01561|tindak pidana, seperti misalnya seseorang bertugas menjaga pintu depan dan
01562|orang  lainnya  masuk  kerumah  tersebut  untuk  mencuri  atau  cukup  hanya
01563|memberikan sarana atau kesempatan atau info keterangan seperti misalnya
01564|informasi “itu rumahnya Pak Priyo kosong, kamu masuk saja, Saya yang
01565|jaga”  nah  tindakan  seperti  ini  adalah  tindakan  pelaku  pembantu  tindak
01566|pidana.  Bahwa  didalam  kasus  seperti  ini,  jika  ada  kesepakatan  ada
01567|pemalsuan  syarat-syarat  di  imigrasi  yang  diloloskan  maka  tindakan  ini
01568|bukanlah  pembantuan  melainkan  penyertaan  tindak  pidana.  Seperti
01569|contohnya kasus korupsi di Kota Malang yang dilakukan oleh beberapa orang
01570|termasuk  Sutiaji,  namun  beliau  tidak  dipidanakan.  Tetapi,  didalam
01571|pertimbangan  putusan  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan
01572|“Terdakwa bersama-sama Sutiaji menyerahkan uang itu”;
01573|- Bahwa  jika  perspektif  yang  dikedepankan  adalah  kepastian  hukum,
01574|maka tidak dimasukannya juncto Pasal 55 KUHP bukanlah alasan pembenar
01575|yang dapat menghapuskan tindak pidana pelaku materiil tersebut. Tetapi, jika
01576|persepektif  keadilan  yang  dikedepankan,  maka  seluruh  pelaku  harus
01577|dilibatkan dengan memerintahkan jaksa untuk memperoses dalam berkas
01578|perkara yang lain;
01579|- Bahwa didalam Pasal 56 ke-2 KUHP, jika tidak ada kesengajaan yang
01580|dilakukan oleh  Pelaku  maka  tidak  dapat dipidana dengan pasal tersebut.
01581|Karena kesengajaan tersebut berarti mengetahui dan menghendaki tindak
01582|pidana  tersebut  terjadi.  Seperti  contohnya,  jika  ada  seorang  pelaku
01583|menunggu didepan rumah dan pelaku lainnya mengambil barang maka itulah
01584|yang  dapat  dipidanakan  dengan  pasal  ini.  Namun,  akan  berbeda  ketika
01585|seorang pelaku hanya mengatakan rumah tersebut kosong karena pemilik
01586|rumah sedang berada diluar, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan
01587|karena tidak ada niat. Jika tidak ada kesengajaan dalam diri pelaku, maka
01588|tidak  memenuhi  unsur  subyektif  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP,
01589|sehingga  tidak  dapat  dipidana  dengan  pasal  tersebut.  Dalam  teori
01590|pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) teori besar yaitu teori conditio
01591|sine qua non  (semua pelaku menyebabkan terjadinya tindak pidana akan
01592|dipidana meskipun tidak terdapat niat jahat) dan teori  adequate causality
01593|(pelaku yang dipidana adalah pelaku utama saja yang memiliki sikap batin
01594|jahat);
01595|
01596|- Bahwa  Instansi imigrasi tidak memiliki wewenang untuk menempatkan
01597|Pekerja Migran Indonesia, yang mempunyai kewenangan adalah Disnaker;
01598|- Bahwa  Suatu  kekuasaan  akan  menimbulkan  wewenang.
01599|Penyalahgunaan  kekuasaan  adalah  merujuk  pada  kewenangan  karena
01600|pelaksanaan kekuasaan itu sendiri adalah dengan kewenangan, sehingga,
01601|penyalahgunaan  kekuasaan  itu  akan  menimbulkan  penyalahgunaan
01602|wewenang;
01603|- Bahwa  melakukan tindakan sesuai SOP adalah bukan suatu tindakan
01604|menyalahgunakan wewenang;
01605|- Bahwa  tindakan  menyalahgunakan  wewenang  terbagi  menjadi  dua,
01606|yang pertama adalah tidak menjalankan wewenang sama sekali dan yang
01607|kedua adalah melakukan tindakan melebihi kewenangannya;
01608|- Bahwa  yang bertanggung jawab  bila kejahatan dilakukan oleh institusi
01609|adalah  siapa  yang  mempunyai  kewenangan  atau  yang  mengambil
01610|keputusan, misalnya direktur utama, bupati, walikota;
01611|- Bahwa bila manipulasi oleh pemohon dan tidak ada pengetahuan dari
01612|petugas  imigrasi,  maka  pemohon  itulah  yang  harus  bertanggung  jawab.
01613|Namun  jika  ada  kerjasama,  kesepakatan  dan  imbalan,  maka  dapat
01614|dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang;
01615|- Bahwa  didalam Pasal 184 KUHAP telah menyatakan jika satu Saksi
01616|bukanlah Saksi atau biasa disebut dengan  unus testis nullus testis . Tetapi,
01617|satu keterangan Saksi tersebut dapat menjadi bukti sepanjang ada alat bukti
01618|yang  lain.  Sehingga, jika  tidak  ada  alat bukti  yang  lain, maka  tidak  bisa
01619|dijadikan  sebagai  bukti.  Dalam  suatu  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01620|maka harus dibuktikan dan dihadirkan seluruh pelakunya untuk membuktikan
01621|perbuatan materiil yang didakwakan. Sehingga, jika perbuatan materiilnya
01622|adalah  menempatkan,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  siapa  yang
01623|menempatkan secara tidak sah. Kemudian jika perbuatan materiilnya adalah
01624|eksploitasi,  maka  siapa  yang  mengeksploitasi  perlu  dihadirkan  dan
01625|dibuktikan.  Lalu,  jika  perbuatan  materiilnya  adalah  mengirimkan  ke  luar
01626|negeri,  maka  perlu  dihadirkan  dan  dibuktikan  bukti  pengiriman  dan
01627|permintaan pengirimannya seperti apa;
01628|Terhadap  keterangan  Ahli,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01629|memberikan tanggapan terhadap Keterangan Ahli.
01630|2. HENDRA  KURNIAWAN ,  d ibawah  sumpah  pada  pokoknya
01631|menerangkan sebagai berikut:
01632|
01633|- Bahwa Ahli bekerja di Dirjen Imigrasi bagian Lalu Lintas Keimigrasian.
01634|Namun, saat ini Ahli telah dimutasi ke bagian pengawasan dan tindakan;
01635|- Bahwa berdasarkan berita acara, Ahli memberikan sedikit gambaran
01636|terhadap perkara Terdakwa adalah jika tidak ada yang menyalahi prosedur
01637|dan  undang-undang  keimigrasian,  maka  Ahli  merasa  Terdakwa  telah
01638|menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
01639|- Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat proses pengecekan imigrasi
01640|di terminal keberangkatan bandara adalah Paspor, boarding pass, masuk ke
01641|dalam daftar cekal atau tidak;
01642|- Bahwa bila pada saat pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP
01643|yang ada, maka boleh diberangkatkan ke luar negeri;
01644|- Bahwa  petugas  imigrasi  tidak  bisa  memberhentikan  perjalanan
01645|seseorang ke luar negeri bila dalam pemeriksaannya sudah sesuai dengan
01646|SOP;
01647|- Bahwa  terkait  penerbitan  Paspor,  berdasarkan  Peraturan  Menteri
01648|Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tahun  2022,  maka
