00685|selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih
00686|dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan
00687|Terdakwa  maka  Majelis  Hakim  tidak  akan  mempertimbangkan  unsur-unsur
00688|pasal selanjutnya;
00689|
00690|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00691|persidangan  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur-
00692|unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Jo. Pasal 69
00693|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00694|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , yang
00695|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00696|1. Setiap orang;
00697|2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00698|3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
00699|serta melakukan perbuatan;
00700|Ad.1. Setiap Orang;
00701|Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja
00702|orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat
00703|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  tidak  digantungkan  pada
00704|kualitas/kedudukan  tertentu.  Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan
00705|berdasarkan keterangan  saksi-saksi, keterangan Terdakwa , dan barang bukti
00706|yang  diajukan di  persidangan, maka  yang  dimaksud  Setiap  Orang  dalam
00707|perkara a quo adalah Terdakwa Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti;
00708|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
00709|Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa tersebut merupakan subjek
00710|hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno
00711|Mertokusumo  subyek  hukum  (subjectum  juris)  adalah  segala  sesuatu  yang
00712|dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban hukum
00713|yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon);
00714|Menimbang bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan
00715|bertanggung jawab harus ada:
00716|a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
00717|buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
00718|b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
00719|baik dan buruknya perbuatan tadi;
00720|Menimbang bahwa butir (a) merupakan faktor akal ( intellectual factor )
00721|yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang
00722|tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak ( volitional
00723|factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana
00724|yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;
00725|Menimbang  bahwa  identitas  Terdakwa  yang  termuat  dalam  Surat
00726|Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan
00727|
00728|Terdakwa  sendiri  ternyata  telah  cocok  dengan  identitas  Terdakwa  di
00729|persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun
00730|petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruaan orang (error in persona) sebagai subjek
00731|hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;
00732|Menimbang  bahwa dari  pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses
00733|persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
00734|rohani, tidak berada di bawah pengampuan dan dari usia sudah dikategorikan
00735|dewasa.  Hal-hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  merupakan  subjek
00736|yang  cakap  dihadapan  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  seluruh
00737|perbuatan yang telah dilakukannya;
00738|Menimbang bahwa oleh karena itu unsur  setiap orang  telah terpenuhi
00739|menurut  hukum.  Selanjutnya,  tentang  apakah  perbuatan  Terdakwa  dapat
00740|dinyatakan  bersalah  dan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  Terdakwa
00741|tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;
00742|Ad.2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00743|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00744|adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
00745|kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah
00746|kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan yang
00747|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara
00748|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00749|menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
00750|Menimbang  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah
00751|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
00752|pelaksana penempatan;
00753|Menimbang bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00754|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
00755|memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan
00756|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00757|Menimbang,  bahwa  Pasal  69  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2017
00758|menyebutkan bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan
00759|Pekerja Migran Indonesia ;
00760|Menimbang bahwa Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha
00761|berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab
00762|menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja;
00763|
00764|Menimbang  bahwa  Pemberi  Kerja  adalah  instansi  pemerintah,  badan
00765|hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara
00766|tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia;
00767|Menimbng bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
00768|Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan
00769|oleh  Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan
00770|menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  lzin
00771|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah
00772|lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan  Penempatan
00773|Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja
00774|Migran Indonesia;
00775|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  UU  Nomor  18  tahun  2017
00776|ditentukan: “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
00777|harus memenuhi persyaratan:
00778|- berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00779|- memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani;
00780|- terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Pukulinan Sosial; dan
00781|- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00782|Dan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang a quo ditentukan “Untuk dapat
00783|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  memiliki
00784|dokumen yang meliputi”:
00785|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan
00786|fotokopi buku nikah;
00787|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
00788|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
00789|c. sertifikat kompetensi kerja;
00790|d. surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan
00791|psikologi;
00792|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat,
00793|f. Visa Kerja,
00794|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00795|h. dan Perjanjian Kerja.
00796|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat
00797|disimpulkan,  jika  orang  atau  warga  Negara  Indonesia  yang  menginginkan
00798|menjadi pekerja imigran di luar negeri harus memenuhi persyaratan-persyaratan
00799|kumulatif  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perundang-undangan
00800|tersebut, baik sebagai orang yang akan ditempatkan sebagai pekerja imigran
00801|
00802|maupun  pihak  yang  akan  memberikan  atau  mengirimkan  seseorang  keluar
00803|negeri sebagai pekerja imigran;
00804|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00805|fakta hukum di  persidangan, bahwa  awalnya  Terdakwa kenal  dengan  Saksi
00806|Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari,  Saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari
00807|menawarkan jasa kepada saksi Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang
00808|mengurus paspor dan visa untuk tenaga kerja migran dan Saksi Mukhlisol Aman
00809|Bin Alm Mustari  menawarkan jasa sebagai Handle di Bandara hingga calon
00810|tenaga kerja diterbangkan dan sejak saat itu terdakwa dengan Saksi Mukhlisol
00811|Aman Bin Alm Mustari mengadakan kerjasama;
00812|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00813|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00814|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00815|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00816|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00817|sebagai handle di bandara;
00818|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00819|pukul  18.00  WIB  Terdakwa  ditelepon  oleh  Saksi  Mukhlisol untuk  datang  ke
00820|rumahnya  karena  malamnya  mau  berangkat  terbang  ke  Arab  Saudi.  Lalu
00821|Terdakwa datang ke rumah Saksi  Mukhlisol sesampainya Terdakwa di rumah
00822|Saksi  Mukhlisol, ada beberapa orang yang lain, setelah semua lengkap Saksi
00823|Mukhlisol dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00824|Kemudian  pada  saat  diperjalanan  kami  semua  distop  oleh  polisi  yang
00825|berpakaian preman dan bertanya kepada kami semua yang berada didalam
00826|mobil  dan  polisi  bertanya  ”mau  kemana?”  lalu  ada  salah  satu  orang  yang
00827|menjelaskan bahwa kita akan pergi kebandara, setelah itu kami semua dibawa
00828|ke kantor polisi;
00829|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00830|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00831|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00832|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00833|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00834|Menimbang  bahwa  yang  memberikan  dana  untuk  memberangkatkan
00835|para TKW adalah Madam Laura dan Muhamad Al Shaloom dan untuk 1 (satu)
00836|orang tenaga kerja diberikan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
00837|rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
00838|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00839|
00840|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00841|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
00842|Menimbang bahwa uang yang diberikan kepada TKW sebelum berangkat
00843|adalah  berkisar Rp8.000.000,00 (delapan puluh  juta rupiah)  sampai  dengan
00844|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) orang TKW yang akan
00845|diberangkatkan  ke  Arab  Saudi,  terdakwa  mentransfer  uang  sekitar
00846|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00847|Menimbang  bahwa  Terdakwa  tidak  mempunyai  kantor  sendiri  untuk
00848|orang  yang  ingin  berangkat  kerja  keluar  negeri  dan tidak  memiliki  izin
00849|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Izin  Penempatan  Pekerja  Migran
00850|Indonesia dari pihak yang berwenang ;
00851|Menimbang, bahwa para tenaga kerja yang akan diberangkatkan oleh
00852|Terdakwa tidak pernah melaksanakan pelatihan, tidak ada perjanjian kerja dan
00853|visa yang diberikan adalah visa wisata, bukan visa kerja ;
00854|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  terungkap  jika  Terdakwa
00855|bukanlah subjek hukum yang terkait dengan instansi atau badan hukum yang
00856|memiliki kewenangan dalam mengirimkan seseorang sebagai pekerja imigran
00857|keluar negeri, sehingga dengan demikin unsur ini telah terpenuhi;
00858|Ad.3.  Sebagai  orang  yang  melakukan, yang menyuruh melakukan,  dan
00859|yang turut serta melakukan perbuatan;
00860|Menimbang  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  artinya  sudah  cukup
00861|apabila salah satu saja yang dibuktikan;
00862|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  melakukan
00863|pidana (pleger), ialah orang ini secara sendiri telah berbuat mewujudkan segala
00864|anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan
00865|(doen plegen ) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua)  orang, yang menyuruh
00866|(doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang
00867|melakukan  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain,  meskipun
00868|demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri
00869|peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh ( pleger) itu harus
00870|hanya  merupakan  suatu  alat  (instrumen)  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud
00871|dengan  turut  melakukan  (medepleger)  dalam  arti  kata  bersama-sama
00872|melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan
00873|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu (R.
00874|Susilo);
00875|Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana
00876|Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan ( deelneming). Pengertian ini perlu
00877|
00878|dikemukakan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  dari  peserta  pelaku
00879|tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan ( deelneming) dibahas oleh
00880|Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya ”Hukum Pidana, Kumpulan
00881|Kuliah  Bagian Kedua” menyebutkan  Pasal  55  ayat (1) Ke-1  KUHP sebagai
00882|ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu “ strafbaarfeit atau delict”, apabila
00883|dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal
00884|ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;
00885|Menimbang bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00886|yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau
00887|delik.  Turut  serta  melakukan  itu  dapat  terjadi  jika  dua  orang  atau  lebih
00888|melakukan  secara  bersama-sama  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,
00889|sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat
00890|tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga
00891|tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai
00892|suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.
00893|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00894|fakta  hukum  di  persidangan,  bahwa awalnya  sekitar  Tahun  2020  Terdakwa
00895|ketika  sedang  memproses  Visa  di  Kedutaan  Saudi  Arabia  bertemu  dengan
00896|Saksi  Mukhlisol di  parkiran  Kedutaan  Saudi  Arabia  di  Jakarta.  Dari  awal
00897|perkenalan  tersebut  Saksi Mukhlisol mengaku  sebagai  Hendel  di  Bandara
00898|Soekarno-Hatta dan mengaku bisa meloloskan calon pekerja Indonesia yang
00899|hendak bekerja di Luar Negeri dan Saksi Mukhlisol berkata kepada Terdakwa,
00900|jika tanpa adanya Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di
00901|Luar Negeri tidak akan bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak akan bisa naik
00902|pesawat serta tidak akan diterbangkan jika tidak menggunakan jasa hendel.
00903|Berawal dari pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan kerja
00904|sama dengan Saksi Mukhlisol, Terdakwa yang berperan merekrut tenaga kerja,
00905|sedangkan Saksi Mukhlisol yang berperan sebagai hendel atau yang mengurusi
00906|keberangkatan keluar negeri calon tenaga kerja, dari pembelian tiket pesawat
00907|hingga pengurusan boarding pass;
00908|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00909|pukul 18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati
00910|ditelepon  oleh  terdakwa  untuk  datang  ke  rumahnya  karena  malamnya  mau
00911|berangkat terbang ke Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi
00912|Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap
00913|terdakwa dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00914|Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa, Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00915|
00916|Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang berpakaian preman dan
00917|bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan polisi bertanya
00918|”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa kita akan
00919|pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi;
00920|Menimbang  bahwa  yang  memberikan  dana  untuk  memberangkatkan
00921|para TKW adalah Madam Laura dan Muhamad Al Shaloom dan untuk 1 (satu)
00922|orang tenaga kerja diberikan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
00923|rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
00924|keuntungan terdakwa untuk setiap 1 (satu) orang TKW yang diberangkatkan
00925|adalah  sekitar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  sampai  dengan
00926|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan  dana yang diberikan kepada terdakwa
00927|tersebut di  atas  dipakai  untuk  membeli  tiket,  untuk  membuat paspor,  untuk
00928|diberikan kepada handle di bandara, untuk cek kesehatan, untuk stamp Visa,
00929|untuk diberikan kepada TKW;
00930|Menimbang  bahwa  tugas  saksi  Mukhlisol  Aman  Bin  Alm  Mustari di
00931|bandara adalah setelah mendapatkan transferan dari terdakwa, kemudian saksi
00932|Mukhlisol  Aman Bin  Alm Mustari membeli tiket pesawat, lalu saat terdakwa
00933|datang, saksi  Mukhlisol Aman Bin Alm Mustari  yang menerima serah terima
00934|TKW  dari  terdakwa  dan  kemudian  menyerahkan  TKW  tersebut  ke  Suryani
00935|sebagai handle di bandara;
00936|Menimbang bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja wanita ke Arab
00937|Saudi terdakwa bekerja sama dengan Agency Ilegal di Arab Saudi yaitu Madam
00938|Laura dan Muhamad Al Shaloom, terdakwa juga bekerja sama dengan saksi
00939|Mukhlisol Aman Bin Alm. Mustari yang mengurus segala sesuatunya di Bandara
00940|Soekarno Hatta, Salim bertugas membuat paspor;
00941|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00942|terpenuhi;
00943|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam Pasal
00944|81  Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00945|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1
00946|KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi
00947|dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang
00948|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum
00949|tersebut,  maka  dengan  demikian  terdakwa  harus  dinyatakan  telah  terbukti
00950|secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
00951|sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
00952|
00953|Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa
00954|dapat  dinyatakan  bersalah  dan  mampu  mempertanggungjawabkan
00955|perbuatannya di depan hukum;
00956|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00957|berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu
00958|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari
00959|tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti
00960|jalannya  sidang,  di  samping  itu  tidak  ternyata  pula  di  persidangan  bahwa
00961|Terdakwa  mempunyai  alasan  pemaaf  dan/atau  alasan  pembenar  untuk
00962|melakukan  perbuatan  a  quo yang  dapat  meniadakan  pertanggungjawaban
00963|pidana pada dirinya;
00964|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00965|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;