04881|Indonesia yang ditempatkan.
04882|f. Menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran
04883|Indonesia yang ditempatkan.
04884|g. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk
04885|jabatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  norma
04886|kesusilaan dan/atau ketentuan perundang-undangan.
04887|h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada
04888|negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
04889|i. Memulangkan  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  hal
04890|berakhirnya  perjanjian  kerja,  pemutusan  hubungan
04891|kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja,
04892|dan/atau  sakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat
04893|menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang
04894|menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
04895|j. Memiliki  SP2MI  dalam  menempatkan  Calon  Pekerja
04896|Migran Indonesia.
04897|k. Mendaftarkan  dan  mengikutsertakan  Calon  Pekerja
04898|Migran Indonesia dalam OPP.
04899|10. Sesuai  dengan  pasal  51  dan  59  UU  No  18  tahun  2017
04900|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
04901|Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis  berupa
04902|SIP3MI dari Menteri dan wajib memiliki SP2MI
04903|a. Sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 57 ayat 1 bahwa
04904|SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
04905|diperpanjang  setiap 5  (lima)  tahun  sekali  setelah mendapat
04906|rekomendasi dari Badan
04907|b. Sesuai  Peraturan  BP2MI  No 03  tahun  2020 tentang Tata
04908|Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI
04909|pada  pasal  10  bahwa SIP2MI berlaku selama  6 bulan  dan
04910|dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan
04911|11. Untuk orang yang statusnya tidak / bukan karyawan di Perusahan
04912|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan orang tersebut
04913|juga tidak memiliki surat penunjukan dari Perusahan Penempatan
04914|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  tidak  memiliki  hak  untuk
04915|menempatkan Penempatan Pekerja Migran (PMI) untuk bekerja di
04916|
04917|Luar Negeri sebagaimana Pasal 69 UU No 18 tahun 2017 tentang
04918|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang/perseorangan
04919|dilarang melaksanakan penempatan PMI.
04920|12. Seorang  petugas  rekrut/petugas  lapangan  (PL)  tidak
04921|diperbolehkan  melakukan  proses  sendiri  terhadap  PMI  untuk
04922|dilakukan penempatan ke luar negeri untuk bekerja tanpa melalui
04923|kantor  P3MI  karena  bertentangan  dengan  pasal  69  UU  No  18
04924|tahun 2017 bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan
04925|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan berdasarkan pasal 49
04926|bahwa Pelaksana penempatan PMI ke luar negeri terdiri atas:
04927|a. Badan;
04928|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
04929|c. perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04930|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
04931|13. Isi  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
04932|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Orang
04933|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
04934|Indonesia
04935|14. Isi  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
04936|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
04937|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
04938|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana
04939|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
04940|paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
04941|15. Pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
04942|Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  jo.  Pasal  80
04943|Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan
04944|Pekerja  Migran  Indonesia  merujuk  pasa  asas  lex  specialist
04945|derogate  lex  generalis,  dimana  aturan  yang  bersifat  khusus
04946|menyimpangi  aturan  yang  bersifat  umum.  Namun  aturan  yang
04947|bersifat umum  tetap  dicantumkan  pada  perumusan  unsur-unsur
04948|perbuatan materiilnya, sepanjang aturan yang lebih umum tersebut
04949|masih dinyatakan berlaku atau tidak dicabut keberlakuannya.
04950|- Bahwa definisi dan pengertian Pasal 2 Pasal 4 dan Pasal 10 Tindak
04951|Pidana Perdagangan Orang di Undang-undang Republik Indonesia
04952|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
04953|
04954|Perdagangan Orang meliputi:
04955|1. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
04956|2 ayat (1) yang dapat menyebabkan atau belum menyebabkan
04957|terjadinya eksploitasi yang disebut dalam satu pasal. Perbuatan-
04958|perbuatan tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, Pasal
04959|4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12. Sebagaimana disebutkan pada
04960|Pasal 2 ayat (1), maka pasal-pasal yang telah disebutkan (Pasal
04961|3,  Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  6,  dan  Pasal  12)  memiliki  dua
04962|kemungkinan terkait dengan eksploitasi seperti halnya Pasal 2
04963|ayat  (1).  Penegas  adanya  kemungkinan  terjadi  atau  belum
04964|terjadinya eksploitasi adalah Pasal 2 ayat (2). Maksudnya adalah
04965|apabila telah terjadi eksploitasi, maka perbuatan yang  disebut
04966|dalam  pasal-pasal  tersebut telah  dapat disebut dengan  tindak
04967|pidana yang mengakibatkan adanya eksploitasi. Namun apabila
04968|belum terjadi proses eksploitasi korban, maka perbuatan yang
04969|disebutkan  dalam  pasal-pasal  tersebut  terbatas  pada  tindak
04970|pidana perdangan orang tanpa adanya eksploitasi.
04971|2. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
04972|2  ayat  (1)  yang  belum  menyebabkan  terjadinya  eksploitasi.
04973|Perbuatanperbuatan  tersebut  sebagaimana  disebutkan  pada
04974|Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Pada Pasal 9, penegas belum
04975|adanya  eksploitasi  adalah  adanya  kalimat  “dan  tindak  pidana
04976|tersebut  tidak  terjadi”.  Pasal  10  ditegaskan  dengan  adanya
04977|kalimat  “Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
04978|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”.
04979|Sedangkan penegas Pasal 11 adalah batasan perbuatan yang
04980|disebutkan  dalam  pasal  tersebut,  yakni  “merencanakan  atau
04981|melakukan pemufakatan jahat”.
04982|Ruang  lingkup  pengaturan  hukum  tindak  pidana  perdagangan
04983|orang  dalam  Undang  Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
04984|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
04985|a. Aspek tindak pidana perdangan orang.
04986|Ini  diatur  dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  18  Undang-undang
04987|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
04988|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini
04989|mengatur  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dijatuhkan
04990|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana
04991|
04992|penjara 47 maupun pidana denda. Bagi para pelaku human
04993|trafficking yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang
04994|ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara
04995|melakukan  kegiatan  perdagangan  orang  yang  dimulai  dari
04996|percobaan,  pemanfaatan,  pengiriman  bahkan  korporasi
04997|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan
04998|pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak
04999|600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan
05000|paling lama seumur hidup;
05001|b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan
05002|Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang
05003|berusaha  menghalangi,  mencegah,  merintangi  dan  bahkan
05004|mengagalkan suatu  penyidikan  dan  persidangan pengadilan
05005|terhadap  tersangka  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini.
05006|Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain
05007|yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak
05008|Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal
05009|19  sampai  dengan  Pasal  27  Undang-undang  Republik
05010|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
05011|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05012|c. Aspek  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidanng
05013|pengadilan.  Aspek  ini  berisikan  mengenai  penyidikan,
05014|penuntutan  dan  pemeriksaan  di  siding  pengadilan  dalam
05015|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  termasuk
05016|didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini
05017|48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-
05018|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
05019|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05020|d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal
05021|56 – 57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik
05022|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
05023|Tindak Pidana Perdagangan Orang.
05024|e. Aspek  kerjasama  international  dan  peran  serta  masyarakat.
05025|Aspek  ini  diatur  dalam  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  63
05026|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007
05027|tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
05028|
05029|Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
05030|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melarang adanya
05031|orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran
05032|Indonesia yang meliputi calo atau individu yang tidak memiliki
05033|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
05034|dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
05035|dan denda paling banyak Rpf 5.000.000.000,00 (lima belas miliar
05036|rupiah)  sebagaimana  diatir  oleh  Pasal  81  Undang-undang
05037|Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
05038|Pekerja Migran Indonesia.
05039|Pasal  71  melarang  setiap  perbuatan  mengalihkan  atau
05040|memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain atau mengalihkan
05041|atau  memindahtangankan  SIP2MI  kepada  pihak  iain  dengan
05042|sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda
05043|paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)
05044|sebagaimana diatur oleh Pasal 85 huruf b dan huruf c Undang-
05045|undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang
05046|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
05047|- Bahwa pengertian peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana
05048|(delict) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan
05049|atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
05050|Dalam  bahasa  Belanda  disebut  strafbaar  feit  yang  sebenarnya
05051|merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-
05052|Undang  Hukum  Pidana,  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia.
05053|Hukum pidana di negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau
05054|criminal  act  untuk  maksud  yang  sama.  Oleh  karena  KUHP
05055|Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun
05056|sama  yaitu  strafbaar  feit. Strafbaar feit, terdiri  dari 3 (tiga) kata,
05057|yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk, kata ”starf” artinya pidana,
05058|”baar” artinya dapat atau boleh dan ”feit” adalah perbuatan. Dalam
05059|kaitanya  dengan  istilah  starfbaar  feit  secara  utuh,  ternyata  straf
05060|diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim hukum itu
05061|adalah  terjemahan  dari  kata  recht,  seolah-olah  arti  straf  sama
05062|dengan recht. Untuk kata “baar” ada 2 (dua) istilah yang digunakan
05063|yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat
05064|istilah  yakni,  tindak,  peristiwa,  pelanggaran,  dan  perbuatan.
05065|Mengenai Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana menurut terjemahan
05066|
05067|kedalam bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian yakni:
05068|1. Tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat
05069|dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan
05070|(subjek) tindak pidana;
05071|2. Menurut Vos, Yaitu suatu kelakuan menusia yang oleh peraturan
05072|perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia
05073|yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana;
05074|3. Menurut  Rusli  Effendy,  Peristiwa  pidana  atau  delik  adalah
05075|perbuatan  yang  oleh  hukum  pidana  dilarang  dan  diancam
05076|terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.
05077|Dengan demikian istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah
05078|delik, yang redaksi artinya adalah stafbaarfeit. Pengertian peristiwa
05079|pidana atau delik di atas bermakna sebagai suatu perbuatan yang
05080|oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman
05081|bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
05082|Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
05083|unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan
05084|akibat yang ditimbulkan karenanya. Suatu peristiwa hukum dapat
05085|dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur
05086|pidananya, meliputi:
05087|1. Unsur  Objektif,  suatu  tindakan  (perbuatan)  yang  bertentangan
05088|dengan  hukum  dan  mengindahkan  akibat  yang  oleh  hukum
05089|dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari
05090|pengertian objektif di sini adalah tindakannya, terdiri dari:
05091|• Perbuatan manusia.
05092|• Diancam dengan pidana.
05093|• Bersifat melawan hukum.
05094|2. Unsur Subjektif, Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak
05095|dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan
05096|adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari:
05097|• Adanya Kesalahan.
05098|• Orang yang mampu bertanggung jawab.
05099|3. Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang
05100|dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya
05101|dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
05102|4. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu  peristiwa
05103|pidana ialah sebagai berikut:
05104|
05105|• Harus ada suatu perbuatan,
05106|Maksudnya, memang benar-benar  ada suatu  kegiatan yang
05107|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu
05108|terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami
05109|oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
05110|• Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam
05111|ketentuan hukum.
05112|Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi
05113|isi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  pada  saat  itu  pelakunya
05114|memang  benar-benar  jerah  berbuat  seperti  yang  terjadi.
05115|Pelaku  wajib  mempertanggungjawabkan  akibat  yang
05116|ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini,
05117|hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang
05118|tidak  dapat  dipersalahkan.  Pelakunya  pun  tidak  perlu
05119|mempertanggungjawabkan.  Perbuatan  yang  tidak  dapat
05120|dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang
05121|atau  beberapa  orang  dalam  melaksanakan  tugas,  membela
05122|diri  dari  ancaman  orang  lain  yang  mengganggu
05123|keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
05124|• Harus  terbukti  adanya  kesalahan  yang  dapat
05125|dipertanggungjawabkan.  Maksudnya  bahwa  perbuatan  yang
05126|dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  itu  dapat
05127|dibuktikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  disalahkan  oleh
05128|ketentuan hukum.
05129|• Harus berlawanan dengan hukum.
05130|Artinya,  suatu  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum
05131|dimaksudkan  kalau  tindakannya  nyata-nyata  bertentangan
05132|dengan aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya.
05133|Maksudnya  kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang
05134|larangan  atau  keharusan  dalam  suatu  perbuatan  tertentu,
05135|ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman
05136|hukuman  itu  dinyatakan  secara  tegas  berupa  maksimal
05137|hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
05138|Kalau  di  dalam  suatu  ketentuan  tidak  dimuat  ancaman
05139|hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa
05140|pidana, pelaku  tidak perlu  melaksanakan  hukuman  tertentu.
05141|Mempertimbangkan tentang makna peristiwa pidana di atas,
05142|maka  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  termasuk
05143|peristiwa pidana.
05144|
05145|- Bahwa  dalam  hal  terdapat  suatu  PT.  yang  bergerak  dibidang
05146|penyaluran  tenaga  kerja  Indonesia  dan  kemudian  dalam
05147|perjalanannya diketahui masih belum melengkapi izinnya yaitu izin
05148|melalui  OSS  (Online  Single  Submission)  namun  kemudian  tetap
05149|melakukan  proses  perekrutan  dan  penempatan  pekerja  migran
05150|diluar  negeri  maka  terhadap  orang  tersebut  dapat  dikanakan
05151|pertanggung jawaban pidana.
05152|- Bahwa pertanggung jawaban tersebut melekat pada pribadi atau
05153|orhan  pada  PT  yang  belum  memiliki  ijin  sehingga  tindakan
05154|perekrutan  ataupun  penempatan  adalah  dilakukan  oleh  orang
05155|perorangan.
05156|- Bahwa merujuk pada keterangan Ahli diatas tentang makna unsur-
05157|unsur perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan
05158|orang beserta sanksinya sebagaimana diatur oleh Undang-undang
05159|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
05160|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  perbuatan  yang
05161|dilarang dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana
05162|diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
05163|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  perbuatan
05164|Sdri. Hermin Naning Rahayu, Sdr. Dian Permana Putra dan Sdr. Alti
05165|Baiquniati,  dapat  disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana
05166|Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
05167|dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
05168|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang
05169|dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP3MI  kepada
05170|pihak lain atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
05171|tangankan  SIP2MI  ke  pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam
05172|Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
05173|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
05174|dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05175|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05176|Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik  Indonesia
05177|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
05178|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85
05179|Jo  Pasal  71  huruf  (c)  dan  huruf  (d)  Undang-undang  Republik
05180|Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
05181|Indonesia.
05182|