02459|473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 44 UU
02460|RI  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana ,  Pidana  Penjara  dan
02461|Pidana  denda  bersifat  alternatif,  artinya  jika  seseorang  terbukti  melakukan
02462|Hal. 34 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02463|
02464|perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka terhadap seseorang
02465|tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau pidana denda;
02466|Menimbang bahwa ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-Undang Nomor
02467|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Apabila
02468|dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,
02469|pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
02470|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3  Undang-
02471|Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, maka
02472|pada pokoknya terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda;
02473|Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa
02474|Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal
02475|Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang
02476|KUHP jo Pasal VII angka 44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
02477|Pidana,  maka  seharusnya  terhadap  anak  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  atau
02478|pidana denda, akan tetapi oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana
02479|denda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak hanya dapat dijatuhi
02480|pidana penjara;
02481|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
02482|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
02483|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02484|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
02485|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
02486|tahanan;
02487|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02488|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02489|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) potong gaun warna
02490|kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink, 1 (satu)
02491|potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK Gilvan Kniel, 1
02492|(satu) potong celana pendek warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah
02493|pakaian yang digunakan oleh Anak dan Anak Korban saat terjadinya peristiwa
02494|persetubuhan didalam perkara aquo, sehingga agar barang bukti tersebut tidak
02495|menimbulkan trauma bagi Anak Korban  Anak Korban dan barang bukti tersebut
02496|tidak  dipergunakan  lagi  oleh  Anak,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
02497|barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
02498|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
02499|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02500|meringankan Anak;
02501|Hal. 35 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02502|
02503|Keadaan  yang  memberatkan:
02504|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  Korban  Anak  Korban  menjadi
02505|pemalu  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Laporan  Sosial  Perkembangan
02506|Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Anak Korbanyang
02507|dibuat oleh Muslim Choir Harahap.S.Sos tanggal 12 Februari 2026;
02508|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
02509|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Anak Korban, dan
02510|Orangtua Anak Korban;
02511|- Anak dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa
02512|Anak Korban untuk bersetubuh dengannya
02513|- Anak  merencanakan  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  kekerasan
02514|memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;
02515|Keadaan yang meringankan:
02516|- Anak belum pernah dihukum;
02517|- Anak Menyesali perbuatannya;
02518|- Anak masih bersekolah;
02519|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
02520|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02521|Memperhatikan, Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) UU RI Nomor 1
02522|Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 44 UU  RI Nomor 1 Tahun 2026
02523|tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
02524|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Pasal 36 KUHP Nasional,
02525|Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional,  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
02526|Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025  dan
02527|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  Tentang  Kitab
02528|Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain
02529|yang bersangkutan;
02530|                MENGADILI:
02531|1. Menyatakan Anak Anak  tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
02532|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan terhadap Anak ”
02533|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
02534|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak  dengan pidana
02535|penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan
02536|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Medan;
02537|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02538|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02539|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02540|Hal. 36 dari hal. 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02541|
02542|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
02543|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
02544|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
02545|6. Menetapkan barang bukti berupa:
02546|- 1 (satu) potong gaun warna kuning;
02547|- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergaris warna pink;
02548|- 1 (satu) potong kaos tangan panjang warna abu-abu dengan tulisan GK
02549|Gilvan Kniel;
02550|- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
02551|Dimusnahkan;
02552|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02553|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02554|
02555|Selasa
02556|
02557|10 Maret 2026
02558|
02559|2026
02560|
02561|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
02562|Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 oleh kami,
02563|Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhotim, S.H., dan
02564|Diana  Melati  Pakpahan,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
02565|
02566|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.
02567|
02568|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02569|Muhotim, S.H   Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
02570|Diana Melati Pakpahan, S.H.
02571|Panitera Pengganti,
02572|Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.