01847|putusan.mahkamahagung.go.id
01848|- Bahwa bermula pada bulan  Januari 2023 , Terdakwa membelikan tiket
01849|pesawat  dengan menggunakan  uang  dari Saksi  Maesarani Kurnia Lestari
01850|untuk  berangkat  dari  Lombok  ke  Jakarta,  setibanya  di  Bandara
01851|Internasional Soekarno-Hatta yang berlokasi di Tangerang, Banten,  Saksi
01852|Maesarani  Kurnia  Lestari  dijemput oleh  teman  Terdakwa yang bernama
01853|Rohili, kemudian Rohili membawa Saksi Maesarani Kurnia Lestari kerumah
01854|Rohili yang berada didaerah Cibubur, Kota Jakarta Timur untuk ditampung
01855|selama 2 (dua) minggu , selanjutnya  pada akhir  bulan  Januari 2023, pada
01856|saat Terdakwa berada di Bali untuk bekerja sebagai Sopir Travel, Terdakwa
01857|meminta  tolong  kepada  Rohili  membelikan  tiket  bus  untuk
01858|memberangkatkan Saksi  Maesarani Kurnia Lestari ke Bali karena setelah
01859|melihat  perkembangan  situasi  pada  saat  itu  banyak terjadi  razia  dan
01860|penangkapan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sehingga Terdakwa
01861|mengalihkan keberangkatan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  menuju  ke
01862|Negara Arab Saudi melalui Bandara Internasioanal I Gusti Ngurah Rai yang
01863|berlokasi di Denpasar, setibanya di Bali, Terdakwa meminta tolong kepada
01864|Rohili  untuk  membawa  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  kerumah  teman
01865|Terdakwa yang bernama Usman  yang beralamat di  Jimbaran, Kecamatan
01866|Kuta Selatan, Kab upaten Badung, Provinsi Bali untuk menginap selama 2
01867|(dua) malam;
01868|- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2023, Terdakwa meminta
01869|tolong kepada Usman untuk mengantarkan Saksi Maesarani Kurnia Lestari
01870|ke Bandara Internasioanal I Gusti Ngurah Rai dengan mengendarai mobil
01871|milik  Usman, setibanya  di  Bandara,  Terdakwa  meminta  tolong  kepada
01872|teman  Terdakwa  yang  bernama  Kadek  untuk  mengantarkan  Saksi
01873|Maesarani Kurnia Lestari masuk ke  dalam Bandara dan menyerahkan tiket
01874|penerbangan dengan tujuan Negara Arab Saudi dan Visa, yang mana pada
01875|saat  itu  Terdakwa masih  mengantarkan  tamu  karena  Terdakwa  bekerja
01876|sebagai Sopir Travel;
01877|- Bahwa Saksi Maesarani Kurnia Lestari  sempat bekerja di Negara Arab
01878|Saudi sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  dan tidak ada  permasalahan
01879|apapun karena  majikan  dari  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari selalu
01880|berkomunikasi  dengan  Terdakwa,  namun  pada  bulan  November  2023,
01881|Terdakwa mendapatkan informasi bahwa  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari
01882|meminta agar  Terdakwa mengganti  kerugian  terkait kejadian  yang dialami
01883|oleh Saksi Maesarani Kurnia Lestari selama dirumah majikannya di Negara
01884|Arab Saudi , yang mana  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  telah  mengalami
01885|Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01886|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01887|Disclaimer
01888|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01889|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01890|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01891|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
01892|
01893|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01894|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01895|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01896|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01897|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01898|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01899|putusan.mahkamahagung.go.id
01900|kekerasan  dari  majikannya dan menunjukkan  foto  serta video  yang
01901|menampilkan luka-luka lebam yang dialami oleh  Saksi  Maesarani Kurnia
01902|Lestari;
01903|- Bahwa yang memberikan biaya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh
01904|tiga juta rupiah) untuk mengurus proses pemberangkatan Saksi Maesarani
01905|Kurnia Lestari ke Negara Arab Saudi adalah pihak calon majikan  dari Saksi
01906|Maesarani Kurnia Lestari  yang berada di Negara Arab Saudi, yang mana
01907|Terdakwa telah mengambil sisa uang tersebut sebagai keuntungan;
01908|- Bahwa m ajikan  dari Saksi  Maesarani Kurnia Lestari yang berada di
01909|Negara  Arab  Saudi  tersebut  mengirimkan  uang  untuk  biaya  perekrutan
01910|Saksi  Maesarani Kurnia Lestari sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia
01911|dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Iskandar Muhtar
01912|milik Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: 
01913| Yang  pertama  sebesar 4000  (empat  ribu)  Riyal  atau  sekitar
01914|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
01915| Yang kedua  sebesar 6500 (enam ribu lima ratus) Riyal atau
01916|sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
01917|- Bahwa rincian  penggunaan  uang  sebesar  Rp43.000.000,00 (empat
01918|puluh  tiga  juta  rupiah)  yang  dikirim  oleh  majikan  dari  Saksi  Maesarani
01919|Kurnia Lestari tersebut adalah sebagai berikut: 
01920| Yang  pertama  sebesar  4000 Riyal  atau  sekitar
01921|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk uang saku
01922|sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), biaya tiket pesawat dari
01923|Lombok  ke  Jakarta  sebesar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  dan
01924|biaya STEM Visa (Sidik Jari) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
01925| Sedangkan pengiriman yang kedua  sebesar 6500 Riyal atau
01926|sekitar  Rp28.000.000,00  (dua  puluh  delapan  juta  rupiah)  digunakan
01927|untuk biaya tiket pulang pergi dari Jakarta ke Negara Arab Saudi +
01928|Handling sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), uang
01929|saku sebesar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah),  kemudian sisa  uang
01930|sebesar  Rp2.000.000,00 (empat  juta  rupiah) di ambil  oleh  Terdakwa
01931|sebagai keuntungan;
01932|- Bahwa selama berada di Negara Arab Saudi, Saksi Maesarani Kurnia
01933|Lestari  pernah  dipekerjakan  sebagai Asisten Rumah Tangga dengan gaji
01934|1000  Riyal  atau  sekitar  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  selama  18
01935|(delapan belas)  bulan, akan tetapi  Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  hanya
01936|diberikan gaji selama 13 (tiga belas) bulan saja dan Saksi Maesarani Kurnia
01937|Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01938|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01939|Disclaimer
01940|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01941|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01942|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01943|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
01944|
01945|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01946|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01947|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01948|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01949|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01950|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01951|putusan.mahkamahagung.go.id
01952|Lestari mengalami kekerasan fisik dari majikan karena dianggap tidak bisa
01953|bekerja;
01954|- Bahwa pada saat berangkat ke Negara Arab Saudi,  Saksi  Maesarani
01955|Kurnia  Lestari diberikan  visa  ziarah  oleh  Terdakwa  bukan  visa  kerja
01956|sehingga Saksi Maesarani Kurnia Lestari  pernah dipenjara selama 1 (satu)
01957|bulan karena dianggap telah over stay, dan Saksi Maesarani Kurnia Lestari
01958|tidak diberikan perlindungan selama bekerja dirumah majikan  sesuai yang
01959|dijanjikan pada saat awal perekrutan;
01960|- Bahwa selanjutnya Saksi Maesarani Kurnia Lestari memberitahu suami
01961|dari  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari yang  berada di  Lombok mengenai
01962|kejadian  tersebut,  kemudian  suami  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
01963|melaporkan  keadaan  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari  kepada  Terdakwa
01964|selaku  sponsor,  namun  Terdakwa tidak  merespon  permintaan  Saksi
01965|Maesarani Kurnia Lestari, sehingga pada tanggal 03 Juli 2024, suami Saksi
01966|menghubungi  hotline  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01967|(BP3MI) untuk meminta  bantuan  agar  Saksi  Maesarani  Kurnia  Lestari
01968|dipulangkan ke Negara Indonesia, kemudian suami Saksi Maesarani Kurnia
01969|Lestari diminta  untuk  membuat  aduan  secara  resmi  di  Kantor  Badan
01970|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat;
01971|- Bahwa  Terdakwa  tidak memiliki legalitas berupa izin dan wewenang
01972|untuk melakukan perekrutan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01973|ke  luar  negeri  serta  Terdakwa tidak  memiliki  ataupun  bekerja  pada
01974|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  telah
01975|mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja
01976|Migran  Indonesia  ke  luar  negeri,  akan  tetapi Terdakwa  melakukan
01977|perekrutan atau  menempatkan  Pekerja  Migran Indonesia  ke luar negeri
01978|dengan  cara  mengurus  proses  keberangkatan  Saksi  Maesarani  Kurnia
01979|Lestari yang akan bekerja ke luar negeri yaitu ke Negara Arab Saudi dan
01980|Terdakwa menjadi perantara antara Saksi Maesarani Kurnia Lestari dengan
01981|majikan yang berada di Negara Arab Saudi;
01982|- Bahwa Terdakwa  mengetahui  terkait  larangan  pengiriman  Pekerja
01983|Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi yang tidak sesuai prosedur, namun
01984|Terdakwa tetap memberangkatkan Saksi  Maesarani Kurnia Lestari  untuk
01985|bekerja ke Negara Arab Saudi;
01986|
01987|Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan
01988|ini,  maka  segala  sesuatu  yang  termuat  dan  terlampir  dalam  Berita  Acara
01989|Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
01990|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
01991|Disclaimer
01992|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01993|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01994|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01995|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
01996|
01997|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01998|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01999|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02000|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02001|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02002|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02003|putusan.mahkamahagung.go.id
02004|Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan
02005|merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;
02006|Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  seseorang  telah  bersalah
02007|melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  haruslah
02008|terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan
02009|kepadanya;
02010|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02011|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Terdakwa dapat
02012|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02013|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02014|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02015|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di  atas memilih langsung Dakwaan
02016|Alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam  Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-
02017|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
02018|Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
02019|1. Orang perseorangan; 
