00913|relevansi langsung terhadap perkara ini dengan analisis sebagai berikut:
00914|a. Ponsel Oppo F9, iPhone X, Oppo A31, digunakan dalam komunikasi
00915|dan negosiasi layanan seksual;
00916|b. Lingerie dan celana dalam, menguatkan kronologi bahwa Devi Puspita
00917|Sari binti Maman Robet siap melayani pelanggan saat diamankan;
00918|c. Uang  tunai  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
00919|merepresentasikan  tarif  layanan  seksual  yang  diterima  Terdakwa
00920|sebagai bagian dari transaksi;
00921|
00922|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00923|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Terdakwa  dapat
00924|Halaman 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
00925|
00926|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00927|Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00928|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00929|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
00930|alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
00931|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00932|Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
00933|1. Setiap orang;
00934|2. Yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00935|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00936|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00937|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00938|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00939|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00940|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
00941|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00942|mempertimbangkan sebagai berikut:
00943|Ad.1. Setiap orang
00944|Bahwa  dalam  perkara  ini,  Desi  Puspitasari  binti  Maman  Robet
00945|sebagai  Terdakwa  berdasarkan  Surat  Dakwaan  Nomor  Register
00946|3453/PDM/09/2024,  tanggal  12  September  2024  telah  memenuhi
00947|kualifikasi sebagai subjek hukum yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1)
00948|Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Terdakwa
00949|diidentifikasi  secara  jelas  melalui  identitas  yang  tercantum  dalam
00950|putusan,  dan  fakta  yang  terungkap  dalam  perkara  ini  menunjukkan
00951|bahwa  Terdakwa  bertindak  sebagai  individu  yang  bertanggung  jawab
00952|penuh  atas  perbuatannya.  Sebagai  subjek  hukum  perseorangan,
00953|Terdakwa  tidak  bertindak  atas  nama  orang  lain  atau  entitas  lain,
00954|melainkan sepenuhnya bertanggung jawab secara pribadi dalam setiap
00955|tindakan yang dilakukannya;
00956|Halaman 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
00957|
00958|Bahwa dalam hal ini, tidak ada keterlibatan korporasi atau badan
00959|hukum yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
00960|Terdakwa  bertindak  secara  mandiri,  dengan  memanfaatkan  alat
00961|komunikasi pribadinya untuk mengatur, menghubungkan, dan menerima
00962|pembayaran dari layanan yang berujung pada eksploitasi seksual. Fakta
00963|ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan sepenuhnya berasal
00964|dari kesadaran dan kehendak pribadi Terdakwa, tanpa adanya campur
00965|tangan pihak lain;
00966|Bahwa selain itu, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang
00967|dilakukan  oleh  Terdakwa  dapat  dipertanggungjawabkan  sepenuhnya,
00968|karena  Terdakwa  bertindak  secara  sadar,  dengan  mengatur  tarif,
00969|mengkoordinasikan  layanan,  dan  menerima  uang  sebagai  hasil  dari
00970|tindakannya.  Tidak  ada  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  Terdakwa
00971|dipaksa  atau  berada  di  bawah  tekanan  dalam  menjalankan  kegiatan
00972|tersebut.  Oleh  karena  itu,  Terdakwa  dapat  dipertanggungjawabkan
00973|secara pidana sebagai pelaku utama dalam tindak pidana sebagaimana
00974|dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
00975|Bahwa  Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa  Terdakwa
00976|berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, serta telah mencapai
00977|usia  dewasa  dan  tidak  berada  dalam  keadaan  yang  membatasi
00978|kemampuannya untuk bertanggung jawab di hadapan hukum. Dengan
00979|mempertimbangkan  semua  faktor  ini,  Majelis  Hakim  menyimpulkan
00980|bahwa  unsur  setiap  orang  yang  termaktub  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
00981|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00982|Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  dan  Terdakwa  layak
00983|dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  sesuai  dengan  ketentuan
00984|hukum yang berlaku;
00985|Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  unsur  ini  telah
00986|terpenuhi;
00987|Ad.2. Yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00988|Halaman 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
00989|
00990|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
00991|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00992|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00993|atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau
00994|manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00995|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00996|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia
00997|Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
00998|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00999|menyebutkan  bahwa  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,
01000|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01001|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01002|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01003|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
01004|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01005|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01006|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01007|atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
01008|Bahwa perekrutan mengacu pada tindakan mencari, menarik, atau
01009|merekrut seseorang untuk dipindahkan atau diterima dalam kondisi yang
01010|mengarah  pada  eksploitasi.  Perekrutan  ini  bisa  melibatkan  cara-cara
01011|manipulatif atau penipuan, di mana korban mungkin tidak sepenuhnya
01012|menyadari tujuan akhir dari proses tersebut;
01013|Bahwa pengangkutan, yaitu tindakan membawa atau memindahkan
01014|seseorang dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri atau
01015|antarnegara, dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut;
01016|Bahwa  penampungan  merupakan  tindakan  menampung  atau
01017|menempatkan seseorang dalam suatu tempat atau lokasi yang dikuasai
01018|pelaku,  dengan  tujuan  eksploitasi  lebih  lanjut.  Penampungan  ini  bisa
01019|berupa tempat penampungan fisik atau kondisi di mana korban dipaksa
01020|Halaman 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01021|
01022|tinggal;
01023|Bahwa pengiriman adalah tindakan mengirimkan orang dari satu
01024|tempat  ke  tempat  lain  untuk  tujuan  eksploitasi.  Ini  bisa  melibatkan
01025|perjalanan yang melintasi batas negara atau bahkan antarwilayah dalam
01026|satu negara;
01027|Bahwa pemindahan berbeda dengan pengangkutan, pemindahan
01028|mengacu pada proses memindahkan orang dari tempat mereka berada
01029|ke tempat lain dengan tujuan yang jelas untuk mengeksploitasi mereka;
01030|Bahwa  penerimaan  berkaitan  dengan  tindakan  menerima  orang
01031|yang telah dipindahkan atau dikirim dengan tujuan eksploitasi. Unsur ini
01032|sering  kali  dikaitkan  dengan  pelaku  yang  menerima  korban  setelah
01033|mereka dipindahkan atau dibawa ke suatu tempat;
01034|Bahwa  ancaman  kekerasan  adalah  perbuatan  menggunakan
01035|ancaman untuk memaksa atau menakut-nakuti korban agar mengikuti
01036|kehendak pelaku. ancaman ini bisa berupa ancaman fisik, psikologis,
01037|atau emosional yang menimbulkan ketakutan pada korban. Sedangkan
01038|penggunaan  kekerasan  fisik  terhadap  korban  untuk  memaksa  atau
01039|mengendalikan mereka, termasuk pemukulan, penyiksaan, atau bentuk
01040|kekerasan lainnya. Kekerasan ini sering digunakan untuk menundukkan
01041|korban agar tidak bisa melawan atau melarikan diri;
01042|Bahwa penculikan merupakan perbuatan atau tindakan mengambil
01043|atau membawa seseorang secara paksa dan tanpa izin dengan tujuan
01044|untuk  mengeksploitasi  mereka,  sering  kali  melibatkan  pemindahan
01045|korban ke lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka;
01046|Bahwa penyekapan merupakan bentuk perbuatan menahan atau
01047|mengurung  seseorang  dalam  keadaan  yang  membatasi  kebebasan
01048|mereka,  baik  secara  fisik  di  suatu  tempat  atau  dalam  bentuk
01049|pengendalian lainnya yang menghalangi korban untuk melarikan diri atau
01050|melaporkan perbuatan tersebut;
01051|Bahwa pemalsuan merupakan tindakan membuat dokumen palsu
01052|Halaman 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01053|
01054|atau  informasi  yang  salah  untuk  memanipulasi  korban  atau  pihak
01055|berwenang agar dapat memindahkan atau mengeskploitasi korban. Ini
01056|bisa  berupa  identitas  palsu,  izin  palsu,  atau  surat-surat  lainnya  yang
01057|menipu;
01058|Bahwa  penipuan  merupakan  perbuatan  dengan  menggunakan
01059|kebohongan atau manipulasi untuk membujuk korban agar setuju untuk
01060|terlibat  dalam  perdagangan  orang.  Penipuan  ini  bisa  berupa  janji
01061|pekerjaan yang baik atau tawaran palsu yang akhirnya mengarah pada
01062|eksploitasi seksual atau tenaga kerja paksa;
01063|Bahwa  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  dapat
01064|dimaknai  dengan  pelaku  mungkin  memanfaatkan  posisi  mereka  yang
01065|memiliki otoritas atau kekuasaan atas korban (misalnya, atasan, agen
01066|perekrutan, atau anggota keluarga) untuk mengeksploitasi posisi rentan
01067|korban yang mungkin tidak bisa menolak atau melawan;
01068|Bahwa  penjeratan  utang  merupakan  perbuatan  dengan
01069|penggunaan utang sebagai cara untuk mengendalikan korban. Pelaku
01070|bisa menciptakan situasi di mana korban terjerat dalam utang yang tak
01071|terbayarkan, sehingga korban merasa terpaksa bekerja untuk melunasi
01072|utang tersebut, namun akhirnya terperangkap dalam siklus eksploitasi
01073|tanpa akhir.
01074|Bahwa memberi bayaran atau manfaat dalam beberapa hal, pelaku
01075|mungkin  memberikan  bayaran  atau  manfaat  kepada  orang  yang
01076|memegang kendali atas korban untuk mendapatkan persetujuan mereka.
