01787|i. 1  (satu)  lembar  Booking  tiket  Penerbangan  dari  Trip.com  maskapai
01788|Qantas  Australia  berangkat  dari  Bandara  Soeta  tujuan  Bandara
01789|Melbourne Australia;
01790|j. 2  (dua)  lembar  Visa  Pengunjung  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen
01791|Dalam Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024;
01792|
01793|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01794|berikut:
01795|a. 1  (satu)  Transaksi  tanggal  18  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01796|SURYANI  Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp.40.000.000
01797|(empat puluh juta rupiah);
01798|b. 1  (satu)  Transaksi  tanggal  19  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01799|SURYANI  Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp.40.000.000
01800|(empat puluh juta rupiah);
01801|c. 1  (satu)  Transaksi  tanggal  21  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01802|SURYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp.35.000.000 (tiga
01803|puluh lima juta rupiah);
01804|KM A
01805|1
01806|A
01807|2
01808|Paraf
01809|
01810|d. 1  (satu)  Transaksi  tanggal  23  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01811|SURYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga
01812|puluh juta rupiah);
01813|e. 1  (satu)  Transaksi  tanggal  24  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01814|SURYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh
01815|puluh lima juta rupiah);
01816|f. 1  (satu)  Transaksi  tanggal  25  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01817|SURYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp.39.000.000 (tiga
01818|puluh sembilan juta rupiah);
01819|g. 1  (satu)  Transaksi  tanggal  28  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01820|SURYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp.20.000.000 (dua
01821|puluh juta rupiah). 
01822|h. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pengurusan Proses ke negara
01823|Australia;
01824|i. 1  (satu)  lembar  Booking  tiket  Penerbangan  dari  Trip.com  maskapai
01825|Qantas  Australia  berangkat  dari  Bandara  Soeta  tujuan  Bandara
01826|Melbourne Australia;
01827|j. 2  (dua)  lembar  Visa  Pengunjung  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen
01828|Dalam Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024;
01829|
01830|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
01831|bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan
01832|barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan  diperoleh  fakta  hukum  sebagai
01833|berikut:
01834|1. Bahwa  benar  Terdakwa  telah  melakukan  perekrutan  kepada  Saksi
01835|Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  untuk
01836|diberangkatkan bekerja di Australia;
01837|2. Bahwa  benar  Terdakwa  telah  menjanjikan  kepada  Saksi  Muhammad
01838|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  untuk  dapat  dipekerjakan  di
01839|kebun buah di Australia;
01840|3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
01841|Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01842|Indonesia (SIP2MI);
01843|4. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdus Syahid Als
01844|Angkep  telah  meminta  uang  pendaftaran  masing-masing  sebesar
01845|KM A
01846|1
01847|A
01848|2
01849|Paraf
01850|
01851|Rp.140.000.000,00  (seratus  empat  puluh  juta  rupiah)  kepada  Saksi
01852|Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  untuk  dapat
01853|berangkat dan dipekerjakan di Australia;
01854|5. Bahwa benar Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim
01855|telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Abdus Syahid Als
01856|Angkep masing-masing sebesar Rp.139.500.000,00 (seratus tiga puluh
01857|sembilan  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  atau  jika  dijumlahkan  senilai
01858|Rp.279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah); 
01859|6. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengurusan pembuatan paspor,
01860|tidak  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  dan  pengurusan  ke
01861|Disnakertrans Provinsi, Kota/Kab. setempat untuk pengurusan Asuransi
01862|Tenaga Kerja dan sebagainya, serta tidak pernah memberikan kegiatan
01863|pelatihan kerja apapun kepada  Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi
01864|Lukmanul Hakim sebelum memberangkatkan keduanya untuk bekerja di
01865|Australia;
01866|7. Bahwa  benar  Terdakwa  yang  mengantarkan  Saksi  Muhammad
01867|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim ke Jakarta untuk bertemu Saksi
01868|Abdus Syahid Als Angkep dan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi
01869|Lukmanul  Hakim  ditempatkan  pada  tempat  penampungan  Apartemen
01870|Transpark Cibubur selama 2 (dua) bulan;
01871|8. Bahwa benar para calon pekerja migran belum didaftarkan dan terdaftar
01872|pada orientasi pra pemberangkatan di Kantor  BP3MI Nusa  Tenggara
01873|Barat serta tidak dilakukan proses pembuatan  ID KTKLN/SIAP KERJA
01874|pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
01875|9. Bahwa benar sampai dengan saat ini para calon pekerja migran tidak
01876|diberangkatkan ke Australia;
01877|10.Bahwa  benar  Terdakwa  telah  mendapatkan  keuntungan  dari
01878|pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan
01879|Saksi Lukmanul Hakim sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima
01880|juta rupiah);
01881|11.Bahwa benar akibat tindakan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdus
01882|Syahid  Als  Angkep,  para  calon  pekerja  migran  (Saksi  Muhammad
01883|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim)  mengalami  kerugian  total
01884|sebesar Rp.279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
01885|KM A
01886|1
01887|A
01888|2
01889|Paraf
01890|
01891|dan belum ada pengembalian dari Terdakwa kepada Saksi Muhammad
01892|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim;
01893|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01894|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
01895|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
01896|Umum;
01897|
01898|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01899|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01900|memerhatikan  fakta  hukum  tersebut  memilih  mempertimbangkan  dakwaan
01901|pertama melanggar  Pasal 10  jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01902|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang unsur-
01903|unsurnya sebagai berikut:
01904|1. Unsur “setiap orang”;
01905|2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga
01906|negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01907|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01908|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01909|mempertimbangkan sebagai berikut:
01910|Ad. 1 Unsur “setiap orang”
01911|Menimbang bahwa  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau
01912|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (vide  Pasal  1
01913|angka  4  UU  No.  21  Tahun  2007).  Terminologi  orang  perseorangan  dalam
01914|Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01915|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  kesamaan  dengan  terminologi
01916|barangsiapa  dalam  KUHP  (WvS),  dimana  berdasarkan  Buku  Pedoman
01917|Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi
01918|Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
01919|Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa”
01920|atau “ hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan  dader atau Terdakwa atau
01921|setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang
01922|KM A
01923|1
01924|A
01925|2
01926|Paraf
01927|
01928|dapat  serta  mampu  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  segala  bentuk
01929|tindakan atau perbuatannya;
01930|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  yang  dimaksudkan  dengan
01931|barangsiapa disini adalah orang ( een eider) atau manusia ( naturlijke persoon)
01932|yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;
01933|Menimbang  bahwa  sebagaimana  yang  dimaksud  tersebut,  orang
01934|sebagai  subyek  hukum  sebagaimana  layaknya  haruslah  memenuhi  kriteria
01935|kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum,
01936|atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;
01937|Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau
01938|didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta
01939|memiliki  kecakapan  bertindak  dan  mampu  dalam  arti  tidak  terganggu  akal
01940|pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang
01941|diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;
01942|Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum
01943|yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa, hal ini
01944|sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya
01945|dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
01946|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari
01947|keterangan  saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa MAI
01948|SURIYANI  Als  MAI  telah  dihadirkan  dipersidangan  dan  telah  pula  diperiksa
01949|identitasnya  dan  ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam  surat
01950|dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka
01951|Majelis  Hakim memandang  Terdakwa  mampu melakukan  perbuatan  hukum,
01952|dan  kepadanya  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  apa  yang
01953|diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa
01954|adalah subjek hukumnya;
01955|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
01956|unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01957|Ad.  2  Unsur  “membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa
01958|warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia
01959|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01960|Indonesia”
01961|KM A
01962|1
01963|A
01964|2
01965|Paraf
01966|
01967|Menimbang  bahwa  unsur  ”membantu  atau  melakukan”  percobaan
01968|memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu ”membawa warga negara
01969|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01970|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim
01971|akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  unsur  ”membawa  warga  negara
01972|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01973|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01974|Menimbang bahwa frasa  membawa dalam Undang-Undang Nomor 21
01975|Tahun 2007 merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana juga
01976|dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang
01977|mana  secara  harfiah  membawa  orang  memiliki  pengertian  yakni  mengajak
01978|seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;
01979|Menimbang  bahwa  sebelum  melihat  apakah  perbuatan  Terdakwa
01980|tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dimaksudkan  mengeploitasi  Warga
01981|Negara Indonesia ke luar negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01982|terlebih  dahulu,  apakah  calon  pekerja  migran  tersebut  merupakan  warga
01983|negara Indonesia atau bukan merupakan warga negara Indonesia;
01984|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
01985|keterangan dan identitas para saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
01986|dihadirkan  dalam  persidangan,  dalam  hal  ini  terhadap  Saksi  Muhammad
01987|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim , telah nyata bahwa kewarganegaraan
01988|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim adalah  Warga
01989|Negara Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pekerja
01990|migran tersebut benar berkewarganegaraan Indonesia;
01991|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01992|perbuatan  Terdakwa  yang  membawa  calon  pekerja  migran  (warga  negara
01993|Indonesia) dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
01994|Indonesia ataukah tidak;
01995|Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan maksud” pada dasarnya
01996|merupakan pengembangan makna dari niat ( voornemen). Dalam doktrin ilmu
01997|hukum,  niat  (voornemen)  memiliki  maksud  yaitu  sikap  batin  yang  sifatnya
01998|sesuatu yang masih berada dalam hati, sehingga dengan kata lain niat ialah
01999|subjectieve onrechtselemet  atau melawan hukum yang bersifat subjektif ( vide
02000|Moeljatno dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);
02001|KM A
02002|1
02003|A
02004|2
02005|Paraf
02006|
02007|Menimbang  bahwa  eksploitasi  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007
02008|Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu  tindakan dengan atau tanpa
02009|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
02010|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02011|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
02012|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
02013|jaringan tubuh atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
02014|pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
02015|(vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);
02016|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi,  keterangan
02017|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  pada
02018|persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa
02019|telah melakukan tindakan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam
02020|hal ini adalah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim yang
02021|dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Elit Kota Mataram Asri
02022|Blok  B  Nomor  22,  RT/RW:  000/187,  Kelurahan  Jempong  Baru, Kecamatan
02023|Sekarbela, Kota  Mataram,  sehingga  membuat  Para  Calon  Pekerja  Migran
02024|Indonesia  tersebut  tergiur  akan  janji-janji  yang  disampaikan  oleh  Terdakwa
02025|untuk dapat dipekerjakan di Australia. Selanjutnya Para Calon Pekerja Migran
02026|Indonesia  ini  dimintakan  biaya  pendaftaran  oleh  Terdakwa  masing-masing
02027|sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang menurut
02028|Terdakwa  akan  memberangkatkan  Para  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02029|tersebut melalui jalur resmi dan pemberangkatan cepat, hingga akhirnya Para
02030|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  membayarkan  uang  sejumlah
02031|Rp.259.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  sembilan  juta  rupiah)  kepada
02032|Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa juga yang mengantarkan Para Calon Pekerja
02033|Migran Indonesia tersebut ke Jakarta untuk dipertemukan dengan Saksi Abdus
02034|Syahid  Als  Angkep,  yang  selanjutnya  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep
02035|menempatkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut pada apartemen
02036|Transpark Cibubur. Selanjutnya Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
02037|ditempatkan  pada  tempat  penampungan  di  apartemen  Transpark  Cibubur
02038|tersebut tanpa kejelasan terkait dengan waktu pemberangkatan, Para Calon
02039|Pekerja Migran Indonesia tersebut hanya dikirimkan berupa softcopy dokumen
02040|VISA Wisata dan Booking Tiket Penerbangan ke Australia, yang pada akhirnya
02041|KM A
02042|1
02043|A
02044|2
02045|Paraf
02046|
02047|Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak jadi diberangkatkan dengan
02048|alasan tertinggal pesawat. Selain itu, selama berada di tempat penampungan
02049|selama 2 (dua) bulan, Para Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi
02050|kebutuhan sehari-harinya menggunakan biaya pribadi. Selain itu, Para Calon
02051|Pekerja Migran tersebut sama sekali tidak diberikan pelatihan kerja ataupun
02052|bahasa oleh Terdakwa, bahkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
02053|juga tidak didaftarkan untuk proses pembuatan  ID KTKLN/SIAP KERJA pada
02054|kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ternyata Terdakwa sebelum
02055|membawa  Para  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  juga  tidak  melakukan
02056|pemeriksaan  kesehatan  dan  mendaftarkan  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02057|Transmigrasi sebagai syarat pembuatan asuransi tenaga kerja;
02058|Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
02059|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan
02060|bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan
02061|usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
02062|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran
02063|Indonesia. Izin tertulis yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 tersebut adalah
02064|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Perusahaan
02065|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib
02066|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri  (vide Pasal 51 ayat (1) UU
02067|PPMI).  Selain  SIP3MI,  UUPMI  juga  mengamanatkan  bahwa  Perusahaan
02068|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan
02069|wajib memiliki SIP2MI (vide Pasal 59 ayat (1) UU PPMI);
02070|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
02071|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
02072|dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman pekerja migran
02073|Indonesia,  oleh  sebab  itu  bila  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang
02074|penempatan  pekerja  migran  tidak  memiliki  izin  sebagaimana  diamanatkan
02075|dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perusahaan tersebut
02076|tidak berwenang melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan penempatan,
02077|pengiriman maupun perekrutan pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan
02078|diluar  negeri.  Bila  hal  tersebut  dilakukan,  maka  perusahaan  tersebut  telah
02079|melakukan  perbuatan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  secara  illegal.