02031|saat pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak
02032|sah dan tidak bisa di terbitkan;
02033| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  pernah  transfer  uang  kepada
02034|Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  sekitar bulan
02035|puasa  atau  sekitar  3  (tiga)  bulan  setelah  paspor  selesai  melalui
02036|rekening BCA atas nama Terdakwa;
02037| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mengetahui  nomor  rekening
02038|Terdakwa karena sering dibantu sebagai biro jasa;
02039| Bahwa saksi Ahmad Zaini bersama IID ASTUTI PUJI RAHAYU,
02040|ACHMAD  KALIM  SHIDIQI ,  PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,
02041|NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April
02042|2023,  sekira  pukul  21.00  WITA,  Saksi  bersama  AHMAD  KALIM
02043|SHIDIQI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  PERDANA  RIZKI  YUNIAR
02044|SYAH, MUHAMMAD LATIF ALI, dan NASIRUDDIN berangkat menuju
02045|negara Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
02046| Bahwa  saksi  Ahmad Zaini  bersama 5 (lima) rekan Saksi yang
02047|lain yaitu  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  ACHMAD  KALIM  SHIDIQI,
02048|PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,  NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI
02049|dibawa ke Sinofiel Negara Kamboja selama 15 (lima belas) hari untuk
02050|bekerja sebagai scammer (penipu) dan digaji senilai Rp. 3.000.000,-
02051|(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang. Karena
02052|dianggap tidak menguntungkan lalu mereka ditawarkan lagi / dijual
02053|
02054|kepada perusahaan lain di Samraong Negara Kamboja selama 20
02055|(dua puluh) hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dengan kondisi
02056|tidak  digaji  sama  sekali,  hal  ini  berbeda  dengan  kondisi  yang
02057|dijanjikan  oleh  saksi  AMADINA PRISSELIA PUTRI  saat  masih  di
02058|Indonesia;
02059| Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja
02060|Migran Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi
02061|sesuai  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02062|Perlidungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  mana  persyaratan
02063|tersebut  diantaranya  adalah  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan
02064|dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia minimal 18 tahun, sehat
02065|jasmani  rohani  yang  dibuktikan  dengan  keterangan  sehat  dari
02066|pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, jaminan sosial
02067|dan dokumen lainnya;
02068| Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-
02069|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran
02070|Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 Perlidungan Pekerja Migran
02071|Indonesia yaitu Paspor, Visa Kerja,  Perjanjian Penempatan Pekerja
02072|Migran Indonesia, Perjanjian Kerja;
02073| Bahwa  sesuai  Undang-undang  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang
02074|boleh  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  diantaranya
02075|adalah Badan Perlindungan PMI (BP2MI) yang mana menggunakan
02076|system  penempatan  Government  to  Government  (G  to  G)  atau
02077|Government to Private (G to P), Perusahaan Penempatan PMI (P3MI)
02078|yang telah mendapat izin dari BP2MI, dan Untuk Kepentingan Usaha
02079|Sendiri  (UKPS)  untuk  keperluan  tempat  kerja  itu  sendiri,  seperti
02080|misalnya terdapat perusahaan indonesia yang memiliki proyek di Abu-
02081|Dhabi, maka perusahaan tersebut dapat memperkerjakan pegawai
02082|perusahaan tersebut ke Abu-Dhabi;
02083| Bahwa  selain  3  (tiga)  lembaga  tersebut  diatas  tidak  boleh
02084|melakukan penempatan PMI;
02085| Bahwa ketika melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02086|dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS,
02087|maka penempatan tersebut melanggar Pasal 69 Undang - Undang
02088|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang
02089|perorangan  dilarang  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02090|
02091|Indonesia,  dan/atau  misalnya  dokumen  keberangkatan  Pekerja