01649|semuanya  melalui  E-paspor  atau  aplikasi  paspor  dan  itu  ada  SOP  nya
01650|masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara singkat, pengambilan
01651|geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
01652|- Bahwa  terkait  alur  pemeriksaan  keimigrasian  seluruhnya  adalah
01653|berdasarkan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik
01654|Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan
01655|Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Undang-Undang
01656|Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
01657|- Bahwa Dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan paspor adalah
01658|fotokopi KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/buku nikah dan terkait pembuatan
01659|paspor  biasanya  pada  saat  proses  wawancara  atau  klarifikasi  dokumen,
01660|biasanya diminta berkas asli dan pada saat memasukkan berkas ke loket itu
01661|juga perlu diperlihatkan berkas asli untuk diverifikasi;
01662|- Bahwa  terkait keberangkatan WNI ke luar negeri, maka berkas yang
01663|diperlihatkan kepada petugas bandara adalah paspor, kemudian jika paspor
01664|masih  memiliki  masa  berlaku  yang  panjang  serta  paspor  tersebut  tidak
01665|terdapat indikasi  palsu, maka kemudian akan  dilakukan pengecekan tiket
01666|atau boarding pass secara singkat akan dilakukan pengecekan terkait tujuan
01667|yang akan dituju negara mana, kemudian petugas akan memeriksa ke dalam
01668|
01669|sistem imigrasi apakah penumpang tersebut terdaftar dalam daftar cegah dan
01670|cekal atau tidak;
01671|- Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti apakah
01672|pemohon suami istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia tertera sendiri di
01673|Kartu  Keluarga,  kemudian  wawancara  singkat  tujuan  kemana,  dan  benar
01674|atau tidak dokumen yang diajukan kemudian tujuannya untuk wisata atau
01675|kerja;
01676|- Bahwa terkait pembuatan paspor tidak ada batas umur dan anak-anak
01677|juga bisa membuat paspor;
01678|- Bahwa  jika tujuannya bekerja sekarang tidak ada dokumen tambahan
01679|yang diminta oleh petugas imigrasi, demikian pula untuk umroh, dahulu ada
01680|persyaratan seperti rekomendasi dari Kementrian Agama, tetapi sekarang
01681|sudah tidak ada;
01682|- Bahwa di SOP imigrasi setelah wawancara biasanya 4 hari kerja sudah
01683|selesai paspornya;
01684|- Bahwa Tidak ada ketentuan wilayah hukum pembuatan paspor, seluruh
01685|WNI bisa melakukan pembuatan paspor di semua kantor imigrasi di seluruh
01686|Indonesia;
01687|- Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli  adalah
01688|wajib pada saat verifikasi;
01689|- Bahwa  apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja saat
01690|pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak sah dan tidak
01691|bisa di terbitkan;
01692|- Bahwa  paraf petugas imigrasi dalam paspor tersebut hal yang  tidak
01693|wajib;
01694|- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk keberangkatan WNI ke luar
01695|negeri  di  kantor  imigrasi  bandara  adalah  pertama,  masa  berlaku  paspor,
01696|kedua,  tujuan  tiket  kemana,  ketiga,  penumpang  masuk  dalam  daftar
01697|pencekalan untuk ke luar negeri atau tidak;
01698|- Bahwa  pada  klasifikasi  tingkat  bawah,  selain  petugas  counter dan
01699|petugas  bandara,  ada  juga  Kasi  Seksi  Pemeriksaan  dan  diatasnya  ada
01700|Kepala Seksi Pemeriksaan. Di Bandara Ngurah Rai ada kepala pertama dan
