05649|Indonesia, BP2MI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia.
05650|- Persyaratan yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 5 Undang-
05651|Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Setiap Pekerja
05652|Migran Indonesia  yang akan     bekerja keluar negeri harus memenuhi
05653|persyaratan:
05654|- Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun;
05655|- Memiliki Kompetensi;-
05656|- Sehat Jasmani Dan Rohani;-
05657|- Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan
05658|- Memiliki Dokumen yang dipersyaratkan.
05659|- Kemudian dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 18 Tahun 2017
05660|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
05661|wajib memiliki dokumen yang meliputi:
05662|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yng  telah  menikah
05663|melampirkan fotokopi buku nikah-
05664|- Surat keterangan izin suami/istri, izin orangtua, atau izin wali yang
05665|diketahui  oleh kepala desa atau lurah 
05666|- Sertifikat kompetensi kerja (BLK).-
05667|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
05668|dan psikologi
05669|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat-
05670|- Visa kerja
05671|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perjanjian Kerja
05672|- Bahwa  Pelatihan  bagi  tenaga  kerja  dilaksanakan  oleh  Lembaga
05673|Pelatihan Kerja yang telah memiliki izin dari Dinas yang membidangi
05674|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
05675|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi
05676|syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017
05677|adalah memiliki sertifikat kompetensi.-Setiap tenaga kerja yang akan
05678|bekerja keluar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dapat
05679|mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
05680|Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP, untuk mengikuti uji kompetensi
05681|dan mendapatkan sertifikat kompetensi dapat dilakukan dengan jalur
05682|memiliki pengalaman atau jalur telah melaksanakan pelatihan.
05683|Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
05684|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
05685|
05686|dijelaskan  oleh  penyidik,  adalah  terdapat  orang  perseorangan  yang
05687|tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penempatan PMI
05688|dan  bukan  merupakan  atau  tidak  menjadi  bagian  dari  P3MI  PT.
05689|NSP ,namun melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
05690|Unsur "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
05691|SIP3MI Kepihak Lain"  dan "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
05692|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain" dalam fakta tersebut dan
05693|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
05694|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
05695|terhadap para CPMI PT. NSP .
05696|Terkait  dengan  hal  ini  bukan  merupakan  kompetensi  Ahli  untuk
05697|menjawab.
05698|Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
05699|maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat dikenakan unsur “Orang
05700|Peseorangan"adalah Sdri.Hermin Naning Rahayu, hal ini dikarenakan
05701|dalam  fakta  yang  disampaikan  penyidik  yang  bersangkutan  bukan
05702|bagian dari P3MI PT. NSP namun melakukan proses penempatan,salah
05703|satunya adalah pembuatan paspor dan visa dan tiket keberangkatan
05704|para CPMI yang akan berangkat ke Hongkong.
05705|Kepala  Kantor  Cabang  P3MI  memiliki  kewenangan  sebagaimana
05706|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal
05707|ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
05708|2019,yang menyatakan bahwa:(2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
05709|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat
05710|P3MI.(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
05711|berwenang untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja;
05712|b. seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan c.penyelesaian kasus
05713|calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum
05714|bekerja atau setelah bekerja.
05715|Kepala  Cabang  ataupun  Staf  Kantor  Cabang  P3MI  PT.  NSP  pada
05716|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP, maka
05717|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau
05718|Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat
05719|(2) dan ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05720|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP
05721|pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP ,
05722|maka dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang
05723|atau Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23
05724|ayat (2) dan ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05725|
05726|- Bahwa  berdasarkan  data  pada  SISKOP2MI  PT.  NSP  yang
05727|beralamatkan di Taman Palem Lestari Roko Pelangi Blok C No 38 Kel.
05728|Cengkareng Barat Kec.Cengkareng Jakarta Barat terdaftar berizin resmi
05729|hingga  15/07/2027,namun  tidak  terdapat  info  perihal  kantor  cabang.
05730|Kewenangan terkait penerbitan Kantor Cabang P3MI, untuk penerbitan
05731|perijinan  Kantor  Cabang  P3MI  merupakan  kewenangan  Pemerintah
05732|Daerah Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Permenaker Nomor
05733|10 tahun 2019.
05734|- Bahwa Setelah pelatihan, proses yang dilakukan adalah mengikuti uji
05735|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
05736|mendapatkan sertfikat kompetensi maka dilakukan pendaftaran untuk
05737|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja.
05738|- Bahwa  Ya,  hal  ini  dapat  dibenarkan,  SIP2MI  berlaku  nasional  dan
05739|diperuntukan bagi P3MI pusat juga Kantor Cabang. Selain itu, salah
05740|satu kewenangan dari Kantor Cabang adalah seleksi yang merupakan
05741|salah satu kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang
05742|P3MI sesuai Pasal 23 ayat (3) Permenaker No.10 Tahun 2019. SIP3MI
05743|hanya dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor Cabang tidak
05744|diperlukan memiliki SIP3MI, namun untuk pendirian atau pembentukan
05745|kantor  cabang  P3MI  perlu  adanya  izin  yang  dikeluarkan  oleh
05746|Pemerintah Daerah Provinsi.Ketika Kantor Cabang P3MI telah memiliki
05747|izin  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  maka  dapat  melaksanakan
05748|kewenangan sesuai dengan Pasal 23ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun
05749|2019.
05750|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
05751|yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tindakan yang
05752|dilakukan Kantor Cabang PT. NSP dalam melakukan pelatihan di LPK
05753|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
05754|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
05755|Pejuang Indonesia.
05756|- Bahwa  Tindakan  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  tindakan  yang
05757|tidak dapat dibenarkan, karena proses penampungan yang dilakukan
05758|bukan bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning
05759|Rahayu  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  berwenang
05760|melakukan proses penempatan serta bukan bagian dari P3MI. CPMI
05761|yang  telah  terdaftar  di  Dinas  yang  membidangi  ketenagakerjaan  di
05762|Kabupaten/Kota  dan  sedang/telah  melakukan  proses  pemenuhan
05763|dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri seharusnya tidak
05764|
05765|dapat dipekerjakan didalam negeri. Berdasarkan Pasal 10 Permenaker
05766|No. 9 Tahun 2019, yang dapat melakukan proses wawancara terhadap
05767|CPMI  adalah  P3MI  dan  P3MI  dapat  mengikutsertakan  Mitra  Usaha
05768|(agensi) dan/atau pemberi kerja. 
05769|- Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam
05770|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
05771|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
05772|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
05773|- pendaftaran;
05774|- dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja
05775|Migran Indonesa atau Dinas Kabupaten/Kota dengan melengkapi
05776|dokumen persyaratan,  yaitu:
05777|- KTP elektronik dan Kartu keluarga:
05778|- surat keterangan status perkawinan;
05779|- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
05780|yangng  diketahui kepala desa atau lurah;
05781|- sertifikat kompetensi kerja;
05782|- Surat keterangan sehat; dan 
05783|- kartu kepsertaan jaminan Kesehatan nasional.
05784|- seleksi  dilakukan  oleh  P3MI,  dan  dalam  ha  tertentu  dapat
05785|mengikutsertakan  Mitar  Usaha  dan/atau  pemberi  kerja  untuk
05786|mewawancarai  CPMI  dengan  terlebih  dahulu  melapor  kepada
05787|LTSA PMI atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi yang    lulus seleksi
05788|dapat melanjutkan untuk mengurus paspor bagi CPMI yng belum
05789|memiliki paspor.
05790|- pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
05791|- Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  sarana  kesehatan  dan
05792|pemeriksaan  psikologi  dilakukan  di  lembaga  psikologi  sesuai
05793|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
05794|- penandatanganan Perjanjian Penempatan;
05795|- penandatanganan Perjanjian Penempatan dilakukan antara CPMI
05796|degan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
05797|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
05798|- Bahwa  dengan  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan
05799|dengan ketentuan:
05800|- dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk
05801|program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja: dan
05802|- dibayarkan  setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  mengikuti
05803|OPP  untuk  program  Jaminan  Sosial  ketenagakerjaan  selama
05804|bekerja dan setelah bekerja.
05805|- pengurusan Visa Kerja;
05806|- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
05807|undangan negara tujuan penempatan.
05808|- OPP;
05809|
05810|- Yang didaftrakan oleh P3MI.
05811|- penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
05812|- pemberangkatan.
05813|- Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak boleh
05814|dilakukan oleh orang perseorangan. Mencari majikan atau job terhadap
05815|CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya  merupakan
05816|bagian dari mencari peluang kerja, yang mana hal ini merupakan tugas
05817|dan tanggungjawab dari P3MI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52
05818|ayat (1)huruf a UU No. 18 tahun 2017.
05819|- Istilah-istilah tersebut tidak dikenal dalam proses penempatan Pekerja
05820|Migran  Indonesia.  Namun,  dalam  melaksanakan  setiap  rangkaian
05821|proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dilakukan  oleh  P3MI
05822|yang telah memiliki SIP2MI.
05823|- Proses penandatanganan kontrak kerja atau perjanjian kerja difasilitasi
05824|oleh P3Ml sebagai pelaksana penempatan.
05825|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
05826|pertanggung jawabkan. 
05827|3. MUHAMMAD  RIDHO  AMRULLAH  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05828|menerangkan sebagai berikut:
05829|- Bahwa  Ahli  tetap  pada  keterangan  yang  diberikan  pada  tahap
05830|Penyidikan;
05831|- Bahwa  Ahli  mengerti  dan  bersedia  memberikan  keterangan  yang
05832|sebenar-benarnya terkait dengan Perkara Tindak Pidana Perdagangan
05833|Orang dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
05834|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau setiap orang dilarang
05835|mengalihkan atau memindah tangankan SIP3MI kepada pihak lain atau
05836|setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah tangankan SIP2MI
05837|kepihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Tindak  Pidana
05838|Perdagangan  Orang  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05839|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
05840|dan/atau Pasal 81 Jo. Pasal 69 dan/atau Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d)
05841|Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang
05842|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
05843|- Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum
05844|pada Universitas Pancasila;
05845|- Pekerjaan Ahli adalah Pada 30 Desember 2020 sampai dengan sekarang
05846|sebagai  sampai  saat  ini  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
05847|Koordinator  Bidang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Direktorat
05848|Bina  Penempatan  dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,
05849|Kementerian Ketenagakerjaan
05850|
05851|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  Kemnaker  sudah  17  Tahun,  dan  menduduki
05852|jabatan menangani pelindungan pekerja migran Indonesia sudah 5 tahun
05853|- Bahwa  Jabatan  Ahli  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
05854|Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tugas Ahli
05855|adalah melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan
05856|perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,
05857|standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
05858|serta  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pelindungan  Pekerja  Migran
05859|Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, serta selama bekerja
05860|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
05861|Migran Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu
05862|Ahli sebagai Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
05863|- Bahwa  Ahli  pernah  dimintai  keterangan  sebagai  Ahli  di  bidang
05864|Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyidik
05865|Satgas  PTTPO  Mabes  Polri  maupun  Direktorat  Tipidum  Mabes  Polri,
05866|beberapa  Kepolisian  Daerah  dan  beberapa  Kepolisian  Resor,  serta
05867|PPNS, maupun di Pengadilan
05868|- Bahwa Tugas Kemnaker Sebagai pembuat kebijakan dituangkan dalam
05869|Pasal 45 UU 18 Tahun 2017, yaitu:
05870|- menyusun norma dan standar mengenai:
05871|- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
05872|- pengawasan penyeienggaraan penempatan;
05873|- penetapan penyelenggara Jaminan Sosial;
05874|- pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
05875|- mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan
05876|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
05877|- melakukan  kerja sama luar  negeri  untuk menjamin pemenuhan
05878|hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui koordinasi
05879|dengan menteri yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di
05880|bidang hubungan luar negeri;
05881|- menghentikan  atau  melarang  penempatan  Pekerja  Migran
05882|indonesia pada negara tertentu atau jabatan/ profesi tertentu;
05883|- menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul kepala Badan paling
05884|lama  60  (enam  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejak  tanggal
05885|pengusulan; 
05886|- mengusulkan pejabat atase ketenagakerjaan kepada menteri yang
05887|menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar
05888|negeri;
05889|- melakukan  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  purna  Pekerja
05890|Migran indonesia; dan
05891|- tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.
05892|- Selain  itu,  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
05893|Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
05894|
05895|Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Bina Penempatan dan
05896|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mempunyai  tugas
05897|melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
05898|penempatan  dan  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,  fungsi
05899|dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
05900|Indonesia yaitu : 
05901|- penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  kelembagaan
05902|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
05903|migran  Indonesia,  dan  pelindungan  pekerja  migran
05904|Indonesia; 
05905|- penyiapan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kelembagaan
05906|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
05907|migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia; 
05908|- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
05909|bidang  kelembagaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,
05910|penempatan pekerja migran Indonesia, dan pelindungan pekerja
05911|migran Indonesia; 
05912|- penyiapan pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi di bidang
05913|kelembagaan penempatan pekerja migran Indonesia, penempatan
05914|pekerja  migran  Indonesia,  dan  pelindungan  pekerja  migran
05915|Indonesia; 
05916|- penyiapan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  kelembagaan
05917|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
05918|migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia; dan
05919|pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
05920|- Bahwa  Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
05921|dilakukan  oleh  P3MI,  termasuk  didalamnya  perekrutan  atau  seleksi,
05922|dapat  dilaksanakan  setelah  P3MI  memiliki  dokumen  SIP2MI  yang
05923|diterbitkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
05924|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
05925|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
05926|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
05927|bagi  pekerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri,  namun  yang  menjadi
05928|syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017
05929|adalah memiliki sertifikat kompetensi.
05930|- Setiap tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri untuk mendapatkan
05931|sertifikat kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan
05932|oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP , untuk
05933|mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi dapat
05934|
05935|dilakukan  dengan  jalur  memiliki  pengalaman  atau  jalur  telah
05936|melaksanakan pelatihan
05937|- Bahwa: 
05938|- Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
05939|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
05940|dijelaskan dipersidangan, adalah terdapat orang perseorangan yang
05941|tidak  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  proses  penempatan
05942|PMI dan bukan merupakan atau tidak menjadi bagian dari P3MI PT.
05943|NSP, namun  melakukan proses penempatan terhadap para CPMI. 
05944|- Unsur  “Setiap  Orang  Dilarang  Mengalihkan  Atau  Memindah
05945|Tangankan  SIP3MI  Kepihak  Lain”  dan  “Setiap  Orang  Dilarang
05946|Mengalihkan  Atau  Memindah  Tangankan  SIP2MI  Kepihak  Lain”
05947|dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik
05948|adalah  terdapat  pihak  lain  diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan
05949|tindakan proses penempatan terhadap para CPMI PT. NSP .  
05950|- Bedasarkan  fakta  tersebut  maka  dapat  diindikasikan  bahwa  yang
05951|dapat dikenakan unsur “Orang Peseorangan” adalah Sdri. Hermin
05952|Naning Rahayu, hal ini dikarenakan dalam fakta yang disampaikan
05953|yang bersangkutan bukan bagian dari P3MI PT. NSP Cabang Malang
05954|namun  melakukan  proses  penempatan,  salah  satunya  adalah
05955|pembuatan paspor dan visa dan tiket keberangkatan para CPMI yang
05956|akan berangkat ke Hongkong.
05957|- Bahwa  selanjutnya  dalam  hal  melakukan  perekrutan  sampai  dengan
05958|penempatan  tersebut  dibantu  oleh  Sdr.  Dian  Permana  Putra selaku
05959|Kepala Cabang Malang dan Sdr. Alti Baiquniati selaku Staf darp PT. NSP
05960|Cabang Malang yang belum memiliki izin beroperasi (belum lulus OSS)
05961|artinya  belum  dapat beroperasi  maka  juga  dapat  dikategorikan  orang