00708|Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul
00709|18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati ditelepon oleh
00710|terdakwa untuk datang ke rumahnya karena malamnya mau berangkat terbang ke
00711|
00712|Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr.
00713|Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap terdakwa dan yang lain naik mobil
00714|tedakwa jenis T oyota Rush warna putih. Kemudian pada saat diperjalanan T erdakwa,
00715|Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang
00716|berpakaian preman dan bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan
00717|polisi bertanya ”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa
00718|kita akan pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi;
00719|Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa 4 (empat) orang yang akan
00720|diberangkatkan ke Arab Saudi atas nama Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00721|Sdr.  Dewi  Purwati  dan  Sdr.  Sumiati  namun  belum  sempat  diberangkatkan,
00722|Terdakwa sudah ditangkap polisi;
00723|Menimbang bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di bandara untuk
00724|pemberangkatan yang ingin pergi keluar negeri dan Terdakwa yang membelikan
00725|tiket,  check in  tiket yang dibantu oleh teman Terdakwa menggunakan uang
00726|Terdakwa  dengan  harga  pemberangkatan  untuk  per-orangan  sebesar
00727|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00728|Menimbang bahwa T erdakwa tidak mempunyai kantor sendiri untuk orang
00729|yang  ingin  berangkat kerja  keluar  negeri  dan tidak  memiliki  izin  Perekrutan
00730|Pekerja Migran Indonesia dan Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari
00731|pihak yang berwenang;
00732|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  terungkap  jika  Terdakwa
00733|bukanlah subjek hukum yang terkait dengan instansi atau badan hukum yang
00734|memiliki kewenangan dalam mengrimkan seseorang sebagai pekerja imigran
00735|keluar negeri, sehingga dengan demikin unsur ini telah terpenuhi;
00736|Ad.3. Sebagai orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan
00737|yang turut serta melakukan perbuatan;
00738|Menimbang  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  artinya  sudah  cukup
00739|apabila salah satu saja yang dibuktikan;
00740|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  melakukan
00741|pidana (pleger), ialah orang ini secara sendiri telah berbuat mewujudkan segala
00742|anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan
00743|(doen plegen ) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua)  orang, yang menyuruh
00744|(doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang
00745|melakukan  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain,  meskipun
00746|demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri
00747|peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh ( pleger) itu harus
00748|hanya  merupakan  suatu  alat  (instrumen)  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud
00749|dengan  turut  melakukan  (medepleger)  dalam  arti  kata  bersama-sama
00750|melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan
00751|
00752|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu (R.
00753|Susilo);
00754|Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana
00755|Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan ( deelneming). Pengertian ini perlu
00756|dikemukakan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  dari  peserta  pelaku
00757|tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan ( deelneming) dibahas oleh
00758|Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya ”Hukum Pidana, Kumpulan
00759|Kuliah  Bagian Kedua” menyebutkan  Pasal  55  ayat (1) Ke-1  KUHP sebagai
00760|ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu “ strafbaarfeit atau delict”, apabila
00761|dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal
00762|ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;
00763|Menimbang bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00764|yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau
00765|delik.  Turut  serta  melakukan  itu  dapat  terjadi  jika  dua  orang  atau  lebih
00766|melakukan  secara  bersama-sama  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,
00767|sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat
00768|tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga
00769|tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai
00770|suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut
00771|Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan
00772|Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad,
00773|Noyon  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  26  Juni  1971  Nomor
00774|15/K/Kr/1970, bahwa  “tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang
00775|berbentuk  ikut  serta  harus  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana  yang
00776|dilakukan”. Menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  dalam  putusannya
00777|Nomor:  1395.K/Pid/1985  tanggal  24  Septemebr  1987  yang  memutuskan
00778|sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif
00779|melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)”. Roeslan Saleh,
00780|S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan,
00781|penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan: ‘Tetapi janganlah
00782|hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap
00783|peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa
00784|dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal
00785|ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.’ Jika
00786|turut serta melakukan ini adalah adanya kerja  sama yang erat antara mereka
00787|maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak,
00788|kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu
00789|dan  berdiri  sendiri,  terlepas  dari  hubungan  perbuatan-perbuatan  peserta
00790|
00791|lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan
00792|dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
00793|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00794|fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya sekitar Tahun 2020 saksi Saeful
00795|Azis Bin (Alm) Sayuti ketika sedang memproses Visa di Kedutaan Saudi Arabia
00796|bertemu dengan Terdakwa di parkiran Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Dari
00797|awal  perkenalan  tersebut  Terdakwa  mengaku  sebagai  Hendel  di  Bandara
00798|Soekarno-Hatta dan mengaku bisa meloloskan calon pekerja Indonesia yang
00799|hendak bekerja di Luar Negeri dan Terdakwa berkata kepada saksi Saeful Azis
00800|Bin (Alm) Sayuti, jika tanpa adanya Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang
00801|akan bekerja di Luar Negeri tidak akan bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak
00802|akan bisa naik pesawat serta tidak akan di erbangkan jika tidak menggunakan
00803|jasa hendel. Berawal dari pertemuan tersebut selanjutnya saksi Saeful Azis Bin
00804|(Alm) Sayuti menjalin hubungan kerja sama dengan Terdakwa, saksi Saeful Azis
00805|Bin (Alm) Sayuti yang berperan merekrut tenaga kerja, sedangkan Terdakwa
00806|yang  berperan  sebagai  hendel  atau  yang  mengurusi  keberangkatan  keluar
00807|negeri  calon tenaga  kerja, dari  pembelian tiket pesawat hingga  pengurusan
00808|boarding pass;
00809|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00810|pukul 18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati
00811|ditelepon  oleh  terdakwa  untuk  datang  ke  rumahnya  karena  malamnya  mau
00812|berangkat terbang ke Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi
00813|Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap
00814|terdakwa dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00815|Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa, Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00816|Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang berpakaian preman dan
00817|bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan polisi bertanya
00818|”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa kita akan
00819|pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi;
00820|Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa 4 (empat) orang yang akan
00821|diberangkatkan ke Arab Saudi atas nama Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00822|Sdr.  Dewi  Purwati  dan  Sdr.  Sumiati  namun  belum  sempat  diberangkatkan,
00823|Terdakwa sudah ditangkap polisi;
00824|Menimbang bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di bandara untuk
00825|pemberangkatan yang ingin pergi keluar negeri dan Terdakwa yang membelikan
00826|tiket,  check in  tiket yang dibantu oleh teman Terdakwa menggunakan uang
00827|Terdakwa  dengan  harga  pemberangkatan  untuk  per-orangan  sebesar
00828|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00829|
00830|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00831|terpenuhi;
00832|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur-unsur  hukum  dalam
00833|dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim
00834|memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak
00835|pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan
00836|demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00837|menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta  melaksanakan
00838|penempatan pekerja migran Indonesia;
00839|Menimbang  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah  T erdakwa
00840|dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di
00841|depan hukum;
00842|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00843|berlangsungnya  persidangan  perkara  ini,  T erdakwa  adalah  orang  yang  mampu
00844|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah
00845|laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya
00846|sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa T erdakwa mempunyai
00847|alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang
00848|dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;
00849|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00850|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00851|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  Undang-undang  Republik
00852|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00853|Indonesia menganut  sistem  kumulatif  dalam  penjatuhan  pidana  kepada
00854|terdakwa  yaitu  disamping  pidana  penjara  juga  pidana  denda  yang  harus
00855|dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00856|yang diatur dalam Undang-undang tersebut;
00857|Menimbang  bahwa  mengenai  pidana  kurungan  pengganti  denda,  jika
00858|terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan,
00859|hal ini tidak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00860|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, s ehingga
00861|dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  harus  mempedomani  dari  ketentuan
00862|umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal
00863|30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, ia
00864|diganti dengan pidana kurungan;
00865|Menimbang bahwa mengenai permohonan yang dimohonkan oleh T erdakwa
00866|melalui  Penasihat  Hukum  sebagaimana  terdapat  dalam  nota  pledoi  yang  telah
00867|disebutkan sebelumnya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya setelah
00868|terlebih  dahulu  memperhatikan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan,
00869|
00870|dengan mendasarkan pada prinsip bahwa pemidanaan sebagaimana yang akan
00871|disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang sebanding dengan perbuatan
00872|yang dilakukan oleh T erdakwa atau disebut juga dengan prinsip proporsionalitas
00873|sebagai prinsip dasar yang menpukulin bahwa pemidanaan yang diberikan sesuai
00874|dengan tingkat kesalahan dan kejahatan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat
00875|dari T erdakwa sebagai pelaku kejahatan;
00876| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00877|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00878|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00879|dijatuhkan;
00880|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00881|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00882|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00883|Menimbang  bahwa  mengenai  barang  bukti  Majelis  akan
00884|mempertimbangkan sebagai berikut:
00885|Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada
00886|Pasal  46  ayat (1)  KUHAP M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  pembahasan
00887|permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  berpendapat  bahwa  Pengadilan
00888|berwenang:
00889|1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa
00890|benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda
00891|tersebut;
00892|2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
00893|3. Menjatuhkan  putusan  yang  memerintahkan  pemusnahan  atau  perusakan
00894|benda sitaan;
00895|4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi
00896|sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00897|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP
00898|menyebutkan  “barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
00899|kejahatan  atau  sengaaja  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dapat
00900|dirampas;
00901|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  39  KUHAP  R.  Soesilo
00902|menguraikan  bahwa  barang  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan
00903|dapat  dirampas  sepanjang  barang  tersebut  adalah  barang-barang  milik
00904|Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh
00905|dirampas;
00906|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  b  KUHAP
00907|menyatakan  “yang  dapat  dikenakan  penyitaan  adalah  benda  yang  telah
00908|dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk
00909|
00910|mempersiapkannya;
00911|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00912|berupa:  1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Reno 8 5G model CPH2359 dengan
00913|nomor IMEI 1: 868250060782838 IMEI 2: 868250060782820, yang terpasang kartu
00914|SIM dengan nomor: 081294499344;
00915|oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan
00916|dengan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan
00917|agar dirampas untuk Negara;
00918|Menimbang  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  pada  diri  T erdakwa  bukanlah
00919|merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi T erdakwa
00920|agar  selama  menjalani  pidananya  tersebut,  T erdakwa  dapat  merenungi  kembali
00921|bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana,
00922|dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut T erdakwa dapat
00923|kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga
00924|dengan mengingat tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan
00925|yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis
00926|Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada T erdakwa dipandang sudah tepat
00927|dan telah memenuhi rasa keadilan;
00928|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00929|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00930|yang meringankan Terdakwa;
00931|Keadaan yang memberatkan:
00932|- Perbuatan Terdakwa  dapat  menimbulkan  masalah  bagi  Pekerja  Migran
00933|Indonesia di Luar Negeri;
00934|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00935|Keadaan yang meringankan:
00936|- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
00937|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00938|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
00939|   Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan
00940|akan  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa  tidak  mengajukan  permohonan  agar
00941|dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222
00942|ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara
00943|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
00944|Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia
00945|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal
00946|55 ayat (1) ke-1 KUHP  dan Undang-undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum
00947|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00948|
00949|MENGADILI:
00950|1. Menyatakan  terdakwa Mukhlisol  Aman  Bin  (Alm)  Mustari telah terbukti
00951|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “turut  serta
00952|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00953|2. Menjatuhkan pidana kepada  terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
00954|selama  7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
00955|dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
00956|selama 1 (satu) bulan;
00957|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh
00958|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00959|4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00960|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00961|- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Reno 8 5G model CPH2359 dengan
00962|nomor IMEI 1: 868250060782838 IMEI 2: 868250060782820, yang terpasang
00963|kartu SIM dengan nomor: 081294499344;
00964|Dirampas untuk Negara.
00965|6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  Rp5.000,00 (lima ribu
00966|rupiah).
00967|
00968|Senin
00969|
00970|3
00971|
00972|2025
00973|
00974|Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami,
00975|Hendri Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. dan
00976|Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
00977|
00978|Agus Sadikin, S.H., M.H.
00979|
00980|Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
00981|Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.                            Hendri Irawan, S.H.
00982|Aswin Arief, S.H., M.H.
00983|Panitera Pengganti,
00984|
00985|                               Agus Sadikin, S.H., M.H.