01893|dihubungi oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan diberitahu untuk
01894|segera cek kapal penumpang yang saat ini sedang sandar di Dobo
01895|karena Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kemungkinan melarikan
01896|diri. Setelah menerima telepon tersebut barulah saya pergi ke kapal;
01897|- Bahwa  buku  tersebut  dibuat  oleh  Mami  sebelum  Saksi  dan
01898|merupakan buku  catatan  karyawan  yang berisi  data-data ladies dan
01899|karyawan;
01900|- Bahwa dalam buku tersebut saksi menuliskan nama Terdakwa
01901|sebagai pemilik atau penanggung jawab dikarenakan sepengetahuan
01902|saksi, nama Terdakwa yang digunakan untuk atas nama Cempaka Sari
01903|Hal. 50 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
01904|
01905|Karaoke.  Sedangkan  untuk  pemilik  sebenarnya  bukanlah  Terdakwa
01906|tetapi Saksi Sudirman Alias Gaul;
01907|- Bahwa saksi mengetahui pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah
01908|Saksi  Sudirman  Alias  Gaul  adalah  dari  orang-orang  dan  saksi  juga
01909|mengetahui dari kesehariannya karena yang sehari-hari mengatur dan
01910|mengelola Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Sudirman Alias Gaul;
01911|- Bahwa  yang  menandatangani  kontrak  kerja  adalah  Saksi
01912|Mashuriyanto Alias Papi Kity dengan ladies yang bersangkutan;
01913|- Bahwa  terkait  barang  bukti  berupa  surat  pernyataan  pribadi,
01914|Saksi pernah melihat ladies menulis, membaca dan menandatangani
01915|sendiri surat pernyataan tersebut;
01916|- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa kuitansi pembayaran
01917|biaya sewa bangunan dari Terdakwa untuk menyewa Cempaka Sari
01918|Karaoke, saksi tidak pernah mengetahui adanya kuitansi tersebut;
01919|- Bahwa saksi bekerja di Cempaka Sari Karaoke sudah kurang
01920|lebih sekira 2 (dua) Tahun, yaitu sejak 2021 atau 2022;
01921|- Bahwa  Saksi  Mashuriyanto  adalah  Manager  pada  Cempaka
01922|Sari Karaoke yang bertugas untuk mengelola Cempaka Sari Karaoke
01923|dan juga termasuk untuk mengurus urusan keluar, sedangkan Terdakwa
01924|hanya dipinjam namanya untuk kepemilikan Cempaka Sari Karaoke;
01925|- Bahwa P-21 yang saksi maksud adalah P-21 pada kepolisian
01926|dan  yang  saksi  ketahui  tentang  P-21  adalah  ketika  saksi  mau
01927|dimasukkan ke tahanan;
01928|- Bahwa ketika akan memilih ladies caranya adalah ketika tamu
01929|datang, ladies akan berdiri di showroom, dan kemudian tamu tinggal
01930|menyampaikan  pada  saksi  terkait  dengan  ladies  yang  mana  yang
01931|dipilih;
01932|- Bahwa  pemilik  sebenarnya  Cempaka  Sari  Karaoke  adalah
01933|Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan Saksi Sudirman Alias Gaul;
01934|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  peran  sama  sekali  pada
01935|Cempaka Sari Karaoke;
01936|- Bahwa  terkait  dengan  adanya  kontrak  Rp150.000.000,00
01937|(seratus lima puluh juta rupiah) saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
01938|- Bahwa Terdakwa hanya atas nama kepemilikan saja sedangkan
01939|untuk pemilik sebenarnya adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan
01940|Saksi Sudirman Alias Gaul;
01941|Hal. 51 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
01942|
01943|- Bahwa  setahu  saksi  saat  ini  Cempaka  Sari  Karaoke  sudah
01944|dijual, tapi saksi kurang mengetahui pastinya seperti apa karena saksi
01945|sudah berada di lapas;
01946|- Bahwa  terkait  dengan  penjualan  Cempaka  Sari  Karaoke,
01947|Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan tersebut karena
01948|terkait dengan penjualan semua diatur oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani
01949|Alias Elsa;
01950|- Bahwa tanda tangan terhadap berita acara pemeriksaan saksi
01951|dilakukan di Polres, setelah itu baru saksi dibawa ke Rumah Tahanan di
01952|KP3;
01953|- Bahwa  ada  selang  waktu  yang  cukup  lama  ketika  saksi
01954|diperiksa  dengan  ketika  tanda  tangan  berita  acara  pemeriksaan,
01955|sehingga ketika tanda tangan berita acara pemeriksaan, saksi sudah
01956|tidak membaca lagi hasil berita acara pemeriksaan tersebut;
01957|- Bahwa  saksi  menandatangani  berita  acara  pemeriksaan
01958|tersebut diruangan Pak Irsan. Ketika saksi menandatangani berita acara
01959|pemeriksaan  tersebut,  di  dalam  ruangan  Pak  Irsan  saksi  bersama
01960|dengan  Terdakwa,  Saksi  Elisa  Ida  Fitriyani  Alias  Elsa  dan  Saksi
01961|Sudirman Alias Gaul;
01962|- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa juga sempat ditahan
01963|tapi hanya sekira 10 (sepuluh) hari saja;
01964|- Bahwa saksi tidak ditahan bersamaan dengan Saksi Elisa Ida
01965|Fitriyani Alias Elsa, karena saksi ditahan di Rutan KP3 sedangkan Saksi
01966|Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ditahan di Rutan Polres Kepulauan Aru;
01967|- Bahwa saksi dan Terdakwa ditahan bersamaan;
01968|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa   memberikan  pendapat
01969|membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;  
01970|
01971|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01972|berikut:
01973|1. Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., yang dibacakan di persidangan pada
01974|pokoknya sebagai berikut:
01975|- (Poin 9a) a. Bahwa, lebih dahulu perlu diketahui apa pengertian
01976|“Perdagangan Orang”. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
01977|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01978|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,
01979|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
01980|posisi rentan, Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
01981|Hal. 52 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
01982|
01983|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01984|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
01985|antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01986|tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 Tahun
01987|2007;
01988|- (Poin  9b)  Bahwa,  pengertian  Tindak  Pidana  Perdagangan
01989|Orang  adalah  setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang
01990|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21
01991|Tahun 2007 tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01992|- (Poin 9c) Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
01993|(TPPO)  terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari
01994|beberapa unsur adalah sebagai berikut:
01995|ELEMEN UTAMA I: Proses ELEMEN UTAMA II:  CARA (Means)
01996|a. Perekrutan 
01997|b. Pengangkutan 
01998|c. Penampungan 
01999|d. Pengiriman
02000|e. Pemindahan atau
02001|f. Penerimaan seseorang
02002| Ancaman kekerasan
02003| Penggunaan kekerasan 
02004| Penculikan 
02005| Penyekapan
02006| Pemalsuan 
02007| Penipuan
02008| Penyalahgunaan kekuasaan atau 
02009| Penyalahgunaan posisi rentan
02010| Penjeratan utang atau
02011| Memberi bayaran atau manfaat 
02012| memperoleh  persetujuan  dari
02013|orang  yang  memegang  kendali
02014|atas orang lain.
02015|ELEMEN UTAMA III:    
02016|TUJUAN
02017|1. Mengeksploitasi orang tersebut 
02018|2. Di  wilayah  Negara  RI atau  antar
02019|Negara
02020|3. mengakibatkan  orang
02021|tereksploitasi.
02022|- (Poin  9d)  Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen
02023|utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif
02024|sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang
02025|cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
02026|- (Poin 9e) Bahwa penting memperhatikan Norma-norma Hukum
02027|Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
02028|PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak
02029|Hal. 53 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02030|
02031|Asasi  Manusia  tidak  secara  tegas  berkaitan  dengan  perdagangan
02032|orang,  khususnya  anak,  tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi
02033|yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas yang secara
02034|mendasar terbebas dari trafiking.Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini
02035|berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual,
02036|perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak;
02037|- (Poin  9f)  Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-
02038|Undang  terkait  langsung  dan  tidak  langsung  dengan  TPPO  dan
02039|pemenuhan hak korban sebagaimana berikut:
02040|1. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
02041|2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang
02042|Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi
02043|Terhadap Wanita;
02044|3. Undang-Undang  RI  No.  5  Tahun  1998  tentang  Pengesahan
02045|Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
02046|Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat
02047|Manusiawi;
02048|4. Keputusan Presiden RI No 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan
02049|Konvensi  No  87  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan
02050|Hak untuk Berorganisasi;
02051|5. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan
02052|Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa;
02053|6. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan
02054|Konvensi ILO No 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan
02055|Bekerja;
02056|7. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan
02057|Konvensi ILO, no. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan
02058|Jabatan);
02059|8. Undang-Undang  RI  No  29  Tahun  1999  tentang  Pengesahan
02060|Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa;
02061|9. Undang-Undang  RI  No  18  Tahun  1956  tentang  Berlakunya
02062|ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Laki-
02063|laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang Sama; Bahwa penting
02064|pula memperhatikan ketentuan dalam dokumen Pengesahan United
02065|Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime
02066|(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
02067|Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah
02068|Hal. 54 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02069|
02070|Indonesia yang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo 2000.
02071|Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang
02072|korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti
02073|yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap batal
02074|ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
02075|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3
02076|(c)  Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penyembunyian   atau
02077|penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap
02078|sebagai  “perdagangan  manusia”  meskipun  jika  hal  ini  tidak
02079|melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini;
02080|10. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  pengesahan
02081|konvensi  internasional  Mengenai  perlindungan  hak-Hak  Seluruh
02082|Pekerja migran dan Anggota Keluarganya;
02083|11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
02084|dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri;
02085|12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
02086|Saksi dan Korban.
02087|- Poin 10) Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor
02088|21 Tahun 2007 tentang TPPO, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau
02089|tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  memanfaatkan  tenaga  atau
02090|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
02091|baik materiil maupun immaterial;
02092|- (Poin 12) Sdra. Geradus Sikteubun Alias Gery, Sdri. Mey Agusti
02093|Alias  Bunda  Mei,  dan  Sdri.  Elisa  Ida  Fitriyani  Alias  Elsa  (untuk
02094|selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Tersangka")
02095|dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  karena  telah  memenuhi  unsur
02096|(elemen)  proses  (yang  terdiri  dari  Rekruitmen,  Pengiriman,  dan
02097|Penampungan), unsur (elemen) Cara (Penipuan), dan unsur (elemen)
02098|Mengakibatkan  Orang  Tereksploitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam
02099|Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 dan oleh karenanya merupakan tindak
02100|pidana  perdagangan  orang.  Terpenuhinya  unsur  pada  Pasal  2  UU
02101|TPPO oleh Para Tersangka dapat saya jabarkan sebagai berikut.:
02102|Elemen  Utama  I  (Proses):  Elemen  Proses  dalam  perkara  ini  telah
02103|terpenuhi  dengan  adanya  perbuatan  Rekrutmen,  Pengiriman  dan
02104|Penampungan. 
02105|Bahwa  sebagaimana  diungkapkan  dalam  BAP,  pross  rekruitmen
02106|awalnya dilakukan oleh tersangka Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa
02107|Hal. 55 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02108|
02109|terhadap saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony melalui Dea. Pada
02110|awalnya Dea menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Mony Khul
02111|Jannah  Alias  Mony.  Selanjutnya  proses  pengiriman  saksi  korban  ke
02112|Dobo  dipersiapkan  oleh  Dea  dengan  membantu  pembuatan  KTP,
02113|membelikan  tiket  pesawat,  menyiapkan  surat  vaksin  palsu  serta
02114|mempersiapkan  akomodasi  dan  transportasi  yang  diperlukan  korban
02115|selama proses keberangkatan. Persiapan pengiriman tersebut dibiayai
02116|dan berdasarkan arahan tersangka Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa.
02117|Setelah  direkruit  dan  dikirimkan  ke  Dobo,  saksi  korban  kemudian
02118|ditampung pada Mes, yaitu tempat tinggal saksi korban bersama ladies
02119|lainnya  selama  bekerja  di  Karaoke  Cempaka  Sari.  Total  dari  biaya
02120|tempat  tinggal  pada  Mes  tarsebut  kurang  lebih  adalah  sebesar
02121|Rp350.000,00, Perlu dicatat bahwa saksi korban dan pekerja lainnya
02122|pada Karaoke Cempaka Sari dilarang mencari tempat tinggal lain dan
02123|tidak  dapat  dengan  leluasa  keluar  dari  Mes  tersebut  maupun  area
02124|tempat  kerjanya. Tempat penampungan serta Karaoke Сеmрaka Sari
02125|tersebut  merupakan  milik  tersangka  Sdra.  Geradus  Sikteubun  Alias
02126|Gery dan diurus manajemennya oleh Sdri. Mey Agusti Alias Bunda Mei,
02127|Sehingga kedua tersangka tersebut juga tentunya mengetahui terkait
02128|adanya proses penampungan tersebut.
02129|Dapat dilihat bahwa Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa telah melakukan
02130|proses perekruitan, pengiriman dan penampungan untuk Saksi Korban
02131|yang  ingin  menjadi  ladies  di  tempat  usaha  milik  Sdra.  Geradus
02132|Sikteubun Alias Gery yang diurus manajemennya oleh Sdri. Mey Agusti
02133|Alias Bunda Mei. Dengan demikian Para Tersangka telah memenuhi
02134|unsur Elemen Utama I (Proses) dengan adanya tindakan Rekruitmen,
02135|Pengiriman dan Penampungan.
02136|Elemen Utama II (Cara): Elemen Cara dalam perkara ini telah terpenuhi
02137|dengan  adanya  tindakan  Penipuan,  Penjeratan  Hutang,  Dan
02138|Penyalahgunaan Kekuasaan.
02139|Bahwa  sebagaimana  diketahui  dalam  BAP, saksi  korban  Mony  Khul
02140|Jannah  Alias  Mony  sebelumnya  dijanjikan  bahwa  ketika  bekerja  di
02141|karaoke Cempaka Sari, saksi korban akan mendapatkan gaji sebulan
02142|sekali.  Selain  itu  berdasarkan  pernyataan  Sdra.  Geradus  Sikteubun
02143|Alias Gery, seharusnya para pekerja tidak dibatasi pergerakannya ketika
02144|tidak bekerja, sehingga dapat keluar dan masuk Mes. Namun, pada
02145|kenyataannya, Mony Khul Jannah Alias Mony baru pernah mendapat
02146|Hal. 56 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02147|
02148|gaji sebanyak 2,3 juta. Selain itu, gaji tersebut tidak pernah dirincikan
02149|secara jelas sedangkan hutang saksi korban terus menambah karena
02150|peraturan yang diterapkan di Karaoke Cempaka Sari, dimana setiap
02151|ladies harus mengambil seragam kerja setiap bulannya yang apabila
02152|tidak  dipatuhi  akan  masuk  ke  kas  bon.  Saksi  korban  juga  harus
02153|membayar hutang biaya pemberangkatannya yang sebelumnya telah
02154|dibayarkan terlebih dahulu oleh Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa. 
02155|Dengan jumlah hutang yang terus bertambah sedangkan perincian gaji
02156|tidak dijelaskan menyebabkan saksi korban Mony Khul Jannah Alias
02157|Mony tidak dapat melunasi hutangnya. Dengan hutang yang kunjung
02158|tidak  dilunasi  saksi  korban  Mony  Khul  Jannah  Alias  Mony  tidak
02159|diperbolehkan  pulang  atau  keluar  dari  pekerjaan  sebagai  ladies  di
02160|Karaoke Cempaka Sari. Bahkan saksi Korban Mony Khul Jannah Alias
02161|Mony mencoba untuk kabur dari karaoke Cempaka Sari dan berujung
02162|mendapatkan kekerasan dari tersangka Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias
02163|Elsa dan tersangka Sdri. Mey Agusti Alias Bunda Mei.
02164|Perbedaan  antara  keuntungan  yang  ditawarkan  pada  awal  proses
02165|perekruitan  dengan  realita  yang  dialami  saksi  korban  tentunya
02166|merupakan  bentuk  penipuan  yang  dilakukan  oleh  Para  Tersangka.
02167|Selain itu, banyaknya aturan-aturan untuk hal-hal yang tidak masuk akal
02168|yang  tidak  dijelaskan  sebelumnya  kepada  saksi  korban  pada  saat
02169|perekruitan serta pemberian gaji yang tidak pasti menyebabkan adanya
02170|ketidakadilan  bagi  saksi  korban  karena  tidak  bisa  mendapatkan
02171|penghasilan  yang  tetap  dan  pasti,  namun  harus  tetap  menanggung
02172|biaya  kehidupan,  denda  yang  memberatkan,  serta  hutang  ongkos
02173|keberangkatan.  Tindakan  ini  merupakan  bentuk  penyalahgunaan
02174|kekuasaan  dari  Para  Tersangka  sebagai  pemberi  kerja  dengan
02175|seenaknya  memberlakukan  peraturan  yang  memberatkan  bagi  saksi
02176|korban karena mengetahui bahwa saksi korban dalam hal ini juga tidak
02177|memiliki pilihan selain mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan tetap
02178|bekerja  karena  saksi  korban  juga  terjerat  hutang  ongkos
02179|pemberangkatan  dan  denda.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan
02180|bahwa Para Tersangka telah memenuhi unsur Elemen Utama II (Cara)
02181|dengan  adanya  tindakan  Penipuan,  Penjeratan  Hutang  Dan
02182|Penyalahgunaan Kekuasaan.
02183|Elemen Utama III (Mengakibatkan Orang Tereskploitasi):
02184|Hal. 57 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02185|