01183|seseorang”,  dan  sub  unsur  “dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01184|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01185|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
01186|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01187|atas  orang  lain”,  dari  unsur  ini  memiliki  komponen  yang  bersifat  alternatif
01188|sehingga  sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-
01189|
01190|masing sub unsur  telah terbukti /terpenuhi, maka  terbuktilah/terpenuhilah apa
01191|yang dimaksud oleh masing-masing sub unsur tersebut;
01192|Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana
01193|telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01194|- Oleh karena  dalam  persidangan  telah terbukti mengenai  sejak  awal
01195|ketika Saksi Korban 1, dan Saksi Korban 2 mendatangi Terdakwa sebagai
01196|calon  karyawan  sampai  akan  dipekerjakan  sebagai  pelayan/karyawan
01197|(ladies),  Terdakwa  telah  menjelaskan  mengenai  tugas  sebagai
01198|pelayan/karyawan ( ladies) yang bertugas untuk  melayani tamu/pelanggan
01199|yang datang untuk minum minuman beralkohol jenis bir merek Bintang,
01200|serta  memberikan    layanan  berhubungan  badan/berhubungan  seks
01201|didalam maupun diluar warung bagi tamu/pelanggan yang datang, dimana
01202|Terdakwa mendapatkan bagian (fee) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu
01203|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
01204|badan/berhubungan seks didalam kamar warung yang diberikan Terdakwa
01205|kepada  para  pelayan/karyawan  (ladies)  untuk  ditempati  selama  bekerja
01206|diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  jika
01207|pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan  berhubungan
01208|badan/berhubungan seks diluar warung, serta alasan Saksi Korban 1 dan
01209|Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena
01210|faktor ekonomi (Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang),
01211|maka  Majelis  Hakim  menilai  sejak  awal  baik  Terdakwa  maupun  Saksi
01212|Korban 1 dan Saksi Korban 2 sudah mengetahui dan menyadari salah satu
01213|bentuk layanan yang diberikan pada warung milik Terdakwa adalah praktik
01214|pelacuran/prostitusi.  Dengan  kata  lain,  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa
01215|mempekerjakan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 pada warung milik
01216|Terdakwa  adalah  untuk  menyediakan  tempat  bagi  orang-orang  yang
01217|bersedia  dan  dapat  dipergunakan  untuk  melakukan  transaksi  hubungan
01218|badan/hubungan seks, serta Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 sejak awal
01219|datang bekerja ke tempat Terdakwa agar dapat mencari uang dengan cara
01220|melakukan transaksi hubungan badan/hubungan seks yang diperbolehkan
01221|pada  warung  milik  Terdakwa,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat
01222|komponen  “yang  melakukan  penampungan  seseorang”  dan  “yang
01223|melakukan penerimaan seseorang” yang dimaksud pada sub unsur “yang
01224|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
01225|pemindahan, atau penerimaan seseorang” dari unsur ini telah terpenuhi;
01226|
01227|- Dalam  persidangan  telah  terbukti  mengenai  peran  Terdakwa  dalam
01228|warung  tersebut  adalah  untuk  bertindak  sebagai  seorang
01229|penghubung/muncikari yang mempertemukan tamu/pelanggan yang datang
01230|ke warung milik Terdakwa dengan pelayan/karyawan ( ladies) pada warung
01231|Terdakwa  untuk  dipilih  dan  melakukan  hubungan  badan/hubungan  seks
01232|dimana Terdakwa menerima uang dari tamu/pelanggan tersebut kemudian
01233|menyerahkan uang tersebut kepada pelayan/karyawan ( ladies) yang dipilih
01234|untuk melakukan hubungan badan/hubungan seks setelah dipotong bagian
01235|(fee) untuk Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ternyata
01236|terbukti uang yang diserahkan oleh anggota Satreskrim Polres Luwu Timur
01237|yang  melakukan  penyamaran  sebagai  tamu/pelanggan  ( undercover)
01238|kepada  Terdakwa  ada  diserahkan  kepada  Saksi  Korban  1  dan  Saksi
01239|Korban  2  masing-masing  sejumlah  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu
01240|rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian (fee) sejumlah Rp200.000,00 (dua
01241|ratus ribu rupiah), serta alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau
01242|bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena faktor ekonomi (Saksi
01243|Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang) . Oleh karena hemat
01244|Majelis Hakim alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau/bersedia
01245|untuk  melakukan  praktik  hubungan  badan/hubungan  seks  ( praktik
01246|pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik  Terdakwa  adalah  kebutuhan
01247|ekonomi/membutuhkan uang dimana Terdakwa akan memberikan uang dari
01248|tamu/pelanggan  kepada  pelayan/karyawan  (ladies)  yang  melakukan
01249|hubungan badan/hubungan seks, maka Majelis Hakim menilai komponen
01250|“dengan memberi bayaran” pada sub unsur “dengan ancaman kekerasan,
01251|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01252|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01253|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
01254|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain”  dari  unsur  ini  telah
01255|terpenuhi;
01256|- Oleh  karena  dalam  persidangan  telah  terbukti  mengenai  “perbuatan
01257|Terdakwa yang mempekerjakan pelayan/karyawan (ladies) terutama Saksi
01258|Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk juga menyediakan  praktik hubungan
01259|badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik
01260|Terdakwa di Kabupaten Luwu Timur, yang menurut Majelis Hakim meskipun
01261|hal tersebut dilakukan  atas  persetujuan  dari  Saksi  Korban  1 dan Saksi
01262|Korban 2 sebagai korban tidak menghilangkan perbuatan Terdakwa dan
01263|tetap merupakan bentuk tindakan ekspolitasi terhadap orang lain berupa
01264|
01265|praktik  pelacuran/prostitusi”,  serta  dalam  persidangan  telah  terbukti
01266|mengenai “adanya bagian (fee) Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
01267|ribu  rupiah)  jika  pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan
01268|berhubungan  badan/berhubungan  seks  didalam  kamar  warung  yang
01269|diberikan Terdakwa kepada para pelayan/karyawan (ladies) untuk ditempati
01270|selama  bekerja  diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu
01271|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
01272|badan/berhubungan  seks  diluar  warung”,  maka  Majelis  Hakim  menilai
01273|perbuatan Terdakwa termasuk jenis tindakan eksploitasi terhadap orang lain
01274|yakni  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2,  sehingga  sub  unsur  “yang
01275|mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”
01276|telah terpenuhi;
01277|- Rangkaian  fakta  hukum  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  diatas
01278|menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa ketika mempekerjakan
01279|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  untuk  dapat  menyediakan  praktik
01280|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi),  tujuan
01281|Terdakwa  melakukan  hal  tersebut adalah  untuk  memperoleh  uang  agar
01282|dapat  menghidupi  diri  Terdakwa  sendiri  dan  keluarga  Terdakwa,  serta
01283|Terdakwa  tentunya  menyadari  kalau  praktik  pelacuran/prostitusi  adalah
01284|sesuatu  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  tercela
01285|berdasarkan norma kesopanan dan norma kesusilaan, sehingga Majelis
01286|Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar
01287|dan berkehendak, atau dengan kata terdapat unsur kesengajaan dalam diri
01288|Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut;
01289|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat
01290|Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam
01291|unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01292|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
01293|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01294|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01295|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01296|memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan orang tereksploitasi di
01297|wilayah negara Republik Indonesia”;
01298|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana
01299|diuraikan  dan  dipertimbangkan  tersebut  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
01300|perbuatan  Terdakwa  telah memenuhi seluruh unsur dalam  dakwaan  alternatif
01301|kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik
01302|
01303|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01304|Perdagangan Orang;
01305|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 2 ayat (2)
01306|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01307|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
01308|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01309|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  dakwaan alternatif
01310|kesatu;
01311|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka
01312|Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya
01313|sebagaimana dimuat dalam amar putusan;
01314|Menimbang,  bahwa  Pasal  48  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01315|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01316|Orang mengatur  “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
01317|warisnya  berhak  memperoleh  restitusi”,  akan  tetapi  selama  persidangan
01318|keberadaan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  diketahui  sehingga
01319|keterangan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  harus  dibacakan,  selama
01320|persidangan tidak pernah ada keluarga maupun ahli waris dari Saksi Korban 1
01321|dan Saksi Korban 2 yang hadir, serta pada saat penyidikan ternyata Saksi
01322|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  ada  membuat  Surat  Pernyataan  Penolakan
01323|Restitusi yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Restitusi. Oleh karena
01324|itu tanpa adanya permohonan restitusi dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2,
01325|maka Majelis Hakim tidak dapat secara sepihak menentukan nilai restitusi yang
01326|harus dibayar oleh Terdakwa;
01327|Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
01328|Terdakwa  selain  mempertimbangkan  derajat  kesalahan,  dan  akibat  yang
01329|ditimbulkan,  juga  mempertimbangkan  penjatuhan  pidana  yang  tidak
01330|menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;
01331|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  dari  Terdakwa  dan
01332|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  keringanan
01333|hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh
01334|Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan
01335|Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan
01336|dan  patut/layak  akan  dipertimbangkan  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap
01337|Terdakwa;
01338|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca tuntutan Penuntut
01339|Umum, Majelis Hakim memahami maksud dan tujuan tuntutan dari Penuntut
01340|
01341|Umum  adalah  untuk  menjaga  kepastian  hukum,  menegakkan  peraturan
01342|perundang-undangan yang berlaku, memberikan efek jera kepada Terdakwa
01343|dan memberikan efek deteren bagi masyarakat agar tidak mengulangi tindak
01344|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat
01345|lama pemidanaan pada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu
01346|berat  dan  tidak  sepadan  dengan  derajat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh
01347|Terdakwa;
01348|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  tuntutan  pidana  yang
01349|diajukan  oleh  Penuntut  Umum  menekankan  pada  konsep  pemidanaan
01350|berdasarkan teori absolut atau teori retributive dimana seorang terpidana harus
01351|diberikan nestapa (penderitaan) yang seberat-beratnya karena telah melakukan
01352|tindak pidana. Untuk saat ini konsep pemidanaan yang dianut di Indonesia
01353|secara  berangsur  sudah  mulai  beralih  ke  konsep  pemidanaan  berdasarkan
01354|pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice).  Pasal  1  angka  1
01355|Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili
01356|Perkara  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  mendefinisikan  “Keadilan
01357|Restoratif” adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang
01358|dilakukan  dengan  melibatkan  para  pihak  baik  korban,  keluarga  korban,
01359|terdakwa/anak,  keluarga  terdakwa/anak,  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait,
01360|dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya
01361|pembalasan. K eberadaan  konsep  pemidanaan  yang  baru  menurut  Majelis
01362|Hakim tidak secara serta merta menghapuskan ataupun menggantikan konsep
01363|pemidanaan  yang  lama,  sehingga  tuntutan  Penuntut  Umum  yang
01364|mencerminkan teori absolut atau teori retributive bukanlah sesuatu yang keliru,
01365|hanya  saja  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  kepada  seorang
01366|Terdakwa haruslah dilakukan secara manusiawi, terukur, tidak mengakibatkan
01367|penderitaan yang berlebihan, serta  dapat memberikan kemanfaatan  hukum.
01368|Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  terhadap
01369|Terdakwa merupakan bentuk upaya negara untuk memanusiakan manusia dan
01370|memasyarakatkan  terpidana  agar  dapat  kembali  hidup  dalam  masyarakat
01371|sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;
01372|Menimbang,  bahwa  peralihan  konsep  pemidanaan  di  Indonesia
01373|tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang
01374|akan berlaku sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lagi, tepatnya pada tahun 2026.
01375|Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
01376|Hukum Pidana mengatur pemidanaan bertujuan:
01377|
01378|a. mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
01379|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
01380|b. memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
01381|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
01382|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
01383|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
01384|dalam masyarakat; dan
01385|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
01386|terpidana;
01387|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah
01388|diuraikan  diatas,  menurut  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  memang  telah
01389|terbukti mengenai:
01390|1. tujuan  Terdakwa  untuk  melakukan  tindak  pidana  bukan  untuk
01391|memperkaya  diri  sendiri,  melainkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup
01392|Terdakwa  dan  keluarga  Terdakwa. Menurut  Majelis  Hakim  hal  ini  dapat
01393|dilihat dari nilai bagian ( fee) yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi Korban
01394|1 dan Saksi Korban 2, tidak pernah terbukti mengenai adanya tekanan,
01395|kekerasan ataupun paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi
01396|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  agar  mau  melakukan  praktik
01397|pelacuran/prostitusi  pada  warung  milik  Terdakwa,  serta  tidak  terbukti
01398|mengenai  adanya  tindakan  aktif  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  seperti
01399|mempromosikan,  memasarkan,  menawarkan  ataupun  mencari
01400|tamu/pelanggan  yang  akan  menggunakan  layanan  praktik
01401|pelacuran/prostitusi yang tersedia pada warung milik Terdakwa;
01402|2. Terdakwa sebenarnya sadar dan menyadari kalau tindak pidana yang
01403|dilakukannya  merupakan  sesuatu  yang  melanggar  ketentuan  peraturan
01404|perundang-undangan  namun  Terdakwa  memilih  untuk  melakukan  tindak
01405|pidana demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
01406|3. Terdakwa menerima dan menampung  pelayan/karyawan ( ladies) yang
01407|bersedia  memberikan  layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik
01408|pelacuran/prostitusi)  kepada  tamu/pelanggan  pada  warung  Terdakwa
01409|dengan  cara  Terdakwa  menjelaskan  mengenai  peraturan  warung  dan
01410|bagian  (fee)  yang  Terdakwa  ambil.  Tindak  pidana  ini  bukan  dilakukan
01411|dengan  cara  paksaan,  bujuk  rayu  maupun  tipu  muslihat  oleh  Terdakwa
01412|kepada para korban, melainkan atas pengetahuan dan persetujuan dari
01413|Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban dalam perkara ini,
01414|dimana  pelayan/karyawan  ( ladies)  pada  warung  Terdakwa  selain
01415|
01416|mendampingi serta melayani tamu/pelanggan yang datang untuk minum
01417|minuman  beralkohol  jenis  bir  merek  Bintang,  juga  akan  memberikan
01418|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01419|kepada tamu/pelanggan yang meminta;
01420|4. Alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung
01421|milik  Terdakwa  adalah  karena  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2
01422|membutuhkan  uang  sedangkan  Terdakwa  dapat  memberikan
01423|kesempatan/kemudahan bagi Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk
01424|memperoleh uang. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 1 dan
01425|Saksi Korban 2 tersebut sebenarnya mencerminkan adanya suatu simbiosis
01426|mutualisme  yang  menyimpang  secara  hukum  dan  moral  dimana  berkat
01427|adanya  warung  Terdakwa  yang  memberikan  kesempatan  bagi
01428|tamu/pelanggan meminta layanan hubungan badan/hubungan seks ( praktik
01429|pelacuran/prostitusi),  maka  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  dapat
01430|memperoleh uang yang dibutuhkannya sedangkan Terdakwa sendiri akan
01431|memperoleh bagian (fee) dari layanan tersebut;
01432|5. Hal  tersebut  menunjukkan  mengenai  sikap  dan  latar  belakang  dari
01433|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  yang  mau  bekerja  sebagai
01434|pelayan/karyawan  (ladies)  pada  warung  milik  Terdakwa  dan  mau
01435|memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
01436|Walaupun telah terdapat persetujuan dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01437|2  dalam  terjadinya  tindak  pidana,  hal  tersebut  tidaklah  menghapuskan
01438|ataupun menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal
01439|tersebut hanya dapat dipakai untuk menilai derajat kesalahan Terdakwa
01440|yang mana menurut Majelis Hakim tidak dapat disamakan dengan orang-
01441|orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban
01442|yang dipaksa, dibujuk, ditekan ataupun ditipu;
01443|6. Warung  milik  Terdakwa  tentunya  tidak  dapat  memberikan  layanan
01444|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada
01445|tamu/pelanggan apabila  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 tidak mau
01446|bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa  setelah  mengetahui  jenis  layanan
01447|yang  diberikan  oleh  pelayan/karyawan  (ladies),  begitu  pula  sebaliknya,
01448|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  mungkin  dapat  memberikan
01449|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01450|kepada  tamu/pelanggan  apabila  warung  milik  Terdakwa  tidak
01451|memperbolehkan  layanan  tersebut. Hal  ini  menurut  Majelis  Hakim