01659|dan Saksi Yayuk Puji Rahayu, telah memberangkatkan Saksi Korban Nur
01660|Anggraeni sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;
01661|- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban
01662|Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK
01663|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01664|- Bahwa benar, Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
01665|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia
01666|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01667|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01668|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01669|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01670|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01671|lima ratus ribu rupiah);
01672|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01673|Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Saksi Yayuk Puji Rahayu
01674|Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01675|
01676|dan Saksi Aril Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung
01677|untuk Medical Check Up;
01678|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01679|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.
01680|Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan maksud untuk
01681|membuat paspor dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban
01682|Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk membuat paspor;
01683|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01684|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan  Saksi  Siswanto  datang  ke  rumah
01685|Terdakwa yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh Saksi
01686|Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi Korban
01687|Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat lalu turun
01688|di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur Anggraeni
01689|dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal, lalu diantar ke Pelabuhan
01690|Batam dan orang tersebut menyuruh Saksi Korban Nur Anggraeni naik
01691|Kapal Feri;
01692|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01693|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01694|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01695|mendapatkan gaji dari majikan;
01696|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01697|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01698|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01699|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01700|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01701|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01702|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01703|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01704|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01705|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01706|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01707|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01708|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01709|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01710|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01711|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01712|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01713|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01714|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01715|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01716|Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01717|
01718|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01719|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01720|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01721|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01722|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01723|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01724|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01725|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01726|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01727|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01728|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01729|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01730|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01731|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01732|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01733|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01734|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01735|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01736|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01737|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01738|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01739|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01740|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01741|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01742|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01743|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01744|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01745|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01746|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01747|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01748|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01749|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01750|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01751|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01752|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01753|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01754|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
01755|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01756|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
01757|Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01758|
01759|Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan
01760|memastikan  Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01761|selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga
01762|ikut  menerima  uang  yang  diberikan  Saksi  Siti  Komsiyatin,  Saksi  Siti
01763|Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di
01764|Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
01765|Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Malaysia,  Terdakwa
01766|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
01767|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
01768|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
01769|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
01770|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
01771|seterusnya ke Malaysia;
01772|- Bahwa  benar,  Terdakwa,  Saksi  Budiono,  Saksi  Aril  Wibisono  dan
01773|Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV
01774|serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01775|Indonesia (SIP3MI);
01776|
01777|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01778|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01779|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01780|kepadanya;
01781|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01782|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01783|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01784|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01785|Perdagangan Orang; atau
01786|2. Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01787|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01788|Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP; 
01789|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01790|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01791|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01792|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01793|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01794|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01795|sebagai berikut:
01796|1. Orang perseorangan;
01797|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01798|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01799|Migran Indonesia;
01800|Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01801|
01802|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01803|mempertimbangkan sebagai berikut:
01804|Ad. 1. Orang perseorangan;
01805|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01806|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01807|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01808|orang perseorangan atau korporasi;
01809|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01810|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
01811|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
01812|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
01813|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
01814|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
01815|jawaban pidana;
01816|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
01817|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
01818|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
01819|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
01820|perkara  a quo  menunjuk kepada diri Terdakwa Siti Komsiyatin sendiri dan
01821|bukan  orang  lain,  dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah
01822|terpenuhi dalam diri Terdakwa;
01823|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
01824|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01825|Pekerja Migran Indonesia;
01826|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
01827|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
01828|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
01829|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
01830|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
01831|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
01832|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
01833|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
01834|penganjur  –  penganjurnya  (uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
01835|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
01836|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
01837|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
01838|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
01839|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
01840|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
01841|Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01842|
01843|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
01844|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
01845|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
01846|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
01847|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
01848|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
01849|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
01850|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
01851|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
01852|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
01853|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
01854|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
01855|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
01856|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
01857|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
01858|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
01859|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
01860|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
01861|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
01862|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
01863|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
01864|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
01865|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
01866|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
01867|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
01868|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
01869|Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau
01870|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
01871|Indonesia dan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
01872|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
01873|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
01874|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
01875|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
01876|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
01877|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01878|Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01879|kepentingan perusahaan sendiri;
01880|Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01881|
01882|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01883|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01884|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01885|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
01886|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di
01887|persidangan,  diketahui  bahwa  pada  sekira  bulan  Desember  2022,  Saksi
01888|Korban Nur Anggraeni ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, selanjutnya
01889|menghubungi Saudari Ike yang kemudian Saudari Ike menerangkan bahwa
01890|Saksi Aril Wibisono dapat memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni
01891|untuk bekerja di Malaysia dan selanjutnya Saudari Ike memberikan nomor
01892|WhatsApp Saksi Aril Wibisono kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
01893|Menimbang, lebih lanjut Saksi Korban Nur Anggraeni menghubungi
01894|Saksi  Aril  Wibisono  dengan  maksud  menanyakan  apakah  dapat
01895|memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  bekerja  ke  Malaysia  dan
01896|menanyakan alamat rumah Saksi Aril Wibisono serta dokumen apa yang
01897|harus dibawa, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00
01898|WIB Saksi Korban Nur Anggraeni bersama Saksi Siswanto yang merupakan
01899|Suami  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  datang  ke  rumah  Saksi  Yayuk  Puji
01900|Rahayu yang merupakan isteri siri Saksi Aril Wibisono yang beralamat di
01901|Dusun  Jiwut,  Kecamatan  Nglegok,  Kabupaten  Blitar,  dengan  membawa
01902|dokumen diantaranya yaitu KK asli, fotokopi Akta dan KTP asli untuk syarat
01903|pendaftaran yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi Aril Wibisono melalui
01904|WhatsApp  dan  di  rumah  Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu  tersebut  Saksi  Aril
01905|Wibisono  menerima  dokumen  milik  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan
01906|mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau sudah jadwal Medical Check Up
01907|yang mana saat itu Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
01908|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia,
01909|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  akan  diberikan  uang  saku  senilai
01910|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pengganti biaya berangkat ke
01911|Malaysia maka Saksi Korban Nur Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua)
01912|bulan, sedangkan gaji per bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan oleh
01913|Saksi  Aril  Wibisono  mendapatkan  uang  senilai  1.500  (seribu  lima  ratus)
01914|ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
01915|Menimbang,  lebih  lanjut  pada  tanggal  13  Maret  2023  Saksi  Aril
01916|Wibisono menghubungi Saksi Korban Nur Anggraeni untuk  Medical Check
01917|Up,  selanjutnya  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  berangkat  dengan  Saksi
01918|Siswanto  menuju ke rumah  Saksi  Aril  Wibisono  dan kemudian  Saksi  Aril
01919|Wibisono mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni untuk Medical Check
01920|Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
01921|
01922|Up ke  Laboratorium  Klinik  Ultra  Medica  Tulungagung  bersama  –  sama
01923|dengan Saksi Siswanto dan Saksi Yayuk Puji Rahayu;
01924|Menimbang, lebih lanjut selang 1 (satu) hari setelah Medical Check