02092|Migran  Indonesia  tidak  lengkap,  maka  hal  tersebut  juga  telah
02093|melanggar Pasal 68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran
02094|Indonesia  yang  mana  mengatur  terkait  setiap  Warga  Negara
02095|Indonesia (WNI) yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib
02096|berangkat  dengan  memenuhi  beberapa  dokumen  yang
02097|dipersyaratkan sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 13 Undang - Undang
02098|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02099| Bahwa  apabila  ada  WNI  yang  bekerja  di  luar  negeri  tidak
02100|melalui prosedur yang telah dipersyaratkan, maka perlindungannya
02101|adalah dilindungi sebagai WNI dan bukan sebagai Pekerja Migran
02102|Indonesia.  Bahwa  para  korban  akan  dilindungi  oleh  negara  tetapi
02103|kedudukannya sebagai WNI bukan sebagai Pekerja Migran Indonesia
02104|dan pihak yang bertanggung jawab adalah negara;
02105| Bahwa  ketika WNI tersebut telah bekerja di luar negeri tanpa
02106|melalui  prosedur  yang  dipersyaratkan  dan  terjadi  suatu  masalah,
02107|maka  ketika  masalah  tersebut  dilaporkan  melalui  Kedutaan  Besar
02108|Republik Indonesia (KBRI) atau perwakilan kantor-kantor lainnya di
02109|Indonesia, nantinya Negara melalui Kementerian Luar Negeri akan
02110|berkoordinasi  untuk  tindak  lanjut  permasalahan  tersebut  dan
02111|memulangkan WNI tersebut ke Indonesia;
02112| Bahwa  yang  dimaksud  dengan  penempatan  Pekerja  Migran
02113|Indonesia  adalah  negara-negara  yang  memiliki  kerja  sama  untuk
02114|membutuhkan pekerja dari Indonesia;
02115| Bahwa  orang  perseorangan  tidak  diperbolehkan  melakukan
02116|penempatan atau memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
02117| Bahwa  syarat  minimal  usia  calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02118|adalah  18  tahun,  terkait  batasan  usia  maksimal  Pekerja  Migran
02119|Indonesia  tergantung  pada  jabatan  yang  diminta,  negara  yang
02120|meminta  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  pemberi  kerja  itu  sendiri
02121|dimana sesuai permintaan pemberi kerja;
02122| Bahwa  apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang menyalahi
02123|prosedur  seperti  adanya  ketidaksesuaian  usia  pada  paspor  dan
02124|KTPnya, maka hal tersebut merupakan mal dokumentasi;
02125| Bahwa  sebelum  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  berangkat
02126|untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  semua  dokumen  persyaratan
02127|
02128|harus  sudah  upload  dokumen-dokumen  seperti  Paspor,  Visa,
02129|Sertifikat Kompetensi dan lainnya ke dalam sistem;
02130|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02131|
02132|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02133|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02134|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02135|kepadanya;
02136|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02137|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02138|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02139|alternatif ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 83  Jo Pasal 68 Jo
02140|Pasal  5  huruf  b,c.d,e   Undang-Undang  RI  No.  18  tahun  2017  tentang
02141|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah
02142|Nomor 59 tahun 2021 Jo Pasal 56 Ke-2  KUHP , yang unsur-unsurnya adalah
02143|sebagai berikut :
02144|1. Setiap Orang;
02145|2. yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02146|68  yang  dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02147|Indonesia yang tidak memenuhi syarat;
02148|3. mereka  yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
02149|untuk melakukan kejahatan;
02150|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02151|mempertimbangkan sebagai berikut:
02152|Ad.1. Unsur “Setiap Orang”
02153|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  19  Undang-Undang
02154|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
02155|menyebutkan bahwa: “Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi”.
02156|Menimbang, bahwa  dengan demikian  yang dimaksud dengan “ Setiap
02157|Orang“ pada pokoknya adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai
02158|subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab
02159|atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;
02160|Meimbang,  bahwa  dipersidangan  Penuntut  Umum  telah  mengajukan
02161|seorang  bernama  Fachmi  Nugroho,A.Md.Im.,S.H yang  setelah  diperiksa
02162|identitasnya  teryata  sesuai  dengan  surat  dakwaan  dan  Terdakwa  mampu
02163|menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Terdakwa dalam keadaan
02164|sehat  jasmani  dan  rohani  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  tidak  menemukan
02165|
02166|adanya kesalahan mengenai orang atau  error in persona maka Majelis Hakim
02167|berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02168|Ad.2. Unsur “ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
02169|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan
02170|Pekerja Migran Indonesia”
02171|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02172|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
02173|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
02174|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
02175|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02176|Republik Indonesia;
02177|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
02178|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
02179|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
02180|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02181|huruf b sampai dengan huruf e;
02182|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  5  huruf  b  sampai  dengan  huruf  e
02183|meliputi persyaratan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang akan
02184|bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
02185|1. Memiliki kompetensi;
02186|2. Sehat jasmani dan rohani;
02187|3. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
02188|4. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02189|Menimbang,  bahwa  mekanisme  penerbitan  paspor  tersebut  bersifat
02190|kumulatif atau harus dilaksanakan semua. Sehingga apabila ada satu atau lebih
02191|bagian dari mekanisme penerbitan paspor tersebut yang tidak dilakukan, maka
02192|seharusnya  paspor tidak  dapat diterbitkan. Karena jika  jika tetap diterbitkan
02193|maka  akan  melanggar  mekanisme  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam
02194|Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tersebut;
02195|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  15  Peraturan  Menteri
02196|Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014  yang menyebutkan “ Pejabat Imigrasi
02197|wajib  melakukan  wawancara  dengan  mencocokan  antara  keterangan  yang
02198|disampaikan oleh Pemohon dan dokumen persyaratan asli Pemohon”, sehingga
02199|sudah  merupakan  tugas  dari  petugas  Imigrasi  melakukan  pencocokan  data
02200|antara  keterangan  yang  disampaikan  pemohon  paspor  dengan  dokumen
02201|persyaratan aslinya.
02202|
02203|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  19  Peraturan  Menteri
02204|Hukum  dan  HAM  Nomor  8  Tahun  2014 yang  menyebutkan  “Verifikasi  dan
02205|adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokan
02206|data biometrik Pemohon dan basis data yang tersimpan dalam Sistem Informasi
02207|Manajemen  Keimigrasian”,  sehingga  sudah  merupakan  tugas  dari  petugas
02208|imigrasi melakukan pencocokan data biometrik Pemohon paspor dan basis data
02209|yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
02210|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan bahwa
02211|saksi Ahmad  Zaini  bersama  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  ACHMAD  KALIM
02212|SHIDIQI, PERDANA RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI  pada
02213|hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi bersama
02214|AHMAD KALIM SHIDIQI, IID ASTUTI PUJI RAHAYU, PERDANA RIZKI YUNIAR
02215|SYAH, MUHAMMAD LATIF ALI, dan NASIRUDDIN berangkat menuju negara
02216|Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
02217|Menimbang, bawa saksi Ahmad Zaini bersama 5 (lima) rekan Saksi yang
02218|lain yaitu  IID ASTUTI PUJI RAHAYU,  ACHMAD KALIM SHIDIQI , PERDANA
02219|RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI dibawa ke Sinofiel Negara
02220|Kamboja selama 15 (lima belas) hari untuk bekerja sebagai scammer (penipu)
02221|dan  digaji  senilai  Rp.  3.000.000,-  (tiga juta  rupiah)  untuk  6  (enam)  orang.
02222|Karena  dianggap  tidak  menguntungkan  lalu  mereka  ditawarkan  lagi  /  dijual
02223|kepada perusahaan lain di Samraong Negara Kamboja selama 20 (dua puluh)
02224|hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dengan kondisi tidak digaji sama sekali,
02225|hal ini berbeda dengan kondisi yang dijanjikan oleh saksi AMADINA PRISSELIA
02226|PUTRI saat masih di Indonesia;
02227|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02228|sebagaimana  ketentuan  umum  Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017
02229|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa  Pekerja
02230|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang
02231|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02232|Republik Indonesia;
02233|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  RI  Nomor  18
02234|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  dikatakan bahwa
02235|setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak  memenuhi
02236|persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02237|huruf b sampai dengan huruf e yakni Memiliki kompetensi, Sehat jasmani dan
02238|rohani, Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial serta memiliki
02239|
02240|dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan  berupa  Visa  Kerja,   Perjanjian
02241|Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian Kerja;
02242|Menimbang,  bahwa  ketika  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02243|Indonesia dengan tidak melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu BP2MI, P3MI, dan UKPS,
02244|maka  penempatan  tersebut  melanggar  Pasal  69  Undang  -  Undang
02245|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana diatur bahwa orang perorangan
02246|dilarang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan/atau misalnya
02247|dokumen  keberangkatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  lengkap,  maka  hal
02248|tersebut juga telah melanggar Pasal 68 Undang - Undang Perlindungan Pekerja
02249|Migran Indonesia yang mana mengatur terkait setiap Warga Negara Indonesia
02250|(WNI) yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia wajib berangkat dengan
02251|memenuhi beberapa dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 5 dan
02252|Pasal 13 Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
02253|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana
02254|saksi AHMAD  ZAINI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  saksi  ACHMAD  KALIM
02255|SHIDIQI, PERDANA RISKY YUNIARSYAH, NASSIRUDIN, dan LATIF ALI tidak
02256|memenuhi  persyaratan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  68  Undang  -
02257|Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan ketentuan Pasal 5 dan
02258|Pasal  13  Undang  -  Undang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka
02259|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut
02260|hukum;
02261|Ad.3.  Unsur  “mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau
02262|keterangan untuk melakukan kejahatan”
02263|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan “sengaja”  sebagaimana
02264|mengacu pada  Memorie van Toelichting  (M.v.T), sengaja atau disebut dengan
02265|istilah  dolus/opzet (sengaja)  diartikan  sebagai  willen  en  wetten  atau
02266|menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki
02267|diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als
02268|oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan
02269|akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);
02270|Menimbang, bahwa dalam teori hukum tentang sengaja, Majelis Hakim
02271|mengacu  kepada  teori  pengetahuan/membayangkan  (voorstellings-theorie)
02272|yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan
02273|suatu  perbuatan  sekalipun  akibat  tersebut  tidak  dikehendaki  namun  patut
02274|diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;
02275|
02276|Menimbang, bahwa dengan mengaju kepada teori pengetahuan maka
02277|sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat  (dolus
02278|eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn)  sebagaimana
02279|dimaksud  diatas dimana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku
02280|menyadari  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  sebenarnya  tidak
02281|dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu
02282|tidak  membuat pelaku  membatalkan  niatnya  dan  ternyata  akibat  yang  tidak
02283|dituju tersebut benar-benar terjadi;
02284|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
02285|dipersidangan sekitar tanggal 12 April 2023, saksi Ahmad Zaini bersama istrinya
02286|yaitu IID ASTUTI PUJI bersama saksi AMADINA PRISSELLA PUTRI dengan
02287|ditemani oleh suaminya bernama AGUS RIYADHI berangkat ke Kediri untuk
02288|menemui saksi HARUN ARRASYID di kantor biro jasanya. Bahwa selanjutnya
02289|saksi  Ahmad  Zaini  menuju  Kantor  Imigrasi  Kediri  dengan  tujuan  mengurus
02290|paspor atas arahan saksi AMADINA PRISSELLA PUTRI, saksi menuju loket 1
02291|untuk mengisi formulir dengan membawa fotokopi  KTP, kartu keluarga, Akta
02292|kelahiran;
02293|Menimbang,  bahwa terkait  dokumen  asli tidak  dibawah  akan  tetapi
02294|Saksi  Ahmad  Zaini  hanya  diminta  oleh  saksi  AMADINA PRISSELLA PUTRI
02295|untuk membawa map dan selama proses pembuatan paspor tidak ada kendala
02296|hingga terbitnya paspor milik saksi Ahmad Zaini lebih kurang 3 (tiga) hari sejak
02297|pembuatan dan dikirmkan melalui layanan pengiriman paket Bus Harapan Jaya
02298|yang  dialamatkan  langsung  kepada  saksi  AMADINA  PRISSELLA  PUTRI
02299|sebagai penerima;
02300|Menimbang,  bahwa  mengenai  data  kelahiran  saksi Ahmad  Zaini
02301|sebelumnya  telah  dirubah  oleh  saksi  Harun  Arrasyid yang  sebelumnya
02302|mendapat data pendukung persyaratan pembuatan paspor atas nama Ahmad
02303|Zaini dari saksi Dedy Villipus,  dimana tanggal lahirnya tercantum 11 Mei 1987
02304|kemudian saksi Harun Arrasyid menyuruh saksi Ahmad Zaini untuk mengajukan
02305|ke loket pelayanan dan selama dalam proses di Kantor Imigrasi Kediri saksi