00514|dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas,
00515|atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan;
00516|Menimbang bahwa selanjutnya definisi daripada Anak adalah seseorang yang
00517|belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1
00518|Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00519|yang menerangkan definisi operasional dari Anak Korban Tindak Pidana, pengaturan
00520|tersebut juga senada dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23
00521|T ahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-
00522|Undang Nomor 35 T ahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
00523|T ahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah untuk kedua kali
00524|dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 T ahun
00525|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 tentang
00526|Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang (UU) Nomor
00527|17 T ahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
00528|
00529|Nomor 1 T ahun 2016 T entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
00530|T ahun 2002 T entang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur
00531|definisi operasional dari Anak dengan perluasan makna yakni  termasuk Anak yang
00532|masih dalam kandungan;
00533|Menimbang  bahwa  menurut  Arrest  Hooge  Raad 5  Februari  1912  yang
00534|dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki
00535|dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota
00536|kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga
00537|mengeluarkan  air  mani,  terhadap  definisi  tersebut  Hakim  berpendapat  bahwa
00538|persetubuhan itu tidak disyaratkan telah keluarnya air mani atau belum, melainkan suatu
00539|kegiatan dinyatakan persetubuhan cukup dengan adanya kegiatan memasukkan alat
00540|kelamin  pria  (penis)  ke  dalam  alat  kelamin  perempuan,  persetubuhan  ini  dalam
00541|ketentuan Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 sebagaimana telah
00542|diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
00543|dikategorikan  sebagai  perkosaan  dan  mengalami  perluasan  makna  yang  tadinya
00544|termasuk kategori persetubuhan itu adalah masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam
00545|alat kelamin perempuan, maka dalam Pasal 473 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
00546|T ahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026
00547|tentang  Penyesuaian  Pidana,  diperluas  sebagai  perkosaan  yang  bagian  dari
00548|persetubuhan yakni memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain,
00549|memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
00550|memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat
00551|kelamin atau anus orang lain;
00552|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
00553|persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, sekitar
00554|pukul 09.00 WIT , Anak Korban pergi bersama Saksi II yang merupakan Ibu Kandung
00555|Anak Korban ke sungai di Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencuci pakaian, pada
00556|saat itu diketahui Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun dan status pelajar TK,
00557|kemudian setelah Saksi II pulang ke rumah untuk menaruh pakaian, tanpa disadari
00558|Anak Korban tertinggal di sungai tersebut sendirian, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT ,
00559|Anak yang saat itu merupakan siswa kelas III SMP sedang berada di sekitar lokasi
00560|sungai dengan mengenakan seragam sekolah dan membawa tas yang di dalamnya
00561|berisi sebilah pisau, kemudian saat Anak Korban hendak pulang, Anak Korban melihat
00562|Anak  datang  ke  arah  sungai,  kemudian  Anak  menggendong  Anak  Korban  dan
00563|membawanya ke sebuah tempat sepi berupa semak-semak yang terletak tidak jauh dari
00564|sungai tersebut, kemudian setibanya di semak-semak, Anak membaringkan Anak
00565|
00566|Korban di atas rumput, membuka celana pendek berwarna pink yang dikenakan Anak
00567|Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
00568|Menimbang bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban merasa
00569|kesakitan dan hendak berteriak, namun Anak menutup mulut Anak Korban karena
00570|mendengar suara Saksi II yang sedang berteriak memanggil nama Anak Korban di
00571|sekitar sungai, selain itu Anak Korban juga memejamkan matanya karena merasa
00572|ketakutan,  selanjutnya  setelah  melakukan  perbuatan  tersebut,  Anak  memakaikan
00573|kembali celana Anak Korban, memberikan permen karet, dan membawa Anak Korban
00574|kembali ke tepi sungai, kemudian pada saat Anak Korban sedang mencuci tangan dan
00575|mukanya datanglah Saksi II yang sedang mencari-cari Anak Korban dan langsung
00576|mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
00577|Menimbang bahwa atas kehadiran dan pertanyaan Saksi II tersebut membuat
00578|Anak langsung pergi meninggalkan lokasi melewati jalan lain ke area bawah menuju
00579|Sekolah dan tidak melewati jalan pertama yang disebutkan lebih dekat ke sekolah, hal
00580|tersebut dikarenakan jalan yang pertama lewat atas itu melalui rumah Anak Korban dan
00581|Anak takut kepada Saksi II;
00582|Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekitar pukul
00583|14.00 WIT , Saksi III dan Saksi II membawa Anak Korban ke Bidan Desa untuk diperiksa
00584|akan tetapi pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena korban merasa kesakitan,  oleh
00585|karena itu maka Bidan Desa menyarankan untuk melakukan pemeriksaan/visum ke
00586|Puskesmas, selanjutnya pada tanggal 24 November 2024, Anak Korban dibawa oleh
00587|orang tuanya ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut dan dilakukan pemeriksaan
00588|medis di Puskesmas;
00589|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Hasil  Visum  Et  Repertum  Nomor:
00590|440/691/PKM-WAYALOAR/2024 tanggal 25 November 2024, ditemukan luka lecet di
00591|bibir kemaluan kiri dan kanan disertai robekan pada selaput dara di arah jam 6 dan jam
00592|11 yang disebabkan oleh trauma tumpul;
00593|Menimbang  berdasarkan  Hasil  Laporan Sosial  Anak  Berhadapan dengan
00594|Hukum (Korban) Nomor 460/80/D5/IV/2025 pada tanggal 14 April 2025 berkesesuaian
00595|dengan keterangan Saksi II dan Saksi III yakni kejadian tersebut menimbulkan trauma
00596|pada diri Anak Korban dan pendarahan pada bagian Vagina;
00597|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan
00598|Anak telah melakukan paksaan kepada Anak Korban yang masih berumur 5 (lima)
00599|tahun untuk memasukkan kelamin Anak kepada kelamin Anak Korban, yang diawali
00600|dengan menggendong anak, kemudian membawa ke tempat sepi dan menidurkan
00601|anak sampai membuat anak ketakutan dan tidak berdaya termasuk kedalam kategori
00602|
00603|melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang
00604|Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00605|Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat
00606|bahwa  unsur  “melakukan  kekerasan,  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan
00607|dengannya” telah terpenuhi;
00608|Menimbang bahwa mengenai keterangan anak yang menyangkal bahwa anak
00609|tidak tidak pernah memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan hanya
00610|mencubit paha anak saja, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
00611|Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Anak tidak terbukti
00612|tidak hanya mendasarkan pada keterangan Anak saja, akan tetapi Hakim berpendapat
00613|perbuatan Anak terbukti atau tidak, harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
00614|persidangan, yang mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh
00615|dari keterangan Anak Korban meskipun tidak disumpah akan tetapi dapat dipergunakan
00616|sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari
00617|Saksi yang disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 Ayat (6) Undang-Undang
00618|Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian
00619|Para Saksi yang disumpah, kemudian hasil visum et repertum serta keterangan anak
00620|yang  dihubungkan  satu  dengan  yang  lainnya,  serta  pengamatan  hakim  selama
00621|persidangan dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga mendasarkan
00622|pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang meskipun dalam
00623|Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tidak dinyatakan secara tegas sebagaimana
00624|ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Kitab Undang-
00625|Undang Hukum Acara Pidana (yang lama) tapi dalam Undang-Undang Nomor 20
00626|T ahun 2025 ketentuan tersebut masih ada dalam Pasal 79 Ayat (12), Pasal 205 Ayat (3)
00627|dan  Ayat  (4),  mengenai  keputusan  Majelis  Hakim  tentang  Pengakuan  Bersalah,
00628|sehingga Hakim masih menerapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan
00629|hakim,  selain  itu  pada  sisi  yang  lainnya  juga  penyangkalan  Anak  di  dalam
00630|keterangannya tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim
00631|mengesampingkan  keterangan  anak  tersebut  dan  menyatakan  keterangan  anak
00632|tersebut tidak beralasan;
00633|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi,
00634|maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, sepanjang
00635|mengenai  tebuktinya  dakwaan  alternatif  kesatu  dan  tidak  sependapat  dengan
00636|pembelaan tertulis Advokat Anak;
00637|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang
00638|dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan
00639|
00640|atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Anak  harus
00641|dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00642|Menimbang  bahwa  setelah  mendengarkan  Tuntutan  Penuntut  Umum,
00643|Pembelaan Advokat Anak dan Permohonan lisan Anak, pendapat Orang tua Anak dan
00644|membaca  Hasil  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing
00645|Kemasyarakatan  serta  Laporan  Sosial  Perkembangan  Anak  Korban,  terhadap
00646|penjatuhan jenis pidana (strafsoort) dan penentuan berat ringannya pidana (strafmaat)
00647|yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
00648|berikut:
00649|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang
00650|Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik
00651|dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur
00652|12 (dua  belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
00653|melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor
00654|8204-LT-14082019-0016 diketahui saat ini Anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun,
00655|sehingga sesuai ketentuan Pasal 69 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
00656|Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;
00657|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang
00658|Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana yang dapat
00659|dikenakan kepada Anak meliputi: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan
00660|diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan
00661|dalam lembaga, dan penjara;
00662|Menimbang bahwa pendekatan yang dipakai dalam Sistem Peradilan Pidana
00663|Anak  mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  yaitu  hukuman/pidana
00664|dimaksudkan untuk pemulihan hubungan anak dengan korban dan Masyarakat dan
00665|juga pemulihan diri anak dan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam
00666|melainkan upaya pendidikan atau pengayoman, agar Anak tidak mengulangi lagi
00667|perbuatannya dikemudian hari;
00668|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim wajib
00669|memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 T ahun 2023
00670|tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa pemidanaan
00671|harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melekat pada diri pelaku maupun
00672|dampak  perbuatannya.  Pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  haruslah  bersifat
00673|proporsional, manusiawi, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi
00674|pada keadilan restoratif;
00675|Menimbang bahwa dalam menimbang penjatuhan pidana, Hakim tidak hanya
00676|melihat  sisi  perbuatan,  tetapi  juga  menelaah  secara  mendalam  latar  belakang
00677|
00678|kehidupan Anak sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00679|(Litmas) Bapas. Hakim menemukan sisi positif bahwa Anak merupakan pribadi yang
00680|ringan tangan dalam membantu orang tua di rumah maupun di kebun, serta masih
00681|menerima nasihat baik dari keluarganya. Namun, di sisi lain, Hakim juga mencermati
00682|adanya kerentanan pada diri Anak, di mana ia sering kali larut dalam pergaulan hingga
00683|lupa  waktu  dan  kurang  tekun  dalam  menjalankan  ibadah  agama.  Hal  ini
00684|mengindikasikan  bahwa  meskipun  peran  bimbingan  orang  tua  telah  ada, namun
00685|implementasinya belum berjalan maksimal sehingga Anak cenderung lebih dipengaruhi
00686|oleh lingkungan pergaulannya dibandingkan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah;
00687|Menimbang bahwa Hakim memandang peristiwa ini sebagai sinyal krusial bagi
00688|pentingnya penguatan edukasi seksual sejak dini dan pengawasan pendidikan agama
00689|dalam keluarga. Meskipun perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan masyarakat
00690|yang tidak dapat dibenarkan, namun Anak tetaplah tunas bangsa yang hak-haknya
00691|harus dilindungi demi masa depan yang lebih baik;
00692|Menimbang bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong berat,
00693|Hakim  berpendapat  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  merupakan  jalan  terakhir
00694|(ultimum remedium). Hakim meyakini bahwa akar permasalahan Anak terletak pada
00695|kekosongan edukasi dan lemahnya pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, guna
00696|memberikan kesempatan bagi Anak untuk meraih cita-citanya yang masih panjang,
00697|Hakim memandang perlu menjatuhkan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga pada
00698|Lembaga Wahdah Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 (dua) T ahun
00699|dengan keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan;
00700|Menimbang bahwa melalui pembinaan pada lembaga tersebut, diharapkan
00701|Anak dapat memperoleh pengawasan yang lebih terukur, membangun kebiasaan
00702|positif, dan yang terpenting adalah tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Keputusan
00703|ini diambil dengan senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan
00704|prinsip Restorative Justice. Sanksi ini diharapkan tidak hanya memulihkan perilaku Anak
00705|menjadi pribadi yang patuh hukum, tetapi juga menjadi edukasi bagi masyarakat agar
00706|senantiasa  menjauhi  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  serta  bersama-sama
00707|menjaga lingkungan pertumbuhan anak yang sehat;
00708|Menimbang bahwa dipersidangan hakim telah memberitahukan hak Anak
00709|Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum
00710|mengajukan tuntutan, namun Hak tersebut sampai pembacaan putusan ini belum
00711|diajukan oleh Anak Korban atau keluarganya, oleh karena itu hakim tetap menyarankan
00712|kepada  korban  atau  keluarga  korban  setelah  putusan pengadilan berkekuatan
00713|hukum tetap dapat mengajukan Restitusi;
00714|
00715|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00716|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00717|dari pidana yang dijatuhkan;
00718|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan dalam perkara ini terhadap
00719|Anak dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga, maka perlu ditetapkan agar Anak
00720|dikeluarkan dari tahanan dan diperintahkan untuk ditempatkan di Wahdah Islamiyah
00721|Kabupaten Halmahera Selatan;
00722|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
00723|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00724|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna
00725|pink yang dipergunakan oleh Anak Korban setelah terjadinya tindak pidana akan tetapi
00726|masih mengalami pendarahan dan oleh karenanya terdapat bercak pendarahan akibat
00727|dari tindak pidana, yang telah disita dari Saksi II, maka dikembalikan kepada Saksi II;
00728|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
00729|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00730|Anak;
00731|Keadaan  yang  memberatkan:
00732|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00733|- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama;
00734|Keadaan yang meringankan:
00735|- Anak belum pernah dihukum;
00736|- Anak masih sekolah;
00737|- Anak telah saling memafkan dengan orang tua Anak Korban di Persidangan;
00738|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00739|pula untuk membayar biaya perkara;
00740|Mengingat Pasal 473 Ayat (4) Jo. Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
00741|T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah
00742|dengan Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-
00743|Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
00744|Undang Nomor  20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
00745|
00746|MENGADILI:
00747|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00748|melakukan  tindak  pidana  “Dengan  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan
00749|persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
00750|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan
00751|diluar  lembaga  berupa  kewajiban  mengikuti  program  pembimbingan  dan
00752|
00753|penyuluhan, selama 2 (dua) tahun, yang diselenggarakan di Lembaga Wahdah
00754|Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan;
00755|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya
00756|dari pidana yang dijatuhkan;
00757|4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan untuk ditempatkan pada
00758|Lembaga di Wahdah Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan;
00759|5. Menetapkan barang bukti berupa;
00760|- 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
00761|Dikembalikan kepada kepada Saksi II;
00762|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
00763|ribu rupiah);
00764|
00765|Rabu
00766|
00767|13 Mei 2026
00768|
00769|2026
00770|
00771|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh Anggi
00772|Permana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Labuha, dan
00773|
00774|Silvani D.C. Syaranamual, S.H.
00775|
00776|Panitera Pengganti, Hakim,
00777|   Ttd.           Ttd.
00778|Silvani D.C. Syaranamual, S.H. Anggi Permana, S.H.