01193|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
01194|7. Saksi Suratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01195|Bahwa saksi adalah TNI AL selaku Ketua Rt. 02 Ds. Pulungan Kec.
01196|Sedati Kab. Sidoarjo.
01197| Bahwa saksi mengetahui adanya korban tindak pidana perlindungan pekerja
01198|migran total berjumlah 30 orang calon PMI yang berasal dari Provinsi
01199|NTB  dan  NTT  dan  yang  melakukan  penampungan  tersebut  adalah
01200|terdakwa Muhammad Amin.
01201|Hal. 26 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01202|
01203|Bahwa calon PMI tersebut ditampung di Rumah Dinas AL di JI. Sasila
01204|No. 22 Rt. 02 Rw. 02 Ds. Pulungan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo milik
01205|KOLONEL SUNARDI yang berdinas di Marinir Gunungsari, yang
01206|ditampung kurang lebih pada Minggu awal bulan Agustus 2024 akan
01207|tetapi saksi hanya mengetahui atau melihat hanya 3 orang Perempuan
01208|saja.
01209| Bahwa  terdakwa  Muhammad  Amin  menempati  rumah  penampungan
01210|mengaku saudara dari KOLONEL SUNARDI, namun saksi tidak kenal
01211|dengan terdakwa Muhammad Amin;
01212|Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan KOLONEL SUNARDI
01213|menempati Rumah Dinas AL tersebut karena sejak saksi tinggal di
01214|lingkungan Rumah Dinas AL tersebut pada Tahun 2016 KOLONEL
01215|SUNARDI sudah memiliki Rumah Dinas AL tersebut.
01216|Bahwa KOLONEL SUNARDI meminta izin untuk terdakwa Muhammad
01217|Amin tinggal di Rumah Dinas AL di JI. Sasila No. 22 Rt. 02 Rw. 02
01218|Hal. 27 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01219|
01220|Kel/Desa  Pulungan  Kec.  Sedati  Kab.  Sidoarjo  kepada  saksi  dan
01221|terdakwa Muhammad Amin pernah mengatakan kepada saksi tentang 3
01222|orang  perempuan  tersebut  yang  sempat  saksi  tanya  yang  tinggal  di
01223|Rumah  Dinas AL tersebut  adalah  pegawai  restauran yang  bekerja  di
01224|Surabaya.
01225| Bahwa saksi sempat melihat ada 3 orang perempuan yang
01226|keluar untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
01227| Bahwa  penyebab  terbongkarnya  penampungan  calon  PMI  yang
01228|ditampung  di  Rumah  Dinas  AL karena  dari  30  orang  calon  PMI
01229|tersebut  salah  satunya  mengalami  kesurupan  atau  kerasukan  yang
01230|menyebabkan  semua  pada  lari  keluar  dari  rumah  dengan  keadaan
01231|histeris dan ketakutan.
01232|Bahwa warga sempat curiga dengan keberadaan calon PMI tersebut akan
01233|tetapi  terdakwa  Muhammad  Amin  menyampaikan  bahwa  orangorang
01234|perempuan tersebut adalah pegawai restauran di Surabaya.
01235|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
01236|8. Saksi  Anukai  Darto  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
01237|sebagai berikut:
01238|Bahwa pekerjaan saksi adalah TNI AL selaku Ur Riksa Sie Hartib
01239|Denpom Lanudal Juanda.
01240|Bahwa pada saat saksi datang ke TKP Rumah Dinas AL di JI. Sasila No. 22
01241|Rt. 02 Rw. 02 Kel/Desa Pulungan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo saksi melihat
01242|banyak orang yang menempati rumah tersebut namun bukan warga sekitar.
01243|Didapati 30 orang perempuan diduga calon PMI dan yang bertanggung
01244|jawab di rumah tersebut adalah terdakwa AMIN.
01245|Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AMIN dan baru bertemu saat
01246|mendatangi TKP tersebut.
01247|Bahwa  saksi  mendatangi  TKP penampungan  calon PMI di Rumah
01248|Dinas Angkatan Laut di JI. Sasila No. 22 Rt. 02 Rw. 02 Kel/Desa
01249|Pulungan Kec.
01250|Sedati  Kab.  Sidoarjo  awal  mulanya  pada  hari  Sabtu  tanggal  10
01251|Agustus  2024  sekira  pukul  21.00  Wib  saksi  sebagai  petugas  jaga
01252|Pomal mendapat telfon dari atasan dan diperintahkan untuk merapat
01253|ke TKP Rumah Dinas Angkatan Laut di JI. Sasila No. 22 Rt. 02 Rw.
01254|02 Kel/Desa Pulungan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tersebut karena ada
01255|laporan kesurupan masal. Kemudian saksi mendatangi TKP tersebut
01256|dan  didapati  ada 30  orang  perempuan  dan 1  orang  laki-laki yaitu
01257|terdakwa AMIN dan ternyata salah satu orang perempuan tersebut ada
01258|yang  kesurupan,  hal  itu  lah  yang  membuat  lingkungan  di  tempat
01259|tersebut menjadi gaduh dan
01260|Hal. 28 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01261|
01262|dan
01263|histeris.  Setelah  situasi  kondusif  dan  dikumpulkan  masing-masing
01264|orang tersebut ternyata 30 orang perempuan tersebut adalah calon
01265|PMI dan terdakwa AMIN adalah sebagai penampung di Rumah Dinas
01266|Angkatan Laut tersebut.
01267|Bahwa saksi mengamankan TKP dan mengumpulkan keterangan dari
01268|para  saksi-saksi  dan  mencari  petunjuk  berupa  Identitas  dari
01269|masingmasing orang yang berada di TKP.
01270|Bahwa setelah mendapati ada 30 orang perempuan dan salah satunya ada
01271|yang mengalami kesurupan dan 1 orang laki-laki yaitu terdakwa AMIN
01272|yang selanjutnya setelah diinventarisir dan dikumpulkan 30 orang calon
01273|PMI tersebut akhirnya petunjuk pimpinan untuk digeser dan diamankan di
01274|Mako  Denpom  Lanudal  Juanda  untuk  selanjutnya  baru  diserahkan  ke
01275|Polresta Sidoarjo.
01276|Bahwa pemilik dari Rumah Dinas Angkatan Laut di JI. Sasila No. 22
01277|Rt. 02 Rw. 02 Kel/Desa Pulungan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo adalah
01278|KOLONEL SUNARDI dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa
01279|AMIN.
01280|Bahwa calon PMI tersebut sejumlah 30 orang perempuan berasal dari
01281|Prov.  NTB  dan  N  TT yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Arab
01282|Saudi.
01283|Bahwa  penyebab  terbongkarnya  penampungan  tersebut  karena  dari  30
01284|orang  calon  PMI  tersebut  salah  satunya  mengalami  kesurupan  atau
01285|kerasukan yang menyebabkan semua pada lari keluar dari rumah dengan
01286|keadaan histeris dan ketakutan;
01287|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
01288|
01289|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01290|berikut:
01291|1.  Ahli  Titis  Wulandari,  S.Psi,M.M  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01292|menerangkan sebagai berikut:
01293|Bahwa Ahli bekerja di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01294|dan  ditempatkan  di  Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01295|Indonesia (BP3Ml) Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala BP3Ml Jawa
01296|Timur sejak Juli 2022 — sekarang alamat kantor Jl. Ngagel Jaya
01297|Utara No. 140 Barata Jaya Gubeng Surabaya.
01298| Bahwa sesuai pasal 47 UU No. 18 tahun 2017 Tugas BP3Ml sebagai
01299|pelaksana kewajiban:
01300|a) Melaksanakan kebijakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
01301|Indonesia:
01302|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
01303|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2Ml.
01304|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
01305|4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial.
01306|5) Memenuhi  hak  Pekerja  Migran  Indonesia.  6)  Memverifikasi
01307|dokumen Pekerja Migran Indonesia.
01308|b) Melaksanakan  penempatan  dan  pelindungan  pekerja  Migran
01309|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
01310|negara tujuan.
01311|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3Ml  kepada  Menteri  terhadap
01312|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01313|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  berkoordinasi
01314|dengan perwakilan republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
01315|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
01316|Migran Indonesia. f) Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi
01317|purna Pekerja Migran Indonesia.
01318|g) Tugas Iain yang sesuai dengan kewenangannya.
01319|Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia Menurut UU 18
01320|Tahun 2017 pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
01321|warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan
01322|pekerjaan dengan rnenerima upah diluar wilayah negara Indonesia.
01323|Yang  dimaksud CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Menurut
01324|UU 18 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia
01325|adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
01326|pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi
01327|Hal. 31 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01328|
01329|pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dibidang
01330|ketenagakerjaan.  Yang  dimaksud  Penempatan  Pekerja  Migran
01331|Indonesia  Menurut  pasal  1  huruf  (1)  PP  no  59  tahun  2021
01332|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
01333|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01334|Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01335|bekerja dan setelah bekerja.
01336| Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kegiatan  Pelayanan  yang  diberikan
01337|kepada CPMI sebagaimana tercantum pada PP Nomor 59 Tahun 2021
01338|Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01339|Permenaker No 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01340|Migran Indonesia yaitu:
01341|a. Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01342|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai  pemberangkatan
01343|yaitu meliputi pelindungan administratif dan pelindungan teknis (pasal
01344|4 PP Nomor 59 Tahun 2021);
01345|b. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  sebelum  bekerja  dilakukan
01346|melalui:  pemberian  informasi,  pendaftaran,  seleksi,  pemeriksaan
01347|kesehatan  dan  psikologi,  penandatanganan  Perjanjian  Penempatan,
01348|pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  pengurusan  Visa  kerja,  dan
01349|pemberangkatan (pasal 7 Permenaker No. 9 Tahun 2019).
01350|c. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01351|memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota
01352|keluarganya  berada  di  luar  negeri,  yaitu  meliputi:  a)  pendataan  dan
01353|pendaftaran Oleh Atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri
01354|yang  ditunjuk;  b)  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  Pemberi  Kerja,
01355|pekerjaan,  dan  kondisi  kerja;  c)  fasilitasi  pemenuhan  hak  PMI;  d)
01356|Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; e) pemberian layanan jasa
01357|kekonsuleran;  f)  pendampingan,  mediasi,  advokasi,  dan  pemberian
01358|bantuan  hukum  berupa  fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat
01359|dan/atau  Perwakilan RI  atau  perwalian sesuai dengan hukum  negara
01360|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi (pasal 13
01361|PP Nomor 59 Tahun 2021);
01362|d. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  selama  bekerja  dimulai
01363|sejak
01364|Pekerja Migran Indonesia tiba di negara tujuan penempatan (pasal 24
01365|Permenaker No 9 Tahun 2019);
01366|e. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01367|memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba
01368|di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk
01369|Hal. 32 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01370|
01371|pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif, yaitu meliputi: a)
01372|fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b) penyelesaian hak PMI
01373|yang sakit dan meninggal dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang
01374|sakit dan meninggal dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e)
01375|pemberdayaan PMI dan keluarganya (pasal 21 PP Nomor 59 Tahun
01376|2021);
01377|f. Pelaksanaan  Penempatan  pada  tahapan  setelah  bekerja  dimulai
01378|sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia (pasal
01379|27 Permenaker No 9 Tahun 2019).
01380| Bahwa sesuai dengan pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang
01381|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  diberi
01382|kewenangan  oleh  Pemerintah  sebagai  pelaksana  untuk  bisa
01383|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  Luar  Negeri  untuk
01384|bekerja yaitu:
01385|a) Badan.
01386|b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3Ml).
01387|c) Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja Migran  Indonesia  untuk
01388|kepentingan perusahaan sendiri.
01389| Bahwa sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 51 ”Perusahaan yang
01390|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01391|wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3Ml dari Menteri” dan pasal
01392|59  ”Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01393|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2Ml”
01394| Bahwa  apabila  SIP3Ml  telah  habis  masa  berlaku/dicabut  maka
01395|perusahaan tersebut sudah bukan P3Ml, sehingga melanggar UU No.
01396|18 tahun 2017 pasal 49 terkait yang diberikan kewenanganan sebagai
01397|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri;
01398|Selanjutnya apabila SIP2Ml sudah habis maka berlaku namun masih
01399|menempatkan Pekerja Migran Indonesia, maka sesuai Pasal 86 UU
01400|No. 18 tahun 2017 bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling
01401|lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
01402|belas miliar
01403|Hal. 33 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01404|
01405|rupiah), setiap orang yang menempatkan PMI tanpa SIP2Ml sebagaimana
01406|dimaksud dalam pasal 72 huruf c (pasal 86 huruf c).
01407|Bahwa tidak memiliki hak, sesuai dengan UU No.18 tahun 2017 pasal 69
01408|bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
01409|Migran Indonesia"
01410|Bahwa sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 81 bahwa "Orang
01411|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  PMI  sebagaimana
01412|dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama
01413|10
01414|tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
01415|rupiah).
01416| Bahwa  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  Perusahaan
01417|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3Ml)  terkait  dengan
01418|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia mulai dari awal
01419|sampai dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut bekerja di
01420|Luar  Negeri,  Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
01421|Ketenagakerjaan RI No. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan
01422|Pekerja Migran Indonesia pada Bab Il terkait Penempatan PMI oleh
01423|P3Ml yang telah dijelaskan pada pasal 3 s.d pasal 27, dimana pada
01424|pasal  6  menjelasakan  bahwa  "pelaksanaan  penempatan  PMI
01425|dilaksanakan melalui tahapan:
01426|a. Sebelum bekerja:
01427|Tahapan  sebelum  bekerja  dilakukan  melalui:  pemberian  informasi,
01428|pendaftaran,  seleksi,  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,
01429|penandatanganan  perjanjian  penempatan  pendaftaran  kepesertaan
01430|jaminan  Sosial,  pengurusan  Visa  Kerja,  OPP,  penandatanganan
01431|Perjanjian kerja dan Pemberangkatan (pasal 7).
01432|b. Selama bekerja:
01433|Tahapan selama bekerja dimulai sejak PMI tiba di negara tujuan
01434|penempatan (pasal 24 ayat 1).
01435|c. Setelah bekerja:
01436|Tahapan  setelah  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  debarkasi
01437|Indonesia (pasal 27 ayat 1).
01438| Bahwa untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia persyaratannya adalah
01439|sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 5 bahwa "Setiap PMI
01440|yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
01441|a. Berusia minimal 18 tahun.
01442|b. Memiliki kompetensi.
01443|689/Pid. Sus/2025/PN
01444|Hal. 34 dari 57 hal. Putusan omor 689/Pid.Sus/2025/PN Sda
01445|
01446|c. Sehat jasmani dan rohani.
01447|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.
01448|e. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.
01449|Selanjutnya, Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 pasal 13 bahwa
01450|untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran
01451|Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
01452|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01453|melampirkan foto copy buku nikah;
01454|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
01455|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01456|- Sertifikat kompetensi kerja;
01457|Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01458|psikologi;
01459|Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01460|- Visa kerja;
01461|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01462|- Perjanjian Kerja.
01463|- Berdasarkan  Standar  Perjanjian  Penempatan  dalam  Permenaker
01464|No 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran
01465|Indonesia, yaitu di Pasal 3 menyebutkan PIHAK KESATU (P3Ml)
01466|membantu  dan  memfasilitasi  pengurusan  dokumen  PIHAK
01467|KEDUA (CPMI) berupa Perjanjian Kerja, Paspor, dan Visa Kerja,
01468|Tiket Pesawat, dan Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial bagi PMI,
01469|kecuali dokumen awal yang diurus di Daerah asal masing-masing
01470|oleh PIHAK KEDUA, sehingga pihak lain yang dapat membantu
01471|pengurusan adalah P3Ml.
01472|- Bahwa  sesuai  Kepmenaker  No  260  Tahun  2015  tentang
01473|Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan  TKl  pada  pengguna
01474|perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah, larangan
01475|berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara yang dilarang
01476|yaitu  terdiri  dari  19  negara  diantaranya  Arab  Saudi,  Aljazair,
01477|Bahrain,  Irak,  Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,  Mauritania,
01478|Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisa, Uni Emirat
01479|Arab, Yaman dan Jordania.
01480|Bahwa  terkait  perbuatan  terdakwa  MUHAMMAD  AMIN  dapat
01481|disimpulkan:
01482|a. Terdakwa MUHAMMAD AMIN adalah termasuk orang yang tidak
01483|mempunyai hak untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia.
01484|Hal. 35 dari 57 hal. Putusan amor Sda
01485|
01486|Sesuai  dengan  pasal  49  Ul-J  RI  No  18  Tahun  2017  Tentang