00242|T erdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo Y15A warna biru dengan
00243|IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2 Nomor 861746054131111, 1
00244|(satu) buku passport asli dengan Nomor E09799504 atas nama Safri bin
00245|Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B7962648 atas
00246|nama  Riswan  Marsuki,  1  (satu)  lembar  fotokopi  paspor  dengan  Nomor
00247|Paspor B9360920 atas nama Ernita Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass
00248|dengan Flight Nomor IU 0535 from Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh)
00249|
00250|lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 6317 from Balikpapan to
00251|Pontianak;
00252|- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ikut
00253|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00254|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00255|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00256|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00257|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00258|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00259|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00260|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00261|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00262|- Bahwa T erdakwa yang membawa rombongan calon pekerja migran
00263|Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut dari Kabupaten
00264|Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ke Pontianak;
00265|T erhadap keterangan Saksi tersebut, T erdakwa menyatakan tidak keberatan dan
00266|membenarkannya;
00267|2. Saksi  Salman Faris  Al Wahid  dibawah  sumpah  menurut agama  yang
00268|dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00269|- Bahwa  Saksi  mengerti  diperiksa  dan  dimintai  keterangan  pada
00270|persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan tim dari
00271|anggota kepolisian telah mengamankan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang
00272|calon pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Selatan yang akan bekerja ke
00273|negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen;
00274|- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 14.30
00275|WIB di depan penginapan Viki Jaya di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu
00276|Raya;
00277|- Bahwa  Saksi  mengetahui  T erdakwa  beserta  8  (delapan)  orang
00278|tersebut  akan  bekerja  di  Negara  Malaysia  berdasarkan  informasi  dari
00279|informan;
00280|- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira
00281|pukul 11.00 WIB Saksi beserta tim dari Satgas Asta Cita 100 hari Presidan
00282|Republik  Indonesia  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mendapatkan
00283|informasi aka nada 8 (delapan) orang calon pekerja migran Indonesia yang
00284|akan  diberangkatkan  ke  negara  Malaysia  melalui  perbatasan  Entikong,
00285|kemudian sekira pukul 14.20 WIB Saksi beserta tim melakukan pengamatan
00286|dan mengecek di seputaran Jalan Arteri Supadio dan melihat ada 1 (satu) unit
00287|
00288|taxi bandara melintas dan berhenti di depan penginapan Viki Jaya di Jalan
00289|Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, saat itu Saksi beserta tim menemukan
00290|3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia yang salah satunya adalah
00291|T erdakwa yang mengatakan akan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan
00292|kelapa sawit dan juga mengatakan akan membawa 8 (orang) calon pekerja
00293|migran Indonesia untuk bekerja tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen yang
00294|sah atau non prosedural, ketika Saksi beserta tim menanyakan keberadaan 6
00295|(orang)  calon  pekerja  migran  Indonesia  lainnya  kepada  T erdakwa  lalu
00296|diketahui 6 (orang) calon pekerja migran Indonesia lainnya tersebut berada di
00297|dalam  penginapan,  setelah  itu  Saksi  beserta  tim  langsung  masuk  ke
00298|penginapan dan mengamankan 6 (orang) calon pekerja migran Indonesia
00299|lainnya tersebut, kemudian T erdakwa beserta 8 (delapan) orang calon pekerja
00300|migran Indonesia asal Sulawesi Selatan tersebut dibawa ke Ditreskrimum
00301|untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
00302|- Bahwa T erdakwa yang juga akan bekerja di Malaysia tersebut adalah
00303|orang  yang  merekrut,  mengajak,  membawa,  memberangkatkan,  dan
00304|mengkompulir tiket pesawat dari Sulawesi Selatan sampai ke Pontianak;
00305|- Bahwa  T erdakwa  yang  mengkoordinir  dan  akan  membawa  8
00306|(delapan) orang yang merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan
00307|bekerja di Negara Malaysia tersebut melalui Saudara Antok yang berada di
00308|Malaysia dan biaya keberangkatan T erdakwa beserta 8 (delapan) orang yang
00309|merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Negara
00310|Malaysia  tersebut dari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan
00311|sampai ke Malaysia ditanggung oleh bos yang berada di Malaysia melalui
00312|Saudara Antok;
00313|- Bahwa  barang  bukti  yang  ikut  diamankan  bersama  dengan
00314|T erdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo Y15A warna biru dengan
00315|IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2 Nomor 861746054131111, 1
00316|(satu) buku passport asli dengan Nomor E09799504 atas nama Safri bin
00317|Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B7962648 atas
00318|nama  Riswan  Marsuki,  1  (satu)  lembar  fotokopi  paspor  dengan  Nomor
00319|Paspor B9360920 atas nama Ernita Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass
00320|dengan Flight Nomor IU 0535 from Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh)
00321|lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 6317 from Balikpapan to
00322|Pontianak;
00323|- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang ikut
00324|diamankan bersama dengan T erdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk
00325|
00326|vivo Y15A warna biru dengan IMEI 1 Nomor 861746054131103 dan IMEI 2
00327|Nomor  861746054131111,  1  (satu)  buku  passport  asli  dengan  Nomor
00328|E09799504 atas nama Safri bin Made, 1 (satu) lembar fotokopi paspor
00329|dengan  Nomor  Paspor  B7962648  atas  nama  Riswan  Marsuki, 1  (satu)
00330|lembar fotokopi paspor dengan Nomor Paspor B9360920 atas nama Ernita
00331|Kalu, 1 (satu) lembar boardingpass dengan Flight Nomor IU 0535 from
00332|Makassar to Balikpapan, dan 7 (tujuh) lembar boardingpass dengan Flight
00333|Nomor IU 6317 from Balikpapan to Pontianak;
00334|- Bahwa T erdakwa yang membawa rombongan calon pekerja migran
00335|Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut dari Kabupaten
00336|Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ke Pontianak;
00337|T erhadap keterangan Saksi tersebut, T erdakwa menyatakan tidak keberatan dan
00338|membenarkannya;
00339|
00340|Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dakwaaannya,  Penuntut  Umum
00341|telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:
00342|1. Ahli  Sutan  Ahmad Ridho  Harahap,  S.A.P .  keterangan  dibacakan  oleh
00343|Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:
00344|- Bahwa Ahli dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahlian
00345|proses Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00346|- Bahwa pada saat ini tugas dan tanggung jawab Ahli melakukan
00347|pelayanan  informasi  dan  kehumasan,  meliputi  perencanaan,  pelayanan
00348|informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi
00349|kehumasan  serta  pengembangan  pelayanan  informasi  dan  kehumasan,
00350|kegiatan khususnya Pekerja Migran Indonesia;
00351|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pranata Humas
00352|Ahli Pertama selaku Ketua Tim Kerja Layanan Pelindungan, pemberdayaan,
00353|Rehabilitasi dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia di BP3MI Kalimantan
00354|Barat;
00355|- Bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3M) Kalimantan
00356|Barat Nomor : Nomor 1 T ahun 2025 tentang Penetapan Tim Kerja Pada Balai
00357|Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat
00358|membentuk Tim Kerja Layanan Pelindungan, pemberdayaan, Rehabilitasi
00359|dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia;
00360|- Bahwa  Ahli  sering  dimintai  keterangan  Ahli  terkait  tentang
00361|perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00362|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No.18 tahun
00363|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan Pekerja
00364|
00365|Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau
00366|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik
00367|Indonesia;
00368|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI No.18 tahun
00369|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan  yang
00370|dimaksud  dengan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala
00371|upaya  untuk  melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00372|dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan
00373|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
00374|bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi
00375|dan sosial
00376|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No.18 tahun
00377|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan Pekerja
00378|Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau
00379|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik
00380|Indonesia;
00381|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia
00382|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
00383|diluar wilayah Republik Indonesia; 
00384|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perlindungan  Pekerja  Migran
00385|Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI atau
00386|PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
00387|dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja,dan setelah
00388|bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial;
00389|- Berdasarkan  Pasal  49  UU  RI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00390|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang dapat melakukan
00391|pengiriman PMI adalah : 
00392| Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
00393|terdiri atas : 
00394|- Badan;
00395|- Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia(  P3mi)  Dan
00396|Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia   Untuk
00397|Kepentingan Perusahaan Sendiri.
