02103|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Maiden Hilalah menerangkan
02104|pada  pokoknya  yang  berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,
02105|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk bekerja ke luar
02106|negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02107|prosedur  pengajuan  izin  bagi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02108|Indonesia (P3MI) merupakan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi,
02109|sedangkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
02110|memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02111|(SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan
02112|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja
02113|Migran  Indonesia  (BP2MI),  selanjutnya  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02114|Migran  Indonesia  (P3MI)  mendampingi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02115|(CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi
02116|pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  luar  negeri,
02117|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara, adapun Calon
02118|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi “Siap
02119|Kerja”, memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02120|mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika  menikah),
02121|sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS / KIS, dan setelah diverifikasi
02122|oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker,
02123|pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan
02124|Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02125|(BP2MI), perjanjian dengan pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri
02126|oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  namun
02127|Dinas Tenaga Kerja di daerah tidak memiliki kewenangan atas data Surat Izin
02128|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  karena  hal
02129|tersebut  merupakan  kewenangan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02130|Provinsi Jawa Timur;
02131|Menimbang,  lebih  lanjut  orang  perseorangan  tidak  dapat  menjadi
02132|sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
02133|merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan
02134|hanya  karyawan  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02135|(P3MI) itu sendiri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02136|hanya  dapat  menugaskan  karyawan  internalnya  untuk  mencari  Pekerja
02137|Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja ke luar negeri, bahwa terdapat 4
02138|(empat) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi
02139|Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02140|
02141|atau legal yang terdaftar di wilayah Kota Blitar dan tidak ada satupun milik
02142|dari  Saksi  Aril  Wibisono,  Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu,  Terdakwa  dan  Saksi
02143|Budiono;
02144|Menimbang, lebih lanjut tidak terdapat data atas nama Saksi Korban
02145|Nur  Anggraeni  dalam  pengurusan  ID  Rekom  atau  akun  di  Aplikasi  “Siap
02146|Kerja” pada Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
02147|Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tindakan
02148|yang dilakukan Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Terdakwa dan
02149|Saksi  Budiono  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran  sebagai
02150|perseorangan  yang  tidak  berwenang  menempatkan  Pekerja  Migran
02151|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02152|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02153|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02154|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02155|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02156|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02157|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02158|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02159|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02160|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02161|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02162|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02163|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02164|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02165|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02166|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02167|Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk
02168|Puji Rahayu, Terdakwa  dan  Saksi  Budiono menerangkan  pada  pokoknya
02169|Saksi  Aril  Wibisono  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
02170|memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban Nur  Anggraeni  selesai dan
02171|dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu
02172|berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan memastikan Medical Check
02173|Up Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  selesai  dan  dapat  digunakan  untuk
02174|keberangkatan ke Malaysia dan juga ikut menerima uang yang diberikan oleh
02175|Terdakwa,  Terdakwa  berperan  sebagai  penghubung  dengan  Agensi  yang
02176|berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Saksi Korban
02177|Nur  Anggraeni  bisa  berangkat  ke  Malaysia  dan  Saksi  Budiono  berperan
02178|sebagai yang mengantarkan ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor
02179|Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02180|
02181|Saksi Korban Nur Anggraeni sampai selesai dan mengantar Saksi Korban
02182|Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni
02183|bisa  berangkat  ke  Batam  dan  seterusnya  ke  Malaysia,  Saksi  Yayuk  Puji
02184|Rahayu menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari
02185|Terdakwa dan membagi uang tersebut kepada Saksi Aril Wibisono, Saksi
02186|Yayuk Puji Rahayu, Saksi Aril Wibisono, Terdakwa dan Saksi Budiono tidak
02187|memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin
02188|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  menurut
02189|pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Yayuk
02190|Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono  dan  Saksi  Budiono  yang  telah
02191|memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia dengan peran
02192|masing  –  masing  tanpa  prosedur  yang  sah  menurut  undang  –  undang,
02193|sehingga  terhadap  unsur  kedua  tersebut telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02194|meyakinkan menurut hukum;
02195|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02196|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02197|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02198|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02199|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02200|dakwaan alternatif kedua;
02201|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02202|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02203|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02204|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02205|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02206|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02207|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02208|harus pula dijatuhi pidana;
02209|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02210|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02211|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02212|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02213|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02214|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02215|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02216|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02217|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02218|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02219|Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02220|
02221|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02222|pidana yang dijatuhkan;
02223|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02224|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02225|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02226|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02227|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02228|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02229|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02230|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02231|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02232|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
02233|Nomor Rekening: 0901642507;
02234|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun milik Terdakwa,
02235|maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dikembalikan  kepada
02236|Terdakwa;
02237|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02238|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya sependapat  dengan  Jaksa
02239|Penuntut Umum. Akan tetapi, Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan
02240|dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang
02241|dibebankan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  Tuntutan  Penuntut  Umum
02242|tanggal 9 Juli 2025, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan
02243|segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan
02244|keringanan  hukuman  yang  seringan  –  ringannya,  bersama  ini  pula
02245|perkenankanlah  Penasihat  Hukum  Terdakwa  menyampaikan  hal  –  hal
02246|sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan vonis Terdakwa,
02247|antara lain: Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang
02248|perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
02249|akan  mengulangi  perbuatannya  lagi,  Terdakwa  belum  pernah  dihukum
02250|sebelumnya, Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi
02251|pribadi yang lebih baik selama menjalani masa hukuman, atas pembelaan
02252|dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  alasan
02253|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02254|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02255|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02256|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02257|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02258|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal tersebut
02259|sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02260|Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02261|
02262|kesalahan Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menilai terhadap permohonan
02263|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang perlu dipahami
02264|bahwa  Terdakwa  merupakan  seorang  perempuan  yang  sudah  lanjut usia
02265|(lansia)  sebagaimana  yang  dianjurkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah
02266|Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
02267|Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum,  dihimbau  dalam
02268|penanganan perkara dalam perkara gender harus ada pengecualian dengan
02269|tujuan agar  didalam  menjatuhkan pidana  terhadap kaum  gender memiliki
02270|kemanfaatan  dan  keadilan  yang  hidup,  kemudian  Majelis  menilai  dengan
02271|sudah  lanjut  usianya  Terdakwa  sudah  seharusnya  penjatuhan  pidana
02272|terhadap  Terdakwa  lebih  mengutamakan  azas  kemanfaatan,  maka
02273|berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  diatas  sudah  seharusnya
02274|permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk dikabulkan;
02275|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02276|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02277|yang meringankan Terdakwa;
02278|Keadaan yang memberatkan:
02279|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02280|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02281|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02282|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02283|Keadaan yang meringankan:
02284|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02285|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02286|mengulangi lagi;
02287|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02288|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02289|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02290|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02291|ditentukan dalam amar putusan ini;
02292|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02293|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02294|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02295|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02296|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02297|
02298|MENGADILI:
02299|1. Menyatakan  Terdakwa  Siti  Komsiyatin,  terbukti  secara  sah  dan
02300|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  tanpa  hak
02301|Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt
02302|
02303|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana
02304|dalam dakwaan alternatif kedua;
02305|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02306|pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana
02307|denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
02308|apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana
02309|kurungan selama 3 (tiga) bulan;
02310|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02311|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02312|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02313|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02314|- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama Siti Komsiyatin
02315|Nomor Rekening: 0901642507;
02316|dikembalikan kepada Terdakwa;
02317|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02318|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02319|
02320|Jum’at
02321|
02322|18
02323|
02324|2025
02325|
02326|Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02327|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02328|Anggota
02329|
02330|Agus Santosa, S.H., M.H.
02331|
02332|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02333|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02334|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02335|Panitera Pengganti,
02336|Agus Santosa, S.H., M.H.