00531|hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (recht person) sebagai suatu
00532|
00533|kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum
00534|maupun bukan badan hukum;
00535|Menimbang,  bahwa  dalam  kasus  yang  sedang  diperiksa  serta  sedang
00536|disidangkan sekarang ini adalah menunjuk kepada orang pribadi (Naturlijke Persoon)
00537|yaitu ANAK yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang
00538|tertuang  di dalam  surat dakwaan  Penuntut Umum, Anak  tersebut menerangkan
00539|bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas diri Anak,
00540|sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona);
00541|Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim unsur setiap
00542|orang ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak sebagai orang yang melakukan
00543|tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Hakim akan
00544|mempertimbangkan unsur berikutnya;
00545|Ad.  2  Unsur  Dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian
00546|kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya
00547|atau dengan orang lain.
00548|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) yang artinya apabila
00549|salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka akan dianggap sudah
00550|memenuhi rumusan unsur ini dan tidak harus dibuktikan lagi seluruh unsur lainnya;
00551|Menimbang, bahwa definisi anak menurut Undang-undang Nomor Nomor 35
00552|T ahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
00553|perlindungan anak pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum
00554|berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,
00555|sedangkan  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan
00556|melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan
00557|berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
00558|mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
00559|Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang
00560|perempuan yang bernama Anak Korban dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran
00561|Nomor 7322-LT-08022012-0116 yang bersangkutan lahir pada tanggal 29 Mei tahun
00562|2011, sehingga Korban masihlah dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam
00563|Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas
00564|Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
00565|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak
00566|Korban, dan keterangan Anak di persidangan ternyata terdapat persesuaian yang
00567|mana dari persesuaian tersebut ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat
00568|tanggal 3 Oktober 2025 sekira pukul 21.00 WITA, Anak datang menjemput Anak
00569|Korban di rumahnya di  Jl. Batara Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo
00570|
00571|dengan alasan untuk keluar membeli makanan, hal mana Anak Korban kemudian
00572|meminta izin kepada Saksi 4 untuk pergi membeli makanan dan diizinkan dengan
00573|pesan agar Anak segera mengantarkan Anak Korban kembali;
00574|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  di  persidangan  diperoleh
00575|keterangan yang saling bersesuaian bahwa alih-alih membeli makanan, Anak justru
00576|mengarahkan sepeda motornya menuju ke Wisma Sentosa, namun karena kamar
00577|penuh, Anak kemudian mengajak Anak Korban menuju Wisma Kuning di Jl. KH.
00578|Ahmad Razak, di mana lokasi tersebut diketahui Anak Korban setelah mencarinya
00579|melalui aplikasi TikT ok atas suruhan Anak, dan sesampainya di Wisma Kuning, Anak
00580|turun dari motor dan membayar sewa kamar sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh
00581|ribu rupiah) lalu mengajak Anak Korban masuk ke kamar di lantai 2, mengunci pintu,
00582|dan mematikan lampu;
00583|Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi 2 dan Saksi 3,
00584|diperoleh keterangan bahwa kejadian tersebut terungkap pada hari Minggu tanggal 5
00585|Oktober 2025 setelah Saksi 3 mendapatkan informasi melalui telepon dari sdr. Alim
00586|yang mengatakan "sudah mi baku pake itu Anak Korban dengan Anak" dan "tunggu
00587|mi  sebentar  Anak  menjadi  bapak",  yang  mana  informasi  tersebut  kemudian
00588|disampaikan kepada Saksi 2 selaku nenek korban, hingga akhirnya Anak Korban
00589|mengakui telah disetubuhi oleh Anak dan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian
00590|pada tanggal 6 Oktober 2025;
00591|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban  di
00592|persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa di dalam kamar wisma tersebut Anak
00593|yang telah melepaskan seluruh pakaiannya mendekati Anak Korban dengan maksud
00594|ingin melepaskan baju Anak Korban tetapi Anak Korban mengatakan “jangan” lalu
00595|Anak mengatakan “lepas sendiri baju ta” Anak Korban lalu dibujuk untuk melepaskan
00596|semua pakaiannya oleh Anak dan Anak Korban pun melakukannya. Kemudian bibir
00597|Anak Korban di cium oleh Anak serta payudaranya dihisap dan diremas-remas
00598|setelah itu Anak Korban dibaringkan diatas kasur spring bed dimana posisi Anak
00599|Korban dalam keadaan terlentang dan Anak menindis badan Anak Korban lalu Anak
00600|naik diatas badan Anak Korban. Kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah
00601|tegang di dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya maju mundur,
00602|beberapa menit kemudian Anak mengatakan “ku kasi keluar di dalam le tanggung
00603|jawab jika nanti jangki bilang ke siapa-siapa” dan Anak mengeluarkan spermanya
00604|didalam vagina Anak Korban dan ada juga keluar darah yang keluar dari vagina Anak
00605|Korban sehingga membuat Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Anak pergi
00606|membersihkan penisnya ke dalam kamar mandi setelah Anak keluar dari kamar
00607|mandi Anak menyuruh  Anak  Korban menghisap  penisnya yang  dalam keadaan
00608|
00609|tegang kemudian Anak Korban menghisap penis Anak sampai sperma Anak keluar di
00610|mulut Anak Korban dan membuangnya di kasur. Kemudian Anak menyuruh Anak
00611|Korban naik keatas badan Anak lalu Anak dan Anak Korban berhubungan dengan
00612|cara Anak Korban diangkat-angkat badannya diatas badan Anak. Setelah melakukan
00613|hal tersebut Anak Korban dan Anak membersihkan diri, lalu pulang dan sempat
00614|singgah membeli makanan dimana Anak yang membayar. Lalu Anak Korban dan
00615|Anak pulang sekitar jam 11 malam;
00616|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  VISUM  ET  REPERTUM Nomor:
00617|002/5034/RSUD.PT/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dari RSUD dr. Pallemai T andi
00618|atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hj. Andi Sri Ratnaningsih,
00619|Sp.OG, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan luka robekan
00620|baru pada selaput dara (hymen) arah jam 11 dan jam 14, serta pada pemeriksaan
00621|rectal toucher didapatkan luka robekan baru yang kesemuanya diakibatkan oleh
00622|persentuhan benda tumpul;
00623|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah
00624|terjadi penyimpangan niat (kehendak) dari Anak, di mana awalnya Anak bersepakat
00625|dengan Anak Korban untuk keluar membeli makanan, namun pada realitanya Anak
00626|justru  mengarahkan  kendaraannya  ke  Wisma  Sentosa  dan  berlanjut  ke  Wisma
00627|Kuning. tindakan mengalihkan tujuan perjalanan tersebut, menurut Hakim, merupakan
00628|bentuk "Serangkaian Kebohongan" yang bertujuan untuk mengondisikan Anak Korban
00629|agar berada dalam situasi yang memudahkan terjadinya persetubuhan;
00630|Menimbang, bahwa unsur "Membujuk" juga terpenuhi secara nyata ketika
00631|Anak Korban sempat menyatakan penolakan dengan kata "jangan" saat pakaiannya
00632|hendak dibuka, namun Anak melakukan persuasi dengan mengatakan "lepas sendiri
00633|baju  ta".  Bujukan  tersebut  kemudian  disempurnakan  dengan  janji  palsu  berupa
00634|pernyataan  "ku kasi keluar di dalam le tanggung jawab jika nanti jangki bilang ke
00635|siapa-siapa" saat Anak hendak ejakulasi;
00636|Menimbang,  bahwa  janji  "tanggung  jawab"  tersebut  dipandang  sebagai
00637|bujukan  manipulatif  yang  bertujuan  untuk  melumpuhkan  pertahanan  batin  serta
00638|menghilangkan kekhawatiran Anak Korban akan risiko kehamilan. Dengan demikian,
00639|persetubuhan yang terjadi bukanlah didasari atas kemauan bebas Anak Korban,
00640|melainkan akibat dari pengaruh kebohongan dan bujukan yang dilakukan oleh Anak;
00641|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut,  Hakim
00642|berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan
00643|atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara
00644|sah dan meyakinkan menurut hukum;
00645|
00646| Menimbang,  bahwa  terhadap  penyangkalan  Anak  yang  pada  pokoknya
00647|menyatakan bahwa Anak Korbanlah yang berinisiatif mengajak serta menunjukkan
00648|jalan  ke  Wisma  dan  bahwa  Anak  Korban  mengaku  sudah  pernah  melakukan
00649|hubungan badan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa penyangkalan tersebut
00650|haruslah dikesampingkan karena tidak didasarkan pada alasan yang logis serta
00651|bertentangan  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  dengan
00652|pertimbangan sebagai berikut:
00653|Menimbang,  bahwa  klaim  Anak  yang  menyatakan  Anak  Korban  sebagai
00654|penunjuk jalan ke Wisma Sentosa dan Wisma Kuning karena Anak tidak paham jalan
00655|di Kota Palopo adalah tidak masuk akal (tidak logis). Berdasarkan keterangan Saksi 2,
00656|Anak Korban baru menetap di Kota Palopo selama kurang lebih satu setengah bulan
00657|karena baru pindah dari sekolahnya di Bone-Bone ke SMP Frater Kota Palopo.
00658|Secara logika hukum, sangat tidak meyakinkan jika seorang pendatang baru yang
00659|masih berusia anak dan dalam pengawasan ketat keluarganya, lebih menguasai letak
00660|koordinat  penginapan/wisma  spesifik  dibandingkan  Anak  yang  mengendarai
00661|kendaraan;
00662|Menimbang, bahwa pernyataan Anak yang menyebut Anak Korban "pernah
00663|melakukan hubungan badan sebelumnya dengan mantan pacarnya" telah dipatahkan
00664|sepenuhnya secara ilmiah (scientific identification) melalui alat bukti surat berupa
00665|Visum et Repertum Nomor: 002/5034/RSUD.PT/X/2025. Hasil pemeriksaan medis
00666|secara tegas menyatakan adanya "luka robekan baru" pada selaput dara (hymen)
00667|Anak Korban. T emuan medis "robekan baru" ini merupakan bukti otentik bahwa Anak
00668|Korban baru pertama kali mengalami penetrasi benda tumpul (persetubuhan) pada
00669|saat kejadian dengan Anak, sehingga keterangan Anak mengenai riwayat seksual
00670|Anak Korban adalah kebohongan yang sengaja dibangun untuk membangun opini
00671|"kerelaan" korban;
00672|Menimbang, bahwa fakta Anak yang membawa kendaraan, membayar sewa
00673|kamar sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan memberikan janji "akan
00674|bertanggung jawab" menunjukkan bahwa kendali atas peristiwa tersebut berada pada
00675|Anak.  Penyangkalan  Anak  dipandang  sebagai  upaya  untuk  mengaburkan  unsur
00676|"bujukan atau tipu muslihat" dengan cara memutarbalikkan fakta seolah-olah korban
00677|adalah pihak yang aktif (victim blaming);
00678|Menimbang, bahwa meskipun Anak di persidangan menyatakan perbuatan
00679|tersebut dilakukan karena  "khilaf" dan  mengklaim  Anak  Korban yang  mengajak,
00680|namun Hakim berpendapat bahwa fakta Anak yang secara aktif menjemput dengan
00681|alibi membeli makanan, mencari wisma, hingga membayar sewa kamar menunjukkan
00682|adanya rangkaian niat dan pengondisian situasi. Dalam hukum perlindungan anak,
00683|
00684|persetujuan dari anak di bawah umur tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari
00685|perbuatan persetubuhan tersebut, terlebih terdapat bujukan berupa janji "tanggung
00686|jawab" yang diberikan oleh Anak;
00687|Menimbang, bahwa penyangkalan yang diajukan Anak bersifat kontradiktif,
00688|tidak konsisten, serta sama sekali tidak didukung oleh satu pun alat bukti yang sah
00689|menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada keterangan saksi  a de charge
00690|yang berkualitas sebagai testimonium de auditu, karena semata-mata bersumber dari
00691|cerita pelaku. Oleh karena itu, penyangkalan tersebut patut dinilai sebagai alibi yang
00692|dikonstruksikan  untuk  menghindari  pertanggungjawaban  hukum,  yang  pada
00693|hakikatnya merupakan upaya untuk mengaburkan fakta persidangan, sehingga harus
00694|dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, mengingat perbuatan tersebut
00695|telah menghambat proses pemeriksaan di persidangan dalam rangka menegakkan
00696|hukum, keadilan, dan menemukan kebenaran materiil;
00697|Menimbang, bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung
00698|jawab karena bertindak dalam keadaan sadar dan sehat jasmani maupun rohani.
00699|Kesalahannya  terbukti  nyata  dari  manipulasi  alibi  "membeli  makanan"  untuk
00700|membawa korban ke wisma, membayar kamar secara sadar, hingga memberikan janji
00701|palsu "tanggung jawab" guna melumpuhkan pertahanan batin Anak Korban. Sikap
00702|batin yang tidak jujur dengan mencoba menyalahkan korban—padahal bertentangan
00703|dengan  bukti  ilmiah  Visum  et  Repertum yang  menunjukkan  "robekan  baru"—
00704|menegaskan  adanya  niat  jahat  (mens  rea)  dan  pengabaian  terhadap  hukum
00705|perlindungan anak. Oleh karena Anak menyadari sifat melawan hukum tindakannya
00706|namun tetap menghendaki akibatnya, maka unsur kesalahan telah terpenuhi secara
00707|sah menurut hukum.
00708|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam
00709|Pasal  yang  didakwakan  ini  telah  terpenuhi  dalam  kaitannya  satu  sama  lain
00710|berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah  serta  telah  pula  memenuhi  syarat  minimum
00711|pembuktian (minimmum bewijs) dan Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti
00712|yang sah tersebut bahwa Anak sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut
00713|diatas, maka oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan
00714|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan
00715|persetubuhan  dengannya”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal
00716|Penuntut Umum;
00717| Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya
00718|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00719|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
00720|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00721|
00722|Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan ( Pledoi) Penasihat Hukum
00723|Anak setelah diteliti oleh Hakim ternyata tidak ada memuat pertentangan mengenai
00724|penerapan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum melainkan hanya berkeberatan
00725|terhadap bentuk pemidanaan dan lamanya pemidanaan yang dituntutkan;
00726|Menimbang, bahwa  penjatuhan  pidana  pada  hakikatnya  didasarkan  pada
00727|berat ringannya perbuatan yang telah terbukti, serta keadaan yang memberatkan dan
00728|meringankan  sebagai  perihal  yang  menyertai  tindak  pidana  tersebut.  Keadaan-
00729|keadaan ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat bahaya perbuatan Anak
00730|maupun kesungguhannya dalam mengurangi dampak dari tindak pidana yang telah
00731|dilakukan.
00732|Menimbang, bahwa pengakuan bersalah yang disampaikan dalam petitum
00733|pembelaan seharusnya diikuti dengan sikap jujur mengakui seluruh fakta materiel,
00734|bukan  justru  membangun  narasi  yang  menyudutkan  korban  (victim  blaming).
00735|Ketidakjujuran Anak dalam persidangan menurut pengamatan Hakim terlihat pada
00736|saat Anak menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Penuntut Umum dengan
00737|berusaha  memutarbalikkan  fakta  seakan-akan  dirinya  yang  diperkosa  padahal
00738|sebagai seorang lelaki Anak memiliki kendali yang cukup besar untuk menghindari
00739|bilamana memang benar itu terjadi, selain itu keterangan di sidang dimana  Anak
00740|mencoba  memfitnah  korban  dengan  mengatakan  korban  sudah  tidak  perawan
00741|(padahal Visum berkata sebaliknya) telah menunjukkan niat jahat yang berlanjut dari
00742|Anak yang tidak cukup hanya membuat malu bagi Anak dalam persetubuhan itu
00743|namun juga membuat Anak Korban menjadi semakin tidak berharga dimata keluarga
00744|dan masyarakat;
00745| Menimbang,  bahwa  sikap  Anak  yang  mencoba  mengaburkan  fakta  di
00746|persidangan menunjukkan bahwa Anak tidak sepenuhnya menyesali perbuatannya
00747|dan berusaha melepaskan tanggung jawab moral atas manipulasi yang dilakukannya
00748|terhadap Anak Korban. Oleh karena itu, narasi pengaburan fakta tersebut haruslah
00749|dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman;
00750|Menimbang,  bahwa mengingat  fokus  utama  Nota  Pembelaan  Penasihat
00751|Hukum terletak pada bentuk dan lamanya pemidanaan, maka pertimbangan terhadap
00752|dalil-dalil pembelaan tersebut secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang
00753|tidak  terpisahkan  dalam  analisis  mengenai  keadaan  yang  memberatkan  dan
00754|meringankan. Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana tersebut dengan
00755|senantiasa menjaga keseimbangan antara rasa keadilan bagi Anak Korban dan
00756|prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the child). Namun demikian,
00757|perlu ditegaskan bahwa kejujuran dan sikap terus terang di persidangan merupakan
00758|
00759|prasyarat  utama  bagi  Anak  untuk  dapat  memperoleh  keringanan  pidana  yang
00760|maksimal.
00761| Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
00762|dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang merekomendasikan agar Anak
00763|dijatuhi  Pidana  Dengan  Syarat  berupa  Pidana  Pengawasan,  Hakim  akan
00764|mempertimbangkannya sebagai berikut:
00765|Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan PK Bapas bahwa kepentingan
00766|terbaik bagi anak dan pemenuhan hak pendidikan adalah hal yang fundamental.
00767|Namun, Hakim juga wajib mempertimbangkan aspek keadilan bagi Anak Korban serta
00768|dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan akibat perbuatan Anak;
00769|Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan
00770|kejahatan serius (serious crime) yang memberikan trauma mendalam dan merusak
00771|masa depan Anak Korban. Berdasarkan bukti medis (Visum et Repertum), ditemukan
00772|luka robekan pada selaput dara Anak Korban yang menandakan terjadinya penetrasi
00773|fisik yang nyata, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan didahului serangkaian
00774|kebohongan dan bujukan yang manipulatif;
00775|Menimbang,  bahwa  terkait  poin  rekomendasi  PK  Bapas  mengenai  hak
00776|pendidikan Anak di SMK Pelayaran, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana
00777|penjara bagi Anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
00778|pada hakikatnya tetap menjamin hak pendidikan Anak. sehingga penempatan Anak di
00779|LPKA  tidak  serta  merta  memutus  hak  pendidikannya,  melainkan  memberikan
00780|pembinaan yang lebih terstruktur dan intensif;
00781|Menimbang, bahwa pidana pengawasan dipandang tidak cukup memadai
00782|untuk memberikan efek jera (deterrent effect) serta rehabilitasi mental bagi Anak,
00783|mengingat perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh. Penempatan di LPKA
00784|justru diperlukan agar Anak mendapatkan bimbingan khusus dari tenaga profesional di
00785|bawah pengawasan negara guna memperbaiki perilaku seksual dan moralitasnya,
00786|lagipula  asas  penjara  sebagai  upaya  terakhir  tidak  berarti  penjara  itu  dilarang,
00787|melainkan penjara dapat diterapkan jika jenis tindak pidananya memiliki dampak yang
00788|sangat merugikan bagi korban dan masyarakat. Dalam kasus ini, Hakim memandang
00789|bahwa keadilan bagi Anak Korban tidak akan tercapai jika Anak hanya dijatuhi pidana
00790|pengawasan, mengingat beratnya delik persetubuhan;
00791|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menyimpangi
00792|rekomendasi primer PK Bapas dan berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan
00793|adil bagi Anak adalah Pidana Penjara di LPKA, yang lamanya akan ditentukan dalam
00794|amar putusan ini dengan tetap memperhatikan batasan maksimal sesuai dengan
00795|ketentuan peraturan perundang-undangan;
00796|
00797|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00798|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00799|dari pidana yang dijatuhkan;
00800|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap
00801|Para T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap
00802|berada dalam tahanan;
00803|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  Penuntut Umum  tidak  mengajukan
00804|barang bukti sehingga dengan demikian mengenai status barang bukti tidak relevan
00805|lagi untuk dimuat dalam amar putusan;
00806|Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2)
00807|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan
00808|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016 T entang
00809|Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan
00810|Anak Menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga diancam
00811|dengan pidana denda bagi setiap yang melakukan pelanggaran, dan oleh karena
00812|Anak  telah  terbukti  melanggar  ketentuan  pasal  tersebut  maka  sesuai  dengan
00813|ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem