03133|orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang
03134|tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
03135|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
03136|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
03137|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  korban
03138|dan/atau orang yang memegang kendali atas korban;
03139|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa atau pelayanan
03140|paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau
03141|pelayanan paksa (termasuk penjualan organ tubuh) adalah kondisi kerja yang
03142|timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang
03143|yakin bahwa jika korban tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka korban
03144|atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik
03145|maupun psikis.
03146|- Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO  Pengertian dan
03147|Ruang Lingkup TPPO adalah sebagaimana di atur dalam:
03148|- Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 :
03149|- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
03150|- Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
03151|penampungan,   pengiriman,   pemindahan,   atau   penerimaan
03152|seseorang  dengan ancaman  kekerasan,    penggunaan kekerasan,
03153|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
03154|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03155|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
03156|orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
03157|dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar   negara,   untuk   tujuan
03158|eksploitasi   atau   mengakibatkan   orang   tereksploitasi.
03159|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
03160|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
03161|yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini.
03162|
03163|- Korban  adalah   seseorang   yang   mengalami   penderitaan   psikis,
03164|mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan
03165|tindak  pidana perdagangan orang.
03166|- Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang
03167|melakukan tindak pidana perdagangan orang.
03168|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
03169|tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
03170|- Korporasi   adalah   kumpulan   orang   dan/atau   kekayaan   yang
03171|terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan
03172|hukum.
03173|- Eksploitasi  adalah   tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
03174|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
03175|paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
03176|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,    seksual,  organ  reproduksi,  atau
03177|secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ
03178|dan/atau  jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
03179|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
03180|maupun immateriil.
03181|- Eksploitasi  Seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh
03182|seksual   atau   organ   tubuh   lain   dari   korban   untuk   mendapatkan
03183|keuntungan,   termasuk   tetapi   tidak   terbatas   pada   semua
03184|kegiatan   pelacuran dan percabulan.
03185|- Perekrutan   adalah   tindakan   yang   meliputi   mengajak,
03186|mengumpulkan,  membawa,     atau     memisahkan     seseorang     dari
03187|keluarga atau   komunitasnya.
03188|- Pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau     melabuhkan
03189|seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
03190|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
03191|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
03192|menimbulkan  bahaya      bagi      nyawa,      badan,      atau
03193|menimbulkan     terampasnya kemerdekaan seseorang.
03194|- Ancaman  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  secara  melawan
03195|hukum  berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
03196|baik dengan atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan
03197|rasa  takut  atau  mengekang kebebasan hakiki seseorang.
03198|- Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan
03199|kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan
03200|
03201|hukum  tetap   atas  kerugian  materiil   dan/atau   immateriil   yang
03202|diderita  korban  atau  ahli  warisnya.
03203|- Rehabilitasi   adalah   pemulihan   dari   gangguan   terhadap   kondisi
03204|fisik,   psikis,  dan  sosial  agar  dapat  melaksanakan  perannya
03205|kembali  secara  wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
03206|- Penjeratan  Utang  adalah  perbuatan  menempatkan  orang  dalam
03207|status  atau  keadaan   menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan
03208|dirinya  atau  keluarganya  atau  orang-orang  yang  menjadi  tanggung
03209|jawabnya,  atau  jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
03210|- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur :
03211|(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
03212|penampungan,  pengiriman,    pemindahan,  atau   penerimaan
03213|seseorang   dengan     ancaman     kekerasan,    penggunaan
03214|kekerasan,     penculikan,  penyekapan,   pemalsuan,   penipuan,
03215|penyalahgunaan   kekuasaan   atau   posisi   rentan,   penjeratan
03216|utang   atau   memberi   bayaran   atau   manfaat   walaupun
03217|memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
03218|atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di
03219|wilayah  negara   Republik   Indonesia,   dipidana   dengan   pidana
03220|penjara   paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima
03221|belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00
03222|(seratus   dua   puluh   juta   rupiah)   dan  paling  banyak
03223|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
03224|(2)  Jika   perbuatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
03225|mengakibatkan   orang   tereksploitasi,  maka  pelaku   dipidana
03226|dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
03227|- Bahwa  merujuk  pada  kronologis  kasus  di  atas,  PATUT DIDUGA telah
03228|terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa perekrutan, penerimaan
03229|orang atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan
03230|cara  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  korban/para  Terapish
03231|setuju.
03232|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kondisi kerja yang timbul
03233|melalui cara, rencana, atau pola dimana para terapish/korban diharuskan
03234|melakukan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  susila  (tidak
03235|menggunakan pakaian/telanjang merupakan perbuatan yang tidak susila =
03236|a susila yang bertentangan nilai dan norma sebagaimana di atur dalam
03237|
03238|Pasal 296 KUHP) dan/atau Tindak Pidana Pornografi sebagaimana di atur
03239|dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008;
03240|- Bahwa menurut pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui
03241|dan  kuasai,  pihak  yang  PATUT  DIDUGA  dapat  dimintai
03242|pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo
03243|Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008
03244|Jo Pasal 29 dan/Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 adalah Sdr. PRAKASH
03245|MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.
03246|- Bahwa  PATUT  DIDUGA Sdr.  PRAKASH  MADHAVAN,  Sdr.  RUDI  dan
03247|Sdr.DEWA  NYOMAN  ADITYA  PRATAMA  secara  bersama-sama  telah
03248|melakukan  perekrutan,  penerimaan  dan  memberikan  bayaran  atas
03249|manfaat yang mereka terima, selain itu Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr.
03250|RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara bersama-sama
03251|PATUT  DIDUGA  menawarkan,  memperjualbelikan,  atau  menyediakan
03252|pornografi, serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan
03253|yang  mengesankan  ketelanjangan,   menyajikan  secara  eksplisit  alat
03254|kelamin,  mengeksploitasi  atau  memamerkan  aktivitas  seksual,
03255|menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
03256|layanan seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun
03257|2008,  maka  PATUT  DIDUGA  perbuatannya  dapat  dimintai
03258|pertanggungjawaban pidana dan  karena dilakukan secara bersama-sama
03259|atau  lebih  dari  1  (satu)  orang,  sehingga  merujuk  pada  ajaran  Hukum
03260|Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  lebih  dari  orang
03261|berhubungan  dengan  ajaran  Penyertaan  (Deelneming  (Bhs  Belanda)
03262|sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
03263|(KUHP).
03264|-  Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
03265|(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
03266|Ke 1- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut
03267|serta melakukan perbuatan;
03268|Ke 2- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu
03269|dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan
03270|kekerasan,  ancaman,  penyesatan,  atau  dengan  memberi
03271|kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang
03272|lain agar melakukan perbuatan.
03273|(2)Terhadap  penganjur,  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan
03274|sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.
03275|
03276|- Pembagian Bentuk/Golongan Pelaku Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP:
03277|- Menurut   Satochid  Kartanegara,  Penyertaan  atau  Deelneming  adalah
03278|apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu
03279|orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri
03280|atas:
03281|- Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap
03282|peserta dihargai sendiri-sendiri.
03283|- Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari
03284|peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.
03285|- Lebih lanjut, klasifikasi Pelaku Penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55
03286|KUHP adalah sebagai berikut:
03287|- Pelaku (Plegen, Dader) :
03288|Dalam  arti  sempit,  pelaku  adalah  mereka  yang  melakukan  tindak
03289|pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku
03290|Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan,
03291|mereka  yang  menyuruh  melakukan,  mereka  yang  turut  serta
03292|melakukan dan yang menganjurkan.
03293|- Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) :
03294|Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak
03295|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
03296|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak
03297|akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai
03298|pelakunya.
03299|- Turut  Serta  Melakukan  (Medeplegen,  Mede  Dader):
03300|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu
03301|tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta,
03302|antara lain:
03303|- Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada
03304|kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
03305|berupa tindak pidana.
03306|- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak
03307|pidana.
03308|- Penganjur (Uitlokker) :
03309|Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1)
03310|angka 2 KUHP.
03311|Merujuk  pada  kronologis  kasus  di  atas, maka  orang  yang  PATUT
03312|DIDUGA melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Kasus
03313|
03314|di atas adalah : Sdr. PRAKASH MADHAVAN; Sdr. I DEWA NYOMAN
03315|ADITYA  PRATAMA  dan  Sdr.  RUDI  secara  bersama-sama
03316|menyediadakan  layanan  massage/pijat  khusus  untuk  laki-laki,
03317|sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP juga PATUT DIDUGA
03318|telah melakukan perekrutan, penerimaan memanfaatkan posisi rentan
03319|dengan   tujuan  untuk  mencari  keuntungan   materiil  (eksploitasi)
03320|sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007.
03321|Bahwa  merujuk  pada  Pasal  4  UU  No.  44  Tahun  2008,  PATUT
03322|DIDUGA Sdr.  PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI  dan Sdr. DEWA
03323|NYOMAN  ADITYA  PRATAMA   melakukan  Tindak  Pidana
03324|Perdagangan  Orang  dan  atau  mempermudah  perbuatan  cabul
03325|dengan cara pelaku membuat usaha yang bernama Elegantz Men
03326|Spa  &  Sauna  Bali  yang  bergerak  dibidang   penyedia  layanan
03327|massage/pijet khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna
03328|(mandi uap) jazuci (menyediakan mandi  kolam air hangat) mini gym
03329|dan  café  dengan  cara  menawarkan,  memperjualbelikan,  atau
03330|menyediakan  pornografi,  serta  menyajikan  secara  eksplisit
03331|ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan,
03332|menyajikan  secara  eksplisit  alat  kelamin,  mengeksploitasi  atau
03333|memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik
03334|langsung maupun tidak langsung layanan seksual, sebagaimana di
03335|atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008.
03336|Atas Dasar DUGAAN tersebut di atas, maka terhadap Sdr. PRAKASH
03337|MADHAVAN;  Sdr.  I  DEWA NYOMAN  ADITYA PRATAMA dan  Sdr.
03338|RUDI  PATUT  DIDUGA  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban
03339|pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo
03340|Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 29 Jo
03341|Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP.
03342|- Bahwa menurut Pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui
03343|dan kuasai, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Literatur
03344|Ilmu Hukum di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun
03345|2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (UU PTPPO).
03346|- Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2007  yang dimaksud dengan
03347|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
03348|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang
03349|dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
03350|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
03351|
03352|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
03353|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
03354|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
03355|antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
03356|tereksploitasi.
03357|- Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 21 Tahun 2007   disebutkan
03358|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  atau  serangkaian
03359|tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan
03360|dalam undang-undang ini.
03361|- Sedangkan  perbuatan  larangan  untuk  melakukan  Tindak  Pidana
03362|Perdagangan Orang di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.
03363|- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur:
03364|(1)Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
03365|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
03366|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
03367|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
03368|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03369|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
03370|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
03371|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik
03372|Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
03373|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
03374|paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
03375|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
03376|(2)Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
03377|mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan
03378|pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
03379|- Menurut  pengetahuan  dan  wawasan  ilmu  hukum  yang  saya  ketahui
03380|dengan merujuk pada  penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
03381|Tahun 2007 adalah : bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
03382|merupakan Delik Formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang
03383|cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan,  atau  delik  yang
03384|dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan
03385|diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selain itu TPPO dapat
03386|dilakukan oleh orang perseorangan, berkelompok (lebih dari satu orang)
03387|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
03388|
03389|- Bahwa menurut Ilmu pengetahuan Hukum yang saya ketahui dan kuasai,
03390|unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari 3
03391|(tiga)  elemen  utama  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  unsur
03392|adalah sebagai berikut:
03393|ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN/PROSES/MOVEMENT), terdiri dari :
03394|(a) Perekrutan;
03395|(b) Pengangkutan;
03396|(c) Penampungan;
03397|(d) Pengiriman;
03398|(e) Pemindahan, atau;
03399|(f) Penerimaan seseorang.
03400|ELEMEN UTAMA II : CARA (MEANS), terdiri dari :
03401|(a) Ancaman kekerasan;
03402|(b) Penggunaan kekerasan;
03403|(c) Penculikan;
03404|(d) Penyekapan;
03405|(e) Pemalsuan;
03406|(f)  Penipuan;
03407|(g) Penyalahgunaan kekuasaan, atau
03408|(h) Penyalahgunaan posisi rentan;
03409|(i) Penjeratan utang, atau
03410|(j) Memberi bayaran atau manfaat;
03411|ELEMEN UTAMA III : TUJUAN.
03412|(a) Mengeksploitasi orang tersebut;
03413|(b) Di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil);
03414|(c) mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil).
03415|Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen  utama  (Proses,
03416|Cara  dan  Tujuan)  merupakan  unsur  utama,  sehingga  dalam
03417|pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi
03418|1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama.
03419|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan