01611|(empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 25.
01612|Bahwa Saksi bekerja selama  + 2 (dua) tahun, dan selama bekerja di Turkey
01613|Saksi  sebenarnya  merasa  nyaman,  namun  sering  mendapatkan  perkataan
01614|kasar  ketika  majikan  bertengkar  dan  sering  disebut  binatang  oleh  anak-
01615|anaknya. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi mendapatkan kabar bahwa
01616|anak Saksi yang berada di Lombok sedang sakit, sehingga Saksi memohon izin
01617|kepada  majikan  untuk  diperbolehkan  pulang.  Dan  selanjutnya  majikan
01618|mengizinkan dengan syarat biaya perjalanan pulang ditanggung sendiri oleh
01619|Saksi dan majikan juga jangan dilibatkan kepada pihak kepolisian setempat
01620|terkait status Saksi sebagai warga illegal yang bekerja di Turki. Pada tanggal 21
01621|Desember  2020  Saksi  Nurhalimah  mendatangi  kantor  polisi  setempat untuk
01622|melaporkan kehilangan paspor, dan pada tanggal 27 Desember 2020 Saksi
01623|menuju Ankara guna mendatangi KBRI untuk dibantu pemulangan ke Indonesia.
01624|Bahwa  KBRI Ankara-Turki melakukan investigasi dan  selanjutnya menerbitkan
01625|SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dan mengurus tiket pesawat  Saksi
01626|Nurhalimah dari Turki ke Indonesia.   Bahwa sesuai dengan data pada Dinas
01627|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terkait Perusahaan Penempatan
01628|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki usaha atau ijin, bahwa Para
01629|Terdakwa maupun Saksi Herman Saputra Rafiudin Alias Herman tidak memiliki
01630|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sebagai
01631|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
01632|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di
01633|atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah
01634|memenuhi  kualifikasi  “ membantu  melakukan”  perbuatan  yang  dapat
01635|dikualifikasikan sebagai “ perdagangan orang ke luar wilayah Negara Republik
01636|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik
01637|Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 1
01638|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01639|Perdagangan Orang.
01640|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur
01641|ini menjadi terbukti.
01642|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari Pasal 10 Jo. Pasal 4
01643|Jo. Pasal 48 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan
01644|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah terpenuhi,  maka  Para  Terdakwa
01645|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01646|
01647|tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan
01648|Kedua;
01649|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01650|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana,  dan  berdasarkan
01651|pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses  pemeriksaan  persidangan  serta
01652|berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  ternyata  pada  diri
01653|Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang
01654|dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban  Terdakwa  atas  tindak
01655|pidana yang dilakukannya, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus
01656|mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya  dan
01657|selanjutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;
01658|Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Pasal 4 Undang-undang
01659|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01660|Pidana Perdagangan Orang mengatur juga tentang pidana denda yang berlaku
01661|secara  komulatif,  sehingga  terhadap  Para  Terdakwa  dikenakan  juga  pidana
01662|denda yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan
01663|selama waktu tertentu;
01664|Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan nota
01665|pembelaan yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa I dari
01666|segala tuntutan, memulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kedudukan, harkat dan
01667|martabatnya serta menolak restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa I serta
01668|membebankan biaya perkara kepada Negara, bahwa berdasarkan fakta-fakta
01669|yang  terungkap  dipersidangan,  Para  Terdakwa  telah  berperan  aktif  dalam
01670|mengurus kelengkapan berkas untuk Saksi Nurhaliman dan selanjutnya Para
01671|Terdakwa juga telah menerima uang imbalan, maka Majelis berpendapat bahwa
01672|dalil-dalil  pembelaan  tersebut  beralasan  dan  berdasar  hukum  untuk
01673|dikesampingkan;
01674|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007
01675|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  menganut sistem
01676|pemidanaan minumum khusus, namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang
01677|terungkap di persidangan, terdapat  inisiatif dan keaktifan dari korban dalam
01678|perkara  ini  yaitu  Saksi  Nurhalimah  yang  pada  mulanya  mendatangi  Saksi
01679|Kamarudin untuk menyampaikan niatnya untuk bekerja di luar negeri, dan Saksi
01680|Komarudin  juga  sempat  menolak  dengan  alasan  Saksi  Nurhalimah  sudah
01681|mempunyai  suami,  dan  selama  Saksi  Nurhalimah  bekerja  di  Turki  telah
01682|mendapat gaji,  Saksi Nurhalimah di persidangan juga menyatakan tidak ada
01683|paksaan atau tekanan dari pihak lain dan atas kesadaran pribadi tidak akan
01684|
01685|keberatan atas kejadian pemberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia ke
01686|Timur  Tengah,  serta  adanya  surat  pernyataan  yang  dibuat  oleh  Saksi
01687|Nurhalimah yang pada pokoknya menyatakan tidak menuntut secara hukum
01688|terhadap Terdakwa Kamarudin atas perbuatannya yang telah meberangkatkan
01689|Saksi Nurhalimah bekerja ke luar negeri, dan selanjutnya dengan mendasarkan
01690|pada tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku
01691|tindak pidana melainkan bersifat  preventif,  edukatif dan  korektif maka Majelis
01692|berpendapat adalah adil serta sesuai dengan kadar kesalahan  Terdakwa dan
01693|tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap  Terdakwa
01694|dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
01695|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan
01696|dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan
01697|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
01698|22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
01699|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
01700|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
01701|agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01702|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dtelah diajukan dalam
01703|pemeriksaan persidangan, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Boarding Pass Flight
01704|Citilink  Booking  Code  VYLF3Z,  tanggal  23  November  2018  atas  nama
01705|Nurhalimah dari LOP to HLP , 1 (satu) lembar Boarding Economy Class Qatar
01706|Airways Booking Code 0130, tanggal 02 Januari from Doha to Cengkareng, atas
01707|nama Ms. Nurhalimah , 1 (satu) lembar Boarding Pass Flight Batik Air ID 6658
01708|tanggal 14 Januari 2021 a.n. Nurhalimah dari Jakarta Soerkarno-Hatta ke Praya
01709|Lombok, dan 1 (satu) buah Surat Pengganti Laksana Paspor (SPLP) Nomor XD
01710|887273  atas  nama  Nurhalimah  yang  diterbitkan  oleh  KBRI  Ankara.  Majelis
01711|berpendapat  dan  sependapat  dengan  Penuntut  Umum  agar  barang  bukti
01712|tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
01713|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-undang
01714|Nomor  21 Tahun  2007, dalam  Pasal  48 ayat (1) disebutkan  bahwa; Setiap
01715|korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
01716|memperoleh restitusi. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa; Restitusi
01717|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
01718|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01719|b. penderitaan;
01720|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
01721|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
01722|
01723|Menimbang,  bahwa  dalam  tuntutannya  Penuntut  umum  juga  telah
01724|mengajukan  agar  Para  Terdakwa untuk  membayar  Restitusi  kepada  korban
01725|Nurhalimah dengan jumlah masing-masing sebesar Rp23.720.849,- (dua puluh
01726|tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)
01727|subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
01728|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  tentang  restitusi  tersebut,
01729|berdasarkan  keterangan  dan  pendapat Ahli  di  depan  persidangan  dan  juga
01730|Surat  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Nomor  R-
01731|961/5.2.HSKR/LPSK/07/2021  tanggal  16  juli  2021  Perihal  Pengajuan
01732|Permohonan Restitusi yang ditujukan kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis
01733|berpendapat  bahwa  tuntutan  restitusi  yang  diajukan  kepada  Para  Terdakwa
01734|tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, dan
01735|selanjutnya ditetapkan agar Para Terdakwa membayar restitusi kepada Korban
01736|yaitu Saksi Nurhalimah.
01737|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
01738|Terdakwa sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
01739|pembayaran  biaya perkara,  maka  Para  Terdakwa  harus  dibebankan  untuk
01740|membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
01741|ini;
01742|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para
01743|Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang
01744|memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;
01745|Keadaan   yang   m  emberatkan:
01746|- Perbuatan Para  Terdakwa  tidak  mendukung  pemerintah  dalam
01747|memberantas tindak pidana perdagangan orang  dan  perlindungan Tenaga
01748|Kerja Migran Indonesia;
01749|Keadaan yang meringankan:
01750|- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
01751|- Para  Terdakwa  telah  mengakui  kesalahannya,  merasa  menyesal  serta
01752|berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
01753|- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan
01754|isteri dan anak;
01755|Memperhatikan ketentuan dalam Pasal  10 Jo. Pasal  4 Jo. Pasal 48
01756|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01757|Perdagangan  Orang, Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang
01758|Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang perlindungan
01759|
01760|Saksi dan Korban dan  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang Hukum
01761|Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01762|
01763|MENGADILI
01764|1. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDIN al ias KOMARUDIN dan Terdakwa II
01765|AHMAD BASRI al ias GEMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01766|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membantu  melakukan  tindak  pidana
01767|perdagangan  orang  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan
01768|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”;
01769|2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01770|penjara masing-masing selama  2 (dua) tahun  dan pidana denda sejumlah
01771|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
01772|tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01773|3. Menetapkan masa  penangkapan dan  penahanan yang telah dijalani oleh
01774|Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01775|4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
01776|5. Menetapkan  kepada  Para  Terdakwa untuk  membayar  Restitusi  kepada
01777|Saksi  Nurhalimah  masing-masing  sejumlah  Rp23.720.849,00 (dua  puluh
01778|tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan
01779|rupiah)  dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana
01780|kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01781|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01782|- 1  satu)  lembar  Boarding  Pass  Flight  Citilink  Booking  Code  VYLF3Z,
01783|tanggal 23 November 2018 atas nama Nurhalimah dari LOP to HLP;
01784|- 1 satu) lembar Boarding Economy Class Qatar Airways Booking Code
01785|0130,  tanggal  02  Januari  from  Doha  to  Cengkareng,  atas  nama  Ms.
01786|Nurhalimah;
01787|- 1 (satu) lembar Boarding Pass Flight Batik Air ID 6658 tanggal 14 Januari
01788|2021  atas  nama  Nurhalimah  dari  Jakarta  Soerkarno-Hatta  ke  Praya
01789|Lombok
01790|- 1  (satu)  buah  Surat  Pengganti  Laksana  Paspor  (SPLP)  Nomor  XD
01791|887273 atas nama Nurhalimah yang diterbitkan oleh KBRI Ankara;
01792|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01793|7. Membebankan  kepada  Para  Terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara
01794|sejumlah Rp6. 000,00 (enam ribu Rupiah);
01795|
01796|Senin
01797|
01798|8 Nopember  2021
01799|
01800|2021
01801|
01802|kami, ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NASUTION, S.H.,
01803|dan ABDI  RAHMANSYAH,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,
01804|
01805|AHMAD  SALABI, S.H.
01806|
01807|Hakim-Hakim Anggota,                             Hakim Ketua,
01808|                 T.t.d          T.t.d
01809|
01810|         Nasution, SH.                                 Enan Sugiarto, SH. MH.
01811|                   T.t.d
01812|Abdi Rahmansyah, SH.
01813|
01814|            Panitera Pengganti,
01815|
01816|                                                       T.t.d
01817|                                                      Ahmad Salabi, SH.