02784|hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu
02785|tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan  yang  ditentukan  dalam  perintah
02786|tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak
02787|
02788|memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu , (2)
02789|Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara -
02790|perkara  yang  mangenai  penghasilan  dan  persewaan  negara  apabila
02791|menjatuhkan  pidana  denda,  tetapi  harus  ternyata  kepadanya  bahwa  pidana
02792|denda  atau  perampasan  yang  mungkin  diperintahkan  pula  akan  sangat
02793|memberatkan  si  terpidana.  Dalam  menerapkan  ayat  ini,  kejahatan  dan
02794|pelanggaran  candu  hanya  dianggap  sebagai  perkara  mengenai  penghasilan
02795|negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam
02796|hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) , (3)
02797|Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga
02798|mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan, dan (4) Perintah tidak
02799|diberikan,  kecuali  hakim  setelah  menyelidiki  dengan  cermat  berkeyakinan
02800|bahwa  dapat  diadakan  pengawasan  yang  cukup  untuk  dipenuhinya  syarat
02801|umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat
02802|khusus jika sekiranya ditetapkan;
02803|Menimbang, bahwa selain  itu Majelis Hakim juga dengan melihat dari
02804|berat/ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap
02805|korban  yaitu  Saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh  karena  pertimbangan
02806|tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana
02807|sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
02808|karena berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat diadakan
02809|pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum yaitu Terdakwa tidak
02810|akan  melakukan  tindak  pidana  dan  Terdakwa  selama  proses  persidangan
02811|bersikap  jujur  dan  kooperatif meskipun tidak dilakukan penahanan  terhadap
02812|Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa
02813|perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14
02814|huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
02815|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan
02816|Pasal  23  Undang  –  Undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang  tindak  pidana
02817|kekerasan  seksual,  korban  berhak  memperoleh  restitusi  dari  pelaku  atas
02818|kerugian materiil maupun immaterial yang dialaminya;
02819|Menimbang, bahwa berdasarkan Perma no 1 tahun 2022 tentang tata
02820|cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada
02821|korban tindak pidana yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian
02822|yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau
02823|pihak  ketiga,  dan  Pemohon  adalah  Korban,  Keluarga,  orang  tua,  wali,  ahli
02824|warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
02825|
02826|Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Perma no 1 tahun 2022 tentang tata
02827|cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada
02828|korban tindak pidana Korban berhak memperoleh Restitusi berupa: 
02829|a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
02830|b) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
02831|akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak
02832|pidana; 
02833|c) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; 
02834|d) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana,
02835|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain
02836|yang berhubungan dengan proses hukum;
02837|Menimbang, bahwa  di dalam Pasal 8 angka ke - 1 Perma no 1 tahun
02838|2022 tentang tata cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan
02839|kompensasi  kepada  korban  tindak  pidana  Permohanan  Restitusi  kepada
02840|Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat
02841|diajukan aleh Korban.
02842|Menimbang,  bahwa  pada  saat  persidangan  korban
02843|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti  Huzairin  melalui  Penuntut  Umum  telah
02844|mengajukan Permohonan Restitusi dan melampirkan bukti surat berupa B-1
02845|sampai dengan B-12 yang merupakan Fotocopy Resi pengiriman Surat dimana
02846|pada bukti surat tersebut terdapat rincian seluruh kerugian biaya yang telah
02847|dikeluarkan  oleh  korban  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti  Huzairin  sebesar
02848|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02849|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  Majelis  Hakim  menilai
02850|terdapat  dasar  hukum  dan  alasan  yang  cukup  untuk  memberikan  restitusi
02851|kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang
02852|tentang  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  Perma  Nomor  1  tahun  2022
02853|dikarenakan restitusi tetap merupakan tanggung jawab hukum pelaku terhadap
02854|korban dan tidak menghapus kewajiban tersebut;
02855|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,
02856|Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan restitusi sebagaimana dimohonkan
02857|oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  dikabulkan  dengan  nilai  sebesar
02858|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02859|Menimbang bahwa  berkaitan  dengan  pelaksanaan  restitusi  tersebut,
02860|berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02861|Nomor 1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
02862|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  mengatur  pemberian  Restitusi
02863|
02864|dilaksanakan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  pelaku  tindak  pidana
02865|dan/atau  pihak  ketiga  menerima  Salinan  putusan  Pengadilan  yang  telah
02866|berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan
02867|diucapkan  atau  diberitahukan  dalam  hal  Restitusi  diajukan  setelah  putusan
02868|perkara pokok berkekuatan hukum tetap; 
02869|Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10), (11),
02870|(12)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022
02871|Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
02872|Kompensasi disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada
02873|emohon  melampaui  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),
02874|Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada
02875|Ketua  Pengadilan,  kemudian  dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  belum
02876|melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan pelaku tindak pidana
02877|untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari
02878|sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian
02879|Restitusi  kepada  Korban  tidak  dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu
02880|sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon memberitahukan hal tersebut
02881|kepada  Jaksa,  kemudian  setelah  menerima  pemberitahuan  sebagaimana
02882|dimaksud pada ayat (10), Jaksa menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana
02883|dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi
02884|dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan
02885|pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan
02886|terdakwa dijatuhi putusan pidana 
02887|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
02888|- 1  (satu)  unit  handphone  merk  Iphone  7  plus  warna  black  128  GB
02889|dengan Model : A1784, IMEI : 356565087280444 
02890|- 1 (satu) helai baju berwarna putih;
02891|- 1 (satu) helai rok berwarna hitam ;
02892|- 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat 
02893|yang telah disita dari Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikarenakan barang bukti
02894|tersebut  adalah  milik  Saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  maka  barang  bukti
02895|tersebut dikembalikan kepada Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
02896|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
02897|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
02898|yang meringankan Terdakwa;
02899|Keadaan  yang  memberatkan:
02900|
02901|− Perbuatan  Terdakwa  mengakibatkan  Saksi  Korban
02902|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin mengalami trauma;
02903|Keadaan yang meringankan:
02904|− Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
02905|− Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yang harus dinafkahi oleh
02906|Terdakwa;
02907|− Terdakwa tulang punggung keluarga;
02908|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
02909|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
02910|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-
02911|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan
02912|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02913|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02914|
02915|MENGADILI:
02916|1. Menyatakan Terdakwa Irwan Sazili Bin H. A. Bakri (Alm)  tersebut diatas
02917|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
02918|pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap
02919|tubuh, keinginan seksual dengan maksut merendahkan harkat dan martabat
02920|seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang dilakukan oleh
02921|atasan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
02922|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02923|penjara selama 1 (satu) tahun;  
02924|3. Menetapakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika
02925|dikemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan
02926|karena  Terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  lewat  masa
02927|pidana bersyarat selama 2 (dua) tahun berakhir; 
02928|4. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  restitusi  kepada
02929|korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam waktu 30 (tiga
02930|puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan
02931|ketentuan  apabila  dalam  tenggang  waktu  tersebut  Terdakwa  tidak
02932|membayar  restitusi  maka  korban  melaporkan  kepada  Jaksa  dengan
02933|tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, dalam hal Terdakwa
02934|belum melaksanakan pemberian restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa
02935|untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lama 14 (empat belas) hari
02936|sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian
02937|restitusi  kepada  korban  tidak  dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu
02938|tersebut korban melaporkan kepada  Jaksa, kemudian  sampai  menerima
02939|
02940|pemberitahun itu Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang
02941|harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu
02942|30 (tiga puluh) hari;
02943|5. Menetapkan barang bukti berupa;
02944|− 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna black 128
02945|GB dengan Model : A1784, IMEI : 356565087280444;
02946|− 1 (satu) helai baju berwarna putih; 
02947|− 1 (satu) helai rok berwarna hitam; 
02948|− 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat;
02949|Dikembalikan kepada Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
02950|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02951|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02952|
02953|Selasa
02954|
02955|4 November
02956|
02957|2025
02958|
02959|Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari  Selasa, tanggal  4 November 2025  oleh
02960|kami,  Silvi Ariani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,  Nofita Dwi Wahyuni , S.H.,
02961|M.H., dan Edo Juniansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
02962|
02963|Anggota,  dibantu  oleh  Muhammad  Budi  Kurniawan.,  S.H.,M.H, Panitera
02964|Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh  Renny Ertalina,
02965|
02966|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02967|Yuri Stiadi,, S.H., M.H.       Silvi Ariani, S.H.,M.H.
02968|Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.
02969|   Panitera Pengganti,
02970|
02971|Muhammad Budi Kurniawan, S.H.M.H.