01701|kepala seksi pemeriksaan serta biasanya ada 1 sampai 4 seksi. Kemudian,
01702|ada tingkatan tertinggi yaitu kepala bidang pemeriksaan imigrasi;
01703|- Bahwa ketika ada permasalahan di kantor pemeriksaan imigrasi, maka
01704|secara  berjenjang  sebelum  sampai  laporan  kepada  kepala  seksi
01705|
01706|pemeriksaan, biasanya di Bandara ada petugas supervisor, setelah itu dari
01707|supervisor kepada kepala seksi dan kemudian kepada kepala bidang;
01708|- Bahwa terkait pengambilan keputusan suatu permasalahan di Bandara,
01709|biasanya  tergantung  daripada  tingkatan  masalah  itu  sendiri.  Bahwa  jika
01710|permasalahan tersebut masih bisa diputuskan oleh bagian  counter, maka
01711|boleh diputuskan oleh seksi  counter, jika tidak bisa maka akan diputuskan
01712|oleh  supervisor,  lalu  lanjut  ke  bagian  atas  seterusnya  sampai  kepada
01713|tingkatan kepala bidang. Pada dasarnya Pejabat Imigrasi pada bagian tempat
01714|pemeriksaan imigrasi sebenarnya memiliki kewenangan untuk memutuskan
01715|sendiri apabila petugas ragu, terdapat masalah atau ditemukan keraguan
01716|maka bisa memutuskan;
01717|- Bahwa  sebenarnya perlakuan di setiap tempat pemeriksaan imigrasi
01718|berbeda  dan  sebenarnya  tidak ada aturan  untuk  kekhususan penyediaan
01719|counter imigrasi, tidak ada perlakukan khusus pada  counter angka berapa,
01720|pemeriksaan  seperti  apa,  perlakuan  seperti  apa,  sehingga  seluruhnya
01721|tergantung pada kebutuhan. Bahwa ketika ada pejabat melintas dan ternyata
01722|saat itu antrian pemeriksaan banyak di jalur WNI atau ramai, maka bisa
01723|dilakukan pemeriksaan menggunakan jalur WNA;
01724|- Bahwa  terkait  fast track  sudah Saksi lampirkan dalam BAP, jika yang
01725|berlaku adalah fast track dari jalur WNI yang milik Garuda Indonesia karena
01726|memiliki PKS (Perjanjian Kerja Sama) karena sepengetahuan Saksi yang
01727|memiliki kerja sama hanya dengan Garuda;
01728|- Bahwa SOP terkait fast track di tiap tempat pemeriksaan pasti berbeda;
01729|- Bahwa  apabila  fast track  dilakukan tanpa ada PKS (Perjanjian Kerja
01730|Sama) Saksi kurang mengetahui bagaimana dan terkait fast track, tidak akan
01731|bisa dipertanggungjawabkan;
01732|- Bahwa  perlakuan spesial untuk penumpang  bandara di suatu waktu
01733|bisa  digunakan  untuk  penumpang  biasa,  karena  jika  di  counter imigrasi
01734|semuanya penuh, maka bisa saja counter khusus tersebut digunakan untuk
01735|penumpang  biasa,  semisal  ada  situasi  khusus  yang  Ahli  maksud  adalah
01736|ketika ada 10  counter dan ada 1  counter khusus, bila kemudian 9  counter
01737|tersebut  penuh,  maka  bisa  saja  dalam  kebijakan  imigrasi  setempat
01738|penumpang tersebut melalui counter khusus;
01739|- Bahwa  perintah untuk pengambilan kebijakan di tempat pemeriksaan
01740|imigrasi biasanya paling rendah adalah kepala seksi pemeriksaan;
01741|
01742|- Bahwa  terkait  fast  track,  sejak  proses  pengecekan  sampai  dengan
01743|masuk pesawat tidak ada biaya tambahan;
01744|- Bahwa dalam tahap pemeriksaan imigrasi bandara ada yang namanya
01745|sistem APK perlintasan yang apabila ada permasalahan pada paspor maka
01746|akan  muncul  warna  kuning  atau  merah  pada  system,  namun  bila  yang
01747|muncul  adalah  tanda  berwarna  hijau  pada  sistem  memiliki  arti  tidak  ada
01748|permasalahan dan sesuai persayaratan SOP;
01749|Terhadap  keterangan  Ahli,  Terdakwa  memberikan  pendapat
01750|membenarkan Keterangan Ahli.
01751|
01752|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01753|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01754|- Bahwa Jabatan Terdakwa selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan adalah
01755|termasuk  jabatan  struktural  di  bawah  Kasi  Dokumen  Perjalanan  dan  Ijin
01756|Tinggal dan di bawah Kepala Kantor Imigrasi;
01757|- Bahwa  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Terdakwa sebagai  pelaksana,
01758|evaluasi dan pelaporan serta penerbitan pelaksanaan paspor;
01759|- Bahwa  Terdakwa  mengenal  HARUN  ARRASYID  sejak  Terdakwa
01760|bertugas di kantor Imigrasi Kediri. Pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh
01761|Kepala kantor Imigrasi pada saat bertemu di masjid;
01762|- Bahwa  HARUN  ARRASYID  bekerja  sebagai  biro  jasa  pembuatan
01763|paspor;
01764|- Bahwa  persayaratan pembuatan dokumen paspor  yaitu  fotokopi KTP,
01765|KK, akta kelahiran/ ijazah/ buku nikah;
01766|- Bahwa  tahapan  pembuatan  paspor  awalnya  Pemohon  paspor
01767|mengajukan  di bagian  Customer  Service  dan  setelah  petugas  customer
01768|service menerima dokumen pengajuan paspor kemudian Pemohon paspor
01769|mengisi  form  Perdim  11,  setelah  itu  menuju  ke  petugas  entry  data  dan
01770|wawancara. Setelah itu proses verifikasi data kemudian sekitar 4 (empat) hari
01771|kemudian paspor terbit & bisa diambil oleh Pemohon paspor;
01772|- Bahwa Form Perdim bisa diambil Pemohon di depan petugas Customer
01773|Service;
01774|- Bahwa  siapa  saja  bisa  mengisikan  formulir  perdim  tetapi  pengajuan
01775|paspor harus oleh pemohon sendiri;
01776|- Bahwa proses verifikasi dokumen ada pada semua tahapan pembuatan
01777|paspor;
01778|- Bahwa yang memegang dokumen asli adalah Pemohon paspor;
01779|- Bahwa bila ada perbedaan data pada dokumen yang diajukan sebagai
01780|data dukung pembuatan paspor harus ditolak;
01781|- Bahwa  sesuai  dengan  Permenkumham  lama  waktu paspor  terbit
01782|maksimal 4 hari kerja;
01783|
01784|- Bahwa  tidak  ada  ketentuan jenis  paspor  yang  bisa  dipergunakan
01785|sebagai persyaratan bekerja di luar negeri;
01786|- Bahwa biaya pembuatan paspor untuk paspor non elektronik biayanya
01787|Rp  350.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  sedangkan  paspor
01788|elektronik biayanya Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
01789|- Bahwa Terdakwa bertemu HARUN ARRASYID  1 (satu) kali saja pada
01790|waktu di awal perkenalan;
01791|- Bahwa  HARUN ARRASYID mentransfer pada nomoer rekening BCA
01792|milik Terdakwa, yang Terdakwa baru sadari dan ketahui pada waktu proses
01793|pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara HARUN ARRASYID;
01794|- Bahwa  Terdakwa  tidak  ingat bagaimana  HARUN  ARRASYID  bisa
01795|mengetahui nomor rekening Terdakwa;
01796|- Bahwa HARUN ARRASYID tidak pernah datang ke  ruangan Terdakwa
01797|dan meminta bantuan agar pengajuan permohonan pembuatan paspor atas
01798|nama AHMAD ZAINI diubah data tahun lahirnya menjadi lebih muda;
01799|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  mendapatkan  uang  sebesar  Rp
01800|700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari HARUN ARRASYID;
01801|- Bahwa  ada  upaya  Terdakwa  untuk  menolak  uang  pemberian  dari
01802|HARUN ARRASYID dengan mengatakan tidak perlu memberi;
01803|- Bahwa benar di paspor milik AHMAD ZAINI ada paraf dari Terdakwa;
01804|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  memberi  paraf  sebagai  bagian  dari  proses
01805|verifikasi bahwa paspor tersebut layak untuk diserahkan kepada pemohon
01806|paspor, karena terkadang ada cacat produksi dalam pembuatannya misal
01807|kualitas kertas, tinta, dan lain sebagainya;
01808|- Bahwa  paspor  bisa  diambil  oleh  orang  lain  selain  Pemohon  paspor
01809|dengan membawa surat kuasa;
01810|- Bahwa tidak ada biaya lain terkait pembuatan paspor;
01811|- Bahwa  Terdakwa  mengetahui  ada  transferan  di  rekening  BCA milik
01812|Terdakwa pada saat di penyidikan, Terdakwa baru sadari dan ketahui setelah
01813|Terdakwa cetak rekening koran dan ada uang senilai Rp 3.000.000,00 (tiga
01814|juta rupaih) tersebut dengan keterangan “untuk beli susu”;
01815|- Bahwa  Terdakwa  tidak  mengenal  AMADINA  PRISELLA dan  DEDY
01816|VILLIPUS;
01817|- Bahwa Terdakwa aktif bertugas di kantor Imigrasi Kediri  kurang lebih 3
01818|(tiga) bulan sejak Terdakwa dilantik sampai dengan Terdakwa di non aktifkan
01819|karena adanya perkara ini;
01820|
01821|- Bahwa  lama proses pembuatan paspor  dari customer service sampai
01822|dengan tahap wawancara kira – kira 30 menit, tetapi itu juga tergantung
01823|situasi  bila  banyak  pemohon  paspor  yang  mengajukan  permohonan  bisa
01824|lebih dari itu;
01825|- Bahwa dalam pembuatan paspor selalu ada tahapan wawancara;
01826|- Bahwa untuk pembayaran pembuatan paspor sebesar Rp 1.000.000,00
01827|(satu  juta)  rupiah  dilakukan  bersamaan  dengan  billing  penagihan
01828|pembayaran;
01829|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan paspor atas nama AHMAD
01830|ZAINI kepada HARUN ARRASYID;
01831|- Bahwa paraf di paspor oleh petugas Imigrasi itu bukan hal yang wajib
01832|tetapi  merupakan hal yang wajar, tergantung masing –  masing kebijakan
01833|petugas Imigrasi;
01834|- Bahwa  Terdakwa tidak mengetahui kode atau tanda khusus yang ada
01835|pada form Perdim 11 karena Terdakwa tidak pernah memeriksa berkas hanya
01836|memantau melalui sistem saja;
01837|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  dihubungi  HARUN  ARRASYID  untuk
01838|menyampaikan berkas atas nama AHMAD ZAINI;
01839|- Bahwa  yang  Terdakwa  ketahui  terkait  Tindak  Pidana  Perdagangan
01840|Orang (TPPO),  Terdakwa bisa dibilang cukup mengetahui perihal perkara
01841|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Terdakwa beberapa kali
01842|bertugas menanganinya, contohnya kasus Tiongkok dimana Terdakwa turut
01843|terlibat dalam upaya membantu pengungkapan perdagangan manusia yaitu
01844|ratusan  ribu  wanita  dieksploitasi  di  Tiongkok  dengan  modus  perkawinan
01845|semu  dan  juga  Terdakwa  pernah  membongkar  kasus  pelacuran  yang
01846|melibatkan wanita – wanita dari Eropa Timur di Bali;
01847|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01848|
01849|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01850|berikut:
01851|1. 1 (satu) lembar  foto copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
01852|Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI nomor  A2.284.KP.04.01
01853|tahun  2007,  tanggal  30  Maret  2007,  menetapkan  NIP,  040082881  atas
01854|nama  FACHMI  NUGROHO  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara
01855|Tanggal 29 Desember 2006 memutuskan terhitung tanggal 1 Januari 2007