01147|Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01148|Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa
01149|haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
01150|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;
01151|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa
01152|yang  pada  pokoknya  agar  Majelis  Hakim  memutus  perkara  ini  dengan
01153|Menyatakan Terdakwa Madun Bin Parodik Dg Mangotong (Alm) tidak terbukti
01154|bersalah menurut hukum sebagaimana Dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum
01155|dan Membebaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum;
01156|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum
01157|Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai, berkaitan dengan pertimbangan
01158|unsur-unsur pasal yang di dakwaakan terhadap diri Terdakwa, maka untuk
01159|menyingkat uraian pertimbangan hukum putusan ini terhadap pertimbangan
01160|unsur-unsur tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dianggap telah
01161|dipertimbangkan pula terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
01162|Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01163|
01164|Menimbang,  bahwa  sepanjang  pemeriksaan  di  persidangan  tidak
01165|terbukti  adanya  alasan-alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  Terdakwa
01166|yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula
01167|terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan
01168|Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya
01169|oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01170|pidana  yang  setimpal  dengan  perbuatannya  yaitu  pidana  penjara  yang
01171|lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;
01172|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pasal  81  Jo  Pasal  69  Undang-
01173|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  tentang
01174|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mengandung  ancaman  pidana
01175|berupa  pidana  penjara  dan  juga  pidana  denda,  maka  Majelis  akan
01176|menjatuhkan  kedua  pidana  tersebut  kepada  Terdakwa  dengan  ketentuan
01177|terhadap  pidana  denda  sebagaimana  ketentuan  pada  pasal  30  KUHP,
01178|apabila  tidak  dibayar  dapat  diganti  dengan  hukuman  berupa  pidana
01179|kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;
01180|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap
01181|Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan
01182|balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan
01183|pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut
01184|Terdakwa  akan  dapat  merenung  untuk  menyadari  kesalahannya  secara
01185|mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
01186|Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari
01187|pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin
01188|dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi
01189|hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten
01190|Nunukan  yang  semakin  maraknya  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan
01191|Pekerja Migran Indonesia;
01192|Menimbang, bahwa upaya pencarian keadilan seharusnya tidaklah
01193|boleh  menimbulkan  sumber  ketidakadilan  baru.  Bahwa  memperhatikan
01194|sedemikian rupa agar pidana yang dijatuhkan mampu memberikan pelajaran
01195|pada Terdakwa tanpa menimbulkan konflik terhadap kehidupan Terdakwa,
01196|dan juga terhadap korban;
01197|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  dilakukan  penangkapan  dan
01198|penahanan yang sah dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN.Nnk dimana
01199|amar dalam putusan tersebut berbunyi Menyatakan surat dakwaan Penuntut
01200|Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01201|
01202|Umum No. REG. PERKARA: PDM-06/KN.Nnk/Etl.2/02/2025 tanggal 3 Maret
01203|2025, batal demi hukum;
01204|Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan
01205|dan penahanan terhadap diri Terdakwa;
01206|Menimbang, bahwa Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum
01207|Acara  Pidana  (KUHAP)  menyatakan  bahwa:  "Jika  pengadilan  dalam
01208|putusannya  menetapkan  bahwa  terdakwa  harus  menjalani  pidana,  maka
01209|masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya
01210|dari pidana yang dijatuhkan”. Bahwa Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk
01211|menghindari  kerugian  bagi  Terdakwa  dan  memastikan  keadilan, di  mana
01212|penahanan  dan  penangkapan  yang  merupakan  upaya  paksa  tidak  boleh
01213|menjadi hukuman tambahan;
01214| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim
01215|berpendapat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP,  masa
01216|penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa pada perkara Nomor
01217|60/Pid.Sus/2025/PN.Nnk  yang  diputus  dengan  putusan  bahwa  dakwaan
01218|penuntut  umum  batal  demi  hukum,  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
01219|pidana yang dijatuhkan;
01220|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut
01221|pendapat  Majelis  Hakim  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  perlu
01222|memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
01223|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01224|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01225|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone
01226|merk OPPO A 153 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 860591052697031,
01227|IMEI 2 : 860591052697023 dengan kata sandi 888888 merupakan milik dari
01228|Saksi Muh. Syaihul Fadli dan masih berguna bagi yang bersangkutan maka
01229|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muh.
01230|Syaihul Fadli;
01231|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone
01232|merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 864738058425372,
01233|IMEI 2 :864738058425364  dan  kata  sandi  258025  yang telah  disita dari
01234|Terdakwa  yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan
01235|dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk  mengulangi  kejahatan  namun
01236|memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01237|agar dirampas untuk negara;
01238|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01239|Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01240|
01241|1) 1 (satu) lembar tiket kapal  pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
01242|an. MUh Syaihul Fadli.
01243|2) 1 (satu) lembar tiket kapal  pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
01244|an. Rismawati.
01245|3) 1 (satu) lembar tiket kapal pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
01246|an Mita.
01247|4) 1  (satu)  Lembar  Tiket  Kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  –
01248|Nunukan an. Arjuna Risky Tunggal.
01249| yang  merupakan  tiket  perjalanan  rombongan  calon  pekerja  migran
01250|Indonesia  dan tidak diperlukan lagi  dalam  proses penuntutan perkara  ini
01251|maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk
01252|dimusnahkan;
01253|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
01254|maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih dahulu  keadaan  yang  memberatkan
01255|dan yang meringankan Terdakwa;
01256|Keadaan  yang  memberatkan:
01257|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam
01258|hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Indonesia;
01259|- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit di persidangan;
01260|Keadaan yang meringankan:
01261|- Terdakwa belum pernah dipidana;
01262|- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
01263|- Terdakwa telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
01264|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana   maka
01265|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01266|Memperhatikan, Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik
01267|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01268|Indonesia Jo. 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
01269|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
01270|bersangkutan;
01271|
01272|MENGADILI:
01273|1. Menyatakan Terdakwa  Madun Bin Parodik Dg. Mangotong (Alm)
01274|tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01275|tindak  pidana  “Percobaan  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01276|secara ilegal”; sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
01277|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan
01278|pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda
01279|Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01280|
01281|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila
01282|Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan
01283|pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01284|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01285|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
01286|4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
01287|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01288|1) 1  (satu)  unit  Handphone  merk  OPPO  A 153  warna  biru
01289|dengan  Nomor  IMEI  1  :  860591052697031,  IMEI  2  :
01290|860591052697023 dengan kata sandi 888888.
01291|Agar dikembalikan kepada saksi Muh. Syaihul Fadli.
01292|2) 1  (satu)  unit  Handphone  merk  VIVO  Y12  warna  merah
01293|dengan  Nomor  IMEI  1  :  864738058425372,  IMEI  2  :
01294|864738058425364 dan kata sandi 258025.
01295|Agar dirampas untuk negara.
01296|3) 1 (satu) lembar tiket kapal  pelni dengan tujuan Pare-Pare -
01297|Nunukan atas nama Muh Syaihul Fadli.
01298|4) 1 (satu) lembar tiket kapal  pelni dengan tujuan Pare-Pare -
01299|Nunukan atas nama  Rismawati.
01300|5) 1 (satu) lembar tiket kapal pelni dengan tujuan Pare-Pare -
01301|Nunukan atas nama Mita.
01302|6) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare –
01303|Nunukan atas nama Arjuna Risky Tunggal.
01304|Agar dirampas untuk dimusnahkan.
01305|6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
01306|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01307|
01308|Kamis
01309|
01310|6 November 2025
01311|
01312|2025
01313|
01314|Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025, oleh kami,
01315|Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Untung Surapati, S.H., Al Amin
01316|Syayidin  Ali  Mustopa,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01317|
01318|Supriyanto, S.H.
01319|
01320|Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
01321|Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01322|
01323|Untung Surapati, S.H. Dewantoro, S.H., M.H.
01324|Al Amin Syayidin Ali Mustopa, S.H.
01325|
01326|Panitera,
01327|Supriyanto, S.H.