01120|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
01121|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, di
01122|mana unsur ini bersifat alternatif;
01123|3. Unsur tujuan yaitu tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk eksploitasi;
01124|
01125|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan dalam tuntutannya bahwa
01126|berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan T erdakwa
01127|telah memenuhi semua unsur dalam  Pasal 2  ayat (1) Undang-undang Republik
01128|Indonesia  Nomor  21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01129|Perdagangan Orang tersebut;
01130|Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penuntut
01131|Umum dalam tuntutannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;
01132|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Dr. H. Muamar Arafat
01133|Yusmad,  S.H.,  M.H. di  persidangan  diterangkan  bahwa  untuk  dapat  dikatakan
01134|seseorang  telah  melakukan  eksploitasi,  maka  harus  memenuhi  unsur  adanya
01135|pemanfaatan kondisi rentan, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan, atau paksaan
01136|terhadap seseorang untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun non-
01137|materiil, selain itu dalam tindak pidana perdagangan orang apabila korban merasa
01138|suka  dan  merasa  baik-baik  saja  serta  tidak  keberatan  dengan  kegiatan  yang
01139|dilakukannya tersebut, maka hal tersebut juga tidaklah dapat dikategorikan sebagai
01140|tindak  pidana  perdagangan  orang  karena  hal  tersebut  tidak  memenuhi  unsur
01141|eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang;
01142|Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Panduan Penanganan Tindak
01143|Pidana  Perdagangan  Orang  T ahun  2021  yang  diterbitkan  oleh  International
01144|Organization  for  Migration  (IOM)  Indonesia  halaman  33  dijelaskan  bahwa  cara
01145|seseorang telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dilihat
01146|dari indikator sebagai berikut:
01147|- Adanya  kekerasan,  yaitu  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  kepada
01148|korban dan/atau keluarga korban;
01149|- Menggunakan cara psikologis, yaitu merujuk pada hubungan korban dengan
01150|orang  lain,  ancaman  ditolak  oleh  kelompok  atau  keluarga,  kemarahan  atau
01151|ungkapan tidak suka oleh pasangan, pemerasan;
01152|- Menggunakan cara ekonomi, yaitu memaksa membayar sejumlah uang yang
01153|sangat banyak, pemotongan gaji dalam jumlah besar, jeratan hutang;
01154|- Penculikan;
01155|- Penipuan;
01156|- Penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi rentan, yaitu situasi di
01157|mana korban tidak memiliki pilihan lain selain menerima situasi yang dialaminya;
01158|- Pembayaran kepada pihak ketiga yang mengurus pengalihan korban;
01159|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, di mana
01160|Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi
01161|Nurliah alias Lia binti Fadli Andung sudah bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial
01162|
01163|(PSK) sebelum ia saling berkenalan dengan T erdakwa pada tahun 2020, sehingga
01164|dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bukanlah T erdakwa yang merekrut Saksi
01165|Nurliah  alias  Lia  binti  Fadli  Andung dan  menjadikannya  sebagai  Pekerja  Seks
01166|Komersial (PSK) melainkan sejak awal  Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung
01167|memang sudah bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK),  selain itu Saksi
01168|Nurliah alias Lia binti Fadli Andung juga menerangkan bahwa T erdakwa tidak pernah
01169|memaksa Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung untuk melayani tamu/pelanggan,
01170|karena Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung melayani tamu/pelanggan sesuai
01171|dengan kesepakatan, dan bahkan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung sendiri
01172|yang menentukan terkait tamu/pelanggan yang akan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli
01173|Andung temani untuk berkencan atau berhubungan badan, sehingga hal tersebut
01174|membuktikan bahwa kondisi Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung tidak sedang
01175|dalam  kondisi  tertekan  atau  terpaksa  maupun  dalam  posisi  rentan  pada  saat
01176|T erdakwa  menawarkan  diri  untuk  mencarikannya  tamu/pelanggan  yang  mau
01177|berkencan atau berhubungan badan dengan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung,
01178|bahkan berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan, kondisi-
01179|kondisi  sebagaimana  dijelaskan  pada  Panduan  Penanganan  Tindak  Pidana
01180|Perdagangan Orang T ahun 2021 yang diterbitkan oleh International Organization for
01181|Migration (IOM) Indonesia juga tidak ditemukan pada kasus ini;
01182|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
01183|perbuatan T erdakwa tidaklah memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana terkandung
01184|dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007
01185|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan oleh karena itu dalil
01186|tuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;
01187|Menimbang, bahwa  selanjutnya  T erdakwa dan/atau Penasihat  Hukumnya
01188|juga  telah mengajukan pembelaan/pledoi  di persidangan, di mana setelah Majelis
01189|Hakim mencermati kembali isi dari nota pembelaan/pledoi dari  Penasihat  Hukum
01190|T erdakwa tersebut, ternyata analisis yuridis yang diuraikan oleh Penasihat Hukum
01191|T erdakwa dalam nota pembelaan/pledoi tersebut hanyalah menganalisis mengenai
01192|dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur  dalam Pasal 2  Ayat (1) Undang-
01193|Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01194|Orang dan sama sekali tidak menyinggung juga mengenai dakwaan alternatif kedua
01195|sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau
01196|dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang
01197|Hukum Pidana, sedangkan pada kenyataannya T erdakwa diajukan ke persidangan
01198|dalam perkara  a quo dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu
01199|sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007
01200|
01201|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dakwaan kedua
01202|sebagaimana diatur dalam Pasal  296 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana atau
01203|dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum
01204|Pidana;
01205|Menimbang, bahwa mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap di
01206|persidangan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dalam pertimbangannya
01207|tersebut Majelis Hakim pada intinya mempertimbangkan bahwa perbuatan T erdakwa
01208|tidaklah memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (1)
01209|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan
01210|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  sehingga  kemudian  Majelis  Hakim  memilih
01211|dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang
01212|Hukum Pidana untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh T erdakwa, di
01213|mana telah ternyata bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim juga telah
01214|menyatakan bahwa T erdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
01215|pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
01216|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  nota  pembelaannya,  Penasihat
01217|Hukum T erdakwa tidak menyinggung dan menganalisis unsur-unsur pasal dalam
01218|dakwaan alternatif kedua tersebut dan hanya berfokus untuk menganalisis unsur-
01219|unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu, sedangkan terkait hal tersebut Majelis
01220|Hakim juga telah mempertimbangkannya sebagai mana tersebut di atas, oleh karena
01221|itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
01222|untuk pula digunakan dalam mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat
01223|Hukum T erdakwa tersebut;
01224|Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap pembelaan dari Penasihat
01225|Hukum T erdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya, sepanjang mengenai hal-
01226|hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat
01227|bahwa pembelaan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;
01228|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-
01229|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01230|pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
01231|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01232|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
01233|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01234|Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada
01235|T erdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa T erdakwa akan dijatuhi pidana penjara
01236|yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01237|
01238|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
01239|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01240|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01241|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01242|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
01243|berada dalam tahanan;
01244|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01245|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01246|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01247|- 2 (dua) lembar uang tunai pecehan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
01248|dengan nomor seri SQM772645 dan JGU193674;
01249|- 1 (satu) lembar uang tunai pecehan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
01250|dengan nomor seri AH2574402;
01251|- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
01252|dengan nomor seri LLHO92379;
01253|yang  merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu
01254|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01255|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
01256|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01257|meringankan T erdakwa;
01258|Keadaan  yang  memberatkan:
01259|- Bahwa perbuatan T erdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;
01260|- Bahwa perbuatan T erdakwa telah melanggar norma kesusilaan;
01261|Keadaan yang meringankan:
01262|- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01263|Menimbang, bahwa oleh karena  T erdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah
01264|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01265|Memperhatikan,  Pasal 296  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana dan
01266|Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01267|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01268|
01269|MENGADILI:
01270|1. Menyatakan  T erdakwa  Marthinus  S.Y .T .P  alias  Pak  Natan  bin  Yusuf
01271|Tarukpali’ tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01272|melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul”
01273|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
01274|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01275|selama 1 (satu) tahun;
01276|
01277|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01278|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01279|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
01280|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01281|- 2 (dua) lembar uang tunai pecehan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
01282|dengan nomor seri SQM772645 dan JGU193674;
01283|- 1 (satu) lembar uang tunai pecehan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
01284|dengan nomor seri AH2574402;
01285|- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
01286|dengan nomor seri LLHO92379;
01287|dirampas untuk negara;
01288|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01289|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01290|
01291|Rabu
01292|
01293|23
01294|
01295|2025
01296|
01297|Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Imam
01298|Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi
01299|T ashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
01300|sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan
01301|didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera
01302|
01303|dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera
01304|Pengganti
01305|
01306|Hakim Ketua,
01307|ttd
01308|Imam Setyawan, S.H.
01309|Panitera Pengganti,
01310|ttd
01311|Irwan, S.H., M.H.