01734|(1) Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  restitusi  kepada  pihak  korban  tidak
01735|dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam
01736|Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut
01737|kepada pengadilan;
01738|(2) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan  surat
01739|peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi
01740|kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
01741|(3) Dalam  hal  surat  peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak
01742|dilaksanakan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan
01743|memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana
01744|dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
01745|(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana
01746|kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun; 
01747|Menimbang, b ahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum telah memuat
01748|pengajuan Restitusi akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban
01749|WARTI  dirugikan ,  sehingga  meminta  perlindungan  kepada  Lembaga
01750|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  yang  mana  berdasarkan  penilaian
01751|Restitusi oleh LPSK berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
01752|Republik  Indonesia  Nomor  A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III  Tahun  2025  tentang
01753|Penilaian  Ganti  Rugi  tanggal  17  Maret  2025  maupun  Surat  Lembaga
01754|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-
01755|1748/4.1.IP/LPSK/03/2025  tanggal  19  Maret  2025  tersebut,  maka  penilaian
01756|restitusi  tersebut adalah  sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
01757|yang  diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat  diajukan  dalam
01758|penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK;   
01759|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  tersebut,  setelah  Majelis
01760|Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan
01761|dihubungan  dengan  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01762|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01763|
01764|Orang dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
01765|Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
01766|Perlindungan Terdakwa dan Korban,  maka menurut Majelis Hakim korban yang
01767|bernama  WARTI  cukup  berhak  untuk  mendapatkan  Restitusi  karena  telah
01768|mengalami  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  disebabkan  akibat  dari
01769|perbuatan Terdakwa, sehingga karena itu Permohonan Restitusi tersebut layak
01770|dan patut untuk dikabulkan;
01771|Menimbang,  bahwa  in  casu Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum
01772|Terdakwa didalam Nota Pembelaannya secara tertulis memberikan tanggapan
01773|terhadap  adanya  permohonan  Restitusi  dari  korban  WARTI  sebesar  Rp.
01774|25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  tersebut  yang  pada  pokoknya
01775|menyatakan  Terdakwa  tidak  mampu  membayar  Restitusi,  maka  terhadap  hal
01776|tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila Terdakwa tetap tidak mampu
01777|membayar biaya Restitusi kepada korban, sedangkan penerapan proses regulasi
01778|pasca putusan telah berkekuatan hukum tetap, sementara Terdakwa berada tetap
01779|dalam keadaan tidak mampu membayar, maka cukup beralasan hukum terhadap
01780|Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan
01781|didalam amar putusan ini; 
01782|Menimbang, bahwa  selanjutnya  terhadap  barang bukti  yang diajukan di
01783|persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut: 
01784|Menimbang,  bahwa terhadap  1  (satu) lembar Fotocopy Paspor Nomor :
01785|C8945549 an WARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung tgl 1 April
01786|2022, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjalanan Laksana Paspor No: XE449716
01787|AN WARTI yang dikeluarkan oleh KJRI PENANG pada tgl 27 feb 2024, 1 (satu)
01788|lembar  Fotocopy  Kartu  Keluarga  dengan  No.  3212090206096510  kepala
01789|keluarga an RASTA,  1 (Satu) lembar Surat Izin Suami/Orang Tua an WARTI, 3
01790|(tiga)  lembar  Surat  dari  Kantor  Imigrasi  Malaysia  dengan  no  :  IM.101/B3-
01791|E/PRM/142/2024, 2 (dua) lembar tiket penerbangan dengan tujuan Kuala Lumpur
01792|- Kertajati an WARTI, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an SUWANDA dan AMIR
01793|SATI, nik : 3212090404790002 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga an
01794|SUWANDA AMIR SATI Nomor : 3213090206097978, oleh karena seluruh barang
01795|bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan kejahatan Terdakwa
01796|dan  tidak  pula  dipergunakan  untuk  kepentingan  perkara  lain ,  maka  perlu
01797|ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut  tetap dilampirkan dalam berkas
01798|perkara a quo; 
01799|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka
01800|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01801|
01802|meringankan Terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf
01803|(f) KUHAP, yaitu: 
01804|Keadaan yang memberatkan:
01805|- Perbuatan Terdakwa telah membuat WARTI yang berada dalam
01806|kondisi mental yang rentan mengalami penderitaan seumur hidupnya;
01807|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah
01808|dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01809|Keadaan yang meringankan:
01810|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01811|- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
01812|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan
01813|yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang
01814|dijatuhkan atas diri  Terdakwa  yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam
01815|amar  putusan,  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  telah  sesuai  dan  setimpal
01816|dengan kesalahan Terdakwa;
01817|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  atas  diri  Terdakwa  tidaklah
01818|semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat
01819|memperbaiki  sikap  perilaku  dan  perbuatan  kelak  setelah  menjalani  hukuman
01820|yang dijatuhkan kepadanya;
01821|Menimbang, bahwa karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
01822|masih  dalam  lingkup  pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  serta  Majelis  Hakim  tidak
01823|menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari
01824|tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan (Vide Pasal
01825|193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);  
01826|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada
01827|perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan  (social  defence)  serta  keseimbangan
01828|dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-
01829|kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut
01830|maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan,
01831|dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat
01832|seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang
01833|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia
01834|mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan
01835|kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik
01836|oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat; 
01837|Menimbang, bahwa karena  Terdakwa berada dalam tahanan selama ini
01838|berdasarkan  perintah  penahanan  yang  sah,  maka  penahanan  tersebut
01839|dinyatakan  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  lamanya  tahanan  yang  telah
01840|
01841|dijalankan  oleh  Terdakwa tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  masa
01842|penangkapan dan penahanan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada
01843|Terdakwa (Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHAP);
01844|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  segala  sesuatu  yang  telah
01845|dipertimbangkan di  atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan
01846|terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa
01847|keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek
01848|jera,  namun  juga  memberikan  prevensi  umum  dan  prevensi  khusus  bagi
01849|Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana
01850|dimaksud  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang
01851|Pemasyarakatan,  maka  Majelis  Hakim  memandang  adil  dan  patut  apabila
01852|Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan
01853|dibawah ini; 
01854|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
01855|sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya
01856|perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i
01857|KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar
01858|biaya  perkara  (gerechtskosten) yang  besarnya  akan  ditentukan  dalam  amar
01859|putusan ini; 
01860|Memperhatikan,  Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor  21
01861|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01862|(TPPO) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01863|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:
01864|
01865|M E N G A D I L I   
01866|1. Menyatakan  Terdakwa Suwanda Amir Sati Bin (alm) Sati , telah terbukti
01867|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa
01868|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01869|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, korban
01870|atau  ahli  warisnya  berhak  memperoleh  Restitusi ”,  sebagaimana  dalam
01871|dakwaan alternatif pertama; 
01872|2. Menjatuhkan  pidana kepada  Terdakwa  tersebut oleh karena itu dengan
01873|pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01874|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01875|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu)
01876|bulan;    
01877|3. Mengabulkan  permohonan  Restitusi  dari  korban  WARTI  yang  diwakili
01878|Saksi RASTA Bin TARSINA selaku orangtua untuk menerima biaya Restitusi
01879|sebesar  Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dari  Terdakwa
01880|
01881|SUWANDA AMIR SATI Bin SATI, sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan
01882|Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor A.0099.R/KEP/SMP-LPSK/III
01883|Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 17 Maret 2025  maupun
01884|Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor:
01885|R-1748/4.1.IP/LPSK/03/2025  tanggal  19  Maret  2025,  yang  telah
01886|diperhitungkan  dari  komponen-komponen  yang  dapat  diajukan  dalam
01887|penghitungan Restitusi oleh Tim Penilai LPSK, yang harus dibayar Terdakwa
01888|dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  putusan  ini  telah
01889|memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  apabila  Terdakwa  tidak  mampu
01890|membayar  Restitusi  tersebut,  maka  Pengadilan  Negeri  memerintahkan
01891|Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana secara adil dan
01892|melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi  pembayaran  Restitusi
01893|tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana
01894|dikenakan pidana kurungan pengganti selama 1 (Satu) bulan; 
01895|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01896|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01897|5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
01898|6. Menetapkan barang bukti berupa : 
01899|5.1. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Paspor  Nomor  :  C8945549  an
01900|WARTI  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Imigrasi  Bandung  tgl  1  April
01901|2022;  
01902|5.2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjalanan Laksana Paspor
01903|No: XE449716 AN WARTI yang dikeluarkan oleh KJRI PENANG pada
01904|tgl 27 feb 2024; 
01905|5.3. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Kartu  Keluarga  dengan  No.
01906|3212090206096510 kepala keluarga an RASTA;
01907|5.4. 1 (satu) lembar Surat Izin Suami/Orang Tua an WARTI; 
01908|5.5. 3 (tiga) lembar Surat dari Kantor Imigrasi Malaysia dengan
01909|no: IM.101/B3-E/PRM/142/2024;
01910|5.6. 2  (dua)  lembar  tiket  penerbangan  dengan  tujuan  Kuala
01911|Lumpur - Kertajati an WARTI;
01912|5.7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an SUWANDA AMIR SATI,
01913|nik : 3212090404790002;  
01914|5.8. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Kartu  Keluarga  an  SUWANDA
01915|AMIR SATI No 3213090206097978;   
01916|Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
01917|7. Membebankan biaya perkara k epada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
01918|ribu rupiah); 
01919|
01920|Kamis
01921|
01922|31
01923|
01924|2025
01925|
01926|Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh Gabe Dorris MBS,
01927|S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.  dan Raditya Yuri
01928|Purba, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
01929|
01930|Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh
01931|Benedictus  Hapsoro  Surya  Wijaya,  S.H.,  M.H.  Panitera  Pengganti  pada
01932|Pengadilan  Negeri  Indramayu,  serta  dihadiri  oleh  Ali  Usman,  S.H.,  Penuntut
01933|Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.    
01934|
01935|           Hakim-Hakim Anggota,                                       Hakim Ketua Majelis,
01936|         Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.                Gabe Dorris MBS, S.H., M.H. 
01937|        Raditya Yuri Purba, S.H.,M.H.