01296|ke  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Idris  di rumahnya dan tidak
01297|ada perusahaan atau yang terdaftar resmi;
01298|- Bahwa  Saksi  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris mengetahui  yang
01299|melaporkan adanya masalah Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo adalah Saksi
01300|Darsih  Binti (Alm) Waslim  (ibu kandung  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo )
01301|dan  dibantu  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) dalam  hal
01302|pelaporannya ke polisi; 
01303|- Bahwa  Saksi  Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris  tidak ingat kapan  Saksi
01304|Wayem Binti (Alm) Taryo  pulang ke Indonesia namun Saksi Cariyah Alias
01305|Sar Binti (Alm) Idris ingat saat dilaporkan tersebut Saksi Wayem Binti (Alm)
01306|Taryo sudah kembali pulang ke Indonesia; 
01307|- Bahwa Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris  hanya mendengar melalui
01308|telepon dari  saudara  Kokom jika  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  di Erbil
01309|-Irak bermasalah dan minta dipulangkan;
01310|- Bahwa saat di  Balai Desa Tersana  Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  telah
01311|membuat surat pernyataan jika tidak akan menuntut ke pihak mana pun,
01312|ditandatangi dan bermaterai;
01313|- Bahwa  Saksi  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris sebelumnya  pernah
01314|memberikan keterangan di penyidik dan keterangan BAP tersebut benar
01315|semua;
01316|Terhadap  keterangan  Saksi  tersebut  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01317|keberatan;
01318|
01319|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
01320|Ahli sebagai berikut: 
01321|1. Saksi Ahli MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya
01322|menerangkan sebagai berikut:
01323|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal, S.H.,  M.H., mengerti  yaitu  sehubungan
01324|dengan adanya Surat dari Kepala Kepolisian Resor  Kota Cirebon Nomor
01325|B/5905/Res.1.15/XI/2024/ Satreskrim tanggal 13 November 2024,  Perihal
01326|Permohonan  bantuan  keterangan  Ahli  dalam  perkara  Tindak  Pidana
01327|Perdagangan Orang (Trafficking);
01328|
01329|- Bahwa yang menjadi dasar Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., memberikan
01330|keterangan selaku AHLI di bidang Perlindungan dan Penempatan Pekerja
01331|Migran  Indonesia  adalah  Surat  Perintah Nomor
01332|SP.154/02.04/HK.07.04/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;
01333|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah :
01334|- SDN Slamet Riyadi 123 Semarang;
01335|- SMPN 1 Wonosobo;
01336|- SMAN 2 Bantul;
01337|- S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
01338|- S2, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
01339|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah:
01340|- Tahun 2009 - 2014, Investigator Direktorat Penegakan Hukum Komisi
01341|Pengawas Persaingan Usaha RI;
01342|- Tahun 2014 - 2015, Mediator BP3TKI Banjarbaru;
01343|- Tahun 2015 - 2016, Petugas Perlindungan dan Informasi P4TKI Malang;
01344|- Tahun 2016 - 2019, Koordinator P4TKI Malang;
01345|- Tahun 2019 - 2023, Koordinator P4MI Banyuwangi;
01346|- Tahun  2023,  Analis  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Rancangan
01347|Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Dan Humas BP2MI;
01348|- Tahun  2023 -  sekarang,  Penyuluh  Hukum  Ahli  Muda  Biro  Hukum
01349|Kementerian P2MI/BP2MI;
01350|- Bahwa saat ini Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H ., bertugas di Biro Hukum
01351|Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada Jabatan
01352|Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua Pokja
01353|Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum Biro
01354|Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01355|- Bahwa sebagai Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H ., secara langsung Ahli
01356|Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H., belum  pernah  namun  sebagai  tim
01357|penyusunan materi Ahli, Ahli  Muhammad Iqbal  sudah pernah dan cukup
01358|sering untuk mendukung Pimpinan. Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., juga
01359|sudah  pernah  mengikuti  Pelatihan  Investigasi  yang  dilaksanakan  oleh
01360|Pusdik  Reskrim  Lemdikpol  POLRI  dan  Pelatihan  Identifikasi  dan
01361|Penanganan Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
01362|dilaksanakan oleh International Organization for Migration (IOM);
01363|- Bahwa Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H.,  bersedia mengangkat sumpah
01364|sebagai  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,   dan  akan  memberikan
01365|
01366|keterangan  yang  sebenar-benarnya  sesuai  dengan  keahlian  yang  Ahli
01367|miliki;
01368|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  tidak  kenal  dan  tidak  ada
01369|hubungan keluarga dengan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
01370|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  tidak  kenal  dan  tidak  ada
01371|hubungan keluarga dengan Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris;
01372|- Bahwa, Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H.,  menerangkan lebih dahulu perlu
01373|diketahui  apa  pengertian  ”Perdagangan  Orang”.  Perdagangan  Orang
01374|adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,
01375|Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan,
01376|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01377|Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran
01378|atau  Manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01379|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
01380|negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
01381|orang tereksploitasi diatur dengan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang
01382|Nomor 21 Tahun 2007;
01383|- Bahwa,  pengertian  ”Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang”  adalah  Setiap
