00837|saksi Evi Binti Dana Als Devi hendak dan saksi Saepul Jamil bin Rohidin (Alm)
00838|bersama dengan yang lainnya diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke
00839|kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan
00840|- Bahwa saksi Ernawati Binti Nurdin menerangkan saksi Ernawati Binti Nurdin
00841|bisa di bekerja pada terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Maret
00842|2025, saksi Ernawati Binti Nurdin datang ke rumah teman saksi Ernawati yaitu
00843|Sdri. Fatimah dan bercerita bahwa saksi Ernawati Binti Nurdin yang sedang
00844|menjadi  pekerja  di  salah  satu  tempat  konveksi  mengatakan  bahwa  di
00845|kantornya sedang tidak ada kerjaan. Setelah itu saksi Ernawati pun meminta
00846|pekerjaan kepada Sdri. Fatimah. Lalu sdri. Fatimah pun bercerita kepada saksi
00847|Ernawati  Binti  Nurdin  bahwa  dirinya  pernah  berkerja  sebagai  pekerja  seks
00848|komersial dengan cara ditawarkan melalui aplikasi MICHAT. Setelah itu saksi
00849|Ernawati Binti Nurdin pun tertarik bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial
00850|(PSK)  dan  menawarkan  saksi  Ernawati  Binti  Nurdin  untuk  bekerja  pada
00851|terdakwa. Selanjutnya saksi Ernawati bersama Sdri. Fatimah datang ke kos-
00852|kosan yang  disewa  terdakwa  untuk  di  kenalkan dengan terdakwa. Setelah
00853|saksi Ernawati tiba dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi pun di
00854|jelaskan cara bekerja pada terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga menjelaskan
00855|keuntungan yang diterima oleh saksi Ernawati Binti Nurdin nantinya akan ada
00856|pembagian  tertentu.  Saksi  Ernawati  menyetujui  hal  tersebut  dan  langsung
00857|mulai bekerja pada hari tersebut. Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025,
00858|saksi Ernawati sudah mendapatkan 1 (satu) orang tamu laki-laki dari aplikasi
00859|michat dan mendapatkan uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari
00860|hasil melayani laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi Ernawati memberikan uang
00861|sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
00862|- Bahwa saksi Silvia Mulyani Binti Asep Als Via  pada sekira akhir tahun 2024,
00863|mengirimkankan  pesan  kepada  temannya  yaitu  Sdri.  Citra  untuk  meminta
00864|pekerjaan.  Kemudian  Sdri.  Citra  pun  mengatakan  bahwa  ada  pekerjaan
00865|menjadi Pekerja Seksual  Komersial  di tempat yang sudah disediakan  oleh
00866|terdakwa.  Selanjutnya Sdri Citra mempertemukan saksi  Silvia Mulyani Binti
00867|Asep Als Via dengan terdakwa di kos-kosan yang sudah disewa oleh terdakwa
00868|dan saksi Silvia Mulyani Binti Asep Als Via  mengatakan ingin bekerja sebagai
00869|Pekerja Seksual Komersial di kos-kosan tersebut dan terdakwa menyetujui
00870|menampung  atau  menerima  saksi  Silvia  Mulyani  Binti  Asep  Als  Via untuk
00871|bekerja sebagai Pekerja Seksual Komersial bersama terdakwa.
00872|- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari saksi  Ina Binti Supar Als Dina,
00873|Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00874|
00875|saksi Nining Binti Amir Als Elsa, saksi Silvia Mulyani Binti Asep Als Via, saksi
00876|Ernawati Binti Nurdin dan saksi Evi Binti Dana Als Devi yang telah malakukan
00877|layanan seksual kepada para laki-laki dengan pembagian hasil antara lain:
00878| jika ada tamu dengan tarif Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada
00879|potongan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh
00880|para  saksi  korban  kepada  terdakwa  dengan rincian  sebagai  berikut:
00881|Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang yang
00882|melakukan  penawaran  di  aplikasi  MICHAT  salah  satunya  saksi  Andi
00883|Sugiana Als Badrun Bin Ade (Alm) dan terdakwa menerima Rp30.000,- (tiga
00884|puluh ribu rupiah) untuk diri terdakwa.
00885| jika ada tamu dengan tarif Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) ada potongan
00886|sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para
00887|saksi korban kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Rp25.000,-
00888|(dua  puluh  lima  ribu  rupiah)  terdakwa  berikan  kepada  orang  yang
00889|melakukan  penawaran  di  aplikasi  MICHAT  salah  satunya  saksi  Andi
00890|Sugiana  Als Badrun Bin Ade (Alm) dan terdakwa menerima Rp55.000,-
00891|(lima puluh lima ribu rupiah) untuk diri terdakwa.
00892| jika ada tamu dengan tarif Rp250.000 (dua ratus ribu rupiah) ada potongan
00893|sebesar Rp100.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para
00894|saksi korban kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Rp35.000,-
00895|(tiga  puluh  lima  ribu  rupiah)  terdakwa  berikan  kepada  orang  yang
00896|melakukan  penawaran  di  aplikasi  MICHAT  salah  satunya  saksi  Andi
00897|Sugiana Als Badrun Bin Ade (Alm) dan terdakwa menerima Rp65.000,-
00898|(enam puluh lima ribu rupiah) untuk diri terdakwa;
00899|Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak
00900|keberatan dan membenarkannya;
00901|
00902|Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum
00903|membacakan pendapat Ahli sebagaimana ketika di tingkat penyidikan, yang mana
00904|pendapat Ahli tersebut diberikan telah di bawah sumpah:
00905| Dr. Musa Darwin Pane, S.H. M.H, pada pokoknya sebagai berikut:
00906|- Ahli menerangkan bahwa benar Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-7
00907|UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00908|Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
00909|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
00910|perbudakan atau  praktik  serupa  perbudakan, penindasan, pemerasan,
00911|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
00912|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau  jaringan tubuh atau
00913|Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00914|
00915|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
00916|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
00917|- Ahli menerangkan bahwa benar Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-8
00918|UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00919|Eksploitasi Seksual  adalah segala bentuk  pemanfaatan  organ tubuh
00920|seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan,
00921|termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan  pelacuran  dan
00922|percabulan.
00923|- Ahli menerangkan bahwa benar Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-9
00924|UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00925|Perekrutan adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
00926|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
00927|- Ahli  menerangkan  bahwa  Baik  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  Pekerja  Seks
00928|Komersial  (PSK)  adalah seseorang yang menjual  jasanya  untuk
00929|melakukan hubungan seksual demi uang.
00930|- Ahli menerangkan bahwa benar Prostitusi atau pelacuran online merupakan
00931|praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media social
00932|sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari,
00933|pekerja seks dengan para penggunaannya.
00934|- Ahli menerangkan bahwa benar Baik dapat ahli jelaskan bahwa Pasal 2
00935|UU RI No.21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00936|Perdagangan Orang, "Posisi Rentan"  mengacu pada kondisi seseorang
00937|yang rentan terhadap eksploitasi, baik karena usia, jenis kelamin, cacat,
00938|status sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya, yang membuat mereka lebih
00939|mudah menjadi korban perdagangan orang. Dengan kata lain bahwa Posisi
00940|rentan adalah suatu  kondisi atau  situasi  yang  membuat seseorang lebih
00941|mudah menjadi sasaran atau korban tindak pidana perdagangan orang.
00942|- Ahli  menerangkan  bahwa  benar  Baik  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  istilah
00943|"bayaran atau manfaat" merujuk pada segala bentuk imbalan yang diberikan
00944|kepada seseorang yang memiliki kendali atas korban perdagangan orang.
00945|- Ahli menerangkan bahwa benar Baik dapat ahli jelaskan bahwa "Membantu"
00946|dalam  konteks TPPO berarti memberikan dukungan atau memfasilitasi
00947|tindakan perdagangan orang, baik sebelum, saat, maupun setelah kejahatan
00948|terjadi. Bantuan ini dapat bersifat aktif maupun pasif.
00949|- Ahli  menjelaskan  bahwa  unsur  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
00950|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00951|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mencakup  sejumlah
00952|Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00953|
00954|komponen yang membentuk delik  formil dan materiil  dalam  suatu tindak
00955|pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Unsur  ini  secara  kumulatif  harus
00956|dianalisis dan dipenuhi untuk dapat menetapkan seseorang sebagai pelaku
00957|dalam  tindak  pidana  tersebut.  Adapun  unsur  tersebut  dapat  diuraikan
00958|sebagai berikutL
00959|Unsur Setiap Orang
00960|Unsur  “setiap  orang”  dalam peraturan  perundang-undangan,  termasuk
00961|dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00962|Pemberantasan TindakPidana  Perdagangan  Orang,  merupakan  unsur
00963|subjek hukum yang bersifat umum dan mencakup siapa pun yang secara
00964|hukum cakap bertanggung jawab secara pidana. Terminologi “setiap orang”
00965|dalam  konteks  hukum  pidana  tidak  membedakan  antara  warga  negara
00966|Indonesia  atau  warga  negara  asing,  pria  maupun  wanita,  dan  tidak
00967|mensyaratkan adanya kualitas khusus (sebagaimana dalam delik jabatan),
00968|sehingga berlaku  terhadap semua orang sepanjang yang bersangkutan
00969|tidak berada dalam  kondisi  pengecualian  pertanggungjawaban,  seperti
00970|belum cukup umur, mengalami gangguan jiwa, atau berada dalam keadaan
00971|overmacht.
00972|Unsur  yang  melakukan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
00973|Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang
00974|Unsur  ini  merujuk  pada  tindakan  awal  hingga  tindak  lanjut  dalam  rantai
00975|perdagangan orang, yang melibatkan perbuatan aktif untuk memindahkan
00976|atau  memperlakukan  seseorang  sebagai  objek  eksploitasi.  Tindakan-
00977|tindakan ini tidak harus terjadi secara keseluruhan  (kumulatif), melainkan
00978|cukup jika terbukti bahwa pelaku melakukan salah  satu atau lebih  dari
00979|perbuatan tersebut.
00980|Perekrutan berarti tindakan mengajak, membujuk, menjaring, atau
00981|menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk suatu tujuan tertentu.
00982|Pengangkutan dan pemindahan berarti membawa orang dari satu tempat
00983|ke tempat lain, baik lintas wilayah maupun dalam satu wilayah.
00984|Penampungan berarti menyediakan tempat tinggal atau lokasi sementara
00985|kepada seseorang yang direkrut atau dipindahkan untuk tujuan tertentu.
00986|Penerimaan berarti pelaku menerima seseorang dalam konteks eksploitasi
00987|atau bagian dari jaringan perdagangannya.
00988|Dalam  konteks  hukum  pidana,  cukup  dibuktikan  bahwa  pelaku  berperan
00989|secara aktif dalam satu tahapan tersebut, tanpa harus berperan di semua
00990|Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
00991|
00992|tahap. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang bersifat
00993|multi-tahap dan bersifat jaringan (networked crime).
00994|Unsur  dengan  ancaman  Kekerasan,  Penggunaan  Kekerasan  ,
00995|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00996|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau  memberi bayaran
00997|atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang  yang
00998|memegang kendali atas orang lain
00999|Unsur ini merupakan unsur cara  atau modus (means) yang digunakan
01000|oleh pelaku untuk melakukan perekrutan, penampungan, pemindahan, atau
01001|penerimaan  seseorang  dalam rangka perdagangan orang. Rumusan ini
01002|bersifat alternatif kumulatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, tetapi
01003|cukup apabila salah satu atau lebih dari bentuk tindakan  yang disebutkan
01004|dalam norma dapat dibuktikan secara hukum. Bentuk- bentuk tersebut
01005|meliputi :
01006|Ancaman kekerasan (intimidasi) adalah tindakan menimbulkan rasa takut
01007|atau tekanan psikis kepada korban dengan maksud agar korban tunduk,
01008|menyerahkan  diri,  atau tidak melawan. Ancaman bisa berupa verbal
01009|(ucapan), simbolik (isyarat),  maupun melalui  tindakan tidak  langsung
01010|(misal: menunjukkan alat kekerasan).
01011|Penggunaan  kekerasan  adalah  perbuatan  dengan  unsur  fisik,  seperti
01012|pemukulan, penyiksaan, penamparan, atau bentuk-bentuk pemaksaan fisik
01013|lain  yang  menimbulkan  rasa sakit atau  penderitaan  fisik/mental  kepada
01014|korban.
01015|Dalam hukum pidana, baik ancaman maupun kekerasan fisik merupakan
01016|cara-cara  melawan  hukum  yang  membatalkan  kemerdekaan  kehendak
01017|korban.  Meski  dalam  praktik  TPPO  kekerasan  tidak  selalu  hadir  secara
01018|eksplisit, hukum tetap mengakui intimidasi non-fisik sebagai kekerasan psikis
01019|yang cukup relevan untuk membuktikan unsur ini.
01020| Penculikan diartikan sebagai tindakan mengambil atau membawa
01021|seseorang dari tempat tinggalnya atau dari perlindungan yang sah tanpa
01022|persetujuan  atau  melawan  kehendaknya,  dan  menempatkannya  di
01023|bawah  kekuasaan  atau  kendali  pelaku.  Dalam  konteks  TPPO,
01024|penculikan sering menjadi tahapan awal untuk menjauhkan korban
01025|dari akses bantuan atau dukungan hukum.
01026| Penyekapan  merupakan  bentuk  penghilangan  kebebasan  bergerak
01027|seseorang  dengan cara  mengurung,  menahan,  atau  mengisolasi  di
01028|suatu  tempat  tanpa  kehendaknya.  Ini  dapat  dilakukan  secara  fisik
01029|Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
01030|
01031|(mengunci ruangan) atau secara terselubung (mengancam agar korban
01032|tidak  keluar). Dalam  TPPO, penyekapan sering  kali  digunakan untuk
01033|mencegah korban melarikan diri.
01034| Pemalsuan  dalam  konteks  ini  dapat  berupa  pemalsuan  identitas,
01035|dokumen,  atau  informasi  yang  digunakan  untuk  merekrut  atau
01036|mengontrol korban. Misalnya, pelaku menjanjikan pekerjaan legal tetapi
01037|menyembunyikan fakta bahwa korban akan dieksploitasi secara seksual.
01038| Penipuan  berarti  memberikan  informasi  palsu,  janji  bohong,  atau
01039|menyesatkan seseorang  dengan  maksud  agar  orang  tersebut
01040|menyerahkan  diri  atau  haknya.  Dalam  TPPO,  penipuan sering
01041|dilakukan dengan menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi,  fasilitas
01042|mewah, atau status yang tidak sesuai realitas.
01043| Penyalahgunaan kekuasaan adalah penggunaan otoritas formal
01044|(seperti atasan,  majikan, pejabat) untuk memaksa atau membujuk
01045|seseorang tunduk atas kehendaknya.
01046| Posisi rentan mengacu pada keadaan di mana korban tidak memiliki
01047|daya tawar karena faktor usia, kemiskinan, keterbatasan pendidikan,
01048|isolasi  sosial,  atau  ketergantungan  ekonomi.  Ketika  pelaku
01049|memanfaatkan  keadaan ini  untuk  mengeksploitasi  korban,  maka
01050|unsur ini terpenuhi.
01051| Penjeratan  Utang  Merujuk  pada  keadaan  di  mana  korban  dijebak
01052|dalam  beban  utang  yang  terus  bertambah  atau  tidak  transparan,
01053|sehingga ia tetap berada dalam kendali pelaku karena merasa terikat
01054|untuk melunasi utang tersebut melalui kerja paksa atau eksploitasi
01055|seksual.
01056| Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Mendapat Persetujuan
01057|Unsur ini menegaskan bahwa persetujuan dari korban  atau orang
01058|yang  memegang  kendalinya tidak  menghapus  sifat  pidana  jika
01059|persetujuan itu diperoleh dengan cara-cara yang bersifat  manipulatif,
01060|eksploitatif, atau didasarkan pada ketidakberdayaan. Termasuk di
01061|dalamnya: memberikan uang kepada keluarga korban, kepada pihak
01062|ketiga,  atau  bahkan  kepada korban sendiri agar bersedia
01063|dieksploitasi.
01064| Dari berbagai bentuk itu, istilah “penyalahgunaan posisi rentan”
01065|menempati kedudukan yang penting dalam praktik hukum, khususnya
01066|dalam  konteks  korban  yang  memiliki ketidakberdayaan struktural
01067|atau sosial-ekonomi. Posisi rentan dapat  mencakup kondisi
01068|Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
01069|
01070|kemiskinan, pendidikan rendah, ketergantungan ekonomi, status
01071|sosial terbatas, hingga tekanan kebutuhan hidup mendesak.
01072|Bahkan jika korban  memberikan persetujuan secara eksplisit,
01073|persetujuan tersebut tidak menghapus sifat melawan  hukum apabila
01074|diperoleh dalam konteks posisi rentan, atau akibat relasi kuasa
01075|yang tidak seimbang. Oleh  karena itu, keberadaan unsur ini tidak
01076|hanya melihat aspek  fisik, tetapi juga  aspek psikis dan sosial dari
01077|relasi antara  pelaku  dan korban.  Unsur  untuk tujuan
01078|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
01079|Indonesia.
01080| Unsur ini merupakan elemen subjektif dari delik perdagangan
01081|orang yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan
01082|maksud tertentu, yaitu untuk mengeksploitasi  korban. Dalam doktrin
01083|hukum pidana, unsur ini tergolong dalam  mens  rea  (sikap  batin
01084|pelaku), yang  berperan  dalam  menentukan  arah  dan  maksud  dari
01085|suatu perbuatan pidana. Eksploitasi sendiri telah dijelaskan secara
01086|eksplisit dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01087|2007, yaitu sebagai:
01088|“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak
01089|terbatas  pada,  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau
01090|praktik serupa  perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,
01091|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01092|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
01093|atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan
01094|keuntungan, baik materiil  maupun immateriil.”Dengan demikian, unsur ini
01095|tidak mensyaratkan bahwa eksploitasi benar-benar telah terjadi, melainkan
01096|cukup apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk
01097|mengeksploitasi  korban,  sebagaimana  dibuktikan  melalui  rangkaian
01098|tindakan, sistem  kendali, dan pengambilan manfaat yang tidak sah atas
01099|diri korban. Termasuk  di  dalamnya  adalah  eksploitasi  seksual,  di  mana
01100|pelaku memanfaatkan tubuh korban sebagai objek layanan seksual demi
01101|mendapatkan  keuntungan  ekonomi,  baik  secara  langsung  maupun  tidak
01102|langsung.
01103|- Ahli menjelaskan bahwa unsur  “membantu  atau melakukan percobaan
01104|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dimaksud
01105|dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01106|mencakup dua bentuk penyertaan  pidana yang secara tegas dinyatakan
01107|Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2025/PN.Blb
01108|
01109|sebagai bentuk  keterlibatan  pidana  yang  dapat  dimintakan
01110|pertanggungjawaban  secara  penuh  sebagaimana  halnya  pelaku  utama.
01111|Bentuk pertama adalah perbuatan membantu (medeplichtigheid), yaitu
01112|tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran dan kehendak
01113|bebas  untuk  memberikan  bantuan  atau  fasilitas  dalam  bentuk  apa  pun
01114|terhadap  pelaksanaan  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Bantuan  yang
01115|diberikan  tidak  harus  berupa  tindakan  utama  seperti  perekrutan  atau
01116|eksploitasi,  melainkan  dapat  berupa  penyediaan  tempat,  pencarikan
01117|pelanggan,  penggunaan  sarana  komunikasi  atau  digital  untuk
01118|menghubungkan  korban  dengan  pihak  ketiga,  penjagaan  korban,