00493|Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari  Mahkamah Agung RI  dan  Putusan
00494|Mahkamah Agung RI  Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata
00495|“setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “ Hij” sebagai
00496|siapa  saja  yang  harus  dijadikan  Terdakwa /dader  atau  setiap  orang  sebagai
00497|subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang  dapat  diminta
00498|pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
00499|Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara
00500|historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah
00501|dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara
00502|tegas undang-undang menentukan lain;
00503|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penuntut  Umum  telah
00504|menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang
00505|bernama Anak dalam persidangan setelah diperiksa identitasnya sebagaimana
00506|ketentuan  Pasal  204  ayat  (1)  KUHAP Anak  mengakui  identitas  Anak  yang
00507|dicantumkan  dalam  surat  dakwaan  sebagai  identitas  dirinya  serta  didukung
00508|
00509|dengan  para  saksi  yang  turut  membenarkan  dalam  pemeriksaan  di
00510|persidangan;
00511|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  telah  terbukti
00512|bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang
00513|dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak
00514|ada kesalahan orang;
00515|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis Hakim ,  selama
00516|pemeriksaan  di  persidangan  Anak  dalam  keadaan  sehat  jasmani  maupun
00517|rohani,  tidak  sedang  dibawah  pengampuan,  mampu  merespon  jalannya
00518|persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;
00519|Menimbang bahwa  dengan  memperhatikan  uraian  waktu  ( tempus)
00520|tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, dapat diketahui  bahwa pada
00521|waktu kejadian tersebut Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun  dengan
00522|turut memperhatikan ketentuan Pasal 20  Undang-Undang Republik Indonesia
00523|Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana ,  sehingga
00524|penyelesaian  perkara  Anak  dapat  dilakukan  berdasarkan  Sistem  Peradilan
00525|Pidana Anak;
00526|Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak
00527|tersebut  sebagai  subyek  pelaku  dari  pada  suatu  perbuatan  pidana  dalam
00528|perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah  Anak  tersebut benar telah
00529|melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal
00530|yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Anak tersebut benar telah
00531|melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal
00532|yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “seti ap
00533|orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih
00534|dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;
00535|Ad.2. Yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui
00536|atau patut diduga Anak
00537|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  415  KUHP,  yang
00538|dimaksud  dengan  "perbuatan  cabul"  adalah  kontak  seksual  yang  berkaitan
00539|dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan;
00540|Menimbang bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang
00541|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00542|Anak,  yang  dimaksud  dengan  “ Anak” dalam  unsur  ini  yaitu  merujuk  pada
00543|pengertian “Anak yang menjadi korban Tindak Pidana” atau lazim disebut “Anak
00544|Korban”  yaitu  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang
00545|
00546|mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang
00547|disebabkan oleh tindak pidana;
00548|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  Anak,
00549|serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  dan  bukti  surat  yang  dihadirkan
00550|dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa  Anak Korban saat ini masih berusia
00551|7 (tujuh) tahun, kemudian Anak saat diperiksa dipersidangan berusia 14 (empat
00552|belas)  tahun,  saat  melakukan  tindak  pidana  berusia  13  (tiga  belas)  tahun,
00553|sehingga  masih  masuk  dalam  kategori  Anak  sebagaimana  dalam  Undang-
00554|Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00555|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi,
00556|saksi-saksi dan Anak, serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat
00557|yang dihadirkan dipersidang maka diperoleh fakta bahwa awalnya  pada hari
00558|Senin, 15 September 2025, pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, Anak pergi ke
00559|toilet melihat Anak Korban saat hendak keluar dari toilet,  Anak lalu menyuruh
00560|Anak Korban kembali masuk ke dalam, awalnya Anak Korban menolak namun
00561|dipaksa oleh Anak dengan cara ditarik tangannya, setelah itu Anak langsung
00562|menurunkan pakaian Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam
00563|vagina sembari menggerakkannya keluar masuk selama beberapa menit, Anak
00564|Korban mencoba memberontak dan melawan dengan memukul Anak namun
00565|dibalas oleh Anak dengan memukul bahu Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali
00566|lalu membekap mulut Anak Korban agar tidak berteriak, akhirnya setelah selesai
00567|Anak melepaskan Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
00568|Menimbang, bahwa kejadian tersebut diulang lagi oleh Anak pada hari
00569|Rabu, 24 September 2025, sekitar pukul 10.30 WIB, saat itu Anak pergi ke toilet
00570|dan melihat Anak Korban hendak keluar toilet, Anak langsung menarik Anak
00571|Korban kembali ke dalam toilet, setelah itu Anak langsung menurunkan pakaian
00572|Anak  Korban  dan  memasukkan  jari  tangannya  ke  dalam  vagina  sembari
00573|menggerakkannya  keluar  masuk  selama  beberapa  menit,  setelah  itu  Anak
00574|Korban memukul Anak di kepalanya dan dibalas oleh Anak yang memukul Anak
00575|Korban beberapa kali lalu akhirnya pergi meninggalkan Anak Korban;
00576|Menimbang,  b ahwa  berdasarkan  Visum  et  Repertum  Nomor:
00577|440.7.22.1/VER.X/59/RSUD.01/2025 tanggal 20 Oktober 2025, yang dibuat dan
00578|ditandatangani  oleh  dr.  Mamorarika,  Sp.OG  selaku  Dokter  pemeriksa  pada
00579|Instalasi  Gawat  Darurat  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason
00580|Kabupaten  Bangka  Barat,  terhadap  Anak  Korban  dengan  kesimpulan  hasil
00581|pemeriksaan pada vagina tampak luka lecet di daerah labia mayora ukuran
00582|kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, pada pemeriksaan
00583|
00584|rectal touche tidak di dapatkan luka robekan pada selaput darah, hymenalis
00585|intake luka lecet dibagian labia mayora kiri;
00586|Menimbang  bahwa  dari  uraian  fakta  hukum  tersebut, Hakim  menilai
00587|bahwa perbuatan Anak yang menggunakan jari tangannya untuk memainkan
00588|alat kelamin Anak Korban dengan cara dimasukkan ke vagina Anak Korban
00589|sembari menggerakkannya keluar masuk selama beberapa menit  dan diulangi
00590|sebanyak 2 (dua) kali yakni pada  Senin, 15 September 2025 dan  Rabu, 24
00591|September  2025  merupakan  serangkaian  perbuatan  kontak  seksual  yang
00592|berkaitan dengan nafsu birahi serta Anak dengan kesadaran dan kehendaknya
00593|tetap melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban yang diketahuinya
00594|masih kategori usia anak;
00595|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,  unsur
00596|“Yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau
00597|patut diduga Anak”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00598|Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dari  Pasal 415
00599|huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-
00600|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,
00601|maka terpenuhi pula unsur ke-1 yakni Unsur “Setiap Orang” bahwa benar Anak
00602|sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut
00603|Umum;
00604|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 415 huruf b
00605|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang
00606|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah
00607|terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00608|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
00609|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
00610|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00611|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
00612|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00613|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menuntut  Anak  dengan
00614|pidana tindakan Kewajiban mengikuti pendidikan formal di SLB Negeri Mentok
00615|selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Jl. Lapangan Golf Pal. 2 Kec. Mentok,
00616|Kab.  Bangka  Barat,  Prov.  Kepulauan  Bangka  Belitung,  kemudian  dalam
00617|pembelaannya Anak dan Advokat memohon agar Anak diberikan hukuman yang
00618|seringan-ringannya, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
00619|Menimbang,   bahwa  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11
00620|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak menyatakan  Anak  yang
00621|
00622|belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, kemudian
00623|Pasal  113  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP
00624|menyatakan Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat  dijatuhi
00625|pidana dan hanya dapat dikenai tindakan;
00626|Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang
00627|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
00628|Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
00629|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
00630|b. penyerahan kepada seseorang;
00631|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00632|d. perawatan di LPKS;
00633|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
00634|diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
00635|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
00636|g. perbaikan akibat tindak pidana.
00637|Kemudian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
00638|huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;
00639|Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang
00640|Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan  Setiap Anak dapat dikenai
00641|tindakan berupa:
00642|a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;
00643|b. penyerahan kepada seseorang;
00644|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00645|d. perawatan di lembaga;
00646|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang
00647|diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
00648|f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau
00649|g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
00650|Kemudian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
00651|huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;
00652|Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum  No.
00653|440.7.22.1/VER.I/08/RSUD.01/2026 tanggal 18 Januari 2026, yang dibuat dan
00654|ditandatangani  oleh  dr.  Erwin  Sumardi,  Sp.KJ  selaku  Dokter  Spesialis
00655|Kedokteran  Jiwa  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason,  yang
00656|melakukan pemeriksaan terhadap Anak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan
00657|pelaku menderita retardasi mental/disabilitas intelektual sedang dan gangguan
00658|belajar  spesifik (menulis, membaca, berhitung)  dengan  fungsi mental  setara
00659|
00660|anak kelas 1-3 SD dan adanya retardasi mental/disabilitas intelektual sedang
00661|membuat pelaku diragukan memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang
00662|dilakukannya terhadap korban;
00663|Menimbang, bahwa berdasarkan  Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00664|No. I.C-78/XI/2025, tertanggal 5 November 2025  yang dilakukan oleh Haryanto
00665|selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I
00666|Pangkalpinang yang pada pokoknya memberikan rekomendasi Tindakan berupa
00667|“Kewajiban mengikuti pendidikan formal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
00668|82 ayat (1) huruf e Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00669|Peradilan Pidana Anak;
00670|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Sosial  Pendamping  Anak
00671|Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak tanggal 11 November 2025 yang
00672|dibuat dan ditandatangani oleh Desimar, S.Sos., selaku Tenaga Kesejahteraan
00673|Sosial dan A`ad Tirta Fujaka, S.Sos. I selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
00674|memberikan  rekomendasi  berupa  tindakan  kewajiban  mengikuti  pendidikan
00675|formal;
00676|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim
00677|juga  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam
00678|Pasal 54  Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
00679|Kitab Undang - Undang Hukum Pidana  sebagai hal yang wajib dipertimbangkan
00680|sebagai takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap
00681|Anak;
00682|Menimbang bahwa  sebagaimana  fakta  hukum  yang  telah  diuraikan
00683|diatas,  bentuk  kesalahan  Anak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  kesengajaan
00684|(dolus/opzet), oleh karena Anak dengan pengetahuan dan kehendaknya sendiri
00685|melakukan perbuatan yang menjadi delik inti (bestanddelen atau core elements)
00686|dakwaan tunggal a quo;
00687|Menimbang bahwa motif dan tujuan Anak melakukan Tindak Pidana
00688|semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu birahinya yang timbul secara tiba-
00689|tiba (impulsif);
00690|Menimbang bahwa actus reus Anak dalam melakukan perbuatan yang
00691|menjadi delik inti ( bestanddelen atau core elements ) diikuti juga dengan sikap
00692|batin (mens rea) dari Anak yaitu Anak sejak dari awal sudah mengetahui bahwa
00693|Anak Korban masih tergolong usia anak dan untuk memuluskan perbuatannya
00694|Anak ada memukul Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban agar tidak
00695|berteriak;
00696|Menimbang bahwa sikap dan tindakan Anak sesudah melakukan Tindak
00697|Pidana  tentu  sesuatu  hal  yang  sulit  untuk  dinilai,  oleh  karena  bagi  Hakim
00698|
00699|indikatornya  hanya  dapat  dilihat  dari  bagaimana  sikap  dan  tindakan  Anak
00700|selama proses persidangan, yaitu melalui sikap tubuh dan kejujuran Anak dalam
00701|memberikan  keterangan,  dimana  Hakim  menilai  Anak  belum  cukup  untuk
00702|menunjukkan sikap penyesalan yang benar-benar lahir dari kesadaran yang
00703|murni dari diri Anak, namun demikian hal ini dapat dipahami karena Anak hanya
00704|menempuh  bangku  sekolah  sampai  sekolah  dasar  kelas  1  (satu)  sehingga
00705|komunikasinya sangat lambat untuk mencerna setiap pertanyaan yang diberikan
00706|oleh Hakim kepada Anak;
00707|Menimbang bahwa dari sisi nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam
00708|masyarakat, perbuatan Anak tentunya tidak hanya menimbulkan penderitaan
00709|terhadap Anak Korban begitu juga dengan keluarga Anak Korban;
00710|Menimbang bahwa selain itu, dari sisi konsistensi pemidanaan, Hakim
00711|juga turut memperhatikan pidana ( strafmacht) yang telah dijatuhkan terhadap
00712|perkara  serupa,  hal  mana  demi  terhindar  dari  disparitas  pemidanaan
00713|(sentencing  of  disparity)  yang  sangat  jauh  perbedaannya,  tentunya  dengan
00714|tetap mengedepankan asas keadilan ( gerechtigkeit), kepastian hukum ( rechts
00715|zekerheids) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit);
00716|Menimbang  bahwa  berdasarkan  konsiderans  menimbang  huruf  a
00717|sampai  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00718|Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menempatkan perlindungan hukum yang
00719|khusus bagi Anak demi menjaga harkat dan martabatnya, maka secara filosofis,
00720|penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  untuk  menjatuhkan  hukuman  yang
00721|sifatnya pembalasan, akan tetapi pidana haruslah dijadikan Anak sebagai hal
00722|yang  mendidik  dan  mendewasakan,  oleh  karena  itulah  mengapa  hukuman
00723|terhadap Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat pada
00724|dasarnya  Anak  masih  dalam  kondisi  kejiwaan  yang  labil  dan  dalam  proses
00725|pemantapan psikis guna menghasilkan sikap yang kritis;
00726|Menimbang bahwa pada satu sisi, Negara melalui kehadiran  Undang-
00727|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  memang
00728|benar telah memberikan  perlindungan  terhadap Anak  sebagai pelaku  tindak
00729|pidana,  namun  pada  sisi  lain  Negara  pada  prinsipnya  juga  memberikan
00730|perlindungan  yang  maksimal  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana
00731|melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,
00732|yang walaupun dalam perjalanan keberlakuannya hingga sampai saat ini telah
00733|mengalami  beberapa  perubahan  sebagaimana  Penjelasan  Umum  Undang-
00734|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  pada  pokoknya
00735|menyebutkan 2 (dua) hal penting yaitu sebagai berikut:
00736|
00737|1. Bahwa  dalam  perjalanannya,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
00738|tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih
00739|adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait
00740|dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di
00741|Masyarakat,  salah  satunya  adalah  kejahatan  seksual,  memerlukan
00742|peningkatan  komitmen  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan
00743|Masyarakat  serta  semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan
00744|penyelenggaraan Perlindungan Anak;
00745|2. Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00746|Perlindungan  Anak  juga  mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan
00747|sanksi pidana  dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak , untuk
00748|memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkret  untuk
00749|memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  Anak  korban  dan/atau  Anak
00750|pelaku kejahatan;
00751|Menimbang,  bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka
00752|Hakim  sepakat  dengan  jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak
00753|adalah Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal di SLB Negeri
00754|Mentok yang beralamat di Jl. Lapangan Golf Pal. 2 Kec. Mentok, Kab. Bangka
00755|Barat,  Prov.  Kepulauan  Bangka  Belitung ,  yang  lamanya  ditentukan
00756|sebagaimana amar putusan dibawah ini;
00757|Menimbang,  bahwa  selain  itu  Penuntut  Umum  juga  menuntut
00758|Membebankan  kepada  Orang  Tua  Anak  untuk  membayar  restitusi  sejumlah
00759|Rp.30.437.000,00  (tiga  puluh  juta  empat  ratus  tiga  puluh  tujuh  ribu  rupiah)
00760|kepada Anak Korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi yang dikeluarkan
00761|oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R-
00762|3763/4.1.IP/LPSK/04/2026 tanggal 30 April 2026;
00763|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak dan orang tuanya
00764|melalui  Advokat  menyatakan  secara  lisan  dalam  pembelaannya  penolakan
00765|pembayaran  restitusi  dengan  alasan  ketidakmampuan  orangtua  Anak  untuk
00766|membayar uang restitusi sejumlah tersebut;
00767|Menimbang, bahwa orangtua (Ibu) dari Anak menerangkan Ibu Anak
00768|membesarkan  Anak  sendiri,  Ibu  Anak  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan