00725|Anak  Korban  dan  membawa  Anak  untuk  ikut  menemui  Anak  Korban.
00726|Sesampainya di depan kamar hotel binaka tempat Anak Korban menginap
00727|Anak Korban bertemu dengan Anak bersama dengan saksi  Ibu Anak Korban
00728|dan beberapa keluarga Anak Korban. Setelah dari kamar hotel tersebut Anak
00729|Korban  dibawa  ke  rumah  keluarga  Anak  Korban  dan  menceritakan
00730|perbuatan asusila yang telah dilakukan Anak Korban dengan Anak, sehingga
00731|pihak keluarga Anak Korban melaporkan Anak kepada pihak kepolisian;
00732|- Bahwa  penyebab  Anak  Korban  kabur  dari  rumah  adalah  karena  ibu
00733|kandung  Anak  Korban  yakni  saksi   Ibu  Anak  Korban  telah  mengetahui
00734|tentang  handphone pemberian dari Anak kepada  Anak Korban dan juga
00735|tentang hubungan mereka, sehingga saksi  Ibu Anak Korban saat itu sangat
00736|marah kepada Anak Korban dan merusak Handphone tersebut. Hal tersebut
00737|membuat Anak Korban tidak terima dan berpikir untuk kabur dari rumah;
00738|
00739|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim akan  mempertimbangkan
00740|apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan
00741|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00742|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00743|dakwaan  yang  berbentuk alternatif, sehingga  Hakim  dengan memperhatikan
00744|fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dan mempertimbangkan
00745|
00746|dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-
00747|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo.
00748|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00749|jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang
00750|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
00751|1. Setiap orang;
00752|2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa
00753|yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan
00754|kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau
00755|dengan  menyesatkan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
00756|membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau
00757|dengan orang lain;
00758|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00759|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00760|Ad. 1 Unsur Setiap orang;
00761|Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  setiap  orang  menunjuk  kepada
00762|siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai
00763|dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
00764|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  Nomor  35
00765|Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00766|tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  setiap  orang  adalah  orang
00767|perseorangan atau korporasi;
00768|Menimbang,   bahwa   berdasarkan   ketentuan   tersebut,   maka
00769|pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau
00770|korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai
00771|dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
00772|Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka
00773|3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana
00774|Anak yaitu anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum
00775|mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
00776|Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah
00777|menghadapkan seseorang bernama ANAK, orang yang didakwa dalam perkara
00778|ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia ANAK yang uraian identitasnya dalam
00779|Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak di persidangan,
00780|sehingga  tidak  terdapat  kekeliruan  (error  in  persona)  terhadap  orang  yang
00781|dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini;
00782|
00783|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  fakta  hukum  di
00784|persidangan diketahui ANAK lahir pada tanggal 9 Agustus 2007, selanjutnya
00785|mengingat  fakta  hukum  terkait  dengan  waktu  kejadian  dari  perbuatan  yang
00786|dilakukan  Anak  adalah  pertama  pada  hari  Sabtu  tanggal  07  Juni  2025,
00787|kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2025, dan terakhir pada hari
00788|Rabu  tanggal  29  Oktober  2025,  dimana  pada  saat  perbuatan  itu  dilakukan
00789|hanya  peristiwa  pertama  yang  dilakukan  saat  masih  berusia  sebagai  Anak
00790|dimana usia ANAK saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan
00791|29 (dua puluh sembilan hari), selain peristiwa tersebut ANAK sudah masuk usia
00792|dewasa, atau melebihi dari 18 (delapan belas) tahun;
00793|Menimbang, bahwa dengan seiring berjalannya waktu sampai dengan
00794|saat ini dilakukan proses persidangan usia ANAK diketahui telah melebihi dari
00795|18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor
00796|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa
00797|dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh  Anak  sebelum  genap  berumur  18
00798|(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang
00799|bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum
00800|mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.
