01208|yang dikonstruksikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007
01209|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang perumusan deliknya
01210|mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
01211|1. Setiap Orang ;
01212|2. Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Atau
01213|Penerimaan Seseorang, Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan,
01214|Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekekuasaan,  Atau Posisi
01215|Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberikan Bayaran Atau Manfaat Walapun
01216|Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali, Atas Orang Lain
01217|dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut;
01218|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-
01219|masing unsur tersebut sebagai berikut :
01220|Ad.1 Unsur “Setiap Orang”
01221|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum
01222|sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke
01223|
01224|persoon) maupun badan hukum ( rechtpersoon) yang dapat dimintakan
01225|pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;
01226|Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan
01227|mengenai orangnya ( error in persona );
01228|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI
01229|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01230|menegaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang
01231|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01232|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang
01233|diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada
01234|subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa JONI SAPUTRA BIN SUBHAN yang setelah
01235|dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP,
01236|ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam
01237|surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi -saksi yang di dengar keterangannya di
01238|persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara
01239|ini adalah benar Terdakwa JONI SAPUTRA BIN SUBHAN sehingga menurut Majelis
01240|Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;
01241|Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung
01242|jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur
01243|berikutnya;
01244|Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan,
01245|Pengiriman, Atau Penerimaan Seseorang, Ancaman Kekerasan, Penggunaan
01246|Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan
01247|Kekekuasaan,  Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberikan Bayaran Atau
01248|Manfaat Walapun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali,
01249|Atas Orang Lain dengan Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut;
01250|Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak
01251|perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas,
01252|cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur
01253|tersebut di atas;
01254|Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menguraikan satu persatu
01255|pengertian dari unsur tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Rumusan Pasal 1
01256|Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01257|Perdagangan Orang yaitu:
01258|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang
01259|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01260|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01261|
01262|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
01263|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
01264|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
01265|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
01266|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
01267|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01268|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
01269|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
01270|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
01271|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
01272|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia
01273|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01274|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi,
01275|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.
01276|- Bahwa Makna Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik
01277|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01278|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01279|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
01280|atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
01281|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01282|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang
01283|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.
01284|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik
01285|Indonesia Nomor 21 Tahun 20 07 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01286|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
01287|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
01288|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
01289|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Republik
01290|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01291|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,
01292|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”.
01293|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Republik
01294|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01295|Perdagangan Orang adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
01296|dari satu tempat ke tempat lain”.
01297|- Bahwa Makna Kekerasan menurut Pasal 1 angka 11 Undang -Undang Republik
01298|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01299|
01300|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
01301|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi
01302|nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.
01303|- Bahwa Makna Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 12 Undang -Undang
01304|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01305|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,
01306|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan
01307|sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.
01308|- Bahwa Makna Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia
01309|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01310|adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan
01311|putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau
01312|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”;
01313|- Bahwa Makna Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang -Undang Republik
01314|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01315|Perdagangan Orang adalah “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis,
01316|dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam
01317|keluarga maupun dalam masyarakat”
01318|- Bahwa Makna  Penjeratan Utang menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik
01319|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01320|Perdagangan Orang adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau
01321|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau
01322|orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk
01323|pelunasan utang”;
01324|Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pada dasarnya dalam
01325|Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01326|Pidana Perdagangan Orang sangat erat kaitannya dengan unsur dengan sengaja, hal mana
01327|didalam unsur sengaja dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja,
01328|yaitu Teori kehendak (wills  theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau
01329|membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H.
01330|Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehandak dengan
01331|sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki
01332|sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk
01333|menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus  mempunyai pengetahuan tentang sesuatu
01334|itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif
01335|(disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);
01336|
01337|Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI
01338|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada
01339|dasarnya lebih menekankan adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa baik secara
01340|langsung ataupun tidak langsung dengan memberikan daya paksa untuk melakukan
01341|sesuatu hal yang bertentangan dengan Norma yang tumbuh dan berkembang dalam
01342|masyarakat;
01343|Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Hukum tersebut diatas terlebih dahulu
01344|Majelis Hakim akan menguraikan bagaimana peran Terdakwa dalam kaitannya dengan
01345|tindakan saksi Ristiana Suhartiini melakukan aktifitas OPEN BO (OPEN BOKING) atau
01346|berhubungan badan/bersetubuh sehingga terjadi hubungan Hukum antara Terdakwa
01347|dengan  saksi Ristiana Suhartiini dalam kaitannya dengan perkara aquo;
01348|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang
01349|diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan kete rangan Terdakwa
01350|Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan karena telah melakukan
01351|tindak pidana Perdagangan Orang atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
01352|Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.30 Wib di Café atau Karoke Mak Ndut
01353|yang beralamat di Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten  Sukamara,
01354|hal mana cara Terdakwa melakukan perekrutan kepada Saksi Korban yaitu dengan cara
01355|Saudari NABILA (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa JONI
01356|SAPUTRA ada seorang perempuan yang ingin bekerja sebagai pemandu lagu / LC (loady
01357|Companion) di karaoke milik Terdakwa JONI SAPUTRA Bin SUBHAN melalui telpon
01358|dengan berkata kepada Terdakwa JONI “Ini ada anak mau kerja…“ dan Terdakwa JONI
01359|menjawab “ Iya kirim fotony a dulu…“ yang selanjutnya Saudari NABILA (DPO)
01360|mengirimkan foto perempuan tersebut kepada Terdakwa JONI melalui pesan Whatssap.
01361|Setelah Terdakwa JONI melihat foto Saksi Korban tersebut, Terdakwa JONI menyetujui.
01362|Bahwa setelah memberi persetujuan, dan saksi RISTIANA meminta untuk diberi ongkos
01363|keberangkatan terlebih dahulu dan untuk memberi uang keluarganya. Setelah terjadi
01364|percakapan tersebut, saksi LYSSA MARYANI Als CACA menghubungi saudari NABILA
01365|(DPO) terkait dengan rencana keberangkatan Saksi Korban  dan Saksi Korban
01366|menyanggupi dan siap berangkat pada hari itu juga, selanjutnya pada sekitar hari Jumat
01367|tanggal 29 November 2024, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.6.880.000,- (enam
01368|juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban melalui Saudari NABILA.
01369|Selanjutnya saksi LYSSA MARYANI Als CACA menjemput Saksi Korban untuk berangkat
01370|kerumah saksi LYSSA MARYANI Als CACA untuk menunggu jemputan, tidak berapa lama
01371|kemudian saudari NABIL (DPO) mengirimkan Bording Pass (keberangkatan menggunakan
01372|pesawat) kepada saksi LYSSA MARYANI Als CACA dan selajutnya saudari NABILA
01373|mengirimkan uang pinjaman atau hutang kepada saudari RISTIANA  sebanyak Rp.
01374|
01375|3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah selesai persiapan, saksi LYSSA MARYANI Als CACA
01376|dan saksi RISTIA NA berangkat menuju Bandara Soekarna -Hatta Jakarta, dan saksi
01377|RISTIANA masuk kedalam bandara untuk check in keberangkatan dari Jakarta menuju
01378|Pangkalan Bun KALTENG, saksi LYSSA MARYANI Als CACA meninggalkan bandara
01379|untuk kembali kerumahnya, karena pada saat itu saksi LYSSA MARYANI Als CACA hanya
01380|untuk mengantar Saksi Korban saja. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024,
01381|Terdakwa JONI menjemput Saksi Korban di Bandara Pangkalanbun Kab. Kotawaringin
01382|Barat dan pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan sakit habis kecelakaan, kemudian
01383|Terdakwa JONI membawa Saksi Korban ke tempat karaoke MAK NDUT milik Terdakwa
01384|JONI;
01385| Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan
01386|yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum yang tidak
01387|terbantahkan Bahwa Terdakwa memperkerjakan Saksi Korban tersebut sebagai pemandu
01388|lagu adalah pada setiap Saksi Korban bekerja diminta untuk tampil atau nongkrong di depan
01389|Karoke MAK NDUT tersebut dan setelah ada pengunjung atau tamu yang ingin bernyanyi di
01390|karoke MAK NDUT tersebut, Saksi Korban atau karyawan pemandu lagu lainnya
01391|mempersiapkan penampilan terlebih dahulu dan untuk ROOM atau ruangan karoke tersebut
01392|dipersiapkan oleh operator lagu serta operator mempersiapkan Minumal Alkholnya berupa
01393|Beer Putih sebanyak 2 (dua) botol dan 1 (satu) botol Anggur Merah, selanjutnya setelah
01394|selesai dalam mempersiapkan diri Saksi Korban masuk kedalam room atau ruangan karoke
01395|tersebut, sesampainya Saksi Korban didalm room tersebut Saksi Korban menuangkan
01396|minuman kedalam gelas-gelas tamu atau pengunjung tersebut, setelah sel esai saksi
01397|kembali mencatat lagu-lagu yang ingin dinyanyikan oleh tamu tersebut kedalam kertas
01398|kemudian kertas yang berisi judul lagu tersebut Saksi Korban berikan kepada operator
01399|penjaga room tersebut, pada saat dalam melayani tamu tersebut Saksi Korban juga ikut
01400|meminum minuman alkhol tersebut karena apabila Saksi Korban tidak ikut untuk meminum
01401|alkhol tersebut setelah selesai Saksi Korban melayani tamu, ada dari sebagian dari tamu
01402|yang mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan akan diberikan
01403|imbalan berupa uang oleh tamu atau pengunjung tersebut. Saksi Korban melakukan OPEN
01404|BO (OPEN BOKING) atau menjadi pelayan seks untuk tamu atau pengunjung di café atau
01405|karoke MAK NDUT milik terdakwa JONI dan mendapatkan hasil dari Open BO dari tamu
01406|atau pengujung saksi di café atau karoke MAK NDUT milik saudara JONI sebesar Rp.
01407|3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan hal tersebut dilakukan tanpa
01408|adanya paksaan dari Terdakwa, dengan hitungan biaya yang harus dibayar oleh Saksi
01409|Korban kepada terdakwa JONI selaku pemilik apabila akan melayani tamu atau pengunjung
01410|untuk OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan Saksi
01411|
01412|Korban tersebut yaitu biaya kamar sebesar Rp. 50.000.-( lima puluh ribu rupiah) setiap 1
01413|(satu) OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan;
01414| Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum tersebut diatas yang
01415|dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai
01416|telah nyata ada wujud peran Terdakwa dalam kaitannya dengan perbuatan saksi korban
01417|dari sejak dilakukan perekrutan, pengiriman sampai menepatkan saksi korban untuk bekerja
01418|di Tempat Karoke Terdakwa dengan dibawah pengawasan Terdakwa selaku pemilik
01419|Tempat karoke Ma’ndut;
01420| Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01421|bagaimana peran Terdakwa sehingga memberikan daya paksa bagi saksi korban untuk
01422|melakukan OPEN BO (OPEN BOKING) atau berhubungan badan / bersetubuh dengan
01423|tamu ataupun pengunjung di tempat karoke milik Terdakwa;
01424| Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saki dipersidangan yang
01425|dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh suatu fakta Hukum berawal saksi
01426|korban ada berkomunikasi dengan saksi LYSSA MARYANI Als CACA Binti SUPRIADI
01427|SR melalui media social Facebook dan Saksi Korban meminta bantuan kepada saksi
01428|LYSSA MARYANI Als CACA untuk mencarikan kerja, setelah itu saksi LYSSA MARYANI
01429|Als CACA menwarkan pekerjaan kepada saksi korban pekerjaan sebagai pemandu lagu,
01430|tepatnya pemandu lagu (lady companion)/LC di karoke MAK NDUT milik Terdakwa JONI
01431|SAPUTRA Bin SUBHAN yang beralamat di Desa Kenawan Kec. Permata Kecubung Kec.
01432|Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah. saksi LYSSA MARYANI Als CACA
01433|menjelaskan bahwa di tempat kerja saksi korban nantinya tersebut akan ada cashbon
01434|(utang) dan biaya keberangkatan dari Jawa Barat Ke Kalimantan tengah, setelah itu saudari
01435|RISTIANA meminta kepada saksi korban untuk pinjaman berupa sebanyak Rp. 3.000.000,-
01436|(tiga juta rupiah) diluar biaya keberangkatan, dan kemudian saksi korban meminta izin
01437|kepada suaminya dan memperoleh izin dari suami saksi korban Bahwa selanjutnya pada
01438|saat itu saksi LYSSA MARYANI Als CACA langsung mengkomunikasikan hal tersebut
01439|kepada  seseorang yang Bernama NABILA (DPO) bahwa ada yang mau bekerja di
01440|terdakwa JONI dan kemudian Saudari NABILA (DPO) menghubungi terdakwa dan
01441|menawarkan kepada Terdakwa JONI SAPUTRA ada seorang perempuan yang ingin
01442|bekerja sebagai pemandu lagu / LC (loady Companion) di karaoke milik Terdakwa JONI
01443|SAPUTRA Bin SUBHAN melalui telpon dengan berkata kepada Terdakwa JONI “Ini ada
01444|anak mau kerja…“ dan Terdakwa JONI menjawab “Iya kirim fotonya dulu…“ yang
01445|selanjutnya Saudari NABILA (DPO) mengirimkan foto perempuan tersebut kepada
01446|Terdakwa JONI melalui pesan Whatssap. Setelah Terdakwa JONI melihat foto saksi
01447|RISTIANA SUHARTINI tersebut, Terdakwa JONI menyetujui. Bahwa setelah memberi
01448|persetujuan, dan saksi RISTIANA meminta untuk diberi ongkos keberangkatan terlebih
01449|
01450|dahulu dan untuk memberi uang keluarganya. Setelah terjadi percakapan tersebut, saksi
01451|LYSSA MARYANI Als CACA menghubungi saudari NABILA (DPO) terkait dengan rencana
01452|keberangkatan saksi RISTIANA, dan Saksi Korban menyanggupi dan siap berangkat pada
01453|hari itu juga, selanjutnya pada sekitar hari Jumat tanggal 29 November 2024, Terdakwa
01454|mengirimkan uang sebesar Rp.6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu
01455|rupiah) kepada Saksi Korban melalui Saudari NABILA. Selanjutnya saksi LYSSA MARYANI
01456|Als CACA menjemput saksi RISTIANA untuk berangkat kerumah saksi LYSSA MARYANI
01457|Als CACA untuk menunggu jemputan, tidak berapa lama kemudian saudari NABIL (DPO)
01458|mengirimkan Bording Pass (keberangkatan menggunakan pesawat) kepada saksi LYSSA
01459|MARYANI Als CACA dan selajutnya saudari NABILA mengirimkan uang pinjaman atau
01460|hutang kepada Saksi Korban sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah selesai
01461|persiapan, saksi LYSSA MARYANI Als CACA dan Saksi Korban berangkat menuju
01462|Bandara Soekarna-Hatta Jakarta, dan Saksi Korban masuk kedalam bandara untuk check
01463|in keberangkatan dari Jakarta menuju Pangkalan Bun KALTENG, saksi LYSSA MARYANI
01464|Als CACA meninggalkan bandara untuk kembali kerumahnya, karena pada saat itu saksi
01465|LYSSA MARYANI Als CACA hanya untuk mengantar Saksi Korban saja. Bahwa
01466|selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa JONI menjemput Saksi Korban di
01467|Bandara Pangkalanbun Kab. Kotawaringin Barat dan pada saat itu Saksi Korban dalam
01468|keadaan sakit habis kecelakaan, kemudian Terdakwa JONI membawa Saksi RISTIANA
01469|SUHARTIINI ke tempat karaoke MAK NDUT milik Terdakwa JONI tersebut untuk Terdakwa
01470|JONI beri obat dan merawatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Saksi
01471|Korban sudah mulai bekerja sebagai pemandu lagu / LC (lady companion) di karaoke MAK
01472|NDUT milik Terdakwa  hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
01473| Menimbang, Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana
01474|perdagangan orang dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01475|Perdagangan Orang, maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil
01476|adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan