02439|Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 dan biaya untuk Interview  ke
02440|LPK adalah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) serta
02441|biaya  paspor/medical  Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta  Dua Ratus  Ribu
02442|Rupiah).
02443|- Bahwa  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  untuk  mendapatkan  peserta  didik
02444|adalah  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  di  masyarakat  dan  dengan
02445|melibatkan bagian marketing ;
02446|- Bahwa saat ini jumlah peserta didik di LKP. Wahyuyyuha Mataram adalah
02447|sekitar 31 (tiga puluh satu) Siswa, 28 (dua puluh delapan) siswa  telah
02448|didaftarkan di LPK. PT RSei milik SUMAEDY EFFENDY yang beralamat di
02449|Lombok Timur, sedangkan 3 (tiga) orang merupakan siswa baru ;
02450|- Bahwa  Saksi  yang  mendaftarkan  peserta  didik  yang  ada  di  LKP.
02451|Wahyuyyuha Mataram ke LPK. PT RSei. Dalam hal pendaftaran di LPK
02452|(Lembaga Pelatihan Kerja) tidak dipungut biaya tetapi para peserta didik
02453|wajib membayar biaya Interview/ Beli Job sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua
02454|Puluh  Lima  Juta  Rupiah),  kemudian  Saksi  yang  mengakomodir  seluruh
02455|pembayaran  peserta  didik  yang  selanjutnya  Saksi  menyerahkan  uang
02456|tersebut ke PT RSEI ;
02457|- Bahwa  Antara  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  dengan  LPK.  PT  RSei  milik
02458|SUMAEDY EFFENDY memiliki  kerjasama  secara  lisan, awalnya  banyak
02459|Sending Organization(SO) yang datang, tergantung siswa mau ikut yang
02460|mana ;
02461|- Bahwa awalnya Terdakwa yang datang ke LKP Wahyuyyuha Mataram dan
02462|sudah diberitahu  LPK. PT Rsei memiliki  kerjasama  dengan  LPK  Sanusi
02463|yang memiliki Sending Organization(SO) ;
02464|- Bahwa  LKP. Wahyuyyuha Mataram tidak berhak memberangkatkan siswa
02465|Magang ke Jepang, hanya sebagai lembaga kursus saja ;
02466|- Bahwa   Saksi  tidak  pernah  menjanjikan  siswa  saya  untuk  magang  ke
02467|Jepang, Saksi  mengetahui mereka akan ke Jepang dari Perekrutnya ;
02468|- Bahwa LKP. Wahyuyyuha Mataram juga menyelenggarakan kursus bahasa
02469|Hal. 66 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02470|Paraf
02471|
02472|Jepang ;
02473|- Bahwa yang menerima uang interviw / beli job sebesar  Rp. 25.000.000,00
02474|(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) adalah saya sendiri dan dibuatkan kwitansi
02475|dan ditandatangani oleh bendahara LKP. Wahyuyyuha Mataram ;
02476|- Bahwa pada saat Terdakwa datang mengatakan kalau masuk melalui LPK.
02477|PT Rsei memiliki kerjasama dengan LPK Sanusi membayar sebesar Rp
02478|55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ), sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua
02479|Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar dahulu sebelum berangkan dan sisanya
02480|dibayar setelah sampai di Jepang ;
02481|- Bahwa  uang  interview  yang  di  sampaikan  oleh  Terdakwa  sebesar
02482|Rp.25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  tetapi  besar  yang  Saksi
02483|transfer Saksi  lupa ;
02484|- Bahwa   Saksi  pernah  meminjam  uang  ke  Terdakwa  yang  jumlahnya
02485|Rp72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ) ;
02486|- Bahwa Siswa belajar selama 1 tahun 6 bulan  ;
02487|- Bahwa tidak ada kerjasama dengan Terdakwa tentang jangka waktu belajar
02488|siswa ;
02489|- Bahwa  Saksi  dan  suami   Saksi   berdua  bertemu  dengan  siswa  yang
02490|membayar,  Saksi  menerima uangnya dan suami  Saksi  membuat kwitansi
02491|sebagai  bendahara  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram  dan  dibuatkan  kwitansi
02492|ditanda tangani oleh suami  Saksi  serta di stempel ;
02493|- Bahwa yang mentransfer uang ke Terdakwa adalah Saksi  melalui rekening
02494|suami   Saksi   kalau menggunakan Bank Mandiri karena   Saksi   hanya
02495|memiliki rekening BCA dan NTB Syariah saja;
02496|- Bahwa Kwitansi dibuat setelah diminta oleh penyidik ;
02497|- Bahwa   Saksi  mentransfer uang melalui tr ansfer bank sedangkan kalau
02498|uang cash  Saksi  serahkan ke bu Anah ;
02499|- Bahwa  Surat pengunduran diri di tulis oleh siswa dan blangkonya di kirim
02500|dari Terdakwa, dan siswa tanda tangan di hadapan saya dan tidak ada
02501|tekanan ;
02502|- Bahwa  Saksi lupa jumlah total uang yang saya transfer ke Terdakwa, saya
02503|Hal. 67 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02504|Paraf
02505|
02506|hanya ingat saya pinjam uang sebesar Rp 72.000.000,- ( tujuh puluh dua
02507|juta rupiah ) belum saya kembalikan ke siswa yang melapor ;
02508|- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  Terdakwa  tidak  memiliki  Sending
02509|Organization(SO) ;
02510|- Bahwa   Saksi  tidak  mengetahui  cara  memberangkatkan  orang  ke  Luar
02511|Negeri ;
02512|- Bahwa  Saksi bukan mitra dari LPK. PT Rsei, Saksi  hanya lembaga kursus;
02513|- Bahwa  bentuk  kerjasama   Saksi   (  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram)  hanya
02514|sebatas menitipkan uang saja, yang   Saksi   setor ke Terdakwa sejumlah
02515|Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) bukan Rp 20.000.000, 00
02516|( dua puluh juta rupiah );
02517|- Bahwa sampai sekarang belum ada yang di berangkatkan siswa sebanyak
02518|28 orang tersebut ;
02519|- Bahwa  Kwitansi  penyetoran  uang  dari  siswa  dibacakan  oleh  Penuntut
02520|Umum ;
02521|- Dwi Septian sebesar : Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah )
02522|- Haekal sebesar : Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
02523|- Ema sebesar : Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
02524|- Ahmad Walid sebesar : Rp 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah )
02525|- Alia sebesar : : Rp 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah )
02526|- Bahwa ada  siswa  Saksi   yang  lain  berangkat melalui  LPK. Lain  yang
02527|memiliki  sending Organization ( SO ) ;
02528|- Bahwa   posisi Saksi  hanya mengkursuskan saja dan Terdakwa melakukan
02529|interviuw sedangkan yang memberangkatkan saya tidak mengetahuinya;
02530|- Bahwa Penyidik tidak memminta nominal, penyidik hanya meminta kwitansi
02531|saja;
02532|- Bahwa  Saksi  mengatakan  ke  Terdakwa,   Saksi   minta  kwitansi
02533|Rp25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
02534|- Bahwa ada perbedaan antara jumlah yang di terima dengan jumlah yang di
02535|transfer, dan sudah di katakan ke Terdakwa ;
02536|Hal. 68 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02537|Paraf
02538|
02539|- Bahwa  Saksi tidak ingat jumlah yang  Saksi  transfer ke Terdakwa;
02540|- Bahwa  Saksi tidak bertanya ke LPK Sanusi tentang keberangkatan siswa
02541|karena  Saksi  tidak kenal,  Saksi  hanya kenal dengan Terdakwa saja ;
02542|- Bahwa di dalam kontrak harus bisa bahasa Jepang ;
02543|- Bahwa awalnya  Saksi  tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki sending
02544|Organization ( SO ). Terdakwa memberitahu   Saksi   bahwa LPK PT Rsei
02545|bekerjasama dengan LPK Sanusi ;
02546|- Bahwa  LKP Wahyuyyuha Mataram sebagai lembaga kursus bahasa saja,
02547|tidak mengurus uang ;
02548|- Bahwa  Antara  LKP  Wahyuyyuha  Mataram  dengan  LPK  PT  Rsei  ada
02549|kesepakatan uang, orang tua siswa menyetor uang ke saya ;
02550|- Bahwa makan siswa  Saksi  yang memberikannya;
02551|- Bahwa y ang kursus tidak wajib menginap , karena awalnya  Saksi   tidak
02552|menyediakan tempat menginap , akhirnya dibuatkan di lantai 3 rumah Saksi,
02553|dan awalnya Saksi  menanggung 2 sampai 3 bulan , lama-lama uang tidak
02554|cukup ;
02555|- Bahwa  Saksi pernah bertanya tentang aturan hukum untuk magang di luar
02556|negeri tersebut kepada pak Sutarno orang kementrian di Binalapota saat
02557|saya di tahan oleh penyidik ;
02558|- Bahwa   Saksi  pernah mengembalikan uang siswa saya tetapi saya lupa
02559|datanya ;
02560|Terhadap keterangan Saksi  Terdakwa menyatakan ada perbedaan nominal
02561|nilai yang di transfer dengan nilai yang tertulis di kwitansi ;
02562|Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;
02563|
02564|Menimbang bahwa Penuntut Umum  telah mengajukan Keterangan Ahli
02565|yang pada pokoknya sebagai berikut :
02566|1.   Ahli H. KADARUSNA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
02567|sebagai berikut :
02568|- Bahwa  sebelumnya  Ahli pernah  di  periksa  oleh  penyidik  sebagai  Saksi
02569|berkaitan dengan perkara ini;
02570|Hal. 69 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02571|Paraf
02572|
02573|- Bahwa   saat   Ahli   memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam
02574|Berita Acara Pemeriksaan ;
02575|- Bahwa  keterangan  Ahli  dalam  Berita  Acara  Penyidik  benar dan  Ahli
02576|memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
02577|- Bahwa  Ahli  mengerti  bahwa  berdasarkan  Surat Kepolisian  Daerah  NTB
02578|Nomor:  B/5710/X/RES.1.15/2024/Ditreskrimum,  tanggal  25  Oktober  2024
02579|perihal Bantuan permintaan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak
02580|pidana Perdagangan Orang dan atau  Orang Perorangan menempatkan
02581|Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
02582|- Bahwa Riwayat pendidikan  Ahli  adalah sebagai berikut :
02583|a. Tahun  1991 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.2 Apitaik;
02584|b. Tahun  1993  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  SMPN  1
02585|Pringgabaya:
02586|c. Tahun 1995 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 1 Selong:
02587|d. Tahun  2001  Tamat dan Lulus Pendidikan  Strata  1 Jurusan
02588|Hukum pada Universitas Mataram
02589|- Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
02590|a. Kepala sub bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD
02591|Kabupaten Lombok Utara (2016-2019);
02592|b. Kepala sub bagian  Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
02593|Hukum  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Lombok  Utara  (2019-
02594|2021);
02595|c. Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  Dinas  Penanaman  Modal
02596|Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Ketenagakerjaan
02597|Kabupaten Lombok Utara (2021-2024);
02598|d. Penelaah  teknis  kebijakan  pada  Bidang  Penempatan  dan
02599|Perluasan kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi
02600|Nusa Tenggara Barat:
02601|- Bahwa adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah sebagai  berikut:
02602|a. Penyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang
02603|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02604|b. Penyusunan  bahan  Perumusan  kebijakan  di  bidang
02605|penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02606|c. Penyusunan  bahan  pelaksanaan  di  Bidang  Penempatan
02607|tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02608|d. Penyusunan  bahan  norma  standad  prosedur  dan  criteria
02609|dibidang  Penempatan  tenaga  Kerja  dan  Perluasan
02610|Hal. 70 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02611|Paraf
02612|
02613|Kesempatan Kerja;
02614|e. Pelaskanaan  koordinasi  pelayanan  pengelolaan  informasi
02615|pasar kerja dalam satu daerah Kabupaten;
02616|f. Pelaksanaan penyebar luasan informasi pasar kerja kepada
02617|perusahaan.
02618|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)
02619|berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02620|Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
02621|Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja  menerangkan  bahwa  LPK
02622|(Lembaga  Pelatihan Kerja) adalah Instansi  pemerintah, badan  hukum
02623|atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
02624|pelatihan kerja.;
02625|- Bahwa Pada Peraturan tersebut juga mengatur bahwa  LPK (Lembaga
02626|Pelatihan  Kerja)  dibagi  menjadi  3(tiga)  yaitu  LPK  Swasta,  LPK
02627|Pemerintah dan LPK Perusahaan;
02628|- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02629|Nomor 6 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan
02630|Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
02631|Ketenagakerjaan,  pada  lampiran  ( Persyaratan  Umum  Usaha )
02632|disebutkan syarat-syarat dalam mendirikan LPK adalah sebagai berikut:
02633| Melampirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  sertifikat  Standar
02634|Usaha dari OSS;
02635| Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha
02636|pelatihan kerja, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas
02637|sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja dengan melampirkan
02638|profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  usaha
02639|pelatihan kerja yang memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas;
02640|Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertifikat  kompetensi  dan
02641|tenaga  pelatihan;  serta  Program  kerja  usaha  pelatihan  kerja  dan
02642|rencana pembiayaan selama 3 tahun;
02643|- Bahwa  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
02644|Ketenagakerjaan  sebagai  Adapun  tata  cara  tahapan  verifikasi
02645|berdasarkan  Permenaker  Nomor  6 tahun  20 21 tentang  Penetapan
02646|Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara berikut :
02647|Hal. 71 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02648|Paraf
02649|
02650|a. Dinas  Kabupaten/Kota  melakukan  verifikasi  kelengkapan
02651|dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan
02652|lengkap;
02653|b. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
02654|dokumen dengan kondisi rill dilapangan;
02655|c. Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan  notifikasi  hasil
02656|verifikasi kepada DPMTSP melalui sistem OSS;
02657|d. Berdasarkan  Verifikasi,  Dinas  Kabupaten/Kota
02658|menyampaikan  notifikasi  ke  sistem  OSS  Berupa  :  Memenuhi
02659|Persyaratan atau Tidak Memenuhi Persyratan;
02660|e. Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan,
02661|sistem  OSS  mencamtumkan  keterangan  bahwa  Sertifikat  telah
02662|diverifikasi;
02663|f.Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, sistem
02664|OSS  menyampaikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan
02665|pemenuhan persyaratan sertifikat standar;
02666|Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak
02667|memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat standar
02668|yang belum diverifikasi
02669|Berdasarkan  Permenaker  6  Tahun  2021  Penetapan  Standar
02670|Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada  Penyelenggara  Perizinan
02671|Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor  Ketenagakerjaan  :  Lembaga
02672|Pelatihan  Kerja  mempunyai  tugas  antara  lain  memberikan
02673|pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi Skiling, Up-
02674|Skiling dan Re-Skiling, Memberikan Pelayanan Konsultasi Pelatihan
02675|dan  Memberikan  layanan  penyusunan  program  pelatihan  yang
02676|sesuai kebutuhan konsumen;
02677|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02678|nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan
02679|Magang  di  Luar  Negeri  pada  pasal  2,  menerangkan  bahwa  Lembaga
02680|Pelatihan Kerja  (LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar
02681|Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
02682|(Sending Organization) yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan
02683|Transmigrasi  Republik Indonesia;
02684|Hal. 72 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02685|Paraf
02686|
02687|- Bahwa Terhadap LPK yang tidak memiliki SO (Sending Organization) hanya
02688|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
02689|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
02690|Luar Negeri;
02691|- Bahwa  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri
02692|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
02693|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan  PMI  ke luar negeri  terdiri  atas
02694|:  Badan,  Perusahaan.  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
02695|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
02696|sendiri.  bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja
02697|tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
02698|ke Luar Negeri;
02699|- Bahwa  Proses Pemagangan di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang
02700|berdasarkan ketentuan umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02701|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02702|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem
02703|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia
02704|dan di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau
02705|instansi  pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02706|pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam
02707|proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai
02708|keterampilan dan keahlian tertentu ;
02709|- Bahwa b erdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02710|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02711|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02712|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02713|peserta pemagangan dalam satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan
02714|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
02715|ketenagakerjaan  Provinsi  dengan  ditembuskan  kepada  bidang
02716|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
02717|- Bahwa  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)  berdasarkan
02718|ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02719|Transmigrasi  Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
02720|Hal. 73 dari 153 hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02721|Paraf
02722|
02723|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
02724|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
02725|untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal
02726|ini Negara Jepang;
02727|- Bahwa b erdasarkan pasal 11 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan