01991|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik
01992|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran ”Orang
01993|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
01994|Menimbang, bahwa  b erdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang
01995|Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01996|Indonesia,  Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia
01997|yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
01998|diluar wilayah Republik Indonesia;
01999|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik
02000|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja
02001|Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas : 
02002|d. Badan; 
02003|e. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau 
02004|f. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
02005|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
02006|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan  tersebut di atas,
02007|Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa  sebagaimana
02008|diuraikan di atas, menurut hukum  patut dikwalifikasi sebagai  “ menempatkan
02009|pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa ada izin resmi atau
02010|tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran
02011|Indonesia) dari  Menteri  Ketenagakerjaan”  sedangkan  perbuatan  tersebut
02012|merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  sebagaimana
02013|
02014|ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017
02015|tentang  Perlindungan  pekerja  Migran  Indonesia ,  sehingga  unsur  “ Yang
02016|melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud
02017|dalam Pasal 69”, telah terpenuhi ;
02018|Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;
02019|Menimbang,  bahwa  dalam  ilmu  hukum  pidana  unsur  ini  juga  biasa
02020|disebut  unsur  “secara  bersama-sama  atau  Turut  Serta”  dan  berdasarkan
02021|ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai
02022|orang  yang  melakukan  peristiwa  pidana  :  orang  yang  melakukan,  yang
02023|menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;
02024|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan,  apakah
02025|perbuatan Terdakwa  adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh
02026|melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?
02027|Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian
02028|unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materi il
02029|Terdakwa  seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap
02030|telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama
02031|lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
02032|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di
02033|atas  Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa
02034|dalam perkara a quo ,  menurut hukum, patut dipandang  sebagai “orang yang
02035|turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan,
02036|menyuruh melakukan atau turut serta ” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan
02037|Terdakwa  ;
02038|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI No.
02039|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
02040|diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
02041|Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
02042|KUHPidanatelah terpenuhi, maka Terdakwa  haruslah dinyatakan telah terbukti
02043|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
02044|dalam dakwaan alternatif kedua primair;
02045|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta hukum  yang  terungkap  di
02046|persidangan,  ternyata  bahwa  pada  diri  Terdakwa   tidak  ditemukan  alasan
02047|pemaaf ( Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahan nya,
02048|
02049|maupun  alasan  pembenar  ( rechtsvaardigingsgronden)  yang  dapat
02050|menghilangkan  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatannya,  maka  Terdakwa
02051|haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;
02052|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa   telah
02053|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02054|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02055|dijatuhkan; 
02056|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa   ditahan  dan  penahanan
02057|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02058|Terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
02059|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02060|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
02061|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 
02062|- 1  (Satu)  Unit  Handphone  merk  OPPO  A38  model  CPH2579  warna
02063|Emas  Bersinar  dengannomor  IMEI  (slot  sim  1)  861800065972052  dan
02064|nomor IMEI (slot sim2) 861800065972045;
02065|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  serta mempunyai  nilai
02066|ekonomis, m aka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
02067|negara;
02068|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 
02069|- 1 (Satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor kartu 5307952089736822. 
02070|yang  telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
02071|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
02072|bukti tersebut dimusnahkan;
02073|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para
02074|Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang
02075|memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
02076|Keadaan yang memberatkan :
02077|- Perbuatan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
02078|Keadaan yang meringankan :
02079|- Terdakwa   mengakui  terus  terang  perbuatannya  sehingga
02080|memperlancar jalannya pemeriksaan ;
02081|- Terdakwa  bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan
02082|keterangan di persidangan ;
02083|
02084|- Terdakwa   menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
02085|mengulanginya lagi di kemudian hari ; 
02086|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa   dijatuhi  pidana  maka
02087|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02088|Memperhatikan, Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang – Undang Republik
02089|Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02090|Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang
02091|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
02092|2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke
02093|1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana  dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
02094|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
02095|yang bersangkutan;
02096|
02097|MENGADILI
02098|1. Menyatakan  Terdakwa  Puryanta  als  Jimmy  als  Frans tersebut diatas,
02099|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
02100|“Turut  serta  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia tidak
02101|sesuai  prosedur  Undang-undang”  sebagaimana  dalam  Dakwaan  kedua
02102|primair;
02103|2. Menjatuhkan pidana  kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02104|penjara  selama   3  (tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  pidana  denda
02105|sejumlah  Rp150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dengan
02106|ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
02107|kurungan selama 2 (dua) bulan;
02108|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02109|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02110|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02111|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02112|- 1  (Satu)  Unit  Handphone  merk  OPPO  A38  model  CPH2579  warna
02113|Emas Bersinar dengannomor IMEI (slot sim 1) 861800065972052 dan
02114|nomor IMEI (slot sim2) 861800065972045;
02115|Dirampas untuk Negara;
02116|- 1 (Satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor kartu 5307952089736822. 
02117|Dimusnahkan
02118|
02119|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
02120|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02121|
02122|Kamis
02123|
02124|21
02125|
02126|2024
02127|
02128|Pengadilan Negeri Batam, pada hari  Kamis, tanggal  21 November 2024,  oleh
02129|kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Twis Retno Ruswandari, S.H ,
02130|Welly Irdianto, S.H. masing-masing  sebagai Hakim  Anggota, yang  diucapkan
02131|
02132|Bacok
02133|
02134|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02135|Twis Retno Ruswandari, S.H   Setyaningsih, S.H
02136|Welly Irdianto, S.H.