00495|Menimbang bahwa Terdakwa beserta keempat orang lainnya tersebut
00496|tidak memiliki paspor untuk pergi ke negara Malaysia dan hanya akan bekerja
00497|dengan bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
00498|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang
00499|berwenang untuk menampung ataupun untuk menyalurkan serta menempatkan
00500|calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri;
00501|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan
00502|Terdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00503|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi
00504|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai  izin  resmi,
00505|adapun  diri  Terdakwa  sejatinya  tidak  memiliki  otoritas  untuk  melaksanakan
00506|penempatan pekerja migran Indonesia dikarenakan  tidak memiliki perusahaan
00507|penyalur  jasa  PMI  ke  Luar  Negeri,  serta  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin
00508|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam
00509|Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
00510|Pekerja Migran Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penggerak TKI
00511|yang  dikeluarkan  oleh  Menakertrans/Pejabat  yang  ditunjuk  serta  tidak
00512|menunjukan  Surat  Ijin  Penempatan  TKI  (SIPPTKI)  yang  mana  pelaksana
00513|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh  Badan,
00514|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00515|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00516|sementara Terdakwa merupakan orang perseorangan yang tidak mempunyai
00517|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai
00518|dengan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00519|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan
00520|dalam  ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
00521|kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia,  berdasarkan
00522|keadaan demikian Majelis Hakim menilai unsur  melaksanakan penempatan
00523|Pekerja Migran Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 69  telah
00524|terpenuhi;
00525|Menimbang, bahwa  oleh karena seluruh unsur dari  Pasal  81  Undang-
00526|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00527|telah  terpenuhi  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  dan  Majelis  Hakim
00528|berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana
00529|sebagaimana didakwakan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
00530|Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2025/PN Mpw
00531|
00532|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00533|dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00534|Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
00535|tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat
00536|menghapuskan sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, oleh karena itu
00537|Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00538|Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai
00539|bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis
00540|Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun
00541|syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana
00542|yang  didakwakan  terhadap  diri  Terdakwa,  dengan  demikian  berdasarkan
00543|ketentuan Pasal 183 KUHAP  jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah
00544|dijatuhi sanksi pidana;
00545|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  keringanan  hukuman  dari
00546|Terdakwa,  telah turut  dipertimbangkan dengan mempertimbangkan  pula  nilai-
00547|nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum dalam penjatuhan
00548|pidana  sebagaimana  dalam  amar  putusan  ini  telah  sesuai  dengan  kadar
00549|perbuatan Terdakwa;
00550|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00551|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00552|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00553|dijatuhkan;
00554|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00555|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00556|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00557|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00558|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00559|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  4 (empat) lembar Boarding
00560|Pass Lion Air atas nama: TERDAKWA, NANI DEMUS, DAHOKLORI, MELKIOR
00561|yang diperlukan sebagai lampiran dalam berkas perkara, maka terhadap barang
00562|bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
00563|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  handphone
00564|merek  Realme dan  1 (satu) unit mobil Avanza warna purplish silver dengan
00565|Nopol  KB  1843  CN  yang  telah  dipergunakan  sebagai  alat/sarana  untuk
00566|melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan
00567|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00568|Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2025/PN Mpw
00569|
00570|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00571|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00572|yang meringankan Terdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam
00573|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;
00574|Keadaan yang memberatkan:
00575|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
00576|melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00577|Keadaan yang meringankan:
00578|- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya
00579|lagi;
00580|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00581|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
00582|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00583|Memperhatikan,  Pasal  81  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2017
00584|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dan Undang-Undang Nomor 8
00585|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
00586|lain yang bersangkutan;
00587|
00588|MENGADILI:
00589|1. Menyatakan  Terdakwa TERDAKWA  tersebut  di  atas,  telah  terbukti
00590|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  ‘ orang
00591|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia’
00592|sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00593|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00594|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00
00595|(lima  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak
00596|dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00597|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00598|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00599|4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
00600|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00601|1) 4 (empat) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama: TERDAKWA, NANI
00602|DEMUS, DAHOKLORI, MELKIOR;
00603|tetap terlampir dalam berkas;
00604|2) 1 (satu) buah handphone merek Realme;
00605|3) 1 (satu) unit mobil Avanza warna purplish silver dengan Nopol KB 1843
00606|CN;
00607|dirampas untuk negara;
00608|Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2025/PN Mpw
00609|
00610|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00611|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00612|
00613|Selasa
00614|
00615|2
00616|
00617|2025
00618|
00619|Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025, oleh kami, Dr.
00620|Abdul Aziz, S.H., M.Hum.,  sebagai Hakim Ketua,  Roby Hermawan Citra , S.H.,
00621|M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
00622|
00623|tanggal 4 September 2025  oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
00624|Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H. M.M., Panitera Pengganti,
00625|
00626|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00627|ttd. ttd.
00628|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.H.
00629|ttd.
00630|Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.
00631|Panitera Pengganti,
00632|ttd.
00633|Hanny Puspasari, S.H. M.M.