00980|bagi pelaku dan masyarakat yang terkena dampak darinya “Aware of the promise
00981|of restorative approaches to justice that aim to reduce crime”;
00982|Menimbang, bahwa dalam tataran regulasi ketentuan keadilan  restorative
00983|justice dalam konteks  sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anak
00984|sebagaimana  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  telah  Majelis
00985|kemukakan di atas. Namun karena tuntutan praktis Kepolisian, Kejaksaan  maupun
00986|Mahkamah  Agung  secara  progressif  menerbitkan  aturan  menyangkut keadilan
00987|restorative justice , di Mahkamah Agung baru menerbitkan  Peraturan Mahkamah
00988|Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun x tentang Pedoman Mengadili Perkara
00989|Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif  dan Surat Keputusan  Direktur Jenderal
00990|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
00991|
00992|Badan  Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.0012/2020  Tentang
00993|Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
00994|Menimbang, bahwa agar tidak salah memahami keadilan restorative Majelis
00995|perlu  mengemukakan  bahwa  penyelesaian  perkara  melalui  keadilan  restorative
00996|tidak  otomatis  menjadi  diversi  yang  menjadikan  pelaku  tidak  dapat  dijatuhi
00997|pemidanaan,  akan  tetapi  pemidanaan  terhadap  pelaku  masih  dapat dikenakan
00998|kepada sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, masyarakat.
00999|Oleh  karena  itulah  berdasarkan  konsep  keadilan  restorative  ini,  pemidanaan
01000|ditempatkan  sebagai  Ultimum  Remedium  “The  Last  Resort”  yang  digunakan
01001|apabila  sanksi-sanksi  lainnya  dirasakan  tidak  efektif  untuk  dikenakan  kepada
01002|pelaku;
01003|Menimbang, bahwa keadilan  restorative justice  sistem pemidanaan, tidak
01004|hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah
01005|pada  penyelarasan  kepentingan  pemulihan  korban  dan  pertanggungjawaban
01006|Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
01007|Menimbang, bahwa dari keadilan restoratif ini adalah pemulihan terhadap
01008|korban  (Victim Justice)  bukan  pemaafan  oleh  Hakim. Tanpa  kesediaan  korban
01009|untuk mengupayakannya mustahil keadilan restoratif ini tercapai. Dalam hal ini
01010|Hakim hanyalah fasilitator dan katalisator yang mengakomodir kepentingan dan
01011|hak korban, Terdakwa, serta  masyarakat guna  menemukan  penyelesaian yang
01012|memuaskan semua pihak;
01013|Menimbang, bahwa oleh karena  tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
01014|Terdakwa S merupakan tindak pidana perzinahan yang merupakan delik aduan
01015|serta tindak pidana dengan ancaman  pasal 284  ayat (1) butir ke 2 hurup  a
01016|KUHPidana yang hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan pidana penjara, maka
01017|berdasarkan pasal 6 ayat (1)  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01018|Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Pidana  berdasarkan
01019|Keadilan  Restoratif,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  dapat  diselesaikan
01020|dengan keadilan restoratif justice yakni dengan adanya surat perdamaian yang
01021|dibuat dan disetujui oleh W binti H Abdul Rosyid dan Terdakwa Ssebagai pihak
01022|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01023|
01024|pertama dan Korban sebagai pihak kedua telah bersepakat untuk damai pada
01025|hari Senin tanggal 29 Juli x yang pada pokoknya pihak pertama dan kedua
01026|bersepakat  tanpa  adanya  paksaan  untuk  menyelesaikan  secara  mediasi,
01027|kekeluargaan yang telah dilaporkan oleh pihak kedua dan pihak kedua telah
01028|memaafkan semua apa yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua
01029|tidak menuntut apapun terkait permasalahan hukum yang dijalani oleh pihak
01030|pertama baik di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan apabila pihak pertama
01031|mencabut semua laporan polisi pihak pertama kepada pihak kedua di Kepolisian
