00729|Orang atau Atau  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan 
00730|menunjukkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya Angota Polisi tersebut 
00731|menanyakan terkait Terdakwa benar melakukan perekrutan dan 
00732|pengiriman calon tenaga kerja ke luar negeri, Terdakwa memiliki izin 
00733|perekrutan dan pengiriman dan Terdakwa terdapat calon tenaga kerja 
00734|yang akan diberangkatkan ke luar negeri; 
00735|- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah 
00736|melakukan pe rekrutan terhadap CPMI, namun yang berada di rumah 
00737|Terdakwa hanya tinggal saksi Yuni Rahmawati saja, setelah itu 
00738|Anggota Polisi meminta Terdakwa untuk memanggil saksi Yuni 
00739|Rahmawati. Setelah Anggota Polisi menginterogasi saksi Yuni 
00740|Rahmawati, Terdakwa kembali mengakui bahwa proses perekrutan 
00741|CPMI tersebut memang tidak sesuai prosedur dan proses 
00742|pemberangkatan CPMI tersebut tidak resmi, akhirnya Anggota Polisi 
00743|langsung mengamankan saksi Yuni Rahmawati, lalu Terdakwa diminta 
00744|untuk datang ke Polda Lampung dala m rangka klarifikasi berkaitan 
00745|peristiwa yang terjadi, namun dikarenakan tidak ada yang bisa 
00746|mengantar Terdakwa ke Kantor Polda Lampung, akhirnya Terdakwa 
00747|ikut naik ke Mobil Anggota Polisi tersebut untuk berangkat ke Kantor 
00748|Polda Lampung; 
00749|- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa merekrut CPMI baru kali ini, 
00750|karena selama ini yang saksi ketahui Terdakwa hanya sebagai agen 
00751|yang menyediakan ART yang akan bekerja di negara Indonesia dan 
00752|juga Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap para CPMI 
00753|tersebut agar dapat dipekerjakan oleh Terdakwa ke luar negeri, bahkan 
00754|CPMI yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di 
00755|luar negeri;  
00756|- Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlah CPMI yang telah direkrut oleh 
00757|Terdakwa ada 4 (empat) orang dan salah satu CPMI yang dire krut oleh 
00758|Terdakwa adalah saksi Yuni Rahmawati; 
00759|- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan perekrutan 
00760|tersebut dikarenakan Terdakwa diperintahkan oleh saudari Rusmina 
00761|(DPO), yang bertempat tinggal di negara Malaysia; 
00762|- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; 
00763|
00764|halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
00765|
00766|- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat 
00767|membenarkan dan tidak keberatan; 
00768|
00769|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai 
00770|berikut 
00771|4. Ahmad Robby,S.I.Kom Bin Rafiudin , dibawah sumpah pada pokoknya 
00772|menerangkan sebagai berikut : 
00773|- Bahwa Ahli diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang 
00774|berikan adalah benar; 
00775|- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli, Sejak tahun 2015, Ahli diangkat 
00776|menjadi PNS di KPPMI/BP2MI;  
00777|- Bahwa tupoksi dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran 
00778|Indonesia (BP3MI) Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 
00779|peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 
00780|tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan 
00781|Perlindungan Pekerja Migran Indoensia adalah : 
00782|A. Penyusuan rencana, program dan anggaran. 
00783|B. Penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan perlindungan 
00784|pekerja migran Indonesia. 
00785|C. Pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan 
00786|peluang kerja ke luar negeri. 
00787|D. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Calon Pekerja Migran 
00788|Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Perlindungan Pekerja 
00789|Migran Indonesia. 
00790|E. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia. 
00791|F. Pelaksanaan fasilitas orientasi pra pemberangkatan bagi CPMI. 
00792|G. Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial PMI. 
00793|H. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan 
00794|perpanjangan Surat Izin Perusahaan penempatan pekerja migran 
00795|Indonesia dan pengenaan sanksi administratif bagi Perusahaan 
00796|Penempatan PMI dan Perusahaan yang menempatkan CPMI untuk 
00797|kepentingan Perusahaan sendiri. 
00798|I. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan 
00799|perlindungan pekerja migran Indoensia oleh Lemabaga 
00800|Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan. 
00801|J. Pelaksanaan l ayanan pengaduan, penyelesaian masalah dan 
00802|pemenuhan hak CPMI / PMI secara terpadu. 
00803|K. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indoensia selama 
00804|
00805|halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
00806|
00807|bekerja di negara tujuan penempatan dengan cara berkoordinasi 
00808|dengan perwakilan R.I melalui kedeputian teknis terkait. 
00809|L. Pencegahan dan penanganan CPMI / PMI yang akan ditempatkan 
00810|secara non prosedural. 
00811|M. Pelaksanaan pemulangan PMI yang terkendala, serta pelaksanaan 
00812|fasilitas, rehabilitasi dan reintegtrasi purna pekerja migran 
00813|Indonesia. 
00814|N. Pemberdayaan sosial ekonomi purna PMI dan keluarganya. 
00815|O. Perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan 
00816|PMI. 
00817|P. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 
00818|anggaran. 
00819|Q. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
00820|- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh CPMI yang akan bekerja ke 
00821|luar negeri berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU R.I Nomor 18 tahun 
00822|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah : 
00823|A. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. 
00824|B. Memiliki kompetensi. 
00825|C. Sehat jasmani dan rohani. 
00826|D. Terdaftar dn memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. 
00827|E. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
00828|Selain itu berdasarkan Pasal 13 UU R.I Nomor 18 tahun 2017 tentang 
00829|perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, CPMI waj ib 
00830|memiliki dokumen yang meliputi : 
00831|A. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah 
00832|dengan melampirkan fotocopy buku nikah. 
00833|B. Surat keterangan izin suami istri, izin orang tua atau izin wali yang 
00834|diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. 
00835|C. Sertifikat Kompetensi Kerja. 
00836|D. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
00837|dan psikologi. 
00838|E. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat. 
00839|F. Visa kerja. 
00840|G. Perjanjian penempatan PMI. 
00841|H. Perjanjian kerja.  
00842|- Bahwa tahapan untuk d apat menjadi CPMI berdasarkan Peraturan 
00843|Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara 
00844|
00845|halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
00846|
00847|Penempatan PMI adalah : 
00848|Pasal 6 : 
00849|Pelaksanaan penempatan PMI, dilaksanakan melalui tahapan : 
00850|A. Sebelum bekerja. 
00851|B. Selama bekerja. 
00852|C. Setelah bekerja. 
00853|Pasal 7 : 
00854| Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
00855|a, dilakukan melalui : 
00856|A. Pemberian Informasi. 
00857|B. Pendaftaran. 
00858|C. Seleksi. 
00859|D. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. 
00860|E. Penandatanganan perjanjian penempatan. 
00861|F. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial. 
00862|G. Pengurusan visa kerja. 
00863|H. OPP. 
00864|I. Penandatanganan Perjanjian Kerja. 
00865|J. Pemberangkatan. 
00866|- Bahwa salah satu syarat bagi PMI untuk dapat bekerja di luar negeri 
00867|adalah memiliki kompetensi (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 
00868|huruf b UU  No.18 tahun 2017), kompetensi sebagaimana diamksud 
00869|dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh 
00870|Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sesuai dengan jabatan dan 
00871|bidang pekerjaannya. Sehingga dalam hal diketahui bahwa CPMI 
00872|belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri, baik dari segi bahasa 
00873|maupun keterampilan yang belum mumpuni, maka peningkatan 
00874|kompetensi dapat ditempuh dengan mengikutsertakan CPMI dalam 
00875|pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan 
00876|Kerja Lu ar Negeri (BLKLN) milik Pemerintah Swasta. Kegiatan 
00877|pelatihan tersebut, bertujuan untuk memberi, memperoleh, 
00878|meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, 
00879|disiplin, sikap dan etos kerja, pada tingkat keterampilan dan keahlian 
00880|tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
00881|- Bahwa resiko yang akan dialami jika WNI ditempatkan bekerja ke luar 
00882|negeri tanpa melewati prosedur yang sesuai dengan ketentuan 
00883|Peraturan Perundang – Undangan, yaitu : 
00884|
00885|halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
00886|
00887|a. Pekerja Migran Indonesia berada di luar radar perlindungan dari 
00888|pemerintah, hal ini dikarenakan ketika pemberangkatan PMI 
00889|dilakukan tanpa pernah terdata di Pemerintah, maka usaha -usaha 
00890|untuk memberikan pelindungan kepada PMI menjad sulit dilakukan 
00891|dikarenakan minimnya informasi terkait data diri dan data 
00892|ketenagakerjaan dari PMI yang diberangkatkan. 
00893|b. Potensi eksploitasi sangat besar terjadi dikarenakan minimnya 
00894|instrumen perlindungan PMI berupa ketiadaan kontrak kerja yang 
00895|menjadi dasar ditunaikannya hak peke rja migran Indonesia, 
00896|ketidakpastian waktu keberangkatan, pembebanan biaya 
00897|penempatan melebihi batas ketentuan karena penempatan yang 
00898|dilakukan tidak didasari pada Perjanjian Penempatan yang 
00899|disahkan oleh Pejabat Di Dinas Tenaga Kerja Sesuai Domisili Calon 
00900|PMI dan Pekerja Migran berpotensi dapat menjadi korban dari 
00901|tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 
00902|c. Minimnya Pengetahuan Calon Pekerja Migran Indonesia tentang 
00903|informasi terkait lowongan pekerjaan, prosedur penempatan serta 
00904|kondisi kerja luar negeri se hinga calon pekerja migran Indonesia 
00905|menjadi target korban Pergadangan Orang serta penipuan peluang 
00906|kerja luar negeri dari sponsor/calo tidak pernah memberikan 
00907|informasi yang utuh bahkan informasi yang keliru terkait negara 
00908|penempatan. 
00909|d. Pekerja Migran Indonesia tidak terdaftar di dalam program Jaminan 
00910|Sosial Ketenagakerjaan. resiko-resiko sakit akibat kecelakaan kerja 
00911|serta kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian tidak dapat 
00912|dicover oleh Pemerintah. 
00913|e. Pekerja Migran tidak mendapat perlindungan di nega ra 
00914|penempatan, berpontensi terhadap perlakuan yang tidak manusiawi 
00915|di negara penempatan, serta resiko tertangkap oleh aparat 
00916|keamanan negara penempatan karena melakukan pelanggaran 
00917|keimigrasian, ditahan dan dipulangkan/deportasi. 
00918|- Bahwa sesuai kronologi m engenai Tindak Pidana yang telah dilakukan 
00919|oleh Terdakwa, bahwa sistem perekrutan CPMI yang telah dilakukan 
00920|oleh Terdakwa, tidak memenuhi prosedur penempatan PMI 
00921|berdasarkan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. 
00922|Pasal 49 “ Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar 
00923|negeri”, terdiri atas : 
00924|
00925|halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
00926|
00927|1. Badan. 
00928|2. Perusahaan penempatan PMI. 
00929|3. Perusahaan yang menempatan PMI untuk kepentingan 
00930|Perusahaan sendiri. 
00931| Berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dalam kronologis tinda k 
00932|pidana yang dilakukan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah Badan, 
00933|Perusahaan Penempatan PMI atau Perusahaan yang menempatkan 
00934|PMI untuk kepentingan Perusahaan sendiri, melainkan calo atau 
00935|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan PMI. 
00936|- Bahwa berdasarkan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI : 
00937|Pasal 69 : 
00938|- Orang perorangan, dilarang melaksanakan penempatan PMI. 
00939|- Orang perorangan dalam ketentuan ini antara lain calo, individu 
00940|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan PMI. 
00941|- Bahwa saksi Yuni Rahmawati sebagai CPMI, sebelum melakukan 
00942|medical chek up, harus mempunyai recom id yang dikeluarkan oleh 
00943|Disnaker dan juga saksi Yuni Rahmawati  sebelum diberangkatkan ke 
00944|Malaysia, harus mengantongi Sertifikat Kompetensi dan melaksanakan 
00945|pembekalan kerja dari Badan / Perusahaan yang mempunyai 
00946|wewenang sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia 
00947|ke luar negeri. 
00948|- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Tugas Merekrut yang 
00949|dikeluarkan oleh P3MI. 
00950|- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat 
00951|membenarkan dan tidak keberatan; 
00952|
00953|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan 
00954|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
00955|- Bahwa Terdakwa diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa 
00956|yang berikan adalah benar; 
00957|- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan 
00958|Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan 
00959|Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Perlindungan Pekerja Migran 
00960|Indonesia; 
00961|- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau 
00962|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  terhadap korban atas nama Yuni 
00963|Rahmawati Binti (Alm) Gitanto; 
00964|
00965|halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
00966|
00967|- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai Agen untuk membantu 
00968|melakukan perekrutan CPMI yang akan dib erangkatkan ke luar negeri, 
00969|membuatkan paspor baru untuk CPMI dan surat keterangan sehat; 
00970|- Bahwa saksi Yuni Rahmawati adalah CPMI yang tinggal di rumah Terdakwa 
00971|selama 7 (tujuh) hari; 
00972|- Bahwa benar sebelumnya ada 3 (tiga) orang CPMI yang berada di rumah 
00973|Terdakwa, antara lain yaitu : 
00974|1. Saudari Chikmawati, sudah dilakukan medical chek up di klinik 
00975|Assallam, namun menderita penyakit paru, sehingga tidak bisa 
00976|melanjutkan proses pemberangkata n keluar negeri dan sudah 
00977|dipulangkan; 
00978|2. Saudari Elis, sudah Terdakwa bawa untuk dilakukan medical check up 
00979|di klinik Assallam dan sudah ada keterangan sehat, namun sudah 
00980|Terdakwa pulangkan, karena tidak bisa bekerja di Malaysia disebabkan 
00981|blacklist; 
00982|3. Saudari Kumala Rizki Utami, sudah Terdakwa bawa untuk dilakukan 
00983|medical check up di Klinik Assallam dan sudah ada Surat Keterangan 
00984|sehat, serta sudah dibuatkan Paspor dan sudah berangkat ke negara 
00985|Malaysia untuk bekerja; 
00986|- Bahwa saksi Yuni Rahmawati , Saudar i Elis, Saudari Chikmawati dan 
00987|Saudari Kumala Rizki Utami yang terlebih dahulu menghubungi saksi untuk 
00988|menanyakan perihal apakah Terdakwa dapat membantu saksi Yuni 
00989|Rahmawati, Saudari Elis, Saudari Chikmawati dan Saudari Kumala Rizki 
00990|Utami u ntuk dapat beker ja di luar negeri dan mereka mendatangi rumah 
00991|Terdakwa tanpa paksaan dari Terdakwa; 
00992|- Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi via HP dengan saksi Yuni 
00993|Rahmawati, Saudari Elis, Saudari Chikmawati dan Saudari Kumala Rizki 
00994|Utami, Terdakwa menjanjikan sistem perekrutan dan pemberangkatan akan 
00995|cepat, saksi Yuni Rahmawati , Saudari Elis, Saudari Chikmawati dan 
00996|Saudari Kumala Rizki Utami akan mendapatkan gaji sebesar 
00997|Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, jika bekerja 
00998|sebagai ART di Malaysia; 
00999|- Bahwa setelah Saudari Kumala Rizki diberangkatkan ke negara Malaysia, 
01000|Terdakwa tidak mempunyai tanggungjawab lagi terkait pekerjaan atau 
01001|penempatan Saudari Kumala Rizki di Malaysia, karena hal tersebut sudah 
01002|menjadi tanggungjawab dari Yayasan Mulya Jaya tempat Terdakwa bekerja 
01003|sebagai Agen untuk membantu melakukan perekrutan CPMI; 
01004|
01005|halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
01006|
01007|- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa CPMI yang di rekrut oleh 
01008|Terdakwa ke Yayasan Mulya Jaya tersebut; 
01009|- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan  perekrutan CPMI 
01010|dan membuatkan persyaratan CPMI untuk bekerja ke luar negeri, yang 
01011|antara lain yaitu Surat Keterangan Sehat dan Paspor adalah Saudari 
01012|Rusmina (DPO) sebagai pemilik Yayasan Mulya Jaya dan setelah Terdakwa 
01013|menjalankan tugas Terdakwa, Saudari Rusmina (DPO) memberikan 
01014|sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer; 
01015|- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari Rusmina (DPO) dari mantan suami 
01016|Terdakwa; 
01017|- Bahwa setelah Terdakwa membantu Saudari Kumala Rizki untuk 
01018|membuatkan paspor, Saudari Rusmina (DPO) memberi upah kepada 
01019|Terdakwa sebesar Rp3.400.000, 00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). 
01020|Terdakwa membantu Saudari Kumala Rizki membuat paspor dengan cara 
01021|awalnya Terdakwa mencarikan ojek untuk Saudari Kumala Rizki  menemui 
01022|Saudara Nawir di dekat pintu tol Gunung Sugih Lampung Tengah, Terdakwa 
01023|juga sudah meminta Saudari Kumala Rizki untuk membawa persyaratan 
01024|berupa KTP Asli, KK Asli dan Akte Kelahiran Asli. Selanjutnya Saudara 
01025|Nawir mengantarkan Saudari Kumala Rizki ke Kantor Imigrasi Kotabumi 
01026|untuk proses p embuatan paspor. Setelah itu Terdakwa mengarahkan 
01027|Saudari Kumala Rizki untuk terlebih dahulu ke Pekan Baru Riau 
01028|menggunakan Pesawat; 
01029|- Bahwa Terdakwa juga menerima uang untuk penerbitan Surat Keterangan 
01030|Sehat Saudari Kumala Rizki dari Saudari Rusmina (DPO)  sebesar 
01031|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena Saudari Kumala Rizki 
01032|sudah berangkat, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000, 00 (dua 
01033|juta rupiah) sebagai imbalan dari Saudari Rusmina; 
01034|- Bahwa untuk saksi Yuni Rahmawati , Terdakwa sudah ditrans fer oleh 
01035|Saudari Rusmina sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) untuk 
01036|pengurusan paspor dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 
01037|untuk pemeriksaan kesehatan; 
01038|- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000, 00 (dua 
01039|juta rupiah) perorang yang berhasil diberangkatkan; 
01040|- Bahwa cara Terdakwa untuk membantu membuatkan paspor saksi Yuni 
01041|Rahmawati, sama seperti yang Terdakwa lakukan pada saat membantu 
01042|Saudari Kumala Rizki membuat paspor; 
01043|- Bahwa Saudari Kumala Rizki dan saksi Yuni Rahmawati  tidak memiliki 
01044|
01045|halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Gns.  
01046|
01047|Rekom Id dari Disnaker dan Sertifikat Kompetensi untuk bekerja di luar 
01048|negeri dan juga yang memberikan pembekalan kepada CPMI sebelum 
01049|berangkat kerja ke luar negeri adalah Terdakwa sendiri; 
01050|- Bahwa tugas Terdakwa hany a dimulai dari perekrutan, penampungan, 
01051|membantu untuk membuatkan paspor, surat keterangan sehat dan setelah