00990|akhir, sehingga dalam konteks ini Anak juga telah menjalankan fungsi sebagai
00991|perantara dalam mata rantai peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut, di mana
00992|setelah Narkotika jenis Shabu laku terjual, Anak berkewa jiban menyetorkan
00993|uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Saudara ABEL (DPO);
00994|Menimbang, bahwa kegiatan penjualan Narkotika jenis Shabu yang
00995|dilakukan oleh Anak tersebut bukan merupakan perbuatan yang terjadi secara
00996|sendiri, melainkan telah berlangsung  secara berkesinambungan sejak awal
00997|bulan Februari 2026 hingga saat penangkapan pada tanggal 04 Mei 2026,
00998|dengan sasaran pembeli antara lain supir mobil tangki dan pekerja perusahaan
00999|swasta di kawasan Purnama, sehingga perbuatan Anak tersebut telah
01000|menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat;
01001|Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
01002|Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1953/NNF/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang
01003|
01004|Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01005|
01006|ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepa la Bidang
01007|Laboratorium Forensik Polda Riau, telah diperoleh kesimpulan bahwa barang
01008|bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan
01009|puluh tiga) gram milik Anak adalah benar mengandung Metamfetamina yang
01010|terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang -Undang
01011|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan
01012|demikian terpenuhi pula kualifikasi objek perbuatan berupa Narkotika Golongan
01013|I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;
01014|Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak sendiri di
01015|persidangan, Anak menyatakan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang
01016|berwenang atas setiap perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika jenis
01017|Shabu tersebut, baik berupa izin untuk membeli, menguasa i, menyimpan,
01018|maupun menjual Narkotika jenis Shabu dimaksud; hal ini sejalan dengan
01019|ketentuan dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
01020|tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan
01021|untuk kepentingan pelayanan keseh atan dan/atau pengembangan ilmu
01022|pengetahuan dan teknologi, serta hanya dapat diedarkan oleh pihak -pihak
01023|tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri yang membidangi urusan
01024|kesehatan;
01025|Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin yang sah tersebut, maka
01026|seluruh rangkaian perbuatan Anak yang meliputi membeli, menerima,
01027|menyimpan, menguasai, dan menjual Narkotika Golongan I jenis
01028|Metamfetamina (Shabu) kepada orang lain adalah perbuatan yang dilakukan
01029|secara tanpa hak dan melawan hukum ( wederrechtelijk), karen a bertentangan
01030|dengan ketentuan hukum positif yang berlaku sebagaimana diatur dalam
01031|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
01032|Menimbang, bahwa adapun mengenai kedudukan Anak sebagai pelaku
01033|yang masih tergolong anak di bawah um ur, Hakim mempertimbangkan
01034|ketentuan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01035|Pidana Anak, yang mana berdasarkan fakta persidangan Anak lahir pada
01036|tanggal 05 September 2009 sehingga pada saat penangkapan maupun
01037|persidangan ini Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan,
01038|yang dengan demikian Anak memenuhi kualifikasi sebagai Anak yang
01039|Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang
01040|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; namun demikian,
01041|kualifikasi tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak atas
01042|
01043|Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01044|
01045|perbuatan yang telah terbukti dilakukannya, melainkan hanya mempengaruhi
01046|proses peradilan dan pemidanaan yang diterapkan terhadap Anak;
01047|Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan k etentuan Pasal 1
01048|Ayat (1) Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
01049|Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan penyesuaian pidana tersebut
01050|berlaku pula terhadap perkara yang menyangkut Anak yang Berhadapan
01051|dengan Hukum, sehingga dalam hal p enentuan sanksi pidana yang akan
01052|dijatuhkan kepada Anak, Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan
01053|ketentuan penyesuaian pidana dimaksud secara proporsional dengan tetap
01054|mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak ( the best interest of the
01055|child);
01056|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
01057|sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak
01058|atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,
01059|Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau M enyerahkan Narkotika
01060|Golongan I (satu) Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
01061|Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
01062|Narkotika Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2026 tentang
01063|Penyesuaian Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01064|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan
01065|menurut hukum;
01066|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1)
01067|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01068|Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2026 tentang
01069|Penyesuaian Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01070|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah
01071|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01072|didakwakan dalam dakwaan Primair;
01073|Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Advokat Pendamping
01074|Anak yang memohon keringanan hukuman, hal ter sebut akan dipertimbangkan
01075|oleh Hakim bersama -sama dalam menilai hal -hal khusus dalam penjatuhan
01076|pidana serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;
01077|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan
01078|adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pe rtanggungjawaban pidana Anak,
01079|baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Anak dinilai
01080|mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan
01081|bersalah dan dijatuhi pidana;
01082|
01083|Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01084|
01085|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak ,
01086|Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur
01087|dalam Pasal 54 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -
01088|Undang Hukum Pidana yang dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana
01089|dalam perkara ini, karena dalam memberikan ukuran yang tepat mengen ai
01090|pidana yang akan dijatuhkan, Hakim senantiasa mempertimbangkan unsur -
01091|unsur yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis,
01092|agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai -nilai
01093|kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan
01094|sebaliknya manusia untuk hukum, termasuk pula bagi Anak; bahwa sebuah
01095|hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang -wenangan tanpa melihat
01096|fungsi dan arti dari huk uman itu sendiri, dan hukuman harus
01097|mempertimbangkan segi manfaat serta dampaknya terhadap diri (jiwa raga)
01098|Anak, dengan unsur pertimbangan sebagai berikut:
01099|Menimbang, bahwa bentuk kesalahan Anak sebagaimana telah
01100|dinyatakan terbukti di muka persidangan menunjukkan bahwa Anak secara tidak
01101|langsung tidak berperan dalam mencegah dan membe rantas tindak pidana
01102|Narkotika, adapun motif dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah
01103|semata-mata karena tergiur oleh keuntungan finansial, di mana sikap batin Anak
01104|dalam melakukan perbuatan dimaksud menunjukkan bahwa perbuatan tersebut
01105|dilakukan dengan sengaja dan dengan perencanaan, yang mana hal ini
01106|tercermin dari cara Anak membagi Narkotika jenis Shabu menjadi paket -paket
01107|kecil untuk dijual secara terorganisir kepada para pembeli di lokasi tertentu;
01108|Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan riwayat kehidupan Anak, di
01109|mana Anak telah putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, serta dari
01110|aspek sosial dan ekonomi Anak tergolong dalam kondi si yang rentan; namun
01111|demikian, Hakim menilai bahwa hukuman harus mempertimbangkan segi
01112|manfaat dan dampaknya terhadap diri (jiwa raga) Anak serta masa depan Anak
01113|yang masih sangat muda, tanpa mengabaikan pengaruh tindak pidana yang
01114|dilakukan Anak terhadap masyarakat luas;
01115|Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran Anak sebagaimana
01116|yang telah dipertimbangkan di muka,  Hakim menilai bahwa Anak bukanlah
01117|merupakan pengendali utama dari peredaran Narkotika, melainkan Anak adalah
01118|orang yang direkrut dan dimanfaatkan oleh Saudara ABEL ( DPO) yang
01119|bertindak sebagai pemilik Narkotika, di mana Anak hanya berperan sebagai
01120|penjual Narkotika jenis Shabu yang diperolehnya dari Saudara ABEL (DPO);
01121|
01122|Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01123|
01124|Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana
01125|diatur dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01126|Pidana Anak, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah kepentingan
01127|terbaik bagi Anak ( the best interest of the child ), perlindungan, pembinaan, dan
01128|pemulihan Anak, bukan semata -mata penghukuman; bahwa pidana yang
01129|dijatuhkan terhadap Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif guna
01130|memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri dan kembali
01131|menjadi anggota masyarakat yang baik di masa yang akan datang;
01132|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ter sebut, menurut
01133|Hakim dalam kaitannya dengan pemidanaan adalah tidak adil apabila Anak
01134|dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau
01135|melebihi derajat kesalahannya, mengingat peran Anak dalam perkara ini
01136|sebagaimana yang telah diperti mbangkan, karena hal tersebut dapat menjadi
01137|sumber ketidakadilan baru yang pastinya bukan merupakan tujuan dari
01138|pemidanaan; sehingga dari pertimbangan dimaksud, Hakim menilai adalah
01139|layak, adil, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat apabil a
01140|terhadap Anak dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan
01141|ini;
01142|Menimbang, bahwa Pasal 624 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023
01143|tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa undang -
01144|undang tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun  terhitung sejak tanggal
01145|diundangkan;
01146|Menimbang, bahwa Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01147|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diundangkan pada tanggal 2 Januari
01148|2023, sehingga Undang-Undang dimaksud telah berlaku sejak tanggal 2 Januari
01149|2026;
01150|Menimbang, bahwa Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01151|Penyesuaian Pidana telah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 2 Januari
01152|2026;
01153|Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun
01154|2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana menyatakan "Dalam hal
01155|terdapat perubahan peraturan perundang -undangan sesudah perbuatan terjadi,
01156|diberlakukan peraturan perundang -undangan yang baru, kecuali ketentuan
01157|peraturan perundang -undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan
01158|pembantu Tindak Pidana";
01159|Menimbang, bahwa Pasal 618 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023
01160|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "Pada saat Undang-
01161|
01162|Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01163|
01164|Undang tersebut mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01165|peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang
01166|yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka
01167|atau Terdakwa";
01168|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan mempertimbangkan
01169|perkara ini dengan memperhatikan norma -norma yang diatur dalam Undang -
01170|Undang Nomor 1 Tahun 2023 te ntang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana
01171|dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01172|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I Undang -Undang Nomor 1
01173|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dalam hal undang -undang di luar
01174|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01175|Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, maka ketentuan ancaman
01176|pidana minimum khusus tersebut dihapus, kecuali bagi undang -undang yang
01177|mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tinda k
01178|pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang;
01179|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal II Ayat (5) huruf a
01180|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan
01181|pidana dalam undang -undang selain Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023
01182|tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana
01183|penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan
01184|ketentuan bahwa dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan
01185|pidana denda, maka an caman pidana tersebut diubah menjadi kumulatif
01186|alternatif;
01187|Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut dan
01188|memperhatikan ketentuan tentang Penyesuaian Pidana serta Lampiran I
01189|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penye suaian
01190|Pidana, di mana ancaman pidana tidak lagi disertai pidana penjara minimum
01191|khusus, maka  Hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana secara alternatif
01192|berupa pidana penjara tanpa disertai pidana denda, ataupun menjatuhkan
01193|pidana penjara disertai pidana denda dengan tetap memperhatikan kemampuan
01194|Anak untuk membayar pidana denda tersebut berdasarkan penghasilan dan
01195|pengeluarannya secara nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (1)
01196|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01197|Undang-Undang Hukum Pidana;
01198|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang -Undang
01199|Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01200|Pidana, pidana denda harus memperhatikan kemampuan Anak dalam
01201|
01202|Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01203|
01204|pembayarannya; dalam perkara ini,  Haki m berpandangan bahwa mengingat
01205|Anak tidak memiliki penghasilan tetap dan masih dalam usia pertumbuhan,
01206|maka adalah adil dan patut apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Anak
01207|adalah pidana penjara tanpa disertai pidana denda;
01208|Menimbang, bahwa dalam perkara  ini terhadap Anak telah dikenakan
01209|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
01210|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01211|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01212|Anak dilandasi al asan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap
01213|berada dalam tahanan;
01214|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
01215|persidangan, selanjutnya  Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01216|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01217|- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,95 (nol
01218|koma sembilan puluh lima) gram;
01219|- 1. (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
01220|- 1 (satu) helai plastik bening;
01221|- 1 (satu) blok plastik bening;
01222|- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
01223|Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan
01224|akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan serupa, serta merupakan
01225|barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana Narkotika, maka perlu
01226|ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
01227|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01228|- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
01229|- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 warna putih;
01230|- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King tanpa plat nomor;
01231|Yang merupakan hasil dan/atau alat tindak pidana yang dipergunakan
01232|secara langsung oleh Anak dalam menjalankan kegiatan penjualan Narkotika
01233|jenis Shabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
01234|Negara;
01235|Menimbang, bahwa u ntuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
01236|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01237|keadaan yang meringankan Anak, sebagai berikut:
01238|Keadaan yang Memberatkan:
01239|- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang
01240|giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
01241|
01242|Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01243|
01244|- Perbuatan Anak telah berpotensi merusak generasi muda dan
01245|membahayakan kesehatan masyarakat;
01246|Keadaan yang Meringankan:
01247|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01248|- Anak bersikap sopan selama persidangan;
01249|- Anak masih berusia sangat muda, yakni 16 (enam belas) tahun 8 (delapan)
01250|bulan, sehingga masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki
01251|sikap dan perilakunya;
01252|- Anak buk an merupakan pengendali utama peredaran Narkotika dalam
01253|perkara ini;
01254|- Orang tua Anak tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
01255|Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan
01256|(Penelitian Kemasyarakatan) telah menyampaikan suatu rekomend asi kepada
01257|Hakim terkait dengan jenis pidana yang dianggap paling tepat bagi Anak, yakni
01258|agar Anak sedapat mungkin dijatuhi pidana penjara bertempat di Lembaga
01259|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Bahwa Hakim dalam
01260|mempertimbangkan hal tersebut, akan se demikian rupa memperhatikan asas -
01261|asas yang ada, dan dengan memperhatikan pula, namun tidak terbatas hanya
01262|mengenai kualitas kejahatan yang dilakukan, kepentingan korban serta
01263|keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang ada pada diri
01264|Anak;
01265|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak
01266|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01267|Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia
01268|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang -Undang
01269|Nomor 1 Tahun  2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Undang -Undang Nomor
01270|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang -Undang
01271|Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01272|Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang bersan gkutan dengan
01273|perkara ini;
01274|
01275|MENGADILI
01276|1. Menyatakan Anak xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan b ersalah
01277|melakukan tindak pidana “ menjual Narkotika golongan 1 dalam bentuk
01278|bukan tanaman’” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
01279|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01280|selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan di Lembaga Pembinaan
01281|
01282|Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Dum
01283|
01284|Khusus Anak Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 4 (empat) Bulan di
01285|Disentra Abiseka Pekanbaru di Pekanbaru;
01286|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan
01287|oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01288|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01289|- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih
01290|0,95 g (nol koma sembilan puluh lima gram);
01291|- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
01292|- 1 (satu) helai plastik bening;
01293|- 1 (satu) blok plastik bening;
01294|- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
01295|Dimusnahkan;
01296|- Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);