01608|per bulan untuk program TG dan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta 
01609|rupiah) per bulan untuk program magang; 
01610|- Bahwa siswa mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 
01611|juta rupiah) per orang untuk program TG, dengan rincian Rp5.000.000,00 
01612|(lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan di LPK Tsuganoki, Rp10.000.000,00 
01613|(sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency 
01614|Test), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat SSW 
01615|(Specified Skilled Worker); 
01616|- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi Sandi Muhammad Rosyadi, 
01617|Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung Purnama, Saksi Trisna Muhammad 
01618|Fathurrohman, dan siswa lainnya ke Dinas Ketenagakerjaan atau website 
01619|siapkerja.kemnaker.go.id untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagai 
01620|calon pekerja di Jepang; 
01621|- Bahwa siswa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bula n di LPK Tsuganoki 
01622|untuk belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dan pelatihan mental, tanpa 
01623|pelatihan khusus terkait pekerjaan yang ditawarkan, dan ditempatkan di 
01624|tempat penampungan di lokasi LPK Tsuganoki di Perumahan Arjamukti 
01625|Kencana Raya, Jalan Raya Ceu mceum Jayamukti, Leuwisari, Blok B.1 No. 
01626|24, Kabupaten Tasikmalaya, di mana mereka tidak diperkenankan 
01627|meninggalkan tempat tanpa izin tertulis dari Terdakwa dengan alasan fokus 
01628|belajar bahasa Jepang; 
01629|- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran siswa untuk p engurusan 
01630|dokumen JLPT dan SSW kepada Sdr. Seftian tanpa melalui tahapan ujian 
01631|resmi, dan dokumen tersebut ternyata palsu karena saat pengajuan COE 
01632|
01633|Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01634|(Certificate of Eligibility) untuk visa kerja ke Jepang ditolak dan yang 
01635|tercantum justru nama orang lain; 
01636|- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua 
01637|juta lima ratus ribu rupiah) per siswa untuk pengurusan dokumen JLPT, yang 
01638|digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membeli mobil dengan biaya 
01639|perbaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sisanya ditransfer 
01640|kepada Sdr. Seftian melalui rekening Bank BCA dan BNI; 
01641|- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Seftian karena dijanjikan 50 
01642|(lima puluh) persen keuntungan jika siswa diberangkatkan ke Jepang; 
01643|- Bahwa biaya pelatihan dan pengurusan dokumen yang ditetapkan Terdakwa 
01644|tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan pelatihan di LPK Tsuganoki tidak 
01645|sesuai prosedur resmi; 
01646|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan 
01647|perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan perekrutan dan  penampungan 
01648|calon TKI untuk diberangkatkan ke Jepang dengan cara yang tidak sesuai 
01649|prosedur dan ketentuan yang berlaku merupakan usaha Terdakwa untuk 
01650|mengeksploitasi calon TKI di luar wilayah negara Republik Indonesia dalam hal 
01651|ini adalah negara Jepang, m aka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak 
01652|memenuhi unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 
01653|Republik Indonesia”, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti 
01654|menurut hukum; 
01655|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini tidak terpenuhi oleh 
01656|perbuatan Terdakwa; 
01657|Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari  Pasal 2 ayat (1) 
01658|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01659|Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP tidak terpen uhi, maka 
01660|Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 
01661|didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum; 
01662|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum 
01663|tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan 
01664|dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 
01665|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. 
01666|Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:  
01667|1. Setiap orang; 
01668|2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara 
01669|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
01670|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; 
01671|
01672|Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01673|3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta 
01674|melakukan perbuatan; 
01675|Menimbang bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim 
01676|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01677|Ad. 1. Unsur setiap orang; 
01678|Menimbang bahwa karena unsur “ setiap orang” telah dipertimbang kan 
01679|dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak 
01680|akan mempertimbangkan lagi unsur tersebut; 
01681|Ad. 2. Unsur  yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa 
01682|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan 
01683|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; 
01684|Menimbang bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, 
01685|maka didasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim 
01686|akan langsung memilih sub unsur “melakukan percobaan”; 
01687|Menimbang bahwa undang -undang ini tidak memberikan defenisi apa 
01688|yang dimaksud dengan Percobaan, oleh karena itu jika mengacu kepada 
01689|pendapat R. Soesilo (vide hlm. 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
01690|Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) menjelaskan bahwa 
01691|undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan 
01692|itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat -syarat supaya 
01693|percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo juga menjelaskan 
01694|bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu 
01695|hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat 
01696|sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai; 
01697|Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Kitab Undang -undang 
01698|Hukum Pidana yang dimaksud Percobaan yaitu  jika niat untuk melakukan telah 
01699|ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan 
01700|itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; 
01701|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membawa menurut Kamus 
01702|Besar B ahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkut, memuat, memindahkan, 
01703|mengirimkan; 
01704|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 
01705|21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang 
01706|dimaksud dengan eksploitasi adalah tindaka n dengan atau tanpa persetujuan 
01707|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
01708|paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
01709|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum  
01710|
01711|Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01712|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
01713|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
01714|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial; 
01715|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam 
01716|persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut: 
01717|- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) 
01718|Tsuganoki di bawah PT. Sugih Rizky Putra Indonesia, bersama Sdr. Seftian 
01719|(DPO) mendirikan PT. tersebut pada bulan November 2023, dengan Sdr. 
01720|Seftian membiayai pendirian dan mengurus perizinan; 
01721|- Bahwa LPK Tsuganoki tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
01722|perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena tidak 
01723|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat 
01724|Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), hanya 
01725|memiliki izin Pelatihan Kerja dan Bisnis dan Manajemen Swasta yang terbit 
01726|pada tanggal 19 Maret 2024; 
01727|- Bahwa sebelum izin operasional terbit, Terdakwa pada bulan Desember 2023 
01728|telah melakukan perekrutan untuk bekerja ke Jepang dengan menyebarkan 
01729|brosur LPK Tsuganoki melalui status WhatsApp, grup WhatsApp, dan 
01730|Instagram yang menawarkan program TG (Tokutei Ginou); 
01731|- Bahwa Terdakwa merekrut sekitar 60 (enam puluh) siswa, diantaranya Saksi 
01732|Sandi Muhammad Rosyadi, Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung 
01733|Purnama, dan Saksi Trisna Muhammad Fathurrohman, dengan janji akan 
01734|diberangkatkan ke Jepang pada bulan Maret atau April 2024 sebagai tenaga 
01735|kerja cleaning service dengan gaji Rp20.000.00 0,00 (dua puluh juta rupiah) 
01736|per bulan untuk program TG dan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta 
01737|rupiah) per bulan untuk program magang; 
01738|- Bahwa siswa mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 
01739|juta rupiah) per orang untuk program TG, dengan  rincian Rp5.000.000,00 
01740|(lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan di LPK Tsuganoki, Rp10.000.000,00 
01741|(sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency 
01742|Test), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat SSW 
01743|(Specified Skilled Worker); 
01744|- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi Sandi Muhammad Rosyadi, 
01745|Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung Purnama, Saksi Trisna Muhammad 
01746|Fathurrohman, dan siswa lainnya ke Dinas Ketenagakerjaan atau website 
01747|siapkerja.kemnaker.go.id untuk meleng kapi dokumen persyaratan sebagai 
01748|calon pekerja di Jepang; 
01749|
01750|Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01751|- Bahwa siswa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bulan di LPK Tsuganoki 
01752|untuk belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dan pelatihan mental, tanpa 
01753|pelatihan khusus terkait pekerjaan yang ditawarkan, dan  ditempatkan di 
01754|tempat penampungan di lokasi LPK Tsuganoki di Perumahan Arjamukti 
01755|Kencana Raya, Jalan Raya Ceumceum Jayamukti, Leuwisari, Blok B.1 No. 
01756|24, Kabupaten Tasikmalaya, di mana mereka tidak diperkenankan 
01757|meninggalkan tempat tanpa izin tertulis dar i Terdakwa dengan alasan fokus 
01758|belajar bahasa Jepang; 
01759|- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran siswa untuk pengurusan 
01760|dokumen JLPT dan SSW kepada Sdr. Seftian tanpa melalui tahapan ujian 
01761|resmi, dan dokumen tersebut ternyata palsu karena saat pengajuan CO E 
01762|(Certificate of Eligibility) untuk visa kerja ke Jepang ditolak dan yang 
01763|tercantum justru nama orang lain; 
01764|- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua 
01765|juta lima ratus ribu rupiah) per siswa untuk pengurusan dokumen JLPT, yang 
01766|digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membeli mobil dengan biaya 
01767|perbaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sisanya ditransfer 
01768|kepada Sdr. Seftian melalui rekening Bank BCA dan BNI; 
01769|- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Seftian karena dijanjikan 50 
01770|(lima puluh) persen keuntungan jika siswa diberangkatkan ke Jepang; 
01771|- Bahwa biaya pelatihan dan pengurusan dokumen yang ditetapkan Terdakwa 
01772|tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan pelatihan di LPK Tsuganoki tidak 
01773|sesuai prosedur resmi; 
01774|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan 
01775|adanya niat jahat (mens rea) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang 
01776|diwujudkan dalam bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan 
01777|(voortoegingshandeling), yaitu dengan cara mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja 
01778|(LPK) Tsuganoki di bawah badan hukum PT. Sugih Rizky Putra Indonesia tanpa 
01779|memiliki izin yang sah untuk melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja 
01780|ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang 
01781|berlaku. Meskipun tidak memiliki izin dimaksud, Terdakwa tetap menyebarkan 
01782|informasi mengenai lowongan pekerjaan di Jepang, merekrut sejumlah orang 
01783|sebagai calon pekerja migran, menerima sejumlah uang dari para korban dengan 
01784|dalih biaya keberangkatan, serta mengurus doku men persyaratan untuk bekerja 
01785|di Jepang, namun dokumen-dokumen tersebut tidak dapat digunakan secara sah 
01786|untuk tujuan keberangkatan ke Jepang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 
01787|para korban serta siswa-siswa lainnya tidak dapat diberangkatkan ke Jepang, dan 
01788|
01789|Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01790|apabila mereka tetap diberangkatkan ke luar negeri dengan mekanisme yang 
01791|tidak sesuai prosedur tersebut, maka hal itu berpotensi besar menimbulkan risiko 
01792|eksploitasi terhadap para korban di luar wilayah Negara Republik Indonesia, 
01793|maka perbuatan yang dil akukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur 
01794|“melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah 
01795|negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah 
01796|negara Republik Indonesia”, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti 
01797|oleh perbuatan Terdakwa; 
01798|Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang 
01799|turut serta melakukan perbuatan; 
01800|Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan 
01801|untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan 
01802|pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing -
01803|masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk 
01804|dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana; 
01805|Menimbang bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di 
01806|dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai 
01807|para pembuat (mededader) adalah sebagai berikut: 
01808|- Yang melakukan (plegen) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana 
01809|(pleger), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi 
01810|semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 
01811|263 ayat (1) KUHP dalam perkara a quo, wujud perbuatannya adalah sama 
01812|dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana; 
01813|- Yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orangnya disebut sebagai 
01814|pembuat penyuruh (doen pleger), kriterianya adalah orang yang melakukan 
01815|tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan 
01816|orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut 
01817|berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena 
01818|tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ opzettelijk); 
01819|- Yang turut serta melakukan (mede plegen) dan orangnya disebut sebagai 
01820|pembuat peserta (mede pleger), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja 
01821|turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana; 
01822|Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur 
01823|“dilakukan secara bersama -sama” dimana menurut R. Soesilo adalah bera rti 
01824|sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang 
01825|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa 
01826|pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, 
01827|
01828|Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01829|dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai 
01830|satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana; 
01831|Menimbang bahwa dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan 
01832|seseorang dikatakan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana, yaitu: 
01833|1. Syarat subjektif, meliputi: 
01834|a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang 
01835|hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada 
01836|terwujudnya tindak pidana; 
01837|b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya 
01838|dengan peserta la innya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh 
01839|peserta lainnya; 
01840|2. Syarat objektif, adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan 
01841|terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu 
01842|secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap 
01843|terwujudnya tindak pidana; 
01844|Menimbang bahwa terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana 
01845|atas pelaku penyertaan, sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP khususnya 
01846|untuk penyertaan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 K UHP adalah 
01847|setiap orang yang terlibat bersama -sama ke dalam suatu tindak pidana 
01848|dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang 
01849|sendirian (dader) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan 
01850|yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya; 
01851|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam 
01852|persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut: 
01853|- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) 
01854|Tsuganoki di bawah PT. Sugih Rizky Putra Indonesia, bersama Sdr. Seftian 
01855|(DPO) mendirikan PT. tersebut pada bulan November 2023, dengan Sdr. 
01856|Seftian membiayai pendirian dan mengurus perizinan; 
01857|- Bahwa LPK Tsuganoki tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
01858|perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran I ndonesia (PMI) karena tidak 
01859|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat 
01860|Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), hanya 
01861|memiliki izin Pelatihan Kerja dan Bisnis dan Manajemen Swasta yang terbit 
01862|pada tanggal 19 Maret 2024; 
01863|- Bahwa sebelum izin operasional terbit, Terdakwa pada bulan Desember 2023 
01864|telah melakukan perekrutan untuk bekerja ke Jepang dengan menyebarkan 
01865|
01866|Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm 
01867|brosur LPK Tsuganoki melalui status WhatsApp, grup WhatsApp, dan 
01868|Instagram yang menawarkan program TG (Tokutei Ginou); 
01869|- Bahwa Terdakwa merekrut sekitar 60 (enam puluh) siswa, diantaranya Saksi 
01870|Sandi Muhammad Rosyadi, Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung 
01871|Purnama, dan Saksi Trisna Muhammad Fathurrohman, dengan janji akan 
01872|diberangkatkan ke Jepang pada bulan Maret atau April 2024 sebagai tenaga 
01873|kerja cleaning service dengan gaji Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
01874|per bulan untuk program TG dan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta 
01875|rupiah) per bulan untuk program magang; 
01876|- Bahwa siswa mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 
01877|juta rupiah) per orang untuk program TG, dengan rincian Rp5.000.000,00 
01878|(lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan di LPK Tsuganoki, Rp10.000.000,00 
01879|(sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat JLPT (Japanese  Language Proficiency 
01880|Test), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat SSW 
01881|(Specified Skilled Worker); 
01882|- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi Sandi Muhammad Rosyadi, 
01883|Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung Purnama, Saksi Trisna Muhammad