01032|Resort Liwa Lampung Barat dengan nomor laporan LP/B-19/III/x/SPKT/POLRES
01033|LAMPUNG  BARAT/POLDA LAMPUNG  tertanggal  4  Maret  x,  pihak  pertama
01034|bersedia  menanggung  biaya  terkait  pencabutan  laporan  polisi  dan  terkait
01035|permasalahan hukum yang dilaporkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama,
01036|pihak  pertama maupun keluarganya  tidak  akan menggangu kehidupan  pihak
01037|kedua  dikemudian  hari,  pihak  pertama  tidak  akan  mengganggu  gugat  atau
01038|menuntut hak-hak atas rumah beserta isinya yang ditempati pihak kedua, pihak
01039|pertama dan pihak kedua sepakat untuk membesarkan anak dan mendidik anak
01040|hasil perkawinan antara pihak pertama dan pihak kedua;
01041|Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah produk dari
01042|keadilan restoratif yang terjadi di persidangan seperti perkara ini. Jikalau system
01043|peradilan  pidana  anak  bermuara  pada  penetapan  diversi  yang  mengalihkan
01044|proses  peradilan  ke  luar  proses  peradilan,  bagaimana  dengan  muara  dari
01045|keadilan restoratif selain peradilan anak. Hal ini penting karena untuk perkara
01046|selain peradilan anak khususnya bagi keadilan restoratif yang terjadi di dalam
01047|persidangan belum terdapat kesatuan pendapat. Apakah sama dengan system
01048|peradilan anak dengan menerbitkan penetapan diversi bagi perkara yang dapat
01049|diselesaikan  sebelum  dakwaan  dibacakan  ataukah  tetap  mengikuti  proses
01050|hukum  acara  sampai  dengan  penjatuhan  putusan.  Terhadap  hal  ini  Majelis
01051|berpendapat proses hukum acara haruslah tetap dilaksanakan secara tuntas dan
01052|menyeluruh dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai bahan  pertimbangan
01053|di dalam putusan;
01054|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01055|
01056|Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban
01057|Saksi Korbanyang melibatkan keluarga/masyarakat kedua belah  pihak adalah
01058|penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative;
01059|Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat penyelesaian perkara
01060|melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban ( victim justice),
01061|kepentingan  Terdakwa  dengan  melibatkan  saksi-saksi,  Majelis  berpendapat
01062|Terdakwa  untuk  dijatuhi  pidana  bersyarat  atau  pengawasan  sebab  dengan
01063|adanya perdamaian dengan korban, dalam hal ini Majelis menempatkan sanksi
01064|pidana  penjara  sebagai  upaya  terakhir  “The  Last  Resort”  atau  ultimum
01065|remedium,  karena  pertikaian  antara  Terdakwa  dengan  korban  dapat
01066|terselesaikan  secara  bermartabat  dengan  menjatuhi  Terdakwa  dengan
01067|pemidanaan penjara bersyarat atau pengawasan, oleh karena itu Majelis Hakim
01068|tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait lamanya pemidanaan.
01069|Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana hanya dilakukan
01070|apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban
01071|dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana
01072|penjara  malah  dapat  menimbulkan  masalah  baru  antara  korban  dengan
01073|Terdakwa akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan, selain karena
01074|tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik aduan,  sesuai
01075|dengan  Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
01076|Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Pidana  berdasarkan
01077|Keadilan Restoratif dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa
01078|Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik
01079|pengaduannya  sepanjang  masih  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan
01080|undang-undang dan ayat  (2) Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana
01081|yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap
01082|terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani  di  depan  Hakim, sehingga
01083|Hakim  berwenang  menyatakan  penuntutan  gugur  atau  tidak  dapat  diterima.
01084|Menimbang  bahwa  oleh  karena  perdamain  tersebut  terjadi  pada  saat  akan
01085|dilakukan Penuntutan oleh Penuntut Umum, maka berdsarakan nilai nilai yang di
01086|amanatkan dalam Restoratif Justice haruslah menyentuh bagi kedua belah pihak
01087|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01088|
01089|yang  mempunyai  itikad  baik  untuk  saling  berdamai,  meskupin  dipersdiangan
01090|telah  dinyatakan  terbukti  tindak  pidananya,  oleh  karenanya  jika  penuntutan
01091|penuntut umum gugur atau tidak dapat diterima dikarenakan proses pengaduan
01092|ditingkat  kepolisian  dan  dalam  perjanjian  perdaimaian  baru  terjadi  ditingkat
01093|pengadilan,  sehingga  kesepakatan  penarikan  pengaduan  Majelis  Hakim
01094|berpendapat dapat dilakukan pada saat ditiingkat kepolisian;
01095|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan
01096|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman
01097|Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tentang Kesepakatan
01098|perdamaian  dan/atau  kesediaan  Terdakwa  untuk  bertanggung  jawab  atas
01099|kerugian  dan/atau  kebutuhan  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana  menjadi
01100|alasan  yang  meringankan  hukuman  dan/atau  menjadi  pertimbangan  untuk
01101|menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan , karena pada hakekatnya keadilan
01102|restoratif tersebut adalah dasar bagi Terdakwa untuk dimaafkan;
01103|Menimbang, bahwa dengan memutus Terdakwa dengan pidana bersyarat
01104|atau pengawasan, Majelis Hakim hendak menyatakan bahwa Penuntut Umum
01105|telah  mampu  membuktikan  dakwaannya  karena  keadilan  restoratif  ini  dapat
01106|terselenggara  berkat  sumbangsih  dan  bantuan  Penuntut  Umum  yang  begitu
01107|besar untuk mendorong Terdakwa dan korban untuk berdamai;
01108|Menimbang, bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab
01109|dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana
01110|yang setimpal dengan kesalahannya tersebut yakni dengan pidana bersyarat
01111|atau pengawasan;
01112|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat  atau
01113|pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat
01114|khusus untuk menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap
01115|Terdakwa dan/atau menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan
01116|Korban serta memulihkan kerugian Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 19
01117|Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang
01118|Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
01119|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01120|
01121|Menimbang, bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat/pengawasan,
01122|Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk
01123|menjatuhkan  alternatif  pemidanaan  selain  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa
01124|dan/atau   menjamin  terpenuhinya  kesepakatan  antara  Terdakwa  dan  Korban
01125|serta memulihkan kerugian Korban.  Syarat umum dalam penjatuhan pidana
01126|bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal tindak pidana yang dilakukan dapat
01127|diberikan  pidana  bersyarat/pengawasan  dan  Terdakwa  layak  untuk  dipidana
01128|dengan pidana bersyarat atau pengawasan dan  Terdakwa telah melaksanakan
01129|seluruh  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Mahkamah
01130|Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili
01131|Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa
01132|sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam
01133|Pasal  10  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  syarat  khusus  dalam  penjatuhan  pidana
01134|bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah
01135|mencapai  kesepakatan  dengan  Korban  namun  belum  melaksanakan  seluruh
01136|atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat
01137|mencapai  kesepakatan  perdamaian  dan  berdasarkan  ayat  (5)  Syarat  umum
01138|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dijatuhkan  untuk  paling  lama  3  (tiga)
01139|tahun. Berdasarkan ayat (6) Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian
01140|dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim
01141|dapat  mengacu  kepada  sebagian  atau  seluruh  isi  kesepakatan  yang  belum
01142|dilaksanakan oleh Terdakwa;
01143|Menimbang, bahwa terhadap isi surat perdamaian yang telah disepakati
01144|oleh Terdakwa S, W dan saksi Korban telah disepakati dan dijalankan seluruhnya
01145|oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana bersyarat
01146|umum terhadap diri Terdakwa;
01147|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01148|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01149|alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  oleh  karena  itu  Terdakwa  harus
01150|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01151|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01152|
01153|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa  mampu bertanggung jawab,
01154|maka harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana  bersyarat  dengan
01155|pendekatan keadilan restorative justice;
01156|Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan  Terdakwa tidak
01157|dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk
01158|dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka
01159|perlu ditetapkan agar terdakwa untuk tetap tidak berada dalam tahanan;
01160|Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  jenis  dan  lamanya  dipidana
01161|terhadap  diri  Terdakwa,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01162|kepentingan yang terbaik dan adil untuk para pihak dan masyarakat dengan
01163|pendekatan keadilan restoratif;
01164|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya
01165|akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan
01166|perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
01167|Keadaan yang memberatkan:
01168|- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan;
01169|- Perbuatan Terdakwa tidak  mencerminkan hal  yang baik sebagai Wakil  Rakyat
01170|Lampung Barat.
01171|Keadaan yang meringankan:
01172|- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan perkara berlangsung;
01173|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01174|- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang membutuhkan
01175|kasih sayang;
01176|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01177|- Sudah adanya perdamaian.
01178|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01179|tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk  menjatuhkan pidana
01180|bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yangakan dijatuhkan tersebut, tidak
01181|perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian  hari ada perintah lain dalam putusan
01182|Hakim,  karena  Terdakwa dipersalahkan  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau
01183|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01184|
01185|tidak  memenuhi syarat  yang  ditentukan  dalam  suatu  masa  percobaan  yang
01186|ditentukan telah berakhir;
01187|Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang
01188|bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:
01189|- 1 (satu) buah baju tidur Panjang warna pink;
01190|- 1 (satu) buah celana Panjang warna pink;
01191|- 2 (dua) buah celana dalam warana cream;
01192|- 1 (buah) sprei warna hijau;
01193|Yang telah disita dari W dan berdasarkan fakta persidangan diakui milik W maka
01194|Majelis  Hakim  berpendapat  untuk  dikembalikan  kepada  Terdakwa  W  binti  Hi.
01195|Abdul Rosid;
01196|Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan
01197|no: 222/33/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah disita dari saksi  Korban dan
01198|diakui milik  saksi  Korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan
01199|kepada saksi Korban;
01200|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01201|bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan
01202|ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa
01203|harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
01204|dalam amar putusan;
01205|Memperhatikan, Pasal Pasal 284 Ayat (1) butir 1 huruf b KUHPidana  dan
01206|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, serta
01207|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01208|
01209|MENGADILI:
01210|1. Menyatakan  Terdakwa  W,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01211|bersalah  melakukan  tindak  pidana  Perzinahan,  sebagaimana  dakwaan
01212|tunggal Penuntut Umum;
01213|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  W  tersebut  oleh  karena  itu
01214|dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
01215|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01216|
01217|3. Menetapkan  pidana  bersyarat  tersebut  tidak  perlu  dijalankan,  kecuali
01218|apabila  dikemudian  hari  ada  perintah  lain  dalam  putusan  Hakim,  bahwa
01219|Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah
01220|bersalah melakukan suatu tindak pidana;
01221|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01222|- 1 (satu) buah baju tidur Panjang warna pink;
01223|- 1 (satu) buah celana Panjang warna pink;
01224|- 2 (dua) buah celana dalam warana cream;
01225|- 1 (buah) sprei warna hijau;
01226|  Dikembalikan kepada Terdakwa W;
01227|- 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan no: 222/33/X/2014 tanggal
01228|17 Oktober 2014.
01229|  Dikembalikan kepada Saksi Korban
01230|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  W  untuk  membayar  biaya  perkara
01231|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
01232|
01233|Senin
01234|
01235|26  Agustus  x
01236|
01237|x
01238|
01239|Pengadilan  Negeri  Liwa pada  hari Senin ,  tanggal  26  Agustus  x,  oleh Yudith
01240|Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman , S. H., M.
01241|H., dan  Indri Muharani, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
01242|
01243|Lidia Pantau , S. H.
01244|
01245|Hakim Anggota,
01246|Nur Kastwarani Suherman, S. H.M. H.
01247|Hakim Ketua,
01248|Yudith Wirawan, S.H., M.H.
01249|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01250|
01251|Indri Muharani, S. H.
01252|Panitera Pengganti,
01253|Lidia Pantau, S. H.