02900|yang menerangkan b ahwa terdapat tamu yang datang berkunjung pada waktu
02901|istirahat dan tergantung pada tamu mau melayani atau tidak. Berdasarkan
02902|keterangan demikian, Majelis Hakim menilai, menjadi rasional bila pada waktu
02903|istirahat pun para pramusaji memilih untuk melayani ka rena demi menghasilkan
02904|banyak penghasilan;
02905|Menimbang bahwa terhadap adanya system booking luar, Majelis
02906|Hakim menilai system kerja tersebut dapat menciptakan system kerja paksa
02907|karena berdasarkan keterangan beberapa saksi, booking luar kerap terjadi di
02908|luar jam kerja dan dilakukan di luar café. Selain itu, dalam system booking luar
02909|juga tidak ada pemberian uang transport atau upah lembur atau insentif
02910|tambahan bagi pramusaji yang dengan demikian maka segala kebutuhan
02911|booking luar dibebankan kepada pramusaji . Fakta tersebut selaras dengan
02912|penjelasan dari saksi ahli yang menjelaskan dalam menentukan ada atau
02913|tidaknya eksploitasi harus memastikan terpenuhinya elemen satu yakni proses
02914|dan elemen dua yakni cara. Setelah itu menemukan perbuatan penyalahgunaan
02915|kekuasaan dari pemberi kerja dalam hal ini adanya paksaan melayani tamu atau
02916|jam kerja yang tidak jelas bahkan tidak ada perjanjian kerja;
02917|
02918|Menimbang bahwa oleh karena praktik booking luar kerap terjadi pada
02919|waktu istirahat hal tersebut selaras dengan penjelasan saksi ahli prihal jam kerja
02920|yang tidak jelas;
02921|Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi
02922|korban Korban, dengan tidak adanya gaji pokok dan hanya menggant ungkan
02923|penghasilan pada system premi, pendapatan saksi korban Korban rata-rata
02924|hanya sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai
02925|Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Dengan penghasilan yang demikian, Majelis
02926|Hakim menilai sulit bagi saksi korban Korban untuk dapat menghidupi dirinya
02927|sendiri serta keluarganya;
02928|Bahwa pada s aat kejadian tangkap tangan oleh beberapa orang
02929|Anggota Polres Kepulauan Aru Saksi Korban ada berhubungan badan layaknya
02930|suami istri dengan Saksi A Charge 4  di dalam kamar Cafe dan Saksi Korban
02931|ada meminta uang kepada pacar Saksi untuk kebutuhan pribadi;
02932|Menimbang, b ahwa  berdasarkan keterangan Saksi A Charge 2
02933|pramusaji yang masih punya utang tidak boleh pulang dan tidak boleh berhenti
02934|kerja dari Cafe. Kecuali terhadap pramusaji yang dekat dengan Terdakwa
02935|diperbolehkan untuk pulang dan berhenti kerja salah  satunya saksi Korban dan
02936|saksi A Charge 1.
02937|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, saksi Korban
02938|berdasarkan keterangannya sering mengambil utang pada Terdakwa untuk
02939|keperluan pribadi dan keluarganya yang pelunasannya dengan dicicil lewat
02940|potongan gaj i atau langsung setor kepada Terdakwa. Praktik hutang seperti
02941|yang dialami oleh saksi Korban Korban merupakan sebuah konsekuensi dari
02942|tidak adanya gaji pokok dan penerapan system premi pada café yang hanya
02943|menghasilkan sedikit pendapatan bagi para pramusaj i. Hal ini selaras dengan
02944|keterangan dari saksi A Charge 2  yang menerangkan bahwa gaji pramusaji
02945|tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari sehingga pramusaji
02946|terpaksa sering mengambil utang dari Terdakwa;
02947|Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta terdapat
02948|beberapa saksi lain yang juga memiliki hutang selain saksi Korban, yaitu saksi A
02949|Charge 1  sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), saksi A Charge 5  sebesar
02950|Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), saksi A de charge 4  memiliki hutang sebesar
02951|Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
02952|Menimbang bahwa dalam persidangan didapati fakta bahwa proses
02953|hutang sudah terjadi sejak Terdakwa dan calon pramusaji menyetujui untuk
02954|bekerja yakni karena dalam proses pengiriman tenaga kerja dari Makassar ke
02955|
02956|Dobo tiket kebera ngkatan tersebut dibiayai oleh Terdakwa namun pembiayaan
02957|tersebut ternyata dikonversi menjadi utang pramusaji kepada Terdakwa;
02958|Menimbang bahwa utang awal saat pramusaji akan bekerja jumlahnya
02959|berbeda-beda yakni antara lain saksi Korban berutang harga tiket
02960|keberangkatan dari Makassar ke Dobo serta utang sebesar Rp500.000 (lima
02961|ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai keluarga yang ditinggalkan,
02962|saksi A Charge 1  juga beru tang biaya tiket dan biaya makanan selama
02963|perjalanan kapal dari Makassar ke Dob o dan mengambil utang Rp2.000.000
02964|(dua juta rupiah) saat akan berangkat untuk diberikan kepada keluarganya yang
02965|ditinggalkan, saksi A Charge 5  berutang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta
02966|rupiah), saksi A de charge 4  berutang sebesar Rp15.000.000 (lima belas j uta
02967|rupiah), saksi A de charge 3  berutang biaya keberangkatan dari Makassar ke
02968|Dobo yang meghabiskan biaya sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
02969|Menimbang bahwa berdasar kan uraian tersebut system premi sudah
02970|menjadikan para pramusaji sebagai sapi p erah yang terus mau tidak mau harus
02971|bekerja untuk mendapatkan penghasilan, serta adanya system booking luar
02972|menjadikan pramusaji harus bekerja lebih keras di luar jam kerja dan bahkan
02973|pada saat waktu istirahat sekalipun. Namun, dengan bekerja seperti itu t etap
02974|tidak menutupi kebutuhan para pramusaji yang  mana penghasilan saksi korban
02975|Korban hanya berkisar Rp2.500.000 sampai dengan Rp.3000.000. Dengan tidak
02976|terpenuhinya kebutuhan hidup dari gaji tersebut, mengharuskan para pramusaji
02977|untuk meminjam uang kepad a Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
02978|dan kebutuhan keluarganya;
02979|Menimbang bahwa dengan adanya utang tersebut, Majelis Hakim
02980|menilai hal tersebut secara tidak langsung menghasilkan sebuah ikatan
02981|ketergantungan dari para Pramusaji kepada Terdakwa yan g mana hal ini
02982|menjadikan para pramusaji berada dalam kondisi posisi rentan karena dengan
02983|adanya utang tersebut para pramusaji tidak bisa membuat pilihan yang wajar
02984|dan pilihan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Dengan kondisi ini para
02985|pramusaji hanya  bisa mengambil keputusan untuk terus bekerja dengan
02986|Terdakwa dengan system premi tanpa gaji pokok. Dan secara terus menerus
02987|akan terus menghadirkan keuntungan materiil bagi diri Terdakwa selaku
02988|pengelola café  yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari d efinisi
02989|eksploitasi itu sendiri yang diatur dalam undang-undang;
02990|Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Saksi Korban, saksi A Charge 1,
02991|saksi A Charge 5 saksi A de charge 3, Saksi A de charge 4 semuanya tinggal di
02992|tempat yang disediakan oleh Terdakwa dan Saksi A Charge 2  dan mereka
02993|
02994|harus membayar listrik, air, wifi seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu
02995|rupiah) sampai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
02996|Menimbang, b ahwa Dinas kesehatan rutin mendatangi cafe milik
02997|Terdakwa dan Saksi Terdakwa dan Saksi A Ch arge 2  untuk melakukan tes
02998|HIV/AIDS dan juga memberikan alat kontrasepsi;
02999|Menimbang, b ahwa berdasarkan keterangan Saksi A Charge 2  dari 1
03000|(satu) karton minuman bir yang terjual,  Terdakwa mendapat keuntungan
03001|sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu  rupiah), sehingga dalam
03002|sebulan, cafe milik Terdakwa dan Saksi A Charge 2 bisa mendapat keuntungan
03003|sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp90.000.000,00
03004|(sembilan puluh juta rupiah);
03005|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan g aji premi
03006|tanpa memberikan gaji pokok padahal Terdakwa bisa mendapat keuntungan
03007|sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp90.000.000,00
03008|(sembilan puluh juta rup iah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa
03009|dapatkan bukan hanya dari premi min uman melainkan dari pembagian premi
03010|uang duduk  yang mana seharusnya Terdakwa  selain dapat memberikan gaji
03011|berdasarkan premi Terdakwa mampu memberikan upah minimum sebagaimana
03012|upah minimum regional Kabupaten Kepulauan Aru sekitar;
03013|Menimbang, bahwa pada Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah
03014|perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara
03015|yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu send iri,
03016|menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
03017|Lebih lanjut pada Pasal 188 Ayat (2) KUHAP,   Petunjuk tersebut diperoleh dari
03018|keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa;
03019|Menimbang, bahwa selain dari fakta persidangan itu juga ditemukan
03020|bahwa Saksi Korban  melakukan hubungan layaknya suami istri di cafe milik
03021|saudara Terdakwa dan diakuinya oleh Terdakwa dan para Saksi  bahwa Dinas
03022|kesehatan rutin mendatangi cafe milik Terdakwa dan Saksi Saksi A Charge 2
03023|untuk melakukan tes HIV/AIDS dan juga memberikan alat kontrasepsi. Selain itu
03024|mengacu pada Visum et repertum No.  XXXXX yang pada pokoknya
03025|menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Juni 2023
03026|orang yang bernama Korban dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka
03027|memar pada leher sisi kiri, luka ini termasuk derajat ringan  yang mana
03028|berdasarkan keterangan Terdakwa bukanlah akibat perbuatan kekerasan yang
03029|dilakukan oleh Terdakwa melainkan bekas cupang dari Saksi A Charge 4 ,
03030|sehingga sebagaimana dalam pasal 1 88 Ayat ( 1) dan Ayat (2)  KUHAP dan
03031|
03032|berdasarkan hal hal tersebut diatas menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa
03033|di Cafe milik Terdakwa dan Saksi A Charge 2  terdapat parktik hubungan
03034|layaknya suami istri atau praktik semacam prostitusi;
03035|Menimbang, bahwa meskipun didalam persidangan Para Saksi
03036|mengakui tidak merasa dieksploitasi  oleh Terdakwa, Majelis Hakim  Majelis
03037|Hakim mengacu pada pasal 26 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang
03038|Tindak Pidana Perdaganagn Orang dijelaskan bahwa “Persetujuan korban
03039|perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana
03040|perdagangan orang”; yang mana hal ini diterangkan lebih lanjut oleh  Saksi Ahli
03041|yang menyatakan  ada keadaan dimana penerima kerja tidak sadar dirinya
03042|dieksploitasi sehingga penerima kerja tersebut merasa nyaman dan tidak
03043|merasa diekseploitasi. Kondisi tersebutlah yang menjadikan adanya persetujuan
03044|dari korban tidak menghilangkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
03045|perdagangan orang  yang mana hal ini sesuai dengan  Pasal 26 Undang-
03046|Undang Nomor 21 T ahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
03047|Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak
03048|pidana perdagangan orang. ;
03049|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ahli tersebut di atas, Majelis
03050|Hakim menilai bahwa memang praktik eksploitasi bisa saja terjadi tanpa disadari
03051|oleh korban dan pramusaji lainny a. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal
03052|yang saling berhubungan, dalam kasus ini hubungan itu terjadi pertama, adanya
03053|kedudukan posisi rentan dari saksi korban Korban dan pramusaji lainnya saat
03054|membuat persetujuan kerja. Kedua, dengan adanya system pr emi tanpa gaji
03055|pokok dan lilitan utang pramusaji kepada Terdakwa telah secara tidak langsung
03056|merubah mindset pramusaji tentang bekerja karena seharusnya dengan adanya
03057|pekerjaan dan upah yang diberikan haruslah berdampak pada kesejahteraan
03058|dari pekerja atau  pramusaji. Namun dalam praktik pada café, pramusaji yang
03059|bekerja malah terlilit hutang dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
03060|Dengan adanya hutang tersebut, pekerjaan yang diberikan tidak lagi bertujuan
03061|mensejahterakan melainkan upah yang diterim a hanya untuk melunasi hutang -
03062|hutangnya kepada Terdakwa yang juga merupakan pengelola dari café. Tidak
03063|meningkatnya taraf kesejahteraan para pramusaji tersebut tidak disadari oleh
03064|para pramusaji;
03065|Menimbang, bahwa café milik Terdakwa dan Saksi A Charge 2
03066|beralamat di Jl. Rabiadjala, Kel. Siwalima, Kec. Pulau -Pulau Aru, Kab.
03067|Kepulauan Aru, Prov. Maluku yang termasuk dalam wilayah negara Republik
03068|
03069|Indonesia, atau biasa disebut oleh masyarakat di Dobo dengan wilayah
03070|kampung jawa atau wilayah lokalisasi;
03071|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas elemen utama III
03072|yaitu tujuan telah terpenuhi dan oleh karena itu maka  setiap unsur  dari
03073|“melakukan perekrutan, pengangkutan,  penampungan, pengiriman,
03074|pemindahan, atau penerimaan  seseorang; dengan ancaman kekerasan,
03075|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
03076|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan  utang atau memberi
03077|bayaran atau manfaat walaupun  memperoleh persetujuan dari orang yang
03078|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
03079|di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;
03080|Ad.3. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
03081|yang turut serta melakukan perbuatan”;
03082|Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang
03083|dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat)
03084|macam, yaitu:
03085|1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendi rian
03086|telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
03087|2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada 2
03088|(dua) orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi
03089|bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia
03090|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
03091|orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi
03092|ia menyuruh orang lain, disuruh pleger itu harus hanya merupakan suatu
03093|alat (instrumen saja);
03094|3. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata
03095|bersama-sama melak ukan sedikit -dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah
03096|orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (medepleger)
03097|peristiwa pidana itu;
03098|4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai
03099|kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbu atan itu
03100|(uitlokker);
03101|Menimbang, bahwa mengutip pendapat Hazewinkel -Suringa, Hoge
03102|Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melak ukan
03103|tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku,
03104|yang merupakan suatu ke hendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka
03105|harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
03106|
03107|Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Saksi Korban yang
03108|bertemu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa yang memberangkatkan  Saksi
03109|Korban dengan membelikan tiket kap al menuju Dobo  dan sesampainya Saksi
03110|Korban di Dobo langsung dijemput oleh Saksi A Charge 2;
03111|Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap yaitu sempurnanya tindak
03112|pidana tersebut karena cafe meskipun pemiliknya adalah Saksi A Charge 2
03113|namun pada saat perbuat an pidana ini terjadi Terdakwa dan Saksi A Charge 2
03114|masih dalam ikatan suami istri yang mana berdasarkan keterangan Saksi -saksi
03115|di persidangan dan keterangan Terdakwa, Saksi A Charge 2 dan juga Tedakwa
03116|kerap kali datang ke cafe untuk mengurus operasional cafe. Selain itu Terdakwa
03117|juga turut menikmati keuntungan yang di daptakan dari cafe bersama sama
03118|dengan Saksi A Charge 2 ;
03119|Menimbang, bahwa dari se luruh pertimbangan tersebut diatas Majelis
03120|Hakim berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
03121|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1)
03122|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan
03123|Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP  telah terpenuhi, maka Terdakwa
03124|haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan m eyakinkan melakukan
03125|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
03126|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
03127|mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum
03128|Terdakwa sebagai berikut:
03129|Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa
03130|dalam pembelaan nya pada pokoknya menyatakan meminta Menolak Surat
03131|Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor XXXXX dan membebaskan
03132|Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum:
03133|Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 29 Undang -Undang
03134|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
03135|Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa alat bukti selain sebagaimana
03136|ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat pula berupa :
03137|a. Informasi yang diucapkan, dikirim,diterim a atau disimpan secara elektronik
03138|dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
03139|b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar
03140|yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang
03141|tertuang di atas kert as, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam
03142|secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
03143|1) Tulisan, suara atau gambar;
03144|
03145|2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya atau;
03146|3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau
03147|dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahinya;
03148|Menimbang, bahwa dalam pasal 30 disebutkan bahwa sebagai salah
03149|satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup
03150|untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat
03151|bukti yang sah lainnya;
03152|Menimbang bahwa, Majelis Hakim dalam menguraikan pertimbangan
03153|hukumnya telah mengacu kepada pasal 29 dan 30 tersebut di atas oleh
03154|karenanya pledooi Penasihat hukum Terdakwa tidak cukup alasan dan haruslah
03155|dikesampingkan;
03156|Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum
03157|mengenai Pasal Dakwaan  yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, namun
03158|untuk lamanya pidana (straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa
03159|Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbe da. Majelis Hakim menyadari
03160|bahwa putusan yang adil tidak hanya berlandaskan pada ketentuan undang -
03161|undang semata. Di balik setiap ketentuan undang -undang, ada ruang untuk hati
03162|nurani dan kemanusiaan. Majelis Hakim memahami bahwa Terdakwa adalah
03163|seorang manusia yang terlepas dari kesalahannya, tetap i juga sebagai manusia
03164|yang berhak atas perlakuan yang bijaksana. Oleh karena itu, dalam
03165|menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan hati
03166|nurani dan kebijaksanaan, karena Majelis Hakim percaya keadilan sejati adalah
03167|kebijaksanaan yang lahir dari hati nurani;
03168|Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak
03169|menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
03170|baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum
03171|dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan
03172|unsur-unsur kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab,
03173|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
03174|Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-
03175|Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ,
03176|bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana penjara juga diancam
03177|dengan pidana denda , maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim
03178|juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya akan
03179|disebutkan dalam amar putusan;
03180|Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
03181|Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang , Jika terpidana tidak mampu
03182|
03183|membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti
03184|berupa kurungan, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai
03185|pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
03186|Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap
03187|Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa
03188|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
03189|pidana yang dijatuhkan;
03190|Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan
03191|adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa  dari tahanan, serta untuk
03192|menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau
03193|mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan  diri dari pelaksanaan
03194|putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03195|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
03196|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03197|- 6 (Enam) lembar uang kertas bernilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
03198|total Rp 600.000 rupiah (enam ratus ribu rupiah);
03199|- 3 (Tiga) lembar uang kertas berni lai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)