01385|melakukan Tindak Pidana tersebut adalah orang yang tidak dalam keadaan
01386|sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap cakap
01387|dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;
01388|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  diperoleh  di  persidangan  tidak
01389|ditemukan  hal-hal  yang  merupakan  alasan  penghapus  pidana,  baik  alasan
01390|pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak, maka sudah selayaknya dan
01391|seadilnya  pada  Anak  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  pidana  sesuai
01392|dengan kesalahannya;
01393|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara
01394|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab,
01395|maka sudah sepatutnya Anak dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah
01396|dijatuhi pidana;
01397|Menimbang,  bahwa  terhadap  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan
01398|terhadap Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut.
01399|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1)
01400|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
01401|Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan  bahwa  terhadap  Anak  hanya  dapat
01402|dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;
01403|Menimbang, bahwa  dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan,
01404|maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus
01405|pula  memperhatikan  ketentuan  yang  berlaku,  khususnya  yang  menyangkut
01406|kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  mengingat  Anak  berdasarkan  fakta  yang
01407|
01408|terungkap  di  persidangan  bahwa  Anak  pada  saat  melakukan  perbuatannya
01409|pertama kali berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak wajib
01410|dipertimbangkan dalam penjatuhan hukumannya demi kepentingan terbaik buat
01411|anak itu sendiri;
01412|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  perkara,  Hakim
01413|akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan
01414|dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01415|Pamekasan;
01416|Menimbang,  bahwa  dalam  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan
01417|tersebut,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01418|Pamekasan  merekomendasikan  Anak  untuk  menjalani  Pembinaan  Dalam
01419|Lembaga;
01420|Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
01421|Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut,  Hakim  akan  mempertimbangkan
01422|sebagai berikut.
01423|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang
01424|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Pidana
01425|Pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak
01426|tidak membahayakan masyarakat;
01427|Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum pidana, tolak ukur suatu
01428|perbuatan dianggap membahayakan masyarakat umumnya dinilai berdasarkan
01429|dampaknya terhadap kepentingan umum dan individu dalam masyarakat;
01430|Menimbang, bahwa bagi masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuat
01431|terhadap  nilai  agama  dan  mengedepankan  nilai  kehormatan  keluarga  dan
01432|sosial, apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban merupakan pelanggaran
01433|terhadap  norma  moral  dan  etika  yang  mendalam  sehingga  perbuatan  Anak
01434|tersebut tidak hanya melanggar kewajiban untuk menjaga kehormatan, bukan
01435|hanya  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  bagi  keluarga  dan  komunitas  secara
01436|keseluruhan  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  Anak  membahayakan
01437|masyarakat;
01438|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
01439|berpendapat bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga bukanlah hal yang
01440|tepat  dan  proporsional  untuk  diberikan  kepada  Anak  dan  dengan  demikian,
01441|Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  pada  Laporan  Penelitian
01442|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  agar  Anak  dijatuhkan
01443|pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga;
01444|
01445|Menimbang,  bahwa  selain  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari
01446|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan
01447|kepada  orang  tua  dan  pendamping  Anak  untuk  mengemukakan  hal  yang
01448|bermanfaat  bagi  Anak  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  60  ayat  (1)
01449|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01450|Menimbang,  bahwa  terkait hal  yang  dikemukakan  oleh  AYAH  ANAK
01451|selaku orang tua laki-laki Anak, IBU ANAK selaku orang tua perempuan Anak,
01452|Evi Zuliana, S.Pd., selaku Petugas Pendamping ABH Dinsos PPPA Kabupaten
01453|Sampang dan permohonan dari Advokat Anak secara lisan yang masing-masing
01454|pada pokoknya menyatakan Anak mohon diberikan keringanan hukuman, maka
01455|terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang
01456|memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;
01457|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara terhadap Anak
01458|yang dituntut oleh Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai
01459|berikut.
