00487|Rp700.000,00 dan harga tersebut bisa dinego.
00488|- Bahwa apabila pelanggan tersebut setuju dengan tarif yang telah ditawarkan
00489|T erdakwa I dan T erdakwa II maka T erdakwa I dan T erdakwa II akan terlebih
00490|dahulu memberitahukan kepada Anak Saksi, setelah ada persetujuan dari Anak
00491|Saksi, T erdakwa I dan T erdakwa II akan menyuruh pelanggan untuk datang ke
00492|Wisma Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan memberitahu nomor kamar yang
00493|digunakan Anak Saksi pada saat melayani pelanggan.
00494|- Bahwa dalam hal T erdakwa I dan T erdakwa II mencari pelanggan atau tamu
00495|untuk dapat berhubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi, baik
00496|T erdakwa  I  dan  T erdakwa  II  menawarkan  kepada  pelanggan  dengan  tarif
00497|Rp700.000,00 dan harga tersebut masih bisa dinego oleh pelanggan dan dalam
00498|kesempatan tersebut T erdakwa I telah mencari pelanggan sebanyak 2 orang dan
00499|
00500|telah mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 sedangkan T erdakwa II telah
00501|mencari pelanggan sebanyak 1 orang dan keuntungan sebesar Rp150.000,00
00502|belum sempat T erdakwa II terima karena sudah terlebih dahulu di tangkap pihak
00503|kepolisian;
00504|
00505|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan  mempertimbangkan
00506|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Para  T erdakwa dapat
00507|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00508|Menimbang,  bahwa  Para  T erdakwa,  telah  didakwa  dengan  dakwaan
00509|berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu  Pasal  45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1)
00510|Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo
00511|Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
00512|Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo
00513|Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
00514|Menimbang, bahwa Para T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
00515|dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00516|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang dianggap
00517|sesuai  dengan  perbuatan  Para  T erdakwa  yaitu  dakwaan  alternatif  kedua
00518|sebagaimana diatur dalam Pasal 2  ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia
00519|Nomor 21 T ahun 2007 T entang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00520|jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00521|1. Setiap orang;
00522|2. Yang  melakukan  Perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00523|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00524|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00525|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
00526|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00527|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
00528|di wilayah negara Republik Indonesia;
00529|3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
00530|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00531|mempertimbangkan sebagai berikut:
00532|Ad.1. Setiap orang;
00533|Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja
00534|subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-
00535|undangan Republik Indonesia;
00536|Menimbang,  bahwa  di  muka  sidang  dihadapkan  Para  T erdakwa  yang
00537|mengaku bernama T erdakwa I serta T erdakwa II dan telah menerangkan identitasnya
00538|
00539|adalah sama dengan indentitas Para T erdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak
00540|ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang
00541|yang dihadapkan sebagai Para T erdakwa dalam persidangan (error in persona);
00542|Menimbang,  bahwa  serta  selama  pemeriksaan  dipersidangan  bahwa
00543|identitas Para T erdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan.
00544|Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Para T erdakwa telah lancar
00545|memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Para T erdakwa
00546|termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00547|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;
00548|Ad.2.Yang  melakukan  Perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00549|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00550|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00551|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
00552|bayaran  atau  manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
00553|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
00554|di Wilayah Negara Republik Indonesia;
00555|Menimbang,  bahwa  dalam  unsur  ini  bersifat  alternatif  jadi  tidak  semua
00556|alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka
00557|Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;
00558|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Para T erdakwa
00559|menyadari perbuatannya dan Para T erdakwa menghisapi akibat dari perbuatannya;
00560|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
00561|undang Nomor 21 T ahun 2007 T entang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00562|Orang yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak,
00563|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
00564|komunitasnya;
00565|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
00566|undang Nomor 21 T ahun 2007 T entang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00567|Orang  yang  dimaksud  dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
00568|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
00569|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
00570|pemerasan,  pemanfaatan  fisik, seksual,  organ  reproduksi, atau  secara  melawan
00571|hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
00572|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
00573|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
00574|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah proses,
00575|cara, perbuatan mengangkut, usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang
00576|
00577|atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya Penampungan adalah
00578|proses,  cara,  perbuatan  menampung,  penadahan,  penyambutan.  Pengertian
00579|pengiriman  adalah  proses,  cara,  perbuatan  mengirimkan.  Untuk  pengertian
00580|pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan. Sedangkan Penerimaan
00581|adalah sambutan. Arti lainnya dari penerimaan adalah besarnya uang yang diterima
00582|dari hasil penjualan barang atau jasa;
00583|Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang dimaksud diuraikan diatas,
00584|disertai  dengan  alternatif  perbuatan  yaitu  dengan  ancaman  kekerasan,  dengan
00585|penggunaan  kekerasan,  dengan  penculikan,  dengan  penyekapan,  dengan
00586|pemalsuan,  dengan  penipuan,  dengan  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00587|rentan, dengan penjeratan utang atau dengan memberi bayaran atau manfaat.