00398|- Bahwa Ahli PNS di BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja
00399|Migran Indonesia) Kalimantan Barat dan jabatan Ahli sebagai Analis T enaga
00400|Kerja;
00401|
00402|- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut
00403|wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
00404|Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang syaratnya antara lain :
00405| Adanya perjanjian kerja sama Penempatan antara P3MI dengan
00406|Calon Pengguna (User).
00407| Adanya  permintaan  Nyata  yang  di  sebut  JOB  ORDER  dari
00408|pengguna. 
00409| Adanya Draff perjanjian penempatan (perjanjian tertulis antara
00410|P3MI  dengan CPMI). 
00411| Adanya  Draf  perjanjian  kerja  (perjanjian  tertulis  antara  CPMI
00412|dengan Pengguna / User.
00413|- Bahwa  Penempatan  PMI  adalah  kegiatan  pelayanan  untuk
00414|mempertemukan  PMI  sesuai  bakat,  minat  dan  kemampuannya  dengan
00415|pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan,
00416|pengurus  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  penampungan,  persiapan
00417|pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara  tujuan,  dan
00418|pemulangan dari negara tujuan;
00419|- Bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia Tidak bisa / tidak boleh
00420|dilakukan secara orang perseorangan karena melanggar Pasal 69 UU RI
00421|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00422|- Bahwa benar ada karena melanggar Pasal 69 UU RI Nomor 18
00423|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman
00424|pidana dalam pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
00425|tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
00426|rupiah);
00427|- Bahwa  yang  membuat  adalah  para  pihak  antara  P3MI  atau
00428|Agen/mitra kerja yang ada di Negara tujuan dan disahkan oleh perwakilan RI
00429|di Negara tujuan;
00430|- Bahwa menurut pendapat hukum Ahli bahwa tindakan T erdakwa
00431|sudah melanggar UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00432|Migran  Indonesia  Pasal  69  yang  bebunyi  Orang  perseorangan  dilarang
00433|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  ancaman
00434|pidana dalam pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
00435|tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar
00436|rupiah);
00437|- Bahwa  menurut  keahlian  Ahli  yang  diamaksud  dengan  “Orang
00438|Perseorangan“ adalah orang yang melaksanakan penempatan PMI ke luar
00439|
00440|Negeri  tidak  melaui   P3mi  (Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
00441|Indonesia);
00442|- Bahwa  menurut  keahlian  Ahli  yang  dimaksud  dengan  ”Dilarang
00443|Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”  adalah  orang
00444|perorang  tidak  diperbolehkan  untuk  melakukan  perekrutan,  menampung,
00445|membawa,  memberangkatan,  memfasilitasi,  keberangkatan,  pembuatan
00446|paspor, pengurusan Visa untuk kepentingan CPMI bekerja keluar Negeri dan
00447|jika orang persorangan hanya melanggar satu saja dari proses penempatan
00448|sudah menyalahi aturan keseluruhan proses Penempatan;
00449|- Bahwa  Proses  Penempatan  adalah  proses  di  lakukan  untuk
00450|menempatkan CPMI bekerja keluar negeri mulai dari pra penempatan, masa
00451|penempatan, dan purna penempatan;
00452|- Bahwa dapat Ahli jelaskan menurut pendapat hukum Ahli bahwa
00453|tindakan T erdakwa tidak dibenarkan yang mana tindakan tersebut melanggar
00454|Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00455|Migran Indonesia Pasal 69, yang berbunyi :
00456|Pasal 69  
00457| Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
00458|Migran Indonesia;
00459| Dengan sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi
00460|:
00461|Pasal 81  
00462| Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
00463|Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan
00464|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp
00465|15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah). 
00466| Bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan
00467|yang  diberikan  kepada  CPMI/PMI  sebelum  bekerja  atau  sebelum
00468|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  penjelasan
00469|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  diatur  dalam  Peraturan
00470|Pemerintah  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Pelindungan
00471|Pekerja Migran Indonesia;
00472| Bahwa  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  berdasarkan  Peraturan
00473|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan
00474|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa
00475|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang
00476|
00477|diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran
00478|Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
00479| Bahwa Pelayanan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktifitas
00480|untuk memberikan pelayanan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan
00481|mulai dari pembuatan paspor, menyiapkan sarana dan prasarana termasuk
00482|pembelian tiket pesawat, T axi, maupun tempat menginap, pembuatan ID
00483|Pekerja Migran Indonesia, Medical Check Up, Asuransi/pendaftaran BPJS
00484|Ketenagakerjaan,  Menandatangani  Perjanjian,  Mengikuti  Kegiatan  OPP ,
00485|Menandatangani perjanjian kerja, Sidik Jari pembuatan E-PMI;
00486| Bahwa Kegiatan selama bekerja yaitu pekerja Migran Indonesia
00487|yang sedang melaksanakan kerja selama 2 tahun masa kontrak  di Negara
00488|Penempatan;
00489| Bahwa Kegiatan setelah bekerja yaitu proses akhir setelah habis
00490|masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi dan pulang/kembali ke Indonesia;
00491|- Bahwa  Proses  Penempatan  adalah  proses  di  lakukan  untuk
00492|menempatkan CPMI bekerja keluar negeri mulai dari sebelum penempatan,
00493|selama penempatan dan setelah penempatan;
00494|- Bahwa kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja
00495|Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tergolong pada
00496|kegiatan Sebelum bekerja yaitu proses penempatan calon pekerja Migran
00497|Indonesia sebelum berangkat atau sebelum bekerja yang meliputi kegiatan
00498|Perekrutan, Pembuatan Paspor, pembuatan ID Pekerja Migran Indonesia di
00499|Disnaker setempat, pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, Medical Cek Up di
00500|Sarkes  yang  ditunjuk  oleh  Kementrian,  Asuransi  /  mendaftarkan  BPJS
00501|Ketenagakerjaan,  menandatangani  perjanjian,  mengikuti  kegiatan  OPP
00502|(Orientasi Pra Pemberangkatan) serta menandatangani perjanjian kerja, sidik
00503|jari pembuatan E-PMI;
00504|- Bahwa T erdakwa melakukan komunikasi aktif dengan Saudara Antok
00505|yang berada di Malaysia dimana tempat Calon Pekerja Migran Indonesia
00506|akan bekerja di Muka Malaysia sebagai pekerja pada perkebunan kelapa
00507|sawit di daerah Muka GSA RIMBUNAN;
00508|- Bahwa  T erdakwa adalah orang yang memfasilitasi keberangkatan
00509|dan  transportasi  untuk  membawa  8  CPMI  menuju  negara  penempatan
00510|Malaysia;
00511|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
00512|Migran Indonesia    (P3MI) ataupun tidak bekerja atau ditugaskan pada
00513|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran indonesia (P3MI);
00514|
00515|- Bahwa  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak
00516|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00517|- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa termasuk
00518|dalam kegiatan pelaksanaan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia
00519|sebelum bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang RI
00520|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
00521|menyatakan  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan
00522|Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69  atas
00523|Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00524|Migran  Indonesia  menyatakan  Orang  perseorangan  dalam  ketentuan  ini
00525|antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00526|menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00527|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “Orang  Perseorangan
00528|“sebagaimana yang tertera di dalam unsur pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun
00529|2017, tertuang di dalam penjelasan Pasal 69 UU Nomor 18 T ahun 2017 yang
00530|berbunyi Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
00531|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran