02868|- Bahwa perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin SIP2MI;
02869|- Bahwa Ahli Muhamad Iqbal, S.H., M.H., menerangkan tentang perbedaan
02870|ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2017 dengan
02871|Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  21  Tahun  2017  ada  pada  1.
02872|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibagi rata dari Pemerintah
02873|Daerah/Kota dan aspek perlindungan pada saat Selama, Sebelum, Setelah
02874|sesuai  tahapan.  Aspek  larangan  dan  pidana  antara  lain  Negara  Tertutup
02875|(Pasal 68, penempatan tidak memenuhi syarat umur, Tidak Kompeten serta
02876|ketentuan Pasal 13,  Pasal 88). Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017
02877|pada aspek pemidanaan dan unsur eskploitasi dimana 2 (dua) Ketentuan
02878|Undang-Undang tersebut saling beririsan seperti halnya untuk TPPO (Tindak
02879|Pidana Perdagangan Orang) adalah unsur Perlindungan Migran Indonesia;
02880|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  juga  menerangkan  terkait  Surat
02881|Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun
02882|2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan  Tenaga  Kerja
02883|Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur
02884|Tengah  dimana  salah  satunya  adalah  Negara  Irak  sampai  saat  ini  Surat
02885|Keputusan tersebut masih belum dicabut dan berlaku;
02886|- Bahwa  Ahli  Muhamad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  secara  historis
02887|mengapa  terdapat  Ketentuan  Penutupan  Penempatan  Pekerja  Migran
02888|Indonesia  (PMI)  karena  sebelumnya  sudah  ada  Moratorium dengan
02889|Pemerintah Arab Saudi pada Tahun 2011 dilakukan perluasan menjadi 19
02890|(sembilan belas) negara di Timur Tengah dimana di Kawasan Timur Tengah
02891|untuk  pekerja  migran  dari  Indonesia  menerapkan  Sistem  Kafil/Kafalah
02892|dimana pekerja tidak mempunyai ruang gerak yang bebas dan seolah seperti
02893|menjadi  hak  milik,  tidak  mengakses  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran
02894|Indonesia  (PMI)  menerapkan  hukuman  mati  kepada  Pekerja  Migran
02895|
02896|Indonesia (PMI) tanpa melalui  notifikasi ke Pemerintah Republik Indonesia
02897|dan komponen regulasi belum mendukung perlindungan. Atas dasar alasan
02898|ini maka terdapat ketentuan pembatasan tersebut;
02899|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian
02900|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membawa warga negara Indonesia
02901|keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar
02902|wilayah  negara  Republik  Indonesia,  telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02903|menyakinkan menurut hukum;
02904|Ad.3.  Unsur  “Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
02905|melakukan perbuatan;
02906|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  atau  turut  serta  melakukan”
02907|perbuatan  yang  dikenal  dengan  “Delik  Penyertaan”  dalam  Pasal  55  KUHP.
02908|Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang
02909|yang  melakukan  perbuatan  pidana  yaitu  orang  yang  turut  serta  melakukan
02910|perbuatan itu” ex Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh
02911|bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan
02912|bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het
02913|feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak
02914|menjelaskan  lebih  lanjut  (Prof.  Moeljatno,  SH.  Hukum  Pidana  Delik-delik
02915|Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111);
02916|Menimbang,  bahwa  pengertian  “turut  serta”  sebagaimana  dimaksud
02917|dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  menurut  Ruslan  Saleh  (dalam
02918|bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hal.11),
02919|antara lain sebagai berikut:
02920|- Tetapi  janganlah  hendaknya  mengartikan  bahwa  dalam  hal  turut  serta
02921|melakukan  ini  tiap-tiap  peserta  harus  melakukan  perbuatan  pelaksanaan,
02922|yang  utama  adalah  bahwa  dalam  pelaksanaan  perbuatan  pidana  itu  ada
02923|kerjasama antara mereka;
02924|- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara
02925|mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan
02926|atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-
02927|persatu  dan  berdiri  sendiri-sendiri  terlepas  dari  hubungannya  dengan
02928|perbuatan  peserta  lainnya,  melainkan  melihat  perbuatan  masing-masing
02929|peserta  itu  dalam  hubungan  dan  sebagai  kesatuan  dengan  perbuatan
02930|pesertanya;
02931|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Saksi,  keterangan
02932|Ahli, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa
02933|
02934|Nurbaety  Alias Beti Binti  (Alm)  Sukarma  dalam  mewujudkan  secara  materiil
02935|tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 4
02936|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02937|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tergambar secara
02938|jelas  dalam  fakta  persidangan  bahwa  terdapat  pelaku/peserta  lain  dalam
02939|konteks penyertaan yang berkontribusi dalam mewujudkan tindak pidana yang
02940|didakwakan Penuntut Umum;
02941|Menimbang, bahwa penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro berarti
02942|turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu
02943|tindak  pidana.  Sedangkan  Schaffmeister,  Keijzer,  dan  Sutorius  mengatakan
02944|bahwa  ketika  berbicara  mengenai  penyertaan  jika  terdapat  beberapa  orang
02945|dalam kaitan tertentu, di mana yang satu dengan yang lain telah sampai pada
02946|pelaksanaan suatu rumusan tindak pidana  yang lengkap, sedangkan masing-
02947|masing dari mereka itu hanya melaksanakan sebagian dari unsur tindak pidana
02948|itu. Namun, dengan peranan masing-masing dengan memenuhinya sebagian
02949|unsur tindak pidana yang dilakukan akhirnya tindak pidana tersebut selesai atau
02950|terpenuhilah semua unsur tindak pidana tersebut;
02951|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo,  jenis  penyertaan
02952|yang melekat dalam perkara ini yaitu adanya turut serta ( medeplegen). Turut
02953|serta menurut A.Z. Abidin dan A. Hamzah yaitu “Para pelaku-peserta (penulis:
02954|turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara
02955|sadar  dan  bersama-sama  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  secara
02956|keseluruhan  mewujudkan  delik  atau  pun  sesuai  dengan  kesepakatan
02957|pembagian  peran,  seorang  melakukan  perbuatan  yang  sangat  penting  bagi
02958|terwujudnya  delik  atau  tindak  pidana”.  Pengertian  turut  serta  di  atas
02959|memberikan 2 (dua) syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu
02960|adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang
02961|erat  dan  adanya  kesengajaan  dalam  mewujudkan  tindak  pidana.  Menurut
02962|pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya
02963|turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang
02964|berbentuk ikut serta ialah:
02965|a. Harus ada kerja sama dari tiap peserta;
02966|b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;
02967|Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara
02968|fisik antar masing-masing pelaku;
02969|
02970|Menimbang,  bahwa  sejalan  dengan  hal  tersebut,  Yurisprudensi
02971|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1/1955/M/Pid  tanggal  22
02972|Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “turut serta” yaitu:
02973|- Bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma adalah medepleger
02974|(kawan  peserta)  dari  kejahatan  yang  didakwakan,  dapat disimpulkan  dari
02975|peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02976|(Alm)  Sukarma  dengan  Saksi-saksi  bekerja  bersama-sama  dengan  sadar
02977|dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02978|- Bahwa  selaku  medepleger (kawan  peserta)  dalam  tindak  pidana  yang
02979|didakwakan kepada Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tidak
02980|perlu bahwa Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma melakukan
02981|sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
02982|- Bahwa seorang  medepleger (kawan peserta) yang turut melakukan tindak
02983|pidana  tidak  usah  memenuhi  segala  unsur  yang  oleh  undang-undang
02984|dirumuskan untuk tindak pidana itu.