02020|2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02021|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim
02022|mempertimbangkan sebagai berikut: 
02023|Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan
02024|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  19  Undang  Undang
02025|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
02026|dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
02027|Menimbang, bahwa istilah “orang perseorangan” dalam konteks ini, bisa
02028|diketahui  maknanya  dari  kata  “orang”  yang  berarti  “manusia”  dan  kata
02029|“perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang
02030|secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai
02031|sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah
02032|manusia  atau  natuurlijke  person  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan
02033|perbuatannya  secara  pidana.  Dapat  diartikan  pula  dalam  konteks  ini  istilah
02034|“orang perseorangan” memiliki arti yang sama dengan istilah “barang siapa/ hij
02035|die” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
02036|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  persidangan  telah
02037|menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data
02038|identitas yang telah diperiksa  dipersidangan  sesuai dengan  Surat Dakwaan
02039|Nomor Register Perkara: PDM-04/Praya/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025 , dan
02040|diakui  oleh  Terdakwa  pada  pemeriksaan  di  persidangan  bahwa  identitas
02041|Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
02042|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
02043|Disclaimer
02044|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02045|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02046|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02047|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
02048|
02049|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02050|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02051|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02052|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02053|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02054|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02055|putusan.mahkamahagung.go.id
02056|tersebut sebagai identitas yang benar bernama Iskandar Muhtar Alias Iskandar,
02057|sehingga dalam perkara a quo tidaklah terjadi error in persona (salah subjek);
02058|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim
02059|berpendapat unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi; 
02060|Ad. 2. Unsur Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 
02061|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang  Undang
02062|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
02063|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
02064|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
02065|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
02066|Menimbang, bahwa Pasal  81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017
02067|Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  merujuk  pada  Pasal  69
02068|Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
02069|Indonesia  yang  berbunyi  ”Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02070|penempatan Pekerja Migran Indonesia ”, yang mana pada penjelasan Pasal 69
02071|tersebut disebutkan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain
02072|calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja
02073|Migran Indonesia;
02074|Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam  Undang Undang
02075|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berada
02076|dalam ruang lingkup perdagangan orang, sehingga pemaknaannya tidak dapat
02077|dilepaskan dari asas anti-perdagangan manusia. Oleh karena itu, Majelis Hakim
02078|dalam  menafsirkan  rumusan  frasa  ”penempatan”  merujuk  pada  penjelasan
02079|Pasal 2 huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02080|Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan yang dimaksud dengan ”asas
02081|anti-perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan,
02082|pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  Calon  Pekerja
02083|Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan,
02084|penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan  dan
02085|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  uang  atau
02086|memberikan  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
02087|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
02088|dalam  Negara  maupun  antarnegara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
02089|mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
02090|tereksploitasi;
02091|Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pya
02092|                                                                                                     KM:       HA1:      HA2:      
02093|Disclaimer
02094|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02095|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02096|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02097|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
02098|
02099|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02100|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02101|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02102|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02103|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02104|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02105|putusan.mahkamahagung.go.id
02106|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
02107|persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan  Para  Saksi, keterangan
02108|Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara