05168|melakukan pemufakatan jahat”.
05169|Ruang  lingkup  pengaturan  hukum  tindak  pidana  perdagangan
05170|orang  dalam  Undang  Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
05171|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
05172|a. Aspek tindak pidana perdangan orang.
05173|Ini  diatur  dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  18  Undang-undang
05174|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
05175|
05176|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini
05177|mengatur  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dijatuhkan
05178|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana
05179|penjara 47 maupun pidana denda. Bagi para pelaku human
05180|trafficking yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang
05181|ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara
05182|melakukan  kegiatan  perdagangan  orang  yang  dimulai  dari
05183|percobaan,  pemanfaatan,  pengiriman  bahkan  korporasi
05184|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan
05185|pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak
05186|600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan
05187|paling lama seumur hidup;
05188|b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan
05189|Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang
05190|berusaha  menghalangi,  mencegah,  merintangi  dan  bahkan
05191|mengagalkan suatu  penyidikan  dan  persidangan pengadilan
05192|terhadap  tersangka  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini.
05193|Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain
05194|yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak
05195|Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal
05196|19  sampai  dengan  Pasal  27  Undang-undang  Republik
05197|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
05198|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05199|c. Aspek  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidanng
05200|pengadilan.  Aspek  ini  berisikan  mengenai  penyidikan,
05201|penuntutan  dan  pemeriksaan  di  siding  pengadilan  dalam
05202|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  termasuk
05203|didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini
05204|48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-
05205|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
05206|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05207|d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal
05208|56 – 57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik
05209|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
05210|Tindak Pidana Perdagangan Orang.
05211|e. Aspek  kerjasama  international  dan  peran  serta  masyarakat.
05212|
05213|Aspek  ini  diatur  dalam  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  63
05214|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007
05215|tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
05216|Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
05217|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melarang adanya
05218|orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran
05219|Indonesia yang meliputi calo atau individu yang tidak memiliki
05220|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
05221|dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
05222|dan denda paling banyak Rpf 5.000.000.000,00 (lima belas miliar
05223|rupiah)  sebagaimana  diatir  oleh  Pasal  81  Undang-undang
05224|Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
05225|Pekerja Migran Indonesia.
05226|Pasal  71  melarang  setiap  perbuatan  mengalihkan  atau
05227|memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain atau mengalihkan
05228|atau  memindahtangankan  SIP2MI  kepada  pihak  iain  dengan
05229|sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda
05230|paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)
05231|sebagaimana diatur oleh Pasal 85 huruf b dan huruf c Undang-
05232|undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang
05233|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
05234|- Bahwa pengertian peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana
05235|(delict) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan
05236|atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
05237|Dalam  bahasa  Belanda  disebut  strafbaar  feit  yang  sebenarnya
05238|merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-
05239|Undang  Hukum  Pidana,  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia.
05240|Hukum pidana di negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau
05241|criminal  act  untuk  maksud  yang  sama.  Oleh  karena  KUHP
05242|Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun
05243|sama  yaitu  strafbaar  feit. Strafbaar feit, terdiri  dari 3 (tiga) kata,
05244|yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk, kata ”starf” artinya pidana,
05245|”baar” artinya dapat atau boleh dan ”feit” adalah perbuatan. Dalam
05246|kaitanya  dengan  istilah  starfbaar  feit  secara  utuh,  ternyata  straf
05247|diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim hukum itu
05248|adalah  terjemahan  dari  kata  recht,  seolah-olah  arti  straf  sama
05249|dengan recht. Untuk kata “baar” ada 2 (dua) istilah yang digunakan
05250|
05251|yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat
05252|istilah  yakni,  tindak,  peristiwa,  pelanggaran,  dan  perbuatan.
05253|Mengenai Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana menurut terjemahan
05254|kedalam bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian yakni:
05255|1. Tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat
05256|dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan
05257|(subjek) tindak pidana;
05258|2. Menurut Vos, Yaitu suatu kelakuan menusia yang oleh peraturan
05259|perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia
05260|yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana;
05261|3. Menurut  Rusli  Effendy,  Peristiwa  pidana  atau  delik  adalah
05262|perbuatan  yang  oleh  hukum  pidana  dilarang  dan  diancam
05263|terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.
05264|Dengan demikian istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah
05265|delik, yang redaksi artinya adalah stafbaarfeit. Pengertian peristiwa
05266|pidana atau delik di atas bermakna sebagai suatu perbuatan yang
05267|oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman
05268|bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
05269|Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
05270|unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan
05271|akibat yang ditimbulkan karenanya. Suatu peristiwa hukum dapat
05272|dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur
05273|pidananya, meliputi:
05274|1. Unsur  Objektif,  suatu  tindakan  (perbuatan)  yang  bertentangan
05275|dengan  hukum  dan  mengindahkan  akibat  yang  oleh  hukum
05276|dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari
05277|pengertian objektif di sini adalah tindakannya, terdiri dari:
05278|• Perbuatan manusia.
05279|• Diancam dengan pidana.
05280|• Bersifat melawan hukum.
05281|2. Unsur Subjektif, Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak
05282|dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan
05283|adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari:
05284|• Adanya Kesalahan.
05285|• Orang yang mampu bertanggung jawab.
05286|3. Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang
05287|dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya
05288|
05289|dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
05290|4. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu  peristiwa
05291|pidana ialah sebagai berikut:
05292|• Harus ada suatu perbuatan,
05293|Maksudnya, memang benar-benar  ada suatu  kegiatan yang
05294|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu
05295|terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami
05296|oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
05297|• Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam
05298|ketentuan hukum.
05299|Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi
05300|isi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  pada  saat  itu  pelakunya
05301|memang  benar-benar  jerah  berbuat  seperti  yang  terjadi.
05302|Pelaku  wajib  mempertanggungjawabkan  akibat  yang
05303|ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini,
05304|hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang
05305|tidak  dapat  dipersalahkan.  Pelakunya  pun  tidak  perlu
05306|mempertanggungjawabkan.  Perbuatan  yang  tidak  dapat
05307|dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang
05308|atau  beberapa  orang  dalam  melaksanakan  tugas,  membela
05309|diri  dari  ancaman  orang  lain  yang  mengganggu
05310|keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
05311|• Harus  terbukti  adanya  kesalahan  yang  dapat
05312|dipertanggungjawabkan.  Maksudnya  bahwa  perbuatan  yang
05313|dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  itu  dapat
05314|dibuktikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  disalahkan  oleh
05315|ketentuan hukum.
05316|• Harus berlawanan dengan hukum.
05317|Artinya,  suatu  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum
05318|dimaksudkan  kalau  tindakannya  nyata-nyata  bertentangan
05319|dengan aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya.
05320|Maksudnya  kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang
05321|larangan  atau  keharusan  dalam  suatu  perbuatan  tertentu,
05322|ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman
05323|hukuman  itu  dinyatakan  secara  tegas  berupa  maksimal
05324|hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
05325|Kalau  di  dalam  suatu  ketentuan  tidak  dimuat  ancaman
05326|hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa
05327|pidana, pelaku  tidak perlu  melaksanakan  hukuman  tertentu.
05328|
05329|Mempertimbangkan tentang makna peristiwa pidana di atas,
05330|maka  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  termasuk
05331|peristiwa pidana.
05332|- Bahwa  dalam  hal  terdapat  suatu  PT.  yang  bergerak  dibidang
05333|penyaluran  tenaga  kerja  Indonesia  dan  kemudian  dalam
05334|perjalanannya diketahui masih belum melengkapi izinnya yaitu izin
05335|melalui  OSS  (Online  Single  Submission)  namun  kemudian  tetap
05336|melakukan  proses  perekrutan  dan  penempatan  pekerja  migran
05337|diluar  negeri  maka  terhadap  orang  tersebut  dapat  dikanakan
05338|pertanggung jawaban pidana.
05339|- Bahwa pertanggung jawaban tersebut melekat pada pribadi atau
05340|orhan  pada  PT  yang  belum  memiliki  ijin  sehingga  tindakan
05341|perekrutan  ataupun  penempatan  adalah  dilakukan  oleh  orang
05342|perorangan.
05343|- Bahwa merujuk pada keterangan Ahli diatas tentang makna unsur-
05344|unsur perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan
05345|orang beserta sanksinya sebagaimana diatur oleh Undang-undang
05346|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
05347|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  perbuatan  yang
05348|dilarang dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana
05349|diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
05350|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  perbuatan
05351|Sdri. Hermin Naning Rahayu, Sdr. Dian Permana Putra dan Sdr. Alti
05352|Baiquniati,  dapat  disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana
05353|Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
05354|dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
05355|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang
05356|dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP3MI  kepada
05357|pihak lain atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
05358|tangankan  SIP2MI  ke  pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam
05359|Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
05360|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
05361|dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05362|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05363|Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik  Indonesia
05364|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
05365|
05366|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85
05367|Jo  Pasal  71  huruf  (c)  dan  huruf  (d)  Undang-undang  Republik
05368|Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
05369|Indonesia.
05370|- Bahwa berdasarkan  asas  Lex Specialis  Sistematis yang  mana
05371|perbuatan  saksi  berupa  melakukan  kegiatan  perekrutan  dan
05372|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan
05373|menggunakan PT. NSP Cabang Malang yang belum melengkapi izin
05374|melalui  system  Online  Single  Submission  (OSS)  /  PERIZINAN
05375|BERUSAHA BERBASIS RISIKO pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi
05376|Jawa Timur merupakan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran
05377|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  81  Jo
05378|pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
05379|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1
05380|KUHP .
05381|- Bahwa  penyertaan  diatur  di  dalam  Pasal  55  dan  56  Peraturan
05382|Perundang-undangan  Nomor  1  tahun  1976  tentang  Peraturan
05383|Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55
05384|dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan
05385|termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau
05386|tidak.  Secara  umum  penyertaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu
05387|perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata
05388|penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih
05389|pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Van
05390|Hamel,  memberikan  definisi  penyertaan  sebagai  ajaran
05391|pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam
05392|hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan,
05393|dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.
05394|Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya
05395|orang  atau  orang-orang  baik  secara  psikis  maupun  fisik  dengan
05396|melakukan  masing-masing  perbuatan  sehingga  melahirkan  suatu
05397|tindak pidana. Pasal 56 KUHP menurut rumusannya menyatakan :
05398|1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam
05399|melakukan kejahatan tersebut;
05400|2. Mereka  yang  dengan  sengaja  telah  memberikan  kesempatan,
05401|sarana-sarana  atau  keterangan-keterangan  untuk  melakukan
05402|kejahatan tersebut.
05403|
05404|Pembantuan  atau  “membantu”  melakukan  tindak  pidana  dalam
05405|Pasal  56  KUHP,  maka  harus  dibuktikan  adanya  unsur  “sengaja”
05406|pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Pembuat
05407|Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah:
05408|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan;
05409|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
05410|Pada  pembantuan  (Pasal  56  KUHP)  inisiatif  untuk  mewujudkan
05411|tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan
05412|dari pembuat pembantu.
05413|R.  Soesilo  menjelaskan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan
05414|“orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP .
05415|Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama
05416|melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
05417|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)
05418|peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya
05419|melakukan  perbuatan  pelaksanaan,  jadi  melakukan  anasir  atau
05420|elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya
05421|melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya
05422|hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong
05423|itu  tidak  masuk  medepleger  akan  tetapi  dihukum  sebagai
05424|“membantu  melakukan”  (medeplichtige)  dalam  Pasal  56  KUHP ,
05425|sedangkan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam
05426|bukunya  yang  berjudul  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia
05427|mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang
05428|mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak
05429|pidana, yaitu:
05430|Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang
05431|merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
05432|Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
05433|Lebih  lanjut,  Prof.  Dr.  Wirjono  Prodjodikoro,  S.H.,  menjelaskan
05434|mengenai  perbedaan  antara  “turut  melakukan”  dan  “membantu
05435|melakukan”.  Menurutnya,  berdasarkan  teori  subjektivitas,  ada  2
05436|(dua) ukuran yang dipergunakan:
05437|Kesatu  adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di
05438|pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan
05439|tujuan dari pelaku.
05440|Ukuran  kesengajaan  dapat  berupa;  (1)  soal  kehendak  si  pelaku
05441|untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk
05442|
05443|memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-
05444|benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana,
05445|atau  hanya  turut  berbuat  atau  membantu  apabila  pelaku  utama
05446|menghendakinya.  Sedangkan  kedua  mengenai  kepentingan  atau
05447|tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri
05448|atau  tujuan  sendiri,  atau  hanya  membantu  untuk  memenuhi
05449|kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.
05450|Di dalam KUHP ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu:
05451|1.   Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP, adalah:
05452|a. Yang melakukan (pleger);
05453|b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
05454|c. Yang turut serta melakukan (mede pleger);
05455|d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokker).
05456|2.   Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah:
05457|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan ;
05458|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
05459|Demikian ini dapat diketahui, siapa-siapa yang dapat membuat delik
05460|dan siapa saja yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana:
05461|1.   Pembuat tunggal (dader) dengan kriteria:
05462|a. dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang
05463|lain baik secara fisik maupun psikis;
05464|b. melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam
05465|undang-undang.
05466|2. Para Pembuat terdapat 4 (empat) bentuk yaitu yang melakukan
05467|(pleger);  yang  menyuruh  melakukan  (doenpleger);  yang  turut
05468|serta melakukan (medepleger); dan yang sengaja menganjurkan
05469|(uitlokker);
05470|3.  Pembuat Pembantu, yaitu: pembantu pada waktu kejahatan
05471|dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
05472|Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah
05473|para pembuat secara langsung turut serta dalam pelaksanaan delik,