04383|namun  melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
04384|- Unsur “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
04385|SIP3MI Kepihak Lain” dan “Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
04386|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain”  dalam fakta tersebut dan
04387|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
04388|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
04389|terhadap para CPMI PT. NSP .
04390|- Bedasarkan fakta tersebut maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat
04391|dikenakan unsur “Orang Peseorangan” adalah  Sdri. Hermin Naning
04392|Rahayu,  hal  ini  dikarenakan  dalam  fakta  yang  disampaikan  yang
04393|bersangkutan bukan bagian dari P3MI PT. NSP  Cabang Malang namun
04394|melakukan  proses  penempatan,  salah  satunya  adalah  pembuatan
04395|paspor  dan  visa  dan  tiket  keberangkatan  para  CPMI  yang  akan
04396|berangkat ke Hongkong.
04397|- Bahwa  selanjutnya  dalam  hal  melakukan  perekrutan  sampai  dengan
04398|penempatan tersebut dibantu oleh Sdr. Dian Permana Putra  dan Sdr.
04399|Alti Baiquniati yang merupakan kepala Cabang dan Staf dari PT. NSP
04400|Cabang Malang yang belum memiliki izin beroperasi (belum lulus OSS)
04401|artinya belum dapat beroperasi maka juga dapat dikategorikan orang
04402|perorangan.
04403|- Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
04404|maka dapat diindikasikan bahwa P3MI PT. NSP telah mengalihkan atau
04405|memindahtangankan  SIP3MI  atau  SIP2MI  kepada  pihak  lain  untuk
04406|
04407|melaksanakan  proses  penempatan  CPMI  PT.  NSP ,  mulai  dari
04408|seleksi/wawancara,  pengurusan  paspor,  visa,  dan
04409|pemberangkatan.Terkait dengan hal ini bukan merupakan kompetensi
04410|Ahli untuk menjawab.
04411|- Bahwa Kepala Kantor Cabang P3MI memiliki kewenangan sebagaimana
04412|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal ini
04413|diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
04414|2019, yang menyatakan bahwa: (2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
04415|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
04416|(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang
04417|untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja; b. seleksi calon
04418|Pekerja Migran Indonesia; dan c. penyelesaian kasus calon Pekerja Migran
04419|Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah
04420|bekerja
04421|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
04422|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP , maka
04423|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau Staf
04424|Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat (2) dan
04425|ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
04426|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
04427|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP , maka
04428|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau Staf
04429|Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat (2) dan
04430|ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
04431|- Bahwa  Kemnaker  tidak  memiliki  kewenangan  terkait  penerbitan  Kantor
04432|Cabang P3MI, untuk penerbitan perijinan Kantor Cabang P3MI merupakan
04433|kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal
04434|40 huruf c.
04435|- Bahwa  Setelah  pelatihan,  proses  yang  dilakukan  adalah  mengikuti  uji
04436|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
04437|mendapatkan  sertfikat  kompetensi  maka  dilakukan  pendaftaran  untuk
04438|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja
04439|- Bahwa  hal ini dapat dibenarkan, SIP2MI diperuntukan bagi P3MI pusat
04440|dan juga Kantor Cabang. Selain itu, salah satu kewenangan dari Kantor
04441|Cabang  adalah  seleksi  yang  merupakan  salah  satu  kewenangan  yang
04442|dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang P3MI sesuai Pasal 23 ayat (3)
04443|Permenaker No. 10 Tahun 2019
04444|- Bahwa SIP3MI hanya dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor
04445|Cabang  tidak  diperlukan  memiliki  SIP3MI,  namun  untuk  pendirian  atau
04446|pembentukan kantor cabang P3MI perlu adanya izin yang dikeluarkan oleh
04447|Pemerintah Daerah Provinsi. Ketika Kantor Cabang P3MI telah memiliki
04448|
04449|izin  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  maka  dapat  melaksanakan
04450|kewenangan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun
04451|2019
04452|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
04453|yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan  tindakan  yang
04454|dilakukan  Kantor  Cabang  PT.  NSP dalam  melakukan  pelatihan  di  LPK
04455|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
04456|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
04457|Pejuang Indonesia
04458|- Bahwa Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang tidak
04459|dapat  dibenarkan,  karena  proses  penampungan  yang  dilakukan  bukan
04460|bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning Rahayu ,
04461|Sdr.  Dian  Permana  Putra  dan  Sdr.  Alti  Baiquniati  merupakan  orang
04462|perseorangan yang tidak berwenang melakukan proses penempatan serta
04463|bukan bagian dari P3MI.
