00956|jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
00957|didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu kepadanya harus dijatuhi
00958|pidana;
00959|
00960|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  pasal  dakwaan  yang
00961|dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat
00962|kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim akan mengacu
00963|pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan
00964|pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Vide Pasal 25 Undang-Undang RI
00965|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00966|Orang);
00967|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
00968|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
00969|Pidana  Perdagangan  Orang  yang  dimaksud  dengan  Tindak  Pidana
00970|Perdagangan Orang adalah setiap Tindakan atau serangkaian tindakan yang
00971|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang
00972|ini;
00973|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  yang  disampaikan  oleh
00974|Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai di
00975|atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
00976|- Bahwa mengenai nama-nama saksi yang tertulis dalam pertimbangan
00977|unsur setiap orang adalah bukan nama-nama saksi sebagaimana diperiksa
00978|di persidangan Majelis Hakim berpendirian saksi-saksi adalah yang telah
00979|diperiksa di persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan, lagi pula
00980|pedoman Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara adalah dakwaan
00981|bukan tuntutan. Lebih lanjut apa yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa
00982|tersebut  menurut  Majelis  Hakim  tidak  mempengaruhi  terbuktinya  unsur
00983|dimaksud  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas  sehingga  dalil
00984|Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;
00985|- Bahwa mengenai Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban dan Anak
00986|Saksi 2 memiliki pekerjaan melayani transaksi seksual dalam fakta hukum
00987|dan pertimbangan pemenuhan unsur telah Majelis Hakim pertimbangkan
00988|bahwa sejak di dalam mobil menuju ke Bombana dan ketika sampai di
00989|penginapan Anak Korban dan Anak Saksi 2 berbicara akan melayani jasa
00990|seksual, apalagi handphone Terdakwa dipinjam Anak Saksi 2 selama di
00991|penginapan sampai ditangkap. Menurut Majelis Hakim sepatutnya Terdakwa
00992|telah  mengetahui  Anak  Korban  dan  Anak  Nadin  melayani  jasa  seksual
00993|sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
00994|- Bahwa mengenai dalil  yang mengakses akun michat dari handphone
00995|Terdakwa  yang  dipinjam  oleh  Anak  Saksi  2  dan  bukan  Terdakwa.  Hal
00996|tersebut pula telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dimana memang
00997|
00998|handphone  Terdakwa  dipinjam  oleh  Anak  Saksi  2  selama  sampai  di
00999|penginapan sampai ditangkap. Menurut Majelis Hakim sepatutnya Terdakwa
01000|telah  mengetahui  Anak  Korban  dan  Anak  Nadin  melayani  jasa  seksual
01001|sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
01002|- Bahwa mengenai dalil yang memfasilitasi untuk pelayanan jasa seksual
01003|adalah  pak  haji  pemilik  penginapan  dan  bukan  Terdakwa,  hal  tersebut
01004|menurut  Majelis  Hakim  bukan  merupakan  fakta  hukum.  Mengenai  fakta
01005|hukum dan pemenuhan unsur telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan
01006|pemenuhan usur di atas  sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut
01007|untuk dikesampingkan;
01008|- Bahwa mengenai dalil uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang
01009|diberikan Anak Korban adalah uang patungan untuk membayar makanan
01010|dan bukan pembagian dari hasil transaksi seksual, hal ini telah menjadi
01011|fakta hukum dan tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur;
01012|- Bahwa mengenai dalil Anak Korban menerima tamu pada pukul 00: 30,
01013|itupun belum sempat dibayar karena sudah digerebek oleh poilisi, menurut
01014|fakta hukum bahwa Anak Korban sempat sudah melayani pelanggan dan
01015|hal tersbut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pemenuhan unsur
01016|sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;
01017|- Bahwa  pertimbangan  mengenai  barang  bukti  akan  Majelis  Hakim
01018|pertimbangkan  selanjutnya  dan  pertimbangan  tersebut  dianggap  telah
01019|menjawab pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
01020|Menimbang, bahwa dengan demikian poin-poin pembelaan Penasihat
01021|Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan oleh
01022|karenanya Majelis Hakim tetap berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara
01023|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01024|dakwaan  alternatif  kesatu  Penuntut  Umum  yang  telah  Majelis  Hakim
01025|pertimbangkan dalam pemenuhan unsur-unsur di atas;
01026|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati
01027|tuntutan  pidana  (requisitoir)  Penuntut  Umum  dan  dihubungkan  dengan
01028|pertimbangan-pertimbangan  unsur-unsur  dakwaan  di  atas,  serta  dengan
01029|mempertimbangkan  Pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa,  maka  Majelis
01030|Hakim  menyatakan  sependapat  dengan  Tuntutan  Penuntut  Umum  namun
01031|mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa seharusnya dapat lebih rendah
01032|mengingat Anak Korban dan Anak Saksi 2 sendiri yang berkehendak dan tidak
01033|tampak adanya eksploitasi, selengkapnya akan Majelis Hakim pertimbangkan
01034|nantinya sebagaimana dalam amar putusan;
01035|
01036|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01037|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01038|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01039|dijatuhkan;
01040|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01041|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01042|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01043|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01044|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01045|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu SIM nomor
01046|089513084034 yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan
01047|dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk  mengulangi  kejahatan,  maka  perlu
01048|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01049|           Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) lembar uang tunai
01050|senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai senilai
01051|Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta hukum merupakan hasil
01052|dari kejahatan serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 berwarna biru tua
01053|berdasarkan fakta hukum telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta
01054|mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01055|dirampas untuk Negara;
01056|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) unit alat komunikasi
01057|Handphone merk OPPO A15 berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu SIM nomor
01058|085191480294 yang  telah disita dan milik dari  Anak Korban Als. Pelia , maka
01059|dikembalikan kepada Anak Korban Als. Pelia;
01060| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01061|maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan
01062|dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;
01063|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01064|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01065|yang meringankan Terdakwa;
01066|Keadaan  yang  memberatkan:
01067|- Perbuatan  Terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
01068|Indonesia  yang  sedang  giat-giatnya  memberantas  tindak  pidana
01069|perdagangan orang;
01070|Keadaan yang meringankan:
01071|- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
01072|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01073|
01074|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01075|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
01076|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01077|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik
01078|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01079|Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
01080|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01081|
01082|MENGADILI:
01083|1. Menyatakan Terdakwa  AL IMRAN Bin MAGE T (Alm.) terbukti
01084|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01085|“Perdagangan Orang”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
01086|Penuntut Umum;
01087|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh
01088|karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana
01089|denda  sebesar  Rp150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)
01090|dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti
01091|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01092|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
01093|dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01094|dijatuhkan;
01095|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01096|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01097|- 1 (satu) buah kartu SIM nomor 089513084034;
01098|Dimusnahkan;
01099|- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,- (Seratus ribu
01100|rupiah);
01101|- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,- (Lima puluh ribu
01102|rupiah);
01103|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 berwarna biru tua;
01104|Dirampas untuk Negara;
01105|- 1  (satu)  unit  alat  komunikasi  Handphone  merk  OPPO  A15
01106|berwarna putih;
01107|- 1 (satu) buah kartu SIM nomor 085191480294;
01108|Dikembalikan kepada Anak Korban Als. PELIA;
01109|6. Membebankan biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sebesar
01110|Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
01111|
01112|Rabu
01113|
01114|26 Maret 2025
01115|
01116|2025
01117|
01118|Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H.,
01119|M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01120|
01121|Hakim Ketua  dengan didampingi para  Hakim Anggota  tersebut, dibantu oleh
01122|Ahmad,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Pasarwajo,  serta
01123|
01124|          Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01125|      Ttd.        Ttd.
01126|Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.             Fudianto Setia Pramono, S.H.
01127|                   Ttd.
01128|Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.
01129|Panitera Pengganti,
01130|Ttd.
01131|Ahmad, S.H.