02271|kemudian mengunduh aplikasi cam scanner dari play store dengan
02272|menggunakan HP merk Samsung galaxy A14 5G, dan Saksi BRAMASTA
02273|ADINDA kemudian mengambil data scan tanda tangan Direktur Politeknik Sahid
02274|Assoc Prof. Dr. DERINTA ENTAS dan data sca n cap stempel Politeknik Sahid
02275|lalu menempelkannya melalui aplikasi ke surat perjanjian kerjasama Hotel
02276|Howard dan Politeknik Sahid, MoU tersebut kemudian digunakan sebagai dasar
02277|memberangkatkan 13 (tiga belas) Peserta magang sebelumnya;
02278|Bahwa setelah persyaratan terpenuhi, selanjutnya atas perintah
02279|Terdakwa M. VINDY NADA NANTA, Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi
02280|DORIS WAHYU BULAN mengurus visa dan ijin magang dari pemerintah Taiwan
02281|dengan cara Saksi M. VINDY NANDA NANTA mengirimkan kepada Saksi
02282|DORIS WAHYU BULAN pendaftaran online pengurusan visa dan ijin magang
02283|dari pemerintah Taiwan dalam bentuk fisik kepada Saksi DORIS WAHYU
02284|BULAN, untuk mempercepat pengurusan, Saksi DORIS WAHYU BULAN
02285|kemudian memalsukan tanda tangan Saksi korban ADRIAN BO YS dan Saksi
02286|
02287|Hal 61 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02288|
02289|BRAMASTA ADINDA memalsukan tanda tangan Saksi korban SUSAN
02290|SUSANTI ADU.
02291|Bahwa pada tanggal 07 November Saksi BRAMASTA ADINDA dan
02292|Saksi DORIS WAHYU BULAN bersama -sama menuju ke kantor Kedutaan
02293|Taiwan di Surabaya dan memasukkan dokumen tersebut ke Loket pendaftaran
02294|di Kantor kedutaan Taiwan (TETO) dan setelah dokumen lengkap kel uarlah
02295|tagihan pembayaran, setelah itu Saksi DORIS WAHYU BULAN langsung
02296|membayar di Loket tersebut sebesar Rp1.125.000.00,00 (satu juta seratus dua
02297|puluh lima ribu rupiah) per orang, dan visa diterbitkan tanggal 8 November 2024,
02298|selanjutnya pada hari yang sama Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS
02299|WAHYU BULAN bersama - sama ke Kantor kedutaan Taiwan untuk mengambil
02300|Visa tersebut. Keesokan harinya tanggal 09 November 2024 Saksi BRAMASTA
02301|ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN mengirimkan tujuh visa termasuk
02302|milik Saksi SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi ADRIAN BOYS kepada Terdakwa
02303|M. VINDY NADA NANTA melalui travel gunung harta tujuan Bali;
02304|Bahwa setelah Visa diterima oleh Terdakwa M. VINDY NADA NANTA,
02305|visa tersebut akan dipergunakan untuk memberangkatkan Saksi korban SUSAN
02306|SUSANTI ADU dan Saksi korban ADRIAN BOYS, namun pada tanggal 13
02307|November 2024, pukul 01.00 Wita Terdakwa M. VINDY NADA NANTA pada saat
02308|akan memberangkatkan Saksi korban SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi korban
02309|ADRIAN BOYS beserta 6 (enam) orang lainya Terdakwa M. VINDY NADA
02310|NANTA, Saksi DORIS WAHYU BULAN dan Saksi BRAMASTA ADINDA
02311|ditangkap oleh Saksi DEVINSON DANGGA DEWA beserta Tim Penyidik
02312|Ditreskrimum Polda NTT;
02313|Bahwa uang yang dipakai untuk mengirim Saksi Korban Susan Susanti
02314|Adu dan Saksi Korban Adrian Boys ke Taiwan adalah dengan menggunakan
02315|uang dari PT. MAPAN JOYO SENTOSA yang digunakan oleh M. VINDI NADA
02316|NANTA atas persetujuan dari Saksi RULLY BUDIONO yang m erupakan
02317|Komisaris Utama PT. Mapan Joyo Sentosa yang bergerak di bidang Pelatihan
02318|Kerja Pekerjaan Domestik Swasta (LPK);
02319|Bahwa dalam pekerjaannya M. VINDY NADA NANTA menjanjikan Saksi
02320|BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN memperoleh gaji
02321|sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah);
02322|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dapat
02323|disimpulkan bahwa Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU
02324|
02325|Hal 62 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02326|
02327|BULAN yang atas permintaan dari  Terdakwa M. VINDY NADA NANTA yang
02328|menjanjikan gaji sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), kemudian
02329|membantu Terdakwa M. VINDY NADA NANTA untuk melakukan pemalsuan
02330|dokumen atau surat, berupa transkrip nilai, certificate of student status dan surat
02331|berbahasa Taiwan a.n SUSAN SUSANTI ADU dan ADRIAN BOYS, juga
02332|memalsukan tanda tangan Direktur Politeknik Sahid Assoc Prof. Dr.  DERINTA
02333|ENTAS pada MoU tertangal 03 Juli 2024;
02334|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah yang dilakukan
02335|oleh M. VINDY NADA NANTA adalah merupakan tindak pidana perdagangan
02336|orang? Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta -fakta
02337|hukum tersebut, perbuatan Terdakwa M. VINDY NADA NANTA yang secara aktif
02338|menyuruh Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN untuk
02339|melakukan pemalsuan surat atau dokumen, selanjutnya secara aktif melakukan
02340|perekrutan, penerimaan serta mempersiapkan pengiriman Saksi Korban Susan
02341|Susanti Adu dan Saksi K orban Adrian Boys ke Taiwan, kemudian mengirimkan
02342|atau memberangkatkan  para Saksi Korban dengan tujuan ke Taiwan namun
02343|sebelum berhasil memberangkatkan para Saksi Korban ke tujuan, Saksi
02344|BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN  ditangkap oleh Tim
02345|Penyidik Ditreskrimum Polda NTT;
02346|Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah yang
02347|dilakukan Terdakwa M. VINDY NADA NANTA merupakan penyalahgunaan
02348|posisi rentan untuk tujuan eksploitasi? Terdakwa telah merekrut dan menerima
02349|Saksi Korban Susan Susanti Adu dan Saksi Korban Adrian Boys , dengan
02350|pemalsuan, kemudian memberangkatkan para Korban yang belum memiliki
02351|keterampilan yang cukup tersebut ke Taiwan untuk bekerja, tindakan M. VINDY
02352|NADA NANTA tersebut  jelas telah memanfaatkan “ posisi rentan ” dari para
02353|Korban, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, bersesuaian
02354|dengan kriteria eksploitasi dalam hal ini, adalah tindakan dengan persetujuan
02355|korban ( Saksi Korban Susan Susanti Adu dan Saksi Korban Adrian Boys )
02356|tersebut adalah memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
02357|lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;
02358|Menimbang, bahwa karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa M. VINDY
02359|NADA NANTA telah memenuhi  unsur perekrutan, penerimaan seseorang
02360|dengan pemalsuan serta penyalahgunaan posisi rentan, maka  Terdakwa M.
02361|VINDY NADA NANTA dengan dengan demikian telah melakukan tindak pidana
02362|
02363|Hal 63 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02364|
02365|perdagangan orang, dan Saksi BRAMASTA ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU
02366|BULAN dalam hal ini, yang memberikan pembantuan kepada M. VINDY NADA
02367|NANTA dalam penyediaan dokumen palsu, yang telah memberikan kemudahan
02368|bagi M. VINDY NADA NANTA  untuk melakukan eksploitasi, Saksi BRAMASTA
02369|ADINDA dan Saksi DORIS WAHYU BULAN  dengan demikian telah memenuhi
02370|unsur yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
02371|sedangkan terhadap Terdakwa M. VINDY NADA NANTA  karena tidak berhasil
02372|memberangkatkan para Korban ke T aiwan, maka Terdakwa M. VINDY NADA
02373|NANTA telah mencoba melakukan kejahatan, dimana niat untuk itu telah nyata
02374|dari adanya permulaan untuk memberangkatkan para Korban ke Taiwan, namun
02375|dalam pelaksanaan tidak selesai, bukan semata -mata di sebabkan karena
02376|kehendaknya sendiri namun karena adanya pen angkapan dari Tim Penyidik
02377|Ditreskrimum Polda NTT , sehingga dengan demikian unsur ad. 2  terhadap
02378|Terdakwa, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
02379|perdagangan orang, telah terpenuhi;
02380|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari Pasal 10 Undang -
02381|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02382|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
02383|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
02384|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
02385|Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis akan menanggapi
02386|Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim
02387|akan mempertimbangkan perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum, yang
02388|menuntut Terdakwa dengan Pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007
02389|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana
02390|dalam Surat Dakwaan Pertama;
02391|Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur Pasal 4 Undang -
02392|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02393|Perdagangan Orang, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi, karena para korban
02394|tidak berhasil diberangkatkan ke luar negeri, sehingga dalam hal ini perbuatan
02395|yang dapat memenuhi un sur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar
02396|wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana Pasal 4 Undang -Undang
02397|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO belumlah terpenuhi, sedangkan yang dapat
02398|terpenuhi menurut Majelis Hakim adalah perbuatan Terdakwa yang melakukan
02399|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
02400|
02401|Hal 64 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02402|
02403|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pembelaan
02404|dari Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya, dimana mengenai pembelaan
02405|yang mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan yang
02406|diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan o rang, Majelis
02407|mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
02408|pertimbangan unsur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02409|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa terbukti keseluruhan
02410|unsur dalam Pasal tersebut, oleh ka renanya pembelaan Terdakwa dan atau
02411|Penasehat Hukumnya tersebut yang menyatakan tidak terbukti melakukan
02412|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang,
02413|haruslah dinyatakan ditolak;
02414|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketiadaan niat jahat, Majelis
02415|tidak sependapat, mengingat sebagai orang yang telah dewasa, Terdakwa tentu
02416|paham, bahwa menyuruh orang lain untuk melakukan pemalsuan dokumen tentu
02417|akan merugikan orang/ pihak lain, pleidoi mana haruslah ditolak;
02418|Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur Pasal 10 Undang-Undang
02419|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02420|Orang, maka harus ditolak pula pembelaan bahwa  tidak terdapat unsur
02421|eksploitasi, serta ditolak pembelaan bahwa terdakwa tidak memperoleh
02422|keuntungan pribadi, karena terbukti ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa,
02423|selanjutnya mengenai pembelaan bahwa Pasal 10 dan 11 hanya dapat
02424|dikenakan jika terdapat korporasi atau perbuatan berulang, yang menurut
02425|Terdakwa dan atau Penasehat H ukumnya tidak terbukti haruslah dinyatakan
02426|ditolak pula;
02427|Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi para Terdakwa,
02428|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa program dari para
02429|Terdakwa sebenarnya memiliki tujuan sangat baik, namun seharusnya
02430|diwujudkan dengan cara yang baik pula, bukan dengan memalsuk an atau
02431|memanipulasi dokumen, sertifikat, atau kualifikasi tertentu yang berkaitan
02432|dengan keterampilan seseorang yang menunjukkan kemampuan seseorang, hal
02433|mana tentu sangat merugikan pihak penerbit yang sah dari dokumen -dokumen
02434|tersebut, serta sangat memba hayakan keselamatan para korban dalam
02435|melakukan pekerjaannya nanti baik didalam apalagi diluar negeri, sehingga
02436|penting untuk melihat konteks pemalsuan atau memanipulasi dokumen yang
02437|dilakukan, apabila dilakukan untuk tujuan mengirimkan orang untuk bekerja baik
02438|
02439|Hal 65 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02440|
02441|dalam maupun duluar negeri, dan apabila para pelaku mendapat keuntungan
02442|untuk itu, maka akan terjerat dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan TPPO;
02443|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan
02444|tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan
02445|Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak terbukti
02446|Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
02447|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang pada
02448|pokoknya memohon keringanan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan
02449|dengan pertimbangan mengenai berat ringannya kesalahan Terdakwa;
02450|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
02451|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana,
02452|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02453|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
02454|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02455|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
02456|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta
02457|kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan)
02458|tahun, dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya dan
02459|pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
02460|subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
02461|Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan
02462|berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira -kira sepadan untuk
02463|dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,
02464|apakah permintaan penuntut umum tersebut te lah cukup memadai ataukah di
02465|pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan
02466|Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan
02467|mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah
02468|dikemukakan di atas ;
02469|Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana
02470|tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika
02471|mempunyai kesalahan ;
02472|Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak
02473|pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih
02474|memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk
02475|
02476|Hal 66 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02477|
02478|menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya
02479|tersebut ;
02480|Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan
02481|dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan
02482|antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai
02483|subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi
02484|terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak
02485|pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai
02486|aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesuda h ia
02487|melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis
02488|Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi
02489|terhadapnya ;
02490|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 10 Undang-
02491|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02492|Perdagangan Orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
02493|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana de nda paling sedikit
02494|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
02495|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
02496|Menimbang, bahwa hampir selalu tindak pidana perdagangan orang
02497|dilakukan oleh seseorang dengan dalih membantu korbannya untuk bekerja,
02498|bahwa benar hampir selalu tindak pidana perdagangan orang juga atas niat dari
02499|korban sendiri yang karena kebutuhan akibat keinginan besar para korban untuk
02500|memperoleh pekerjaan, tergiur oleh janji – janji akan gaji atau penghasilan untuk
02501|kemudian menerima tawaran para pelaku perdagangan orang dengan dalih
02502|membantu para korbannya tersebut ;
02503|Menimbang, bahwa selanjutnya karena faktor kebutuhan atau “posisi
02504|rentan” dari korban itulah yang kemudian dimanfaatkan dan disalahgunakan
02505|sebagai dalih oleh para pelaku untuk meng -eksploitasi para korbannya yang
02506|tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena itulah
02507|perihal kemampuan dan keterampilan hampir selalu merupakan faktor yang tidak
02508|esensial;
02509|Menimbang, bahwa ciri/ pola yang dapat dipersamakan antara
02510|“membantu” para korbannya yang sering dijadikan dalih para pelaku, dengan
02511|“mengeksploitiasi” seperti dimaksud oleh Undang - Undang, adalah sebagai
02512|berikut :
02513|
02514|Hal 67 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02515|
02516|1. Ketidakpedulian terhadap tujuan akhir atau hasil akhir dimana serta
02517|bagaimana korban akan diperkerjakan atau diperlakukan ditempatnya
02518|bekerja, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu
02519|tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara p asti bagaimana
02520|nantinya ia akan mampu untuk terampil bekerja ditempat kerjanya;
02521|2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan
02522|mengenai “fee” atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah
02523|tujuan utama, sehingga skill/ atau keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh
02524|korban tidak diperhitungkan dengan seksama ;
02525|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa
02526|adalah telah melakukan percobaan untuk mengirimkan atau memberangkatkan
02527|para korban yang dengan demikian Terdakwa telah memanfaatkan posisi rentan
02528|dari para Korban, dengan tidak begitu memperdulikan aspek keterampilan dari
02529|Korban, terbukti surat serta dokumen yang menjadi syarat kemampuan dan
02530|keterampilan justru dipalsukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim
02531|melihat bahwa dipersidangan Terdakwa telah m enunjukkan penyesalan karena
02532|kesalahannya tersebut, dan selanjutnya tetaplah menurut Majelis Hakim,
02533|perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, mengingat tingginya jumlah
02534|korban “Perdagangan Orang” di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Terdakwa tidak
02535|seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki
02536|pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya
02537|tersebut ;
02538|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
02539|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02540|meringankan Terdakwa;
02541|Keadaan yang memberatkan :
02542|• Perbuatan Terdakwa merugikan para Korban serta pihak terkait lainnya;
02543|Keadaan yang meringankan :
02544|• Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji
02545|tidak akan mengulanginya lagi ;
02546|• Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang memiliki istri serta
02547|anak yang masih berusia 2 (dua) tahun;
02548|Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari -hari
02549|banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu
02550|Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
02551|
02552|Hal 68 dari 71 hal. Putusan No: 29 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02553|
02554|haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan
02555|pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi
02556|bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan
02557|perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya
02558|untuk tidak melakukan hal yang sama ;
02559|Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan
02560|bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan
02561|disparitas antar perkara,  aspek keadilan masyarakat serta kemampuan
02562|Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan
02563|tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum
02564|yang menuntut 8 (delapan) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana
02565|yang telah dijalaninya dan pidana denda masing -masing sebesar
02566|Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ,
02567|dirasakan cukup berat apabila disepadankan dengan kesalahan yang
02568|dilakukannya ;