00681|Sananwetan Kota Blitar untuk memberikan layanan seks (hubungan badan) ,
00682|fakta Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 22.00WIB
00683|bertempat di kamar nomor 2 rumah kos di Jalan Palem Kelurahan Rembang
00684|Kecamatan Sananwetan Kota Blitar bertemu dengan Saksi Ketiga namun Saksi
00685|belum  sempat  melakukan  persetubuhan  (hubungan  badan)  dengan  Saksi
00686|Ketiga karena keburu diamankan aparat kepolisian serta fakta para saksi dan
00687|Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan, menurut
00688|Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah bersepakat dengan Saksi Korban
00689|merupakan salah satu bentuk perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah
00690|mengajak  Saksi  Korban  dengan  cara   membangkitkan  hati  hingga  mau
00691|melakukan  perbuatan  yang  disarankan  oleh  Terdakwa  yaitu  memberikan
00692|pelayanan  seks  (hubungan  badan)  yang  pemasarannya  atau  pencarian
00693|peminatnya  adalah  dilakukan  oleh  Terdakwa,  dengan  adanya  pemberian
00694|bayaran yang akan diterima Saksi Korban serta kemudahan mencari pelanggan
00695|dikarenakan  akan  ditangani  oleh  Terdakwa  sehingga  Saksi  Korban  akan
00696|menerima bayaran berupa uang antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
00697|hingga  Rp500.000,00 (lima  ratus  ribu rupiah) untuk sekali memberikan jasa
00698|pelayanan  seks  (hubungan  badan)  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  unsur
00699|“melakukan  perekrutan  dengan  memberi  bayaran  walau  memperoleh
00700|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain ”  telah
00701|terpenuhi;
00702|Ad. 3. Untuk  tujuan  eksploitasi  orang  tersebut  di  Wilayah  Negara
00703|Republik Indonesia;
00704|Menimbang, bahwa pengertian dari eksploitasi menurut Pasal 1 Ayat 7,
00705|yang  menyatakan  bahwa  eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
00706|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
00707|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00708|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
00709|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau
00710|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00711|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
00712|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua menurut
00713|Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban
00714|
00715|merupakan perbuatan pelacuran atau prostitusi yang memanfaatkan seksual
00716|untuk  mendapatkan  keuntungan  berupa  pemberian  uang  dari  Saksi  Korban
00717|antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu
00718|rupiah)  dan  1  (satu)  bungkus  rokok  untuk  setiap  kali  Terdakwa  berhasil
00719|mendapatkan  peminat  layanan  seks  (hubungan  badan)  sebagai  salah  satu
00720|bentuk  eksploitasi  seksual  terhadap  Saksi  Korban  serta  dengan
00721|mempertimbangkan tempat kejadian perkara adalah di kamar nomor 2 rumah
00722|kos di Jalan Palem Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
00723|yang masih merupakan wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis
00724|Hakim menilai unsur “untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
00725|Republik Indonesia” telah terpenuhi;
00726|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  Ayat  1
00727|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
00728|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
00729|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00730|melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan
00731|alternatif pertama;
00732|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada
00733|Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
00734|Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak
00735|ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa
00736|maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya
00737|perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  atas
00738|perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;
00739|Menimbang,  bahwa  jenis  pidana  dalam  Pasal  2  Ayat  1  Undang  -
00740|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
00741|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan
00742|Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini
00743|bersifat kumulatif yang artinya bahwa selain dijatuhkan pidana penjara maka
00744|terhadap  Terdakwa  juga  sekaligus  haruslah  dijatuhi  pidana  dengan  dengan
00745|ketentuan  apabila  pidana  denda  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana
00746|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
00747|Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus
00748|dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus
00749|dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;
00750|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00751|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00752|yang meringankan;
00753|
00754|Keadaan  yang  memberatkan:
00755|- Perbuatan prostitusi meresahkan masyarakat;
00756|Keadaan yang meringankan:
00757|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00758|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00759|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  tuntutan  Penuntut  Umum  yang
00760|menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
00761|dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan
00762|permohonan  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  supaya  dihukum  seringannya
00763|karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai
00764|pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;
00765|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  perkara  ini  telah  dikenakan
00766|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah  maka  masa  penangkapan  dan
00767|penahanan  tersebut  sudah  seharusnya  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana
00768|yang dijatuhkan ;
00769|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan  tersebut
00770|dilandasi  alasan  yang  cukup  dan  tidak  ada  alasan  untuk  mengeluarkan
00771|terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
00772|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00773|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00774|- 1 (satu) buah seprei warna biru;
00775|- 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai;
00776|- 1 (satu) box tisu baru;
00777|- 1 (satu) buah kondom merk Ultra;
00778|berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam
00779|aktifitas prostitusi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP
00780|Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas
00781|untuk dirusak;
00782|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  type  A54  warna  biru
00783|kombinasi  silver  IMEI  1:  869230059882418  dan  IMEI  2:
00784|869230059882400;
00785|berdasarkan  fakta  barang  bukti  tersebut  disita  dari  Terdakwa  yang
00786|disalahgunakan terkait perdagangan orang namun memiliki nilai ekonomis dan
00787|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  sudah  sepatutnya  dan  beralasan  hukum
00788|dirampas untuk Negara
00789|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  type  CPH2185  warna
00790|putih IMEI 1: 861141053020392 IMEI 2: 861141053020384;
00791|
00792|berdasarkan fakta barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban maka Majelis
00793|Hakim  berpendapat  sudah  sepatutnya  dan  beralasan  hukum  dikembalikan
00794|kepada Saksi Korban;
00795|- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang
00796|terdiri  dari  3  (tiga)  lembar  uang  tunai  Rp100.000,00  (seratus  ribu
00797|rupiah);
00798|berdasarkan fakta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang merupakan
00799|uang hasil prostitusi maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan
00800|beralasan hukum dirampas untuk Negara;
00801|Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak
00802|mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka
00803|harus  dibebankan  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan
00804|ditentukan dalam amar putusan ini;
00805|
00806|MENGADILI:
00807|1. Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00808|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “perdagangan  orang”  sebagaimana
00809|dakwaan alternatif pertama;
00810|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00811|penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (tiga
00812|ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda  tidak  dibayar
00813|maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
00814|3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang
00815|telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
00816|dijatuhkan ;
00817|4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
00818|5. Menetapkan barang bukti berupa :
00819|
00820|- 1 (satu) buah seprei warna biru;
00821|- 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai;
00822|- 1 (satu) box tisu baru;
00823|- 1 (satu) buah kondom merk Ultra;
00824|Dirampas untuk dirusak;
00825|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  type  A54  warna  biru
00826|kombinasi  silver  IMEI  1:  869230059882418  dan  IMEI  2:
00827|869230059882400;
00828|- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang
00829|terdiri  dari  3  (tiga)  lembar  uang  tunai  Rp100.000,00  (seratus  ribu
00830|rupiah);
00831|Dirampas untuk Negara;
00832|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  type  CPH2185  warna
00833|putih IMEI 1: 861141053020392 IMEI 2: 861141053020384;
00834|Dikembalikan kepada Saksi Korban;
00835|6. Menetapkan  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah
00836|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
00837|
00838|Kamis
00839|
00840|21 Agustus 2025
00841|
00842|2025
00843|
00844|Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami,
00845|Derman  Parlungguan  Nababan,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Raden
00846|Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing
00847|
00848|Subakir, S.H.
00849|
00850|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00851|R. Rajendra M. I., S.H., M.H. Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H.
00852|Fithriani, S.H., M.H.
00853|Panitera Pengganti,
00854|Subakir, S.H.