00801|Dengan  demikian  telah  benar  Anak  sebagai  subjek  hukum  (Anak  yang
00802|berkonflik  dengan  Hukum)  dihadapkan  dalam  perkara  ini  melalui  sistem
00803|peradilan anak;
00804|Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap
00805|orang telah terpenuhi;    
00806|Ad. 2 Unsur  Menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang,
00807|kepercayaan,  atau  perbawa  yang  timbul  dari  tipu  muslihat  atau
00808|hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan
00809|atau  ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan
00810|menyesatkan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
00811|membiarkan  dilakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul
00812|dengannya atau dengan orang lain;
00813|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  kedua  ini  mengandung  beberapa
00814|alternatif elemen unsur, jadi apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi
00815|maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;
00816|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Unsur  “Menyalahgunakan
00817|Kedudukan,  Wewenang,  Kepercayaan  Atau  Perbawa“  adalah  menggunakan
00818|posisi atau hubungan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan atau
00819|melakukan perbuatan seksual; 
00820|
00821|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Unsur  “Yang  Timbul  Dari  Tipu
00822|Muslihat Atau Hubungan Keadaan“ adalah menggunakan kelicikan atau situasi
00823|tertentu  yang  membuatnya  punya  kuasa  atas  korban  untuk  memaksa  atau
00824|menggerakkan korban; 
00825|Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Memanfaatkan Kerentanan,
00826|Ketidaksetaraan  atau  Ketergantungan  Seseorang”  adalah  mengeksploitasi
00827|kondisi korban yang tidak berdaya, tidak setara, atau bergantung pada pelaku
00828|untuk memaksakan kehendaknya;
00829|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Unsur  “Memaksa,  Atau  Dengan
00830|Penyesatan Menggerakkan Orang Itu” adalah dipaksa untuk melakukan atau
00831|membiarkan  perbuatan  seksual,  atau  digerakkan  dengan  cara  menyesatkan
00832|agar setuju melakukan perbuatan tersebut;
00833|Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara
00834|anggota  kemaluan  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk
00835|mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyarakatkan anggota kemaluan laki-laki
00836|harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;
00837|Menimbang, bahwa diketahui terhadap ANAK KORBAN   diketahui lahir
00838|pada 29 Oktober 2009, sehingga pada saat peristiwa pertama terjadi pada 07
00839|Juni 2025 Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, maka
00840|sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
00841|Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00842|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam konteks perkara
00843|ini, Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak Korban;
00844|Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
00845|apakah  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  terhadap  Anak  Korban  memenuhi
00846|unsur-unsur  delik  tindak  pidana  dalam  perumusan  pasal  yang  didakwakan
00847|Penuntut Umum;
00848|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
00849|persidangan  yang dapat dipertanggungjawabkan  oleh Anak adalah persitiwa
00850|asusila pertama pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, yang mana pada hari
00851|kejadian tersebut Anak Korban dan Anak yang sedang jalan-jalan selayaknya
00852|orang pacaran menggunakan sepeda motor dan pada saat hendak pulang Anak
00853|memulai pembahasan tentang Video berhubungan badan yang sedang viral dan
00854|sekaligus Anak berkata kepada Anak Korban “gimana kalau kaya gitu kita” dan
00855|Anak Korban menjawab “ia ayok la?” kemudian Anak menjawab “ke hotel binaka
00856|kita”  dan  kemudian  Anak  Korban  menjawab  “iya”.  Sekira  pukul  10.00  WIB
00857|sampai di Hotel Binaka sedangkan Anak Korban menunggu di Alfamidi sekira
00858|
00859|100 (seratus) meter dari Hotel Binaka. Kemudian Anak memesan Kamar hotel
00860|Nomor  7  Lantai  1  Hotel  Binaka  lalu  menjemput  Anak  Korban  di  Alfamidi.
00861|Kemudian setelah sampai Hotel Binaka Anak duluan masuk ke kamar kemudian
00862|Anak Korban menyusul masuk. Setelah di dalam kamar Anak dan Anak Korban
00863|bertatap-tapan dan berciuman kemudian Anak menuntun Anak Korban tidur di
00864|atas kasur serta melepas  pakaian  masing-masing. Kemudian awalnya Anak
00865|hanya menggesek-gesek alat kelamin Anak pada alat kelamin Anak Korban
00866|kemudian  Anak  memasukan  alat  kelamin  Anak  sekira  satu  atau  dua  menit
00867|namun  tidak  masuk  semuanya.  Pada  saat  itu  Anak  tidak  memakai  alat
00868|kontrasepsi dan Anak tidak mengeluarkan cairan sperma dan Anak Korban tidak
00869|ada mengeluarkan darah. Setelah itu Anak ke kamar mandi untuk mengeluarkan
00870|sperma Anak dan Anak tidak ada melakukan persetubuhan lagi dengan Anak
00871|Korban pada hari itu. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak
00872|mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
00873|Menimbang, setelah kejadian tersebut Anak dan Anak Korban kembali
00874|melakukan perbuatan asusila tersebut pada pada hari Rabu tanggal 07 Oktober
00875|2025, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 di tempat Hotel
00876|Binaka yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 14, Desa Mudik, Kecamatan
00877|Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara;
00878|Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum
00879|Trauma/  Luka  an.  ANAK  KORBAN    Nomor:  183.1/76/Med.  tanggal  05
00880|November  2025,  yang  diperiksa,  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.
00881|HONAZARO MARUNDURI, Sp.OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum
00882|Daerah dr. M. Thomsen Nias, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
00883|Pada alat kelamin :  terdapat luka lama di jam 6, 9, 11, dan 15.
00884|Kesimpulan:
00885|Alat kelamin yang bersangkutan pernah dimasuki oleh benda tumpul
00886|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat jika Anak
00887|telah  memasukkan  kemaluannya/alat  kelaminnya  ke  dalam  kemaluan/alat
00888|kelamin  Anak  Korban,  sehingga  dari  fakta  tersebut  diketahui  Anak  telah
00889|melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;
00890|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui
00891|persetubuhan tersebut bisa terjadi karena sebelumnya Anak Korban dan Anak
00892|sudah  saling  mencintai,  Anak  kemudian  meyakinkan  Anak  Korban  akan
00893|bertanggungjawab  apabila  Anak  Korban  hamil,  dan  menikahi  Anak  Korban
00894|sehingga Anak mendapatkan kepercayaan dan rasa aman yang palsu serta
00895|melumpuhkan daya tolak Anak Korban, sehingga Anak Korban yang secara
00896|
00897|mental masih labil merasa yakin untuk melakukan perbuatan asusila tersebut
00898|bersama Anak;
00899|Menimbang,  bahwa  meskipun  di  persidangan  terungkap  bahwa
00900|persetubuhan  dilakukan  tanpa  kekerasan  fisik  dan  atas  dasar  "suka  sama
00901|suka", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam koridor perlindungan
00902|anak, persetujuan dari seorang anak tidak dapat membebaskan pelaku dari jerat
00903|pidana. Secara doktrinal, hukum mengenal konsep Statutory Rape. Konsep ini
00904|menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh seorang anak adalah tidak
00905|sah secara hukum (legally void) karena anak dinilai belum memiliki kapasitas
00906|mental,  kematangan  emosional,  serta  kesadaran  penuh  untuk
00907|mempertimbangkan  perbuatan  secara  matang  (mature  judgement)  akan
00908|konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut; 
00909|Menimbang,  bahwa  paradigma  hukum  bergeser  dari  melihat  korban
00910|sebagai  objek  menuju  perlindungan  hak  asasi  yang  utuh.  Oleh  karena  itu,
00911|adanya rayuan, janji pertanggungjawaban, dan pemanfaatan status hubungan
00912|"pacaran" oleh Anak merupakan instrumen yang digunakan untuk memanipulasi
00913|kehendak  Anak  Korban.  Dalam  kondisi  ini,  kehendak  Anak  Korban  telah
00914|terdistorsi oleh bujuk rayu Anak, sehingga persetujuan yang diberikan adalah
00915|persetujuan yang cacat;
00916|Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  rangkaian  kata-kata  berupa  janji
00917|tanggung jawab dan pemanfaatan status hubungan pacaran tersebut sehingga
00918|terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, Majelis Hakim menilai hal
00919|tersebut  telah  memenuhi  rumusan  sub  unsur  yaitu  “menyalahgunakan
00920|hubungan keadaan untuk melakukan persetubuhan” telah terpenuhi menurut
00921|hukum;
00922|  Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c
00923|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
00924|Seksual jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00925|Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
00926|Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan
00927|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00928|dakwaan alternatif kesatu;
00929|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan,
00930|Hakim  tidak  menemukan  adanya  alasan-alasan  pembenar  yang  dapat
00931|menghilangkan  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan Anak  maupun  alasan
00932|alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga dengan
00933|demikian Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab
00934|
00935|dan  oleh  karena  itu  Anak  haruslah  mempertangggungjawabkan  segala
00936|perbuatan yang telah dilakukannya;
00937|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak  terbukti sebagai subjek hukum
00938|yang  mampu  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  pada  akhirnya  Hakim
00939|berkesimpulan  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
00940|melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  menyalahgunakan   hubungan
00941|keadaan untuk melakukan persetubuhan”;
00942|Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Anak   terbukti   secara   sah   dan
00943|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak
00944|haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;
00945|Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip ultimum remedium, pidana
00946|penjara bagi anak memang harus dijadikan upaya terakhir.  Tujuan utama dari
00947|peradilan  anak  bukanlah  pembalasan  (retributive),  melainkan  pemulihan
00948|(restorative) dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
00949|Majelis  Hakim  dalam  hal  ini  berpendapat  bahwa  penjatuhan  sanksi  hukum
00950|haruslah  bersifat  edukatif  dan  mampu  memberikan  ruang  bagi  Anak  untuk
00951|menata masa depannya tanpa harus kehilangan hak-hak dasarnya;
00952|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Tuntutan  Pidananya
00953|meminta  kepada  Hakim agar Anak dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat)
00954|Tahun  dengan  dikurangi  seluruhnya  selama  Anak  dalam  masa  tahanan,
00955|terhadap tuntutan  pidana  tersebut akan  Hakim memberi pertimbangan lebih
00956|lanjut dalam pidana yang pantas untuk Anak;
00957|Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan  penuntut  umum  tersebut  Anak,
00958|Advokat Anak, dan Orangtua dari Anak sama-sama mengajukan permohonan
00959|kepada Hakim agar anak dapat dihukum seringan-ringannya, sehingga anak
00960|nanti setelah menjalani hukumannya bisa kembali meraih cita-citanya;
00961|Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh
00962|Alfonsius Sinabang, S.Tr.Pas selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang pada
00963|pokoknya  merekomendasikan  agar  Anak  dikenakan  "Pidana  dengan  syarat,
00964|yaitu pengawasan" bila memungkinkan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b
00965|angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00966|(SPPA)  dan  bila  tidak,  mohon  kiranya  Klien  di  Pidana  Penjara  seringan-
00967|ringannya;
00968|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  Penuntut  Umum,  Permohonan
00969|Anak, dan hasil P enelitian Kemasyarakatan tersebut untuk menentukan sanksi
00970|yang  tepat  untuk  dijatuhkan / dikenakan  kepada  Anak  Hakim  akan
00971|mempertimbangkan sebagai berikut :
00972|
00973|1. Filosofi dan konsepsi pelindungan anak, khususnya anak pelaku tindak
00974|pidana  sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00975|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-
00976|Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00977|Anak,  dalam  hal  ini  Negara  memberikan  pelindungan  secara  utuh  dan
00978|optimal  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  dengan  sebisa  mungkin
00979|menjauhkan anak dari pemidanaan sebagaimana konsep keadilan retributif
00980|dan efek penjeraan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak,
00981|asalkan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  termasuk  tindak
00982|pidana  berat  dan/atau  tindak  pidana  yang  membahayakan  jiwa  atau
00983|keselamatan orang lain atau masyarakat;
00984|2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam
00985|hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan
00986|kesempatan  bagi  anak  untuk  mendapatkan  hak-haknya,  khususnya  hak
00987|untuk  mendapatkan  pendidikan,  hak  pengasuhan,  perawatan  dan  kasih
00988|sayang dari orang tua/wali, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat
00989|menghambat perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat
00990|Anak semakin dekat dengan kejahatan;
00991|3. Bahwa  sejalan  dengan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  Nasional  yang
00992|memberikan  pedoman  bahwa  pemidanaan  wajib  memperhatikan  faktor-
00993|faktor seperti bentuk kesalahan, motif, sikap batin, serta pengaruh pidana
00994|terhadap masa depan pelaku dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional
00995|yang secara eksplisit memberikan mandat bahwa pidana penjara sedapat
00996|mungkin tidak dijatuhkan jika Anak adalah Anak, Majelis Hakim meyakini
00997|bahwa  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak  dijatuhkan  kepada  Anak.
00998|Pidana penjara sebagai jalan terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila
00999|seluruh pintu pembinaan tidak dimungkinkan;
01000|4. Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah semata-mata ditujukan
01001|untuk  membalas  perbuatan  Anak,  melainkan  juga  untuk  memberikan
01002|kesadaran kepadanya agar memperbaiki dirinya. Dalam hal ini, kenyataan
01003|bahwa  pelaku  tindak  pidana  adalah  juga  seorang  Anak  yang  masih