01077|Ini bisa melibatkan pembayaran kepada keluarga atau pihak ketiga yang
01078|menyetujui  pemindahan  atau  perekrutan  korban.  Dan  mengenai
01079|persetujuan, meskipun dalam beberapa situasi ada kesan bahwa korban
01080|setuju untuk tindakan tersebut, persetujuan yang diberikan sering kali
01081|tidak  bebas  dari  tekanan,  manipulasi,  atau  ketidaktahuan  terhadap
01082|konsekuensi  yang  akan  datang.  Persetujuan  ini  sering  kali  diberikan
01083|karena pemahaman yang terbatas tentang situasi yang sebenarnya, atau
01084|Halaman 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01085|
01086|karena korban merasa terpaksa atau tidak punya pilihan lain;
01087|Bahwa  mengenai  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01088|tereksploitasi, tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan tujuan
01089|untuk mengeksploitasi individu, yang bisa mencakup eksploitasi seksual,
01090|perbudakan,  kerja  paksa,  atau  eksploitasi  lainnya.  Tindakan  tersebut
01091|dilakukan untuk mendapatkan keuntungan material atau non-material dari
01092|kondisi  yang  dialami  oleh  korban.  Sedangkan  mengakibatkan  orang
01093|tereksploitasi,  dalam  beberapa  hal,  tindakan-tindakan  yang  dilakukan
01094|oleh pelaku perdagangan orang dapat mengarah pada kondisi di mana
01095|korban tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga terjebak dalam situasi yang
01096|merugikan dan sangat membatasi kebebasan serta hak asasi mereka;
01097|Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
01098|Nomor  21  Tahun  2007  tersebut,  terdapat  cukup  banyak  karakteristik
01099|untuk  dapatnya  perbuatan  dikategorikan  sebagai  perdagangan  orang.
01100|Jika dibandingkan dengan bunyi unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang
01101|Hukum Pidana yaitu "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau
01102|memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan
01103|menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan",  maka  dalam
01104|relevansi dengan kasus  in casu , unsur-unsur Pasal 296 KUHP hanya
01105|fokus  kepada  tindakan  memfasilitasi  perbuatan  cabul  tanpa
01106|memperhatikan apakah ada proses eksploitasi yang lebih luas seperti
01107|yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pasal 296
01108|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencakup eksploitasi yang
01109|lebih  mendalam  atau  proses  perdagangan  manusia.  Sedangkan  jika
01110|dikaitkan  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
01111|2007, dalam relevansi kasus, harus dipertimbangkan apakah perbuatan
01112|Terdakwa  memenuhi  unsur  eksploitasi  sebagaimana  dijelaskan  dalam
01113|Undang-Undang  a  quo. Eksploitasi  di  sini  mencakup  tindakan  seperti
01114|kerja  paksa,  perbudakan,  atau  eksploitasi  seksual  yang  melibatkan
01115|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;
01116|Halaman 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01117|
01118|Bahwa  dalam  salah  satu  keterangannya,  Devi  Puspita  Sari  binti
01119|Maman  Robet  mengungkapkan  bahwa  dirinya  mau  melakukan  jasa
01120|pelayanan  seksual  dengan  laki-laki  yang  dikenalkan  oleh  Terdakwa
01121|karena  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman  Robet  terdesak  kebutuhan
01122|ekonomi. Jika ditinjau dari sisi konseptual, anasir "merekrut" adalah sama
01123|dengan  "menawarkan".  Terdakwa  bertindak  sebagai  perantara  yang
01124|menawarkan Devi Puspita Sari binti Maman Robet kepada laki-laki untuk
01125|layanan  seksual.  Hal  ini  memenuhi  unsur  tindakan  "merekrut"  atau
01126|"menawarkan". Jika ditinjau dari posisi rentan yang didefinisikan sebagai
01127|kondisi di mana seseorang berada dalam situasi sulit, seperti tekanan
01128|ekonomi, sosial, atau psikologis, yang membuatnya sulit menolak suatu
01129|tawaran,  dalam  kasus  ini,  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman  Robet
01130|menyatakan  dirinya  bersedia  melayani  karena  kebutuhan  uang.
01131|Kebutuhan  finansial  yang  mendesak  secara  hukum  dapat  dianggap
01132|sebagai bentuk posisi rentan, meskipun tidak ada pemaksaan langsung
01133|dari Terdakwa;
01134|Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai pihak yang
01135|mengatur  dan  memfasilitasi  layanan  seksual  dengan  cara
01136|menghubungkan  pelanggan  dengan  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman
01137|Robet, yang mana dari fakta persidangan diketahui bahwa Devi Puspita
01138|Sari  binti  Maman  Robet  adalah  kakak  kandung  Terdakwa.  Melalui
01139|komunikasi yang dilakukan via media sosial dan aplikasi pesan instan,
01140|Terdakwa mengirimkan foto Devi Puspita Sari binti Maman Robet kepada
01141|calon  pelanggan,  menyepakati  tarif,  dan  menerima  pembayaran  dari
01142|pelanggan.  Semua  bukti  ini  mengindikasikan  bahwa  Terdakwa  telah
01143|secara aktif terlibat dalam mengorganisir kegiatan tersebut dengan tujuan
01144|memperoleh keuntungan;
01145|Bahwa  mengenai  keterlibatan  Terdakwa  dalam  transaksi  dan
01146|eksploitasi  seksual  terungkap  dari  tindakan  Terdakwa  yang  menerima
01147|pembayaran dari pelanggan atas jasa seksual yang disediakan oleh Devi
01148|Halaman 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01149|
01150|Puspita Sari binti Maman Robet, yang mana hal ini menunjukkan adanya
01151|keterlibatan langsung dalam tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa
01152|bukan hanya sebagai pihak yang mengatur dan memfasilitasi, namun
01153|juga  sebagai pihak  yang menerima hasil dari  transaksi  tersebut, baik
01154|dalam bentuk uang yang diberikan langsung oleh pelanggan maupun
01155|komisi yang disimpan oleh Terdakwa. Peran aktif ini memperkuat dugaan
01156|bahwa Terdakwa bertindak sebagai pihak yang mengeksploitasi orang
01157|lain untuk tujuan ekonomis;
01158|Bahwa dalam keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Terdakwa
01159|menetapkan  tarif  untuk  layanan  seksual  yang  disediakan  oleh  Devi
01160|Puspita Sari binti Maman Robet, yang berkisar antara Rp1.000.000,00
01161|(satu  juta  rupiah)  hingga  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu
01162|rupiah). Terdakwa menerima sebagian uang tersebut sebagai keuntungan
01163|pribadi,  yang  diperoleh  dari  setiap  transaksi.  Fakta  ini  menunjukkan
01164|adanya  pembagian  hasil  yang  jelas  antara  Terdakwa  dan  Korban,  di
01165|mana Terdakwa memperoleh bagian dari hasil tarif layanan jasa seksual
01166|yang dilakukan oleh Devi Puspita Sari binti Maman Robet; 
01167|Bahwa dari bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian, seperti
01168|ponsel, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta
01169|pakaian  dalam  yang  digunakan  oleh  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman
01170|Robet,  menguatkan  fakta  bahwa  Terdakwa  berperan  dalam  transaksi
01171|yang berujung pada  eksploitasi seksual. Ponsel  yang  digunakan  oleh
01172|Terdakwa dan  Korban untuk  berkomunikasi tentang  transaksi  menjadi
01173|bukti penting yang mengonfirmasi keterlibatan Terdakwa dalam proses
01174|negosiasi dan pengaturan layanan seksual. Selain itu, uang tunai yang
01175|ditemukan merupakan bukti langsung dari hasil transaksi yang dilakukan
01176|oleh Terdakwa;
01177|Bahwa keterangan saksi-saksi, seperti Angga Wijaya dan Muhamad
01178|Abdullah, juga mendukung fakta bahwa Terdakwa berperan aktif dalam
01179|tindak pidana ini. Angga Wijaya bin (alm.)  Jahidi, sebagai sopir yang
01180|Halaman 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Srg
01181|
01182|mengantar Terdakwa dan Devi Puspita Sari binti Maman Robet ke hotel,
01183|mengonfirmasi  bahwa  Terdakwa  dan  Devi  Puspita  Sari  binti  Maman
01184|Robet  pergi  ke  Hotel  Swiss-Belinn  berdasarkan  pengaturan  yang
01185|dilakukan  oleh  Terdakwa.  Saksi  lain,  yakni  Muhamad  Abdullah,  S.H.,
01186|mengonfirmasi  bahwa  ia  bertransaksi  dengan  Terdakwa  untuk
01187|mendapatkan layanan seksual dari Devi Puspita Sari binti Maman Robet.
01188|Keterangan-keterangan saksi ini semakin menguatkan posisi Terdakwa
01189|sebagai  pihak  yang  mengorganisir  dan  mengatur  perbuatan
01190|sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;
01191|Bahwa  meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  adanya
01192|kekerasan  fisik  atau  ancaman  langsung,  dapat  diasumsikan  bahwa
01193|Terdakwa memanfaatkan posisi rentan Devi Puspita Sari sebagai pekerja
01194|seks komersial untuk terus menariknya ke dalam lingkaran eksploitasi.
01195|Terdakwa dapat dikatakan telah mengatur dan mengendalikan kegiatan
01196|prostitusi tersebut, mengarahkan Devi Puspita Sari binti Maman Robet