04464|- Bahwa  CPMI  yang  telah  terdaftar  di  Dinas  yang  membidangi
04465|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan sedang/telah melakukan proses
04466|pemenuhan dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri seharusnya
04467|tidak dapat dipekerjakan didalam negeri
04468|- Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Permenaker No. 9 Tahun 2019, yang dapat
04469|melakukan  proses  wawancara  terhadap  CPMI  adalah  P3MI  dan  P3MI
04470|dapat mengikutsertakan Mitra Usaha (agensi) dan/atau pemberi kerja
04471|- Bahwa  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam
04472|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
04473|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
04474|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
04475|- Pendaftaran;
04476|Dilakukan  oleh  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  LTSA Pekerja
04477|Migran  Indonesia  atau  Dinas  Kabupaten/Kota  dengan  melengkapi
04478|dokumen persyaratan, yaitu:
04479|- KTP elektronik dan Kartu keluarga:
04480|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
04481|- Surat Keterangan Izin Suami Atau Istri, Izin Orang Tua, Atau Izin Wali
04482|Yang Diketahui Kepala Desa Atau Lurah;
04483|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
04484|- Surat Keterangan Sehat; Dan
04485|- Kartu Kepsertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
04486|- Seleksi;
04487|- Dilakukan Oleh P3mi, Dan Dalam Ha Tertentu Dapat Mengikutsertakan
04488|Mitar  Usaha  Dan/Atau  Pemberi  Kerja  Untuk  Mewawancarai  Cpmi
04489|Dengan  Terlebih  Dahulu  Melapor  Kepada  Ltsa  Pmi  Atau  Dinas
04490|Kabupaten/Kota.  Bagi  Yang  Lulus  Seleksi  Dapat  Melanjutkan  Untuk
04491|Mengurus Paspor Bagi Cpmi Yang Belum Memiliki Paspor.
04492|
04493|- Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi;
04494|- Pemeriksaan  Kesehatan  Dilakukan  Di  Sarana  Kesehatan  Dan
04495|Pemeriksaan Psikologi Dilakukan Di Lembaga Psikologi Sesuai Dengan
04496|Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
04497|- Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
04498|- Penandatanganan  Perjanjian  Penempatan  Dilakukan  Antara  Cpmi
04499|Degan P3mi Dan Diketahui Oleh Pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
04500|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
04501|- Bahwa  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan  dengan
04502|ketentuan:
04503|- Dibayarkan  Setelah  Menandatangani  Perjanjian  Penempatan  Untuk
04504|Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebelum Bekerja: Dan
04505|- Dibavarkan  Setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Mengikuti  Opp
04506|Untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bekerja Dan
04507|Setelah Bekerja.
04508|- Yang Didaftrakan Oleh P3mi.
04509|- Penandatanganan Perjanjian Kerja; Dan
04510|- Pemberangkatan.
04511|- Bahwa Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak
04512|boleh  dilakukan  oleh  orang  perseorangan.  Mencari  majikan  atau  job
04513|terhadap  CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya
04514|merupakan  bagian  dari  mencari  peluang  kerja,  yang  mana  hal  ini
04515|merupakan tugas dan tanggungjawab dari P3MI sebagaimana disebutkan
04516|dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2017
04517|- Bahwa  Istilah-istilah  tersebut  tidak  dikenal  dalam  proses  penempatan
04518|Pekerja Migran Indonesia. Namun, dalam melaksanakan setiap rangkaian
04519|proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh P3MI yang
04520|telah memiliki SIP2MI
04521|- Bahwa  Proses  penandatanganan  kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja
04522|difasilitasi oleh P3MI sebagai pelaksana penempatan
04523|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
04524|pertanggung jawabkan.
04525|Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.
04526|3. Ahli  TITIS  WULANDARI,  di  sidang  Pengadilan  dibawah  sumpah  pada
04527|pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
04528|- Bahwa Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap
04529|Penyidikan
04530|- Bahwa  saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara Perkara
04531|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Orang
04532|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
04533|- Riwayat Pendidikan : Pendidikan ilmu Psikologi Tahun 2007 lulus S1
04534|Jurusan Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia
04535|
04536|YAl dan Tahun 2017lulus S2 Jurusan Magister Manajemen pada Fakultas
04537|MagisterManajemen Universitas Universitas Krisnadwipayana.
04538|- Riwayat pekerjaan Ahli meliputi :
04539|- Pada tahun 2009 bekerja di BNP2TKI, dengan jabatan CPNS
04540|- Pada Feb 2022 - Juli 2022 bekerja di BP3MI Rau dengan jabatanKepala
04541|BP3MI Rlau.-
04542|- Pada Juli 2022 - Sekarang bekerja di BP3MI Jawa Timur denganjabatan
04543|Kepala BP3MI Jawa Timur
04544|- Bahwa Ahli bekerja di BP2MI sudah 16 Tahun, dan menduduki jabatan
04545|sebagai Kepala BP3MI Jawa Timur sudah 2,5 tahun
04546|- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala BP3MI Jawa
04547|Timur,dengan tugas dan tanggung jawab yakni:
04548|a. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;-
04549|b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatandan
04550|pelindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
04551|c. Penyelenggaraan  pemasyarakatan  program  penempatan
04552|danperlindungan PMI;
04553|d. Pelaksanaan  pelayanan  Orientasi  Pra  pemberangkatan  PMI  dan
04554|penerbitan e-KTKLN;
04555|e. Pelaksanaan  pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,  Lembaga
04556|penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
04557|f. Pengumpulan  data,  pemberian  layanan  informasi  serta  pembinaan
04558|sistem dan  jaringan informasi penempatan dan perlindungan PMI;
04559|g. Negara penempatan;
04560|h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon PMI melalui penempatan
04561|oleh pemerintah;-
04562|i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI ;
04563|j. Pernantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
04564|k. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
04565|l. Pelaksanaan  pemulangan  dari  debarkasi  ke  daerah  asal  bagi  PMI
04566|terkendala,Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
04567|m.Pelaksanaan  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan
04568|penempatan dan  perlindungan PMI;
04569|n. Serta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BP2MI  melalui
04570|SekretarisUtama BP2MI;
04571|Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja Migran
04572|Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut.
04573|- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Pelindungan
04574|Pekerja Migran Indonesia baik pada tahapan penyidikan maupun di
04575|Pengadilan.
04576|- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun
04577|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 angka 5
04578|bahwasanya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya
04579|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
04580|Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya
04581|
04582|pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama
04583|bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
04584|Pada pasal 1 angka 6, 7, dan 8 dijelaskan terkait pelindungan
04585|sebelum,selama dan setelah bekerja sebagai berikut:
04586|- Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
04587|memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.--
04588|- Pelindungan  Selama  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
04589|memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
04590|anggota keluarganya berada di luar negeri.
04591|- Pelindungan  Setelah  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
04592|memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota
04593|keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah
04594|asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
04595|- Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
04596|- menjamin  pemenuhan  dan  penegakan  hak  asas  manusia  sebagai
04597|warga          negara dan Pekerja Migran Indonesia;dan
04598|- menjamin  pelindungan  hukum,  ekonomi,  dan  sosial  Pekerja  Migran
04599|Indonesia dan keluarganya.
04600|- Bahwa sebagaimana Permenaker Nomor 9 tahun 2019 pasal 6 tentang
04601|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui
04602|tahapan:
04603|1) Sebelum bekerja
04604|2) selama bekerja
04605|3) Setelah bekerja
04606|- Sebagaimana pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:-
04607|- Pemberian informasi (ketika ada CPMI akan mendaftar sebagai CPMI
04608|maka  Dinas  akan  memberikan  informasi  terkait  P3MI  yang  memiliki
04609|SP3MI dan SIP2MI).
04610|- Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke aplikasi siap kerja
04611|diantaranya KTP , KK, buku nikah bagi yang sudah menikah, surat ijin
04612|kéluarga  yang  diketahui  Kades/lurah,  surat  keterangan  sehat,BPJS
04613|Kesehatan  dan      sertifikat  Kompetensi,setelah  mengunggah  dan
04614|dilakukan verifikasi oleh    Disnaker,maka CPMI dapat memilih P3MI
04615|yang dipilih untuk memproses penempatan.
04616|- Proses seleksi, poses tersebut dilaksankan oleh P3MI sesuai pilihan
04617|CPMI   dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi maka CPMI harus
04618|membuat         pasport.-
04619|- Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat membantu
04620|dan  memfasilitasi  CPMI  yang  telah  lulus  seleksi  untuk  melakukan
04621|pemeriksaan  kesehatan  psikologi  yang  selanjutnya  CPMI  oleh  P3MI
04622|didaftarkan pada      SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Perlindungan
04623|Pekerja Migran Indonesia), yang selanjutnya diajukan ke Disnaker untuk
04624|
04625|dilakukan Verifikasi dan           setelah terverifikasi maka akan muncul ID
04626|di SISKO P2MI.-
04627|- Penandatanganan perjanjian penempatan antara CPMI dan P3MI yang
04628|didalamnya  memuat  negara  tujuan/penempatan  agensi,  besaran  gaji
04629|dan jabatan pekerjaan.
04630|- Pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  P3MI  memfasilitasi
04631|pembuatan /      pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan.
04632|- Pengurusan visa kerja, P3MI memfasilitasi pengurusan visa kerja sesuai
04633|peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan yang artinya
04634|ketika WNI untuk menjadi PMI maka wajib menggunakan visa kerja.
04635|- OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan), P3MI wajib mendaftarkan P3MI
04636|dalam OPP dan melampirkan perjanjian kerja . pasport dan visa,kerja
04637|CPMI.
04638|- Penandatanganan perjånjian kerja antara CPMl dengan calon majikan.
04639|- Pemberangkatan CPMI.
04640|- Sebagaimana pasal 24 (tahapan selama bekerja):
04641|- Tahapan  selama  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  negara  tujuan
04642|penempatan.
04643|- PMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib melaporkan kedatangan
04644|kepada  atas  Ketenaga  kerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
04645|ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui mitra usaha P3MI.
04646|- Atase  ketenaga  kerjaan  atau  pejabat  dinas  yang  ditunjuk  di  negara
04647|tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan
04648|PMI selama berada di negara tujuan penempatan
04649|- Pasal  26,  P3MI  wajib  melaporkan  data  kepulangan  dan  atau  data
04650|perpanjangan    perjanjian kerja PMI kepada atase ketenagakerjaan
04651|atau pejabat dinas luar negeri. Lalu    sebagaimana Pasal 27 Tahapan
04652|setelah bekerja dimulai sejak PMI tiba dideparkasi      Indonesia. Dalam
04653|hal PMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bermasalah berdasarkan
04654|laporan dari atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas Luar Negeri
04655|yang  ditunjuk   oleh  Kepala  Perwakilan  Republik  Indonesia,  BP2MI
04656|memfasilitasi PMI di debarkasi       Indonesia.
04657|- Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  telah  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-
04658|Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Setiap Pekerja
04659|Migran Indonesia  yang akan     bekerja keluar negeri harus memenuhi
04660|persyaratan:
04661|- Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun;
04662|- Memiliki Kompetensi;-
04663|- Sehat Jasmani Dan Rohani;-
04664|- Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan
04665|- Memiliki Dokumen yang dipersyaratkan.
04666|- Kemudian  dalam  Ketentuan  Pasal  13  Undang-Undang  18  Tahun  2017
04667|Untuk dapat      ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
04668|wajib memiliki dokumen yang meliputi:
04669|
04670|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yng  telah  menikah
04671|melampirkan fotokopi buku nikah-
04672|- Surat  keterangan  izin  suami/istri,  izin  orangtua,  atau  izin  wali  yang
04673|diketahui      oleh kepala desa atau lurah –
04674|- Sertifikat kompetensi kerja (BLK).-
04675|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
04676|psikologi
04677|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat-
04678|- Visa kerja
04679|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perjanjian Kerja
04680|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
04681|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
04682|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
04683|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi syarat
04684|sesuai  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  No.  18  Tahun  2017  adalah
04685|memiliki  sertifikat  kompetensi.-Setiap  tenaga  kerja  yang  akan  bekerja
04686|keluar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dapat mengikuti uji
04687|kompetensi  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  yang
04688|memiliki  lisensi  dari  BNSP ,  untuk  mengikuti  uji  kompetensi  dan
04689|mendapatkan sertifikat kompetensi dapat dilakukan dengan jalur memiliki
04690|pengalaman atau jalur telah melaksanakan pelatihan.
04691|Unsur  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja