01798|oleh  Petugas  Kepolisian  dari  Ditpolairud  Polda  Kepri, telah  dapat dikatakan
01799|Percobaan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01800|Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
01801|Ad.3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
01802|Indonesia;
01803|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
01804|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  dimaksud
01805|dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
01806|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01807|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01808|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01809|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01810|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01811|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01812|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  UU  RI  Nomor  43
01813|Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Negara  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan
01814|Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan
01815|Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan
01816|wilayah  daratan,  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial
01817|beserta  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya,
01818|termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
01819|Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui bahwa
01820|Saksi LASDI BIN ALM IDRANEP ingin berangkat ke Malaysia dikarenakan ingin
01821|bekerja di Perkebunan Sawit milik saudara Fagio (Warga Negara Malaysia) di
01822|Negara Malaysia, yang mana sebelumnya Saksi pernah bekerja di Perkebunan
01823|Sawit milik saudara Fagio (Warga Negara Malaysia) di Negara Malaysia pada
01824|tahun 2022 hingga bulan April 2023 dan mendapatkan gaji sekitar 50 Ringgit
01825|setiap  ton  sawit,  sehingga  kemudian  Saksi  LASDI  BIN  ALM  IDRANEP
01826|menghubungi  saudara  Parlin  yang  berada  di  Negara  Malaysia  dengan
01827|mengatakan bagaimana masuk ke Negara Malaysia dengan menggunakan jalur
01828|belakang;
01829|Menimbang,  bahwa  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK  MARNI  ingin
01830|berangkat ke Malaysia dikarenakan ingin bekerja di Negara Malaysia karena
01831|sebelumnya Saksi pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2016 hingga bulan
01832|
01833|Maret  2022,  sehingga  kemudian  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK  MARNI
01834|menghubungi Tekong di Lombok yang bernama Amak Ini untuk memfasilitasi
01835|memberangkatkan  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK  MARNI  masuk  ke  Negara
01836|Malaysia dengan menggunakan jalur belakang;
01837|Menimbang, bahwa berdasarkan niatan dan persetujuan dari masing-
01838|masing Saksi yaitu Saksi LASDI BIN ALM IDRANEP di kebun kelapa sawit dan
01839|Saksi FAHRUDIN BIN AMAK MARNI untuk bekerja di Malaysia berdasarkan
01840|tawaran  Saudara  DWI  yang  tidak  pernah  terungkap  di  persidangan,  maka
01841|pekerjaan  yang  meliputi  namun  tidak  terbatas  pada  pemanfaatan  fisik  dan
01842|tenaga dari Saksi LASDI BIN ALM IDRANEP di kebun kelapa sawit dan Saksi
01843|FAHRUDIN BIN AMAK MARNI di luar Negara Indonesia, yaitu Negara Malaysia
01844|dengan  memberikan  keuntungan  bagi  segelintir  orang  yang  berkepentingan
01845|ialah termasuk ke dalam kegiatan eksploitasi di luar wilayah Indonesia;
01846|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01847|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01848|Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01849|melakukan;
01850|Menimbag, bahwa  Ketentuan  pasal  mengenai  dugaan  tindak  pidana
01851|penyertaan  diatur  dalam  Pasal  55  KUHP  yang  mengklasifikasi  pelaku
01852|penyertaan berikut:
01853|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01854|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01855|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01856|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01857|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01858|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01859|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01860|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader)
01861|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01862|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01863|- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu
01864|ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
01865|berupa tindak pidana; dan
01866|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan
01867|tindak pidana.
01868|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  kegiatannya,  senyatanya
01869|terdapat 2 (dua) orang Terdakwa yaitu masing-masing Osman Bin Alm Usuh
01870|
01871|sebgai Terdakwa 1, dan Riko Aswandi Bin Alm Muhamad sebagai Terdakwa 2
01872|yang memiliki masing-masing peran yaitu:
01873|- Terdakwa 1 Osman bin Alm Usuh adalah sebagai Nakhoda/Tekong 1 (satu)
01874|unit  Kapal  Motor  Jaring  Nelayan  Tanpa  Nama  yang  digunakan  sebagai
01875|sarana untuk menjemput dan mengantarkan Saksi FAHRUDIN BIN AMAK
01876|MARNI  dan  Saksi  LASDI  BIN  Alm  IDRANEP  dari  Pelantar  tempat
01877|penampung  ikan  yang  berada  di  Puakang,  Kec.  Karimun,  Kab.  Karimun,
01878|Provinsi Kepri menuju ke perairan Internasional yang berada di perairan Kab.
01879|Karimun,  Provinsi  Kepri  dan  menyerahkan  Saksi  FAHRUDIN  BIN  AMAK
01880|MARNI dan Saksi LASDI BIN Alm IDRANEP tersebut kepada saudara NUAR;
01881|- Terdakwa 2 Riko Aswandi ialah sebagai anak buah kapal dari 1 (satu) unit
01882|Kapal Motor Jaring Nelayan Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Terdakwa 1
01883|Osman bin Alm Usuh yang digunakan sebagai sarana untuk menjemput dan
01884|mengantarkan Saksi FAHRUDIN BIN AMAK MARNI dan Saksi LASDI BIN
01885|Alm IDRANEP yang hendak berangkat ke Malaysia tersebut dari Pelantar
01886|tempat  penampung  ikan  yang  berada  di  Puakang,  Kec.  Karimun,  Kab.
01887|Karimun, Provinsi Kepri menuju ke perairan Internasional yang berada di
01888|perairan  Kab.  Karimun,  Provinsi  Kepri  dan  menyerahkan  kedua  orang
01889|tersebut kepada saudara NUAR;
01890|Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa tidak dapat berdiri
01891|sendiri melainkan harus dilakukan dengan kerjasama fisik secara sadar dari
01892|setiap Terdakwa untuk mencapai hasil maka dengan demikian unsur turut serta
01893|melakukan telah terpenuhi di dalam hal ini, sehingga unsur inipun terpenuhi
01894|pada perbuatan Para Terdakwa;
01895|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01896|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
01897|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01898|mempertimbangkan sebagai berikut;
01899|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01900|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
01901|Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah adalah pembayaran ganti kerugian
01902|yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang
01903|berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang
01904|diderita korban atau ahli warisnya;
01905|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah
01906|mengingatkan kepada para Korban di dalam perkara ini yaitu Saksi FAHRUDIN
01907|BIN AMAK MARNI dan Saksi LASDI BIN Alm IDRANEP terkait hak Para Saksi
01908|
01909|untuk  mendapatkan  restitusi,  namun  senyatanya  hingga  Putusan  diucapkan
01910|permohonan restitusi tidak pernah diajukan di persidangan;
01911|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01912|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01913|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut
01914|Majelis  Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
01915|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01916|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01917|Undang-Undang tersebut;
01918|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01919|Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
01920|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01921|KUH pidana  telah terpenuhi , maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01922|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01923|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01924|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan
01925|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01926|menghapuskan/meniadakan  pidana  pada  diri  Para  Terdakwa,  baik  berupa
01927|alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh
01928|karenanya  Para  Terdakwa  menurut  hukum  adalah  cakap  untuk
01929|mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;
01930|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  mampu  bertanggung
01931|jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
01932|didakwakan  terhadap  dirinya  dan  oleh  karenanya  Pengadilan  haruslah
01933|menjatuhkan  pidana  setimpal  dengan  perbuatannya  dengan  memperhatikan
01934|tuntutan  Penuntut  Umum,  pembelaan  Penasihat  Hukum  Para  Terdakwa,
01935|permohonan Para Terdakwa  dan   seluruh aspek dari perkara  a quo  dan rasa
01936|keadilan;
01937|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai
01938|pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun
01939|lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar
01940|akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari
01941|agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;
01942|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  dan  pertimbangan  hukum
01943|tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum
01944|apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar
01945|putusan;
01946|
01947|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara
01948|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
01949|dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman pidana dalam
01950|Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01951|Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni
01952|Pidana Penjara dan Pidana Denda;
01953|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas
01954|terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, maka juga akan dijatuhi
01955|pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga
01956|diharapkan  bahwa  Para  Terdakwa  mampu  membayar pidana  denda  yang
01957|telah  ditentukan  oleh  Majelis  Hakim  dengan ketentuan bila  denda  tersebut
01958|tidak dibayar maka terhadap Para Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan
01959|yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;
01960|Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa  telah ditangkap dan  selama
01961|ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan
01962|yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
01963|dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana
01964|yang dijatuhkan;
01965|Menimbang, bahwa oleh karena  Para Terdakwa  ditangkap dan ditahan
01966|serta penahanan terhadap  Para Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup  serta
01967|tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para
01968|Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf
01969|b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa
01970|tetap berada dalam tahanan;
01971|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01972|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01973|1. 1 (satu) unit kapal motor jaring nelayan tanpa nama;
01974|yang  dipergunakan  para  Terdakwa  untuk  melakukan  kejahatannya  serta
01975|dikhawatirkan  akan  dipergunakan  kembali  untuk  melakukan  kejahatan,
01976|maka selanjutnya atas barang bukti yang memiliki nilai ekonomi tersebut
01977|haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;
01978|2. 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam beserta sim card
01979|nomor  081374721496  dengan  imei  1  356451360646124  dan  imei  2
01980|356451360646123;
01981|3. 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam beserta sim card
01982|nomor  082172669247  dengan  imei  1  356451360646134  dan  imei  2
01983|356451360646132;
01984|
01985|4. 1 (satu) unit handphone merk realmi c11 warna abu-abu beserta sim
01986|card  nomor  082268906682  dan  imei  1  864038052325730  dan  imei  2
01987|864038052325722;
01988|yang  dipergunakan  para  Terdakwa  untuk  melakukan  kejahatannya  serta
01989|dikhawatirlkan  akan  dipergunakan  kembali  untuk  melakukan  kejahatan,
01990|maka  selanjutnya  atas  barang  bukti  yang  tidak  memiliki  nilai  ekonomi
01991|tersebut haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;
01992|5. 1  (satu)  buah  buku  paspor  atas  nama  FAHRUDIN  dengan  nomor
01993|xe426577;
01994|yang telah disita secara sah dan telah selesai dipergunakan sebagai barang
01995|bukti  di  persidangan,  maka  selanjutnya  atas  dokumen  pribadi  tersebut
01996|dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Fahrudin Bin Amak
01997|Marni;
01998|6. 2  (dua)  lembar  Boarding  Pas  Maskapai  Super  Air  Jet  dengan  nomor
01999|penerbangan IU 777 dari Bandara internasional Lombok tujuan Bandara Hang
02000|Nadim Batam;
02001|yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di dalam perkara ini, maka
02002|Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas
02003|perkara;
02004|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para
02005|Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang
02006|memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
02007|Keadaan yang memberatkan:
02008|- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah
02009|dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
02010|- Perbuatan  Para  Terdakwa  melibatkan  peran  dari  beberapa  pelaku
02011|lainnya baik di Indonesia maupun lintas negara;
02012|- Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali;
02013|Keadaan yang meringankan:
02014|- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
02015|- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
02016|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana  maka
02017|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02018|Memperhatikan,  Pasal  4  Jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
02019|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02020|Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang
02021|
02022|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
02023|undangan lain yang bersangkutan;
02024|
02025|MENGADILI
02026|1. Menyatakan Terdakwa 1 Osman Bin Alm Usuh dan Terdakwa 2 Riko
02027|Aswandi Bin Alm Muhamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02028|melakukan  tindak  pidana  “Turut  serta  melakukan  percobaan  membawa
02029|Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan
02030|maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia”,
02031|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
02032|2. Menjatuhkan pidana kepada  Para Terdakwa tersebut  oleh karena itu
02033|dengan pidana penjara masing-masing selama  5 (Lima) tahun  dan denda
02034|sejumlah  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dengan
02035|ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
02036|kurungan selama 6 (enam) bulan;
02037|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02038|Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02039|4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02040|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02041|1. 1 (satu) unit kapal motor jaring nelayan tanpa nama;
02042|dirampas untuk negara;
02043|2. 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam beserta
02044|sim card nomor 081374721496 dengan imei 1 356451360646124 dan
02045|imei 2 356451360646123;
02046|3. 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam beserta
02047|sim card nomor 082172669247 dengan imei 1 356451360646134 dan
02048|imei 2 356451360646132;
02049|4. 1 (satu) unit handphone merk realmi c11 warna abu-abu beserta
02050|sim card nomor 082268906682 dan imei 1 864038052325730 dan imei 2
02051|864038052325722;
02052|untuk dimusnahkan;
02053|5. 1  (satu)  buah  buku  paspor  atas  nama  FAHRUDIN  dengan
02054|nomor xe426577;
02055|dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Fahrudin Bin
02056|Amak Marni;
02057|
02058|6. 2 (dua) lembar Boarding Pas Maskapai Super Air Jet dengan nomor
02059|penerbangan IU 777 dari Bandara internasional Lombok tujuan Bandara Hang
02060|Nadim Batam;
02061|terlampir di dalam berkas perkara;
02062|6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar  biaya perkara
02063|masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02064|
02065|Rabu
02066|
02067|30 Oktober
02068|
02069|2024
02070|
02071|2024, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
02072|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Gracious K.P . Perangin Angin, S.H., M.H.,
02073|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
02074|
02075|Ronny Erlando, S .H.
02076|
02077|                 Hakim Anggota, Hakim Ketua,