01847|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01848|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01849|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01850|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01851|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01852|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01853|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 1 2
01854|November 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01855|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01856|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01857|ini;
01858|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01859|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01860|
01861|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01862|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01863|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01864|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01865|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01866|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01867|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01868|pidana Penuntut Umum tersebut, oleh karena  keberangkatan 5 (lima) orang
01869|WNI dengan rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, 1 (satu)
01870|orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak tersebut  dilakukan tanpa
01871|tujuan  eksploitasi  ataupun  tanpa  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  oleh
01872|Terdakwa sebagaimana yang terungkap pada fakta persidangan bahwa awalnya
01873|Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) menghubungi saudara Sudi (kakak
01874|Saksi) yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di
01875|Negara  Malaysia,  lalu  menanyakan  apakah  masih  ada  lowongan  pekerjaan
01876|untuk Saksi Saksi Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin
01877|Mansur di tempat saudara Sudi bekerja, lalu saudara Sudi memberitahukan
01878|bahwa kebetulan perusahaan sawit tempat saudara Sudi sedang membutuhkan
01879|karyawan,  setelah  itu  saudara  Sudi  mengirimkan  nomor  WhatsApp  milik
01880|saudara Asri Als Mandor Asri (Daftar Pencarian Saksi) agar Saksi Riswandi Als
01881|Sandi Bin Rasyide (Alm) bisa berkomunukasi langsung dengan saudara Asri Als
01882|Mandor Asri. Tidak lama kemudian terjadilah komunikasi antara Saksi Riswandi
01883|dengan  saudara  Asri  Als  Mandor  Asri  terkait  keberangkatan,  biaya
01884|keberangkatan, dikarenakan Saksi Riswandi belum memiliki biaya dan pada
01885|saat itu terjadi kesepakatan akan ditanggung oleh Mandor Asri dan menjadi
01886|hutang yang akan dibayarkan setelah bekerrja nanti dengan rincian senilai RM.
01887|1.750,-  atau  sekitar  Rp.  6.650.000,-  untuk  1  orang  dewasa  dengan  total
01888|keseluruhan senjumlah RM. 5.250,- atau sekitar Rp. 19.950.000,- untuk 3 orang
01889|dewasa dan untuk anak Saksi tidak dibebankan biaya karena masih berusia
01890|dibawah 2 tahun;
01891|Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah menjemput 5 orang WNI
01892|dengan  rincian  2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01893|bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
01894|dari Pelabuhan tunon taka menuju pangkalan Aji Putri atas perintah dari saudari
01895|Rismawati dan  Terdakwa akan dibayar oleh saudari Rismawati sejumlah Rp.
01896|200.000,- sampai Rp.400.000,-. melalui transfer bank jika berhasil menjemput
01897|
01898|dan mengantarkan 5 (lima) orang WNI tersebut sesuai dengan perintah saudari
01899|Rismawati;
01900|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
01901|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
01902|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
01903|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
01904|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan lamanya pemidanaan kepada
01905|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman
01906|pemidanaan yang dikaitkan dengan perkara  a quo  sebagaimana yang akan
01907|termuat dalam amar putusan di bawah ini yang telah dipandang adil dan tepat; 
01908|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
01909|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
01910|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
01911|dalam keadaan yang meringankan;
01912|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo.  Pasal  69
01913|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01914|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
01915|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
01916|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda; 
01917|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
01918|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
01919|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01920|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01921|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01922|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
01923|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
01924|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
01925|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
01926|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
01927|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
01928|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
01929|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01930|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
01931|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01932|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
01933|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01934|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
01935|
01936|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
01937|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
01938|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
01939|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
01940|2) Besaran ancaman pidana denda;
01941|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
01942|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
01943|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
01944|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
01945|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01946|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
01947|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
01948|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
01949|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
01950|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa; 
01951|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
01952|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
01953|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
01954|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
01955|secara nyata”;
01956|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
01957|Terdakwa  bekerja  mengurus  rumput laut milik  orang  lain  yang  mana  waktu
01958|bekerja dan pengahasilan Terdakwa tidak menentu dan dalam perkara  a quo
01959|Terdakwa  rencananya  Terdakwa  akan  mendaptkan  upah  sejumlah  Rp.
01960|200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,-. (empat ratus ribu rupiah)
01961|dari saudari Rismawati tetapi belum diterima oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak
01962|memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta
01963|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  bahwa  sistem  peradilan  yang  adil
01964|seharusnya  memastikan  bahwa  seseorang  tidak  dipaksa  membayar  denda
01965|diluar kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
01966|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
01967|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
01968|dalam amar putusan dibawah ini;
01969|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
01970|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
01971|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
01972|dipertimbangkan: 
01973|
01974|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01975|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
01976|Pidana;
01977|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01978|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
01979|direncanakan atau tidak direncanakan;
01980|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
01981|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
01982|melakukan Tindak Pidana;
01983|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01984|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
01985|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
01986|pelaku Tindak Pidana;
01987|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
01988|atau keluarga Korban;
01989|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
01990|Korban; dan/ atau
01991|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
01992|dalam masyarakat;
01993|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
01994|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
01995|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
01996|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
01997|Terdakwa melakukan pidana didorong oleh kesadaran penuh dan didorong oleh
01998|tujuan  mendapatkan  keuntungan  secara  materil  yakni  upah  sejumlah  Rp.
01999|200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,-. (empat ratus ribu rupiah)
02000|dari saudari Rismawati tetapi belum dinikmati oleh Terdakwa;
02001|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02002|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02003|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk: 
02004|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02005|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02006|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02007|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02008|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02009|memulihkan  keseimbangan, serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
02010|dalam masyarakat; dan 
02011|
02012|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02013|terpidana.
02014|Menimbang,  bahwa  setelah  memperharikan  ketentuan  pasal  51
02015|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
02016|Pidana serta dihubungkan dengan perbuatan pada diri Terdakwa yang terbukti
02017|sebagai  turut  serta  dalam  percobaan  orang  perorangan  melaksanakan
02018|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sehinggah  dalam  perkara  a  quo
02019|pemidanaan  yang  paling  relevan  terhadap  diri  Terdakwa  adalah
02020|Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02021|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menumbuhkan
02022|rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
02023|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
02024|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
02025|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02026|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
02027|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
02028|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
02029|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
02030|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
02031|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02032|pidana yang dijatuhkan;
02033|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02034|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
02035|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02036|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02037|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
02038|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
02039|1) 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna Abu – Abu dengan
02040|IMEI  1:  862241052286116,  IMEI  2:  862241052286108  dan  Nomor
02041|Whatsapp +62 81251304117 nama kontak “Ilham”;
02042|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan serta  mempunyai  nilai
02043|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
02044|negara;
02045|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02046|2) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru dengan Nomor
02047|Seri:  10HC3A0YFS0001Y  IMEI  1:  867251058075541,  IMEI  2:
02048|
02049|867251058075558 dan Nomor Whatsapp +62 816-4917-0676 nama kontak
02050|“rifalrafa”.
02051|adalah  merupakan  milik  saksi  Saksi  Riswandi  Bin  Rasyide,  maka  perlu
02052|ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada  saksi  Saksi
02053|Riswandi Bin Rasyide;
02054|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02055|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02056|yang meringankan Terdakwa;
02057|Keadaan  yang  memberatkan:
02058|- Perbuatan  Terdakwa  dilakukan  dengan  kesadaran  penuh  dan  tanpa
02059|paksaan;
02060|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
02061|perlindungan pekerja migran Indonesia;
02062|Keadaan yang meringankan:
02063|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
02064|tidak mengulanginya lagi;
02065|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02066|- Terdakwa masih dalam usia produktif;
02067|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
02068|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
02069|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
02070|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
02071|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
02072|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
02073|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
02074|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
02075|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
02076|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
02077|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
02078|bersangkutan;
02079|
02080|MENGADILI:
02081|1. Menyatakan Terdakwa  Ilham Rahmat Bin Rahmat  tersebut di atas,
02082|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
02083|“turut serta melakukan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia”,
02084|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 
02085|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02086|penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
02087|
02088|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02089|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
02090|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02091|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02092|a) 1 (satu) unit Handphone merk REALME C25 warna Abu – Abu
02093|dengan  IMEI  1:  862241052286116,  IMEI  2:  862241052286108  dan
02094|Nomor Whatsapp +62 81251304117 nama kontak “Ilham”;
02095|Agar dirampas untuk negara;
02096|b) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru dengan
02097|Nomor Seri: 10HC3A0YFS0001Y IMEI 1: 867251058075541, IMEI 2:
02098|867251058075558  dan  Nomor  Whatsapp  +62  816-4917-0676  nama
02099|kontak “rifalrafa”.
02100|Agar dikembalikan kepada Saksi Riswandi Bin Rasyide;
02101|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
02102|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02103|
02104|Senin
02105|
02106|2
02107|
02108|2026
02109|
02110|Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari  Senin , tanggal  2 Februari 2026 , oleh
02111|kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
02112|Untung  Surapati,  S.H.,  Ridwan  Syaleh,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim
02113|
02114|Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Hernandia  Agung  Permana,  S.H.,  Panitera
02115|Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hajar Aswad,
02116|S.H., Penuntut Umum  dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya; 
02117|
02118|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02119|Untung Surapati, S.H. Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.
02120|Ridwan Syaleh, S.H.