01587|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01588|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01589|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01590|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01591|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01592|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01593|
01594|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01595|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01596|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01597|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01598|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01599|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01600|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01601|muncul adalah  tanda  berwarna hijau pada  sistem  memiliki arti  tidak ada
01602|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01603|Terhadap  pendapat Ahli  tersebut ,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01604|bahwa pendapat Ahli benar;
01605|3. TITIS WULANDARI,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  me mberikan
01606|pendapat sebagai berikut:
01607|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  BP2MI  (Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01608|Indonesia) sejak bulan Juli tahun 2022, Ahli menjabat sebagai Kepala BP3MI
01609|(Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia)  Provinsi  Jawa
01610|Timur yang berkedudukan di Jl. Bendul Mrisi No 2 Jagir Kec. Wonokromo
01611|Kota. Surabaya;
01612|- Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja  Migran
01613|Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Pasal 5
01614|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
01615|Indonesia,  yang  mana  persyaratan  tersebut  diantaranya  adalah  memiliki
01616|kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia
01617|minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan keterangan
01618|sehat  dari  pelayanan  kesehatan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  jaminan
01619|sosial dan dokumen lainnya;
01620|- Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang
01621|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran Indonesia telah
01622|diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Paspor,
01623|Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian
01624|Kerja;
01625|- Bahwa  sesuai  undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  boleh
01626|menempatkan Pekerja Migran Indonesia, yang diantaranya adalah Badan
01627|Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan system penempatan
01628|Government to Government (G to G)  atau Government to Private (G to P) ,
01629|
01630|Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah mendapat izin dari BP2MI,
01631|dan Untuk Kepentingan Usaha Sendiri (UKPS) untuk keperluan tempat kerja
01632|itu sendiri, seperti misalnya terdapat perusahaan indonesia yang memiliki
01633|proyek  di  Abu-Dhabi,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  memperkerjakan
01634|pegawai perusahaan tersebut ke Abu-Dhabi;
01635|- Bahwa  selain 3 (tiga) lembaga tersebut diatas tidak boleh melakukan
01636|penempatan PMI;
01637|- Bahwa  ketika  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01638|dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS, maka
01639|penempatan tersebut melanggar Pasal 69 Undang - Undang Perlindungan
01640|Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang perorangan dilarang
01641|melakukan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan/atau  misalnya
01642|dokumen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia tidak lengkap, maka hal
01643|tersebut  juga  telah  melanggar  Pasal  68  Undang  -  Undang  Perlindungan
01644|Pekerja Migran Indonesia yang mana mengatur terkait setiap Warga Negara
01645|Indonesia  (WNI)  yang  akan  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01646|berangkat  dengan  memenuhi  beberapa  dokumen  yang  dipersyaratkan
01647|sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja
01648|Migran Indonesia;
01649|- Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak  melalui
01650|prosedur yang telah dipersyaratkan, maka perlindungannya adalah dilindungi
01651|sebagai  WNI dan  bukan sebagai  Pekerja Migran Indonesia. Bahwa  para
01652|korban akan dilindungi oleh negara tetapi kedudukannya sebagai WNI bukan
01653|sebagai Pekerja Migran Indonesia dan pihak yang bertanggung jawab adalah
01654|negara;
01655|- Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa melalui
01656|prosedur  yang  dipersyaratkan  dan  terjadi  suatu  masalah,  maka  ketika
01657|masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia
01658|(KBRI) atau perwakilan kantor-kantor lainnya di Indonesia, nantinya Negara
01659|melalui  Kementerian  Luar  Negeri  akan  berkoordinasi  untuk  tindak  lanjut
01660|permasalahan tersebut dan memulangkan WNI tersebut ke Indonesia;
01661|- Bahwa  berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah Ahli
01662|terima dan baca dari Jaksa Penuntut Umum dikatakan bahwa Terdakwa telah
01663|melakukan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia tanpa prosedur, kemudian
01664|
01665|menggunakan  skema  perekrutan  yang  tidak  diatur  dan  menawarkan
01666|pekerjaan yang tidak termasuk dalam daftar pekerjaan yang telah diatur;
01667|- Bahwa  semua  yang  turut  membantu  baik  orang  perseorangan  bisa
01668|dimintai pertanggung jawaban pidana;
01669|- Bahwa terkait kewenangan memberangkatkan penumpang yang mana
01670|merupakan Petugas Imigrasi yang bekerja di bandara, menurut Ahli pihak
01671|BP2MI atau P3MI tidak akan ikut campur terkait hal tersebut;
01672|- Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia  adalah warga negara
01673|Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah serta memenuhi
01674|persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
01675|- Bahwa yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01676|adalah negara-negara yang memiliki kerja sama untuk membutuhkan pekerja
01677|dari Indonesia;
01678|- Bahwa  orang  perseorangan  tidak  diperbolehkan  melakukan
01679|penempatan atau memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
01680|- Bahwa syarat minimal usia calon Pekerja Migran Indonesia adalah 18
01681|tahun, terkait batasan usia maksimal Pekerja Migran Indonesia tergantung
01682|pada jabatan yang diminta, negara yang meminta Pekerja Migran Indonesia
01683|dan pemberi kerja itu sendiri dimana sesuai permintaan pemberi kerja;
01684|- Bahwa apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi prosedur
01685|seperti adanya ketidaksesuaian usia pada paspor dan KTPnya, maka hal
01686|tersebut merupakan mal dokumentasi;
01687|- Bahwa  sebelum  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  berangkat  untuk
01688|bekerja  ke  luar  negeri,  maka  semua  dokumen  persyaratan  harus  sudah
01689|upload dokumen-dokumen seperti Paspor, Visa, Sertifikat Kompetensi dan
01690|lainnya ke dalam sistem;
01691|- Bahwa  peran Imigrasi dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia
01692|adalah mengeluarkan Paspor;
01693|- Bahwa apabila ada orang yang mau bekerja ke luar negeri, maka orang
01694|tersebut  harus  memasuki  website  visa  kerja  milik  Kementerian
01695|Ketenagakerjaan dan di website tersebut orang itu dapat memilih negara
01696|tujuan, memilih tempat penempatan jika orang itu ingin menggunakan skema
01697|keberangkatan  Person  to  Person,  setelah  itu  orang  tersebut  harus
01698|melakukan  upload  sertifikat keahlian  sesuai  pekerjaan  yang  diminta  atau
01699|disediakan oleh emitten yang mana dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
01700|
01701|Kemudian, orang tersebut harus mengupload dokumen kontrak kerja dan
01702|dokumen  lain.  Setelah  seluruh  dokumen  lengkap,  orang  tersebut  akan
01703|mendapatkan nomor id CPMI dari dinas ketegakerjaan setempat. Kemudian
01704|data tersebut akan ditarik ke BP2MI, sehingga BP2MI mengetahui jika orang
01705|tersebut akan bekerja sebagai apa dan apa pekerjaannya, lalu perusahaan
01706|penerima pekerja akan mengajukan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)
01707|kepada  BP2MI.  Selanjutnya,  BP2MI  akan  melakukan  pengecekan  atau
01708|verifikasi dokumen terkait Paspor, Visa Kerja, dan Kontrak Kerja sehinga jika
01709|seluruh  dokumen  sesuai,  orang  tersebut  akan  mendapatkan  jadwal  pra-
01710|keberangkatan dan orang tersebut dapat bekerja. Bahwa proses tersebut
01711|adalah proses dengan menggunakan skema Person to Person, tetapi proses
01712|tersebut juga tidak jauh beda dengan skema Goverment to Govenrment atau
01713|yang lainnya. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, dokumen akan masuk ke
01714|dalam  sistem  BP2MI  dan  dapat  dilakukan  pengecekan  telah  terdaftar
01715|sebagai Pekerja Migran Indonesia atau tidak. Setelah dokumen-dokumen
01716|yang dipersyaratkan dilakukan verifikasi, maka akan muncul IPMI atau data
01717|jika  orang  tersebut  telah  masuk  ke  dalam  data  BP2MI  sebagai  Pekerja
01718|Migran Indonesia;
01719|- Bahwa  jika  prosedur  yang  seharusnya  tidak  dilakukan,  maka  dapat
01720|dikatakan sebagai Pekerja Migran Indonesia illegal, dan tidak ada data di
01721|BP2MI maka dapat dikatakan sebagai PMI yang illegal;
01722|- Bahwa  peran  BP2MI  ada,  ketika  para  Pekerja  Migran  Indonesia
01723|tersebut mengalami masalah yang terjadi di tempat kerja mereka, seperti
01724|PMI  mengalami  pelecehan  seksual,  kekerasan,  gaji  tidak  dibayar  dan
01725|sebagainya,  tetapi  selama  tidak  ada  pengaduan  BP2MI  tidak  memiliki
01726|kewenangan untuk bertindak. Selama tidak ada pengaduan, maka BP3MI
01727|tidak akan memiliki data dan tidak akan mengetahui bagaimana keadaan
01728|Pekerja Migran Indonesia;
01729|- Bahwa  terkait Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekerasan
01730|atau  permasalahan  lainnya  di  luar  negeri,  mereka  dapat  melaporkan
01731|permasalahan  tersebut  kepada  siapapun  termasuk  BP2MI,  Kepolisian,
01732|Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya, karena bagaimanapun nantinya
01733|seluruh  lembaga  kementerian  akan  berkoordinasi  untuk  menindaklanjuti
01734|laporan tersebut;
01735|
01736|- Bahwa  sesuai  Pasal  81  Undang  –  Undang  Perlindungan  Pekerja
01737|Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  orang  perorangan  yang  memberikan
01738|kesempatan untuk seseorang berangkat menjadi PMI tanpa prosedur dan
01739|dokumen yang sesuai, maka siapapun orang tersebut masuk ke dalam unsur
01740|“orang perorangan” dalam pasal ini. Terkait jika dokumen dan persyaratan
01741|seseorang lengkap kemudian diberangkatkan ke luar negeri menjadi Pekerja
01742|Migran Indonesia lalu apakah orang tersebut masuk ke dalam unsur “orang
01743|perorangan” dalam Pasal 81 Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran
01744|Indonesia  atau  tidak,  menurut  ahli  hal  tersebut  merupakan  kewenangan
01745|Pekerja Imigrasi terkait membolehkan atau tidak memberangkatkan;
01746|Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak
01747|tahu.
01748|
01749|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01750|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01751|- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan
01752|Imigrasi (TPI) Bandara Ngurah Rai Bali sejak tahun Januari 2023;
01753|- Bahwa  Terdakwa  memiliki  tugas  yaitu  melakukan  pengkoordinasian,
01754|pengawasan, evaluasi dan pelaporan perlintasan ke imigrasian;
01755|- Bahwa Terdakwa menjelaskan struktur organisasi di Bandara Ngurah
01756|Rai terdiri dari yang pertama adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus,
01757|kemudian dibawahnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Bidang TPI, Kepala
01758|Bidang Pengawas Orang Asing, Kepala Bidang Lalu Lintas Keimigrasian dan
01759|Tata Usaha. Struktur dibawah Terdakwa terdapat Kasi Bidang Alpha, Kasi
01760|Bidang Bravo yang membawahi Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki tugas
01761|yang sama yaitu mengurus keberangkatan dan kedatangan WNI dan WNA di
01762|Bandara Ngurah Rai;
01763|- Bahwa Terdakwa menerangkan semua keberangkatan dan kedatangan
01764|WNI dan WNA di Bandara Ngurah Rai melalui Kasi Unit 1, 2, 3, dan 4;
01765|- Bahwa  Terdakwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023  berada
01766|dirumah;
01767|- Bahwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April  2023  ada  orang  yang
01768|menghubungi Terdakwa yaitu DEDY VILLIPUS;
01769|- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa kenal dengan DEDY
01770|VILLIPUS adalah ketika Terdakwa sedang bertugas di Jember pada tahun
01771|2022. sebelumnya  Terdakwa  bertugas  pada  Kantor  Imigrasi  Cirebon  dan
01772|
01773|kemudian pindah ke Kantor Imigrasi Jember. pada saat bertugas di Jember,
01774|Terdakwa bertempat tinggal di rumah dinas. Setelah itu, dikarenakan rumah
01775|dinas membutuhkan renovasi, akhirnya Terdakwa mencoba untuk bertanya
01776|bagaimana mencari tukang kepada salah satu pegawai Imigrasi Jember dan
01777|disarankan  untuk  mencoba  menghubungi  DEDY  VILLIPUS.  Kemudian,
01778|Terdakwa mencoba menghubungi DEDY VILLIPUS untuk dicarikan tukang
01779|dan DEDY VILLIPUS membantu Terdakwa untuk mencarikan tukang guna
01780|memperbaiki rumah dinas Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga pernah minta
01781|bantuan DEDY VILLIPUS untuk dicarikan Asisten rumah Tangga/ pembantu.
01782|- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh DEDY VILLIPUS, dengan mengatakan
01783|“bang  saya  minta  tolong  ada  teman  saya  mau  berangkat”,  lalu  DEDY
01784|VILIPUS  juga  mengatakan  “tolong  antrian  saja  bang”  kepada  Terdakwa,
01785|kemudian Terdakwa jawab “oh iya silahkan, coba cari saja nanti counter yang
01786|kosong”;
01787|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  DEDY  VILLIPUS  menghubungi
01788|Terdakwa sekitar siang hari atau sore hari;
01789|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  DEDDY  VILLIPUS  menghubungi
01790|Terdakwa  lagi pada malam  harinya  dan  mengatakan “bang  terima  kasih,
01791|orangnya sudah berangkat”, lalu Terdakwa jawab “baik, silahkan”;
01792|- Bahwa Terdakwa menerangkan ada 6 orang yang diberangkatkan oleh
01793|DEDY VILLIPUS ke Malaysia; 
01794|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada kendala atau tidak pada
01795|saat keberangkatan teman DEDY VILLIPUS tersebut
01796|- Bahwa Terdakwa kemudian sempat dihubungi oleh DEDY VILLIPUS
01797|untuk mengucapkan “terima kasih” kepada Terdakwa dan mengatakan “bang,
01798|ijin ini ada uang kopi-kopi”;
01799|- Bahwa  Terdakwa  selanjutnya menerima transferan  uang di  rekening
01800|Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
01801|oleh DEDY VILLIPUS;
01802|- Bahwa  Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara  DEDY VILIPUS
01803|mengetahui nomor rekening Terdakwa, namun sejak Terdakwa bertugas di
01804|Jember  Terdakwa sering  transfer  DEDY VILLIPUS  karena  minta  bantuan
01805|mencarikan  tukang  untuk  renovasi  rumah  dinas  &  mencarikan  pembantu
01806|rumah tangga;
01807|
01808|- Bahwa Terdakwa menerangkan DEDY VILLIPUS bekerja sebagai biro
01809|jasa paspor;
01810|- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nominal angka untuk ditransfer
01811|oleh DEDY VILLIPUS;
01812|- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima transferan uang
01813|dari DEDY VILLIPUS;
01814|- Bahwa Terdakwa menerangkan DEDY VILLIPUS sendiri yang mencari
01815|counter yang kosong;
01816|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  tidak  mengetahui  mengapa  DEDY
01817|VILLIPUS memberi uang kopi-kopi kepada Terdakwa;
01818|- Bahwa  Terdakwa  menjelaskan  tentang  Sistem  Keimigrasian  SIMKIM
01819|dimana  ketika  Sistem  Keimigrasian  menunjukkan  hasil  scan  Paspor
01820|berwarna hijau, maka berarti tidak ada masalah terhadap penerbangan yang
01821|dilakukan dan Penumpang tidak masuk ke dalam daftar cekal;
01822|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  tidak  mengenal  dengan  6  orang
01823|(korban) yang akan diberangkatkan ke luar negeri;
01824|- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023
01825|sedang berada di rumah;
01826|- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke guest house atau villa;
01827|- Bahwa Terdakwa menjelaskan suatu sebab terjadinya kasus penolakan
01828|berdasarkan Permenkumham biasanya adalah disebabkan Paspor memiliki
01829|masa berlaku kurang dari 6 (enam) bulan, dimana ketika Paspor memiliki
01830|masa berlaku kurang dari 6 (enam) bulan, maka keberangkatan Penumpang
01831|tersebut akan langsung di tolak Petugas. Setelah itu, Petugas Imigrasi akan
01832|membuat Laporan Kejadian (LK) yang akan langsung diserahkan kepada
01833|Terdakwa,  kemudian  Terdakwa  membuat  atensi  pimpinan  yang  akan
01834|Terdakwa serahkan kepada Kepala Kantor, sehingga siapapun penumpang
01835|yang ditolak keberangkatannya akan ada berkas penolakannya;
01836|- Bahwa  Terdakwa  menjelaskan  ketika  seorang  penumpang  ditolak
01837|keberangkatannya,  maka  SIMKIM  akan  menunjukan  warna  merah  dan
01838|tertulis expired date;
01839|- Bahwa  Terdakwa  menjelaskan  penyebab  seseorang  tidak  bisa
01840|berangkat atau mengalami penolakan keberangkatan oleh petugas imigrasi
01841|selain masa berlaku paspornya yang kurang dari 6 (enam) bulan bisa juga
01842|
01843|karena perbedaan antara identitas paspor dengan penumpang yang akan
01844|berangkat;
01845|- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika penumpang termasuk ke dalam
01846|daftar  cekal,  maka  Petugas  Imigrasi  dapat  menolak  pemberangkatan
01847|penumpang tersebut;
01848|- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua pejabat imigrasi mulai dari bawah
01849|yaitu petugas counter berturut–turut keatas mempunyai kewenangan untuk
01850|melakukan penolakan;
01851|- Bahwa  Terdakwa  mengetahui  ada  transferan  dari  DEDY  VILLIPUS
01852|sekitar jam 22.00 WITA;
01853|- Bahwa  Terdalwa  menerangkan  tidak  pernah  menghubungi  DEDY
01854|VILLIPUS terkait 6 (enam) orang tersebut sudah berangkat atau tidak;
01855|
01856|- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening
01857|0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN;
01858|- 1  (satu)  lembar  salinan  Surat  Keputusan  Sekretaris  Jendral
01859|Departemen  Hukum  dan  HAM  RI  dengan  nomor
01860|A2.2840/KP.04.01.Tahun 2005, tanggal 09 Juni 2005, mengetahui Kepala
01861|bagian tata usaha Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas
01862|nama  SUTOYO,  S.Sos,  MM.  NIP  196707141991031001  dan  Cap
01863|Stempel tanda tangan;
01864|- 1  (satu)  lembar  salinan  Surat  Keputusan  Sekretaris  Jendral
01865|Departemen Hukum dan HAM RI dengan nomor A2-338.KP.04.02. tahun
01866|2006, tanggal 02 Maret 2006, mengetahui Kepala bagian tata  usaha
01867|Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai atas nama SUTOYO,
01868|S.Sos, MM. NIP 196707141991031001 dan Cap Stempel tanda tangan;
01869|- 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Kutipan  Akta  Kelahiran  nomor  :
01870|7365/B/DISP/JT/1989, tanggal 30 Nopember 1989.
01871|
01872|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01873|berikut:
01874|- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening
01875|0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN;
01876|- 1  (satu)  lembar  salinan  Surat  Keputusan  Sekretaris  Jendral
01877|Departemen  Hukum  dan  HAM  RI  dengan  nomor
01878|A2.2840/KP.04.01.Tahun 2005, tanggal 09 Juni 2005, mengetahui Kepala