05128|ketentuan hukum. 
05129|• Harus berlawanan dengan hukum. 
05130|Artinya,  suatu  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum
05131|dimaksudkan  kalau  tindakannya  nyata-nyata  bertentangan
05132|dengan aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya.
05133|Maksudnya  kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang
05134|larangan  atau  keharusan  dalam  suatu  perbuatan  tertentu,
05135|ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman
05136|hukuman  itu  dinyatakan  secara  tegas  berupa  maksimal
05137|hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
05138|Kalau  di  dalam  suatu  ketentuan  tidak  dimuat  ancaman
05139|hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa
05140|pidana, pelaku  tidak perlu  melaksanakan  hukuman  tertentu.
05141|Mempertimbangkan tentang makna peristiwa pidana di atas,
05142|maka  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  termasuk
05143|peristiwa pidana.
05144|
05145|- Bahwa  dalam  hal  terdapat  suatu  PT.  yang  bergerak  dibidang
05146|penyaluran  tenaga  kerja  Indonesia  dan  kemudian  dalam
05147|perjalanannya diketahui masih belum melengkapi izinnya yaitu izin
05148|melalui  OSS  (Online  Single  Submission)  namun  kemudian  tetap
05149|melakukan  proses  perekrutan  dan  penempatan  pekerja  migran
05150|diluar  negeri  maka  terhadap  orang  tersebut  dapat  dikanakan
05151|pertanggung jawaban pidana.
05152|- Bahwa pertanggung jawaban tersebut melekat pada pribadi atau
05153|orhan  pada  PT  yang  belum  memiliki  ijin  sehingga  tindakan
05154|perekrutan  ataupun  penempatan  adalah  dilakukan  oleh  orang
05155|perorangan. 
05156|- Bahwa merujuk pada keterangan Ahli diatas tentang makna unsur-
05157|unsur perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan
05158|orang beserta sanksinya sebagaimana diatur oleh Undang-undang
05159|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
05160|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  perbuatan  yang
05161|dilarang dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana
05162|diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
05163|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  perbuatan
05164|Sdri. Hermin Naning Rahayu, Sdr. Dian Permana Putra dan Sdr. Alti
05165|Baiquniati,  dapat  disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana
05166|Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
05167|dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
05168|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang
05169|dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP3MI  kepada
05170|pihak lain atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
05171|tangankan  SIP2MI  ke  pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam
05172|Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
05173|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
05174|dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05175|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
05176|Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik  Indonesia
05177|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
05178|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85
05179|Jo  Pasal  71  huruf  (c)  dan  huruf  (d)  Undang-undang  Republik
05180|Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
05181|Indonesia.
05182|
05183|- Bahwa berdasarkan  asas  Lex Specialis  Sistematis yang  mana
05184|perbuatan  saksi  berupa  melakukan  kegiatan  perekrutan  dan
05185|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan
05186|menggunakan PT. NSP Cabang Malang yang belum melengkapi izin
05187|melalui  system  Online  Single  Submission  (OSS)  /  PERIZINAN
05188|BERUSAHA BERBASIS RISIKO pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi
05189|Jawa Timur merupakan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran
05190|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  81  Jo
05191|pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
05192|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1
05193|KUHP .
05194|- Bahwa  penyertaan  diatur  di  dalam  Pasal  55  dan  56  Peraturan
05195|Perundang-undangan  Nomor  1  tahun  1976  tentang  Peraturan
05196|Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55
05197|dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan
05198|termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau
05199|tidak.  Secara  umum  penyertaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu
05200|perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata
05201|penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih
05202|pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Van
05203|Hamel,  memberikan  definisi  penyertaan  sebagai  ajaran
05204|pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam
05205|hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan,
05206|dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.
05207|Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya
05208|orang  atau  orang-orang  baik  secara  psikis  maupun  fisik  dengan
05209|melakukan  masing-masing  perbuatan  sehingga  melahirkan  suatu
05210|tindak pidana. Pasal 56 KUHP menurut rumusannya menyatakan : 
05211|1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam
05212|melakukan kejahatan tersebut; 
05213|2. Mereka  yang  dengan  sengaja  telah  memberikan  kesempatan,
05214|sarana-sarana  atau  keterangan-keterangan  untuk  melakukan
05215|kejahatan tersebut.
05216|Pembantuan  atau  “membantu”  melakukan  tindak  pidana  dalam
05217|Pasal  56  KUHP,  maka  harus  dibuktikan  adanya  unsur  “sengaja”
05218|pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Pembuat
05219|Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah: 
05220|
05221|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan; 
05222|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
05223|Pada  pembantuan  (Pasal  56  KUHP)  inisiatif  untuk  mewujudkan
05224|tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan
05225|dari pembuat pembantu.
05226|R.  Soesilo  menjelaskan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan
05227|“orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP .
05228|Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama
05229|melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
05230|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)
05231|peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya
05232|melakukan  perbuatan  pelaksanaan,  jadi  melakukan  anasir  atau
05233|elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya
05234|melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya
05235|hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong
05236|itu  tidak  masuk  medepleger  akan  tetapi  dihukum  sebagai
05237|“membantu  melakukan”  (medeplichtige)  dalam  Pasal  56  KUHP ,
05238|sedangkan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam
05239|bukunya  yang  berjudul  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia
05240|mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang
05241|mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak
05242|pidana, yaitu: 
05243|Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang
05244|merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; 
05245|Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
05246|Lebih  lanjut,  Prof.  Dr.  Wirjono  Prodjodikoro,  S.H.,  menjelaskan
05247|mengenai  perbedaan  antara  “turut  melakukan”  dan  “membantu
05248|melakukan”.  Menurutnya,  berdasarkan  teori  subjektivitas,  ada  2
05249|(dua) ukuran yang dipergunakan: 
05250|Kesatu  adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di
05251|pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan
05252|tujuan dari pelaku.
05253|Ukuran  kesengajaan  dapat  berupa;  (1)  soal  kehendak  si  pelaku
05254|untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk
05255|memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-
05256|benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana,
05257|atau  hanya  turut  berbuat  atau  membantu  apabila  pelaku  utama
05258|menghendakinya.  Sedangkan  kedua  mengenai  kepentingan  atau
05259|tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri
05260|
05261|atau  tujuan  sendiri,  atau  hanya  membantu  untuk  memenuhi
05262|kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.
05263|Di dalam KUHP ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu: 
05264|1.   Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP, adalah: 
05265|a. Yang melakukan (pleger); 
05266|b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger); 
05267|c. Yang turut serta melakukan (mede pleger); 
05268|d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokker). 
05269|2.   Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah: 
05270|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan ; 
05271|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan. 
05272|Demikian ini dapat diketahui, siapa-siapa yang dapat membuat delik
05273|dan siapa saja yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana: 
05274|1.   Pembuat tunggal (dader) dengan kriteria: 
05275|a. dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang
05276|lain baik secara fisik maupun psikis; 
05277|b. melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam
05278|undang-undang. 
05279|2. Para Pembuat terdapat 4 (empat) bentuk yaitu yang melakukan
05280|(pleger);  yang  menyuruh  melakukan  (doenpleger);  yang  turut
05281|serta melakukan (medepleger); dan yang sengaja menganjurkan
05282|(uitlokker);
05283|3.  Pembuat Pembantu, yaitu: pembantu pada waktu kejahatan
05284|dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
05285|Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah
05286|para pembuat secara langsung turut serta dalam pelaksanaan delik,
05287|sedangkan  pembuat  pembantu  hanya  memberi  bantuan  sedikt
05288|maupun banyak bermanfaat dalam melaksanakan delik. 
05289|Pembuat dimaksud di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ialah ia tidak
05290|melakukan  delik secara pribadi  melainkan  secara  bersama-sama
05291|dengan  orang  lain  dalam  mewujudkan  delik.  Apabila  dilihat  dari
05292|perbuatan  masing-masing  pesera  beridi  sendiri-sendiri,  namun
05293|hanya memenuhi sebagian unsur delik, dengan demikian semua
05294|unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetap oleh
05295|rangkaian perbuatan peserta. 
05296|Penjelasan tentang masing-masing pelaku sebagai berikut:
05297|1. Pleger 
05298|Pleger yaitu pelaku atau mereka yang melakukan adalah orang
05299|yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua
05300|unsur  delik.  Perbedaannya  dengan  dader  yaitu  pleger  dalam
05301|melakukan  delik  masih  memerlukan  keterlibatan  orang  lain
05302|minimal  1  (satu)  orang,  misalnya  pembua  peserta,  pembuat
05303|pembantu,  atau  pembuat  penganjur.  Didalam  tindak  pidana
05304|formil, pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan
05305|
05306|perbuatan  terlarang  yang  dirumuskan  dalam  delik  tersebut.
05307|Adapun  pada  delik  materiil,  pleger  adalah  orang  yag
05308|perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-
05309|undang. 
05310|2. Doen Pleger 
05311|Doen pleger adalah orang yang menyuruhlakukan, yaitu orang
05312|yang  melakukan  perbuatan  dengan  perantaraaan  orang  lain,
05313|sedangkan  perantara  ini  hanya  diumpamakan  sebagai  alat.
05314|Unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, adalah: 
05315|a. Orang lain itu berbuat: 
05316|1) Tanpa kesengajaan, contoh: mengedarkan uang palsu; 
05317|2) Tanpa  kealpaan,  contoh:  menyiramkan  air  panas  kepada
05318|pemulung; 
05319|3) Tanpa  tanggung  jawab,  oleh  sebab  keadaan  yang  tidak
05320|diketahuinya;  karena  disesatkan
05321|(kekeliruan/kesalahpahaman), contoh: mencuri koper yang
05322|bukan  miliknya;  karena  tunduk  pada  kekerasan,  contoh:
05323|tuan rumah dilempar dan menimpa anak kecil hingga tewas.
05324|b.  Orang  yang  disuruh  melakukan  itu  dapat  dipidana,  sebab-
05325|sebabnya: 
05326|1) Orang  yang  disuruh  melakukan  delik,  akan  tetapi  apa
05327|perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai
05328|delik. 
05329|2) Orang  itu  memang  melakukan  satu  delik  tetapi  orang
05330|tersebut  tidak  dapat  dipidana  karena  ada  satu  atau
05331|beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan. 
05332|3. Mede Pleger (pembuat peserta) 
05333|Adalah  setiap  orang  yang  sengaja  berbuat  dalam  melakukan
05334|suatu tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang dalam
05335|turut melakukan , yaitu: orang yang melakukan dan orang yang
05336|turut  melakukan.  Kedua  orang  tersebut  semuanya  melakukan
05337|perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik. Tidak
05338|boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
05339|perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka
05340|orang  yang  menolong  itu  tidak  masuk  orang  yang  turut
05341|melakukan  (mede  pleger)  akan  tetapi  dihukum  sebagai
05342|membantu melakukan, sesuai Pasal 56 KUHP.
05343|Ada 2 (dua) syarat adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: 
05344|a. Kerjasama  yang  disadari  antara  para  pelaku,  hal  mana
05345|merupakan suatu kehendak bersama antara mereka;
05346|b. Mereka  harus  bersama-sama  melaksanakan  kehendak  itu
05347|(kerjasama secara fisik
05348|
05349|3. Uitlokker 
05350|Orang  yang  sengaja  menganjurkan  (pembuat  penganjur:
05351|uitlokker/aktor intelektualis), unsur- unsurnya adalah: 
05352|1) Unsur obyektif: 
05353|-  Unsur  perbuatan,  adalah  menganjurkan  orang  lain
05354|melakukan  perbuatan 
05355|- Caranya ialah: memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu,
05356|menyalahgunakan  kekuasaan,  menyalahgunakan
05357|martabat,  kekerasan,  ancaman,  penyesatan,  memberi
05358|kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan. 
05359|2) Unsur subyektif: dengan sengaja 
05360|Ada  5  (lima)  syarat  dari  seorang  pembuat  penganjur:
05361|Kesengajaan si pembuat penganjur yang harus ditujukan pada 4
05362|(empat) hal: 
05363|a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran; 
05364|b) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta
05365|akibatnya. 
05366|(point a dan b kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan
05367|menganjurkan dengan upaya-upaya, dan akibat dari perbuatan
05368|tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat) 
05369|c) ditujukan  pada  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  (apa
05370|yang dianjurkan). Kesengajaan itu harus ditujukan agar orang
05371|lain itu melakukan tindak pidana. 
05372|d) ditujukan  pada  orang  lain  yang  mampu  bertanggung  jawab
05373|atau  dapat  dipidana.  (hal  ini  penting  untuk  membedakan
05374|dengan pembuat penyuruh (doen pleger).
05375|Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan
05376|cara-cara  menganjurkan  sebagaimana  Pasal  55  (1)  angka  2
05377|KUHP .  Tidaklah  boleh  dengan  menggunakan  upaya  lain,
05378|misalnya  menghimbau.  Hal  ini  yang  membedakan  antara
05379|pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh. Pada pembuat
05380|penyuruh  dapat  menggunakan  segala  cara,  asalkan  pembuat
05381|materiilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
05382|a. Memberikan sesuatu: 
05383|b. Menjanjikan sesuatu; 
05384|c. Menyalahgunakan  kekuasaan;  Oleh  karena  itu  upaya
05385|menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan 2 (dua) syarat:
05386|1) upaya  ini  digunakan  dalam  hal  yang  berhubungan  atau
05387|dalam  ruang  lingkup  tugas  pekerjaan  dari  pemegang
05388|kekuasaan  dan  orang  yang  ada  di  bawah  pengaruh
05389|kekuasaan (orang yang dianjurkan) 
05390|2) hubungan  kekuasaan  itu  harus  ada  pada  saat
05391|dilakukannya  upaya  penganjuran  dan  pada  saat
05392|
05393|pelaksanaan  tindak  pidana  sesuai  dengan  apa  yang
05394|dianjurkan. Apabila hubungan kekuasaan itu telah putus,
05395|maka  tidak  terdapat  penganjuran,  karenanya  pelaku
05396|mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya. 
05397|d. Menyalahgunakan martabat; 
05398|e. Menggunakan kekerasan; 
05399|f. Menggunakan ancaman;
05400|g. Menggunakan penyesatan (kebohongan
05401|Perbedaan  penyesatan  dalam  pembuat  penyuruh  dan
05402|pembuat penganjur adalah: 
05403|1) Penyesatan  pada  bentuk  pembuat  penyuruh  adalah
05404|penyesatan  yang  ditujukan  pada  unsur  tindak  pidana,
05405|misal  penjahat  yang  menyuruh  kuli  untuk  menurunkan
05406|sebuah kopor milik orang lain. Penyesatan pada pembuat
05407|pengajur  tidaklah  ditujukan  pada  unsur  tindak  pidana
05408|tetapi ditujukan pada unsur motif tindak pidana. 
05409|2) Berbuat  sebab  tersesat  dalam  unsur  tindak  pidana,
05410|pembuatnya tidak dapat dipidana. Di sini terjadi bentuk
05411|pembuat  penyuruh  yang  dipidana  adalah  pembuat
05412|penyuruhnya. Pembuat materiilnya tidak dapat dipidana.
05413|Berbuat  karena  tersesat  dalam  hal  unsur  motif,  yang
05414|terjadi  adalah  bentuk  pembuat  penganjur,  dimana
05415|keduanya sama-sama dapat dipidana. 
05416|h. Memberikan kesempatan; 
05417|i. Memberikan sarana; 
05418|j. Memberikan keterangan.
05419|Terbentuknya  kehendak  orang  yang  dianjurkan  (pembuat
05420|pelaksananya)  untuk  melakukan  tindak  pidana  sesuai  dengan
05421|yang  dianjurkan  adalah  disebabkan  langsung  digunakannya
05422|upaya-upaya  penganjuran  oleh  si  pembuat  penganjur.  Terjadi
05423|hubungan  sebab  akibat.  Sebab  adalah  digunakan  upaya
05424|penganjuran,  dan  akibat  adalah  terbentuknya  kehendak  orang
05425|yang  dianjurkan.  Jadi  jelaslah  inisiatif  dalam  hal  penganjuran
05426|selalu  dan  pasti berasal  dari  pembuat penganjur. Hal ini  pula
05427|yang  membedakan  dengan  bentuk  pembantuan.  Pada
05428|pembantuan (Pasal 56 KUHP) inisiatif untuk mewujudkan tindak
05429|pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan dari
05430|pembuat  pembantu.  Orang  yang  dianjurkan  (pembuat
05431|pelaksanaanya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang
05432|dianjurkan. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki
05433|kemampuan bertanggung jawab.
05434|
05435|4. Pembuat Pembantu (medeplichtige)