01460|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-
01461|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01462|dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
01463|Pasal  51  sampai  dengan  Pasal  54,  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak
01464|dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah Anak;
01465|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf a Undang-
01466|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01467|Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  tindak
01468|Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
01469|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dikemukakan  pada
01470|pertimbangan sebelumnya bahwa Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah
01471|dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01472|dakwaan kedua Penuntut Umum  yaitu Pasal 415 huruf b KUHP Jo. Pasal 126
01473|ayat  (1)  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01474|Peradilan Pidana Anak yang memiliki  ancaman pidana penjara paling lama 9
01475|(sembilan)  tahun  sehingga  dengan  merujuk  Pasal  70  (2)  huruf  a  Undang-
01476|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01477|Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-
01478|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01479|tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
01480|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01481|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi
01482|
01483|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01484|membahayakan masyarakat;
01485|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01486|Kemasyarakatan  atas  Nama  ANAK  dengan  Nomor  Register  Litmas  :
01487|02/BKA/SIDANG /III/2026 yang dibuat oleh Berlian L.S. Maliza, Pembimbing
01488|Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pamekasan, pada
01489|bagian IV. KONDISI KLIEN ANAK disebutkan bahwa Anak lebih banyak belajar
01490|atas  pendampingan  dan  pendidikan  mengenai  seks  dari  teman-teman
01491|sepermainannya yang banyak membicarakan dan bercanda mengenai hal-hal
01492|yang  vulgar.  Anak  juga  mengaku  cukup  sering  melihat  video  porno  ketika
01493|berkumpul  bersama  dengan  teman-temannya.  Hal  inilah  yang  kemudian
01494|memunculkan  rasa  penasaran  sehingga  mendorong  anak  untuk
01495|mempraktekkan apa yang dilihatnya di internet dengan pacarnya;
01496|Menimbang,  bahwa  selain  itu,  sebagaimana  telah  disebutkan  di
01497|atasbahwa bagi masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuat terhadap nilai
01498|agama dan mengedepankan nilai kehormatan keluarga dan sosial, perbuatan
01499|Anak  tidak  hanya  melanggar  kewajiban  untuk  menjaga  kehormatan,  bukan
01500|hanya  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  bagi  keluarga  dan  komunitas  secara
01501|keseluruhan;
01502|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01503|keadaan dan perbuatan Anak termasuk dalam kategori keadaan dan perbuatan
01504|yang akan membahayakan masyarakat sehingga Hakim sependapat dengan
01505|Penuntut Umum bahwa pidana yang adil dan tepat untuk dikenakan kepada
01506|Anak adalah pidana penjara;
01507|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terkait  dengan  berat  ringannya
01508|hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai
01509|berikut;
01510|Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01511|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Pidana  penjara  yang  dapat
01512|dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman
01513|pidana penjara bagi orang dewasa;
01514|Menimbang, bahwa  Pasal 415 huruf b KUHP Jo. Pasal 126 ayat (1)
01515|KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01516|Pidana Anak yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
01517|tahun  sehingga  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11
01518|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat
01519|
01520|dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman
01521|pidana penjara tersebut, yaitu 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
01522|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah melihat seluruh
01523|aspek yang ada di dalam persidangan maka Hakim akan melihat perbuatan
01524|yang telah dilakukan Anak dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-
01525|Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang
01526|mengamanatkan “dalam  mempertimbangkan  berat ringannya pidana, Majelis
01527|Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” dan
01528|mempertimbangkan  pula  hal-hal  yang  menjadi  pedoman  pemidanaan
01529|sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
01530|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan
01531|hal tersebut pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak yang
01532|Hakim uraikan dalam beberapa elemen sebagai berikut:
01533|Menimbang bahwa mengingat  Anak ANAK dihadapkan terkait dengan
01534|adanya  dakwaan  atas  tindak  pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  secara
01535|berlanjut atau pencabulan yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh
01536|Anak ANAK terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, tetapi  bentuk kesalahan
01537|dan sikap batin Anak ditunjukkan dengan perbuatan Anak yaitu perbuatan Anak
01538|yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  Anak
01539|sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali persetubuhan ;
01540|Menimbang,  bahwa  terhadap  riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01541|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam
01542|Pasal 54 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01543|2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  maka  merujuk  pada
01544|Laporan  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan atas Nama  ANAK dengan Nomor
01545|Register  Litmas  :  02/BKA/SIDANG  /III/2026  yang  dibuat  oleh  Berlian  L.S.
01546|Maliza, Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II
01547|Pamekasan, pada bagian III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN
01548|ANAK C. Riwayat Tingkah Laku subbagian 3, 4, dan 5, riwayat hidup, keadaan
01549|sosial, dan keadaan ekonomi Anak adalah sebagai berikut
01550| Ketaatan Klien Anak dalam menjalani agama
01551|Saat dilakukan wawancara, Anak mengaku cukup rajin dalam menjalankan
01552|sholat Lima waktu.
01553| Kebiasaan Klien Anak yang baik
01554|Anak memiliki pribadi yang cenderung ramah dan mudah bergaul sehingga
01555|memiliki banyak teman. Hanya saja memang usia anak yang masih labil
01556|dengan  rasa  penasaran  yang  sedang  tinggi-tingginya,  didukung  oleh
01557|
01558|lingkungan  sosial  yang  kurang  baik  menyebabkan  Anak  mudah  sekali
01559|terpengaruh dan mengandalkan emosi sesaat ketika melakukan sesuatu.
01560| Kebiasaan Klien Anak yang buruk
01561|Anak memiliki kebiasaan buruk yaitu fomo (fear of missing out) sehingga
01562|Anak mudah sekali terpengaruh lingkungan sosialnya
01563|Menimbang,  bahwa  meskipun  terdapat  terdapat  perdamaian  antara
01564|keluarga Anak ANAK dan Keluarga Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana
01565|yang dikuatkan dengan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Damai tanggal 17
01566|Maret 2026 antara BAPAK ANAK KORBAN, A.Ma.Pd. selaku pihak pertama dan
01567|AYAH ANAK selaku pihak kedua, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai
01568|alasan penghapus pidana, tetapi hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan
01569|bagi Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak sebagaimana yang
01570|diamanatkan  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  huruf  j  Undang-undang  Republik
01571|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01572|Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Convention on the rights of
01573|child (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak)  sebagaimana  yang  telah  diratifikasi
01574|melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang
01575|Pengesahan Convention on the rights of child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
01576|pada  Pasal  37  huruf  b  disebutkan  bahwa  “....  The  arrest,  detention  or
01577|imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used
01578|only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”
01579|yang  apabila  dialihbahasakan  berbunyi,  “Penangkapan,  penahanan  atau
01580|pemidanaan  terhadap  seorang  anak  harus  sesuai  dengan  hukum  dan
01581|diterapkan  sebagai  upaya  terakhir  dan  untuk  jangka  waktu  terpendek  yang
01582|sesuai”;
01583|Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 2 huruf g Undang-
01584|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
01585|menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan
01586|asas pembinaan dan pembimbingan Anak yang menekankan bahwa pemberian
01587|tuntunan atau kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan
01588|Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  pelatihan  keterampilan,
01589|profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di
01590|luar proses  peradilan pidana maupun kepada  klien pemasyakatan  sehingga
01591|berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak haruslah pula
01592|dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas,  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang
01593|Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional,
01594|serta kesehatan jasmani dan rohani Anak;
01595|
01596|Menimbang,  bahwa  Hakim  memandang  bahwa  tujuan  pemidanaan
01597|bukanlah  semata-mata  sebagai  upaya  balas  dendam  akan  tetapi  lebih
01598|dititikberatkan  pada  upaya  pembinaan  dan  pembimbingan  sebagaimana
01599|dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01600|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di samping sifatnya sebagai pencegahan
01601|agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak
01602|pidana  yang  lain,  selanjutnya  diharapkan  agar  anak  dapat  menyadari
01603|kesalahannya  dan  memperbaiki  diri  sehingga  nantinya  sekembalinya  ke
01604|masyarakat  dapat  menjadi  anak  yang  baik  serta  dapat  menyongsong  hari
01605|depannya yang lebih baik, hal mana senada dengan perintah dalam Al Qur’an,
01606|kitab suci dari agama Islam yang dianut oleh Anak yang disebutkan dalam QS.
01607|Al  Furqon  (25:70-71)  bahwa  “Kecuali,  orang  yang  bertobat,  beriman,  dan
01608|beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan.
01609|Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.  Siapa  yang  bertobat  dan
01610|beramal  saleh sesungguhnya dia  bertobat kepada  Allah dengan tobat yang
01611|sebenarnya.” serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar
01612|tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;
01613|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
01614|dan  memperhatikan  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Anak  serta  demi
01615|kepentingan terbaik bagi anak, maka dipandang adil dan tepat kiranya Hakim
01616|menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara  yang  lamanya  ditentukan
01617|sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
01618|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01619|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01620|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01621|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01622|diri  Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup  serta  tidak  ada  alasan  untuk
01623|mengeluarkan  Anak  dari  tahanan,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01624|berada dalam tahanan;
01625|Menimbang, bahwa perkara a quo berkaitan dengan tindak pidana yang
01626|dapat diajukan restitusi untuk memulihkan hak-hak korban akibat dari tindak
01627|pidana sebagaimana pasal 2 jo Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI
01628|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01629|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Adapun
01630|Hakim perkara a quo telah memberitahukan kepada Anak Korban dan Saksi
01631|SAKSI yang merupakan keluarga dari Anak Korban untuk dapat memperoleh
01632|restitusi  yang  dapat  diajukan  sebelum  diajukannya  tuntutan  oleh  Penuntut
01633|
01634|Umum  ataupun  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  putusan
01635|berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 12
01636|Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
01637|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01638|Korban Tindak Pidana.
01639|Menimbang,  bahwa  meskipun  Hakim  telah  memberitahukan  kepada
01640|Anak Korban dan keluarganya dalam persidangan a quo mengenai hak untuk
01641|mendapatkan  restitusi  sebagaimana  uraian  diatas.  Namun  sampai  dengan
01642|pengajuan tuntutan oleh Penuntut Umum tidak terdapat permohonan restitusi
01643|yang diajukan oleh LPSK, Penuntut Umum ataupun Anak Korban sebagaimana
01644|ketentuan Pasal 8 Ayat 1 s.d. 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
01645|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
01646|dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana.  Maka  Hakim  tidak  akan
01647|mempertimbangkan restitusi baik dalam pertimbangan  atau amar  putusan  a
01648|quo;
01649|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01650|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01651|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa
01652|- Sebuah baju terusan wama hitam;
01653|- Sebuah kerudung wama hitam;
01654|yang  merupakan  barang  yang  digunakan  oleh  Anak  Korban  saat  dilakukan
01655|tindak  pidana  oleh  Anak dan dikhawatirkan menimbulkan  trauma bagi  Anak
01656|Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01657|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01658|- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston yang berisi video dengan durasi
01659|09 (sembilan) menit 22 (dua puluh dua) detik;
01660|yang  memuat  rekaman  peristiwa  yang  dialami  oleh  Anak  Korban,  yang
01661|berpotensi menimbulkan kembali trauma psikologis bagi Anak Korban apabila