02137|Sabah,  Negara  Malaysia,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
02138|tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan
02139|kesadaran oleh saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah, dan
02140|Sdr. Ismail (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan tanpa ada tekanan dilakukan
02141|oleh  saksi  Jufri  Sangkala.  Kemudian  Terdakwa  berperan  mengatur
02142|keberangkatan dari  daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
02143|dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-
02144|Pare untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
02145|Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02146|
02147|Kalimantan  Utara.  Perbuatan  Terdakwa  yang  mengatur  pemberangkatan
02148|tersebut dilakukan tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan orang
02149|tereksploitasi oleh Terdakwa;
02150|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
02151|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
02152|denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diganti dengan pidana
02153|penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari, maka akan
02154|dipertimbangkan sebagai berikut; 
02155|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,
02156|Majelis  Hakim  turut  mempertimbangkan  peran  dari  Terdakwa  yang  telah
02157|mengatur pemberangkatan dengan melakukan penjemputan ke 7 (tujuh) orang
02158|Calon  Pekerja Migran Indonesia non  prosedural dan  serta 4 (empat)  orang
02159|anak, dari daerah asal  Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari
02160|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas
02161|perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian  saksi),  dan  diarahkan  menuju  menuju
02162|Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Utara,  dengan  tujuan  bekerja  di
02163|Negara  Malaysia yang  tidak  dilengkapi  dokumen  perjalanan  yang  sah  baik
02164|berupa paspor  dan  tidak memiliki  dokumen-dokumen  terkait Pekerja Migran
02165|Indonesia  serta  tidak  memiliki  ijin  /  tidak  mempunyai  wewenang  untuk
02166|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sehingga  penjatuhan
02167|pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah
02168|ini telah dipandang adil dan tepat;  
02169|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
02170|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
02171|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
02172|dalam keadaan yang meringankan;
02173|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo. Pasal  69
02174|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02175|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
02176|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
02177|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda; 
02178|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
02179|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
02180|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
02181|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
02182|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
02183|Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02184|
02185|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
02186|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
02187|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
02188|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
02189|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
02190|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
02191|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
02192|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02193|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
02194|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02195|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
02196|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02197|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
02198|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
02199|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02200|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02201|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02202|2) Besaran ancaman pidana denda;
02203|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02204|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02205|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02206|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02207|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02208|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02209|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02210|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02211|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02212|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa; 
02213|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02214|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
02215|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02216|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02217|secara nyata”;
02218|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02219|Terdakwa adalah seorang supir yang sedang menjalani penahanan di Lembaga
02220|Pemasyarakatan dalam hal ini Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Rizal untuk
02221|melakukan  penjemputan  Calon  Pekerja  Migran  yang  hendak  akan  bekerja
02222|Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02223|
02224|namun tanpa proses pemenuhan dokumen persyaratan sehingga diamankan
02225|oleh  petugas  kepolisian,  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  secara
02226|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02227|mempertimbangkan bahwa sistem peradilan yang adil seharusnya memastikan
02228|bahwa seseorang tidak dipaksa membayar denda diluar kemampuannya yang
02229|dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02230|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02231|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang akan dimuat
02232|dalam amar putusan dibawah ini;
02233|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02234|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02235|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02236|dipertimbangkan: 
02237|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02238|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02239|Pidana;
02240|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02241|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02242|direncanakan atau tidak direncanakan;
02243|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02244|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
02245|melakukan Tindak Pidana;
02246|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
02247|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
02248|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
02249|pelaku Tindak Pidana;
02250|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
02251|atau keluarga Korban;
02252|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
02253|Korban; dan/ atau
02254|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
02255|dalam masyarakat;
02256|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
02257|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
02258|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
02259|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
02260|Terdakwa  telah  mengatur  pemberangkatan  dengan  melakukan  penjemputan
02261|Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02262|
02263|dari  daerah  asal  Kabupaten  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari
02264|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas
02265|perintah Sdr Rizal, untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan,
02266|Provinsi  Kalimantan  Utara,  terhadap  ke  7  (tujuh)  Calon  Pekerja  Migran
02267|Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya  dengan
02268|kehendak  sendiri  dan  kesadaran  penuh  hendak  bekerja  di  Serikat  LPL
02269|Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia  melalui jalur
02270|tidak  resmi  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  persyaratan  terkait
02271|pekerja migran Indonesia;
02272|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  telah  memiliki  perencanaan
02273|terlebih dahulu dengan mempersiapkan rute pemberangkatan dari daerah asal
02274|yang akan dilalui dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari
02275|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare, dan
02276|Terdakwa telah mempersiapkan jadwal serta kendaraan yang akan digunakan
02277|untuk menjemput ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
02278|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya  termasuk  keberangkatan
02279|hingga  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian oleh  Sdr.
02280|Bahar  akan  diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara
02281|Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen
02282|terkait  tenaga  kerja  Indonesia.  Setibanya  di  daerah  Tawau,  Sabah,  Negara
02283|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal;
02284|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi karena
02285|Terdakwa  memperoleh  keuntungan  dari  biaya  pengurusan  dan  biaya
02286|transportasi penjemputan;
02287|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02288|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02289|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk: 
02290|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02291|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02292|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02293|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02294|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02295|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
02296|dalam masyarakat; dan 
02297|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02298|terpidana.
02299|Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02300|
02301|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang
02302|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  bahwa
02303|tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22
02304|Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki diri Terdakwa,
02305|agar  ketika  Terdakwa  telah  selesai  menjalani  pemidanaannya,  Terdakwa
02306|mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
02307|pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
02308|hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab,
02309|dan  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan.  Selain  itu  sistem
02310|pemasyarakatan  juga  bertujuan  agar  memberikan  pelindungan  kepada
02311|masyarakat  dari  pengulangan  tindak  pidana,  maka  dari  itu  perlu  untuk
02312|memberikan  sanksi  pidana  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  terhadap
02313|Terdakwa;
02314|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap
02315|Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas
02316|dendam  yang  diikuti  dengan  penjeraan,  melainkan  lebih  ditekankan  pada
02317|pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa
02318|akan  dapat  merenung  untuk  menyadari  kesalahannya  secara  mendalam,
02319|sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
02320|Menimbang,  bahwa  M ajelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
02321|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
02322|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02323|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
02324|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
02325|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
02326|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
02327|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
02328|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02329|pidana yang dijatuhkan;
02330|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02331|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
02332|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02333|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02334|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
02335|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit
02336|Handphone  merk  INFINIX  SMART 9  warna  Abu  abu  dengan  Nomor  SERI.
02337|X6532,  kemudian  Nomor  IMEI  1.  35792549505238C  dan  Nomor  IMEI  2.
02338|Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02339|
02340|357925495052398,  Nomor  Handphone  +62  851-  4516-8900  dan  Nomor
02341|Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp “Arif”, yang telah
02342|dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan serta  mempunyai  nilai  ekonomis,
02343|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
02344|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02345| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
02346|Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2
02347|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
02348|"Jufrizah";
02349| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
02350|Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2
02351|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
02352|"Hajerah".
02353| 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
02354|Nomor  SERI  60e5e2e0. Kemudian  Nomor  IMEI  1 862121071782552.
02355|dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-
02356|0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel;
02357|Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara  Jufri Sangkala Bin
02358|Sangkala (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
02359|kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan  dalam perkara Jufri Sangkala Bin
02360|Sangkala (Alm) nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk,
02361|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02362|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02363|yang meringankan Terdakwa;
02364|Keadaan  yang  memberatkan:
02365|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
02366|perlindungan pekerja migran Indonesia;
02367|- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
02368|Keadaan yang meringankan:
02369|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
02370|tidak mengulanginya lagi;
02371|- Terdakwa tulang punggung keluarga;
02372|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana,  maka
02373|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
02374|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
02375|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
02376|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
02377|Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02378|
02379|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
02380|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
02381|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
02382|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
02383|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
02384|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
02385|bersangkutan;
02386|
02387|MENGADILI:
02388|1. Menyatakan  Terdakwa  Andi  Arifuddin  Als  Ballong  Bin  Sakkirang
02389|(Alm)  tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
02390|melakukan tindak pidana  “turut serta melakukan percobaan penempatan
02391|Pekerja Migran Indonesia”,  sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
02392|Penuntut Umum; 
02393|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02394|penjara selama 3 (tiga) tahun;
02395|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02396|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
02397|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02398|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02399|- 1  (satu)  unit  Handphone  merk  INFINIX  SMART  9  warna  Abu  abu
02400|dengan  Nomor  SERI.  X6532,  kemudian  Nomor  IMEI  1.
02401|35792549505238C  dan  Nomor  IMEI  2.  357925495052398,  Nomor
02402|Handphone +62 851- 4516-8900 dan Nomor Whatsapp +62 851-4516-
02403|8900 dengan nama kontak Whatsapp “Arif;
02404|Dirampas untuk Negara;
02405|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan