01189|keluarga diantaranya ayah Anak atas nama bapak Ayah kandung Anak, ibu
01190|kandung Anak Korban yaitu Saksi Saksi 2 dan ayah sambung Anak Korban
01191|atas  nama  Ayah  sambung  Anak  Korban.  Namun  setelah  penikahan  siri
01192|tersebut,  keesokan  harinya  Anak  tidak  menunjukkan
01193|pertanggungjawabannya dan tidak ada komunikasi sama sekali sehingga
01194|Saksi Saksi 2 dan keluarga sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polres
01195|Bojonegoro;
01196|14. Bahwa Anak kemudian dijemput oleh Petugas Kepolisian pada
01197|saat sedang berada di sekolah pada tanggal 8 April 2026 dan dibawa ke
01198|kantor Polres Bojonegoro;
01199|15. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan Panjang
01200|warna cream, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu , 1 (satu) buah
01201|BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu  dan 1 (satu)
01202|buah HP Infinix warna hitam/kuning  adalah milik Anak Korban, sedangkan
01203|barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ,  1
01204|(satu) buah celana pendek warna hitam , dan  1 (satu unit HP Vivo warna
01205|hitam adalah milik Anak;
01206|16. Bahwa  berdasarkan  surat  berupa  Visum  Et  Repertum  korban
01207|hidup  Nomor  :  R/10/IV/VER/2026/Rsb.Bojonegoro  tanggal  1  April  2026,
01208|yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vida Dwi Novinda Sari, dokter
01209|pemeriksa  pada  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Tk.  III  Wahyu  Tutuko
01210|Bojonegoro,  yang  telah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban
01211|pada  hari  Minggu,  tanggal  1  April  2026,  pukul  09.27  WIB,  dalam
01212|kesimpulannya diketahui bahwa Anak Korban :
01213|1) Seorang Perempuan berumur enam belas tahun, berat badan lima
01214|puluh  lima kilogram,  tinggi  badan  seratus  empat  puluh  sentimeter,
01215|warna kulit sawo matang, status gizi baik;
01216|Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01217|
01218|2) Pada pemeriksaan luka  telah ditemukan robekan pada selaput
01219|dara  akibat  kekerasan  tumpul  dan  mengakibatkan  kehamilan,  masa
01220|kehamilan delapan bulan;
01221|3) Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam
01222|menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian
01223|Menimbang  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,
01224|Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dan  Anak Korban  yang melakukan
01225|persetubuhan tersebut atas dasar mau sama mau dan keterangan Anak Korban
01226|bahwa  dia  sempat  menolak  ajakan  Anak  untuk  bersetubuh,  namun  karena
01227|dirayu dan diperlihatkan video porno sebelumnya akhirnya Anak Korban mau
01228|bersetubuh dengan Anak  adalah bentuk perbuatan yang bersesuaian dengan
01229|pengertian membujuk sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana perbuatan
01230|tersebut  yang  dilakukan  oleh  Anak  dengan  sengaja karena  Anak  dalam
01231|keadaan  sadar  secara  kemungkinan  terhadap  akibat  dan  resiko  atau
01232|konsekuensi hukum dari perbuatannya;
01233|Menimbang  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,
01234|Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur  anak  dan  persetubuhan  telah
01235|terpenuhi  dalam  perbuatan  Anak, dimana  pada saat tindak pidana tersebut
01236|terjadi yakni pada tanggal 26 Juli 2025 , Anak Korban masih berumur 1 5 (lima
01237|belas) tahun dan Anak sendiri masih berumur 1 6 (enam belas) tahun, sehingga
01238|baik  Anak Korban  maupun Anak sendiri pada saat itu masih termasuk dalam
01239|kategori anak. Sedangkan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya
01240|yang  sudah  tegang  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban  sambil
01241|menggerakkannya keluar masuk hingga Anak merasa enak dan mengeluarkan
01242|sperma di dalam alat kelamin Anak Korban maupun di luar/sprei,  juga telah
01243|sesuai dengan pengertian persetubuhan yang telah diuraikan di atas;
01244|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Anak berpendapat
01245|bahwa unsur “ dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan
01246|dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
01247|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  unsur  mengenai  perbuatan  telah
01248|terpenuhi dan benar  Anak -lah pelakunya, maka unsur  “setiap orang”  telah
01249|pula terpenuhi;
01250|Menimbang bahwa  oleh karena s emua unsur dari  Pasal 8 1 ayat ( 2)
01251|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01252|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01253|Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01254|Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang telah terpenuhi,  maka  Anak
01255|Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01256|
01257|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01258|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kedua  Penuntut
01259|Umum;
01260|Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Advokat Anak lebih lanjut
01261|akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap
01262|Anak di bawah ini;
01263|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
01264|dalam perkara ini  Majelis  Hakim  Anak  tidak menemukan hal-hal yang dapat
01265|melepaskan  Anak  dari  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
01266|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  Anak
01267|berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  harus
01268|dipertanggungjawabkan kepadanya;
01269|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka
01270|Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap
01271|diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
01272|Menimbang  bahwa Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Penelitian
01273|Kemasyarakatan (Litmas) memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana
01274|penjara, dan dengan mempertimbangkan penyampaian orangtua Anak yang
01275|mengaku  masih  sanggup  untuk  mendidik  Anak,  ingin  agar  Anak  dapat
01276|melanjutkan kembali pendidikannya, untuk itu orang tua Anak  memohon  agar
01277|Anak  diberi  keringanan  hukuman,  maka  Majelis  Hakim  Anak  sependapat
01278|dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum untuk menjatuhkan
01279|pidana penjara, dengan harapan selama Anak menjalani pidana penjara dan
01280|menjadi warga binaan, Anak nantinya dapat mengambil hal-hal positif dalam hal
01281|ibadah dan pembinaan petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA)
01282|dalam  hal  ini  di  LPKA Kelas  I  Blitar  sebagaimana  yang  direkomendasikan
01283|Pembimbing Kemasyarakatan dalam Litmasnya dan ditentukan oleh Penuntut
01284|Umum dalam Surat Tuntutannya agar saat kembali ke masyarakat, Anak dapat
01285|menjadi lebih baik lagi, namun Majelis Hakim Anak tidak sependapat dengan
01286|lamanya  pidana  penjara  sebagaimana  dalam  tuntutan  Penuntut  Umum
01287|mengingat Anak yang masih ingin bersekolah, sehingga Majelis Hakim Anak
01288|memandang penjatuhan pidana yang seringan-ringannya adalah langkah demi
01289|kepentingan terbaik untuk Anak agar Anak dapat segera kembali ke lingkungan
01290|keluarganya  dan  melanjutkan  pendidikannya,  apalagi  dikhawatirkan  apabila
01291|Anak menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang lama justru akan
01292|menimbulkan dampak negatif terhadap diri Anak;
01293|Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01294|
01295|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melanggar Pasal 81 ayat
01296|(2)  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  dimana  dalam  ketentuan  pasal
01297|tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
01298|dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak
01299|Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka berdasarkan Pasal I ayat (1)
01300|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01301|Pidana, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus  dan berdasarkan
01302|Pasal II ayat (5) huruf g  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01303|2026 tentang Penyesuaian Pidana, pidana denda diubah menjadi pidana denda
01304|paling banyak kategori VII . Hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 79
01305|ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
01306|Pidana Anak yang berbunyi: “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
01307|terhadap Anak”;
01308|Menimbang bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
01309|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Apabila
01310|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
01311|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, sehingga ancaman pidana denda
01312|dalam  Pasal  81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut akan
01313|diganti  dengan  pidana  pelatihan  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga
01314|Pelatihan Kerja yang sesuai dengan usia Anak sehingga  Majelis Hakim Anak
01315|menentukan tempat Anak menjalani pidana Pelatihan Kerja tersebut yakni pada
01316|Griya Abhipraya Malowopati Bapas Bojonegoro bekerjasama dengan Zahida
01317|Painting  Bojonegoro,  dan  lamanya  Anak  menjalani  pidana  pelatihan  kerja
01318|tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
01319|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan
01320|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
01321|Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur bahwa setiap
01322|Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh  Restitusi.
01323|Selanjutnya dalam  Pasal 3 diatur  bahwa  Restitusi bagi  Anak  yang menjadi
01324|korban tindak pidana berupa:
01325|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
01326|b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau,
01327|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01328|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung
01329|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01330|Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01331|Pidana, Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
01332|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01333|
01334|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
01335|b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01336|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01337|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
01338|d. Kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01339|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang
01340|berhubungan dengan proses hukum;
01341|Menimbang  bahwa  terkait  hak  korban  untuk  mendapatkan  Restitusi
01342|juga  telah  diatur  dalam  Pasal  178  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2025
01343|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  antara  lain
01344|berupa:
01345|a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01346|b. ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
01347|sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
01348|c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01349|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Restitusi tertanggal
01350|6 Mei 2026, yang diajukan oleh  ibu kandung Anak Korban atas nama Nanik
01351|Fitria Sofia, dengan rincian sebagai berikut :
01352|1. 15-03-2026 :  biaya  USG  Rp165.000,00  (kwitansi
01353|terlampir);
01354|2. 15-03-2026 :  biaya  obat  dan  BHP  Rp88.000,00
01355|(terlampir);
01356|3. Biaya Aqiqah wajib 2 ekor kambing dan biaya memasak ±
01357|Rp10.000.000,00;
01358|4. Biaya  perlengkapan  bayi  lahir  dan  biaya  perlengkapan  ke
01359|depannya Rp10.000.000,00;
01360|5. Biaya membesarkan bayi Rp200.000.000,00;
01361|6. Biaya  mengikuti  kejar  paket  C  dan  perlengkapannya
01362|Rp3.000.000,00;
01363|Dengan total Rp223.253.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima
01364|puluh tiga ribu rupiah). Orang tua Anak Korban juga menyerahkan lampiran
01365|berupa 2 (lembar) kwitansi pembayaran sebagaimana rincian biaya poin 1 dan
01366|2  tersebut  di  atas,  yang  mana  berdasarkan  permohonan  dan  lampirannya
01367|tersebut diketahui berapa dan apa saja kerugian yang dialami oleh Anak Korban
01368|dan keluarganya yang dimintakan biaya Restitusi;
01369|Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi dari orang tua Anak
01370|Korban tersebut, Anak dan orang tua Anak telah menanggapi secara lisan dan
01371|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01372|
01373|tertulis melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Sebagian Restitusi
01374|tertangal 11 Mei 2026,  yang pada pokoknya orang tua Anak hanya sanggup
01375|membayar  restitusi  sebesar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  sesuai
01376|kemampuan  ekonomi  keluarga  Anak  (bukti  surat  keterangan  tidak  mampu
01377|terlampir);
01378|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  tidak  mencantumkan  jumlah
01379|Restitusi yang dibebankan kepada Anak dalam surat tuntutannya oleh karena
01380|permohonan  restitusi  tersebut  tidak  diterima  oleh  Penuntut  Umum  sampai
01381|dengan surat tuntutannya dibacakan pada persidangan tanggal 8 Mei 2026;
01382|Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi dari orang tua Anak
01383|Korban tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu
01384|sebagai berikut:
01385|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 1 dan 2 tersebut di atas oleh
01386|karena telah disertakan bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya
01387|tersebut maka patut untuk dikabulkan;
01388|Menimbang  bahwa  terhadap  biaya  poin  3  tersebut  di  atas,  sudah
01389|menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  dalam  agama  Islam  mayoritas  ulama
01390|menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah Sunnah Muakkad atau sunnah yang
01391|sangat dianjurkan, namun ada beberapa hal penting terkait hukum tersebut
01392|yaitu, hanya dianjurkan bagi orang tua yang mampu secara finansial dan waktu
01393|pelaksanaannya paling utama pada hari ketujuh setelah kelahiran, namun jika
01394|tidak memungkinkan bisa pada hari keempat belas atau kedua puluh satu, dan
01395|sebagian ulama berpendapat aqiqah tetap sah dilakukan kapan saja sebelum
01396|anak mencapai usia baligh. Mengingat kondisi perekonomian Anak dan orang
01397|tuanya maupun Anak Korban yang merupakan kategori keluarga tidak mampu,
01398|sehingga pelaksanaan aqiqah tersebut tidak harus segera dilaksanakan, maka
01399|permohonan biaya poin 3 tersebut patut untuk dikesampingkan;
01400|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 4 dan 5 tersebut di atas, oleh
01401|karena jumlahnya cukup besar namun tidak disertakan bukti yang cukup untuk
01402|mendukung permohonannya tersebut maka patut untuk dikabulkan Sebagian
01403|dengan  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Anak  sebagaimana  akan
01404|diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
01405|Menimbang bahwa terhadap biaya poin 6 tersebut di atas, oleh karena
01406|berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Anak di atas, bahwa
01407|Anak Korban keluar atau berhenti bersekolah bukan karena kondisinya yang
01408|sedang hamil atau akibat dari perbuatan Anak, namun karena keinginan Anak
01409|Korban  sendiri,  sehingga  untuk  mengikuti  kejar  paket  C  merupakan
01410|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01411|
01412|tanggungjawab Anak Korban dan orang tuanya sendiri, sehingga permohonan
01413|biaya poin 6 tersebut patut untuk dikesampingkan;
01414|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01415|menurut Majelis Hakim biaya Restitusi yang wajar dan harus dibayarkan Anak
01416|kepada Anak Korban adalah sebagai berikut:
01417|1. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana berupa
01418|biaya  perlengkapan  bayi  lahir  dan  biaya  perlengkapan  ke  depannya,
01419|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan,
01420|2. Penggantian biaya perawatan medis, sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus
01421|lima puluh tiga ribu rupiah);
01422|Dengan total sejumlah Rp5.253.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu
01423|rupiah),  oleh  karena  itu  permohonan  Restitusi  orang  tua  Anak  Korban
01424|dinyatakan diterima untuk sebagian;
01425|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  masih  di  bawah  umur, belum
01426|bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan dan harta kekayaannya sendiri
01427|serta masih menjadi tanggungan orang tuanya, maka pembayaran Restitusi
01428|kepada Anak Korban tersebut akan dijatuhkan kepada orang tua Anak;
01429|Menimbang  bahwa  dalam Pasal  181 ayat (1)  KUHAP diatur  bahwa
01430|“Restitusi  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  Hari
01431|terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima”. Selanjutnya pada ayat (5)
01432|diatur bahwa “Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita
01433|jaminan  Restitusi  sepanjang  tidak  dilakukan  pembayaran  Restitusi  dalam
01434|jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang
01435|telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
01436|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  belum  pernah  diletakkan  sita
01437|jaminan, maka sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka
01438|waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh
01439|kekuatan  hukum  tetap,  diperintahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk
01440|mengajukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  orang  tua  Anak  untuk
01441|dilakukan pelelangan, dan jika harta kekayaan orang tua Anak yang disita tidak
01442|mencukupi  biaya  Restitusi,  maka  berdasarkan  Pasal  181  ayat  (7)  KUHAP
01443|kepada  Anak  seharusnya  dikenai  pidana  penjara  pengganti  tidak  melebihi
01444|pidana pokoknya, namun dengan pertimbangan bahwa dalam perkara Anak
01445|pidana  penjara  bersifat  ultimum  remedium, dan  kepada  Anak  sendiri  telah
01446|dijatuhi pidana pokok penjara, maka menurut Majelis Hakim pidana pengganti
01447|atas  tidak  terbayarkannya  Restitusi  oleh  orang  tua  Anak  cukup  dengan
01448|menambahkan pidana Pelatihan Kerja pengganti denda tersebut  di atas yakni
01449|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bjn
01450|
01451|pada  Griya  Abhipraya  Malowopati  Bapas  Bojonegoro  bekerjasama  dengan
01452|Zahida  Painting  Bojonegoro,  dan  lamanya  Anak  menjalani  pidana  pelatihan
01453|kerja tersebut juga akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
01454|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01455|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01456|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01457|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01458|Anak  dilandasi alasan yang  cukup, maka perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01459|berada dalam tahanan;
01460|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
01461|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut
01462|Menimbang bahwa barang bukti berupa :
01463|1. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna cream;