02528|Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana LPK "SINAR
02529|PUTRA PANJALU" bergerak dalam kegiatan pelatihan Bahasa Jepang untuk
02530|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan sebagai tempat pengujian dalam
02531|penerbitan sertifikat kompetensi namun LPK "SINAR PUTRA PANJALU" tidak
02532|diperbolehkan  menerima  pendaftaran  maupun  penempatan  CPMI  ke  luar
02533|negeri,  selanjutnya  pada  saat Saksi  KOKO SETYO  W., S.H., melakukan
02534|penyelidikan  di  sebuah  rumah  yang  beralamat  di  Lingkungan  Banjarjo,
02535|Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mendapati
02536|adanya 4 (empat) orang CPMI yang hendak bekerja ke luar negeri dengan
02537|tujuan Singapura dan Hongkong, diantaranya atas nama PRISILIA DEWI,
02538|SELA  AGUSTIN,  AGUSTIN  MELIANTRIS  dan  SISKA  ANGGRAENI,
02539|kemudian dari dokumen yang ditemukan di tempat Terdakwa, diketahui ada 3
02540|(tiga)  orang  yang  telah  diberangkatkan  oleh  Terdakwa  ke  Singapura,
02541|diantaranya  atas  nama  THERESIA  SUNARMI,  YULIATIN  dan  YENI
02542|YULIANA, yang mana 2 (dua) orang PMI diantaranya atas nama THERESIA
02543|SUNARMI  dan  YULIATIN  sudah  dipulangkan  ke  Indonesia  karena  ada
02544|permasalahan di Singapura, sedangkan PMI atas nama YENI YULIANI saat
02545|ini masih bekerja di Singapura, akibat penempatan PMI yang dilakukan oleh
02546|Terdakwa tanpa melalui proses sesuai dengan ketentuan, maka terhadap
02547|PMI tersebut tidak terlindungi apabila ada permasalahan saat bekerja ke luar
02548|negeri,  seperti  halnya  terhadap  Saksi  THERESIA  SUNARMI  dan  Saksi
02549|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan), saat mengalami
02550|permasalahan di Singapura maka pihak keluarga yang harus menanggung
02551|biaya  kepulangan  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari  Pemerintah,
02552|sebagaimana  penjelasan  Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  sesuai
02553|dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasał
02554|51  "Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02555|Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri"
02556|dan Pasal 59 "Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
02557|melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki  SIP2MI",  sebagaimana  pula
02558|penjelasan Ahli HARMONO NUGROHO, sesuai dengan Pasal 49 Undang –
02559|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pelaksana penempatan
02560|PMI tersebut ada 3 (tiga), yaitu:
02561|1) Badan;
02562|2) P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia); dan
02563|
02564|3) 3)  Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  kepentingan
02565|perusahaan  sendiri,  yang  artinya  orang  perseorangan  yang  tidak
02566|termasuk  kedalam  kategori  Pasal  49  tersebut  maka  dilarang  menjadi
02567|pelaksana penempatan PMI;
02568|sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa LPK
02569|"SINAR PUTRA PANJALU" tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
02570|dalam  Pasal  49,  Pasal  51  dan  Pasal  59  Undang  –  Undang  Republik
02571|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02572|Indonesia;
02573|Menimbang, bahwa saksi – saksi yang merupakan CPMI dan PMI
02574|yang diberangkatkan melalui Terdakwa tersebut tidak mempunyai sertifikat
02575|pelatihan kerja, tidak melakukan pendaftaran ke Disnaker setempat ataupun
02576|memiliki  lD  PMI,  sebagaimana  penjelasan  Ahli  HARMONO  NUGROHO,
02577|bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  hanya  dapat  melakukan
02578|verifikasi dan melihat data link Siap Kerja atas warga / CPMI yang beralamat
02579|di wilayah Administrasi Kabupaten Blitar saja, selanjutnya setelah dilakukan
02580|pengecekan data pada link Siap Kerja, ditemukan 2 (dua) data saja yaitu atas
02581|nama:
02582|1) AGUSTIN  MELIANTRIS,  NIK:  3572024508980002,  alamat  Dusun
02583|Loding,  RT.  03  RW.  05,  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Gandusari,
02584|Kabupaten  Blitar,  dengan  keterangan  terverifikasi  pada  Siap  Kerja
02585|pengajuan sebagai CPMI;
02586|2) THERESIA  SUNARMI  Binti  KATΙΜΑΝ,  NIK:  3505084203780003,
02587|alamat  Dusun  Kalidahu,  RT.  19  RW.  08,  Desa  Ngeni,  Kecamatan
02588|Wonotirto, Kabupaten Blitar, dengan keterangan terverifikasi pada Siap
02589|Kerja pengajuan sebagai CPMI;
02590|Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi –
02591|saksi sebagai CPMI tidak dilakukan pelatihan kerja sehingga tidak memiliki
02592|sertifikat  kompetensi,  saksi  –  saksi  sebagai  CPMI  tidak  dilakukan
02593|pendaftaran  di  SISKOP2Ml  sehingga  tidak  mendapatkan  ID  PMI  dan
02594|terhadap CPMI tidak dilakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial /
02595|BPJS Ketenagakerjaan;
02596|Menimbang,  bahwa  syarat  –  syarat  yang  diminta  oleh  Terdakwa
02597|untuk  dapat  diberangkatkan  dan  ditempatkan  sebagai  PMI  ke  Singapura
02598|yaitu sehat jasmani rohani (Medical Check Up)  dan menyerahkan dokumen
02599|pribadi berupa Surat Nikah, KK, KTP , ljazah, Akta Lahir, adapun saksi – saksi
02600|diantaranya Saksi THERESIA SUNARMI, Saksi PRISILIA DEWI, Saksi SELA
02601|AGUSTIN ANGGRAINI dan Saksi YULIATIN (keterangan dibacakan di depan
02602|persidangan), sebelum diberangkatkan sebagai PMI melalui Terdakwa, telah
02603|
02604|melakukan  Medical  Check  Up di  Laboratorium  Klinik  Ar  Rahman  yang
02605|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar, sebagaimana penjelasan Ahli
02606|TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  bahwa  syarat  suatu  sarana  kesehatan
02607|untuk  dapat  menjadi  lokasì  sarana  kesehatan  rujukan  pemeriksaan
02608|kesehatan dan psikologi untuk CPMI yang akan melakukan Medical Check
02609|Up merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29
02610|Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
02611|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan
02612|Republik  Indonesia  Nomor  hk.02.02/B/614/2022  Tentang  Pemeriksaan
02613|Psikologi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia,  selanjutnya  sarana  kesehatan
02614|yang  memenuhi  syarat  dan  menjadi  rujukan  untuk  pemeriksaan  CPMI
02615|berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di wilayah
02616|Kabupaten  Blitar  terdapat  1  (satu)  Rumah  Sakit  Medika  Utama  di  Jalan
02617|Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro – Blitar – Jawa Timur, sebagaimana fakta
02618|yang  terungkap  di  persidangan  diketahui  bahwa  Klinik  Ar  Rahman  yang
02619|beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kota Blitar merupakan sarana kesehatan
02620|yang tidak memenuhi syarat dan bukan menjadi rujukan untuk pemeriksaan
02621|CPMI, berdasarkan data di SISKOP2MI sarana kesehatan yang berada di
02622|wilayah Kabupaten Blitar;
02623|Menimbang,  bahwa  untuk  dokumen  berupa  Paspor  milik  CPMI
02624|tersebut dibuatkan oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi masing – masing CPMI
02625|dan untuk biaya pengurusan Paspor ditanggung oleh Terdakwa, namun di
02626|persidangan  Saksi  THERESIA  SUNARMI  menerangkan  pada  pokoknya
02627|untuk pengurusan Paspor Saksi THERESIA SUNARMI diwawancara dengan
02628|ditanya untuk pergi kemana dan Saksi THERESIA SUNARMI mengatakan
02629|akan berkunjung ke keluarga Saksi THERESIA SUNARMI di Malaysia atas
02630|arahan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi PRISILIA DEWI dan Saksi SELA
02631|AGUSTIN  ANGGRAINI  menerangkan  bahwa  sudah  dibuatkan  Paspor  di
02632|Kantor Imigrasi Kediri oleh Terdakwa namun sampai saat ini saksi – saksi
02633|belum memegang atau bahkan melihat Paspor miliknya dan Paspor tersebut
02634|masih  dibawa  oleh  Terdakwa  untuk  pembuatan  Visa,  selanjutnya  Saksi
02635|YULIATIN (keterangan dibacakan di depan persidangan) menjelaskan saat
02636|tiba di Bandara, Saksi YULIATIN ditemui oleh dua orang laki – laki yang tidak
02637|dikenal yang memandu Saksi YULIATIN nantinya saat pemeriksaan Imigrasi
02638|dengan  mengatakan  bahwa  nanti  apabila  ditanya  oleh  Petugas  Imigrasi,
02639|Saksi YULIATIN mengatakan jika ke Singapura dalam rangka wisata bukan
02640|sebagai PMI, sebagaimana penjelasan Ahli GANJAR ARDIANSYAH, bahwa
02641|
02642|maksud dilakukan kroscek terkait dengan wawancara mengenai negara yang
02643|akan dituju dan lama perjalanan, karena merupakan hak setiap warga negara
02644|untuk berkunjung ke luar negeri dan lama perjalanannya, namun apabila
02645|ditemukan kemudian hari berdasarkan Pasal 126 huruf (c) Undang – Undang
02646|Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak sesuai
02647|peruntukan pada saat wawancara permohonan Paspor maka bisa dikenakan
02648|sangsi  pidana  dan  denda  dan  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  hasil
02649|wawancara  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  atau  petugas  memiliki
02650|kecurigaan maka petugas akan meminta dokumen pendukung lainnya untuk
02651|dilengkapi oleh pemohon Paspor dan hasil wawancara tersebut dituangkan
02652|ke  dalam  sistem  Keimigrasian,  sebagaimana  fakta  yang  terungkap  di
02653|persidangan diketahui bahwa CPMI dan PMI yang diberangkatkan melalui
02654|Terdakwa dalam pengurusan  Paspor tidak dilakukan pembekalan (Orientasi
02655|Pra Pemberangkatan – OPP) sebelum pemberangkatan;
02656|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02657|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02658|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
02659|haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
02660|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif pertama
02661|Penuntut Umum;
02662|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02663|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02664|Menimbang,  bahwa  dari  kenyataan  yang  diperoleh  selama
02665|persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal
02666|yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak
02667|termasuk dalam Pasal 44 KUHP , Pasal 48 KUHP , Pasal 49 KUHP, Pasal 50
02668|KUHP , Pasal 51  Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau
02669|alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa
02670|perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan
02671|kepadanya;
02672|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung
02673|jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif /
02674|actus  reus /  perbuatan  pidana,  maupun  syarat  subjektif  /  mens  rea /
02675|pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah
02676|atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu
02677|berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193  Ayat (1) KUHAP ,
02678|Terdakwa harus dijatuhi pidana;
02679|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang  –
02680|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
02681|
02682|Pekerja Migran Indonesia selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok
02683|berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda
02684|yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02685|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah
02686|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan
02687|Pasal  22  Ayat  (4)  KUHAP  Jo  Pasal  33  Ayat  (1)  KUHP,  maka  masa
02688|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02689|pidana yang dijatuhkan;
02690|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
02691|terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan
02692|Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu
02693|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02694|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02695|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02696|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02697|1) 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor E6188502 atas nama
02698|THERESIA SUNARMI;
02699|2) 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 82708723 atas nama THERESIA
02700|SUNARMI tanggal 25 Juni 2024;
02701|3) 1  (satu)  bendel  fotokopi  Surat  Tanda  Tamat  Belajar  atas  nama
02702|THERESIA SUNARMI;
02703|4) 1 (satu) bendel Work Permit No. 0 09902015 atas nama YULIATIN
02704|tanggal 04 November 2024;
02705|5) 1  (satu)  bendel  asuransi  jiwa  "Singlife"  Singapore,  the  insured
02706|person: YULIATIN;
02707|barang bukti tersebut adalah milik Saksi YULIATIN yang digunakan sebagai
02708|persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2)
02709|KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan
02710|hukum dikembalikan kepada Saksi YULIATIN;
02711|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
02712|dipertimbangkan sebagai berikut:
02713|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02714|6) 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82808582  atas  nama  SELA
02715|AGUSTIN ANGGRAINI tanggal 11 November 2024;
02716|7) 1 (satu) buah buku Paspor dengan No. Paspor: E8972284 atas nama
02717|SELA AGUSTIN ANGGRAINI;
02718|8) 1  (satu)  buah  KTP asli  atas  nama  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
02719|dengan NIK: 3505104508060001;
02720|9) 1 (satu) lembar Ijazah asli SMP tahun pelajaran 2020 / 2021 atas
02721|nama  SELA  AGUSTIN  ANGGRAINI  dengan  No.  DN-05/D-
02722|SMP/K13/1404589;
02723|10) 1  (satu)  lembar  fotokopi  Kartu  Keluarga  dengan  No.  KK.:
02724|3505100110060535, atas nama Kepala Keluarga SUKAMTO;
02725|
02726|11) 1  (satu)  lembar  Akta  Kelahiran  an.  SELA AGUSTIN  ANGGRAINI
02727|dengan Nomor Akta: 3572CLT2506200800551;
02728|12) 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
02729|Name Of MDW: SELA AGUSTIN ANGGRAINI (MDM2071);
02730|barang bukti tersebut adalah milik Saksi SELA AGUSTIN ANGGRAINI yang
02731|digunakan  sebagai  persyaratan  menjadi  CPMI,  dihubungkan  dengan
02732|ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah
02733|sepatutnya  dan  beralasan  hukum  dikembalikan  kepada  Saksi  SELA
02734|AGUSTIN ANGGRAINI;
02735|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
02736|dipertimbangkan sebagai berikut:
02737|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02738|13) 1  (satu)  bendel  work  permit  No.  0  82800018  atas  nama  YENI
02739|YULIANA tanggal 29 Oktober 2024;
02740|14) 1  (satu)  lembar  JBP EMPLOYMENT PTE  LTD  license; 16C8445,
02741|Name Of MDW: YENI YULIANA;
02742|15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Nomor:
02743|421.3/783/101.6.11.7/2024  atas  nama  YENI  YULIANA  tanggal  30
02744|September 2024;
02745|16) 1  (satu)  lembar  Kartu  Keluarga  asli  no.  3505102202110001  atas
02746|nama Kepala Keluarga HAVID UBAIDILLAH;
02747|17) 1 (satu) buah KTP asli an. YENI YULIANA, NIK: 3505106204000002;
02748|18) 1  (satu)  lembar  fotokopi  Akta  Kelahiran  YENI  YULIANA dengan
02749|Nomor Akta Kelahiran: 9726/TP/VIII/Tahun/2005;
02750|19) 1 (satu) lembar bukti pengantar pembayaran Paspor atas nama YENI
02751|YULIANA;
02752|barang  bukti  tersebut  adalah  milik  Sdri.  YENI  YULIANA yang  digunakan
02753|sebagai persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
02754|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
02755|beralasan hukum dikembalikan kepada Sdri. YENI YULIANA;
02756|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
02757|dipertimbangkan sebagai berikut:
02758|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02759|20) 1 (satu) bendel work permit No. 0 82801510 atas nama PRISILIA
02760|DEWI tanggal 30 Oktober 2024;
02761|21) 1 (satu) lembar MAID EMPLOYMENT PTE LTD / Kontrak Kerja atas
02762|nama PRISILIA DEWI;
02763|22) 1 (satu) buah buku Paspor an. PRISILIA DEWI no. E8778914;
02764|barang bukti tersebut adalah milik Saksi PRISILIA DEWI yang digunakan
02765|sebagai persyaratan menjadi CPMI, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46
02766|Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
02767|beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi PRISILIA DEWI;
02768|
02769|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
02770|dipertimbangkan sebagai berikut:
02771|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02772|23) 1  (satu)  unit  HP  merk  Vivo  Y28  warna  rose  gold  milik  sdr.
02773|SUPRIYONO;
02774|24) 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna ungu;
02775|barang  bukti  tersebut  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  Terdakwa  untuk
02776|melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, dihubungkan
02777|dengan  ketentuan  Pasal  46  Ayat  (2)  KUHAP  maka  Majelis  Hakim
02778|berpendapat  sudah  sepatutnya  dan  beralasan  hukum  dirampas  untuk
02779|negara;
02780|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  selanjutnya  akan
02781|dipertimbangkan sebagai berikut:
02782|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02783|25) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri bernama ANI, Nomor Rekening: