04582|menyalahgunakan  kekuasaan,  menyalahgunakan  martabat,
04583|kekerasan,  ancaman,  penyesatan,  memberi  kesempatan,
04584|memberi sarana, memberi keterangan. 
04585|2) Unsur subyektif: dengan sengaja 
04586|Ada 5 (lima) syarat dari seorang pembuat penganjur: Kesengajaan si
04587|pembuat penganjur yang harus ditujukan pada 4 (empat) hal: 
04588|a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran; 
04589|b) Ditujukan  pada  mewujudkan  perbuatan  menganjurkan  beserta
04590|akibatnya. 
04591|(point  a  dan  b  kesengajaan  yang  ditujukan  pada  perbuatan
04592|menganjurkan  dengan  upaya-upaya,  dan  akibat  dari  perbuatan
04593|tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat) 
04594|c) ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang
04595|dianjurkan).  Kesengajaan  itu  harus  ditujukan  agar  orang  lain  itu
04596|melakukan tindak pidana. 
04597|d) ditujukan  pada  orang  lain  yang  mampu  bertanggung  jawab  atau
04598|dapat  dipidana.  (hal  ini  penting  untuk  membedakan  dengan
04599|pembuat penyuruh (doen pleger).
04600|Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-
04601|cara  menganjurkan  sebagaimana  Pasal  55  (1)  angka  2  KUHP .
04602|Tidaklah  boleh  dengan  menggunakan  upaya  lain,  misalnya
04603|menghimbau. Hal ini yang membedakan antara pembuat penganjur
04604|dengan  pembuat  penyuruh.  Pada  pembuat  penyuruh  dapat
04605|menggunakan segala cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat
04606|dipertanggungjawabkan. 
04607|a. Memberikan sesuatu: 
04608|b. Menjanjikan sesuatu; 
04609|c. Menyalahgunakan  kekuasaan;  Oleh  karena  itu  upaya
04610|menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan 2 (dua) syarat: 
04611|1) upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam
04612|ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan
04613|orang  yang  ada  di  bawah  pengaruh  kekuasaan  (orang  yang
04614|dianjurkan) 
04615|2) hubungan  kekuasaan  itu  harus  ada  pada  saat  dilakukannya
04616|upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana
04617|sesuai  dengan  apa  yang  dianjurkan.  Apabila  hubungan
04618|
04619|kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat penganjuran,
04620|karenanya  pelaku  mempertanggungjawabkan  sendiri
04621|perbuatannya. 
04622|d. Menyalahgunakan martabat; 
04623|e. Menggunakan kekerasan; 
04624|f. Menggunakan ancaman;
04625|g. Menggunakan penyesatan (kebohongan
04626|Perbedaan  penyesatan  dalam  pembuat  penyuruh  dan  pembuat
04627|penganjur adalah: 
04628|1) Penyesatan  pada  bentuk  pembuat  penyuruh  adalah
04629|penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana, misal
04630|penjahat yang menyuruh kuli untuk menurunkan sebuah kopor
04631|milik orang lain. Penyesatan pada pembuat pengajur tidaklah
04632|ditujukan pada unsur tindak pidana tetapi ditujukan pada unsur
04633|motif tindak pidana. 
04634|2) Berbuat  sebab  tersesat  dalam  unsur  tindak  pidana,
04635|pembuatnya  tidak  dapat  dipidana.  Di  sini  terjadi  bentuk
04636|pembuat  penyuruh  yang  dipidana  adalah  pembuat
04637|penyuruhnya.  Pembuat  materiilnya  tidak  dapat  dipidana.
04638|Berbuat karena tersesat dalam hal unsur motif, yang terjadi
04639|adalah bentuk pembuat penganjur, dimana keduanya sama-
04640|sama dapat dipidana.
04641|
04642|h. Memberikan kesempatan; 
04643|i. Memberikan sarana; 
04644|j. Memberikan keterangan.
04645|Terbentuknya  kehendak  orang  yang  dianjurkan  (pembuat
04646|pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang
04647|dianjurkan  adalah  disebabkan  langsung  digunakannya  upaya-upaya
04648|penganjuran  oleh  si  pembuat  penganjur.  Terjadi  hubungan  sebab
04649|akibat.  Sebab  adalah  digunakan  upaya  penganjuran,  dan  akibat
04650|adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan. Jadi jelaslah
04651|inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari pembuat
04652|penganjur.  Hal  ini  pula  yang  membedakan  dengan  bentuk
04653|pembantuan.  Pada  pembantuan  (Pasal  56  KUHP)  inisiatif  untuk
04654|mewujudkan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya,
04655|dan bukan dari pembuat pembantu. Orang yang dianjurkan (pembuat
04656|pelaksanaanya)  telah  melaksanakan  tindak  pidana  sesuai  yang
04657|dianjurkan.  Orang  yang  dianjurkan  adalah  orang  yang  memiliki
04658|kemampuan bertanggung jawab.
04659|4. Pembuat Pembantu (medeplichtige) 
04660|a. Sifat Pembantuan 
04661|
04662|Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat accesoir). Tetapi
04663|dilihat  dari  pertanggungjawabannya  tidak  accesoir,  artinya
04664|dipidananya  pembantu  tidak  tergantung  pada  dapat  tidaknya  si
04665|pelaku dituntut atau dipidana. 
04666|b. Jenis Pembantuan 
04667|1) Pada saat kejahatan dilakukan, caranya tidak ditentukan secara
04668|limitatif dalam undang-undang. 
04669|2) Sebelum kejahatan dilakukan, caranya ditentukan secara limitatif
04670|dalam undang-undang yaitu dengan cara memberi kesempatan,
04671|sarana,  atau  keterangan.  Jenis  pembantuan  ini  dengan
04672|“penganjuran” (uitlokking), perbedaannya: 
04673| Pada  penganjuran:  kehendak  melakukan  kejahatan  pada
04674|pembuat  materiil  ditimbulkan  oleh  si  penganjur  (ada
04675|kausalitas phikis). 
04676| Pada  pembantuan:  kehendak  jahat  pada  pembuat  materil
04677|sudah  ada  sejak  semula  yang  tidak  ditimbulkan  oleh  si
04678|pembantu.
04679|- Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan perbedaan
04680|mendasar  dari  “turut  melakukan”  tindak  pidana  dengan  “membantu
04681|melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang
04682|disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan
04683|kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak
04684|pidana  tersebut,  sedangkan  dalam  “membantu  melakukan”,  kehendak
04685|dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku
04686|utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.
04687|- Bahwa  dengan  demikian  suatu  kejadian  yang  diawali  dengan  suatu
04688|perbuatan  melawan  hukum  secara  pidana,  orang  yang  terlibat  dalam
04689|perbuatan  tersebut  tidak  bisa  menuntut  secara  hukum  secara  pidana
04690|terhadap  pelaku  lainnya,  karena  sebuah  peristiwa  pidana  akan  dapat
04691|digolongkan  kualifikasi  atau  peran  dari  masing-masing  pelaku  tindak
04692|pidana  yang  dimaksud  tergantung  dari  kontribusi  peran  dari  masing-
04693|masing pesertanya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
04694|dimana dalam hal ini perbuatan  Sdri. Hermin Naning Rahayu , dapat
04695|disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau
04696|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
04697|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
04698|Indonesia dan/atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
04699|tangankan  SIP3MI  kepada  pihak  lain  atau  setiap  orang  dilarang
04700|mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP2MI  kepihak  lain
04701|
04702|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik
04703|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04704|Perdagangan  Orang  dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik
04705|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04706|Perdagangan  Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik
04707|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04708|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85 Jo
04709|Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia No.
04710|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, meskipun
04711|saksi RAYIK PURWADI als ROY memperkerjakan CPMI guna bekerja di
04712|Warung miliknya, dengan gaji yang layak.
04713|- Bahwa  mempertimbangkan  makna  untuk  pelaku  tindak  pidana
04714|sebagaimana diatur oleh Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP pada keterangan
04715|Ahli  diatas, maka  berdasarkan  fakta-fakta tersebut di atas, dalam  hal
04716|perbuatan  Sdr.  Dian Permana Putra  dan Sdr.  Alti Baiquniati , dapat
04717|disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau
04718|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
04719|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
04720|Indonesia dan/atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
04721|tangankan  SIP3MI  kepada  pihak  lain  atau  setiap  orang  dilarang
04722|mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP2MI  kepihak  lain
04723|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik
04724|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04725|Perdagangan  Orang  dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik
04726|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04727|Perdagangan  Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik
04728|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
04729|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85 Jo
04730|Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia No.
04731|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana
04732|saksi  aktif  membantu  Sdri. Hermin  Naning  Rahayu dalam  proses
04733|perekrutan  dan  penempatan  CPMI  melalui  PT.  Nusa  Sinar  Perkasa
04734|Cabang Malang untuk ditempatkan di negara Hongkong.
04735|Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.
04736|2. Ahli  MUHAMMAD RIDHO  AMRULLAH ,  di  sidang  Pengadilan  dibawah
04737|sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
04738|- Bahwa Ahli tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap Penyidikan;
04739|- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-
04740|benarnya  terkait  dengan  Perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
04741|
04742|dan/atau  Tindak  Pidana  Orang  perseorangan  yang  melaksanakan
04743|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang  dilarang
04744|mengalihkan atau memindah tangankan SIP3MI kepada pihak lain atau
04745|setiap  orang  dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP2MI
04746|kepihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Tindak  Pidana
04747|Perdagangan Orang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
04748|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau
04749|Pasal 81 Jo. Pasal 69 dan/atau Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d) Undang-
04750|undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04751|Pekerja Migran Indonesia
04752|- Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum
04753|pada Universitas Pancasila;
04754|- Pekerjaan Ahli adalah Pada 30 Desember 2020 sampai dengan sekarang
04755|sebagai  sampai  saat  ini  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
04756|Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Bina
04757|Penempatan  dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Kementerian
04758|Ketenagakerjaan
04759|- Bahwa Ahli bekerja di Kemnaker sudah 17 Tahun, dan menduduki jabatan
04760|menangani pelindungan pekerja migran Indonesia sudah 5 tahun
04761|- Bahwa  Jabatan  Ahli  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
04762|Koordinator  Bidang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  tugas  Ahli
04763|adalah melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan
04764|perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,
04765|standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
04766|serta  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pelindungan  Pekerja  Migran
04767|Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, serta selama bekerja
04768|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
04769|Migran Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu
04770|Ahli sebagai Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
04771|- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Penempatan
04772|dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyidik Satgas PTTPO
04773|Mabes Polri maupun Direktorat Tipidum Mabes Polri, beberapa Kepolisian
04774|Daerah  dan  beberapa  Kepolisian  Resor,  serta  PPNS,  maupun  di
04775|Pengadilan
04776|- Bahwa Tugas Kemnaker Sebagai pembuat kebijakan dituangkan dalam
04777|Pasal 45 UU 18 Tahun 2017, yaitu:
04778|- menyusun norma dan standar mengenai:
04779|- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
04780|- pengawasan penyeienggaraan penempatan;
04781|- penetapan penyelenggara Jaminan Sosial;
04782|- pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
04783|- mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Pelindungan
04784|Pekerja Migran Indonesia;
04785|
04786|- melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan
04787|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  melalui  koordinasi  dengan
04788|menteri  yang   menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
04789|hubungan luar negeri;
04790|- menghentikan  atau  melarang  penempatan  Pekerja  Migran  indonesia
04791|pada negara tertentu atau jabatan/ profesi tertentu;
04792|- menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul kepala Badan paling lama
04793|60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan; 
04794|- mengusulkan  pejabat  atase  ketenagakerjaan  kepada  menteri  yang
04795|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hubungan  luar
04796|negeri;
04797|- melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran
04798|indonesia; dan
04799|- tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.
04800|- Selain itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1
04801|Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian
04802|Ketenagakerjaan, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja
04803|Migran  Indonesia  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  dan
04804|pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja
04805|migran  Indonesia,  fungsi  dari  Direktorat  Bina  Penempatan  dan
04806|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu : 
04807|- penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penempatan
04808|pekerja migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia, dan
04809|pelindungan pekerja migran Indonesia; 
04810|- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan penempatan
04811|pekerja migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia, dan
04812|pelindungan pekerja migran Indonesia; 
04813|- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
04814|kelembagaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan
04815|pekerja migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia; 
04816|- penyiapan  pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang
04817|kelembagaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan
04818|pekerja migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia; 
04819|- penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan penempatan
04820|pekerja migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia, dan
04821|pelindungan pekerja migran Indonesia; dan pelaksanaan urusan tata
04822|usaha dan rumah tangga Direktorat
04823|- Bahwa  Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
04824|dilakukan oleh P3MI, termasuk didalamnya perekrutan atau seleksi, dapat
04825|dilaksanakan setelah P3MI memiliki dokumen SIP2MI yang diterbitkan oleh
04826|Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
04827|
04828|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
04829|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
04830|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
04831|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi syarat
04832|sesuai  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  No.  18  Tahun  2017  adalah
04833|memiliki sertifikat kompetensi.
04834|- Setiap tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri untuk mendapatkan
04835|sertifikat kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan
04836|oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP , untuk
04837|mengikuti  uji  kompetensi  dan  mendapatkan  sertifikat  kompetensi  dapat
04838|dilakukan dengan jalur memiliki pengalaman atau jalur telah melaksanakan
04839|pelatihan
04840|- Bahwa: 
04841|- Unsur  orang perseorangan yang  melaksanakan penempatan  Pekerja
04842|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
04843|dijelaskan  dipersidangan,  adalah  terdapat  orang  perseorangan  yang
04844|tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penempatan PMI
04845|dan bukan merupakan atau tidak menjadi bagian dari P3MI PT. NSP ,
04846|namun  melakukan proses penempatan terhadap para CPMI. 
04847|- Unsur “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
04848|SIP3MI Kepihak Lain” dan “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
04849|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain”  dalam fakta tersebut dan
04850|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
04851|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
04852|terhadap para CPMI PT. NSP .  
04853|- Bedasarkan fakta tersebut maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat
04854|dikenakan unsur “Orang Peseorangan” adalah  Sdri. Hermin Naning
04855|Rahayu,  hal  ini  dikarenakan  dalam  fakta  yang  disampaikan  yang
04856|bersangkutan bukan bagian dari P3MI PT. NSP  Cabang Malang namun
04857|melakukan  proses  penempatan,  salah  satunya  adalah  pembuatan
04858|paspor  dan  visa  dan  tiket  keberangkatan  para  CPMI  yang  akan
04859|berangkat ke Hongkong.
04860|- Bahwa  selanjutnya  dalam  hal  melakukan  perekrutan  sampai  dengan
04861|penempatan tersebut dibantu oleh Sdr. Dian Permana Putra  dan Sdr.
04862|Alti Baiquniati yang merupakan kepala Cabang dan Staf dari PT. NSP
04863|Cabang Malang yang belum memiliki izin beroperasi (belum lulus OSS)
04864|artinya belum dapat beroperasi maka juga dapat dikategorikan orang
04865|perorangan. 
04866|- Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
04867|maka dapat diindikasikan bahwa P3MI PT. NSP telah mengalihkan atau
04868|memindahtangankan  SIP3MI  atau  SIP2MI  kepada  pihak  lain  untuk
04869|
04870|melaksanakan  proses  penempatan  CPMI  PT.  NSP ,  mulai  dari
04871|seleksi/wawancara,  pengurusan  paspor,  visa,  dan
04872|pemberangkatan.Terkait dengan hal ini bukan merupakan kompetensi
04873|Ahli untuk menjawab.
04874|- Bahwa Kepala Kantor Cabang P3MI memiliki kewenangan sebagaimana
04875|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal ini
04876|diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
04877|2019, yang menyatakan bahwa: (2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
04878|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
04879|(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang