02116|materiil pula dari eksploitasi seksual atas diri Anak Korban, yang mana perlu
02117|untuk  diingat  bahwa  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  pemenuhan
02118|adanya  akibat  yang  dikehendaki  oleh  pelaku  bukanlah  syarat  untuk
02119|terpenuhinya  tindak  pidana  namun  tindak  pidana  perdagangan  orang
02120|merupakan delik formiil sehingga terdapat atau tidaknya keuntungan secara
02121|nyata oleh pelaku baik keuntungan materiil ataupun immateriil, hal tersebut
02122|tidak menjadi alasan tidak terbuktinya tindak pidana;
02123|Menimbang,  bahwa  terdapatnya  keterangan  Terdakwa  yang
02124|menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Anak Korban berada di
02125|Hotel Bunga Permata, namun disisi lain dalam keterangan lainnya terkait foto
02126|didalam handphone Iphone Pro Max milik Terdakwa bertanggal 29 Oktober
02127|2024 Pukul 00.23 Wita, terdapat foto akun Michat yang isinya “350 otw kak, 400
02128|bebas crot……dst”, dan screenshot tersebut Terdakwa terangkan dikirim oleh
02129|Yusuf  namun  tersimpan  dalam  penyimpanan  otomatis  whatsapp  dalam
02130|Handphone Terdakwa, menurut hemat Majelis adalah suatu hal yang bertolak
02131|belakang  dengan  apa  yang  diterangkan  oleh  Terdakwa  sendiri.  Disatu  sisi
02132|Terdakwa menerangkan tidak mengetahui tujuan dan aktivitas Anak Korban
02133|
02134|berada di Hotel Bumi Permata, namun disisi lain Terdakwa yang telah seringkali
02135|menjemput Anak Korban dari kost Anak Korban yang berada di Makassar dan
02136|mengantar  Anak  Korban  ke  Kabupaten  Maros,  Terdakwa  sebagai  manusia
02137|dewasa  dengan  melihat  pula  tingkat  pendidikan  Terdakwa  yang  saat  ini
02138|menempuh  pendidikan  tinggi,  sepatutnya  telah  memahami  makna  dari  kata
02139|dalam  foto  akun  Michat  yang  isinya  “350  otw  kak,  400  bebas  crot……dst
02140|tersebut, adalah berkaitan dengan pemberian jasa layanan seksual, yang mana
02141|tentunya  dengan  adanya  fakta  bahwa  Terdakwa  mengenal  dengan  Anak
02142|Korban melalui Yusuf dan Terdakwa seringkali mengantar dan menjemput Anak
02143|Korban dan membawanya ke Kabupaten Maros, hingga keberadaan Terdakwa
02144|yang berada di Hotel Bumi Permata pada dini hari dan pada akhirnya Terdakwa
02145|ditangkap oleh pihak Kepolisian pada pukul 01.00 wita tanggal 7 November
02146|20024 di Hotel Bumi Permata, maka Terdakwa dipandang telah mengetahui
02147|keberadaan Anak Korban di Hotel Bumi Permata adalah terkait dengan aktivitas
02148|Anak Korban yang menjalankan jasa layanan seksual;
02149|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
02150|diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapatnya pengetahuan Terdakwa yang
02151|kemudian  diimplementasikan  dalam  bentuk  perbuatan  Terdakwa  dalam
02152|membawa atau memindahkan Anak Korban yang merupakan kelompok rentan
02153|agar Anak Korban dapat melakukan dan membuka jasa layanan seksual di
02154|Hotel Bumi Permata adalah merupakan eksploitasi seksual dan Majelis Hakim
02155|pandang telah memenuhi unsur ini;
02156|Menimbang, bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur  dari  Pasal  2  ayat  (1)
02157|Undang-Undang  Republik  Indonesia   Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02158|pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah  terpenuhi,  maka
02159|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
02160|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
02161|Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, Penasihat Hukum  Terdakwa
02162|mendalilkan  bahwa berita acara pemeriksaan tidak layak dijadikan alat bukti
02163|yang  sah,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  oleh  karena  Berita  Acara
02164|Pemeriksaan  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  dibuat  atas  dasar
02165|kekuatan  sumpah  jabatan,  maka  sepanjang  Penasihat  hukum tidak  dapat
02166|membuktikan sebaliknya, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak
02167|dapat dikabulkan dan haruslah ditolak. Namun walaupun demikian terhadap
02168|dalil  lainnya  yang  diantaranya  tidak  adanya  mens  rea  dalam  perbuatan
02169|Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak bekerjasama untuk mengeksploitasi
02170|
02171|Anak Korban dan Terdakwa baru mengetahui setelah praktik prostitusi terjadi,
02172|Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan berpendapat sebagai berikut :
02173|Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana
02174|seseorang dititik beratkan pada 2 (dua) kondisi yaitu terdapatnya perbuatan dan
02175|terdapat  pula  kesalahan,  yang  mana  sangat  dimungkinkan  seseorang
02176|melakukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-
02177|undangan,  namun  kesalahan  yang  ada  pada  diri  orang  yang  melakukan
02178|perbuatan yang dilarang tersebut tidak ada, sehingga orang yang melakukan
02179|perbuatan yang dilarang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.
02180|Kesalahan  disini  diartikan  sebagai  sikap  batin  seseorang  saat  melakukan
02181|perbuatan baik itu dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian;
02182|Menimbang, dalam menguji terdapat tidaknya mens rea atau niat jahat
02183|dalam suatu perbuatan, diantaranya dapat diketahui dari perbuatan itu sendiri
02184|yang  merupakan  cerminan  dari  niat jahat,  adanya  petunjuk  yang  walaupun
02185|masing-masing terpisah apabila disatukan akan menjadi satu rangkaian akan
02186|gambaran  adanya  niat  jahat,  adanya  kesaksian  serta  adanya  dokumen
02187|pendukung adanya niat jahat, yang dalam era saat ini dokumen digital sangat
02188|memberikan kontribusi dalam menampilkan niat pelaku tindak pidana sedari
02189|awal  telah  lahir  dalam  permulaan  pelaksanaan  perbuatan  untuk  mencapai
02190|tujuan yang diinginkan;
02191|Menimbang, bahwa dalam  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik
02192|Indonesia   Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana
02193|perdagangan  orang,  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  adanya  unsur
02194|kesengajaan, namun secara langsung menyebutkan bentuk perbuatan yang
02195|dilarang  seperti  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
02196|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
02197|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
02198|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
02199|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
02200|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi,
02201|yang  mana  perbuatan-perbuatan  tersebut  secara  implisit  terkandung
02202|kesengajaan didalamnya;
02203|Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan
02204|sebelumnya, terdapatnya perbuatan Terdakwa yang telah seringkali menjemput
02205|Anak Korban dari kost Anak Korban yang berada di Makassar dan mengantar
02206|Anak  Korban  ke  Kabupaten  Maros  tepatnya  di  Hotel  Bumi  Permata,  serta
02207|
02208|keadaan  Terdakwa  sebagai  manusia  dewasa  dan  saat  ini  menempuh
02209|pendidikan tinggi yang dipandang memahami makna dari kata dalam foto akun
02210|Michat yang isinya “350 otw kak, 400 bebas crot……dst yang berada didalam
02211|Handphone  Terdakwa  tersebut  adalah  berkaitan  dengan  pemberian  jasa
02212|layanan seksual, serta adanya transfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa
02213|dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada 6 November 2024
02214|pukul 17.28.69 WIB atau beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap, menurut
02215|hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam membawa atau memindahkan
02216|Anak  Korban  yang  merupakan  kelompok  rentan  agar  Anak  Korban  dapat
02217|melakukan  dan  membuka  jasa  layanan  seksual  di  Hotel  Bumi  Permata
02218|merupakan hal yang disadari oleh Terdakwa dan merupakan kesengajaan yang
02219|memang dimaksudkan oleh Terdakwa agar Anak Korban dapat dieksploitasi
02220|secara seksual;
02221|Menimbang, bahwa demikian pula dengan materi pembelaan lainnya
02222|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  mendalilkan  Terdakwa  mengantar  Anak
02223|Korban atas permintaan korban sendiri dan tidak ada paksaan, tipu daya dan
02224|murni hanya menolong Anak Korban sebagai antara sesama manusia, menurut
02225|hemat  Majelis  Hakim  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  keliru  memahami
02226|makna  dari  kehendak  melakukan  layanan  seksual  yang  didasarkan  atas
02227|persetujuan dilakukan oleh orang dewasa dengan kehendak layanan seksual
02228|yang  didasarkan  atas  persetujuan  dilakukan  oleh  Anak,  dimana  Anak  yang
02229|secara hukum dipandang belum dapat secara bebas menentukan kehendaknya
02230|sendiri, sehingga dalam perkara aquo, apa yang terjadi terhadap Anak Korban
02231|merupakan bentuk dari eksploitasi seksual Anak;
02232|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pembelaan  lainnya  Penasihat
02233|Hukum Terdakwa serta pembelaan Terdakwa, oleh karena hal lainnya tersebut
02234|telah  dipertimbangkan  dalam  mempertimbangkan  unsur-unsur  dakwaan
02235|alternatif pertama, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi
02236|dan haruslah dikesampingkan;
02237|Menimbang,  bahwa  selama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
02238|menemukan hal-hal lainnya yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
02239|pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan
02240|pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan
02241|dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
02242|alternatif pertama Penuntut Umum ;
02243|
02244|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
02245|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
02246|alternatif pertama Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi
02247|pidana  yang  lamanya  adalah  sebagaimana  tersebut  dalam  amar  putusan
02248|dengan tetap mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-
02249|keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
02250|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017
02251|Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan   Dengan
02252|Hukum, Majelis Hakim  dalam  mengadili  perkara  a  quo mempertimbangkan
02253|Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan
02254|lokal  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  guna  menjamin
02255|Kesetaraan  Gender,  perlindungan  yang  setara,  non  diskriminasi  serta
02256|perlindungan  terhadap  perempuan.  Dengan  demikian  Majelis  hakim  akan
02257|menjatuhkan pidana yang selaras dengan ruh dari PERMA Nomor 3 Tahun
02258|2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
02259|Hukum;
02260|Menimbang, bahwa terkait dengan adanya hak restitusi yang dimiliki
02261|oleh Anak Korban sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun
02262|2022,  oleh  karena  selama  persidangan  Penuntut  Umum  tidak  pernah
02263|mengajukan permintaan restitusi dan mengajukan bukti-bukti terkait kerugian
02264|yang dialami oleh Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan
02265|perhitungan atas adanya hak restitusi tersebut;
02266|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan  alternatif  pertama  telah
02267|terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
02268|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02269|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02270|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02271|dijatuhkan;
02272|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02273|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02274|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02275|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02276|persidangan
02277|berupa :
02278|- 1  (satu)  unit Handphone  IPHONE  13  PRO MAX warna  putih Silver
02279|dengan casing handphone warna hitam;
02280|
02281|- 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna hitam biru dengan casing
02282|handphone warna hitam;
02283|- 1 (satu) lembar surat check in hotel bunga permata;
02284|- 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom.
02285|Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
02286|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  berita  acara  penyitaan  tanggal  18
02287|November  2024  telah  dilakukan  penyitaan berupa  1 (satu)  unit Handphone
02288|Iphone 13 Pro Max warna putih  Silver dengan casing handphone warna hitam
02289|dan  1  (satu)  unit  Handphone  OPPO  F9  warna  hitam  biru  dengan  casing
02290|handphone warna hitam, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa,
02291|Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan
02292|oleh  Terdakwa  sebagai  salah  satu  media  untuk  berkomunikasi  dalam
02293|mempermudah pelaksanaan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban, maka
02294|patut  apabila  barang  bukti  tersebut  dinyatakan  dirampas  untuk  negara.
02295|Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat check-in, oleh
02296|karena  barang  bukti  tersebut  bagian  dari  proses  pembuktian  perkara  yang
02297|apabila dikembalikan ataupun dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, tidak
02298|terdapat urgensi atas hal tersebut, maka patut kiranya apabila barang bukti
02299|tersebut dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;
02300|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  lembar
02301|pembungkus alat kotrasepsi atau Kondom yang merupakan bekas pakai, patut
02302|apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
02303|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02304|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02305|yang meringankan Terdakwa;
02306|Keadaan  yang  memberatkan:
02307|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
02308|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
02309|pemberantasan tindak pidana perda gangan orang dan tidak memberikan
02310|perlindungan kepada Anak yang selalu menjadi obyek dalam traksaksi
02311|layanan seksual;
02312|Keadaan yang meringankan:
02313|- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
02314|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
02315|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02316|
02317|Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
02318|Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang, KUHAP,  Undang-Undang
02319|Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11
02320|T ahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sebagaimana telah diubah
02321|dengan Undang Nomor 19 T ahun 2016 serta diubah kembali dengan Undang-
02322|Undang Nomor Nomor 1 T ahun 2024,  PERMA Nomor 3 Tahun 2017, PERMA
02323|Nomor 1 Tahun 2022, serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini:
02324|
02325|MENGADILI
02326|1. Menyatakan Terdakwa  Muh. Al Khaidir Ali Dwi Pramana Bin Muhammad
02327|Nur  Qadar  Fattah  Alias  Idil  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02328|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Perdagangan  Orang”  sebagaimana
02329|dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
02330|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  diatas  oleh  karena  itu
02331|dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  Tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan
02332|denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan
02333|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02334|kurungan selama 2 (dua) bulan;
02335|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02336|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02337|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02338|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02339|- 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Pro Max warna putih  Silver dengan
02340|casing handphone warna hitam;
02341|- 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna hitam biru dengan casing
02342|handphone warna hitam;
02343|Dirampas untuk negara;
02344|- 1 (satu) lembar pembungkus alat kontrasepsi/kondom;
02345|Dirampas untuk dimusnahkan;
02346|- 1 (satu) lembar surat check in hotel bunga permata;
02347|Terlampir dalam berkas perkara;
02348|6. Membebankan  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
02349|5.000,00 (lima ribu rupiah);
02350|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
02351|Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami,
02352|
02353|Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., M.H. ,
02354|Sri  Widayati,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  diucapkan
02355|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 oleh
02356|Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.
02357|Baso  Habibi.,SH  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Maros,  serta
02358|dihadiri oleh Syaiful Fadhlanie.,SH Penuntut Umum  dan Terdakwa didampingi
02359|Penasihat Hukumnya;
02360|
02361|Selasa
02362|
02363|22 Juli 2025
02364|
02365|2025
02366|
02367|Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami,
02368|
02369|Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., M.H. ,
02370|Sri  Widayati,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  diucapkan
02371|
02372|A.
02373|Baso  Habibi.,SH
02374|
02375|   Hakim Anggota,               Hakim Ketua,
02376|               TTD                                                                TTD
02377|Fita Juwiati, S.H., M.H. Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H
02378|             TTD
02379|Sri Widayati, S.H., M.H.
02380|Panitera Pengganti,
02381|                                                      TTD
02382|A. Baso Habibi., S.H.