01255|pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim
01256|wajib  menetapkan  besarnya  Restitusi  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan
01257|Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
01258|Hakim 
01259|
01260|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
01261|2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka  Hakim dalam perkara
01262|incasu telah mempertimbangkan upaya pemulihan bagi Korban sesuai Pasal 1
01263|angka 19  UU  TPKS  untuk mewujudkan  hak korban atas  pemulihan berupa
01264|segala upaya untuk mengembalikan kondisi frsik, mental, spiritual, dan sosial
01265|Korban dengan menyampaikan hak korban selama pemeriksaan persidangan
01266|untuk mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan (vide Pasal 30 UU TPKS),
01267|yakni Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU TPKS
01268|yang meliputi Rehabilitasi medis, Rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan
01269|sosial, Restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial serta Pemulihan
01270|sebelum  dan  selama  proses  peradilan  maupun  Pemulihan  setelah  proses
01271|peradilan, dimana dalam perkara aquo Ana k korban merasa malu, trauma, dan
01272|takut akibat perbuatan Anak sehingga perlu memperoleh upaya pemulihan;
01273|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  perkara  aquo  Hakim  telah
01274|menyampaikan hak korban untuk mengajukan restitusi, baik secara tersendiri
01275|dan/atau melalui Penuntut Umum, maupun korban melalui LPSK, sedang kan
01276|dalam proses pembuktian telah ada permohonan restitusi dari orang tua Anak
01277|korban  yang  diwakili  oleh  Para  Advokatnya  yaitu  Diyaul  Hakki,  S.H.,  M.H.,
01278|Ahmad Andi Haryanto, S.H., & Toipul, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang
01279|pada  Kantor  Hukum  Lexora  Law  Chambers  yang  berkantor  di  Jalan  Teluk
01280|Pelabuhan Ratu Nomor 115 K-1 RT 05 RW 02, Kelurahan Arjosari, Kecamatan
01281|Blimbing,  Kota  Malang.  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  Nomor
01282|32/SK/LLC/IV/2026  tanggal  9  April  2026  dengan  surat  permohonan  Nomor
01283|026/REQ/LLC/V/2026  tanggal  6  Mei  2026  yang  diajukan  melalui Penuntut
01284|Umum  yang  pada  pokoknya  memohon  restitusi  kepada  Anak  sebesar
01285|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  sehingga  Hakim  a kan
01286|mempertimbangkan sebagai berikut:
01287|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah
01288|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01289|Korban Tindak Pidana, Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhah
01290|memperoleh Restitusi;
01291|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah
01292|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01293|Korban Tindak Pidana, Permohonan Restitusi kepada pengadilan yang diajukan
01294|sebelum  putusan  pengadilan,  diajukan  melalui  tahap  penyidikan  atau
01295|penuntutan;
01296|Hakim 
01297|
01298|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah
01299|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01300|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korean  Tindak  Pidana,
01301|Permohonan Restitusi harus dilengkapi dengan:
01302|a. fotokopi identitas Pemohon dan/atau Karban;
01303|b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Karban dibuat
01304|atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain
01305|yang sah;
01306|c. bukti biaya Karban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh
01307|instansi  atau  pihak  yang  melakukan  perawatan  atau  pengobatan  atau
01308|berdasarkan alat bukti lain yang sah;
01309|d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban;
01310|e. fotokopi surat kematian, dalam hal Karban meninggal dunia;
01311|f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan
01312|diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
01313|g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
01314|h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan
01315|berkekuatan hukum tetap;
01316|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  8  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah
01317|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01318|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, Penuntut
01319|Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan
01320|Restitusi;
01321|Menimbang,  bahwa  dalam  pembuktian  perkara  aquo  Hakim  telah
01322|memberikan  kesempatan  pada  Pemohon  restitusi  melalui  Penuntut  Umum
01323|untuk  menyampaikan  keterangan  serta  alat  bukti  tambahan  berdasarkan
01324|permintaan  Pemohon  restitusi  melalui  Penuntut  Umum  &  Hakim  juga  telah
01325|memberikan  kesempatan  kepada  Anak  dan  Penasihat  Hukumnya  serta
01326|wali/pendamping  Anak  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
01327|Restitusi dan mengajukan alat buktinya;
01328|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  8  ayat  (10)  Peraturan  Mahkamah
01329|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01330|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, Penuntut
01331|Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana;
01332|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  11  Peraturan  Mahkamah  Agung
01333|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
01334|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, dalam hal
01335|Hakim 
01336|
01337|Korban  tidak  mengajukan  permohonan  Restitusi  dalarn  proses  persidangan
01338|terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan
01339|pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  Restitusi  tersebut  tidak
01340|dapat  dilakukan  jika  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  Kompensasi
01341|bersamaan  dengan  pengajuan  permohonan  Restitusi  sebelum  putusan
01342|berkekuatan hukum tetap;
01343|Menimbang, bahwa dalam permohonan restitusi aquo yang diaju kan
01344|oleh orang tua Anak korban melalui Penuntut Umum, diketahui ternyata  dalam
01345|surat  tuntutan  pidana  perkara  aquo  tidak tercantum  mengenai  permohonan
01346|restitusi aquo dalam tuntutan Penuntut Umum. Selain itu Penuntut Umum dalam
01347|proses  pemeri ksaan/pembuktian  dipersidangan  juga  tida k  membuktikan
01348|mengenai nilai restitusi yang dimohonkan oleh orang tua Anak korban sehingga
01349|tidak diketahui nilai kerugian secara pasti yang diderita oleh Anak korban. Selain
01350|itu  dipersidangan  Penuntut  Umum  juga  tidak  melampirkan  syarat-syarat
01351|permohonan  restitusi  aquo  sebagaimana  yang  wajib/harus  dilengkapi  dan
01352|bersifat kumulatif sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
01353|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
01354|Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korean  Tindak  Pidana,  yaitu  tida k
01355|melengkapi do kumen-dokumen sesuai  Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, & f
01356|Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara
01357|Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada
01358|Korean  Tindak  Pidana,  sehingga  Hakim  tidak  dapat  menetapkan  besarnya
01359|restitusi  dalam  perkara  aquo  Dengan  demikian,  permohonan  restitusi  aquo
01360|menjadi tidak beralasan hukum han harus ditolak untuk seluruhnya;
01361|Menimbang, bahwa  untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  maka
01362|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01363|meringankan Anak sebagai berikut:
01364|Keadaan yang memberatkan:
01365|- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban trauma & kehilangan kesucian;
01366|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat; 
01367|Keadaan yang meringankan:
01368|- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
01369|- Anak masih muda & belum pernah dihukum;
01370|- Anak masih bersekolah & masih bisa meneruskan pendidikan;
01371|- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
01372|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
01373|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01374|Hakim 
01375|
01376|Memperhatikan, Pasal 419 ayat (1)  KUHP, Undang-Undang Nomor 11
01377|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Undang-Undang Nomor 20
01378|Tahun  2025 tentang  K itab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  serta
01379|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01380|
01381|MENGADILI:
01382|1. Menyatakan Anak  XXXXXXXXXXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan
01383|bersalah  melakukan  tindak  pidana ”menghubungkan  atau  memudahkan
01384|orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau
01385|patut diduga Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01386|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
01387|selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
01388|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01389|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01390|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01391|5. Menetapkan barang bukti, berupa:
01392|- Satu unit HP Realme C11 berwarna biru dengan casing berwarna hitam
01393|polos; 
01394|Dirampas untuk negara;
01395|- Satu unit HP Vivo Y21 berwarna metalic blue dengan casing berwarna
01396|hitam dengan gambar burung dan tulisan BOY;
01397|Dikembalikan  kepada  yang  berhak,  yaitu  Anak  korban
01398|XXXXXXXXXXXXXXBinti Ach. Muhlis;
01399|6. Menyatakan  permohonan  restitusi  Nomor  026/REQ/LLC/V/2026  tanggal  6
01400|Mei 2026 yang diajukan oleh Orang Tua Anak korban tida k diterima/ ditolak
01401|untuk seluruhnya;
01402|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
01403|(lima ribu rupiah);
01404|
01405|Rabu
01406|
01407|13
01408|
01409|2026
01410|
01411|Akhmad  Fakhrizal,  S.H.,  Hakim  Pengadilan  Anak pada  Pengadilan  Negeri
01412|Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01413|
01414|Effri Mayasari, S.H.
01415|
01416|Panitera Pengganti, Hakim,
01417|Hakim 
01418|
01419|d.t.o.
01420|Effri Mayasari, S.H.
01421|d.t.o.
01422|Akhmad Fakhrizal, S.H.