02208|Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun
02209|pada  saat  kejadian,  sehingga  TERDAKWA tidak  dapat  berlindung  dibalik
02210|anggapan bahwa tindakannya dilakukan atas persetujuan Anak Korban. Hal ini
02211|karena orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum
02212|cakap hukum dan tidak dapat memahami konsekuensi dari perbuatan yang ia
02213|Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02214|
02215|lakukan. Malah seharusnya TERDAKWA yang sudah dewasa dan merupakan
02216|sepupu  Anak  Korban  melindungi  Anakk  Korban  dari  kejahatan  yang  ada  di
02217|sekitarnya, membimbing  Anak  Korban  agar  menjadi  anak  yang  baik, bukan
02218|menjerumuskan Anak Korban ke lingkaran perdagangan orang dan memperoleh
02219|keuntungan dari tindakan yang  TERDAKWA lakukan terhadap Anak Korban
02220|tersebut;
02221|Menimbang bahwa akibat perbuatan  TERDAKWA, masa depan Anak
02222|Korban telah hancur serta Anak Korban merasa takut, malu, dan mengalami
02223|adjustment disorder , yaitu kondisi yang terjadi akibat syok psikologis, karena
02224|Anak Korban pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan
02225|bersifat  traumatis  sehingga  memicu  timbulnya  stres  akut.  Hal  tersebut
02226|menimbulkan  reaksi  emosional  negatif  yang  kuat  dan  dapat  berkembang
02227|menjadi gangguan kecemasan;
02228|Menimbang  bahwa  atas  perbuatan  TERDAKWA yang  menawarkan
02229|Anak Korban untuk dijual oleh  SAKSI 5 (diadili dalam berkas terpisah) kepada
02230|laki-laki  agar  disetubuhi  di  Bireuen  tersebut,  TERDAKWA mendapatkan
02231|keuntungan materiil berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
02232|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,
02233|rangkaian  tindakantindakan  TERDAKWA tersebut  telah  termasuk  dalam
02234|perbuatan  eksploitasi  sesuai  dengan  pengertian  dalam  UndangUndang
02235|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
02236|Pidana Perdagangan Orang;
02237|Menimbang bahwa tindakan eksploitasi tersebut dilakukan sejak dari
02238|Aceh Tengah hingga sampai ke Bireuen yang merupakan wilayah dalam Negara
02239|Republik Indonesia, maka unsur ini telah terpenuhi;
02240|Ad.5. Unsur Jika Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2,
02241|Pasal 3, dan Pasal 4 Dilakukan Terhadap Anak;
02242|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Republik
02243|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02244|Perdagangan Orang disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
02245|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
02246|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akte  Kelahiran  Nomor  
02247|1104-LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
02248|Aceh Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
02249|lahir pada tanggal 21 Agustus 2009. Saat tindak pidana perkara a quo terjadi,
02250|yaitu pada bulan November 2024, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas)
02251|Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02252|
02253|tahun. Oleh karena itu, Anak Korban masuk ke dalam kategori anak dalam
02254|UndangUndang ini, sehingga unsur “ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
02255|dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;
02256|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo.
02257|Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
02258|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
02259|TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
02260|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02261|pertama; 
02262|Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum TERDAKWA yang
02263|memohon  agar  TERDAKWA diringankan  Hukumannya  dari  tuntutan  hukum
02264|yang diajukan Penuntut Umum karena  TERDAKWA merasa tuntutan tersebut
02265|terlalu  berat.  TERDAKWA pun  merasa  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan
02266|mengulanginya  perbuatannya  lagi.  Sementara  Penuntut  Umum  dapat
02267|membuktikan  bahwa  perbuatan  TERDAKWA merupakan  perbuatan  tindak
02268|pidana perdagangan orang terhadap anak. Akan tetapi dalam hal penjatuhan
02269|hukuman, Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;
02270|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal
02271|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02272|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  TERDAKWA harus
02273|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02274|Menimbang  bahwa  oleh  karena  TERDAKWA mampu  bertanggung
02275|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02276|Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya  penjatuhan  pidana  bukanlah  bersifat
02277|pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas
02278|lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat TERDAKWA.
02279|Tetapi  penjatuhan  pidana  adalah  bersifat  edukatif,  konstruktif,  dan  motivatif
02280|dengan harapan agar  TERDAKWA tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak
02281|setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana
02282|juga  merupakan  tindakan  preventif  agar  masyarakat  lainnya  agar  tidak
02283|melakukan tindak pidana yang sama;
02284|Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang
02285|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
02286|Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02287|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
02288|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,
02289|mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus
02290|Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02291|
02292|yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan
02293|ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang
02294|dilakukan.  Selanjutnya,  Penuntut  umum  memberitahukan  kepada  korban
02295|tentang  haknya  untuk  mengajukan  
02296|restitusi.  Penuntut  Umum  memuat  permohonan  restitusi  tersebut  di  dalam
02297|dakwaannya. Kemudian, Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang
02298|diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan
02299|tuntutan;
02300|Menimbang  bahwa  oleh  karena  sampai  dengan  agenda  sidang
02301|pembacaan  tuntutan,  Penuntut  Umum  tidak  juga  mengajukan  permohonan
02302|restitusi yang merupakan hak Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat
02303|mempertimbangkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  Anak  Korban  dan
02304|Keluarganya seperti yang dilampirkan di dalam Berkas Perkara dari Penyidik.
02305|Namun, hal ini tidak menghilangkan hak Anak Korban untuk mengajukan sendiri
02306|gugatan  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim
02307|berpendapat agar Anak Korban dan/atau keluarga mengajukan permohonan
02308|restitusi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak Korban dan/atau
02309|keluarganya mengetahui putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
02310|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  TERDAKWA selama  telah
02311|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02312|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02313|dijatuhkan; 
02314|Menimbang bahwa oleh karena  TERDAKWA ditahan dan penahanan
02315|terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02316|TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
02317|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02318|1. 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna  Startrail
02319|Black beserta  kotak  dan  1  (satu)  lembar  bon/  faktur  pembelian
02320|Handphone;
02321|2. 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  coklat  bertulisan
02322|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02323|3. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “HIIL”;
02324|4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih tanpa merek;
02325|5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “BEDDA”; 
02326|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; 
02327|Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang tunai seratus ribu
02328|rupiah  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  1  (satu)  unit
02329|Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02330|
02331|Handphone merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan
02332|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
02333|bukti tersebut dirampas untuk negara;
02334|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA,  maka
02335|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02336|meringankan TERDAKWA, yaitu:
02337|Keadaan yang memberatkan:
02338| TERDAKWA merupakan sepupu Anak Korban yang seharusnya
02339|melindungi Anak Korban, tetapi malah menjerumuskan Anak Korban ke
02340|lingkaran perdagangan orang;
02341| Perbuatan  TERDAKWA menghancurkan  masa  depan  dan
02342|menimbulkan  trauma  serta  rasa  malu  bagi  Anak  Korban  dan
02343|keluarganya;
02344| Perbuatan  TERDAKWA merupakan  tindakan  yang
02345|bertentangan  
02346|dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  melanggar  hak  asasi
02347|manusia;
02348| Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat Aceh Tengah
02349|karena  tidak  sesuai  dengan  adat  istiadat  di  Provinsi  Aceh  yang
02350|menjunjung tinggi syariat Islam;
02351|Keadaan yang meringankan:
02352| TERDAKWA menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
02353|perbuatannya;
02354| TERDAKWA berterus  terang  dan  mengakui  semua
02355|perbuatannya;
02356| TERDAKWA belum pernah dihukum;
02357|Menimbang bahwa oleh  karena  TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah
02358|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
02359|Mengingat  Pasal  2  ayat  (1)  jo.  Pasal  17  UndangUndang  Republik
02360|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02361|Perdagangan Orang, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
02362|tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
02363|Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
02364|dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana serta
02365|peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;
02366|
02367|MENGADILI:
02368|Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02369|
02370|1. Menyatakan  TERDAKWA tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
02371|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang
02372|terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
02373|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA oleh  karena  itu  dengan
02374|pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah
02375|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02376|tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
02377|bulan;
02378|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
02379|dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02380|4. Menyatakan agar TERDAKWA tetap ditahan;
02381|5. Menyatakan barang bukti berupa:
02382| 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna
02383|Startrail Black beserta kotak dan 1 (satu) lembar bon/ faktur pembelian
02384|Handphone;
02385| 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bertulisan
02386|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02387| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02388|“HIIL”;
02389| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  tanpa
02390|merek;
02391| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02392|“BEDDA”;
02393|dirampas untuk dimusnahkan; 
02394| 5  (lima)  lembar  uang  tunai  seratus  ribu  rupiah  sejumlah
02395|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
02396| 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
02397|dirampas untuk negara;
02398|6. Menetapkan  agar  TERDAKWA membayar  biaya  perkara  sejumlah
02399|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02400|
02401|Senin
02402|
02403|1
02404|
02405|2025
02406|
02407|Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, Rahma
02408|Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua,  Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. , dan
02409|Anisa Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
02410|
02411|oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
02412|Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02413|
02414|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
02415|Takengon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon
02416|
02417|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02418|dto. dto.
02419|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02420|dto.
02421|Anisa Rahman, S.H.
02422|Panitera Pengganti,
02423|dto.
02424|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.