01077|sepengetahuan  Terdakwa  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan
01078|menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01079|- Bahwa  selanjutnya  sekira  pukul  10.00  wita  pada  saat  Sdr.  Rizal
01080|sementara  mengatur  orang  suruhannya  atas  nama  Sdr.  Bahar  untuk
01081|menjemput Terdakwa beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya, diamankan oleh
01082|aparat Kepolisan RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara
01083|Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Terdakwa
01084|dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  akan
01085|dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan
01086|terkait pekerja migran indonesia;
01087|- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal hanya sekedar kenalan yang
01088|sepengetahuan  Terdakwa  merupakan  pengurus  yang  sering
01089|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia menuju Negara Malaysia
01090|melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan untuk dipekerjakan
01091|tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja
01092|migran Indonesia; 
01093|- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Arif pada saat akan diberangkatkan menuju
01094|negara Malaysia yang merupakan teman dari Sdr. Rizal, dan Terdakwa tidak
01095|kenal dengan Sdr. Bahar orang suruhan Sdr. Rizal yang akan mengurus
01096|pemberangkatan dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Negara
01097|Indonesia menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia;
01098|- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Bahar, hingga
01099|kapal yang ditumpangi tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan
01100|pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wita, kemudian kami
01101|turun dari kapal laut KM. Thalia, lalu berjalan menuju pintu masuk dermaga
01102|pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, yang mana hal tersebut sesuai
01103|dengan arahan dari Sdr. Rizal yang telah mengarahkan orang suruhannya
01104|untuk menjemput kemudian kami diamankan oleh petugas kepolisian; 
01105|- Bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh ke 10 (sepuluh)
01106|orang tersebut kepada Terdakwa sebagai penghubung antara Sdr. Jescob,
01107|Sdr. Rizal dan Sdr. Arif, akan tetapi biaya tersebut dibayarkan kepada Sdr.
01108|Arif dan Sdr. Rizal dan juga pada saat itu Terdakwa melakukan pembayaran
01109|kepada Sdr. Arif dan Sdr. Rizal;
01110|
01111|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01112|berikut:
01113|1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
01114|Nomor  Seri  CMKZJFDAVSAAPJY9  IMEI  1  868826056146995.  IMEI  2
01115|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
01116|"Jufrizah";
01117|2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
01118|Nomor  Seri  TOUCR8AEXS6DPFWK  IMEI  1861559058604110.  IMEI  2
01119|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
01120|"Hajerah";
01121|3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
01122|Nomor SERI 60e5e2e0. Kemudian Nomor IMEI 1 862121071782552. dan
01123|Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882- 0227-
01124|57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";
01125|
01126|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
01127|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01128|- Bahwa  Terdakwa  ditangkap  oleh  saksi  Pedrik  Chantona  dan  Sdr.
01129|Rochmad Zuli Prastyo, S.H.  karena Terdakwa menjadi penghubung antara
01130|Sdr.  Jescob  Alias  Toke  (Daftar  Pencarian  Saksi)  dan  Sdr  Rizal  (Daftar
01131|Pencarian saksi) terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01132|- Bahwa  Terdakwa  di  tangkap  pada  hari  Senin  tanggal  14  Juli  2025,
01133|sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan Jalan
01134|Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01135|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01136|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  diberangkatkan
01137|sejumlah  7  (tujuh)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Dewasa  yaitu
01138|Terdakwa, Sdri. Hajrah, Sdr. Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia,
01139|Sdr. Ismail serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01140|- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan istrinya Sdri. Hajrah bekerja di
01141|Negara Malaysia pada Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas,
01142|Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025
01143|Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01144|
01145|sedang  cuti,  bertemu  dengan  saksi  Rahman  dan  Sdri.Dahlia  datang  ke
01146|rumah Terdakwa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta
01147|kepada Terdakwa agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan
01148|Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama Terdakwa di Negara Malaysia; 
01149|- Bahwa  kemudian  atas  permintaan  tersebut  Terdakwa  langsung
01150|menanggapi  dengan  menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik  lahan
01151|Serikat  LPL  Enterprise).  Selang  beberapa  saat  Sdr.  Rizal  (Pengurus
01152|pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia)  ada  menghubungi
01153|Terdakwa  dan  menyampaikan  bahwa  Sdr.  Jescob  Alias  Toke  menyetujui
01154|permintaan dari saksi Rahman;
01155|- Bahwa selanjutnya Sdr. Arif (Pengurus pemberangkatan Calon Pekerja
01156|Migran Indonesia non prosedural) telah mengatur pemberangkatan Terdakwa
01157|bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari daerah asal sampai tiba
01158|di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr.
01159|Rizal. Setibanya Terdakwa dan Sdri. Hajrah di Kabupaten Pangkep Provinsi
01160|Sulawesi Selatan, bertemu dengan Sdr. Arif kemudian meminta uang kepada
01161|Terdakwa  sebagai  biaya  pengurusan  dan  biaya  transportasi,  setelah  itu
01162|Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif berangkat menuju Kota Parepare
01163|Provinsi Sulawesi Selatan;
01164|- Bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Terdakwa bersama Sdri.
01165|Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan Sdr.
01166|Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah berangkat dari
01167|daerah  asal  Kota  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kemudian  Sdr.  Arif
01168|meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman beserta
01169|ke 8 (delapan) orang lainnya. Saat itu Sdr. Rahman membayarkan untuk
01170|dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr.