02985|- Bahwa atas proses yang dilakukan oleh Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti
02986|(Alm) Sukarma bersama-sama dengan Saksi Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
02987|Idris (berkas terpisah) sebagai petugas lapangan (sponsor) illegal tanpa surat
02988|tugas dan tanpa izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan cara
02989|Terdakwa  Nurbaety  Alias Beti  Binti  (Alm) Sukarma  yang  menghubungkan
02990|antara Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dengan saudara Doni di Tanggerang
02991|melalui saudara Haerudin dan saudara Voni sehingga Saksi Wayem Binti
02992|(Alm) Taryo dapat berangkat ke Erbil-Irak dengan dipekerjakan oleh Agen
02993|“Tourist  Company”  dan  bekerja  melebihi  8  (delapan)  jam  waktu  yang
02994|diperbolehkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  sehingga  menyebabkan
02995|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo telah tereksploitasi di luar wilayah negara
02996|Indonesia;
02997|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  unsur  “Turut  serta
02998|melakukan perbuatan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
02999|terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
03000|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-
03001|Undang R epublik Indonesia I Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
03002|Tindak Pidana Perdagagan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah
03003|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
03004|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
03005|dakwaan alternatif kesatu;
03006|
03007|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  dan  Penasihat
03008|Hukum  Terdakwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  hal-hal
03009|memberatkan dan meringankan;
03010|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
03011|pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut
03012|umum  yang  terlalu  berat  dan  mohon  keringanan  hukuman.  Terhadap  hal
03013|tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
03014|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
03015|diketahui  fakta  bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan
03016|Terdakwa.  Akan  tetapi,  dalam  perkembangan  saat  ini  menunjukan  Tindak
03017|Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dengan
03018|memanfaatkan kondisi perekonomian dari seseorang. Bahwa sebagai sebuah
03019|kejahatan yang terorganisir peran Terdakwa dalam melakukan Perekrutan tidak
03020|dapat dipandang sebagai peranan yang kecil, karena awal dari terjadinya tindak
03021|pidana  perdagangan  orang  justru  dari  tahapan  perekrutan  ini.  Sehingga
03022|diharapkan  melalui  jenis  dan  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  diri
03023|Terdakwa memberikan efek edukatif dan korektif serta membawa perubahan
03024|pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
03025|berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa
03026|telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan
03027|dengan  rasa  keadilan  masyarakat,  bila  terhadap  Terdakwa  dijatuhi  pidana
03028|sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
03029|Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan
03030|kesalahan  Terdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan  kesewenang
03031|wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu
03032|sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan
03033|terhadap  diri  Terdakwa. Selain  itu,  hakikat pemidanaan  harus  merefleksikan
03034|tujuan pembinaan  dan pengajaran bagi diri  Terdakwa, yang  pada  gilirannya
03035|Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan
03036|pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa
03037|mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
03038|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Replik
03039|pada tanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
03040|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
03041|mengajukan  pula  Duplik  pada  tanggal  10  Juli  2025  yang  pada  pokoknya
03042|Penasihat Hukum Tedakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum
03043|
03044|berkaitan dengan Tuntutan atas Dakwaan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang
03045|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
03046|Menimbang,  bahwa  mengenai  Duplik  Terdakwa  melalui  Penasihat
03047|Hukum  Terdakwa  maka  Majelis  Hakim  uraikan  di  dalam  pertimbangan
03048|sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
03049|telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum
03050|tersebut, maka terhadap Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara
03051|tertulis tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
03052|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
03053|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
03054|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
03055|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
03056|dijatuhi pidana;
03057|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
03058|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa  selain dijatuhi
03059|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
03060|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
03061|Menimbang ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-
03062|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
03063|Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mengatur tentang ketentuan pidana
03064|penjara juga mengatur tentang ketentuan pidana denda, yang apabila denda
03065|tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana
03066|kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;
03067|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
03068|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
03069|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
03070|dijatuhkan;
03071|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
03072|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
03073|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03074|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
03075|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
03076|yang meringankan Terdakwa;
03077|Keadaan  yang  memberatkan:
03078|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  upaya  pemerintah  dalam
03079|memberantas perdagangan orang di Indonesia;
03080|
03081|- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di Pengadilan
03082|Negeri Indramayu dan dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda
03083|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
03084|Keadaan yang meringankan:
03085|- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
03086|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
03087|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
03088|Memperhatikan, Pasal  4 Undang-Undang R epublik Indonesia I Nomor
03089|21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagagan Orang Jo.
03090|Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
03091|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
03092|bersangkutan;
03093|
03094|MENGADILI:
03095|1. Menyatakan  Terdakwa Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma , terbukti
03096|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”T urut serta
03097|melakukan  membawa  warga  negara  Indonesia  keluar  wilayah  Negara
03098|Indonesia,  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara
03099|Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut
03100|Umum;
03101|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
03102|selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus
03103|juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
03104|dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
03105|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
03106|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03107|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03108|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
03109|Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
03110|
03111|Rabu
03112|
03113|16
03114|
03115|2025
03116|
03117|Pengadilan Negeri Sumber, pada hari  Rabu, tanggal  16 Juli 2025 , oleh kami,
03118|Grace  Meilanie  PDT Pasau,  S.H., M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Chandra
03119|Revolisa, S.H., M.H., dan  Rahmawati,  S.H., M.H., masing-masing  sebagai
03120|
03121|S unu  Wilardi, S .H.
03122|
03123|      Hakim Anggota,      Hakim Ketua,
03124|Chandra Revolisa, S.H., M.H.         Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.
03125|Rahmawati, S.H., M.H.
03126|Panitera Pengganti,
03127|Sunu Wilardi, S.H.