00964|undang No. 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak  Jo Undang-Undang
00965|Nomor  17  Tahun  2016  tentang  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Penganti
00966|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
00967|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
00968|Menimbang,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  tiada
00969|pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-
00970|Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHPyang  mengatur  bahwa  “Setiap
00971|orang  hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  Tindak  Pidana  yang
00972|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. ”, dengan telah terpenuhinya
00973|unsur kedua dari Pasal Pasal 76 D  Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35
00974|Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002
00975|Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
00976|penerapan Peraturan Pemerintah  Penganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun
00977|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00978|tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan anak merupakan perbuatan yang
00979|termasuk kualifikasi dengan sengaja;
00980|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  rekomendasi  Penelitian
00981|Kemasyarakatan  dari  Sdr  Susilawaty  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan
00982|Muda  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan  menyatakan  bahwa  Anak
00983|direkomendasikan untuk diberikan tindak pidana dengan syarat dengan alasan
00984|
00985|Anak masih dibawah umur, Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana,
00986|Orang Tua Anak dan Keluarganya masih sanggup untuk mendidik anak, dan
00987|Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
00988|Menimbang,  bahwa  Anak  dalam  perkara  sekalipun  usianya  termasuk
00989|kategori Anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) Tahun, namun Hakim setelah
00990|memperhatikan kepribadian Anak selama mengikuti proses persidangan, Anak
00991|sudah cukup mampu untuk membedakan hal yang baik dan hal yang dapat
00992|merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, Hakim juga berpandangan
00993|bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak sudah melebihi perilaku normal
00994|Anak-Anak pada umumnya, yaitu seorang anak umur 16 (enam belas) tahun
00995|melakukan persetbuhuan dengan Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun
00996|kemudian perbuatan tersebut bukan hanya berdampak bagi diri Anak sendiri
00997|tetapi  juga  bagi  ketertiban  dan  keteraturan  kehidupan  bermasyarakat.  Anak
00998|sebagai generasi muda haruslah dibentuk kepribadian yang baik namun pada
00999|kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak mencerminkan perilaku
01000|Anak yang seharusnya menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya
01001|dilakukan oleh seorang Anak. Oleh karena itu Hakim dalam hal ini berpendapat
01002|cukup  beralasan  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  pembatasan  kebebasan
01003|berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
01004|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01005|Menimbang,  bahwa  meskipun  Anak  dijatuhi  pidana  penjara,  namun
01006|Hakim  tetap  mempertimbangkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,
01007|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
01008|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak
01009|memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,
01010|pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
01011|undangan;
01012|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam
01013|hal ini selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana
01014|Pelatihan Kerja kepada Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi
01015|Anak mengingat masa depan Anak yang masih sangat Panjang sehingga Anak
01016|pada saat setelah menjalani pidana penjara, Anak akan tetap memiliki keahlian
01017|dan dapat memperoleh penghidupan yang layak dari keahlian yang dimiliki oleh
01018|Anak berkat pelatihan kerja sehingga meskipun Anak dijatuhi pidana penjara
01019|tetap dapat meneruskan masa depannya;
01020|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  tentang
01021|pemidanaan  yang  akan  dijalani  oleh  Anak,  maka  dalam  hal  ini  Hakim
01022|
01023|mempertimbangkan  untuk  menunjuk  tempat  Anak  akan  menjalani  Pidana
01024|Penjara dan Pelatihan Kerja, yaitu Anak menjalani Pidana Penjara di Lembaga
01025|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Medan;
01026|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut
01027|anak  dengan  tuntutan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan  dan  pidana
01028|pelatihan  kerja  selama  6  (enam)  bulan,  Hakim  mempertimbangkan  sebagai
01029|berikut:
01030|Menimbang,  bahwa  antara  Keluarga  Anak  dan  Anak  telah  ada
01031|perdamaian  dengan  salah  satu  ketentuannya  adalah  Keluarga  Anak
01032|memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut
01033|sudah dilaksanakan oleh Keluarga Anak sehingga hal tersebut dapat menjadi
01034|hal yang meringankan dari lamanya pidana penjara bagi anak, sehingga Hakim
01035|tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara;
01036|Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  senada  dengan  Pasal  54  ayat  (1)
01037|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  dimana  dalam
01038|pemidanaan  Hakim  harus  mempertimbangkan  pemaafan  dari  korban  atau
01039|keluarga korban;
01040|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pidana  pelatihan  kerja  selama  6
01041|(enam) bulan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01042|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  78  ayat  (2)  Undang-Undang
01043|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
01044|bahwa Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling
01045|lama 1 (satu) tahun;
01046|Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dinyatakan bahwa Orang
01047|Tua anak sangat menyesal Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan
01048|dan  Orang  Tua  Anak  berharap  Anak  bisa  melanjutkan  sekolahnya  dan
01049|menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak;
01050|Menimbang, bahwa selain itu terdapat beberapa putusan lain baik di
01051|Pengadilan Negeri Binjai dan di Pengadilan Negeri lain yang telah berkekuatan
01052|hukum  tetap  bahkan  sampai  dengan  tingkat  kasasi  yang  menyimpangi
01053|ketentuan lamanya pidana pelatihan kerja yaitu sebagai berikut:
01054|1. Putusan  nomor  11/Pid.Sus-Anak/2025/PN  Bnj  dengala  pidana
01055|pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
01056|2. Putusan  nomor  55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk  dengala  pidana
01057|pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
01058|
01059|3. Putusan  nomor  4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk  pelatihan  kerja
01060|selama 1 (satu) bulan dan lamanya latihan kerja 2 (dua) jam sehari serta
01061|tidak dilakukan pada malam hari;
01062|4. Putusan  nomor  11/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Bnj  dengan  pidana
01063|pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, dikuatkan oleh Putusan Tingkat
01064|Banding  dengan  Putusan  nomor  2/Pid.Sus-Anak/2022/PT  MDN  dan
01065|dikuatkan kembali oleh Putusan Tingkat Kasasi dengan nomor Putusan
01066|3910K/pid.Sus/2022;
01067|Menimbang, bahwa selain itu menurut Prof Romi Atmasasmita, s istem
01068|peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan  ( network)  peradilan  yang
01069|menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
01070|materil  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.  Namun
01071|demikian  kelembagaan  substansial  ini  harus  dilihat  dalam  kerangka  atau
01072|konteks  sosial.  Sifatnya  yang  terlalu  formal  apabila  dilandasi  hanya  untuk
01073|kepentingan  kepastian  hukum  saja  akan  membawa  bencana  berupa
01074|ketidakadilan.  Dengan  demikian  demi  apa  yang  dikatakan  sebagai  precise
01075|justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi
01076|oleh  asas-asas  keadilan  yang  bersifat umum  dan  harus  diperhatikan  dalam
01077|penegakan  hukum.  Hal  tersebut  kemudian  diejawantahkan  dalam  bentuk
01078|normatif  yang  tercantum  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang
01079|Nomor Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa
01080|1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan
01081|hukum dan keadilan;
01082|2) Jika  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan sebagaimana
01083|dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum
01084|dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan;
01085|Menimbang, bahwa selain itu terdapat adagium "Het recht hink achter
01086|de feiten aan"  yang berarti "hukum selalu tertinggal atau terpincang-pincang di
01087|belakang  peristiwa".  Undang-Undang  yang  saat  ini  berlaku  untuk  sistem
01088|peradilan pidana anak adalah Undang-Undang yang disahkan tahun 2012 dan
01089|sampai dengan saat ini belum ada perubahan. Dengan keadaan yang sudah
01090|berubah  dan  dikedepankannya  kepentingan  anak  untuk  dapat  melanjutkan
01091|segera sekolahnya setelah melaksanakan pemidanaan, maka sebaiknya sudah
01092|dapat segera terdapat beberapa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang
01093|tersebut agar menyesuaikan dengan keadaan kekinian;
01094|
01095|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  secara  yuridis,
01096|soisiologis, dan filosofis diatas maka Hakim memutus lamanya pidana pelatihan
01097|kerja dibawah minimum khusus;
01098|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01099|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01100|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01101|mempertanggungjawab kan perbuatannya;
01102|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
01103|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01104|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01105|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01106|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01107|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01108|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01109|berada dalam tahanan;
01110|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01111|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01112|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
01113|- 1 (satu) buah baju berwarna putih dan memiliki tulisan DON’T BE
01114|FAST PLEASE BE FORIOUS dan memiliki gambar mobil berwarna pink ;
01115|- 1 (satu) buah celana tua dan memiliki motif bunga berwarna putih ;
01116|- 1 (satu) buah BH berwarna cream tua ;
01117|- 1 (satu) buah celana dalam berwarna burgundy
01118| yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan
01119|akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar
01120|barang bukti tersebut dimusnahkan;
01121|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
01122|- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y11 Ram 3 GB Rom 32 GB
01123|berwarna Aqua Blue ;
01124|- 1 (satu) buah pelindung Handphone berwarna pink memiliki
01125|gambar love dan memiliki tulisan Nice dan Luck
01126|- 1 (satu) buah kartu sim XL Axianta dengan nomor 0838-3711-9471
01127|;
01128| yang  telah disita dari  Anak Korban  maka dikembalikan kepada  Anak
01129|Korban  Anak Korban;
01130|
01131|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
01132|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01133|yang meringankan Terdakwa;
01134|Keadaan  yang  memberatkan:
01135|- Perbuatan Anak memberikan rasa trauma bagi Anak Korban;
01136|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
01137|Keadaan yang meringankan:
01138|- Anak tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam Persidangan;
01139|- Anak belum pernah dihukum;
01140|- Anak masih memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya;
01141|- Keluarga Anak sudah ada perdamaian secara tertulis dengan Keluarga
01142|Anak Korban;
01143|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01144|
01145|MENGADILI:
01146|1. Menyatakan  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan
01147|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  dengan sengaja
01148|membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan,  sebagaimana  dalam
01149|dakwaan alternatif pertama;
01150|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak dengan pidana penjara
01151|selama 2 (dua) bulan dan pidana  pelatihan kerja selama 2 (dua)
01152|bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan;
01153|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
01154|dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01155|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
01156|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01157|- 1 (satu) buah baju berwarna putih dan memiliki tulisan
01158|DON’T BE FAST PLEASE BE FORIOUS dan memiliki gambar
01159|mobil berwarna pink ;
01160|
01161|- 1 (satu) buah celana tua dan memiliki motif bunga berwarna
01162|putih ;
01163|- 1 (satu) buah BH berwarna cream tua ;
01164|- 1 (satu) buah celana dalam berwarna burgundy
01165|    (Dirampas untuk dimusnahkan)
01166|- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y11 Ram 3 GB Rom 32
01167|GB berwarna Aqua Blue ;
01168|- 1 (satu) buah pelindung Handphone berwarna pink memiliki
01169|gambar love dan memiliki tulisan Nice dan Luck
01170|- 1 (satu) buah kartu sim XL Axianta dengan nomor 0838-
01171|3711-9471 ;
01172| (Dikembalikan kepada Anak Korban)
01173|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara
01174|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01175|
01176|Rabu
01177|
01178|6 Mei 2026
01179|
01180|2026
01181|
01182|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 oleh Ulwan
01183|Maluf, S.H.., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
01184|
01185|Mufidah Ulfah, S.H., M.H
01186|
01187|Panitera Pengganti,             Hakim,
01188|Mufidah Ulfah, S.H., M.H Ulwan Maluf, S.H.., M.H.