02207|dan  Permohonan  Anak  dan  orangtua  Anak,  Majelis  Hakim  akan
02208|mempertimbangkan hal tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang
02209|akan dijatuhkan kepada Anak;
02210|Menimbang bahwa Pasal 36 KUHP Nasional  mengatur  “Setiap Orang
02211|hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan
02212|dengan sengaja atau karena kealpaan”;
02213|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyimpulkan Anak terbukti
02214|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu
02215|Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36
02216|KUHP Nasional tersebut, Hakim berpendapat bahwa agar Anak dapat dimintai
02217|pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana yang dilakukan Anak harus terbukti
02218|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan;
02219|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan
02220|apakah Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan dengan sengaja atau
02221|tidak;
02222|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
02223|dengan sengaja/kesengajaan yaitu:
02224|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
02225|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
02226|zekerheid of noodzakelijkheid);
02227|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
02228|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
02229|Menimbang bahwa Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan yang paling
02230|tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja  sebagai
02231|maksud (opzet als oogmerk);
02232|Hal. 28 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02233|
02234|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Sengaja  sebagai  maksud
02235|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
02236|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
02237|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
02238|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
02239|oleh hukum tersebut;
02240|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebagai
02241|berikut:
02242|- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak
02243|Korban adalah untuk melampiaskan nafsu Anak;
02244|- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak
02245|Korban adalah dikarenakan Anak sudah sering menonton film porno (bokep)
02246|sehingga Anak penasaran bagaimana rasanya  melakukan persetubuhan;
02247|- Bahwa Awalnya Anak hendak mencari sinyal kearah kuburan lalu Anak
02248|melihat ada Anak Korban sedang bermain diatas kuburan yang bertingkat.
02249|Kemudian Anak mendatangi Anak Korban ke tingkat dua kuburan tersebut dan
02250|Anak bertanya kepadanya “kelas berapa kau?” lalu Anak Korban menjawab
02251|“kelas 1”. Kemudian Anak Korban turun kebawah dan Anak melompat dari
02252|belakang kuburan tersebut;
02253|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  diatas
02254|dihubungkan dengan makna sengaja sebagai maksud yang telah Majelis Hakim
02255|uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak
02256|yang melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak untuk bersetubuh
02257|dengannya sudah  memenuhi  salah  satu  bentuk  kesengajaan  yaitu  sengaja
02258|sebagai  maksud  opzet  als  oogmerk. Majelis  Hakim  berpendapat  demikian
02259|dengan pertimbangan sebagai berikut:
02260|- Fakta  bahwa  Anak  sering  menonton  film  porno  sehingga  timbul  rasa
02261|penasaran  mengenai  "rasa  melakukan  persetubuhan"  membuktikan  bahwa
02262|pikiran Anak telah terisi dengan gambaran spesifik mengenai persetubuhan
02263|sebelum peristiwa terjadi;
02264|- Keterangan  Anak  bahwa  maksud  dan  tujuannya  melakukan  perbuatan
02265|tersebut  adalah  semata-mata  untuk  "melampiaskan  nafsu"  menegaskan
02266|bahwa persetubuhan bukanlah akibat sampingan melainkan tujuan utama dari
02267|tindakannya;
02268|- Bahwa  tindakan  Anak  mendatangi  Anak  Korban  di  area  kuburan,
02269|melakukan  interaksi  verbal,  hingga  melakukan  pengejaran  (melompat  dari
02270|Hal. 29 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02271|
02272|belakang  kuburan)  menunjukkan  adanya  rencana  sesaat  ( planned  intent)
02273|untuk merealisasikan rasa penasarannya tersebut;
02274|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
02275|Majelis Hakim berpendapat bahwa  Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah
02276|dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal
02277|36 KUHP Nasional, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat dimintai
02278|pertanggungjawaban Pidana;
02279|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
02280|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik
02281|dalam  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
02282|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02283|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka
02284|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02285|Menimbang bahwa pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional mengatur dalam
02286|pemidanaan wajib dipertimbangkan:
02287|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02288|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
02289|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02290|d. tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
02291|e. cara melakukan Tindak Pidana;
02292|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
02293|g. riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelalu  Tindak
02294|Pidana;
02295|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
02296|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
02297|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
02298|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
02299|Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026
02300|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 mengatur “Pasal
02301|54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut
02302|baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat dalam putusan dengan
02303|menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan
02304|keadaan yang memberatkan”;
02305|Menimbang bahwa didalam fakta persidangan menurut Majelis Hakim
02306|telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
02307|Hal. 30 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02308|
02309|a. Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
02310|Anak untuk bersetubuh dengannya;
02311|b. Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
02312|memaksa  Anak  Korban  untuk  bersetubuh  dengannya .  Majelis  Hakim
02313|berpendapat  demikian  dikarenakan  Anak  sejak  awal  memiliki  niat  dan
02314|berencana untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan
02315|Anak telah menonton Film porno, dan niat itu telah dilaksanakan dengan
02316|perbuatan anak yang mendatangi Anak Korban di area kuburan, melakukan
02317|interaksi  verbal,  hingga  melakukan  pengejaran  (melompat  dari  belakang
02318|kuburan);
02319|c. Anak menyesali perbuatannya;
02320|Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 54 ayat (1)
02321|KUHP  Nasional  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2026
02322|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, Majelis Hakim
02323|akan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya sebagai
02324|hal  yang  memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  sebelum  menjatuhkan
02325|pemidanaan terhadap Anak;
02326|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
02327|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
02328|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
02329|Restoratif;
02330|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
02331|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
02332|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
02333|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
02334|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
02335|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
02336|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
02337|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
02338|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
02339|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
02340|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
02341|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, serta Orangtua Anak
02342|Korban, akan tetapi sampai sebelum perkara ini diputus tidak ditemukan adanya
02343|kesepakatan  perdamaian  antara  Anak,  Orangtua  Anak,  Anak  Korban,  serta
02344|Orangtua  Anak  Korban,  Sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
02345|penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak dapat berpedoman
02346|Hal. 31 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02347|
02348|kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanatkan oleh
02349|pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
02350|Pidana Anak;
02351|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
02352|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
02353|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
02354|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
02355|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
02356|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
02357|Kemasyarakatan;
02358|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
02359|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
02360|Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Agar Anak hukuman
02361|seringan-ringannya  namun  cukup  memberi  efek  jera  dengan  tetap
02362|memperhatikan usia dan kondisi mental Klien;
02363|Menimbang  bahwa  terhadap  Rekomendasi  yang  disampaikan   oleh
02364|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akan
02365|memberikan putusan yang adil dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik
02366|bagi  anak  dengan  tetap  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
02367|persidangan;
02368|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
02369|Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
02370|- Bahwa Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
02371|- Bahwa  belum  ada  perdamaian  antara  Keluarga  Anak  Korban  Anak
02372|Korban, sehingga Menurut Majelis Hakim belum terjadi pemulihan keadaan
02373|didalam perkara aquo.
02374|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
02375|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
02376|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang
02377|sama Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa putusan terhadap Anak
02378|memberikan keadilan yang bagi Anak Korban Anak Korbandan keluarga Anak
02379|Korban Anak Korban;
02380|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
02381|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
02382|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
02383|remedium).
02384|Hal. 32 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02385|
02386|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
02387|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
02388|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
02389|membahayakan masyarakat;
02390|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
02391|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
02392|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
02393|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
02394|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
02395|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
02396|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
02397|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
02398|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
02399|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
02400|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
02401|melakukan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
02402|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
02403|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
02404|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
02405|pendidikan Formal;
02406|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
02407|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
02408|serta bertanggung jawab;
02409|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan  telah
02410|terbukti  Anak  memiliki  kebiasaan  menonton  film  porno,  sehingga  Majelis
02411|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga Anak
02412|mampus menghilangkan kebiasaan menonton film porno;
02413|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
02414|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
02415|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
02416|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
02417|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
02418|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
02419|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
02420|untuk masa depan anak.
02421|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
02422|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
02423|Hal. 33 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02424|
02425|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
02426|Anak tersebut;
02427|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
02428|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
02429|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
02430|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
02431|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
02432|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
02433|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
02434|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
02435|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
02436|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
02437|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
02438|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
02439|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
02440|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
02441|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
02442|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
02443|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
02444|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
02445|sebagai generasi penerus bangsa;
02446|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
02447|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
02448|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
02449|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
02450|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
02451|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
02452|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
02453|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
02454|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
02455|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
02456|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
02457|diperhatikan;
02458|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal
02459|473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 44 UU
02460|RI  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana ,  Pidana  Penjara  dan
02461|Pidana  denda  bersifat  alternatif,  artinya  jika  seseorang  terbukti  melakukan
02462|Hal. 34 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02463|
02464|perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap seseorang
02465|tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau pidana denda;
02466|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
02467|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
02468|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
02469|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
02470|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-
02471|Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, maka
02472|pada pokoknya terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda;
02473|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
02474|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
02475|Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang
02476|KUHP jo Pasal VII angka 44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
02477|Pidana,  maka  seharusnya  terhadap  anak  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  atau
02478|pidana denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana
02479|denda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak hanya dapat dijatuhi
02480|pidana penjara;
02481|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
02482|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
02483|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02484|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
02485|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
02486|tahanan;
02487|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02488|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02489|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) potong gaun warna
02490|kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink, 1 (satu)
02491|potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK Gilvan Kniel, 1
02492|(satu) potong celana pendek warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah
02493|pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban saat terjadinya peristiwa
02494|persetubuhan didalam perkara aquo, sehingga agar barang bukti tersebut tidak
02495|menimbulkan trauma bagi Anak Korban  Anak Korban dan barang bukti tersebut
02496|tidak  dipergunakan  lagi  oleh  Anak,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
02497|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
02498|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
02499|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang