  kronologis  kejadian  yang  disampaikan  oleh
04571|penyidik,  maka  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  Hulwatul  Fitriati  dkk  merupakan
04572|korban  perdagangan  orang  dengan  modus  penipuan  dengan  menjanjikan
04573|bekerja  ke  Negara  Jepang  dengan  sistem  pemagangan  karena  perekrutan
04574|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
04575|Hal. 123 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04576|Paraf
04577|
04578|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan tenaga kerja
04579|sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang
04580|penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dan
04581|peraturan  Menteri  tenaga  kerja  Nomor  22  tahun  2014  tentang  pelaksanaan
04582|penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam
04583|Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa Perusahaan
04584|yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud
04585|dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri
04586|dan dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang harus
04587|dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan  yakni melakukan
04588|perekrutan dengan cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau
04589|dapat  terekspoitasi  dimana  proses  perekrutan  yang  dilakukan  tidak  sesuai
04590|prosedur karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang
04591|harus mendapat ijin dari Menteri  dan cara yang dipakai adalah penipuan karena
04592|mereka dijanjikan berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat
04593|keuntungan karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang dan
04594|tujuan  dalam  TPPO  adalah  tereksploitasi.   dalam  rangkaian  perbuatan  ini
04595|adalah mendapat keuntungan uang dari korban. Korban diwajibkan membayar
04596|sejumlah uang baik untuk biaya kursus, biaya penempatan job, korban juga
04597|kehilangan waktu dan tenaga untuk menjalani Kursus dan proses lainnya, dan
04598|cara penempatan tenaga kerja Indonesia juga memerlukan pelatihan khusus,
04599|bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai dengan bidang
04600|pekerajaan yang akan mereka Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu
04601|maka orang dapat tereksploitasi  kemudian kontrak kerja merupakan perjanjian
04602|yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak
04603|harus memahami apa yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis
04604|dalam Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
04605|Selain itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
04606|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak kerja yang
04607|tidak  jelas  dan  tidak  dipahami  dapat  menyebabkan  orang  tereksploitasi
04608|sehingga  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa  Selaku Direktur  LPK  PT
04609|RSEI yang bekerjasama dengan dengan Galih Santika Fadillahkusumah selaku
04610|Direktur LPK Sanusi Pusaka Sunda-Subang merupakan perbuatan yang tidak
04611|sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya
04612|perdagangan orang; 
04613|Hal. 124 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04614|Paraf
04615|
04616|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli H. Kadarusna S.H sebagai Ahli
04617|di  Bidang  Penempatan  dan  perluasan  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
04618|Transmigrasi Prov.NTB. yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan LPK
04619|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  berdasarkan  bunyi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan
04620|Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
04621|Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja menerangkan bahwa
04622|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau
04623|perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan
04624|kerja sehingga LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK
04625|Swasta, LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
04626|dibenarkan melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar
04627|Negeri dalam hal ini negara Jepang  berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
04628|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
04629|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri pada pasal 2, menerangkan bahwa
04630|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
04631|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
04632|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
04633|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
04634|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
04635|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
04636|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
04637|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
04638|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04639|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
04640|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04641|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
04642|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
04643|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
04644|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
04645|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
04646|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
04647|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04648|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04649|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
04650|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
04651|Hal. 125 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04652|Paraf
04653|
04654|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
04655|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
04656|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
04657|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
04658|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04659|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
04660|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
04661|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
04662|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04663|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
04664|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
04665|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
04666|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
04667|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar
04668|Negeri, sehingga LKP bernama Wahyuyyuha mataram/ Wahyu Yuha Ilahi yang
04669|tidak memiliki SO bekerja sama dengan LPK PT RSEI dan kemudian LPK PT
04670|RSEI bekerjasama dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di
04671|Cibinong, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan proses
04672|pemagangan ke Negara Jepang sepengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur
04673|terkait apakah LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending
04674|Organization) dapat bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang
04675|memiliki  SO  (Sending  Organization)  belum  diatur,   hanya  saja  berdasarkan
04676|Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun
04677|2008 tentang Tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar
04678|Negeri adalah dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana
04679|dimaksud pada ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana
04680|dan  prasarana,  Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai
04681|dengan kejuruan diperbolehkan mengadakan proses pelatihan namun terhadap
04682|kontrak  tersebut  tidak  diperbolehkan  karena  dibuat  antar  lintas  daerah  dan
04683|fungsi  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan
04684|Kerja) sangat berbeda, dan khusus untuk Saksi  Wahyu Sutantri Als Bu Wahyu
04685|yang memiliki LKP untuk melatih Bahasa Jepang sangat diperbolehkan, tanpa
04686|harus memberangkatkan orang untuk bekerja ke Luar Negeri sehingga para
04687|korban  yang  belum  diberangkatkan  ini  masuk  dalam  tindak  pidana  TPPO
04688|karena   LKP  mendapatkan  izin  dari  Dinas  Pendidikan  dan  tujuan  untuk
04689|Hal. 126 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04690|Paraf
04691|
04692|meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
04693|mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga Kerja dan milik Pemerintah;
04694|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Pradiptha Himawan Putra S.H,
04695|M.H   yang  menerangkan  bahwa  yang  melakukan  pemagangan  di  Negara
04696|Jepang  sektor  penempatan  dan  pemagangan  melalui  Skema  G  to  G
04697|(Government  to  Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah
04698|pemerintah  dalam  hal  ini  BP2MI  RI  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan
04699|pemagangan keluar negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sending organizer
04700|yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dan perbuatan Terdakwa
04701|yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  17  (tujuh  belas)  orang  yang
04702|dijanjikan akan bekerja ke Negara Jepang melalui proses pemagangan dengan
04703|modus  pemberangkatan  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan)
04704|“WAHYUYYUHA”  dan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”  yang
04705|hanya  memiliki  izin  pendirian  LPK  dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan
04706|dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: PER/08/MEN/V/2008 Tahun
04707|2008  dijelaskan  dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemanggangan
04708|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut
04709|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
04710|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
04711|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung jawab
04712|dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK yang sudah
04713|memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi. Bahwa untuk LKP
04714|WAHYYUHA  dan  LPK  PT.  RSEI  hanya  memiliki  tugas  untuk  melakukan
04715|pelatihan  saja  dan  untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
04716|dibenarkan atau  tidak  boleh melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman  Pekerja
04717|Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang
04718|tidak memiliki SO hanya sebatas melakukan Pelatihan keterampilan saja dan
04719|peserta  magang  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia,
04720|dimana  dasar  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
04721|Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019  Tahun 2019 tentang Perubahan atas
04722|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
04723|Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, UU Nomor 39
04724|Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
04725|Luar Negeri, sedangkan untuk peserta magang diatur dalam Peratutan Menteri
04726|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
04727|Hal. 127 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04728|Paraf
04729|
04730|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang
04731|bisa melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
04732|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat dan  siswa
04733|peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO dan tidak boleh diluar
04734|wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan
04735|dan  Saksi Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu maupun  Terdakwa  tidak  boleh
04736|memberangkatkan  peserta  magang  karena  tidak  memiliki  SO,  namun  Saksi
04737|Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi  hanya
04738|melakukan pelatihan saja;
04739|Menimbang bahwa dari keterangan  Ahli Asyib Yulianto S.Kom  Ahli di
04740|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat
04741|sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  (BP3MI)   yang  menyatakan  bahwa
04742|berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04743|nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
04744|pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa  Penyelenggaraan
04745|Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta pemagangan dalam
04746|satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan secara tertulis kepada instansi
04747|yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  Provinsi  dengan
04748|ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan LPK yang
04749|tidak memiliki SO (Sending Organization) tidak boleh memberangkatkan pekerja
04750|magang ke luar negeri dimana definisi secara umum SO (Sending Organization)
04751|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga
04752|Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Perizinan dan
04753|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
04754|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk
04755|dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal ini Negara
04756|Jepang dan berdasarkan ayat 1 pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04757|Transmigrasi  nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04758|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri bahwa rekrut dan seleksi calon
04759|peserta dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan kebutuhan
04760|tempat  magang  di  Perusahaan  dan   LKP  WAHYUYYUHA Mataram  bukan
04761|merupakan penyelenggara pemagangan (tidak memiliki SO) dan LPK tersebut
04762|bekerjasama dengan LPK yang memiliki SO namun berada di luar Prov. NTB,
04763|yaitu  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  yang  berkedudukan  di  Kp  Bantar  sema,
04764|RT/RW:019/006,  Kel/Desa  Cisaga,  Kec.  Cibogo,  Kab.Subang  dan  untuk
04765|Hal. 128 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04766|Paraf
04767|
04768|Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  tidak