00647|Penempatan Pekerja Migran (P3MI) yang resmi dalam melakukan proses
00648|keberangkatan terhadap saksi, karena Saksi  dilakukan  proses  secara
00649|perorangan.
00650|- Bahwa  Saksi  NURUL  dan  Saksi  CANTIKA bekerjasama  dalam  hal
00651|mengurus keberangkatan Saksi untuk berangkat dan bekerja di Negara
00652|Malaysia.
00653|- Bahwa  pada  saat  dilakukan  proses  keberangkatan  dan  akan
00654|diberangkatkan ke Negara Malaysia sebagai Calon PMI, Saksi tidak ada
00655|ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendapatkan sertifikasi
00656|keterampilan kerja.
00657|- Bahwa  Saksi  tidak  ada  memiliki  e-PMI  (elektronik  Pekerja  Migran
00658|Indonesia) yang telah dijelaskan kegunaannya oleh penyidik pada saat
00659|pemeriksaan.
00660|- Bahwa  pada  saat  dilakukan  proses  keberangkatan  dan  akan
00661|diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  sebagai  Calon  PMI,  Saksi  ada
00662|dilakukan Medical Cek Up atau tes Kesehatan terlebih dahulu.
00663|- Bahwa  pada  saat  dilakukan  proses  keberangkatan  dan  akan
00664|diberangkatkan ke Negara Malaysia sebagai Calon PMI, Saksi tidak ada
00665|dilakukan tes psikology, tes kejiwaan dan tidak terdaftar/memiliki Nomor
00666|Peserta Jaminan Sosial.
00667|- Bahwa  saksi  Kusdiarti  didalam  persidangan  mengajukan  biaya  ganti
00668|kerugian  materil  maupun  immaterial  atas  kejadian  yang  dialaminya
00669|sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
00670|- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh
00671|penuntut umum di muka persidangan.
00672|Atas  keterangan  saksi tersebut,  Terdakwa  tidak  keberatan  dan
00673|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang mana
00674|keterangannya dibacakan di persidangan, sebagai berikut:
00675|- Bahwa Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00676|Migran  Indonesia  diatur  mengenai  larangan  dan  sanksi  pidana  bagi
00677|setiap  orang  termasuk  P3MI  yang  menempatkan  PMI  secara  non
00678|prosedural  atau  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan.
00679|
00680|Sanksi pidana diatur dalam pasal 79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18
00681|Tahun 2017. Sanksi terendah pidana penjara 2 tahun dan/atau denda
00682|paling banyak Rp.200 juta dan pidana penjara paling tinggi 10 tahun
00683|dan/atau denda paling banyak Rp.15 Milyar. Misalnya, Setiap Orang yang
00684|dengan  sengaja  memberikan  data  dan  informasi  tidak  benar  dalam
00685|pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo.
00686|Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara  paling  lama 2 (dua)  tahun
00687|dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Pasal 81 jo Pasal 69 Orang
00688|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00689|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dapat  dikenakan
00690|sanksi pidana penjara Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
00691|banyak Rp. 15 Milyar. Kemudian pasal 86 jo Pasal 72, yaitu setiap orang
00692|yang :
00693|a. Membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah
00694|ditanggung  calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran
00695|Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf a;
00696|b. Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
00697|tertentu  yang  dinyatakan  tertutup  sebagaimana  dimaksud  dalam
00698|Pasal 72 huruf b;
00699|c. Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
00700|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau 
00701|d. Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara  tujuan
00702|penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan
00703|yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis
00704|antara pemerintah negara tujuan penempatan dan perintah Republik
00705|Indonesia, dan/atau tidak memiliki system Jaminan Sosial dan/atau
00706|asuransi  yang  melindungi  pekerja  asing  sebagaimana  dimaksud
00707|dalam Pasal 72 huruf d,dapat dikenakan pidana penjara Paling lama
00708|5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar.
00709|- Bahwa  Berdasarkan  data  base  Kementerian  Ketenagakerjaan  tidak
00710|terdapat  data  kepemilikan  P3MI  dengan  nama  RENITA  SARI  Als
00711|CANTIKA  dan  NURUL  SAMSIAH  Als  NURUL  Binti  H.  SUBANDI.
00712|Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  memiliki
00713|kewenangan untuk melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran
00714|Indonesia, dan Terdakwa telah melakukan kegiatan penempatan Pekerja
00715|Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan,  hal  ini  dapat
00716|
00717|dikategorikan  melanggar  ketentuan  Pasal  81  jo  Pasal  83  UU  No. 18
00718|Tahun 2017.
00719|- Bahwa  Pasal 81 dalam UU No. 18  Tahun 2017, masuk  dalam  Bab
00720|Ketentuan Pidana, yang menjelaskan sanksi pidana dan/atau denda bagi
00721|setiap orang yang melakukan Tindakan melanggar Pasal 69. Unsur dari
00722|Pasal 81 yaitu:
00723|- Subjek:
00724|Orang perseorangan: yang mana dalam ketentuan ini antara lain calo
00725|atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00726|PMI.
00727|- Perbuatan:
00728|Melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia:  melakukan
00729|kegiatan  pelayanan  penempatan  PMI  ke  luar  negeri.  Pengertian
00730|penempatan PMI diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP 59/2021 tentang
00731|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa
00732|penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan
00733|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia/Pekerja
00734|Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan
00735|setelah bekerja.
00736|- Pasal 69 merupakan tindakan yang dilarang dalam proses penempatan
00737|PMI.
00738|- Ancaman/sanksi pidana:
00739|- pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
00740|Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), merupakan sanksi yang
00741|dapat  dikenakan  terhadap  orang  perseorangan  yang  melanggar
00742|ketentuan Pasal 69
00743|- Pasal 83 dalam UU No. 18 Tahun 2017, masuk dalam Bab Ketentuan
00744|Pidana,  yang  menjelaskan  sanksi  pidana  dan/atau  denda  bagi  setiap
00745|orang yang melakukan Tindakan melanggar Pasal 68.
00746|- Unsur dari Pasal 83 yaitu:
00747|- Subjek: 
00748|Setiap  Orang:  pengertian  Orang  dalam  UU  No.  18  Tahun  2017
00749|adalah orang perseorangan dan/atau koorporasi.
00750|- Perbuatan: 
00751|Melaksanakan penempatan PMI: merupakan tindakan yang dilakukan
00752|dalam memberikan pelayanan penempatan PMI ke luar negeri.
00753|
00754|- Bahwa Pengertian penempatan PMI diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP
00755|59/2021  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang
00756|menyatakan  bahwa  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00757|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
00758|Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,
00759|selama bekerja dan setelah bekerja.
00760|- Bahwa  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
00761|dalam Pasal 68: merupakan larangan kepada setiap orang untuk tidak
00762|melaksanakan penempatan PMI yang tidak memnuhi persyaratan dalam
00763|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.
00764|- Ancaman/sanksi pidana
00765|- pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda
00766|paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah):
00767|merupakan  sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap  setiap  orang
00768|yang  melaksanakan  penempatan  PMI  yang  tidak  memenuhi
00769|persyaratan.
00770|- Bahwa  berdasarkan  database  Kementerian  Ketenagakerjaan  tidak
00771|terdapat  a.n.  RENITA SARI  Als  CANTIKA Binti  FATTURACMAN  dan
00772|NURUL SAMSIAH Als NURUL Binti H. SUBANDI memiliki P3MI.
00773|- Bahwa RENITA SARI Als CANTIKA Binti FATTURACMAN dan NURUL
00774|SAMSIAH Als NURUL Binti H. SUBANDI merupakan orang perseorangan
00775|yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  proses
00776|penempatan,  dan  telah  melakukan  suatu  rangkaian  tindakan  untuk
00777|melaksanakan proses penempatan ke negara Malaysia,
00778|- Bahwa hal ini dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 69 yang
00779|memiliki sanksi pidana Pasal 81, dan juga dapat dikategorikan melanggar
00780|ketentuan  Pasal  68  yang  memiliki  sanksi  pidana  di  Pasal  83  karena
00781|melaksanakan  proses  penempatan  PMI  yang  tidak  memenuhi
00782|persyaratan.
00783|- Bahwa  berdasarkan  keterangan  ahli  perbuatan  para  terdakwa  juga
00784|bersinggungan  dengan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  tindak
00785|pidana perdagangan orang. 
00786|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  tidak  mengajukan  Saksi  yang
00787|meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli; 
00788|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
00789|
00790|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang mana
00791|keterangannya dibacakan di persidangan, sebagai berikut:
00792|- Bahwa Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00793|Migran  Indonesia  diatur  mengenai  larangan  dan  sanksi  pidana  bagi
00794|setiap  orang  termasuk  P3MI  yang  menempatkan  PMI  secara  non
00795|prosedural  atau  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan.
00796|
00797|Sanksi pidana diatur dalam pasal 79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18
00798|Tahun 2017. Sanksi terendah pidana penjara 2 tahun dan/atau denda
00799|paling banyak Rp.200 juta dan pidana penjara paling tinggi 10 tahun
00800|dan/atau denda paling banyak Rp.15 Milyar. Misalnya, Setiap Orang yang
00801|dengan  sengaja  memberikan  data  dan  informasi  tidak  benar  dalam
00802|pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo.
00803|Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara  paling  lama 2 (dua)  tahun
00804|dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Pasal 81 jo Pasal 69 Orang
00805|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00806|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dapat  dikenakan
00807|sanksi pidana penjara Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
00808|banyak Rp. 15 Milyar. Kemudian pasal 86 jo Pasal 72, yaitu setiap orang
00809|yang :
00810|a. Membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah
00811|ditanggung  calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran
00812|Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf a;
00813|b. Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
00814|tertentu  yang  dinyatakan  tertutup  sebagaimana  dimaksud  dalam
00815|Pasal 72 huruf b;
00816|c. Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
00817|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau 
00818|d. Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara  tujuan
00819|penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan
00820|yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis
00821|antara pemerintah negara tujuan penempatan dan perintah Republik
00822|Indonesia, dan/atau tidak memiliki system Jaminan Sosial dan/atau
00823|asuransi  yang  melindungi  pekerja  asing  sebagaimana  dimaksud
00824|dalam Pasal 72 huruf d,dapat dikenakan pidana penjara Paling lama
00825|5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar.
00826|- Bahwa  Berdasarkan  data  base  Kementerian  Ketenagakerjaan  tidak
00827|terdapat  data  kepemilikan  P3MI  dengan  nama  RENITA  SARI  Als
00828|CANTIKA  dan  NURUL  SAMSIAH  Als  NURUL  Binti  H.  SUBANDI.
00829|Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  memiliki
00830|kewenangan untuk melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran
00831|Indonesia, dan Terdakwa telah melakukan kegiatan penempatan Pekerja
00832|Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan,  hal  ini  dapat
00833|
00834|dikategorikan  melanggar  ketentuan  Pasal  81  jo  Pasal  83  UU  No. 18
00835|Tahun 2017.
00836|- Bahwa  Pasal 81 dalam UU No. 18  Tahun 2017, masuk  dalam  Bab
00837|Ketentuan Pidana, yang menjelaskan sanksi pidana dan/atau denda bagi
00838|setiap orang yang melakukan Tindakan melanggar Pasal 69. Unsur dari
00839|Pasal 81 yaitu:
00840|- Subjek:
00841|Orang perseorangan: yang mana dalam ketentuan ini antara lain calo
00842|atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00843|PMI.
00844|- Perbuatan:
00845|Melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia:  melakukan
00846|kegiatan  pelayanan  penempatan  PMI  ke  luar  negeri.  Pengertian
00847|penempatan PMI diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP 59/2021 tentang
00848|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa
00849|penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan
00850|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia/Pekerja
00851|Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan
00852|setelah bekerja.
00853|- Pasal 69 merupakan tindakan yang dilarang dalam proses penempatan
00854|PMI.
00855|- Ancaman/sanksi pidana:
00856|- pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
00857|Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), merupakan sanksi yang
00858|dapat  dikenakan  terhadap  orang  perseorangan  yang  melanggar
00859|ketentuan Pasal 69
00860|- Pasal 83 dalam UU No. 18 Tahun 2017, masuk dalam Bab Ketentuan
00861|Pidana,  yang  menjelaskan  sanksi  pidana  dan/atau  denda  bagi  setiap
00862|orang yang melakukan Tindakan melanggar Pasal 68.
00863|- Unsur dari Pasal 83 yaitu:
00864|- Subjek: 
00865|Setiap  Orang:  pengertian  Orang  dalam  UU  No.  18  Tahun  2017
00866|adalah orang perseorangan dan/atau koorporasi.
00867|- Perbuatan: 
00868|Melaksanakan penempatan PMI: merupakan tindakan yang dilakukan
00869|dalam memberikan pelayanan penempatan PMI ke luar negeri.
00870|
00871|- Bahwa Pengertian penempatan PMI diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP
00872|59/2021  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang
00873|menyatakan  bahwa  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00874|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
00875|Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,
00876|selama bekerja dan setelah bekerja.
00877|- Bahwa  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
00878|dalam Pasal 68: merupakan larangan kepada setiap orang untuk tidak
00879|melaksanakan penempatan PMI yang tidak memnuhi persyaratan dalam
00880|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.
00881|- Ancaman/sanksi pidana
00882|- pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda
00883|paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah):
00884|merupakan  sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap  setiap  orang
00885|yang  melaksanakan  penempatan  PMI  yang  tidak  memenuhi
00886|persyaratan.
00887|- Bahwa  berdasarkan  database  Kementerian  Ketenagakerjaan  tidak
00888|terdapat  a.n.  RENITA SARI  Als  CANTIKA Binti  FATTURACMAN  dan
00889|NURUL SAMSIAH Als NURUL Binti H. SUBANDI memiliki P3MI.
00890|- Bahwa RENITA SARI Als CANTIKA Binti FATTURACMAN dan NURUL
00891|SAMSIAH Als NURUL Binti H. SUBANDI merupakan orang perseorangan
00892|yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  proses
00893|penempatan,  dan  telah  melakukan  suatu  rangkaian  tindakan  untuk
00894|melaksanakan proses penempatan ke negara Malaysia,
00895|- Bahwa hal ini dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 69 yang
00896|memiliki sanksi pidana Pasal 81, dan juga dapat dikategorikan melanggar
00897|ketentuan  Pasal  68  yang  memiliki  sanksi  pidana  di  Pasal  83  karena
00898|melaksanakan  proses  penempatan  PMI  yang  tidak  memenuhi
00899|persyaratan.
00900|- Bahwa  berdasarkan  keterangan  ahli  perbuatan  para  terdakwa  juga
00901|bersinggungan  dengan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  tindak
00902|pidana perdagangan orang. 
00903|
00904|Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
00905|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00906|1. Terdakwa RENITA SARI Als CANTIKA Binti FATTURACMAN yang pada
00907|pokoknya menerangkan sebagai berikut :
00908|
00909|- Bahwa  pada  sekira  bulan  Juli  2024  saksi  Kusdiarti  menghubungi
00910|temannya Upik dan meminta tolong untuk dicarikan pengurus yang dapat
00911|memberangkatkannya ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai PMI,
00912|kemudian  Upik  memberikan  nomor  handphone  Terdakwa  NURUL
00913|SAMSIAH  Als  NURUL  Binti  H.  SUBANDI  kepada  saksi  Kusdiarti.
00914|Selanjutnya saksi Kusdiarti menghubungi Terdakwa NURUL SAMSIAH
00915|Als NURUL Binti H. SUBANDI dan mengatakan bahwa saksi Kusdiarti
00916|ingin bekerja di Negara Malaysia. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus
00917|2024  saksi  Kusdiarti  menghubungi  Terdakwa  NURUL  SAMSIAH  Als
00918|NURUL Binti H. SUBANDI dan mengatakan bahwa saksi Kusdiarti sudah
00919|siap  berangkat  ke  Negara  Malaysia,  kemudian  Terdakwa  NURUL
00920|SAMSIAH  Als  NURUL Binti  H.  SUBANDI  menyampaikan  bahwa  hari
00921|Sabtu  tanggal  24  Agustus  2024  saksi  Kusdiarti  akan  berangkat  dari
00922|Bengkulu menuju Batam. 
00923|- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00
00924|WIB, Terdakwa Nurul Samsiah Als Nurul Binti H. Subandi menghubungi
00925|Terdakwa  Renita  Sari  Als  Cantika  Binti  Fatturacman  melalui  telepon
00926|whatsapp dengan nomor +6590528087 dan memberitahukan bahwa ada
00927|seorang  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ilegal  yang  akan  di
00928|berangkatkan  ke  Malaysia  yakni  saksi  Kusdiarti  yang  berasal  dari
00929|Bengkulu. Terdakwa RENITA SARI Als CANTIKA Binti FATTURACMAN
00930|dan Terdakwa NURUL SAMSIAH Als NURUL Binti H. SUBANDI sepakat
00931|bahwa yang akan mengurus saksi Kusdiarti di Batam adalah Terdakwa
00932|RENITA SARI Als  CANTIKA Binti FATTURACMAN, Terdakwa  NURUL
00933|SAMSIAH Als NURUL Binti H. SUBANDI yang memberangkatkan saksi
00934|Kusdiarti  menuju  Batam  dengan  memesankan  mobil  travel  dan  tiket
00935|Kapal Roro rute Kuala Tungkal – Batam. Atas perintah Terdakwa NURUL