01384|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01385|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01386|Tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01387|- Bahwa unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terdiri
01388|dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur
01389|adalah sebagai berikut :
01390|- ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/Movement)
01391|a. Perekrutan;
01392|b. Pengangkutan;
01393|c. Penampungan; 
01394|d. Pengiriman;
01395|e. Pemindahan atau;
01396|f. Penerimaan seseorang;
01397|- ELEMEN  UTAMA II :  CARA (Means)
01398|a. Ancaman kekerasan;
01399|b. Penggunaan kekerasan; 
01400|c. Penculikan; 
01401|d. Penyekapan;
01402|e. Pemalsuan; 
01403|
01404|f. Penipuan;
01405|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau; 
01406|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01407|i. Penjeratan utang atau;
01408|j. Memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan
01409|dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan
01410|didalam Negara maupun antar Negara
01411|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01412|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01413|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01414|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01415|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01416|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01417|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01418|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01419|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01420|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01421|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01422|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
01423|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
01424|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01425|Trafficking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
01426|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
01427|seksual, dan perdagangan anak;
01428|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01429|langsung dan tidak langsung dengan Tundak Pidana Perdagangan Orang
01430|(TPPO) dan pemenuhan hak korban sebagai-berikut:
01431|1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
01432|Hak Asasi Manusia;
01433|2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang
01434|Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi
01435|Terhadap Wanita;
01436|3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998  Tentang
01437|Pengesahan  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau
01438|Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
01439|Martabat Manusiawi;
01440|
01441|4. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  1998
01442|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Nomor  87  Tentang  Kebebasan
01443|Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01444|5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang
01445|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja
01446|Paksa;
01447|6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang
01448|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk
01449|Diperbolehkan Bekerja;
01450|7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang
01451|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam
01452|Pekerjaan dan Jabatan;
01453|8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang
01454|Pengesahan Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa;
01455|9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 Tentang
01456|Berlakunya  Ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  98  Tentang  Hak
01457|Pengupahan untuk Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang
01458|Sama;
01459|10. Bahwa  penting  pula  memperhatikan   ketentuan  dalam  dokumen
01460|Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Transnational
01461|Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
01462|Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai komitmen
01463|Pemerintah  Indonesia  yang  telah  ikut  menandatangai  Konvensi
01464|Palermo 2000. Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan
01465|dari  seorang  korban  perdagangan  manusia  atas  eksploitasi  yang
01466|disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah
01467|dianggap  batal  ketika  cara-cara  yang  tertera  dalam  sub  ayat  (a)
01468|digunakan  dalam  tindak  perdagangan  atau  eksploitasi  tersebut.
01469|Selanjutnya  di  Pasal  3  (c)  Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,
01470|penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan
01471|eksploitasi harus dianggap sebagai “Perdagangan Manusia” meskipun
01472|jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a)
01473|pasal ini
01474|11. Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  pengesahan  konvensi  internasional
01475|Mengenai perlindungan hak-Hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota
01476|Keluarganya;
01477|
01478|12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
01479|Migran Indonesia;
01480|13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
01481|dan Korban;
01482|- Bahwa  Saksi  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  (berkas  terpisah)  dan
01483|Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma telah memenuhi unsur
01484|pidana perdagangan orang dan juga pidana pelindungan Pekerja Migran
01485|Indonesia, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
01486|1. Bahwa untuk ditempatkannya seseorang atau Calon Pekerja Migran
01487|Indonesia  (CPMI)  maka  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  unsur
01488|sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18
01489|Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:
01490|- Setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar
01491|negeri harus memenuhi persyaratan:
01492|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) Tahun;
01493|b. Memiliki Kompetensi;.
01494|c. Sehat Jasmani dan Rohani;.
01495|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01496|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”.
01497|2. Bahwa yang dimaksud dengan SIP2MI sesuai dengan Pasal 1 angka
01498|17  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah  Surat  lzin
01499|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI
01500|adalah  lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan
01501|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
01502|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01503|3.  Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01504|memproses penempatan Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo tanpa
01505|mengikuti  prosedur  dan  prasyarat  yang  ditetapkan,  hal  ini  dapat
01506|dibuktikan dari kronologis:
01507|a. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo tidak pernah dilatih bekerja
01508|melalui  Balai  Latihan  Kerja  atau  Lembaga  Pelatihan  Kerja
01509|sehingga tidak dipersiapkan dan tidak memiliki kompetensi yang
01510|dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
01511|b. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak diperiksa kesehatan
01512|Jasmani  dan  Rohaninya  secara  komprehensif melalui  sarana
01513|kesehatan  yang  resmi  dan  berijin  sebagai  sarana  kesehatan
01514|pemeriksaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  sesuai  dengan
01515|
01516|standar  pemeriksaan  yang  sesuai  serta  tidak  pernah  diperiksa
01517|psikologinya  melalui  standar  tes  psikologi  yang  sesuai,  yang
01518|dilakukan  hanyalah  membawa  ke  klinik  Jasa  Prima  yang  tidak
01519|diketahui kapasitasnya;
01520|c. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak didaftarkan dalam
01521|kepesertaan  Jaminan  Sosial,  terbukti  pada  kronologis  perkara
01522|yaitu adanya pengakuan dari Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
01523|(Alm) Sukarma;
01524|d. Saksi Korban Wayem Binti (Alm) Taryo  diproses tanpa dokumen
01525|yang lengkap, sekedar menggunakan dokumen alakadarnya yaitu
01526|KTP, Paspor dan Surat Pernyataan Izin dari ibunya yang mana
01527|tidak memiliki kualifikasi secara hukum mengingat Korban  Saksi
01528|Wayem Binti (Alm) Taryo telah menikah sehingga yang seharusnya
01529|memberikan izin adalah suaminya dan wajib diketahui oleh Kepala
01530|Desa,  sementara  itu  dokumen  persyaratan  yang  seharusnya
01531|dilengkapi sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01532|adalah sebagai berikut :
01533|- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01534|melampirkan fotokopi buku nikah;
01535|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01536|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01537|- Sertifikat Kompetensi kerja;
01538|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01539|kesehatan dan psikologi;
01540|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01541|- Visa Kerja;
01542|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01543|- Perjanjian Kerja.
01544|- Bahwa seorang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) haruslah terdaftar
01545|di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang
01546|Ketenagakerjaan  atau  dalam  hal  ini  Disnaker  domisili  asal  Korban
01547|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
01548|18  Tahun  2017,  sementara  Korban  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01549|diproses oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tanpa
01550|melalui  pendaftaran  sehingga  statusnya  tidak  terdaftar  di  Sistem
01551|Pendataan Pekerja Migran Indonesia milik pemerintah dengan demikian
01552|
01553|Korban Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo  tidak terlindungi dengan baik oleh
01554|Pemerintah;
01555|- Bahwa  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  melakukan
01556|proses  melalui  PT Amalah,  sepengetahuan  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,
01557|M.H.,  PT  tersebut  tidak  terdapat  dalam  daftar  P3MI,  sehingga
01558|keberadaannya  patut  diduga  ilegal  dan  dengan  kondisi  tersebut  maka
01559|dapat dipastikan bahwa PT Amalah tidak memiliki SIP2MI yang menjadi
01560|syarat untuk melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
01561|padahal  keberadaan  SIP2MI  sifatnya  wajib,  tanpa  SIP2MI  maka  P3MI
01562|dilarang melakukan penempatan, sebagaimana Pasal 72 huruf c Undang-
01563|Undang Nomor 18 Tahun 2017;
01564|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma juga melakukan
01565|kegiatan rekrut tanpa alas hak yang benar, terbukti pada kronologis yaitu
01566|pengakuan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma yang tidak
01567|memiliki  surat  tugas  atau  perikatan  dengan  P3MI/PPTKIS.  Dengan
01568|demikian  Terdakwa  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  telah
01569|menjalankan  kegiatannya  secara  orang-perseorangan  yang  mana  telah
01570|dilarang orang perseorangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja
01571|Migran Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang
01572|Nomor 18 Tahun 2017;
01573|- Bahwa  berkaitan  dengan  pidana  perdagangan  orang, bahwa  Terdakwa
01574|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma telah  memenuhi unsur pidana
01575|perdagangan orang yaitu :
01576|- Unsur Proses (Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,
01577|Pemindahan dan Penerimaan seseorang).
01578|a. Bahwa tindakan Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01579|telah  memenuhi  unsur  perekrutan  yang  dimulai  dengan  adanya
01580|keinginan  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo bekerja  diluar
01581|negeri  yang  kemudian  direspon  dengan  kesanggupan  untuk
01582|melakukan  proses  serta  meminta  dokumen  Saksi  Korban  Wayem