02900|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02901|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02902|g. pengurusan Visa Kerja;
02903|h. OPP;
02904|i.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
02905|j.pemberangkatan.
02906|67. Bahwa  seseorang  dengan  Visa  Kunjungan  (Temporary  Visitor)  tidak
02907|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai
02908|berikut :
02909|Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017
02910|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, yang dimaksud  dengan
02911|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang
02912|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
02913|luar wiiayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
02914|Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
02915|Migran Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara
02916|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  di  Luar
02917|wilayah  Republik  Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah
02918|dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana
02919|ketentuan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18
02920|Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, untuk dapat
02921|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki
02922|dokumen berupa Visa Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan
02923|
02924|(Temporary Visitor) tidak dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai
02925|Kuli Bangunan;
02926|
02927|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02928|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat
02929|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02930|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02931|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02932|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02933|alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5
02934|huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02935|Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
02936|(1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02937|1. Setiap Orang;
02938|2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02939|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02940|huruf b sampai dengan huruf e;
02941|3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
02942|perbuatan;
02943|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02944|mempertimbangkan sebagai berikut:
02945|Ad.1. Setiap Orang;
02946|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan
02947|Pasal 1 angka 19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02948|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah orang perseorangan
02949|dan/ atau korporasi;
02950|Menimbang  bahwa  orang  perseorangan  dan/  atau  korporasi  itu
02951|merupakan subyek hukum;
02952|Menimbang  bahwa  setiap  subyek  hukum  di  Indonesia  dipandang
02953|memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  mana  untuk  melaksanakan  hak  dan
02954|kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia
02955|sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-
02956|Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  dalam
02957|menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada
02958|pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
02959|mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
02960|orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
02961|
02962|moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu
02963|masyarakat demokratis;
02964|Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh
02965|Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang
02966|tertera dalam dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut
02967|bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;
02968|Menimbang  bahwa  dengan  adanya  fakta  hukum  tersebut  maka
02969|Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  berkewarganegaraan  Indonesia
02970|yang  tunduk  pula  pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sehingga
02971|Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang
02972|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
02973|Migran  Indonesia sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  dakwaan  Penuntut
02974|Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;
02975|Ad.2.  Dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02976|Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
02977|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
02978|Menimbang  bahwa  menurut  doktrin  ilmu  Hukum  Pidana,  jika  dalam
02979|suatu  perumusan  tindak  pidana  digunakan  istilah  dengan  sengaja,  maka
02980|kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan ( opzettelijk),
02981|yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud  (oogmerk),  kesengajaan  dengan  sadar
02982|kepastian  (opzet  bij  zekerheids  of  noodzakelijkheids  bewustzijn ),  dan
02983|kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);
02984|Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok
02985|apakah  Terdakwa  memang  mempunyai  kesengajaan  ( opzettelijk)  untuk
02986|melakukan  perbuatan  dalam  pasal  yang  didakwakan  yaitu  perbuatan  untuk
02987|“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi
02988|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
02989|huruf e”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui ( met willens en
02990|wetens) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;
02991|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Prof.  Jan  Remmelink  menyatakan
02992|makna  “menghendaki”  (willens)  berarti  “berkehendak lebih  dari  semata
02993|menginginkan dan berharap ,” sedangkan makna “mengetahui” ( wetens) berarti
02994|“mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan
02995|terkandung  elemen kehendak  dan  pengetahuan atau  dapat juga  dinyatakan
02996|bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;
02997|
02998|Menimbang  bahwa  sebelum  menguraikan  apakah  Terdakwa  sengaja
02999|atau  tidak  maka  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  perbuatan
03000|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi
03001|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
03002|huruf e;
03003|Menimbang bahwa  yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
03004|sebagaimana Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
03005|Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
03006|warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
03007|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
03008|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Republik
03009|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
03010|Indonesia, Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang
03011|bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang
03012|bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut
03013|awak kapal dan pelaut perikanan;
03014|Menimbang  bahwa  yang  tidak  termasuk  sebagai  Pekerja  Migran
03015|Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: a. warga negara Indonesia yang
03016|dikirim atau  dipekerjakan  oleh badan internasional atau oleh negara di luar
03017|wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; b. pelajar dan peserta pelatihan di
03018|luar  negeri;  c.  warga  negara  Indonesia  pengungsi  atau  pencari  suaka;  d.
03019|penanam modal; e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di
03020|Perwakilan Republik Indonesia; f. warga negara Indonesia yang bekerja pada
03021|institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan g.
03022|warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri;
03023|Menimbang  bahwa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  bagi  Pekerja
03024|Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  diatur  dalam  Pasal  5
03025|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
03026|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:
03027|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
03028|b. memiliki kompetensi;
03029|c. sehat jasmani dan rohani;
03030|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
03031|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
03032|Menimbang  bahwa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  unsur  ini  adalah
03033|apabila menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan
03034|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-
03035|
03036|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
03037|Pekerja Migran Indonesia yaitu:
03038|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi
03039|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak sehat jasmani dan rohani;
03040|- apabila  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  terdaftar  dan  tidak  memiliki
03041|nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
03042|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki dokumen lengkap yang
03043|dipersyaratkan;
03044|Menimbang bahwa dokumen lengkap yang dipersyaratkan wajib dimiliki
03045|oleh Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 5 huruf e yaitu diatur dalam
03046|Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
03047|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
03048|a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
03049|melampirkan fotokopi buku nikah;
03050|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
03051|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
03052|c. sertifikat kompetensi kerja;
03053|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
03054|psikologi;
03055|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
03056|f. Visa Kerja;
03057|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
03058|h. Perjanjian Kerja;
03059|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  Saksi
03060|Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin
03061|Ahmad bekerja di Jepang sebagai kuli bangunan dengan Nakazima Shinjing
03062|sebagai pemborongnya mulai dari sekira 22 Agustus 2019 sampai dengan bulan
03063|November 2019 dan selama Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin
03064|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Negara Jepang tidak
03065|mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana gaji
03066|yang akan diterima yaitu sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
03067|bersih  per  bulan  namun  faktanya  mendapatkan  upah/  gaji  apabila  bekerja
03068|namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan upah/ gaji dan Saksi Irvanudin
03069|Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno,  Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad tidak
03070|mengetahui berapa upah/ gaji dalam sehari bekerja namun total uang yang
03071|diterima  selama  bekerja  di  Jepang  yaitu  sebesar  25  MAN  atau  sebesar
03072|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dipotong dengan pinjaman
03073|
03074|kepada Nakazima  Shinjing sebesar  10 MAN atau sebesar  Rp10.000.000,00
03075|(sepuluh juta rupiah) sehingga uang dapat dibawa pulang ke Indonesia selama
03076|bekerja  3  (tiga)  bulan  di  Jepang  yaitu  sebesar  15  MAN  atau  sebesar
03077|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
03078|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  Saksi  Irvanudin  Bin
03079|Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad
03080|adalah Pekerja Migran Indonesia;
03081|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan berawal dari
03082|sekira tahun 2018  Saksi Irvanudin Bin Kusniawan,  Saksi Hariyadi Bin Darno,
03083|dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ingin bekerja ke Negara Jepang melalui
03084|LPK milik Saksi Deni Maulana Yusuf bernama Momiji Gakkou namun Saksi Deni
03085|Maulana Yusuf tidak bisa memberangkatkan karena LPK Momiji Gakkou hanya
03086|lembaga  pelatihan  bahasa  Jepang  saja  dan  tidak  memiliki  izin  untuk
03087|memberangkatkan pekerja ke Jepang sehingga dikenalkan kepada Terdakwa
03088|sebagai pemilik LPK Kougas yang memiliki status  Sending Organization  (SO)
03089|yaitu  lembaga  pelatihan  kerja  yang  telah  mendapatkan  izin  resmi  dari
03090|Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengirimkan tenaga
03091|kerja atau peserta magang ke luar negeri, khususnya Jepang;
03092|Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui awalnya Saksi Deni
03093|Maulana menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan Negara tujuan Jepang
03094|melalui  proses  yang  cepat  selama  3  (tiga)  bulan  dan  dengan  syarat  yang
03095|mudah, kemudian Saksi Deni Maulana meminta biaya pelatihan Bahasa dan
03096|proses  pemberangkatan  sebesar  Rp56.000.000,00  (lima  puluh  enam  juta
03097|rupiah)  yang dibayar  secara  bertahap, lalu dalam proses keberangkatan ke
03098|Negara Jepang Saksi Hariyadi Bin Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00
03099|(tiga puluh juta rupiah) dan dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang,
03100|Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad sudah habis sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan
03101|juta rupiah) sedangkan kekurangannya dibayarkan terlebih dahulu oleh Saksi
03102|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan;
03103|Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan juga diketahui sekira
03104|bulan September 2018 Saksi Irvanudin Bin Kusniawan dan Saksi Hariyadi Bin
03105|Darno mulai mengikuti pelatihan Bahasa di LPK Momiji Gakkou milik Saksi Deni
03106|Maulana Yusuf di Bandung sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad pada
03107|November 2018 dengan tujuan untuk bekerja di Negara Jepang akan tetapi
03108|Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik
03109|Sholeh Bin Ahmad tersebut tidak mendapatkan sertipikat kompetensi setelah
03110|mengikuti pelatihan Bahasa Jepang di LPK Momiji Gakkou milik Saksi Deni
03111|
03112|Maulana Yusuf, selain itu Saksi Irvanudin Bin Kusniawan dan rekan-rekan Saksi
03113|Irvanudin Bin Kusniawan tersebut juga tidak pernah diarahkan oleh Saksi Deni
03114|Maulana  Yusuf  untuk  mengikuti  uji  kompetensi  Bahasa  guna  mendapatkan
03115|sertipikat;
03116|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan
03117|Pasal 13 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
03118|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
03119|Menimbang bahwa dari fakta hukum selanjutnya pada bulan November
03120|2018,  Saksi  Deni  Maulana  menghubungi  Terdakwa  dengan  tujuan  meminta
03121|bantuan  kepada  Terdakwa  untuk  memberangkatkan  siswa  milik  Saksi  Deni
03122|Maulana atas nama Saksi Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin
03123|Ahmad yang saat itu dibawa ke Semarang bertemu Terdakwa karena Saksi
03124|Deni  Maulana  mengetahui  LPK  Kougas  milik  Terdakwa  ada  izin
03125|Penyelenggaraan  Pemagangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian
03126|Ketenagakerjaan  RI.  Selanjutnya  Terdakwa  menjelaskan  kepada  Saksi  Deni
03127|Maulana bahwa Terdakwa belum memiliki job dan Terdakwa juga menanyakan
03128|legalitas  LPK  Momiji  Gakkou  milik  Saksi  Deni  Maulana  dimana  Saksi  Deni
03129|Maulana menerangkan Izin LPKnya masih dalam proses sehingga Terdakwa
03130|belum berani membuat MOU dengan LPK Momiji Gakkou untuk membantunya
03131|memberangkatkan siswa pemagangan, namun Terdakwa mengatakan kepada
03132|Terdakwa “nanti kalau ada job Terdakwa kabari;
03133|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  persidangan  pada
03134|akhirnya tanggal 21 Agustus 2019 Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin
03135|Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ke Bandara Soekarno Hatta untuk
03136|berangkat ke Jepang dengan tiket, paspor dan Visa kunjungan ( temporary visa)
03137|selama 3 (tiga) bulan tanpa memiliki perjanjian kerja;
03138|Menimbang Bahwa berdasarkan surat dari Kedutaan Jepang tanggal 16
03139|Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan kegiatan yang boleh dilakukan oleh
03140|warga  negara  asing  di  Jepang  dengan  status  “Temporary  Visitor”  adalah
03141|tamasya, rekreasi, olahraga, kunjungan keluarga, tur, pelatihan atau meeting,
03142|bisnis atau kegiatan lain selama masa tinggal singkat di Jepang misalnya turis
03143|atau peserta konferensi. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah mengatur
03144|bisnis  termasuk  memperoleh  pendapatan  atau  aktivitas  yang  menerima
03145|remunerasi (kecuali mempunyai izin untuk terlibat dalam aktivitas seperti itu);
03146|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno,  Saksi
03147|Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Jepang
03148|sebagai kuli bangunan dan mendapatkan gaji/upah maka kegiatan seperti itu
03149|
03150|merupakan  suatu  kegiatan  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  dilakukan  warga
03151|negara asing yang berada di Jepang dengan menggunakan temporary visa;
03152|Menimbang bahwa dengan demikian Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi
03153|Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad  yang  merupakan
03154|Pekerja Migran Indonesia di Jepang telah menggunakan temporary visa untuk
03155|ke Jepang, bukan menggunakan visa kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh
03156|Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
03157|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana visa Kerja ini untuk
03158|masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan;
03159|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  selanjutnya  alasan
03160|Terdakwa  memberangkatkan  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno,  Saksi  Irvanudin  Bin
03161|Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad adalah berdasarkan informasi Job
03162|dari Tiara Natalia di Perusahaan Nakajima kemudian Tiara Natalia mengirimkan
03163|scan file dokumen Surat alasan undangan, Jaminan Pribadi, Jadwal tinggal dan
03164|latar belakang undangan dari Perusahaan Nakajima sedangkan dokumen asli
03165|berdasarkan  keterangan  Tiara  Natalia  telah  diserahkan  ke  Lidya  Tambunan
03166|untuk  dasar  permohonan  pembuatan  Visa  dan  LPK  Kougas  tidak  memiliki
03167|hubungan kerjasama dengan perusahaan Nakajima;
03168|Menimbang  bahwa  selain  itu  informasi  kebutuhan  tenaga  kerja
03169|Nakajima diketahui dari Nakajima dan Accepting Organizer (AO)/ Kumiai yaitu
03170|PT.  Minamiso  yang  diketahui  Accepting  Organizer  (AO)/  Kumiai  yaitu  PT.
03171|Minamiso  tidak  valid  atau  izinya  sudah  mati,  lalu  Terdakwa  konfirmasi  ke
03172|Komatsu selaku perwakilan dari Perusahaan Nakajima dan PT Minamiso selaku
03173|AO/Kumiai.  Kemudian  Komatsu  mengatakan  saat  pemagangan  di  Negara
03174|Jepang AO/ Kumiainya akan diganti serta tidak menggunakan PT. Minamiso;
03175|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas  maka
03176|pada saat LPK Kougas memberangkatkan Saksi Irvanudin, Saksi Hariyadi dan
03177|Saksi  Taufik  tanpa  didahului  adanya  perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran
03178|Indonesia dengan pihak yang melakukan penempatan Saksi Irvanudin, Saksi
03179|Hariyadi dan Saksi Taufik di Jepang;