01171|Nawir,  Sdr.  Nurlia,  kedua  anaknya  dan  Sdr.  Ismail  meminjam  uang  dari
01172|Terdakwa; 
01173|- Bahwa  setelah  melakukan  pembayaran  kepada  Sdr.  Arif,  kemudian
01174|Terdakwa  beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  untuk  mengikuti  salah
01175|seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM.
01176|Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh
01177|Sdr. Arif;
01178|- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Terdakwa beserta ke 10
01179|(sepuluh)  orang  lainnya  tiba  di  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan  Provinsi
01180|Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari kapal
01181|laut  KM.  Thalia  sambil  menunggu  orang  suruhan  dari  Sdr.  Rizal  yang
01182|Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01183|
01184|sepengetahuan  Terdakwa  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan
01185|menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01186|- Bahwa  selanjutnya  sekira  pukul  10.00  wita  pada  saat  Sdr.  Rizal
01187|sementara  mengatur  orang  suruhannya  atas  nama  Sdr.  Bahar  untuk
01188|menjemput, Terdakwa beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh
01189|aparat Kepolisan RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara
01190|Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Terdakwa
01191|dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural
01192|tersebut  akan  dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen
01193|serta persyaratan terkait pekerja migran indonesia;
01194|- Bahwa  biaya  pemberangkatan  dari  Pare-Pare  menuju  Kabupaten
01195|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah  dibayarkan  kepada  Sdr.  Arif,
01196|dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah  Rp8.600.000,00
01197|(delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga
01198|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01199|Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;
01200|- Bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh Terdakwa dan ke 6
01201|(enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta  4 (empat) orang anak
01202|yang mengikuti orangtuanya  dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01203|Utara  menuju  Negara  Malaysia  di  lokasi  perusahaan  tempat  akan
01204|dipekerjakan  yaitu  akan  diberangkatkan  oleh  Sdr.  Bahar  menuju  daerah
01205|Sebatik  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan
01206|diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara  Malaysia
01207|memalui  jalur  ilegal  / tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen
01208|terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara
01209|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju
01210|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01211|Malaysia;
01212|- Bahwa Terdakwa akan bekerja sebagai mandor kebun yang bertugas
01213|untuk  mengawasi  pekerja  kebun  dan  juga  menghitung  hasil  panen  buah
01214|kelapa  sawit  dan  terkadang  juga  ikut  memanen  buah  kelapa  sawit  agar
01215|mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr.
01216|Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri.
01217|Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun
01218|hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar
01219|yang sudah tinggi;
01220|Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01221|
01222|- Bahwa peran Terdakwa adalah penghubung antara Sdr. Jescob dengan
01223|ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut,
01224|yang rencananya akan di pekerjakan di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi
01225|di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai penghubung antara
01226|Sdr. Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran
01227|Indonesia, dan bersama-sama berangkat dari daerah asal menuju Negara
01228|Malaysia;
01229|- Bahwa  Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran
01230|Indonesia serta  4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya , tidak
01231|dilengkapi  dokumen  perjalanan  yang  sah  baik  berupa  paspor  dan  tidak
01232|memiliki  dokumen-dokumen  terkait  Pekerja  Migran  Indonesia  serta
01233|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01234|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang untuk
01235|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar
01236|negeri;
01237|
01238|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01239|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01240|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01241|kepadanya;
01242|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01243|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01244|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01245|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor
01246|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
01247|Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01248|Menimbang, bahwa saat perkara  ini diputus  telah berlaku ketentuan
01249|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01250|Pidana  dan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-undang
01251|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01252|menyatakan  “Dalam  hal  terdapat  perubahan  peraturan  perundang-undangan
01253|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01254|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01255|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”,;
01256|Menimbang,  bahwa mengenai  Tindak  Pidana  yang  sedang  dalam
01257|proses  dalam  proses  peradilan,  saat  berlakunya  Undang-Undang  Republik
01258|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01259|maka sesuai ketentuan dalam Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01260|Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01261|
01262|tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  “Pada  saat
01263|Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01264|peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang
01265|yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka
01266|atau Terdakwa”;
01267|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
01268|1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025,
01269|menjelaskan bahwa dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih
01270|menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan
01271|ketentuan pidana yang baru. Dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama
01272|lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru;
01273|Menimbang,  bahwa  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang
01274|Hukum  Pidana  mengatur  tentang  Penyertaan  dalam  Tindak  Pidana,
01275|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-
01276|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana .
01277|Sedangkan  Pasal  53  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01278|mengatur tentang Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-
01279|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01280|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01281|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01282|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01283|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01284|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01285|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01286|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01287|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01288|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :  
01289|1. Orang perseorangan;
01290|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01291|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01292|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01293|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01294|dimaksud dalam Pasal 69;
01295|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01296|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01297|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01298|Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01299|
01300|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01301|mata atas kehendaknya sendiri;
01302|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01303|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01304|Ad.1. Orang Perseorangan;
01305|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01306|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01307|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01308|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01309|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01310|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01311|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01312|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01313|JUFRI  SANGKALA  BIN  SANGKALA  (ALM) ke hadapan  persidangan,
01314|berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan  Penuntut  Umum
01315|bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan  Terdakwa membenarkannya
01316|sehingga  orang  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  orang  yang
01317|sebenarnya; 
01318|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01319|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01320|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01321|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01322|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01323|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01324|dimaksud dalam Pasal 69;
01325|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01326|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01327|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01328|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01329|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01330|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01331|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01332|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01333|mededader (turut serta melakukan);
01334|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01335|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01336|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak