00511|yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan
00512|tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan
00513|atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat
00514|yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan, kecuali  diijinkan  atau  disetujui  oleh
00515|pihak  berwenang.  Sedangkan  “melawan  hukum”  lebih  ditujukan  adanya
00516|pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-
00517|Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
00518|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.
00519|35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat
00520|digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan
00521|ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan
00522|Narkotika  Golongan  I  dilarang  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan
00523|kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan  dalam jumlah terbatas, Narkotika
00524|Golongan  I  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu
00525|pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia
00526|laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  atas  rekomendasi
00527|Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
00528|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan An
00529|ak Pelaku  ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba pada  hari  Sabtu tanggal 06
00530|September 2025 sekitar jam 02.25 WITA, Jalan Kandea II, Kel. Bontoala Tua,
00531|Kec. Bontoala K ota  Makassar karena diduga secara tanpa hak atau melawan
00532|hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai  Narkotika  Golongan  I jenis  sintetis
00533|bersama dengan  barang bukti berupa  1 (satu) saset plastik klip berisi daun
00534|kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,0446 gram  dalam
00535|pemeriksaan dan  Anak  Pelaku tidak  mempunyai  izin  dari  yang  berwenang
00536|memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
00537|Bahwa Anak  Pelaku tidak  mempunyai  izin  dari  yang  berwenang
00538|memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I,
00539|berdasarkan  bukti  surat  berupa Bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00540|Laboratoris Kriminalistik, pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 dengan
00541|No. Lab : 4241/NNF/IX/2025/Narkoba yang ditanda tangani oleh ASMAWATI,
00542|S.H.,  M.Kes  sebagai  kepala  bidang  Labfor  polda  sulsel  dan  SURYA
00543|PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa,
00544|menerangkan bahwa :
00545|5
00546|10
00547|15
00548|20
00549|25
00550|30
00551|35
00552|
00553|• 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,0446
00554|gram
00555|     adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam
00556|Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI
00557|Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
00558|• Urin milik M. IBNU IRFAN Als. IBNU BIN IRFAN.
00559|adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika
00560|Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur “tanpa hak” atau  “melawan
00561|hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
00562|Ad.3. Unsur  “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
00563|Golongan I bukan tanaman”;
00564| Menimbang,  bahwa  unsur  “Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau
00565|menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman”  ini  bersifat  alternatif.
00566|Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya
00567|tidak  perlu  dibuktikan  lagi.  Sedangkan  apabila  beberapa  perbuatan  yang
00568|dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;
00569| Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan
00570|“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
00571|tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,
00572|serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan  ketergantungan.
00573|Narkotika  apa  saja  yang  termasuk  Golongan  I  terdapat  dalam  lampiran  I
00574|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober
00575|2009 tersebut diatas dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
00576|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan An
00577|ak Pelaku  ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba pada  hari  Sabtu tanggal 06
00578|September 2025 sekitar jam 02.25 WITA, Jalan Kandea II, Kel. Bontoala Tua,
00579|Kec. Bontoala Kota Makassar  karena diduga secara tanpa hak atau melawan
00580|hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai  Narkotika  Golongan  I jenis  sintetis
00581|bersama  dengan barang  bukti  berupa 1  (satu)  buah  dompet  hitam  yang
00582|didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi daun kering narkotika jenis
00583|tembakau sintetis dengan berat netto 0,0446 gram dalam pemeriksaan  dan Ana
00584|k  Pelaku tidak  mempunyai  izin  dari  yang  berwenang  memiliki,  menyimpan,
00585|menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
00586|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi
00587|daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,0446 gram  h
00588|5
00589|10
00590|15
00591|20
00592|25
00593|30
00594|35
00595|
00596|asil pemeriksaan di duga Narkotika Golongan I jenis s intetis tersebut milik Muh.
00597|Jauri alias Auri bin Swandi;
00598|Menimbang, bahwa Anak Pelaku menerangkan bahwa tembakau sintetis
00599|tersebut adalah milik dan kemudian diakul juga oleh  MUH JAURI ALIAS AURI
00600|BIN  SWANDI  bahwa  sebelumnya  iya  telah  menggunakan  tembakau  sintetis
00601|bersama dengan  M ALFA RIDZI ALIAS ALFA BIN IRFAN dan Anak Pelaku yang
00602|mana  termbakau  sintetis  yang  iya  gunakan  tersebut  adalah  rangkaian  atau
00603|bagian dari tembakau sintetis yang di iya gunakan Bersama dan kemudian MUH
00604|JAURI ALIAS AURI BIN SWANDI, M ALFA RIDZI ALIAS ALFA BIN IRFAN dan
00605|Anak  Pelaku,  dengan  demikian  Anak  Pelaku secara  terang-terangan  telah
00606|memiliki,  menyimpan  serta  menguasai Narkotika  Golongan I  adalah bentuk
00607|penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan
00608|Anak Pelaku tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika .
00609|Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
00610|tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut
00611|diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;
00612|Ad. 4  Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak  pidana
00613|Narkotika dan Prekursor Narkotika;
00614|Menimbang,  bahwa  bagian  dari  unsur  ini  mengandung  elemen  yang
00615|bersifat alternatif antara Percobaan dan Permufakatan Jahat, sehingga apabila
00616|salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;
00617|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  percobaan  sebagaimana
00618|diatur  dalam  KUHP  Pasal  53  ayat  (1)  adalah  jika  niat  untuk  melakukan
00619|kejahatan  itu  telah  ternyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak
00620|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
00621|kehendaknya sendiri
00622|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Permufakatan  Jahat
00623|sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
00624|Narkotika  adalah  perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersekongkol  atau
00625|bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,
00626|menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota
00627|suatu  organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau  mengorganisasikan  suatu  tindak
00628|pidana Narkotika.
00629|Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Para Saksi
00630|dan Keterangan Anak Pelaku  serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan
00631|dipersidangan  terungkap  fakta  bahwa  terpenuhinya  unsur  “memiliki,
00632|menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan
00633|5
00634|10
00635|15
00636|20
00637|25
00638|30
00639|35
00640|
00641|tanaman” terhadap diri MUH JAURI ALIAS AURI BIN SWANDI  dan  M ALFA
00642|RIDZI ALIAS ALFA BIN IRFAN  bersama Anak Pelaku tersebut pada awalnya ja
00643|njian  untuk  memakai  narkotika  jenis  sintetis  tersebut  terbukti  sebagai  suatu
00644|tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
00645|Golongan I bukan tanaman”;
00646|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  Hakim
00647|berpendapat  bahwa  unsur  “Percobaan  atau  Permufakatan  jahat  untuk
00648|melakukan tindak pidana  Narkotika dan Prekursor Narkotika”  terhadap diri  Sak
00649|si  telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
00650|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  ternyata
00651|semua unsur dalam pasal 1Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023
00652|tentang  KUHP Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang
00653|Narkotika.  yang didakwakan kepada  Anak  dalam dakwaan  Alternatif tersebut
00654|telah  terpenuhi  dan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ada,  sehingga  Hakim
00655|memperoleh  keyakinan  bahwa  Anak-lah  turut  melakukan ,  sehingga
00656|berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Anak telah
00657|melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  dalam  dakwaan
00658|tersebut;
00659|Menimbang, bahwa terhadap pledoi Anak Pelaku yang diajukan melalui
00660|Advokatnya yang mohon untuk di kembalikan kepada orang tua Anak Pelaku at
00661|au memberikan keringanan hukuman kepada Anak Pelaku ;
00662|Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pleidoi yang diajukan
00663|oleh Penasihat Hukum Anak, akan terlebih dahulu memaknai arti “ Perbuatan
00664|Pidana”  ,  yang  dimaksud  dengan  istilah  “perbuatan  pidana”  menurut
00665|Prof.Moeljatno, SH dalam Bukunya Asas-asas Hukum Pidana halaman 59-63
00666|adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  hukum,  larangan  mana  disertai
00667|ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang
00668|melanggar larangan tersebut, akan tetapi untuk pertanggungjawabab pidana
00669|tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, disamping itu harus
00670|ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau dengan kata lain berlaku
00671|asas Geen straf zonder schuld atau ohne schuld keine strafe atau Nulla poena
00672|sine culpa  (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan);
00673|Menimbang,  bahwa  untuk  melihat  adanya  Kesalahan  (Schuld)  yang
00674|dapat mengakibatkan Anak Pelaku dipidana haruslah :
00675|1. Melakukan perbuatan melawan hukum;
00676|2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
00677|5
00678|10
00679|15
00680|20
00681|25
00682|30
00683|35
00684|
00685|3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan/kealpaan
00686|(dolus/culpa);
00687|4. Tidak adanya alasan pemaaf;
00688|Menimbang,  bahwa  Kesalahan  (schuld)  terdiri  atas  beberapa  unsur,
00689|yakni:
00690|1. Adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  pada  si  pembuat,  artinya
00691|keadaan jiwa si pembuat harus normal;
00692|2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa
00693|kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut bentuk – bentuk
00694|kesalahan;
00695|3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan
00696|pemaaf;
00697|Menimbang, bahwa menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) seseorang
00698|tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila :
00699|1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan
00700|harga dan nilai dari perbuatannya;
00701|2. Ia  tidak  dapat  menentukan  kehendaknya  terhadap  perbuatan  yang  ia
00702|lakukan;
00703|3. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang;
00704|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  dihubungkan  dengan
00705|pertimbangan unsur yang telah Hakim pertimbangkan, Anak Pelaku tahu bahwa
00706|narkoba adalah termasuk barang yang dilarang oleh undang-undang, dengan
00707|demikian  dalam  hal  ini  telah  terbukti  Anak  Pelaku  melakukan  “Kesalahan
00708|(Schuld)”,  sebagaimana  telah  Hakim  pertimbangkan  dalam  unsur-unsur
00709|sebagaimana  dalam  pertimbangan  unsur  yang  termuat  dalam  putusan  ini,
00710|dimana  perbuatan  Anak  Pelaku  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00711|meyakinkan melanggar  Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023
00712|tentang  KUHP Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang
00713|Narkotika akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;
00714|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Hasil  Penelitian  Masyarakat  atas
00715|nama Eko Riski Zakaria, S.E dari BAPAS Kelas I Makassar tanggal 23 Septemb
00716|er 2025, merekomendasikan agar Anak di berikan putusan berupa pembinaan di
00717|LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Sentra Wirajaya di Maka
00718|ssar;
00719|Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00720|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :
00721|(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
00722|5
00723|10
00724|15
00725|20
00726|25
00727|30
00728|35
00729|
00730|a. Pidana peringatan
00731|b. Pidana dengan syarat :
00732|1). Pembinaan di luar lembaga
00733|2). Pelayanan Masyarakat
00734|3). Pengawasan
00735|c. Pelatihan kerja
00736|d. Pembinaan dalam lembaga
00737|e. Penjara
00738|(2)  Pidana Tambahan terdiri atas :
00739|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
00740|b. Pemenuhan kewajiban adat
00741|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  fakta  hukum yang
00742|terungkap  di  persidangan,  tuntutan  Penuntut  Umum,  hasil  Penelitian
00743|Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap  Anak,  permohonan orangtua  Anak,
00744|Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
00745|Bahwa  mengingat akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita
00746|yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  dimana  pemidanaan  tidak
00747|dimaksudkan  sebagai  tindakan  balas  dendam,  melainkan  sebagai  upaya
00748|pendidikan/pengajaran  atau  pengayoman  agar  disatu  pihak Anak  tidak
00749|mengulangi  lagi  perbuatannya  di  kemudian  hari,  dan  dilain  pihak  anggota
00750|masyarakat  lainnya  jangan  sampai  meniru  atau  mencontoh  perbuatan  yang
00751|sama  (edukatif,  korektif  dan  preventif),  maka  cukuplah  adil  dan  patut  serta
00752|sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, jika  Anak dijatuhi pidana seperti
00753|akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan;
00754|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta-fakta  dipersidangan,  bahwa
00755|kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena dipengaruhi oleh rasa
00756|penasaran dan pengaruh lingkungan serta ingin mendapatkan uang dengan
00757|cepat dan mudahl
00758|Menimbang, bahwa hubungan Anak dan keluarga terjalin dengan baik
00759|dan  harmonis  dimana  Anak  menghormati  orang  tua  dan  kakak-kakaknya,
00760|begitupun  juga  sebaliknya  orang  tua  Anak  yang  selalu  mendampingi,
00761|menasehati dan membimbing Anak Pelaku dan antara anggota keluarga yang
00762|satu  dengan  lain  memiliki  hubungan  yang  cukup  baik,  kondisi  tergolong
00763|harmonis, Anak  dipersidangan  telah  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00764|perbuatannya  dan  sebagaimana  Hasil  Penelitian  Masyarakat  dari  Bapas,
00765|sehingga apabila mencermati sifat, dampak dan faktor dari tindak pidana yang
00766|dilakukan oleh  Anak, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan dan perbuatan
00767|5
00768|10
00769|15
00770|20
00771|25
00772|30
00773|35
00774|
00775|Anak tersebut dapatlah dikategorikan membahayakan masyarakat dan tentunya
00776|sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut  menurut Hakim, sangatlah perlu untuk
00777|melakukan rehabilitasi terhadap Anak untuk mendidik kembali dan memperbaiki
00778|sikap dan perilaku Anak, sehingga Anak dapat meninggalkan perilaku buruk
00779|sebagaimana  telah  Anak  lakukan  dan  hukuman  tersebut  bukan  untuk
00780|pembalasan sebagai akibat perbuatannya;
00781|Menimbang,  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  adalah
00782|dalam  rangka  penegakan  hukum  pidana  dengan  memperhatikan  aspek
00783|Perlindungan masyarakat yaitu :
00784|1. Bahwa  penegakan  hukum  yang  diterapkan  kepada  Anak  bertujuan  untuk
00785|melindungi masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan
00786|membahayakan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kejahatan;
00787|2. Bahwa  penegakan  hukum  pidana  terhadap  Anak  bertujuan  untuk
00788|memperbaiki Anak (sebagai pelaku kejahatan) atau berusaha mengubah dan
00789|mempengaruhi  tingkah  laku  Anak  agar  kembali  patuh  pada  hukum  dan
00790|dengan harapan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna sehingga
00791|masyarakat terlindungi dari sifat berbahaya seseorang;
00792|3. Bahwa  penegakan  hukum  pidana  terhadap  Anak  juga  sebagai  upaya
00793|memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keseimbangan dan
00794|keselarasan  berbagai  kepentingan  dan  nilai  yang  terganggu  serta  terjadi
00795|kegoncangan  dalam  masyarakat,  sebagai  akibat  dari  kejahatan  yang
00796|dilakukan  oleh  Anak  maka  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Anak
00797|diharapkan akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
00798|dalam masyarakat dan keluarganya;
00799|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta-fakta  yuridis  yang  telah
00800|dipertimbangkan diatas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana
00801|sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti
00802|bahwa  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut  usia  Anak  17 (tujuh  belas)
00803|tahun dan 11 (sebelas) bulan yang masih tergolong usia anak menurut Undang-
00804|Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
00805|Menimbang,  bahwa  apabila  mencermati  kategori  tindak  pidana  yang
00806|dilakukan  oleh  Anak  adalah  tindak  pidana  memiliki,  menguasai  atau
00807|menyediakan  narkotika Golongan I jenis s intetis, dimana Anak me nyediakan
00808|narkotika tersebut untuk di pakai bersama dengan Muh. Jauri dan M. Alfa Ridzi,
00809|Anak bukan bandar narkotika juga bukan mafia dalam peredaran narkotika jenis
00810|sintetis dan tidak terdapat adanya fakta bahwa Anak terlibat dalam jaringan