00713|tersebut, dapat dikonklusikan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan asas-
00714|asas, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang 
00715|dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya (tindak 
00716|pidana), syarat-syarat untuk dapat memintai pertanggung- jawaban pidana terhadap 
00717|orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
00718|(pertanggungjawaban pidana), serta tentang jenis-jenis dan jumlah sanksi pidana 
00719|yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan 
00720|diancam dengan pidana yang memenuhi persyaratan untuk dipertanggug- jawabkan 
00721|dalam Hukum Pidana (pemidanaan). 
00722|- Bahwa Aspek pembahasan hukum pidana, yakni: 
00723|a) lus Poenale (hukum pidana materil); 
00724| Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana 
00725|serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif 
00726|(hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam 
00727|dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu 
00728|hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan 
00729|pidana lainnya di luar KUHP. 
00730|b) lus Poeniendi (hak memidana/hukum pidana formil); 
00731|Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang 
00732|yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut 
00733|cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan 
00734|pertanggung- jawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan 
00735|realisasi hukum pidana substantif materil, yaitu Hukum Acara Pidana yang 
00736|dimuat dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan Hukum 
00737|Acara Pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHAP. Hak-hak negara 
00738|tersebut meliputi: 
00739|1) Hak untuk mengancam hukuman; 
00740|2) Hak untuk menjatuhkan hukuman; 
00741|
00742|3) Hak untuk melaksanakan hukuman. 
00743|Dengan demikian aspek pembahasaan hukum pidana meliputi: 
00744|a. Masalah tindak pidana; 
00745|b. Masalah pertanggungjawaban pidana; dan 
00746|c. Masalah pidana dan pemidanaan. 
00747|- Bahwa Hukum Pidana bersumber pada undang -undang, baik kodifikasi (KUHP) 
00748|maupun non kodifikasi (UU di luar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP) 
00749|artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum 
00750|(Pasal 1- 103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal 
00751|449-669). 
00752|- Bahwa Delik pidana: 
00753| Kata delik berasal dari bahasa latin dellictum. Dalam Hukum Pidana Belanda, delik 
00754|dikenal dengan istilah Straafbar Feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik 
00755|diartikan sebagai "perbuatan yg dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
00756|pelanggaran terhadap undang-undang. 
00757|- Bahwa Untuk memahami pengertian delik, maka perlu memahami unsur-unsur delik, 
00758|yaitu: 
00759|a. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan: Harus ada suatu perbuatan atau 
00760|serangkaian tindakan tertentu. 
00761|b. Bertentangan dengan peraturan perundan-undangan: Perbuatan tersebut dilarang di 
00762|dalam peraturan perundang-undangan. 
00763|c. Dapat dikenakan sanksi: Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur 
00764|sanksi bagi yang melanggarnya. 
00765|Jadi, secara garis besar dapat dipahami bahwa pengertian delik adalah suatu 
00766|perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 
00767|perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi. 
00768|- Bahwa Diantara beragamnya jenis delik, terdapat jenis delik formil dan delik materil, yang 
00769|dapar ahli jelaskan sebagai berikut: 
00770|a. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan/perbuatan yang 
00771|dilarang. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara 
00772|tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan 
00773|dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan 
00774|selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, 
00775|tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari 
00776|perbuatan. 
00777|b. Delik material adalah delik yang menitikberatkan pada akibatnya yang timbul karena 
00778|tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya 
00779|
00780|(voltooid). Perumusan dengan cara materil maksud-nya ialah yang menjadi pokok 
00781|larangan tindak pidana ialah pada menimbul-kan akibat tertentu, disebut dengan 
00782|akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada 
00783|menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu 
00784|tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, 
00785|maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud 
00786|perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang 
00787|dilarang telah timbul atau belum. 
00788|- Bahwa Hukum positif di Indoensia yang mengatur pemberantasan tindak pidana 
00789|perdagangan orang yakni Undang -Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
00790|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 
00791|Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720. Ruang lingkup materi 
00792|pembahasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 te ntang Pemberantasan 
00793|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni: 
00794|a. Bentuk tindak pidana perdagangan orang; 
00795|b. Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, 
00796|yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan 
00797|saksi. 
00798|c. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap 
00799|penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk 
00800|hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang 
00801|sebagai ganti kerugian bagi korban; 
00802|d. Mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta 
00803|reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang 
00804|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan 
00805|orang. 
00806|- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
00807|Pidana Perdagangan Orang secara sistematika, terdiri dari beberapa Bab, yakni: 
00808|a. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1); 
00809|b. Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – Pasal 18); 
00810|c. Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan 
00811|Orang (Pasal 19 – Pasal 27); 
00812|d. Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Pasal 28 
00813|– Pasal 42); 
00814|e. Bab V Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 – Pasal 55); 
00815|f. Bab VI Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 – Pasal 58); 
00816|
00817|g. Bab VII Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 - Pasal 
00818|63); 
00819|h. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 64); 
00820|i. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 65 – Pasal 67). 
00821|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang 
00822|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00823|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
00824|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
00825|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
00826|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
00827|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
00828|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 
00829|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. 
00830|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
00831|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
00832|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang 
00833|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. 
00834|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
00835|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
00836|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, 
00837|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. 
00838|- Bahwa Makna Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 4 Undang -Undang Republik 
00839|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00840|Perdagangan Orang adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan 
00841|tindak pidana perdagangan orang”. 
00842|- Bahwa Makna Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia 
00843|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
00844|adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
00845|masih dalam kandungan”. 
00846|- Bahwa Makna Ekspl oitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik 
00847|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00848|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
00849|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 
00850|atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
00851|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 
00852|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang 
00853|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”. 
00854|
00855|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik 
00856|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00857|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
00858|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 
00859|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. 
00860|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Re publik 
00861|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00862|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, 
00863|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”. 
00864|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Republik 
00865|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00866|Perdagangan Orang adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang 
00867|dari satu tempat ke tempat lain”. 
00868|- Bahwa Makna Kekerasan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik 
00869|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00870|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau 
00871|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi 
00872|nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. 
00873|- Bahwa Makna Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 12 Undang -Undang 
00874|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00875|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, 
00876|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan 
00877|sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”. 
00878|- Bahwa Makna Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia 
00879|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
00880|adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan 
00881|putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau 
00882|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. 
00883|- Bahwa Terkait hak restitusi, dapat Ahli jelaskan: 
00884|Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00885|Perdagangan Orang memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban 
00886|sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus 
00887|diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi 
00888|korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan 
00889|serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang 
00890|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 
00891|Pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam 
00892|
00893|rumusan norma Pasal 48 Undang -Undang RI N o. 21 Tahun 2007 tentang 
00894|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa: 
00895|Ayat (1): 
00896|Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh 
00897|restitusi. 
00898|Ayat (2): 
00899|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: 
00900|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
00901|b. penderitaan; 
00902|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau 
00903|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.  
00904|Ayat (3): 
00905|Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan 
00906|tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. 
00907|Ayat (4): 
00908|Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak 
00909|dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. 
00910|Ayat (5): 
00911|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di 
00912|pengadilan tempat perkara diputus. 
00913|Ayat (6): 
00914|Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
00915|diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
00916|Ayat (7): 
00917|Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka 
00918|hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan 
00919|dikembalikan kepada yang bersangkutan. 
00920|- Bahwa Makna Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang -Undang Republik 
00921|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00922|Perdagangan Orang adalah “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, 
00923|dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam 
00924|keluarga maupun dalam masyarakat” 
00925|- Bahwa Makna  Penjeratan  Utang menurut Pasal 1 angka 15 Undang -Undang 
00926|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00927|Perdagangan Orang adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau 
00928|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau 
00929|
00930|orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk 
00931|pelunasan utang”. 
00932|- Bahwa Makna rumusan norma “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
00933|Ayat (1) UU  RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00934|Perdagangan Orang mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana 
00935|dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dimaknai bahwa 
00936|manakala subjek hukum pelaku baik orang perseorangan atau korporasi melakukan 
00937|tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) telah 
00938|mengakibatkan korban tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 
00939|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
00940|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
00941|120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 
00942|(enam ratus juta rupiah). 
00943|- Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana perdagangan orang dalam 
00944|UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
00945|maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil adalah delik yang 
00946|menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan cara formil 
00947|karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan 
00948|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan 
00949|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
00950|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
00951|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- 
00952|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
00953|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
00954|orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
00955|Indonesia. Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi 
00956|orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan 
00957|delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan 
00958|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus 
00959|menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika 
00960|perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula 
00961|tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. 
00962|- Bahwa Konklusi: 
00963|Ada atau tidak adanya akibat yang ditimbulkan dari delik ini, pelaku tindak pidana 
00964|perdagangan orang tetap dipidana. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya jenis delik 
00965|formil dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00966|Perdagangan Orang. 
00967|
00968|- Bahwa Dalam teori pidana, suatu tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu 
00969|unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang 
00970|pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika 
00971|melakukan tindak pidana). Demikian pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 
00972|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur 
00973|subjektif dan unsur objektif, yang akan ahli uraikan berikut ini: 
00974|a. Setiap orang; 
00975| Unsur setiap orang diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang berkaitan dengan 
00976|subjek hukum orang sebagai pelaku. Frasa “barang siapa” dalam KUHP merujuk 
00977|kepada orang perseorangan, sedangkan frasa “setiap orang” dalam beberapa 
00978|undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang 
00979|perseorangan” atau “korporasi”. Demikian pula makna “setiap orang” menurut 
00980|Pasal 1 angka 4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 
00981|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “orang 
00982|perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. 
00983|b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
00984|pemindahan, atau penerimaan seseorang; 
00985| Unsur ini oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu 
00986|actus reus (perbuatan yang melanggar undang -undang pidana). Secara 
00987|sederhana unsur ini merupakan bentuk perbuatan pidanannya yang diatur dalam 
00988|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang 
00989|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara makna, UU ini tidak 
00990|memberikan definisi lebih lanjut dalam pasal batang tubuh UU maupun dalam 
00991|penjelasan UU terhadap  frasa perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
00992|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Sebagai dasar untuk memberikan 
00993|definisi terhadap frasa tersebut, maka ahli menggunakan penafsiran hukum 
00994|gramatikal yakni penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Penafsiran ini berusaha 
00995|menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara 
00996|menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-
00997|hari. Di sini, penafsiran dapat menggunakan kamus hukum atau Kamus Besar 
00998|Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan. 
00999| Bertitiktolak dari penjelasan tersebut, untuk mengartikan makna frasa perekrutan,