00588|Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
00589|di Wilayah Negara Republik Indonesia,  pengertian unsur tersebut adalah dengan
00590|tujuan  mengeksploitasi,  Dalam  ketentuan  ini,  kata  “untuk  tujuan”  sebelum  frasa
00591|“mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan
00592|orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup
00593|dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
00594|menimbulkan  akibat.  Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
00595|mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
00596|sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Unsur ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2)
00597|Undang-undang  Nomor  21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00598|Perdagangan  Orang.  Artinya,  manakala  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  telah
00599|mengakibatkan korban tereksploitasi, maka sanksi pidana yang sama pada Pasal 2
00600|ayat (1) Undang-undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00601|Pidana Perdagangan Orang yang akan diterapkan terhadap pelaku;
00602|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
00603|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00604|- Bahwa T erdakwa I bersama T erdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian
00605|pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib, di Wisma Kota Palangka
00606|Raya Prov. Kalteng.
00607|- Bahwa  para  T erdakwa  masing-masing  mempunyai  akun  michat  yaitu
00608|T erdakwa I memiliki akun michat atas nama Adelia dan T erdakwa II memiliki akun
00609|michat atas nama Rabiatul.pky.
00610|- Bahwa para T erdakwa menggunakan akun michat tersebut untuk melakukan
00611|penawaran atau penjualasan jasa berhubungan badan kepada pelanggan melalui
00612|aplikasi  michat  yang  mana  jasa  yang  digunakan  kedua  T erdakwa  untuk
00613|melakukan hubungan badan yaitu jasa Anak Saksi.
00614|
00615|- Bahwa dalam hal menawarkan jasa Anak Saksi kepada pelanggan, baik
00616|T erdakwa  I  dan  T erdakwa  II  menawarkan  kepada  pelanggan  dengan  tarif
00617|Rp700.000,00 dan harga tersebut bisa dinego.
00618|- Bahwa apabila pelanggan tersebut setuju dengan tarif yang telah ditawarkan
00619|T erdakwa I dan T erdakwa II maka T erdakwa I dan T erdakwa II akan terlebih
00620|dahulu memberitahukan kepada Anak Saksi, setelah ada persetujuan dari Anak
00621|Saksi, T erdakwa I dan T erdakwa II akan menyuruh pelanggan untuk datang ke
00622|Wisma Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan memberitahu nomor kamar yang
00623|digunakan Anak Saksi pada saat melayani pelanggan.
00624|- Bahwa dalam hal T erdakwa I dan T erdakwa II mencari pelanggan atau tamu
00625|untuk dapat berhubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi, baik
00626|T erdakwa  I  dan  T erdakwa  II  menawarkan  kepada  pelanggan  dengan  tarif
00627|Rp700.000,00 dan harga tersebut masih bisa dinego oleh pelanggan dan dalam
00628|kesempatan tersebut T erdakwa I telah mencari pelanggan sebanyak 2 orang dan
00629|telah mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 sedangkan T erdakwa II telah
00630|mencari pelanggan sebanyak 1 orang dan keuntungan sebesar Rp150.000,00
00631|belum sempat T erdakwa II terima karena sudah terlebih dahulu di tangkap pihak
00632|kepolisian;
00633|Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Para T erdakwa dilakukan dengan
00634|sadar, dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut, hal ini telah dilarang, maka Para
00635|T erdakwa melakukan perbuatannnya dengan sengaja;
00636|Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan  diatas  bila  dihubungkan  dengan
00637|pengertian perekrutan dan eksploitasi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 21
00638|T ahun 2007  T entang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan  Orang. Maka
00639|Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan T erdakwa telah memenuhi alternatif unsur
00640|yaitu  melakukan  perekrutan  dengan  memberi  bayaran  walaupun  memperoleh
00641|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00642|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
00643|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00644|Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
00645|melakukan perbuatan;
00646|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya
00647|apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah
00648|terpenuhi.
00649|Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka
00650|yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja
00651|ikut mengerjakan. Roeslan Saleh S.H. dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum
00652|
00653|Pidana” dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogjakarta
00654|halaman 11) telah menjelaskan tentang ‘turut serta’ sebagai berikut :
00655|- T etapi  janganlah  hendaknya  mengartikan,  bahwa  dalam  turut  serta
00656|melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang
00657|utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama
00658|yang erat, hakekat dari turut serta melakukan.
00659|- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara
00660|mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak,
00661|kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan
00662|berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya,
00663|melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan
00664|sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.
00665|Sejalan  dengan  doktrin  tersebut  diatas,  HR  dalam  Keputusannya  tertanggal  29
00666|Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang
00667|bersangkutan adalah “turut melakukan” maka harus ada dua unsur turut melakukan
00668|yaitu :
00669|- Antara  para  peserta  ada  satu  kerja  sama  yang  diinsyafi  (bewuste
00670|samenwerking),
00671|- Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering).
00672|Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor
00673|1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada
00674|pokoknya sebagai berikut:
00675|- Bahwa T erdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang
00676|didakwakan  dapat  disimpulkan  dari  peristiwa  yang  menggambarkan,  bahwa
00677|T erdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk
00678|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
00679|- Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada
00680|T erdakwa, tidak perlu bahwa T erdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan
00681|tindak pidana.
00682|- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah
00683|memenuhi  segala  unsur  yang  oleh  undang-undang  dirumuskan  untuk  tindak
00684|pidana itu. (Vide Majalah Hukum T ahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).
00685|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
00686|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00687|- Bahwa T erdakwa I bersama T erdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian
00688|pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib, di Wisma Kota Palangka
00689|Raya Prov. Kalteng.
00690|
00691|- Bahwa  para  T erdakwa  masing-masing  mempunyai  akun  michat  yaitu
00692|T erdakwa I memiliki akun michat atas nama Adelia dan T erdakwa II memiliki akun
00693|michat atas nama Rabiatul.pky.
00694|- Bahwa para T erdakwa menggunakan akun michat tersebut untuk melakukan
00695|penawaran atau penjualasan jasa berhubungan badan kepada pelanggan melalui
00696|aplikasi  michat  yang  mana  jasa  yang  digunakan  kedua  T erdakwa  untuk
00697|melakukan hubungan badan yaitu jasa Anak Saksi.
00698|- Bahwa dalam hal menawarkan jasa Anak Saksi kepada pelanggan, baik
00699|T erdakwa  I  dan  T erdakwa  II  menawarkan  kepada  pelanggan  dengan  tarif
00700|Rp700.000,00 dan harga tersebut bisa dinego.
00701|- Bahwa apabila pelanggan tersebut setuju dengan tarif yang telah ditawarkan
00702|T erdakwa I dan T erdakwa II maka T erdakwa I dan T erdakwa II akan terlebih
00703|dahulu memberitahukan kepada Anak Saksi, setelah ada persetujuan dari Anak
00704|Saksi, T erdakwa I dan T erdakwa II akan menyuruh pelanggan untuk datang ke
00705|Wisma Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan memberitahu nomor kamar yang
00706|digunakan Anak Saksi pada saat melayani pelanggan.
00707|- Bahwa dalam hal T erdakwa I dan T erdakwa II mencari pelanggan atau tamu
00708|untuk dapat berhubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi, baik
00709|T erdakwa  I  dan  T erdakwa  II  menawarkan  kepada  pelanggan  dengan  tarif
00710|Rp700.000,00 dan harga tersebut masih bisa dinego oleh pelanggan dan dalam
00711|kesempatan tersebut T erdakwa I telah mencari pelanggan sebanyak 2 orang dan
00712|telah mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 sedangkan T erdakwa II telah
00713|mencari pelanggan sebanyak 1 orang dan keuntungan sebesar Rp150.000,00
00714|belum sempat T erdakwa II terima karena sudah terlebih dahulu di tangkap pihak
00715|kepolisian;
00716|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  sesuai
00717|dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi
00718|“Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka
00719|masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut
00720|melakukan “ ( HR. 24 Juni 1935);
00721|Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas,
00722|menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Orang yang turut melakukan (medepleger)
00723|Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan“ ini telah terpenuhi dan
00724|terbukti;
00725|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis
00726|hakim berpendapat Unsur Orang yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta
00727|melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;
00728|
00729|Menimbang,  bahwa  dengan  alasan-alasan  pertimbangan  tersebut,
00730|Pengadilan berkesimpulan bahwa dikarenakan pembuktian telah memenuhi ketentuan
00731|Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
00732|seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
00733|memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
00734|T erdakwalah yang bersalah melakukannya” sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang
00735|ada dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar telah
00736|terjadi dan Para T erdakwa orang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karena itu
00737|Para  T erdakwa  harus  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
00738|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
00739|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
00740|Undang Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007 T entang Pemberantasan Tindak
00741|Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka
00742|Para  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00743|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu
00744|Penuntut Umum;
00745|Menimbang, bahwa  dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00746|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00747|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Para  T erdakwa harus
00748|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00749|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa mampu bertanggung jawab,
00750|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00751|Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para T erdakwa tersebut, Majelis
00752|Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 T ahun
00753|2007  T entang  Pemberantasan  Tindak  Perdagangan  Orang,  menyatakan  Para
00754|T erdakwa selain pidana penjara juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda
00755|besarnya  akan  dinyatakan  dalam  amar  putusan  dan  menyatakan  apabila Para
00756|T erdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan
00757|yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;
00758|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  T erdakwa telah
00759|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
00760|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00761|Menimbang, bahwa oleh karena Para  T erdakwa  ditahan dan penahanan
00762|terhadap  T erdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para
00763|T erdakwa tetap berada dalam tahanan;