00464|rupiah) ke Terdakwa melalui Bank BCA Norek 8585124539 a.n Govinda disertai 
00465|dengan foto 1 (Satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) buah foto nomor kamar 04 
00466|Hotel Diana yang dikirim oleh Saksi HENDRI SAPUTRA ke pesan whatsapp 
00467|Terdakwa, kemudian sekira pukul 22:45 WIB Terdakwa mengantar Saksi korban 
00468|ke Hotel Diana dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk 
00469|Honda Brio warna putih, ketika Saksi korban sudah masuk ke kamar hotel 
00470|bersama Saksi HENDRI SAPUTRA, Terdakwa kembali pulang, kemudian pada 
00471|hari yang sama, sekira pukul 22:30, Saksi LINNA ROSSA (Anggota Polri) serta 
00472|Tim Satgas TPPO Polres Kobar sedang melaksanakan patroli di Hotel Diana dan 
00473|menemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan 
00474|perkawinan (suami-istri), yakni Saksi HENDRI SAPUTRA dan Saksi korban, 
00475|dimana keduanya langsung dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk 
00476|dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; 
00477|
00478|- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk mencarikan Job untuk bisa 
00479|memboking melakukan persetubuhan dengan orang lain; 
00480|- Bahwa saksi memiliki hutang dengan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,-(satu juta 
00481|rupiah) oleh karena itulah menjadi alasan saksi melakukan permintaan 
00482|Terdakwa; 
00483|- Bahwa saksi pernah menerima Job melalui aplikasi Michat dan langsung 
00484|berhubungan dengan saksi tidak melalui Terdakwa; 
00485|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar 
00486|dan tidak keberatan; 
00487|3. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
00488|- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan adanya 
00489|kejadian pengamanan atas pelaku yang melakukan tindak pidana Perdagangan 
00490|Orang yang pada saat itu dilakukan patrol oleh Tim Satgas TPPO di Hotel-hotel; 
00491|- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Satgas TPPO pada hari Sabtu, tanggal 
00492|16 November 2024 sekira pukul 23:00 WIB, bertempat di Rumah Kos  Jalan 
00493|Alpukat, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin 
00494|Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau bertempat di Hotel Diana di Jalan 
00495|Pakunegara, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin 
00496|Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; 
00497|- Bahwa Dasar kegiatan patroli dan pengecekan hotel – hotel yang dilakukan oleh 
00498|Tim Satgas TPPO tersebut adalah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 2268 
00499|/ XI / RES.1.8 / 2024 / Satreskrim tanggal 01 November 2024. Saya tergabung 
00500|kedalam Tim Satgas TPPO tersebut, dan saya melakukan kegiatan patroli dan 
00501|pengecekan di Hotel – Hotel terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut 
00502|bersama dengan rekan – rekan saya yang lain yang tergabung kedalam Sprint 
00503|Satgas TPPO tersebut; 
00504|- Bahwa pada saat dilakukan  patrol oleh saksi bersama Tim Satgas TPPO 
00505|menemukan sepasang laki – laki dan perempuan yang berada didalam sebuah 
00506|kamar hotel yang tidak terikat dalam status perkawinan tersebut pada hari Sabtu 
00507|16 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Sebuah kamar hotel Diana yang 
00508|berada di Jalan Pakunegara Kelurahan  Raja Kecamatan Arut Selatan 
00509|Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah; 
00510|- Bahwa Perempuan yang saksi temukan berada di dalam sebuah Kamar hotel 
00511|bersama dengan seoarang laki – laki yang tidak terikat dalam status perkawinan 
00512|tersebut adalah Saksi korban sedangkan laki – laki yang saya temukan berada di 
00513|dalam sebuah kamar hotel bersama dengan Saksi korban yang tidak terikat 
00514|dalam status perkawinan tersebut adalah saudara HENDRI SAPUTRA; 
00515|
00516|- Bahwa Maksud dan tujuan mereka berada didalam kamar Hotel tersebut adalah 
00517|untuk melakukan hubungan badan sesuai dengan perjanjian yang telah 
00518|ditentukan oleh seorang laki – laki yang menawarkan Saksi korban tersebut; 
00519|- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi korban dan saudara HENDRA SAPUTRA 
00520|bahwa mereka berada didalam kamar hotel tersebut dikarenakan saudara 
00521|HENDRI SAPUTRA memesan perempuan kepada seorang laki – laki melalui 
00522|aplikasi pesan Whatsapp yang kemudian laki – laki t ersebut menawarkan 
00523|perempuan dengan cara mengirimkan beberapa foto – foto perempuan kepada 
00524|saudara HENDRI SAPUTRA untuk dipilih oleh saudari HENDRI SAPUTRA, dan 
00525|saat itu saudari HENDRI SAPUTRA memilih Saksi korban sehingga saat itu 
00526|Saksi korban disuruh oleh laki – laki tersebut untuk melayani saudara HENDRI 
00527|SAPUTRA berhubungan badan, sehingga saat itu saudara HENDRI SAPUTRA 
00528|dan Saksi korban dapat berada didalam kamar hotel tersebut; 
00529|- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi korban yang menyuruh dan 
00530|menawarkannya kepada saudara HENDRI SAPUTRA adalah untuk melakukan 
00531|hubungan badan tersebut adalah saudara GOVINDA (Terdakwa); 
00532|- Bahwa adapun sistem kerja yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara 
00533|Terdakwa menawarkan perempuan kepada saudara HENDRI SAPUTRA untuk 
00534|melakukan hubungan badan tersebut dengan cara komunikasi melalui aplikasi 
00535|pesan whatsapp dengan nomor 0821 5708 8463, yang kemudian Perempuan 
00536|yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk melayani dalam melakukan hubungan 
00537|badan kepada saudara HENDRI SAPUTRA dengan membayarkan sejumlah 
00538|uang tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saya kenali yang mana 
00539|salah satu dari Foto tersebut adalah Saksi korban; 
00540|- Bahwa sepengetahuan saksi dari percakapan pesan whatsapp antara Terdakwa 
00541|dan saudara HENDRI SAPUTRA bahwa saudara HENDRI SAPUTRA 
00542|mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) untuk Saksi korban 
00543|untuk melayani hubungan badan “ Long Time “ dengan saudara HENDRI 
00544|SAPUTRA tersebut; 
00545|- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara saudara Hendri melakukan 
00546|pembayaran kepada Terdakwa yaitu dengan cara Uang pembayaran tersebut 
00547|sudah dibayarkan oleh saudara HENDRI SAPUTRA kepada Terdakwa melalui 
00548|transfer rekening bank yang saat itu dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening Bank 
00549|BCA dengan nomor : 8585124539 An. GOVINDA dan Uang pembayaran dari 
00550|saudara HENDRI SAPUTRA tersebut belum diserahkan kepada Saksi korban 
00551|dan masih ada pada Terdakwa; 
00552|
00553|- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Saksi korban ada dihotel 
00554|tersebut bersama dengan saudara HENDRI SAPUTRA karena disuruh oleh 
00555|Terdakwa untuk melayani melakukan hubungan  badan  tersebut yaitu saya 
00556|langsung menghubungi saudara BAGAS RIZKI PUTRA dan memberitahukan 
00557|terkait hal tersebut yang kemudian saudara BAGAS RIZKI PUTRA bersama 
00558|dengan Tim Satgas TPPO yang lain mengamankan Terdakwa sehubungan 
00559|dengan menyuruh dan menawarkan perempuan kepada seorang laki – laki untuk 
00560|melakukan hubungan badan tersebut dengan membayarkan sejumlah uang; 
00561|- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penawaran perempuan kepada 
00562|saudara Hendri Saputra yaitu dengan cara berdasarkan bukti percakapan 
00563|whatsapp, cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengirimkan foto – foto 
00564|perempuan kepada seorang laki – laki yang memesan perempuan kepadanya 
00565|dengan tujuan akan diajak untuk melakukan hubungan badan, setelah seorang 
00566|laki – laki tersebut menentukan pilihan kemudian Terdakwa dan seorang laki – 
00567|laki tersebut mengatur harga terkait dengan perempuan yang dipilih untuk 
00568|melayani hubungan badan tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dan 
00569|dilakukan pembayaran oleh seorang laki – laki tersebut kemudian Terdakwa 
00570|menjemput dan mengantarkan seorang perempuan tersebut ke sebuah Hotel 
00571|yang telah ditentukan dan kemudian saudara pergi dari hotel tersebut untuk 
00572|menunggu menjemput kembali perempuan yang diantarkan tersebut ke hotel 
00573|setelah melayani laki – laki yang memesannya tersebut melakukan berhubungan 
00574|badan; 
00575|- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan 
00576|perbuatannya; 
00577|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar 
00578|dan tidak keberatan; 
00579|
00580|Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Keterangan 
00581|Ahli Dr. Kiki Kristanto,S.H.,M.H.,C.LA.,C.C.D.,C.Med di bawah sumpah pada pokoknya 
00582|menerangkan sebagai berikut: 
00583|- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam Bidang Hukum Pidana karena pendidikan dan 
00584|pekerjaan ahli menekuni dan berkenaan dengan Bidang ilmu tersebut. Adapun dasar 
00585|keahlian ahli, yakni: 
00586|a. Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Acara 
00587|Pidana Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 
00588|80/UN24/KP/2012 tentang Penetapan Jabatan Akademik/ Fungsional, diangkat 
00589|sebagai Asisten Ahli dalam bidang ilmu Hukum Acara Pidana; 
00590|
00591|b. Ahli pernah mengikuti Pe latihan Internasional Criminal Investigative Training 
00592|Assistance Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor 
00593|Tahun 2014; 
00594|c. Ahli pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hukum Pidana pada Fakultas 
00595|Hukum Universitas Palangka Raya (2012-2015); 
00596|d. Ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 
00597|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas Hukum 
00598|Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016; 
00599|e. Penataran Nasional MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana Indonesia) Tahun 
00600|2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di 
00601|Masa Pandemi Covid 19” pada tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama 
00602|22,5 Jam Penataran. 
00603|f. Aktif sebagai peserta dalam Kegiatan seminar yang bertemakan Hukum Pidana: 
00604|1) National Seminar Series Criminal Law and Criminology Tahun 2020, Tema: 
00605|Kebijakan Pembebasan Narapidana, yang diselenggarakan Masyarakat 
00606|Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki); 
00607|2) Online Discussion and Sharing Sessions Assosiasi Pengajar V iktimologi 
00608|Indonesia, Tahun 2020; 
00609|3) Seminar Diseminasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 
00610|Tahun 2020, diselenggaran oleh KPK dan Pusat Edukasi Anti Korupsi Fakultas 
00611|Hukum Universitas Sriwijaya; 
00612|4) National Webinar 2020 Interactive Dialogue and Question – Answer on 
00613|Criminal Law, Tema: Pencegahan Korupsi dalam Penanggulangan Bencana 
00614|Non Alam Covid 19, diselenggaran oleh Forhum (Forum Masyarakat Hukum) 
00615|Jogjakarta; 
00616|5) Webinar dengan Tema: Permasalahan-permasalahan Hukum Pidana dan 
00617|Kebijakan Hukum Pidana di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal, 
00618|diselenggaran oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 
00619|Jenderal Soedirman dan Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi 
00620|Indonesia). 
00621|6) Kuliah Umum Bidang Hukum Pidana Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., Tema: 
00622|Penguatan Asas Legalitas dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 
00623|diselenggarakan oleh Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan 
00624|Ageng Tirtayasa, Tahun 2020; 
00625|7) Workshop Pengajaran Hukum Pidana dan Launching Bukum Hukum Pidana: 
00626|Suatu Pengantar, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan 
00627|
00628|Kriminologi Indonesia bekerjsama dengan Fakultas Hukum Universitas 
00629|Indonesia, RajaGrafindo Persada, Tahun 2020; 
00630|8) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#4: Korupsi Bantuan 
00631|Sosial, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi 
00632|Indonesia, Tahun 2020; 
00633|9) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#5: Kejahatan Siber 
00634|Dimasa Covid 19 dan Penanganannya, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum 
00635|Pidana dan Kriminologi Indonesia, Tahun 2020. 
00636|- Bahwa : 
00637|a. Riwayat Pendidikan Ahli : 
00638|1) SD Negeri Palangka 21 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1995. 
00639|2) SMP Negeri 3 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1998. 
00640|3) SMU Negeri 4 Kota Palangka Raya, lulus tahun 2001. 
00641|4) S1 Ilmu Hukum Fakul tas Hukum Universitas Palangka Raya, lulus 
00642|tahun 2005. 
00643|5) S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya lulus 
00644|tahun 2009. 
00645|6) S3 Doktor Bidang Hukum Pidana pada Program Doktor Ilmu Hukum 
00646|Universitas Brawijaya, Malang lulus tahun 2020. 
00647|b. Sertifikat Kompetensi Ahli: 
00648|1) Certified Legal Audit (C.L.A); 
00649|2) Certified Contract Drafter (C.C.D); 
00650|3) Certified Mediator (C.MED). 
00651|c. Pendidikan dan Pelatihan Ahli: 
00652|1) Pelatihan Internasional Criminal Investigative Training Assistance 
00653|Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor 
00654|Tahun 2014; 
00655|2) Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, 
00656|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas 
00657|Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016; 
00658|3) Penataran Nasional MAHUPIKI (Masy arakat Hukum Pidana 
00659|Indonesia) Tahun 2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik 
00660|Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid 19” pada 
00661|tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama 22,5 Jam 
00662|Penataran; 
00663|4) Pelatihan Hukum: Perancangan Kontrak Internasional; 
00664|5) Pelatihan Hukum: Kejahatan Siber atau Cyber Crime; 
00665|
00666|6) Pelatihan Kepailitan/PKPU: Strategi Permohonan Kepailitan Dan 
00667|Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
00668|7) Pelatihan Hukum: Konsultan Hukum Perbankan; 
00669|8) Pelatihan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana; 
00670|9) Pelatihan Hukum: Praperadilan; 
00671|10) Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 
00672|11) Pelatihan Hukum: Profesi Likuidator; 
00673|12) Pelatihan Hukum: Tindak Pidana Pencucian Uang; 
00674|13) Pelatihan Hukum Asuransi; 
00675|14) Pelatihan Hukum Pertambangan; 
00676|15) Pelatihan Hukum Pertanahan; 
00677|16) Pelatihan Hukum Penanganan Perkara PKPU. 
00678|d. Riwayat Pekerjaan Ahli: 
00679|1) Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 diangkat sebagai Calon 
00680|Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Golongan Ruang IIIb 
00681|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor: 
00682|21942/A.4/KP/2010; 
00683|2) Terhitung mulai tanggal 01 November 2011 diangkat sebagai 
00684|Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Palangka Raya 
00685|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 
00686|483/UN24/KP/2011, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I/IIIb; 
00687|3) Terhitung mulai tanggal 01 April 2012 diangkat dalam Jabatan 
00688|Fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Hukum 
00689|Acara Pidana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 
00690|Kebudayaan Nomor: 80/UN24/KP/2012; 
00691|4) Terhitung mulai tanggal 01 Aptil 2014 Kenaikan 
00692|Pangkat/Golongan: Penata/IIIc berdasarkan Keputusan Menteri 
00693|Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor: 
00694|137789/A4.3/KP/2014; 
00695|5) Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 berdasarkan Penetapan 
00696|Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor: 72/UN24/KP/2016 
00697|dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang 
00698|III/d, dalam Jabatan Lektor; 
00699|6) Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 Kenaikan 
00700|Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I/IIId berdasarkan Keputusan 
00701|Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 
00702|88054/A2.3/KP/2016. 
00703|
00704|- Bahwa Ahli Mengutip pendapat Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-
00705|dasar dan aturan- aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan 
00706|ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan  dengan hukum dan 
00707|mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. 
00708|Sedangkan Simons, hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-
00709|larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa 
00710|(pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang 
00711|menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan -aturan 
00712|untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Dari penjelasan 
00713|tersebut, dapat dikonklusikan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan asas-
00714|asas, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang 
00715|dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya (tindak 
00716|pidana), syarat-syarat untuk dapat memintai pertanggung- jawaban pidana terhadap 
00717|orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
00718|(pertanggungjawaban pidana), serta tentang jenis-jenis dan jumlah sanksi pidana 
00719|yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan 
00720|diancam dengan pidana yang memenuhi persyaratan untuk dipertanggug- jawabkan 
00721|dalam Hukum Pidana (pemidanaan). 
00722|- Bahwa Aspek pembahasan hukum pidana, yakni: 
00723|a) lus Poenale (hukum pidana materil); 
00724| Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana 
00725|serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif 
00726|(hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam 
00727|dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu 
00728|hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan 
00729|pidana lainnya di luar KUHP. 
00730|b) lus Poeniendi (hak memidana/hukum pidana formil); 
00731|Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang 
00732|yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut 
00733|cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan 
00734|pertanggung- jawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan 
00735|realisasi hukum pidana substantif materil, yaitu Hukum Acara Pidana yang 
00736|dimuat dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan Hukum 
00737|Acara Pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHAP. Hak-hak negara 
00738|tersebut meliputi: 
00739|1) Hak untuk mengancam hukuman; 
00740|2) Hak untuk menjatuhkan hukuman; 
00741|
00742|3) Hak untuk melaksanakan hukuman. 
00743|Dengan demikian aspek pembahasaan hukum pidana meliputi: 
00744|a. Masalah tindak pidana; 
00745|b. Masalah pertanggungjawaban pidana; dan 
00746|c. Masalah pidana dan pemidanaan. 
00747|- Bahwa Hukum Pidana bersumber pada undang -undang, baik kodifikasi (KUHP) 
00748|maupun non kodifikasi (UU di luar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP) 
00749|artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum 
00750|(Pasal 1- 103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal 
00751|449-669). 
00752|- Bahwa Delik pidana: 
00753| Kata delik berasal dari bahasa latin dellictum. Dalam Hukum Pidana Belanda, delik 
00754|dikenal dengan istilah Straafbar Feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik 
00755|diartikan sebagai "perbuatan yg dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
00756|pelanggaran terhadap undang-undang. 
00757|- Bahwa Untuk memahami pengertian delik, maka perlu memahami unsur-unsur delik,