01640|Halaman 44 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01641|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim 
01642|berpendapat unsur dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Anak terpenuhi 
01643|dan terbukti; 
01644|Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
01645|sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
01646|kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan 
01647|hanya satu pidana: 
01648|Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) KUHP dikenal juga dengan istilah 
01649|concursus realis (perbarengan tindak pidana) yang mana terhadap orang yang sama 
01650|dituntut karena melakukan beberapa tindak pidana, akan dijatuhkan satu hukuman 
01651|saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya diancam 
01652|hukuman penjara, hukuman kurungan, ataupun hukuman denda, yang mana 
01653|hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan terberat ditambah 
01654|dengan sepertiganya; 
01655|Menimbang, bahwa dengan demikian syarat untuk dapat berlakunya pasal ini 
01656|adalah sebagai berikut : 
01657|a. Seorang pembuat; 
01658|b. Melakukan serangkaian tindak pidana; 
01659|c. Tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain; 
01660|d. Diantara tindak pidana tersebut tidak terdapat putusan hakim; 
01661|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, 
01662|Para Anak telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban masing-masing 
01663|sebanyak 2 (dua) kali yang mana terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 November 
01664|2025 dan hari Senin tanggal 24 November 20 25 di rumah Anak II di Kabupaten  
01665|Luwu Utara; 
01666|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh perbuatan Para Anak 
01667|tersebut adalah perbuatan yang selesai, yang mana tiap-tiap perbuatan tersebut dapat 
01668|dipidana karena masing-masing perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur 
01669|pasal dalam tindak pidana terhadap perlindungan anak yang masing -masing 
01670|perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara dan diantara perbuatan -
01671|perbuatan tersebut belum pernah ada yang diputus oleh Hakim; 
01672|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim 
01673|berpendapat unsur ini terpenuhi dan terbukti; 
01674|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 473 ayat (2) 
01675|huruf b Undang -Undang nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang 
01676|Hukum Pi dana sebagaimana sudah diubah oleh Pasal VII angka 44 Undang -
01677|Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 127 ayat 
01678|
01679|Halaman 45 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01680|(1) Undang -Undang Nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang 
01681|Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan 
01682|tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum; 
01683|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim ti dak menemukan 
01684|adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik 
01685|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu 
01686|bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
01687|pidana dan/atau Tindakan; 
01688|Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Advokat Para Anak dan 
01689|permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, 
01690|Para Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan 
01691|mengulanginya lagi; 
01692|Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Anak tersebut, Hakim 
01693|mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan semata -mata bukan untuk 
01694|pembalasan kepada diri Para Anak, melainkan bertujuan untuk mendidik dan 
01695|membina Para Anak agar menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga 
01696|pemidanaan yang akan dijatuhka n membawa Para Anak menjadi anggota 
01697|masyarakat yang baik dikemudian hari; 
01698|Menimbang, bahwa orang tua Para Anak meminta agar Para Anak 
01699|dikembalikan kepada orang tua, karena Para Anak masih ingin melanjutkan 
01700|sekolah/pendidikan dan membantu orang tua di rumah; 
01701|Menimbang, bahwa terhadap permohonan orang tua Anak tersebut, 
01702|Hakim berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana ini juga tidak lepas dari 
01703|kurangnya pengawasan dan kontrol yang dilakukan orang tua terhadap Anak 
01704|sehingga apabila hanya dijatuhi pidana berupa  pengembalian terhadap orang 
01705|tua dikhawatirkan tidak lahirnya rasa tanggung jawab dalam diri Anak terhadap 
01706|apa yang telah ia perbuat dan pada akhirnya nanti dikhawatirkan Anak akan 
01707|mengulangi lagi tindak pidana tersebut; 
01708|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim 
01709|berpendapat tindakan berupa pengembalian kepada orang tua tidak tepat untuk 
01710|diterapkan dalam perkara ini; 
01711|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian 
01712|Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak masing -masing tanggal 7 
01713|Januari 2026 dengan rekomendasi yang pada pokoknya Anak diberi pidana 
01714|berupa Pembinaan dalam Lembaga (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan 
01715|Sosial); 
01716|
01717|Halaman 46 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01718|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya  
01719|menuntut agar Menjatuhkan kepada Anak I oleh karena itu dengan tindakan 
01720|perawatan sosial selama 1 (satu) tahun pada Lembaga Penyelenggaraan 
01721|Kesejahteraan Sosial pada Sentra wirajaya di Makassar dan Menjatuhkan  
01722|pidana terhadap ANAK II , ANAK III oleh  karena itu dengan pidana penjara 
01723|selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapam) bulan pada Lembaga Pembinaan 
01724|Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Maros serta masing -masing Para Anak dijatuhi 
01725|pidana pelatihan kerja kepada masing-masing Anak di Unit Pelaksana Teknis 
01726|Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara 
01727|selama 4 (empat) bulan; 
01728|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, 
01729|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
01730|Menimbang, bahwa terhadap ANAK I  berdasarkan fakta persidangan 
01731|masih berusia dibawah 14 tahun pada saat melakukan tindak pidana maka 
01732|berdasarkan Pasal 69 ayat 2 Undang -undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
01733|Sistem Peradilan Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun 
01734|hanya dapat dikenai tindakan; 
01735|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 Undang -undang 
01736|Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tindakan 
01737|yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: 
01738|a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 
01739|b. penyerahan kepada seseorang; 
01740|c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
01741|d. perawatan di LPKS; 
01742|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 
01743|oleh pemerintah atau badan swasta; 
01744|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
01745|g. perbaikan akibat tindak pidana; 
01746|Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan latar belakang 
01747|kehidupan Anak I, kondisi keluarga, lingkungan pergaulan Anak, serta peran 
01748|Anak dalam tindak pidana yang dilakukan, dan berpendapat bahwa tindakan 
01749|berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejah teraan Sosial (LPKS) 
01750|lebih tepat diterapkan terhadap Anak I guna menjamin kepentingan terbaik bagi 
01751|Anak, memberikan pembinaan, pendidikan, pembimbingan, serta membentuk 
01752|sikap dan perilaku Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung 
01753|jawab; 
01754|
01755|Halaman 47 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01756|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap Anak 
01757|I Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan 
01758|dan tuntutan Penuntut Umum dijatuhi tindakan berupa perawatan di Lembaga 
01759|Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Sentra wirajaya di Kota 
01760|Makassar sedangkan mengenai lamanya tindakan akan ditentukan dalam amar 
01761|putusan; 
01762|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan penjatuhan 
01763|pidana terhadap Anak II dan Anak III sebagai berikut: 
01764|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang -undang 
01765|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pidana 
01766|pokok bagi Anak terdiri atas: 
01767|a. Pidana peringatan; 
01768|b. Pidana dengan syarat: 
01769|c. Pembinaan di luar lembaga; 
01770|d. Pelayanan masyarakat; 
01771|e. Pengawasan; 
01772|f. Pelatihan kerja; 
01773|g. Pembinaan dalam lembaga, dan; 
01774|h. Penjara; 
01775|Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum Menjatuhkan  
01776|pidana terhadap ANAK II , ANAK III oleh karena itu dengan pidana penjara; 
01777|Menimbang, bahwa berdasarka n ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang -
01778|undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), 
01779|menyatakan “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan 
01780|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”; 
01781|Menimbang, bahwa pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana 
01782|Anak pada dasarnya merupakan ultimum remedium (upaya terakhir), sehingga 
01783|penerapannya harus dilakukan secara hati -hati dengan memperhatikan 
01784|kepentingan terbaik bagi Anak, tujuan pembinaan, serta perlindungan 
01785|masyarakat; 
01786|Menimbang, bahwa meskipun demikian, penerapan prinsip ultimum 
01787|remedium tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak terhadap setiap perkara 
01788|Anak, melainkan harus dinilai berdasarkan keadaan konkret dari tindak pidana 
01789|yang dilakukan, tingkat kesalahan Anak, akiba t yang ditimbulkan, serta 
01790|kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa; 
01791|
01792|Halaman 48 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01793|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di 
01794|persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Anak II dan Anak III merupakan 
01795|pidana persetubuhan Anak yang memiliki dampak merugikan Korban dan 
01796|membahayakan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih 
01797|serius guna memberikan efek pembinaan, menumbuhkan kesadaran hukum, 
01798|serta mencegah terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari; 
01799|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dan akibat dari tindak 
01800|pidana yang dilakukan oleh Anak II dan Anak I II, Hakim berpendapat bahwa 
01801|rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan terkait pidana Pembinaan 
01802|dalam Lembaga belum memadai untuk mencapai tujuan pembinaan dan 
01803|perlindungan masyarakat dalam perkara a quo; 
01804|Menimbang, bahwa terhadap Anak II dan Anak III , Hakim Berpendapat 
01805|bahwa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lebih  tepat 
01806|dijatuhi sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap 
01807|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, tujuan pembinaan; 
01808|Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menuntut agar kepada 
01809|masing-masing Anak dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis 
01810|Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara; 
01811|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c 
01812|juncto Pasal 78 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
01813|Peradilan Pidana Anak, pidana pelatiha n kerja merupakan salah satu pidana 
01814|tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Anak dan Pasal 82 ayat (1) huruf e 
01815|berupa tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
01816|diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, sebagai sarana pembinaan dan 
01817|pengembangan keterampilan Anak; 
01818|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana 
01819|Anak tidak semata -mata untuk memberikan penderitaan kepada Anak, 
01820|melainkan lebih diarahkan pada pembinaan, pendidikan, pembimbingan, serta 
01821|pembekalan keter ampilan agar Anak dapat memperbaiki diri dan kembali 
01822|berperan secara positif dalam kehidupan bermasyarakat; 
01823|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 
01824|Para Anak masih berada dalam usia yang produktif dan memiliki kesempatan 
01825|yang luas  untuk memperbaiki perilaku serta membangun masa depan yang  
01826|lebih baik, sehingga perlu dibekali dengan keterampilan kerja yang bermanfaat 
01827|sebagai bekal setelah menyelesaikan masa pembinaan; 
01828|
01829|Halaman 49 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01830|Menimbang, bahwa pelatihan kerja yang dilaksanak an pada Unit 
01831|Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kecamatan Tanalili, 
01832|Kabupaten Luwu Utara dipandang dapat memberikan pendidikan keterampilan, 
01833|menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja kepada Para Anak, 
01834|sehingga sejalan dengan tujua n pembinaan dalam Sistem Peradilan Pidana 
01835|Anak; 
01836|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan tuntutan 
01837|Penuntut Umum mengenai perlunya menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada 
01838|Para Anak sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosia l Anak, 
01839|sedangkan mengenai lamanya pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar 
01840|putusan; 
01841|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atau tindakan dalam perkara ini, 
01842|Hakim juga telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) 
01843|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum 
01844|Pidana yang mengatur secara rinci mengenai pedoman pemidanaan dalam 
01845|uraian pertimbangan sebelumnya, namun secara khusus mengenai: 
01846|Menimbang, bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan Para Anak, 
01847|Hakim mempertimbangkan bahwa setiap bentuk pemidanaan terhadap Anak 
01848|harus diarahkan untuk menjamin kepentingan te rbaik bagi Anak serta 
01849|mendukung proses tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus bangsa, 
01850|putusan yang akan dijatuhkan bukan semata -mata pembalasan kepada Anak, 
01851|melainkan mengandung aspek pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial; 
01852|Menimbang, bahwa mes kipun pidana penjara dapat memberikan 
01853|dampak pembatasan kebebasan bagi Anak, namun dalam perkara a quo pidana 
01854|tersebut dipandang perlu dan proporsional mengingat sifat dan akibat dari tindak 
01855|pidana yang dilakukan Anak. Dengan ditempatkannya Anak pada Lembaga 
01856|Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak tetap memperoleh hak -haknya untuk 
01857|mendapatkan pendidikan, pembinaan kepribadian, pembimbingan, serta 
01858|pelatihan keterampilan yang diharapkan dapat membentuk sikap disiplin, 
01859|tanggung jawab, dan kesadaran hukum dalam diri Anak; 
01860|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah 
01861|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan 
01862|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhn ya dari pidana yang 
01863|dijatuhkan; 
01864|Menimbang, bahwa terhadap Anak I oleh karena dijatuhi tindakan dan 
01865|pemeriksaan terhadap Anak I telah selesai serta kepentingan pemeriksaan 
01866|
01867|Halaman 50 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01868|sudah terpenuhi, maka terhadap Anak I tidak perlu ditahan dan harus lah 
01869|dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan; 
01870|Menimbang, bahwa oleh karena Anak II dan Anak III dipersalahkan 
01871|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak 
01872|ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak II dan Anak II I dari dalam 
01873|tahanan, maka kepada Anak II dan Anak III diperintahkan untuk tetap berada di 
01874|dalam tahanan; 
01875|Menimbang, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau 
01876|lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti 
01877|yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali 
01878|yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut 
01879|ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan 
01880|Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 
01881|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
01882|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01883|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar selimut 
01884|warna merah maron kombinasi cokelat bermotif bunga-bunga, merupakan barang 
01885|yang dipakai Para Anak dalam melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang 
01886|bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; 
01887|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap 
01888|Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
01889|memberatkan dan yang meringankan Para Anak; 
01890|Keadaan yang memberatkan: 
01891|- Perbuatan Para Anak merusak masa depan Anak Korban; 
01892|- Perbuatan Para Anak melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat;; 
01893|Keadaan yang meringankan: 
01894|- Para Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan 
01895|mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari; 
01896|- Para Anak masih di usia muda dan produktif sehingga diharapkan dapat 
01897|merubah perilakunya setelah menjalani pidana atau tindakan; 
01898|- Para Anak belum pernah dihukum; 
01899|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan 
01900|dalam memberikan pertimbangannya Hakim telah memperhatikan nilai -nilai 
01901|keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan 
01902|moral (moral justice), kiranya putusan yang  dijatuhkan sebagaimana dalam  
01903|amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan; 
01904|
01905|Halaman 51 dari 52 Anomisasi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Msb  
01906|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan 
01907|dijatuhi pidana/tindakan, Para Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya 
01908|perkara; 
01909|Mengingat, Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 01 tahun 2023 
01910|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 
01911|tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum 
01912|Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
01913|Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
01914|
01915|MENGADILI: 
01916|1. Menyatakan ANAK I , ANAK II , dan ANAK III telah terbukti secara sah dan 
01917|meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan 
01918|persetubuhan terhadap anak yang dilakukan beberapa kali sebagaimana 
01919|pada dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum; 
01920|2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak I oleh karena itu dengan tindakan perawatan 
01921|sosial selama 8 (delapan) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 
01922|Sosial (LPKS) pada Sentra wirajaya di Kota Makassar dan tindakan pelatihan 
01923|kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Kecamatan 
01924|Tanalili Kabupaten Luwu Utara selama 4 (empat) bulan ; 
01925|3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II dan Anak III oleh karena itu dengan pidana 
01926|penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan pada Lembaga Pembinaan 
01927|Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Maros dan pidana pelatihan kerja kepada masing-
01928|masing Anak di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja 
01929|Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara selama 8 (delapan) bulan; 
01930|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak II dan 
01931|Anak III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01932|5. Menetapkan Anak II dan Anak III tetap ditahan; 
01933|6. Memerintahkan Anak I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini 
01934|diucapkan; 
01935|7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, 
01936|pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa 
01937|pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum 
01938|Anak; 
01939|8. Menetapkan barang bukti berupa: 
01940|- 1 (satu) lembar selimut warna merah maron kombinasi cokelat bermotif 
01941|bunga-bunga; 
01942|Dirampas untuk dimusnahkan; 
01943|