01181|sehingga  sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-
01182|
01183|masing sub unsur  telah terbukti /terpenuhi, maka  terbuktilah/terpenuhilah apa
01184|yang dimaksud oleh masing-masing sub unsur tersebut;
01185|Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana
01186|telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
01187|- Oleh karena  dalam  persidangan  telah terbukti mengenai  sejak  awal
01188|ketika Saksi Korban 1, dan Saksi Korban 2 mendatangi Terdakwa sebagai
01189|calon  karyawan  sampai  akan  dipekerjakan  sebagai  pelayan/karyawan
01190|(ladies),  Terdakwa  telah  menjelaskan  mengenai  tugas  sebagai
01191|pelayan/karyawan ( ladies) yang bertugas untuk  melayani tamu/pelanggan
01192|yang datang untuk minum minuman beralkohol jenis bir merek Bintang,
01193|serta  memberikan    layanan  berhubungan  badan/berhubungan  seks
01194|didalam maupun diluar warung bagi tamu/pelanggan yang datang, dimana
01195|Terdakwa mendapatkan bagian (fee) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu
01196|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
01197|badan/berhubungan seks didalam kamar warung yang diberikan Terdakwa
01198|kepada  para  pelayan/karyawan  (ladies)  untuk  ditempati  selama  bekerja
01199|diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  jika
01200|pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan  berhubungan
01201|badan/berhubungan seks diluar warung, serta alasan Saksi Korban 1 dan
01202|Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena
01203|faktor ekonomi (Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang),
01204|maka  Majelis  Hakim  menilai  sejak  awal  baik  Terdakwa  maupun  Saksi
01205|Korban 1 dan Saksi Korban 2 sudah mengetahui dan menyadari salah satu
01206|bentuk layanan yang diberikan pada warung milik Terdakwa adalah praktik
01207|pelacuran/prostitusi.  Dengan  kata  lain,  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa
01208|mempekerjakan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 pada warung milik
01209|Terdakwa  adalah  untuk  menyediakan  tempat  bagi  orang-orang  yang
01210|bersedia  dan  dapat  dipergunakan  untuk  melakukan  transaksi  hubungan
01211|badan/hubungan seks, serta Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 sejak awal
01212|datang bekerja ke tempat Terdakwa agar dapat mencari uang dengan cara
01213|melakukan transaksi hubungan badan/hubungan seks yang diperbolehkan
01214|pada  warung  milik  Terdakwa,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat
01215|komponen  “yang  melakukan  penampungan  seseorang”  dan  “yang
01216|melakukan penerimaan seseorang” yang dimaksud pada sub unsur “yang
01217|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
01218|pemindahan, atau penerimaan seseorang” dari unsur ini telah terpenuhi;
01219|
01220|- Dalam  persidangan  telah  terbukti  mengenai  peran  Terdakwa  dalam
01221|warung  tersebut  adalah  untuk  bertindak  sebagai  seorang
01222|penghubung/muncikari yang mempertemukan tamu/pelanggan yang datang
01223|ke warung milik Terdakwa dengan pelayan/karyawan ( ladies) pada warung
01224|Terdakwa  untuk  dipilih  dan  melakukan  hubungan  badan/hubungan  seks
01225|dimana Terdakwa menerima uang dari tamu/pelanggan tersebut kemudian
01226|menyerahkan uang tersebut kepada pelayan/karyawan ( ladies) yang dipilih
01227|untuk melakukan hubungan badan/hubungan seks setelah dipotong bagian
01228|(fee) untuk Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ternyata
01229|terbukti uang yang diserahkan oleh anggota Satreskrim Polres Luwu Timur
01230|yang  melakukan  penyamaran  sebagai  tamu/pelanggan  ( undercover)
01231|kepada  Terdakwa  ada  diserahkan  kepada  Saksi  Korban  1  dan  Saksi
01232|Korban  2  masing-masing  sejumlah  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu
01233|rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian (fee) sejumlah Rp200.000,00 (dua
01234|ratus ribu rupiah), serta alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau
01235|bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena faktor ekonomi (Saksi
01236|Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang) . Oleh karena hemat
01237|Majelis Hakim alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau/bersedia
01238|untuk  melakukan  praktik  hubungan  badan/hubungan  seks  ( praktik
01239|pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik  Terdakwa  adalah  kebutuhan
01240|ekonomi/membutuhkan uang dimana Terdakwa akan memberikan uang dari
01241|tamu/pelanggan  kepada  pelayan/karyawan  (ladies)  yang  melakukan
01242|hubungan badan/hubungan seks, maka Majelis Hakim menilai komponen
01243|“dengan memberi bayaran” pada sub unsur “dengan ancaman kekerasan,
01244|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01245|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01246|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
01247|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain”  dari  unsur  ini  telah
01248|terpenuhi;
01249|- Oleh  karena  dalam  persidangan  telah  terbukti  mengenai  “perbuatan
01250|Terdakwa yang mempekerjakan pelayan/karyawan (ladies) terutama Saksi
01251|Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk juga menyediakan  praktik hubungan
01252|badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik
01253|Terdakwa di Kabupaten Luwu Timur, yang menurut Majelis Hakim meskipun
01254|hal tersebut dilakukan  atas  persetujuan  dari  Saksi  Korban  1 dan Saksi
01255|Korban 2 sebagai korban tidak menghilangkan perbuatan Terdakwa dan
01256|tetap merupakan bentuk tindakan ekspolitasi terhadap orang lain berupa
01257|
01258|praktik  pelacuran/prostitusi”,  serta  dalam  persidangan  telah  terbukti
01259|mengenai “adanya bagian (fee) Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
01260|ribu  rupiah)  jika  pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan
01261|berhubungan  badan/berhubungan  seks  didalam  kamar  warung  yang
01262|diberikan Terdakwa kepada para pelayan/karyawan (ladies) untuk ditempati
01263|selama  bekerja  diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu
01264|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
01265|badan/berhubungan  seks  diluar  warung”,  maka  Majelis  Hakim  menilai
01266|perbuatan Terdakwa termasuk jenis tindakan eksploitasi terhadap orang lain
01267|yakni  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2,  sehingga  sub  unsur  “yang
01268|mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”
01269|telah terpenuhi;
01270|- Rangkaian  fakta  hukum  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  diatas
01271|menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa ketika mempekerjakan
01272|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  untuk  dapat  menyediakan  praktik
01273|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi),  tujuan
01274|Terdakwa  melakukan  hal  tersebut adalah  untuk  memperoleh  uang  agar
01275|dapat  menghidupi  diri  Terdakwa  sendiri  dan  keluarga  Terdakwa,  serta
01276|Terdakwa  tentunya  menyadari  kalau  praktik  pelacuran/prostitusi  adalah
01277|sesuatu  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  tercela
01278|berdasarkan norma kesopanan dan norma kesusilaan, sehingga Majelis
01279|Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar
01280|dan berkehendak, atau dengan kata terdapat unsur kesengajaan dalam diri
01281|Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut;
01282|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat
01283|Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam
01284|unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01285|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
01286|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01287|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01288|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01289|memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan orang tereksploitasi di
01290|wilayah negara Republik Indonesia”;
01291|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana
01292|diuraikan  dan  dipertimbangkan  tersebut  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
01293|perbuatan  Terdakwa  telah memenuhi seluruh unsur dalam  dakwaan  alternatif
01294|kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik
01295|
01296|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01297|Perdagangan Orang;
01298|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 2 ayat (2)
01299|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01300|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
01301|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01302|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  dakwaan alternatif
01303|kesatu;
01304|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka
01305|Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya
01306|sebagaimana dimuat dalam amar putusan;
01307|Menimbang,  bahwa  Pasal  48  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01308|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01309|Orang mengatur  “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
01310|warisnya  berhak  memperoleh  restitusi”,  akan  tetapi  selama  persidangan
01311|keberadaan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  diketahui  sehingga
01312|keterangan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  harus  dibacakan,  selama
01313|persidangan tidak pernah ada keluarga maupun ahli waris dari Saksi Korban 1
01314|dan Saksi Korban 2 yang hadir, serta pada saat penyidikan ternyata Saksi
01315|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  ada  membuat  Surat  Pernyataan  Penolakan
01316|Restitusi yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Restitusi. Oleh karena
01317|itu tanpa adanya permohonan restitusi dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2,
01318|maka Majelis Hakim tidak dapat secara sepihak menentukan nilai restitusi yang
01319|harus dibayar oleh Terdakwa;
01320|Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
01321|Terdakwa  selain  mempertimbangkan  derajat  kesalahan,  dan  akibat  yang
01322|ditimbulkan,  juga  mempertimbangkan  penjatuhan  pidana  yang  tidak
01323|menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;
01324|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  dari  Terdakwa  dan
01325|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  keringanan
01326|hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh
01327|Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan
01328|Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan
01329|dan  patut/layak  akan  dipertimbangkan  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap
01330|Terdakwa;
01331|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca tuntutan Penuntut
01332|Umum, Majelis Hakim memahami maksud dan tujuan tuntutan dari Penuntut
01333|
01334|Umum  adalah  untuk  menjaga  kepastian  hukum,  menegakkan  peraturan
01335|perundang-undangan yang berlaku, memberikan efek jera kepada Terdakwa
01336|dan memberikan efek deteren bagi masyarakat agar tidak mengulangi tindak
01337|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat
01338|lama pemidanaan pada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu
01339|berat  dan  tidak  sepadan  dengan  derajat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh
01340|Terdakwa;
01341|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  tuntutan  pidana  yang
01342|diajukan  oleh  Penuntut  Umum  menekankan  pada  konsep  pemidanaan
01343|berdasarkan teori absolut atau teori retributive dimana seorang terpidana harus
01344|diberikan nestapa (penderitaan) yang seberat-beratnya karena telah melakukan
01345|tindak pidana. Untuk saat ini konsep pemidanaan yang dianut di Indonesia
01346|secara  berangsur  sudah  mulai  beralih  ke  konsep  pemidanaan  berdasarkan
01347|pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice).  Pasal  1  angka  1
01348|Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili
01349|Perkara  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  mendefinisikan  “Keadilan
01350|Restoratif” adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang
01351|dilakukan  dengan  melibatkan  para  pihak  baik  korban,  keluarga  korban,
01352|terdakwa/anak,  keluarga  terdakwa/anak,  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait,
01353|dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya
01354|pembalasan. K eberadaan  konsep  pemidanaan  yang  baru  menurut  Majelis
01355|Hakim tidak secara serta merta menghapuskan ataupun menggantikan konsep
01356|pemidanaan  yang  lama,  sehingga  tuntutan  Penuntut  Umum  yang
01357|mencerminkan teori absolut atau teori retributive bukanlah sesuatu yang keliru,
01358|hanya  saja  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  kepada  seorang
01359|Terdakwa haruslah dilakukan secara manusiawi, terukur, tidak mengakibatkan
01360|penderitaan yang berlebihan, serta  dapat memberikan kemanfaatan  hukum.
01361|Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  terhadap
01362|Terdakwa merupakan bentuk upaya negara untuk memanusiakan manusia dan
01363|memasyarakatkan  terpidana  agar  dapat  kembali  hidup  dalam  masyarakat
01364|sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;
01365|Menimbang,  bahwa  peralihan  konsep  pemidanaan  di  Indonesia
01366|tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang
01367|akan berlaku sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lagi, tepatnya pada tahun 2026.
01368|Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
01369|Hukum Pidana mengatur pemidanaan bertujuan:
01370|
01371|a. mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
01372|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
01373|b. memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
01374|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
01375|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
01376|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
01377|dalam masyarakat; dan
01378|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
01379|terpidana;
01380|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah
01381|diuraikan  diatas,  menurut  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  memang  telah
01382|terbukti mengenai:
01383|1. tujuan  Terdakwa  untuk  melakukan  tindak  pidana  bukan  untuk
01384|memperkaya  diri  sendiri,  melainkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup
01385|Terdakwa  dan  keluarga  Terdakwa. Menurut  Majelis  Hakim  hal  ini  dapat
01386|dilihat dari nilai bagian ( fee) yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi Korban
01387|1 dan Saksi Korban 2, tidak pernah terbukti mengenai adanya tekanan,
01388|kekerasan ataupun paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi
01389|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  agar  mau  melakukan  praktik
01390|pelacuran/prostitusi  pada  warung  milik  Terdakwa,  serta  tidak  terbukti
01391|mengenai  adanya  tindakan  aktif  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  seperti
01392|mempromosikan,  memasarkan,  menawarkan  ataupun  mencari
01393|tamu/pelanggan  yang  akan  menggunakan  layanan  praktik
01394|pelacuran/prostitusi yang tersedia pada warung milik Terdakwa;
01395|2. Terdakwa sebenarnya sadar dan menyadari kalau tindak pidana yang
01396|dilakukannya  merupakan  sesuatu  yang  melanggar  ketentuan  peraturan
01397|perundang-undangan  namun  Terdakwa  memilih  untuk  melakukan  tindak
01398|pidana demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
01399|3. Terdakwa menerima dan menampung  pelayan/karyawan ( ladies) yang
01400|bersedia  memberikan  layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik
01401|pelacuran/prostitusi)  kepada  tamu/pelanggan  pada  warung  Terdakwa
01402|dengan  cara  Terdakwa  menjelaskan  mengenai  peraturan  warung  dan
01403|bagian  (fee)  yang  Terdakwa  ambil.  Tindak  pidana  ini  bukan  dilakukan
01404|dengan  cara  paksaan,  bujuk  rayu  maupun  tipu  muslihat  oleh  Terdakwa
01405|kepada para korban, melainkan atas pengetahuan dan persetujuan dari
01406|Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban dalam perkara ini,
01407|dimana  pelayan/karyawan  ( ladies)  pada  warung  Terdakwa  selain
01408|
01409|mendampingi serta melayani tamu/pelanggan yang datang untuk minum
01410|minuman  beralkohol  jenis  bir  merek  Bintang,  juga  akan  memberikan
01411|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01412|kepada tamu/pelanggan yang meminta;
01413|4. Alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung
01414|milik  Terdakwa  adalah  karena  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2
01415|membutuhkan  uang  sedangkan  Terdakwa  dapat  memberikan
01416|kesempatan/kemudahan bagi Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk
01417|memperoleh uang. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 1 dan
01418|Saksi Korban 2 tersebut sebenarnya mencerminkan adanya suatu simbiosis
01419|mutualisme  yang  menyimpang  secara  hukum  dan  moral  dimana  berkat
01420|adanya  warung  Terdakwa  yang  memberikan  kesempatan  bagi
01421|tamu/pelanggan meminta layanan hubungan badan/hubungan seks ( praktik
01422|pelacuran/prostitusi),  maka  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  dapat
01423|memperoleh uang yang dibutuhkannya sedangkan Terdakwa sendiri akan
01424|memperoleh bagian (fee) dari layanan tersebut;
01425|5. Hal  tersebut  menunjukkan  mengenai  sikap  dan  latar  belakang  dari
01426|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  yang  mau  bekerja  sebagai
01427|pelayan/karyawan  (ladies)  pada  warung  milik  Terdakwa  dan  mau
01428|memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
01429|Walaupun telah terdapat persetujuan dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01430|2  dalam  terjadinya  tindak  pidana,  hal  tersebut  tidaklah  menghapuskan
01431|ataupun menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal
01432|tersebut hanya dapat dipakai untuk menilai derajat kesalahan Terdakwa
01433|yang mana menurut Majelis Hakim tidak dapat disamakan dengan orang-
01434|orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban
01435|yang dipaksa, dibujuk, ditekan ataupun ditipu;
01436|6. Warung  milik  Terdakwa  tentunya  tidak  dapat  memberikan  layanan
01437|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada
01438|tamu/pelanggan apabila  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 tidak mau
01439|bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa  setelah  mengetahui  jenis  layanan
01440|yang  diberikan  oleh  pelayan/karyawan  (ladies),  begitu  pula  sebaliknya,
01441|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  mungkin  dapat  memberikan
01442|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01443|kepada  tamu/pelanggan  apabila  warung  milik  Terdakwa  tidak
01444|memperbolehkan  layanan  tersebut. Hal  ini  menurut  Majelis  Hakim
01445|memperlihatkan  kalau  memang  terdapat  suatu  kesalahan  pada  diri
01446|
01447|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun terjadinya tindak pidana
01448|tersebut tidak terlepas dari andil yang diberikan oleh Saksi Korban 1 dan
01449|Saksi Korban 2 yang memang bersedia untuk melakukan hal tersebut;
01450|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis
01451|Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang sesuai dengan tuntutan dari