02015|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
02016|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
02017|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
02018|orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
02019|dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar   negara,   untuk   tujuan
02020|eksploitasi   atau   mengakibatkan   orang   tereksploitasi.
02021|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
02022|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
02023|yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini.
02024|
02025|- Korban  adalah   seseorang   yang   mengalami   penderitaan   psikis,
02026|mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan
02027|tindak  pidana perdagangan orang.
02028|- Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang
02029|melakukan tindak pidana perdagangan orang.
02030|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
02031|tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
02032|- Korporasi   adalah   kumpulan   orang   dan/atau   kekayaan   yang
02033|terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan
02034|hukum.
02035|- Eksploitasi  adalah   tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
02036|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
02037|paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
02038|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,    seksual,  organ  reproduksi,  atau
02039|secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ
02040|dan/atau  jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
02041|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
02042|maupun immateriil.
02043|- Eksploitasi  Seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh
02044|seksual   atau   organ   tubuh   lain   dari   korban   untuk   mendapatkan
02045|keuntungan,   termasuk   tetapi   tidak   terbatas   pada   semua
02046|kegiatan   pelacuran dan percabulan.
02047|- Perekrutan   adalah   tindakan   yang   meliputi   mengajak,
02048|mengumpulkan,  membawa,     atau     memisahkan     seseorang     dari
02049|keluarga atau   komunitasnya.
02050|- Pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau     melabuhkan
02051|seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
02052|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
02053|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
02054|menimbulkan  bahaya      bagi      nyawa,      badan,      atau
02055|menimbulkan     terampasnya kemerdekaan seseorang.
02056|- Ancaman  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  secara  melawan
02057|hukum  berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
02058|baik dengan atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan
02059|rasa  takut  atau  mengekang kebebasan hakiki seseorang.
02060|- Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan
02061|kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan
02062|
02063|hukum  tetap   atas  kerugian  materiil   dan/atau   immateriil   yang
02064|diderita  korban  atau  ahli  warisnya.
02065|- Rehabilitasi   adalah   pemulihan   dari   gangguan   terhadap   kondisi
02066|fisik,   psikis,  dan  sosial  agar  dapat  melaksanakan  perannya
02067|kembali  secara  wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
02068|- Penjeratan  Utang  adalah  perbuatan  menempatkan  orang  dalam
02069|status  atau  keadaan   menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan
02070|dirinya  atau  keluarganya  atau  orang-orang  yang  menjadi  tanggung
02071|jawabnya,  atau  jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
02072|- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur :
02073|(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
02074|penampungan,  pengiriman,    pemindahan,  atau   penerimaan
02075|seseorang   dengan     ancaman     kekerasan,    penggunaan
02076|kekerasan,     penculikan,  penyekapan,   pemalsuan,   penipuan,
02077|penyalahgunaan   kekuasaan   atau   posisi   rentan,   penjeratan
02078|utang   atau   memberi   bayaran   atau   manfaat   walaupun
02079|memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
02080|atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di
02081|wilayah  negara   Republik   Indonesia,   dipidana   dengan   pidana
02082|penjara   paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima
02083|belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00
02084|(seratus   dua   puluh   juta   rupiah)   dan  paling  banyak
02085|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
02086|(2)  Jika   perbuatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
02087|mengakibatkan   orang   tereksploitasi,  maka  pelaku   dipidana
02088|dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
02089|- Bahwa  merujuk  pada  kronologis  kasus  di  atas,  PATUT DIDUGA telah
02090|terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa perekrutan, penerimaan
02091|orang atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan
02092|cara  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  korban/para  Terapish
02093|setuju.
02094|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kondisi kerja yang timbul
02095|melalui cara, rencana, atau pola dimana para terapish/korban diharuskan
02096|melakukan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  susila  (tidak
02097|menggunakan pakaian/telanjang merupakan perbuatan yang tidak susila =
02098|a susila yang bertentangan nilai dan norma sebagaimana di atur dalam
02099|
02100|Pasal 296 KUHP) dan/atau Tindak Pidana Pornografi sebagaimana di atur
02101|dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008;
02102|- Bahwa menurut pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui
02103|dan  kuasai,  pihak  yang  PATUT  DIDUGA  dapat  dimintai
02104|pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo
02105|Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008
02106|Jo Pasal 29 dan/Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 adalah Sdr. PRAKASH
02107|MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.
02108|- Bahwa  PATUT  DIDUGA Sdr.  PRAKASH  MADHAVAN,  Sdr.  RUDI  dan
02109|Sdr.DEWA  NYOMAN  ADITYA  PRATAMA  secara  bersama-sama  telah
02110|melakukan  perekrutan,  penerimaan  dan  memberikan  bayaran  atas
02111|manfaat yang mereka terima, selain itu Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr.
02112|RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara bersama-sama
02113|PATUT  DIDUGA  menawarkan,  memperjualbelikan,  atau  menyediakan
02114|pornografi, serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan
02115|yang  mengesankan  ketelanjangan,   menyajikan  secara  eksplisit  alat
02116|kelamin,  mengeksploitasi  atau  memamerkan  aktivitas  seksual,
02117|menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
02118|layanan seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun
02119|2008,  maka  PATUT  DIDUGA  perbuatannya  dapat  dimintai
02120|pertanggungjawaban pidana dan  karena dilakukan secara bersama-sama
02121|atau  lebih  dari  1  (satu)  orang,  sehingga  merujuk  pada  ajaran  Hukum
02122|Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  lebih  dari  orang
02123|berhubungan  dengan  ajaran  Penyertaan  (Deelneming  (Bhs  Belanda)
02124|sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
02125|(KUHP).
02126|-  Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
02127|(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
02128|Ke 1- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut
02129|serta melakukan perbuatan;
02130|Ke 2- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu
02131|dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan
02132|kekerasan,  ancaman,  penyesatan,  atau  dengan  memberi
02133|kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang
02134|lain agar melakukan perbuatan.
02135|(2)Terhadap  penganjur,  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan
02136|sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.
02137|
02138|- Pembagian Bentuk/Golongan Pelaku Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP:
02139|- Menurut   Satochid  Kartanegara,  Penyertaan  atau  Deelneming  adalah
02140|apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu
02141|orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri
02142|atas:
02143|- Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap
02144|peserta dihargai sendiri-sendiri.
02145|- Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari
02146|peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.
02147|- Lebih lanjut, klasifikasi Pelaku Penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55
02148|KUHP adalah sebagai berikut:
02149|- Pelaku (Plegen, Dader) :
02150|Dalam  arti  sempit,  pelaku  adalah  mereka  yang  melakukan  tindak
02151|pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku
02152|Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan,
02153|mereka  yang  menyuruh  melakukan,  mereka  yang  turut  serta
02154|melakukan dan yang menganjurkan.
02155|- Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) :
02156|Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak
02157|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
02158|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak
02159|akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai
02160|pelakunya.
02161|- Turut  Serta  Melakukan  (Medeplegen,  Mede  Dader):
02162|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu
02163|tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta,
02164|antara lain:
02165|- Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada
02166|kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
02167|berupa tindak pidana.
02168|- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak
02169|pidana.
02170|- Penganjur (Uitlokker) :
02171|Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1)
02172|angka 2 KUHP.
02173|Merujuk  pada  kronologis  kasus  di  atas, maka  orang  yang  PATUT
02174|DIDUGA melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Kasus
02175|
02176|di atas adalah : Sdr. PRAKASH MADHAVAN; Sdr. I DEWA NYOMAN
02177|ADITYA  PRATAMA  dan  Sdr.  RUDI  secara  bersama-sama
02178|menyediadakan  layanan  massage/pijat  khusus  untuk  laki-laki,
02179|sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP juga PATUT DIDUGA
02180|telah melakukan perekrutan, penerimaan memanfaatkan posisi rentan
02181|dengan   tujuan  untuk  mencari  keuntungan   materiil  (eksploitasi)
02182|sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007.
02183|Bahwa  merujuk  pada  Pasal  4  UU  No.  44  Tahun  2008,  PATUT
02184|DIDUGA Sdr.  PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI  dan Sdr. DEWA
02185|NYOMAN  ADITYA  PRATAMA   melakukan  Tindak  Pidana
02186|Perdagangan  Orang  dan  atau  mempermudah  perbuatan  cabul
02187|dengan cara pelaku membuat usaha yang bernama Elegantz Men
02188|Spa  &  Sauna  Bali  yang  bergerak  dibidang   penyedia  layanan
02189|massage/pijet khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna
02190|(mandi uap) jazuci (menyediakan mandi  kolam air hangat) mini gym
02191|dan  café  dengan  cara  menawarkan,  memperjualbelikan,  atau
02192|menyediakan  pornografi,  serta  menyajikan  secara  eksplisit
02193|ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan,
02194|menyajikan  secara  eksplisit  alat  kelamin,  mengeksploitasi  atau
02195|memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik
02196|langsung maupun tidak langsung layanan seksual, sebagaimana di
02197|atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008.
