00739|dakwaan penuntut umum yang terjadi pada bulan September tahun 2024,
00740|bila  mana  dihubungkan  dengan  alat  bukti  surat  berupa  fotocopy  Kartu
00741|Keluarga  atas  nama  kepala  keluarga  MUTTIARA  ZULFAHMI  Nomor
00742|7309072710210003 tertanggal 29 Agustus 2022  yang menerangkan bahwa
00743|lahir di Maros Tanggal 17 Juni 2021 , sehingga pada saat kejadian tersebut
00744|Anak korban masih berusia 3 (tiga) tahun. Fakta mana membuktikan bahwa
00745|Anak korban adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
00746|Ketentuan Umum butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
00747|perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang
00748|
00749|Perlindungan  Anak  yang  mendefenisikan  Anak  sebagai  seseorang  yang
00750|belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam
00751|kandungan;
00752|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
00753|unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam hal ini telah
00754|terpenuhi;
00755|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1)
00756|Jo  Pasal  76E  UU  RI  No.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
00757|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  menjadi
00758|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas
00759|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  telah
00760|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00761|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00762|dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
00763|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
00764|pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokok-pokoknya, sebagai
00765|berikut:
00766|- Bahwa  Tidak  ada  alat  bukti  yang  sah  yang  menunjukkan  terdakwa
00767|menggunakan cara-cara dalam penerapan pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E
00768|UU Perlindungan Anak tidak sesuai dengan fakta hukum, pasal tersebut
00769|tidak mensyaratkan adanya unsur kekerasan, tipu muslihat atau ancaman
00770|untuk membujuk korban melakukan perbuatan cabul;
00771|- Bahwa Keterangan nenek Anak korban tidak memenuhi syarat sebagai
00772|alat  bukti  langsung  sesuai  pasal  184  KUHAP karena  tidak  memenuhi
00773|syarat sebagai alat bukti;
00774|Menimbang  bahwa  terhadap  pokok-pokok  alasan  pembelaan
00775|Penasihat  Hukum  Anak  tersebut  diatas,  Hakim  akan  mempertimbangkan
00776|sebagai berikut:
00777|Menimbang  bahwa  terkait  perbuatan  Anak  yang  didakwa  telah
00778|mencabuli Anak korban sebenarnya telah dipertimbangkan secara lengkap
00779|bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini dan setelah
00780|Hakim  mempertimbangkan  kesesuaian  keterangan  Para  Saksi,  adanya
00781|barang bukti serta keberatan-keberatan dari Anak ternyata perbuatan Anak
00782|tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur dalam  Pasal 82 ayat (1) Jo
00783|Pasal  76E  UU  RI  No.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
00784|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  menjadi
00785|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas
00786|
00787|Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak
00788|sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu terkait pokok
00789|pembelaan Penasihat Hukum Anak yang mohon agar Anak  dibebaskan dari
00790|segala tuntutan hukum patut untuk ditolak
00791|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
00792|terkait  pendapat  Penasihat  Hukum  Anak  yang  menyatakan  keterangan
00793|Nenek Anak Korban  tidak  memenuhi syarat sebagai alat bukti  langsung,
00794|Hakim berpendapat argumentasi hukum Penasihat Hukum tersebut sudah
00795|tidak relevan lagi oleh karena berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstusi
00796|Nomor  65/PUU-VIII/2010 yang  bersifat final  dan  mengikat, terkait  makna
00797|Saksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
00798|Hukum  Acara  Pidana  telah  terdapat  perluasan,  hal  mana  menurut
00799|Mahkamah  arti  penting  Saksi  bukan  terletak  pada  apakah  dia  melihat,
00800|mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada
00801|relevansi  kesaksiannya  dengan  perkara  pidana  yang  sedang  diproses,
00802|sehingga  keterangan  Saksi  dalam  suatu  perkara  tindak  pidana  dapat
00803|dipergunakan  sepanjang  terdapat  relevansi  dengan  perkara  pidana
00804|dimaksud  dan  dalam  perkara  ini  Hakim  berpendapat  keterangan  Saksi
00805|Rostina  (nenek  Anak  korban)  dan  Saksi  Muttiara  Zulfahmi  telah  relevan
00806|dengan apa yang terungkap di Persidangan, oleh karena itu dalil pembelaan
00807|Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;
00808|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal -
00809|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00810|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
00811|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00812|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggungjawab
00813|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi penjatuhan
00814|pidana kepada Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi
00815|Anak, bahwa Anak masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga
00816|menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada  Anak  seperti  yang  akan
00817|disebutkan dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik dan adil
00818|tidak saja kepada Anak tersebut, namun juga adil bagi orang tua dan adil
00819|bagi masyarakat;
00820|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E
00821|UU  RI  No.  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00822|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang
00823|Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
00824|
00825|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain memuat ketentuan
00826|pidana  penjara,  juga  memuat  ketentuan  pidana  denda  yang  bersifat
00827|kumulatif, maka Anak juga harus dijatuhi pidana denda;
00828|Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (3) Undang - undang No mor
00829|11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa
00830|apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan
00831|denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
00832|Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (2) Undang - undang No mor
00833|11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa
00834|Pidana  pelatihan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan
00835|paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
00836|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  hasil  Litmas terhadap
00837|Anak, yang  memberikan  rekomendasi  agar  Anak  diberi  sanksi  berupa
00838|tindakan  yaitu  Anak  dikembalikan  Ke  Orangtua  (AKOT),  namun  setelah
00839|menilai  seluruh  fakta  dipersidangan  Hakim  berpendapat  lain  dengan
00840|pertimbangan  Perbuatan  Anak  sangat  bertentangan  dengan  nilai -  nilai
00841|agama dan nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat.
00842|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  21  huruf  a  walaupun
00843|mengutamakan  pengembalian  Anak  kepada  orangtua/wali  namun  dalam
00844|pasal 70 menjelaskan bahwa memberikan kewenangan kepada Hakim untuk
00845|menjatuhkan Tindakan apabila dinilai lebih tepat untuk memberikan efek jera
00846|yang  proposional  memastikan  perubahan  perilaku  anak  dan  melindungi
00847|Masyarakat  dari  potensi  residivisme,  sehingga  Hakim  berpendapat  lebih
00848|tepat  apabila  Anak  menjatuhkan  Tindakan  berupa  Pelatihan  Kerja  di
00849|BRSAMPK  (Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan
00850|Khusus) Makassar.
00851|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00852|persidangan berupa : 1 (satu) pasang baju anak berwarna kuning bergambar
00853|paweranger,  yang  telah  disita  secara  sah  menurut  hukum,  maka
00854|dikembalikan kepada Anak korban melalui orangtuanya saksi MUTTIARA
00855|ZULFAHMI;
00856|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri  Anak, maka
00857|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan
00858|keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh
00859|ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang  - Undang Hukum Acara
00860|Pidana, yaitu sebagai berikut : 
00861|Keadaan   yang memberatkan:  
00862|
00863|- Perbuatan  Anak bertentangan  dengan  nilai -  nilai  agama  dan  nilai
00864|kesusilaan yang hidup di masyarakat;
00865|Keadaan  yang meringankan:
00866|- Anak belum pernah dipidana;
00867|Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri
00868|Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas
00869|rasa  benci,  melainkan  sebagai  tindakan  hukum  yang  bersifat  mendidik
00870|(edukatif),  yang  termasuk  didalamnya  mendidik  masyarakat  secara
00871|keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan
00872|masyarakat,  oleh  karena  itu  Hakim berpendapat  pidana  yang  dijatuhkan
00873|terhadap diri Anak telah dipandang tepat dan adil;
00874|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00875|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00876|Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17
00877|tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
00878|Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
00879|2014  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
00880|2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00881|Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  serta   peraturan
00882|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00883|
00884|MENGADILI:
00885|1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan
00886|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membujuk  Anak  melakukan
00887|perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
00888|2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa Tindakan Pelatihan Kerja di
00889|BRSAMPK  (Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan
00890|Khusus)  Makassar selama 10 (sepuluh)  bulan  dan  Pengganti Denda
00891|Pelatihan Kerja selama 2 (dua) Bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi
00892|Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Makassar;
00893|3. Menetapkan barang bukti berupa:
00894|- 1 (satu) pasang baju anak berwarna kuning bergambar poweranger;
00895|Dikembalikan  kepada  Anak  korban  melalui  orangtuanya  saksi
00896|MUTTIARA ZULFAHMI;
00897|4. Membebankan  kepada  Anak membayar  biaya  perkara  sejumlah
00898|Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);
00899|
00900|Kamis
00901|
00902|8
00903|
00904|2025
00905|
00906|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8  Mei 2025 , oleh
00907|Fita Juwiati, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, dan
00908|
00909|Muhtar,S.H
00910|
00911|   Panitera Pengganti,      Hakim,
00912|       Muhtar, S.H.                                                  Fita Juwiati, S.H., M.H