00768|korban menghubungi keluarganya minta untuk di pulangkan ke Kupang, namun
00769|oleh sdri JOYCE meminta agar korban mengganti uang sebesar Rp.6.000.000
00770|(enam juta) rupiah.    Dari kronologis kejadian tersebut bagaimana menurut ahli
00771|
00772|terkait kejadian yang dialami oleh korban IRSA NIRA  WATI LOASANA. Menurut
00773|ahli yang dialami korban an. Saudari  IRSA NIRA  WATI LOASANA adalah tidak
00774|sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan oleh  Permennaker RI nomor 18
00775|tahun 2024 T entang Penempatan T enaga Kerja  Dalam Negeri;
00776|- Bahwa tugas dan wewenang Dinas Nakertrans Kabupaten /Kota adalah sesuai
00777|Permennaker RI Nomor 18 T ahun 2024 tentang Penempatan T enaga Kerja Dalam
00778|Negeri,  pasal. 9  Dinas Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PTKDN sebagaimana
00779|dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
00780|kewenangannya, meliputi:
00781|a. analisis jabatan dan analisis pasar kerja tingkat kabupaten/kota;
00782|b. verifikasi lowongan pekerjaan;
00783|c. pelaporan informasi pasar kerja kabupaten/kota;
00784|d. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan;
00785|e. pelayanan penyuluhan jabatan;
00786|f. pelayanan bimbingan jabatan;
00787|g. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
00788|h. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan lowongan
00789|pekerjaan yang tersedia;
00790|i. penerbitan surat pengantar rekomendasi menerima dan
00791|mendatangkan T enaga Kerja antar daerah;
00792|j. pengesahan rancangan perjanjian kerja untuk penempatan
00793|T enaga Kerja antar daerah;
00794|k. fasilitasi penempatan bagi Pencari Kerja;
00795|a. penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan Pameran
00796|Kesempatan Kerja/Job Fair;
00797|b. pembinaan lembaga penempatan T enaga Kerja swasta dan
00798|BKK;
00799|c. pembinaan sumber daya manusia penempatan tingkat
00800|kabupaten/kota;
00801|d. penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang
00802|ketenagakerjaan;
00803|e. monitoring dan evaluasi penempatan T enaga Kerja; dan
00804|f. pengenaan sanksi administrative;
00805|- bahwa kata perekrutan, menurut Ahli sesuai dengan undang-undang No 21 tahun
00806|2007,  bahwa melakukan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak,
00807|mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau
00808|komunitasnya;
00809|
00810|- bahwa s yarat untuk dapat dilakukan perekrutan calon tenaga kerja sesuai
00811|Permennaker RI Nomor 18 T ahun 2024 T entang Penempatan T enaga Kerja Dalam
00812|Negeri pasal 10 yaitu: Lembaga penempatan T enaga Kerja swasta sebagaimana
00813|dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. PPTKS; b. P3RT ; dan c. Job
00814|Portal. (2) PPTKS dan P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
00815|huruf b wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan berusaha; b. memiliki
00816|Petugas Antar Kerja; dan c. memiliki SPP AKAD. (3) Job Portal sebagaimana
00817|dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan
00818|berusaha; dan b. memiliki Petugas Antar Kerja. (4) Perizinan berusaha
00819|sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas NIB
00820|dan/atau Sertifikat Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
00821|undangan;
00822|- Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli dibidang ketenagakerjaan, Jika seseorang
00823|yang melakukan perekrutan tenaga kerja di dalam wilayah Negara Republik
00824|Indonesia untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di  Batam  tidak di
00825|lengkapi dengan dokumen yang sah, apakah perbuatan tersebut melanggar pasal
00826|2 ayat (1)  pasal 10 UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana
00827|perdagangan orang melanggar peraturan perundang -undangan sebagaimana
00828|Undang-Undang No. 21 T ahun 2007 T entang Tindak Pidana Perdagangan Orang
00829|ada bayak pasal yang dapat di sangkahkan kepada pelaku atau seseorang yang
00830|melakukan perekrutan calon tenaga kerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
00831|dan dalam penentuan pa sal dapat di lihat tergantung dari perbuatan yang di
00832|lakukan oleh para tersangka yakni sebagaimana tertuang :Pasal 2 ayat 1 berbunyi :
00833|“setiap orang yang melakukan pererkutan, pengangkutan, penampungan,
00834|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang den gan ancaman
00835|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
00836|pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
00837|utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00838|orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang
00839|tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia , di pidana dengan pidana Penjara
00840|paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
00841|sedikit Rp.120.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-” ;
00842|- Bahwa apabila dalam perkara tersebut dapat di buktikan merujuk pada pasal 2 ayat
00843|1, T ersangka telah melakukan perekrutan, tersangka telah melakukan pemindahan
00844|ataupun menerima calon tenaga kerja tanpa melalui prosedur yang benar atau
00845|secara sepihak melakukan perekrutan, maka unsur pasal ini terpenuhi memberikan
00846|bayaran ataupun manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan korban atau orang
00847|
00848|yang memegang kendali atas diri korban maka unsur pasal ini terpenuhi;
00849|- Bahwa tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia yang
00850|artinya belum tereksploitasi namun baru mempunyai maksud sudah dapat di
00851|kategorikan terpenuhinya unsur pasal ini;
00852|- Bahwa sama halnya juga di atur dalam pasal-pasal lain yang terkandung dalam
00853|Undang-Undang No. 21 T ahun 2007 T entang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00854|penentuan pasal dapat di sangkakan kepada seseorang tergantung dari perbuatan
00855|seseorang dalam melakukan perekrutan tenaga kerja;
00856|- Bahwa seseorang melakukan perekrutan tenaga kerja di dalam wilayah Negara
00857|Republik Indonesia adalah : Perusahaan Penempatan T enaga Kerja Swasta
00858|(PPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah T angga (P3RT) untuk
00859|melakukan perekrutan tenaga ker ja di wilayah Negara Republik Indonesia :
00860|Perekrutan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) wajib mengajukan
00861|permohonan berupa Rencana Penempatan T enaga Kerja AKAD (RPTK-AKAD) ke
00862|Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendapatkan Surat Persetujuan
00863|Penempatan T enaga Kerja AKAD (SPP-AKAD) yang diterbitkan Kementerian
00864|Ketenagakerjaan RI, dan selanjunya SPP-AKAD tersebut diajukan permohonan  ke
00865|Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dengan lampiran SPP-AKAD untuk menerbitkan
00866|Surat Pengantar Rekrut (SPR). Dan selanj utnya PPTKS dan atau P3RT
00867|melaporkan SPR tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tujuan
00868|perektutan tenaga kerja untuk sosialaisasikan kepada pencari kerja oleh PPTKS
00869|dan atau P3RT bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota;
00870|- Bahwa dalam pelaksanaan perekrutan calon tenaga kerja wajib memenuhi
00871|persyaratan dokumen sebagai berikut :
00872|a. Berusia 18 (delapan belas tahun) dibuktikan dengan KTP ,
00873|b. Memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi
00874|c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter,
00875|dari Rumah Sakit atau Puskesmas yang memiliki dokter,
00876|d. T erdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial (BPJS
00877|Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
00878|e. Dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan yaitu : pencari kerja atau
00879|calon tenaga kerja terdaftar di Dinas Naker Kabupaten/Kota memiliki
00880|akun SIAkerja-ID yang sebelumnya disebut  AK 1 (kartu pencari kerja),
00881|f. Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah,
00882|melampirkan foto copy buku nikah,
00883|g. Surat Keterangan Ijin dari suami/isteri, ijin orang tua/wali yang diketahui
00884|Desa/Lurah,
00885|
00886|h. Penandtanganan Perjanjian Penempatan yang diketahui Dinas Naker
00887|Kabupaten/Kota daerah asal tenaga kerja.
00888|i. Perjanjian kerja diketahui Dinas tenaga kerja daerah tujuan
00889|penempatan dan di laporkan ke Dinas daerah asal tenaga kerja.
00890|- Bahwa sama halnya juga di atur dalam pasal-pasal lain yang terkandung dalam
00891|Undang-Undang No. 21 T ahun 2007 T entang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00892|penentuan pasal dapat di sangkakan kepada seseorang tergantung dari
00893|perbuatan seseorang dalam melakukan perekrutan tenaga kerja;
00894|- Bahwa seseorang melakukan perekrutan tenaga kerja di dalam wilayah Negara
00895|Republik Indonesia adalah : Perusahaan Penempatan T enaga Kerja Swasta
00896|(PPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah T angga (P3RT) untuk
00897|melakukan perekrutan tenaga kerja di wilayah Negara Republik Indonesia :
00898|Perekrutan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) wajib mengajukan
00899|permohonan berupa Rencana Penempatan T enaga Kerja AKAD (RPTK-AKAD)
00900|ke Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendapatkan Surat Persetujuan
00901|Penempatan T enaga Kerja AKAD (SPP-AKAD) yang diterbitkan Kementerian
00902|Ketenagakerjaan RI, dan selanjunya SPP-AKAD tersebut diajukan permohonan
00903|ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dengan lampiran SPP -AKAD untuk
00904|menerbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR). Dan selanjutnya PPTKS dan atau
00905|P3RT melaporkan SPR tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
00906|tujuan perektutan tenaga kerja untuk sosialaisasikan kepada pencari kerja oleh
00907|PPTKS dan atau P3RT bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota;
00908|- T erhadap keterangan Ahli, T erdakwa menerangkan bawa tidak tahu;
00909|
00910|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
00911|sama kalau ada yang butuh ART lalu T erdakwa carikan;
00912|
00913|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
00914|Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
00915|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
00916|Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
00917|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
00918|1. Menyatakan Terdakwa  Ongki Alexandro Nubatonis terbukti secara sah
00919|dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00920|melanggar dakwaan kes atu primair Pasal 2 Ayat (1) Undang -Undang
00921|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00922|Perdagangan Orang.
00923|2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ongki Alexandro
00924|Nubatonis selama : 7 (tujuh) tahun,   dengan dikurangi selama terdakwa
00925|berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah
00926|terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.
00927|200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
00928|3. Menyatakan barang bukti berupa :
00929|- 10 (Sepuluh) Lembar PrinOut Percakapan WhatsApp saudara
00930|Ongki Alexandro Nubatonis dengan saudari JOYCE  yang di
00931|Screechot dari Hanphone Relame warna Hitam,
00932|- 1 (Satu) Lembar hasil screenshot dari HP Realme warna hitam
00933|bukti transfer pada tanggal 22 November 2024 Bank Mandiri
00934|dengan nomor rekening 181000191904 atas nama Ongki
00935|Alexandro Nubatonis,
00936|
00937|- 1 (Satu) Lembar print out tiket pesawat Lion Air JT - 693  JT 973
00938|tanggal 22 November 2024 Kupang tujuan Surabaya, Surabaya
00939|Batam atas nama penumpang Nyonya Irza Nira Wati Loasana
00940|(dimusnahkan), serta
00941|- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme 8 warna Hitam (Dirampas
00942|Negara) dan
00943|- (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam dalam keadaan
00944|rusak dan layar mengalami pecah berupa retakan (dikembalikan
00945|kepada korban).
00946|4. Menetapkan agar Terdakwa Ongki Alexandro Nubatonis membayar biaya
00947|perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
00948|Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
00949|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada majelis
00950|Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena dakwaan
00951|Penuntut Umum tidak terbukti, karena kemauan Korban sendiri untuk bekerja
00952|dan Korban sendiri mengakui bahwa orang tuanya sudah meninggal;
00953|Setelah mendengar permohona n Terdakwa yang pada pokoknya
00954|menyatakan Terdakwa tidak melakukan seperti yang didakwakan Penuntut
00955|umum  ;
00956|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
00957|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;
00958|
00959|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00960|berikut:
00961|1. 10 (Sepuluh) Lembar Prin  Out Percakapan WhatsApp saudara Ongki
00962|Alexandro Nubatonis dengan saudari Joyce  yang di Screechot dari
00963|Hanphone Relame warna Hitam,
00964|2. 1 (Satu) Lembar hasil screenshot dari HP Realme warna hitam bukti
00965|transfer pada tanggal 22 November 2024 Bank Mandiri de ngan nomor
00966|rekening 181000191904 atas nama Ongki Alexandro Nubatonis,
00967|3. 1 (Satu) Lembar print out tiket pesawat Lion Air JT - 693  JT 973 tanggal
00968|22 November 2024 Kupang tujuan Surabaya, Surabaya Batam atas
00969|nama penumpang Nyonya Irza Nira Wati Loasana;
00970|4. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme 8 warna Hitam (Dirampas
00971|Negara) dan
00972|
00973|5. (Satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam dalam keadaan rusak
00974|dan layar mengalami pecah berupa retakan ;
00975|
00976|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
00977|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00978|- Bahwa pada bulan November 2024 di Kel. Oesapa, Kota Kupang, Provinsi NTT
00979|T erdakwa memposting d Facebook untuk mencari wanita yang bersedia bekerja di
00980|Batam dengan gaji sebesar Rp. 2.600.000,00 sampai 2.800.000,00 sehingga di
00981|respon oleh Saksi Korban selanjutnya Korban dan T erdakwa bertemu untuk
00982|dilakukan interviu oleh T erdakwa;
00983|- Bahwa saat bertemu T erdakwa sempat menanyakan tentang orang tua Korban
00984|guna untuk meminta ijin akan tetapi oleh Korban diakui bahwa orang tua Korban
00985|sudah meninggal dan Korban hanya tinggal dengan tantenya yang selalu
00986|menyiksa Korban;
00987|- Bahwa saat kejadian Korban berumur 19 tahun namun masih duduk dibangku
00988|SLTA dan tinggal di Amarasi Kabupaten Kupang dan Korban sudah tidak betah
00989|untuk tinggal dengan orang tuanya dan hanya ingin untuk mau bekerja;
00990|- Bahwa Korban tergiur dengan besarannya gaji yang besar sehingga langsung
00991|menerima tawaran tersebut;
00992|- Bahwa setelah Korban bersedia bekerja di Batam, T erdakwa menghubungi Saksi
00993|Joyce untuk dilakukan interviu via Videocall dan setelah di interviuw Saksi Joyce
00994|membeli tiket berdasaarkan KTP yang dikirim oleh T erdakwa via pesan WA;
00995|- Bahwa Saksi Korban bersedia pergi bekerja di Batam karena tergiur dengan
00996|gaji perbulan Rp.2.600.000 (juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan
00997|Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan memang demikian Korban
00998|di gaji selama bekerja di Batam;
00999|- Bahwa sebelum bekerja Korban di training terlebih dahulu di rumah Saksi Joyce
01000|selama 3 (tiga) minggu setelah itu mulai bekerja pada ibu Novita akan tetapi
01001|Korban ternyata tidak bisa bekerja ;
01002|- Bahwa selama bekerja di Batam Korban diperlakukan dengan baik walaupun
01003|Korban pernah mengambil uang dari saku baju anak Saksi Joyce Ketika Korban
01004|sedang mencuci pakaian anak tersebut sebesar Rp.128.000,00 (seratus dua
01005|puluh delapan ribu rupiah) ;
01006|- Bahwa T erdakwa merekrut orang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah
01007|tangga setelah itu T erdakwa mengkonfimasikan ke pemilik PT .Jasa Bakti Agung
01008|Perusahaan yang bekerja untuk merekrut dan menyalurkan tenaga kerja;
01009|
01010|- Bahwa PT . Jasa Bakti Agung telah mendapat Perizinan Berusaha Berbasis Mikro
01011|dengan nomor induk berusaha : 140824004 6763 dari Kementrian
01012|Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal  yang diterbitkan di
01013|Jakarta   tanggal  14 Agustus 2024 dan telah di keluarkan Pengesahan Pendirian
01014|Badan Hukum Perseroan T erbatas PT . Jasa Bakti Agung oleh Kementrian Hukum
01015|dan Ham R epublik Indonesia Nomor : AHU -0059544.AH.01.01.T ahun 2024
01016|tanggal 7 Agustus 2024 dan telah ada Akta Notaris terkait pendirian Perseroan
01017|T erbatas PT . Jasa Bakti Agung pada tanggal 2 Agustus 2024;
01018|- Bahwa T erdakwa bukan merupakan karyawan PT . Jaya Bakti Agung, T erdakwa
01019|hanya diminta oleh Mersi Bano untuk membantu mencarikan orang untuk
01020|kemudian di interviu oleh karyawan/pekerja pada PT .Jaya Bakti Agung dan dari
01021|jasa T erdakwa tersebut T erdakwa mendapatkan imbalan sebesar
01022|Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
01023|- Bahwa jasa Korban dalam bekerja sudah di bayarkan sebesar Rp.5.000.000,00
01024|(lima juta rupiah) dan diterima oleh orang tua Korban ;
01025|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki ijin dan tidak melengkapi dokumen yang sah
01026|dalam merekrut orang untuk bekerja di dalam Negeri;
01027|
01028|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan
01029|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas,
01030|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01031|kepadanya;
01032|Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01033|dengan dakwaan berbentuk Kombinasi  sehingga Majelis Hakim akan
01034|mempertimbangkan dakwaan Kombinasi kesatu dan oleh karena dakwaan
01035|Kombinasi kesatu berbentuk subsideritas maka Majelis hakim akan
01036|mempertimbangkan dakwaan kesatu primeir yakni melanggar  Pasal 2 ayat (1)
01037|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01038|Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
01039|1. Setiap orang
01040|2. Melakukan Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01041|penampungan, pengiriman, pemindahan atau  atau penerimaan
01042|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
01043|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
01044|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
01045|atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
01046|
01047|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang
01048|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
01049|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
01050|mempertimbangkan sebagai berikut:
01051|Ad.1. Setiap Orang;
01052|Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja
01053|orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan  sebagai subyek hukum
01054|sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam  keadaan sehat jasmani maupun
01055|rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings
01056|vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;
01057|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
01058|menghadapkan Terdakwa bernama  Ongki Alexsandro Nub atonis Alias Ongki
01059|yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan
01060|pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan
01061|atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat
01062|jasmani, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah
01063|terpenuhi ;
01064|
01065|Ad.2. Melakukan Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01066|penampungan, pengiriman, pemindahan atau atau penerimaan seseorang
01067|dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, p enculikan, penyekapan,
01068|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01069|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh