01850|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
01851|tindak pidana yang dituju;
01852|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01853|yakni  memberangkatkan  5  (lima)  orang  WNI Tersebut ,  yang  mana  tidak
01854|selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa
01855|sendiri melainkan karena Terdakwa  dan  5 (lima) orang WNI  tersebut  dengan
01856|rincian  2 (orang) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di
01857|Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak atas nama
01858|Saksi Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur
01859|anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal
01860|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  dengan tujuan berangkat ke
01861|negara Malaysia telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada
01862|hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sungai
01863|Sembilan, Kelurahan  Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten
01864|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
01865|
01866|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01867|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi
01868|jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak
01869|Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01870|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01871|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01872|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01873|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01874|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01875|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01876|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01877|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01878|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01879|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01880|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01881|alternatif kedua;
01882|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01883|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01884|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01885|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01886|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01887|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01888|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01889|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01890|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01891|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01892|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01893|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01894|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01895|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01896|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 1 2
01897|November 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01898|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01899|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01900|ini;
01901|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01902|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01903|
01904|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01905|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01906|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01907|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01908|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01909|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01910|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01911|pidana Penuntut Umum tersebut, oleh karena  keberangkatan 5 (lima) orang
01912|WNI dengan rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, 1 (satu)
01913|orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak tersebut  dilakukan tanpa
01914|tujuan  eksploitasi  ataupun  tanpa  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  oleh
01915|Terdakwa sebagaimana yang terungkap pada fakta persidangan bahwa awalnya
01916|Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) menghubungi saudara Sudi (kakak
01917|Saksi) yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di
01918|Negara  Malaysia,  lalu  menanyakan  apakah  masih  ada  lowongan  pekerjaan
01919|untuk Saksi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin
01920|Mansur di tempat saudara Sudi bekerja, lalu saudara Sudi memberitahukan
01921|bahwa kebetulan perusahaan sawit tempat saudara Sudi sedang membutuhkan
01922|karyawan,  setelah  itu  saudara  Sudi  mengirimkan  nomor  WhatsApp  milik
01923|saudara Asri Als Mandor Asri (Daftar Pencarian Saksi) agar Saksi Riswandi Als
01924|Sandi Bin Rasyide (Alm) bisa berkomunukasi langsung dengan saudara Asri Als
01925|Mandor Asri. Tidak lama kemudian terjadilah komunikasi antara Saksi Riswandi
01926|dengan  saudara  Asri  Als  Mandor  Asri  terkait  keberangkatan,  biaya
01927|keberangkatan, dikarenakan Saksi Riswandi belum memiliki biaya dan pada
01928|saat itu terjadi kesepakatan akan ditanggung oleh Mandor Asri dan menjadi
01929|hutang yang akan dibayarkan setelah bekerrja nanti dengan rincian senilai RM.
01930|1.750,-  atau  sekitar  Rp.  6.650.000,-  untuk  1  orang  dewasa  dengan  total
01931|keseluruhan senjumlah RM. 5.250,- atau sekitar Rp. 19.950.000,- untuk 3 orang
01932|dewasa dan untuk anak Saksi tidak dibebankan biaya karena masih berusia
01933|dibawah 2 tahun;
01934|Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah menjemput 5 orang WNI
01935|dengan  rincian  2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01936|bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
01937|dari Pelabuhan tunon taka menuju pangkalan Aji Putri atas perintah dari saudari
01938|Rismawati dan  Terdakwa akan dibayar oleh saudari Rismawati sejumlah Rp.
01939|200.000,- sampai Rp.400.000,-. melalui transfer bank jika berhasil menjemput
01940|
01941|dan mengantarkan 5 (lima) orang WNI tersebut sesuai dengan perintah saudari
01942|Rismawati;
01943|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
01944|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
01945|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
01946|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
01947|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan lamanya pemidanaan kepada
01948|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman
01949|pemidanaan yang dikaitkan dengan perkara  a quo  sebagaimana yang akan
01950|termuat dalam amar putusan di bawah ini yang telah dipandang adil dan tepat;
01951|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
01952|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
01953|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
01954|dalam keadaan yang meringankan;
01955|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo.  Pasal  69
01956|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01957|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
01958|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
01959|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;
01960|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
01961|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
01962|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01963|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01964|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01965|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
01966|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
01967|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
01968|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
01969|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
01970|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
01971|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
01972|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01973|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
01974|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01975|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
01976|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01977|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
01978|
01979|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
01980|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
01981|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
01982|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
01983|2) Besaran ancaman pidana denda;
01984|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
01985|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
01986|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
01987|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
01988|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01989|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
01990|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
01991|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
01992|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
01993|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
01994|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
01995|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
01996|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
01997|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
01998|secara nyata”;
01999|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02000|Terdakwa  bekerja  mengurus  rumput laut milik  orang  lain  yang  mana  waktu
02001|bekerja dan pengahasilan Terdakwa tidak menentu dan dalam perkara  a quo
02002|Terdakwa  rencananya  Terdakwa  akan  mendaptkan  upah  sejumlah  Rp.
02003|200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,-. (empat ratus ribu rupiah)
02004|dari saudari Rismawati tetapi belum diterima oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak
02005|memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta
02006|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  bahwa  sistem  peradilan  yang  adil
02007|seharusnya  memastikan  bahwa  seseorang  tidak  dipaksa  membayar  denda
02008|diluar kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02009|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02010|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
02011|dalam amar putusan dibawah ini;
02012|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02013|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02014|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02015|dipertimbangkan:
02016|
02017|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02018|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02019|Pidana;
02020|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02021|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02022|direncanakan atau tidak direncanakan;
02023|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02024|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
02025|melakukan Tindak Pidana;
02026|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
02027|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
02028|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
02029|pelaku Tindak Pidana;
02030|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
02031|atau keluarga Korban;
02032|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
02033|Korban; dan/ atau
02034|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
02035|dalam masyarakat;
02036|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
02037|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
02038|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
02039|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
02040|Terdakwa melakukan pidana didorong oleh kesadaran penuh dan didorong oleh
02041|tujuan  mendapatkan  keuntungan  secara  materil  yakni  upah  sejumlah  Rp.
02042|200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,-. (empat ratus ribu rupiah)
02043|dari saudari Rismawati tetapi belum dinikmati oleh Terdakwa;
02044|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02045|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02046|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:
02047|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02048|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02049|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02050|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02051|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02052|memulihkan  keseimbangan, serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
02053|dalam masyarakat; dan
02054|
02055|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02056|terpidana.
02057|Menimbang,  bahwa  setelah  memperharikan  ketentuan  pasal  51
02058|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
02059|Pidana serta dihubungkan dengan perbuatan pada diri Terdakwa yang terbukti
02060|sebagai  turut  serta  dalam  percobaan  orang  perorangan  melaksanakan
02061|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sehinggah  dalam  perkara  a  quo
02062|pemidanaan  yang  paling  relevan  terhadap  diri  Terdakwa  adalah
02063|Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02064|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menumbuhkan
02065|rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
02066|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
02067|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
02068|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02069|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
02070|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
02071|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
02072|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
02073|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
02074|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02075|pidana yang dijatuhkan;
02076|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02077|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
02078|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02079|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02080|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
02081|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
02082|1) 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna Abu – Abu dengan
02083|IMEI  1:  862241052286116,  IMEI  2:  862241052286108  dan  Nomor
02084|Whatsapp +62 81251304117 nama kontak “Ilham”;
02085|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan serta  mempunyai  nilai
02086|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
02087|negara;
02088|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02089|2) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru dengan Nomor
02090|Seri:  10HC3A0YFS0001Y  IMEI  1:  867251058075541,  IMEI  2:
02091|
02092|867251058075558 dan Nomor Whatsapp +62 816-4917-0676 nama kontak
02093|“rifalrafa”.
02094|adalah  merupakan  milik  saksi  Saksi  Riswandi  Bin  Rasyide,  maka  perlu
02095|ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada  saksi  Saksi
02096|Riswandi Bin Rasyide;
02097|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02098|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02099|yang meringankan Terdakwa;
02100|Keadaan  yang  memberatkan:
02101|- Perbuatan  Terdakwa  dilakukan  dengan  kesadaran  penuh  dan  tanpa
02102|paksaan;
02103|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
02104|perlindungan pekerja migran Indonesia;
02105|Keadaan yang meringankan:
02106|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
02107|tidak mengulanginya lagi;
02108|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02109|- Terdakwa masih dalam usia produktif;
02110|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
02111|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02112|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
02113|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
02114|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
02115|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
02116|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
02117|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
02118|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
02119|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
02120|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
02121|bersangkutan;
02122|
02123|MENGADILI:
02124|1. Menyatakan Terdakwa  Ilham Rahmat Bin Rahmat  tersebut di atas,