01534|sejumlah  Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  akan  dibayarkan  oleh  BANG
01535|PENDEK setelah orang tersebut sampai di negara Malaysia;
01536|- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengiriman dan memberangkatkan
01537|Warga Negara Indonesia ke Negara Malaysia sudah dilakukan sebanyak 5
01538|(lima) kali dan Terdakwa kenal dengan BANG PENDEK sejak bulan Januari
01539|2024;
01540|- Bahwa  pengiriman  pertama  pada  tanggal  13  Mei  2024  sebanyak  4
01541|(empat) orang, pengiriman kedua pada tanggal 20 Mei 2024 sebanyak 3
01542|(tiga)  orang,  pengiriman  ketiga  pada  tanggal  27  Mei  2024  sebanyak  4
01543|(empat) orang, pengiriman keempat pada tanggal 6 Juni 2024 sebanyak 3
01544|(tiga)  orang,  dan  pengiriman  kelima  pada  tanggal  11  Juni  2024  akan
01545|memberangkatkan 1 (satu) orang;
01546|- Bahwa Terdakwa bekerja bersama Saksi RIDWAN, Saksi FIONAL, dan
01547|Saksi MUHAMMAD HAIRI dalam kegiatan mengirim dan memberangkatkan
01548|Warga Negara Indonesia menuju Negara Malaysia sebanyak 2 (dua) kali
01549|yaitu yang pertama pada tanggal 6 Juni 2024 dan kedua pada tanggal 11
01550|Juni 2024, sedangkan sebelumnya Terdakwa bekerja seorang diri;
01551|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan Warga
01552|Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia;
01553|- Bahwa  Terdakwa  sudah  mendapatkan  keuntungan  sekitar
01554|Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dari  kegiatan  pengiriman  dan
01555|
01556|memberangkatkan  orang  ke  Negara  Malaysia  tersebut  dan  uang  hasil
01557|keuntungan  tersebut  Terdakwa  gunakan  untuk  membeli  1  (satu)  unit
01558|speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK dan untuk
01559|kebutuhan sehari-hari;
01560|
01561|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01562|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01563|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01564|kepadanya;
01565|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  182  ayat  (4) Kitab  Undang-
01566|Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dasar  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah
01567|dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang
01568|terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut
01569|adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah
01570|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
01571|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01572|dengan dakwaan berbentuk gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan
01573|subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum akan
01574|memilih  langsung  dan  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  kesatu
01575|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
01576|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01577|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum
01578|Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01579|1. Setiap Orang;
01580|2. Percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01581|Republik Indonesia;
01582|3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik
01583|Indonesia;
01584|4. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  yang  turut  serta
01585|melakukan;
01586|Menimbang,  bahwa terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01587|mempertimbangkan sebagai berikut:
01588|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;
01589|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “setiap  orang” menurut
01590|undang-undang adalah setiap orang  (subyek hukum)  sebagai pendukung hak
01591|dan  kewajiban  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atas  perbuatan
01592|(toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada
01593|setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;
01594|
01595|Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan
01596|mempertimbangkan sebagai berikut:
01597|- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan
01598|seorang laki-laki yang bernama ROSIN ALS BAH BIN ALM. GANI , dengan
01599|segala  identitasnya  sebagaimana  tertera  dalam  surat  dakwaan  Penuntut
01600|Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
01601|- Bahwa  orang  tersebut  dihadapkan  sebagai  Terdakwa,  yang  diduga
01602|melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi  surat  dakwaan Penuntut
01603|Umum;
01604|- Bahwa  selama  proses  persidangan,  Terdakwa  dapat  mengikutinya
01605|dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan
01606|lancar tanpa mengalami hambatan;
01607|- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas
01608|perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa
01609|Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan
01610|tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
01611|Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan hukum
01612|tersebut di atas, Majelis Hakim ber pendapat bahwa unsur “setiap orang” telah
01613|terpenuhi;
01614|Ad.2.  Unsur “ Percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah
01615|Negara Republik Indonesia”;
01616|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ataupun poging
01617|sebagaimana dimaknai di dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01618|Pidana  ialah  adanya  niat  untuk  melakukan  kejahatan  dengan  telah
01619|dilaksanakannya  permulaan  pelaksanaan,  namun  tidak  selesai  dilaksanakan
01620|bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
01621|Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena
01622|Terdakwa  telah  mengkoordinir  Saksi  RIDWAN,  Saksi  FIONAL,  dan  Saksi
01623|MUHAMMAD  HAIRI  untuk  keberangkatan  Saksi  Korban  MUHAMMAD  TIO
01624|RESTIA dari Pelabuhan  Domestik  Karimun  menuju Pantai Teluk  Paku yang
01625|untuk  selanjutnya  akan  Terdakwa  berangkatkan  menuju  Negara  Malaysia.
01626|Adapun  cara  Terdakwa  membawa  dan  memberangkatkan  Saksi  Korban
01627|MUHAMMAD TIO RESTIA menuju Negara Malaysia yaitu ketika Saksi Korban
01628|MUHAMMAD TIO RESTIA telah tiba di Pelabuhan Domestik Karimun, Terdakwa
01629|menyuruh  Saksi  RIDWAN  dan  Saksi  MUHAMMAD  HAIRI  untuk  menjemput
01630|Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di Pelabuhan Domestik Karimun untuk
01631|selanjutnya dibawa menuju ke Pantai Teluk Paku dan rencananya dari Pantai
01632|
01633|Teluk Paku, Terdakwa akan membawa Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA
01634|menuju  Negara  Malaysia  dengan  menggunakan  speedboat  yang  Terdakwa
01635|nahkodai sendiri;
01636|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  akan  menerima  upah  sejumlah
01637|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  jika  berhasil  membawa  Saksi  Korban
01638|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  menuju  Negara  Malaysia  dan  Terdakwa  masih
01639|menerima  upah  sejumlah  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dari  BANG
01640|PENDEK sedangkan sisanya akan dibayarkan oleh BANG PENDEK setelah
01641|orang tersebut berhasil dibawa ke Negara Malaysia;
01642|Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa seorang Warga Negara
01643|Indonesia yaitu Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA ke Negara Malaysia
01644|yang merupakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan
01645|permulaan  perbuatannya  yaitu  dalam  hal  menjemput  Saksi  Korban
01646|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  dari  Pelabuhan  Domestik  Karimun  dan  sudah
01647|sempat  diantarkan  ke  Pantai  Teluk  Paku  yang  mana  rencananya  untuk
01648|berangkat ke Malaysia akan dilakukan melalui perjalanan laut menggunakan
01649|speedboat yang akan dinahkodai Terdakwa, namun perbuatan membawa dan
01650|memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Negara Malaysia tersebut tidak
01651|selesai dikarenakan pihak kepolisian sudah mengikuti kegiatan Terdakwa dan
01652|melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta kawanannya yaitu Saksi
01653|RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi MUHAMMAD HAIRI;
01654|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa
01655|perbuatan Terdakwa dalam mengkoordinir Saksi RIDWAN, Saksi FIONAL, dan
01656|Saksi MUHAMMAD HAIRI untuk mengantar jemput Saksi Korban MUHAMMAD
01657|TIO  RESTIA untuk  diberangkatkan  dan  dibawa  ke  Negara  Malaysia  tanpa
01658|menggunakan prosedur dan dokumen yang resmi, senyatanya Terdakwa sudah
01659|mengetahui  bahwa  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  membawa  seorang  Warga
01660|Negara  Indonesia  ke  Negara  Malaysia,  namun  terhenti  dikarenakan  bukan
01661|kehendak dari Terdakwa namun akibat diamankan dan ditangkap oleh petugas
01662|kepolisian,  telah  dapat  dikatakan  percobaan  membawa  Warga  Negara
01663|Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap unsur
01664|ini telah terpenuhi;
01665|Ad.3.  Unsur  “Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara
01666|Republik Indonesia”;
01667|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang
01668|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01669|Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah
01670|
01671|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
01672|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01673|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01674|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01675|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01676|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01677|immaterial;
01678|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01679|Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara
01680|menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik
01681|Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu
01682|unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
01683|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
01684|di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
01685|yang terkandung di dalamnya;
01686|Menimbang, bahwa berdasarkan niatan dan persetujuan dari Korban
01687|yaitu  Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA untuk bekerja di Malaysia, maka
01688|pekerjaan  yang  meliputi  namun  tidak  terbatas  pada  pemanfaatan  fisik  dan
01689|tenaga dari  Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di luar Negara Indonesia,
01690|yaitu Negara Malaysia dengan memberikan keuntungan bagi segelintir orang
01691|yaitu  Terdakwa  yang  berkepentingan  ialah  termasuk  ke  dalam  kegiatan
01692|eksploitasi di luar wilayah Indonesia dimana Terdakwa mendapatkan upah dari
01693|BANG PENDEK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana upah bersih
01694|yang  T erdakwa  dapat  sejumlah  Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  sedangkan
01695|Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  T erdakwa  berikan  sebagai  upah  untuk  Saksi
01696|RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi MUHAMMAD HAIRI . Namun T erdakwa baru
01697|menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
01698|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01699|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01700|Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01701|melakukan”;
01702|Menimbang, bahwa ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana
01703|penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
01704|mengklasifikasi pelaku penyertaan berikut:
01705|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01706|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01707|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01708|
01709|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01710|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01711|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01712|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01713|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader);
01714|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01715|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01716|- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu
01717|ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
01718|berupa tindak pidana; dan
01719|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan
01720|tindak pidana.
01721|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  perbuatannya,  senyatanya
01722|terdapat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa
01723|berperan  mengkoordinir  Saksi  RIDWAN,  Saksi  FIONAL,  dan  Saksi
01724|MUHAMMAD HAIRI untuk mengantar jemput Saksi Korban MUHAMMAD TIO
01725|RESTIA untuk diberangkatkan dan dibawa ke Negara Malaysia dan Terdakwa
01726|juga yang akan langsung membawa Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA
01727|dari Pantai Teluk Paku Karimun menuju Negara Malaysia dengan menggunakan
01728|speedboat  Terdakwa.  Sedangkan  Saksi  FIONAL adalah  selaku  supir  yang
01729|membawa mobil rental dari rumah kontrakan menuju Pantai Teluk Paku , peran
01730|Saksi RIDWAN dan Saksi MUHAMMAD HAIRI adalah menjemput Saksi Korban
01731|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  dari  Pelabuhan  Domestik  Karimun  serta
01732|mengantarkannya  ke  Pantai  Teluk  Paku  untuk  diantar  ke  Terdakwa  yang
01733|kemudian Terdakwa memberangkatkannya ke Negara Malaysia;
01734|Menimbang,  bahwa  peran  Terdakwa  tidak  dapat  berdiri  sendiri
01735|melainkan harus dilakukan dengan kerjasama secara sadar dari Terdakwa dan
01736|rekan-rekan Terdakwa yang lain yaitu Saksi RIDWAN, Saksi FIONAL, dan Saksi
01737|MUHAMMAD HAIRI  untuk mencapai hasil maka dengan demikian unsur turut
01738|serta  melakukan  telah  terpenuhi  di  dalam  hal  ini,  sehingga  unsur  ini  pun
01739|terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
01740|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01741|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01742|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01743|mempertimbangkan sebagai berikut;
01744|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01745|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01746|
01747|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang
01748|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01749|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01750|ahli warisnya;
01751|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  sejak  pembacaan  surat
01752|dakwaan sampai dengan Putusan diucapkan permohonan restitusi tidak pernah
01753|diajukan di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak
01754|korban di persidangan;
01755|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01756|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01757|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut Majelis
01758|Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01759|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01760|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01761|Undang-Undang tersebut;
01762|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 10
01763|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01764|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01765|KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
01766|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01767|dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01768|Menimbang, bahwa terhadap dakwaan gabungan Penuntut Umum yaitu
01769|gabungan antara dakwaan  alternatif dan  dakwaan subsideritas, dikarenakan
01770|telah terbukti dakwaan alternatif  kesatu , maka terhadap dakwaan subsideritas
01771|primair dan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;
01772|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01773|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
01774|kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau
01775|keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang
01776|dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam
01777|melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan mampu bertanggung
01778|jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana
01779|yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;
01780|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01781|yang  pada  pokoknya  memohon  keringanan  hukuman,  Majelis  Hakim  telah
01782|memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah
01783|sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan mempertimbangkan
01784|
01785|berat  ringannya  peran  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dalam  tindak  pidana
01786|tersebut;
01787|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
01788|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, di samping itu Majelis
01789|Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan
01790|dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat  (4) Kitab Undang-
01791|Undang  Hukum  Acara  Pidana  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut
01792|haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01793|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri
01794|Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang di jalaninya disamping itu
01795|Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa
01796|dari  tahanan  maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (2) huruf  b  Kitab  Undang-
01797|Undang  Hukum Acara Pidana  perlu  ditetapkan  agar Terdakwa tetap  berada
01798|dalam tahanan;
01799|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01800|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
01801|Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni Pidana Penjara dan Pidana
01802|Denda, maka juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan
01803|dalam  amar  putusan  ini  sehingga  diharapkan  bahwa  Terdakwa  mampu
01804|membayar pidana denda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim  dengan
01805|ketentuan  bila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  terhadap  Terdakwa  akan
01806|dikenakan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan  dinyatakan  dalam  amar
01807|putusan di bawah ini;
01808|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01809|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01810|- 1 (satu) unit speedboat tanpa nama berwarna biru bermesin tempel
01811|merk Yamaha 1x40 PK;
01812|Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan Terdakwa
01813|sebagai  alat  transportasi  dalam  melakukan  tindak  pidana  dan  dikarenakan