02206|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02207|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02208|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02209|2) Besaran ancaman pidana denda;
02210|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02211|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02212|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02213|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02214|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02215|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02216|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02217|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02218|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02219|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
02220|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02221|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  berbunyi  “Dalam
02222|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02223|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02224|secara nyata”;
02225|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02226|Terdakwa  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  yang  mana  waktu  bekerja  dan
02227|pengahasilan  Terdakwa  tidak  menentu  dan  dalam  perkara  a  quo  Terdakwa
02228|Terdakwa akan mendaptkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
02229|rupiah) dari saudari Rismawati dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan secara
02230|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02231|mempertimbangkan  pula  bahwa  sistem  peradilan  yang  adil  seharusnya
02232|memastikan  bahwa  seseorang  tidak  dipaksa  membayar  denda  diluar
02233|kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02234|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02235|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
02236|dalam amar putusan dibawah ini;
02237|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02238|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02239|Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02240|
02241|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02242|dipertimbangkan:
02243|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02244|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02245|Pidana;
02246|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02247|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02248|direncanakan atau tidak direncanakan;
02249|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02250|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
02251|melakukan Tindak Pidana;
02252|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
02253|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
02254|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
02255|pelaku Tindak Pidana;
02256|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
02257|atau keluarga Korban;
02258|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
02259|Korban; dan/ atau
02260|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
02261|dalam masyarakat;
02262|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
02263|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
02264|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
02265|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
02266|Terdakwa melakukan pidana didorong oleh kesadaran penuh dan didorong oleh
02267|tujuan  mendapatkan  keuntungan  secara  materil  yakni  upah  sejumlah  Rp.
02268|200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudari Rismawati tetapi belum dinikmati
02269|oleh Terdakwa;
02270|Menimbang,  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  atas
02271|kesadaran  penuh  dari  diri  Terdakwa  yang  memiliki  kehendak  bebas  untuk
02272|menolak atau menuruti perintah dari saudari Rismawati;
02273|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  persidangan  diketahui  pula  bahwa
02274|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana diawali denga perencanaan terlebih
02275|dahulu;
02276|Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02277|
02278|Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pula
02279|mempengaruhi masa depan keluarga Terdakwa dalam hal ini Terdakwa adalah
02280|tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak;
02281|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02282|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02283|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:
02284|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02285|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02286|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02287|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02288|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02289|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
02290|dalam masyarakat; dan
02291|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02292|terpidana.
02293|Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  ketentuan  pasal  51
02294|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
02295|Pidana serta dihubungkan dengan perbuatan pada diri Terdakwa yang terbukti
02296|sebagai  turut  serta  dalam  percobaan  orang  perorangan  melaksanakan
02297|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sehinggah  dalam  perkara  a  quo
02298|pemidanaan  yang  paling  relevan  terhadap  diri  Terdakwa  adalah
02299|Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02300|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menumbuhkan
02301|rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
02302|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
02303|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
02304|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02305|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
02306|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
02307|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
02308|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
02309|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
02310|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02311|pidana yang dijatuhkan;
02312|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02313|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
02314|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02315|Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02316|
02317|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02318|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
02319|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
02320|1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu – Abu
02321|dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082.
02322|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan serta  mempunyai  nilai
02323|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
02324|negara;
02325|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02326|1) 12  (dua  belas)  Lembar  Manifest  daftar  penumpang  Kapal
02327|KM.PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare
02328|Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
02329|adalah barang yang digunakan untuk melakukan tidak pidana dan dikhawatirkan
02330|akan  digunakan  untuk  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  maka perlu
02331|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
02332|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02333|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02334|yang meringankan Terdakwa;
02335|Keadaan  yang  memberatkan:
02336|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
02337|perlindungan pekerja migran Indonesia;
02338|Keadaan yang meringankan:
02339|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
02340|tidak mengulanginya lagi;
02341|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02342|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
02343|- Terdakwa masih dalam usia produktif;
02344|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
02345|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02346|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
02347|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
02348|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
02349|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
02350|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
02351|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
02352|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
02353|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
02354|Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02355|
02356|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
02357|bersangkutan;
02358|
02359|MENGADILI:
02360|1. Menyatakan  Terdakwa  Baso  Bin  Jusmain tersebut  di  atas,  terbukti
02361|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “turut serta
02362|melakukan  percobaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
02363|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
02364|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02365|penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
02366|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02367|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02368|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02369|5. Memerintahkan barang bukti berupa:
02370|a) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu –
02371|Abu dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082;
02372|Agar dirampas untuk negara;
02373|b) 12 (dua belas) Lembar Manifest daftar penumpang Kapal KM.
02374|PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare
02375|Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
02376|Dirampas untuk dimusnahkan
02377|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
02378|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02379|
02380|Senin
02381|
02382|2 Maret 2026
02383|
02384|2026
02385|
02386|Negeri  Nunukan, pada hari  Senin, tanggal  2 Maret 2026 , oleh  kami, Raden
02387|Narendra  Mohni  Iswoyokusumo,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Untung
02388|Surapati, S.H., Ridwan Syaleh, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota,
02389|
02390|Hernandia  Agung  Permana,  S.H.,
02391|
02392|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02393|Untung Surapati, S.H. Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.
02394|Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02395|
02396|Ridwan Syaleh, S.H.
02397|Panitera Pengganti,
02398|Hernandia Agung Permana, S.H.