02198|Atas Dasar DUGAAN tersebut di atas, maka terhadap Sdr. PRAKASH
02199|MADHAVAN;  Sdr.  I  DEWA NYOMAN  ADITYA PRATAMA dan  Sdr.
02200|RUDI  PATUT  DIDUGA  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban
02201|pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo
02202|Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 29 Jo
02203|Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP.
02204|- Bahwa menurut Pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui
02205|dan kuasai, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Literatur
02206|Ilmu Hukum di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun
02207|2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (UU PTPPO).
02208|- Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2007  yang dimaksud dengan
02209|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
02210|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang
02211|dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
02212|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
02213|
02214|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
02215|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
02216|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
02217|antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
02218|tereksploitasi.
02219|- Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 21 Tahun 2007   disebutkan
02220|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  atau  serangkaian
02221|tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan
02222|dalam undang-undang ini.
02223|- Sedangkan  perbuatan  larangan  untuk  melakukan  Tindak  Pidana
02224|Perdagangan Orang di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.
02225|- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur:
02226|(1)Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
02227|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
02228|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
02229|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
02230|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
02231|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
02232|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
02233|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik
02234|Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
02235|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
02236|paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
02237|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
02238|(2)Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
02239|mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan
02240|pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
02241|- Menurut  pengetahuan  dan  wawasan  ilmu  hukum  yang  saya  ketahui
02242|dengan merujuk pada  penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
02243|Tahun 2007 adalah : bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
02244|merupakan Delik Formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang
02245|cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan,  atau  delik  yang
02246|dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan
02247|diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selain itu TPPO dapat
02248|dilakukan oleh orang perseorangan, berkelompok (lebih dari satu orang)
02249|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
02250|
02251|- Bahwa menurut Ilmu pengetahuan Hukum yang saya ketahui dan kuasai,
02252|unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari 3
02253|(tiga)  elemen  utama  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  unsur
02254|adalah sebagai berikut:
02255|ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN/PROSES/MOVEMENT), terdiri dari :
02256|(a) Perekrutan;
02257|(b) Pengangkutan;
02258|(c) Penampungan;
02259|(d) Pengiriman;
02260|(e) Pemindahan, atau;
02261|(f) Penerimaan seseorang.
02262|ELEMEN UTAMA II : CARA (MEANS), terdiri dari :
02263|(a) Ancaman kekerasan;
02264|(b) Penggunaan kekerasan;
02265|(c) Penculikan;
02266|(d) Penyekapan;
02267|(e) Pemalsuan;
02268|(f)  Penipuan;
02269|(g) Penyalahgunaan kekuasaan, atau
02270|(h) Penyalahgunaan posisi rentan;
02271|(i) Penjeratan utang, atau
02272|(j) Memberi bayaran atau manfaat;
02273|ELEMEN UTAMA III : TUJUAN.
02274|(a) Mengeksploitasi orang tersebut;
02275|(b) Di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil);
02276|(c) mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil).
02277|Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen  utama  (Proses,
02278|Cara  dan  Tujuan)  merupakan  unsur  utama,  sehingga  dalam
02279|pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi
02280|1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama.
02281|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
02282|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
02283|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
02284|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
02285|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
02286|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
02287|trafickking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
02288|
02289|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
02290|seksual, dan perdagangan anak.
02291|- Bahwa menurut Ilmu pengetahuan Hukum yang ahli ketahui dan kuasai,
02292|dengan  merujuk  pada  Pasal  1  Angka  7  dan  Pasal  1  Angka  8,  yang
02293|dimaksud dengan Eksploitasi adalah:
02294|Pasal 1 Angka 7 :
02295|Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
02296|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
02297|pelayanan paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02298|penindasan,    pemerasan,  pemanfaatan  fisik,    seksual,  organ
02299|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
02300|mentransplantasi   organ   dan/atau   jaringan  tubuh  atau
02301|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain