01228|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
01229|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01230|membahayakan masyarakat;
01231|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
01232|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
01233|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
01234|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, maka  Majelis  Hakim
01235|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
01236|terakhir,  namun  terhadap  Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana
01237|penjara di LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Majelis Hakim sehingga
01238|Majelis Hakim berpendapat Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
01239|penjara di LPKA adalah sebagai berikut:
01240|- Perbuatan  Anak  telah  membahayakan  Masyarakat,  Majelis  Hakim
01241|berpendapat demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak
01242|melakukan persetubuhan dengan anak-anak dari Masyarakat lain;
01243|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
01244|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
01245|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
01246|pendidikan Formal;
01247|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
01248|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
01249|serta bertanggung jawab;
01250|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan  telah
01251|terbukti  Anak  memiliki  kebiasaan  menonton  film  porno,  sehingga  Majelis
01252|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga Anak
01253|mampus menghilangkan kebiasaan menonton film porno;
01254|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
01255|terhadap anak, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai
01256|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
01257|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
01258|memperhatikan  sifat yang  baik  dan  jahat dari  anak  dan  bukan  semata-mata
01259|untuk  memberikan  pembalasan  kepada  anak  atas  perbuatan  yang  telah
01260|dilakukannya, serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik
01261|untuk masa depan anak.
01262|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
01263|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
01264|Hal. 33 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01265|
01266|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
01267|Anak tersebut;
01268|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
01269|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
01270|perbuatan anak, Namun  Majelis Hakim  berpendapat bahwa hukuman pidana
01271|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
01272|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01273|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
01274|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
01275|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
01276|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
01277|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01278|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
01279|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
01280|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
01281|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
01282|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
01283|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
01284|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
01285|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
01286|sebagai generasi penerus bangsa;
01287|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
01288|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
01289|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
01290|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
01291|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
01292|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
01293|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
01294|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
01295|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
01296|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
01297|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
01298|diperhatikan;
01299|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal
01300|473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 44 UU
01301|RI  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana ,  Pidana  Penjara  dan
01302|Pidana  denda  bersifat  alternatif,  artinya  jika  seseorang  terbukti  melakukan
01303|Hal. 34 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01304|
01305|perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap seseorang
01306|tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau pidana denda;
01307|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
01308|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
01309|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
01310|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
01311|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-
01312|Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, maka
01313|pada pokoknya terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda;
01314|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
01315|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
01316|Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01317|KUHP jo Pasal VII angka 44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01318|Pidana,  maka  seharusnya  terhadap  anak  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  atau
01319|pidana denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana
01320|denda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak hanya dapat dijatuhi
01321|pidana penjara;
01322|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
01323|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
01324|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01325|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
01326|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
01327|tahanan;
01328|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01329|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01330|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) potong gaun warna
01331|kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink, 1 (satu)
01332|potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK Gilvan Kniel, 1
01333|(satu) potong celana pendek warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah
01334|pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban saat terjadinya peristiwa
01335|persetubuhan didalam perkara aquo, sehingga agar barang bukti tersebut tidak
01336|menimbulkan trauma bagi Anak Korban  Anak Korban dan barang bukti tersebut
01337|tidak  dipergunakan  lagi  oleh  Anak,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
01338|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
01339|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01340|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01341|meringankan Anak;
01342|Hal. 35 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01343|
01344|Keadaan  yang  memberatkan:
01345|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  Korban  Anak  Korban  menjadi
01346|pemalu  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Laporan  Sosial  Perkembangan
01347|Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Anak Korbanyang
01348|dibuat oleh Muslim Choir Harahap.S.Sos tanggal 12 Februari 2026;
01349|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
01350|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, dan
01351|Orangtua Anak Korban;
01352|- Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
01353|Anak Korban untuk bersetubuh dengannya
01354|- Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
01355|memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;
01356|Keadaan yang meringankan:
01357|- Anak belum pernah dihukum;
01358|- Anak Menyesali perbuatannya;
01359|- Anak masih bersekolah;
01360|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
01361|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01362|
01363|                MENGADILI:
01364|1. Menyatakan Anak Anak  tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
01365|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan terhadap Anak ”
01366|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01367|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak  dengan pidana
01368|penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan
01369|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan;
01370|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01371|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01372|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01373|Hal. 36 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01374|
01375|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01376|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
01377|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01378|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01379|- 1 (satu) potong gaun warna kuning;
01380|- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink;
01381|- 1 (satu) potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK
01382|Gilvan Kniel;
01383|- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
01384|Dimusnahkan;
01385|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01386|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01387|
01388|Selasa
01389|
01390|10 Maret 2026
01391|
01392|2026
01393|
01394|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 oleh kami,
01395|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhotim, S.H., dan
01396|Diana  Melati  Pakpahan,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01397|
01398|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
01399|
01400|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01401|Muhotim, S.H   Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
01402|Diana Melati Pakpahan, S.H.
01403|Panitera Pengganti,
01404|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.