02364|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 
02365|keuntungan materiil; 
02366|Menimbang, bahwa karena apa yang dilakukan oleh M. VINDY NADA 
02367|NANTA telah memenuhi  unsur perekrutan, penerimaan seseorang dengan 
02368|pemalsuan serta penyalahgunaan posisi rentan, maka M. VINDY NADA NANTA 
02369|dengan dengan demikian telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, 
02370|dan para Terdakwa dalam hal ini, yang memberikan pembantuan kepada M. 
02371|VINDY NADA NANTA  dalam penyediaan dokumen palsu, yang telah 
02372|memberikan kemudahan bagi M. VINDY NADA NANTA  untuk melakukan 
02373|eksploitasi, para Terdakwa dengan demikian telah memenuhi unsur yang 
02374|membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga 
02375|dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi; 
02376|
02377|Hal 68 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02378|
02379|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari Pasal 10 Undang -
02380|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02381|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan 
02382|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
02383|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; 
02384|Menimbang, bahwa  selanjutnya, sebelum Majelis akan menanggapi 
02385|Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis 
02386|Hakim akan mempertimbangkan perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum, 
02387|yang menuntut para Terdakwa dengan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang -Undang 
02388|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
02389|Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua; 
02390|Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum, disusun secara alternatif, 
02391|dimana dakwaan alternatif pertama diancam dengan Pasal 4 Undang -Undang 
02392|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
02393|Orang, selanjutnya dakwaan alternatif kedua diancam dengan Pasal 10 Undang 
02394|-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02395|Perdagangan Orang, namun dalam Tuntutannya oleh Penuntut Umum dakwaan 
02396|alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua tersebut dibuktikan secara 
02397|kumulatif, yaitu dengan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 
02398|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
02399|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 
02400|Nomor 07 Tahun 2012, dalam proses pemeriksaan/ pembuktian dakwaan yang 
02401|bersifat alternatif Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang 
02402|paling relevan dengan fakta -fakta persidangan dan atau yang lebih mudah 
02403|pembuktiannya; 
02404|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah 
02405|Agung Nomor 07 Tahun 2012, perihal perubahan bentuk Surat Dakwaan, 
02406|ditentukan bahwa : 
02407|a. KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang 
02408|membuat surat dakwaan. 
02409|b. Dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif. 
02410|c. Dalam dakwaan subsidaritas harus dibuktikan dakwaan primair lebih dahulu. 
02411|
02412|Hal 69 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02413|
02414|d. Bahwa pada dakwaan berbentuk subsidaritas walaupun dalam tuntutan JPU 
02415|terbukti dakwaan subsidair, akan tetapi Hakim wajib membuktikan dakwaan 
02416|primair terlebih dahulu. 
02417|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 
02418|Nomor 07 Tahun 2012 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim tidak 
02419|berwenang untuk melakukan  perubahan bentuk Surat Dakwaan , dakwaan 
02420|alternatif sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan demikian 
02421|tidak dapat dibaca sebagai dakwaan kumulatif, dan dalam hal dakwaan disusun 
02422|secara alternatif maka Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana 
02423|yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan; 
02424|Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 
02425|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , disebutkan 
02426|bahwa “s etiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk  
02427|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan  pidana yang 
02428|sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,  Pasal 4, Pasal 5, dan 
02429|Pasal 6”, sehingga kaitan antara Pasal 10 dengan Pasal 4 Undang -Undang 
02430|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO  hanyalah pada aspek pemidanaan, yaitu 
02431|“dipidana dengan pidana yang sama”, dan bukan mengenai unsur pidananya; 
02432|Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur Pasal 4 Undang -
02433|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02434|Perdagangan Orang, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi, karena para korban 
02435|tidak berhasil diberangkatkan ke luar negeri, sehingga dalam hal ini perbuatan 
02436|yang dapat memenuhi unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar 
02437|wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana pasal Pasal 4 Undang -
02438|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO belumlah terpenuhi, sedangkan 
02439|Pasal 4 dengan Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007  yang 
02440|seyogyanya dapat di-juncto-kan tidak dapat dikaitkan karena dakwaan disusun 
02441|secara alternatif; 
02442|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pembelaan 
02443|dari Para Terdakwa  dan atau Penasehat hukumnya, dimana mengenai 
02444|pembelaan yang mendalilkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan 
02445|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, Majelis 
02446|mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam 
02447|pertimbangan unsur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
02448|
02449|Hal 70 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02450|
02451|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa terbukti keseluruhan 
02452|unsur dalam Pasal tersebut, oleh karenanya pembelaan Para Terdakwa dan atau 
02453|Penasehat Hukumnya tersebut yang menyatakan tidak terbukti melakukan 
02454|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, 
02455|haruslah dinyatakan ditolak; 
02456|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pleidoi bahwa kedua 
02457|Terdakwa sama sekali tidak memiliki kapasitas pengambil kebijakan apalagi 
02458|inisiatif terhadap pengiriman tenaga kerja yang diduga ilegal tersebut, terhadap 
02459|pembelaan mana, Majelis Hakim sependapat, oleh karenanya apa yang 
02460|dinyatakan terbukti terhadap para Terdakwa adalah pembantuan terhadap 
02461|pelaku, atau pengambil kebijakan, dan dalam pembantuan keputusan untuk 
02462|melakukan pengiriman tenaga kerja bukan ada pada para Terdakwa, namun 
02463|Majelis tidak sependap at bahwa para Terdakwa hanya menjalankan perintah 
02464|atasan, karena para Terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidaklah 
02465|berada dalam posisi yang tidak dapat menolak permintaan atasan, pembelaan 
02466|bahwa para Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan ters ebut haruslah 
02467|dinyatakan ditolak; 
02468|Menimbang, bahwa perihal pembelaan bahwa tidak ada satu pun bukti 
02469|yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari 
02470|dugaan tindak pidana ini. Tidak terdapat aliran dana, perintah eksplisit, atau 
02471|keterlibatan langsung dalam proses perekrutan dan pemberangkatan yang tidak 
02472|sesuai ketentuan. Bahkan Saksi-Saksi kunci pun tidak bisa menyatakan dengan 
02473|tegas bahwa Para Terdakwa  bertindak secara melawan hukum atau 
02474|mengeksploitasi korban, terhadap pleidoi tersebut Majelis Hakim sependapat 
02475|hanya mengenai tidak terlibatnya secara langsung para Terdakwa dalam proses 
02476|perekrutan dan pemberangkatan, karena secara tidak langsung proses 
02477|perekrutan serta pemberangkatan sangat terbantu oleh pemalsuan surat atau 
02478|dokumen yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan mengenai keuntungan 
02479|pribadi Majelis tidak sependapat, karena dalam melakukan pembantuan, para 
02480|Terdakwa mengetahui bahwa dijanjikan sejumlah uang, pembelaan mana 
02481|haruslah ditolak; 
02482|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketiadaan niat jahat, Majelis 
02483|tidak sependapat, mengingat sebagai orang yang telah dewasa, para Terdakwa 
02484|
02485|Hal 71 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02486|
02487|tentu paham, bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukannya akan merugikan 
02488|orang/ pihak lain, pleidoi mana haruslah ditolak; 
02489|Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi para Terdakwa, 
02490|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa program dari para 
02491|Terdakwa sebenarnya memiliki tujuan sangat baik, namun seharusnya 
02492|diwujudkan dengan cara yang baik pula, bukan dengan memalsuk an atau 
02493|memanipulasi dokumen, sertifikat, atau kualifikasi tertentu yang berkaitan 
02494|dengan keterampilan seseorang yang menunjukkan kemampuan seseorang, hal 
02495|mana tentu sangat merugikan pihak penerbit yang sah dari dokumen -dokumen 
02496|tersebut, serta sangat memba hayakan keselamatan para korban dalam 
02497|melakukan pekerjaannya nanti baik didalam apalagi diluar negeri, sehingga 
02498|penting untuk melihat konteks pemalsuan atau memanipulasi dokumen yang 
02499|dilakukan, apabila dilakukan untuk tujuan mengirimkan orang untuk bekerja baik 
02500|dalam maupun duluar negeri, dan para pelaku mendapat keuntungan untuk itu, 
02501|maka akan terjerat dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan TPPO; 
02502|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan 
02503|tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan 
02504|Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak 
02505|terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; 
02506|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang pada 
02507|pokoknya memohon keringanan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan 
02508|dengan pertimbangan mengenai berat ringannya kesalahan para Terdakwa; 
02509|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
02510|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, 
02511|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa 
02512|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; 
02513|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa  mampu bertanggung 
02514|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; 
02515|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta 
02516|kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing 
02517|selama 8 (delapan) tahun , dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
02518|telah dijalaninya dan pidana denda masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 
02519|(seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar oleh para Terdakwa 
02520|maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan; 
02521|
02522|Hal 72 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02523|
02524|Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan 
02525|berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira -kira sepadan untuk 
02526|dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, 
02527|apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di 
02528|pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para 
02529|Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan 
02530|mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah 
02531|dikemukakan di atas ; 
02532|Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana 
02533|tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan jika 
02534|mempunyai kesalahan ; 
02535|Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak 
02536|pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih 
02537|memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk 
02538|menyelesaikan permasalahannya, selai n daripada melakukan perbuatannya 
02539|tersebut ; 
02540|Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan 
02541|dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan 
02542|antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai 
02543|subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi 
02544|terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak 
02545|pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai 
02546|aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta s esudah ia 
02547|melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis 
02548|Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi 
02549|terhadapnya ; 
02550|Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa  sebagaimana Pasal 10 
02551|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02552|Perdagangan Orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
02553|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
02554|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh ju ta rupiah) dan paling banyak 
02555|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); 
02556|Menimbang, bahwa hampir selalu tindak pidana perdagangan orang 
02557|dilakukan oleh seseorang dengan dalih membantu korbannya untuk bekerja, 
02558|
02559|Hal 73 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02560|
02561|bahwa benar hampir selalu tindak pidana perdagangan orang juga atas niat dari 
02562|korban sendiri yang karena kebutuhan akibat keinginan besar para korban untuk 
02563|memperoleh pekerjaan, tergiur oleh janji – janji akan gaji atau penghasilan untuk 
02564|kemudian menerima tawaran para pelaku perdagangan orang dengan dalih 
02565|membantu para korbannya tersebut ; 
02566|Menimbang, bahwa selanjutnya karena faktor kebutuhan atau “posisi 
02567|rentan” dari korban itulah yang kemudian dimanfaatkan dan disalahgunakan 
02568|sebagai dalih oleh para pelaku untuk meng -eksploitasi para korbannya yang 
02569|tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena itulah 
02570|perihal kemampuan dan keterampilan hampir selalu merupakan faktor yang tidak 
02571|esensial; 
02572|Menimbang, bahwa ciri/ pola yang dapat dipersamakan antara 
02573|“membantu” para korbannya yang sering dijadikan dalih para pelaku, dengan 
02574|“mengeksploitiasi” seperti dimaksud oleh Undang - Undang, adalah sebagai 
02575|berikut : 
02576|1. Ketidakpedulian terhadap tujuan akhir atau hasil akhir dimana serta 
02577|bagaimana korban akan diperkerjakan  atau diperlakukan ditempatnya 
02578|bekerja, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu 
02579|tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti bagaimana 
02580|nantinya ia akan mampu untuk terampil bekerja ditempat kerjanya; 
02581|2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan 
02582|mengenai “fee” atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah 
02583|tujuan utama, sehingga skill/ atau keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh 
02584|korban tidak diperhitungkan dengan seksama ; 
02585|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan para 
02586|Terdakwa adalah telah melakukan pembantuan untuk memanfaatkan posisi 
02587|rentan dari Korban, dengan tidak begitu memperdulikan aspek keterampilan dari 
02588|Korban, terbukti surat serta dokumen yang menjadi syarat kemampuan dan 
02589|keterampilan justru dipalsukan oleh para Terdakwa , namun demikian Majelis 
02590|Hakim melihat bahwa dipersidangan Para Terdakwa  telah menunjukkan 
02591|penyesalan karena kesalahannya tersebut, dan selanjutnya tetaplah menurut 
02592|Majelis Hakim, pe rbuatan Para Terdakwa  tersebut sangatlah tidak patut, 
02593|mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di Wilayah Nusa 
02594|Tenggara Timur, Para Terdakwa  tidak seharusnya berbuat demikian, karena 
02595|
02596|Hal 74 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02597|
02598|Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain 
02599|selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ; 
02600|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, 
02601|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
02602|yang meringankan Para Terdakwa; 
02603|Keadaan yang memberatkan : 
02604|• Perbuatan para Terdakwa merugikan para Korban serta pihak terkait lainnya; 
02605|Keadaan yang meringankan : 
02606|• Para Terdakwa  menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta 
02607|berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; 
02608|• Terdakwa Bramasta Adinda merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 
02609|(dua) orang anak yang masih balita; 
02610|• Terdakwa Doris Wahyu Bulan  menanggung hidup orang tuanya yang telah 
02611|lanjut usia; 
02612|Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari -hari 
02613|banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu 
02614|Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa 
02615|haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan 
02616|pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi 
02617|bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan 
02618|perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya 
02619|untuk tidak melakukan hal yang sama ;  
02620|Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan 
02621|bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa , dan dengan 
02622|memperhatikan disparitas antar perkara,  aspek keadilan masyarakat serta 
02623|kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan 
02624|perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari 
02625|penuntut umum yang menuntut 8 (delapan) tahun, dan pidana denda masing -
02626|masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila 
02627|denda tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan Pidana Kurungan 
02628|selama 4 (empat) bulan , dirasakan cukup berat apabila disepadankan 
02629|dengan kesalahan yang dilakukannya ; 
02630|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa  telah 
02631|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat 
02632|
02633|Hal 75 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg 
02634|
02635|(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung 
02636|Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa 
02637|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 
02638|pidana yang dijatuhkan ;  
02639|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan 
02640|terhadap Para Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup  maka berdasarkan 
02641|ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para 
02642|Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
02643|Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa 
02644|dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
02645|hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan 
02646|kepada pihak yang paling berhak menerima kembali nam anya tercantum dalam 
02647|putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu 
02648|harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan 
02649|sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ; 
02650|Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang 
02651|diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 
02652|− 1 (Satu) Buah Handphone Vivo V30e warna silver; 
02653|− 1 (Satu) Buah HP Samsung Galaxy A 14 5G warna silver; 
02654|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, Terdakwa 
02655|Doris Wahyu Bulan untuk membuat dokumen palsu berupa Transkrip Nilai Saksi 
02656|korban SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi korban ADRIAN BOYS dengan cara 
02657|Terdakwa DORIS WAHYU BULAN menggunakan HP merk Vivo V30e warna 
02658|silver, selanjutnya Terdakwa BRAMASTA ADINDA untuk memalsukan tanda