03382| Bahwa  Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi ANWAR, Saksi IMAN, Saksi
03383|TITIN, ALDRIANA, dan AMIRULLAH  bekerja di Laos tidak menggunakan
03384|visa  kerja.  Bahkan  ketika  sesi  wawancara  pembuatan  paspor  dan
03385|pemeriksaan  petugas  Imigrasi,  mereka  pergi  ke  Thailand  untuk  tujuan
03386|wisata;
03387| Bahwa  Terdakwa  maupun  Saksi  TITIN  dan  TATU  tidak  memiliki
03388|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  untuk
03389|memberangkatkan  Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi ANWAR, Saksi IMAN,
03390|Saksi  TITIN,  ALDRIANA,  dan  AMIRULLAH  sebagai  Pekerja  Migran
03391|Indonesia (PMI) ke luar negeri;
03392| Bahwa sebelum berangkat kerja ke Laos,  Saksi ARIS, Saksi YANTI,
03393|Saksi  ANWAR,  Saksi  IMAN,  Saksi  TITIN,  ALDRIANA,  dan  AMIRULLAH
03394|tidak pernah membuat kontrak kerja, tidak mengikuti asuransi serta tidak
03395|pernah melakukan pelatihan kerja sebagamana yang diatur oleh undang-
03396|undang;
03397| Bahwa  berdasarkan  database SIAP KERJA pada Dinas Tenaga Kerja
03398|Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, orang bernama ALDRIANA tidak terdaftar
03399|sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);
03400| Bahwa  berdasarkan  database SIAP  KERJA  pada  Dinas
03401|Ketenagakerjaan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Kabupaten
03402|Majalengka Provinsi Jawa Barat, orang bernama ANWAR JAYA dan IMAN
03403|TARKIMAN tidak terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);
03404| Bahwa  berdasarkan  database SIAP  KERJA  pada  Dinas
03405|Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, orang bernama
03406|ARIS  AKHMADI  dan  YANTI  NURAENI  tidak  terdaftar  sebagai  Pekerja
03407|Migran Indonesia (PMI);
03408|I. Kerugian yang dialami ALDRIANA, Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi
03409|ANWAR, dan Saksi IMAN
03410| Bahwa Berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03411|Nomor  R-6836/4.1.IP/LPSK/10/2024  tanggal  25  Oktober  2024  tentang
03412|Pengajuan Permohonan Restitusi  dan Keputusan Lembaga Perlindungan
03413|Saksi dan Korban Nomor A.4383.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2024 tanggal
03414|
03415|21  Oktober  2024  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi,  ALDRIANA mengajukan
03416|permohonan restitusi  sejumlah  Rp16.650.000,00  (enam  belas  juta  enam
03417|ratus lima puluh ribu rupiah);
03418| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03419|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03420|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03421|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0016.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03422|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi ANWAR
03423|JAYA  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah  Rp32.934.200,00  (tiga
03424|puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
03425| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03426|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03427|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03428|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0017.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03429|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi  ARIS
03430|AKHMADI  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah  Rp13.899.000,00
03431|(tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
03432| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03433|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03434|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03435|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0018.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03436|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi  YANTI
03437|NURAENI  mengajukan  permohonan  restitusi  sejumlah  Rp26.117.100,00
03438|(dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
03439| Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03440|Nomor  surat  Nomor  R-248/4.1.IP/LPSK/1/2025  tanggal  14  Januari  2025
03441|tentang  Pengajuan  Permohonan  Restitusi  dan  Keputusan  Lembaga
03442|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0019.R/KEP/SMP-LPSK/I Tahun
03443|2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi, Saksi  IMAN
03444|TARKIMAN  mengajukan permohonan restitusi  sejumlah Rp23.880.000,00
03445|(dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
03446|
03447|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
03448|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
03449|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
03450|kepadanya;
03451|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
03452|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
03453|
03454|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
03455|alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal  4  jo. Pasal 48 Undang-
03456|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
03457|Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Pemberantasan Tindak
03458|Pidana Perdagangan Orang) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang
03459|Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
03460|1. Unsur “Setiap orang”;
03461|2. Unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
03462|Republik Indonesia”;
03463|3. Unsur  “dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
03464|Republik Indonesia”;
03465|4. Unsur  “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
03466|serta melakukan perbuatan”;
03467|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
03468|mempertimbangkan sebagai berikut: 
03469|Ad.1. Unsur “Setiap orang”;
03470|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4  Undang-
03471|Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang dimaksud
03472|dengan  setiap  orang adalah  orang  perseorangan atau  korporasi yang
03473|melakukan tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim menafsirkan frasa
03474|“orang perseorangan”  sebagai setiap subjek hukum sebagai pendukung hak
03475|dan  kewajiban, dalam  hal  ini  yaitu  manusia  yang  dijadikan  Terdakwa  dan
03476|kepadanya  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang
03477|didakwakan;
03478|Menimbang,  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  adalah  kemampuan
03479|untuk  bertanggung  jawab  secara  hukum,  yaitu  kondisi  kematangan  dan
03480|kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yakni: memahami arah
03481|tujuan faktual dari tindakannya sendiri; menyadari bahwa tindakannya tersebut
03482|dilarang  secara  sosial;  dan  adanya  kehendak  bebas  berkenaan  dengan
03483|tindakannya tersebut. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada
03484|umumnya  apabila  keadaan  jiwanya  tidak  cacat  dalam  pertumbuhan  atau
03485|terganggu  karena  penyakit.  Selain  itu,  orang  tersebut  dapat  menginsyafi
03486|hakekat dari tindakannya, menentukan tindakannya tersebut dilaksanakan atau
03487|tidak, serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;
03488|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadirkan  seorang
03489|Terdakwa  bernama  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  dalam
03490|keadaan  bebas  di  persidangan.  Terdakwa  membenarkan  seluruh  identitas
03491|
03492|dalam  surat  dakwaan  yang  dibacakan  Penuntut  Umum.  Dengan  demikian
03493|Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut
03494|adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;
03495|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim
03496|selalu  bertanya  terkait keadaan  Terdakwa dan Terdakwa  selalu  menyatakan
03497|bahwa  dirinya  dalam  keadaan  sehat.  Selain  itu,  Terdakwa  juga  mampu
03498|menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian
03499|Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam
03500|pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;
03501|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  unsur
03502|“setiap orang” telah terpenuhi;
03503|Ad.2. Unsur “ yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
03504|negara Republik Indonesia”;
03505|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
03506|Perdagangan  Orang  tidak  memberikan  definisi  terkait  unsur  “ membawa”.
03507|Meskipun demikian, Majelis Hakim menafsirkan secara gramatikal berdasarkan
03508|Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan
03509|dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah
03510|Republik  Indonesia  tahun  2016,  bahwa  yang  dimaksud  “membawa”  dalam
03511|konteks perkara a quo yaitu mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin;
03512|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9  Undang
03513|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan
03514|“perekrutan”  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
03515|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
03516|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang
03517|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan
03518|“pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
03519|dari satu tempat ke tempat lain;
03520|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-
03521|Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
03522|yang dimaksud dengan  “Warga Negara Indonesia”  adalah setiap orang yang
03523|berdasarkan peraturan perundang undangan dan/atau berdasarkan perjanjian
03524|Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang Undang ini
03525|berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
03526|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 jis. Pasal
03527|2  &  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang
03528|Keimigrasian, setiap  Warga  Negara  Indonesia  berhak  melakukan  perjalanan
03529|
03530|keluar dan masuk wilayah Indonesia. Untuk melakukan perjalanan antarnegara
03531|yang  berlaku  selama  jangka  waktu  tertentu,  Warga  Negara  Indonesia
03532|mendapatkan  Paspor  sebagai  salah  satu  dokumen  tanda  kewarganegaraan
03533|Indonesia yang berlaku secara internasional yang diterbitkan oleh Pemerintah
03534|Republik Indonesia; 
03535|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6
03536|ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang
03537|Wilayah  Negara,  yang  dimaksud  dengan  “ke  luar  wilayah  Negara  Republik
03538|Indonesia”  adalah  keluar  dari  batas  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
03539|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
03540|di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya.  Adapun  batas  wilayah  Negara
03541|Republik Indonesia, yaitu:
03542|a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan
03543|Timor Leste; 
03544|b. di  laut  berbatas  dengan  Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua  Nugini,
03545|Singapura, dan Timor Leste; dan 
03546|c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan
03547|batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan  berdasarkan  perkembangan
03548|hukum internasional.
03549|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum,  perusahaan
03550|Tangsang  International terletak  di  kawasan  Golden  Triangle,  Laos.  Struktur
03551|perusahaan tersebut  terdiri dari pekerja,  leader, dan  manager. Terdakwa dan
03552|TATU alias TITI (Dalam Pencarian Orang) menjabat sebagai leader sedangkan
03553|seorang laki-laki warga negara Ethiopia dengan nama panggilan TIAN YU dan
03554|seorang  laki-laki  warga  negara  Nigeria  dengan  nama  panggilan  XIOBA
03555|menjabat  sebagai  manager.  Terdakwa  sebagai  leader bertugas  mengatur
03556|pendanaan orang yang akan berangkat mulai dari pembuatan paspor, pesan
03557|tiket  pesawat,  booking hotel,  uang  perjalanan  ke  bandara  dan  uang  tunjuk
03558|(show  money) ke petugas imigrasi . Selain itu, Terdakwa juga berperan dalam
03559|mengontrol pekerjaan, melakukan pengecekan terhadap karakter yang dibuat,
03560|dan  mengawasi  hasil  pekerjaan  ( chatting pekerja  dengan  korban  online
03561|scamming) para pekerja;
03562|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  bersama  TATU  alias  TITI  (Dalam
03563|Pencarian Orang) dan Saksi TITIN binti alm. ATMA (penuntutan terpisah) telah
03564|membawa Warga Negara Indonesia bernama Saksi ARIS, Saksi YANTI, Saksi
03565|ANWAR,  Saksi  IMAN,  ALDRIANA dan  AMIRULLAH  ke  negara  Laos  untuk
03566|bekerja  sebagai  operator  online  scammer atau  operator  penipuan  daring  di
03567|
03568|perusahaan Tangsang Internasional. Terdakwa, TATU alias TITI dan Saksi TITIN
03569|binti  alm.  ATMA melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  cara  sebagaimana
03570|diuraikan dalam pertimbangan berikut:
03571|A. Perekrutan Saksi ARIS AKHMADI bin alm. CASNATA
03572|Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal  17 Juli 2024 , Saksi ARIS
03573|AKHMADI bin alm. CASNATA saat sedang berada di rumah orang tuanya yang
03574|berlokasi di Majalengka Jawa Barat, bertemu dengan saudara jauhnya bernama
03575|Saksi  TITIN binti alm. ATMA  (penuntutan terpisah). Ia menyampaikan bahwa
03576|ada pekerjaan menjadi scammer di Thailand yang bertugas membalas chatting
03577|pelanggan dengan fasilitas berupa upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh
03578|juta rupiah) per bulan, disediakan makan dan tempat tinggal, biaya pembuatan
03579|paspor dan biaya keberangkatan yang seluruhnya ditanggung perusahaan;
03580|Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal  21 Juli 2024  sekira jam
03581|16.00 WIB, Saksi  TITIN  meyakinkan Saksi  ARIS  terkait pekerjaan yang akan
03582|dilakukan di Thailand tersebut sehingga Saksi  ARIS  menjadi tertarik dengan
03583|pekerjaan  tersebut.  Saksi  TITIN  kemudian  meminta  Saksi  ARIS  untuk
03584|menyiapkan  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  dan  ijazah  sebagai
03585|persyaratan pembuatan paspor. Selain itu, Saksi TITIN berpesan agar Saksi
03586|ARIS tidak perlu menyebutkan akan pergi ke Thailand ketika diwawancarai oleh
03587|petugas  imigrasi.  Saksi  ARIS  bersama  Saksi  TITIN  selanjutnya  berangkat
03588|menuju  ke  rumah  Saksi  IKIN  di  Kampung  Sukawera  Kecamatan  Ligung
03589|Kabupaten  Majalengka  Jawa  Barat  untuk  membantu  penerbitan  paspor  di
03590|Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Cirebon.  Saksi  IKIN  menjelaskan  bahwa  biaya
03591|penerbitan paspor adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan persyaratan
03592|menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah kepada Saksi IKIN.
03593|Mendengar penjelasan tersebut Saksi ARIS bersama Saksi TITIN meninggalkan
03594|rumah Saksi IKIN. Sekitar jam 21.00 WIB, Saksi TITIN mendatangi rumah Saksi
03595|ARIS dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang
03596|ia dapatkan dari  TATU kepada Saksi ARIS untuk membantu biaya penerbitan
03597|paspor;
03598|Menimbang, bahwa  pada hari Senin tanggal  22 Juli 2024  sekira jam
03599|06.00 WIB, Saksi ARIS berangkat ke rumah Saksi IKIN. Sekira jam 08.00 WIB,
03600|mereka  bersama-sama  pergi  ke  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Cirebon  untuk
03601|membuat paspor. Setelah sampai, Saksi ARIS bersama Saksi IKIN menunggu
03602|di sebuah warung seberang kantor tersebut dan tidak lama kemudian seorang
03603|laki-laki yang dikenal bernama ENDANG datang mengambil berkas pengajuan
03604|paspor  dari  Saksi  IKIN.  Laki-laki  tersebut  kemudian  mengantar  Saksi  ARIS
03605|
03606|menuju loket antrean dan setelah itu Saksi ARIS mengikuti sesi wawancara,
03607|biometri sidik jari dan foto. Setelah semua proses tersebut dilakukan,  Saksi
03608|ARIS bersama Saksi IKIN pulang ke Majalengka;
03609|Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal  24 Juli 2024 , Saksi ARIS
03610|diminta datang ke rumah Saksi IKIN oleh Saksi TITIN untuk mengambil paspor
03611|miliknya. Sekira jam 18.00 WIB, Saksi ARIS pergi ke rumah Saksi IKIN dan
03612|Saksi IKIN menyerahkan Paspor Nomor E8082214 atas nama ARIS AKHMADI
03613|dan  berkas  asli  pengajuan  paspor  (kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,
03614|ijazah) kepada Saksi ARIS. Saksi IKIN membantu Saksi ARIS membuat paspor
03615|di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dengan b iaya pengurusan kurang lebih
03616|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sudah termasuk ongkos, upah dan makan.
03617|Keuntungan yang didapatkan oleh Saksi IKIN dari proses penerbitan paspor
03618|tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi IKIN membantu
03619|proses  pembuatan  paspor  Saksi  ARIS  tersebut  melalui  seseorang  bernama
03620|ENDANG selaku perantara (calo) yang dikenalnya sejak tahun 2020;
03621|Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal  25 Juli 2024 , Saksi ARIS
03622|menyerahkan  paspor  miliknya  kepada  Saksi  TITIN  dan  Saksi  TITIN
03623|menjelaskan  bahwa  Saksi  ARIS  akan  berangkat  menuju  Thailand  bersama
03624|istrinya, yaitu Saksi YANTI dan Saksi ANWAR. Mengetahui Saksi YANTI juga
03625|akan berangkat kerja ke Thailand, Saksi ARIS menanyakan kebenaran hal itu
03626|kepada Saksi TITIN dan Saksi TITIN pun membenarkannya;
03627|Menimbang, bahwa pada h ari Jumat tanggal  26 Juli 2024 , Saksi ARIS
03628|pulang  ke  Cirebon  untuk  bertemu  dengan  istrinya,  yaitu  Saksi  YANTI  guna
03629|menanyakan terkait proses keberangkatannya ke Thailand yang dibantu oleh
03630|Saksi TITIN. Saksi YANTI menjelaskan bahwa dirinya juga akan berangkat ke
03631|Thailand atas ajakan dari Saksi TITIN;
03632|B. Perekrutan Saksi YANTI NURAENI binti MAD SOLEH
03633|Menimbang, bahwa awalnya pada bulan  Januari 2024 , Saksi YANTI
03634|NURAENI binti MAD SOLEH sedang bekerja di Singapura sebagai  babysitter
03635|melalui perusahaan resmi penyalur kerja dengan menggunakan Paspor Nomor
03636|C9638114 atas nama YANTI NURAENI . Saksi YANTI kemudian iseng bertanya
03637|kepada  Saksi  TITIN  terkait  kabar  dan  posisinya  dan  dirinya  mengatakan
03638|posisinya sedang bekerja di Thailand. Saksi YANTI kemudian bertanya soal
03639|ketersediaan lowongan pekerjaan di Thailand dan Saksi TITIN mengatakan ada.