00759|biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, didalam istilah kedokteran
00760|juga  dikenal  adanya  istilah  “Coitus  Interruptus”   atau  “senggama
00761|terputus”, yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada
00762|saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat
00763|kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani
00764|keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut
00765|sudah dikatakan “melakukan persetubuhan” ;
00766|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan
00767|di  persidangan,  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
00768|Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa  pada tanggal  20
00769|Februari 2012  saksi  Yulia Sagita Ningsih  (terdakwa berkas terpisah)  menikah
00770|dengan saksi Ratmoko berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/KW/II/2012
00771|yang  dilangsungkan  dihadapan  pemuka  agama  Kristen  bernama  Pdt.  Willy
00772|
00773|Sutanto, S.PAK di Gereja Pantikosta di Indonesia Grati Kabupaten Pasuruan
00774|dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
00775|Pasuruan tanggal 20 Februari 2012;
00776|Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan
00777|di  persidangan,  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
00778|Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa berawal pada hari
00779|Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Abd. Wahab melihat
00780|terdakwa dan  saksi  Yulia Sagita Ningsih  (terdakwa berkas terpisah)  pulang di
00781|sebuah rumah kontrakan yang berada di Dusun Jambangan Desa Tambaksari
00782|Kecamatan  Kraton  Kabupaten  Pasuruan  kemudian  Saksi  Abd.  Wahab
00783|menghubungi Saksi Ratmoko suami dari  saksi  Yulia Sagita Ningsih  (terdakwa
00784|berkas terpisah) kemudian Saksi Ratmoko bersama-sama saksi Adi Purnomo,
00785|Saksi  Abd.  Wahab,  dan  Saksi  M.  Rachman  Kurniawan  melakukan
00786|penggerebekan kerumah kontrakan tersebut dengan cara Saksi M. Rachman
00787|mengetuk pintu rumah tersebut yang dalam keadaan dalam rumah mati lampu
00788|dan lampu yang berada diluar menyala akan tetapi tidak ada yang membukakan
00789|pintu  rumah  tersebut  kemudian  setelah  menunggu  -+  30  menit  saksi  Yulia
00790|Sagita Ningsih (terdakwa berkas terpisah)  membuka pintu rumah tersebut dan
00791|terdakwa sedang bersembunyi didalam kamar;
00792|Menimbang,  bahwa terdakwa datang ke kontrakkan  saksi  Yulia Sagita
00793|Ningsih (terdakwa berkas terpisah) dengan membawa nasi untuk makan malam
00794|saksi Yulia Sagita Ningsih (terdakwa berkas terpisah), setelah saksi Yulia Sagita
00795|Ningsih (terdakwa berkas terpisah) makan, kami berdua ngobrol dan bergurau
00796|di ruang tamu,  terdakwa bilang “AYO SAYANG SEK A”  saya “WO KON IKU,
00797|AKU IKI WONG TUO MU, KON TAK ANGGEP ANAK KU” terdakwa “LO AYO
00798|SAYANG TOK AE”  saya “WOK AKU IKI WONG TUO MU”  terdakwa   “ATASE
00799|AKU SENG NGGOLEK KONTRAKAN AE, GAK LALI AWAK DEWE WES RABI
00800|SIRI”  saya “LOH  KAN  AKU  DITULUNG  KAN  WONG  AKU  NGGOLEK
00801|PENGGAWEAN”  lalu  saksi  Yulia  Sagita  Ningsih (terdakwa  berkas  terpisah)
00802|jengkel  dan  saksi  Yulia Sagita  Ningsih (terdakwa  berkas terpisah)  langsung
00803|membungkuk dan membuka rok Terdakwa Yulia  dan Terakwa Yulia tunjukkan
00804|pantat saksi Yulia Sagita Ningsih (terdakwa berkas terpisah)  ke terdakwa, pada
00805|saat saksi Yulia Sagita Ningsih (terdakwa berkas terpisah)  membuka rok masih
00806|pakai celana dalam, lalu saksi terdakwa  langsung memegang pantat saksi Yulia
00807|Sagita Ningsih (terdakwa berkas terpisah)  Yulia dengan kedua tangannya, dan
00808|saksi Yulia Sagita Ningsih (terdakwa berkas terpisah)  bilang “KON IKU AKU IKI
00809|
00810|WONG TUO MU  KOK  ISOK  AWAKMU  NGONO IKU”, setelah  itu  terdakwa
00811|membuka sarungnya dan sempat di tempelkan ke pantat  saksi  Yulia Sagita
00812|Ningsih (terdakwa berkas terpisah) , lalu  saksi  Yulia Sagita Ningsih  (terdakwa
00813|berkas terpisah)  tidak mau, kemudian  saksi terdakwa  menunjukkan dengan
00814|membuka celana dalamnya jika spermanya keluar sampai jatuh ke lantai;
00815|Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
00816|Republik  Indonesia,  terdapat  kaedah  hukum  yang  pada  pokoknya
00817|menyatakan bahwa adalah sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi
00818|yang melihat sendiri waktu perzinahan tersebut terjadi, oleh karena
00819|apabila 2 (dua) orang pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri
00820|tidur bersama dalam satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat
00821|tidur  maka  untuk  perbuatan  perzinahan  telah  terdapat  satu
00822|persangkaan  hakim  (Retno  Wulan  Sutantio  dan  Iskandar
00823|Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam T eori
00824|dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 1995, halaman
00825|77-78) ;
00826|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  terkait  penyangkalan  Terdakwa
00827|Rokhmatullah  Bin  Miskad  Alm tersebut  menurut  Majelis  hakim,  penegakan
00828|hukum  pidana  khususnya terhadap tindak pidana perzinahan apabila hanya
00829|berpedoman  pada  pengakuan  Terdakwa Rokhmatullah  Bin  Miskad  Alm dan
00830|saksi  Yulia Sagita Ningsih  (terdakwa berkas terpisah)  maka akan  sangat  sulit
00831|pembuktiannya karena persetubuhan adalah tindakan privat yang tidak mungkin
00832|dilakukan  secara  terbuka  atau  dilakukan  di  tempat  yang  dapat  disaksikan
00833|dengan mata telanjang, sehingga pembuktiannya biasanya bergantung pada
00834|medis,  pengakuan  Terdakwa Rokhmatullah  Bin  Miskad  Alm dan  logika
00835|hukum.   Secara  medis  akan  sangat  sulit  apabila  sebelumnya
00836|pasangan zinah tersebut sudah pernah melakukan persetubuhan;
00837|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  sebagaimana  telah  diuraikan
00838|sebelumnya  walaupun  Terdakwa Rokhmatullah Bin Miskad Alm  dan  saksi
00839|Yulia Sagita Ningsih (terdakwa berkas terpisah)   tidak mengakui melakukan
00840|persetubuhan  dan  pada  mereka  tidak  didapati  tanda-tanda  yang
00841|dapat dijelaskan secara medis bahwa mereka baru saja melakukan
00842|persetubuhan, namun  Majelis  hakim  dengan  mendasarkan  pada
00843|keadaan-keadaan  sebagai  berikut :  mereka  berdua  berlainan  jenis
00844|kelamin,  bukan  suami  istri  sah,  tidak  ada  hubungan  keluarga,
00845|kedapatan berduaan didalam rumah yang pintunya terkunci, saksi Yulia
00846|Sagita  Ningsih (terdakwa  berkas  terpisah)  mengakui sengaja nungging
00847|
00848|didepan Terdakwa Rokhmatullah Bin Miskad Alm serta dalam jangka waktu
00849|yang relatif lama, maka dengan menggunakan logika  hukum yang
00850|mengarah pada suatu petunjuk, Majelis hakim berpendapat bahwa
00851|terdakwa telah melakukan perbuatan zinah  (overspel). Hal tersebut
00852|sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap MA No. 854K/Pid/1993 tanggal
00853|30  Oktober  1984  dengan  kaidah  hukum  “Seorang  laki-laki  yang
00854|berada bersama  seorang perempuan dalam satu kamar, merupakan
00855|bukti  petunjuk  bahwa  laki-laki  tersebut  telah  bersetubuh  dengan
00856|wanita itu”.
00857|Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, menurut pendapat ahli
00858|Prof. Dr. SUPANTO, SH.,MH yang menyatakan bahwa pemaknaan dari
00859|perzinahan  tidak  bisa  hanya  berpatokan  pada  pasal  KUHP  yang
00860|merupakan  peninggalan  zaman  Belanda  yang  kurang  dinamis  dan
00861|tidak  sesuai  perkembangan  zaman  saat  ini,  sehingga  harus
00862|disesuaikan dengan petunjuk dan penafsiran yang berkembang sesuai
00863|kultur masyarakat, moral dan lingkungan terjadinya dugaan tindak
00864|pidana tersebut ;
00865|Menimbang,  bahwa  pembuktian  terhadap  zinah  (overspel)
00866|memang menuntut kompleksitas panalaran dan logika hukum guna
00867|memenuhi fungsi hukum sebagaimana  pendapat Prof. Dr. Soerjono
00868|Soekanto,  SH.,MA  fungsi  hukum  adalah  sebagai  alat  untuk
00869|melaksanakan  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan
00870|bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan
00871|sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.
00872|Ahli hukum lainnya yaitu J.S. Roucek berpandangan dalam kaitannya
00873|dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (a tool of social control),
00874|bahwa mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control)
00875|ialah  segala  sesuatu  yang  dijalankan  untuk  melaksanakan  proses
00876|yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik,
00877|mengajak atau bukan memaksa para warga agar menyesuaikan diri
00878|dengan  kebiasaan-kebiasaan  dan  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat
00879|yang  bersangkutan  (Vide  hal.  71  buku  “Menguak  Tabir  Hukum”,
00880|Karangan Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH, Ghalia Indonesia, 2011) ;
00881|Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan
00882|diatas  tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
00883|masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai
00884|
00885|kota santri (agamis). Sehingga jikalau perbuatan tersebut dibiarkan
00886|terus menerus bukan tidak mungkin akan mengganggu keseimbangan
00887|tatanan masyarakat yang akhirnya menimbulkan kekacauan  (chaos)
00888|atau konfilk (conflict) antar individu sebagai anggota masyarakat ;
00889|Menimbang, bahwa frasa  padahal diketahuinya  merupakan
00890|unsur  mental  yang  bersemayam  didalam  pikiran  seseorang  (Mens
00891|Rea).  Unsur  ini  mensyaratkan  bahwa  terdakwa  harus  mempunyai
00892|pengetahuan pada saat melakukan perbuatan zinah tersebut, bahwa
00893|pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya, dengan demikian maka unsur
00894|ini haruslah dilakukan dengan sengaja (opzetelijk delichten);
00895|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menyatakan  “Pada
00896|waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan
00897|dengan  satu  orang  perempuan  saja;  seorang  perempuan  hanya
00898|dengan satu orang lelaki saja” ;
00899|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menekankan pada
00900|asas perkawinan yang bersifat monogami, dimana seorang pria hanya
00901|boleh menikah dengan seorang wanita, demikian juga seorang wanita
00902|hanya boleh menikah dengan seorang pria.
00903|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
00904|terdakwa saat  turut  melakukan perbuatan zinah,  yang tidak  terikat
00905|hubungan perkawinan  atau cerai mati dengan suaminya,  sehingga
00906|dengan demikian ketentuan pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi diri
00907|terdakwa  dan oleh karenanya  unsur hukum  “Seorang pria yang turut
00908|serta melakukan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
00909|kawin”, telah terpenuhi juga;
00910|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut
00911|pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00912|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut
00913|pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00914|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dalam  nota
00915|pembelaannya, yang pada pokoknya:
00916|1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00917|Terdakwa untuk seluruhnya;
00918|2. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00919|Terdakwa untuk seluruhnya;
00920|
00921|3. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00922|PDM-116/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
00923|4. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00924|PDM-103/M.5.41/Eku.2/10/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00925|5. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00926|Ayat (4) KUHAP;
00927|6. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00928|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00929|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP;
00930|7. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00931|8. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00932|9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00933|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00934|tersebut,  Penuntut  Umum  telah  memberikan  tanggapan  (Replik)  yang  pada
00935|pokoknya  mohon  agar  Majelis  Hakim  Menolak  Pledoi  Penasihat  Hukum
00936|Terdakwa untuk seluruhnya dan Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
00937|Menimbang,  bahwa  terhadap  tanggapan  (Replik)  Penuntut  Umum
00938|tersebut,  Penasihat  Hukum  Terdakwa telah  memberikan  tanggapan  (Duplik)
00939|yang pada pokoknya sebagai berikut :
00940|1. Menolak  Tanggapan  Penuntut  Umum  atas  Nota  pembelaan  (Pledoi)
00941|kami yang diajukan pada tanggal 27 februari 2024 oleh Penuntut Umum
00942|atas Terdakwa **************** untuk seluruhnya;
00943|2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00944|Terdakwa untuk seluruhnya;
00945|3. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00946|Terdakwa untuk seluruhnya;
00947|4. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00948|PDM-116/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
00949|5. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00950|PDM-103/M.5.41/Eku.2/10/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00951|6. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00952|Ayat (4) KUHAP;
00953|7. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00954|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00955|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP;
00956|8. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00957|9. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00958|
00959|10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00960|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00961|tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
00962|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1)
00963|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Dalam hal terdakwa
00964|atau  penasihat  hukum  mengajukan  keberatan  bahwa  pengadilan  tidak
00965|berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat
00966|dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut
00967|umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan
00968|tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”, akan tetapi fakta hukum di
00969|persidangan  ternyata  terdakwa  dan  atau  penasihat  hukumnya  tidak
00970|menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  dakwaan
00971|Penuntut Umum tersebut;
00972|Menimbang,  bahwa  pada  prinsipnya  dasar  pemeriksaan  terhadap
00973|Terdakwa di persidangan adalah berdasarkan pada surat dakwaan  Penuntut
00974|Umum  dan  pada  kebenaran  pembuktian  materiil  atas  perbuatan  yang
00975|didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian apabila
00976|dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00977|meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas, kemudian apabila dakwaan
00978|yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak
00979|merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa  diputus  lepas  dari  segala
00980|tuntutan  hukum,  dan  apabila  dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa
00981|terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;
00982|Menimbang,  bahwa  mengenai  nota  pembelaan  Penasehat
00983|Hukum  Terdakwa **************** bahwa  mengenai  perbuatan  yang
00984|dituduhkan (zinah/persetubuhan) kepada Terdakwa **************** dalam
00985|perkara  ini,  menurut  hemat  Majelis  Hakim  tidak  beralasan  hukum
00986|karena  tidak  sesuai  dengan  kaedah  hukum  dan  praktek  peradilan
00987|serta  Yurisprudensi.  Sangatlah  tidak  mungkin  apabila  perbuatan
00988|persetubuhan dalam kwalifikasi ”zinah” itu ada saksi yang melihat
00989|sendiri  atau  menyaksikan  ”persetubuhan”,  oleh  karena  itulah  baik
00990|dalam praktek peradilan, Yurisprudensi maupun doktrin Ilmu Hukum
00991|pada  pokoknya   terdapat kaedah hukum yang menyatakan bahwa
00992|adalah  sukar  sekali  untuk  menemukan  saksi-saksi  yang  melihat
00993|sendiri waktu perzinahan tersebut terjadi, oleh karena apabila seorang
00994|pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri tidur bersama dalam
00995|satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur maka untuk
00996|
00997|perbuatan perzinahan telah terdapat satu persangkaan hakim (lihat
00998|Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya
00999|Hukum Acara Perdata dalam T eori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju,
01000|Bandung, tahun 1995, halaman 77-78), dengan demikian maka nota
01001|pembelaan ini harus dikesampingkan;
01002|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  unsur-unsur  hukum  dalam
01003|dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis
01004|Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana
01005|dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah
01006|orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut
01007|Umum,  maka dengan demikian  Terdakwa ****************, telah terbukti
01008|secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah  melakukan
01009|tindak  pidana  ” Turut  Serta  Melakukan  Zina”  sebagaimana  dalam
01010|dakwaan Penuntut Umum;
01011|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01012|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01013|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01014|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01015|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01016|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01017|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  tidak ditahan dan menurut
01018|pendapat  Majelis  Hakim  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  perlu
01019|memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
01020|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01021|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01022|yang meringankan Terdakwa,
01023|Keadaan  yang  memberatkan:
01024|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01025|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai dan norma agama
01026|yang hidup dalam masyarakat;
01027|- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
01028|Keadaan yang meringankan:
01029|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01030|Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah
01031|merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan
01032|pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta
01033|