01615|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
01616|Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01617|Menimbang, bahwa saat perkara  ini diputus  telah berlaku ketentuan
01618|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01619|Pidana  dan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-undang
01620|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01621|menyatakan “ Dalam  hal  terdapat perubahan  peraturan perundang-undangan
01622|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01623|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01624|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”,;
01625|Menimbang,  bahwa mengenai  Tindak  Pidana  yang  sedang  dalam
01626|proses  dalam  proses  peradilan,  saat  berlakunya  Undang-Undang  Republik
01627|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01628|maka sesuai ketentuan dalam Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01629|tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana yang  menyatakan “Pada  saat
01630|Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01631|peradilan  menggunakan  ketentuan  Undang-Undang  ini,  kecuali  Undang-
01632|Undang  yang  mengatur  Tindak  Pidana  tersebut  lebih  menguntungkan  bagi
01633|Tersangka atau Terdakwa”;
01634|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
01635|1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025,
01636|menjelaskan bahwa dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih
01637|menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan
01638|ketentuan pidana yang baru. Dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama
01639|lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru;
01640|
01641|Menimbang,  bahwa  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang
01642|Hukum  Pidana  mengatur  tentang  Penyertaan  dalam  Tindak  Pidana,
01643|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-
01644|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana .
01645|Sedangkan  Pasal  53  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01646|mengatur tentang Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-
01647|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01648|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01649|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01650|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01651|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01652|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01653|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01654|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01655|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01656|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01657|1. Orang perseorangan;
01658|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01659|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01660|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01661|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01662|dimaksud dalam Pasal 69;
01663|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01664|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01665|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01666|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01667|mata atas kehendaknya sendiri;
01668|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01669|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01670|Ad.1. Orang Perseorangan;
01671|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01672|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01673|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01674|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01675|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01676|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01677|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01678|
01679|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01680|Ilham Rahmat Bin Rahmat ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang
01681|termuat  didalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  bersesuaian  dengan
01682|keterangan saksi-saksi dan  Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang
01683|diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;
01684|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01685|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01686|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01687|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01688|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01689|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01690|dimaksud dalam Pasal 69;
01691|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01692|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01693|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01694|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01695|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01696|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01697|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01698|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01699|mededader (turut serta melakukan);
01700|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01701|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01702|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01703|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01704|lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pida
01705|na.  Pasal  20  huruf  b  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
01706|Undang-undang Hukum Pidana merupakan bentuk dari doen plegen atau meny
01707|uruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang disuruh,
01708|dalam rumusan ini yang disuruh dapat berupa alat tertentu yang menjadi perant
01709|ara atau alat atau perpanjangan tangan dari pelaku untuk melakukan suatu tind
01710|ak pidana;
01711| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01712|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01713|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01714|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01715|luar wilayah Republik Indonesia;
01716|
01717|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01718|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01719|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01720|a. Badan;
01721|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01722|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01723|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01724| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01725|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01726|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01727|persyaratan:
01728|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01729|b. Memiliki kompetensi;
01730|c. Sehat jasmani dan rohani;
01731|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01732|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01733|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01734|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01735|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01736|dokumen yang meliputi:
01737|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01738|melampirkan fotokopi buku nikah;
01739|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01740|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01741|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01742|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01743|kesehatan dan psikologi;
01744|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01745|f. Visa kerja;
01746|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01747|kerja;
01748|h. Perjanjian Kerja;
01749|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01750|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01751|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01752|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01753|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01754|
01755|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01756|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01757|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01758|Terdakwa  ditangkap  oleh  petugas  kepolisian  yakni  oleh  Saksi  Muhammad
01759|Iqroom dan Saksi Pedrik Chantona A.d Perminas pada hari Jumat, 18 Juli 2025
01760|sekitar  pukul  13.00  WITA bertempat  di  Jalan  Sungai  Sembilan,  Kelurahan
01761|Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01762|Kalimantan Utara;
01763|Menimbang,  bahwa benar  Terdakwa  ditangkap  karena  menjemput  5
01764|(lima) orang WNI Terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur
01765|tidak resmi dan tanpa dilengkapi dokumen yang di syaratkan oleh peraturan
01766|perundang-undangan atas perintah dari saudari Rismawati;
01767|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
01768|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
01769|(satu) orang perempuan dewasa dan  2  (dua) orang  anak atas nama  Saksi
01770|Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, Saksi Herman Bin Mansur anak Rival
01771|Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal Kabupaten
01772|Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  tujuan  berangkat  ke  negara
01773|Malaysia;
01774|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut berangkat dari
01775|Bulukumba menuju Pelabuhan Pare pare menggunakan Mobil Travel kemudian
01776|akan  diberangkatkan  menggunakan  Kapal  KM.  PANTOKRATOR  menuju
01777|Kabupaten Nunukan yang mana hal tersebut difasilitasi oleh Saksi Baso Bin
01778|Jusmain (dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah dari saudari Rismawati;
01779|Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput
01780|tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja di perusahaan sawit
01781|Boustead  Rimba  Nilai  Sdn.  Bhd  yang  berada  di  Sandakan  Sabah  negara
01782|Malaysia;
01783|Menimbang, bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan
01784|dari saudara Asri Als Mandor Asri;
01785|Menimbang,  bahwa  benar  yang  membiayai  keberangkatan
01786|keberangkatan 2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01787|bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
01788|tersebut menuju ke Malaysia adalah saudara Asri Als Mandor Asri;
01789|Menimbang, bahwa biaya yang diminta oleh saudara Asri Als Mandor
01790|Asri  adalah  senilai  RM.  1.750,-  atau  sekitar  Rp. 6.650.000,-  untuk  1  orang
01791|dewasa  dengan  total  keseluruhan  senjumlah  RM.  5.250,-  atau  sekitar  Rp.
01792|
01793|19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan untuk anak Saksi tidak dibebankan
01794|biaya  karena  masih  berusia  dibawah  2  tahun,  yang  mana  hal  tersebut
01795|merupakan hutang yang harus bayarkan kepada saudara Asri Als Mandor Asri
01796|dengan  sistem  pemotongan  gaji  atau  upah  kerja  melalui  pihak  perusahaan
01797|apabila sudah berhasil dipekerjakan di Negara Malaysia;
01798|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  berkomunikasi  dengan  saudari
01799|Rismawati melalui sambungan whatsapp yang berawal pada hari Kamis Tanggal
01800|17 Juli 2025 yang mengatakan bahwa akan ada orang besok yakni 5 (lima)
01801|orang WNI   rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan
01802|bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
01803|untuk dilakukan penjemputan  dengan . kemudian pada hari Jumat tanggal 18
01804|Juli 2025, saudari Rismawati menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan
01805|posisi 5 (lima) orang tersebut yang lagi berada di luar Pelabuhan tidak jauh dari
01806|Gerbang Masuk Pelabuhan Tunon Takan, lalu Terdakwa menjemput para Calon
01807|PMI  tersebut  di  Simpang  3  antara  Jalan  Porsas  dan  Jalan  Lingkar
01808|menggunakan Mobil AVANZA berwarna Merah Maroon dengan Nomor Plat DP
01809|1356  CM  kemudian  Terdakwa  akan  membawa  para  calon  PMI  tersebut  ke
01810|penampungan  yang  berada  di  Gang  Damai  Jalan  Lingkar  Rumah  saudari
01811|Rismawati;
01812|Menimbang, bahwa benar Terdakwa rencananya akan mengantarkan  2
01813|(dua) orang  CPMI,  1  (satu)  orang  perempuan  dewasa dan  2  orang anak
01814|tersebut ke rumah penampungan sementara milik Rismawati, setelah di rumah
01815|penampungan  menunggu  beberapa  hari  sampai  menunggu  perintah  dari
01816|saudari Rismawati untuk mengantar CPMI tersebut menuju pangkalan Aji Putri,
01817|setelah itu ada motoris Speed yang di perintahkan juga oleh saudari Rismawati
01818|untuk  menjemput  CPMI  tersebut,  sesampai  di  pelabuhan  Bambangan
01819|Kecamatan  Sebatik,  nantinya  ada  travel  yang  menjemput  CPMI  tersebut,
01820|setelahnya Terdakwa tidak mengetahui jalurnya lagi;
01821|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  akan  dibayar  oleh  saudari
01822|Rismawati sejumlah Rp. 200.000,- sampai Rp.400.000,-. melalui transfer bank
01823|jika berhasil menjemput dan mengantarkan 5 (lima) orang WNI tersebut sesuai
01824|dengan perintah saudari Rismawati;
01825|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  belum  selesai  mengantarkan  5
01826|(lima) orang WNI tersebut karena terlebih dahulu di gagalkan oleh Petugas
01827|kepolisian;
01828|
01829|Menimbang,  bahwa  benar  2 orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01830|tersebut  tidak  memiliki  kompetensi  dalam  ini  seperti  sertifikat  kempetensi
01831|keahlian bekerja sebagai salah satu syarat akan bekerja diluar negeri;
01832|Menimbang, bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari
01833|Rismawati  tidak  memilik  ijin  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran
01834|Indonesia dari Indonesia menuju Malaysia;
01835|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01836|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan penempatan pekerja
01837|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
01838|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
01839|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
01840|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
01841|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01842|kehendaknya sendiri;
01843|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
01844|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
01845|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
01846|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
01847|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
01848|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
01849|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
01850|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
01851|tindak pidana yang dituju;
01852|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01853|yakni  memberangkatkan  5  (lima)  orang  WNI Tersebut ,  yang  mana  tidak
01854|selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa
01855|sendiri melainkan karena Terdakwa  dan  5 (lima) orang WNI  tersebut  dengan
01856|rincian  2 (orang) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di
01857|Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak atas nama
01858|Saksi Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur
01859|anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal
01860|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  dengan tujuan berangkat ke
01861|negara Malaysia telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada
01862|hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sungai
01863|Sembilan, Kelurahan  Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten
01864|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
01865|
01866|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01867|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi
01868|jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak
01869|Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01870|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01871|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01872|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01873|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01874|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01875|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01876|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01877|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01878|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01879|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01880|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01881|alternatif kedua;
01882|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01883|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01884|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01885|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01886|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01887|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01888|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01889|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung